HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 163 TAHUN KE 13
Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com
SELASA, 26 SEPTEMBER 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/ars)
ICW Temukan Dugaan Kecurangan Pelayanan Kesehatan di NTB Mataram (Suara NTB) Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan riset atas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hasil pemantauan, ada dugaan kecurangan (fraud) dari masyarakat peserta layanan dan penyedia layanan. Oleh karena itu, ICW mengawal penyelenggaraan pelayanan di sektor kesehatan melalui kebijakan pemeruntah untuk mencegah fraud tersebut pada Permenkes nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan fraud. ‘’Untuk memetakan potensial fraud dalam penyelenggaraan program JKN terutama bagi Jaminan Kesehatan Nasional – Egi Primayogha
Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI), menemukan modus-modus fraud dan menghitung efesiensi pengelolaan dana JKN-PBI di tingkat fasilitas kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” kata peneliti ICW, Egi Primayogha kepada Suara NTB, Senin (25/9). Penelusuran dilakukan ICW dengan sampling di dua rumah sakit di NTB. Hasil temuannya, ada pasien diduga memalsukan kepesertaan. Selain itu, penyimpangan terhadap standar pelayanan (standar of care) oleh pihak Fasilitas Kesehatan Rencana Tindak Lanjut (FKRTL) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf i. ‘’Temuan kami ini pada klaim diagnosis dan tindakan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Sebagaimana unsur yang tertera dalam Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelakasanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 5 ayat 15,” bebernya. Dalam prosedur pelayanan itu, tidak memenuhi kebutuhan obat atau alat kesehatan oleh pihak Tenaga Medis dan FKRTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bersambung ke hal 15
Polda NTB Serahkan Kasus Alat Pemipil Jagung ke Inspektorat Mataram (Suara NTB) Hilangnya kabar penanganan kasus alat pemipil jagung pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) sekarang Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB akhirnya terjawab. Sempat ditangani Ditreskrimsus Polda NTB, namun pada akhirnya ditindaklanjuti Inspektorat NTB. Menurut Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si, proyek pemipil jagung sebelumnya dilaporkan oleh masyarakat terkait dugaan penyimpangan. Rupanya selain
dilaporkan ke Inspektorat, juga ke Polda NTB. Namun Inspektorat tetap menindaklanjuti laporan itu sesuai kewenangannya. “Kita sudah lakukan klarifikasi, sudah kita lakukan cek
lapangan.Tidak ada masalah,” kata Ibnu Salim kepada Suara NTB, Senin (25/9). Sesuai laporan ada indikasi penyimpangan pada proyek, tindak lanjut pihaknya dengan
melakukan cek fisik alat yang anggarannya bersumber dari APBN senilai Rp 100 miliar yang di dalamnya terdapat komponen lain. Hasil audit timnya, tidak ada masalah. ‘’Intinya sudah sesuai dengan kontrak,’’ jawab Ibnu Salim. Pengadaan alat pemipil atau perontok jagung ini sebelumnya melalui sistem EKatalog atau pembelian meng-
gunakan sistem online. PPK Dinas Pertanian dan TPH kemudian memutuskan melakukan pengadaan mesin sebanyak 100 unit, rencananya akan dibagikan ke petani se NTB. Di Polda NTB sudah banyak saksi diperiksa sebelumnya, termasuk pejabat Distan TPH Provinsi NTB sampai kelompok tani. Bersambung ke hal 15
Limbah Tambang Ancam Kerusakan Lahan Pertanian Selong (Suara NTB) Limbah tambang yang mengalir ke saluran irigasi teknis dan masuk ke sawah-sawah petani mengancam kerusakan lahan pertanian. Sisa penambangan yang membuat air irigasi sawah-sawah produktif di Subak Lendang Mudung itu menjadi keruh. Keluhan itu disampaikan sejumlah petani yang terkena dampak dari aktivitas tambang di wilayah Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur (Lotim). Keluhan petani ini disampaikan langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Lotim yang sengaja turun menemui para petani, Senin (25/9). Menjawab keluhan para petani, Dinas Pertanian Lotim ini langsung mengambil sampel lahan-lahan yang terkena dampak dari dugaan pencemaran tambang. Kepala Dinas Pertanian, Zaini menegaskan, pihaknya, tidak ingin terjadi gejolak di bawah antarmasyarakat. Zaini yang turun menemui petani langsung bersama Kepala Seksi Hama, Kamal Marsudi mengatakan tidak bisa sepihak langsung menyalahkan akibat dari tambang. Guna memastikan tuduhan para petani tersebut, ia sudah mengambil sampel lahan pertanian untuk selanjutnya diperiksa nantinya di Laboratorium BPTP NTB. Bersambung ke hal 15
TANAMAN RUSAK - Kepala Dinas Pertanian Lotim, Zaini didampingi Kasi Penanganan Hama Kamal Marsudi saat melihat tanaman bawang merah yang rusak. Diduga akibat limbah tambang dan serangan hama ulat yang ganas.
TO K O H ”Tersandera” Persetujuan Mendagri PEMBUKAAN lelang tiga jabatan eselon II atau seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB, masih ‘’tersandera’’ belum keluarnya persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tiga jabatan eselon II yang akan dilakukan lelang yakni Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) yang akan menyeleksi caloncalon pejabat eselon II tersebut. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
H. Rosiady H. Sayuti
KO M E N TTAA R Dibutuhkan 1,2 Juta Masker PEMPROV NTB melakukan antisipasi terhadap peningkatan status Gunung Agung, Karangasem, Bali. Apabila sewaktuwaktu Gunung Agung erupsi dan berdampak terhadap NTB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyiapkan masker bagi warga. Setidaknya, dibutuhkan 1,2 juta masker apabila debu erupsi Gunung Agung berdampak ke NTB. “Antisipasi, paling harus ada masker. Minimal kita butuh 1,2 juta masker. Kalau arah angin ke timur maka NTB akan terdampak,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/ 9) siang kemarin. Bersambung ke hal 15 H.Mohammad Rum (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/rus)
TGH. Hasanain Juaini Siapkan Camp Penampungan
BNPB Buat Posko Pencatatan Pengungsi di Pelabuhan Lembar Giri Menang (Suara NTB) Hingga Senin (25/9) kemarin, pengungsi dari Bali terus berdatangan ke Lombok melalui Pelabuhan Lembar. Mereka rata-rata membawa barang bawaan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Untuk mencatat para pengungsi yang eksodus ke Lombok melalui Pelabuhan Lembar, pihak BNPB melalui BPBD menyiapkan posko pencatatan. Para pengungsi yang terus berdatangan, rata-rata mereka ditampung oleh keluarganya yang memang bermukim di beberapa daerah di Pulau Lombok. Namun demikian, ada juga yang siap menampung para pengungsi, jika mereka membutuhkan tempat tinggal sementara. Adalah TGH.Hasanain Juaini yang siap menyediakan tempat penampungan. Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain di Desa Lembuak, Lombok Barat ini, menyiapkan tempat penampungan di Madani Super Camp. Di camp tersebut, diperkirakan jumlah yang bisa ditampung 500-1000 orang.
TGH. Hasanain menyiapkan lokasi penampungan bagi para pengungsi Bali yang tak memiliki tempat tinggal di Lombok. Ia bahkan menyiapkan kawasan seluas 56 hektar milik Ponpes Nurul Haramain Narmada. Selama ini tempat ini digunakan sebagai pusat kursus Bahasa
Inggris, Bahasa Arab, kegiatan Raimuna serta kegiatan lain. ‘’Di sini ada asrama, dapur umum, kamar mandi yang cukup, sarana ibadah, sarana olahraga, sumber air listrik, internat ada. Kapasitasnya mencapai 500 orang siap sekarang ini. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/her)
TIBA - Pengungsi dari Bali yang tiba di Pelabuhan Lembar.
300 Warga Bali Mengungsi ke Lombok DINAS Sosial (Disos) NTB mendapatkan laporan sementara, lebih dari 300 orang warga Bali mengungsi ke Lombok pasca terjadinya peningkatan status Gunung Agung menjadi awas. Namun, ratusan warga Bali yang mengungsi ke Lombok ini langsung menuju keluarganya. Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memerintahkan Disos untuk maksimal menangani warga Bali yang mengungsi ke daerah ini. Di samping itu, Disos juga diminta mengantisipasi kemungkinan sesuatu yang terjadi apabila Gunung Agung erupsi atau meletus. “Info sementara, ada 300-an lebih (warga Bali yang mengungsi ke Lombok). Tapi itu langsung ke keluarganya. Hari ini saya dapat info dari Kabupaten Lombok Utara, ada empat KK yang masuk. Modelmodel gitu dia,” kata Kepala Disos NTB, H. Ahsanul
Khalik, S.Sos ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/9) siang kemarin. Penanganan warga Bali yang mengungsi ini menjadi atensi gubernur. Pasalnya, hal ini merupakan persoalan kemanusiaan. Jika ada yang kekurangan selimut atau tikar maka akan diberikan bantuan. “Pak Gubernur juga perintahkan kita harus maksimal. Perintahkan kita melalui WA (Whatsapp) untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan penanganan erupsi Gunung Agung dilakukan maksimal,” ungkapnya. Khalik menjelaskan tak memperoleh data pasti sebaran warga Bali yang mengungsi ke Lombok. Namun pada umumnya mereka mengungsi ke Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sejauh ini, lanjutnya, belum ada yang langsung melaporkan diri ke Disos bahwa mereka mengungsi ke Lombok. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Selasa, 26 September 2017
Kampung Kunjungan Berbayar SETELAH menjadi juara I Lomba Kelurahan Terintegrasi Tingkat Nasional, Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan terus berkreasi. Salah satunya, menggelar kegiatan kreativitas sampah terpadu sebagai rangkaian kegiatan city tour festival. Kampung wisata kresek sampah terpadu yang merupakan inisiasi dari owner Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPMP) Kelurahan rencananya nanti akan diresmikan langsung oleh Walikota Mataram, H. (Suara NTB/dok) Ahyar Abduh, Rabu (27/9). “InMuzzakir Walad sya Allah, Pak Wali langsung yang resmikan sekaligus penandatanganan prasasti,” kata Lurah Banjar, Muzzakir Walad dikonfirmasi, Senin (25/9). Dijelaskan, tujuan kegiatan itu pertama, bagaimana mengubah paradigma masyarakat rumah layak huni seperti apa, sehingga memberikan rasa nyaman, bersih dan memberikan dampak secara ekonomi. Dampak ekonomi dihasilkan melalui kampung kunjangan berbayar seperti di perkotaan. Kedua, selain mengedukasi masyarakat bahwa tidak saja infrastruktur mewah, tapi dengan polesan cat dan gambar memiliki estetika kampung itu layak dihuni. “Ada beberapa rangkaian kegiatan hari sejak Sabtu sampai Minggu. Dan, Rabu (27/9) besok juga itu full pagi sampai malam,” paparnya. Kegiatan tersebut kata Muzzakir, bekerjasama dengan sejumlah komunitas dengan mengusung tema peduli lingkungan. Beberapa kegiatan diselenggarakan seperti tari kreasi budaya, lukis mural kearifan lokal, mandalika,wayang, dan lain - lain. “Rencananya di beberapa titik akan dibuat klaster dongeng, karikatur komik dan karakter laut,” ucap dia. Pemanfaatan kresek sampah itu, hampir setiap kepala keluarga mulai mandiri. Ibaratnya mereka mengerjakan sendiri termasuk tidak lagi buang sampah di sungai. Kemudian, pola pengelolaan sampah masyarakat mulai sadar. Dan, setiap hari sepanjang lorong selalu bersih, sehingga terlihat bersih. Program ini diharapkan bisa berkelanjutan. Karena, ia melihat dari proses akan memberikan dampak secara ekonomi di kampung khususnya di Lingkungan Selapaprang. Kedua, program ini diadopsi dan jadi rule model oleh kelurahan, sehingga mengurangi spot kumuh di Kota Mataram. Tidak kalah penting sambungnya, dinas terkait harus lebih memberikan apresiasi dan respon pada kegiatan masyarakat, karena ini merupakan bagian pemberdayaan masyarakat. (cem)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Mataram Siap Tampung Pengungsi Erupsi Gunung Agung Mataram (Suara NTB) Status Awas Gunung Agung di Bali mengakibatkan sebagian besar masyarakat yang berada di radius berbahaya memilih mengungsi ke kerabat dan keluarga mereka. Sebagian warga dari Karangasem, Bali yang mengungsi, ada yang eksodus ke Lombok. Kegelisahan yang dirasakan masyarakat Karangasem, Bali turut menjadi keprihatinan pemerintah. Pemkot Mataram pun siap menampung pengungsi Gunung Agung. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Senin (25/9) mengatakan, sebagian masyarakat yang tinggal di radius berbahaya letusan Gunung Agung, Bali memilih mengungsi ke keluarga mereka. Salah satunya, mereka datang ke Lombok terutama ke Kota Mataram. Tidak diketahui persis persentase atau jumlah warga Karangasem, Bali datang ke Lombok. Berdasarkan informasi kata Martawang, mereka telah mulai berdatangan sejak Sabtu dan Minggu pekan kemarin. “Tadi kami sudah kum-
pul dengan camat dan lurah,kami minta mereka menginvetarisir,” katanya. Sementara ini, pengungsi datang dan ditampung ke keluarga mereka masing - masing. Tetapi jika nanti intensitasnya sudah lebih dari kapasitas itu, tentu pihaknya akan berada berkoordinasi dengan Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat untuk menyiapkan segala kebutuhan pengungsi Gunung Agung. Untuk membangun posko termasuk tenda darurat, sejauh ini kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pem-
bangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram ini, belum saatnya. Tetapi nanti akan dikoordinasikan jika dalam kondisi darurat. “Saya kira untuk saat ini belum dulu,” jawabnya. Pemkot Mataram pada prinsipnya siap menerima tamu tamu tersebut meskipun dalam kondisi apapun. Pemerintah akan berusaha maksimal membantu karena sebagai keharusan. “Bagaimanapun kondisi tamu harus kita terima dan layani,” tandasnya. Seperti diketahui, warga yang berada di radius berbahaya letusan Gunung Agung eksodus
melalui Pelabuhan Padangbai tujuan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Kedatangan pengungsi ini mulai terlihat sejak Sabtu (23/9) pagi. Rata - rata mereka menggunakan ken-
daraan (roda dua dan mobil) dan ada juga yang menumpang kendaraan umum. (cem)
”
Pemerintah akan berusaha maksimal membantu karena sebagai keharusan
Lalu Martawang (Suara NTB/cem)
Cari Solusi BRT KOMISI III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., menyayangkan mangkraknya BRT (Bus Rapid Transit). ‘’Sangat kita sayangkan bahwa BRT sampai sekarang belum bisa diselesaikan persoalannya,’’ ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., di DPRD Kota Mataram, Senin (25/9). Seharusnya Pemkot Mataram, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Mataram harus segera besikap. Pasalnya, BRT ini meru(Suara NTB/fit) pakan proyek nasional yang I Gede Wiska diberikan kepada Pemprov NTB. Pemkot Mataram dalam hal ini hanya menyediakan halte dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, Pemkot Mataram juga menyediakan subsidi sekitar Rp 800 juta. ‘’Itu dianggarkan dalam APBD murni tahun 2017 tapi itu tidak dieksekusi. Ini yang masih kita pertanyakan karena masih belum selesai,’’ terangnya. Bagaimanapun BRT itu merupakan transportasi publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama untuk mengurai kemacetan, baik antar pusat perbelanjaan maupun antardaerah. Masalah BRT ini, kata Wiska seharusnya diselesaikan dengan cepat. Apalagi Pemkot Mataram sempat menyiapkan anggaran Rp 800 juta yang akhinya tidak bisa dieksekusi. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram melihat mencuatnya persoalan BRT ini karena Pemkot Mataram juga belum mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi bemo kuning (angkot). Karena dengan kondisi saat ini, kendaraan roda dua sudah sangat menjamur. Kemudian, bemo kuning kondisnya ‘’mati suri’’. Ditambah lagi dengan bermunculannya angkutan umum berbasis dalam jaringan. ‘’Sehingga bemo kuning ini perlu dicarikan solusi ke depannya,’’ demikian Wiska. Jangan sampai nantinya, Pemkot Mataram hanya bermain di tataran wacana. Misalnya, Pemkot Mataram pernah mewacanakan bemo kuning menjadi angkutan pelajar. Secara teknis, bemo kuning lebih cocok dijadikan angkutan apa, Pemkot Mataram paling mengetahui. Komisi III tidak ingin permasalahan yang terjadi ke depan kemudian dijawab dengan tidak ada action. Persoalan bemo kuning, sebut Wiska, seperti benang kusut. Untuk itu ia meminta Pemkot Mataram segera menentukan sikap. ‘’Kalau memang itu akan jadi angkutan pelajar, ya segeralah dibuatkan regulasinya,’’ katanya. Dan, BRT juga harus bisa beroperasional secara normal. ‘’Karena BRT ini nawacitanya presiden Jokowi. BRT ini sangat dibutuhkan di kota-kota untuk mengurai kemacetan,’’ pungkasnya. (fit)
(Suara NTB/cem)
SALING KLAIM - Sejumlah aset di Mataram masih diklaim oleh berbagai pihak. Saling klaim kepemilikan itu juga terhadap aset lapangan Malomba di Ampenan ini, tak jelas siapa pemiliknya. Antara Pemprov NTB, Pemkot Mataram, dan TNI AL masih saling klaim.
Saling Klaim Aset di Mataram Masih Marak Mataram (Suara NTB) Persoalan aset di Kota Mataram ibarat benang kusut. Pasalnya, marak terjadi saling klaim kepemilikan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan aparat, dan pemerintah dengan warga. Sebagai contoh, aset Malomba di Ampenan hingga kini tak jelas siapa pemiliknya. Di satu sisi, Pemkot Mataram mengklaim sebagai milik, sehingga berani membangun stadion sepak bola. Di sisi lain, Pemprov NTB dan TNI Angkatan Laut juga mengklaim demikian. Berikutnya aset RPH Tanjung Karang. Kini, aset itu diduga dikuasai oleh perorangan. Sengketa kepemilikan aset RPH itu masuk ke meja hijau. Tak ada kejelasan hingga saat ini siapa pemiliknya. Kemendagri bahkan turut mengawasi perkara tersebut. Demikian pula aset shopping center di depan eks RSUP NTB Kelurahan Pejanggik. Aset bekas pasar tradisional itu diduga telah beralih kepemilikan dari hak guna pakai
menjadi hak milik. Menanggapi hal itu, Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi menjelaskan, beberapa aset seperti Malomba, RPH Tanjung Karang, dan Shopping Center dilakukan inventarisasi dan mengumpulkan bukti sertifikat. Seperti aset RPH Tanjung Karang masih diperkarakan di pengadilan. Ia pun belum mengetahui seperti apa perkembangan kasusnya. “Kita masih menunggu kasusnya dimasukkan ke pengadilan bahwa ada mengklaim hak milik. Tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjut,”kata Denny sapaan akrabnya, ditemui Senin (25/9). Sementara, aset shopping center jelas milik Pemkot Mataram berdasarkan berita acara penyerahan aset dari Pemkab Lobar ke Pemkot Mataram. Pihaknya pernah mengumpulkan pemilik ruko untuk mengumpulkan data sekaligus mengklarifikasi. Persoalan dihadapi selama
Pembangunan Ruko di Mataram akan Dimoratorium Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram kembali mewacanakan melakukan moratorium pembangunan rumah took (ruko). Wacana ini mengingat ruko dibangun pengusaha di sejumlah titik belum difungsikan atau kosong. Pantauan Suara NTB, ruko yang dibangun di Jalan Bung Hatta Kelurahan Rembiga, Sweta, Jalan Pemuda Kelurahan Gomong, dan titik lainnya tak ada aktivitas apapun. Kondisi itu akan mengganggu estetika Kota Mataram bilamana ruko tak dirawat maksimal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura tidak mengetahui detail seperti apa konsep atau wacana moratorium pembangunan ruko. Secara kasat mata, ia melihat bahwa ruko dibangun pengusaha dibiarkan be-
gitu saja tanpa ada aktivitas apapun. Sehingga, terkesan kumuh. Maka layak baginya dilakukan moratorium oleh pemerintah menekan keberadaan ruko di Mataram. “Lama - lama bisa kayak rumah hantu. Saya coba nanti bahas ke pimpinan masalah itu (moratorium,red),” kata Mahmuddin dikonfirmasi, Senin (25/9). Dia mencurigai tak berfungsinya ruko itu, pertama, faktor tak memiliki izin operasional. Kedua, izin telah terbit tetapi pengusaha menunggu orang yang mau menyewa. Pihaknya nanti akan memeriksa semua izin operasional. Karena kemungkinan ruko ini juga dibangun tanpa ada izin mendirikan bangunan. “Perlu kita turun cek,” jawabnya. Mahmuddin melihat ruko peninggalan PT. Pade Angen di Sweta banyak kosong. Kondisi bangunannya tak terawat bahkan banyak ditumbuhi alang -
(Suara NTB/cem)
MORATORIUM - Pemkot Mataram kembali mewacakan moratorium pembangunan ruko. Moratorium dilakukan melihat ruko di Kota Mataram banyak yang kosong. Salah satunya ruko di Jalan Bung Hatta Kelurahan Rembiga kosong sejak satu tahun selesai dibangun. alang. Kondisi ini mengganggu pendapatan asli daerah (PAD). estetika kota, sehingga penting Ini jelas akan jadi penilaian dilakukan moratorium. Lebih dan evaluasi pemerintah lanjut disampaikan dia, dari mempertanyakan aset milik aspek investasi jelas akan investor bisa nganggur. “Bisa mengganggu karena kecil kon- berpengaruh juga ke PAD,” tribusi untuk peningkatan demikian kata dia. (cem)
ini oleh Pemkot Mataram khususnya Badan Keuangan Daerah yakni, susahnya mengumpulkan bukti. Aset - aset dimiliki Pemkot Mataram sebagian besar adalah pelimpah-
an Pemkab Lobar yang harus dirunut. “ Jelas semua penyerahan ada SK-nya. Dasarnya tidak diberikan. Itu harus dicari karena ada yang hilang,” tutur dia. Berbeda halnya aset baru
yang jelas keberadaan atau alas haknya. Akan tetapi, aset lama meski dicari bukti penyerahan atau SK, dan lain sebagai. “Itu yang susah kita cari selama ini,” demikian ujar Denny. (cem)
Minim, Penyandang Disabilitas Diterima Kerja di Mataram Mataram (Suara NTB) Penyandang disabilitas rupanya tak bisa berharap banyak dari pemerintah. Undang - Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang kesetaraan kesamaan hak penyandang disabilitas bagi instansi pemerintah, swasta, maupun stakeholder lainnya mempekerjakan minimal satu persen pekerja disabilitas sulit diterapkan. Faktanya, peluang kerja bagi masyarakat disabilitas di Mataram masih minim. UU itu antara lain menegaskan, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan akses setara terhadap penyandang disabilitas di instansi negara. Misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen dari jumlah pekerjanya. Begitu pula perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1 persen dari jumlah pegawainya. Upah yang diberikan pemberi kerja kepada penyandang disabilitas sama nilainya dengan tenaga kerja yang bukan disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama Kecendrungan perusahaan maupun pemerintah mempekerjakan seseorang melihat dari kondisi fisik dan keterampilan. Seharusnya memang Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu dijadikan acuan. Kondi-
(Suara NTB/cem)
H. Syaiful Mukmin si ini diakui masih minim di Kota Mataram. “Kita akui kalau itu masih minim. Ada cuma satu, kalau tidak salah di Inspektorat,” kata Kadis Tenaga Kerja, Drs. H. Syaiful Mukmin dikonfirmasi, Senin (25/9). Syaiful tidak menyalahkan sepenuhnya perusahaan, karena mereka memiliki standar penilaian untuk mempekerjakan seseorang. Tak ansih kemudian pemerintah diam saja. Warga disabilitas diberikan pelatihan keterampilan untuk menunjang kehidupan mereka. “Nanti sore (kemarin,red) ada pelatihan kecantikan bagi warga disabilitas dari masing masing kelurahan,” sebutnya. Meskipun demikian, Syaiful tetap mengingatkan agar perusahaan swasta maupun milik pemerintah mengakomodir. Koordinator Bidang Advokasi Lembaga Perlindun-
gan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi, SH.MH., menegaskan, bukan saja di dunia kerja penyandang disabilitas sulit mendapatkan akses. Tetapi, fasilitas publik yang dibangun pemerintah saja sulit didapatkan. Sebagai contoh, trotoar dirapikan di Taman Udayana sudah tidak ramah anak. Tidak ada blok kuning khusus tuna netra. Demikian pula, fasilitas penunjang di Islamic Center. “Hampir sebagian besar fasilitas publik tidak ramah bagi penyandang disabilitas, apalagi dunia pekerjaan,” kritik Joko. Hal seperti ini dikeluhkan oleh penyandang disabilitas. Ia mengakui, pemerintah memberikan pelatihan membuat kerajinan, kecantikan, dan lain sebagainya. Pelatihan skill saja tidak cukup. Sebab, permodalan juga penting. Menurutnya, Undang Undang 8 Tahun 2016 ini percuma tanpa dibarengi dengan kebijakan penegakan hukum. Di Kota Mataram telah dimulai dengan membentuk peraturan daerah (Perda). Tetapi bertolak belakang dengan ketersediaan fasilitas publik bagi disabilitas. “ Mereka membutuhkan akses. Mereka bukan orang dikasihi. Karena mereka butuh akses bagaimana bertindak seperti layaknya masyarakat normal,” demikian kata Joko. (cem)
SUARA NTB Selasa, 26 September 2017
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
AMNT Belum Terbuka Soal Pesangon Karyawan Pensiun Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB belum mendapat laporan utuh soal hak karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang akan dipensiunkan. Karena itu, pemerintah daerah meminta perusahaan pengganti PT. Newmont Nusa Tenggara ini lebih transparan. Transparansi yang diharapkan pemerintah daerah, dalam rangka mempermudah pengawasan dan meminimalisir terjadinya perselisihan hubungan industrial. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Drs. H. Wildan melalui Kepala Bidang Pem-
binaan Hubungan Industrian dan Sosial, L. Riadi mengatakan, pihak perusahaan sudah menyampaikan rencana pensiun karyawannya dalam rangka efisiensi. Hingga terakhir, Dinas Nakertrans Provinsi NTB mendapat laporan, AMNT menerima pendaftaran 2.260 karyawan
yang ikut tawaran program pensiun. Dari daftar tersebut, disetujui secara bertahap. Untuk Bulan September sebanyak 554 karyawan yang sudah di pensiunkan, Oktober 64 karyawan, November 15 Karyawan dan Desember 92 karyawan. Sisanya masih dalam pengkajian.
