HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 99 TAHUN KE 13
E-mail: hariansuarantb@gmail.com
SENIN, 10 JULI 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Siti Rohmi dan NW Menuju Pilgub NTB
Amaq Asrul: Saya Senang Nikmati Lawan-lawan Berat DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul angkat bicara soal diutusnya Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (NW) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 mendatang. Bupati Lombok Timur (Lotim) yang juga siap maju menjadi calon gubernur dalam perhelatan politik serentak setahun mendatang ini menilai apa yang dilakukan NW sudah benar. NW merupakan organisasi besar. Punya anggota banyak. NW boleh bercita-cita untuk mempertahankan kekuasaan. Apalagi diket-
ahui, NW ini sudah bergabung dengan partai politik. Keputusan besar ormas di bawah komando Dr. TGH. M. Zainul Majdi itu diminta Amaq Asrul agar tidak diartikan negatif. ‚‘Jangan diartikan negatif,‘‘ katanya. Sah-sah saja kata Papuk Abada ini, orang-orang NW menyodorkan para kader terbaiknya dalam kancah perpolitikan. Dalam politik, tidak ada larangan dari kalangan mana saja yang akan menjadi kandidat pemimpin. Karenanya diharapkan juga agar tidak ditanggapi secara negatif. Pilihan NW kepada
Rektor Universitas Hamzanwadi, Siti Rohmi mungkin dinilai NW merupakan salah satu kader yang terbaik. Ditanya tanggapannya mengenai hadirnya Rohmi yang pastinya akan menjadi salah salah satu pesaing beratnya menuju NTB satu? Dijawab Sang Pendobrak ini dengan senyum riang. Ali BD yang menjadi Bupati Lotim dua periode itu mengatakan dirinya senang. Keikutsertaan Rohmi yang juga kakak kandung Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam Pilgub NTB katanya, akan makin menggairahkan pesta demokrasi.
Dikatakan, Ali BD sangat bergairah dalam menghadapi ‚‘perang‘‘ politik. Merebut kursi menjadi orang nomor satu di NTB. Pesta politik disikapinya dengan kegembiraan dan pesta demokrasi tempat bersaing secara sehat. Secara prinsip, semua yang mencalonkan diri menuju NTB satu itu sebutnya adalah keluarga dan saudara. ‚‘Itu semua warga kita,‘‘ ujarnya. Harapannya semua pihak tidak membuat batas-batas karena perbedaan organisasi. Karena itu, Bersambung ke hal 15
Dr.H. Moch Ali Bin Dachlan (Amaq Asrul)
Dana Desa Tahap II Terancam Tak Dicairkan
(Suara NTB/nas)
‘’Memang untuk daerahdaerah yang tidak dapat membuat laporan hingga tanggal batas waktu itu, iya tidak dapat dicairkan dana berikutnya
TO K O H Sinergitas Polisi dengan Warga KAPOLDA NTB, Brigjen Pol. Firli, M.Si melakukan peletakan batu pertama Mako Polres Lombok Utara. Dengam berdirinya Polres KLU nantinya, Kapolda berharap pelayanan oleh Kepolisian kepada masyarakat meningkat, demikian pula sinergitas polisi dengan warga Lombok Utara. Peletakan batu pertama Mako Polres dilakukan Sabtu (8/7) di Dusun Sembaro, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga. Selain Kapolda, tampak hadir Kapolres Lombok Utara, AKBP Rifai, beserta jajarannya, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Firli
KO M E N TTAA R Akibat Keterlambatan Juknis BELANJA Pemda di NTB pada semester I 2017 terbilang masih rendah. Dari hampir Rp 8 triliun dana transfer ke 11 Pemda di NTB, baru sekitar Rp 5 triliun lebih yang dibelanjakan. Pemprov NTB mengungkapkan sampai Juni, realisasi anggaran Pemprov merupakan yang tertinggi di NTB yakni mencapai 37 persen lebih. Meskipun angka ini masih rendah dibandingkan periode (Suara NTB/dok) yang sama tahun 2016 lalu yakH. Supran ni mencapai 41 persen. Sementara itu, realisasi belanja pemda kabupaten/kota pada posisi Mei masih banyak yang berada di bawah 30 persen. Cuma Lombok Tengah dan Lombok Timur yang realisasi belanjanya cukup bagus di antara 10 kabupaten/kota yang ada. ‘’Ini bukan faktor disengaja. Tapi faktor perubahan OPD secara nasional. Belum lagi kementerian yang terlambat mengeluarkan juknis (petunjuk teknis). Bersambung ke hal 15
Taukhid
1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Angka Kunjungan 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Wisatawan ke NTB 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Menembus 1,7 Juta 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345 Selama enam bulan terakhir, angka 1234567890123456789012345 kunjungan wisatawan ke NTB diklaim 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 menembus 1,7 juta orang. Bahkan, jum1234567890123456789012345 lah kunjungan wisatawan mancanegara 1234567890123456789012345 (wisman) sudah mencapai 50 persen dari 1234567890123456789012345 target 1,5 juta orang tahun 2017 ini. 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 ‘’Kita sudah mencatat 1,5 - 1,7 juta 1234567890123456789012345 wisatawan sudah masuk NTB,” kata 1234567890123456789012345 Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, 1234567890123456789012345 H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M. Si ketika 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemar1234567890123456789012345 in di Mataram. 1234567890123456789012345 Faozal menyebutkan, dari jumlah 1234567890123456789012345 kunjungan itu sebanyak 700 - 750 ribu 1234567890123456789012345 merupakan wisman. Atau jumlah kun1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 jungan wisman ke NTB sudah menca1234567890123456789012345 pai 50 persen. Target kunjungan wis1234567890123456789012345 man ke NTB tahun ini, kata Faozal se1234567890123456789012345 banyak 1,5 juta orang. 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Ia mengaku optimis mencapai target 1234567890123456789012345 angka kunjungan wisatawan sebanyak 3 1234567890123456789012345 juta orang tahun ini. Pasalnya, saat ini 1234567890123456789012345 sudah memasuki peak season. Sejak Juni, 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Juli, Agustus sampai September merupa1234567890123456789012345 kan puncak kunjungan wisatawan ke NTB. 1234567890123456789012345 Dimana, hotel-hotel terutama resort 1234567890123456789012345 yang ada di Gili Trawangan dan Senggigi 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 mulai terjadi peningkatan okupansinya. 1234567890123456789012345 “Hotel-hotel kita boleh dicek di Trawan1234567890123456789012345 gan dan Senggigi, mereka sudah full book1234567890123456789012345 ing sampai Agustus,” kata Faozal. 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Berdasarkan informasi yang diper1234567890123456789012345 oleh dari salah satu GM hotel di Gili 1234567890123456789012345 Trawangan, lanjut Faozal, ada yang 1234567890123456789012345 sudah full booking sampai September 1234567890123456789012345 mendatang. Sementara hotel-hotel yang 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 lain mulai merangkak naik. 1234567890123456789012345 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345
Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memberikan tenggat waktu kepada delapan kabupaten di daerah ini untuk menyampaikan laporan pertanggungawaban penggunaan dana desa tahap I sampai 24 Juli mendatang. Jika lewat dari tenggat waktu, maka Kanwil DJPB tidak akan mencairkan dana desa tahap II kepada desa-desa yang belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan tahap I. ‘’Memang untuk daerahdaerah yang tidak dapat membuat laporan hingga tanggal batas waktu itu, iya tidak dapat dicairkan dana berikutnya,’’ kata Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid S.E., M.Sc.IB., M.B.A di Mataram pekan kemarin. Ia menyebutkan, jumlah dana desa tahap I yang sudah ditransfer ke delapan kabupaten di NTB sebesar Rp 518,650 miliar. Dengan rincian, Lombok Barat Rp 65 mil-
iar lebih, Lombok Tengah Rp 71 miliar lebih, Lombok Timur Rp 125,5 miliar lebih. Selanjutnya, Bima Rp 93 miliar lebih, Sumbawa Rp 77 miliar lebih, Dompu Rp 36,6 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 28,6 miliar dan Lombok Utara Rp 20,9 miliar. Untuk dana desa tahap II rencananya akan ditransfer pada Agustus mendatang. Menurut Taukhid, tidak dicairkannya dana desa tahap II merupakan bentuk dorongan kepada Pemda supaya
melakukan pembinaan kepada desa. Sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, maka ketika diberikan anggaran maka harus membuat laporan penggunaan. ‘’Kalau kita berbicara tentang norma maka harus ada good governance yang dilakukan. Jadi, kita selalu mengedukasi melalui peraturan itu. Biasa sanksi kan ada dan itu biasa. Sanksinya adalah itu (tak dicairkan tahap II),’’ katanya. Bersambung ke hal 15
LAYU - Kondisi tanaman tembakau di wilayah Desa Puyung, Jonggat, Loteng tampak mulai layu. Akibat tingginya curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir.
(Suara NTB/kir)
Tanaman Tembakau di Loteng Terancam Gagal Panen Praya (Suara NTB) Curah hujan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam beberapa hari terakhir mulai meningkat. Kondisi tersebut berimbas pada tanaman tembakau di daerah ini yang kini terancam gagal panen. Pemerintah daerah pun diharapkan segera melaku-
kan upaya-upaya antisipasi. Guna mencegah potensi kerugian besar yang bakal dialami para petani. ‘’Dengan kondisi hujan yang cukup tinggi pada saat musim tanam tembakau baru dimulai seperti sekarang ini, kecil peluang bagi tanaman tembakau petani untuk ber-
hasil,” ungkap Amaq Bundu, petani tembakau asal Desa Sengkerang Praya Timur, Sabtu (8/7) kemarin. Menurutnya, tanaman tembakau sangat rentan dengan curah hujan yang tinggi. Apalagi tanaman tembakau yang baru tumbuh. Bersambung ke hal 15
Bupati Pimpin Upacara HUT Bhayangkara Ke-71 di Dompu
(Suara NTB/ula)
PIMPIN - Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin saat memimpin upacara HUT Polri ke 71 yang dilaksanakan di Mapolres Dompu, Sabtu (8/7).
Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menjadi pemimpin upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polri ke-71 di Mako Polres Dompu. Upacara yang dihadiri anggota forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) ini, Bupati membacakan sambutan tertulis Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang mengungkapkan berbagai keberhasilan Polri selama ini dan tantangan kedepan. “Peringatan HUT Polri kali ini tidak hanya menjadi perayaan biasa, tapi menjadi momentum untuk refleksi diri guna melaksanakan optimalisasi pelaksanaan tugas institusi Polri. Khususnya dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dengan refleksi diri, Polri bisa melihat lagi, tidak hanya pada keberhasilan yang telah dicapai, namun juga perlu menyadari kekurangan dan kelemahan selama ini. Dengan kekurangan dan kelemahan, harus dilihat sebagai tantangan untuk melakukan perubahan yang positif serta terus melakukan reformasi di tubuh Polri secara menyeluruh, konsisten,” kata kata Kapolri, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ula)
BACA - Bupati saat membacakan sambutan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Senin, 10 Juli 2017
Tata Makam Bintaro PEMKOT Mataram melakukan penataan terhadap Makam Bintaro di Ampenan. Sepanjang tahun, makam ini difungsikan sebagai tempat perayaan Lebaran Topat. Penataan difokuskan pada lapak pedagang kreatif lapangan (PKL), sehingga teratur dan indah. Lurah Bintaro, H.L. Mukhsin pekan kemarin telah memanggil dan mendata pemilik lapak. Sebab, Dinas Perdagangan bersama Dinas Pariwisata akan menata kembali Makam Bintaro, sehingga bangunan terutama lapak PKL tertata dan teratur. “Supaya tidak digusur dari tempat biasa,” katanya. Ia menjelaskan, Makam Bintaro sebagai warisan budaya kerap kali dijadikan lokasi penyelenggaraan Lebaran Topat oleh pemerintah. Disana diketahui terdapat makam wali seperti Makam Loang Baloq dan Batu Layar sehingga jadi daya tarik pengunjung. Mukhsin menambahkan, terkadang wisatawan terganggu dengan keberadaan lapak liar di sepanjang pinggir makam. Mereka menjual makanan ringan sementara lapaknya kumuh dan semrawut. “Mereka jualan di pinggir makam. Ini kan mengganggu,” tambahnya. Sebanyak delapan lapak permanen rencananya dibangun oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata. Pemerintah memberikan cuma - cuma sebagai pembinaan kepada usaha mikro kecil menengah. Menurut Mukhsin, jika tertata dengan baik. Peziarah akan nyaman. Disatu sisi, pedagang kebanjiran rezeki dan meningkatkan produktivitas mereka. Sebaliknya, jika tidak tertata akan berpengaruh pula terhadap pendapat mereka. “Simbiosis multualismelah,” jawabnya. Makam Bintaro sebagai warisan leluhur tambahnya, harus dipertahankan dan dilestarikan keberadaanya. Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Pariwisata tengah berupaya agar situs peninggalan itu sebagai ikon sejarah di Kota Mataram. Karena kedepan akan menjadi daya tarik wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Selain itu, pemerintah ingin menanamkan nilai edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Perkembangan teknologi saat ini menjadikan siswa - siswi malas mengenal situs sejarah di tengah masyarakat. “Perlu dipertahankan Makam Bintaro warisan leluhur. Dulu alim ulama dimakamkan di sana,” ujarnya. Paling penting menurut dia, keramah tamahan, kebersihan serta kenyaman modal utama. Disatu sisi, warisan budaya terlihat indah dan tertata. Disisi lain, masyarakat mendapatkan manfaat untuk peningkatan perekonomian merek a . (cem) H. L. Mukhsin (Suara NTB/cem)
Apresiasi SKPD Capai Target KOMISI II DPRD Kota Mataram, Jumat (7/7) menggelar rapat kerja internal. Rapat kerja itu untuk mengevaluasi kinerja SKPD - SKPD yang menjadi mitra kerja yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan itu. Hasil rapat kerja Komisi II itu dibawa ke rapat gabungan komisi. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram menyebutkan, ada beberapa SKPD yang mencapai target. Namun di sisi lain, masih banyak SKPD yang tidak (Suara NTB/dok) mencapai target. “SKPD Misban Ratmaji yang paling besar mencapai target di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yakni RSUD Kota Mataram. Dari 75 persen menjadi 105 persen,” ujar Misban. Sedangkan di antara SKPD yang tidak mencapai target yaitu retribusi parkir tepi jalan umum yang dikelola oleh Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram. “Jadi SKPD yang mencapai target itu kita apresiasi, sedangkan yang tidak mencapai target akan kita pertanyakan,” katanya. Salah satu item yang menjadi sorotan Komisi II DPRD Kota Mataram adalah aset tetap. Akumulasi penyusutan aset tahun 2016 mencapai setengah triliun rupiah dari Rp 2,5 triliun. “Ada aset yang dijual dan ada juga yang dibeli,” katanya. Pada bagian lain, Misban menyoroti kinerja Dishub Kota Mataram dalam pengelolaan retribusi parkir. Ia menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan yang menyatakan bahwa tidak tercapainya target retribusi parkir akibat dewan minta target dinaikkan. “Sudah tidak mencapai target, tenang - tenang saja,” sindirnya. Padahal, lanjut Misban, dewan berharap SKPD lebih inovatif. Paling tidak ada budaya malu ketika tidak mencapai target. Komisi II, lanjut politisi PKPI ini, berkomitmen memberikan dukungan anggaran kepada SKPD yang mencapai target. Sebaliknya, terhadap SKPD yang tidak mencapai, diharapkan tidak meminta penambahan anggaran. ‘’Yang tahun lalu saja tidak bias dihabiskan. Masak mau minta tambah anggaran,’’ kelakarnya. Selain pembatasan anggaran, SKPD yang tidak mencapai target sebaiknya diberikan sanksi. (fit)
Halaman 2
Masih Marak, Dugaan Pungli di Pasar Kebon Roek Mataram (Suara NTB) – Dugaan pungli di Pasar Kebon Roek diakui Dinas Perdagangan Kota Mataram masih berlangsung. Padahal sekitar dua bulan lalu telah diperintahkan Wakil Walikota Mataram agar dilakukan investigasi terhadap dugaan praktik pungli tersebut. Investigasi tersebut diakui Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi masih berlangsung. “Di Kebon Roek masih (terjadi pungli),” cetusnya. Ia mengatakan pengelola pasar telah diingatkan terkait persoalan ini. Beberapa waktu lalu seluruh kepala pasar di Kota Mataram juga telah dipanggil terkait pungli ini. “Aparat yang ada di pasar sudah kita ingatkan baik kepala pasar, wakil kepala pasar, juru pungut, petugas keamanan, petugas kebersihan. Sudah kita sampaikan jangan sampai ada yang melakukan
pungutan-pungutan di luar pungutan resmi yang sudah kita tetapkan,” jelasnya. Alwan mengatakan sebelum pihaknya menjatuhkan sanksi kepada pihak yang diduga melakukan pungli, perlu ada pembuktian terlebih dulu. Hal inilah yang saat ini dilakukan pihaknya dengan meminta keterangan kepada para pedagang. Selama ini yang diterima pihaknya baru berupa laporan dan perlu pem-
buktian. “Ini kan baru laporan, kan perlu pembuktian dan kita akan buktikan,” jelasnya. Ke depan dalam mengawasi pasar tradisional, pihaknya berencana melibatkan Satpol PP Kota Mataram. Tak hanya mengawasi pungli, tapi juga ketertiban para pedagang. Namun sebelumnya pedagang akan ditata dan disiapkan tempat terlebih dulu. “Kita siapkan tempat dulu. Tangga dan lahan sudah siap. Kita sosialisasi.
Kita minta mereka baik-baik untuk pindah dan tertib. Tapi kalau tetap semrawut setelah sosialisasi ini dan belum pindah, kita libatkan bukan hanya Pol PP tapi aparat kepolisian juga,” jelasnya. Selain itu masyarakat juga diminta untuk ikut mengawasi ketertiban di pasar tradisional. Awal Juni lalu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang juga Ketua Tim Saber Pungli Kota Mataram mengatakan pihaknya akan memecat petugas pasar yang terbukti melakukan pungli. Mohan tak menampik jika aksi premanisme dan pungli di pasar tradisional memang ada. Saat melakukan pemantauan di pasar, ia
(Suara NTB/dok)
Lalu Alwan Basri juga kerap menerima berbagai keluhan dari pedagang. (ynt)
Pertanyakan Sertifikasi Guru
Dewan Panggil Dinas Pendidikan Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Jumat (7/7) memanggil jajaran Dinas Pendidikan Kota Mataram, PGRI dan Forum Kepala Sekolah. Dalam rapat kerja bersama Komisi IV itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Dari rapat kerja yang berlangsung molor satu jam dari jadwal semula, Dewan mempertanyakan nasib dana sertifikasi guru yang belum terbayar. Didi dalam kesempatan itu mengaku, upaya telah dilakukan terhadap pembayaran sertifikasi guru. Dulu, sempat ada opsi untuk menalangi terlebih dahulu kekurangan bayar dana sertifikasi guru tersebut. Hal ini telah disampaikan kepada BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram. ‘’Kepala BKD katanya akan berkonsultasi. Apakah dibenarkan menempuh mekanisme seperti itu,’’ katanya. Ternyata, lanjut Didi, pemerintah pusat tidak membenarkan hal itu. ‘’Dari pengalaman yang ada, Pemkot Mataram pernah melakukan hal itu, menyikapi ke-
(Suara NTB/ist)
SERTIFIKASI - Rapat kerja Ketua DPRD, Komisi IV dan Dinas Pendidikan, BKD, PGRI dan Forum Kepala Sekolah. Dewan mempertanyakan kejelasan kekurangan tunjangan sertifikasi guru bulan Desember 2016. terlambatan dana sertifikasi dari kait tunjangan sertifikasi guru lagi karena ada mekanisme yang pusat,’’ imbuhnya. Proses memang untuk Kota Mataram tinggal harus ditempuh sesuai Perberjalan, dan pada akhirnya akan menunggu pembayaran. Senada mendikbud nomor 16 tahun 2016. Kekurangan bayar tunjangan dibayar. Belajar dari pengalaman dengan Ketua DPRD, ia mengaku tersebut, info yang diterima Dew- mekanisme enalangi pembayaran sertifikasi guru dapat ditalangi an, bahwa untuk pembayaran ser- tunjangan sertifikasi guru me- apabila antara lain ada surat tifikasi guru Bulan Desember mang pernah dilakukan pihakn- rekomendasi dari BPKP dan ada ya pada tahun 2011 lalu. ‘’Pernah SKTP. Saat ini, posisi BKD se2016, pesimis bisa dibayar. Waqi’ah dari BKD Kota Mat- kurang dana dan kita talangi. Tapi dang menunggu proses seleksi. aram menyampaikan bahwa ter- tahun 2016 tidak bisa ditalangi Untuk sertifikasi guru, sudah
Kenaikan Tarif Sewa Ruko Cakranegara Belum Dilaksanakan Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan Kota Mataram berencana menaikkan tarif sewa ruko aset Pemkot Mataram yang ada di Cakranegara khususnya Jalan AA Gde Ngurah. Namun rencana kenaikan tersebut belum bisa dilaksanakan tahun ini. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi kepada Suara NTB menyampaikan saat ini pihaknya baru sebatas melakukan perencanaan. “Sudah kita buatkan perencanaannya. Nanti mungkin 2018 bisa kita intervensi,” ujarnya. Sebelum tarif sewa dinaikkan, ruko yang dikelola Dinas Perdagangan akan ditata terlebih dulu. Penataan ini juga merupakan permintaan para penyewa. Sebelum tarif sewa dinaikkan, para penyewa akan dipanggil. “Kita tata sebagus mungkin, kita panggil lagi para penyewa terkait rencana penataan ulang ini,” jelasnya.
Selama proses penataan berlangsung, dipastikan para penyewa akan terganggu. Sehingga pihaknya akan memanggil mereka untuk mendapatkan permakluman. Anggaran penataan belum disiapkan karena masih dalam perencanaan. “Kita rencanakan dulu. Bukan hanya di atasnya tapi juga di dalam kita tata,” ujarnya. Jumlah ruko yang akan ditata kemudian akan dinaikkan tarifnya sebanyak 20 unit. Terkait berapa persentase kenaikan tarif, Alwan mengatakan belum bisa ditetapkan saat ini. Sebelum tarif ditetapkan, pihaknya akan melibatkan semua pihak dengan meminta berbagai pendapat. Salah satunya melibatkan tim penaksir (appraisal). “Kita libatkan tim appraisal yang bisa menilai aset kita itu seberapa. Baru kita berikan kita kisaran-kisaran,” ujarnya. Menurutnya para penyewa tidak akan keberatan tarif dinaikkan karena selama puluhan tahun tarif sewa yang diberlakukan cukup murah,
berbeda jauh dibandingkan ruko milik swasta. Namun Alwan juga memastikan kenaikan tarif sewa tidak akan memberatkan para penyewa. Pasalnya para penyewa telah menempati ruko tersebut cukup lama dan telah berkontribusi dalam menghidupkan kawasan perdagangan di Cakranegara. “Mereka di situ telah cukup lama. Itu jadi pertimbangan-pertimbangan juga. Tapi yang jelas ini tarifnya pasti naik. Besarannya itu perlu kita libatkan tim appraisal, dari Badan Keuangan Daerah juga,” tandasnya. Seperti diketahui, tarif sewa ruko di Cakranegara yang merupakan aset Pemkot Mataram hanya Rp 3,4 juta per tahun. Tarif ini dinilai sangat murah jika dibandingkan ruko lainnya yang merupakan milik swasta, apalagi Cakranegara termasuk pusat perdagangan utama di Kota Mataram. (ynt)
disiapkan anggaran Rp 85 miliar dari APBD. H. Nasron , S.Sos., dari Dinas Pendidikan Kota Mataram yang mewakili absennya kepala Dinas Pendidikan mengatakan, Disdik telah berupaya bagaimana agar tunjangan sertifikasi guru segera dibayar. ‘’Kita sudah siapkan data untuk sertifikasi guru ini,’’ sebutnya. Pemerintah pusat sudah membuat aplikasi sim pembayaran. Maksudnya agar pembayaran sertifikasi itu tidak harus menunggu akhir periode. Sim 2016 mengcover pembayaran dari januari sampai Desember. ‘’kalau laporannya bisa balance, bisa tidak melalui audit BPKP,’’ katanya. Nasron mengaku, pihaknya sangat berhati-hati untuk mengunci SP2D. ‘’Kami buka sim pembayaran Desember 2016, ternyata sudah masuk. Sekarang tinggal menunggu SK PDF dari Kementerian sebagai dasar pembayaran. Sehingga, berapa yang sudah dibayarkan dari pusat, di daerah akan langsung dibayarkan,’’ pungkasnya. (fit)
JCH Kota Mataram Diimbau Jaga Kesehatan Mataram (Suara NTB) – Pemberangkatan haji 2017 dijadwalkan mulai pertengahan Agustus mendatang. Ratusan jemaah calon haji (JCH) asal Kota Mataram dijadwalkan berangkat pada kloter pertama. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram mengimbau kepada para JCH agar teta menjaga kesehatan agar kondisi menjelang keberangkatan nanti tetap sehat, terlebih ketika berada di tanah suci melaksanakan serangkaian prosesi ibadah haji. Demikian disampaikan KepalaKantorKemenagKotaMataram, H. BurhanulIslam. Persoalankesehataninijugamerupakanimbauan langsung dari Menteri Agama RI. “Itulah harapan Pak Menteri Agamakitabahwapadasemuajemaah (calon) haji kita yang sudah akan berangkat tahun 2017 ini kita berharap untuk kita sama-sama menjaga kesehatan, terutama kesehatan menjelang keberangkatan ini,” jelasnya kepada Suara NTB. Burhanul menyampaikan kesehatan menjelang keberangkatan sangat penting bagi para JCH. Pasalnya faktor kesehatan sangat menentukan apakah yang bersangkutan positif berangkat atau ditunda. Tahun
lalu salah seorang JCH asal Kota Mataram gagal berangkat karena masuk rumah sakit akibat penyakit gagal ginjal, padahal yang bersangkutan telah masuk asrama haji. “Makanya kita berharap seluruh JCH kita untuk menjaga kesehatan,” ujarnya. Sebanyak 450 JCH Kota Mataram akan berangkat pada kloter pertama embarkasi Lombok yang dijadwalkan masuk asrama pada 11 Agustus mendatang. Kloter pertama ini merupakan kloter utuh. Sedangkan 14 JCH akan berangkat pada kloter tujuh dan 104 orang berangkat pada kloter 10 dan keduanya merupakan campuran yang digabung dengan JCH daerah lain. Jadwal keberangkatan kloter tujuh dan sepuluh ini disebutkan Burhanul masih menunggu jadwal dari Kantor Kemenag NTB. “Yang kloter berikutnya (tujuh dan sepuluh) kita masih menunggu pembagian dari kantor wilayah dan akan keluar dalam beberapa hari ke depan,” ujarnya. Jumlah JCH yang berangkat tahun ini lebih banyak dibandingkan 2016 lalu. Tahun lalu, jumlah jemaah haji Kota Mataram sebanyak 541 orang dan dua orang meninggal dunia. (ynt)
Jadi Temuan BPK
Komisi III Minta Pertanggungjawaban Kadikes Mataram (Suara NTB) Komisi III DPRD Kota Mataram akan meminta pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi terkait temuan BPK terhadap proyek fisik di tahun 2016. Delapan proyek fisik diantaranya tujuh pembangunan puskesmas dan satu gudang farmasi oleh auditor menemukan kekurangan volume pekerjaan, sehingga berpotensi merugikan negara. Dari hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap kegiatan belanja modal Dinas Kesehatan Kota Mataram, delapan paket pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp 110. 289. 987. Yaitu, pekerjaan rehab dan penambahan ruang puskesmas Karang Taliwang dikerjakan oleh PT DMI dengan kontrak nomor 021/1152/Kes/VIII/2016 dengan nilai Rp 5.773.000.000. Pekerjaan rehab dan penambahan ruangan Puskesmas Tanjung Karang dikerjakan oleh PT ACNA dengan kontrak nomor 021/ 1181/Kes/IX/2016 senilai Rp 2.990.923.000. Pembangunan gedung baru instalasi farmasi dikerjakan oleh PT. PE dengan nomor kontrak 021/1035.b/Kes/VIII/2016
dengan nilai Rp 3,3 miliar. Selanjutnya, pekerjaan pembangunan/relokasi gedung Puskesmas Dasan Agung dikerjakan oleh PT AGK dengan kontrak nomor 021/1166/Kes/VIII/2016 dengan nilai Rp 2.625.361.000. Penambahan ruangan dan rehab Puskesmas Cakranegara dikerjakan oleh PT. PAP dengan kontrak nomor 021/1159/Kes/VIII/2016 senilai Rp 2.527.102.000., Pekerjaan rehab dan penambahan ruangan Puskesmas Pagesangan dikerjakan oleh PT. KSCU dengan kontrak nomor 021/1180.a/ Kes/IX/2016 senilai Rp 4.281.220.000. Pekerjaan penambahan ruangan dan rehab Puskesmas Dasan Cermen dikerjakan oleh CV AK dengan kontrak nomor 021/1145/Kes/VIII/2016 senilai Rp 1.593.777.000. Terakhir, pekerjaan penambahan ruangan dan rehab Puskesmas Ampenan dilaksanakan oleh PT PLR dengan kontrak nomor 021/1180.c/Kes/IX/2016 senilai Rp 2.412. 775.000. Tim auditor negara saat melakukan pemeriksaan bersama konsultan pengawas, PTP Dinas PU dan rekanan menemukan indikasi adanya kekurangan volume dari kedelapan pekerjaan tersebut.
