Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 1 September 2015
No. 157 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Capim KPK Korupsi
Namanya Batal Dirilis JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor E Simanjuntak batal menyampaikan nama capim KPK yang disebut-sebut menjadi tersangka oleh pihak Bareskrim Polri. ‘’Jadi ini harus diluruskan, mengumumkan tersangka itu tidak boleh. Itu melanggar hukum. Jadi sampai kapanpun nggak akan pernah saya umumkan nama tersangka,” kata Victor di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Pasalnya menurutnya, kasus capim tersebut sangat sensitif. Padahal sebelumnya pihaknya berjanji akan merilis nama capim tersangka pada Senin. ‘’Saya janji hari Senin sore saya rilis,” kata Victor. Namun Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti kemudian menegur Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso lantaran telah mengatakan ada capim KPK
yang ditetapkan sebagai tersangka kepada media massa. Menurut Kapolri, hasil rekam jejak para capim termasuk temuan capim tersangka seharusnya tidak menjadi konsumsi publik, melainkan hanya untuk internal Pansel KPK saja sebagai penilaian. Kabareskrim Komjen Pol. Budi Waseso mengatakan ada salah seorang capim KPK yang menjadi tersangka karena terlibat suatu kasus. Capim tersebut diketahui merupakan salah seorang dari 19 nama capim yang lolos seleksi capim KPK tahap tiga. Ke-19 nama Capim KPK yang lolos tahap ketiga tersebut, selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo sebelum diserahkan kepada DPR untuk menjalani Fit and Profer Test dan menentukan lima pimpinan KPK definitif. (ant)
Jero Wacik Siap Diadili JAKARTA - KPK telah merampungkan berkas perkara penyidikan perkara kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri ESDM Jero Wacik. ‘’Hari ini saya menandatangani pelimpahan perkara saya ke pengadilan. jadi istilah hukumnya P21, sudah selesai. saya terus terang merasa lega dan bersyukur bahwa perkara saya sudah sampai dilimpahkan,’’ kata Wacik di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Dengan lengkapnya berkas tersebut, maka tak lama lagi, dirinya akan menghadapi persidangan atas dua kasus dugaan korupsi yang melilitnya. Kepada awak media, sebelum meninggalkan kantor lembaga anti rasuah tersebut, Wacik berharap agar proses persidanganya berjalan singkat. Selain itu,
ia juga berharap agar dirinya dihukum ringan, pasalnya dirinya merasa selalu kooperatif dalam menjalani proses hukum yang menjeratnya. ‘’Saya mohon saya bermohon kepada Tuhan mudah-mudahan proses saya cepat pengadilannya dan diberikan hukuman seringan-ringannya. Kemudian kepada saudara, teman-teman, keluarga, termasuk yang di Bali, mohon doa restunya kepada saya agar saya dihukum seringan-ringannya,” pintanya. Kendati mengaku akan kooperatif, namun ketika disinggung perihal dugaan pemerasan yang disangkakan terhadapanya Jero enggan banyak berkomentar dan meminta awak media menunggu kebenaran dirinya melakukan korupsi atau tidak di meja hijau. ‘’Ya pokoknya tunggu saja di pengadilan,” cetusnya. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
LENGKAP - Tersangka korupsi dan pemerasan di Kemenbudpar dan Kementerian ESDM Jero Wacik (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di KPK Jakarta, kemarin.
Wapres Minta
Polisi Pahami Penyebab Konflik
Suluh Indonesia/ant
BERTEMU KAPOLRI - MenkoMaritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kanan) berjabat tangan dengan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti sebelum menggelar pertemuan di Jakarta, kemarin. Pertemuan itu membahas sejumlah isu sektor riil dan ekonomi di bawah kewenangan Menko Maritim.
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla dihadapan para staf dan pimpinan tinggi Polri meminta agar polisi untuk memahami penyebab konflik. ‘’Karena polisi beda dengan tentara, polisi itu melindungi masyarakat, melayani tentu begini harus memahaminya sehingga kita memahami kenapa konflik itu terjadi,” kata Wapres dalam arahannya Kepada Peserta Sespimti Polri Tahun 2015 di Istana Wakil Presiden Jakarta, kemarin. Indonesia, menurut Wapres, masih lebih aman jika dibandingkan negara lain yang masih terjadi kon-
flik seperti Filipina, Thailand, Myanmar hingga kawasan di Timur Tengah. Dalam berbagai kesempatan Wapres mengatakan, kenapa konflik tidak selesai dan berkelanjutan. Secara umum Wapres mengatakan selama 70 tahun Indonesia merdeka, terjadi 15 kali konflik besar yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 1.000 orang. Mulai dari pemberontakan Madiun, RMS, DI/TII, Permesta, Poso, Aceh, Papua, Maluku, Timor Timur dan lainnya. Dari 15 konflik itu 10 diantaranya karena ketidakadilan. Pemberontakan Madiun itu
disebabkan ideologi komunis, RMS masih bersifat separatis. Setelah itu Permesta DI/TII. Selebihnya ketidakadilan, kenapa mereka kaya, kemajuan tidak banyak dicapai. Sama dengan Aceh, Poso, Ambon ada ketidakadilan politik, sosial, ekonomi, tambah Wapres. ‘’Inilah tugas kita. Artinya apabila ingin menghindari konflik berarti menjaga keadilan bangsa ini, sehingga kita memahami kenapa konflik itu terjadi,” ujar Wapres. Menurut Wapres banyak orang mengira konflik itu karena agama, namun sebenarnya bukan karena agama tapi lebih kepada ketidakadilan.