L. Riadi mengatakan, yang masih abu-abu laporan diterima pemerintah daerah, soal besaran pesangon yang diterima karyawan yang dipensiunkan. Walaupun manajemen telah memberi gambaran, satu karyawan dihitung pesangonnya 33 kali gaji sampai 52 kali gaji. “Satu orang menerima antara mendekati Rp 1 miliar sampai di atas Rp 1 miliar,” terangnya. Inilah yang diminta pemerintah daerah agar perusahaan memberikan keterangan de-
tail. Siapa nama penerimanya, berapa jumlah yang diterima, kapan diberikan, bagaimana mekanisme pemberian pesangon. Dengan demikian, pemerintah daerah akan mudah melaksanakan pengawasan agar tak terjadi perselisihan hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan di kemudian hari. L. Riadi menjelaskan, dalam UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, termasuk Peraturan Menaker nomor 31 tahun 2008 tentang penyelesaian perselisihan hubungan
industrian melalui perundingan Bipartit, perusahaan harus mencantumkan naskah Perjanjian Bersama (PB) yang diterima dari Pengadilan Hubungan Industrial. Di dalam naskah PB tersebut tertuang secara detail identitas penerima pesangon dan cara pembayarannya. Semuanya harus dilaporkan lengkap oleh perusahaan. “Agar jangan sampai nantinya, ada pihak-pihak yang menggugat bahwa PB tidak sah, atau dibilang cacat hukum, ini juga berisiko bagi
perusahaan. Kita tidak mau seperti itu,” ujarnya. Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (25/9) kemarin, H. Wildan melalui L. Riadi menyebutkan, sesuai UU nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, PB harus dilaporkan untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi. “Apalagi ini dana dalam jumlah besar. Karena itu, idealnya semua harus disampaikan secara terbuka oleh perusahaan,” demikian L. Riadi. (bul)
Sukses, Kontes Modifikasi Honda di Mataram Mataram (Suara NTB) PT Astra Honda Motor (AHM) bersama main dealer Astra Motor NTB kembali menggelar Honda Modif Contest (HMC) 2017 untuk mewadahi aspirasi kreatifitas modifikator muda. Acara yang dilaksanakan di pelataran Lombok Epicentrum Mal (LEM) pada Minggu (24/9) berjalan sukses. HMC 2017 ini berhasil melahirkan para modificatormodifiator muda berbakat di NTB. Delapan modificator meraih penghargaan tertinggi dari delapan kelas yang dilombakan. Gelaran akbar modifikasi sepeda motor terbesar di NTB ini diikuti ratusan modifikator muda berbakat di NTB yang akan berlomba menampilkan hasil kreasi terbaik mereka di berbagai kelas yang diperlombakan. Selain itu, HMC 2017 juga memberikan area khusus modifikasi para anggota komunitas sepeda motor Honda yang turut dilombakan. Untuk mewadahi ragam aspirasi konsep modifikasi, para modifikator dapat memilih salah satu dari 6 kelas yang dilombakan. Untuk motor Honda produksi tahun 2006 ke atas, dibuka 4 kelas yakni kelas Matic & Cub Stok untuk gaya modifikasi Stock & Stickers/ Decals dengan mesin skutik dan cub, Matic & Cub Advance untuk gaya modifikasi Advance & Airbrush / Paintings dengan mesin skutik dan cub, Sport Stock untuk gaya modifikasi Stock & Stickers / Decals dengan mesin sport, Sport Advance untuk gaya modifikasi Advance & Airbrush / Paintings dengan mesin sport. Selain itu, turut dibuka 2 kelas lainnya yakni kelas Free For All (FFA) untuk modifikasi tipe skutik, cub dan sport dengan gaya modifikasi ekstrim dan All Stock Advance < 2006 untuk motor cub dan sport Honda produksi dibawah tahun 2006 dengan gaya modifikasi Stock/Advance, Stickers/Decals, Airbrush & Paintings.
Kompetisi modifikasi Honda ini memiliki regulasi mutlak bagi motor peserta untuk dapat dikendarai dengan dilakukannya tes jalan sepanjang 300 meter. Penjurian HMC 2017 dilakukan oleh media dengan regulasi tes jalan sebagai penilaian penting dan penilaian berupa ide atau konsep yang diusung, fungsi, estetika, finishing dan detail motor yang dimodifikasi. Region Head Astra Motor NTB Wahyudi Saputra, mengatakan penyelenggaraan kontes modifikasi Honda merupakan bukti Honda selaku pemimpin market sepeda motor di NTB turut andil dalam menyediakan wadah seluas-luasnya bagi generasi muda di NTB dalam berkreasi mewujudkan mimpi kreatifnya di atas sepeda motor Honda. Sebagai pelopor keselamatan berkendara di Tanah Air, Astra Motor pun secara konsisten menempatkan keselamatan berkendara sebagai salah satu hal penting dalam memodifikasi sepeda motor dan tentunya melalui ajang motor modifikasi di HMC tidak hanya harus baik secara estetika dan teknik modifikasi, tapi juga harus aman dan layak dikendarai di jalan raya,” ujar Wahyudi Saputra. Pada kegiatan HMC 2017 ini, AHM dan Astra Motor akan menggelar kegiatan edukasi serta games safety riding. Sementara itu, Koordinator Pelaksana HMC, Aan Fikriyan mengatakan, HMC adalah salah satu wadah untuk membangkitkan kreatifitas terpendam para modofocator-modificator Honda di Mataram. Dengan cara ini, ia yakin talenta-talenta muda, khususnya di Mataram akan bermunculan. Dengan kreatifitas dan modifikasi Honda yang sangat variatif. “Terbukti, tahun ini pesertanya lebih ramai, lebih siap. Anak-anak muda di NTB bisa berani tampil bahkan di level nasional,” ujarnya. (bul)
(Suara NTB/bul)
Jajaran manajemen Astra Motor NTB dan pemenang HMC 2017 foto bersama.
BERFOTO - Gubernur beserta istri, Bupati Lombok Utara beserta istri dan pengelola Lombok Elephant Park berfoto dengan salah satu primata langka. (Suara NTB/bul)
Gubernur Ingin Investasi Kebun Binatang Jadi Tempat Belajar Tanjung (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berkesempatan menghabiskan setengah hari bersama keluarganya menikmati objek wisata baru kebun binatang di Lombok Utara. Kesempatan longgarnya ini dimanfaatkan untuk “mengeksplore” alam dan hewan-hewan langka yang ada di Lombok Elephant Park. Gubernur bersama istrinya, Hj. Erica beserta putri, didamping Bupati Lombok Utara, H. Najmul Ahyar beserta istri, dipandu oleh Presiden Direktur Lombok Elephan Park, Ketut Suadika, didampingi Direktur Lombok Elephan Park, Fellicia Suadika mengamati 140 ekor dari 40 je-
nis hewan langka di sana. Dari gajah, berbagai jenis burung paruh bengkok dan berjambul, reptil, primata, beruang, dan kambing gunung. “Ini destinasi wisata yang bagus sekali. Karena sesuai dengan rencana pengembangan pariwisata ke depan, betul-betul pariwisata yang berabasis pada eco tourism yang bisa menjaga kualitas lingkungan,” kata orang nomor satu di NTB ini. Investor Lombok Elephant Park mengubah lahan seluas 3,6 hektar di Sire, Sigar Penjalin, Lombok Utara menjadi pusat destinasi wisata baru. Menghabiskan dana tak kurang dari Rp 30 miliar untuk penataan fasilitasnya. Gubernur mengatakan fasilitas pariwisa-
ta baru ini dibuat dengan tidak merubah kontur alam yang ada. Pemanfaatannya mengedepankan kondisi objektif yang sudah ada, lanscapenya tak banyak dirubah, kata gubernur senada memberikan apresiasi kepada investornya. Keberadaan kebun binatang yang akan di launching pada Agustus 2018 mendatang ini, selanjutnya bisa dijadikan destinasi utama edu tourism (wisata belajar). “Karena anak-anak kita perlu tahu kekayaan Indonesia, kekayaan flora dan faunanya yang luar biasa. Tidak cukup hanya dengan buku-buku teori, tetapi dengan melihat secara langsung, berinterkasi, bisa menyentuh,
bisa melihat, itu bagian dari membangun pemahaman dan kecintaan kepada alam kita,” kata Gubernur. “Saya harap anak – anak kita bisa datang dibawa gurugurunya untuk belajar, melihat dan mengamati. Saya harapkan ke depan juga pengelola punya program untuk sekolah, ada kemudahan bisa mengkase sarana ini,” imbuhnya. Gubernur melihat, soal infrastruktur juga cukup refresentatif menjangkau kebun binatang itu. Apalagi, Lombok Elephant Park juga telah bekerjasama dengan Lombok Taksi (Blue Bird Group) untuk memfasilitasi berbagai kemudahan bagi pengunjung yang ke sana. Tak sampai di sana, inves-
tornya berencana akan mengembangkan wisata laut dengan menyediakan hewanhewan langka yang hidup di air asin. Gubernur mengatakan, pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kepada investor yang ingin membangun NTB. “Sebagai fasilitator, kita akan fasilitasi. Kalau misalnya akan mendatangkan hewan-hewan dari luar, kita bantu permudah yang dibutuhkan investor. Misalnya soal perizinan-perizinan dan rekomendasi,” ujarnya. Harapannya sama, agar investasi yang ada di NTB benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat NTB umumnya. (bul)
Dukung Pembangunan
Peran Industri Keuangan Diperkuat Mataram (Suara NTB) Belum satu pekan Farid Faletehan menduduki kantornya sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB. Namun ia punya semangat besar untuk menggerakkan lebih besar lagi peran industri keuangan mendukung pembangunan provinsi ini. Mantan Kepala OJK Purwokerto, Jawa Tengah ini telah mendapat informasi melejitnya pertumbuhan ekonomi provinsi pimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini. Karena itulah, industri keuangan menurutnya harus hadir memperkuat dukungan. Terutama dari sisi pembiayaan seluruh program-program strategis. “Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi NTB sedang tinggi. Mau nggak mau, lem-
Farid Farid Faletehan Faletehan (Suara NTB/bul)
baga keuangan juga harus berkembang,” katanya pada Suara NTB. Bapak tiga anak kelahiran Blora, Jawa Tengah 27 Mei 1972 ini menegaskan, beberapa strategi yang akan menjadi perhatiannya agar industri keuangan mengakselerasikan pembangunan NTB ini. Diantaranya, kegiatan pengawasan terhadap industri keuangan akan ditingkatkan, dalam rangka penyehatan bank, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bagaimana agar Non Performing Loan (NPL) atau kredit macetnya yang saat ini di kisaran 11 sampai 12 persen saat ini bisa menurun satu digit (di bawah 10). “Saya sih berusaha bagaimana yang disampaikan bank, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” katanya. OJK ingin mengupayakan kondisi pertumbuhan keuangan di NTB bisa lebih meningkat, lembaga keuangan terus berkembang dan lebih sehat. Jumlah perbankan di NTB terus meningkat, sementara pembiayaan pembangunan ditopang juga dari pembiayaan luar. Karena itulah, Farid mengatakan, harusnya dana dari dalampun bisa lebih kuat. Secara kelembagaan ia ingin menyentuh sisi-sisi lain masyarakat NTB. Misalnya, dengan memperkuat inklusi (pemahaman) keuangan di semua lapisan.
“Terus terang banyak masyarakat yang belum faham mengenai produkproduk lembaga keuangan. Padahal di lembaga keuangan itu, ada produk-produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat dengan uang pas-pasan untuk investasi yang sesuai dengan daya beli masyarakat,” ujarnya. Misalnya, ada asuransi mikro yang preminya hanya dibayar Rp 50.000 setahun untuk satu keluarga. Jika salah satu anggota keluarganya meninggal, akan mendapat santunan Rp 2 juta. Menurutnya itu sangat penting bagi masyarakat pedesaan. Ada juga investasi ada tabungan emas yang banyak belum diketahui masyarakat dan perlu disosialisasikan. Selain itu, ada pula produk menabung untuk dana pensiun yang keuntungannya lebih besar dari deposito dan tabungan. “Kalau itu sampai ke masyarakat, mereka akan faham dan tidak tergiur dengan investasi bodong dan macam-macamnya,” demikian Farid menggeneralisir upaya yang harus dilakukan Industri Keuangan mendukung pembangunan NTB. Programnya ini tak jauh dari tugas pokok dan fungsi OJK yakni menstabilkan lembaga keuangan, agar berkembang, tumbuh, dan sehat. Pentingnya masyarakat tak tergiur oleh investasi bodong juga tak dilupakan. Karena itu, Farid mengatakan, OJK akan memperbanyak sosialisasi, dengan menyisipkan pesan menghindari investasi bodong. Misalnya yang terkait dengan First Travel, investasi sejenis itu banyak berkembang dan berubah-ubah nama. “Investasi-investasi seperti itu hanya berkembang paling lama tiga tahun. Ini juga yang masyarakat perlu pahami,” demikian Farid. (bul)
Konsumsi Daging Paling Rendah MENGGALAKKAN program Bumi Sejuta Sapi (BSS) nampaknya tak menjadi jaminan konsumsi protein hewani masyarakat NTB poinnya tinggi. Berbanding terbalik, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB mencatat konsumsi daging di urutan paling rendah. Kekurangan konsumsi protein hewani ini salah satunya bisa memicu stunting (cebol). Karena itulah, Kabupaten Lombok Utara meminta dukungan pemerintah provinsi untuk memperbanyak bantuan kebutuhan berbaHj. Budi Septiani han dasar daging merah. “Konsumsi daging merah (daging sapi) paling rendah, menyusul sayur dan buah,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani di ruang kerjanya, Senin (25/9) kemarin. Meski program BSS berkembang, salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat yakni keterbatasan daya beli untuk kebutuhan protein hewani di maksud. Konsumsi pangan hewani tahun 2015 mencapai 115,4 gram/kapita/hari (2,5 persen) dari target tahun 2017 yaitu 118,4 gram/kapita/hari, setara dengan 189,1 Kkal (9,6 persen) dari AKE. Pemerintah daerah menargetkan tahun ini terpenui Pola Pangan Harapan (PPH) berimbang dari kelompok pangan, padipadian, umbi-umbian, pengan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji-bijian, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah-buahan dan lainnya. “Standar pola pangan harapan berimbang ideal itu 100. Saat ini kita masih 81,7 poin,” kata Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB ini. Karena itulah, konsumsi daging diharapkan disubstitusi ke daging putih (daging ayam). Apalagi, imbuh Hj. Budi, tidak semua orang punya selera mengkonsumsi daging merah. Kendati daging putih ini, ketersediaannya defisit untuk ayam ras. Karena terbatasnya peternak unggas. Tetapi bila digabung dengan ayam buras, ketersediaan daging di NTB cukup surplus. Demikian juga untuk telur, NTB juga masih mendatangkan dari luar. Hj. Budi menambahkan, pola makan di NTB ini belum bervariasi. Salah satunya karena kemampuan daya beli masyarakat. Disamping itu, kecederungannya konsumsi karbohidrat (nasi) masih mendominasi. Akibatnya banyak penderita diabetes. Konsumsi protein hewani ini dapat mendukung tumbuh kembang fisik dan otak. Apalagi daging sapi mengandung zat yang cukup baik dan tidak dimiliki oleh hewan apapun. Zat dimaksud manfaatnya sangat baik untuk perkembangan otak. Untuk memenuhi pola pangan harapan sesuai standar ini, Hj. Budi mengatakan beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Diantaranya, pengembangan Kawasan Pangan Rumah Lestari (KRPL) dengan pemanfaatan pekarangan untuk mengembangkan dapur hidup yang terintegrasi dengan budidaya unggas serta ikan. Sosialisasi pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang sasarannya adalah kelompok-kelompok wanita tani dan anak-anak sekolah. (bul)
SUARA NTB Selasa, 26 September 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Kerjasama Harian Suara NTB dengan Dinas Kesehatan Lombok Timur
Dinas Kesehatan Lotim Intensif Tangani Kasus HIV/AIDS Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur di bawah komando drg. H. Asrul Sani terus mengintensifkan penanganan kasus HIV/AIDS. Selama tahun 2017 ini, Kepala Dikes melalui Kepala Seksi P2P Dikes Lotim, Mawardi Halil menyebut sebanyak 28 kasus HIV/AIDS berhasil diungkap. TEMUAN kasus terpapar virus berbahaya itu masih dominasi AIDS sebanyak 24 kasus. Sementara kasus HIV hanya 4 kasus. Harapannya, kasus HIV lebih besar temuannya, sehingga bisa ditekan dan perlambat pertumbuhannya. Dominasi terpapar AIDS, ujarnya, diartikan sudah dalam kondisi yang parah dita-
mbah lagi dengan penyakit penyerta. Besar harapannya warga bisa aktif memeriksakan diri pada klinik-klinik yang tersedia, sehingga bisa ditangani dengan cepat. Jumlah kasus yang berhasil diungkap pada tahun 2017 ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2016 lalu yang dicatat hanya 13 kasus. Penam-
bahan kasus yang cukup signifikan ini, karena adanya keterlambatan penemuannya. Kasus HIV AIDS ini katanya saat ini sudah menjalar di segala usia. Dominan adalah usia 20-35 tahun. Data tahun 2013-2017 ini menunjukkan jumlahnya dari segi usia produktif ini sebanyak 66 orang. Fakta mengherankan, dari sisi profesi data 2013-2017 yang dihimpun Dikes Lotim ini tercatat 61 kasus di antaranya merupakan ibu rumah tangga. Urutan terbanyak kedua adalah TKI sebanyak 50 orang dan wiraswasta sebanyak 45 orang. Dikes menganalisa, ada korelasi antara TKI dengan ibu
(Suara NTB/rus)
H. Asrul Sani
rumah tangga. Profesi lainnya, pengangguran atau tidak bekerja sebanyak 21 kasus, mahasiswa dan pelajar sebanyak 9 kasus. WPS juga dicatat hanya 9 kasus. Buruh dan karyawan masing-masing 8 dan 4 kasus. Ada juga petani dan nelayan serta guru. Dalam upaya menangani kasus HIV AIDS, Dikes Lotim bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lotim. Soal pemeriksaan sebagai bagian dari upaya deteksi dini virus, Dikes Lotim sudah membuat klinik VCT sebanyak 15 unit. Termasuk bekerjasama dengan rumah sakit. Selanjutnya soal dominasi
IRT dalam temuan kasus terpapar HIV/AIDS ini bisa saja, karena tersalur dari suaminya yang kebetulan menjadi TKI atau hal lainnya. Terkait dengan alasan dan penyebab penularan katanya lebih banyak dirahasiakan. Di mana dalam pemeriksaan tidak juga dibeberkan secara terbuka. Hal ini juga sengaja tidak didalami oleh pemeriksa. “Kita tidak dalami soal status sosial,” imbuhnya. Soal Pengobatan diakui untuk virus HIV AIDS ini sampai sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Penderita yang terpapar virus ini hanya diberikan obat anti
virus yang diharapkan bisa memperlambat pertumbuhan virus mematikan tersebut. Langkah antisipasinya kepada seluruh kelompok risiko tinggi diharapkan bisa intensif memeriksakan diri. Seperti gay di Lotim ini diketahui jumlahnya cukup banyak mencapai 590 orang. Pergaulan abnormal, yakni berhubungan antara laki sama laki ini dinilai cukup cepat penularan virusnya. Termasuk mengantisipasi kelompok pengguna jarum suntik agar terus aktif memeriksakan kesehatan dirinya pada klinik-klinik VCT yang telah disediakan pemerintah. (rus/*)
Dikhawatirkan Rusak Rinjani Kendalikan Penebangan Pohon Kelapa PEMDA Kabupaten Lombok Utara (KLU)mewacanakan untuk mengendalikan penebangan pohon kelapa yang dilakukan masyarakat. Wacana ini sebagai upaya untuk mengurangi angka penebangan kelapa dalam jumlah banyak. Pun demikian, langkah ini sebagai upaya memenuhi kuota kebutuhan investor kelapa yang akan masuk ke KLU. “Kita akan usulkan ke Pak Bupati, supaya dibuat Perda atau Perbup guna mengendalikan penebangan pohon kelapa. Ini ada kaitannya dengan minat investasi dari pengusaha Cina yang akan membangun pabrik kelapa di KLU,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Naker PM PTSP) KLU, Vidi Ekakusuma, MM., Senin (25/9). Dikatakannya, minat investasi kelapa oleh pemerintah dan pengusaha Cina diketahui setelah Pemda KLU melakukan kunjungan kerja ke Cina, pekan lalu. Atas rekomendasi Walikota Haikou, Ni Qiang, pengusaha Haikou menjadwalkan akan berkunjung ke KLU untuk survei lapangan. Sedianya Walikota, Ni Qiang, sendiri akan terjun langsung pada tahun ini. Hanya saja, sebagaimana kebijakan pemerintah setempat yang menjatahkan kunjungan ke luar negeri hanya boleh dilakukan 1 kali dalam setahun, maka kedatangan NI Qiang dijadwalkan tahun 2018 mendatang. Pasalnya jatah kunjungan kerja ke luar negeri telah lebih dulu dilakukan. Namun demikian, melihat minat investasi yang tinggi, Pemkab Lombok Utara meyakini ketertarikan itu akan direalisasikan. Setidaknya, Kota Haikou yang berada di Provinsi, Hainan, telah memproklamirkan diri sebagai Kota Kelapa (Coconut Town). “Bahan material mereka dari luar negeri, dari Thailand dan Sumatra. Kebutuhan harian akan kelapa mencapai 6.000 ton. Kalau kita bisa penuhi itu, maka akan membuka lapangan kerja sekaligus industri kelapa di KLU,” terang Vidi, Atas alasan itulah, Pemda KLU menurut dia perlu mengatur atau mengendalikan pola penebangan pohon kelapa di masyarakat. Secara ekonomis, pohon kelapa yang dijadikan komoditas perdagangan oleh masyarakat tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Begitu pula pengambilan janur kelapa. “Kita inginnya ada batas usia tertentu kapan kelapa boleh ditebang. Selain pengendalian penebangan, kita juga harus mengimbanginya dengan penanaman bibit kelapa secara menyeluruh dari pinggir jalan sampai ke kebun milik warga,” tandasnya. (ari)
Vidi Ekakusuma
TNGR dan Polsek Sembalun Larang Ojek
Selong (Suara NTB) Menyikapi keberadaan ojek di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang menyediakan jasa angkutan bagi para pendaki menjadi perhatian serius oleh petugas. Pasalnya, keberadaan ojek ini dikhawatirkan dapat merusak kealamian dan keindahan dari kawasan andalan yang diusulkan masuk geopark dunia tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melarang keras adanya ojek di kawasan Rinjani. Untuk menghentikan keberadaan ojek di Rinjani itu, solusi yang ditawarkan dengan melakukan pendekatan dan merangkulnya. Misalnya, dalam penjagaan itu semua ojek yang beroperasi di Rinjani berjumlah sekitar 15 orang dilibatkan, termasuk dalam pelaksanaan cleant up Rinjani. “Kita lakukan mediasi di kantor TNGR beberapa waktu lalu, dalam mediasi itu diimbau supaya masyarakat tidak lagi ada yang masuk ke kawasan TNGR bekerja dengan menyediakan jasa ojek, itupun disetujui,” ujar
Kapolsek Sembalun, Iptu. I Made Sutama, Senin (25/9). Namun untuk memastikan terlaksananya kesepakatan itu, lanjutnya, nantinya pada hari Kamis mendatang akan dilakukan secara ketat, terutama pada pos I Sembalun. Di mana, jasa transportasi yang ditawarkan oleh para ojek dengan rute pos I menuju pos II. Penjagaan nantinya akan dikerjasamakan dengan TNGR, pemerintah kecamatan, Koramil dan Polsek Sembalun serta para ojek. “Solusi yang ditawarkan yakni para penyedia jasa ojek difungsikan untuk sama-sama menjaga kawasan TNGR serta melibatkannya dalam keg-
iatan aksi bersih kawasan TNGR. Inikah masalah makan,” sambungnya. Menurutnya, keberadaan ojek di Rinjani yang beroperasi cukup lama sangat penting untuk ditertibkan, karena pada dasarnya kendaraan tidak diperbolehkan untuk naik ke kawasan gunung yang berdampak terhadap kerusakan. Untuk itu, apabila hasil mediasi itu sudah diterapkan dan kemudian ada yang melanggar. Dalam hal ini, akan ada pemberikan sanksi pidana terkait memasuki hutan tanpa izin, menebang hutan atau membawa penumpang menggunakan mesin dalam kawasan TNGR.
