Edisi Senin, 30 April 2018 | Suara NTB by e-Paper KMB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

16 HALAMAN

SUARA NTB

SENIN, 30 APRIL 2018

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

NOMOR 49 TAHUN KE 14

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

Ali BD: Pelabuhan Sangat Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi

TGH. Hulaimi Umar: Tepat Memimpin NTB PENGASUH Pondok Pesantren Al Umariyah Praya Tengah, TGH Hulaimi Umar Gerantung menyebut sosok Ali Bin Dachlan merupakan pemimpin yang tepat untuk menjadi Gubernur NTB 2018-2023. Kedekatan Ali Bin Dachlan dengan para ulama bukan dilakukan kala dirinya maju menjadi gubernur, melainkan sudah dilakukan jauh sebelum menjadi Bupati Lombok Timur. Bersambung ke hal 15

PELABUHAN merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian. Atas alasan inilah, Bupati Lombok Timur (Lotim) Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan membangun pelabuhan Labuhan Haji. Saat ini saja meski pelabuhan itu belum jadi, namun sudah

miliaran PAD yang masuk untuk Lotim. Pengembangan pelabuhan akan menjadi salah satu hal yang siap dilakukan Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul ini ke depan. Bersambung ke hal 15

Ali BD Benar-benar Mengutamakan Rakyat SABTU (28/4) lalu, calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan menyapa warga Ampenan Kota Mataram. Teriakan warga Ampenan ini bergemuruh menyambut kedatangan Sang Pendobrak. ‘’Saatnya Bapak Ali Jadi Gubernur,’’ kata warga yang menyambutnya. Bersambung ke hal 15

Tinggal Seminggu, 1.346 JCH NTB Belum Lunasi BPIH Mataram (Suara NTB) Batas waktu pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahap I tinggal seminggu atau 4 Mei mendatang. Namun masih ada 1.346 Jemaah Calon Haji (JCH) NTB yang belum melunasi BPIH. Bagi yang tidak dapat melunasi BPIH tahap I, maka akan diganti dengan JCH cadangan, lansia dan pasangan suami istri. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag NTB, L. M. Zainuddin, SH, MH menye-

butkan jumlah kuota JCH NTB tahun 2018 sebanyak 4.476 orang. Untuk tahap I

baru 70 persen JCH yang sudah melunasi BPIH atau sekitar 3.130 orang. Artinya,

masih ada seribuan lebih JCH yang belum melunasi BPIH. ‘’Sekarang untuk NTB sudah masuk 70 persen yang sudah melunasi BPIH. Jumlah jemaah tahun ini 4.476 orang. Tahap I pelunasannya 6 April - 4 Mei. Tahap II mulai 8 - 25 Mei,’’ terang Zainuddin ketika dikonfirmasi Suara

NTB, Minggu (29/4) siang. Selama ini, kata Zainuddin tak ada kendala dalam proses pelunasan BPIH. Pihaknya masih menunggu sampai 4 Mei mendatang, berapa jumlah JCH yang tak melunasi BPIH. Bagi JCH yang masuk porsi tahun ini, Bersambung ke hal 15

Kado HUT Ke-13 RSUD Tripat

Raih Predikat Akreditasi Paripurna

Giri menang (Suara NTB) – Sabtu (28/4), RSUD Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung, Lombok Barat genap berusia 13 tahun. Di usianya yang masih terbilang belia, RSUD Tripat sudah berbenah baik dari sisi pelayanan dan infrastruktur. Di ulang tahunnya kali ini, cukup istimewa lantaran keberhasilan memperoleh predikat akreditasi Paripurna dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bulan Februari lalu. Keberhasilan ini menambah kepercayaan diri manegmen rumah sakit yang dipimpin drg. H. Arbain Ishak untuk mengejar target naik ke tipe B. Selain mendukung pencapaian target kenaikan tipe rumah sakit ke tipe B, untuk lebih meningkatkan pelayanan tahun ini komitmen Pemda Lobar di bawah Bupati Lobar definitif H. Fauzan Khalid pada tahun 2017 lalu menyetujui pembangunan gedung dan fasilitas pendukung lainnya di rumah sakit. Bersambung ke hal 15

TO K O H Pemegang Izin Diperingati SELUAS 166.027,457 hektare lahan terindikasi ditelantarkan di NTB. Semua lahan yang ditelantarkan ini sudah masuk dalam kegiatan penertiban dan para pemegang izin baik berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hak pakai dan izin lokasi telah diberikan peringatan. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Dirut RSUD Gerung drg. H. Arbain Ishak bersama istri dan jajaran pose bersama usai HUT RSUD Gerung, Sabtu (28/4).

(Suara NTB/dok)

Ribuan Siswa se-NTB Deklarasi Anti Narkoba, Radikalisme, Hoaks dan Korupsi

Belum Ada Pengaruh DAMPAK kenaikan kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang mendekati Rp 14.000 masih belum berpengaruh terhadap pengadaan barang dan jasa lingkup Pemprov NTB. Namun, untuk paket-paket proyek yang belum ditender, Bersambung ke hal 15

Deklarasi di Dinas Dikbud NTB

Mataram (Suara NTB) – Ribuan siswa se-NTB mendeklarasikan anti narkoba, anti radikalisme, anti hoaks, dan anti korupsi di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Sabtu (28/4). Deklarasi itu sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei nanti.

Deklarasi itu dihadiri ribuan siswa dari berbagai sekolah, pejabat dan pegawai Dinas Dikbud NTB dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, juga pejabat dari Polda NTB, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Bersambung ke hal 15

Swahip

(Suara NTB/ron)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji saat memberikan sambutan pada Deklarasi anti narkoba, radikalisme, hoaks, dan korupsi (foto kanan). Siswa membacakan Deklarasi anti narkoba, radikalisme, hoaks, dan korupsi didampingi Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji dan sejumlah pejabat lainnya.

Dirut Dirut rumah sakit Tripat Dirutrumah rumahsakit sakitTripat Tripat drg drg H. Arbain Ishak drgH. H.Arbain ArbainIshak Ishak

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Buruh Internasional padaSelasa (1/5), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Rabu (2/5). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

SUARA NTB Senin, 30 April 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pajak Lampaui Target PENERIMAAN pajak untuk kelurahan Rembiga di tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Seperti yang disampaikan lurah Rembiga, Sunardi kepada Suara NTB, dibandingkan tahun lalu yang target penerimaan pajaknya hanya Rp1,5 miliar, di tahun 2018 ini naik menjadi Rp1,7 miliar. “Di tahun kemarin, alhamdulillah kami bisa melampaui target sampai 125 % termasuk tunggakan,” jelasnya. Target yang terlampaui di tahun kemarin setelah dipisah dengan tunggakan mencapai 99 % dari nilai target. Penyumbang pajak terbesar di kelurahan Rembiga, kata Sunardi, berasal dari penerimaan pajak dari PT Angkasa Pura untuk eks bandara Selaparang serta Hotel Lombok Astoria. Sedangkan dari usaha kuliner yang bertebaran di Rembiga juga termasuk besar. “Karena kita juga sering bersilaturahim ke mereka sekaligus mengingatkan akan kewajibannya,” jawabnya. Masyarakat Rembiga juga sudah sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak kecuali bagi yang belum memiliki SPPT karena berbagai masalah. Pembangunan hotel baru di Rembiga Timur otomatis akan menambah penerimaan pajak yang diterima Rembiga. “Kalau di tahun ini, pajaknya mungkin hanya berkisar Rp 4 jutaan karena belum jadi. Kalau tahun depan sudah berubah, signifikan pastinya perubahannya,” kata Sunardi. Ia mengatakan target pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah berusaha dilampauinya karena aparat kelurahan memang bertugas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. “Kami optimis di tahun ini target penerimaan pajak bisa terlampaui seperti tahun sebelumnya,” harap Sunardi. Apalagi dengan adanya program PTSR, pihak kelurahan mewajibkan masyarakat untuk melunasi semua kewajibannya dalam mengurus berkas. “Karena tanpa adanya bukti lunas PBB dan pengantar dari lingkungan, kita tidak mau melayani mereka,” ceritanya. Hanya dengan cara itulah pihaknya bisa menekan jumlah tunggakan pajak masyarakat karena memang merupakan kewajibannya. Untuk itulah pihaknya juga bekerjasama dengan pihak lingkungan agar target penerimaan pajak bisa tercapai. (uul) Sunardi (Suara NTB/uul)

Lirik Selagalas ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md mulai melirik kelurahan Selagalas untuk dikembangkan seperti Kelurahan Babakan. Pemikiran ini, menyusul suksesnya peluncuran Babakan Mart yang digagasnya bersama elemen masyarakat dan pemuda Babakan. ‘’Saya lihat di sana ada produk rengginang di Jangkok, terus di Kebun Duren itu ada tela tela. Terus ada cilok, keripik dan kerupuk. Disana Ibu-ibu yang kerjakan,’’ sebutnya menjawab Suara NTB, Jumat (27/ 4). Herman yang juga pendiri Kampung UMKM Babakan, menilai, potensi produk UMKM di Selagalas layak dibantu. Selama ini, pemasaran untuk produk UMKM di sana, masih dilakukan secara konvensional. ‘’Setiap hari produksi tapi marketnya itu - itu saja,’’ sesalnya. Seperti pemasaran di pasar pasar tradisional maupun ditawarkan kepada para tetangga. Dengan sentuhan pembinaan yang difasilitasi oleh kampung UMKM diharapkan produk UMKM yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Selagalas menjadi bernilai ekonomis lebih. Adapun pendampingan yang akan diberikan antara lain terkait kemasan dan penciptaan brand image. Herman mengungkapkan selama ini UMKM malas mengurus legalitas. Anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan potensi produk UMKM di Selagalas baru terdapat lima produk. Sementara untuk membuka outlet penjualan sendiri seperti Babakan Mart, terget produk UMKM minimal 10 produk. ‘’Karena biar nggak kosong display itu kan. Jadi kalau sudah 10 produk yang kita temukan bahkan ciptakan, sesuai dengan karakter kampung UMKM Babakan baru bisa kita buatkan model seperti Babakan Mart,’’ katanya. Politisi Gerindra ini mencontohkan produk UMKM Babakan, tidak semuanya ditemukan, tapi ada juga yang diciptakan. ‘’Ada juga hasil riset. Jadi ada varian baru yang mereka geluti,’’ cetusnya. Herman menyebutkan bahwa pada awalnya produk dari masyarakat Babakan monoton memproduksi roti. Sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. ‘’Saling serang. Karena produknya sama sama roti. Satu lingkungan itu semua produksi roti. Akhirnya untuk menggaet konsumen, mereka saling menjatuhkan,’’ akunya. Suksesnya peluncuran Babakan Mart membuat wilayah lainnya juga meminta difasilitasi. ‘’Ada yang kita petakan, ada juga yang meminta untuk didampingi,’’ ujarnya. Karena, saat peluncuran Babakan Mart, semua pelaku UMKM se Kecamatan Sandubaya diundang. Sehingga banyak yang terobsesi untuk dibina. ‘’Jadi tidak melulu di Babakan, di wilayah anda juga bisa kalau mau. Tentunya dengan semangat dan mental wirausaha yang tinggi,’’ imbuhnya. Karena di kampung UMKM Babakan memiliki entrepreneur clinic, kelas khusus untuk melakukan pembinaan. Dijadwalkan pelatihan dua kali dalam sebulan dengan mengundang mentor yang ahli di Herman bidangnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

DELEGASI MNEK - Ratusan kendaraan disiapkan di lapangan Malomba, Ampenan, oleh TNI AL, yang disiapkan untuk delegasi dari 37 negara yang akan menghadiri Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang akan berlangsung 4-9 Mei 2018 di Mataram. Persiapan penyambutan para tamu yang juga akan membawa kapal perang dari masing-masing negaranya tersebut, hingga Minggu (29/4) kemarin terbilang sudah seratus persen.

Memasuki Bulan Ramadhan

Mataram Bebas Jukir Liar

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid memastikan Kota Mataram akan terbebas dari praktik juru parkir (jukir) liar memasuki bulan Ramadhan. Pihaknya akan memaksimalkan patroli dan penindakan. “Sosialisasi sudah sering kita lakukan. Sekarang ini fokus penindakan,” tegas Khalid pekan kemarin. Spot - spot jukir liar biasanya muncul di sejumlah titik di pinggir jalan Kota Mataram. Terutama lokasi dijadikan sebagai tempat menjual takjil. Di antaranya, Jalan Airlangga, Cakranegara, Udayana, Majapahit dan lainnya. Peran fungsi penertiban Kesdal bersama Satpol PP dan aparat kepolisian melakukan penertiban. Ini akan segera dilaksanakan karena surat keputusan tim sudah ditandatanga-

ni oleh kepala daerah. “Tim akan diterjunkan secara terjadwal setiap titik yang membuat tumbuh parkir liar,” tandasnya. Khalid ingin mempertegas bahwa masyarakat harus bisa membedakan retribusi parkir dan pajak parkir. Pengelola pajak parkir tidak mengenakan seragam, tetapi pungutannya resmi. Itu tersebar di 72 titik sesuai SK penetapan tahun 2017 lalu. Hal itu susah dibedakan

karena tanpa ada karcis dan tiket. “Contohnya di toko perbelanjaan dan rumah sakit swasta di Cakra termasuk pajak parkir,” sebutnya. Petugas pajak parkir seharusnya memiliki atribut, supaya tidak dikatakan liar oleh masyarakat. Di samping itu, lebih mudah dideteksi mana yang termasuk pajak dan retribusi parkir. Penindakan terhadap jukir liar, dia meminta partisipasi masyarakat. Di tempat parkir

Pengerjaan Proyek Fisik

OPD Diminta Tinggalkan Tren Kejar Tayang Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), agar meninggalkan tren pengerjaan proyek fisik dengan sistem kejar tayang. Selain berpengaruh terhadap kualitas, juga mempengaruhi serapan fisik dan keuangan. “ Saya sudah minta pimpinan OPD tidak ada tren kejar tayang lagi,” tegas Mohan pekan kemarin. Evaluasi serapan fisik maupun keuangan tidak lagi tiga bulan sekali. Mohan akan memantau dan mengecek satu bulan sekali. Ini untuk melihat sejauh mana performance masing - masing organisasi perangkat daerah. Dijelaskan, di triwulan pertama ditargetkan serapan fisik maupun keuangan bisa mencapai 20 persen. Tetapi realisasinya cukup variatif. Tidak ada satupun OPD mencapai angka itu. Bahkan, ada di bawah 5 persen. Walikota sudah memberikan

(Suara NTB/cem)

H. Mohan Roliskana penekanan bahwa puncak serapan itu optimal pada bulan Oktober. Semuanya harus terserap dengan baik paling tidak 90 persen. “Untuk triwulan kedua supaya persiapannya sudah harus ada serapan anggaran yang memadai. Juga dinas - dinas memiliki pekerjaan fisik seperti PU. PU juga kemarin serapnnya rendah,” kata Walikota.

Mohan yang juga Wakil Walikota meminta ada harmonisasi dengan Badan Keuangan Daerah, agar bisa dilakukan akselarasi. Diakui, ada sedikit miskomunikasi antara permintaan untuk dilakukan pembayaran. Sebelumnya, ada pekerjaan segera bisa dibayarkan terkendala dengan sistem penganggaran. Kendala ini diminta segera diselesaikan bersama. Karena, itu yang membuat dampak sehingga serapan tidak maksimal. “Proses pencairannya yang memiliki aturan yang ketat,” ujarnya. Catatannya dari 53 paket proyek fisik dua di antaranya sudah dilelang, 13 paket masih berproses. Sejumlah kendala seperti penghapusan aset dan lain sebagainya diminta Walikota agar diselesaikan bagian - bagian yang menghambat proyek. Mohan kembali menegaskan harus bekerja keras. Dia menginginkan awal triwulan keempat serapan sudah mencapai 90 persen. (cem)

Penarikan Retribusi Tiga Pasar Tradisional akan Gunakan Non Tunai Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan sedang menjalin komunikasi dengan salah satu bank milik pemerintah. Kerjasama ini menyangkut kesiapan alat dan penarikan retribusi dengan sistem non tunai di tiga pasar tradisional. Penarikan retribusi dengan sistem non tunai atau e - retribusi diadaptasi dari Pasar Klewer, Solo. Komitmen awal e - retribusi dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Komitmen ini tak berjalan. Dinas Perdagangan kembali menjajaki dengan Bank Rakyat Indonesia dengan sistem sama. “Kita lalukan komunikasi terus. BRI membuka diri dan menawarkan itu,” terang Kepala Dinas Perdagangan, Lalu

Alwan Basri pekan kemarin. Komitmen ini dipertegas dengan mengirim surat. Pihak BRI mau bekerjasama dengan Pemkot Mataram tapi dengan sistem hampir sama. Skenario nanti akan ditawarkan terlebih dahulu mana pasar yang siap baik dari segi data pedagang, losnya yang bagus. Penarapan e - retribusi di pasar itu tidak akan dilakukan revitalisasi. Tetapi hanya perbaikan skala kecil saja supaya alatnya tetap di situ. Dijelaskan Alwan, e - retribusi hanya mengubah sistemnya saja. Yang awalnya petugas bersentuhan langsung dengan pedagang dengan sistem tunai. Dengan pola baru ini, pedagang cukup membayar non tunai. Ini juga mence-

gah kebocoran - kebocoran. Selain itu, ada masukan dari Kejaksaan, Inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan. “Masukan ini jadi motivasi untuk melakukan perubahan,” jawabnya. Tujuan lainnya adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan inovasi ini dipastikan ada perubahan signifikan. Tiga pasar tradisional akan ditawarkan sebagai pilot proyek e - retribusi. Yakni, Pasar Mandalika, Cakra dan Dasan Agung. Kalaupun kurang disiapkan Pasar Pagesangan. Saat ini, BRI sedang merancang itu karena beberapa daerah sudah melakukan hal itu. “Tahun ini kita jajaki. Mana pasar dianggap potensi dan bagus,” ujarnya. (cem)

”

Masyarakat agar meminta karcis parkir, sebab hal itu akan mengurangi potensi kebocoran tepi jalan umum harus meminta dan menerima karcis. Karcis itu sebagai bukti transaksi dan mengurangi potensi kebocoran. “ Itu yang lemah dilakukan oleh masyarakat. Ndak mau mengambil karcis,” demikian kata dia. (cem)

H. Khalid

Sampah di Depo Sandubaya Menumpuk Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengklaim telah berhasil mengurai sampah di lingkungan setelah pengadaan kendaraan roda tiga tahun lalu. Bukannya selesai, pekerjaan baru justru tidak lagi di lingkungan, tapi di depo sampah. Sampah di depo Kecamatan Sandubaya menumpuk. Pantauan Suara NTB, depo yang berdampingan dengan Kantor Camat Sandubaya ini terlihat menggunung. Ketinggian tumpukan sampah tersebut sekitar 5 - 7 meter. Dengan panjang radius 75 meter. Di tengah, dua operator sibuk menurunkan sampah yang baru diangkut dari lingkungan. Di pojok kanan, alat berat terparkir begitu saja. Menanggapi tumpukan sampah ini, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang juga Sekretaris DLH, Irwansyah mengakui hal tersebut. Ini disebabkan, armada yang dimiliki terbatas. Di satu sisi, kendaraan operasi harus melayani rute pengangkutan sampah di sejumlah titik di Mataram. “Akhirnya armada ke

sana – ke mari ngangkut sampah,” kata Irwansyah pekan kemarin. Penumpukan sampah di depo Sandubaya bukan berarti TPA Kebon Kongok sudah tidak sanggup lagi menampung sampah. Tetapi volume sampah banyak akibat kelurahan memiliki roda tiga. Di satu sisi, tingkat partisipasi masyarakat membuang sampah sangat bagus. Irwansyah mengaku, perlu kerja keras mengurangi sampah tersebut. “Depo di Lawata dan Karang Pule diselesaikan. Nanti numpuk dan angkut lagi,” paparnya. Pengurangan volume sampah nantinya dengan model gotong royong. Seluruh armada diarahkan ke sana dan membuang ke TPA Kebon Kongok. Ini disiasati pada malam hari taatkala sebagian besar armada tak melayani pengangkutan di lingkungan. Sementara ini, depo di Sandubaya diperbolehkan bagi operator membuang sampah dari lingkungan. Selanjutnya, dump truck mengangkut ke Kebon Kongok. (cem)

(Suara NTB/cem)

MENUMPUK - Dua orang operator menurunkan sampah di depo sampah di Kecamatan Sandubaya, Minggu (29/4). Keterbatasan armada angkut diklaim sebagai penyebab menggunungnya sampah di lokasi tersebut.

