Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 1 April 2015
No. 63 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
10 Tahanan BNN Kabur JAKARTA - BNN mengumumkan nama-nama 10 orang tahanan rutan BNN yang melarikan diri, kemarin. Dari siaran pers BNN di Jakarta, kemarinmenyebutkan kesepuluh orang tahanan kasus narkotika tersebut melarikan diri dengan cara menjebol tembok penjara BNN bagian belakang. Sementara Polres Bogor melalui Satuan Narkoba ikut membantu melacak kaburnya 10 tahananitu. ‘’Ada instruksi dari Polda JAbar agar kami ikut melacak kaburnya tahanan narkoba BNN tersebut di wilayah Kota Bogor,” kata Kasubag Humas Polres Bogor Kota AKP Diana S. Diana menyebutkan, instruksi dari Polda telah ditindaklanjuti oleh Kasat Narkoba Polres Bogor Kota Iptu Maulana Mukarom yang langsung mengin-
struksikan anggotanya untuk bergerak. Iptu Maulana Mukarom mengatakan, berdasarkan informasi dari BNN bahwa satu dari 10 tahanan narkoba yang melarikan diri dari rutan BNN di Cawang Jakarta Timur beralamat di Kota Bogor. Ia mengatakan, informasi yang diterima pihaknya menyebutkan salah satu tersangka bernama Erick Yustin yang bermukin di Perumahan Griya Katulampa Kelurahan Katulampa Kota Bogor. ‘’Kami tetap monitor wilayah tersebut apakah yang bersangkutan pulang atau sempat menyambangi kediamannya, sehingga terus akan diawasi,” kata Maulana lagi. Namun dia menyatakan tidak ada penempatan personel khusus, karena sudah ada petugas lapangan yang biasa menjalankan tugas sehari-hari. (ant)
Harga BBM Naik
Hak Angket Menguat JAKARTA - Kritik atas kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya datang dari partai politik yang berada di luar pemerintah, tetapi justru datang dari anggota F-PDIP, partai yang menjadi pendukung utama pemerintahan Jokowi-JK. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menggulirkan wacana hak angket tentang kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah
pada akhir pekan lalu. ‘’Alangkah baiknya, kita buka di panitia angket. Agenda pertama, adalah kita minta BPK melakukan audit, minimal lima tahun kebelakang. Kita ingin bawa persoalan BBM ke angket untuk mengetahui apakah benar hipotesa ini, bahwa pemerintahan Jokowi membawa aliran liberal dalam persoalan migas,” kata Effendi Simbolon dalam diskusi bertema “Penjajahan Ekonomi Era Jokowi-JK” di
Jakarta, kemarin. Diskusi juga menghadirkan sejumlah tokoh antara lain Kwik Kian Gie, The F. Toemion dan Ichsanuddin Noorsy. Menurut Effendi, penyelidikan atas kebijakan dan pengelolaan migas terhadap pemerintahan harus dilakukan dewan, karena pemerintah sudah mengabaikan ketentuan perundangundangan. Padahal, UU Migas, khususnya Pasal 28 (2) sudah dicabut
Mahkamah Konstitusi, karena liberal. Amanat MK menyatakan larangan pengelolaan migas diserahkan kepada mekanisme pasar. Sebab, tidak selayaknya pemerintah hanya berpikir untung rugi semata, karena sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. ‘’Dalam amanah MK itu, maka pengaturan kuota, distribusi, dan harga
BBM bersubsidi tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar. Itu harus diatur pemerintah melalui persetujuan DPR. Di situlah esensi berdaulat di sektor migas,” ujarnya. Soal kemungkinan nasib hak penyelidikan DPR ini, anggota Komisi I DPR ini mengakui tidak terlalu meyakini. ‘’Saya tidak meyakini teman-teman punya kesadaran bersama, karena ada saja yang merasa diuntungkan,’’ katanya. (har)
SDA Gugat KPK
Ganti Rp 1 Triliun J A K A R TA - S e t e l a h sempat ditunda,akhirnya PN Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan praperadilan yang dilayangkan tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2010-2013 dan 2012-2013, Suryadharma Ali. Dalam sidang dengan agenda pembacaan memori gugatan yang dipimpin Hakim tunggal Tati Hardianti, kuasa hukum pemohon melayangkan delapan poin gugatan diantaranya perihal tidak berwenangnya pihak termohon KPK melakukan penyidikan perkara kasus dugaan korupsi penyelenggaran haji,tujuan penetapan status tersangka terhadap Suryadharma Ali bernuansa politis,penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon KPK mela-
wan hukum dan kepatutan, penyidik termohon KPK diduga kesulitan dalam melengkapi berkas penyidikan, karena belum mempunyai bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan status tersangka terhadap pemohon, penyidik termohon KPK kesulitan dalam melengkapi berkas penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi yang dilakukan secara marathon setelah penetapan tersangka,bukti kelima dokumen surat tidak bisa dijadikan sebagai bukti permulaaan yang cukup dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, penyidik termohon telah melakukan kesalahankesalahan dalam melakukan penyidikan,serta belum adanya hasil audit kerugian negara BPK yang menunjukan adanya kerugian negara. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
SIDANG GUGATAN - Ketua DPP Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (kanan) memberikan keterangan seusai menghadiri sidang kedua gugatan ketua DPP Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) atas kubu Agung Laksono di PN Jakut, kemarin. Kuasa Hukum Partai Golkar Kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra menyetujui dengan proses mediasi dan kuasa hukum tergugat dari pihak Agung Laksono, Lawrence Siburian menyerahkan semua proses mediasi kepada majelis hakim.
Menjadikan Sekolah Tempat Menyenangkan
Suluh Indonesia/ant
LA NYALA DIPERIKSA - Ketua Kadin Jatim La Nyala Mataliti usai menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim di Surabaya, kemarin. La Nyala diperiksa selama 8 Jam oleh Kejati terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kadin Jatim.
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan sekolah harus menjadi tempat menyenangkan bagi siswa sehingga tercipta kreativitas dan inovasi. ‘’Sekolah menjadi tempat menyenangkan bisa tercipta, jika ada keterlibatan semua aktor pendidikan,” ujar Anies saat menutup Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Depok, Jawa Barat, kemarin. Keterlibatan semua pihak yang dimaksud adalah orang tua, siswa, dan guru saling mendukung dan menjadi telada bagi komunitasnya. ‘’Orang tua siswa bisa dihadirkan ke sekolah, menceritakan pekerjaannya. Misalnya, orang tua yang menjadi pengemudi ojek dihadirkan ke
sekolah dan menceritakan pekerjaannya sehari-hari,” jelas Anies. Ekosistem sekolah yang menyenangkan akan tercipta jika adanya saling peduli dan
keteledanan bagi komunitasnya. ‘’Guru berperan dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menantang.” Pembelajaran bermakna bisa
dilakukan dengan mengajak siswa ke lingkungan sekitar sekolah, misalnya sawah dan terjun langsung ke sawah. Sementara, pembelajaran menantang adalah pembelajaran dengan ragam tantangan. Setiap siswa diberikan pilihan tantangan yang disesuaikan dengan tingkatan. Anies mengutip pernyataan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyebut sekolah sebagai taman. Oleh karena itu sekolah harus menjadi tempat menyenangkan dan membuat siswa rindu kembali ke sekolah. ‘’Anak-anak itu suka dengan taman, mereka selalu ingin kembali ke taman. Kita harus mengembalikan sekolah menjadi taman,’’ katanya. (son).