“Kalau bandel, iya bisa kena sanksi pidana,” tegasnya lagi. Sementara, Kapal TNGR Resort Sembalun, Zainudin, menegaskan kembali larangan naiknya sepeda motor ke Rinjani. Dari hasil mediasi yang dilakukan, katanya, pihaknya akan melakukan penjagaan bersama Polsek, Koramil, termasuk dengan para ojek. Bahkan dalam mediasi itu, motor yang semula naik ke Rinjani ditawarkan diganti dengan kuda serta para ojek dilibatkan untuk mengikuti clean up yang dilaksanakan oleh TNGR. Camat Sembalun, Usman, juga menegaskan keberadaan ojek di kawasan Rinjani pada dasarnya tidak diperkenankan, karena dikhawatirkan dapat merusak keaslian keindahan di kawasan TNGR itu sendiri. Namun dalam menyikapinya, harus diambil langkah yang bijak dan profesional agar tidak
(Suara NTB/ist)
I Made Sutama ada yang dirugikan. Terutama keberadaan ojek di Rinjani, menurutnya, semata-mata untuk menyediakan jasa transportasi dan mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (yon)
Dikeluhkan Masyarakat, Dewan Sorot Pembangunan Jembatan di Tanjung Selong (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyorot progres pembangunan jembatan yang terletak di Kelurahan Tanjung Kecamatan Labuhan Haji. Pasalnya, jembatan penghubung ke salah satu pekuburan umum setempat dikeluhkan masyarakat. Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, mengaku pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi jembatan yang menuju pekuburan di Kelurahan Tanjung. Pasalnya, pembangunan jalan dikeluhkan oleh masyarakat dikarenakan kondisinya yang miring dan dikhawatirkan akan menyulitkan masyarakat dalam membawa jenazah saat hendak dimakamkan. Seharusnya, kata politisi Partai Golkar ini, pembangunan jalan dan jembatan harus disesuaikan dengan keinginan masyarakat. “Kalau jalan itu menurun lalu kemudian naik. Kan nanti jatuh jenazah itu, seharusnya rata bahu jalan timur dan barat,” jelasnya, Senin (25/9). Selain itu pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek pembangunan
(Suara NTB/yon)
TUNJUKKAN - Kabid Cipta Karya, Hj. Kartini, menunjukkan foto perkembangan pembangunan jembatan Tanjung saat dengar pendapat bersama Komisi III dan IV DPRD Lotim, Senin (25/9). sejumlah infrastruktur jalan di Lotim yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat serta menyesuaikan apakah pembangunan jembatan itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Dinas PUPR ataupun berbeda. Hal senada disampaikan, Abrorni Lutfi selaku anggota Komisi IV DPRD Lotim, pem-
bangunan jalan maupun jembatan tanpa adanya perencanaan yang cukup matang dikhawatirkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Misalnya, ketika melihat kondisi di lapangan pada Jembatan di Tanjung menuju kuburan, dinilainya cukup dengan jarak 2,5 meter ke bawah. Sehingga apa-
bila dilakukan pemasangan balok dan pengecoran tentunya tidak akan efektif. Sedangkan, anggota Komisi III DPRD Lotim, Mustayib juga menyampaikan pembangunan jalan dan jembatan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Di mana kondisi dari jembatan jika di-
lihat dari kondisi jalan atau jembatan untuk dimanfaatkan untuk membawa jenazah ke pekuburan, sehingga jalan tidak boleh miring. Sementara kondisi saat ini yang dilihat oleh masyarakat, jalan tersebut berada di bawah bahu jalan. “Sehingga kita sayangkan kondisi pembangunan jembatan itu,’’ ujarnya. Dalam pembangunan jembatan tersebut, besaran anggaran yang digelontorkan yakni, sekitar Rp 645 juta. Selain itu, ia mempertanyakan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas PUPR, sehingga pembangunan yang dilakukan dikeluhkan oleh masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Lotim, Hj. Kartini, menjelaskan pembangunan jembatan di Tanjung sudah sesuai dengan spesifikasi. Untuk itu, ia mempersilakan kepada para wakil rakyat untuk mengecek langsung progres pembangunan tersebut dengan terjun ke lapangan. “Silakan dicek aja langsung ke lapangan pak, pengerjaannya sudah sesuai spesifikasi,” ujarnya dalam pelaksanaan hearing di DPRD Lotim. (yon)
(Suara NTB/ari)
Kasus Jembatan Ambruk
Potret Warga Miskin
Jompo, Tukang Mandikan Jenazah Tinggal di Rumah Bocor Kehidupan masa tua (jompo) yang lebih baik menjadi harapan semua orang. Namun bagi Papuq Masdah (77 tahun), hanya bisa bersyukur usia tuanya masih ditemani oleh anak angkat, Jun. Bagaimana potret kehidupannya? SENIN (25/9) siang itu, Papuq Masdah hanya bisa terduduk. Tinggal menyendiri dan tanpa anak cucu, ia hanya dihibur acara TV seukuran 11 Inchi. Setengah bersila di atas tikar plastik lantai semen, seketika ia mematikan TV saat media ini dan GR 10.000 berkunjung ke kediamannya. Ia berkisah, selama hidupnya bersama almarhum suami, Mamiq Sim, tak dikaruniai anak. Ia pun mengadopsi anak angkat, Jun, yang notabene anak dari keluarganya. Sejak 1994 lalu, ia sudah menyandang status janda. Di usianya yang sudah uzur, Papuq Dah (sapaan akrabnya) dikenal warga Dusun Montong Majalangu, Desa Sokong Kecamatan Tanjung, termasuk orang yang dituakan. Terutama saat prosesi memandikan jenazah. Warga kampung baru bisa melakukan prosesi memandikan jenazah, saat Papuq Dah hadir. “Cucu saya sudah dua, tapi sudah menikah semua. Mereka kini ikut suami. Jadi di rumah
hanya saya dan Jun,” katanya. Anak angkat, Jun, berprofesi sebagai buruh bangunan. Ia bersyukur, Jun tetap mendapat pekerjaan walaupun buruh kasar. Dari upah buruh itulah, ia bisa bertahan hidup. Namun penghasilan yang dihasilkan anak angkatnya, tak mampu mengubah ekonomi keduanya. Kediaman tempat tinggalnya yang berada di atas gang kampung itu pun, masih terkesan kumuh. Hanya lantai saja yang berstruktur semen. Dinding yang mengelilingi rumah ukuran 5x6 meter itu seluruhnya dari bambu. Atap limasnya sebagian berstruktur genteng dan sebagian lagi seng. Di sinilah letak keluhannya. Saat hujan, genteng yang sebagian lapuk tidak utuh melindungi pemilik rumah dari rembesan air hujan. “Sebagian masih bocor, sebagian lagi tidak karena sudah diganti seng,” imbuhnya. Selama bermukim di Dusun Montong Majalangu, Papuq Masdah mengakui telah beberapa kali didatang oleh dinas – Pemkab Lombok Utara. Belum
(Suara NTB/ari)
BELUM DIREHAB - Papuq Masdah saat berada di rumahnya. Rumah tempat tinggalnya sekarang ini berapa kali difoto dan siap direhab, tapi sampai sekarang belum terealisasi. lagi kepala dusun setempat. Tetapi sampai saat ini, kediamannya belum tersentuh bantuan. “Sudah beberapa kali di foto, rumah difoto, saya juga difoto. Tapi orang lain yang dapat, saya sampai sekarang tidak dapat bantuan,” imbuhnya. Mendengar penuturuan itu, Ketua Komunitas GR 10.000, Asmuni Bimbo, tersentuh dan tanggap. Kepada Papuq Masdah, ia tak menjanjikan bantuan sepenuhnya secar langsung, melainkan secara bertahap. “Kami mengetuk hati para
dermawan untuk ikut membantu Papuq Masdah, agar berbagi membantu merenovasi kediaman beliau. Saya akan usahakan, tetapi tidak berani janji,” katanya. GR diakuinya saat ini tengah dalam proses menyelesaikan beberapa rumah kumuh yang telah direhab, di sejumlah Dusun se KLU. Oleh karenanya, donasi dari para dermawan sangat diharapkan untuk mempercepat proses rehab bagi orang tua jompo tersebut. (ari)
Belum Ada Kejelasan Kelanjutan Pembangunan Selong (Suara NTB) Kasus jembatan ambruk yang menewaskan 6 tukang yang bekerja saat pengecoran beberapa waktu lalu belum ada kejelasan soal kelanjutan pembangunannya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengaku tidak ada anggaran yang tersedia pada tahun 2017. Kepala Dinas PUPR, Toni Satria Wibawa saat dikonfirmasi mengaku siap akan melanjutkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kelurahan Pancor dengan Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong. Apalagi, jalan lintas PancorSekarteja sudah dihotmik.
Toni menjelaskan, jembatan ambruk pernah melalui tahapan penyelidikan pascakasus tewasnya para pekerja. Namun, pada tahun 2017 tidak ada anggaran yang bisa digunakan untuk membangun jembatan. “Penganggarannya bagaimana pascapenyelidikan itu hilang tahun 2017 di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tuturnya. Jembatan yang sudah menelan dana Rp 1,3 miliar untuk tiang pancangnya dan sekitar Rp 700 juta untuk badan jembatan ini sampai sekarang masih terlihat mangkrak. Untuk itu, jembatan siap akan dilanjutkan dan akan coba di-
usulkan lagi untuk pelaksanaan tahun 2018 mendatang. Saat ini, sambung Tony, Bidang Bina Marga sedang melakukan komunikasi dengan LKPP dan hasilnya belum ada secara formal. Dalam hal ini, pihaknya tidak mau cepat, tapi menyisakan masalah. Diakui sudah mau dua tahun jembatan itu tidak kunjung rampung dikerjakan. Saat ini pihaknya masih tengah menyelesaikan sisa persoalan yang ada, seperti konsultasi dengan LKPP sebagai institusi yang berwenang. “Itu sekarang kita tunggu hasilnya,” imbuhnya. (rus)
Kasus ADD Jerogunung, Penyidik Tipikor Agendakan Periksa Kades Selong (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Jerogunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memasuki babak baru. Setelah lama bergulir di tingkat penyelidikan, kasus tersebut saat ini dinaikkan ke penyidikan. Untuk di tingkat penyidikan, aparat kepolisian dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lotim mengagendakan pemeriksaan Kepala Desa (Kades) Jerogunung dalam waktu dekat. “Sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kasus itu
saat itu terus kita pantau,” ujar Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Antonius F Gea, melalui Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Lotim, Ipda. Usen, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin, (25/9). Dikatakannya, kasus ADD tahun 2015 Jerogunung ditangani berdasarkan laporan masyarakat, sehingga dari laporan itu ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Lotim. Dilihat dari audit Inspektorat itu, disebutkan banyak item kejanggalan yang ditemukan, sehingga dari hasil penyelidikan, dapat ditingkatkan ke penyidikan dan sudah ada
dua alat bukti. Namun untuk perhitungan sementara, masih berjalan dengan tetap berkoordinasi dengan Inspektorat. “Masih dalam tingkat penyidikan, pemantauan sementara tetap berjalan,” jelasnya. Dalam penanganan kasus dugaan korupsi, disebutkan terdapat empat saksi yang sudah diperiksa. Sementara, untuk Kades Jerogunung diagendakan dilakukan pemeriksaan dalam waktu dekat ini. “Saksi-saksi sekitar empat orang kita periksa, untuk Pak Kades kita agendakan dalam waktu dekat ini,” ungkapnya. (yon)
SUARA NTB Selasa, 26 September 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB
Perayaan HUT Loteng
Mandalika ”Sholah, Sholeh, Sholoh” Diawali ”Rahman Rahim Day” Praya (Suara NTB) Mandalika “Solah, Soleh, Soloh” menjadi tema besar perayaan HUT Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2017 ini. Total sebanyak 34 kegiatan siap digelar selama satu bulan perayaan hari jadi Bumi Tatas Tuhu Trasna kali ini. HUT akan dibuka dengan gelaran Rahman Rahim Day pada tanggal 30 September mendatang atau bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1439 Hijriyah. “Rahman Rahim Day kita ibaratkan sebagai hari kasih sayang,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Senin (25/9). Ada dua kegiatan utama yang bakal digelar pada hari kasih sayang tersebut. Di mana tahun ini merupakan pelaksaaan yang kedua. Setelah tahun lalu mulai diinisiasi oleh Pemkab Loteng. Di antaranya kegiatan pemberian
santunan bagi anak yatim piatu dan orang jompo ditambah Tabligh Akbar dan silaturahmi antara semua lapisan masyarakat dengan unsur pemerintah daerah dengan menghadirkan Qori’ internasional dari Mesir, Syaikh Mahmoud El Shahat Anwar. Untuk santunan ditargetkan sebanyak 7.200 anak yatim piatu dan jompo. Di mana nantinya masingmasing kecamatan akan mengirim sebanyak 500 anak yatim dan 100 orang jompo. “Memang santunan yang diberikan tidaklah seberapa. Tapi paling tidak ada bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah,” tegasnya. Selepas itu, akan dilanjutkan dengan kegiatan berbagai macam
perlombaan, mulai dari lomba surfing (selancar), pembuatan esai, paralayang, dokar hias sampai presean dan lomba masak. Kemudian ada juga karnaval Mandalika yang akan diikuti semua unsur pemerintah dan masyarakat di daerah ini. Termasuk perwakilan dari kabupaten/kota yang ada di NTB. “Puncak kegiatannya sendiri akan digelar pada tanggal 15 Oktober,” sebutnya. Selepas itu, kegiatan tidak selesai. Masih ada kegiatan lainnya, seperti Mandalika Expo yang akan dilaksanakan selama lima hari dan pesertanya dari perwakilan seluruh kabupaten/kota di NTB. Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pada momen perayaan HUT Loteng tahun ini diharapkan, bukan hanya sebagai ajang hiburan bagi masyarakat di daerah ini. Tetapi juga bisa menjadi ajang promosi akan kekayaan Loteng di mata masyarakat NTB, Indonesia bahkan dunia. (kir/*)
Bupati Lombok Tengah H. M. Suhaili FT
Klarifikasi Proyek Perumahan, Dewan Segera Panggil BKRD Giri Menang (Suara NTB) Komisi II DPRD Lombok Barat (Lobar) segera memanggil BKPRD terkait persoalan proyek perumahan di jalur bandara II yang dibangun tanpa izin. Komisi II menilai kelemahan pemda, karena membiarkan rekanan menguruk lahan padahal belum diterbitkan izin. Selain itu, persoalan status jalur tersebut masuk jalur hijau juga menjadi persoalan karena jangan sampai melanggar RT RW yang telah dibuat pemda sendiri. ‘’Di sini kami melihat ada unsur pendiaman pemda, karena membiarkan membangun padahal belum ada izin. Kami akan segera panggil BKPRD,” tegas anggota Komisi II DPRD Lobar Khatib Qazwaini, belum lama ini. Ditegaskan, jika memang proyek perumahan itu belum mengantongi izin maka pemda harus tegas menghentikan proyek. Pemda melalui SKPD harus tegas.Terkait jalur hijau jelasnya yang menjadi persoalan RDTR dari kawasan kecamatan belum ada, sehingga belum ada secara detail diatur mana kawasan untuk perumahan dan lain-lain. Sementara itu, Ketua BKPRD Lobar, H.Moch. Taufiq menegaskan proyek perumahan di jalur bandara II yang tengah proses pengurukan lahan dipastikan belum berizin, sebab sejauh ini perizinan tengah berproses di instansi terkait dan BKPRD. Sekda pun meminta agar proyek itu distop dulu sebelum ada izin. Disamping itu, pihak BKPRD masih mengkaji, sebab jalur tersebut termasuk jalur hijau. (her)
PN Praya Kekurangan SDM Praya (Suara NTB) Jumlah hakim di Pengadilan Negeri (PN) Praya sejauh ini tercatat masih sangat minim. Di satu sisi, jumlah perkara yang harus diselesaikan, cukup tinggi. Sehingga tidak mengherankan, hakim-hakim di PN Praya harus kerja ekstra untuk bisa menuntaskan perkara yang ada, baik itu, perkara perdata maupun pidana. “Kita punya hakim sekarang hanya 6 orang. Sementara ratarata perkara yang harus diselesaikan ratusan perkara,” aku Ketua PN Praya, Husnul Khotimah, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Senin (25/9). Untuk tahun ini saja, tercatat sudah ada sekitar 75 lebih perkara perdata yang
masuk ke PN Praya. Sementara untuk perkara pidana, jauh lebih banyak lagi, yakni sudah mencapai lebih 200 perkara. “Jadi bisa dibayangkan, begitu banyak perkara harus ditangani dengan jumlah hakim yang terbatas,” ujarnya. Meski demikian, hal itu
bukan jadi alasan pihaknya untuk tidak berbuat maksimal. Meski dengan hakim yang terbatas, pihaknya tetap berupaya maksimal menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban selaku hakim dan harus kerja ekstra. Bahkan, tidak ada waktu untuk pulang kampung.
Hanya karena itu sudah menjadi kebijakan pimpinan yang lebih atas, pihaknya tidak bisa berbuat apa. Kecuali dengan berupaya maksimal, menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Selain hakim, pegawai juga masih terbatas jumlahnya. Meski sudah ada bantuan tenaga honor, tapi tetap saja pihaknya kewalahan untuk mengurus semua urusan yang ada di PN Praya. “Kita berharap ke depan, jumlah hakim dan pegawai PN Praya bisa ditambah. Mengingat, jumlah perkara yang begitu banyak yang harus ditangani,” ujarnya (kir)
Sebagian Besar Desa di Lobar Belum Punya Kampung KB
PMI Loteng Kewalahan Penuhi Permintaan Darah Praya (Suara NTB) Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Tengah (Loteng) mengaku permintaan akan darah di daerah ini terbilang cukup banyak. Hanya saja, PMI Loteng sering kali kewalahan memenuhi permintaan akan darah tersebut, karena belum memiliki Unit Tranfusi Darah (UTD) sendiri layaknya daerah lain. Sekretaris PMI Loteng, H. Sumum, S.H., M.Pd., kepada Suara NTB, Senin (25/9), mengatakan kalau dari sisi pendonor, pihaknya tidak kekurangan. Hanya yang jadi persoalan, ketika akan mengolah darah, pihaknya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah. Mengingat, UTD yang ada sekarang masih dikelola oleh pemerintah daerah. “Kalau misalnya, UTD sudah kita kelola sendiri proses pengolahan darah akan bisa lebih cepat. Sehingga kebutuhan darah bisa dilayani dengan optimal. Karena PMI bisa langsung mengolah darah sendiri. Tanpa kemudian harus menunggu petugas dari UTD milik pemerintah daerah,’’ terangnya. Belum adanya UTD yang dikelola sendiri itulah yang juga menjadi penghambat, PMI Loteng belum juga memperoleh bantuan dari PMI pusat. Terutama bantuan berupa alatalat pendukung pengolahan darah. Apalagi UTD yang ada sekarang masih di bawah kendali pemerintah daerah. Terhadap persoalan tersebut, pihaknya bukan tanpa upaya. Sejak lama, PMI Loteng mengajukan usulan pengalihan UTD yang ada sekarang ini untuk dikelola oleh PMI Loteng. Namun sampai saat ini, usulan tersebut belum juga dipenuhi oleh pemerintah daerah. Padahal dari sisi kesiapan sumber daya manusia (SDM) PMI Loteng sudah cukup memadai. (kir)
Terhadap kekurangan ini, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan penambahan hakim. Tapi sampai sejauh ini belum juga ada penambahan. “Kita maklumi kondisi yang ada. Karena hampir semua pengadilan kondisinya hampir sampai dengan PN Praya,” tambah Husnul. Sekretaris PN Praya, IB Gede Artha Adnyana, S.H., mengaku, dengan jumlah perkara yang ditangani PN Praya saat ini, dibutuhkan paling tidak 10 hakim. Artinya jumlah hakim PN Praya masih jauh dari kata ideal.
(Suara NTB/her)
LANGGAR - Bangunan pagar yang melanggar roi pantai di Sekotong dan dikeluhkan wisatawan.
Tembok di Pantai Sekotong Dikeluhkan Wisatawan Giri Menang (Suara NTB) Pelaku wisata dan wisatawan lokal serta asing mengeluhkan penembokan dan pemasangan pagar wilkon (beton)di sepanjang pantai di wilayah Sekotong. Pasalnya, adanya bangunan ini menghalangi para pengunjung untuk melihat keindahan Pantai Sekotong. Selain menghalangi pandangan pengunjung, pemasangan pagar ini juga melanggar roi pantai. ‘’Untuk menertibkan bangunan ini, pemda diminta untuk turun tangan sebab jangan sampai menjadi persoalan berkepanjangan yang bisa menyebabkan
dunia wisata Sekotong menjadi suram,’’ saran Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Putra Bahari Desa Sekotong Barat, Sahnil, Senin (25/9). Mereka mengeluh lantaran tidak bisa melihat pantai, padahal pengunjung yang mau Sekotong, karena mau melihat keindahan pantainya, sebab Sekotong terkenal karena pantai dan pulau-pulau kecil (gili). Jika pantai ditutupi pagar, maka akses para pengunjung tidak ada. Hal ini, jelasnya, dikhawatirkan menyebabkan kesuraman wisata Sekotong ke depan. Selain menutupi akses pemandangan,
pagar ini juga melanggar roi pantai, karena hanya berjarak 1520 meter. Padahal mengacu aturan perda, jarak roi pantai ke bangunan 50 meter. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Ispan Junaidi menyatakan terkait persoalan pantai yang ditembok bukan masalah Dinas Pariwisata saja, namun banyak pihak. Seperti BKPRD dan Bappeda menyangkut RT RW serta penertiban di ranah Satpol PP. Diakuinya dari aspek pariwisata, keberadaan bangunan ini sangat jelek sekali, karena menutup akses pemandangan. (her)
Giri Menang (Suara NTB) Banyak desa di Lombok Barat (Lobar) belum memiliki Kampung KB. Sejauh ini baru terbentuk 11 Kampung KB di Lobar. sedangkan sisanya puluhan desa belum dibentuk kampung KB. Ditargetkan ke depan semua desa memiliki KB sesuai rencana BKKBN Pusat berencana mencanangkan 50 persen kampung KB di satu kecamatan atau paling tidak 50 persen desa di satu kecamatan. Demikian disampaikan Sekda Lobar H. Moch. Taufiq saat Pencanangan Kampung KB Dusun Kuranji Bangsal Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi yang dihadiri Kepala BKKBN Pusat Surya Chandra Surapati, Senin (25/9). Menurutnya, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, maka dibentuklah kampung KB. Pencanangan Kampung KB dimaksudkan untuk membentuk keluarga sejahtera dengan dua anak cukup. Untuk mewujudkan ini semua perlu partisipasi dari masyarakat.
Meski Kampung KB identik dengan kata kumuh dan terpencil, Kepala Desa Kuranji Dalang Sukadin sangat bangga atas terpilihnya desa yang dipimpinnya menjadi tempat pencanangan Kampung KB.”Meski infrastruktur kurang memadai dan terbatas, karena merupakan desa pemekaran kami akan berusaha mengejar ketertinggalan dan memperbaiki kekurangan. Kami akan terus berjuang, “ ujar Sukandi. Sementara itu Kepala BKKBN Pusat Surya Chandra Surapati mengatakan, Kampung KB merupakan program Nawa Cita pemerintah pusat yang bertujuan merevolusi mental yang dimulai dari lingkungan keluarga. “Kurangnya kualitas manusia disebabkan oleh faktor angkuh, iri, dengki dan serakah. Untuk merevolusi mental kita, sehingga bisa terbebas dari penyakit ini dengan cara memperbaiki hubungan Tuhan, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain, ‘’ ujarnya. (her)
(Suara NTB/ist)
PENCANANGAN - Kepala BKKBN Pusat Surya Chandra Surapati didampingi Sekda Lobar H. Moch. Taufiq saat pencanangan Kampung KB di Kuranji Bangsal, Senin (25/9).
SUARA NTB Selasa, 26 September 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
(Suara NTB/arn)
BERBINCANG - Wamen ESDM, Arcandra Tahar berbincang dengan petinggi Pertamina, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, H. Zulkieflimansyah dan Kepala TBBM Badas (kiri). Foto bersama Wamen ESDM di TBBM Badas (kanan).
Kunjungi TBBM Badas
Wamen ESDM Dukung Pengembangan Fasilitas Pertamina Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Menteri (Wamen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ir. Arcandra Tahar, M.Sc., Ph.D melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Sumbawa, Minggu (24/ 9). Salah satunya mengunjungi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Badas. Dalam kesempatan tersebut, Wamen mendukung upaya Pertamina mengembangkan fasilitas guna mempercepat pemerataan harga. Kehadiran Wamen didampingi anggota DPR RI, Dr. H. Zulkieflimansyah, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, Senior Vice President Fuel, Marketing, and Distribution Pertamina Pusat,
Gigih Wahyu, Kepala TBBM Badas, Budi Mustanto dan sejumlah pejabat lainnya. Selain meninjau TBBM Badas, Wamen juga berdialog dengan pihak Pertamina. Termasuk berfoto bersama dengan karyawan setempat. Dalam hal ini pihak pertamina menyampaikan sejumlah rencana program serta upaya pengembangan fasilitas hingga program BBM satu harga. Wamen ESDM RI, Ir. Arcandra Tahar, M.Sc., Ph.D menyampaikan program BBM satu harga salah satu upaya memberikan keadilan kepada masyarakat. Dimana dari pengecekan yang dilakukan, harga di Sumbawa juga hampir sama dengan harga di Jawa. Program ini diakuinya juga
mendapat dukungan dari DPR RI. Adapun untuk distribusinya haruslah efisien dan efektif. Meskipun kendalanya sendiri seperti disampaikan pihak Pertamina masih menunggu antrean yang cukup lama di dermaga. Namun Pertamina juga tengah mengupayakan supaya pendistribusian ini bisa lebih efektiv dan efisien. Tentunya pihaknya sangat mendukung upaya untuk mempercepat pemerataan harga ini. Termasuk dari segi pengembangan fasilitas yang ada. “Tadi juga Pertamina sudah menjelaskan upaya yang dilakukan supaya proses suplai efektif. Jelas kita mendukung upaya untuk mempercepat permerataan harga. Up-
aya supaya suplai merata sangat kita dukung. Fasilitas juga otomatis,” ujarnya. Sebelumnya Senior Vice President Fuel, Marketing, and Distribution Pertamina Pusat, Gigih Wahyu menjelaskan, infrastruktur pertamina yang ada saat ini relatif sudah lama. Seperti halnya di Labuhan Badas yang dibangun tahun 1979 dan dioperasikan tahun 1981. Otomatis dengan perkembangan puluhan tahun sudah tertinggal. Untuk itu akan dikembangkan, baik dari segi kapasitas timbun yang akan ditambah, beberapa fasilitas lain termasuk dermaga akan dibenahi. “Badas ini Insya Allah menurut rencana ditambah 1 tangki 1 x 2.500. Begitu
juga dermaganya dibenahi semua, infrastrukturnya dibenahi,” ujarnya. Selain itu TBBM Maumere juga akan dikembangkan lebih besar. Dermaganya akan diupayakan menjadi 50 ribu DWT, sehingga bisa disandari kapal tangker 50 ribu. Sehingga nantinya suplai bahan bakar bisa langsung dari terminal utama Pertamina dari Tuban, dari Kilang Balik Papan, ataupun dari tempat lain. Sehingga sekali sandar maka ketahanan stok akan tinggi. Disamping juga bisa menyuplai ke sejumlah tempat. “Inilah yang terus kita kembangkan. Di sejumlah tempat juga kita lakukan perbaikan dan kita kembangkan,” tukasnya.