(Suara NTB/fit)

Pembangunan Rumah Nelayan di Bintaro Masih Wacana Mataram (Suara NTB) Genap dua tahun, Pemkot Mataram mewacanakan pembangunan rumah nelayan di Kelurahan Bintaro. Namun, hingga kini belum ada kejelasan meskipun lahan 1,9 hektar telah siap dibebaskan. Survei lahan dan pendataan penduduk telah dilakukan sejak

2017 lalu. Hasil pendataan sekitar 200 kepala keluarga bakal direlokasi. Jumlah ini bertambah dari target sebelumnya. Kepastian pembangunan rumah nelayan dengan konsep rumah susun sewa sederhana (rusunawa) kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukimnan, H.M. Kemal Islam, tinggal menunggu

saja. Anggaran pembebasan lahan sudah disiapkan. Hanya menunggu tim appraisal turun mensurvei dan menghitungkan perkiraan harga lahan. “Kita tinggal nunggu saja,” kata Kemal. Untuk anggaran pembangunan fisik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap kapan saja.

Proposal pembangunan rumah nelayan sudah diajukan. Detail Engineering Design (DED) sudah dikirim. Bahkan, lokasinya sudah disiapkan di atas lahan 1,9 hektar di Ampenan. “Kalau dari kementerian siap kapan saja. Sekarang ini menunggu kesiapan lahan dari kita saja,” katanya. Kemal tidak

memahami apakah lahan yang 1,9 hektar itu dibebaskan semua ataukah hanya 1 hektar saja. Skenario perumahan nelayan ini yakni konsep perumahan vertikal atau rusunawa. Kamar diminta tipe 36 dengan dua kamar tidur. Ini diprediksi membutuhkan anggaran Rp 25 miliar untuk satu twin blok. Berbe-

da dengan rusunawa biasa kebutuhan anggarannya Rp17 - 20 miliar. “Tergantung tipe kamarnya. Yang diminta tipe 36 dengan dua kamar,” sebutnya. Terhadap wacana pembangunan rusunawa yang telah genap dua tahun, mantan Kepala Dinas Pertamanan ini mengaku, hanya menunggu

saja. Anggaran pembebasan lahan di Badan Keuangan Daerah. Kepastian pembebasan lahan pembangunan rumah nelayan ini, Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H.M. Syakirin Hukmi dikonfirmasi lewat telepon belum memberikan komentar apapun. (cem)

SUARA NTB

Senin, 30 April 2018

Halaman 3

37 Negara Dipastikan Hadir di Mataram

Mataram (Suara NTB) TNI Angkutan Laut bekerjasama dengan Pemkot Mataram, Kamis (26/ 4) memasang panser di Taman Malomba, Ampenan. Pemasangan panser 9062 - 46 ini dalam rangka Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018. Dipastikan 37 negara hadir mengikuti kegiatan yang terpusat di Kota Mataram ini. Wakil Koordinator NCAP, Letkol Didik W mengatakan, pemasangan monumen bahari dan panser memiliki filosofi antara lain filosofi MNEK dengan mercusuar yang dipasang di atas rumah adat Sasak. Selain itu, ada empat bendara putih dan lima bendera merah sebagai simbol perkasaan. Panser yang dipasang itu dirakit tahun 1960 - an. Alutsista milik TNI AL tersebut, sudah tidak aktif. Kata dia, tank itu sebelumnya pernah digunakan untuk pertempuran marinir di Banyuwangi. “Teknisnya ditarik ke Surabaya disempurnakan lagi supaya layak seperti tank masih baru,” kata Didik. Kolonel Laut (Pelaut)

Ludi Suharjo menambahkan, monumen bahari dipasang mendukung Pemkot Mataram membangun citra positif di kalangan masyarakat maupun wisatawan. Diharapkan dua monumen itu menjadi ikon wisata baru bagi masyarakat setempat. Kegiatan MNEK nantinya akan terpusat di Kota Mataram. Parade budaya atau culture performance dari seluruh peserta latihan diselenggarakan di Mataram. Sejauh ini, 37 negara menyatakan diri siap bergabung pada kegiatan MNEK tahun ini. “Kapal perang berlabuh di Lembar. Ada juga kapal perang milik kita (TNI AL). Pesawat juga kita parkir di Selaparang, BIL dan di Bali,” kata dia. Pihaknya masih mempersiapkan dokumen izin ma-

suk kapal perang dari 37 negara itu. Walaupun hadir sebagai peserta, mereka tidak bisa serta - merta datang begitu saja. Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menambahkan, dua monumen akan menjadi kebanggaan pemerintah. Ini bisa menjadi destinasi baru bagi masyarakat. Penataan area nantinya dilakukan secara berkesinambungan. “Kita efektifkan seminggu ini untuk bekerja. Tapi secara keseluruhan sudah siap semua,” tambahnya. Mohan mengaku, banyak hal yang akan dimaksimalkan termasuk perubahan kawasan menjadi venue utama kegiatan. Diharapkan, sepekan ke depan semua persiapan dapat dimatangkan. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

Personel TNI AL memindahkan tank seberat 12 ton menggunakan alat berat di Taman Malomba, Ampenan, Kamis (26/4). Monumen panser dan bahari sebagai bukti Kota Mataram menjadi tuan rumah MNEK 2018.

(Suara NTB/cem)

Personel TNI langsung mengelas tank yang telah dipasang di Taman Malomba. Ini untuk memperkuat posisi panser seberat 12 ton tersebut agar tak bergerak.

Mohan Dilantik Jadi Ketum Perpani Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dilantik menjadi Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Kota Mataram Periode 2018 - 2022. Pelantikan diselenggarakan di Aula Lantai III Kantor Walikota Mataram, Sabtu (28/ 4) dihadiri oleh Ketua PERPANI NTB, Dr. Musyafirin. Mohan mengatakan, panahan merupakan salah satu cabang olahraga modern. Olahraga ini diakui, belum sepopuler cabang olahraga yang lain. Khusus di Mataram, perkembangan olahraga panahan baru muncul belakangan ini. Masyarakat mulai mencoba untuk mengenal dan memahami olahraga tersebut. Semangat kolektif pecinta olahraga panahan ini diharapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Meskipun dibandingkan dengan daerah lain yang lebih dulu melakoni olahraga tersebut, Kota Mataram belum bisa diharapkan meraih prestasi. Mohan memiliki keyakinan kepengurusan saat ini dinilai mampu mengukir prestasi tersebut. “Janji yang saya ucapkan tadi akan menjadi penyemangat kita bagi perkembangan olahraga panahan di Kota Mataram,” harapnya. Dijelaskan, bagi umat muslim bahwa olahraga panahan mempunyai keistimewaan sendiri. Sebab, ini jadi olahraga yang dianjukan oleh Rasulullah. Keistimewaan ini tentu kata Mohan, menjadi dorongan dan motivasi untuk bisa mengambil peran dalam mengembangkan olahraga panahan ke depannya. Sementara, Musyafirin menyampaikan olahraga panahan ini sudah sangat tepat bagi masyarakat. Olahraga tersebut membutuhkan konsentrasi fisik dan melatih spiritual, emosional dan lain sebagainya. “Mudah - mudahan peminat olahraga panahan di Mataram semakin meningkat. Dan, saya yakin prospek ke depannya panahan NTB benar - benar mercusuarnya ada di Kota Mataram,” harapnya. (r/cem/*)

SUARA NTB Senin, 30 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Masalah Rekomendasi LKPJ APBD, Internal DPRD Kecewa

Usulkan SK Honorer Disatukan

Tanjung (Suara NTB) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2017 Kabupaten Lombok Utara (KLU) tuntas pada Jumat (17/4) lalu. Awalnya Pansus LKPJ yang terdiri dari Pansus Pendapatan dan Pansus Belanja, memiliki pandangan berbeda terhadap kinerja Pemda. Pada Pansus Belanja, sehari sebelum paripurna telah menggelar diskusi hingga mencuat wacana bahwa Bupati KLU akan diberikan rapor merah. Namun hal itu tak terbukti pada sidang paripurna. Dalam pandangan Pansus LKPJ yang dibacakan anggota Fraksi Golkar, Debi Ariawan, terdapat 18 (delapan belas) rekomendasi yang disampaikan dewan terhadap LKPJ. Di antaranya meningkatkan koordinasi dengan OPD dalam pengelolaan PAD, pemuktahiran p o tens i (Suara NTB/dok)

PANITIA khusus (Pansus) Tenaga Honorer yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus bergerak mencari akar persoalan yang dihadapi oleh para tenaga honor kesehatan di Lotim. Menjawab tuntutan tenaga kesehatan yang menggedor kantor wakil rakyat itu beberapa waktu lalu, Pansus bakal mengusulkan supaya SK tenaga kesehatan itu disatukan dalam bentuk SK bupati. Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (28/4), Ketua Pansus Tenaga Honorer DPRD Lotim, H.Lalu Hasan Rahman, mengungkapkan, dari hasil temuan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pansus. Disepakati untuk mengusulkan ke pemerintah daerah supaya tenaga honorer ini memegang SK bupati, tidak ada lagi penerbitan SK dari dinas maupun puskesmas serta pihak manapun. SK bupati itu, lanjut dia, nantinya akan diperuntukkan kepada para tenaga honor kesehatan yang sudah mengabdi 5 hingga 15 tahun ke atas. Di mana, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pansus, tercatat sekitar 850 tenaga honorer yang akan diusulkan untuk mendapat SK bupati. “Setelah disatukan dalam bentuk SK bupati, maka tidak ada lagi pengangkatan. Melainkan yang sudah menerima SK bupati akan terus dievaluasi,” tegas politisi partai Golkar ini. Dengan disatukannya SK itu, maka ke depan tidak ada unsur politik dalam pengangkatan tenaga honorer ini. Sehingga tindaklanjutnya nanti akan diusulkan dan tetap dikawal hingga bupati terpilihnya untuk dipastikan dapat diakomodir. Hasan Rahman menjelaskan, Pemerintah Lotim membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar per tahun untuk pemberian honor tenaga kesehatan termasuk guru di Lotim. Jika itu dilakukan, katanya, maka seluruh tenaga honor akan terpenuhi haknya. Anggaran itu dibutuhkan ketika besaran honor diberikan terhadap tenaga kesehatan dan guru dengan nominal Rp500.000 per bulan dengan SK bupati. Termasuk pendapatan Puskesmas semuanya nanti diharapkan tidak lagi tercecer, melainkan harus dimasukkan ke Dinas Pendapatan (Bapenda) sebagai laporan pendapatan Puskesmas. Maka anggaran Pemda yang keluar sekitar Rp6,5 miliar satu tahun untuk membiayai honor tenaga kesehatan di Lotim sekitar 850 orang di luar magang. (yon) H.Lalu Hasan Rahman

Halaman 4

Debi Irawan

dan kerja sama stakeholder. Meninjau tarif retribusi daerah, memaksimalkan potensi yang ada dengan mencari pengelolaan retribusi sesuai dengan karakter daerah Lombok Utara, melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap potensi-potensi PAD. Selanjutnya, bupati dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas serta visi misi daerah. Menyusun dan menata sistem pembiayaan agar APBD dapat berjalan dengan baik, sehingga Silpa yang selama tiga tahun berturut-turut di atas Rp75 miliar dapat diturunkan pada tahun mendatang. Bupati juga diminta mengambil kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan koordinasi dengan komisi-komisi terkait di DPRD. “Rekomendasi selanjutnya, agar bupati menata kependidikan terutama penempatan tenaga pendidik agar sesuai dengan motto kembali ke khittah

pendidikan. Mengembalikan para guru ke tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya dan memberi kesejahteraan kepada para guru,” ujar Debi. Terhadap rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Pansus tersebut, Ketua Fraksi Hanura yang juga Anggota Pansus Belanja menilai rekomendasi yang disampaikan tidak sesuai dengan temuan Pansus sebelumnya. Menurut dia, di samping memberi penilaian kerja baik atau buruk, kita juga tampilkan kinerja kurang maksimal. Namun bukan sekedar kurang maksimal yang menjadi penekanan melainkan kesimpulan akhir Pansus yang dinilai direkayasa. “Dalam pembahasan Pansus LKPJ ini, kita menghabiskan biaya yang cukup besar. Kami menduga da rekayasa-rekayasa yang cenderung agar bupati senang. Tidak mengarah pada bagaimana menemukan hal-hal yang kurang baik untuk diperbaiki,” kata Ardianto. Hal senada dikatakan Anggota Pansus dari Fraksi PKN, H. Zarkasi Haq, S.Ag. M.Si., dimana ia menilai rekomendasi Pansus LKPJ APBD 2017 ia anggap yang paling buruk. Pada penyampaian rekomendasi akhir seharusnya tidak diwarnai interupsi oleh anggota dewan, karena kesimpulan akhir Pansus semua persoalan sudah disimpulkan secara jelas oleh Pansus 1 dan Pansus 2 tentang LKPJ. “Ini adalah potret Pansus LKPJ kita yang terburuk. Se-

lama ini pada Pansus LKPJ, sekali lagi (seharusnya) tidak ada interupsi apapun,” katanya. Menanggapi itu, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., secara singkat mengjawab bahwa rekomendasi Pansus adalah redaksi yang ditulis sendiri oleh DPRD. Sebagai eksekutor program, pihaknya pun siap melakukan perbaikan terhadap apa saja yang menjadi rekomendasi Pansus. “Pansus menyampaikan saran, insya Allah semua akan kami tindaklanjuti. Saya catat sendiri langsung, dan akan saya sampaikan ini kepada kawankawan di eksekutif karena ini saya anggap penting,” u j a r n y a singkat. (ari)

H. Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/yon)

Guru Honorer Pertanyakan Proses Pendataan Giri Menang (Suara NTB) Proses pendataan guru tidak tetap (GTT) sebagai bahan untuk terbitnya SK dari provinsi masih bermasalah. Pasalnya data guru-guru yang dimasukkan yang bukan GTT di sekolah setempat. Seperti kasus di sekolah di Kediri, diduga GTT yang dimasukkan bukan guru di sekolah setempat. Zulkarnain mantan GTT yang juga warga Kediri menuturkan, semua sekolah di Kediri melakukan pendataan untuk guru GTT yang akan di-SK-kan oleh Pemprov NTB. “Namun di sebagian sekolah data guru yang masuk justru ada dari luar sekolah itu. Ini kan akan merugikan rekan-rekan GTT yang sudah lama ngabdi, sebab seperti di salah satu sekolah, ada guru dimasukkan yang bukan GTT sekolah setempat,”protesnya. Persoalan lain yang ditemukan, sebagian GTT dipecat agar bisa memasukkan guru-guru tertentu untuk pendataan. Menurut informasi yang diterimanya, persoalan ini tidak saja terjadi di salah satu sekolah di Kediri, namun terjadi di sekolah lain. Sebab banyak GTT yang mengeluhkan persoalan ini. Begitu juga Kepala SMAN 1 Kediri H. Ismail mempertanyakan persoalan ini ke Dinas Dikbud NTB. Sebab bukan hanya di Kediri tapi di beberapa tempat. Khusus di sekolah nya ada dua nama guru yang masuk data, namun satu nya sudah berhenti tahun 2006 lalu dan satu lagi guru dari luar SMAN 1 Kediri. “Kami sudah pertanyakan ke dinas, kenapa bisa begitu, sebab persoalan ini bukan hanya di Kediri, namun ada di beberapa tempat,” kata Ismail. Pihaknya juga mengaku tidak tahu kenapa data ini turun. Sebab usulan ini bukan dari sekolah melainkan guru secara orang per orang langsung menyerahkan berkas ke Dikbud melalui UPTD. Bahkan dari sekolah pun tidak ada menerbitkan rekomendasi. Data ini jelasnya diterbitkan oleh pihak dinas, sehingga pihak sekolah tidak tahu. Setelah terbit data ini barulah guru melengkapi data tersebut. Salah satu persyaratannya minimal guru mengabdi selama dua tahun. Terkait pendataan tersebut bukan GTT untuk SK Provinsi, namun mengikuti UKG. Proses SK ini sendiri belum final, sebab dari nama-nama ini boleh ikut UKG. (her)