Untuk kekurangan volume rehab dan penambahan ruangan Puskesmas Karang Taliwang terdapat pekerjaan saluran gedung utama dan paving block, pekerjaan plambing, pengecatan, pekerjaan dinding, pos security dan pekerjaan pasangan. Sehingga, total kekurangan volume mencapai Rp 28.980.633. Hal sama juga ditemukan di Puskesmas Tanjung Karang. Terdapat kekurangan pada pekerjaan penutupan lantai dan dinding, sanitasi, rehab bangunan rawat inap, pekerjaan kunci dan penggantung, listrik serta drainase. Sehingga, total kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 19.014.944. Pembangunan farmasi juga demikian. Kekurangan volume pekerjaan mencapai Rp 16.139.883. Itu terdapat pada pekerjaan landscape, utilitas, instalasi listrik, lantai, atap dan plafon. KekuranganvolumePuskesmas DasanAgungsenilaiRp14.064.647. Menyangkut pekerjaan besi, aluminium dan kaca, sanitasi, instalasi listrik, atap, kunci dan penggantungan serta pengecatan. Puskesmas Cakranegara kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 12.891.096. Pekerjaan lis-
trik dan DL , keramik, rangka plafon metal hollow dan keramik dinding WC. Sementara, Puskesmas Pagesangan hanya penggantung dan kunci, door closer, handle panjang dan kunci pintu slaag tanpa handle mencapai Rp 12 juta. Puskesmas Dasan Cermen kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 6.658.243. Itu pekerjaan landscape berupa kansteen batu candi, coating batu alam, plafon serta instalasi listrik. Terakhir, rehab dan pembangunan Puskesmas Ampenan menemukan kekurangan volume atas pekerjaan pemasangan keramik lantai. BPK menemukan potensi ketidakpatuhan Dinas Kesehatan terhadap aturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dikes, membayar kelima pekerjaan rehab dan pembangunan Puskesmas Dasan Agung, Pagesangan, Ampenan, Tanjung Karang dan gedung baru farmasi. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska menegaskan, pertama, kualitas pekerjaan jadi item akan dipertanyakan. Karena, delapan proyek dikerja-
kan Dinas Kesehatan tahun lalu terkesan terburu - buru. Bahkan, rata - rata terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Sebagai contoh sebutnya, pengerjaan plesteran baru tuntas oleh tukang langsung diplamir. Secara teknis tahapan ini saja salah, sehingga mempengaruhi kualitas proyek. “Seharusnya ditunggu kering dulu baru diplamir,” katanya pekan kemarin. Pihaknya harus mengetahui penjelasan Kadis Kesehatan selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). Jangan sampai menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum terhadap kekurangan item pekerjaan. Secara ideal, delapan proyek itu dikerjakan tepat waktu. “Jangan sampai sekian banyak proyek dikerjakan eksekutif hanya satu atau dua bermasalah digeneralisasikan bermasalah semua,” tambahnya. Walikota seharusnya melakukan evaluasi terhadap kinerja staf mereka. Sebab, keterlambatan proyeksertakekuranganvolumepekerjaanberulangtiaptahundanjadi temuan. Persoalannya bisa dikaji apakah kesalahannya di rekanan atau di instansi teknis. (cem)
SUARA NTB
Senin, 10 Juli 2017
Halaman 3
Bupati Lobar dan Asdep POP Buka Gowes Pesona Nusantara dan Gala Desa Giri Menang (Suara NTB) – Ribuan peserta mengikuti kegiatan olahraga Gowes Pesona Nusantara dan Gala Desa, event olahraga yang merupakan program Kemenpora ini dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan Asisten Deputi (Asdep) pengelolaan olahraga dan pendidikan Kementerian Pemuda dan olahraga (Kemenpora) RI, Arifin Madjid Sabtu (8/7). Pihak kemenpora mengapresiasi kegiatan ini lantaran melampui ekspektasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga dan memetakan bibit-bibit atlet yang bisa dibina dan masuk atlet profesional. Pembukaan gowes pesona nunsantara dan gala desa ini sendiri dipusatkan di Bencingah Agung Kantor Bupati, Sabtu pagi lalu dilanjutkan siang hari pembukaan Gala Desa. Hadir pada kesempatan ini, Kepala Dispora NTB, Hj Husnanidiyati Nurdin, Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun, segenap kepala SKPD, unsur FKPD, kepala desa dan ribuan peserta. Lobar sendiri menjadi kabupaten ke 20 dari 90 Kabupaten/ kota yang terpilih mengelar program kegiatan dari Kemenpora RI tersebut. Sebelum pelepasan peserta gowes diawali dengan senam bersama serta prosesi penyerahan kendi berisi tanah dan air yang diambil dari tanah keramat dan sumber air yang ada di Lobar. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengapresiasi tujuan kegitan itu. Pihaknya pun mengajak seluruh masyarakat lobar untuk secara aktif melakukan olahraga. “Mudah-mudahan terus sehat, dan menyempatkan waktu kita untuk berolahraga,” ajaknya. Selain itu, orang nomor satu di Lobar tersebut berharap kedepannya kegitan tersebut dapat terus dilaksanakan. Serta apa yang menjadi tujuan kegiatan Kemenpora tersebut dapat terwujud dan terus meningkat di tahuntahun ke depannya. “Kegiatan ini ke depannya dapat terus meningkat,” harapnya. Ditempat yang sama Menpora melalui Asisten Deputi pengelolaan olahraga dan pendidikan Kementerian Pemuda dan olahraga (Kemenpora) RI, Arifin Madjid meminta maaf a t a s
tidak hadirnya Menpora Imam Nahrawi akibat sesuatu dan lain hal. Lebih lanjut ia menjelaskan tujuan utama kegiatan ini untuk memancing masyarakat lebih giat berolah raga. Sebab sejauh ini tingkat kebugaran masyarakat Indonesia baru mencapai 14 persen, sedangkan diharapkan oleh pihaknya sekitar 30 persen lebih. “Sehingga dengan kegiatan ini dapat memancing animo masyakarat untuk lebih giat lagi berolahraga, dan tingkat kebugaran masyarakat bisa lebih tinggi,”ungkapnya. Sementara itu terkait penyerahan tanah dan air tersebut, menjadi simbol kebudayaan. Nantinya tanah dan air dari Lobar tersebut akan disatukan dengan tanah dan air yang berasal dari 90 kabupaten/kota lainnya untuk dibuat menjadi monumen bersepeda. “Akan disatukan di gunung Pidar, Magelang untuk disatukan, dibuat menjadi monumen bersepeda,” tandasnya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lobar, H. Ilham mengatakan GNP 2017 ini diikuti oleh 2 ribu peserta yang terdaftar resmi. Jumlah tersebut belum termasuk lagi peserta yang ikut namun tidak mendaftar resmi. “Bahkan pihak kemenpora mengapresiasi kegiatan gowes dan gala desa di Lobar karena melebihi ekspektasi jumlah peserta yang hadir,” jelasnya. Usai sambutan, bupati bersama Asdep, Kadispora NTB, kadispora Lobar dan Ketua DPRD Hj Sumiatun melepas peserta gowes yang mengambil rute sekitar wilayah Gerung-BIL-Kediri. Lobar Diberi Kesempatan berlaga di level nasional Usai membuka gowes, sore harinya Bupti dan Asdep membuka gala desa. Pada ajang ini, 10 Kecamatan yang ada di Lobar siap berlomba dalam program Gala Desa 2017. Program kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dimulai dari Minggu (9/7) hingga 9 September 2017 mendatang dengan mempertandingkan enam cabang olahraga. Enam cabor tersebut terdiri dari Sepak bola, sepak takraw, tenis meja, bola voli, bulu tangkis dan atletik. Dari 10 kontingen kecamatan tersebut terdiri dari 47 klub sepak bola baik pemain dan official. 11 klub sepak takraw, Cabor bulu tangkis diikuti 44 atlet putra, 28 atlet putri dan 7 pasang ganda campuran.
Asdep POP Kemenpora Arifin Madjid
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid
Ditambah tenis meja untuk usia 15 tahun diikuti 6 atlet, kategori umum tunggal putra 52 atlet, tunggal putri 28 atlet, dan ganda putra 7 atlet. “Pelaksanaan Gala Desa akan dilangsungkan pada akhir pekan, mulai dari kick offnya pada Minggu (Kemarin) sampai 9 september mendatang,” ungkap Kepala Dispora Lobar, H. Ilham saat pembukaan Gala Desa di Lapangan kantor Bupati Lobar, Sabtu (8/7) sore. Pada pembukaan Gala Desa yang berlangsung sekitar pukul 16.00 wita tersebut ditandai dengan pengenalan 10 kontingen yang akan berlaga dalam Gala desa tersebut. Serta penyerahan Bendera Pataka gala Desa dari Perwakilan Kemnpora RI kepada Bupati Lobar H Fauzan Khalid. Bupati Lobar H Fauzan Khalid menyatakan bahwa aven ini diyakini menumbuhkan bibit-bibit atlet dari desa yang ada di Lobar. Orang Nomor satu di Lobar ini berkomitmen akan meningkatkan lagi anggaran untuk kegiatan serupa pada APBD Perumbahan. Selain itu ia juga berharap Menpora dapat mendiskusikan dengan Menteri Desa Dan Daerah Tertinggal agar dapat menganggarkan Bidang pembinaan Olehraga disela-sela ADD maupun DD. Sementara itu, Menpora yang diwakili Asisten Debuti pengelolaan olahraga dan pendidikan Kementerian Pemuda dan olahraga (Kemnpora) RI, Arifin Madjid mengaku terkait gala desa ini menindaklanjuti MoU yang dilakukan pihaknya dengan dengan kementerian Desa. MoU tersebut juga Kemenpora RI akan memberikan kesempatan kepada 10 tim sepak bola dari 136 kabupaten/kota yang ada di 34 provinsi RI. Dimana 10 tim masing-masing kabupaten tersebut akan diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional. Pada saat itu juga Kabupaten Lobar ditetapkan sebagai Kabupaten pertama yang pertama dari 136 kabupaten yang memperoleh kesempatan untuk berlaga di tingkat nasional. “Dari 136 kabupaten/kota, Lobar yang pertama menerimannya. Menurutnya kesempatan ini diberikan ke Lobar karena melihat sambutan dan dukungan dari Pemkab Lobar dan masyarakat yang begitu bagus. Baik itu dalam menyambut kegiatan GPN maupun Gala Desa. “Karena dukungan pemkab Lobar dan masyarakat yang menyambut kegitan GPN dan gala desa,” tandasnya. (her)
Kadispora H. Ilham
Sekdis Dispora Lobar Maad Adnan
(Suara NTB/her) (Suara NTB/her)
MELEPAS - Asdep Kemenpora didampingi Bupati dan Kadispora melepas peserta gowes.
(Suara NTB/her)
LEPAS - Bupati lepas ribuan peserta gowes.
POSE BERSAMA - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid bersama Asdep Kemenpora dan Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun berpose bersama.
(Suara NTB/her)
PATAKA - Bupati menerima pataka dari Asdep pertanda dimulainya gala desa.
Jumlah Pusat Perbelanjaan di Mataram Pemprov Siap Bertanggung Jawab Lampaui Kebutuhan Masyarakat
Penerbitan Sertifikat Hibah Lahan Poltekpar
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menegaskan siap bertanggungjawab penuh atas penerbitan sertifikat lahan hibah untuk pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Puyung Lombok Tengah (Loteng). Sehingga, tidak perlu ada keraguan dari Badan
Pertanahan Negara (BPN) Loteng untuk menerbitkan sertifikat lahan hibah seluas 20 hektar tersebut meskipun masih dalam sengketa. Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH., yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram pekan kemarin mengatakan sudah ada putusan PN Praya terkait sengketa lahan di lokasi pembangunan kampus Poltekpar tersebut. Dimana, PN Praya memenangkan Pemprov dalam sengketa lahan tersebut. “Dengan adanya putusan itu maka kita mengharapkan BPN segera memproses sertifikatnya. Kalau BPN ragu tentang ini maka ada surat pernyataan Pemprov, jika suatu hari muncul permasalahan pemerintah akan bertanggungjawab penuh,” kata Ruslan. Proyek pembangunan kampus Poltekpar Lombok milik Kementerian Pariwisata ini terhambat akibat sengketa lahan. Kemenpar sudah mengalokasikan anggaran Rp 130 miliar untuk pembangunan tahap awal kampus yang akan menghasilkan tenaga kerja dalam bidang pariwisata tersebut. Proyek ini sudah selesai lelang dan rencananya akan dilakukan groundbreaking pada 17 Juli mendatang. (nas)
Mataram (Suara NTB) – Dalam beberapa tahun terakhir, bermunculan pusat-pusat perbelanjaan baru di Kota Mataram. Kota ini semakin dijejali oleh mal, supermarket, maupun minimarket. Menurut Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH, jumlah pusat perbelanjaan di Kota Mataram melampaui kebutuhan masyarakat jika dilihat secara kasat mata. Namun jika harus diberlakukan kebijakan pembangunan pusat perbelanjaan sebagaimana dilontarkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh belum lama ini, Didi mengatakan moratorium harus dilakukan dengan kajian-kajian. “Moratorium itu harus didasarkan hasil pengkajian. Hasil pengkajian itu kita tunggu sampai sekarang seperti apa. Kasat mata dari penglihatan kita apa adanya sudah melampaui dari
kebutuhan kita,” jelasnya kepada Suara NTB belum lama ini. Kendati secara kasat mata pusat perbelanjaan menjamur, bisa jadi pandangan pelaku usaha berbeda. Menurutnya sebelum berinvestasi membangun pusat perbelanjaan, pelaku usaha memiliki kajian sendiri dan bisa saja melihat kota ini masih butuh pusat perbelanjaan baru. “Sebab logika sederhananya tidak mungkin mereka berusaha tanpa mempertimbangkan keuntungan. Mereka punya rumus. Ini kan dua pandangan yang tidak bertemu,” jelasnya. Karena itulah, lanjut Didi perlu ada kajian dari pihak independen yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang ini. Kajian dari pihak independen ini bisa dijadikan acuan seperti apa seharusnya posisi Kota Mataram di tengah perkembangan
saat ini. “Kalau hasil kajiannya kita dalam posisi kita harus setop, sudah harus setop (pembangunan mal). Jangan sampai overload. Kalau memang masih kurang, itu diatur bagaimana memenuhi sehingga tidak lagi bebas sebebas-bebasnya. Tetap terkendali,” papar politisi Golkar ini. Didi mengatakan jika melihat aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, legislatif menyarankan agar dilakukan moratorium. “Tapi supaya adil kita punya data yang kuat untuk mengambil satu kebijakan harus dilakukan dengan kajian,” tambahnya. Legislatif akan mencermati persoalan ini. Pihaknya juga berencana akan memanggil para ahli bidang pembangunan dan ekonomi untuk meminta pandangan mereka perihal moratorium pembangunan pusat perbelanjaan ini. (ynt)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 10 Juli 2017
Halaman 4
Jadi Temuan BPK SKPD Jangan Pasif ALOKASI air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sejauh ini belum dapat dikatakan maksimal. Penyebabnya karena 2 hal, yaitu pasifnya SKPD menunggu permintaan masyarakat dan belum adanya status darurat yang ditetapkan kepala daerah. Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH., MH., kepada Suara NTB, Jumat (7/7) sore menekankan agar SKPD teknis (BPBD dan Dinas Sosial) lebih cepat tanggap. Ditegaskannya penyaluran air bersih bagi (Suara NTB/dok) warga terdampak.kekeringan di Sarifudin Desa Salut dan Desa Selengen maupun desa-desa lain di Kecamatan Kayangan dan Bayan agar direspon aktif. “Saya kira kalau darurat belum ya, tetapi seperti pengalaman sebelumnya, setiap dinas harus tanggap. Setiap musimnya ada waktu di mana SKPD tidak perlu menunggu masyarakat meminta ke pemerintah,” cetus Sarifudin usai menghadiri sidang paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD 2016 di kantor DPRD. Wabup mencontohkan, memasuki bulan kritis dari Juni, Juli Agustus dan seterusnya, ada beberapa titik (dusun) yang seolah langganan mengalami kekeringan. Mereka pada periode itu selalu menerima alokasi air bersih dari pemerintah. Maka tegas Wabup, SKPD agar menyediakan sumber daya air untuk bisa disalurkan secepatnya. “Tidak perlu-lah mereka harus bersurat, menelpon dan segala macamnya. Saya kira ini kelemahan pemerintah juga, maka saya berharap ke dinas-dinas untuk segera tanggap. Jangan sampai menunggu mereka bersurat,” cetusnya lagi. Selain persoalan itu, SKPD teknis selaku penyalur bantuan air bersih tak dipungkiri mengalami kendala pada besaran anggaran operasional. BPBD selaku penyalur utama, hanya dibekali dana operasional Rp 120 juta di luar dana cadangan Rp 1 miliar yang hanya bisa disalurkan melalui status darurat. Sementara Disos PPA hanya mengantongo Rp 10 juta saja. Terhadap situasi itu, wabup yang juga Politisi Getindra ini menekankan pentingnya eksekutif memikirkan solusi alternatif. Ke depan penanganan air beraih tidak hanya mengandalkan alokasi mobil tangki, melainkan solusi agar Pemerintah KLU menyediakan jaringan perpipaan yang bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas. “Terkait anggaran, ke depan kita harus cari solusi supaya tidak harus menggunakan mobil tangki, tetapi pengadaan air melalui perpipaan digalakkan. Pemerintah perlu memetakan mata air yang bisa menjangkau. Kemarin Mursemalang kita harapkan bisa cepat operasi karena bisa mencakup pelayanan bagi warga di 4 Desa (Desa Selengen, Desa Salut, Desa Mumbul Sari dan Desa Akar-akar),” paparnya. (ari)
Gedung Pemuda dan Mahasiswa Lotim Segera Dibangun Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) semakin memperjelas rencana pembangunan gedung pemuda dan mahasiswa. Pembangunan gedung yang menelan anggaran sebesar Rp 6,5 miliar tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan Agustus mendatang. Kepada Suara NTB, Sabtu (8/7), Kepala Dispora Lotim, Drs. M. Zaini, menjelaskan, pembangunan gedung pemuda dan mahasiswa saat ini masih tahap lelang yang akan dimasukkan ke ULP pada hari Kamis mendatang. Adapun anggaran yang digelontorkan dalam pembangunan gedung pemuda dan olahraga sebesar Rp 6,5 miliar yang bersumber dari anggaran APBD murni. Target pembangunan direncanakan dimulai bulan Agustus mendatang dengan proses atau lama pengerjaan ditargetkan tuntas selama empat bulan. Anggaran sebesar Rp 6,5 miliar itu, nantinya dialokasikan untuk pembangunan fisik gedung berlantai dua dilengkapi dengan monumen. “Bulan depan antara pertengahan atau akhir bulan Agustus sudah mulai kerjakan,” jelasnya. Sementara untuk aset yang terdapat pada kantor Satpol PP Lotim yang juga merupakan eks gedung juang yang menjadi lokasi dibangunnya gedung pemuda dan olahraga tersebut dihibahkan oleh Pemda Lotim. Untuk pemanfaatan sendiri, Zaini mengungkapkan jika inilah merupakan kesempatan besar bagi para pemuda, mahasiwa dan pelajar untuk menfaatkannya untuk kebutuhan olahraga dan kepemudaan. Sehingga, adanya gedung ini dapat mengurangi biaya dalam pembinaan pemuda, mahasiswa dan pelajar mengingat gedung tersebut nantinya akan dilengkapi dengan berbagai macam ruangan dan fasilitas seperti workshop, latihan, ruang serba guna hingga asrama dan lainnya. Dengan begitu, Zaini mengaku optimis dapat meningkatkan prestasi pemuda, mahasiswa maupun pelajar karena akan lebih terkonsentrasi baik dalam pembinaan maupun pelatihan. Sehingga ke depan semua cabang olahraga tidak ada yang akan mengalami kemunduran. Terlebih keberadaan gedung ini akan diiringi dengan anggaran yang sudah diusulkan oleh Dispora Lotim untuk tahun 2018 sebesar Rp 20. 123.000.000 yang nantinya dipergunakan mulai dari tahap pendataan bidang-bidang olahraga, kepemudaan, lembagalembaga, pelatihan, pembinaan dan lainnya. “Jadi gedung pemuda itu akan memancing anggaran, sehingga diharapkan sinkronisasi gedug pemuda dan anggaran. Tidak logis gedung pemuda sudah ada, namun anggaran tidak cukup,” paparnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
DIRUSAK - Eks Gedung Juang yang dirusak dan akan menjadi lokasi pembangunan gedung pemuda dan mahasiswa senilai Rp 6,5 miliar.
Kasus Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Mengendap Giri Menang (Suara NTB) Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Pemkab Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu temuan BPK dalam LHP-nya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016. Pasalnya pengadaan beras tahun 2014-2015 lalu itu belum masuk ke gudang Bulog, namun dananya senilai Rp 105 juta telah habis. Dana ini pun mesti dikembalikan ke daerah, karena sesuai rekomendasi dari BPK. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lobar, Abdul Manan, mengaku temuan kerugian negara ini, karena pihak rekanan yang bertanggung jawab belum merealisasikan pengadaan beras tersebut. “Ini kan temuan BPK bahwa beras itu belum masuk ke gudang, padhal uang sudah diambil senilai Rp 105 juta,’’ tegas mantan Camat Narmada ini. Sesuai temuan BPK, beras ini belum masuk ke gudang Bulog, namun dana dari APBD sudah habis. Dana ini, jelasn-
ya, harus dikembalikan oleh rekanan. Pihaknya pun sudah melakukan tindak lanjut dengan beberapa kali memanggil rekanan yang bertanggung jawab terhadap pengadaan beras tersebut. Bahkan pihaknya sudah memberikan surat teguran dan pihak ketiga membuat surat pernyataan siap untuk mengembalikan beras tersebut. Bahkan untuk mempercepat pengembalian ini pihaknya meminta bantuan kepada sejumlah mantan Kepala Kantor Ketahanan Pangan sebel-
umnya, seperti H. L. Winengan, namun sejauh ini belum ada itikad baik dari pihak rekanan tersebut. Saat ini pihaknya terus mengupayakan pengembalian dengan meminta rekanan bertanggung jawab. Inspektur pada Inspektorat Lobar H Rahmad Agus Hidayat menyampaikan terkait temuan kerugian di Ketahanan Pangan pihaknya menekankan terdapat kekurangan fisik senilai Rp 108 miliar, yakni stok beras yang harus tersedia di gudang penampungan. Karena itu pada
mana BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketiga kalinya bagi KLU. Adapun realisasi APBD tahun 2016, sektor pendapatan mencapai realisasi sebesar Rp 99,43 persen atau terealisasi Rp 861,332 miliar dari target Rp 866,291 miliar. Pendapatan itu disokong oleh beberapa pemasukan, yaitu Rp 129,75 miliar PAD Rp 664,42 miliar dari transfer pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 67,539 miliar. Sebaliknya di sektor belanja daerah, realisasinya mencapai 90,64 persen atau Rp 824,439 miliar dari target Rp
(Suara NTB/her)
Abdul Manan
Pengelolaan Dialihkan
Petugas Parkir RSUD Selong Datangi Dishub Lotim
(Suara NTB/yon)
NORMAL - Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Kayangan - Poto Tano sudah kembali normal setelah tuntasnya perbaikan pada dermaga dua belum lama ini.