Dengan adanya pengembangan ini, pertamina akan meningkatkan kapasitas ketahanan stok. Sesuai dengan yang direncanakan pemerintah, ketahanan stok akan menjadi 30 hari. Supaya ketahanan energi dari segi BBM akan kuat. “Konsentrasinya kita harus mengamankan di bagian Timur, NTT, NTB ini menjadi taruhan kita. Begitu juga di Papua, di tempat yang lain itu akan menjadi taruhan. Karena memang masih lemah,” tandasnya. Gigih juga menyinggung program BBM satu harga yang dilakukan pemerintah untuk keadilan bagi masyarakat di daerah Timur. Selama ini mereka membeli bahan bakar yang lebih ma-
hal dibandingkan dengan masyarakat yang ada di kota. Tahun 2016 lalu program ini mulai dilakukan di Papua, dan sudah diberlakukan di 8 kabupaten kota. Rencananya program ini juga akan dilakukan di NTB. Dalam hal ini ada 9 daerah yang rencananya akan dibangun SPBU, baik standar ataupun lebih kecil. Terutama wilayah kosong mulai dari Badas sampai Bima. “Mulai Badas sampai Bima. Itu akan kita bangun beberapa SPBU sehingga masyarakat disana akan mendapatkan bahan bakar relatif murah. Kemudian itu diharapkan menimbulkan pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin bagus, bisa menggerakkan roda ekonomi,” pungkasnya. (ind/arn/*)
Serapan Anggaran di KSB Masih di Bawah 50 Persen (Suara NTB/arn)
SAMBANGI MAHASISWA - Wamen ESDM, Arcandra Tahar didampingi H. Zulkieflimansyah dan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, menyambangi mahasiswa baru UTS.
Arcandra Tahar Beri Inspirasi Mahasiswa Baru UTS Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir. Arcandra Tahar, M.Sc Ph.D, dalam kunjungan kerjanya ke Sumbawa, juga sempat mengunjungi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Minggu sore. Didampingi Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Zulkieflimansyah, Wamen disambut sekitar 1.200 orang mahasiswa baru UTS. Kepada mahasiswa baru UTS, Arcandra banyak bercerita tentang pengalaman hidupnya sebagai inspirasi bagi mahasiswa. Setelah lulus dari S1 di Teknik Mesin ITB, Arcandra menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di Amerika. Hingga berkarir menjadi konsultan di berbagai perusahaan internasional. Setelah 20 tahun menghabiskan hidup di negeri Paman Sam, Arcandra terpanggil pulang ke tanah air mengabdi kepada negara. Meski sempat diberhentikan sebagai Menteri dan kembali dipercaya Presiden menjadi Wamen ESDM, bagi Arcandra itulah proses hidup yang sudah diatur oleh sang Khalik. Terpenting baginya, hidup harus selalu bermanfaat bagi orang lain dalam posisi apa saja. “Bukan jabatan yang menentukan seseorang menjadi baik, tapi kebaikan apa yang diperbuatnya setiap hari dan bermanfaat bagi orang lain,” katanya. Wamen pun menganggap jabatan hanya titipan. Jabatan yang ada sekarang sewaktu-waktu bisa hilang. Makanya harus selalu siap dimana pun berada teruslah berusaha berbuat kebaikan. “Di kementerian saya selalu mengatakan jika bisa membuat kemudahan dan terobosan dalam birokrasi satu saja untuk satu hari, berapa banyak orang yang bisa kita tolong dalam setiap harinya. Intinya bukan jabatan yang menentukan bahwa kita bisa menolong atau tidak. Tetapi perilaku membantu orang setiap hari itulah yang menjadikan kita bermanfaat,” pesannya. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc pun meminta mahahsiswa baru UTS yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia untuk menjadikan kisah hidup Wamen ESDM sebagai inspirasi. Sekaligus motivasi untuk selalu berbuat bagi kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Seperti yang dilakukan Doktor Zulkieflimansyah. Meski berkiprah di Jakarta namun tidak pernah lupa Sumbawa sebagai tanah kelahirannya. Doktor Zul berhasil membangun peradaban di Sumbawa dengan mendirikan UTS. “Saya sangat bangga, ketika melihat dan mendengar seribuan mahasiswa dari luar daerah, Aceh hingga Papua berbondong-bondong menuntut ilmu di UTS,” katanya. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wamen. Sekaligus berharap mampu memotivasi pemerintah daerah dan masyarakat Sumbawa untuk terus membangun dan berkonstribusi bagi daerah ini. Pada kesempatan tersebut, Dewan Penyantun UTS, Dr. Zulkieflimansyah juga menjelaskan kondisi UTS yang kerap juga disebut dengan Kampus Elang. Mahasiswa UTS diharapkan dapat terbang seperti elang yang mampu terbang tinggi mengarungi dan menaklukkan lembah, samudera, pulau, negeri bahkan dunia. UTS diwujudkan sebagai kampus nyaman dan menyenangkan bagi mahasiswanya. Nyaman dan menyenangkan ini bukan hanya masalah fisik tapi kehangatan perasaan dan indahnya persaudaraan untuk tumbuh utuh sebagai manusia. (arn)
Taliwang (Suara NTB) Serapan anggaran di masing- masing SKPD di Lingkup Pemkab Sumbawa Barat masih jauh di bawah standar. Bahkan cenderung realisasinya masih sangat rendah yakni 44,35 persen dari penyerapan anggaran maupun pelaksanaan fisik dari target yang sudah ditetapkan sekitar 60 persen pada bulan Agustus lalu. Kabag Administrasi (Adm) Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa Barat Syahril ST, M. Si, Senin (25/9) tidak memungkiri masih molornya terhadap penyerapan anggaran ini. Hanya saja pihaknya tidak bisa mengintervensi lebih jauh terhadap masalah ini. Mengingat di masing-masing dinas
sudah ada pimpinan dan PPKnya tinggal bekerja saja dengan anggaran yang tersedia. Terhadap kondisi masih lambannya penyerapan anggaran ini, pihaknya juga sudah tidak lagi memiliki formula ajaib untuk mempercepat proses penyerapan anggaran yang selain meminta kesadaran kepada masing-masing dinas. “Kita sudah sering lay-
angkan surat, pak bupati juga sudah memberikan warning keras untuk mempercepat tetapi kenyataannya masih saja jalan di tempat,” ungkapnya. Dia mengatakan, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga serapan anggaran ini masih sangat rendah. Seperti adanya pergeseran terhadap program yang ada ke
FPM 2017
Sutera Persembahkan ”Sedekah Lawang Agung” Sumbawa Besar (Suara NTB) Salah satu suguhan menarik Festival Suar Teja Raboran (Sutera) 2017, adalah Sedekah Lawang Agung pada Jumat lalu di Desa Pernek kecamatan Moyo Hulu. Ritual masyarakat desa setempat yang dilaksanakan bersamasama sebagai wujud rasa syukur masyarakat kepada sang Khalik. Terhindar dari segala cobaan serta berharap kesuksesan dan keberkahan di masa mendatang. Kegiatan ini sebagai bagian dari Festival Pesona Moyo 2017. Camat Moyo Hulu, Mulyadi menerangkan, ritual Sedekah Lawang Agung ini diawali dengan “Liuk Desa” (keliling kampung) sambil bersholawat dan memanjatkan doa-doa kehadirat Allah SWT. Dilanjutkan dengan ritual Bagi Bete (bête padi dan bête jagung) sebagai simbol makanan pokok masyarakat yang dipimpin oleh istri pemuka adat dan pemuka agama yang biasa disebut Nyai selama dua hari berturut-turut menjelang maghrib bertempat di pintu masuk Desa Pernek. Ritual “Mangan Rame” (makan bersama-sama) oleh pemuka adat dan warga desa sebagai wujud ikhtiar membangun kebersamaan sehingga tercipta rasa aman, damai, rukun, tentram dan sejahtera lahir bathin. Ritual Mangan Rame juga dikenal dengan nama ritual tolak bala dilaksanakan pada hari ketiga setelah waktu sholat Ashar di pintu masuk desa sehingga sampai saat ini dikenal dengan “Sedekah Lawang Agung”. Terlihat ratusan ibu-ibu dan remaja puteri dengan memakai pakaian adat Sumba-
(Suara NTB/arn)
SAMBUT WABUP - Pemuka masyarakat Pernek menyambut Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah yang turut hadir pada Sedekah Lawang Agung, di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu, Sumbawa. wa membentuk sebuah karnaval beriringan menuju pintu masuk Desa Pernek dengan menjunjung niru atau tepi yang beralaskan daun pisang berisi ikan dan nasi. Pemuka agama memimpin do’a sebelum mangan rame dimulai. Ribuan orang berkumpul di pintu Desa Pernek untuk mengikuti seluruh prosesi mangan rame Sedekah Lawang Agung yang diikuti seluruh masyarakat Pernek dan sekitarnya. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang juga turut hadir pada ritual Sedekah Lawang Agung 2017 ini, mengapresiasi kegiatan ritual budaya masyarakat yang menjadi bagian dari Festival Pesona Moyo 2017 ini. Bahkan
pihaknya berharap setiap tradisi budaya dan adat istiadat masyarakat seperti Sedekah Lawang Agung ini, harus selalu digali dan dikembangkan di masa mendatang. Sebagai wujud masyarakat Sumbawa yang hebat dan bermartabat,” harap Wabup. Wabup pun bangga, kegiatan ini baru digelaar kembali setelah 20 tahun berselang. Sehingga kedepan diharapkan, tradisi ini bukan hanya menjadi bagian dari atraksi maupun destinasi wisata semata. Namun lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan di Sumbawa. (arn/*)
APBD-P maupun masalah yang di internal SKPD itu sendiri. Padahal dari sisi pihaknya (LPBJP) setiap ada program tender yang masuk maka akan langsung di proses bahkan dalam hitungan hari saja sudah ada pemenangnya. Tinggal saat ini kembali kepada masing-masing SKPD yang memiliki program untuk bisa mempercepat penyerapan anggaran yang ada. “Kita tetap meminta kepada SKPD pemilik program untuk bisa mempercepat penyerapan anggaran sehingga pelaksanaan program yang ada bisa maksimal dan tidak terganggu ,” imbuhnya.
Disinggung mengenai waktu pelaksanaan yang tinggal menghitung bulan saja, pihaknya sangat optimis bisa terealisasi sampai dengan 86 persen. Hal diyakini bisa optimal karena semua program yang ada saat ini sudah berjalan tinggal menunggu waktu rampungnya saja. “Kita sangat optimis angka penyerapan anggaran kita bisa berada pada angka 86 persen karena saat ini progres pelaksanaan masih tetap berjalan,” tandasnya. Hanya saja pihaknya tetap berharap kepada pimpinan SKPD untuk bisa mempercepat penyerapan anggaran yang ada. (ils)
Pemda KSB akan Pindahkan Makam Undru ke Daerah Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Sosial (Disos) berencana akan memindahkan makam Undru kembali daerah. Selama ini makam sosok pahlawan masyarakat KSB itu berada di Cirebon, Jawa Barat. Sekretaris Disos KSB, Manurung, S.Pd membenarkan seputar rencana tersebut. Ia menyatakan, pemerintah sebelumnya telah melayangkan surat kepada walikota Cirebon agar difasilitasi terkait upaya pemulangan makam pahlawan asal Sapugara itu. “Kita sedang tunggu jawaban walikota Cirebon untuk memfasilitasi kami terkait upaya itu,” terangnya kepada media ini, Senin (25/9). Dalam upaya tersebut, Disos akan melibatkan sejumlah pihak terkait seperti Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar), Bagian Pemerintahan, DPRD KSB dalam hal ini Komisi I serta pihak keluarga Undru. “Kita tidak sendiri karena pemindahannya ada bagian teknis lain yang terlibat juga. Seperti pemerintahan untuk persiapan lahan untuk pemakamannya nanti,” urainya. Terkait lokasi pasti makam Undru di Cirebon, Manurung menyebutkan, pihaknya telah memiliki sejumlah referensi. Termasuk dengan melibatkan pihak keluarga yang sebelumnya telah melakukan penelusuran langsung terhadap keberadaan posisi pasti makam Undru yang selama ini disemayamkan di kota Cirebon. “Kita juga akan berkoordinasi dengan Pemkot Cirebon karena pasti mereka punya referensi lebih lengkap lagi,” timpalnya. Untuk lokasi lahan pemakaman sendiri, Manurung menjelaskan, pemerin-
(Suara NTB/bug)
Manurung tah akan segera menyiapkannya. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) KSB yang memiliki tupoksi, akan melakukan pengadaan pada tahun 2018 mendatang. “Kita lebih dulu berupaya memulangkan karena perlu waktu. Nah soal lahannya akan disiapkan awal tahun depan,” paparnya. Nantinya lokasi pemakaman Undru sekaligus akan dijadikan taman makam pahlawan. Ia mengungkapkan, laiknya taman makam pahlawan nantinya kompleks persemayaman Undru sekaligus akan ditata sedemikian rupa sehingga tidak fungsinya tidak saja sebagai lokasi pemakaman sekaligus tempat edukasi masyarakat terhadap sosok para pahlawan KSB. “Makam Undru akan menjadi ikon dari taman makam pahlawan kita,” sebutnya. Komisi I DPRD KSB menanggapi positif rencana pemulangan makam Undru tersebut. Angota Komisi I Syafruddin Deny, SE menyebutkan, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Anorawi selaku inisiator rencana iu. “Kebetulan pak wakil ketua (Amir Ma’ruf Huse’in) selaku ketua LATS sudah menyampaikannya kepada kami. Dan kami kira itu bagus diupayakan,” katanya. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 26 September 2017
Halaman 7
Pilkada Kota Bima
Sejumlah Parpol Sinyalkan Usung Lutfi-Ferry
Kota Bima (Suara NTB) Beberapa parpol seperti, PKPI dan PPP dan PKB dikabarkan memberikan sinyal akan mengusung duet H. M. Lutfi, SE, dan Ferry Sofyan, SH dalam Pilkada Kota Bima 2018 mendatang.
Pasutri dan Oknum Polisi Diciduk Saat Pesta Sabu Dompu (Suara NTB) Pasangan Suami Istri (Pasutri), Mr (42) dan Yr (35) serta oknum anggota polisi Aipda Sy (43) diciduk Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu saat pesta sabu, di BTN Larema Kelurahan Simpasai, Sabtu (23/9) Pukul 14.00 Wita. Dari tangan mereka polisi menyita 3 poket sabu berikut barang bukti lainya. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu. Suhatta, SH, mengungkapkan, diringkusnya tiga orang penyalahguna sabu tersebut berawal dari kecurigaan polisi ketika melihat mereka berboncengan dengan satu kendaraan. “Kami mencurigai bahwa ketiga orang ini akan melakukan pesta narkoba, kemudian tim opsnal narkoba pun mengikuti motor yang dikendarai Aipda Sy itu,” katanya kepada Suara NTB di Mapolres Dompu, Senin (25/9). Sesampainya di rumah pasutri itu oknum polisi Sy lantas menyembunyikan kendaraannya di semak-semak. Kemudian, masuk dalam rumah dengan gerak gerik mencurigakan. Tak berselang lama tim langsung melakukan penggerebekan dan mendapati ketiganya tengah asyik pesta sabu-sabu. Atas temuan ini mereka digiring ke Mapolres Dompu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sementara itu, berdasarkan pengembangan kasus, diketahui barang haram tersebut diperoleh tersangka dari BL warga Kelurahan Bada Kecamatan Dompu. Hanya saja pada saat ditindaklanjuti BL tak ada di tempat. Barang bukti sabu juga tak ditemukan. “Benar Aipda Sy dan Mr serta istrinya sedang melakukan pesta narkoba di kamar. Dan ditemukan BB 3 poket sabu, 1 buah bong dan pipet kaca serta 1 buah korek api,” ungkapnya. Suhatta menambahkan, oknum polisi Sy tertangkap tangan menyalahgunakan sabu untuk kedua kalinya, pada kasus sebelum ia diberi hukuman disiplin. Dan pada kasus ini Sy terancam diproses hukum terlebih mendapat sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). “Karena yang bersangkutan didapat lagi tentu akan di PTDH,” pungkasnya. (jun)
Salah satu diantaranya, yakni PKPI. Bahkan telah mendeklarasikan paket tersebut, untuk bertarung pada Pilkada mendatang. Hal itu juga diakui Ketua PKPI Kota Bima, Nazamuddin S.Sos kepada Suara NTB. “Kita malahan sudah jauhjauh hari untuk memaketkan pasangan ini,” katanya. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bima ini, menjelaskan saat ini, pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai lain. Dengan tujuan membentuk koalisi besar untuk memenangkan pasangan itu.
“Kita butuh pemimpin baru,” tegasnya. Sebelumnya, pasangan ini telah resmi diusung oleh DPD partai PAN Kota Bima. Surat keputusan (SK) atau rekomendasi dari DPP pun telah keluar beberapa waktu yang lalu. Hal itu dikatakan, Wakil Ketua I DPD partai PAN Kota Bima, Samsurih SH, kepada Suara NTB, Jum’at (22/9). Menurutnya pemaketan tersebut, karena hanya keduanya yang mendaftar saat dibukanya penjaringan beberapa waktu lalu. “Hanya ada dua calon. Pak Lutfi calon walikotanya dan
pak Ferry sebagai wakilnya. Sehingga kesimpulan rapat pleno di tingkat DPD, mengarah kedua orang ini,” katanya. Selain itu, Informasi yang diperoleh Suara NTB, paket yang sama-sama berasal dari politisi ini, sejauh ini telah mendaftar ke sejumlah partai. Diantaranya partai PPP, Nasdem, Gerindra, Golkar dan Hanura dan PKS. Perlu diketahui, Bakal Calon Walikota Bima, H. M. Lutfi, SE, merupakan kader Partai Golkar. Saat ini, Lutfi menjabat sebagai anggota Komisi XIII DPR RI Dapil NTB selama dua periode.
Sementara bakal calon Wakil Walikota Bima, Ferry Sofyan, SH, merupakan anggota DPRD Kota Bima tiga
periode. Saat ini Ferry menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bima, serta Ketua DPD PAN Kota Bima. (uki)
Produksi Lampaui 300 Ton
Petani Akui Komoditas Tebu Lebih Menguntungkan dari Jagung
ADD Tujuh Desa di Kabupaten Bima Dipangkas Bima (Suara NTB) – Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tujuh desa di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tahun anggaran 2017 dipangkas dalam jumlah yang bervariatif. Mulai dari Rp 9 juta lebih hingga Rp 11 juta. Tujuh desa yang ADDnya dikurangi atau dipangkas di Kecamatan Soromandi tersebut. Antara lain, desa Bajo, Punti, Wadu Kopa, Sai, Kananta, Sampungu dan Lewintana. Dari data yang dihimpun Suara NTB. Sebelum perubahan, tujuh desa itu mendapat ADD sebesar Rp. 4.010.467.740,84 miliar. Namun setelah perubahan, yang dicairkan berkisar Rp 3.938.345.102, 00. Tercatat total pengurangannya ada sekitar Rp 72.122.638.84. Salah seorang bendahara dari tujuh satu desa tersebut mengaku, terkejut ketika menerima surat pemberitahun dan diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tentang rincian Pagu ADD 2017. “Saya melihat secara rinci ternyata ada yang dikurangi. Satu desa masing-masing bervariatif. Mulai dari Rp 9 juta hingga 11 Juta,” ujarnya. Ia tidak mengetahui alasan pengurangan tersebut. Karena pada saat menerima surat tidak dijelaskan ataupun ada pemberitahuan lebih lanjut dari pihak DPMD Kabupaten Bima. “Yang jelas ada sedikit perbedaan. Karena tahun sebelumnya tidak ada penguruangan atau pemangkasan seperti ini. Justru tahun kemarin ada penambahan,” katanya. Adanya pemangkasan atau pengurangan tersebut ADD tersebut. Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak. Akan tetapi persoalan itu akan disampaikan kepada kepala Desa untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. “Kami tidak ingin adanya pengurangan ini, kami dianggap melakukan penyelewangan,” pungkasnya. Sementara, Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Bima, L. Faisal SE.I, MM membantah adanya pemotongan atau pemangkasan. Akan tetapi, hal itu hanya penyesuaian Pagu ADD, akibat adanya pengurangan pagu besar ADD pada APBD perubahan Kabupaten Bima. “Lagipula pengurangan pagu besar ADD ini baru dipastikan setelah APBD perubahan Kabupaten Bima tahun 2017 diundangkan,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
H. M. Lutfi dan Ferry Sofyan (kiri)
(Suara NTB/uki)
TES URINE - Walikota Bima yang disaksikan Kapolres Bima Kota, Kasdim 1608 Bima, Ketua MUI, menjalani tes urine yang digelar BNNK Bima, Senin (25/9).
Walikota dan 50 ASN Pemkot Bima Jalani Tes Urine Kota Bima (Suara NTB) – Badan Nasional Narkotika (BNNK) mendadak melakukan tes urine terhadap puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup pemerintah Kota Bima, tanpa terkecuali Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, Senin (25/9). Pelaksanaan tes urine berlangsung di aula kantor Walikota Bima. Pelaksanan tes urine tersebut, turut disaksikan Kapolres Bima Kota, Kasdim 1608 Bima dan Ketua MUI Kota Bima. Walikota turut mengawalinya. Kemudian diikuti oleh puluhan ASN, yang tercatat sebanyak 50 orang. Mulai dari pejabat eselon II, serta puluhan staf secara acak untuk dijadikan sebagai sampel. Tes tersebut berlangsung singkat, karena setelah tes, hasilnya langsung diumumkan. Tes kemudian dirangkai-
kan dengan penandatanganan berita acara penyerahan hasil tes urine. Hasilnya, seluruh pegawai termasuk Walikota dinyatakan negatif menggunakan narkoba. Kepala BNNK Bima, H. Ahmad SH mengatakan, tes tersebut mendadak dilakukan. Tanpa ada pemberitahuan atau koordinasi sebelumnya. Dengan tujuan untuk melakukan pendeteksian dini terhadap penyalahgunaan narkoba. Langkah ini inisiatif Walikota untuk melaksanakan tes urine terhadap jajarannya,” katanya. Ahmad mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkot Bima itu. Langkah itu untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba dan untuk menjamin aparatur yang bersih dan bebas narkoba. “Kami berharap berharap langkah ini bisa ditiru oleh
daerah-daerah lain untuk mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bebas narkoba,” katanya. Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, menegaskan, pihaknya menjalani tes tersebut, untuk mendeteksi dini para ASN yang diduga terlibat atau menyalahgunakan narkoba. “Langkah ini sebagai bentuk antisipasi kita. Karena penyalahgunaan narkoba sudah merambat semua kalangan, tak terkecuali aparat penegak hukum,” katanya. Selain itu, langkah tersebut merupakan awal. Pihaknya akan menggandeng kembali BNNK untuk melakukan tes urine secara menyeluruh kepada seluruh OPD yang ada diruang lingkup pemkot Bima. “Jika ada yang positif kita akan lakukan pembinaan dan tindakan yang lainnya,” pungkasnya. (uki)
Dompu (Suara NTB) H. Izudin Makruf (80), warga Sorinomo Kecamatan Pekat merupakan perintis transmigrasi di Dompu tahun 1983. Saat mengawali sebagai transmigran di Sorinomo tahun 1987, ia mengawali gerakan budidaya tanaman mete dan ia juga yang mengawali mengganti tanaman mete ke tebu. Budidaya tebu dinilai lebih menguntungkan dari tanaman jagung karena biaya produksinya yang kecil. Panen kedua tanaman tebu September 2017 ini, H. Izudin berhasil memanen hingga 300,57 ton pada lahan seluas 2,4 ha di Desa Sorinomo. “Kalau saya bilang, lebih untung tebu. Sebab saya ndak bisa kerja (semuanya dikerjakan orang). Saya hanya mengawasi dengan teliti, mulai dari pembajakan hingga perawatan. Kalau jagung, terlalu banyak pekerjaan. Beli bibit, semprot, tanam, dipupuk dua kali, panen, giling dan dijemur. (Mereka petani jagung) Ndak matang diperhitungkan,” kata H. Izudin Makruf kepada Suara NTB, Sabtu (25/9). H. Izudin mengungkapkan, dirinya memiliki 5 petak lahan dan setiap petaknya seluas 0,75 ha. Semuanya ditanami tebu. Pada panen kedua yang sudah dimasukan ke pabrik gula tanaman tebu seluas 2,4 ha dan sudah direkap dengan produksi 300,57 ton. Dengan harga tebu di pabrik Rp 400 per kg, dirinya menerima harga setelah dikurangi biaya tebang angkut dan ongkos transportasi seharga Rp 230 per kg. “Saat panen pertama memang kurang. Kira – kira tambahannya sekitar 40 persen (dari produksi panen pertama),” jelasnya. Produktivitas tanaman tebunya yang cukup tinggi terkadang ada yang tidak percaya. Namun ia memastikan bahwa yang menanam, memupuk, menebang, dan yang menjual ke pabrik dilakukan orang lain. Kunci Produktivitas tebu yang tinggi disebabkan pengo-
(Suara NTB/ula)
(Suara NTB/jun)
DICIDUK - Sy (43) oknum polisi yang diciduk Tim Opsnal Satresnarkoba saat pesta sabu, Senin (25/9).
lahan lahan, penanaman, pemupukan dan perawatan yang dilakukan secara teliti. “Saya tiap hari jalan lihat tebu – tebu saya. Pembersihan semak – semak, tetap saya kontrol. Makanya sampai ndak ada rumput sedikit pun. Kadang saya ditertawai orang. Dibilang, orang tua ini gila ke saya. Tapi saya ndak ngomong, tapi saya tetap kerja,” katanya. Untuk pemupukan, H. Izudin mengaku, hanya dilakukan sekali saat awal tanaman tebu tumbuh. Saat itu dirinya langsung memberikan pupuk yang cukup yang dicampur pupuk urea dan NPK 1 berbanding 2. Karena tebu yang dibutuhkan batangnya, kedepan akan diubah takaran pupuknya dengan 1 urea berbanding 1 NPK. “Pupuk tebu ini dilakukan 2 kali. Tapi karena pupuk kedua, tebunya sudah besar dan tidak efektif. Makanya saya berpikir hanya sekali, tapi dipupuk maksimal saat awal saja,” jelasnya. H. Izudin yang tinggal bersama istrinya Hj. Hasanah dan 2 orang cucunya ini memiliki 6 orang anak dan semuanya tinggal di Pekat. Keenam anaknya awalnya menanam jambu mete dan setelah melihat hasil tebunya, sehingga menggantinya dengan tanaman tebu. Rata – rata tanaman tebu anak – anaknya di atas 10 ha. Karena kesuksesannya ini, H. Izudin pun dijadikan percontohan oleh petani lain di Pekat dan bahkan oleh perusahaan sendiri PT SMS. (ula)
PT STM Hentikan Semua Aktivitas Pengeboran Rehab Kantor Dinas LH Dompu Dianggap Langgar Ketentuan Dompu (Suara NTB) PT Sumbawa Timur Mining (STM) tidak memperoleh perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI setelah diperpanjang dua tahun. Akibatnya, saat ini pihak PT STM telah menghentikan semua aktivitas pengeboran. Koordinator urusan pemerintahan PT STM, H. Iswan kepada Suara NTB, Minggu (24/9), mengakui, izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk PT STM sudah berakhir 17 Agustus 2017 lalu. Pihaknya belum mendapat perpanjangan izin karena terkendala ketentuan Permen Kehutanan RI No 50 tahun 2016 yang mengatur perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan hanya bisa dilakukan selama dua tahun. Belum diperpanjangnya izin pinjam pakai kawasan hutan, diakui H. Iswan, membuat izin kelayakan dari Kementerian ESDM hingga 2023 tidak bisa berjalan maksimal. Masa izin kelayakan ini dilakukan survei untuk menentukan berjalan atau tidaknya perusahaan ke tahap berikutnya.