Penertiban Gili Meno, Wisman Keluhkan Penebangan Pohon Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara telah menggelar penertiban di kawasan Gili Meno pada 24-27 April lalu. Aksi serupa kemudian dilanjutkan di Gili Air, pada 28 April sampai 1 Mei 2018. Hanya saja, keluhan mulai dilontarkan oleh wisatawan mancanegara dikarenakan alat berat yang diangkut Pemda ke Gili membabat sejumlah pepohonan di kawasan eksotis itu. Beredar di media sosial (FB dan group Whats App), sebanyak 2 video memperlihatkan aksi eksavator menumbangkan beberapa pohon. Sedangkan 2 video lainnya, memposting keluhan wisatawan asing yang menyaksikan cara kerja tim penertiban Pemda KLU itu. Dalam tayangan video berdurasi 14 detik, terlihat sebuah eksavator dengan mudahnya menggulingkan sebuah pohon yang berada di pinggir jalan. Sementara pada video lainnya yang berdurasi 33 detik, eksavator yang sama turut menumbangkan sebuah pohon yang berada di depan sebuah hotel. Cara kerja itulah yang dikeluhkan oleh wisatawan mancanegara. Salah satunya wisatawan yang berasal dari Australia. Menurut dia, turis yang datang dari Australia sudah menganggap 3 Gili sebagai “surga” bagi pelancong untuk menikmati liburan. Sehingga wisatawan pun tidak menginginkan, sifat alami yang dimiliki oleh 3 gili dirusak oleh alat berat. “Please, we don’t need this road, we don’t need to destruction to this paradise. It’s unnecessary. Please stop, please stop, “ ujar salah seorang bule. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Koordinator Tim Penertiban, Ir. Hermanto, yang dikonfirmasi, Sabtu (28/4) mengungkapkan, tim penertiban bekerja sesuai arahan. Di mana fokus penertiban adalah menata kembali kawasan wisata dunia di Lombok Utara agar tidak menghalangi kepentingan publik secara keseluruhan. Andaikata alat berat harus menumbangkan pepohonan, maka diyakinkannya bahwa langkah tersebut terpaksa dilakukan untuk mempermudah akses alat berat di jalan lingkar Gili Meno dan Gili Air. “Intinya, tidak pernah memerintahkan untuk menebang pohon. Hanya saja, kalaupun ada (pepohonan) yang menghalangi alat berat, itu saja yang dibersihkan,” kata Hermanto. Di Gili Meno, terdapat 41 daftar bangunan milik perusahaan dan warga yang akan ditertibkan. Pemantauan pada H-1, sebanyak 60 persen tempat usaha sudah mulai dibongkar sendiri. Langkah ini turut mempermudah pekerjaan Tim Penertiban sehingga pada Sabtu lalu, tim langsung bergerak ke Gili Air untuk melanjutkan penertiban terhadap 93 unit bangunan yang ada di Gili Air. Mengantisipasi adanya bangunan permanen di wilayah sempadan pantai, Tim Penertiban tetap mengangkut alat berat ke wilayah gili Air. Alat itu dipergunakan untuk membantu warga yang kesulitan membongkar sendiri, ataupun menimbun material yang telah dirobohkan. (ari)

(Suara NTB/yon)

TANAM PADI - Memasuki musim kemarau, sejumlah petani di Lombok Timur mulai menanam jagung, cabai hingga tembakau. Namun berbeda halnya dengan petani yang berada di wilayah utara. Musim kemarau datang, namun mereka tetap menanam padi.

Curigai Setoran WP Rumah Makan

Panwaslu Harapkan Bapenda Sisir Pemegang IUP Pemilih Produktif Gunakan Hak Pilih Nunggak Pajak Giri Menang (Suara NTB) dipungut pajak. Seperti kasus di vila-vila di Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Senggigi meskipun vila pribadi, namun dikoPendapatan Daerah (Bapenda) melakukan ber- mersialkan, sehingga wajib dipungut pajak. bagai inovasi untuk memaksimalkan pemasuTerkait temuan provinsi banyak IUP yang kan PAD. Beberapa upaya dilakukan, seperti uji nunggak pajak, termasuk gajian C. Menurut petik wajib pajak restoran dan rumah makan Lale, secara aturan provinsi tidak menarik sehat warung yang ada di Lobar. Langkah ini di- pajak dari galian, namun pajak air permulakukan karena kecurigaan Pemda terhadap se- kaan. Kalau IUP yang dimaksud kemungkitoran pajak dari WP yang terlalu kecil akan teta- nan besar pajak air permukaan. Diakui, sepi penghasilan mereka lumayan tinggi. jauh ini WP ini memang ada yang menung‘’Selain itu, Bapenda memaksimalkan pe- gak, padahal secara aturan pajak sifatnya masukan dari pajak minerba tambang galian memaksa WP. yang ada. Pihak Bapenda bekerjasama denLebih lanjut kata Lale, selain melakukan gan pemerintah provinsi tengah melakukan pendataan IUP minerba, pihaknya juga tengah penyisiran dan pendataan ulang terhadap us- melakukan uji petik wajib pajak restoran dan aha tambang yang ada, apakah sudah menga- rumah makan serta warung yang wajib bayar ntongi UIP atau tidak,’’ ujar Kepala Bapenda pajak karena penghasilan di atas Rp 5 juta per Lobar Ir. Hj. Lale Prayatni akhir pekan ke- bulan. Tahun lalu, jelasnya, disasar hotel dan marin. hiburan. Saat ini akan disisir rumah makan Dijelaskan pihaknya tengah melakukan pe- seperti rumah makan yang ada di Labuapi dan nyisiran dan pendataan dengan membagi tu- beberapa lokasi lainnya. gas per bidang. Menurutnya, berdasarkan data WP ini, jelasnya, belum tersentuh, sehingga terdapat 25 izin usaha pertambangan (IUP) dilakukan uji petik. Uji petik dilakukan yang ada di Lobar. Puluhan IUP inilah yang dengan mengerahkan staf di setiap dicek oleh pihaknya ke lapangan untuk melokasi untuk mencatat berapa konmastikan kebenarannya. Kemudian pisumen setiap hari. “ini kami haknya akan mengundang para pemegalakukan karena ada kecurigaan, ng IUP ini untuk sosialisasi agar taat seperti remaja indah bayar pabayar pajak. Sebab sejauh ini masih jak Rp300 ribu sebulan, ini ada pemegang IUP yang kurang taat yang kami sasar,” ujarnya. bayar pajak. Pihaknya tidak menuduh Pihaknya akan menertibkan mana WP bermain, namun kemuyang berizin dan tidak. Jika nanti di antngkinan mereka belum tahu ara mereka ada yang tak berizin soal tarif pajak restoran, sehingga pihaknya pernamun bayar pajak tentu bisa jadi dasar mengurus Izin, lu melakukan sosmeski antara pajak ialisasi lebih luas dengan izin berbeda. lagi. Pihaknya juga menyisir Hanya saja terkadang oknum ini cukup ke kolamlihai. Akan tetapi kolam renang yang ada dirinya tetap berkarena uppegang jika ada WP aya ini terdan objek masuk ekstensifikasi. pajak, maka (her) Hj. Lale Prayatni wajib (Suara NTB/her)

Selong (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lotim memastikan jika semua pemilih, terutama pemilih produktif dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018. Pasalnya, Dukcapil memiliki tanggung jawab untuk mengkroscek data pemilih dan mendapatkan minimal Surat Keterangan Pengganti KTP. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran pada Panwaslu Lotim, Sahnam, menjelaskan, dalam ketentuan apabila ada masyarakat Lotim yang sudah waktunya untuk menggunakan hak pilihnya. Maka Dukcapil memiliki tanggung jawab untuk memastikan jika orang yang bersangkutan berdomisili di Lotim dan sudah wajib KTP dan mendaptkan minimal suket. Atas dasar itulah KPU menetapkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Seperti, sekitar 137.073 pemilih potensi yang belum memiliki KTP berdasarkan catatan dari KPU dan Dukcapil. Saat ini sekitar 54 ribu yang sudah berhasil dicek dan ditemukan datanya. Sehingga walaupun tidak terdaftar di DPT, maka yang bersangkutan memiliki KTP atau Suket, maka dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan alamatnya. Sebelumnya, Ketua KPU Lotim, Muh.Saleh, mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lotim mengatensi masih banyaknya warga Lotim yang belum memiliki EKTP maupun surat keterangan

(Suara NTB/yon)

Sahnam (Suket) pengganti KTP dalam pemilihan calon kepala daerah tahun ini. Menyikapi hal itu, Kemendagri sudah mengeluarkan kebijakan jika masyarakat dapat menggunakan surat keterangan memilih yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Dari hasil koordinasi yang dilakukan dengan Dukcapil Lotim terkait pemilih yang belum memiliki E-KTP dengan kategori sebanyak 137.073 orang. Dimana ada yang sudah merekam namun belum membuat E-KTP maupun Suket Pengganti E-KTP. Untuk yang belum merekam dan otomatis belum membuat Suket maupun E-KTP bagi pemilih pemula, dijelaskan jika solusinya dari Mendagri terutama untuk pemilih pemula dipastikan jika Dukcapil harus membuat atau mengeluarkan surat keterangan untuk memilih terutama untuk pemilih pemula atau masyarakat yang belum merekam maupun E-KTP karena sudah memiliki NIK. (yon)

SUARA NTB Senin, 30 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

DPRD Loteng dan Pemda Sepakat Perjuangkan Bersama Pembangunan Dam Mujur Praya (Suara NTB) Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyepakati untuk bersama-sama memperjuangkan pembangunan Dam Mujur dengan pemerintah daerah setempat. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara DPRD Loteng dengan Pemkab Loteng, Kamis (26/4). MoU tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Pembangunan Dam Mujur. “MoU ini merupakan kesepakatan bersama yang kedua yang ditandatangani antara DPRD Loteng dengan pemerintah daerah setelah

sebelumnya, DPRD Loteng dengan pemerintah daerah juga bersepakat untuk membangun kantor Bupati Loteng yang baru,” ungkap Ketua Pansus Percepatan Pembangunan Dam Mujur, Suhaimi, S.H., Sabtu (28/4). Adanya MoU ini, ujarnya, maka DPRD Loteng dengan pemerintah daerah akan bersamasama memperjuangkan terbangunnya Dam Mujur dan tidak ada lagi, kesan kalau hanya DPRD Loteng saja yang ingin Dam Mujur terbangun. Tetapi pemerintah daerah juga punya komitmen yang sama. Sebagai bentuk tindak lanjut dari MoU tersebut nantinya, dari sisi anggaran pemerintah daerah akan mulai menyiapkan anggaran dengan fokus utama, menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih menjadi peng-

hambat terbangunan Dam Mujur. Salah satunya, persoalan belum tuntasnya studi LARAP di Desa Persiapan Lelong. Sebelumnya itu, DPRD Loteng akan bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu dan paham apa tujuan dan manfaatnya dari pembangunan Dam Mujur, sehingga masyarakat yang sejauh terkesan melakukan penolakan, bisa menerima rencana pembangunan. “Masyarakat terkesan menolak pembangunan Dam Mujur, karena sosialisasi dari pemerintah daerah yang masih minim. Sehingga nanti sosialisasi akan lebih dimantapkan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD Lo-

teng,” tegas anggota Komisi I DPRD Loteng ini. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk segera mewujudkan terbentuknya tim percepatan pembangunan Dam Mujur. Yang salah satu tugas utamanya ialah mendorong agar pembangunan Dam Mujur bisa masuk dalam program strategis nasional di tahun 2019 mendatang. Kalau pembangunan Dam Mujur sudah masuk dalam program strategis nasional, maka beban untuk bisa mewujudkan pembangunan Dam Mujur akan jauh lebih ringan. “Persoalan yang terjadi dalam pembangunan Dam Mujur ini bukan hanya soal masalah sosial dibawah. Tetapi juga, pembangunan Dam Mujur belum masuk dalam program strategis na-

sional. Sehingga kedua persoalan tersebut harus segera diselesaikan,” ujar Suhaimi. Kalau kemudian persoalanpersoalan tersebut belum bisa terjawab, maka sulit untuk bisa mewujudkan terbangunnya Dam Mujur. Tapi fokus utama sekarang ini ialah bagaimana pembangunan Dam Mujur bisa masuk dalam program strategis nasional. Kalau itu sudah terjawab, maka persoalan sosial dengan sendirinya akan bisa diselesaikan. (kir/*)

Suhaimi (Suara NTB/dok)

Belum Mampu Setor PAD

Pasang Plang Aset BADAN Pengelolaan Keuangan dan Aset dtaerah memasang ratusan plang di lokasi aset milik Pemda. Pemasangan plang ini sebagai salah satu upaya untuk mengamankan aset yang rawan diklaim oleh oknum. Tahun lalu lebih dari 100 plang dipasang di lokasi aset daerah. Sedangkan tahun ini BPKAD menyiapkan 150 plang untuk dipasang di seluruh aset yang belum dipasangkan plang. Termasuk lokasi aset bersengketa yang sudah ada keputusan hukum tetap (inkracht). Demikian disampaikan (Suara NTB/her) Kepala BPKAD Lobar melaI Ketut Sandiasa lui Sekretaris BPKAD Lobar I Ketut Sandiasa kepada wartawan ditemui di kantornya akhir pekan kemarin. “Tahun lalu enam bulan saya mulai jadi sekretaris di sini sudah kami pasang 100 lebih plang aset, berlanjut tahun ini kami siapkan 150 plang untuk dipasang,” ujarnya. Plang ini jelasnya dipasang di aset milik daerah dengan disertai bukti dan tercatat di neraca aset. Pihaknya memasang plang di lokasi aset yang tercatat di neraca dengan tujuan agar jangan sampai dianggap abu-abu. Jika dibiarkan maka persoalan aset ini tidak selesai-selesai, sebab aset yang berposisi abu-abu, karena tidak dipasangkan plang akan rawan digugat oleh oknum. Jika sudah dipasang, ada muncul gugatan atau permasalahan klaim, maka Pemda akan menyelesaikan. Lebih baik, jelasnya jika pemda melakukan pengamanan dengan memasang plang. Di samping memasang plang Pemda tentu memperkuat dokumen kepemilikan aset. Persoalan kepemilikan aset ini jelasnya begitu rumit, dikarenakan ketidaksabaran dalam menyelesaikan administrasi seperti ketika proses jual beli, akibat lupa menyelesaikan proses ini maka memunculkan persoalan di belakang hari, seperti masalah aset yang muncul saat ini. Lebih jauh diakui Ketut, sertifikasi aset yang belum maksimal akibat minimnya proses di BPN. Diakuinya, dari usulan 100 sertifikat, namun yang diproses minim. Pihaknya menyadari kesibukan di BPN, namun paling tidak diutamakan juga usulan Pemda. Lantas apakah bisa dijamin dokumen usulan di BPN bisa tersimpan dan terjaga dengan baik. Sebab di BPN banyak sekali usulan dari masyarakat. (her)

Rp22 Miliar PPJ di Lobar Habis untuk Bayar Tarif Giri Menang (Suara NTB) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Lombok Barat (Lobar) saat ini menembus Rp 21-22 miliar, PPJ ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelumnya hanya Rp14 miliar tiap tahunnya. Akan tetapi PPJ yang diperoleh ini habis untuk pembayaran tarif PJU di Lobar. PPJ ini belum mampu memberi kontribusi bagi PAD. Akan tetapi target ke depan PPJ ini diharapkan mampu surplus menjadi PAD.

Loteng Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Voli Pantai APC 2018 Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan voli pantai Asia Pacific Championship (APC) tahun 2018. Usulan sudah disampaikan melalui Pengurus Besar (PB) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Pusat. Hal itu diungkapkan Ketua PBVSI Loteng, Suhaimi, S.H., kepada Suara NTB, Sabtu (28/4). Untuk venue gelaran kejuaran tingkat Asia Pasifik tersebut, PBVSI Loteng sudah menyiapkan dua opsi, yakni kawasan Pantai Selong Belanak serta Pantai Seneq Kuta tempat digelarnya Sirkuit Nasional (Sirnas) Voli Pantai seri perdana Februari kemarin. “Bagi kami mau di manapun kejuaran Asia Pasitif ini digelar tidak masalah. Mau di Kuta ataupun di Selong Belanak, sama saja. Terpenting masih di wilayah Loteng,” terangnya. Hanya saja, aku anggota Komisi I DPRD Loteng ini, jalan bagi Loteng untuk bisa menjadi tuan rumah kejuaran voli pantai Asia Pasifik tersebut tidaklah mudah. Loteng dalam hal ini harus bersaing dengan beberapa daerah. “Bukan hanya Loteng yang berminat sebagai ruan rumah penyelenggaran kejuaran voli pantai internasional. Ada beberapa daerah lainnya yang juga berminat,” tegasnya, seraya menyebut Bali, Tuban dan Sidoarjo Jawa Timur serta Palembang Sumatera Selatan. Bahkan, Kabupaten Tubah katanya telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerahnya sebagai tuan rumah kejuaraan internasional tersebut. Namun demikian, ujar Suhaimi, pihaknya tidak berkecil hati. Justru pihaknya sangat optimis, Loteng bisa menjadi tuan rumah penyelenggaran kejuaran voli pantai Asia Pasifikini. Pasalnya, baik PBVSI Provinsi NTB serta PB PBVSI pusat sudah menyatakan dukungannya kepada Loteng. “Jika melihat dukungan yang ada, peluang Loteng sebagai tuan rumah kejuaran voli pantai internasional ini sekitar 70 persen,” klaimnya. Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan penggalangan dukungan supaya target Loteng, sebagai tuan rumah kejuaraan voli pantai Asia Pasifik bisa benarbenar terwujud. Karena kalau bisa terwujud, itu akan bisa menjadi sejarah tersendiri bagi Loteng. Penyelenggaraan kejuaraan voli pantai Asia Pasifik direncanakan digelar pada Bulan Oktober mendatang. Namun sebelumnya itu, sekitar bulan Juni atau Juli mendaang, tim dari APC rencananya akan turun ke Loteng meninjau calon venue kejuaraan. (kir)

(Suara NTB/her)

PASANG - Petugas dari Dinas Perumahan Permukiman sedang memasang lampu PJU di salah satu kawasan perumahan yang belum maksimal berfungsi.