Penyeberangan Kayangan - Poto Tano Kembali Normal Selong (Suara NTB) Penyeberangan kapal feri dari Pelabuhan Kayangan Lombok Timur (Lotim) ke Poto Tano Pulau Sumbawa saat ini sudah kembali beroperasi normal. Hal itu setelah tuntasnya proses perbaikan secara cepat yang dilakukan petugas dari divisi teknis ASDP Kayangan terhadap kerusakan yang sebelumnya terjadi pada dermaga dua Pelabuhan Kayangan. Kepada Suara NTB, Minggu (9/7), Manager SDM dan Umum PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Cabang Kayangan, Lotim, Jonggi WL Tambunan, menjelaskan beroperasinya kembali dermaga dua pascaperbaikan membuat arus penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan-Poto Tano dan sebaliknya kembali normal seperti biasanya. Bongkar muat
22 kapal yang melayani masyarakat beroperasi secara normal di dua dermaga Pelabuhan Kayangan secara baik dan lancar. “Alhamdulillah saat ini arus penyeberangan sudah lancar dan normal kembali seperti biasa,” terangnya. Dikatakannya, normalnya arus penyeberangan tersebut pasca tuntasnya proses perbaikan terhadap dermaga dua yang sebelumnya terjadi kerusakan pada bagian gelagar kapal yang patah. Normalnya arus penyeberangan dari pelabuhan yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa tersebut sangat melegakan masyarakat. Pasalnya, ketika kerusakan terjadi, pihak ASDP terpaksa hanya mengoperasikan dermaga satu yang tentunya kondisi itu mengakibatkan para pen-
umpang pengguna jasa kapal Ferry harus mengantre dan menunggu jadwal penyeberangan yang tidak menentu. Ditambahkan Jonggi, dermaga dua Pelabuhan Kayangan tuntas diperbaiki pada Kamis, (6/7) malam lalu. Saat itu, dermaga langsung difungsikan untuk mengurai penumpukan penumpang yang saat itu mengantre di kompleks pelabuhan. Hingga Jumat (7/7) pagi, katanya, proses penyeberangan kembali normal dan lancar seperti biasanya setelah empat dermaga yakni dua di Pelabuhan Kayangan dan dua di Pelabuhan Poto Tano berfungsi. “Dua dermaga di Pelabuhan Kayangan dan dua di dermaga di Pelabuhan Poto Tano serta 22 kapal yang beroperasi secara bergiliran saat ini sudah beroperasi normal kembali,”jelasnya. (yon)
Cuaca Buruk, Syahbandar Berlakukan Sistem Buka Tutup Tanjung (Suara NTB) Cuaca buruk berupa angin kencang yang melanda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan wilayah lain di NTB telah disikapi oleh Syahbandar Pelabuhan Bangsal Pemenang. Sebagai pemegang otoritas, Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Kelas III Pemenang ini telah mengirimkan edaran perihal buka tutup pelabuhan. “Surat edaran sudah kita keluarkan tanggal 7 Juli (Jumat pekan lalu). Surat edaran itu menyikapi peringatan dini gelombang tinggi dan angin kencang yang diprediksi akan terjadi hingga 13 Juli mendatang,” ungkap Kepala Kantor UPP Bangsal Pemenang, Madhi, Minggu (9/7). Ia menjelaskan peringatan dini gelombang tinggi agar diindahkan oleh pengelola Kapal cepat (fastboat) yang melayani rute Bali ke Gili, Lombok Utara. Kapten boat dan ABK harus
meningkatkan kewaspadaan saat berlayar. Hal ini karena cuaca buruk diprediksi akan terjadi di wilayah perairan selat Lombok selama sepekan ke depan. Menurut Madhi, gelombang tinggi akibat angin kencang diperkirakan mencapai 2 meter bahkan lebih. Sementara angin bergerak pada kecepatan yang diprediksi mencapai 20 knot. Artinya situasi itu bisa membahayakan fastboat, maupun boat tradisional. Sebagai pemegang otoritas kepelabuhanan di Bangsal Pemenang, Madhi menyatakan akan tetap memantau situasi serta berkoordinasi dengan BMKG Lombok International Airport. Untuk keselamatan pelayaran nahkoda, pemilik kapal atau operator kapal cepat yang beroperasi di lintasan Pemenang-Gili Matra-Padangbai, Amed, Nusa Penida/ Nusa Lembongan dan Seran-
gan/Benoa, ia mengimbau semua pihak terkait agar lebih waspada. Para pengusaha sebaiknya tidak memaksakan pelayaran terutama setelah adanya pemberitahuan early warning system. “Kita akan berlakukan buka tutup pelayaran tergantung kondisi. Kita juga pantau terus kondisi cuaca di lapangan dan memperbarui informasi cuaca dari BMKG,” sambungnya. Jika sewaktu-waktu hasil pemantauan lapangan dan informasi BMKG menyatakan cuaca pelayaran cukup berbahaya, maka pelabuhan akan ditutup. Sebaliknya dalam kondisi cuaca kondusif, pelayaran akan dibuka kembali. Oleh akrenanya ia berharap agar pihak terkait dari pemilik boat, fast boat, penumpang maupun pekerja boat agar memaklumi situasi yanga ada demi keselamatan bersama. (ari)
Silpa KLU Turun Jadi Rp 80 Miliar Tanjung (Suara NTB) Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Lombok Utara KLU), dipastikan turun dari Rp 86,16 miliar (LKPJ Kepala Daerah) menjadi Rp 80,178 miliar pasca-LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal itu terungkap dalam sidang paripurna DPRD dalam agenda Penyampaian Draf Raperda Pertanggungjawaban APBD 2016, Jumat (7/7). Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH., MH., di hadapan anggota DPRD KLU mengungkapkan laporan keuangan APBD KLU telah selesai diperiksa BPK RI Perwakilan NTB. Di
waktu satu pekan ke depan, pihaknya menunggu jawaban tindak lanjut dari Dinas Ketahanan Pangan. “Sebab bagaimanapun juga ini akan berdampak terhadap persentase tindaklanjut yang dicapai,’’ jelasnya. Diakuinya, sudah ada tindaklanjut dari dinas terkait, dalam bentuk penalangan dana, namun terkendala jaminan. Menurutnya ada jalan terbaik yang dilakukan pihak ketiga, solusinya yakni pihak ketiga harus didorong untuk meminjam di bank senilai dana kerugian. Jika kurang agunannya maka bisa menggunakan agunan yang lain sebagai jaminan. Diakuinya kendala pengembalian kerugian negara yang tersisa Rp 1,6 miliar ada di beberapa SKPD, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Sekretariat DPRD dan BPBD. (her)
909,575 miliar. Dari realiasi kedua sektor itu, APBD KLU memgalami surplus sebesar Rp 36,893 miliar. “Nilai lebih pembiayaan netto dengan surplus atas pendapatan menjadi Silpa tahun anggaran 2016 sebesar Rp 80,178 miliar,” sebut Sarifudin. Ia melanjutkan, berdasarkan neraca keuangan Pemda KLU dengan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 berada pada posisi Rp 1,282 triliun. Terdiri dari kewajiban Rp 26,318 miliar dan ekuitas swbesar Rp 1,256 triliun lebih.
Sebagaimana diketahui, Silpa Lombok Utara sebelum LHP BPK tercatat sebesar Rp 86,16 miliar. Hal ini terungkap pada LKPJ Kepala Daerah Lombok Utara, 30 Maret lalu. Sebaliknya pascaLHP BPK, Silpa turun menjadi Rp 80,178 miliar. Sebelumnya kepada wartawan, Selasa (16/5) lalu, Najmul mengklarifikasi berbagai kritik perihal Silpa yang diklaim sebagai angka terbesar sepanjang sejarah KLU. Najmul mengatakan besaran Silpa 2016 berasal dari berbagai sumber. “Silpa yang dikatakan drama-
tis asalnya dari berbagai sumber. Ada pengembalian keuangan (akibat penundaanDAU) tahun 2016 sebesar Rp 28 miliar, itu dikembalikan sekitar bulan Desember. Sehingga tidak mungkin kita eksekusi,” ungkapnya. Selain sumber tersebut, menurut Bupati, Silpa juga berasal dari penghematan gaji serta efisiensi dari pagu proyek yang dikontrakkan. Kendati demikian, munculnya angka (sementara) Silpa akan menjadi bahan evaluasi. Sektor-sektor di daerah yang belum bekerja maksimal sebagai penyumbang Silpa akan didalami lebih lanjut. (ari)
Selong (Suara NTB) Belasan petugas parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong, mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Timur (Lotim) terkait pengelolaan parkir yang saat ini dipihakketigakan. Para petugas parkir khawatir kebijakan ini dapat melumpuhkan mata pencaharian mereka. Dalam proses mediasi yang dilakukan di aula Dishub itu, kedatangan para petugas parkir tersebut didampingi langsung oleh pengacaranya, H. Hulain dan diterima oleh Kepala Dishub Lotim, Mahsin, S.Pd., MM., serta pejabat dari instansi terkait. Pada kesempatan itu, H. Hulain menjelaskan, saat ini keberadaan petugas parkir di RSUD Selong sudah ada perjanjian dengan masa kontrak masih berlaku hingga bulan Desember 2017. Oleh sebab itu, katanya, ia menuding jika Dishub yang melanggar perjanjian dengan menyerahkan pengelolaan parkir di RSUD Selong pada PT. Security Parking Indonesia. Untuk itu, pihaknya menanyakan sikap dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dishub Lotim apakah lebih mengedepankan pendapatan asli daerah (PAD) daripada kesejehateraan masyarakat. Mengingat, PT. Security Parking Indonesia menargetkan dapat menyetor ke daerah sebesar Rp 1 juta per harinya. Jumlah ini, lebih tinggi sebesar Rp 400.000 dibandingkan setoran yang diberikan oleh petugas parkir RSUD Selong yang ada saat ini. “Dengan adanya pekerjaan masyarakat, dapat meminimalisir konflik. Jangan hanya mengedepankan PAD, tetapi stabilitas keamanan terganggu, kesejahteraan dari masyarakat perlu diperhatikan,” kritiknya. Sementara, Kepala Dishub Lotim, Mahsin, menjelaskan jika penyerahan pengelolaan
parkir tersebut sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan para petugas parkir tanggal 23 Februari 2017,dan sudah mendapat persetujuan dari mereka. Hal itu dapat dibuktikan dengan ditandatangani persetujuan dari para petugas parkir. “Komunikasi sudah kita lakukan dengan para petugas parkir sebelum dipihakketigakannya pengelolaan parkir di RSUD Selong,” terangnya. Ditambahkan Mahsin, alasan dipihakketigakannya pengelolaan parkir tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Pasalnya, sebelumnya sudah dilakukan pertemuan antara pihak Dishub bersama tim Saber Pungli NTB yang mengajak untuk mendukung program saber pungli. Dalam pertemuan itu, terangnya, Dishub diberikan catatan, jika perpakiran menjadi salah satu tempat yang rawan terjadinya penyelewengan, baik parkir tepi jalan maupun parkir khusus. Itulah, katanya, yang menjadi dasar Dishub menyerahkan pengelolaan parkir di RSUD R. Soedjono Selong selain upaya peningkatkan PAD. Bahkan, lanjutnya, dalam DPA Dishub sudah ada untuk pengadaan alat parkir dengan catatan, Dishub tidak menganggu petugas parkir karena harus tetap memperhatikan kesejahteraan petugas parkir. “Namun optimalisasi PAD juga perlu menjadi pertimbangan,” imbuhnya. Sementara Kabid Darat pada Dishub Lotim, I Wayan Tarta, menambahkan, saat ini penyetoran dari retribusi parkir dalam kondisi naik turun. Sehingga, di tahun 2017 ini realisasi retribusi parkir diharapkan dapat tetap. Selain itu, dalam Perda juga sudah diatur apabila ada kehilangan di tempat parkir, akan menjadi tanggung jawab pengelola parkir. (yon)
(Suara NTB/yon)
SOAL PARKIR - Pertemuan antara petugas parkir bersama Dishub Lotim terkait penyerahan parkir RSUD R. Soedjono Selong pada pihak ketiga.
Mampu Bakti Sorot Rentannya Pernikahan Usia Anak di Lotim Selong (Suara NTB) Masalah penikahan usia anak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu point penting yang disorot Mampu Bakti NTB. Pasalnya, dalam upaya meretas fenomena ini perlu diajarkan kepada peserta didik terkait pendidikan reproduksi. Dalam penerapannya, panduan pengajarannya dengan menyesuaikan jenjang pendidikan mulai dari tingkat, PAUD, TK, SD dan SMP. Demikian disampaikan Koordinator Mampu Bakti Sub Office NTB, Nurjanah, Sabtu (8/ 7). Menurut Nurjanah, untuk menekan kasus pernikahan usia anak sudah sepatutnya di lingkungan sekolah harus ada pendidikan atau pembelajaran kesehatan reproduksi. Adanya pendidikan ini anak-anak dapat diberikan pandangan, jika menikah di usia anak akan ber-
dampak terhadap kesehatan alat reproduksinya dan sejumlah dampak negatif lainnya. Diakuinya, Kabupaten Lotim terdapat kasus pernikahan pada usia anak juga cukup tinggi, sehingga sangat penting adanya pendidikan reproduksi. “Dalam pengajarannya dengan menyesuaikan jenjang pendidikan mulai dari tingkat, PAUD, TK, SD, dan SMP,” jelasnya. Selain itu, masih terjadinya ketimpangan peran laki-laki dengan perempuan, pendidikan kesetaraan gender, serta persoalan sampah, sehingga harus ada pendidikan lingkungan hidup juga menjadi sorotan dari Mampu Bakti NTB. Sebagaimana dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan yang merupakan Perda inisiatif dari DPRD Lotim menjadi upaya dalam mengatasi persoalan pendidikan. (yon)
SUARA NTB Senin, 10 Juli 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Belum Ditagih Anggaran Bertambah Rp 2,5 Miliar PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) memprediksi alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat untuk tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, bakal bertambah sekitar Rp 2,5 miliar lebih. Penambahan ini, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2017, tentang kedudukan keuangan DPR dan DPRD. Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Sabtu (8/7), menjelaskan, saat ini alokasi belanja wajib yang diarahkan untuk tunjangan anggota DPRD Loteng mencapai sekitar Rp 9 miliar per tahun. “Secara rinci berapa besaran kenaikan anggaran untuk tunjangan anggota DPRD Loteng masih dihitung. Tapi kisarannya pada angka Rp 2,5 miliar,” sebutnya. Diakuinya, Pemkab Loteng dalam hal ini mau tidak mau harus mengalokasikan tambahan tunjangan anggota DPRD Loteng, karena itu perintah dari PP. Justru kalau kemudian tidak mengalokasikan tambahan tunjangan tersebut, Pemkab Loteng yang bakal disalahkan oleh pemerintah pusat. Nursiah menjelaskan, dalam PP terbaru ada beberapa tunjangan tambahan yang bakal diperoleh para anggota DPRD Loteng dengan perkiraan kenaikan tunjangan rata-rata sebesar Rp 12 juta per anggota DPRD Loteng dan mulai berlaku pada Bulan Juli. “Anggaran tambahan tersebut akan dibahas pada APBD perubahan tahun 2017 ini. Dan, akan berlaku terhitung mulai Bulan Juli,” ungkapnya. Dengan kata lain, kalaupun penetapan APBD perubahan tahun 2017 sudah lewat dari Bulan Juli, penambahan tunjangan tersebut tetap dibayar terhitung mulai Bulan Juli sesuai masa mulai berlakukan PP No.18/2017 H.M. Nursiah tersebut. (kir)
Masyarakat Diminta Awasi Netralitas ASN Giri Menang (Suara NTB) Ketua Kaukus Lombok Barat (Lobar) Bangkit, Nurzaini, SH., mengajak masyarakat untuk mengawasi netralitas ASN jelang pilkada 2018. Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik. Menurutnya, sudah ada indikasi adanya pengggiringan untuk kepentingan politik salah satu kandidat tertentu, terutama petahana. Nurzaini menegaskan, sesuai UU ASN dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada melarang keras keterlibatan ASN dalam politik praktis. “Jadi aturan sudah melarang keras ASN terlibat politik praktis, karena itu masyarakat Lobar perlu mengawasi dan mengontrol netralitas ASN di Lobar,” jelas Nurzaini, Sabtu (8/7). Menurutnya, jika ASN terlibat politik praktis maka tentu implikasinya terhadap kebijakan daerah. Mereka akan menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Padahal dalam UU Nomor 10 pasal 71 sudah jelas ASN, pejabat negara tidak boleh terlibat politik, sebab implikasinya terhadap kebijakan program. Jika ASN diarahkan terlibat politik praktis, maka akan berbahaya terhadap stabilitas pembangunan daerah. Karena bakal terjadi ketidakadilan dalam kebijakan. Diakui, hasil bocoran yang diterimanya sudah ada indikasi mengarah ASN untuk kepentingan politik, sehingga khawatirnya program pemda ini tidak nyambung dengan keperluan di bawah. Sekda sendiri, jelasnya, berkali-kali berstatemen di media, bahwa ASN harus netral. “Jadi Sekda harus memantau dan tegas terhadap ASN agar berlaku netral, karena itu masyarakat harus mengawasi gerakan ASN ini”jelas Nurzaini. Ia juga mengkritisi mutasi yang berbau politik. Sementara itu mantan Wabup Lobar H M Izzul Islam mengkritisi banyaknya akses jalan yang rusak khusus di wilayah Gunungsari –Batulayar yang nota bene wilayahnya bupati. Ia menyarankan seharusnya kondisi ini bisa lebih diproritaskan oleh pemda agar tidak menjadi keluhan di masyarakat. Sekda HM Taufiq menegaskan sebelumnya bahwa ASN dilarang berpolitik praktis. Pihaknya bakal terus mengawasi ASN, jika terbukti terlibat maka diberi sanksi sesuai ketentuan. “Kita akan beri sanksi kalau ada yang terlibat,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman Lobar H. L. Winengan menyatakan terkait persoalan PJU pihaknya terus melakukan pembenahan dan pemasangan di beberapa titik yang dinilai vital seperti halnya di wilayah Gunungsari-Batulayar. (her)
Lima Figur Berebut Dukungan PKB Praya (Suara NTB) Sebanyak figur di NTB saat ini tengah terlibat persaingan sengit untuk memperebutkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari lima kandidat tidak ada satupun kader dari internal PKB sendiri. Ketua DPW PKB NTB, H. L. Hadrian Irfani, kepada Suara NTB, Sabtu (8/7), mengaku, pihaknya sedang menyeleksi lima figur yang mendaftar di PKB untuk diajukan sebagai bakal calon gubernur. Mereka itu adalah H.M. Suhaili FT., H. Ahyar Abduh Kol. CZI L. Rudi Irham Srigede, H. Sunardi Ayub dan Prof. Farouk Muhammad. Di samping itu, ada 8 figur yang diseleksi sebagai kandidat calon wakil gubernur. Salah satu di antaranya adalah Ketua DPW Partai Nasdem NTB yang juga Wagub NTB saat ini, H. Muh. Amin, SH, MSi. Sejauh ini, pihaknya setidaknya sudah melakukan survei sebanyak dua kali. Dari empat kali survei yang direncanakan guna melihat tingkat elektabilitas serta peluang dari masing-masing calon. Baru kemudian nantinya pihaknya mengambil keputusan, prihal kandidat mana yang akan diusung oleh PKB di Pilkada NTB tahun 2018 mendatang. Selain proses survei, nantinya pihaknya juga akan melakukan uji visi dan misi dari masing-masing kandidat calon kepala daerah tersebut akhir bulan Juli mendatang. Pihaknya menargetkan jika tidak ada halangan berarti awal bulan Agustus mendatang seluruh tahapan seleksi sudah selesai, sehingga pertengahan bulan Agustus mendatang, PKB sudah bisa menentukan sikap terkait siapa yang akan diusung. “Target kita tanggal 17 Agustus mendatang, kandidat calon kepala daerah yang akan diusung PKB bakal diumumkan,” imbuhnya. (kir)
Tunggakan Retribusi Tower Rp 1,2 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Retribusi tower tahun 2016 lalu senilai Rp 1,2 miliar masih mengendap di perusahaan provider, lantaran belum ditagih oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lombok Barat (Lobar). Dinas terkait sudah bersurat ke pihak provider agar segera melunasi tunggakan ini, perusahaan provier pun menyanggupi segera membayar tunggakan retribusi tersebut. ‘’Kita sudah rapat dengan provider terkait tunggakan retribusi tower senilai Rp 1,2 miliar itu, mereka bersedia menuntasan tahun ini,” tegas kepala Dinas Kominfo Lobar, Budi Darmajaya, Sabtu (8/7). Dijelaskan, pihaknya beberapa kali rapat dengan pihak provider membahas persoalan ini. Pihaknya juga pernah melayangkan surat teguran ke pihak provider. Mereka menyang-
gupi melunasi tunggakan tersebut tahun ini. Pada prinsipnya mereka berjanji menyelesaikan tahun ini, terkait kapan dibayarkan paling telat bulan september. Bahkan diupayakan lebih awal bisa selesai. Jika tidak maka tentu akan ada konsekuensi bagi pihak provider. Terkait target retribusi tower yang dibebankan ke dinasnya, Budi mengaku jika targetnya tahun ini sebesar Rp 1,2
miliar, namun itu ditagih tahun depan. Tahun ini pihaknya menyelesaikan penagihan tunggakan pajak tahun 2016 lalu. “Tahun ini kita selesaikan tunggakan itu dulu,” jelas mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Lobar ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat Hj Lale Prayatni menyampaikan piutang retribusi tower senilai Rp 1,2 miliar tahun 2016
lalu belum masuk pembayarannya. Kondisi ini juga menyebabkan realisasi PAD rendah. Namun adanya piutang ini menjadi tambahan PAD lumayan besar tahun ini. “Piutang itu akan diselesaikan tahun ini, jadi ada tambahan,” jelasnya. Diakui realisasi PAD ni Kominfo masih rendah karena terkait aturan retribusi menara yang sudah mengalami revisi. Tahun 2016 lalu target retribusi menara Rp 1,6 miliar namun sudah terbayar Rp 400 juta, sehingga di sana ada piutang retribusi menara sekitar Rp 1,2 miliar. Sisa piutang inilah yang masuk tahun ini sehingga target Kominfo naik tahun ini dengan tambahan Rp 1,2 miliar. (her)
(Suara NTB/dok)
Budi Darmajaya
Fauzan Khalid Ajak Masyarakat Makmurkan Masjid Giri Menang (Suara NTB) Meski dalam suasana Libur kerja dan padatnya jadwal kegiatan, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menyempatkan diri mengunjungi masyarakatnya. Minggu (9/7) kemarin, sejumlah kegiatan dilaksanakan bupati di antaranya Pelepasan Gowes Pesona Nusantara pada pagi hari, kemudian rapat TPAD di Kantor Bupati, lalu meluncur ke Telaga Lebur Sekotong Tengah, pada siang harinya. Setelah itu pada sore hari menghadiri acara Puja Wali Pura Batu Bolong Batulayar. Di Dusun Telaga Lebur Sekotong kehadiran Bupati dalam rangka peletakan batu Pertama Masjid Nurul Iman Dusun Telaga Lebur Loang Balok Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong. Momen peletakan batu pertama itu dimanfaatkan bupati untuk bersalaman dan bersilaturahmi dengan masyarakat setempat. Ketua Panitia Pembangunan Masjid, Muhammad Rasyid mengatakan dari empat tahapan pembangunan masjid ini, ia mengakui baru pertama kali disambangi orang nomor satu di Lobar. Ia juga memaparkan rencana anggaran untuk pembangunan masjid ini sekitar Rp 2 miliar. “Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat sebanyak Rp 400 juta yang dihimpun dari 130 kepala keluarga,” terangnya. Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengingatkan agar masyarakat tidak hanya membangun saja, akan tetapi jauh lebih penting adalah memakmurkan masjid
(Suara NTB/ist)
BATU PERTAMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Iman Sekotong, Minggu (9/7). itu sendiri.”Jangan sampai saling menyombongkan dalam membangun masjid karena itu tanda-tanda dari kiamat,”
terangnya. Bupati juga mengingatkan untuk sama -sama menghindari Gibah. Karena orang
yang gibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Di kesempatan itu Fauzan menyerahkan bantuan 200
zak semen dan uang bantuan dari Baznas berupa uang pembangunan masjid sebesar Rp 5 juta. (her)
TGB Bakal ’’All Out’’ Menangkan Pengisian Posisi Direksi BUMD Harus Dilelang Cabup Pilihan NW di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (NW) Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang biasa dipanggil TGB dipastikan bakal all out mendukung untuk memenangkan calon bupati yang dipilih NW pada pilkada Lobar 2018 mendatang. Bahkan TGB bakal 100 persen turun memenangkan calon yang diusung NW dan Demokrat nantinya. “TGB itu memutuskan sesuatu, tidak pernah tidak mempertanggungjawabkan keputusannya itu, beliau akan 100 persen turun bukan hanya untuk warga NW dan kader Demokrat, namun seluruh masyarakat Lobar, beliau pasti all out turun,” tegas anggota Fraksi Demokrat DPRD Lobar, Indra Jaya Usman pada Suara
NTB, akhir pekan kemarin. Ketokohon dan pengaruhnya di NTB jadi modal besar, figur TGB yang juga Gubernur NTB ini dipastikan menjadi daya magnet bagi masyarakat untuk mendukung calon yang didukung NW, termasuk TGH. Hasanain Juaini yang telah diplot NW maju di pilkada Lobar. Hal ini diperkirakan bakal menjadi perhitungan kandidat lain yang maju melawan calon didukung NW. Kondisi ini bahkan saat TGB tidak ke mana-mana, artinya hanya melaksanakan rutinitas di kantor sebagai gubernur dan belum turun ke masyarakat. Pengaruh TGB ini bakal lebih besar lagi terhadap pilihan masyarakat jika all out turun menyapa
masyarakat dari hati ke hati. Terkait komparasi dengan pengalaman pilkada lain, seperti di KLU di mana saat pilkada lalu TGB d iantara dua pilihan yakni Djohan Sjamsu sebagai Ketua DPC Demokrat KLU berhadapan dengan H. Najmul Ahyar yang tak lain figur NW. Di mana akhirnya pilihan NW-lah yang berhasil menang yakni Najmul Ahyar. Jika dikomparasi di Lobar, kedekatan TGB dengan petahana Fauzan Khalid tak bisa dinapikan, sementara di sisi lain TGB memilih TGH. Hasanain Juaini. Apakah TGB tidak dipersimpangan di antara dua pilihan? Indra enggan menjawab. “Kalau itu urusan pengamat, tidak usah saya tanggapi,” jelasnya. (her)
Giri Menang (Suara NTB) Kondisi BUMD PT Tripat Lombok Barat (Lobar) dinilai mati suri, lantaran kekosongan posisi Direktur Utama (Dirut) PT Tripat sepeninggalan H. L. Azril Sopanhadi. Posisi dirut inipun harus segera diisi untuk meningkatkan kinerja BUMD tersebut. “Pengisian posisi Dirut Tripat itu kami minta supaya dilelang untuk memilih siapa yang memiliki kemampuan untuk mengelola perusda itu, karena selama ini mati suri,” kritik anggota Fraksi PKB DPRD Lobar H. Jamhur akhir pekan kemarin. Menurutnya, jika dikelola dengan baik maka keuangan daerah bakal bagus. Sebab BUMD ini bakal memberikan support PAD yang besar. Contoh kecil saja, lanjut Jamhur, di
bidang pengadaan ATK dan reklame di instansi pemda. Jika pihak Tripat mengambilalih pengadaan ATK dan reklame pemda ini, maka bakal besar pendapatan yang diperoleh. Hanya saja persoalannya tidak ada inovasi di manajemen PT Tripat. Di samping itu, pemda kurang memperhatikan BUMD tersebut. Ia pun mendorong pemda harus intervensi dan bertidak tegas, sebab bagaimanapun BUMD ini milik daerah sendiri. Bahkan hampir tiap tahun diberikan suntikan dana ke BUMD tersebut. Kepala BPKAD Lobar Joko Wiratno mengaku manajemen PT. Tripat, lagi kosong dirutnya sebab masa jabatan dirut sebelumnya telah habis. Posisi plt dirut pun ditunjuk Asisten II. (her)