Karena diperlukan data – data yang lebih detail dan akurat. Apalagi tambang untuk lokasi Huu ini, tambang dalam dan tidak mudah. Perlu teknologi yang canggih seperti di Freeport. “Anda bisa bayangkan di gunung itu, 500 meter ke dalamannya baru ditemukan puncak deposit yang kita harapkan. Itu kan teknologi tinggi. Tambang di bawah tanah ini rawan ambruk. Sementara perusahaan sangat peduli dengan keselamatan pekerja. Untuk itu, proses itu (penelitian) tidak bisa dipercepat. Ada tahapan yang harus kami lalui. Kalau tahap pertama sukses, kami lanjut ke tahap berikutnya. Tidak bisa langsung lompat dan mengabaikan keselamatan kerja. Dan perlu dana yang besar,” jelasnya. Karena izin pinjam pakai kawasan hutan tidak diperpanjang, diakui H. Iswan, pihaknya telah menghentikan semua aktivitas pengeboran dalam kawasan hutan dan menurunkan semua peralatan. Bahkan beberapa alat sudah mulai dibawa kembali ke Jakarta. Saat ini kegiatan hanya rehabilitasi lahan – lahan yang telah digunakan selama
enam bulan kedepan. “Di luar kawasan hutan kita tetap beraktivitas seperti biasa,” katanya. Kendati sudah tidak ada aktivitas di dalam kawasan hutan, H. Iswan mengaku, belum ada rencana pihaknya mengurangi tenaga kerja. Namun dengan tidak adanya aktivitas dalam kawasan hutan, izin dari Kementerian ESDM untuk studi kelayakan tidak maksimal dan anggaran yang disepakati bersama Kementerian ESDM sebanyak 30 juta dolar hanya terpakai 20 juta dolar. “Tentu saja dengan tidak adanya kegiatan ini, rencana – rencana yang telah disusun perusahaan juga akan berkurang. Timeline jadi panjang,” katanya. Karena sudah ditentukan harus ada kegiatan – kegiatan di dalam wilayah kawasan hutan, tapi terbentur izin sehingga rencana kegiatan yang sudah disusun bersama Kementerian Kementerian ESDM belum bisa dilaksanakan. “Kita sudah teruskan (perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan) dan banyak perusahaan juga. Tergantung dari Kementerian Kehutanan,” tambahnya. (ula)
Dompu (Suara NTB) – Pengerjaan proyek rehab Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dompu yang tidak mengantongi anggaran dianggap telah melanggar ketentuan. Diantaranya, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terkait penyalahgunaan wewenang. “Kita kan berpedoman pada ketentuan dan prosedur kalau mendahului ya melanggar prosedur, sudah pasti itu melanggar tidak boleh,” kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir. H. Moh. Syaiful HMS, M. Si., yang dikonfirmasi soal rehab kantor DLH Dompu tanpa mengantongi anggaran, Senin (25/9) kemarin. Ia mengatakan, mendahului pengerjaan proyek sementara belum jelas alokasi anggarannya sudah pasti melanggar ketentuan, terkecuali sudah ada MoU dengan kepala daerah dan DPRD. Karena ketika proyek tersebut nyatanya tak masuk dalam alokasi APBD II maka pihak DLH harus bertanggung jawa, baik secara administrasi maupun proses hukum. Atas dugaan terjadinya pelanggaran pada rehab kantor bekas Disnakeswan untuk DLH itu Inspektorat akan turun melakukan pemerik-
saan, jika memang ditemukan unsur mensrea-nya maka yang bersangkutan akan diproses hukum. “Bagaimana itu, nanti diperiksa dulu, kita lihat pemeriksaan kita apa yang melatarbelakangi mereka (DLH, Red) mengerjakan itu, apa penyebab masalahnya nanti kita analisis.” jelasnya. Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ungkap Moh. Syaiful, cukup jelas prosedur yang harus dilalui, seperti halnya pengumuman, pemilihan, penunjukan dan sebagainya. Jika setiap SKPD memiliki kebebasan untuk mengelola sesuatu tanpa dasar hukum yang jelas, menurut dia, intansi pemerintahan tak ubahnya orang dipasar yang bebas membeli keperluan yang diinginkan. “Tidak boleh harus ikuti aturan,” ujarnya. Anggota Komisi III DPRD Dompu, M. Iksan menilai tindakan yang diambil pihak DLH tidak bisa dibenarkan dan jelas melanggar peraturan. Karena mengerjakan sesuatu yang belum dialokasikan dan ditetapkan anggaranya. Pihaknya akan melakukan pemanggilan satker terkait juga Dinas LH, karena tidak ada yang bisa menjamin anggaran proyek ini diloloskan pada APBD perubahan Tahun 2017 nanti. “Kalau mereka mengerjakan duluan lalu penganggaranya tidak disiap-
kan saya kira itu resikonya sendiri, harus mempertanggunjawabkannya baik secara administrasi maupun hukum,” pungkasnya. Terkait hal ini, Sekretars Dinas LH Kabupaten Dompu, H. Albukhairun, M.Si mengaku, anggaran rehab kantor ini bersumber dari APBD Dompu tahun 2017. “Sumber anggarannya dari APBD II (Dompu). Ini untuk rehab total. Kalau rehab total kan dibongkar. Bagian depan, atapnya diubah, termasuk untuk penimbunan juga,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, baru-baru ini. Ia menilai, proyek kecil seperti ini tak perlu menjadi konsumsi publik, karena ini merupakan kebutuhan pihaknya. Ia pun mempertanyakan, mengapa proyek kecil seperti itu harus dipublikasikan. Sementara proyek besar seperti halnya pembangunan kantor Bupati Dompu luput dari perhatian media. “Kantor besar saja kalian ndak wawancara. Sekedar itu kita berbuat untuk pekerjaan kebutuhan kita kok. Terlalu dibesar-besarkan hal ini,” ujarnya. Yang jelas lanjut Albuhairun, pihaknya sangat membutuhkan ruang kerja, termasuk ruang untuk Kepala Dinas. Saat ini, Sekertaris, Kasi dan pegawai lainya duduk bekerja dalam satu ruang tanpa ada tembok pembatasnya. (jun)
SUARA NTB Selasa, 26 September 2017
POLHUKAM
Halaman 8
Demokrat akan Jadi Penentu Jumlah Paslon Peserta Pilkada NTB Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri mengatakan, keputusan dukungan partainya di Pilkada NTB 2018, bisa menjadi penentu jumlah perserta pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung. Apakah dengan tiga pasangan atau empat pasangan calon.
Fokus untuk Pengentasan Kemiskinan ANGGOTA Komisi IV DPRD NTB, dari Fraksi PKB, Lalu Pelita Putra menyampaikan, masih banyak persoalan yang ditemukan saat ia turun menyerap aspirasi masyarakat di lapangan. Terutama menyangkut infrastruktur jalan yang merupakan inti dari kelancaran roda perekonomian masyarakat. Ia mengaku, setiap reses untuk menyerap aspirasi terkait infrastruktur terus disuarakan. Wakil rakyat dari Dapil Lombok Tengah bagian selatan itu terus berupaya melakukan sinkronisasi program antara Pemerintah (Suara NTB/ndi) Provinsi NTB dengan peLalu Pelita Putra merintah daerah setempat. “Program yang dominan kami usahakan selama ini menyangkut infrastruktur jalan. Kemudian infrastruktur ekonomi dan pertanian,” ungkapnya pada wartawan, ketika ditemui di ruangannya. Dia mengaku, selain program infrastruktur, Ia juga memperjuangkan program peningkatan pendapatan masyarakat, melalui program bantuan permodalan bagi pedagang kecil, pengembangan ekonomi kreatif khususnya sektor seni budaya dan pemberdayaan pemuda melalui bantuan peralantan kesenian. “Pemuda ini perlu dibina karena mereka adalah generasi penerus. Ketika dapat dibina, apalagi sukses maka akan dapat mengikis angka kemiskinan di NTB,” ucapnya. Selain itu, ia menyebutkan, pemuda yang dimaksudkannya selain diberikan program sektor seni budaya, juga diberi pembinaan dalam hal pengelolaan usaha kecil. Hal itu terus dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk pembinaan. Politisi PKB itu juga terus berupaya memperbaiki sektor sarana lembaga pendidikan swasta dan sarana ibadah. “Kalau yang satu ini, kita gunakan pola stimulus melalui bantuan keuangan,” tuturnya. Dia tidak menampikkan bahwa secara makro, pemerintahan mempunyai komitmen dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, yakni dengan memberikan program. Kendati demikian, baginya masih minimnya basis data dan keterbatasan aggaran, menjadi faktor keterbatasannya. Sebagai anggota DPRD NTB, Ia mengaku menyisihkan sebagian kecil dana aspirasi untuk pembangunan dan pengembangan. “Karenanya banyak aspirasi harus dipenuhi kebutuhannya. Kami juga temukan banyak persoalan di lapangan. Khususnya infrastruktur jalan agak dilematis. Ketika menyangkut infrastruktur jalan, baik kabupaten dan desa bukan kewenangan kita. Tapi, selalu muncul pada saat reses,” keluhnya. “Yang jelas banyak program kita sudah realisasikan untuk kikis angka kemiskinan, dengan cara memberikan bantuan hand tractor kepada kelompok tani dan program lainnya,” tutupnya. (ndi)
Tingkatkan Layanan Imigrasi DUDI Iskandar resmi menjabat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Senin (25/9). Banyak pekerjaan rumah yang akan diselesaikan, seperti percaloan pengurusan paspor sampai pengawasan orang asing. Lulusan Akademi Imigrasi tahun 2003 itu tahu betul perlunya terobosan untuk menunjang pelayanan keimigrasian yang nyaman. “Kantor imigrasi sudah banyak terobosan inovasi, sudah ada antrean online, melalui WhatsApp,” terang Dudi ditemui usai pelantikan di aula Kantor Kanwil Kemenkumham NTB. Peningkatan inovasi tersebut, lanjut dia, seiring dengan permintaan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, dan nyaman. “Inovasi itu untuk memberikan kemudahan. Kita akan gunakan kearifan lokal di sini,” ujarnya. Untuk awal mula memulai jejak kedinasan di NTB ia akan merapatkan barisan terlebih dulu dengan jajarannya. Sejumlah permasalah yang belum dipecahkan, yang menjadi pekerjaan rumah perlahan diurai. NTB perlahan menapaki papan atas tujuan wisata Indonesia, berkenaan itu peningkatan tingkat kunjungan wisatawan asing diimbangi dengan pengawasan yang semakin ketat. “WNA WNI melanggar UU keimigrasian yang menjadi patokan kita, kita tindak. Kalau yang melanggar secara profesional akan kita tindak,” kata mantan Kepala Kantor Imigrasi Depok itu. NTB juga sebagai salah satu daerah penyumbang TKI terbesar di Indonesia. menurutnya, tantangan kantor imigrasi yakni memastikan warga NTB berangkat bekerja ke luar negeri sesuai prosedur. “Perlu sinergitas. TKI ini kan tidak hanya di imigrasi, ada instansi lain yang memiliki kewenangan, kita perkuat koordinasi dengan mereka,” cetus Dudi. Penguatan sinergitas itu, lanjut dia, demi mencegah TKI non-prosedural lolos mendapatkan dokumen paspor yang menjadi cikal bakal TKI bermasalah di kemudian hari. “Kita tidak bisa menghalangi orang untuk bekerja, tetapi kita harap mereka berangkat sesuai prosedur,” tutup Dudi. (why)
Demokrat cukup strategis. Karena Demokrat dengan mengusung kakak kandung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi itu, selain menawarkan kekuatan mesin partai, juga menawarkan kekuatan massa organisasi NW. Arah dukungan Demokrat, otomatis akan membawa perubahan besar terhadap peta perpolitikan NTB. Mahalli mengaku, saat ini,
Partai Demokrat telah menjalin komunikasi politik dengan empat kandidat bakal calon Gubernur NTB, yakni Suhaili FT, Ali BD, Ahyar Abduh dan juga Dr. Zulkieflimansyah. Menurutnya, siapa di antara keempat kandidat tersebut yang paling cepat untuk mengambil keputusan berpasangan dengan Rohmi, tentu dengan syarat yang ditawarkan,
keputusan masih didiskusikan. Jadi tidak ada masalah, nomor berapa saja. Namanya kita berbagi, kalau kita nomor dua, ya dimana (daerah) kita jadi nomor satu. Kalau untuk NW, itu kompak, NW itu gampang, bisa berbagi,” jelasnya. Disampaikan Mahalli, bahwa dalam politik, semuanya masih serba mungkin, sebelum jalur kuning melengkung (pendaftaran KPU), masih bisa berubah. Sehingga tidak mustahil jika Rohmi bisa berpasangan dengan Ahyar sekalipun yang sudah mendeklarasikan pasangannya dengan Mori Hanafi. (ndi)
Pilkada NTB 2018
Demokrat Diminati Banyak Kandidat
(Suara NTB/why)
LENCANA - Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily (kiri) memasang lencana kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar dalam upacara pelantikan, Senin (25/9).
Pengawasan Orang Asing ke NTB Diperketat Mataram (Suara NTB) – Pengawasan orang asing yang masuk ke NTB diperketat seiring meningkatnya tingkat kunjungan wisata. Tujuannya mencegah kasus kriminal dan pelanggaran keimigrasian. Pengetatan itu didapuk kepada tiga pejabat baru lingkup Kanwil Kemenkumham NTB. yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa Besar, Andy Cahyono dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bima, Dedy. “Beban tantangan ke depan sehingga orang baru yang ditempatkan banyak yang memiliki background pengawasan orang asing,” ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham NTB,
Sevial Akmily, Senin (25/9). Menurutnya, NTB sebagai daerah wisata membutuhkan penanganan pengawasan orang asing yang lebih mumpuni. Ia memperhatikan benar sejumlah peristiwa yang melibatkan orang asing, baik sebagai korban maupun pelaku. Contohnya tiga warga negara Bulgaria yang ditangkap polisi atas dugaan skimming ATM. “Masalah kriminal, seperti (warga negara) Bulgaria yang sadap ATM, maupun masalah pelanggaran keimigrasian,” terangnya. Ia berharap, pelantikan tiga kepala kantor imigrasi di sejumlah wilayah NTB itu dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan tim pengawasan orang asing (Tim Pora).
Sebab selama ini, tim pora hanya bekerja insidentil. “Instruksi dari pusat tim pora dibentuk sampai tingkat kelurahan, karena mekanisme kerjanya tim ini berdasarkan laporan masyarakat,” terang Sevial. Pengawasan orang asing tersebut, sambung dia, dilakukan dalam bentuk razia maupun menindaklanjuti laporan masyarakat. Pelanggaran orang asing dalam catatanya antara lain yang terbanyak tidak sesuai izin tinggal dengan kegiatan selama di NTB. “Ada yang mendirikan sekolah tanpa sepengetahuan, punya izin wisata tetapi jual tiket konser DJ,” sebutnya. Sanksinya bagi yang melanggar dapat berupa deportasi sampai sanksi pidana. (why)
Calo Paspor Diduga Kuasai Kantor Imigrasi
(Suara NTB/why)
REKAMAN VIDEO - Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim menunjukkan rekaman video praktik percaloan di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Senin (25/9).
(Suara NTB/why)
Dudi Iskandar
Hal itu disampaikan Mahalli ketika ditemui di ruang kerjanya di DPRD NTB. Menurutnya, “Jadi tergantung Demorat, mau bermain empat (pasangan), atau tiga saja, Demokrat yang mainkan kartunya,” ucap Mahalli. Keputusan arah dukungan partai bintang mercy ini, cukup wajar paling ditunggu-tunggu, karena memang posisi Partai
maka dengan dialah Rohmi akan berpasangan. “Kami bicara dengan semuanya, dengan PKS, Golkar, Gerindra dan Ali BD kita berkomunikasi. Jadi posisinya sekarang masih fifty-fifty, semua masih punya kemungkinan. Tinggal siapa yang cepat ambil keputusan, kalau lambat maka akan kita tinggalkan,” ujarnya. Menurut mantan Ketua KPU NTB itu, posisi Rohmi apakah untuk NTB 1 atau 2, bukan menjadi persoalan. Pihaknya sangat realistis, posisi manapun akan diambil asalkan bisa ke luar menjadi pemenang. “Soal posisi, belum ada
Mataram (Suara NTB) – Calo pengurusan paspor diduga bebas beroperasi di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. pemohon paspor seolah digiring untuk menggunakan jasa calo yang tarifnya lima kali lipat dari semula. Hal itu terungkap dari hasil investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB pada JuliSeptember 2017. Investigasi itu dilengkapi bukti dokumen serta rekaman video. Peran calo berpotesi merusak sistem pelayanan publik. “Sistem internal begitu longgar sehingga punya potensi dirusak sistem eksternal,” papar Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim dalam rilis kepada media di kantornya, Senin (25/9). Pelayanan paspor di kantor Imigrasi mensyaratkan pemohon untuk mengisi blanko yang dapat diambil pada jam 08.00 Wita sampai 10.00 Wita. Tetapi pada kenyataannya, kata Adhar, pada jam 08.00 Wita tersebut, petugas sudah menyatakan blanko habis. Setelah ditelisik blanko sudah diborong para calo. “Meski tidak kebagian, pemohon tetap bisa mengurus dan mendapatkan paspor biasa dengan membayar antara Rp 1,5 juta sam-
pai Rp 2 juta,” terangnya. Praktik tersebut, lanjut dia, merupakan modus penggiringan masyarakat untuk menghubungi calo dalam proses pengurusan paspor akibat keterbatasan akses. Selain itu, Adhar juga menemukan pemenuhan syarat permohonan paspor menyalahi prosedur. “Misalnya mensyaratkan pemohon untuk memiliki foto kopi pihak tujuan pemohon. Ini syarat yang mengada-ada,” kata dia. “Dengan cara ini, kuat dugaan telah dilakukan upaya penggiringan si pemohon untuk menggunakan jaringan calo,” imbuhnya. Modus praktik percaloan diduga atas sepengetahuan petugas internal Kantor Imigrasi Mataram. Hal itu ditandai dengan leluasanya para calo memasuki ruangan steril. Pemohon dengan didampingi calo dapat meniadakan proses wawancara, tak seperti mekanisme yang seharusnya. Adhar menyebutkan, temuan maladministrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram antara lain, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, serta indikasi pungutan liar melalui calo. “Dapat disimpulkan, kuat
dugaan adanya saling ketergantungan dan kebutuhan antara jaringan percaloan yang kuat dan sistem kerja internal institusi,” tegasnya. Indikasi serupa ditemukan pada pelayanan pengurusan dokumen kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur dan Disdukcapil Kabupaten Lombok Barat. Modusnya praktik pencetakan blanko KTP elektronik melalui calo dapat dilakukan tanpa melalui prosedur. Di Lombok Timur, calo masuk ke internal institusi. Pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran bisa diurus tanpa syarat lengkap dengan bantuan calo. “Biayanya Rp 200 ribu tergantung jenis layanan, meskipun tanpa harus membawa persyaratan yang lengkap,” kata Adhar. Ombudsman menyarankan Bupati hingga Gubernur memerhatikan praktik percaloan di dinas dukcapil tersebut dengan menertibkan calo-calo. Pun demikian dengan calo di kantor imigrasi. Pihaknya meminta kepala kantor imigrasi segera mengambil langkah serius menindak calo tersebut. “Kita kerjasama dengan Ombudsman pusat yang sedang mengkaji hal yang sama. Temuan ini akan kita sampaikan ke menteri karena hal ini merugikan masyarakat,” kata Adhar. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menjelaskan akan mempelajari terlebih dahulu temuan tersebut. Sebab dirinya baru dilantik kemarin. “Calo pasti akan kita potong, tidak boleh ada calo di lingkungan kantor imigrasi. Kita sudah lakukan inovasi untuk mempermudah masyarakat sehingga masyarakat tidak usah percaya calo yang menjanjikan pelayanan imigrasi, karena sudah mudah,” jelasnya. (why)
Mataram (Suara NTB) Minat para kandidat bakal calon kepala daerah baik untuk Pilkada NTB dan tiga kabupaten/kota, untuk mengikuti proses penjaringan di Partai Demokrat, terbilang cukup tinggi. Pasalnya baru dua hari dibuka sejak tanggal 23 September pekan kemarin, belasan kandidat sudah mengkonfirmasi panitia untuk mengambil formulir pendaftaran. Ketua Panitia Penjaringan M. Nashib Ikroman, yang dikofirmasi Suara NTB, Senin (25/9) kemarin menuturkan, dalam dua hari sejak pendaftaran dibuka, sudah belasan kandidat menyatakan akan ikut proses penjaringan, dengan mengambil formulir. “Belum ada yang daftar (kembalikan formulir), mereka baru ambil formulir saja langsung,” ujarnya. Disebutkan Acip, sapaan akrabnya, beberapa nama kandidat yang sudah mengambil formulir untuk calonGubernurdanWakilGubernur, yakni, Farouk Muhammad, Lalu Rudi Irham Srigde, Hj. Sitti Rohmi Djalilah,SubuhunNuri,KH.Zulkifli Muhadli dan Dr. Zulkieflimansyah. Sedangkan untuk kabupaten/kota, H. Rum untuk Pilkada Kota Bima, AhmadYanidanH.Lukmanuntuk Pilkada Lombok Barat. “Ya dua hari ini sudah banyak yang ambil formulir, mungkin dalam beberapa hari ke depan, akan terus bertambah, karena sudah banyak (balon) yang kontak panitia akan menyusul ambil formulir. Ibu Rohmi
dan Subuhun Nuri sore ini akan datang mendaftar,” jelasnya. Masa pendaftaran Partai Demokrat dibuka cukup singkat, hanya dua minggu, dari tanggal 23 September sampai tanggal 5 Oktober nanti. Setelah waktu pendaftaran ditutup, pada tanggal 8 Oktober akan langsung dilanjutkan dengan penyampaian visi-misi, dan nama-nama tersebut langsung akan dikirim ke DPP, tutur Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB bidang pemenangan pemilu itu. Suhaili Ikut Mendaftar Ditempat terpisah, Ketua DPD I Partai Golkar, H. M. Suhaili FT, melalui juru bicaranya Chris Parangan memastikan bahwa Suhaili akan segera ikut menyusul untuk melakukan pendaftaran di Partai Demokrat, guna menindaklanjuti proses komunikasi politik antar kedua partai yang sudah terbangun belakangan ini. “Kalau itu jadi syarat mutlak, menjadi kewajiban bagi Demokrat untuk mengusung calon gubernur, maka dipastikan Golkar akan melamar, akan mendaftar, ya untuk menindakalnjuti komunikasi politik Golkar yang sudah terbangun,” ujarnya. Namun demikian, terlepas dari proses formal yang sedang dijalanakan di internal partai berlambang bintang mercy tersebut, pada dasarnya menurut Chris, Golkar lebih mengedepankan silaturahmi politik. (ndi)
(Suara NTB/ist)
AMBIL FORMULIR - Salah satu tim sukses kandidat bakal calon kepala daerah mendatangani sekretariat pendaftaran Partai Demokrat untuk mengambil formulir
Pilkada Lobar
Golkar Kecewa Pasangan ”Sopok Angen” Mataram (Suara NTB) DPD I Partai Golkar NTB melalui juru bicaranya, Chris Parangan menjawab pertanyaan calon petahana Pilkada Kabupaten Lombok Barat, Fauzan Khalid, yang mengaku bingung dengan sikap Partai Golkar terhadap dirinya yang dianggapnya plin plan. Chris Parangan, justru mempertanyakan balik pernyataan Fauzan tersebut, menurutnya statmen politisi Partai Golkar yang mana membuat Fauzan bingung sehingga menganggap Golkar plin plan. Karena selama ini, statment para politisi Partai Golkar selalu dalam satu irama, tidak ada satupun yang mengeluarkan pernyataan berbeda, termasuk arah dukungan Partai Golkar di pilkada Lombok Barat. “Kalaudiabingung,memangsiapayangmembuatdiabingung.Karena kami bicara itu seirama, sama, tidak ada yang berbeda. Kalaupun pak Misbach mengatakan Golkar sudah tutup pintu untuk Fauzan, ya memang, karena sebelumnya juga saya bilang bahwa di DPP itu adulobiantaraFarindanIzzul.Jadi Fauzan tidak masuk di sana, makanyakalaukitasambungkanstatement saya dengan pak Misbach itu kan sama,” jelas Chris, kepada Suara NTB, Senin (25/9). Chris mengaku, Partai Golkar sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa partainya telah mendukung Fauzan. “Dia jadi bingung kecuali kalau dia mendengarkan pernyataan mantan pengurus,” sambungnya. Pada saat itu, Chris juga men-