“Dulu PPJ kita Rp14 miliar, sekarang bisa menjadi Rp22 miliar, tapi masih seimbang dengan pembayaran tarif PJU, kita upayakan bisa surplus (jadi PAD),” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar H. L .Winengan akhir pekan kemarin. Dikatakan, capaian PPJ saat ini sudah menembus Rp22 miliar, tahun lalu Rp20 miliar. Terdapat peningkatan dibandingkan sebelum dirinya menjadi kepala dinas ketika itu Rp14 miliar. Saat ini PPJ yang diterima untuk membayar PJU masih seimbang, sehingga Pemda tidak lagi mengeluarkan APBD untuk membayar PJU. Pihaknya saat ini ingin mengejar target supaya bisa surplus. Lebih jauh, kata Winengan, terkait penataan PJU di kawasan wisata Senggigi masih sudah mengganti balon yang mati. Hanya saja, Revitalisasi PJU tertunda sebab awalnya pertambangan provinsi ingin melakukan revitalisasi akan tetapi batal. Karena itu pemda sendiri akan melakukan penataan dengan menganggarkan di APBD tahun depan. “Kalau APBD perubahan ini ndak bisa nanti di murni tahun depan,” katanya. Tahun lalu, ujarnya, Pemkab Lobar mengeluarkan Rp21 miliar lebih APBD untuk membayar tarif PJU. Dari jumlah pengeluaran ini hanya sekitar Rp 20,4 miliar lebih mampu dibiayai dari pemasukan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), sisanya Rp 1 miliar Pemkab Lobar harus nombok. (her)

Panwaslu Kembali Usut Dugaan Lewati Batas Waktu Belasan Wakil Rakyat Kampanye Terselubung Belum Serahkan LHKPN ke KPK

Giri Menang (Suara NTB) Setelah mangkir pada panggilan pertama pekan lalu, Panwaslu Lombok Barat (Lobar) kembali memanggil Ketua Komunitas Masyarakat Berkepedulian (KMB) NTB yang menyelenggarakan kegiatan pengobatan gratis menghadirkan sejumlah calon di Gerung beberapa waktu lalu. Pihak Panwaslu sudah mempermaklumkan bersangkutan melalui telepon. Dan pihak penyelenggara ini sendiri bersedia hadir pada saat dipanggil Panwaslu Senin (hari ini, red). “Sudah kami permaklumkan bersangkutan agar hadiri panggilan Senin (hari ini, red). Kami mau usut dugaan kampanye terselubung yang dilakukan,” tegas Divisi Pengawasan Panwaslu Lobar Abrar kepada wartawan akhir pekan kemarin. Dikatakan, pihaknya ingin menelusuri kegiatan baksos yang dilakukan lembaga tersebut yang diduga ada muatan politik di balik itu. Niatan kegiatan ini bagus namun jangan sampai diselipkan ada muatan politik. Meskipun pengakuan bersangkutan kegiatan ini dilaksanakan rutin tiap tahun. Akan tetapi momentum saat

ini dilaksanakan pilkada, sehingga tidak bisa sembarangan melibatkan paslon. Abrar menegaskan momentum kegiatan ini membuatnya ada Indikasi muatan di balik kegiatan ini. Pihaknya juga tak ingin kegiatan sosial yang dilaksanakan lembaga tersebut terganggu. Di samping itu pihaknya mengatensi pada bulan puasa yang rawan bagi-bagi sarung dan bentuk lain. Menurutnya antara panwaslu kabupaten dengan provinsi harus satu persepi terkait tapsiran aturan kegiatan bagi-bagi sarung dan sembako. Batasan mana yang boleh dan tidak oleh juga harus diperjelas. Sebab jangan sebab nanti panwaslu tidak membolehkan secara mutlak, namun di Bawaslu berbeda. Hal ini penting supaya cara pencegahan antara panwaslu dengan Bawaslu sama. Sebab hal ini, jelasnya, menyangkut masalah pidana pemilu. “Ini harus disatukan persepsi, sebab ini menyangkut masalah pidana,’’ tukasnya. Lebih lanjut menurut Abrar hal ini termasuk money politics, namun karena kegiatan ini tiap tahun terjadi maka tentu perlu

(Suara NTB/dok)

Abrar ada pengaturan dan batasan. Kalaupun nanti ada pemberian calon barang ke masyakarat tidak ada nuansa politik (kampanye) lalu ada calon yang memberikan barang ke masyakarat namun ada nuansa politik baik ada seruan memilih dan tempel stiker. “Hal ini lah yang perlu satukan persepsi sebab ada serentak pilgub dan pilbup, jangan sampai kabupaten-kota lain berbeda-beda,”imbuhnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Batas terakhir kebijakan perpanjangan waktu pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diberikan KPK terhadap anggota DPRD Lobar sudah berakhir 10 April lalu. Namun masih banyak anggota DPRD Lobar yang belum menyetorkan laporkan harta kekayaan ke KPK. Pasalnya dari data sekretariat DPRD 50 persen anggota DPRD Lobar sudah menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya dari 45 wakil rakyat ini, sekitar 31 anggota telah menyerahkan LHKPN. “50 persen anggota sudah serahkan laporan (LHKPN red), sisa sedikit lagi yang belum serahkan LHKPN ini,” kata Ketua DPRD Lobar Imam Kafali akhir pekan kemarin. Pihaknya bersama Sekretaris DPRD Lobar memberikan kemudahan dengan memberikan pendampingan setiap komisi. Namun, dengan keter-

batasan pendamping dan tidak semua anggota dewan melek teknologi. Penyelesaian LHKPN masih berjalan lamban. Diakuinya, pendamping masih kesulitan mengumpulkan anggota dewan ini, ditambah aplikasi ini juga cukup rumit, sehingga memakan waktu lama untuk pengisiannya. Selain itu, keterlambatan pelaporan LHKPN ini masih dimaklumi. Lantaran penerapan aplikasi e-LHKPN juga baru diterapkan. Menyinggung perkembangan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Hj. Sumiatun kepada H. Sadli, diakui masih berproses tingkat provinsi. Ia sendiri belum tahu pasti penyebab molornya penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait PAW tersebut.” Maksimal dua minggu setelah pengajuan ke provinsi, tapi ini (SK) belum ada,” ungkapnya. “Sepengetahuan saya, Golkar tetap berkomunikasi ke provinsi akan hal ini,” tambah Imam. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 30 April 2018

Halaman 6

Kerjasama Bidang PAUD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dikbud Sumbawa Siapkan Pencanangan Gernasbaku Sumbawa Besar (Suara NTB)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dukbud) Sumbawa kini tengah melakukan sejumlah kegiatan untuk persiapan lounchig Gerakan Nasional Orang Tua Membaca Buku (Gernasbaku). Pencanangan Gernasbaku secara nasional pada 5 Mei mendatang dan serempak akan dipusatkan di masing-masing kecamatan. Terkait hal ini, Dikbud bekerjasama dengan Bunda PAUD mensosialisasikan kegiatan tersebut. Seperti kampanye

Gernasbaku digelar bersamaan dengan festival anak saleh. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pada moment gerak jalan PAUD dalam rangka memeriahkan Hardiknas 2018. Seperti disampaikan Kadis Dikbud Sumbawa melalui Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF, Tati Haryati, S.Psi, Dikbud juga telah merampungkan juknis serta menyurati UPT Pendidikan se Kabupaten Sumbawa. Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa juga gencar melakukan road show

BPKD KSB Khawatir Serapan DD Tidak Optimal Taliwang (Suara NTB)Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan kekhawatirannya terkait serapan Dana Desa (DD) pada tahun 2018 ini. Hal ini dikarenakan hingga memasuki akhir bulan April baru sekitar 15 desa yang telah melakukan pencairan DD tahap pertama. Sementara sebanyak 42 desa lainnya masih melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) atau tahapan konsultasi di tingkat kabupat(Suara NTB/bug) en. “Kami khawatir karena Nurdin Rahman untuk tahap pertama saja belum semua desa mencairkan,” terang kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman, SE. Kekhawatiran pihak BPKD ini sangat beralasan. Dikatakan Nurdin, mulai tahun ini pencarian DD sesuai ketentuan disalurkan dalam 3 tahap dengan komposisi pencairan 4040-20. Di mana untuk realiasi pencairan tahap ketiga ditetapkan terakhir per 30 Juni. “Nah ini sebenarnya persoalannya. Sekarang sudah bulan April dan desa kita masih berkutat menyelesaikan syarat pencairan tahap pertama,” cetusnya. Di bulan April ini, untuk pencairan DD tahap kedua diungkapkan Nurdin sudah dapat mulai dilaksanakan. Akan tetapi kembali KSB belum bisa melakukannya karena persyaratan untuk pencairan tahap kedua berupa laporan realisasi DD tahap pertama belum ada. “Bagaimana mau ada laporannya. Dananya saja belum diterima oleh desa. Jadi bagaiaman mau mencairkan yang tahap II,” sebutnya. Menurut Nurdin, dalam rapat koordinasi terakhir pihaknya telah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bappeda dan seluruh elemen tingkat kecamatan dan desa agar memikirkan secara bersama persoalan tersebut. Segera mencari solusi agar proses pencairan DD sepanjang tahun 2018 ini bisa lancar sampai ke tangan desa. “Saya minta sisa desa yang belum evaluasi APBDes agar bersamaan. Jangan satu-satu desa. Toh pada akhirnya laporannya nanti harus bersamaan karena seperti itu ketentuan pencairan DD di tingkat pusat,” papar Nurdin. Selain itu ia juga menyarakankan, mencari celah agar bisa mengejar seluruh persyaratan tiap termin pencairan. Hal ini untuk memastikan seluruh anggaran DD masuk ke kas daerah sehingga pada akhirnya dapat terserap secara keseluruhan. “Saya minta sebenarnya ke DPMD bagaimana semua DD itu masuk dulu ke kas daerah. Persoalan nanti tidak bisa terserap oleh program desa yang penting uangnya sudah masuk karena kalau dana pusat itu tidak ada istilah diakumulasi pada tahun berikutnya. Kalau kita tidak bisa serap sekarang maka aartinya kita kehilangan anggaran itu,” pungkasnya. (bug)

Belasan Paket DAK PUPR Belum Ditender Sumbawa Besar (Suara NTB)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa mempunyai puluhan paket yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari puluhan paket yang ada masih tersisa sekitar belasan paket yang belum ditender. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Menurutnya, alokasi anggaran melalui DAK di dinasnya berada di dua bidang, yakni Bina Marga dan dan BSDA. Untuk bidang Bina Marga sudah berproses dan tengah dilakukan ferivikasi di ULP untuk penentuan pemenang. Sedangkan untuk BSDA yang dokumennya sudah diserahkan sebanyak 10 paket dan 13 paket dokumennya belum diserahkan. “Untuk BSDA paket dari DAK kita intinya anggarannya totalnya 25 miliar. Yang sudah kontrak 10 paket, tinggal 13 yang belum. Nilainya sekitar 200 juta ke atas sampai 1 miliar,” ujarnya. Dijelaskannya, paket yang belum diserahkan dokumennya adalah paket bendungan dan jaringan. Hal ini karena ada ketentuan yang mengharuskan bendung dan jaringan harus digabung. Dimana sebelumnya bendungan dan jaringan paketnya dipisah. Sehingga sekarang otomatis perencanaan dan DPA harus menyesuaikan. “Dulu bendung dan jaringan sendiri-sendiri, sekarang digabung. Otomatis perencanaan, DPA harus menyesuaikan. Makanya dokumen belum kami serahkan. Saat ini yang 13 paket itu sedang dalam proses untuk kami serahkan ke ULP. Insya Allah dalam waktu dekat dokumen akan kami serahkan. Karena target kami di Dinas PUPR paket dari DAK harus sudah diserahkan akhir Mei atau pertengahan Juni,” pungkasnya. (ind) Lalu Suharmaji Kertawijaya (Suara NTB/ind)

ke kecamatan-kecamatan. “Baru-baru ini Bunda PAUD road show ke Kecamatan Alas. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Lopok, Kamis mendatang dan ke Kampung Literasi Jotang pada Mei mendatang,”sebutnya. Dijelaskannya, Gernas Baku merupakan gerakan nasional orang tua membaca buku untuk anak usia dini. Gerakan ini untuk mendorong inisiatif serta peran orang tua dalam meningkatkan minat baca anak melalui pembiasaan membaca. Baik di rumah, di satuan PAUD

maupun di tengah masyarakat. Gernasbaku dianggap penting, karena minat baca anak tidak tumbuh dengan sendirinya. Melainkan melalui proses pembinaan baik oleh orang tua, guru, masyarakat maupun pemerintah. Jika semua pihak bersinergi dengan baik, Dikbud yakin, minat baca anak tumbuh sejak dini dan kelak menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh. “Dengan membaca, akan membuka jendela dunia. Dengan membaca akan terwujud generasi yang hebat dan

bermartabat,”tukas Tati. Lonching Gernasbaku akan digandeng dengan festival anak sehat. Pencanangan akan dipusatkan di setiap kecamatan. Untuk Kecamatan Sumbawa dipusatkan di kantor Bupati Sumbawa. Sasarannya adalah 1000 peserta didik PAUD/ TK/RA. Kemudian 1000 orang tua murid, 100 tenaga pendidik dan kependidikan, serta 100 orang dari isntitusi terkait. Total 2.200 peserta. Pihaknya pun mengajak semua elemen untuk mensukseskan kegiatan ini. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

Tati Haryati menunjukkkan jari tanda L sebagai simbol Literasi.

Korban Berjatuhan

Pemanah Misterius Resahkan Warga Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Sumbawa mengalami gangguan beberapa waktu belakangan ini. Masyarakat mulai resah karena munculnya pemanah misterius di beberapa tempat. Rata-rata yang menjadi korban masih berusia pelajar. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan guna memburu para terduga pelaku. Untuk diketahui, dalam beberapa bulan ini, sudah ada beberapa korban yang terkena anak panah di lokasi berbeda. Ada yang tertancap di batang hidung, di perut, lengan dan bagian leher. Korban pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sebelumnya di Kampung Pekat, Kelurahan Pekat ada dua korban yang terkena dalam waktu yang sama. Yang satunya mengalami luka robek bagian pinggir kepala dan satu korban lainnya tertusuk di bagian hidungnya. Hal ini karena anak panah yang dilontarkan meleset di korban pertama justru mengenai korban yang satunya. Kemudian, pada Sabtu (21/ 4) sekitar pukul 20.00 Wita, terjadi di depan Puskesmas Kerato Kecamatan Unter Iwis. Korban atas nama Andi Rizal (19) warga Desa Tangkam Pulit Kecamatan Batulanteh. Korban terluka oleh busur

panah yang tertancap di lengan tangan sebelah kiri. Yang terbaru terjadi pada Jumat (27/4) sore lalu menimpa Yandi Juniansyah (15) remaja yang tinggal di tempat kos Kerato Kecamatan Unter Iwis. Yang bersangkutan harus dilarikan ke rumah sakit malam harinya karena anak panah tertancap di bagian lehernya. Sebelum kejadian, sekitar pukul 18.45 Wita Yandi bersama pacarnya sedang duduk di depan kos. Tak lama muncul dua orang pelaku berboncengan sepeda motor melintas di depannya. Pelaku kemudian berbalik mengeluarkan panah dan mengarahkan ke arah korban. Korban yang kaget berusaha menghindar, namun anak panah melesat cepat menancap di bagian leher sebelah kiri korban. Korban kemudian masuk ke dalam kos dan memberitahukan kepada rekan-rekannya. Mengetahui hal tersebut re-

kan korban sempat berupaya mengejar pelaku namun kehilangan jejak. Dari keterangan saksi, bahwa wajah korban sulit dikenali karena menggunakan masker. Tetapi ciri-ciri kendaraan yang digunakan yakni Yamaha Jupiter MX dengan kepala berwarna merah. Kemudian tidak menggunakan dek samping dan menggunakan knalpot Satria FU. Pelaku yang duduk di depan menggunakan baju hem warna biru, helm hitam dan menggunakan masker. Sedangkan yang berada di belakang menggunakan baju berwarna merah dan masker. Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, AKP Zaky Maghfur, SIK, Sabtu (28/4) kemarin membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya mengaku sudah menerima laporan dari semua perkara yang terjadi. Dalam hal ini ada empat laporan yang sudah diterima. Han-

ya saja pihaknya sangat menyayangkan korban dan keluarga tidak langsung melaporkan pasca kejadian. Tetapi polisi sendiri yang menjemput bola membuatkan laporan. “Dalam artian tidak seketika itu dilaporkan. Beberapa kejadian sebelumnya ada yang kejadian hari Kamis dan malam Minggu tetapi baru dilaporkan hari Senin da nada yang hari Rabu. Begitu juga yang kejadian yang Jumat malam lalu kita mencari sendiri untuk korbannya. Sewaktu itu karena ada personel yang patroli melihat ada salah satu anak yang dibawa ke rumah sakit kemudian mengikutinya. Setelah ditanyakan ternyata terkena anak panah. Adanya kejadian tersebut personel kami langsung merapat ke rumah sakit dan menghubungi keluarga korban untuk membuat laporan. Kemudian saksi-saksi seketika itu juga kita ambil keterangannya,” ujarnya. Menurutnya, kecepatan dari laporan akan menentukan pengungkapan yang dilakukan terutama untuk memperterang suatu perkara, kejadian dan kronologisnya. Selain itu, saksi juga tidak terkontaminasi dan tidak berkurang ingatannya

untuk memberikan keterangan. Hingga saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan dengan melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Untuk itu pihaknya mengharapkan dukungan dan doa dari masyarakat, supaya terduga pelaku bisa segera terungkap. Pihaknya juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap mengawasi anaknya. Dalam hal ini, pihaknya menegaskan sangat serius dalam menangani semua perkara yang ada. “Semua perkara kita tangani secara serius, tidak ada yang kita sepelekan. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Untuk pelaku yang nantinya bisa kami tangkap bisa memberikan efek jera dan tidak ada toleransi. Setelah adanya informasi kejadian personel kami baik yang berseragam atau tidak berseragam sudah menggalakkan sweeping,” terangnya. Pihaknya menegaskan, bagi siapapun yang membawa senjata tajam yang tidak untuk peruntukannya apalagi panah akan ditindak tegas. Dalam hal ini bisa terjerat dengan undangundang darurat nomor 1 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (ind)

Dua Kebakaran di KSB, Satu Rumah dan 10 Kamar Kos Hangus

(Suara NTB/ind)

PEMANAH MISTERIUS - Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Zaky Maghfur (kanan) saat memegang terduga pelaku pemanah misterius yang meresahkan warga (tengah).