H. Izzul Islam dan Sajim Sastrawan Daftar di Golkar Giri Menang (Suara NTB) Partai Golkar Lombok Barat (Lobar) resmi membuka pendaftaran Jumat (7/7) lalu. Partai beringin ini memberlakukan kebijakan penjaringan cabup dan cawabup berbeda dengan parpol lain, karena pihak panitia penjaringan partai tak memungut biaya pendaftaran bagi kandidat yang mendaftar. Pada pendaftaran hari pertama dan kedua setelah dibuka, figur H. Izzul Islam dan H. L. Sajim Sastrawan sebagai pendaftar pertama. Hal ini sekaligus komitmen dari Izzul Islam menjawab keraguan publik terkait dirinya maju pada pilkada kali ini. “H. Izzul Islam mendaftar pertama hari Jumat lalu, Miq Sajim hari Sabtu,” jelas Ketua Tim penjaringan H. L. Hermayadi, Sabtu (8/7). Dijelaskan, pembukaan pendaftaran ini setelah rapat dengan DPD Kabupaten dan DPD I. Pendaftaran di Golkar jelasnya lebih disederhanakan persyaratannya, bahkan tanpa syarat. Kandidat cukup menandatangani pernyataan kesiapan sebagai bakal calon, tanpa menyerahkan ijazah
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
DAFTAR - Tim H. Izzul Islam saat daftar di Golkar. dan uang pendaftaran. Pembebasan uang pendaftaran ini, jelasnya, supaya prosesnya lebih objektif dan tidak tersandera merasa tidak enak mencoret figur gara-gara menyerahkan dana pendaftaran. Berbagai persyaratan ini jelasnya bakal dilengkapi kandidat jika sudah mengerucut. Pada pendaftaran ini, figur hanya menyerahkan CV dan surat pernyataan. H. Izzul Islam belum menyerahkan sepenuhnya persyaratan terse-
but, artinya H. Izzul Islam belum resmi mendaftar, karena sebatas ambil formulir saja. Setelah H. Izzul Islam mendaftar pertama, Sabtu kemarin giliran H. L. Sajim Sastrawan yang mendaftarkan diri. Tokoh Gerung ini diantar oleh para pendukung yang berasal dari lintas agama. Berbeda dengan H. Izzul Islam, kedatangan mantan Wabup Lobar ini diterima oleh HL Hermayadi. Sedangkan Sajim diterima langsung oleh Ketua DPD Partai
DAFTAR - H. L. Sajim Sastrawan saat daftar di Golkar dan diterima Ketua DPD Partai Golkar Lobar Hj. Sumiatun. Golkar Lobar Hj. Sumiatun. Setelah kedua kandidat ini, sejumlah kandidat lain telah mengontak panitia untuk segera mendaftar, seperti Nauvar F. Farinduan dan Umar Said rencananya daftar hari Senin. Sedangkan petahana H Fauzan Khalid mendaftar Rabu. ‘’Lalu ada juga L. Jaya Asbani, Mawardi dan TGH Muammar Arafat. “Rencananya masa pendaftaran selesai 12 Juli,” ujarnya. Menurut H Izzul Islam bah-
wa dirinya serius maju pada pilkada Lobar, karena ia sendiri mengklaim telah mendapatkan restu dan dukungan dari TGH. Munajib Kholid. Diakui sempat diisukan maju pada pilkada KLU namun dirinya tidak maju. Pada pilkada Lobar yang lalu, ia mendukung TGH Munajib. Ia mengakui segan dengan TGH. Munajib, sehingga ia berpikir untuk tidak maju pada pilkada lalu. Namun saat ini justru TGH MunajIb yang menyuruhnya maju. (her)
SUARA NTB Senin, 10 Juli 2017
Kemendagri akan Turun Tinjau Tapal Batas KSB-KS Taliwang (Suara NTB) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dijadwalkan akan turun lapangan meninjau tapal batas antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten Sumbawa (KSB-KS). Kedatangan pihak Kemendagri yang dijadwalkan pada, 11 Juli mendatang itu dalam rangka upaya penyelesaian penetapan dan penegasan batas kedua kabupaten yang hingga saat ini belum menemui titik temu. “Rencananya dari Kemenda(Suara NTB/dok) gri akan datang minggu M. Endang Ariyanto depan soal penyelsaian tapal batas itu,” terang Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah (Setda) KSB, M. Endang Ariyanto, S.Sos. Sejauh ini tapal batas kabupaten “kakak beradik” ini masih dalam status kuo alias belum disepakati kedua pemerintah daerah. Fasilitasi yang dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) beberapa tahun lalu, menemui jalan buntu setelah kedua kabupaten sama-sama tidak sepakat dengan batas wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil mediasi tersebut, baik KSB maupun KS hanya menyepakati meminta penyelesaian di tingkat pusat dalam hal ini Kemendagri. Endang mengatakan, kedatangan pihak Kemendagri nantinya diharapkan dapat segera menyelesaikan persoalan tapal batas tersebut. Mengingat baik KSB maupun KS telah menyerahkan sepenuhnya apapun keputusan yang akan diambil Kemendagri. “Mudah-mudahan setelah peninjauan nanti dalam waktu dekat sudah ada penetapan,” harapnya. Belum tuntasnya penetapan tapal batas antara KSB dan KS membuat kedua daerah kesulitan mengelola wilayah di perbatasan. KSB khususnya, banyak merencanakan pemanfaatannya untuk kegiatan pengembangan ekonomi. Hanya saja hal tersebut belum berani dilaksanakan karena dikhawatirkan terjadi perubahan batas wilayah pasca penetapan oleh Kemendagri. Salah satu misalnya, untuk pengembangan pariwisata di pulau Gili Kalong. Pulau ini berdasarkan hasil penetapan batas wilayah oleh Pemprov NTB masuk dalam KSB. Hanya saja KS mengklaim pulau yang telah dimasukkan KSB dalam rencana pengembangan pariwisata Gili Balu’ itu hingga kini belum dapat disentuh karena oleh KS diklaim masuk dalam wilayah administrasinya. Menurut Endang, batas adiministrasi antar wilayah pada dasarnya tidak perlu dipersoalkan. Sebab pemanfaatannya akan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam segala aspek. “Batas wilayah ini lebih untuk memudahkan mengurusnya saja selebihnya pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. Meski demikian, Pemda KSB lanjut dia tetap akan menunggu hasil keputusan Kemendagri nantinya. “Saya kira Pemda Sumbawa juga sama. Nanti kalau ada keputusan Kemendagri pasti akan dipatuhi karena sebelumnya kita sudah sama-sama melalui berita acara resmi menyerahkan sepenuhnya persoalan ini ke pusat,” imbuhnya.(bug)
Pemda KSB Tidak akan Bantu Kapal Datu Seran Ekspress Taliwang (Suara NTB) Permintaan manajemen kapal cepat Datu Seran Ekspress agar dibantu memenuhi kuota penumpang setiap pelayarannya tidak akan dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST menyatakan, Pemda KSB tidak memiliki kebijakan untuk mendukung operasional kegiatan bisnis yang sepenuhnya dikelola oleh pihak swasta. “Mereka itu kan murni bisnis. Jadi mana mungkin kita bisa membantu mereka,” tegasnya kepada (Suara NTB/bug) sejumlah wartawan, akhir Fud Syaifuddin pekan kemarin. Menurutnya, sebagai perusahaan bisnis seharusnya manajemen kapal cepat Datu Seran Ekspress tidak boleh bergantung pada pihak lain terlebih pemerintah. Diakuinya keberadaan kapal cepat tersebut akan membantu terbukanya akses daerah, akan tetapi pemerintah KSB tidak akan mengeluarkan kebijakan memenuhi permintaan perusahaan tersebut. “Ini bisa kita bilang mereka minta disubsidi. Dan kalau kita lihat terlalu besar biaya yang harus kita keluarkan kalau kita setujui,” cetusnya. Wabup mengatakan, Pemda KSB memiliki armada kapal cepat yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (Persuda) bekerja sama dengan pihak ketiga. Selama bertahun-tahun armada yang melayani pelayaran Benete-Kayangan itu tidak pernah disubsidi oleh pemerintah dan sebaliknya memberikan pendapatan bagi daerah. “Selama ini KSB Ekspress tidak pernah kita subsidi yang jelas-jelas kita punya andil di sana,” bandingnya. Selanjutnya Wabup menyebutkan, operasional Datu Seran Ekspress selama ini secara tidak langsung telah dibantu oleh Pemda KSB dengan penyediaan akses berlabuh di dermaga Labuhan Lalar. “Kalau misalnya mereka tidak mau beroperasi lagi ke sini tidak apa-apa. Toh nanti yang ada di Benete akan digeser juga ke Labuhan Lalar karena di sana (Benete, red) akan dimanfaatkan khusus untuk tambang AMNT,” tandasnya. Sebelumnya PT Kaleang Sakti telah menyampaikan harapannya tersebut melalui Dinas Perhubungan (Dishub) KSB. Pihak manajemen kapal cepat Datu Seran Ekspress ini meminta Pemda KSB membantu melakukan penjualan tiketnya untuk memenuhi kursi setiap kali kegiatan pelayaranannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, jumlah tiket yang diajukannya berkisar antara 75 sampai 100 kursi. Jumlah itu disebutkan akan mencukupi membiayai operasional sekali trip pelayaran kapal baik dari KSB menuju sejumlah titik pelabuhan di pulau Lombok. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
Kerjasama Bidang Pembinaan PAUD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
BOP PAUD 2017 Cair Bulan Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Proses verifikasi terhadap lembaga penerima Bantuan Operasional Penyelengaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai dilakukan 4 Juli. Hingga Diperkirakan BOP bisa dicairkan pada akhir bulan ini. Demikian disampaikan Kadis Dikbud Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF), Drs. Umar, M.Si. Verifikasi dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Untuk mengetahui apakah lembaga bersangkutan telah terdapodikkan dan memiliki nomor induk lembaga atau tidak. Serta apakah mempunyai Rencana Anggaran Belanja (RAB) termasuk sudah memiliki Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau belum. “Semua syarat ini harus dipenuhi oleh lembaga penerima.
Kalau tidak lengkap, BOP nya tidak bisa dicairkan,” cetus Umar. Setelah diverifikasi oleh tim, usulan dari lembaga penerima ini harus ditandatangani oleh Kadis Dikbud dan pejabat di BPKAD. Setelah semuanya beres, baru bantuannya bisa dicairkan. Bantuannya langsung ditransfer oleh Bank ke rekening lembaga. Tiap lembaga, bantuan yang didapat angkanya bervariasi sesuai jumlah murid. Untuk mendapatkan BOP ini minimal lembaga PAUD memiliki peserta didik 12 orang. Umar menyebutkan, berdasarkan SK Bupati Sumbawa, No. 661 Tahun 2017, tercatat sebanyak 483 PAUD swasta yang ditetapkan sebagai penerima. Dengan jumlah siswa 16.259. Sementara untuk TK Negeri, sebanyak 6 TK, dengan jumlah murid 689. Minimal 50 persen dari dana BOP ini nantinya diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran dan bermain seperti
aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga kedepannya, hal-hal yang kiranya akan merugikan para petani baik hama penyakit maupun yang lainnya bisa diminimalisir. Hal ini juga dilakukan guna menyukseskan program swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. “Tenaga penyuluh yang ada saat ini sudah cukup optimal. Namun hal tersebut masih harus terus ditingkatkan,” ujarnya. Apalagi, hampir sebagian besar masyarakat petani belum mengetahui keberadaan tenaga penyuluh pertanian yang ada. Dikatakannya, tenaga penyuluh lapangan memiliki tugas yang sangat penting di
bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan. Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil bahan habis pakai dan bahan pembelajaran sejenis lainnya. Selain itu, dapat juga digunakan untuk melakukan kegiatan pertemuan dengan orang tua wali murid dan kunjungan ke rumah murid. Sementara 35 persen dana BOP dapat digunakan untuk kegiatan pendukung seperti penyediaan buku administrasi serta pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK). Selanjutnya, untuk pembelian obat-obatan ringan dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), biaya pertemuan guru di kegiatan Gugus PAUD, menambah transportasi pendidik serta penyediaan makanan sehat. Sementara sisanya 15% dari dana BOP digunakan untuk perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan
(Suara NTB/arn)
VERIFIKASI - Kepala Bidang PAUD dan PNF Dikbud Sumbawa, Drs. Umar, M. Si saat melakukan verifikasi bersama Tim. ringan, dukungan penyediaan alatalat publikasi PAUD serta langganan listri, telepon/internet dan air. Pihaknya berharap, bila dana BOP ini sudah cair diharapkan dapat dibelanjakan sesuai dengan usulan yang sudah diverifikasi. Selain mengingatkan lembaga penerima untuk dapat menyiapkan SPJ (bila sudah cair), dan
paling lambat bulan Desember sudah harus selesai. Untuk diketahui, tahun ini Kabupaten Sumbawa mendapat alokasi dana BOP PAUD sebesar Rp 10 Miliar. Angka ini mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2016 lalu yang hanya mendapat alokasi dana sebesar Rp 8 Miliar. (arn/*)
Didatangi Gubernur
Sumbawa Belum Ambil Keputusan Soal Merger BPR Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mendatangi Kabupaten Sumbawa, Sabtu (8/7). Menggelar pertemuan terbatas pimpinan daerah soal merger BPR. Belum ada keputusan soal pertemuan tersebut, karena Pemkab berencana akan menggelar pertemuan lanjutan dengan DPRD terkait merger BPR. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang ditemui Suara NTB setelah pertemuan, mengakui adanya pertemuan dengan Gubernur NTB di Pendopo Wisma Daerah. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan terkait masih mandegnya konsolidasi PT BPR NTB.
“Pak Gubernur tadi langsung datang. Gubernur menyampaikan terkait konsolidasi. Kan masih mandeg belum bisa berproses,” ujarnya. Dijelaskannya, belum berprosesnya hal tersebut karena seyogyanya masih ada hal yang belum ditandatangani Bupati. Terhambatnya penan-
datanganan karena masih ada yang perlu perlu dibicarakan dengan pihak DPRD. “Masih ada yang belum diteken oleh Bupati. Kenapa belum diteken, karena memang ada surat masuk dari dewan. Sehingga inilah yang coba diclearkan dulu,” tukasnya. Gubernur dalam perte-
muan sudah menyampaikan mengenai hal tersebut. Pihak Pemda juga sudah menyampaikan beberapa hal. Diantaranya terkait direksi dan personil. Itupun diakuinya akan diakomodir oleh Gubernur. Hasil dari pertemuan tersebut, Pemda Sumbawa beserta jajaran dan DPRD akan melakukan pertemuan lanjutan. Untuk membicarakan persoalan tersebut. Karena sebelumnya belum nyambung. “Akan ada pertemuan lanjutan dengan DPR apa semua nanti dengan Bupati. Itu diantara lain pointnya. Dalam
waktu dekat nanti coba dibicarakan. Yang krusial itu. Karena itu kan enggak nyambung kemarin. Ini yang coba dipertemukan apa sih masalahnya,” pungkasnya. Ia menambahkan, perubahan dari PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB aturan dan undang-undanglah yang meminta demikian. Makanya hal ini akan dibicarakan kembali dengan DPRD supaya tidak ada lagi yang mengganjal. “Akan kita bicarakan dengan dewan, supaya tidak ada lagi yang mengganjal. Karena ini ketentuan UU,” terang Wabup. (ind)
(Suara NTB/ils)
POLISIKU - Papan informasi Aplikasi Polisiku yang terpasang di ruang Satuan Reserse dan Kriminal, Polres Sumbawa.
Aplikasi Polisiku Disiapkan untuk Dekatkan Pelayanan ke Masyarakat Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat dalam waktu dekat akan mulai mengenalkan aplikasi baru Polri “Aplikasi Polisiku” kepada semua masyarakat setempat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih familiar dengan aplikasi yang berbasis android dan IOS tersebut sebagai sarana terbaik untuk melayangkan pengaduan ataupun
laporan terkait layananan Polri kepada masyarakat. Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim Iptu I Putu Agus Indra Permana SIK, Sabtu (8/7) kemarin mengatakan, aplikasi ini sengaja diperkenalkan kepada publik agar masyarakat lebih dekat dengan Polisi. Melalui aplikasi ini juga, masyarakat bisa berkomentar
Penyuluh Pertanian di KSB akan Dievaluasi Taliwang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DKP5K) Sumbawa Barat akan melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga penyuluh lapangan yang ada. Hal tersebut dilakukan guna memaksimalkan peran dari para penyuluh ini di masyarakat sehingga hal-hal yang tidak diinginkan khususnya pada tanaman pertanian bisa diminimalisir. Kepala DKP5K KSB Ir. Alimin M.Si kepada Suara NTB, belum lama ini mengatakan, terhadap sejumlah penyuluh yang ada saat ini sudah harus dibenahi dari segala aspek. Baik itu aspek pelatihan ataupun
Halaman 6
masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan segera memanggil para penyuluh yang ada di masing-masing desa untuk diberikan pelatihan. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan para penyuluh terhadap hama penyakit yang kiranya terjadi kepada hasil pertanian. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti gagal panen maupun yang lainnya bisa semakin diminimalisir. “Penyuluh ini harus berada di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan pendampingan. Makanya perlu ada pelatihan dan pengembangan pengetahuan guna semakin memaksimalkan peran dari para penyuluh ini,” timpalnya. Selain itu, pihaknya juga
berharap kepada masyarakat petani untuk bisa membentuk suatu kelompok. Hal tersebut diatensikan supaya penyebaran informasi dari para penyuluh semakin maksimal. Mengingat pengalaman yang terjadi selama ini, masyarakat petani masih sangat apatis untuk membentuk suatu kelompok tani sehingga penyebaran informasi tidak maksimal. “Kita secara pelan-pelan akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya membuat suatu kelompok tani. Sehingga penyebaran informasi akan jauh lebih maksimal,” tandasnya. (ils)
terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh anggota itu sendiri. Apalagi aplikasi ini bisa diunduh secara bebas oleh masyarakat melalui perangkat telepon yang ada baik itu android maupun IOS. Sehingga diharapkan tidak akan ada jarak lagi antara Polisi dengan masyarakat. “Aplikasi ini sengaja dimunculkan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada
masyarakat,” ungkapnya. Dikatakannya, didalam layanan aplikasi ini, masyarakat juga dimanjakan dengan adanya kolom pengaduan khusus terhadap kinerja Kepolisian. Kolom ini sengaja dimunculkan, sebagai sarana untuk memperbaiki pelayanan yang kurang memuaskan apabila ditemukan nantinya. Meskipun demikian, pihaknya sangat berharap kepa-
da masyarakat untuk bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik. Mengingat pada prinsipnya diciptakannya aplikasi ini, untuk memberikan perlindungan, pengayamon, dan pelayanan kepada masyarakat. “Kita berharap aplikasi ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu cara untuk kita memperbaiki pelayanan yang ada,” tandasnya. (ils)
Tim Pora Berencana Turun ke KSB Awasi Keberadaan Orang Asing Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Pegawasan Orang Asing (Pora) berencana turun lapangan untuk menggelar operasi gabungan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hal ini guna mengawasi keberadaan orang asing di wilayah setempat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa, Drs. Syahrifullah kepada Suara NTB membenarkan adanya rencana tersebut. Dimana tim berencana turun lapangan ke KSB dalam bulan ini. Pihaknya belum bisa menyampaikan lokasi kecamatan yang akan dilakukan pengawasan di kabupaten setempat. Termasuk waktu pelaksanaannya juga masih dirahasikan. “Rencana tim akan turun
(Suara NTB/ind)
Syahrifullah lapangan mengawasi keberadaan orang asing di KSB
dalam bulan ini. Untuk kapan waktu dan lokasi kecamatannya belum bisa kami sampaikan,” ujarnya. Menurutnya, operasi gabungan dilaksanakan di kabupaten setempat lantaran keberadaan orag asing cukup banyak. Tentu dengan banyaknya orang asing, pihaknya juga harus melakukan pengawasan. Makanya tim berencana melakukan pengawasan. Selain operasi gabungan, pihaknya di Imigrasi juga intens melakukan pengawasan terhadap orang asing. Baik di Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat. Karena jika keberadaann orang asing tidak disertai dengan dokumen dan prosedur yang benar tentunya merugikan daerah. (ind)
SUARA NTB Senin, 10 Juli 2017
Sekdes Timu Belum Dilantik oleh Kades Bima (Suara NTB) – Sejak lolos seleksi penjaringan perangkat desa serentak, Sekretaris Desa (Sekdes) belum lama ini, hampir seluruhnya dilantik. Tapi berbeda dengan Sekdes Desa Timu Kecamatan Bolo, Silahturahman, hingga kini belum juga dilantik oleh Kepala Desa (Kades), Arsyad. Silahturahman mengaku bingung atas sikap Kades itu. Sementara pada sisi lain, dirinya didesak oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, agar menyerahkan BAP pelantikan. “Pertanyaannya bagaimana bisa menyerahkan BAP pelantikan, sementara saya belum dilantik. Saya kan hanya diberikan SK oleh Kades,” ujarnya kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Menurutnya, dokumen BAP tersebut penting diserahkan. Karena merupakan salahsatu dokumen, sebagai syarat pencairan gaji bulan ini. Selain SK penetapan Sekdes, KTP aktif dan akta kelahiran. “Dokumen yang lain semuanya sudah lengkap, hanya BAP pelantikan saja yang masih kurang,” katanya. Meski demikian, tidak adanya BAP pelantikan itu, akan dikomunikasikan lagi dengan pihak DPMDes. Apakah dokumen tersebut bisa diserahkan walaupun salahsatunya tidak terpenuhi. “Dalam waktu dekat saya akan datangi kembali DPMDes menanyakan soal ini,” ujarnya. Sementara Kades Timu Kecamatan Bolo, Arsyad enggan menjawab untuk memberikan komentar terkait adanya hal tersebut, saat dikonfirmasi Suara NTB via SMS dan Telepon. Sementara Kepala DPMDes Kabupaten, Drs. Andi Sirajuddin M.M, dikonfirmasi terpisah, menegaskan BAP pelantikan itu penting diserahkan oleh perangkat desa, seperti Kepala Dusun, Kaur, hingga Sekdes yang lolos. “Harus ada semuanya sebagai bahan administrasi untuk pencairan gaji sejak perangkat Desa dilantik,” katanya. Terkait belum dilantiknya Sekdes Timu oleh Kades. Andi mengaku tidak mau mengemontari terlalu banyak. Sebab lanjutnya, proses pelantikan pejabat pemerintah desa merupakan kewenangan pemerintah desa. “Semua sudah diatur dalam UU. Baik Kadus, Kaur dan Sekdes, kewenganan penuh dilimpahkan pada Kades yang bersangkutan. Karena DPMDes tidak memiliki kewengan dan kapasitas untuk melantik dan memberhentikan perangkat desa,” pungkasnya. (uki)
TGB Jelaskan Rekomendasi NW untuk Rum Kota Bima (Suara NTB) – Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Ir. H. M. Rum, direkomendasikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW), sebagai Bakal Calon Walikota pada Pilkada Kota Bima 2018 mendatang. Ketua Dewan Tanfidzyah PB NW, TGH. M. Zainul Majdi alias TGB mengaku, pihaknya merekomendasikan, M. Rum, sebagai bakal calon walikota, merupakan aspirasi kader NW yang berada di Kota Bima. M. Rum juga, kata Gubernur NTB ini, juga kebetulan merupakan salah seorang pengurus NW daerah setempat. “Ada aspirasi dari kader NW di Kota Bima, kita akomodir,” katanya, di Kota Bima, Minggu (9/7). Dikatakan, sebagai kader organisasi, NW merasa memiliki tanggung jawab untuk mengusung atau mencalonkan kadernya. Namun sebelumnya akan ditawarkan kepada masyarakat, hasilnya direspon dengan baik. “Sebagai ketua NW, jadi saya mengkanalisasi aspirasi dari warga. Sehinggga kami putuskan satu nama,” tegasnya. TGB menambahkan NW bukanlah partai politik yang bisa memaksa siapapun. Hanya saja, organisasi ini memiliki tanggungjawab untuk menawarkan kader sendiri. “Kita punya kader untuk kompetisi,” ungkapnya. Lagipula NW dan partai politik (parpol) sangat jauh berbeda. Karena keduanya memiliki pedoman organisasi (PO) tersendiri. Serta ada standar operasional prosedural yang diikuti atau ditaati. Dia menegaskan, keputusan itu hingga saat ini, sudah final. Akan tetapi. Misalnya kandidat yang diusung tersebut, belum siap atau memilih mundur, lantaran tidak bersedia. Diakui TGB adalah persoalan lain. “Kalau Pak M. Rum misalnya tidak siap, ya kita juga harus memikirkan yang lain,” pungkasnya. (uki)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kembangkan Sektor Jasa untuk Percepat Penurunan Angka Kemiskinan Dompu (Suara NTB) Mantan Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM, mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu membuat terobosan dalam mengintervensi pengembangan sektor jasa jika ingin mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 2 persen pertahun. Pariwisata merupakan sektor jasa yang paling murah dan punya efek pengganda yang besar. “Bali turunkan kemiskinan lewat pariwisata. SDA Bali sudah tidak mampu atasi ledakan penduduk yang semakin padat, maka mereka ubah haluan lewat sektor pariwisata. Bali berhasil. Kemiskinan turun, terakhir pada posisi di bawah 5 persen,” kata Badrul kepada wartawan, Sabtu (8/7). Berbeda dengan NTB yang
belum maksimal dengan pariwisatanya, walaupun sudah memulainya dan pada 2016 kemiskinannya justru mengalami peningkatan. “Pulau Sumbawa juga demikian (pengembangan pariwisatanya tidak all out). Jika hanya mengandalkan sektor pertanian, penurunan kemiskinan pasti lambat. Harus ada terobosan intervensi sektor jasa,
dan sektor jasa yang paling murah dan punya multyplier effect besar adalah pariwisata,” ingat mantan Wakil Gubernur NTB ini. Di Dompu, kata Badrul Munir, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya relatih kecil dibandingkan daerah – daerah lain di NTB. Itu artinya, kemiskinan di Dompu lebih mudah diatasi. “Orang
miskin di Dompu paling tidak, mereka punya aset, minimal punya rumah dan lahan. Apalagi modal sosial dan soliditas sosial masyarakat Dompu juga masih tinggi,” katanya. Persoalan di lapangan, lanjut Badrul Munir, banyak orang miskin karena terpaksa miskin dan tidak sadari dirinya masuk kategori miskin. Sehingga menjadi tanggungjawab negara untuk mengeluarkannya dari garis kemiskinan, bila tidak mereka harus dipelihara sesuai amanat konstitusi. “Pemerintah yang keliru ketika rakyat minta ikan dikasih ikan, mestinya diberi pancing. Sistem chrity jelas
(Suara NTB/dok)
H. Badrul Munir tidak mendidik, malah membuat orang jadi ketergantungan,” pesannya. (ula)
Harganas Ke XXIV Momen Mengembalikan Peran Keluarga
(Suara NTB/uki)
SILATURAHMI - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi M.A dan Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin, di acara silaturahmi di halaman kantor Walikota Bima, Minggu (9/7).