gungkapkan jika suatu saat nanti, partaiGolkartidakmendukungFauzanKhalidyangdirencanakanakan berpasangan dengan Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Barat, Hj. Sumiatun (Sopok Angen), karena golkar memiliki alasan yang sangat kuat. Salah satunya, Fauzan bersama Sumiatun telah memberikan kerugianyangsangatbesarbagipartai beringin di Lombok Barat, yakni, membiarkan jabatan Wakil Bupati lowong, di mana seharusnya menjadi hak Partai Golkar. Padahal DPP Partai Golkar telah mengirim nama Nauvar Parinduan dengan SK, nomor B641/Golkar/X/2016, untuk mengisi posisi jabatan Wakil Bupati Lobar yang lowong. Namun tidak dilaksanakan oleh Fauzan dan Sumiatun (Sopok Angen). “Waktu itu DPD II Lobar bersurat pada DPP melalui DPD I dengan nomor 210/Golkar-Lobar/VIII/ 2016, yang isinya, memohon pada DPP, untuk pengisian Wakil Bupati Lobar, sebulan kemudian. Setelah dijawab tidak diindahkan. Terussekarangmaumintaapalagi, jadi kalau nantinya mereka tidak mendapatkan surat rekomendasi dukungan dari DPP, itukan tabur tuai. DPP sudah meragukan keduanya,” jelas Chris. Terakhir disampaikan Chris, Golkar juga semakin tidak bersemangatuntukmendukungFauzan, karena partai-partai pengsung dan pendukungnya pada Pilkada 2013 lalu, sudah meninggalkannya Seperti Partai Demokrat. Situasi itu juga menjadi pertanyaan Golkar pada Fauzan.. (ndi)
SUARA NTB Selasa, 26 September 2017
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 9
Penarikan Retribusi dan Fasilitas Destinasi Belum Seimbang Mataram (Suara NTB) Banyak yang membandingkan destinasi wisata di Bali dan Lombok. Tidak saja tentang panoramanya, namun juga pelayanan dan fasilitas yang disediakan di masing-masing daerah ini kerapkali menjadi sorotan. Beberapa destinasi di Lombok pada umumnya telah menarik retribusi dari pengunjung. Namun tidak sedikit dari destinasi itu yang belum dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti toilet dan musala. Fasilitas dasar seperti toilet menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan harus ada di setiap destinasi. Tidak saja harus ada, namun juga harus bersih dan layak digunakan oleh wisatawan. Seringkali, di berbagai destinasi ditemukan toilet yang tidak bersih. Seh-
ingga sangat mengganggu dan mengurangi kenyamanan wisatawan. “Kita tidak masalah bayar toilet mahal, asalkan tempatnya nyaman dan layak digunakan. Di beberapa pantai yang saya kunjungi itu, untuk satu kali buang air kecil itu
bayar Rp 2 ribu dan buang air besar itu Rp 3 ribu. Itu sudah mahal, tapi masih juga tidak bersih,” kata wisatawan asal Surabaya Indah Kumalasari kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (25/9). Pada dasarnya, sebagian besar wisatawan rela merogoh
kocek lebih dalam untuk membayar jasa. Namun hal itu harus diimbangi dengan pelayanan dan fasilitas yang memadai. Hingga saat ini, persoalan toilet masih menjadi beban dan PR bersama. Sebab tidak sedikit dari wisatawan yang mengeluhkan kurangnya fasilitas toilet dan kurang bersihnya toilet yang ada. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos., M.Si mengatakan bahwa persoalan retribusi merupakan kewenangan masing-masing daerah. Sedangkan fasilitas
yang sudah dibangun berdasarkan anggaran dari Dispar NTB berupa toilet, musala dan lainnya diharapkan dapat dirawat dengan baik oleh masyarakat maupun pengelola. Sebab hampir di semua daeah terdapat beberapa paket proyek pembuatan toilet untuk melengkapi fasilitas destinasi. “Sekarang sudah dibuatkan, tinggal dipelihara. Itu tugas masyarakat dan pengelola. Bagaimana caranya agar fasilitas yang sudah dibangun itu dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik,”
ujarnya. Faozal berharap masingmasing daerah juga memerhatikan kondisi fasilitas destinasi wisata. Sebab daerah sebagai pemungut retribusi memiliki kewajiban untuk merawat dan memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Sementara Indah selaku wisatawan berharap Pemda dapat melakukan pengecekan secara berkala terhadap fasilitas destinasi. Sehingga bagian yang rusak dapat diperbaiki dan pelayanan yang kurang memuaskan dapat diperbarui. (lin)
(Suara NTB/dok)
H.L.Moh Faozal
Desa Lembuak Gelar Tradisi Gawe Gubuk Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Lembuak Kecamatan Narmada menggelar acara “Gawe Gubuk”. Acara tersebut adalah tradisi tahunan bagi masyarakat Desa Lembuak di setiap menyambut Tahun Baru Hijriyah yang diselenggarakan di sepanjang jalan desa yang dipasangi terop. Gawe Gubuk yang diikuti oleh seluruh komponen masyarakat ini ditujukan tidak hanya untuk menyambut tradisi tahunan dalam kalender Islam, namun juga mengingatkan silaturrahmi antar anggota masyarakat. Diawali dengan salat magrib berjemaah di satu-satunya masjid jami’ di desa itu, acara pun berlanjut dengan acara “begibung” (makan bersama dalam satu wadah besar, red), (24/9). Tokoh muda desa yang dikenal sebagai kota air di Lombok Barat itu, (Suara NTB/ist)
PANTAI SERANGAN - Pantai Serangan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
Pantai Serangan, Indah Namun Sulit Dijangkau Nataram (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Tengah seperti destinasi yang tidak ada habisnya. Mandalika dengan garis pantainya yang panjang dan desa adat yang selalu ramai dikunjungi wisatawan ternyata belum cukup. Sebab banyak destinasi lain yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Pantai Serangan. Pantai berpasir putih ini memiliki panorama yang indah. Hanya saja, akses menuju pantai ini terbilang cukup sulit dan memacu adrenalin. Bagi wisatawan yang berniat untuk melihat dari dekat keindahan Pantai Serangan, harus bersiap untuk menghadapi terjalnya jalan menuju pantai ini. Jalanan kecil yang berdebu dan dengan kelokan tajam. Tidak hanya itu, beberapa ruas jalan tak beraspal dengan kondisi menurun juga perlu diantisipasi. Pastikan juga mesin kendaraan yang digunakan dalam kondisi yang baik agar tidak terjadi
hal-hal yang tak diinginkan saat perjalanan. Terlebih jalan yang dilalui menuju pantai ini rusak parah. “Saya berharap jalannya segera diperbaiki, karena pantai ini sangat indah,” kata wisatawan asal Kota Mataram Musfariawan kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (25/9). Rasa lelah selama perjalanan akan terbayar setelah melihat Pantai Serangan yang indah. Pasirnya yang putih dengan tekstur serupa biji merica seperti di Pantai Tanjung Aan. Garis pantainya panjang dengan ombak tidak terlalu besar. Di pantai ini juga ada sebuah resort bernama Umbak Segare. Sehingga bisa menjadi pilihan tempat menginap saat berlibur ke destinasi ini. “Sayangnya di sana tidak ada fasilitasnya. Jadi harus numpang kalau mau ke toilet,” ujarnya. Wisatawan dapat menempuh perjalanan selama 2 jam dari Kota Mataram menuju pantai ini.
Wisawawan direkomendasikan menggunakan kendaraan roda dua. Sebab akses ke pantai ini jauh lebih mudah menggunakan kendaraan roda dua daripada menggunakan kendaraan roda empat. “Kalau pakai mobil, saya rasa akan sedikit susah. Karena di beberapa ruas jalan itu kecil, susah kalau mengendarai mobil. Jadi lebih baik pakai motor,” sarannya. Lokasinya yang jauh dengan akses jalan yang tidak bagus membuat destinasi ini minim pengunjung. Namun ini menjadi sensasi tersendiri bagi sebagian wisatawan. Kendati dengan harapan akses menuju pantai ini dapat diperbaiki dan bisa menjadi salah satu destinasi prioritas seperti pantai lain di dekatnya. “Kalau jalannya bagus kan banyak yang datang. Karena di sana juga ada warga. Bagus untuk meningkatkan perekonomian mereka,” ujarnya. (lin)
Wisatawan Asal Malaysia Suka Wisata Kuliner Mataram (Suara NTB) – Sejumlah wisatawan asal Malaysia kerapkali berkunjung ke berbagai destinasi andalan di NTB. Namun salah satu aktivitas wajib wisatawan Malaysia saat sampai di Lombok adalah melakukan wisata kuliner. Mereka suka dengan makanan khas NTB, terutama ayam taliwang. Sehingga tidak sedikit dari pelaku pariwisata membuat paket wisata dengan berkunjung ke pusat kuliner di NTB. “Meskipun Ayam Taliwang sudah sangat terkenal. Tapi mereka tetap mencari kuliner lain. Jadi mereka itu karakteristiknya memang suka wisata kuliner,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Lalu Abdul Hadi Faishal, di Mataram, Senin (25/9). Ia mengatakan bahwa hampir semua rumah makan di NTB ini
merupakan rumah makan dengan standar halal. Hal ini pula yang menarik minat wisatawan asal Malaysia berkunjung ke NTB, selain ingin menjelajahi alamnya. Salah satu destinasi wisata kuliner yang tidak pernah lupa untuk dikunjungi adalah Pantai Nipah. Sebab di pantai ini, wisatawan dapat menikmati keindahan pantai sambil menyantap aneka hidangan sari laut. Sementara itu, tidak sedikit juga wisatawan yang mencari rumah makan Ayam Taliwang. Sebab kuliner khas Lombok satu ini sudah banyak dikenal oleh orang Malaysia. Bahkan ada pula yang menjual Ayam Taliwang di Malaysia. Meskipun begitu, mereka tetap ingin menikmati sensasi makan Ayam Taliwang di daerah asalnya. “Mereka meskipun menginap di resort itu tetap ke kota, cari
Ayam Taliwang,” ujarnya. Bukan hanya Ayam Taliwang, Sate Bulayak juga menjadi kuliner wajib yang ingin dinikmati oleh wisatawan. Kuliner khas Lombok dengan bulayak (semacam ketupat berbentuk lonjong) dengan sate daging ini memang menjadi salah satu primadona wisatawan Malaysia. “Itulah mengapa kita perlu merawat pasar Malaysia ini. Kami ingin mereka lebih banyak lagi yang berkunjung ke NTB. Tidak saja menikmati alamnya tapi juga menikmati kulinernya,” harapnya. Sebab dengan berbelaja dan melakukan wisata kuliner, sektor ekonomi akan berjalan dengan baik. Pedagang juga diuntungkan dengan banyaknya pembeli yang datang. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan PHRI NTB semakin menggencarkan promosi ke Negeri Jiran itu. (lin)
Wisata Edukasi di Taman Gajah Lombok Utara Mataram (Suara NTB) Belum lama ini telah dibuka Taman Gajah Lombok Utara. Tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, namun juga dapat memberikan nilai edukasi. Sebab taman ini tidak hanya berisi gajah, namun berbagai hewan lainnya. Sehingga pengunjung dapat mengenali berbagai hewan lain yang keberadaannya dilindungi oleh negara. “Ini sangat bagus untuk anakanak. Selain membuat mereka tahu, ini juga bisa melatih mereka untuk lebih dekat dengan hewan dan mencintai hewan sebagai salah satu cipataan Tuhan,” kata salah satu pengunjung Taman Gajah di Lombok Utara, Muhammad Iqbal kepada Suara NTB, Senin (25/9).
Jumlah gajah di taman ini sebanyak empat ekor. Selain gajah, ada juga satwa lain yang menjadi koleksi. Seperti dua orangutan bernama berusia 11 dan 19 tahun. Ada juga dua ekor beruang madu masingmasing berusia dua tahun. Satwa lain yang bisa dilihat para pengunjung adalah dua ekor ular piton, masing-masing dengan berat 30 kilogram dan lima kilogram. Binatang itu sudah jinak sehingga bisa dipegang oleh pengunjung, namun didampingi pemandu. Disini juga ada koleksi buaya laut, iguana, kera hitam enam ekor, bekantan, kambing Afrika, kuda nil afrika, kijang afrika, landak dan rusa timor khas NTB. Koleksi terbanyak adalah burung, terutama jenis kakatua yang sudah jinak.
“Anak-anak bisa kenal berbagai jenis burung dan bisa bermain dengan hewan lainnya. Saya berharap koleksinya bisa lebih banyak lagi,” ujarnya. Pengelola taman ini menarik tiket masuk untuk warga NTB Rp 75 ribu perorang. Sedangkan pengunjung dari luar NTB Rp 100 ribu per orang dan wisatawan asing Rp 200 ribu perorang. Dari tiket masuk itu nantinya digunakan untuk biaya operasional dan upah pekerja. “Ya tidak banyak, daripada kita ke kebun binatang yang ada di Jawa kan mahal ongkosnya. Lagipula itu hewan-hewan yang sangat langka dan jarang kita lihat. Jadi tidak masalah meskipu harga tiketnya segitu,” akunya. (lin)
Komaruddin Zaelani menegaskan bahwa tradisi ini juga untuk mengingatkan jasa orang tua yang mendahului. Di tengah hujan yang mengguyur lokasi acara, warga dari delapan dusun itu kemudian mendaulat Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid untuk memberikan pengajian umum. Dalam pengajiannya, Fauzan yang alumni Sastra Arab IAIN Sunan Kalijaga ini mengajak warga Lombok Barat untuk selalu mengedepankan kebersamaan dalam membangun daerah. Kebersamaan itu diilustrasikannya dengan peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. “Kalo tidak karena memiliki hati dan iman yang sama, tidak mungkin mereka mau meninggalkan harta benda dan keluarga,” paparnya sambil menggunakan istilah “so-
poq angen” (satu hati) para sahabat di zaman Rasulullah. Hal tersebut pun ditegaskan tokoh masyarakat terkemuka, TGH. Yusi Adnan. “Membangun sebuah daerah, harus dilakukan dengan nawaitu dan tujuan yang sama. Itulah mengapa kita “pe-sopoq angen” (satukan hati, red) malam ini,” ujarnya disambut tepuk tangan meriah warga. TGH. Yusi Adnan mengingatkan agar Fauzan tidak pantang menyerah membangun Lombok Barat. “Khalid Bin Walid sampai habis seluruh dan roboh badannya memperjuangkan keyakinannya,” ujar sang tokoh Narmada memberikan ilustrasi. Diakhir acara, seperti berikrar, para warga yang hadir meminta Fauzan untuk terus maju dalam kontestasi di Pemilihan Kepala Daerah 2018 nanti. (her)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 26 September 2017
Halaman 10
Beredar Statuta Baru Unram Turun
Konstelasi Pemilihan Rektor Bakal Berubah
Nurul Aprianti
Juara I KERTAS (Suara NTB/dys)
SATU lagi mahasiswi Universitas Mataram (Unram) berprestasi. Kali ini datang dari mahasiswa Fakultas Hukum Unram. Di ajang Kompetisi Esai dan Karya Tulis (KERTAS) Mahasiswa Nasional 2017, Nurul Aprianti mewakili Unram berhasil menjadi juara I mengalahkan kampus beken lainnya seperti Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada 22-24 September itu dikuti 20 besar finalis yang mengirimkan karya kepada panitia untuk diseleksi menjadi lima besar menuju tahap final. Alhasil Unram keluar sebagai juara I disusul Undip sebagai juara II dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta. Nurul mengaku sangat bangga dan terharu bisa menjadi wakil Unram di ajang bergengsi ini. Meski dengan persiapan yang sangat singkat sekitar satu minggu, karena harus bisa membagi waktu dengan kesibukan setelah KKN dan skripsi. “Sempat merasa grogi melihat persiapan dari delegasi lain terlebih dari universitas besar dan terkenal,” tuturnya. Dalam esai yang dibuatnya, Nurul sesuai dengan tema besar kegiatan yaitu transparansi pelayanan di lingkup peradilan memaparkan keadilan merupakan hak bagi setiap orang dan peradilan merupakan ujung tombak dalam mewujudkan keadilan. Selain itu perlunya pembadanan transparansi sebagai salah satu prinsip good governance dalam pelayanan publik di bidang access to juctice agar keadilan substantif maupun keadilan prosedural dapat berjalan sebagaimana standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. “Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan komunikasi permanen dengan publik mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengawasan kepada masyarakat,” ujarnya. (dys)
Mataram (Suara NTB) Setelah sebelumnya merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 172), telah ditetapkan tahapan proses pemilihan Rektor Universitas Mataram (Unram) periode tahun 2017-2021 dengan Keputusan Senat Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Unram periode 2017-2021. Mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam Permen Ristek Dikti Nomor 19 tahun 2017 tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 088/O/2003 tentang statuta Unram (statuta lama). Di mana pemilihan rektor akan dilakukan oleh senat Unram bersama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui pemungutan suara
dengan komposisi 65 persen suara anggota senat Unram dan 35 persen suara menteri. Namun beredar kabar pada Sabtu 23 September, jika statuta terbaru yang diusulkan Unram sejak tahun 2014 lalu sudah turun. Praktis, jika info yang beredar di tengah civitas akademika Unram itu benar, dapat membuat konstelasi peta persaingan memperebutkan orang nomor satu di Un-
ram itu bakal berubah. “Infonya seperti itu, rencananya minggu depan mau diambil. Setelah statuta di tangan baru kita diskusikan langkah apa yang harus dilakukan,” jawab Rektor Unram Prof. Ir. H. Sunarpi, singkat ketika diikonfirmasi Suara NTB. Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unram Abdullah Zainuddin, ST., MT., mengaku belum mendapatkan
informasi apapun terkait dengan kebenaran turunnya statuta terbaru Unram. Selain itu, Zainuddin mengaku, jika dirinya tidak memiliki kapasitas menjelaskan hal tersebut. Sebelumnya, Sunarpi dalam jumpa pers pada Rabu (20/9) lalu menjelaskan alasan statuta terbaru Unram belum turun atau masih ditahan oleh Menristek Dikti. Mengingat berdasarkan pada pengalaman pemilihan rektor di sejumlah perguruan tinggi negeri seperti Universitas Halu Oleo terjadi konflik akibat penerapan statuta baru yang dinilai sarat kepentingan politik kandidat calon tertentu. “Atas dasar itu menteri belum menurunkan statuta baru, sehingga belum bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Pembinaan Karakter Divariasikan di Ekskul
Penguatan Pendidikan Karakter
Dikbud akan ”Road Show” ke Seluruh Daerah Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengedepankan penguatan pendidikan karakter di sekolah. Oleh karena itu, pada pekan depan Dinas Dikbud NTB akan melakukan road show atau kunjungan terkait penguatan pendidikan karakter ke seluruh daerah di NTB, pulau Lombok dan Sumbawa. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, Senin (25/9) di Mataram. Menurutnya penguatan pendidikan karakter menjadi fokus pihaknya. “Kami sudah punya jadwal untuk road show pekan depan,” katanya. Pihaknya akan fokus pada penguatan pendidikan karakter. Selain sarana dan prasarana, serta ketenagaan dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Penguatan pendidikan karakter diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Salah satu yang menjadi titik tekan, dalam Perpres 87/ 2017 tentang PPK, sekolah diberikan kewenangan memilih enam atau lima hari sekolah dalam sepekan berdasarkan kesepakatan sekolah dengan komite sekolah. Penerapan lima hari sekolah juga mempertimbangkan ketersediaan pendidik, sarana prasarana, kearifan lokal dan pendapat tokoh masyarakat dan agama setempat. Suruji menekankan, pihaknya sudah siap dari awal untuk melaksanakan pendidikan karakter. Bahkan menurutnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi juga menyampaikan kesanggupannyaa melaksanakan pendidikan karakter. “Itu bagus, kita kan sudah siap laksanakan dari awal, dan memang seharusnya begitu, amanat Undang-undang Dasar (UUD) begitu,” kata Suruji. Secara umum inti dari program penguatan pendidikan karakter itu, yaitu penguatan sisi religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri, dan integritas. Suruji mengatakan, sesuai dengan konsep begitu, akan ditekankan pada beberapa mata pelajaran, seperti pelajaran Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Olahraga atau Kesehatan, Bimbingan konseling. “Kemudian juga ada pendidikan bahasa,” ujarnya. (ron)
Pengembangan SMK, Dukungan Perguruan Tinggi Dibutuhkan Mataram (Suara NTB) Perguruan tinggi yang mendukung keahlian peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirasa belum maksimal. Dibutuhkan dukungan perguruan tinggi dengan membuka program studi yang mendukung pengembangan keahlian siswa di SMK, sekaligus dengan begitu dapat menunjang adanya guru produktif di SMK. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., Senin (25/9). Menurutnya, saat ini tengah dilakukan revitalisasi SMK berbagai peningkatan kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak. Ia menyampaikan, dibutuhkan juga perguruan tinggi yang mendukung keahlian siswa SMK. Apalagi saat ini perguruan tinggi belum membuka program studi tertentu, seperti kriya logam mulia, kriya kayu, atau program lainnya. “Artinya kerjasama yang perlu kita tingkatkan secara kuantitatif dan kualitatif dengan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang dukung keahlian peserta didik, kita menantang perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta,” kata Hasbul. Adanya perguruan tinggi yang membuka program studi yang mendukung keahlian SMK, maka kebutuhan pada guru produktif bisa juga diatasi. Seperti diketahui, saat ini secara nasional SMK masih kekurangan guru produktif. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, pemerintah melaksanakan revitalisasi SMK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Inpres tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 September 2016 di Jakarta dan ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja (termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), 34 gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kepada 34 gubernur, mereka mendapat instruksi agar memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Seperti menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas. Termasuk, melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK serta mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Hasbul mencontohkan peningkatan kerja sama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), berkaitan dengan apa yang dikerjakana di DUDI harus dijalankan di sekolah. “Peningkatan kerjasama dengan DUDI, instansi terkait dan kementerian lembaga, katakanlah Dinas Tenaga Kerja,” katanya. (ron)
Lebih jauh Sunarpi menuturkan, hasil konsultasi dengan Menristek Dikti saat itu memerintahkan Unram untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan rektor dengan mengacu pada statuta lama dan dengan komposisi anggota senat lama. “Hasil konsultasi itu dirapat plenokan oleh senat universitas. Senat Unram sepakati tata tertib pemilihan rektor,” jelasnya. Sementara itu, kandidat kuat Calon Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, mengaku mendapat informasi tentang turunnya statuta terbaru Unram pada Jumat malam. Pihaknya pun masih menunggu kepastian apakah statuta baru Unram benar-benar sudah turun atau hanya sekedar informasi burung semata. (dys)
(Suara NTB/dys)
PEMBINA UPACARA - Wakil Kepala SMA 5 Mataram Istiqomah saat menjadi pembina upacara. Dalam amanatnya, Istiqomah berpesan kepada para siswa agar memahami sejarah pemberontakan PKI di masa lalu.