Satu Terduga Pelaku Teror Panah Dibekuk Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB)Tim buser Reskrim Polres Sumbawa menangkap salah seorang terduga pelaku pemanah misterius di Kabupaten Sumbawa. Terduga berinisial AS (19) warga Kecamatan Labuhan Badas tersebut ditangkap pada Sabtu (28/4) malam. Dalam hal ini, yang bersangkutan adalah eksekutor yang beraksi di pada Jumat (27/4) lalu yang menyebabkan anak panah tertancap di leher Yandi Juniansyah (15) pelajar asal Desa Mama, Kecamatan Lopok. Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP. Zaky Maghfur, SIK kepada wartawan, Minggu (29/4) kemarin membenarkan hal tersebut. Penangkapan dilakukan berdasarkan keterangan saksi dan ciri-ciri saat melakukan aksi. Atas dasar itulah pihaknya menangkap yang bersangkutan yang tengah tidur di kos-kosannya. Kemudian untuk rekannya saat beraksi masih dalam pencarian. Dimana terduga, untuk saat ini hanya terkait dengan kasus panah yang menimpa korban Yandi Juniansyah. “Yang kita amankan adalah eksekutor yang memanah Yandi. Yang satunya lagi (teman terduga) sedang dalam pencairan. Untuk kaitannya dengan korban lain belum ada. Karena berdasarkan keterangan, baik tempat kejadian dan korban berbeda. Kemungkinan pelakunya berbeda,” ujarnya. Dijelaskannya, dari keteran-

gan AS yang bersangkutan baru sekali melakukan aksinya. Aksi tersebut dilakukan karena terduga ada persoalan lama dengan rekan-rekan korban. Terduga beberapa kali bolak-balik memantau lokasi. Namun karena rekanrekan korban tidak ada, sehingga korbanlah yang menjadi sasaran. “Dari keterangan terduga, sebenarnya bukanlah korban yang diincar, tetapi teman-temannya. Namun karena tidak ditemukan teman-teman korban, akhirnya korban yang menjadi sasaran,” terangnya. Mengenai perbuatan yang dilakukan, terduga dijerat dengan pasal undang-undang perlindungan anak karena korbannya anak-anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Adapun untuk kasus teror panah di TKP lain, saat ini pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan guna mengungkap para pelaku. Untuk diketahui, sebelumnya polisi juga mengamankan empat orang terduga pembuat panah pada Sabtu (28/4) lalu. Mereka masing-masing berinisial MZA (15) pelajar asal Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Ak (16) pelajar dan Dh (21) warga Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, dan IM (16) remaja putus sekolah yang tinggal di Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah anak panah yang sudah jadi, paku besi bahan pembuat anak panah, satu gagang ketapel belum jadi, gergaji besi dan

empat buah handphone. Pasca diamankan, empat terduga pembuat, informasi sempat viral di media sosial baik WhatsApp maupun facebook. Namun karena banyaknya informasi yang tersebar, menimbulkan spekulasi yang menyebutkan keempatnya sebagai pelaku. Sehingga rumah salah seorang terduga pembuat panah yang diamankan nyaris dibakar massa. Kebetulan, rumah terduga berdekatan dengan rumah salah satu korban di kejadian sebelumnya. Beruntung, polisi yang mengetahui hal tersebut bergerak cepat untuk menenangkan sekaligus menghimbau warga setempat. Dari pemeriksaan yang dilakukan, diakui Kasat Zaky, hanya dua orang yang terbukti membuat dan sebagai pemilik anak panah. Sementara dua orang lainnya tidak ada kaitannya, hanya kebetulan berada di lokasi tersebut. Peran dari kedua terduga tersebut masingmasing satu orang pemilik gergaji dan besi dan satu orang yang membuat. Kedua terduga mengaku membuat panah tersebut untuk kepentingan berjaga-jaga. Terkait dua orang yang membuat panah tersebut, masih di bawah umur dan akan disesuaikan dengan perlindungan anak dan perempuan. Pihaknya akan melakukan pendalaman apakah mereka akan didiversi atau tidak. Karena untuk melakukan diversi ada ketentuannya. Tentunya hal ini akan dilakukan mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. (ind)

Taliwang (Suara NTB)Satu unit rumah di Dusun Brang Batu, Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ludes terbakar. Kebakaran terjadi pada Sabtu (28/4), sekitar pukul 19.40 Wita, diduga karena korsleting listrik dan langsung menyambar tabung gas di rumah tersebut. Kapolsek Brang Rea, IPTU Made Wikerta Yasa, kepada wartawan, Sabtu (28/4) membenarkan kebakaran tersebut. Dimana satu unit rumah yang didiami H.Rofi’i alias H. Jo habis disambar api. Beruntung kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, saat kebakaran, rumah sedang kosong. Kerugian materil ditaksir bernilai ratusan juta. “Saat kebakaran terjadi, para penghuni sudah tidak ada di tempat melainkan lagi RSUD untuk menemani keluarganya yang sedang sakit,” ungkapnya. Ketika api membesar, terdengar ledakan diduga berasal dari tabung gas LPG 13 Kg yang berada di dapur. Kondisi ini membuat api terus membesar dan masyarakat yang mencoba melakukan pemadaman juga sia-sia. Setelah menunggu sekitar 20 menit, api baru bisa dipadamkan setelah tiga unit mobil Damkar turun untuk melakukan pemadaman. Akibat peristiwa itu, sejumlah perabot di dalam

rumah ikut ludes terbakar. Pada Minggu siang (29/4), sebanyak 10 kamar kos di di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, juga mengalami nasib serupa, terbakar hingga rata dengan tanah. “Kami juga sempat memadamkan dengan alat sederhana yang kami miliki tetapi sangat sia-sia. Kami hanya membantu para keluarga ini untuk menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka,” ujar Heru, warga setempat melalui sambungan telepon, Minggu (29/4). Dikatakannya, 10 kamar kos yang ludes terbakar tersebut diketahui milik H. Ahmad Bahiya, di Desa Sekongkang Bawah. Di dalam kos-kosan tersebut diketahui hanya di tempati oleh para karyawan PT AMNT dan keluarga. Hanya saja saat peristiwa kebakaran terjadi tidak sampai menimbulkan korban jiwa karena rata-rata penghuni kos sedang bekerja. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul pukul 14.10 setelah tiga unit mobil Damkar tiba di lokasi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (DKP) melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Syamsudin S. Ap, M. Si, melalui sambungan telepon, membenarkan adanya kejadian tersebut. Hanya saja sampai dengan saat ini pihaknya masih berada di lapangan untuk pendataan penyebab kebakaran. (ils)

(Suara NTB/ist)

KEBAKARAN - Api yang melalap kamar kos di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Minggu (29/4).

SUARA NTB Senin, 30 April 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

KPRL akan Didorong Didanai DD sebagai Pemberdayaan Dompu (Suara NTB) – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu akan mendorong agar dana Desa (DD) atau alokasi dana Desa (ADD) ikut mendanai program kawasan rumah pangan lestari (KRPL). Bila menunggu alokasi anggaran dari pusat hingga daerah, target peningkatan gizi keluarga dan penganekaragaman pangan serta pemberdayaan lahan pekarangan untuk penguatan keluarga akan sulit diwujudkan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs Burhanuddin melalui kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammd Fagih, S.Pt kepada Suara NTB di ruang kerjanya mengungkapkan, program KRPL memiliki beberapa tujuan yang harus didukung bersama untuk lebih mempercepat pengentasan kemiskinan dan menyehatkan warga masyarakat dalam bentuk pemberdayaan. Diantara tujuannya seperti meningkatkan gizi keluarga anggota kelompok, meningkatkan pendapatan anggota kel-

ompok, menurunkan kemiskinan di daerah, serta penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Bila menunggu dukungan anggaran dari pusat, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten dengan 81 Desa/ Kelurahan di Kabupaten Dompu akan sulit direalisasikan dengan segera. Sehingga dibutuhkan dukungan dari Desa melalui ADD/DD untuk memberdayakan masyarakatnya minimal 1 kelompok per tahun. “Ini yang akan kami dorong dan akan memulai mengkomunikasikannya. Paling tidak, tahun 2019 mendatang bisa mulai diterapkan,” kata Muhammad Fagih. Ia yakin, rencana ini akan didukung pemerintah Desa. Terlebih anggaran yang dibutuhkan tidak banyak dan tinggal diberdayakan masyarakat. Namun tetap melibatkan PPL sebagai pendamping kelompok. Terlebih program ini hanya memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman pangan seperti sayur – sayuran, umbi – umbian, apotik hidup hingga ung-

Pemkab Bima Dinilai Kurang Perhatikan Anak dan Perempuan Bima (Suara NTB) – Banyaknya perempuan di Kabupaten Bima yang dikirim keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) rupanya akan berdampak pada persoalan keluarga, terutama penelantaran anak. Demikian dikatakan Ketua Komnas Perlindungan Anak Bima, Salmah, kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Menurutnya perempuan yang menjadi TKW di luar negeri adalah kebanyakan perempuan yang sudah berumah tangga. “Bahkan sudah memiliki anak yang masih balita. Kondisi sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Bahkan mereka kerap menjadi korban,” katanya. Salmah mengakui dari sektor peningkatan ekonomi cukup menjanjikan. Namun dari segi lain, akan memberikan pengaruh yang negatif keluarga terutama nasib dan tumbuh kembang anak karena ditinggalkan ibunya. “Ini sebagai wujud nyata pemerintah yang tidak mampu menghadirkan lapangan pekerjaan,” katanya. Dikatakannya, kebijakan Pemerintah dalam memberdayakan perempuan dinilai Salmah sangat minim sekali. Sehingga kebanyakan perempuan lebih condong memilih menjadi buruh migran, karena cukup menjanjikan. “Bagi kami ruang bagi perempuan tidak ada, sehingga memilih jadi TKW,” katanya. Selain itu, Salmah menilai Pemerintah juga sangat apatis terhadap perempuan dan anak. Hal itu terbukti tidak adanya program-program unggulan yang diarahkan khusus kepada perempuan. “Sangat kami sesalkan. Terkesan tidak ada perhatian dan kepedulian Pemerintah terhadap anak dan perempuan,” katanya. Mewakili perempuan Ia berharap pemerintah bisa lebih mengoptimalkan peran perempuan kedepan. Dengan memberikan ruang seluas-luasnya dalam hal pemberdayaan serta peningkatan SDM. “Kami berharap programnya juga berkelanjutan tidak hanya satu kali dalam setahun,” terangnya. Seperti diberitakan sebelumnya Ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bima yang dikirim ke luar negeri seperti ke Negara Asia Pasifik dan Asia Tenggara dalam tiga Bulan terakhir ini rupanya didominasi perempuan. Kepala melalui Kabid Pengembangan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaketrans) Kabupaten Bima, H. Mustafa, H. AR, tiga bulan terakhir itu antara Januari hingga Maret 2018. “Belum termasuk Bulan April. Tapi sepanjangan tiga Bulan 2018 ini, kurang lebih ada 500 orang yang dikirim dan didominasi perempuan,” katanya kepada Suara NTB, Jum’at (27/4). (uki)

Jelang Puasa, Dikes Antisipasi Makanan Mengandung Bahan Berbahaya Dompu (Suara NTB) – Penggunaan bahan makanan berbahaya diduga kerap terjadi, terutama saat pelaksanaan ibadah puasa, khususnya pada takjil olahan rumah tangga yang biasanya ramai dijajakan masyarakat. Mengantisipasi hal itu, Dikes Kabupaten Dompu mulai melakukan upaya pencegahan dini dengan turun sosialisasi langsung ke lapangan. Kabid PSDK Dikes setempat, Abubakar Husain mengaku, telah menerjunkan petugas lapangan untuk mensosialisasikan bahaya penggunaan dan mengkonsumsi makanan mengandung bahan berbahaya seperti borak, formalin dan sejenisnya. Sosialisasi dini itu dilakukan dengan sasaran utama kalangan pelajar di satuan pendidikan. “Kemarin kita sudah turun di sekolah-sekolah yang ada di Calabai untuk sosialisasi pencegahan mengkonsumsi makanan mengandung bahan berbahaya ini,” kata dia kepada Suara NTB dihubungi, Minggu (29/4). Disasarnya pelajar untuk sosialisasi itu menyusul mudahnya mereka tergiur melihat berbagai jenis makanan yang dijajakan, baik dari segi bentuk, warna, rasa dan sebagainya. Padahal tidak semua makanan yang demikian menjamin kesehatan masyarakat. Kerenanya, pelajar mesti diberi pemahaman sejak dini untuk bisa menaruh kewaspadaan, termasuk dalam mengkonsumsi makanan kaleng. “Kita sarankan juga kalau beli makanan kaleng, makan jadi ya kita anjurkan untuk melihat labelnya. Kalau memang ada diketemukan yang kadaluwarsa atau tidak halal segera melapor,” imbaunya. Selain konsumen, pedagang pun tak luput menjadi sasaran internal pihaknya meski tanpa pendampingan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram, terutama terhadap mereka yang sebelumnya telah diberi surat peringatan, baik karena terbukti menggunakan bahan pengawet maupun menjajakan makanan kadaluwarsa. Tapi memang sejauh ini hasilnya masih nihil ditemukan. Kendati begitu, lanjut Abubakar Husain, Dikes masih akan terus melakukan pengecekan yang nantinya melibatkan BBPOM, Disperindag dan instansi terkait untuk tindak lanjutnya, sehingga ketika ada temuan para pedagang tersebut bisa langsung ditindak. “Nanti kita juga turun dengan BBPOM ke lapangan untuk mengeksekusi langsung,” ujarnya. Abubakar Husain menjelaskan, mengkonsumsi makanan mengandung bahan pengawet cukup berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi organ tubuh manusia. Apalagi dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan rutin. Untuk itu, ia meminta masyarakat tetap waspada dan teliti dalam membeli makanan khususnya olahan rumah tangga. “Kalau menemukan penggunaan pengawet segera laporkan biar kami juga segera ambil tindakan,” pungkasnya. (jun)

gas atau ikan air tawar. “Ketika ini berhasil, ibu – ibu tidak akan kesulitan lagi dengan kebutuhan dapur, minimal sayurnya. Selebihnya bisa dijual ke pasar untuk menambah uang jajan anak ke sekolah,” ungkap Fagih. Program KRPL ini menjadi salah satu program utama di Dinas Ketahanan Pangan dan didukung mulai dari pemerintah pusat dengan dana Dekon, Provinsi hingga daerah. Untuk anggaran pusat polanya, anggaran ditransfer ke rekening kelompok sebesar Rp.50 juta per kelompok dan masing – masing kelompok beranggotakan 30 orang. Kelompok yang membelanjakan sesuai kebutuhan kebun bibit, demplot, pemanfaatan pekarangan anggota, pemanfaatan kebun sekolah, hingga pengolahan hasil untuk pangan lokal. Sementara program yang didanai provinsi, kelompok beranggotakan 25 orang langsung menerima barang. Tidak hanya sayur mayur, tapi juga unggas untuk dibudidaya anggota. Untuk sumber anggaran APBD Dompu, anggarannya hanya

(Suara NTB/ula)

Kelompok wanita tani Kasama Weki Desa Kareke penerima program KRPL tahun 2017 lalu. kelompok ini memanfaatkan lahan kosong dan lahan pekarangan untuk ditanami berbagai tanaman sayur – mayur serta ikan air tawah (foto kiri). Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammad Fagih, S.Pt. untuk pembelian bibit dan pengolahan kebun bibit. “Ini murni pemberdayaan. Kelompok penerima bantuan diharapkan hanya sebagai pendorong dan diikuti oleh anggota

masyarakat lain,” ungkap M Fagih. Karenanya, kegiatan ini tidak hanya terhenti saat adanya dukungan dana dari pemerintah. Tapi juga tetap berlanjut seterusnya, karena

ini terkait kebutuhan gizi masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya sifatnya mendukung, sehingga keberadaan PPL di setiap Desa akan menjadi maksimal. (ula/*)

Pemutusan Peladen di Disdukcapil, Dewan akan Protes ke Kemendagri Dompu (Suara NTB) – Sudah sepekan lebih, peladen atau server Jarkomdat untuk pelayanan data kependudukan di Dompu diputus oleh Ditjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, sebagai sanksi dibebastugaskannya 5 pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Dompu. Pimpinan Dewan mengaku tidak mengetahui alasan pemutusan peladen dan akan langsung menghadap ke Kemendagri untuk mempersoalkannya. Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang dikonfirmasi Sabtu (28/4) mengaku, tidak mengetahui soal pemblokiran peladen Jarkomdat oleh Kemendagri. Karena sampai saat ini belum ada surat resmi yang diterima pihaknya terkait alasan pemutusan ini. Pemutusannya dilakukan begitu saja. “Kita akan segera menindaklanjuti. Kedua, kita akan datang ke Kementeri. Kita akan bersurat. Kita akan tanyakan, kenapa sampai kepentingan umum (dikorban). Inikan untuk kepentingan orang banyak (lay-

anan peladen). Apa seberat ini? Kita ndak tahu masalahnya,” kata Yuliadin. Karena pemotongan peladen oleh Kementeri Dalam Negeri, dikatakan Yuliadin, pihaknya tidak perlu mempertanyakan ke pemerintah daerah (Pemda). Tapi akan langsung ke Kemendagri dan dirinya akan berangkat Senin (30/ 4) hari ini. “Hari Senin saya ke sana. Kemudian saya juga akan bersurat secara resmi. Selain bersurat, saya akan datangi,” katanya. Berbeda dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi 1 DPRD

Dompu, Andi Bakhtiar, A.Md.Par yang dihubungi terpisah mengaku, sudah langsung menanyakan kasus pemotongan peladen ke Dinas Dukcapil dan BKDPSD Kabupaten Dompu saat pembahasan LKPJ Bupati tahun 2017 bersama Komisi 1 selaku mitra, Kamis (26/4) lalu. “Ternyata, berdasarkan pengalaman pemutusan server tahun lalu. Kalau sudah dilantik pejabatnya, harus diikuti dengan visualisasi. Karena itu sifatnya serius. Dari sekian daerah, hanya Dompu yang memang ngeyel. BKD sudah

menempatkan 5 orang ini dengan tidak menurunkan eselonnya. Hanya saja, proses pelantikannya belum. Pak Dirjen Senin kemarin ada di Provinsi. Dirjen tetap bertahan, kalau tidak taat asas kami akan tetap memutus sertver. Sehingga saya menyarankan ke BKD dan Dukcapil untuk sama – sama datang menghadap ke Bupati,” kata Andi Bakhtiar. Bila Bupati tetap bertahan dengan tidak melantik para pejabat ini, Andi mengaku, baru akan diambil sikap Dewan termasuk menyampaikan protes ke Kementeri Dalam Negeri. Karena sanksi ini justru mengorbankan kepentingan umum dan rakyat banyak. Terlebih saat ini dalam tahun politik dan anak – anak baru menyelesaikan ujian, sehingga banyak yang membutuhkan perekaman e-KTP dan

pembuatan e-KTP. “Kalau memang Bupati yang salah, mestinya sanksi diberikan kepada Bupati. Jangan rakyat dikorbankan,” terang Andi. Sebelumnya, Dirjen Kemendagri RI telah melakukan pemutusan peladen Jarkomdat untuk pelayanan data kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu sebagai sanksi atas tidak dilantiknya 5 orang pejabat yang dikeluarkan dari Dinas Dukcapil pada jabatan yang setara. Belum dilantiknya para pejabat ini, maka 5 pejabat ini masih menempati jabatan sebelumnya. Karena rekomendasi mutasi pejabat Dinas Dukcapil disebutkan, salah satu diktumnya baru berlaku setelah dilantik pada jabatan yang baru. Sementara pejabat baru di Dinas Dukcapil telah dilantik sejak awal Maret lalu. (ula)

Penyimpangan DD/ ADD Bukan karena Ketidaktahuan

(Suara NTB/arn)

TELAH DIMANFAATKAN - Dermaga sebotok untuk membuka aksesibilitas laut wilayah pulau di kacamatan Labuan Badas, yang kini telah dimanfaatkan warga setempat.