Walikota ”Curhat” ke Gubernur, Kondisi Kota Bima Pasca Banjir Kota Bima (Suara NTB) – Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi M.A, Ketua penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, beserta rombongan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Pemerintah dan masyarakat Kota Bima, Minggu (9/3). Gubenur bersama rombongan diterima, oleh Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin, Wakil Walikota H. A. Rahman H. Abidin, beserta Kepala OPD Pemkot Bima dan FKPD, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama, di halaman depan kantor Walikota Bima. Pada kesempatan itu, Walikota mengungapkan sejumlah perkembangan Kota Bima, pasca diterjang banjir, akhir tahun 2016 lalu. Kata Walikota, berkat dukungan dan bantuan Pemerintah Provinsi, Kota Bima kembali normal begitu cepat. “Berkat bantuan dan dukungan semua pihak terutama Pemprov. Alhamdulillah Kota Bima sudah 95 persen kembali normal pasca diterjang banjir akhir tahun lalu,” katanya. Selain itu, Walikota menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur, karena sudah mengalokasikan dana untuk perbaikan dua titik jalan Provinsi di daerah set-
empat, yang kini tengah diperbaiki. Yakni jalan Gatot Subroto Kelurahan Sadia dan Datuk Dibanta sampai Kecamatan Wera Kabupaten Bima. “Meski demikian, ada permintaan dan aspirasi dari masyarakat, jalan Datuk Dibanta tepatnya di Ncai Kapenta agar aspalnya dipertebal dan diperlebar,” kata Qurais. Tidak hanya itu, pasca terjangan banjir, pembangunan atau perbaikan sarana dan prasana lebih banyak dilakukan. Salah satunya, yakni pelebaran hingga pengerukan aliran sungai yang dangkal. Hanya saja, Walikota meminta Gubernur untuk membongkar tiang yang ada di jembatan yang berada di Rabasalo Kelurahan Penatoi, Padolo I dan II. Karena, Pemkot Bima, tidak memiliki kewenangan. “Adanya tiang ini menjadi salahsatu pemicu banjir Kota Bima tahun lalu, karena menghambat aliran air. Mudahmudahan 2017 ini bisa dibongkar,” harapnya. Tidak hanya itu, Walikota berharap kepada Gubenur memerintahkan Dinas Kehutanan, untuk merehablitasi hutan yang berada di Ncai Kapenta dan hutan di Kelurahan Dodu, antara perbatasan Kota Bima dan Kecamatan
Wawo Kabupaten Bima. “Karena kewenangan sudah diambil Provinsi, kami berharap kepada Gubernur agar memerintahkan Dinas Kehutanan, untuk merehabilitasi hutan-hutan ini,” harapnya lagi. Bagaimana tanggapan Gubernur, TGH. M. Zainul Majdi? Gubernur yang akrab dikenal TGB ini, merespon baik perkembangan dan semangat pemerintah dan masyarakat Kota Bima pasca mendapat ujian dan cobaan, banjir tersebut. “Tidak mudah keluar dari cobaan untuk memperbaiki secara cepat. Tapi Alhamdulillah dan pemerintah dan masyarakat Kota Bima begitu kuat menerima ujian ini,” ungkapnya. Terkait keinginan dan permintaan Walikota, TGB merespon dengan santai. Bagi dia, permintaan tersebut akan diakomodir sepanjang tercukupi anggaran. Namun, Pemprov akan mendukung. Baik secara informal dan bersurat resmi kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan beberapa hal tersebut secara bersama. “Yang utama juga dalam tidak hanya mengarah sektor pembangunan. Diharapkan juga bisa menumbuhkan ekonomi kreatif bagi masyarakat,” pungkasnya. (uki)
Dompu (Suara NTB) – Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke XXIV menjadi momen penting untuk mengembalikan peran keluarga. Terutama orang tua terhadap anak-anaknya. Sekelumit persoalan yang dihadapi rumah tangga saat ini disinyalir karena tidak terlaksananya delapan fungsi keluarga, yakni fungsi agama, reproduksi, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, pendidikan serta lingkungan. Akibatnya, banyak ditemukan kasus orang tua yang menganiaya, membunuh juga melaporkan anaknya ke polisi, begitu pun sebaliknya. “Semua ini kenapa terjadi? Karena keluarga tidak menyadari peran dan fungsi mereka masingmasing,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Lalu Makripuddin, M.Si., kepada Suara NTB usai membuka kegiatan lomba mewarnai tingkat SD dan TK/PAUD di Taman Kota Dompu, Sabtu (8/7). Untuk itu kata Makripuddin, Harganas harus diperingati tiap tahun agar keluarga Indonesia memahami tugas pokok dan fungsinya, seperti bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak maupun peran anak pada orang tuanya. Jika hal ini tak dilakukan, ada kehawatiran terjadi tumpang tindih peranan yang berakibat fatal bagi ketidak harmonisan sebuah rumah tangga. Intinya, kegiatan untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka memiliki keluarga. “Mari kita tingkatkan peran kita sebagai ayah, ibu dan sebagai anak,” ujarnya. Dalam membina rumah tangga juga tambah dia delapan fungsi keluarga itu harus tetap dilaksanakan, karena itu menjadi titik kunci untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera dan damai. Hanya memang kendala pihaknya di lapangan untuk melaksanakan delapan fungsi keluarga itu sebut Maripuddin, yakni masih tingginya angka perkawinan usia muda. Menurutnya, perakawinan usia muda telah menyebabkan keluarga di NTB tidak bisa melaksanakan delapan fungsi keluarga dengan baik. “Kalau kawin usia muda, karena emosional dan sebagainya sangat rentan terjadinya perceraian. Ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu akan tinggal di tempat yang terpisah, maka itu kemudian tidak bisa melaksanakan de-
lapan fungsi keluarga dengan baik. Karena delapan fungsi keluarga bisa kita laksanakan dengan baik apabila lengkap unsur dalam keluarga itu,” jelasnya. Sementara untuk persentase pernikahan usia dini di NTB tidak diketahui pasti pihaknya, sebab belum ada data yang spesifik. Disinggung soal kegiatan lomba mewarnai yang dilakukan, Makripuddin menjelaskan, semata-mata untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas sangat ditentukan oleh genarasi anak-anak hari ini. Dan melalui lomba mewarnai tersebut pihaknya berusaha melatih kepekaan sosial, imajinasi, kreatifitas dan kemapuan anak dalam menentukan target. “Apabila ini bisa diaplikasikan dalam keluarga ketika mereka sudah besar, maka insya Allah keluarga yang berkualitas itu dapat tercapai,” tandasnya. Kepala BKKBN Kabupaten Dompu Gatot Gunawan, Skm., MMkes., menambahkan setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing, mereka terlahir dengan kreatifitas dan kemampuan yang luar biasa. Hanya saja orang tua sering kurang memperhatikan dan memotivasinya, bahkan seiring dengan bertambahnya usia anak orang tua sering mengendorkan kreatifitas dan kemandirian anak. Contoh sederhana, anak yang sudah bisa memegang alat tulis lalu mencoret-coret tembok dilarang karena alasan kebersihan. “Padahal semestinya orang tua mengapresiasi apapun dan bagaimanapun karya anak dan menyediakan fasilitas serta motivasi untuk mengembangkan kreatifitas mereka.” Untuk itu dimomentum Harganas ke XXIV ini keluarga diharap bisa menjadikannya sebagai peluang untuk mengembangkan kreatifitas anak, sehingga dikemudian hari anak tidak akan terjebak dengan permasalahan yang selam ini menimpa anak, seperti penyalahgunaan narkoba, penganiayaan dan kenakalan lainya. “Lomba ini awalnya di targetkan 500 orang, namun data terakhir hampir mencapai 400 orang, Paud/TK sekitar 327 kemudian anak SD 80. Jadi hari ini mungkin akan lebih dari 400 orang karena perkembangan terakhir cukup antusias perkembangan orang tua untuk mengantarkan anaknya,” pungkas Gatot Gunawan. (jun)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Kerjasama Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Produk Unggulan Daerah pada Gelar Dagang Harganas Ke-24 Banyak Diburu Pembeli Dompu (Suara NTB) Produk unggulan yang ditampilkan daerah peserta peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat Provinsi NTB ke 24 di Dompu menjadi incaran para pembeli. Produk hasil ekonomi kreatif dalam daerah Dompu sendiri juga banyak yang laku terjual di hari pertama gelar dagang. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara pembukaan pameran dan gelar dagang Harganas, Minggu (9/7) kemarin, saat meninjau stan yang ada langsung menyakan barang – barang yang dijajakan para pedagang dan peserta pameran Harganas, laku terjual atau tidak. Mereka pun mengaku banyak barang bawaannya habis terjual saat digelar. “Ndak salahkan saya bilang, orang Dompu itu banyak uangnya? Orang KSB boleh punya tambang emas, tapi kami dengan jagung bisa menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di NTB,” kata H. Bambang M. Yasin saat mengunjungi stan milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Pada saat pembukaan gelar dagang, H. Bambang juga men-
gapresiasi jus jagung yang disajikan pada tamu undangan. Ia pun mempersilahkan tamu undangan untuk mencobanya dan jika enak dirasa untuk dijadikan oleh – oleh. Kalau pun tidak enak, harus tetap dicicipi. “Karena bagaimanapun juga, ini adalah bagian dari upaya kami untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Dompu. Saya yakin beberapa tahun kedepan, jus jagung ini akan menjadi salah satu komoditas yang akan menjadi bagian dari barang – barang yang kita perjualbelikan di supermarket dan sebagainya. Kabupaten Dompu tinggal selangkah lagi akan membuat berbagai macam produk dengan bahan dasar jagung,” terangnya. Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ketua TP PKK Kabupaten Dompu, Hj. Eri Ariani H. Bambang selaku Ketua Panitia Pelaksana Harganas tingkat Provinsi NTB ke 24 mengatakan, harganas yang diperingati setiap tahun sebagai perwujudan perhatian dalam upaya menjadikan keluarga sebagai obyek dan subyek pembangunan bangsa.
Peringatan ini menjukan beta pentingnya keluarga sebagai tempat anak – anak dalam membangun nilai luhur bangsa untuk menjadi manusia yang kuat. “Keluarga menjadi tempat untuk mengembangkan nilai – nilai sosial, budaya dan aspek gotong royong yang perlu dikembangkan dan diperdayagunakan dan dilestarikan oleh segenap anggota keluarga agar menjadi keluarga yang kuat dalam membangunan bangsa. Keluarga juga sebagai wahana yang tangguh dan mandiri demi terwujudnya pertahanan nasional,” katanya. Gelar dagang sebagai rangkaian peringatan Harganas yang ke 24 tingkat Provinsi NTB juga menjadi kegiatan yang bisa menggerakkan perekonomian keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera UPPKS yang ada di NTB dan mampu menggerakkan keluarga Indonesia yang sama-sama membangun keluarga kecil, bahagian dan sejahtera. “Momentum ini diharapkan menjadi daya ungkit yang besar dalam melahirkan komitmen berbagi kesempurnaan program pelayanan keluarga kecil, bahagia, se-
jahtera dengan melestarikan program kependudukan di masa akan datang,” harapnya. Sementara kepala Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, S.KM, M.M.Kes selaku ketua panitia Kabupaten menyampaikan, pameran dan gelar dagang yang diselenggarakan ini menjadi salah satu wujud fungsi keluarga dalam bidang ekonomi. Di program KB dilakukan melalui kelompok UPPKS yang ada di masing – masing Desa. “Total ada 20 stan yang ikut. Sembilan diantaranya dari Kabupaten/Kota se NTB, lebihnya dari pemerintah tingkat Provinsi, kelompok usaha dan ekonomi kreatif dari Dompu,” katanya. Berbagai hasil produk unggulan dalam daerah Dompu tampak terlihat mengisi beberapa stan di lokasi pameran dan gelar dagang peringatan Harganas ke 24 lapangan Beringin Setda Dompu yang dibuka, Minggu (9/7 kemarin. Baik produk makanan ringan, kerajinan dan komoditi pertanian serta perikanan hasil olahan. Seperti kopi Tambora, mete,
(Suara NTB/ula)
TINJAU STAN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Dompu saat meninjau stan gelar dagang pada peringatan Harganas tingkat Provinsi NTB di Dompu (foto kiri). Bupati didampingi Wakil Bupati dan anggota FKPD bersama istri foto bersama dengan penerima hadiah undian utama di panggung, Minggu (9/7). madu, kain tenun, gelas songga, aneka model olahan jagung dan berbagai produk lainnya. Sebelum gelar dagang dibuka, peserta juga diajak untuk jalan sehat mengitari kota Dompu. Acara jelas sehat ini terlihat hadir lengkap dan kompak Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin bersama
istri Hj Eri Ariyani H. Bambang, Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH bersama istri Dina Imayanti Arifuddin, STP, Dandim 1614/Dompu bersama istri, Ketua PN Dompu bersama istri dan Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH, serta Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI. Usai jalan sehat, peserta dis-
uguhkan makanan alami pengganti nasi seperti jagung, ubi, pisang dan kacang tanah yang semuanya direbus. Ada sekitar 100 buah hadiah undian yang disiapkan panitia daerah. Hadiah utamanya berupa 5 buah batangan emas murni, 3 unit kulkas 1 pintu dan 2 unit sepeda untuk orang dewasa. (ula/*)
POLHUKAM
Suara NTB Senin, 10 Juli 2017
Halaman 8
Malu, Seorang Gadis Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap Masih Jadi Pekerjaan Rumah BERDASARKAN hasil sensus nilai aset daerah pada tahun 2014 lalu, tercatat nilai aset daerah sekitar Rp 10 triliun lebih. Akan tetapi, dengan total nilai aset yang cukup besar itu, kontribusi yang diterima oleh pemda NTB terbilang masih sangat kecil, yakni tidak sampai Rp 1miliar. Para wakil rakyat di DPRD NTB menilai bahwa Pemprov NTB kurang serius mengelola aset daerah. Padahal jika dikelola dengan baik, aset-aset milik daerah tersebut akan memberikan dukungan yang maksimal untuk pertumbuhan pendapa(Suara NTB/dok) tan asli daerah (PAD). H. Noerdin H.M. Yacub Rendahnya kontribusi aset tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola aset daerah masih buruk. Oleh karena itu, para wakil rakyat meminta keseriusan pemerintah daerah untuk meninjau kembali pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, agar memberikan kontribusi maksimal untuk PAD. Anggota Komisi III DPRD NTB, yang membidangi masalah aset, H. Noerdin H. M. Yacub, yang dikonfirmasi mengakui jika pengelolaan aset masih menjadi masalah yang belum bisa dituntaskan sampai saat ini. "Sejumlah aset telah diapraisal beberapa tahun lalu, mungkin ada sebagian yang belum tuntas. Hal lain menjadi masalah adalah pengelolaan aset yang ada belum efektif, belum memberikan dukungan maksimal terhadap pertumbuhan PAD. lni yang harus menjadi PR (pekerjaan rumah) dan didorong bersama," ujarnya. Misalnya politisi partai Hanura itu menyinggung soal tarif dan kotnrak aset-aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, masih jauh dari harga pasar. Hal itulah kemudian yang menyebabkan mengapa kontribusi aset daerah kecil, meskipun memiliki potensi yang besar. "Makanya tarif dan kontrak yang ada juga perlu dievaluasi kembali dan disesuaikan perkembangan pasar. Tanah kita yang 26 hektar di Gili Trawangan, masak sewanya hanya puluhan juta," ujarnya. Oleh karena itu, Noerdin Yacub menekankan pada Pemprov NTB bahwa kondisi pengelolaa aset daerah ini harus dijadikan pelajaran. Kedepan jikapun ada kontrak-kontrak dengan jangka waktu yang panjang, mesti harus ada dimasukkan klausul pasal tentang kepastian, ujarnya. (ndi)
Laporkan Polisi Nakal
(Suara NTB/why)
Gatut Kurniadin
DALAM setiap diri anggota Polri, ada ikatan etika dan tanggung jawab profesi. Masyarakat yang menemukan pelanggaran disiplin dan etik anggota polisi tidak boleh takut melapor. Kabid Propam Polda NTB, AKBP Gatut Kurniadin menegaskan, masyarakat tidak boleh takut melaporkan polisi nakal. “Kalau ada fakta dan bukti, kenapa takut,” tegasnya saat ditemui akhir pekan lalu di Mapolda NTB. Ia mendorong masyarakat untuk segera melaporkan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oknum polisi. Masyarakat melapor sebagai korban ataupun
sebagai saksi mata. Pelapor pun akan dilindungi identitasnya. “Ada istilahnya kita merahasiakan sumber, Kalau memang informasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya. Menurut dia, polisi sebagai pelayan publik baik sebagai individu maupun sebagai profesi wajib dikontrol. Masyarakat memiliki hak untuk mengontrol segala tindak - tanduk polisi. “Peran masyarakat, punya tanggung jawab moral kalau ingin menjadikan polisi semakin baik,” ujarnya. “Peran masyarakat harus optimal dalam mengawasi pelaksanaan tugas anggota Polri di lapangan,” imbuh Gatut. Ia menjelaskan, dalam diri anggota polisi melekat kewajiban etik, baik dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi maupun sebagai masyarakat, warga negara. Sebagai pegawai publik yang digaji negara, lanjut dia, polisi memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat dan dapat dikontrol. “Dalam pribadi anggota polisi melekat juga etik. Ada empat hal yang mengikat, yakni dalam kehidupan bernegara, kelembagaan, masyarakat, dan individu,” sebutnya. “Polisi hidup bermasyarakat, kalau melanggar laporkan saja. walaupun di luar jam dinas, apabila melanggar etik boleh dilaporkan. Setiap anggota polri diikat etika profesi. Laporkan saja,” pungkasnya. (why)
Mataram (Suara NTB) Seorang gadis, ND (20) diamankan polisi. Warga Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat itu diduga membuang bayinya yang diduga hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Made Arnawa mengatakan, ND ditangkap tim Polsek Gunung Sari, Sabtu (8/7) lalu sekitar pukul 10.00 Wita. “ND diduga sebagai ibu dari bayi yang dibuang lima hari lalu,” ujarnya dikonfirmasi Minggu (9/7). Bayi yang baru lahir itu dibuang pada Selasa (4/7) di Desa Ranjok Barat, Gunung Sari. Ia menjelaskan, tim Reskrim Polsek menganalisa berdasarkan hasil olah perkara tempat kejadian usai penemuan mayat bayi yang sempat menggegerkan warga setempat. Dari penelusuran saksi dan mencocokkan dengan bukti di lapangan, tim kemudian mengindentifikasi pelaku mengarah ke ND. Pelaku pun ditangkap di rumahnya dengan pendampingan orang tuanya. Saat menjalani pemeriksaan, ND mengaku tega membuang bayi malang itu lantaran hasil
(Suara NTB/why)
DIAMANKAN - ND, diduga pelaku pembuangan bayi diamankan di Mapolres Mataram didampingi orang tuanya, Sabtu. hubungan gelap dengan kekasihnya. Kehamilannya pun selama ini tidak diketahui orang tua. “Indikasinya hubungan di luar nikah. Takut ketahuan hasil hubungannya, makanya dia
Untuk penyelidikan lebih lanjut, pihaknya akan mencari dan memeriksa MA yang disebut turut bertanggung jawab atas hamilnya ND. “Kita masih dalami lagi. Un-
tuk kepentingan penyelidikan, orang yang diduga menghamili itu akan kita panggil juga,” pungkasnya. ND kini dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Mataram. (why)
Polres Mataram Koordinasikan Empat Kasus Korupsi dengan Polda NTB Mataram (Suara NTB) – Penanganan kasus korupsi oleh Polres Mataram memasuki pertengahan 2017 ini dievaluasi. Tercatat ada empat kasus yang menunggu penyelesaian, untuk selanjutnya akan dikoordinasikan penanganannya dengan Polda NTB. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menegaskan, analisa dan evaluasi itu untuk menentukan langkah penyidik selanjutnya untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut. “Kita menganalisa dan evaluasi kembali kasus yang sedang ditangani,” ungkapnya ditemui di Masjid Baitussalam Mapolda NTB, akhir pekan lalu. Kasus yang berprogres, menurut dia, yakni dugaan korupsi dana BOS di SMKN 1 Narmada. Capaian tahapan terakhir
berupa permintaan penghitungan kerugian keuangan negara ke BPKP Perwakilan NTB. Namun, hingga pertengahan tahun ini, sejak diminta akhir 2016 lalu, hasil penghitungan kerugian keuangan negara itu belum diserahkan auditor kepada penyidik. Meskipun penyidik sudah memiliki gambaran mengenai angka kerugian negara yang diduga timbul. “Yang SMKN 1 Narmada kita cek lagi secara detail. Nanti kita gelar
Hasil Curian di Supermarket Dijual Lewat ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) – NN (25), pemuda dari Kelurahan Pagutan, Mataram, Sabtu (8/7) masuk ke supermarket Lombok Epicentrum Mall (LEM) laiknya pengunjung biasa. Tapi yang tidak biasa, pria itu keluar dari mall dengan barang belanjaan yang tidak dibayar. Masuk ke salah satu gerai pakaian, NN diduga turut membawa dompet dan handuk tanpa melalui kasir. “Diduga mencuri,” ungkap Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Made Arnawa dikonfirmasi, kemarin. Pencurian itu terjadi sekitar pukul 12.30 Wita, pada akhir pekan pengunjung mall sedang ramai-ramainya. Aksi NN tak terpantau petugas maupun sesama pengunjung. NN diduga mencuri 10 dompet berbagai merek dan beberapa helai handuk. Sampai di rumahnya, pelaku langsung memasang barang dagangan itu di lapak online miliknya. “Rencananya hendak dijual secara online. Dari sana pula kita melacak barang curian itu,” jelasnya. Nampaknya, pola penjualan yang akan dijalankan pelaku itu malah membuka jalan bagi aparat untuk dapat menelusuri dan menangkapnya. “Dari foto barang yang dia tampilkan, ciri-cirinya sesuai dengan barang yang hilang di mall itu,” ungkap Arnawa. Pelaku pun diajak bertransaksi dengan sistem bayar langsung. Pelaku tak menyangka pada kesempatan itu dia malah diciduk aparat. “Kita tangkap saat sedang transaksi,” ujarnya. Pelaku mengakui barang dagangan online-nya itu merupakan barang curian yang diambil sebelumnya di salah satu toko di mall. “Dia sudah kita amankan dan ditangani Polsek Mataram,” pungkasnya. (why)
Terduga Jambret HP Roboh Dikepung Warga Mataram (Suara NTB) – ZP alias RH (25) jatuh - bangun di kawasan Jalan Pejanggik sampai Jalan Bung Hatta, Mataram, Kamis (6/7) sore. Warga Cakranegara Utara itu diduga menjambret HP milik pengendara lainnya. Penjambretan itu terjadi sekitar pukul 17.00 Wita. Korbannya, Al (14) saat itu sedang duduk di atas motornya di tepi Jalan Pejanggik tepatnya di Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram. Pelajar yang tengah berlibur
membuang bayi itu,” jelasnya. Setelah didalami, ND menjalani hubungan di luar nikah bersama kekasihnya berinisial MA. “Dia mengakui perbuatannya,” Kata Arnawa.
itu tak menyangka disambar dari belakang. Posisi korban saat sedang menunggu kawannya. “Pelaku dengan menggunakan sepeda motor datang dari arah belakang langsung merampas HP milik korban,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Jumat (7/7). Berhasil merampas, pelaku yang mengendarai Yamaha Mio DR 4196 LH lalu kabur. Korban yang tertahan karena motornya terparkir, akhirnya dapat mengejar juga. Sampai di simpang empat Karang Jangkong, Cakranegara pelaku tersungkur saat berbelok ke arah Jalan Bung Hatta, Pajang.