Film G30S/PKI Penting bagi Generasi Muda Mataram (Suara NTB) Acara nonton bareng (nobar) Film G30S/PKI telah digelar di berbagai tempat. Tujuan utama nonton film ini ialah untuk mengenalkan sejarah kelam bangsa pada tahun 1965 kepada generasi muda. Meski menuai pro dan kontra, rencana pemutaran film legendaris di lembaga-lembaga pendidikan juga muncul. Wakil Rektor III Unram H. Muhammad Natsir mengaku mendukung penuh pemutaran Film G30S/PKI. Pihaknya belum memutuskan untuk menggelar nonton bareng Film G30S/ PKI di kampus. “Saya komunikasi dulu sama Rektor, kalau oke kita nonton di sini, bahkan nanti di lapangan auditorium ini,” ujarnya. Lebih jauh menurut Natsir, pemutaran film karena pihaknya menginginkan masyarakat, apalagi generasi muda agar mengetahui sejarah per-
juangan, terutama sejarah mengenai pemberontakan gerakan 30 September oleh antek-antek PKI yang mau mencoba merongrong ideologi Pancasila. Maka dengan pemutaran film ini, generasi muda tahu dan ke depan jangan lagi muncul PKI di NKRI yang memberontak kepada NKRI. Selain itu dengan menonton film sejarah ini, masyarakat juga semakin tahu bagaimana perjuangan para pahlawan yang telah gugur dan mendahului generasi sekarang. Dikatakannya, pemutaran film juga untuk memberikan wawasan kebangsaan dan sejarah kepada masyarakat dan terutama generasi muda saat ini tentang tragedi yang pernah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Bahwa dalam sejarah bangsa Indonesia pernah memiliki peristiwa kelam dan peristiwa itu sebagai pembelajaran bagi generasi kini agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di
masa mendatang. Sementara itu, saat apel bendera yang digelar di halaman SMA Negeri 5 Mataram, Senin (25/9), Wakil Kepala SMAN 5 Mataram Istiqomah, S.Pd., yang bertugas sebagai pembina upacara dalam sambutannya yang mengangkat tema mengenang kembali peristiwa G 30 S/PKI, mengingatkan kepada para siswa agar memahami sejarah pemberontakan PKI. Sejarah pemberontakan PKI, menurutnya, ialah sejarah kelam yang pernah dialami bangsa Indonesia. Para generasi muda perlu mengetahui peristiwa itu agar jangan sampai peristiwa kelam itu terulang kembali. Sementara untuk rencana nonton bareng film G30S/PKI, Istiqomah menyebut belum berencana untuk menggelar nonton bareng. Namun pihaknya terlebih dahulu akan mendiskusikannya dengan kepala sekolah. (dys)
Mataram (Suara NTB) – SMPN 12 Mataram di tahun ajaran baru ini memperbanyak ekstrakurikuler (ekskul). Sesuai dengan kurikulum 2013, pembinaan karakter yang dilakukan pihak sekolah akan divariasikan di ekskul. Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, S.Pd., mengatakan pihaknya juga akan mengembangkan lagi ekskul yang sebelumnya vakum atau yang masih belum maksimal. Selain penerapan pembinaan karakter yang divariasikan di ekskul. “Ekskul yang belum maksimal kita kembangkan lagi,” katanya. Menurutnya, pihaknya sengaja menguatkan penguatan karakter melalui ekskul. Dari sisi akademis, para siswa di SMPN 12 Mataram masih belum bisa bersaing dengan sekolah lainnya. Berbagai ekskul itu, antara olahraga seperti voli yang berpotensi untuk meraih prestasi, namun dalam perlombaan ternyata belum berhasil. Disinyalir mental para siswa masih belum kuat, karena itulah penguatan karakter akan divariasikan pada kegiatan ekskul itu. “Pengembangan karakter, berbicara di depan publik, itu yang akan diperkuat,” katanya. Selain itu, ekskul lainnya seperti teater juga dikembangkan sekolah. Melalui teater para siswa dilatih untuk disiplin, latihan vokal, serta berani tampil di depan publik. Selain itu juga ada praktik English. Mustajib mengatakan, pihaknya coba melatih siswa berkomunikasi aktif menggunakan Bahasa Inggris, dibuatkan lomba. Dalam rangka pengembangan wisata, juga dilatih guiding. “Berdampak pada story telling atau ekspresi diri,” katanya. (ron)
Guru Harus Mencari Literatur untuk Pendidikan Peserta Didik Mataram (Suara NTB) Guru pada Taman Kanakkanak (TK) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bisa memotivasi dan menstimulus anak-anak untuk mengenali kesukaan atau minatnya. Jika anak-anak sejak kecil sudah dikenalkan sesuatu atau mencipta sesuatu, maka diharapkan anak-anak mampu menunjukkan kemampuan diri mencoba membuat sesuatu. Hal itu disampaikan Kepala TK IT-KB IT Andalusia Islamic Pre School, Choirina Dwi Nafisah, S.Pd.I., Senin (25/9). Oleh karena itu ia bersama para guru TK menggali ide, salah satunya dengan menghadiri launching atau peluncuran Bank Sampah NTB Mandiri - Komunitas Kawis Krisant, berlokasi di Ampenan. “Banyak sekali ide yang akhirnya muncul, kreativitas guru di Andalusia menjadi semakin meningkat, ada banyak hal yang akan dilakukan
untuk menambah accessories di dalam maupun luar kelas. Terutama ide untuk mengajarkan anak-anak membuat sesuatu yang menarik dari barang atau bahan bekas,” katanya. Menurutnya, jika diperhatikan dan diikuti keseharian anak-anak saar berangkat bermain atau belajar ke Andalusia, mereka selalu membawa bekal beranekaragam dan kemasan yang bermacam-macam. Saat anakanak ditanya apakah di rumah juga sering membeli sesuatu yang memiliki kemasan, anak-anak juga mengiyakannya. Oleh karena itu, guru atau pendidik di Andalusia berinisiatif mencari literatur secara riil mengenai contoh barang atau kemasan bekas yang disulap menjadi barang yang layak guna dan bermanfaat. Salah satu upayanya dengan datang ke Bank Sampah NTB Mandiri - Komunitas Kawis Krisant itu.
Ia mencontohkan, di sana diajarkan membuat labalaba dari botol plastik, membuat alas gelas dari kemasan biskuit, membuat hiasan dinding seperti gambar hewan tanaman dan lainnya dari sedotan bekas. Serta membuat tanaman kecil dan sederhana tapi cantik menggunakan pot-pot dari botol bekas dan kaleng cat bekas. “Dan masih banyak lagi kerajinan tangan yang bisa diajarkan ke anak-anak,” ujar Choirina. Jika anak-anak sejak kecil mencipta sesuatu dengan menggunakan segala kemampuan diri yang dimilki, maka diharapkan anak-anak akan menunjukkan keberanian diri mencoba membuat sesuatu. “Bangga dengan apa yang bisa mereka buat menggunakan tangan sendiri. Semoga anakanak bisa menghargai dan memaksimalkan kemampuan dan keahlian yang mereka terima dari pemberian Allah SWT,” harap Choirina. (ron)
(Suara NTB/ist)
CARI REFERENSI - Para pendidik di TK IT-KB IT Andalusia Islamic Pre School saat mencari referensi atau literatur terkait pengelolaan sampah menjadi barang bernilai tinggi di Bank Sampah NTB Mandiri - Komunitas Kawis Krisant.
Halaman 11
SUARA NTB Selasa, 26 September 2017
Kejar Tiket Asian Games SOSOK Safwaturrahman tidak asing lagi di kalangan pencinta olahraga atletik. Atlet asal Kabupaten Sumbawa ini merupakan atlet yang selalu sukses mengukir prestasi di level nasional. Terakhir dia sukses meraih dua medali emas di nomor lompat jangkit dan estafet 4X100 meter putra di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 15-30 September 2016. Ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (25/9) kemarin, Safwaturrahman terlihat bahagia. Raut mukanya berseri-seri setelah resmi menerima surat pemanggilan mengikut Pelatnas yang akan di gelar PB PASI di GOR Atletik Pakansari, Bogor 1 Oktober mendatang. Atlet kelahiran 13 Mei 1994 ini pantas untuk merasakan bahagia, pasalnya dengan dipanggil mengikuti Pelatnas di Bogor maka penantiannya untuk membela tim atletik Indonesia di level internasional segera diwujudkan. “Sudah cukup lama saya tunggu panggilan Pelatnas. Dan Alhamdulillah akhirnya dipanggil juga,” ucapnya. Bagi atlet berusia 23 tahun ini, menjadi atlet nasional merupakan kebanggaan tersendiri. Tidak saja untuk peningkatan prestasinya di atletik, namun lewat Pelatnas tersebut diharapkan bisa memotivasi dirinya untuk menjadi yang terbaik di level internasional. “Target saya kedepan mengejar limit Asian Games 2018 dulu. Setelah itu baru bisa menentukan target medali di event internasional,” ungkapnya. Putra kedua pasangan Sanafiah Arsyad dan Mastambuan ini sebenarnya tidak asing di Pelatnas. Sebelumnya dia juga sempat masuk Pelatnas Remaja Selama enam tahun, yakni mulai tahun 2010 hingga 2015. Dia telah tiga kali memperkuat tim estafet 4X100 meter atletik Indonesia di SEA Games, namun dia memilih mundur secara resmi dari Pelatnas karena tiga kali gagal di SEA Games tahun 2011, tahun 2013 dan tahun 2015. Dan di Pelatnas kali ini dia akan memperbaiki lompatannya di Lompat jauh. Catatan lompatan terbaiknya 7, 70 meter yang ditorehkannya di kejuaraan di Singapore Open tahun 2015. Mahasiswa Semester 3 IKIP Mataram ini sudah mengenal atletik sejak kelas 6 Sekolah Dasar (SD). Ayahnya yang pernah ikut pelatihan dasar atletik mengenalkannya Safwaturrahman di nomor lompat tinggi. Meski saat itu sempat belajar karate dan renang, namun Safwaturrahman lebih nyaman menggeluti olahraga atletik. Setelah setahun belajar nomor lompat tinggi, Safwaturrahman langsung menjuarai pertandingan lompat tinggi di Porseni tingkat SMP regional NTB. Dari situlah awal mula prestasi Safwaturrahman dimulai dan hingga sekarang Safwaturrahman masih konsisten belajar atletik. (fan)
Safwaturrahman
RAIH EMAS - (dari kiri) tim estafet NTB, di nomor 4x100 meter, Iswandi, Sudirman Hadi, Fadlin dan Safwaturrahman melakukan selebrasi dengan ekspresi gembira saat meraih medali emas pada PON XIX di Jabar, 15-30 September 2016 lalu.
Empat Atlet Atletik Dipanggil Pelatnas Mataram (Suara NTB) Sebanyak empat atlet atletik kembali dipanggil masuk Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas). Keempat atlet itu adalah Iswandi, Andrian, Fadlin dan Safwaturrahman. “Saat ini ada empat atlet yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas). Mereka adalah Iswandi, Fadlin, Andrian dan Safwaturrahman,” ucap Ketua Umum Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB, H. Suhaimi saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (25/9) kemarin. Suhaimi yang saat itu berada di Kabupaten Sumbawa
bergabung di Pelatnas tersebut sudah disampaikan secara resmi oleh pengurus PB PASI ke Pengprov PASI NTB, kemudian PASI NTB menyampaikan ke masing-masing atlet dan pelatih. Dijelaskannya, pemanggilan empat atlet ke Pelatnas itu ada kaitannya dengan prestasi atlet tersebut yang sudah menasional. Dimana atlet atle-
memberikan kontribusi medali pada setiap event nasional maupun event internasional yang akan diikuti. Pelatih Atletik NTB, Aria Yuniawan yang dihubungi terpisah membenarkan bila keempat atlet atletik NTB di panggil mengikuti Pelatnas. Selain atlet, pelatih juga dipanggil mengikuti Pelatnas jangka panjang tersebut. Sebab Aria Yuniawan juga dipanggil mengikuti Pelatnas di Bogor. “Saya juga sudah menerima surat pemanggilan diri saya masuk Pelatnas,” jelasnya. (fan)
Masa Bakti Kepengurusan PRSI NTB Sudah Berakhir Mataram (Suara NTB) Masa bakti kepengurusan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) akan berakhir bulan Oktober 2017. Rencananya pengurus cabang olahraga renang akan mengge-
RUPA-RUPA (Suara NTB/dok)
mengatakan pemanggilan keempat atlet itu berdasarkan SK (Surat Keputusan) Pengurus Besar (PB) PASI. Rencananya keempat atlet itu akan dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional dan Internasional. Sementara Pelatnas akan berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor mulai 1 Oktober 2017. Pemanggilan empat atlet
tik NTB, Iswandi dan Fadlin merupakan atlet peraih medali perak di nomor estafet 4x100 meter SEA Games 2017. Kemudian Andrian peraih medali perunggu di nomor 400 meter gawang putra di SEA Games 2017 serta Safwaturrahman merupakan atlet peraih medali emas PON 2016 pada nomor lompat jangkit putra. Dengan dipanggilnya masuk Pelatnas, keempat atlet itu diharapkan dapat meningkatkan catatan waktu yang sudah diraih oleh masing-masing di event nasional. Harapannya atlet NTB dapat
ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008
lar Musyawarah Provinsi (Musprov) PRSI NTB di Mataram bulan Oktober 2017. Demikian disampaikan Ketua Umum Pengprov PRSI NTB, Baiq Elok Megawati yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (25/9) kemarin. “Dalam waktu dekat ini PRSI NTB akan melakukan konsolidasi pengurus guna menentukan angenda Musprov cabor renang,” ucapnya. Agenda Musorprov PRSI NTB nantinya, kata Elok, pemilihan Ketua PRSI NTB definitif. Maklum kepenguru-
san cabang olahraga renang tingkat provinsi NTB akan berakhir bulan Oktober 2017. Pemilihan Ketua Pengprov PRSI NTB nantinya akan melibatkan delapan Pencab PRSI dari kabupaten/kota di NTB. Kecuali Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kab. Bima tidak hadir karena belum terbentuk pengurus cabang. Baiq Elok yang sudah dua periode menjabat Ketua PRSI NTB mengaku tidak akan mencalonkan diri lagi. Pasalnya dia sudah dua periode menjabat Ketua Pengprov PRSI NTB. “Saya tidak akan
Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).
Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
HILANG BPKB R2 YAMAHA VIXION DR3271CB NOKA/ NOSIN : MH33C1205CK034910/3C1-1034677 AN. EDI SESOTYO HILANG DISEKITAR KOTA SUMBAWA
HILANG STNK R2 HONDA DR6403MB NOKA/NOSIN : MH1KB1118GK051626/ KB11E-1051625 AN. NI KETUT RENI WINTARI HILANG DISEKITAR JL. MAJAPAHIT KOTA MATARAM
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
merahasiakan nama figur calon ketua tersebut, dan menolak mengungkapkan identitas figur itu. Alasannya, kurang etis bila diungkapkan lebih awal. “Figur calon ketuanya sudah kita siapkan. Orangnya masih muda dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Mataram,” jelas Elok mengungkapkan jabatan figur calon ketua PRSI NTB yang dimaksudnya itu. (fan)
HILANG
HILANG STNK R2 HONDA DR3653AT NOKA/NOSIN : MHIJB22144K127581/ JB22E-1126681 AN. SAHMAN HILANG DISEKITAR HILANG DISEKITAR AMPENAN SELATAN
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130
mencalonkan diri menjadi pengurus lagi , soalnya saya sudah dua periode pimpin renang,” jelasnya. Karena sudah berkomitmen tidak lagi menjadi ketua Pengprov PRSI NTB, Baiq Elok Megawati yang disapa Elok akan menyiapkan figur ketua PRSI yang baru. Dan Elok mengaku sudah ada figur calon ketua PRSI NTB mendatang. Namun demikian dia masih
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836
Selasa, 26 September 2017
SUARA NTB
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 26 September 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Selasa, 26 September 2017
OPINI
Halaman 14
PAUD, Generasi Emas dan Kelucuan Moratorium Jangan Hanya Wacana PEMKOT Mataram beberapa kali menyerukan bahwa mereka akan melakukan moratorium terhadap pembangunan ruko di Mataram. Dari segi tata ruang, moratorium itu dapat menjadi solusi atas persoalan semrawutnya tata ruang di Kota Mataram. Pasalnya, keberadaan ruko di Mataram sudah demikian menjamur. Dari segi tata ruang, menjamurnya ruko di hampir semua sudut Kota Mataram, jelas mengganggu estetika. Meski rencana itu telah dilontarkan sejak tahun lalu, namun hingga kini, belum terlihat fakta moratorium pembangunan ruko tersebut. Di sejumlah tempat, pembangunan ruko tetap berjalan, seolah tidak terpengaruh dengan moratorium yang disampaikan Pemkot Mataram. Kebijakan ini Pemkot Mataram yang membuat, maka Pemkot Mataram juga harus komit terhadap kebijakan yang mereka buat. Jangan sampai, sudah dalam status moratorium tapi nyatanya, pembangunan ruko masih terjadi. Pemkot Mataram dalam hal ini DPM PPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) harus transparan terkait kebijakan moratorium pembangunan ruko. Ada kecenderungan ketika ada pihak yang mempersoalkan kebijakan moratorium itu, Pemkot Mataram terkesan kurang terbuka. Mereka berdalih, pembangunan ruko yang sedang berlangsung lantaran pengusaha telah mengajukan izin jauh-jauh hari sebelum kebijakan moratorium itu. Padahal, sudah menjadi rahasia umum, bahwa oknum pengusaha biasanya melakukan pembangunan terlebih dahulu. Walaupun saat itu mereka belum mengantongi izin apapun. Itu sebabnya, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, harus dilakukan pengecekan. Karena belum tentu pembangunan ruko itu sudah ada izinnya. Pernyataan Kepala Dinas PUPR ini mengindikasikan bahwa memang Pemkot Mataram masih lemah terhadap pelanggaran. Karena, kalau mengacu kepada aturan, ketika ditemukan adanya pelanggaran, Pemkot Mataram harus tegas. Tidak hanya meneguroknum yang melakukan pelanggaran. Bila perlu, seperti direkomendasikan Dewan, untuk berbagai jenis pelanggaran, dapat dilakukan pembongkaran. Hanya saja, Pemkot Mataram masih bermain di tataran tegur menegur saja. Kalau dilakukan pembongkaran, hanya menyasar pelanggaran ruang publik yang dimanfaatkan untuk berjualan. Sedangkan untuk pelanggaran lainnya, seperti pelanggaran sempadan sungai dan jenis pelanggaran lainnya, Pemkot Mataram terkesan tutup mata. Apalagi saat ini Pemkot Mataram sudah memiliki Perda Kota Mataram tentang RTRW. Itu menjadi kiblat bagi Pemkot Mataram dalam menerbitkan izin yang berkaitan dengan pembangunan. Adapun pembangunan ruko yang sedang berjalan, Pemkot Mataram berkilah bahwa izin itu diajukan sebelum moratorium. Namun apapun itu, Pemkot Mataram seharusnya lebih bijaksana memaknai hadirnya Perda Kota Mataram tentang RTRW. Sebab, Perda RTRW itu tidak lahir dengan mudah. Rencana revisi tata ruang berikut pembahasannya sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Oleh karena itu, seharusnya Pemkot Mataram dapat menahan diri untuk menerbitkan izin pembangunan ruko dan izinizin lainnya. Jangan sampai setelah Perda RTRW diberlakukan, ternyata bangunan yang sudah terlajur dibangun, tidak sesuai dengan RTRW Kota Mataram. Untuk menjamin Mataram menjadi kota yang nyaman dan proporsional, moratorium izin pembangunan ruko seharus tidak sebatas wacana. Moratorium itu harus diwujudkan, berikut penerapan sanksinya. (*)
AUKAH Indonesia menjadi negara maju? NTB juga mau? Ini syarat utamanya. Benahilah dulu kondisi pendidikan kita, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sangat menentukan itu. Pengalaman berbagai negara maju, bahkan negara yang tergolong miskin sumber daya alam sekalipun, tidak terlepas dari fokus mereka membina kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya. Kualitas SDM itu terutama ditempa dari dunia pendidikan. Dan fondasi awalnya adalah pada PAUD. Maka tidak heran, PAUD memang menjadi trending paling hits untuk dunia pendidikan. Terlebih masyarakat pada era modern ini, anak sering dianggap tidak cakap bila tidak menempuh PAUD. Fenomena ini menuntut orangtua yang memiliki anak sesegera mungkin memasukkan anaknya ke PAUD yang terbaik, dengan harapan anaknya tersebut bisa berkembang dengan sempurna. Hal itu terutama pada anakanak di usia 0-6 tahun. Di usia itu, perkembangan otak manusia mencapai 80%, ini tidak melihat baik dan buruknya. Orang sering menyebut fase perkembangan ini dengan golden age atau masa emas pertumbuhan otak manusia. Masa emas ini merupakan masa perkembangan fisik, mental dan spiritual. Fase atau tahap perkembangan pada manusia akan mengalami pemenuhan jika beberapa hal diperhatikan seperti pola asuh, lingkungan, sarana dan kenyamanan. Mengacu pada Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, diketahui ada dua tujuan diselenggarakannya PAUD. Pertama, disebut Tujuan Utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Kedua, disebut Tujuan Penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya. Ruang lingkup PAUD meliputi: infant (usia 0-1 tahun), toddler (2-3 tahun), preschool/kindergarten children (3-6 tahun), early primary school (SD kelas awal) (6-8 tahun). Berdasarkan hasil penelitian, sekitar
Oleh: Suhartiwi, SPd, MPd, Kons. (Ketua Program Studi/Dosen Bimbingan & Konseling FKIP Universitas Hamzanwadi, Selong)
Guna mewujudkan PAUD yang berkualitas, dibutuhkan pula kerjasama pemerintah dengan Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan (LPTK). Terutama yang berada di daerah setempat, guna menyiapkan tenaga kependidikan yang dapat memenuhi standar pendidik. Peran masyarakat sebagai pelaku sekaligus agen kontrol sosial pendidikan juga diharapkan muncul. 50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun, 80% telah terjadi perkembangan yang pesat tentang jaringan otak ketika anak berumur 8 tahun dan mencapai puncaknya ketika anak berumur 18 tahun, dan setelah itu walaupun dilakukan perbaikan nutrisi tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitifnya. Namun, sangat disayangkan, di negara kita, PAUD tidak dikawal dengan baik sehingga pendidikan prasekolah ini tumbuh di sembarang tempat, bak jamur di musim hujan. Di setiap RT kita bisa melihat PAUD bermunculan dan beroperasi layaknya pendidikan lainnya. Pendirian PAUD juga tidak memiliki persyaratan yang jelas. Pemerintah juga tidak tegas mengatur hal-hal mendirikan sebuah taman PAUD yang terstandar nasional. Bila ada bangunan kosong, tidak ditempati, maka biasa didirikan taman PAUD, dan itu cukup dengan mengantongi surat izin dari RT. Sangat ironis, memang! Yang lucu lagi, sarana dan prasarana bagi pendirian sebuah taman bermain ini juga jauh dari kelayakan pendidikan yang sehat. Sering kita lihat PAUD hanya dilengkapi dengan tikar seadanya, bahkan tidak memiliki tikar. Anak-anak usia dini duduk di tempat yang dingin, udara pengap, bahkan orangtua atau wali murid juga ikut berdesakdesakan masuk untuk ikut belajar bersama. Sungguh pemandangan yang aneh tapi nyata! Tenaga pendidik atau guru yang mengajar di PAUD juga tidak me-
RADIO
miliki standar yang jelas. Tenaga pendidik bisa dilakoni oleh siapa saja, yang penting senang dan sempat mengajar di waktu itu. Ratarata tenaga pendidiknya tamat SMA dan sederajat yang tidak memiliki wawasan, pengetahuan, sikap dan nilai kompetensi dalam mendidik. Tenaga pendidik ini mengisi waktu luang, alasannya mencari kegiatan yang positif daripada menganggur tidak jelas. Hal inilah yang memberikan “pembenaran yang tidak benar” dalam dunia pendidikan kita di Indonesia, termasuk di NTB ini. Guru atau tenaga pendidik seperti ini tidak mungkin bisa memberikan penilaian kemajuan peserta didik. Sebab, kecakapan apa yang sudah dimiliki dan kecakapan apa yang masih kurang, ini tidak terekam dengan baik. Kesiapan masyarakat dari sisi pemahaman PAUD yang masih sangat minim, juga menyebabkan para orangtua tidak tebang pilih dalam menentukan pendidikan bagi putra-putrinya. Prinsip “yang penting sekolah” menjadi budaya yang susah dihilangkan dari sebagian besar masyarakat kita. Ketidakpahaman masyarakat ini berdampak buruk bagi generasi emas kita. Padahal, dalam usia 0-6 tahun ini diperlukan pendidikan yang baik dan penanganan yang baik pula. Usia ini merupakan proses sosialisasi awal keluar dari lingkungan setelah keluarga. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus, kita tidak akan memiliki SDM yang baik. Kita hanya memiliki generasi yang lemah
dan tidak mampu bersaing. Fenomena di atas sedang kita hadapi. Peran pemerintah menjadi sangat penting untuk mendukung keterlaksanaan PAUD menjadi pendidikan yang terstandar nasional, terutama dari sarana dan prasarana. Bagaimanapun, PAUD merupakan pondasi pendidikan yang sangat besar pengaruhnya bagi kelangsungan kehidupan manusia yang “berdaya saing” (sesuai dengan misi NTB). Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD tersebut. Guna mewujudkan PAUD yang berkualitas, dibutuhkan pula kerjasama pemerintah dengan Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan (LPTK), terutama yang berada di daerah setempat, guna menyiapkan tenaga kependidikan yang dapat memenuhi standar pendidik. Peran masyarakat sebagai pelaku sekaligus agen kontrol sosial pendidikan juga diharapkan muncul. Dengan solusi itulah tujuan PAUD yang kita cita-citakan bersama dalam mencetak generasi emas akan terwujud dengan sempurna. Semoga!
ICW temukan dugaan kecurangan pelayanan kesehatan di NTB Harus ditelisik penegak hukum
*** Saling klaim aset di Mataram masih marak Rentan memicu persoalan hukum
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 26 September 2017
Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu ’’Guncang’’ Kuripan Giri Menang (Suara NTB) Titik kesepuluhFestival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali digelar. Bertempat di Lapangan Desa Kuripan, Lombok Barat, Sabtu (23/9),empat ribuan warga memadati lapangan kebanggaan masyarakat Kuripan. Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali menghadirkan deretan artis dangdut sasak ternama dan musik Sasak lainnya,seperti lawak Sasak Penginang Robek pimpinan H Lalu Nasib, Jhon Kursi Roda, dan Erni Ayuningsih. Disetiap penyelenggaraannya, Festival Budaya Sasak selalu mempunyai misi, yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk turut meramaikan acara. Festival Budaya Sasak Ya Susu, di setiap tempat penyelenggaraannya, juga memberikan bantuan sosial (CSR), kali ini bantuan dari Kopi YA Susu berupa rehabilitasi gapura batas desa dan kanyor desa, serta pemberian plang nama jalan desa. Selain itu, Kopi Ya Susu juga memberikan 50 unit sajadah untuk desa. Acara Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu berlangsung dari sore hingga malam hari tersebut berlangsung tertib tanpa kendala. Ada lomba panjat pinang, lomba balap karung dan sampai berakhir dengan hiburan dari Erni Ayuningsih. Area Supervisor Kopi Ya Susu, Dedy Sitorus mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kuripanatas partisipasi warga. “warga disiniluar biasa, warganya kompak, dan mau terlibat langsung, semoga kita tetap bisa membina hubungan baik ini,’’ tuturnya. Di puncak acara, Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu mengundi Satu unit motor, yang kali ini pemenangnya atas nama Hj Nursri Seniwati. Selain motor, Festival Budaya Sasak juga mengundi beberapa hadiah lain yakni satu unit kulkas, dua unit televisi LED 32 inch dan dua unit magiccom. (ars/*)
(Suara NTB/ist)
DAPAT MOTOR - Pemenang Undian Motor Festival Budaya Kopi Ya Susu Kuripan, HjNursri Seniwati Bersama Dengan Erni Ayuningsih dan Dedy Sitorus,Area Supervisor KopiYa Susu.