Sebotok Operasional, Dermaga di Pulau Medang Menyusul Dibangun Sumbawa Besar (Suara NTB) Untuk membuka aksesibilitas wilayah pulau di kacamatan Labuan Badas, kini telah diperasionalkan dermaga Sebotok untuk akses barang dan jasa ke Pulau Moyo. Untuk ke Pulau Medang, Pemkab telah mengusulkan mmelalui DAK afirmasi pada 2019 mendatang. Sebagaimana disampaikan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Sumbawa, Ir. A. Yani, setelah sebelumnya turun melakukan cek fisik bersama BPKP NTB ke dermaga Sebotok. Didampingi BPKAD, kontraktor pelaksana dan lainnya. Dermaga Sebotok yang dibangun melalui DAK

Afirmasi Perhubungan 2017, kini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Terutama untuk bongkat muat barang perahu masyarakat pulau di wilayah setempat. Dalam membuka aksesibilitas wilayah pulau, yang selama ini cukup sulit dijangkau. Tim Kerja BPKP kini tengah menggodok hasil cek fisik, baik dari sisi pengukuran maupun kualitas. Namun yang jelas, keberadaan dermaga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Mobilisasi barang dan jasa kini semakin lancar. Sehingga ada perputaran ekonomi di wilayah setempat.

Hal ini diharapkan dapat membuka akses untuk pembangunan bidang lainnya di wilayah Pulau Moyo. Seperti pendidikan dan kesehatan, serta infrastrktur dasar lainnya. “Kapal perahu masyarakat kini bisa lalu lalang,”kata Yani. Sementara untuk membuka aksesibilitas laut di wilayah Pulau Medang, pihaknya telah mengusulkan pembangunan dermaga serupa di Bajo Medang atau di Bugis Medang ke pemerinttah pusat. Melalui DAK Afirmasi Perhubungan pada 2019 mendatang. “Ini untuk kelancaran akses ke Pulau Medang,” jelasnya. (arn)

Dompu (Suara NTB) – Inspektur Inspektorat, Soehartomo, SKM., MPPM., menegaskan, tindak pidana korupsi dengan melakukan penyimpangan DD dan ADD oleh oknum Kepala Desa bukan kerena ketidaktahuan mereka mengelola anggaran. Melainkan sudah murni niatan awal untuk melakukan kejahatan tersebut. Jika memang tak memiliki niat jahat, tentunya oknum kades yang sudah diseret ke meja hijau dan masih bermasalah saat ini akan mengindahkan berbagai upaya pencegahan dan pembinaan yang dilakukan. Ia mengaku, banyak menjumpai oknum kades yang masih bersikeras dengan tetap mengulangi kesalahannya. Padahal, jelas dalam LHP pemeriksaan regular tiap tahunnya tertuang hal-hal yang boleh dan tidak bisa dilakukan pejabat pemerintahan desa. “Di LHP sudah kita sebutkan ini yang boleh dilakukan ini yang tidak boleh, tapi kenyataannya hal-hal yang sudah masuk di LHP tahun depan diulangi lagi,” ungkap dia kepada wartawan di ruang kerjanya. Upaya pencegahan dengan sosialiasi dan pembinaan, menurut dia, sudah cukup intens dilakukan, namun karena niatan awal ingin mengambil keuntungan pribadi dengan cara menyimpang maka halhal yang sebetulnya diketahui salah oleh oknum kades tetap saja dilakukan. Tak heran kemudian banyak kades terpaksa digiring ke meja hijau, pun dilaporkan masyarakat di wilayah ini. “Rata-rata semua yang melakukan tindakan korupsi itu sudah tahu sebetulnya yang dilakukan itu salah, tapi karena niat jahat tetap dia lakukan. Kita kembali ke Imtaqnya, bukan masalah tahu dan tidak tahu,” jelasnya. Selain praktik penyimpangan DD/ADD yang diduga masih banyak dilakukan oknum kades diwilayah ini, demikian juga halnya yang terjadi di satuan pendidikan. Praktinya pun hampir sama, cuma memang kerugian yang diakibatkan belum seberapa dan ada yang masih sebatas pelanggaran administrasi. “Intinya kita Inspektorat itu tidak mencari kesalahan, kita beda dengan BPK. Kita cenderung lakukan pembinaan,” pungkasnya. (jun)

Hj. Rohmi Dorong Tingkatkan Bantuan Modal untuk UMKM Dompu (Suara NTB) – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sektor yang cukup menjanjikan peningatan eknomi keluarga. Selain karena faktor kemandirian pelaku usaha juga potensi pasarnya sangat luas di tengah tumbuhnya berbagai sektor lain di NTB. Hanya memang, tak sedikit pengusaha terpaksa gulung tikar dan tidak bisa tumbuh karena persoalan modal. Cawagub NTB nomor urut 3, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melihat persoalan ini mengaku, berkomitmen meningkatkan bantuan modal bagi pelaku UMKM, tetapi penyalurannya akan selektif hanya untuk mereka yang betulbetul memiliki usaha. “Bantuan modal lebih kita tingkatkan lagi kedepan tetapi

dia selektif, artinya semua orangorang yang betul-betul usaha,” kata dia saat bersilaturahmi ke Dusun Selaparang Timur Desa Matua, Sabtu (28/4) malam. Kehadiran kakak perempuan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi itu disambut antusias puluhan warga. Mereka terus berdatangan untuk bisa melihat langsung Cawagub NTB yang berpasangan dengan Dr. H. Zulkieflimansyah itu. Umi Rohmi, sapaan akrab Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, dengan ditingkatkannya modal UMKM diharap usaha-usaha ini dapat tumbuh sabur, dari satu orang karyawan misalnya bisa berkembang menjadi 1020 orang dan seterusnya. Kalaupun muncul pengusaha

baru, maka harus melalui tahap pembinaan dan pelatihan agar bisa menekuni usahanya. “Demikian juga dengan bisnis milenial, sekarang banyak pebisnis yang sukses bukan dia punya gudang pabrik hanya punya laptop. Tetapi dengan bisnis online itu dia bisa sukses,” jelasnya. Untuk kalangan muda, lanjut dia, tidak bisa dibiarkan terus menganggur karena akan banyak hal yang akan dilakukan ketika persoalan ini dialami, seperti penggunaan sabu, tramadol dan tindak kejahatan lainnya. Karenanya, salah satu upaya mengatasi hal itu ialah dengan melihat potensi yang dimiliki untuk kemudian didorong terus berkembangan sesuai bakat yang dimiliki. “Selain tentu kekuatan

(Suara NTB/jun)

BERSAMA WARGA - Cawagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat pose bersama dengan puluhan Warga Dusun Selaparang Timur, Sabtu (28/4) malam. pendidikan agama disitu yang harus betul-betul kita kede-

pankan agar bisa membentengnya,” ungkap dia. (jun/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 30 April 2018

Halaman 8

Pilkada NTB 2018

Polisi Selidiki Bos ”Magic Mushroom” Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) Penindakan jamur kotoran sapi yang mengandung narkotika terkesan angin-anginan. Pelakunya ditangkap dalam operasi khusus terbatas pada waktu-waktu tertentu. Setelah itu tenggelam lagi. Contoh saja seperti terdakwa Lalu Gita Kusuma. Warga Ampenan, Mataram yang dihukum penjara enam tahun karena terbukti bersalah menjual 391 gram jamur kotoran sapi di Gili Trawangan, Pemenang, Lombok Utara, September 2017. Fakta persidangan terungkap bahwa Gita hanya sebagai penjaja. Namun, pemilik barang rupanya sang pemilik Abeeza Bar. Menurut pengakuan Gita, pria itu bernama Rangga. Dalam persidangan pun tidak pernah dihadirkan sebagai saksi. Gita pun menyangka dirinya sedang apes. Pada saat ditangkap, polisi kala itu sedang gencarnya mencari pelaku peredaran narkoba dalam satu operasi khusus. Gita juga meyakini penjual jamur serupa juga masih banyak di Gili Trawangan. Menanggapi hasil persidangan itu, Dirresnarkoba Polda NTB, Kombes Pol Yusfadillah mengaku tetap menggali setiap informasi yang ada. Baik dari persidangan maupun hasil penyelidikan. “Saya tidak berkomentar mengenai vonisnya karena itu ranah hakim dan upaya hukum dari jaksa. Tetapi kalau memang masih ada orang lain ya kita selidiki lagi,” kata dia. Vonis terhadap Gita itu juga merupakan bukti bahwa penjual jamur kotoran sapi atau akrab dikenal dengan magic mushroom bisa dipidana. Magic mushroom mengandung senyawa narkotika golongan I tanaman. Biasanya disajikan dalam bentuk minuman atau jus. Di Gili Trawangan, berdasarkan kasus Gita, magic mushroom dijual Rp 50 ribu per bungkus daun pisang. Sementara jika sudah disajikan, maka harganya melambung menjadi Rp 150 ribu. Penggunanya memeroleh efek melayang khas narkoba bila mengonsumsi magic mushroom. Gita dihukum karena terbukti menjual magic mushroom. Dia dikenakan pasal pasal 114 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika. Gita juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar yang bisa diganti dengan kurungan dua bulan apabila tidak dibayarkan. (why)

Paslon Tak Ikut Debat Kandidat akan Diberi Sanksi

Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB memastikan akan memberikan sanksi terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak datang menghadiri acara debat kandidat putaran pertama Pilkada NTB 2018, yang akan digelar pada tanggal 12 Mei mendatang.

H. Ilyas Sarbini

Demikian disampaikanKomisioner KPU NTB bidang hukum, H. Ilyas Sarbini kepada Suara NTB, Minggu (29/4), saat menanggapi pernyataan salah satu paslon yang masih ragu-ragu mengikuti debat kandidat. Menurut Ilyas, debat kandidat tersebut bersifat wajib bagi para paslon kepala daerah. Karena kegiatan debat tersebut sudah dia-

tur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye. “Debat wajib dihadiri oleh paslon, kalau ndak, akan ada sanksinya,” tegas Ilyas. Adapun bentuk sanksi yang akan diberikan kepada paslon yang tidak ikut debat kandidat, yakni pemotongan jatah iklan kampanye di media cetak maupun elektronik, terhadap paslon yang bersangkutan yang berdurasi selama 14 hari sebelum masa kampanye berakhir 23 Juni. “Sanksi ada di pasal 22

PKPU 4 tahun 2017 tentang kampanye. Jika paslon tidak hadir debat, akan diberikan sanksi pemotongan menayangkan iklan sosialisasi di media cetak dan elektronik terhitung sejak tidak ikut debat itu,” katanya. Selain itu, dalam pasal 22 ayat 1 huruf a, juga menerangkan bahwa KPU akan mengumumkan secara terbuka ke masyarakatan jika paslon yang bersangkutan menolak untuk mengikuti debat kandidat. Dijelaskan Ilyas, saat ini pihaknya tengah menggodok materi debat bersama tim pakar dari kalangan akademisi dan profesional. Debat kandidat akan berlangsung dengan durasi sekitar 90 menit, yang akan ditayangkan

secara langsung oleh salah satu stasiun TV swasta nasional. Sebelumnya di tempat terpisah, Calon Gubernur NTB, nomor urut 4, H. Moch. Ali Bin Dachlan, mengaku masih mempertimbangkan dirinya akan ikut debat kandidat. “Kita akan pertimbangkan, belum tentu juga saya (hadir debat, red) saya akan lihat kemanfaatannya ya,” ujarnya kepada Suara NTB. Bagi calon Gubernur independen, non parpol dan non blok ini, debat kandidat tidak terlalu bermanfaat. Sebab debat kandidat tersebut hanya tempat ajang lucu-lucuan saja. Prinsif itulah yang membuat dirinya saat debat kandidat Pilkada Lotim 2013 lalu tidak hadiri. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Calon Petahana Anggota DPD RI Punya Penantang Kuat Mataram (Suara NTB) Pertarungan perebutan kursi anggota DPD RI dari dapil Provinsi NTB, di Pemilu 2019 mendatang, diprediksi bakal berlangsung ketat. Pasalnya pertarungan perebutan jatah empat kursi anggota senator itu, diikuti oleh sejumlah politikus berpengalaman. Data KPU NTB yang memperlihatkan daftar nama bakal calon anggota DPD RI yang sudah menyerahkan berkas dukungannya sampai pendaftaran ditutup, Kamis (26/4). Keempat calon petahana yang kembali ikut mendaftar, memiliki banyak penantang yang diprediksi cukup kuat. Beberapa nama yang diprediksi bakal jadi penantang kuat calon petahana, yakni mantan Bupati KSB dua periode, KH. Zulkifli Muhadli, mantan anggota DPR RI, H. Sunardi Ayub, mantan anggota DPD RI, L. Abdul Muhyi Abidin, Anggota DPR RI, Lalu Gede Syamsul Mujahidin, Sekretaris PW NW, Irzani, dan Ketua DPD Hanura NTB, H. Mudahan Hazdie. Para calon penantang tersebut tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Dengan modal segudang pengalaman politik dan juga memiliki modal dukungan basis massa cukup kuat, mereka tentu sangat berpotensi untuk menyingkirkan para calon petahana, seperti Hj. Robiatul Adawiyah, HL. Suhaimi Ismi, Baiq Diah Ratu Ganefi dan Farouk Muhammad. Menanggapi munculnya sejumlah pesaing kuat dalam memperebutkan kursi anggota DPD itu, Hj. Robiatul Adawiyah, salah satu calon petahana yang dikonfirmasi Suara NTB, mengaku tidak kahwatir dengan kemunculan beberapa tokoh NTB yang ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari dapil NTB. Menurut Robiatul, siap untuk bersaing secara sehat mempertahankan kursi anggota DPD. “Bagi saya sendiri, yang penting ikhtiar saja. Soal hasil akhirnya, itu tergantung dari penilaian masyarakat yang menentukan, yang jelas kita siap menang,” katanya. Robiatul mengaku dirinya sangat optimis, pada Pemilu 2019 mendatang, dirinya bakal kembali untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat NTB sebagai wakilnya di DPD RI. Pasalnya dirinya sudah berkerja selama lima tahun terakhir ini. Setidaknya hal itu bakal menjadi modal kuat untuk kembali ke Senayan, dibandingkan dengan pemilu 2014 lalu. (ndi)

Polres Loteng Kantongi Calon Tersangka Kasus ADD Desa Braim Praya (Suara NTB) Upaya penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi ADD Desa Braim oleh Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai menemukan titik terang. Selain sudah menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran, pihak kepolisian sejauh ini mengakui sudah mengantongi calon tersangka dari kasus tersebut. Dan, diharapkan dalam waktu tidak lama lagi sudah ada penetapan tersangka. “(Calon tersangka) Sudah ada kita kantongi,” terang Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Sabtu (28/4). Hanya saja Rafles mengaku belum bersedia mengungkap identitas calon tersangka, karena kasus masih pada tahap penyelidikan dan belum naik ke tahap penyidikan. Nanti kalau sudah naik ke tahap penyidikan, baru tersangkanya diungkap. Namun demikian tersangkanya tidak akan jauh dari yang dilaporkan dalam kasus tersebut. “Pasti tersangka kita ungkap. Tapi nanti setelah kasusnya naik ke tahap II (penyidikan),” tegasnya. Sejauh ini, pihaknya belum berani menaikan status kasus tersebut ke tahap penyidikan, lantaran masih menunggu hasil audit BPK RI Perwakilan NTB soal besaran kerugian negara yang terjadi dalam kasus tersebut. Nantinya dari hasil audit ini akan menjadi dasar bagi pihaknya dalam menetapkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. “Tim BPK RI sudah turun melakukan audit atas pelaksaan ADD Desa Braim tahun 2015. Dan, kini kita tinggal tunggu hasilnya saja. Kalau sudah ada hasilnya dan benar ada kerugian negaranya, baru kasus ADD Desa Braim ini kita naikkan statusnya ke tahap penyidikan. Saat itulah, tersangkanya baru kita tetapkan,” terang Rafles. Diakuinya, kalau dari proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya indikasi penyimpangan cukup kuat. Di mana ada indikasi kalau proyek-proyek yang didanai dari ADD Desa Braim tahun 2015 lalu, anggarannya di-mark up, terutama untuk proyek-proyek fisik. Di mana, material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifkasi yang ditentukan. “Untuk nilai pasti kerugian negaranya kita tunggu hasil audit BPK RI. Tapi kalau merujuk dari hasil perkiraan sesuai hitung-hitungan kita selama proses penyelidikan, kerugian negaranya mencapai Rp 300 juta,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/penrem)

TINJAU - Kunjungan Asisten Teritorial (Aster) Kasad Mayjen TNI Supartodi didampingi Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri, Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, meninjau persiapan penutupan TMMD.