"Pelaku sempat diamankan masyarakat. Tapi kabur lagi dia ke arah sebaliknya ke Jalan Bung Karno," ungkapnya. Bukan kejar-kejaran dengan kendaraan lagi, saat itu warga, polisi, dan pelaku berlarian. Tak berlangsung lama, pelaku roboh juga dan segera diamankan agar tak jadi bulanbulanan masyarakat. Barang bukti HP merek Xiamoli 4s turut diamankan ke Mapolsek Mataram. Kerugian korban ditaksir mencapai Rp 2,5 juta. "Pelaku masih dalam pemeriksaan," tandasnya. (why)
perkara dulu. Paparkan lagi perkembangan yang sudah dilakukan penyidik,” jelasnya. Ia tidak menampik penyidik unit Tipikor memiliki kendala tertentu dalam menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang ditangani. Namun, bagi Kapolres, hal itu bukan soal. “Nanti kita koordinasi dengan Polda, kesulitannya apa, kita gelar perkara bersama di sana (Polda),” terangnya. Selasa (11/7) esok, Kapolres akan memanggil penyidik
dan ketua tim penyidik, dalam hal ini Kasatreskrim, AKP Kiki Firmansyah Effendi untuk melaporkan kepada dia sebagai pimpinan. “Selasa kita kumpulin dulu, sampai sejauh mana perkembangannya, kendalanya apa, baru nanti kita tentukan langkah selanjutnya seperti apa,” ujarnya. Sejumlah kasus korupsi yang ditangani itu di antaranya, dugaan jual beli aset Pemkot Mataram di pertokoan Cilinaya, Cakranegara tahun 2016, pengadaan Alkes di 11 Puskesmas, dana BOS SMKN 1 Narmada, serta dugaan pungli prona di Desa Mambalan, Gunung Sari. (why)
(Suara NTB/dok)
Muhammad
BUDAYA DAN HIBURAN
SUARA NTB Senin, 10 Juli 2017
Halaman 9
Pembuatan Kereta Gantung Rinjani Menuai Pro Kontra Mataram (Suara NTB) Belum lama ini, masyarakat dihebohkan dengan rencana pembuatan kereta gantung ke Rinjani. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membuat wacana akan membuat kereta gantung itu karena diyakini dapat mendatangkan banyak wisatawan. Hanya saja, Pemkab saat ini masih melakukan pengkajian lebih lanjut. Meski demikian, terdapat berbagai tanggapan dari masyarakat. “Saya lihat berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang menentang wacana tersebut. Sekali lagi, ini masih wacana, kami perlu mengkaji lebih labjut,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Lalu
Putria kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (9/7). Ia mengatakan bahwa wacana itu akan dikaji kembali bersama semua elemen masyarakat dan pihak terkait. Termasuk Pemda, Akademisi, Masyarakat, Aparat dan beberapa pihak lainnya. Se-
lain itu akan ada pula pengkajian dari ahli lingkungan hidup. Sebab hal ini berkaitan dengan Hutan Rinjani yang akan dijadikan sebagai objek. “Yang paling penting itu pengkajian amdal. Sehingga semua menjadi jelas. Karena tidak boleh juga kita merusak
alam. Kalau pembuatan kereta gantung ini tidak merusak, maka itu menjadi salah satu pertimbangan,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa pembuatan kereta gantung ini juga untuk menyeimbangkan peta destinasi di Kabupaten Lombok Tengah. Dimana, di bagian selatan fokus pada Mandalika. Bagian tengah menjadi sektor budaya dan kegiatan adat. Sementara bagian utara, Pemda berencana membuat kawasan TNGR sebagai pusat wisata. “Tentu saja semua saling
menguatkan. Semua destinasi ini akan bersinergi satu sama lain. Selain itu, ini juga demi masyarakat Lombok Tengah pada khususnya dan NTB serta Indonesia pada umumnya,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa beberapa investor dari China dan Korea sudah siap untuk melakukan investasi. Namun hal itu kembali lagi pada proses pengkajian. Sebab pembuatan kereta gantung itu harus melibatkan banyak pihak dan harus melewati banyak proses.
“Memang ini sudah ada beberapa investor yang bersedia untuk menanamkan modalnya. Tapi ini kan baru wacana. Ini mimpi untuk memajukan sektor pariwisata di Lombok Tengah,” ujarnya. Beberapa tanggapan dari masyarakat, termasuk ada yang mendukung dan pula yang menolak. Muhammad Ishak misalnya, ia mengatakan bahwa pembuatan kereta gantung akan sangat bermanfaat. Selain dapat menikmati keindahan Rinjani, ia juga melihat ini dapat memberikan
dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tanggapan yang berbeda disampaikan Fikri Umayyah, ia menentang atau menolak pembuatan kereta gantung Rinjani. Menurutnya hal itu akan merusak dan mengurangi keindahan alamiah Rinjani. “Rinjani itu bukan sekadar tempat rekreasi. Rinjani itu hutan, ada penghuninya. Ada habitat asli yang tinggal di sana. Kalau mereka merasa terusik, bayangkan apa yang akan terjadi,” sesalnya. (lin)
Dispar Lakukan Sosialisasi dan ’’Clean Up’’ Rinjani Halal Bihalal di Hotel Golden Palace HOTEL Golden Palace yang merupakan hotel bintang empat di Kota Mataram ini telah melaksanakan halal bihalal. Manajemen Hotel Golden Palace mengundang para travel agent dan beberapa pelaku pariwisata lainnya. Tujuannya untuk mempererat hubungan, baik secara kekerabatan maupun hubungan kerjasama. “Kami memang selalu melakukan halal bihalal setiap selesai lebaran. Ini tujuannya untuk mempererat silaturahmi dengan berbagai rekanan. Kami berharap hubungan kerjasama dan kekerabatan dapat selalu terjalin dengan baik,” kata Director of Sales and Marketing Golden Palace Hotel, Yayuk Sulistiani kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (7/7). Ia mengatakan bahwa beberapa travel agent merupakan rekanan yang kerapkali membawa tamu untuk menginap di Hotel Golden Palace. Selain itu, ini juga merupakan ajang bertemunya para pelaku pariwisata lainnya. Sehingga pariwisata di NTB bisa semakin baik di masa mendatang. “Kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada semua tamu. Kami berharap semua elemen masyarakat dapat melakukan hal yang sama. Sehingga wisatawan bisa merasa betah saat datang,” ujarnya. Hotel Golden Palace juga menawarkan berbagai fasilitas lainnya. Masing masing kamar terdapat Ruangan Pendingin, TV layar Lebar, Lemari untuk menyimpan pakaian, kotak untuk menyimpan barang barang berharga, kamar mandi shower, dan tempat tidur King Size Bed. Fasilitas lainnya seperti tujuh Ruang Pertemuan dengan 198 Kamar. Sky Lounge dan rooftop garden. Spa dan aroma terapi serta pusat kebugaran. Bar dan ruang karaoke. Dua Restoran dan pusat bisnis. Serta kolam Renang untuk anak-anak dan dewasa. “Kami punya berbagai tipe kamar yang dapat dipilih oleh tamu. Kami akan berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap tamu yang datang,” ujarnya. Ada lima tipe kamar yang disediakan, yaitu superior dengan luas kamar 32 meter persegi. Kemudian deluxe seluas 56 meter persegi, junior suite dengan luas 58 meter persegi, suite seluas 64 meter persegi dan president suite seluas 84 meter persegi. Hotel dengan 194 kamar ini memiliki ratusan orang karyawan terlatih yang akan melayani tamu dengan maksimal. (lin)
(Suara NTB/lin)
Suasana halal bihalal di Hotel Golden Palace
Selong (Suara NTB) Sembalun pada umumnya saat ini tengah menjadi perbincangan banyak pihak. Bukan saja wisatawan, pelaku usaha pariwisata kini mulai melirik kaki Gunung Rinjani ini. Melihat hal itu, Dinas Pariwisata NTB bersama berbagai pihak melakukan sejumlah sosialisasi. Termasuk melakukan clean up bersama 38 komunitas yang ada di NTB. “Kami melakukan berbagai pemetaan bersama Mahasiswa Poltekpar, selain itu kami juga melakukan sosialisasi dan sweeping bersama HPI. Bukan itu saja, ada clean up Rinjani bersama puluhan komunitas,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh Faozal, S. Sos., M. Si kepada Suara NTB, di Selong, Minggu (9/7). Sosialisasi dilakukan untuk memberikan berbagai pemahaman tentang pentingnya pramuwisata memiliki lisensi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Peraturan ini mengharuskan setiap orang yang bekerja pada sektor pariwisata harus memiliki lisensi pramuwisata. Sehingga kemampuannya dalam melayani tamu atau wisatawan tidak diragukan lagi. “Kemarin bersama HPI sosialisasi kepada 30 orang porter dan guide. Semuanya itu diupayakan untuk mendapatkan lisensi. Kami berharap semua pramuwisata di Sembalun memiliki lisensi,” ujarnya. Selain itu, ada pula kemah bakti bersama puluhan mahasiswa Poltekpar NTB. Semuanya diberikan tugas untuk melakukan pemetaan terhadap potensi wisata yang ada di Sembalun. Baik yang datang melalui Lombok Utara maupun Lombok Timur. “Kalau orang mau cari spot selfie di mana, petik buah di mana, sentra oleh-oleh di mana
BTNGR Pasang CCTV di Jalur Pendakian Rinjani Mataram (Suara NTB) Belum lama ini Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) telah rampung melakukan pemasangan Closed Circuit Television (CCTV). Ini bertujuan untuk mengatahui suasana di Rinjani. Kepala BTNGR Agus Budi menjelaskan tentang suasana Pelawangan Senaru yang sudah dilengkapi dengan fasilitas CCTV. “Kita sudah memasang CCTV. Salah Satunya di Pelawangan Senaru. Ini agar kita dapat mengetahui suasana Pelawangan pada hari itu. Kita juga pasang di beberapa titik,” kata Agus Budi. Ia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh BTNGR. Selanjutnya akan dibuat semacam GPS agar dapat mengatahui keberadaan para pendaki. Sehingga dapat diketahui pergerakan dan kondisinya. “Memang itu masuk dalam pembahasan dan rencana.
Jadi kalau ada yang tidak begerak selama kurun waktu tertentu, tim akan datang. Begitupula bagi wisatawan yang mengalami kesulitan, sehingga kami bisa segera tahu posisinya,” ujarnya. Pihaknya juga tengah melengkapi berbagai fasilitas untuk semakin memudahkan wisatawan yang melakukan pendakian. Papan-papan peringatan semakin diperbanyak. Selain itu terdapat berbagai informasi lainnya saat wisatawan hendak melakukan pendakian. “Jadi sebelum mereka mendaki itu, kita berikan infomasi soal Rinjani. Termasuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan beberapa informasi tentang tempat yang rawan dan harus berhatihati,” ujarnya. Terlebih belum lama ini terdapat banyak wisatawan yang melakukan pendakian ke Rinjani. Sehingga berbagai upaya pengamanan dilakukan untuk memberikan kesan aman dan
nyaman bagi wisatawan. “Memang selalu banyak yang mendaki sehabis lebaran. Mungkin sampai Agustus itu biasanya banyak. Karena ada yang merayakan hari kemerdekaan di puncak juga. Kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya. Dengan adanya CCTV ini, ia berharap Rinjani semakin nyaman untuk dikunjungi. Sebab pihaknya akan begerak cepat apabila terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Wisatawan juga diharapkan dapat menjaga diri dengan baik. Selain itu diharapkan pula untuk mengikuti anjuran dari porter atau guide yang membawanya. “Kami berharap semua wisatawan merasa senang dan enjoy saat mendaki Rinjani. Kami juga akan terus membenahi fasilitas-fasilitas pendukung. Sehingga wisatawan bisa melakukan pendakian dengan nyaman,” harapnya. (lin)
(Suara NTB/ist)
SOSIALISASI - Sosialisasi yang dilakukan bersama Himpunan Pramuwisata Indonesia NTB bersama puluhan porter dan guide. dan sebagainya. Mereka kita tugaskan untuk melakukan pemetaan, sehingga wisatawan bisa mendapatkan informasi yang detil tentang Sembalun dan Rinjani,” ujarnya. Sementara itu, pada saat bersamaan sebanyak 38 komunitas melakukan aksi bersih Rinjani. Hal ini merupakan rutinitas atau kegiatan tahunan para pecinta alam. Sehingga Rinjani dapat terlihat bersih dan nyaman untuk dikunjungi. “Mereka mulai mendaki
kemarin (Sabtu) dan sekarang sudah di puncak. Belum diketahui secara pasti jumlah atau volume sampah yang berhasil dikumpulkan. Mungkin besok (hari ini),” kata Faozal. Ia berharap dengan adanya sosialisasi, aksi bersih dan pemetaan potensi wisata di Sembalun ini dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Sebab Sembalun merupakan salah satu destinasi prioritas di NTB. Belum lama ini, Lembah Sembalun mendapatkan predikat se-
bagai destinasi halal terbaik di Indonesia dan menyabet penghargaan sebagai destinasi halal terbaik di dunia. “Kita ingin dengan adanya penghargaan itu, wisatawan semakin mengenal Sembalun. Sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas SDM di Sembalun,” ujarnya. Bukan itu saja, pihaknya juga mendorong agar Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memberikan pelayanan yang optimal kepada wisatawan. Salah satunya
dengan memberikan berbagai informasi tentang pendakian Rinjani sebelum memulai pendakian. “Kita dorong agar TNGR memberikan semacam briefing sebelum wisatawan melakukan pendakian. Terutama untuk pendaki pemula. Jadi bisa mengurangi risiko kecelakaan. Meskipun sudah ada asuransi, tapi itu bukan penyelesaian masalah. Kami berharap Sembalun dan Rinjani semakin baik ke depannya, “ harapnya. (lin)
Pantai Klui Minim Fasilitas Tanjung (Suara NTB) Pantai Klui, pantai yang terkenal dengan keindahan matahari tenggelamnya belakangan semakin sering dikunjungi wisatawan. Bukan saja suasana sore, namun suasana di sekitar pantai juga sangat mendukung untuk berlibur. Pantai yang tenang dengan pepohonan yang rindang mampu membuat siapa saja berdecak kagum. Hanya saja,
di pantai ini tidak tersedia fasilitas umum (fasum) berupa toilet ataupun tempat ibadah. Sehingga sangat menyulitkan wisatawan. “Pantainya bagus, suasananya juga tenang. Tapi sayang, kita tidak bisa berlama-lama. Karena di sini tidak ada toilet, kalau mau buang air agak susah,” kata wisatawan asal Surabaya Indah Damayanti kepada Suara NTB, di Pantai Klui, Sabtu (8/7). Ia mengatakan bahwa pantai ini sangat indah untuk dinikmati bersama kerabat atau keluarga. Sebab banyak pohon sebagai tempat berteduh. Selain itu ombaknya juga tidak terlalu keras.
Sehingga sangat cocok dijadikan tempat untuk bermain air. “Kalau tidak ada toilet, otomatis tidak ada tempat bilas. Karena kalau mau mandi, harus ada tempat bilas juga biar bersih. Padahal pantainya ini cocok kalau mau mandi, ombaknya tidak besar,” ujarnya. Selain itu, bagi wisatawan muslim juga merasa kurang nyaman karena tidak ada tempat untuk salat. Tidak ada musala dan tidak ada keran untuk wudhu. Sehingga pemerintah daerah perlu untuk membenahi sejumlah fasilitas di tempat yang potensial seperti Pantai Klui ini. Selain itu, tidak ada ruang atau tempat parkir di pantai ini. Wisatawan harus mencari tempat parkir sendiri. Hal ini juga perlu dibena-
PANTAI KLUI - Sejumlah wisatawan tengah menikmati suasana dan keindahan di Pantai Klui yang ada di Kabupaten Lombok Utara. (Suara NTB/lin)
hi dan perlu adanya pengelola yang kompeten untuk mengelola destinasi ini. “Saya rasa bukan hanya Senggigi saja yang bagus. Tapi pantai ini juga bagus ya, jadi perlu dikelola lebih lanjut. Biar banyak yang tahu, jadi banyak yang datang. Masyarakat juga bisa mengambil keuntungan kalau sudah ramai,” ujarnya. Memasuki wilayah pantai ini, wisatawan akan disambut dengan hamparan lahan berumput dan jejeran pohon kelapa yang menjulang tinggi. Lahan ini juga dimanfaatkan sebagai lahan parkir bagi kendaraan para pengunjung pantai ini. cukup membayar biaya parkir sebesar Rp 2.000 untuk satu kendaraan. Lepas dari lahan parkir tersebut, maka di depan wisatawan akan tampak laut biru yang tenang dengan hamparan bibir pantai yang cukup luas. Panorama itu juga dilengkapi dengan pemandangan jejeran bebatuan yang indah. Pada dasarnya wisatawan dapat menikmati keidahan pantai ini lebih lama, hanya saja karena kurangnya fasilitas membuat wisatawan lebih memilih ke destinasi yang lain. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Sehingga berbagai fasilitas pendukung dapat dilengkapi. (lin)
SUARA NTB Senin, 10 Juli 2017
PENDIDIKAN
Halaman 10
STIE AMM Gelar Rapat Perdana Dewan Unggulan Pengembangan Ekonomi Kreatif Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram telah resmi membentuk Dewan Unggulan Pengembangan Ekonomi Kreatif (DUPEK) melalui Surat Keputusan Ketua STIE AMM Mataram Nomor: 024/Kep/K/STIE AMM/ 2017. Tujuan dari pembentukan DUPEK salah satunya adalah untuk menyelenggarakan model pengembangan ekonomi kreatif menuju peningkatan kemandirian mahasiswa. Rapat perdana tersebut berlangsung pada hari Sabtu (8/7), bertempat di ruang rapat STIE AMM Mataram. Rapat dihadiri segenap personalia dari beberapa unsur yang meliputi: unsur akademisi yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sugeng Prasetyo, unsur praktisi oleh Dr. Abdul Aziz Bagis, unsur profesi oleh Ir. Budi Yuwono, MM , unsur perbankan oleh Sigit Widjayanto dan juga unsur pengusaha oleh H. Salman, SH. Selain itu rapat perdana juga mengikutsertakan beberapa un-
sur pejabat struktural STIE AMM Mataram yakni Wakil Ketua 1 STIE AMM, I Made Suardana, SE., MM., Kepala LP3M, Yuli Astini,. Kepala BEI, Sukma Hidayat, Amd., dan juga Kepala LPK-P2KPN, Usman TS. Acara ini dibuka oleh Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM. Dalam sambutannya Umar Said menjelaskan, dasar pembentukan DUPEK adalah dalam upaya mewujudkan visi STIE AMM Mataram, yaitu terwujudnya Sekolah Tinggi yang Unggul, Berdaya Saing dan Berjiwa Mandiri. Keunggulan dari lembaga inilah yang akan dituangkan melalui upaya DUPEK membentuk karakter lulusan yang sesuai dengan visi lembaga. Untuk itu, STIE AMM Mataram telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan membentuk Biro Pusat Keunggulan yang membawahi tiga bagian. Pertama Lembaga Pusat Karir dan Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional (LPK-P2KPN),
Kedua, Lembaga Galeri Bursa Efek Indonesia (BEI) STIE AMM Mataram dan Lembaga Pelatihan Perpajakan (Brevet A dan B). Dalam rapat tersebut juga dijabarkan tugas dari DUPEK STIE AMM Mataram yang meliputi memberikan masukan terhadap Program Unggulan STIE AMM Mataram, menyelenggarakan kajian Model Pengembangan Ekonomi Kreatif menuju peningkatan kemandirian mahasiswa. Termasuk, menyelenggarakan Pengembangan Inkubator Bisnis dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dan menguji proposal usaha para mahasiswa yang akan menerima modal usaha. Beberapa masukan dalam rapat perdana DUPEK STIE AMM Mataram kali ini juga disampaikan oleh perwakilan masing-masing unsur personalia. Salah satunya adalah Salman yang mewakili unsur pengusaha. Menurutnya STIE AMM Mataram perlu mengadakan program pengembangan usaha alumni yang
nantinya dapat dipantau dan dibina oleh lembaga. Selain itu harus ada perubahan mindset dari para mahasiswa untuk berani menciptakan peluang tanpa harus menunggu modal, dan yang terakhir perlu diadakannya studium generale secara berkelanjutan dengan mendatangkan para susksesi lokal yang memahami pasar NTB. Hal ini dinilai penting karena lulusan dari STIE AMM Mataram lebih banyak yang mencari pekerjaan di wilayah lokal (NTB). Perwakilan unsur akademisi, Sugeng Prasetyo memberi masukan pentingnya pendidikan etika dan karakter sejak awal masuk perkuliahan. Hal ini disebabkan dalam menghadapi dunia kerja dan usaha, kemampuan (skill) saja tidak cukup. Kemampuan tersebut juga harus dibarengi dengan kemampuan Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual Quotient (SQ). Kabag Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE.,MM, mengatakan, rapat perdana DUPEK
(Suara NTB/ist)
RAPAT - Suasana rapat perdana DUPEK STIE AMM Mataram yang dipimpin oleh Ketua STIE AMM Mataram, H. Umar Said. Sabtu (8/7). STIE AMM Mataram tersebut telah merumuskan beberapa masukan penting untuk pembenahan kualitas keunggulan
SMA Hang Tuah Belum Rasakan Penerapan Sistem Zonasi
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Setelah diterapkannya sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hingga kini sekolah swasta masih belum merasakan manfaat kebijakan tersebut. Di SMA Hang Tuah 3 Mataram, sejauh ini pendaftar di tempat itu masih sedikit. Bila dibandingkan dengan penerimaan di tempat lain yang sebagiannya telah memenuhi kuota yang tersedia. Muhiddin
Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin mengaku jika dilihat dari teknis pelaksanaan sistem zonasi manfaatnya sangat besar. Tapi sampai dua jalur pendaftaran yang sudah dilewati sekolah negeri, SMA Hang Tuah belum merasakan manfaat sistem ini. “Kami belum merasakan manfaatnya,” ungkapnya akhir pekan kemarin. Diakui, saat awal kebija-
Orang Tua Sebaiknya Tidak Paksakan Anak Masuk Sekolah Tertentu Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berlangsung. Orang tua diimbau agar tidak memaksakan kehendaknya memasukkan anak mereka ke sekolah tertentu. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP/ MTs Kota Mataram, H. Lalu Suwarno menegaskan, dirinya mewakili kepala sekolah yang ada di Kota Mataram mendukung kebijakan Dinas Dikbud Kota Mataram. Orang tua diminta tidak memaksakan kehendak menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu. Akibat adanya pemaksaan itu ialah terjadi penumpukan siswa pada sekolah tertentu. “Karena hal ini akan berdampak pada tidak meratanya jumlah siswa di tiap sekolah dan hanya akan menimbulkan jumlah yang over
kapasitas,” tegasnya. Dikatakan, pada prinsipnya sekolah di mana pun sama baik di tengah kota maupun pinggiran. Asalkan anak ke depan dapat rajin belajar. Tidak hanya itu, tidak memaksakan anak sekolah di tempat-tempat tertentu juga menguntungkan siswa. Misalnya masuk sekolah yang terdekat dari tempat tinggal. Dari segi ekonomi, yang bersangkutan bisa hemat tidak banyak mengeluarkan ongkos. Berbeda jika yang bersangkutan masuk ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal. Sementara itu, Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana mengatakan kualitas sekolah hampir merata. Selain itu bahwa dari sisi program dan kualitas guru yang ada di seluruh SMP yang ada di Kota Mataram semuanya sama. Hanya saja, kembali
lagi ke persoalan awal bahwa ini merupakan soal persepsi masyarakat dalam memasukkan anak mereka ke sekolah mana saja di Kota Mataram. Dirinya mengakui sekolah yang dipimpinnya termasuk bagian dari sekolah yang dikategorikan pinggiran. Dia mengaku berpikir sederhana soal pilihan masyarakat menyekolah anak-anaknya. “itu soal pilihan saja. Terserah masyarakat mau menyekolahkan anaknya dimana,” ujarnya. Meski demikian, bukan berarti pihaknya tidak berusaha mencari siswa dengan seleksi yang cukup selektif. Sejak jauh hari juga pihaknya telah melakukan sosialisasi ke maayarakat lingkungan sekitar sekolah dengan harapan agar dapat masuk ke sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal mereka. (dys)
kan ini diluncurkan Dikbud, pihaknya mengaku bahagia. Kebijakan ini dianggap bisa mendatangkan keuntungan bagi sekolah-sekolah swasta dari sisi mendapatkan murid. Namun faktanya, hingga beberap pekan terakhir, pihaknya mengaku belum mendapatkan jumlah siswa yang signifikan. Padahal sekolah negeri sudah membuka dua jalur pendaftaran, yakni, jalur prasejahtera dan prestasi. Pihaknya kini tinggal menunggu satu jalur lagi, yakni jalur umum (reguler). Diharapkan pada jalur ini dapat menerima pendaftar lebih banyak. Sementara sampai detik ini, pihaknya baru
hanya mendapat 22 siswa dari jumlah lima rombel yang disediakan. Adapun pada jalur terakhir tersebut, sekolah negeri tidak bisa melebihi kuota yang sudah ditentukan berdasarkan jumlah rombel. Meski demikian, pihaknya tetap khawatir dengan adanya permainan pada akhir-akhir pendaftaran. Muhiddin berharap agar pihak Dikbud NTB benar-benar mengawasi pelaksanaan proses PPDB hingga akhir supaya tidak ada lagi jalur-jalur tikus yang bisa dilewati oleh masyarakat yang berambisi menyekolahkan anaknya di sekolah negeri tertentu. (dys)
Tingkatkan Mutu
UGR Jadi Anak Asuh Universitas Gunadharma Selong (Suara NTB) Universitas Gunung Rinjani (UGR) terus berusaha meningkatkan mutu. Salah satu cara yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Universitas Gunadarma Jakarta. UGR menjadi anak asuh Universitas Gunadarma dalam program peningkatan kualitas kampus dari Kementerian Pendidikan. Kerjasama UGR dengan Gunadarma secara resmi dimulai Jumat lalu. UGR dinobatkan siap menuju Perguruan Tinggi Unggul. Rektor UGR, Drs. Ayip Rosidi, SH., MM., berharap UGR bisa menyamai Universitas Gunadarma yang sudah berskala internasional. “Mudahan UGR bisa seperti Gunadarma, ibarat pepatah, buah tidak jauh jauh dari pohonnya,” ucap Ayip seraya menyebut Universitas Gunadarma sebagai induknya. UGR diakui Ayip merupakan universitas kampungan. Namun, kehadiran Universitas Gunadarma diharapkan bisa lepas dari predikat kampungan itu. “Jangan sampai tetap kampungan, tapi bisa dikenal di dunia internasional. UGR yang berada di Desa Gapuk tak hanya dikenal dengan bantalnya. Tapi juga universitasnya yang bisa mendunia,” paparnya. Sekda Lotim, H. Rohman Farly, mewakili Bupati Lotim bersyukur atas kehadiran Universitas Gunadarma. Untuk mewujudkan UGR seperti Universitas Gunadarma, harapannya pembinaan bisa dilakukan dengan menancapkan akar yang kuat. UGR diharap kualitasnya tidak jauh dari Universitas Gunardarma dan diharapkan anak asuh bisa mengikuti induk semangnya. Sekda juga mengingatkan mahasiwa UGR yang turut hadir pada acara yang dirangkai dengan seminar itu tidak pernah melorot untuk jadi intelektul sejati. Dr. Ilah Sailah, Ketua Kopertis Wilayah III, Jakarta menyemangati UGR. Disebutkan di Jakarta ayam kampung jauh lebih mahal dari ayam broiler. Dalam hal ini, ujarnya, tidak perlu merasa rendah dengan kampung. Apalagi potensi NTB sangat besar dan pihaknya yakkin ke depan, banyak orang akan belajar ke UGR. Universitas Gunadarma, klaimnya, menjadi satu-satunya PTS yang dapat akreditasi A dan memiliki 43 ribu mahasiswa dengan 2.000 dosen. ‚‘UGR harus bersyukur bisa kolabborasi dengan Gunadarma. Para mahasiswa akan jadi corong di masyarakat. Jangan berkecil hati dengan kata kampung,” pesannya. (rus)
