Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 1 Desember 2014
No. 214 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
KTKLN Dihapus JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan ketentuan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dihapuskan agar para tenaga kerja Indonesia atau TKI di mancanegara tidak lagi terbebani pengurusan dan biaya KTKLN tersebut. ‘’Saya hanya ingin menyampaiakn satu saja, yang terakhir KTKLN dihapus, sudah,” kata Presiden Joko Widodo dalam video konferensi dengan para TKI di berbagai negara, menanggapi permintaan bertubi-tubi dari para buruh migran di berbagai negara. Permintaan penghapusan KTKLN diajukan hampir semua delegasi buruh migran di berbagai negara. Perwakilan buruh migran yang berpartisipasi mulai dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Korea Selatan, Mesir, Arab Saudi
dan Hongkong. ‘’Yang kita minta penghapusan pak, bukan direvisi karena KTKLN telah membebani baik secara moril maupun materiil,” kata perwakilan TKI Brunei yang mengaku berasal dari Cirebon. Hal ini dikatakan perwakilan TKI dari Brunei di akhir sesi setelah sebelumnya Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, akan merevisi KTKLN menjawab permintaan sejumlah perwakilan TKI di berbagai negara. KTKLN, menurut perwakilan tersebut, membuat banyak oknum yang melakukan pemerasan terhadap para TKI, dan memunculkan pungli. Sayangnya dalam kesempatan itu, Perwakilan Saudi tidak bisa berinteraksi karena tidak terdengar audio suaranya, dan hanya bisa menampilkan gambar. (har)
Munas Golkar Digelar
Kader Berdarah-darah NUSA DUA - Dua kader Partai Golkar yang bertengkar hebat di arena pembukaan Munas IX Golkar di Nusa Dua, Bali, diamankan oleh massa dan aparat kepolisian, kemarin. Kedua kader tersebut awalnya adu mulut di pintu masuk ruang pembukaan Munas IX tersebut. Selanjutnya beberapa
massa partai berlambang pohon beringin itu berusaha melerai, namun tidak menuai hasil sehingga mengakibatkan keduanya bertengkar hebat. Beberapa saat kemudian massa yang berjaga-jaga di sekitar pintu masuk pelaksanaan Munas tersebut langusung melerai dan mengamankan kedua kader partai itu. Salah satu kader yang terli-
hat menggenakan jas kuning bertuliskan Ketua Partai Golkar Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua itu, dilarikan ke luar gedung hotel. Sedangkan rekan lainnya yang mengenakan baju batik kuning terlihat luka berat setelah dipukuli dan diinjak massa partai Golkar. Kader yang mengalami luka berat tersebut langsung dia-
mankan petugas dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Sementara itu, dalam pelaksanaan Munas IX Partai Golkar yang dijadwalkan digelar 30 November sampai 3 Desember 2014 melibatkan pengamanan Pecalang atau petugas pengamanan adat khas Bali. ‘’Kalau berbicara kamtibmas, harus melibatkan potensi masyarakat.
Kami wajib menggunakan potensi masyarakat karena di sini perbandingan (polisi-warga, red) satu berbanding 300,” kata Kapolda Bali Irjen Pol. Albertus Julius Benny Mokalu. Ratusan Pecalang itu berasal dari desa adat terdekat yang berada di kawasan wisata elit Nusa Dua. Mereka membantu aparat kepolisian serta petugas pengamanan internal. (kmb)
November 2015
Pilkada Serentak JAKARTA - KPU menskenariokan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak di 204 daerah berlangsung di medio November 2015. ‘’Yang paling memungkinkan, berdasarkan dengan Perppu, pelaksanaan pilkada serentak di pertengahan bulan November 2015, hari Rabu, antara tanggal 11 atau 18. Maka Maret (2015) sudah mulai proses pendaftaran bakal calon,’’ kata Komisioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, KPU merancang tiga skenario pelaksanaan pilkada serentak 2015, yakni di 9 September, 7 Oktober dan 11 November. Namun, kata Ferry, jika pilkada dilakukan di Sep-
tember 2015 maka tahapan persiapannya harus sudah mulai bulan ini. ‘’Kalau dilakukan pemungutan suara di Oktober (2015), Januari harus sudah mulai pendaftaran bakal calon, sedangkan persiapan kami dijadwalkan selesai paling lambat Februari. Jadi tidak memungkinkan,” jelasnya. KPU sedang merancang 12 peraturan KPU, yang empat di antaranya akan diutamakan untuk diselesaikan dan disahkan sebelum maret 2015. Ke empat draf peraturan tersebut menyangkut tahapan dan jadwal, pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih dan kampanye. ‘’Kami fokus untuk menyelesaikan draf peraturan,’’ katanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
TANGGUL LAPINDO JEBOL - Anggota TNI AD dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) melihat Tanggul Penahan Lumpur Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 73 jebol akibat meluapnya lumpur di kolam penampungan yang merupakan imbas dari kian tingginya curah hujan dikawasan tersebut.
Banyak UU Didesain
Perlemah Kinerja Pemerintah Daerah
Suluh Indonesia/ant
KERIBUTAN - Seorang kader Golkar asal Papua digiring ke luar area Munas IX Partai Golkar saat pembukaan kegiatan itu di Nusa Dua, Bali, kemarin. Saat pembukaan Munas IX partai berlambang beringin itu sempat diwarnai keributan dua kader sehingga seorang diantaranya terluka parah.
BOGOR - Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Gede Pasek Suardika mengungkapkan banyak UU atau RUU yang keberadaannya memperlemah kinerja pemerintahan daerah. Karena pemangkasan kewenangan ini mengakibatkan ketergantungan tinggi pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat. Pasek mencontoh kewenangan anggaran yang seharusnya diberikan kepada pemerintah daerah tetapi kenyataannya diambilalih oleh pemerintah pusat. ‘’Ada banyak UU yang ternyata kewenangan yang seharusnya diberikan kepada daerah tetapi diserahkan kepada pusat. Ada banyak program kerja yang menjadi tanggungjawab daerah tetapi
tidak diikuti kewenangan fungsi anggaran dalam kuasa anggarannya,” katanya dalam diskusi Penyusunan Prolegnas dan RUU Usulan DPD RI di Bogor, kemarin. Pasek mengungkapkan salah satu contoh persoalan
yang pernah ia temui adalah masalah pembangunan infrasturktur di daerah. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerjanya, proyek pembangunan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengelolanya. Namun, kewenan-
gan fungsi anggaran tetap menjadi kewenangan Kementerian PU. ‘’Ketika orang daerah meminta bantuan, dari Kementerian PU beralasan mau membantu, tetapi takut nanti akan berurusan dengan aparat penegak hukum. Hal-hal seperti ini yang akhirnya menjadi penghambat karena daerah tetap sangat ketergantungan dengan pusat,” katanya. Persoalan lain, adalah terkait tower seluler di bidang telekominikasi yang ternyata sebanyak 65 % sahamnya milik asing. Padahal, kalau saja perencanaan dan penyusunan aturannya jelas dengan melinbatkan daerah, keterlibatan asing bisa diminimalisir. ‘’Jadi, kenapa tidak sejak awal melibatkan dan berbagi dengan daerah dengan aturan hukum yang jelas,” tambahnya. (har)