Aster Kasad Monitor Kesiapan Penutupan TMMD di KSB Mataram (Suara NTB) Waktu pelaksanaan TMMD ke 101 Tahun 2018 di Desa Ai’ Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tinggal menghitung hari. Tepat tanggal 3 Mei kegiatan akan ditutup Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal TNI Mulyono. Sebelum acara penutupan, Asisten Teritorial (Aster) Kasad Mayjen TNI Supartodi didampingi Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri, Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., Aster

Kasdam IX/Udayana melaksanakan pengecekan kesiapan acara penutupan TMMD dan disambut langsung ke Sekda KSB beserta para Kepala SKPD KSB kemarin. Pada kesempatan tersebut, Aster Kasad menyampaikan acara penutupan TMMD agar disiapkan dengan baik. “Sebelum pelaksanaan penutupan TMMD ke 101 yang dipusatkan di KSB agar semua kegiatan direcanakan dan diatur serta digladikan,’’ kata Supartodi. Supartodi menyampaikan

maksud kedatangannya ke KSB. “Kunjungan kami ke sini beserta rombongan untuk memberikan gambaran tentang kondisi serta kesiapan dalam rangka penutupan TMMD ke 101 oleh Kasad yang dipusatkan di kabupaten Sumbawa Barat,’’ ungkapnya. ‘’Saya sangat mengapresiasi kepada pemerintah KSB dan saya menilai KSB memang pantas dan layak dijadikan tempat untuk penutupan TMMD terpusat,’’ lanjutnya. Dalam pelaksanaan penutupan TMMD ini, akan diada-

kan demonstrasi terjun payung oleh Prajurit TNI AD. Sedangkan Sekda KSB Hendri Supriadi menyampaikan Sertifikat Kodim 1628/ Sumbawa Barat sudah selesai dan akan diserahkan pada saat peresmian Kodim. “Sesuai dengan rundown yang kami terima, kami dari pemerintah KSB sudah menyiapkan segala sesuatunya sebagai tuan rumah penutupan TMMD ke 101 yang dipusatkan di KSB, dan kami akan sambut dengan atraksi yang semarak semangat

merah putih”, jelasnya. Selain itu tambah Hendri, penutupan TMMD dan peresmian KODIM 1628/Sumbawa Barat akan dirangkaikan dengan kegiatan menanam sekitar 500 pohon di Makodim baru dengan peserta dan tamu undangan sekitar 5000 orang,’’ pungkasnya. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati KSB dihadiri Dandim 1607/Sumbawa, Dandim 1628/Sumbawa Barat, Kapolres dan undangan. (ars/*)

Antisipasi TPPO PDI-P Kota Mataram Sukses Selenggarakan ’’Tryout’’ SBMPTN Puluhan Paspor CTKI Mataram (Suara NTB) DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, sukses menyelenggarakan tryout (ujicoba) SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), Minggu (29/4). Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, I Wayan Sugiartha yang dikonfirmasi Suara NTB usai kegiatan itu, mengungkapkan bahwa kegiatan itu berlangsung lancar. Bahkan, tryout yang dilaksanakan di Kampus Universitas Mahasaraswati Mataram, Jalan Amir Hamzah No. 11 Karang Sukun Mataram itu, rampung satu jam lebih cepat dari target waktu selesai pukul 12.00 Wita. Pendaftaran yang dibuka tanggal 16 April – 26 April berhasil mencatat 158 peserta dari semua SMA/SMK sederajat. Wayan Sugiartha menyampaikan, diselenggarakannya tryout SBMPTN itu merupakan bentuk kepedulian partai politik terhadap dunia pendidikan. ‘’Pal-

ing tidak anak-anak tahu bentuk kepedulian partai politik,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini. Apalagi, soal tryout ini, lanjut dia, dikirim langsung dari DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Meski terlihat sederhana, namun tidak semua siswa dapat mengikutinya. ‘’Apalagi terhadap anak-anak yang kurang mampu,’’ imbuhnya. Wayan Sugiartha berharap, semua peserta tryout SBMPTN itu, bisa lulus masuk ke perguruan tinggi dan jurusan yang mereka cita-citakan. Wayan Sugiartha mengimbau para siswa kuliah di Mataram. ‘’Kecuali kalau jurusan yang diinginkan tidak ada di Mataram, bolehlah kuliah di luar. Toh di Mataram jurusan-jurusan yang ada kualitasnya bagus,’’ ujarnya. Lembar jawaban tryout akan diperiksa Senin (30/4). ‘’Dan hasilnya langsung kita umumkan kepada peserta,’’ tutupnya. (fit)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Mataram berpose bersama peserta tryout SBMPTN, Minggu (29/4).

Berpotensi Bermasalah Ditangguhkan

Mataram (Suara NTB) Penanganan tindak pidana perdagangan orang bisa dicegah. Salah satu caranya dengan pengetatan penerbitan paspor bagi calon TKI (CTKI) yang terindikasi bermasalah. Akses keberangkatan mereka ke luar negeri. Sepanjang Januari hingga pertengahan April ini, pihak imigrasi Mataram sudah mengeluarkan 15.673 paspor RI bagi warga di Pulau Lombok. “Dari jumlah itu, 50 pemohon paspornya kita tangguhkan. Itu calon TKI yang berpotensi bermasalah,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar dikonfirmasi pekan lalu. Dia menjelaskan, pihak imigrasi memiliki kewenangan untuk menolak atau menangguhkan penerbitan paspor. Untuk calon TKI, indikasi bermasalah itu bisa dideteksi pada saat proses pengurusan. Modus paling lazim yakni calon TKI nonprosedural membikin paspor dengan alasan berwisata. Tujuan umumnya, negara-negara asia tenggara lainnya, seperti Singapura dan Malaysia. “Kita lihat berkasnya, identitas-identitasnya. Bisa juga ketahuannya pada saat sesi wawancara. Kita punya trik,” kata Dudi. Namun, hal itu hanya satu dari berbagai cara yang bisa dilakukan.

(Suara NTB/dok)

Dudi Iskandar Pengurusan paspor untuk TKI pun kini tidak dilayani di kantor utama Imigrasi Mataram. Saat ini sudah dipusatkan di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Penempatan dan Perlindungan TKI NTB. Dasar hukumnya yakni Pergub NTB No 32/ 2008. Imigrasi memiliki loket penerbitan paspor CTKI yang diajukan pihak PPTKIS. Dudi mengatakan, pihaknya dalam hal pengawasan TKI nonprosedural bersinergi dengan instansi lainnya, seperti kepolisian dan Disnakertrans. Upaya lainnya dengan sosialisasi melalui banner, spanduk, serta imbauan langsung petugas. (why)

SUARA NTB Senin, 30 April 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9 (Suara NTB/ist)

PANTAI SO DAU - Wisatawan tengah menikmati keindahan matahari tenggelam di Pantai So Dau yang ada di Bima.

Keindahan Matahari Tenggelam di Pantai So Dau Mataram (Suara NTB) – Kabupaten Bima memiliki banyak destinasi wisata yang indah. Salah satunya Pantai So Dau yang masih jarang dikunjungi wisatawan. Padahal potensi wisata pantai ini cukup baik. Akses jalan menuju pantai ini belum begitu bagus. Namun panorama di pantai ini

tidak kalah dari pantai lainnya. Apalagi pemandangan pada asat matahari tenggelam yang tidak terlupakan. Namun demikian, ketika hujan, jalan menuju pantai ini berlumpur. Sehingga sangat tidak direkomendasikan untuk berkunjung pada musim hujan. Sebab jalanan yang berlumpur akan menyulitkan wisatawan

Soal Wanita Penghibur

PHRI NTB akan Koordinasi dengan Walikota Mataram Mataram (Suara NTB) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB akan melakukan koordinasi atau pertemuan dengan Walikota Mataram. Ini merujuk pada adanya dugaan beberapa hotel yang menyediakan wanita penghibur di Kota Mataram. “Kami akan segera melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Pak Walikota. Karena isunya ini terjadi di salah satu hotel di kota. Setelah itu kami akan melakukan pendekatan kepada yang berasangkutan, jika memang benar ada (hotel penyedia wanita penghibur),” ujarnya. Ia mengatakan bahwa ini merupakan hal yang sangat penting. Sebab ini berkaitan dengan citra pariwisata halal yang disematkan kepada NTB. Sehingga hal demikian sangat tidak diharapkan terjadi di NTB, khususnya Kota Mataram. “Kenapa kami ingin lakukan pertemuan dengan walikota, karena kami berharap ada satu titik temu tentang bagaimana pola pendekatan kepada hotel-hotel tentang hal ini. Kita ingin cari tahu juga apakah betul persoalan ini terjadi (di Kota Mataram),” ujarnya. Ia mengatakan jika hal itu terjadi pada ranah hukum, maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada aparat. Namun jika itu berkaitan dengan anggota dan soal teknis lainnya, maka pihaknya masih bisa melakukan penyelesaian secara mandiri. “Kalau sudah ranah hukum, kami tidak bisa berbuat banyak. Silakan saja ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Karena kita semua ini sama di hadapan hukum. Jadi kalau ada yang melanggar, silakan pihak berwajib tindak,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Hotel Mataram Ernanda Agung menyayangkan pemberitaan yang terjadi pada berbagai media belakangan ini. Pasalnya, ia memastikan bahwa hal itu tidak terjadi pada semua hotel. Kendati pun ada dan benar terbukti ada hotel yang melakukan hal demikian, ia berharap agar segera ditindak. Sehingga jelas s i a p a oknum yang bermain di balik isu tersebut. “Kita di kota ini pasar wisatanya itu MICE. Kalau ada satu atau dua hotel yang melakukan hal itu, ya saya tidak tahu. Ini semua jadi kena, padahal tidak seperti i t u , ” sesalnya. (lin)

Lalu Abdul Hadi Faishal

menjangkau pantai ini. “Saya dari Makassar langsung ke Komodo, setelah itu saya ke Bima dan berkunjung ke Pantai So Dau. Pantainya indah, sunset –nya bagus, tapi fasilitasnya yang masih kurang,” kata wisatawan asal Makassar Nano Putra, di Mataram, Kamis (26/4). Garis pantai yang panjang

dan pasirnya yang putih bersih membuat pemandangan pantai ini menjadi sempurna. Apalagi air lautnya yang jernih membuat wsiatawan dapat melihat ikan-ikan kecil yang berenang di pinggir pantai. Selain itu, ada pula terumbu karang yang masih terjaga kealamiannya. Salah satu keunikan di pantai ini adalah

area terumbu karang dan pasirnya terpisah. Di area pasir, wisatawan tidak akan menemukan karang atau sejenisnya. Sebaliknya, di area karang sangat padat dengan kehidupan laut dan bebatuan karang. “Bisa foto-foto juga, banyak spot bagus untuk foto-foto. Apalagi sunset-nya sangat ba-

gus sekali,” ujarnya. Meski terlihat indah, namun belum ada fasilitas pendukung di pantai ini. Sehingga tidak terlalu direkomendasikan untuk dikunjungi bagi wisatawan dari luar negeri. Kecuali jika wisatawan itu memang menyukai destinasi wisata yang menantang. Transportasi yang dapat

digunakan untuk sampai ke Pantai So Dau dengan menggunakan kendaraan roda dua. Sebab selain medannya yang sulit dan jalannya rusak, juga sempit untuk kendaraan roda empat. Setidaknya dibutuhkan waktu sekitar dua jam perjalanan dari Kota Bima dan sekitar satu jam dari Sape. (lin)

5.000 Tenaga Kerja Pariwisata Lokal Sudah Sertifikasi Mataram (Suara NTB) – Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan yang maksimal. Saat ini sudah ada 5.000 tenaga kerja lokal di bidang pariwisata yang sudah memiliki sertifikasi. “Saat ini sudah ada 5.000 lebih tenaga kerja bidang pariwisata yang sudah memiliki sertifikasi. Ini menandakan kita sudah sangat siap mengelola pariwisata kita ini dengan SDM yang berkualitas,” kata Anggota Lembaga Sertifikasi Profesi, Made Orti, di Mataram, Kamis (26/4). Ia mengatakan bahwa sertifikasi ini sangat penting untuk mengetahui kualitas dari tenaga kerja bidang pariwisata. Apalagi saat ini sudah ada ketentuan setiap hotel harus memiliki setidaknya 50 persen tenaga kerja yang sudah disertifikasi. “Hotel itu paling tidak pu-

nya 50 persen tenaga kerja yang sudah memiliki sertifikat bidang perhotelan. Sertifikat itu berlaku dalam waktu tiga tahun. Setelah itu akan diuji lagi untuk bisa mendapatkan sertifikat lagi,” ujarnya. Sertifikasi ini sangat penting, sebab pariwisata harus dikelola oleh SDM yang berkualitas dan sudah teruji kualitasnya. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada wisatawan menjadi lebih maksimal. Untuk mendukung program ini, Bank Dunia telah mengucurkan dana hingga Rp 10 miliar untuk 10 daerah di Indonesa. Salah satunya NTB. Sehingga kedepannya akan se-

makin banyak ujian sertifikasi dilakukan, terutama bagi tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat untuk bekerja pada sektor pariwisata. “Kalau sudah punya sertifikat itu bisa kerja di mana saja. Karena sudah dianggap memiliki kemampuan untuk bekerja pada bidang itu,” ujarnya. Kementerian Pariwisata RI juga saat ini tengah gencar melakukan sertifikasi profesi bidang pariwisata. Sebab ini dianggap mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja dari luar. Beberapa bidang yang perlu untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya bidang ho-

Soal BPPD, Hadi Faishal Tunggu Putusan Akhir Mataram (Suara NTB) – Kisruh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB masih berlanjut. Setelah gagal mendapatkan kata sepakat pada pertemuan di ruang Sekda NTB, Rabu (25/4), Lalu Abdul Hadi Faishal akan menunggu keputusan pada pertemuan berikutnya. “Pertemuan berikutnya akan dilakukan pada 29 April mendatang. Kalau soal hasil pertemuan yang kemarin, saya tidak bisa kasih tahu. Karena berdasarkan kesepakatan di ruang rapat, hasil pertemuan kemarin tidak untuk dipublikasikan,” kata anggota penentu kebijakan BPPD NTB, Lalu Abdul Hadi Faishal, di Mataram, Kamis (26/4). Ia mengatakan bahwa pihaknya ingin semua dalam kondisi yang kondusif. Sehingga ia masih menunggu keputusan akhir yang akan didapatkan pada pertemuan nantinya. Sebab banyak program BPPD NTB yang harus segera dikerjakan oleh semua

anggota. “Mudah-mudahan keputusan pada 29 April nanti merupakan keputusan yang terbaik. Intinya kita ingin semua dalam kondisi yang baik dan kondusif,” ujarnya. Sementara itu, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D sebelumnya mengatakan bahwa rapat yang dilakukan bersifat tertutup. Ia mengatakan hasil rapat tersebut bukan untuk konsumsi publik. Sekda hanya dapat mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan kompromi untuk mencapai kesepakatan kepengurusan BPPD NTB yang dikaui oleh kedua belah pihak. “Itu kompromi untuk mencapai kepengurusan yang diakui oleh kedua belah pihak. Solusinya kompromi. Insya Allah tanggal 29 April selesai. Mekanismenya musyawarah mufakat,” ujarnya. Pemilihan ketua dan pengurus BPPD ini sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Dimana Unsur penentu kebijakan BPPD yang terdiri dari sembilan orang itu berdasarkan perwakilan dari beberapa pihak. Diantaranya, wakil asosiasi kepariwisataan empat orang, wakil asosiasi profesi dua orang, wakil asosiasi penerbangan satu orang dan pakar/akademisi dua orang. Sementara itu, penetapan para penentu kebijakan itu dilakukan oleh gubernur. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sedangkan untuk pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris dilakukan dari dan oleh anggota penentu kebijakan yang berjumlah sembilan orang itu. Hal ini tertuang di dalam pasal 45 ayat (3) undang-undang yang sama. (lin)

(Suara NTB/lin)

PEMANDU WISATA - Salah satu pemandu wisata yang sedang melayani wisatawan di Pantai Tanjung Aan belum lama ini. tel dan restoran, spa, usaha perjalanan wisata, pemandu wisata, jasaboga, MICE dan pemandu wisata selam. Selain itu ada pula pemandu ekowisata, pemandu wisata

arung jeram dan pemandu museum. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi ini adalah amanat Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. (lin)

Soal TKA, Perlu Yakinkan Investor Kualitas Tenaga Kerja Lokal Mataram (Suara NTB) – Perkembangan pariwisata NTB dikhawatirkan akan menarik perhatian tenaga kerja asing (TKA). Hal ini bisa saja terjadi apabila investor merasa kurang yakin terhadap kualitas tenaga kerja lokal yang dimiliki NTB. Sehingga perlu meyakinkan investor tentang kualitas tenaga kerja lokal di NTB yang sudah baik dan mampu bersaing secara global. “Memang betul ada beberapa GMhotelyangorangasing.Itukarenainvestoratauownerdarihotelitu memiliki pertimbangan tersendiri. Misalnya dia memiliki pasar tamu Amerika, kemudian dia memilih GM dari Amerika biar lancar,” kata Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Chapter Lombok Erik Tumbelaka di Mataram, Kamis (26/4). Ia mengatakan bahwa perlu meyakinkan investor tentang kualitas tenaga kerja lokal yang sudah sangat baik. Sehingga, mereka tidak perlu khawatir tentang kemampuan tenaga kerja lokal dalam mengurus bisnisnya. Sebab saat ini sudah banyak tenaga kerja yang memiliki sertifikasi khusus yang mampu bersaing di berbagai bidang. “Sekarang juga sudah ada

asosiasi yang bisa menjadi referensi mereka (investor). Kalau mereka butuh GM, kan banyak anggota asosiasi yang memiliki kemampuan di bidang itu. Sekarang tinggal bagaimana yakinkan mereka,” ujarnya. Ia melihat besarnya potensi dari tenaga kerja lokal. Sebab sudah banyak yang memiliki sertifikat dan sudah ada pula yang mendapatkan Certified Hotel Administrator (CHA). Dimana pemegang sertifikat ini sudah diakui kemampuannya untuk beroperasi atau bekerja di dalam maupun luar negeri. “Kita punya delapan orang yang sudah punya sertifkat CHA. Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja kita di sini itu sudah sangat siap. Jadi buat apa ambil dari luar,” ujarnya. IHGMA sendiri merupakan asosiasi yang semua anggotanya berasal dari Indonesia. Tentu saja pihaknya sangat menolak kedatangan pekerja asing. Sebab di NTB sendiri sudah banyak tenaga kerja yang dapat diberdayakan. Ini juga berkaitan dengan peningkatan perekonomian warga. Semakin banyak yang bekerja, maka semakin baik untuk perekonomian warga NTB. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 30 April 2018