”Tersandera” Persetujuan Mendagri Dari Hal. 1 Bahkan, gubernur sudah menyurati Mendagri untuk meminta persetujuan mengenai lelang jabatan yang akan dilakukan ini. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/9) siang kemarin mengatakan, gubernur sudah bersurat ke Mendagri beberapa waktu lalu. Isi suratnya supaya diizinkan melakukan seleksi calon pejabat eselon II. “Karena sudah masuk dalam kurun waktu enam bulan sebelum pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada. Sehingga harus ada izin Mendagri,” terang Sekda. Sekda sempat menanyakan perihal persetujuan Mendagri tersebut kepada salah satu pejabat lingkup Sekretariat Daerah (Setda) NTB. Namun ternyata persetujuan Mendagri itu belum turun. Untuk itu, pihaknya akan segera ke Jakarta untuk jemput bola. “Kita harus dapat izin dulu dari Mendagri. Baru kita buka pendaftaran. Kita tunggu saja mudah-mudahan segera turun,” harapnya. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si menyatakan sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Negara (KASN), Pemprov diminta berkoordinasi dengan Kemendagri. Pasalnya, NTB merupakan
salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2018 mendatang. Fathurahman mengatakan, perlu ada persetujuan Mendagri sebelum Pemprov membuka lelang jabatan eselon II tersebut. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 73 Tahun 2010. Lantas apakah Pemprov kemungkinan tak akan diperbolehkan melakukan mutasi lagi? Fathurahman menjelaskan apa yang akan dilakukan hanya untuk mengisi jabatan yang lowong. Pemprov juga sudah mengajukan tujuh nama anggota Pansel ke KASN. Terdiri dari tiga orang unsur internal Pemprov NTB dan empat orang unsure eksternal atau akademisi. Tiga orang unsur internal Pemprov tersebut, yakni Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D, Asisten III Setda NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd dan Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman. Sementara, empat orang unsur eksternal, semuanya merupakan akademisi dari dua perguruan tinggi di Mataram. Yakni, Universitas Mataram sebanyak dua orang dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebanyak dua orang. Para akademisi itu antara lain, Prof. Sarjan, Dr. Fathurahman dan Dr. Jamaludin. (nas)
Dibutuhkan 1,2 Juta Masker Dari Hal. 1 Namun, jika arah angin ke barat, maka kemungkinan erupsi Gunung Agung tidak akan berdampak ke NTB. Meski demikian, kata Rum, pihaknya mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi akibat peningkatan status Gunung Agung yang berada di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Bali tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah warga terdampak Gunung Agung yang mengungsi terus meningkat. Sampai Minggu (24/9) terhitung 34.932 jiwa. Selain itu, ada juga warga Bali yang mengungsi ke Lombok. Hingga saat ini, BPBD mencatat, jumlah warga Bali yang mengungsi ke Lombok sebanyak dua kepala keluarga atau 12 jiwa. Namun, Rum mengatakan masih banyak warga Bali yang mengungsi ke Lombok belum tercatat. Mengenai perlakuan bagi warga Bali yang mengungsi ke Lombok ini, lanjut Rum, langsung ke rumah keluarganya
atau pengungsi mandiri. Namun, mereka akan tetap diperlakukan sebagai pengungsi jika melapor ke BPBD setempat. Sehingga mempermudah dalam pemberian bantuan. Jika ada yang melapor ke BPBD, lanjut Rum, maka pihaknya berkoordinasi dengan Posko Pusat yang ada di Bali. Bahwa ada warga Bali yang mengungsi ke Lombok dengan jumlah sekian. Sehingga, apa yang didapat pengungsi yang ada di Bali, juga diterima oleh mereka yang mengungsi ke NTB. “Ndak bisa dapat bantuan kalau ndak melapor. Karena dasarnya apa. Pemerintah ini dalam memberikan bantuan harus jelas by name by address, harus jelas,” terangnya. Sehingga ia mengharapkan jika ada warga Bali yang mengungsi ke rumah keluarganya di Lombok supaya melaporkan keberadaan mereka di BPBD setempat. Baik BPBD provinsi maupun kabupaten/kota. (nas)
Halaman 15
Pelayanan Administrasi Kependudukan Diduga Dikuasai Calo
Mataram (Suara NTB) Hasil investigasi tertutup yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan bahwa pelayanan publik pada ruang lingkup administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di NTB masih ada yang dikuasai calo. Investigasi tersbeut dilakukan Ombudsman di Dinas Dukcapil Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Timur (Lotim). Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan NTB, Ridho Rasyid menyatakan aksi calo dan jaringan calo yang melibatkan pihak internal sudah mencapai level merusak tatanan pelayanan publik dan sistem internal. Berkuasanya aksi jaringan calo tersebut diduga kuat bermain bersama oknum internal. Misalnya, praktek pencetakan blanko KTP Elektronik ketika menukarkan surat keterangan kependudukan menjadi KTP elektronik melalui calo dapat dilakukan tanpa melalui prosedur. Hal ini termasuk dalam penerbitan administrasi kependudukan lainnya seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. “Hanya saja modusnya yang berbeda-beda. Praktik di Kabupaten Lombok Timur, jaringan calo bergerak masuk hingga ke internal
institusi tersebut pada saat pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran yang masih bisa diurus melalui calo tanpa syarat yang lengkap dengan membayar biaya Rp 200.000 tergantung jenis layanannya, meskipun tanpa harus membawa persyaratan yang lengkap,” ungkap Ridho di Mataram, Senin (25/9) siang kemarin. Sementara di Lombok Barat, ulah calo sudah mampu mempengaruhi kebijakan internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Meski jadwal waktu percetakan blanko KTP elektronik yang dimohonkan pada Mei baru dapat tercetak November atau Desember 2017. Atas peran calo, pencetakan blanko KTP elektronik bisa dilakukan saat bulan Mei 2017 itu juga dengan membayar Rp 100 ribu dan foto copy surat ket-
erangan pengganti KTP. “Calo bahkan dapat melayani proses pencetakan blanko KTP eklektronik hanya via telpon dengan cukup menyebutkan NIK yang tertera pada surat keterangan pengganti KTP,” bebernya. Mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, khususnya di Lotim dan Lobar secara massif terancam rusak oleh praktik pembiaran yang cenderung akomodatif terhadap kepentingan jaringan percaloan yang kuat. Kuat dugaan, kata Ridho, adanya saling ketergantungan dan kebutuhan antara jaringan percaloan yang kuat dan sistim kerja internal institusi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lotim dan Lobar sehingga praktik percaloan menjadi cukup kuat. “Mengingat sebagian besar
pemohon pelayanan administrasi adalah masyarakat yang salah satunya tercatat sebagai calon TKI. Maka praktik percaloan yang kuat tersebut sangat berpotensi munculnya kasus-kasus TKI bermasalah di kemudian hari,” katanya. Untukitu,GubernurdanBupati diminta memperhatikan secara seriuspersoalanpraktikpercaloanyang telah merusak sendi-sendi tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu,praktikpercaloanjugamenghambatupayaperbaikanpelayananpublic. Gubernur dan Bupati diminta melakukan aksi penertiban praktik percaloan pada semua pelayanan administrasi yang ada. Terpisah, Kepala DPMPD dan Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/9) siang kemarin menyatakan akan mendalami hasil temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB tersebut. Menurutnya pemberian pelayanan administrasi kependudukan sudah ada ketentuannya. Jika ada yang melenceng dari ketentuan yang ada maka tentu ada sanksinya. “Tentu kita lihat tingkat kesalahannya. Ndak bisa kita lang-
sung ujuk-ujuk untuk memberikan sanksi tanpa memahami betul tingkat kesalahannya. Kesalahannya itu sifatnya apa, perlu kita dalami juga,” kata Ashari. Mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini mengaku baru mendengar dari wartawan yang mengkonfirmasi adanya temuan percaloan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Lobar dan Lotim. Sementara itu, jika ada Dinas Dukcapil yang memungut biaya atas pemberian pelayanan administrasi kependudukan, menurut Ashari pelru dilihat regulasinya di tingkat kabupaten/kota. Pasalnya, dalam era otonomi daerah seperti saat ini, ada juga pemda yang menarik retribusi terhadap pelayanan administrasi kependudukan. “Kalautakadaaturannyamaka itupungutanliar.Pelayananadministrasi kependudukan itu ada SOPnya. Itundakbolehdipersulit.Apalagi ini masalah kepentingan masyarakat,hakmasyarakat.Bahkan kalau bisa itu bebas dari biaya. Cuma, karena ini otonomi daerah, kita ndak tahu kebijakan masingmasing daerah,” tandasnya. (nas)
HUT PMFH Mataram Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Pesisir POLITEKNIK Medica Farma Husada (PMFH) Mataram adalah satu-satunya Politeknik Swasta pertama di NTB yang diberikan izinnya oleh Dirjen Dikti no: 154/D/O/2009 pada tanggal 25 September 2009. Dalam waktu dekat, PMFH akan merayakan hari jadinya yang ke 8 tahun. Dalam rangka menyambut hari jadi ke 8, PMFH Mataram menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat pesisir pantai dan bersih pantai yang dipusatkan di Pantai Gading Kota Mataram pada hari Sabtu (23/9). Seluruh civitas Politeknik Medica Farma Husada Mataram Ikut serta dalam melaksanakan Kegiatan sebagai Wujud Pengabdian Kepada Masayarakat. ‘’Seluruh civitas Politeknik Medica Farma Husada Mataram melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan konseling kepada warga masyarakat nelayan yang tinggal
di pesisir Pantai Gading Kota Mataram serta pembersihan pantai dari sampah,’’ kata Syamsuriansyah, S.Pd.,M.Kes selaku Direktur Politeknik Medica Farma Husada Mataram. ‘’Saya bangga karena sudah memiliki para dosen, staf, dan mahasiswa yang sangat luar biasa hebat. Mereka bekerja tanpa pamrih membangun untuk mengabdi bagi negeri dalam kebhinnekaan.’’ Berbagai kegiatan lomba baik akademik maupun non akademik digelar. Selain itu beberapa hari lalu BEM Politeknik PMFH melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sangat menyentuh seperti mengadakan pemeriksaan pengobatan gratis bagi masyarakat. Sejak dimulainya pada 14 September 2017. Sejumlah kegiatan pengabdian masyarakat seperti Baksos (donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan kesehatan) dan
lomba penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa, lomba olahraga seperti voli dan futsal. ‘’Malam puncak dies natalis 8 politeknik sendiri akan dilaksanakan di kampus tanggal 30 September mendatang,’’ ujar pria asal Desa Dena, Bima yang merupakan mahasiswa Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanaddin Makassar. Diusianya yang belum genap 10 tahun Politeknik Kesehatan Medika Farma Husada Mataram, kata pria yang akrab disapa Muma Dena ini, telah memiliki kerja sama dalam dan luar negeri. Kerjasama luar negeri sendiri politeknik telah bekerjasama dengan 30 PT di berbagai negara di Asia seperti Jepang, Korea, Cina, Thailand, Malaysia dan lainya. Dan sejumlah torehan prestasi adalah PP_PTS dari Dikti dua tahun berturut turut. Salah seorang warga masyarakat Ampenan, Kota
(Suara NTB/ist)
Suasana pengobatan gratis pada masyarakat pesisir. Mataram sangat senang dengan kehadiran kegiatan Politeknik yang turun secara langsung kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan.
‘’Ya, Alhamdulillah kita dapat pemeriksaan secara gratis, kita sangat terbantu. Sangat jarang PT yang mau peduli dengan kesehatan warga pesisir pantai seperti kami,’’ katanya. (r)
ICW Temukan Dugaan Kecurangan Pelayanan Kesehatan di NTB Dari Hal. 1 Sebagaimana unsur yang tertera dalam Permenkes nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud), dalam Pelakasanaan Program
Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 6 huruf (a). Dari rangkaian riset itu, ada dua poin yang jadi temuan pihaknya. Tenaga medis mengurangi jatah obat untuk
pasien dan FKRTL mengurangi masa waktu rawat inap dengan memaksakan pasien pulang belum pada saatnya atau belum sembuh. Egi menambahkan, alasan penelusuran ini dilakukan,
karena kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, negara wajib memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai bagi setiap warga negara sebagai pihak yang menerima
manfaat “Seiring berjalannya waktu, potensi untuk melakukan kecurangan (fraud) baik peserta, penyedia layanan dan penyedia obat telah lama diintip oleh negara,” pungkasnya. (ars)
Polda NTB Serahkan Kasus Alat Pemipil Jagung ke Inspektorat Dari Hal. 1 Namun pada akhirnya penanganan kasus pengadaan alat pemipil jagung 2016 diselesaikan melalui Inspektorat NTB. Kasus yang ditangani Polda NTB itu di tahap penyelidikan. ‘’Tidak, tidak ada penghen-
tian,” ungkap Direskrimsus Polda NTB, Kombes. Pol. Anom Wibowo menjawab mengenai perkembangan penanganan kasus yang ditanganai sejak awal 2016 itu. Ia menambahkan, klarifikasi proyek pengadaan 100 alat pemipil jagung dengan sumber anggaran APBN itu
berlanjut di aparat pengawas internal pemerintah. “Diklarifikasi di Inspektorat,” imbuhnya singkat. Pengadaan alat pemipil jagung merupakan proyek Kementerian Pertanian yang menganggarkan pengadaan alat itu melalui APBN. Penyalurannya melalui Dinas Pertanian Tana-
man Pangan dan Hortikultura NTB. Nilai proyek Rp 100 miliar total digelontorkan untuk pengadaan alat bagi kelompok tani se-NTB. Bantuan Sarana Pascapanen dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 itu disalurkan dalam bentuk alat pemipil jagung, alat per-
ontok jagung, dan alat perontok multiguna. Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB sudah mengklarifikasi PPK proyek pertengahan 2016 lalu, berikut sejumlah pejabat Distan TPH NTB lainnya mengenai pembelian dan penyaluran alat. (ars/why)
Limbah Tambang Ancam Kerusakan Lahan Pertanian Dari Hal. 1 Hasil uji laboratorium ini katanya baru bisa diketahui setelah beberapa pekan ke depan. Di samping itu, Kadis mengatakan akan mengkoordinasikan masalah ini dengan instansi terkait. Termasuk dengan perizinan dibolehkannya aktivitas tambang. ‘’Kita akan rapat nanti dengan PU, Lingkungan Hidup dan lainnya,” urainya. Selain itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah
kerusakan dan gagal panen tanaman bawang merah itu akibat dari tambang atau tidak. Karenanya diperlukan pemeriksaan laboratorium tersebut. “Sekarang saya belum berani katakan apakah ini rusak karena air dari tambang atau tidak,’’ tegasnya. Diakuinya, kegagalan panen dan air keruh baru kali ini terjadi dan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Soal dampak jelas pasti besar bagi petani-petani yang memanfaatkan air. Ketika
mencampur obat untuk menyemprot tanaman memang butuh air jernih. Ketika air keruh yang digunakan untuk mencampur bahan obatobatan maka akan menjadi tidak efektif. Secara pribadi, katanya, lebih baik aktivitas penambangan dihentikan. Hanya saja yang memberikan kewenangan tersebut bukan Kepala Dinas Pertanian. Kamal Marsudi menambahkan, pengaruh air lumpur jelas tidak bagus bagi pestisi-
BNPB Buat Posko Pencatatan Pengungsi di Pelabuhan Lembar Dari Hal. 1 Namun sedang dalam proses membangun sehingga bisa menampung 1000 orang,’’jelasnya. Bagi pengungsi yang tak punya keluarga di Lombok bisa menginap sementara waktu di camp tersebut. Pihaknya membuka camp ini sebagai langkah antisipasi supaya sebelum keadaan genting disiapkan tempat pengungsian. Sehingga sewaktuwaktu warga Bali yang mau mengungsi ke Lombok tidak kelabakan. Hal yang memotivasi dirinya membantu pengungsi tersebut, murni karena kemanusiaan karena manusia itu ada untuk saling membantu ketika diperlukan. Saat ini saudara dari Bali memerlukan bantuan, karena itulah ia mengulurkan bantuan. ‘’Silakan kalau perlu bisa dipakai sementara waktu,’’ jelasnya. Apakah nanti akan melakukan penggalangan dana? Menurutnya pihaknya pasti ada ke arah itu namun perlu dilihat seperti apa kondisinya. Sebelumnya pihaknya sudah menggelar zikir dan
doa bersama bagi warga Rohingya dan mengirimkan bantuan 10 ribu dolar Amerika. Sementara itu, Humas PT. ASDP Deny N. Putra mengatakan sejauh ini ada warga Bali yang mengungsi ke Lombok melalui Pelabuhan Lembar. ‘’Dari data BNPB yang siapkan posko pencatatan di pelabuhan, ada pengungsi dari Bali ke Lombok melalui Pelabuhan Lembar,’’ jelas Deny. Menurut Deny, warga yang mengungsi ini mulai terjadi sejak kemarin. Mereka bukan ansih warga Bali yang mengungsi ke Lombok. Namun ada warga Lombok yang bekerja di sana memilih pulang karena dampak Gunung Agung yang erupsi. Warga Lombok yang pulang kampung rata-rata bekerja di sana, karena harus disterilkan radius 12 kilometer dari Gunung Agung sehingga mereka daripada mengungsi ke daerah Bali mereka memilih pulang ke Lombok. Diantara pengungsi tersebut, ada yang warga Bali memilih ke Lombok karena memiliki keluarga di Lombok. Untuk mendata pengungsi ini
sendiri sudah disiapkan posko oleh BNPB, hingga siang kemarin terdapat 3-5 orang pengungsi yang mendatakan diri ke posko pencatatan. Namun kemungkinan jelasnya, ada yang tak mencatatkan diri ke posko akan tetapi jumlahnya tidak ekstrem. Terkait jumlah total pengungsi yang masuk melalui Pelabuhan Lembar tidak diketahui pasti sebab pengungsi tak melaporkan diri semua ke posko. Sejauh ini, jelasnya dari data keberangkatan penumpang di Lembar masih relatif normal. Rata-rata per hari 300 orang penumpang. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan langkah antisipasi terhadap lonjakan yang bisa saja terjadi dampak dari erupsi Gunung Agung. Kondisi ini sediri tidak bisa diprediksi sehingga pihaknya tetap berkoordinasi dengan pihak terkait jika terjadi lonjakan penumpang. Terdapat 35 unit kapal yang disiapkan. ‘’Tetap kami siapkan kapal 35 unit, jika ada terjadi lonjakan penumpang dampak erupsi Gunung Agung,’’jelas Deny. (her)
da untuk penyemprotan hama. Air berlumpur yang dicampur obat akan berubah menjadi asam, sehingga pestisida tidak netral. Tidak mengherankan serangan hama kemudian makin ganas pada tanaman bawang. Akibat lumpur ini ketika masuk ke sawah-sawah petani bisa kemudian menjadi mengeras dan suhu tanah menjadi naik yang berakibat tanaman menjadi layu. Dari Dinas Pertanian berharap tidak ada pencemaran air sun-
gai dari aktivitas tambang. Dinas Pertanian berharap fungsi air itu dikembalikan, sehingga bisa kembali dimanfaatkan oleh petani dan hasil pertanian bisa berkualitas. Dampaknya beberapa tanaman hektar mengalami kerusakan. Sampel tanah sudah diambil dan pemeriksaan laboratorium dimaksudkan untuk mengetahui kadar unsur hara pada tanah. ‘’Apakah akibat tambang ini terjadi penurunan PH tanah atau tidak itu kita sedang periksa,’’ kata Kamal. (rus)
300 Warga Bali Mengungsi ke Lombok Dari Hal. 1 Di Lombok Barat, sudah dibangun posko bagi warga Bali yang mengungsi ke Lombok, tepatnya di Pelabuhan Lembar. Untuk membantu pengungsi yang ada di Bali, kata Khalik, Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa meminta NTB untuk mengirim bantuan Taruna Siaga Bencana (Tagana) ke Bali. “Kita malah menyiapkan 30 Tagana dari NTB untuk membantu, mem-back up dapur umum lapangan di Bali, sore ini (kemarin, Red) berangkat. Atas perintah dari Ibu Menteri, NTB diminta mem-back up di sana,” ucapnya. Mengenai bantuan kepada warga Bali yang mengungsi ke Lombok, Khalik mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Disos kabupaten/ kota untuk melakukan penanganan. Namun, sejauh ini belum ada yang melapor ke Disos. Para pengungsi yang berasal dari Bali ini, ketika tiba di Pelabuhan Lembar, langsung dijemput keluarganya. Mantan Kepala Disosnakertrans Kota Mataram ini
menyatakan pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan letusan Gunung Agung yang akan berdampak terhadap NTB. Menurutnya, hal ini sangat penting dipikirkan. Pasalnya, jarak antara Bali dan Lombok cukup dekat. Sehingga, ketika terjadi erupsi atau letusan maka Lombok pasti juga akan kena dampaknya. Untuk itu, telah disiagakan peralatan yang berada di gudang Disos baik provinsi dan kabupaten/kota. Peralatan yang disiapkan berupa alat evakuasi dan juga sarana prasarana lainnya. Seperti air bersih, dapur umum, tenda dan lain sebagainya. ‘’Sudah kita siapkan semua. Itu sudah disiapkan di gudang, di kabupaten/kota juga. Kalau dia meletus kan ke sini juga erupsinya,” katanya. Menurut Khalik, jumlah logistik yang masih tersimpan di gudang Disos juga masih mencukupi. Ia memperkirakan jumlah warga yang mengungsi ke Lombok akan terus bertambah. “Jumlah pengungsi akibat ini kan ribuan. Bisa jadi nanti akan banyak masuk ke NTB. Sehingga perlu diantisipasi bersama-sama,” pungkasnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 26 September 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
NTB Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2017 Mataram (Suara NTB) Tahun ini Provinsi NTB mendapat kesempatan menjadi tuan rumah peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2017. Sejak diperingati mulai tahun 2007 di Indonesia, tahun ini NTB mendapat kehormatan sebagai penyelenggara. Demikian dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M. Si, Minggu, (24/9). Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang dige-
lar tiap tanggal 26 September dijelaskan Makrip untuk mengingatkan betapa pentingnya penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Terlebih jika melihat kondisi penduduk bumi yang mencapai 7 miliar lebih, dari kapasitas ideal 4-5 miliar penduduk. “Ini sudah satu setengah kali kapasitas bumi. Oleh karena itu, orang melihat penting sekali penggunaan alat kontrasepsi itu. Selain mengendalikan penduduk, kontrasepsi juga penting untuk kesehatan reproduksi. Orang perlu menggunakan alat kontrasepsi agar ketika dia tidak ingin hamil
lagi, dia tidak hamil. Itu bisa dilakukan dengan alat kontrasepsi,” ujarnya. Rangkaian acara peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2017 ini dijabarkan Makrip terdiri atas rangkaian acara tanggal 24-26 September 2017. Dimulai pada Minggu, 24 September dilaksanakan penilaian pada sejumlah rumah sakit yang melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan baik. Untuk kemudian akan menerima penghargaan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PER-
SI) Award. Pada Senin (25/9) digelar workshop tentang standar pelayanan alat kontrasepsi, pencanangan Kampung KB Lombok Barat yang menjadi prioritas nasional dan diakhiri dengan peresmian tempat magang bidan praktik mandiri di Kecamatan Keruak, Lombok timur. Ini merupakan pilot project pertama di Indonesia dan diharapkan nantinya bidan-bidan muda mendapat kesempatan membuktikan keahlian, untuk segera memperoleh sertifikasi. Selanjutnya, pada tanggal 26 September, puncak peringa-
Pembukaan acara peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2017 di Hotel Aruna, Senggi. Tampak Kepala BKKBN Pusat, Surya Chandra Surapati didampingi Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Lalu Makripuddin.
Peresmian Kampung Keluarga Berencana dan pelayanan KB di Desa Kuranji, Lombok Barat.
tan Hari Kontrasepsi Sedunia, akan digelar seminar nasional bertemakan alat kontrasepsi untuk kalangan muda. Sekitar 800 peserta, yang berasal dari NTB dan seluruh Indonesia dijadwalkan hadir. “Sebagian dari luar NTB kita kedatangan tamu dari unsur P2KS, perwakilan BKKBN, OPD KB dari masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, itu sekitar 300-400 orang akan datang. Dari NTB yang akan hadir itu di antaranya dari Ikatan Dokter Indonesia, tokoh universitas di NTB dan penggerak PKK,” paparnya. Sebagai penutup, Makrip
menambahkan acara akan dilanjutkan dengan penutupan Akademi Kreatif Pusat Informasi dan Konseling Remaja berbasis pesantren bertempat di Ponpes Komarul Huda Bagu yang diikuti oleh sekitar 20 pesantren. “Kegiatannya dibuka tanggal 25 September, yang diisi dengan kegiatan cerdas cermat dan lomba kreativitas santri dalam melakukan promosi tentang kesehatan reproduksi remaja. Dan tanggal 26 penutupan,” tambahnya. Mengenai alasan NTB terpilih sebagai tuan rumah, Makrip mengatakan peningka-
Sambutan Kepala BKKBN Pusat, Surya Chandra Surapati, sekaligus membuka acara peringatan Hari Kontrasepsi.
Penanaman pohon oleh Kepala BKKBN Pusat dan pelepasan tukik oleh Surya Chandra Surapati didampingi Sekda Lobar, H. M. Taufiq.
tan jumlah pengguna kontrasepsi jangka panjang dari 18 persen menjadi 30 persen pada tahun ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya acara ini masyarakat semakin menyadari pentingnya penggunaan kontrasepsi. “Masyarakat menyadari pentingnya penggunaan kontrasepsi. Jadi program kita tidak semata-mata mengendalikan kelahiran, tapi juga untuk kesehatan ibu dan anak, untuk kualitas SDM ke depan,” tandasnya. (ros/*)
Persemian bidan praktik mandiri di Desa Sepit, kecamatan Keruak, Lombok Timur
Penyerahan suvenir oleh Kepala BKKBN Pusat kepada salah satu perwakilan bidan praktik.