lembaga. “Untuk gelaran rapat selanjutnya akan segera diagendakan setelah masing-masing divisi terkait telah menyiap-
kan beberapa temuan dan hasil evaluasi mengenai kendala dalam menjalankan program kerjanya,” ujarnya. (ron/*)
Kopertis VIII Sebut Banyak PTS yang ”Pingsan” Selong (Suara NTB) Sekretaris Kopertis Wilayah VIII Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) Muhammad Saleh menyebut ada tiga kriteria Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di kawasan ini. Kriteria pertama, ujarnya, adalah PTS Pingsan. ‘‘Pada kriteria ini, banyak PTS yang hidup segan tapi matipun enggan,‘‘ ungkapnya saat berada di Universitas Gunung Rinjani (UGR), Jumat (7/7) sore lalu. Kriteria lain, ujarnya, adalah PTS yang maju atau PTS yang sehat. PTS dengan tingkat akreditasi bagus dan bisa internasional. PTS di wilayah Bali Nusa Tengara dengan kriteria maju ini terbilang sedi-
kit. Selain itu, ada PTS sedang dalam perjuangan, yakni PTS yang dianggap belum sehat. PTS ini memiliki masalah kekurangan dosen sebagai tenaga pengajar termasuk kekurangan program studi. Kepada seluruh PTS yang sudah maju diharapkan bisa membantu golongan yang belum maju. PTS yang ada diminta jangan maju sendiri. Namun, harus maju bersama mensejahterakan orang banyak. Salah satu regulasi yang dibuat adalah membuat Sistem Pengendalian Mutu Internal (SPMI). Sistem ini diharap bisa diaplikasikan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi. (rus)
Halaman 11
SUARA NTB Senin, 10 Juli 2017
Ahyar Pimpin FORKI, Suhaili Jadi Ketua PSSI Praya (Suara NTB) Musprov Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) NTB kembali memilih, H. Ahyar Abduh sebagai ketua umum FORKI NTB periode 2016-2020. Sementara itu, dalam kegiatan serupa, PSSI NTB juga memiliki nakhoda baru, yaitu H. M. Suhaili FT, SH. Keduanya terpilih melalui proses aklamasi. Musprov FORKI NTB di Pendopo Wali Kota Mataram, Sabtu (8/7) lalu itu melibatkan sekitar 40 peserta dari pengurus Pencab FORKI kabupaten/ kota dan perguruan karate di kabupaten/kota di NTB. Total suara mencapai 18 suara, terdiri dari 10 perwakilan Pengcab FORKI kabupaten/kota dan delapan Perguruan karate di NTB. Pimpinan Sidang Musprov FORKI NTB, Burhannudin dalam pernyataannya saat membacakan hasil Musprov mengatakan peserta Musprov FORKI NTB telah memilih secara aklamasi H. Ahyar Abduh sebagai pimpinan FORKI NTB periode 2016-2020. Peserta harus memilih secara aklamasi H. Ahyar Abduh karena tidak ada figur calon ketua lain yang mencalonkan diri. H. Ahyar merupakan satu-satunya figur calon ketua yang diusulkan dalam Musprov tersebut. Selain memilih aklamasi, peserta Musprov juga telah membentuk tim Formatur yang bekerja menyusun kepengurusan FORKI NTB yang baru. “Tim for-
matur sudah kita bentuk. Anggotanya terdiri dari lima orang yang diketua langsung oleh pak H. Ahyar Abduh,” jelas Burhan. Untuk diketahui, kepemimpinan H. Ahyar Abduh di FORKI NTB bakal menjadi dua periode. Pasalnya di periode sebelumnya FORKI NTB juga dipimpin oleh Ahyar. Dalam perjalannya, kepemimpinan Ahyar berhasil mencetak beberapa atlet karate nasional. Diantaranya Ahmad Zigi Zaresta Yuda dan Faqih Karomi yang belum lama ini berhasil meraih medali di WKF tahun 2016 dan AKF 2017. Suhaili Terpilih Aklamasi Sementara itu, seperti yang sudah diprediksikan sebelumnya, H. M. Suhaili, FT, akhirnya terpilih sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) NTB periode 2017-2022. Adapun L. Pathul Bahri, S.IP, terpilih sebagai Wakil Ketua Asprov PSSI NTB. Sekaligus mencetak sejak baru bagi PSSI NTB, un-
(Suara NTB/kir)
TERPILIH - Suasana KLB Asprov PSSI NTB di D’Max Hotel Praya. Suhaili dan Pathul Bahri, terpilih secara aklamasi pada gelaran KLB tersebut (foto kiri). Suasana Musprov FORKI NTB di Pendopo Wali Kota Mataram, Sabtu (8/7) lalu. tuk pertama kalinya dipimpin oleh pasangan kepala daerah dari daerah yang sama. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini sendiri terpilih secara aklamasi untuk memimpin PSSI NTB, pada gelaran Kongres Luas Biasa (KLB) Asprov PSSI NTB di Hotel D’Max Praya, Sabtu (8/ 7). Selain memilih Ketua dan Wakil Ketua Asprov PSSI NTB, KLB juga mengagendakan pemilihan lima anggota Komite Eksekutif (Komek). Dari 15 calon yang diusulkan oleh Askab dan Askot seluruh NTB serta klub pemilik suara, akhirnya menetap-
kan lima anggota Komet Asprov NTB yang baru. Masingmasing Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sebagai utusan Askot Mataram, Iwan Iskandar Putra dari Askab Sumbawa, Manurung (Askab Sumbawa Barat) dan Wahyudin (Askot Bima). Ditambah satu anggota Komet dari unsur perempuan Bq. Ika Febriyanti, S.H., utusan Askot Mataram. Jalannya KLB di bawah pengawasan PSSI pusat itu sendiri berlangsung cukup singkat. Setelah menetapkan Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komet, Pelaksana Tugas (Plt) Ket-
ua Asprov PSSI NTB, Johar Ling Eng langsung menyerahkan mandat kepengurusan PSSI NTB kepada pengurus yang baru terpilih. Diwakili Wakil Ketua Asprov PSSI NTB terpilih, L. Pathul Bahri, S.Ip. “Secara umum jalannya KLB berjalan lancar dan sudah sesuai aturan serta mekanisme PSSI yang ada,” timpalnya. Kendati berlangsung cukup singkat,namun semua tahapan pelaksaan KLB sudah dijalankan dengan baik. Pihaknya pun berharap dengan telah terpilihnya kepengurusan yang baru tersebut, roda organisasi sepakbola NTB
tersebut bisa segera berjalan. Mengingat, cukup banyak agenda yang sudah menanti untuk dilaksanakan dan dituntaskan. Yang paling dekat, gelaran kompetisi resmi di bawah PSSI. Mulai dari piala Suratin, U-15 sampai Liga 3. Termasuk melanjutkan proses pembinaan atlet sepakbola didaerah ini. “Gelaran kompetisi sepakbola yang akan datang ini sekaligus menjadi ujian pertama bagi kepengurusan PSSI NTB yang baru,” tegasnya. Sebagai kompetisi resmi di bawah PSSI, kompetisi tersebut harus dilaksanakan. Jika tidak, maka NTB tidak akan
bisa mengirim wakilnya pada gelaran kompetisi sepakbola tingkat nasional tahun 2018 mendatang. Baik untuk Piala Suratin, kompetisi U-15, U-16 dan Liga 3. Terutama Liga 3, diharapkan NTB tahun depan bisa mengirim utusan dijenjang yang lebih tinggi. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Asprov PSSI NTB terpilih, L. Pathul Bahri, S.Ip., mengatakan pihaknya akan melakukan persiapan. Menyusul agenda kompetisi sepakbola yang kian dekat. “Tidak ada waktu bagi kepengurusan yang baru ini untuk bersantai,” tandasnya. (fan/kir)
Gowes Pesona Nusantara Persembahkan Tiga Emas, PPLP NTB Dipadukan Kegiatan Kebudayaan Raih Peringkat Dua Nasional ak dan dua perunggu. Hasil perolehan medali tersebut menempatkan NTB diperingkat dua besar nasional dalam kelasemen perolehan medali emas terbanyak. Sementara peringkat pertama diraih oleh PPLP Jateng dengan raihan enam medali emas, dua perak dan satu perunggu. "Selamat untuk PPLP Jawa Tengah (Jateng) yang berhasil meraih medali terbanyak," ucap Kadispora
NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dalam sambutannya. Selain memberikan selamat kepada kontingen silat yang juara, Kadispora NTB juga menyampaikan selamat kepada pesilat NTB yang sukses meraih medali emas, perak dan perunggu di event itu. Hasil perolehan medali emas itu diharapkan Eni dapat meningkatkan prestasi atlet pencak silat PPLP NTB di Popnas di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 20-30 September 2017. (fan)
SALON
SALON
RUPA-RUPA
YUNI SALON & School Kcntikan Rmbut & Kulit Pria/Wnt, Hrg Trjangkau, Fsilitas Lngkap, Disc. 10% Khusus Pndftran Akhir Thn. Jl. Dr. Stomo No.18 Krang Baru & Jl. Gtong Ryong No.27A Ampenan. Hub. 087865155031
Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666
TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage+Lulur+fcial+Ttk Wjah+Ctok+Mskr Bdan+rtus Vagina(100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub : 0 8 7 7 6 5 8 6 0 8 8 9 / 085937064233,jl.Salak Gg II No.5, Tohpati
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543
Mataram (Suara NTB) Kejurnas Silat Antar PPLP, PPLD dan SKO di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 5 Juli lalu telah berakhir, Minggu (9/6). Kontingen NTB berhasil meraih tiga emas, satu perak dan tiga perunggu. Hasil itu menempatkan pesilat NTB di peringkat dua umum dalam kelasemen perolehan medali emas terbanyak. Demikian disampaikan Kadispora NTB, H. Husnanid-
iaty Nurdin di acara penutupan kejurnas silat PPLP. Hadir pada kesempatan itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono SH dan sejumlah pemerhati olahraga pencak silat. Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan kontingen NTB yang diperkuat 10 atlet pelajar berhasil merebut enam medali, yakni tiga emas, satu per-
SALON
SALON Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha
SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769
Giri Menang (Suara NTB) Kabupaten Lombok Barat menjadi kota ke 20 gelaran Gowes Pesona Nusantara (GPN) 2017. Minggu (8/7), perhelatan olahraga akbar yang diinisiasi Kemenpora RI ini dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Lobar dan diikuti sekitar 2.000-an peserta. Ada yang menarik dari hajatan Kemenpora kali ini. Selain olahraga, GPN juga dipadukan dengan kegiatan kebudayaan. Hal itu juga yang mendasari terpilihnya Lombok Barat menjadi salah satu etape pelaksanaan GPN. Budayawan Ibrahim Yulianto selaku perancang acara menuturkan, terpilihnya Lombok Barat sebagai lokasi kegiatan, karena budaya di daerah ini dinilai masih kuat. “Budaya ini menjadi roh kegiatan yang dipadukan dalam even GPN,” katanya. Bentuk kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan yaitu berupa pengambilan “tanah dan air”. Tanah-air ini nantinya akan disatukan dengan tanah-air dari 90 kota
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)
DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262
(Suara NTB/her)
TANAH – Proses pengambilan tanah di Kuripan sebagai salah satu bagian dari kegiatan Gowes Pesona Nusantara (GPN) 2017. yang juga menggelar ajang GPN. Nantinya akan dibangunkan monumen di Gunung Tidar, Magelang, pada 9 September mendatang. Untuk Lombok Barat, tanah yang diambil terbilang sakral/keramat karena di tanah ini dulunya berdiri kerajaan. Tanah tersebut diambil di desa tua Kuripan yang merupakan makam Kerajaan Kuripan Lombok Barat. Kemudian untuk airnya, diambil di sumber air desa Kuripan yang merupakan sumur air desa kuripan. Tanah dan air tersebut kemudian ditempatkan di kendi tradisional. Pengambilan tanah dan air ini dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan GPN oleh perwakilan Kemenpora didampingi budayawan, tokoh agama, tokoh adat, juru kunci makam dan para pemuda yang tergabung dalam paskibraka Lombok Barat 2017. Posesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan tanah
LOWONGAN DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.
dan air yang dilaksanakan sesaat sebelum melepas peserta GPN. Tanah dan Air yang ditempatkan di kendi tradisional tersebut dibawa oleh Anak Adat, kemudian diambil oleh Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dan langsung diserahkan ke perwakilan Kemenpora, Arifin Madjid. Suasana saat prosesi penyerahan menjadi sakral dan penuh khidmat dengan diringi musik khas Sasak. Menurut Ibrahim, pengambilan “Tanah” dan “Air” dijadikan prosesi kebudayaan dalam gelaran GPN karena Indonesia adalah tanah air yang bisa membangkitkan rasa kebangsaan. Di semua etape, semua tanah kebangsaan itu diambil dari situs tertua, atau tanah yang memiliki historis besar seperti pernah terjadi perang kemerdekaan atau tanah-tanah lokasi monumen kebangsaan lainnya. “Bisa juga tanah diambil dari makam pahlawan,” tambahnya. Tujuan dari pengambilan tanah kebangsaan ini, panitia ingin berbicara mengenai Pesona Nusantara. Pesona ini bukan hanya laut, gunung atau sawah, tetapi juga manusianya. Pesona itu juga adat istiadatnya. “Tapi pesona yang lebih penting lagi adalah monumen kebangsaan,” kata budayawan asal Yogyakarta ini. (her)
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
SUARA NTB
Senin, 10 Juli 2017
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Senin, 10 Juli 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB
Senin, 10 Juli 2017
Halaman 14
Halal Bi Halal &
REMBUK KAMPUS Keluarga Besar Universitas Mataram Rektor Unram Sunarpi mendapat salam hangat dari keluarga besar Unram saat kegiatan halal bi halal dan rembuk kampus
Rektor Unram H. Sunarpi berbincang bersama dengan mantan Rektor Unram H. Mansur Ma'shum
Suasana halal bihalal
Suasana halal bihalal
Prof. Karyadi berbincang bersama Prof. Idrus Abdullah dan Prof. HM. Ichsan di tengah suasana halal bi halal dan rembuk kampus Unram
Rektor Sunarpi bersama calon jama'ah haji
Testimoni.. “Saya ikuti perjalanan beliau. Secara akademik dan keluarga sudah selesai, dari segi kepemimpinan hampir selesai. Berdasarkan pertimbangan itu, Saya mengakui bahwa beliau patut didorong untuk didukung melaksanakan kepemimpinan di NTB. Beliau harus kita dorong”
Suasana halal bi halal di auditorium dipadati ratusan keluarga besar Unram
Rektor Sunarpi melepas sejumlah dosen Unram yang merupakan calon jamaah haji tahun ini
Prof. Dr. H. Agil Al idrus “Masalah yang ada di NTB banyak mulai dari penyakit SDA, pengelolaan SDM, masalah birokrasi. Saya melihat bahwa orang yang terbaik di kampus Unram dalam prediksi Saya Insya Allah akan bisa mengatasi persoalan-persoalan itu. Yang kita hadapi sesungguhnya ialah persoalan keummatan, saya mendukung sepenuhnya dan Saya yakin ikhtiar itu ada sebagai upaya kita untuk berhijrah mencari takdir yang lain. Saya dukung plungguh, bismillah, bismillah, bismillah” Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi
“NTB dalam menghadapi era globalisasi memerlukan pemimpin yang bisa bekerja, bukan saja orang yang hanya bisa memerintah. Prof Sunarpi silahkan maju, Insya Allah” Prof. Dr. H. Idrus Abdullah
“Keinginan dari Bapak Rektor untuk berkiprah dalam kancah perpilkadaan, secara pribadi saya mendukung dengan beberapa alasan. Jika kaderkader terbaik kita yang ingin membaktikan pemikiran-pemikiran sebagai orang kampus yang punya pikiran andal. Dalam hati Saya melihat, kaum intelektual kampus harus turut terlibat dalam berbagai proses demokrasi terutama di NTB” Prof. Chaerussuhu Arman
“Saya ingin menyampaikan secara pribadi, Prof. Sunarpi oleh karenanya dari hati yang paling dalam mendukung semua ikhtiar, minimal dengan doa. Dan Insya Allah saya secara pribadi mendukung bapak” Prof. Dr. HM. Ichsan
“Alhamdulillah tidak ada mantan rektor yang berhenti (mengabdi), itulah yang saya harapkan dari Prof. Sunarpi. Bapak lebih muda, jauh lebih muda dari Saya, satu pikiran Saya Pak Rektor harus jadi Gubernur, why not? Saya dengan cara saya sendiri, dengan ikhtiar saya akan mendukung Pak Sunarpi sebagai Calon Gubernur NTB 2018-2023” Prof. Ir. H. Mansur Ma’sum
“Kita mendoakan apa yang jadi hajat beliau akan mendapatkan berkah Allah SWT. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terkabul” Prof. Dr. H. Galang Asmara
“Sunarpi luar biasa sebagai intelektual, sebagai pemikir. Saya berharap beliau dapat menerapkan nanti, di tengah kemajemukan kita di NTB beliau pasti bisa memimpin NTB. Saya secara pribadi, dosen, dan teman mendukung beliau” Prof. Sudanta
RAGAM
SUARA NTB Senin, 10 Juli 2017
Kasus Parsel Lotim
Jika Punya Bukti, Dewan Disarankan Lapor Mataram (Suara NTB) Kasus parsel Lotim mencuat lagi. Di luar yang sedang ditangani Polda NTB dan belum jelas perkembangannya, polemik untuk objek yang sama mencuat lagi. DPRD Lotim meminta kasus ini diusut. Menanggapi permintaan itu, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si mempersilakan kepada siapapun, termasuk Dewan untuk menyampaikan laporan jika memang ada indikasi tindak pidana korupsi. ‘’Buat kami harus ada pemberitahuan tentang seseorang yang telah, sedang atau akan melakukan tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada laporannya, bagaimana kita bisa tindaklanjuti,’’ Kapolda menanggapi desakan dewan tersebut. Dia mempertanyakan balik kepada dewan jika memang punya kepentingan penegakan hukum, maka harus menyampaikan laporan resmi ke pihaknya. Tidak ujug ujug meminta pihaknya untuk turun tangan mengusut kasus tersebut. “Sekarang kalau kami turun dasarnya apa? Laporannya mana? Kepentingannya apa dewan itu? kalau memang penegakan hukum, ya silakan buat laporan,kami tindaklanjuti,” tegasnya lagi. Kapolda yakin ketika dewan mengeluarkan pernyataan terkait masalah itu, sudah mengantongi data lengkap. Sehingga ketika melapor ke pihaknya, cukup jadi bahan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) awal. Walaupun kasus parsel ini pernah diusut untuk pengadaan tahun 2015 lalu, namun tetap untuk masalah baru harus ada laporan baru. Paket sandang pangan dari Setda Lotim dibagikan tahun 2017, dihajatkan untuk meringankan beban 80.000 warga miskin di sejumlah kecamatan di Lombok Timur. DPRD Lotim menemukan, distribusi paket parsel yang sudah dibayarkan ini terdapat beberapa temuan. Menurut salah satu anggota DPRD Lotim, Daeng Palori, temuan pihaknya bantuan tidak merata, ada yang tidak menerima, sementara masalah lainnya rekanan belum juga tuntas dengan pekerjaannya sebagai penanggung jawab pengadaan hingga distribusi sebelum lebaran. “Dengan kondisi demikian, kita minta kepada kepolisian dan kejaksaan untuk masuk menindaklanjuti ini. karena dengan adanya keterlambatan seperti ini, dibagi rata atau pun persoalan lain, ini memungkinkan pasti ada sesuatu,” tegas Daeng. (ars/yon)
Amaq Asrul: Saya Senang Nikmati Lawan-lawan Berat Dari Hal. 1 diungkap Ali BD dirinya menyambut baik gagasan NW yang mencalonkan para kadernya. Keputusan organisasi yang berpusat di Pancor itu wajar dan lumrah. ‚‘Ini adalah sesuatu yang wajar dan lumrah,‘‘ tegasnya kembali. Pandangan Amaq Asrul, ada sesuatu yang orang lain telah lupakan. Kalau seorang sudah berkuasa, maka dia sebenarnya bertujuan baik. Bagaimana hasil-hasil pembangunannya itu supaya berjalan lebih baik. “Mungkin beliau-beliau itu tidak mengenal
figur yang lain. Mungkin yang hanya dikenal keluarga-keluarga dekat beliau, jadi itu sesuatu yang wajar dan lumrah,” imbuhnya. Semua calon pemimpin tujuannya positif dan bagus. Semua kandidat-kandidat yang akan mengikuti pesta demokrasi harus berpikir positif. Pilihan politik maju dalam Pilkada dipersilakan. ‚‘Kalau mau maju, maju saja. Tidak perlu mencari kambing hitam. Toh kalau menang dalam Pilkada itu artinya anda menjalankan amanah dari Tuhan,‘‘ katanya. (rus/*)
Sinergitas Polisi dengan Warga Dari Hal. 1 Wakil Bupati KLU, Sarifudin, Ketua DPRD KLU, Ni Wayan Sri Pradianti, mantan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, Sekda KLU, Suardi, serta jajaran SKPD dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pembangunan Mako Polres Lombok Utara dilakukan di atas areal lahan seluas 2,5 hektar. Lahan hibah dari Pemda KLU ini sendiri diketahui masih kekurangan 1,5 hektar dari yang dijanjikan oleh Pemkab Lombok Utara. Pada waktu yang sama, selain peletakan batu pertama Mako Polres Lombok Utara, Pemda juga menyerahkan hibah tanah seluas 5 hektar untuk pembangunan Mako Brimob yang berlokasi di Akar-akar, Kayangan, Lombok Utara. Kapolda NTB mengungkapkan bahwa pembangunan Mako Polres ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan
kamtibmas melalui lembaga kepolisian. Ia optimis, Mako ini kedepannya akan membuat hubungan kepolisian dan warga Lombok Utara semakin dekat. “Semua berjasa, terutama mantan bupati, Bapak Djohan Sjamsu,” kata Firli menyanjung sikap responsif mantan Bupati. Firli juga mengimbau, dalam proses pelayanan kepada masyarakat di Mako Polres baru nantinya terjalin sinergi antara Kepolisian dan masyarakat. Diakuinya masyarakat berperan besar dalam menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polres KLU. Ia menilai, Lombok Utara ke depan potensial menjadi sasaran investasi berbagai investor baik asing dan dalam negeri. Oleh karenanya penting bagi segenap warga dan pemerintah menjaga suasana aman dan nyaman untuk mewujudkan investasi tersebut. (ari)
Akibat Keterlambatan Juknis Dari Hal. 1 Tapi Insya Allah, belanja triwulan III lebih progresif,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM, pekan kemarin. Ia mengatakan, pada bulan Mei, rata-rata belanja kabupaten/kota di NTB di bawah 30 persen. Namun, ada dua kabupaten yakni Lombok Tengah dan Lombok Timur yang belanjanya mencapai 25 persen. ‘’Tapi tetap kita (provinsi) lakukan pembinaan. Buktinya kita sudah WTP enam kali. Kami juga melakukan pembinaan dengan kabupaten/kota,” katanya. Supran menjelaskan, ada dua yang menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran 2017. Pertama, terlambatnya keluar juknis dari kementerian terkait terutama untuk kegiatan yang pembiayannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Ia mencontohkan, juknis untuk DAK bidang pendidikan baru keluar pada Juni. “Itu hampir bulan Juni dia keluar juknisnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum lagi dari kementerian lainnya,” bebernya. Ia mengatakan, dari DAK yang sudah ditransfer pemerintah pusat sebenarnya sudah bisa direalisasikan sampai 75 persen. Namun, SKPD terkait tidak bisa belanja lantaran masih menunggu juknis dari kementerian. ‘’Ketika juknis datang maka DPA disesuai-
kan dengan item-item kegiatan yang dibunyikan dalam juknis tersebut,’’ terangnya. Menurutnya, jika juknis lebih awal keluar dari kementerian maka semua belanja yang berkaitan dengan belanja barang dan jasa bisa segera diproses. Pasalnya, jika juknis datang terlambat kemudian ada perbaikan maka butuh waktu untuk memperbaiki. ‘’Karena DAK ini masuk dia dalam postur APBD, maka kita tak berani membayarnya walaupun sudah ditetapkan dengan Perda dan Pergub kalau juknis belum datang. Karena ndak mau dibayar oleh Kementerian Keuangan kalau ndak sesuai nanti,’’ paparnya. Untuk itu, pihaknya meminta kementerian teknis harus secepatnya membuat juknis. Pasalnya, juknis itu menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan khususnya DAK. Selain terlambatnya keluar juknis, kata Supran perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mempengaruhi realisasi belanja awal tahun ini. Dimana, Perda APBD sudah ditetapkan. Begitu awal tahun terjadi perubahan pejabat di SKPD. Sehingga, banyak juga yang terjadi revisi-revisi. ‘’Tapi untung ada ruang yang kita bangun karena penyesuaian itu,’’ katanya. (nas)
Halaman 15
OJK Dorong Perbankan Perbanyak KUR Pertanian Mataram (Suara NTB) Perbankan penyalur dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi NTB didorong agar memperbanyak penyaluran kredit kepada sektor pertanian, perikanan, dan industri skala kecil. Dorongan ini didasari oleh masih rendahnya realisasi KUR untuk sektor-sektor diatas, pahadal dampak berganda yang dihasilkan pada usaha ini cukup besar. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Yusri mengatakan, selama ini sektor perdagangan besar dan eceran paling banyak menerima dana KUR dari perbankan. KUR yang lebih besar ke sektor perdagangan tidak memiliki dampak berganda yang besar jika dibandingkan dengan KUR ke sektor pertanian, perikanan, dan home industry karena mereka bisa menyerap tenaga kerja. ”KUR ke sektor perdagangan efeknya kurang nendang. Karena itu kita punya PR mendorong perbankan agar menyalurkan KUR kepada pertanian, perikanan, peternakan dan home industry. Ke perdagangan silahkan saja, namun sektor lain perlu ditingkatkan,” katanya. Yusri mengatakan, kendala yang dihadapi selama ini yaitu penyaluran KUR ke sektor pertanian memang memiliki risiko yang cukup tinggi dan perbankan perlu analisis yang lebih dalam untuk memastikan penyaluran dana kredit kesana tidak menimbulkan risiko nantinya. Sementara penyaluran kredit ke sektor perdagangan lebih mudah melakukan analisa. Misalnya berapa stok barang, jumlah jual beli setiap hari dan lainnya sehingga jumlah dana KUR bisa ditentukan dari kalkulasi tersebut.