Seperti di Aceh, yang dianggap daerah istimewa dan memiliki kekayaan alam tapi tidak diperhatikan. Begitu juga dengan Poso karena tidak ada keadilan politik. ‘’Tapi kenapa timbul agama di belakang itu, karena apabila diikutkan agama orang gampang terlibat dan itu lama selesainya. Kenapa konflik yang tidak ikut agama itu cepat selesai,” katanya. Untuk itu, Wapres mengatakan perlu adanya harmonisasi kehidupan beragama agar konflik tidak terjadi dan berkelanjutan. Gesekan antar TNI dan Polri sering terjadi karena dipicu hal sepele. (ant)
KPK Janji
Tangkap Paslon Politik Uang JAKARTA - KPK tak segan menangkap tangan pasangan calon yang melakukan politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015. ‘’KPK sekarang siaga memantau penyelenggaraan Pilkada ini. Kami bersama Bawaslu dan KPU ingin menciptakan Pilkada serentak 2015 sebagai Pilkada yang berintegritas,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja, di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Untuk memuluskan Pilkada
yang berintegritas itu, KPK meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika ada pasangan calon (paslon) yang terbukti melakukan politik uang, terutama di masa kampanye seperti saat ini. ‘’Kami harap masyarakat melaporkannya secara akurat. Selain itu, kami juga buat ‘vcd’ mengenai apa yang kami bahas saat ini dan dibagikan ke para pemangku kepentingan di daerah agar mengerti Pilkada yang berintegritas,” kata dia. Selama ini, dia mengakui
KPK belum menangkap pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang. Melalui kesiapsiagaan ini pun ia berharap pasangan calon,partai politik, dan penyelenggara pemilu tak ada yang berani main-main. ‘’Target akhirnya, kepala daerah yang terpilih nanti enggak ada yang tertangkap kami. Pilkada serentak punya posisi strategis menentukan wajah daerah yang akan datang bisa maju atau tidak, bisa melawan korupsi atau tidak. Pilkada adalah kuncinya,” ucapnya. Sementara itu, Komisioner Bawaslu, Daniel Zuhron menuturkan dengan adanya Program Pilkada Berintegritas yang diluncurkan KPK bersama Bawaslu dan KPU menegaskan kalau semakin banyak pihak yang mengontrol keberlangsungan Pilkada serentak ini. ‘’Pilkada tidak lepas dari kontrol. Soal pemilunya iya, soal tindak pidana korupsinya juga iya,” kata Daniel. Data KPK menyebutkan ada 61 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, baik ditingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Oleh sebab itu, masya-rakat harus memilih dengan integritas agar terpilih juga orang yang berintegrits sebagai pemimpin. Peringatan ini dimaksudkan agar dalam perjalanan pemerintahan nantinya tidak terganggu akibat kepala daerah terpilih terjerat kasus pidana atau kasus korupsi. Perhelatan Pilkada akan diselenggarakan secara serentak di 269 daerah, yakni sembilan pemilihan gubernur dan 260 pemilihan bupati atau wali kota. (ant)
Suluh Indonesia/ade
PENGGENANGAN JATI GEDE - Sejumlah demonstran dari Serikat Front Perjuangan Rakyat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Dalam aksinya mereka mendesak pemerintah untuk menunda penggenangan waduk Jatigede hingga masyarakat yang terkena dampak dapatkan ganti rugi serta menolak pemindahan warga yang dilakukan secara paksa.
Capim KPK Tersangka
Presiden Tak Akan Intervensi JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melakukan intervensi dalam proses hukum yang dihadapi salah seorang calon pimpinan KPK. Presiden sepenuhnya menyerahkan proses capim KPK bersangkutan kepada aparat kepolisian. ‘’Kami tidak ingin intervensi dalam proses hukum kepada siapapun, dan itu adalah ranah
hukum, saya sampai hari ini tidak tahu (siapa yang jadi tersangka, red). Saya yakin Bapak Presiden dalam persoalan-persoalan itu tidak ingin ikut campur, karena itu urusan penegakan hokum,” katanya di Jakarta, kemarin. Pramono mengajak publik menunggu pengumuman dari Bareskrim perihal nama capim yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu. Rencananya, hari ini Presiden Jokowi dijadwalkan akan me-
nerima pansel capim KPK yang disebut-sebut akan menyerahkan delapan nama yang dinyatakan lolos dalam seleksi Pansel. Delapan nama tersebut disaring dari 19 capim yang mengikuti seleksi wawancara beberapa hari lalu. ‘’Mengenai nama-nama tentunya akan dibuka secara resmi besok, dan seperti komitmen kami berulang kali, pemerintah dalam hal ini Presiden dan juga jajaran menteri sama sekali tidak ingin melakukan intervensi dan
menunggu secara langsung secara final mengenai namanama tersebut,” tegasnya. Karena itu, kalau ada yang berspekulasi sudah ada nama-nama yang beredar, Seskab menegaskan belum ada. Nama yang resmi, menurut dia baru besok diterima oleh Presiden Jokowi. Tetapi yang jelas, catatan rekam jejak capim KPK yang diberikan oleh pansel KPK itu berasal dari berbagai sumber. (har)