“Kalau pertanian ada beberapa hal yang dihitung misalnya faktor bibit, faktor cuaca,pemasaran nantinya dan lain sebagainya,” katanya. Sementara itu, Ketua Komisi III Bidang Perbankan DPRD NTB Johan Rosihan menilai perbankan memang lebih cenderung mencari aman dalam penyaluran kredit. Karena itu disanalah peran pemerintah untuk memberikan keyakinan kepada bank untuk membantu masyarakat dan daerah agar program-program prioritas Pemprov NTB bisa dibiayai dengan dana perbankan tersebut. Ia menilai KUR yang lebih banyak tersalur di sektor perdagangan karena kalkulasi ekonomi sudah jelas, sementara sektor pertanian bergantung dari kondisi cuaca dan potensi keberhasilan atau kegagalan panen. Selanjutnya dari sisi masyarakat penerima KUR, banyak persyaratan yang tidak bankable. Karena itu program KUR itu bukan hanya persoalan berapa dana yang tersedia, namun harus ada keringanan persyaratan. Misalnya jika tetap menerapkan syarat-syarat tertentu untuk dapat akses modal, disanalah peran pemerintah, “ jika masyarakat tidak bisa menjaminkan diri, maka pemerintah yang bertindak sebagai penjamin,” kata politi-
si PKS ini. Dalam hal pengucuran kredit mikro dengan flafond dana sampai Rp 25 juta, perbankan diminta komitmennya untuk tidak memberlakukan syarat agunan. Karena sampai saat ini masih banyak perbankan yang mensyaratkan adanya agunan, meskipun secara aturannya penyaluran KUR mikro tanpa agunan. “ Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota kan harus mencatat persoalan-persoalan itu. Apa penyebabnya sehingga dia tidak mampu tersalur, supaya itu menjadi bahan kita untuk ‘memprotes’ pemerintah pusat, bahwa kebijakan anda ini tidak bisa diterapkan karena faktor ini dan itu,” katanya. Adapun realisasi KUR per 3 Juli 2017 dari data yang disajikan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB menunjukkan bahwa KUR paling besar tersalur di sektor perdagangan besar dan eceran dengan jumlah persentase mencapai 54 persen. Di posisi kedua terbanyak penyaluran KUR adalah pertanian, perburuan dan kehutanan dengan persentase hanya 13,11 persen, disusul oleh industri pengolahan sebesar 7,02 persen, serta beberapa sektor lainnya dibawah 5 persen. (ris/kmb)
Dana Desa Tahap II Terancam Tak Dicairkan Dari Hal. 1 Taukhid menjelaskan, dengan adanya laporan penggunaan tahap I maka akan menjadi acuan dalam membuat keputusan berikutnya. Apakah mau mencairkan atau tidak mencairkan dana desa tahap II. Ketika ditanya apakah Pemda kabupaten menghambat pencairan dana desa ini? Taukhid mengatakan dirinya tidak melihat hal itu dihambat. Tetapi ia melihat Pemda mengabaikan hak-haknya sendiri. Jika sampai ada desa yang belum mendapatkan dana desa tahap I sampai saat ini maka hal itu termasuk pemda mengabaikan haknya. ‘’Kalau Pemda kabupaten sampai tidak mencairkan dana desanya ke rekening kas desa. Sehingga desa tak bisa membangun, yang rugi adalah daerah. Seharusnya daerah mengedukasi desanya supaya bisa menyelesaikan itu,’’ katanya. Sementara itu, Pemprov meminta pemerintah daerah diberikan toleransi. Pasalnya, banyak juga dana desa tahap I yang baru bisa dicairkan pada Juni dan awal Juli ini. Berdasarkan data yang
diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, jumlah desa yang belum menerima dana desa tahap I di NTB sebanyak 31 desa. Terpisah, Kepala DPMPD dan Dukcapil NTB, H. Rusman, SH, MH yang dikonfirmasi mengenai tenggat waktu pelaporan dana desa tahap I sampai 24 Juli mendatang, secara prinsip sangat setuju. Tetapi pihaknya meminta Kemenkeu melalui Kanwil DJPB NTB memberikan toleransi kepada desa di NTB. ‘’Karena itu (dana desa tahap I) kan baru cair. Ada yang cair Juni, ada yang awal Juli. Kalau dipaksakan 24 Juli itu maka agak sulit rasanya. Sehingga sekarang ini proses pelaksanaannya dari program itu,’’ kata Rusman, Minggu (9/ 7) siang kemarin. Menurutnya, tidak bisa pemerintah desa melaksanakan kegiatan dengan cepat begitu ada anggarannya. Terlebih jika itu kegiatan fisik maka butuh waktu. ‘’Sekarang itu mungkin ada toleransi sampai selesai kegiatan itu. Paling tidak kita harapkan sampai Agustus itu sudah clear,’’ harapnya.
Terkait dengan permintaan adanya toleransi waktu ini, Rusman akan berkoordinasi dengan Kanwil DJPB. Berikutnya, DPMPD dan Dukcapil bersama Pemda kabupaten akan melakukan asistensi. ‘’Saya sudah sampaikan kepada semua kepala desa, begitu sudah ada uang silakan dieksekusi. Pertanggungjawabannya baik,’’ ucapnya. Sehingga pencairan dana desa tahap II berjalan dengan baik. Rusman mengatakan data yang diterima minggu lalu sebanyak 31 desa belum menerima dana desa tahap I di NTB dari jumlah 995 desa di daerah ini. Ia mengatakan, ada beberapa desa seperti di Dompu, Sumbawa dan lainnya yang belum menerima dana desa tahap I hingga awal Juli ini. ‘’Kami belum update kembali seperti apa. Dompu yang tinggal lima desa. Saya berharap minggu besok selesai semuanya. Action semua. Pertanggungjawaban dibuat juga sesuai pekerjaan,’’ katanya. Pihaknya berharap Pemda kabupaten aktif melakukan pembinaan dan asistensi. Terutama para camat. Pasalnya, para camat sudah diberikan pelimpahan kewenangan dari bupati. (nas)
Kasus Sri Rabitah Ngambang Mataram (Suara NTB) Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB nampaknya masih gamang dengan kasus yang dialami Rabitah, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara yang diduga diambil organ tubuhnya saat bekerja di Doha, Qatar beberapa bulan lalu. Kasus ini sperti mengambang, karena proses hukum tak jelas. Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya telah meminta rekam medik melalui BNP2TKI di Rumah Sakit Doha di Qatar. Namun pihak rumah sakit diduga sudah menutup akses untuk meminta rekam medik Rabitah. “Padahal dengan bukti itu, bisa jadi bahan penyelidikan kepolisian,” jelasnya. Sebenarnya, dengan rekam medik itu bisa diketahui kondisi awal ginjal Rabitah. Ini jadi bahan evaluasi Kemenlu khususnya tima advokasi sebelum menangani kasus TKI. Sebaiknya sebelum dipublikasikan secara luas, data dan dokumen lainnya harus lengkap sehingga memudahkan untuk proses hukum. Sementara itu, Koordinator Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran (PBHBM) NTB, Muhammad Saleh sejak lama mencurigai sakit berkepanjangan yang diderita oleh Rabitah. Terlebih bukti hasil rontgen di rumah sakit di Lombok Utara
membuktikan salah satu ginjalnya hilang. Tim kuasa hukum terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Informasinya, Kemenlu telah meminta rekam medik Rumah Sakit Doha di Qatar hanya saja pihak rumah sakit menutup akses untuk kasus tersebut. “Saya pernah koordinasi dengan Pak Iqbal bahwa Kemenlu juga meminta rekam medik dari rumah sakit Qatar. Tapi tidak diberikan,” sesalnya. Tertutupnya akses itu justru menimbulkan kecurigaan. Tidak mungkin kata Saleh, Rabitah awalnya tidak pernah mengidap penyakit apapun kemudian tiba - tiba dioperasi. Operasinya pun tidak menginformasikan bersangkutan termasuk keluarga. Kegamangan ini terlihat saat Kepala Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja NTB, Lalu Dharma tidak bisa memberikan kejelasan terhadap perkembangan kasus Rabitah. Apalagi untuk memperoleh hasil rekam medik Rumah Sakit Doha di Qatar, pemerintah daerah belum bisa menjangkaunya hingga kini. ‘’Karena kewenangan itu berada di Pemerintah Pusat’’, katanya akhir pekan kemarin. Pemprov NTB disebutkan Dharma telah membentuk tim termasuk di dalamnya ada anggota DPRD NTB untuk menelusuri dugaan pengambilan ginjal TKW tersebut. Sayangnya, Dharma enggan mengungkapkan hasil investigasi tim dibentuk sejak beberapa bulan lalu tersebut. (ars/cem)
Angka Kunjungan Wisatawan ke NTB Menembus 1,7 Juta Dari Hal. 1 ‘’Okupansi hotel mulai Juli naik. Agustus, September penuh,’’ tandasnya. Ia menjelaskan, penghitungan angka jumlah wisatawan ke NTB ini melalui sejumlah pintu masuk. Tidak seperti yang dilakukan BPS, yang hanya menghitung dari pintu ma-
suk bandara dan tingkat hunian hotel bintang. Sementara, Dispar, kata Faozal, juga menghitung dari tingkat hunian hotel non bintang serta semua wisatawan yang datang meskipun cuma sehari di NTB. Seperti di Gili Trawangan dan wisatawan yang singgah menggunakan kapal pesiar. (nas)
Tanaman Tembakau di Loteng Terancam Gagal Panen Dari Hal. 1 Potensi kerusakannya cukup tinggi. Kalau sudah demikian, maka petani bisa dipastikan rugi. Karena sudah mengeluarkan biaya operasional yang cukup tinggi. Sementara tanaman tembakau mengalami gagal tanam. Pada kondisi seperti ini, dukungan dan bantuan pemerintah sangat diharapkan. Paling tidak bisa meringankan potensi kerugian yang timbul akibat gagal panen. ‘’Kita sangat berharap pemerintah segera bersikap. Membantu petani tembakau yang terancam mengalam kerugian besar. Jangan dibiarkan menanggu kerugian sendiri. Karena petani sudah sangat menderita dengan kondisi saat ini,’’ tandasnya. Terlebih alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang diterima Loteng cukup besar tahun ini. Paling tidak, selain diarahkan untuk belanja modal untuk mendukung pembangunan sektor pertanian. Ada yang dialokasikan untuk mengurangi beban biaya petani tembakau yang sudah terlanjur keluar selama musim awal tanam tembakau tahun ini. Dihubungi terpisah, Kepa-
la Dinas Pertanian Loteng, Ir. L. Iskandar, mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait dampak curah hujan terhadap tanaman tembakau di daerah ini. Pihaknya tidak akan tinggal diam. Dengan segera menurunkan tim, guna mendata dampak dari curah hujan yang cukup tinggi belakangan ini terhadap tanaman tembakau petani. ‘’Awal pekan ini, tim akan kita turunkan. Untuk mendata sejauh mana dampak curah hujan terhadap tanaman tembakau. Hasilnya, akan menjadi dasar kita untuk bertindak,’’ ujarnya. Menurut Iskandar, kondisi curah hujan yang tidak menentu seperti sekarang ini jauhjauh hari sudah disampaikan kepada petani. Dan, petani pun sudah disarankan untuk tidak menanam tembakau. Tapi menanam komoditi lain yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang. ‘’Tapi kita kan hanya bisa menyarankan dan mengarahkan. Tidak bisa melarang, apalagi memaksa petani untuk tidak menanam komoditi apa yang diinginkanya,’’ katanya. (kir)
Bupati Pimpin Upacara HUT Bhayangkara Ke-71 di Dompu Dari Hal. 1 Jenderall Polisi Tito Karnavian dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan H Bambang M Yasin pada upacara peringatan HUT Polri ke 71 di Mako Polres Dompu, Sabtu (8/7). Reformasi Polri yang menyeluruh adalah keniscayaan dan kunci menghadapi masalah kedepan. Reformasi harus bersifat menyeluruh. Karena di dalamnya menyangkut perubahan positif dari hulu hingga hilir. Di dalamnya menyangkut perubahan mindset, sistem dan kelembagaannya, manajerial sampai perubahan perilaku yang lebih profesional. ‘’Muara akhir dari perubahan itu, kita harapkan lahir anggota Polri yang lebih profesional, yang dipercaya oleh masyarakat serta mampu memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat,” katanya. Upacara HUT Polri yang dilanjutkan dengan acara syukuran di Makopolres Dompu ini, H Bambang M Yasin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada jajaran Polres Dompu yang telah bahu membahu mewujudkan ketertiban
umum, keamanan dan kenyamanan daerah selama ini. Sehingga aktivitas membangun masyarakat dapat berjalan dengan baik. Ia pun mengaku, telah menghadiri forum yang diundang Dewan Jagung Nasional untuk mempersiapkan Indonesia sebagai eksportir jagung. Karena Dompu dinilai berhasil memprovokasi daerah lain dalam gerakan menanam jagung. Sehingga tahun 2017 ini pemerintah menghentikan impor. Bahkan saat ini Dompu ditantang untuk menyiapkan pelaksanaan panen raya jagung nasional untuk membuktikan jagung Dompu masih ada. Mahalnya jagung di Indonesia, lanjut H Bambang, setelah dianalisa karena kesejahteraan petani untuk menentukan harga dan petani menghitung pendapatan berdasarkan jagung yang dihasilkan. Masalahnya, lahan petani terlalu sempit dan bila dirata – ratakan hanya 0,6 ha per keluarga. Sehingga berapa pun harganya akan tetap kecil. Karena uang uangnya kecil dan jagungnya sedikit. Untuk saat ini saja, harga jagung nasional Rp.5.500 per Kg di Jawa dan jagung dunia Rp.3.200 per Kg. “Akan mencoba menga-
dopsi yang kita lakukan di Dompu. Melibatkan TNI/Polri dalam gerakan, kemudian memanfaatkan hutan – hutan kemasyarakatan, hutan tanaman industri untuk penanaman jagung,’’ jelasnya. Ia pun mengungkapkan, keamanan dan ketertiban masyarakat berjalan linear dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin sejahtera suatu wilayah, semakin makmur masyarakatnya, maka semakin mudah diatur dan semakin mudah diajak bicara. “Jadi singkatnya itu. Bicara dengan orang yang tidak lapar, itu jauh lebih mudah dari pada bicara dengan rakyat yang sedang kelaparan,” katanya. H.Bambang pun mengaku akan tetap berusaha dalam mesejahterakan masyarakat. Karena bagaimanapun juga, orang yang hidup tampa harapan adalah orang yang hidup dengan nekat, bisa melakukan apa saja karena putus asa. Tapi orang yang hidup dengan seribu harapan, akan hidup dengan akal dan hatinya untuk bertindak. “Karena itu, tugas kita semua memberi harapan – harapan ini kepada masyarakat, pilihan pilihan kepada masyarakat,” jelasnya.
Jalankan Tugas Penuh Tanggung Jawab Sementara, Kapolres Dompu AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., mengingatkan jajarannya bahwa setiap pekerjaan dan amanah yang diemban harus dilaksanakan penuh tanggung jawab. Terlebih menjunjung tinggi kode etik Polri yang meliputi etika kepribadian, etika kelembagaan, etika kenegaraan dan etika hubungan dengan masyarakat. ‘’Kemudian pada HUT Bhayangkara ini juga semoga Polri dapat berkerjasama dan membantu pemerintah dalam mengamankan progaram-program pembangunan di daerah,” ungkapnya saat memberi sambutan pada acara syukuran di Halaman Mapolres Dompu, Sabtu (8/7). HUT Bhayangkara tahun ini mengangkat tema “Semangat profesionalisme dan modernisasi Polri berkomitmen meraih kepercayaan publik demi tegaknya NKRI yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan”. Seperti diketahui kata Kapolres, untuk meraih kepercayaan masyarakat tidaklah mudah, butuh kerja keras dan profesinalisme yang tinggi. Polisi juga dituntut sebagai social enginering dalam sebuah pemerintahan.
Karena suatu daerah dapat dikatakan maju dan berkembang ketika dua aspek terpenuhi dengan baik, di antaranya, aspek kesejahteraan masyarakat dan keamanan daerah. “Daerah manapun berkembang seperti apapun apabila tidak ada jaminan keamanan darimasyarakat itu sendiri maka daerah tersebut dapat dikatakan adalah daerah yang tidak berkembang,’’ jelasnya. Roda pembangunan tanpa situasi yang aman tentu tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga di sinilah fungsi kepolisian sebagai mesin penggerak kehidupan sosial masyarakat sangat diperlukan. Selain itu lanjut Kapolres, kerjasama, koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat mesti terus ditingkatkan untuk mudahnya pencapaian tujuan. HUT Bhayangkara ke 71 tahun ini seyogyanya lanjut dia, jatuh pada 1 Juli 2017. Hanya saja upacara peringatanya terpaksa diundur karena bertepatan dengan Giat Operasi Ramadniya. “Semoga Polres dan jajaranya dapat meningkatkan kinerja operasionalnya dalam mewujudkan Kabupaten Dompu yang aman, damai dan kondusif,” pungkasnya. (ula/jun/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 10 Juli 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Desa di Loteng akan Bertambah Praya (Suara NTB) Jumlah desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal kembali bertambah. Menyusul masuknya usulan pemekaran dari 14 desa pada tahun ini. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, kepada Suara NTB, Sabtu (8/7). Dikatakannya, tahun lalu Pemkab Loteng sudah menetapkan 15 desa pemekaran baru. Dan, saat ini tengah dalam proses menuju desa definitif. “Desa-desa yang mengusulkan pemekaran tahun ini merupakan sisa dari usulan desa pemekaran sebelumnya,” terang Jalaludin. Adapun desa-desa yang mengajukan pemekaran tahun ini di antaranya, Desa Mangkung, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Desa, Desa Jago dan Bunut Baok Kecamatan Praya. Termasuk Desa Lekor Kecamatan Janapria. Saat ini, proses pemekaran desa-desa tersebut baru masuk tahap awal. Dimana pihaknya akan mulai melakukan verifikasi terkait kesiapan pemekaran desa-desa tersebut. Mulai dari kelengkapan berkas usulan pemekaran sampai kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan. “Kunci dari proses pemekaran desa ini sebenarnya pada kesiapan desa induk. Kalau memang desa induk siap dan bersedia dimekarkan, maka proses pemekaran tidak akan sulit,” jelasnya. Pihaknya pun berharap proses pemekaran 14 desa tersebut bisa berjalan lancer, tanpa ada kendala berarti. (kir)
Jalin Keakraban, Suhaili dan Tiar Harun Al Rasyid Merasa Sehati Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT, SH, yang juga Bakal Calon Gubernur yang telah resmi diusung Partai Golkar, bertemu dengan Tiar R Harun Al Rasyid. Tiar tak lain merupakan putra mantan Gubernur NTB, Drs. H. Harun Al Rasyid. Dalam pertemuan tersebut, keduanya tampak akrab dan mengungkapkan keselarasan dalam cara melihat persoalan-persoalan NTB beserta solusinya. Pertemuan keduanya terjadi di Pendopo Bupati Loteng, Sabtu (8/7). Informasi yang dihimpun Suara NTB, pertemuan itu dihadiri tidak saja oleh Suhaili dan Tiar. Sejumlah pengurus teras DPD Partai Golkar NTB seperti Drs. H. Abdul Hafidz, Mau’ud Adam, Mufti Murad, dan sejumlah pejabat teras lainnya. Awalnya, Suhaili dan Tiar bercengkrama bersama para pengurus Golkar NTB tersebut. Lalu, usai santap siang, Suhaili dan Tiar tampak berbincang serius berdua. Dikonfirmasi usai pertemuan itu, Suhaili menegaskan bahwa berbicara dengan Tiar memang sangat mengingatkan dirinya akan sosok Harun Al Rasyid. “Saya langsung teringat beliau. Siapa yang tidak kenal sosok Harun Al Rasyid. Salah satu putra terbaik NTB yang pernah ikut membangun daerah ini,” ujar Suhaili.
Menurutnya, ia dan Tiar memang sudah kenal cukup lama. Namun kali ini keduanya kebetulan memiliki kesempatan untuk bertatap muka secara khusus. “Kebetulan kami bertemu ini di saat orang sedang menjelang event demokratis di NTB. Saat orang sedang ingin memilih pemimpin NTB. Dan ini juga masih momentum Idul Fitri,” jelas Suhaili. Ia tak keberatan jika orang lain menafsirkan pertemuan ini memiliki makna politis yang memungkinkan keduanya berduet di Pilkada NTB 2018. Hanya saja, dalam pertemuan itu Suhaili mengaku lebih banyak bicara soal bagaimana situasi terbaru soal NTB. “Kami hanya berbicara soal apa kiranya yang bisa kami lakukan sebagai bagian dari masyarakat NTB saat ini. Sehingga kami bisa ikut memecahkan masalah,” ujar Suhaili. Suhaili menilai bahwa secara personal, Tiar memang memiliki kepribadian yang menarik dan hal ini membuat ia merasa cepat akrab dengannya. Dalam berkomunikasi, Tiar benar-benar mengingatkan Suhaili akan sosok ayahnya, H. Harun Al Rasyid. Suhaili menegaskan, Harun Al Rasyid adalah sosok yang egaliter, serius dalam kiprahnya, namun kerap melontarkan guyonan saat berbincang dengan orang dari berbagai latar belakang. “Tiar ini persis beliau,” ujar Suhaili sembari tersenyum. Menurutnya, saat ini ia memang ingin agar dirinya dan Tiar bisa melakukan upaya-upaya yang bisa membawa
NTB menjadi daerah yang dimiliki oleh semua golongan. Bukan hanya oleh golongan tertentu saja. “Tapi upaya kami berdua ini tidak harus dengan menjadi pemimpin NTB. Apapun bentuknya, dengan siapapun, kami ingin berkomitmen seperti itu,” ujarnya. Suhaili mengakui, saat ini dirinya memang telah mendapatkan mandat sebagai Bakal Calon Gubernur NTB yang telah resmi diusung Partai Golkar. Ia juga diserahi kewenangan untuk memilih siapa yang akan menjadi Bakal Calon Wakil Gubernur NTB yang akan mendampinginya. Namun, ia mengingatkan pula bahwa masih ada kekurangan dua kursi DPRD NTB lagi yang harus dilengkapi sebagai syarat dukungan resmi untuk pencalonan Pilkada NTB. “Semua itu sedang kita upayakan,” ujarnya. Sementara itu, Tiar menjelaskan bahwa meski ayahnya merupakan salah satu tokoh yang pernah memimpin NTB, namun dirinya nyaris tidak pernah ikut dalam bidang pemerintahan dan politik seperti yang dijalani sang ayah. Tiar mengakui bahwa adiknya, Arie Harun Al Rasyid justru lebih dikenal orang dibandingkan dirinya. Selama ini, Tiar lebih banyak mencurahkan waktu tenaga dan pikirannya untuk keluarga, karir dan urusan-urusan personal lainnya. Tiar membangun karirnya sebagai seorang profesional di berbagai perusahaan tambang ternama. “Saya pernah kerja di Newmont.
Saya pernah kerja di perusahaan tambang di Kalimantan. Sekarang perusahaan tambang tempat saya beroperasi di Sumatera Utara. Saya di situ sebagai stakeholder relation manager. Berkantor di Jakarta. Jadi saya selama ini memang kebanyakan pengalaman di bidang profesional,” ujar Tiar. Meski karirnya tidak sama dengan bidang yang ditekuni sang ayah, namun tidak jarang pula Tiar mendapatkan pula tawaran untuk ikut suksesi politik di NTB atau Bima, daerah tempat kelahiran ayahnya. Namun, Tiar mengaku tidak pernah menanggapinya. Tak heran jika selama ini tidak banyak dikenal publik. “Coba lihat, pernah nggak saya pasang baliho, atau apa. Nggak pernah,” ujar Tiar. Tiar merasa selama ini ia hanya menjalani kehidupan dari sudut pandang kepentingan pribadinya. “Selama ini saya hanya memikirkan diri sendiri. Tapi pertemuan dengan beliau ini mengubah cara saya memandang kehidupan. Beliau mengajak saya untuk lebih banyak memikirkan persoalan orang lain, seperti yang beliau lakukan. Seperti juga yang ayah saya lakukan. Saya belajar dari Pak Suhaili, kalau kita mengejar akhirat, insha Allah dunia akan ikut. Dan itu memang benar-benar terliBERSALAMAN hat di Lombok Tengah ini,” Suhaili dan Tiar bersalaman pungkas Tiar. (*) usai pertemuan.
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
BERBINCANG - Suhaili dan Tiar berbincang dengan sejumlah pengurus DPD Partai Golkar NTB.
SERIUS - Bakal Calon Gubernur yang telah resmi diusung Partai Golkar, H. M. Suhaili FT, SH, saat berbincang serius dengan Tiar R. Harun Al Rasyid di Pendopo Bupati Lombok Tengah, Sabtu (8/7).