Halaman 10

Gunakan Basis di SMP

PPDB Zonasi SMA Diklaim Semakin Ketat

Perbaiki Masalah Pendidikan HARI Pendidikan Nasional (Hardiknas) harus jadi titik balik perbaikan tata kelola pendidikan di NTB. Banyak catatan yang perlu dikoreksi pemerintah. PGRI NTB mencatat aspek kebutuhan guru dan perbaikan sarana dan prasarana sebagai penunjang delapan standar pendidikan harus diperhatikan pemerintah. “Momentum Hardiknas sesungguhnya kita sudah menuju kepada akselerasi pendidikan tapi masih banyak kekurangan,” kata Ketua PGRI NTB Drs. H. Ali H. Arahim, MPd, akhir pekan kemarin. Kebutuhan guru bagian yang paling mendapat sorotan. Maklum saja, guru subjek vital dalam (Suara NTB/dys) pendidikan, sehingga mau tidak H. Ali H. Arahim mau harus terpenuhi tidak saja secara kuantitas, tapi kualitas. Tapi sayang kata dia, ada banyak kekurangan pada kebutuhan guru seperti kekurangan guru PNS jenjang SD. Kebutuhan guru PNS pada 4.300 lebih sekolah dasar baru terpenuhi 21 ribu guru PNS. Padahal kebutuhannya mencapai 31 ribu. “Ada sekolah yang guru negerinya hanya empat. Hardiknas momentum menganalisis ulang kebutuhan guru,” urainya. Selain itu, untuk kebutuhan guru pendidikan menengah berdasarkan data Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, kebutuhan guru mencapai 15 ribu orang. Hanya yang mampu dipenuhi sebanyak 6.200 sekian orang. Ini artinya kekurangan guru masih banyak. “Kita hanya bisa melengkapi tapi belum mampu penuhi kebutuhan. Alasannya klasik karena tidak mampu. Jadi kalau bangsa itu maju pengaruh IPM juga dari guru,’’ tambahnya. Selain itu, dengan anggaran yang diamanatkan UU sebesar 20 persen, seharusnya pemerintah lebih jeli memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan guru, tentu tidak termasuk gaji guru. “Artinya untuk mendukung delapan standar yang harus dipenuhi. Nampaknya di lapangan masih banyak kekurangan di lapangan itu. Kunci sukses pendidikan itu harus di guru. Tapi sayang minus sekali perhatian guru,” jelas Ali. Selain kebutuhan guru yang kurang, aspek sapras juga banyak kekurangan. Sebagai contoh sederhana pada saat pelaksanaan UNBK. Hampir semua sekolah menggunakan laptop hasil pinjaman masyarakat. “Itu artinya pemerintah belum serius. Mengelola pendidikan itu harus memenuhi delapan standar pendidikan itu. Banyak yang perlu dievaluasi. Kata kuncinya adalah di tata kelola karena bagaimana pun generasi saat ini adalah generasi menentukan bangsa di masa mendatang,” tutupnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memastikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019 nanti semakin ketat. Pasalnya PPDB zonasi itu akan dilengkapi dengan sistem dalam jaringan (daring) atau online. “PPDB semua akan online. Kita tidak khawatir akan ada pendaftar mendaftar lintas zona. Dengan sistem pendaftaran online akan langsung terverifikasi oleh sistem, karena ada data base SMP/MTs sudah ada,” ujar Suruji ditemui di kantornya, Sabtu (29/4) lalu. Dengan begitu, adanya dugaan siswa yang membuat kartu keluarga menjelang PPDB untuk menyiasati zona, tidak ada gunanya. Suruji menyilakan pendaftar membuat kartu keluarga baru, tapi tidak berguna, karena pihaknya akan menggunakan basis data

di SMP/MTs sebelumnya. Berbagai ketentuan PPDB sistem zonasi itu akan dipastikan pada 3 Mei mendatang. Berkaitan dengan adanya kuota lintas zona seperti jalur prestasi, Suruji memastikan akan ada pengurangan dari tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya setiap sekolah memiliki kuota 20 persen bisa menerima siswa berprestasi dari lintas zona. Suruji menegaskan, jika merujuk pada Permendikbud tentang PPDB, kuota lintas zona hanya diberikan 5 persen. Keputusan kuota lintas

zona diserahkan ke kepala sekolah untuk merumuskan dan diputuskan pada rapat terakhir di 3 Mei nanti. “Jalur prestasi itu tetap ada, tapi persentasenya kita sesuaikan dengan Permendikbud. Yang pasti turun dari 20 persen,” ujar Suruji. Sejak tahun lalu, PPDB SMA Negeri dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya. Jumlah peserta didik yang di-

(Suara NTB/ist)

PENSI - Suasana sosialisasi kegiatan senam Gernas Baku saat Pembukaan Pensi TK Putra 1 Mataram di halaman TK Putra 1 Mataram.

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Verifikasi administrasi Uji Kompetensi Guru (UKG) honorer SMA, SMK, dan SLB Negeri sebagai guru kontrak daerah telah usai. Sebanyak 5.994 guru honorer dari sekitar 6.300 orang dinyatakan layak secara administrasi untuk bisa mengikuti UKG. Nantinya lama mengabdi guru honorer itu menjadi salah satu bobot penilaian. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui Sabtu (28/4). Menurutnya, akan ada kriteria dari pusat untuk standar lulus UKG. Meski demikian, pihaknya juga akan memberi bobot bagi guru honorer yang lama mengabdi. “Kita mensyaratkan minimal mengabdi dua semester. Bagi yang satu tahun mengabdi beda bobotnya, apalagi 10 tahun juga beda bobot penilaiannya. Semakin lama mengabdi, bobot yang diberikan semakin tingi,” katanya. Pengumuman hasil verifikasi administrasi dilaksanakan 24 April lalu. Saat ini tengah dijadwalkan pelaksanaan UKG. Dipastikan mundur dari jadwal awal karena adanya agenda Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dipusatkan di NTB. “Tahap selanjutnya melatih operator Tempat Uji Kompetensi (TUK) di 35 sekoah se-NTB melibatkan SMA, SMK, dan SMP,” ujar Aidy. Ia mengatakan, jadwal UKG pada 30 April sampai dengan 9 Mei akan dijadwalkan ulang, karena ada rangkaian Hardiknas. Selain itu pada tanggal 2 sampai dengan 12 Mei ada kegiatan uji tulis nasional guru bagi yang belum sertifikasi. “Kemungkinan pemerintah pusat akan memberikan jadwal di atas tanggal 12 Mei untuk kita laksanakan UKG. Mudahan sebelum berakhir bulan Mei sudah dapat hasilnya, jadwal mengalami penyesuaian sesuai dengan kesibukan di kementerian untuk UKG,” ujarnya. Seleksi yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan verifikasi administrasi, seperti SK mengajar, mengetahui lama mengabdi, ijazah sertifikat pendidikan, dan dokumen lainnya sebagai syarat menjadi guru. Saat ini kondisi guru PNS yang dibutuhkan untuk mengajar di SMA, SMK, dan SLB Negeri sampai tahun 2018 sebanyak 7.571 orang, sedangkan yang tersedia saat ini sebanyak 4.839 orag sehingga kekurangan 2.764 orang. Sementara guru Non PNS yang saat ini berada atau bertugas di sekolah sebanyak 6.725 orang yang diangkat melalui SK Bupati/Wali Kota dan SK Kepala Sekolah, dengan rincian guru SMA Negeri yang diangkat dengan SK Bupati/Wali Kota sebanyak 563 orang dan diangkat dengan SK Kepala Sekolah sebanyak 3.487 orang. Sedangkan untuk SMK Negeri guru yang diangkat dengan SK Bupati/Wali Kota sebanyak 196 orang dan diangkat dengan SK Kepala Sekolah sebanyak 2.389 orang, serta guru SLB hanya diangkat dengan SK Kepala Sekolah sebanyak 110 orang. H. Aidy Furqon (ron)

H. Muh. Suruji terima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota. Pendaftar hanya bisa mendaftar di sekolah yang sesuai dengan zona tempat tinggalnya. Suruji menjelaskan, pihaknya akan merapikan zonasi siswa, disesuaikan dengan wilayah sekolah. Agar tidak ada keluhan seperti tahun lalu. Menurutnya, sudah ada

data siswa sebelumnya di SMP secara online. Jika data pendaftar itu tidak sesuai atau berbeda dengan data yang ada di SMP atau sekolah sebelumnya, maka tidak siswa itu tidak bisa mendaftar. Kecuali bagi siswa yang berasal dari luar daerah seperti dari Pulau Jawa, dengan alasan pindah, barulah dikecualikan. (ron)

SDN 2 Cakranegara dan Komite Komit Kembangkan Ekskul

UKG Guru Honorer

Lama Mengabdi Jadi Salah Satu Poin Penting

”

PPDB semua akan online. Kita tidak khawatir akan ada pendaftar mendaftar lintas zona. Dengan sistem pendaftaran online akan langsung terverifikasi oleh sistem, karena data base SMP/MTs sudah ada,

KB-TK Putra 1 Mataram Gelar Pembukaan Pensi Mataram (Suara NTB) KB-TK Putra 1 Mataram menggelar Pentas Seni (Pensi) sebagai bagian dari mengakhiri tahun ajaran yang akan segera tiba. Kegiatan itu dilaksanakan di halaman TK Putra 1 Mataram, Sabtu (28/4). Kepala TK Putra 1 Mataram, Hj. Yuniarti ditemui di sela-sela kegiatan menjelaskan, kegiatan Pensi itu disatukan dengan acara sosialisasi kegiatan senam Gerakan Nasional Orang Tua Baca Buku (Gernas Baku). Di mana senam itu akan ditampilkan serentak oleh sekolah PAUD dan TK Seluruh Indonesia pada 5 Mei mendatang di sekolah masing-masing. “Ini adalah acara awal dari banyak rangkaian acara yang akan dilaksanakan TK Putra 1 Mataram, acara puncaknya nanti pada 9 Mei sekaligus akan ada penamatan anak-

anak dari Kelompok B yang akan melanjutkan ke tingkat dasar,” jelasnya. Ketua Panitia Pensi TK Putra 1 Mataram, Nia Sofia, mengatakan kegiatan pensi diawali dengan jelan sehat dan diiringin dengan drumb band. setelah itu ada atraksi drum band di atas panggung. Dilanjutkan dengan pelepasan balon oleh pengurus yayasan, panitia, dan perwakilan dari peserta didik. “Maknanya agar TK Putra 1 Mataram semakin berjaya dan semakin sukses, kita juga menggelar beberapa lomba yang hadiahnya disponsori oleh para sponsor yang terlibat dengan membuka stanstan di sekitar halaman sekolah, serta disponsori juga oleh beberapa wali murid,” katanya. Kegiatan itu merupakan agenda tahunan dalam rangka akhir tahun ajaran penamatan

kelompok B. Nia mengatakan kegiatan itu akan dilanjutkan pada minggu depan yaitu puncak pentas seni. “Jadi akan menapilkan seluruh keterampilan anak-anak, serta akan ada upacara penamatan sekitar 50 orang anak dari tiga kelas,” paparnya. Sementara Humas Yayasan, Yusmi Zaida memberikan ungkapan kebanggaannya pada peserta didik, guru-guru serta orang tua yang terlibat sangat aktif dan antusias untuk menyukseskan acara ini. “Prinsipnya ini acara untuk kebahagiaan anak-anak, yayasan untuk semua kegiatan selalu mendukung dan memberikan support berupa hadiah, serta untuk anak-anak yang akan tamat nanti apa yang didapatkan sekolah dapat dikembangkan di sekolah dasar, serta yang sudah tamat untuk generasi penerusnya bisa bersekolah disini,” harapnya. (ron)

Kurang Persiapan, SDN 46 Mataram Tak Terapkan K13 Mataram (Suara NTB) SDN 46 Mataram rupanya belum bisa terapkan Kurikulum 2013 (K13) saat ini. Pasalnya, beberapa persiapan serta kelengkapan yang menopang untuk mendukung penerapannya belum lengkap. Meski demikian, kalau untuk praktik dan penerapan pendidikan karakter tetap dijalankannya melalui beberapa mata pelajaran. Kepala SDN 46 Mataram Hj. Jamilah mengatakan, keinginan untuk menerapkan K13 sudah ada sejak lama. namun hal itu disadarinya, membutuhkan dukungan fasilitas yang cukup agar kurikulum yang berbasis pendidikan karakter itu berjalan dengan maksimal. Disebutnya, K13 dengan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) suatu elemen yang memilik keterkaitan. Meski pihaknya belum secara resmi

menerapkan K13, tapi kalai untuk persoalan praktek dari prinsip Pendidikan Karakter itu tetap dijalankannya. Sebab untuk Pendidikan Karakter tersebut, di Mata Pelajaran Pendidikan Agama, terkait Pendidikan Karakter sudah tercantum,sehingga pihaknya pun memperluas di beberapa Mata Pelajaran lainnya. Seperti Pkn, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. “Kita memang belum terapkan K13, tapi prinsip K13 itu tetap kita praktikkan, “ katanya Sabtu (28/4). Prinsip K13 itu lanjutnya, adalah Pendidikan Karakter, dengan demikian secara tidak langsung pihaknya mengaku sudah dijalankannya. Sebab pihaknya jalankan lewat beberapa Mata Pelajaran sejak lama. Bahkan pada program Eskul juga penguatan Pendidikan Karakter pihaknya sudah ditanamkan terhadap siswanya. Adapun untuk melancarkan semua ini, pihaknya melakukannya dengan mandiri, menggunakan fasilitas yang dimilikinya. Tanpa di sadarinya, sebagian besar siswanya sudah mulai memiloiki karakter yang baik. Semua itu dibuktikan dari beberapa informasi para orang tua siswa, yang dimana anak anaknya mulai memiliki sikap menghormati orang tuanya sejak dini. dikatakannya, kondisi seperti akan dapat terwujud setelah siswa digodok satu tahunan sejak dari kelas bawah. Mislakan dari kelas I, siswa akan membuktikannya minimal pada saat menjelang naik Kelas II begitu juga dengan kelas kelas yang lainnya. “Pembentukan karakter siswa kita sudah mulai terbukti, meskipun kita belum terapkan K13 itu,” tutupnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Wali Murid dan Komite Sekolah SDN 2 Cakranegara bangun komitmen untuk mengembangkan ekstrakurikuler sebagai tempat murid setempat menempa karakternya. Kondisi tersebut langsung disambut baik oleh internal sekolah. Kepala SDN 2 Cakranegara Hj. Khadijah mengatakan, selain dapat dukungan penuh dari sekolah, puluhan ekstrakurikuler yang dikembangkan jajaran SDN 2 Cakranegara didukung penuh oleh para masingmasing wali murid dan Komite Sekolah setempat. Dengan demikian, kekompakan wali murid, komite dan para pegawai internal SDN 2 Cakranegara sangat membuat pihaknya terbantu mengembangkan mutu pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. “Kalau semua kita kompak begini, saya yakin mutu pendidikan itu akan mudah kita dapat,” katanya. Bagaimana tidak lanjutnya, dalam hal mengembangkan puluhan ekskul, sudah menjadi keharusan bersama untuk sama sama saling bantu satu dengan yang lainnya, baik komite sekolah dan wali murid. Supaya ketiga unsur ini tetap sama sama memiliki tujuan yang sama, sehingga kekompakan yang menjadi komitmen bersama tersebut harus tetap dijaga pihaknya. Dengan demikian setiap ada hal yang menjadi kebutuhan di setiap ekskul itu bisa diatasi dengan mudah. Begitu juga dengan dukungan para wali murid, setiap kali anak anaknya mengikuti latihan di setiap ekstrakurikuler yang dipilih

anaknya. Mereka harus selalu memberikannya semangat, atas ekskul yang dipilih oleh setiap anak. “Wali murid dan komite kita, memang harus tetap saling support, termasuk dukungannya pada ekskul yang kita bina ini,” lanjutnya Dikatakan, dari puluhan ekstrakurikuler yang dibinanya, sebagian besar wali murid memiliki respon yang sangat besar terhadap eskul apapun yang diikuti oleh anak-anak. Bahkan, ekstrakurikuler yang mengadakan latihan pada sore hari, para wali murid tetap mengontrol dan mengantar anakanaknya. Begitu juga dengan para komite sekolah, dukungannya cukup besar atas perkembangan ekstrakurikuler itu sendiri. Katanya hal semacam ini sangatlah besar pengaruhnya terhadap keaktifan siswa juga dalam menjalani ekskul yang dipilihnya. Terlebih saat ini, Penguatan Pendidikan Karakter sangat gencar didengungkan oleh pusat, sehingga, melalui ekskul yang dibinanya, PPK bisa ditumbuhkan pada diri siswa sejak dini, begitu juga untuk para wali murid. Namun disamping itu, dirinya selaku pimpinan, tidak pernah melupakan akan kewajiban akademik murid, dengan demikian, pihaknya pun tetap mengontrol setiap kegiatan ekskul yang dijalankannya, agar akademik dan non akademik berjalan dengan selaras. “Ekskul juga kan penting untuk penguatan karakter siswa, begitu pun akademiknya, makanya kita tetap kontrol,” tutupnya (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 30 April 2018

Panji akan Berlaga di Tiga Kejuaraan Internasional

EMAS 1. Khoirudin Mustaqim, kelas C putra dari PPLP Jateng 2. Hidayat L, kelas E putra dari PPLP Sulut 3. Yuliana, kelas A putri dari PPLP Ntb 4. Kurnia Fatma, kelas B putri dari PPLP Jateng 5. Triana Ragil, kelas F putri dari PPLP Jateng 6. Fadia Salsadila dan Nadya Putri Larasati (ganda putri) dari PPLPD Jabar PERAK 1. Irfan Imran, kelas G putra dari PPLP Malut 2. Suryaningtyas, kelas E putri dari PPLP Jatim 3. Tunggal putra TGR (M. Hikam) dari PPLPD Jabar 4. Regu putri TGR (Widya Tri , Fadya Salsadila, Nadya Putri Larasati) dari PPLPD Jabar PERUNGGU 1. Mykle Manopo kelas I putra dari PPLP Sulut 2. Fardlillah Rahma A kelas J putri dari PPLP Jateng 3. Regu putra TGR ( Krisna Banyu, Rano Slamet N, M Hikam) dari PPLPD Jabar 4. Ganda putra TGR (Rano Slamet dan Krisna Banyu) dari PPLPD Jabar.

Nakami Terbaik di FIM Asia Motocross Championship 2018 Mataram (Suara NTB) Crosser muda NTB, Nakami Vidi Makarim (13), berhasil meraih poin tertinggi (97 poin) di FIM Asia Motocross Championship yang berlangsung sirkuit Gong Badak, Kuala Trenganu, Malaysia (28/4). Hasil itu diraihnya setelah menjuarai kelas SE85 cc pada round 1 dan juara dua di round 2 di FIM Asia Motocross Championship 2018. Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, M. Nur Haedin kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (29/4) kemarin mengatakan Crosser asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini berhasil meraih poin tertinggi, yakni 97 poin. Sehingga Nakami pun dinobatkan sebagai Crosser terbaik di event itu. “Nakami terbaik di FIM Asia Motocross Championship 2018. Dia berhasil meraih poin tertinggi di dua ronde balapan,” ucapnya. Dikatakan Edo, penampilan Nakami di balapan ronde pertama sangat impresif. Atlet kebanggaan Indonesia, khususnya kebanggaan NTB itu berhasil naik podium pertama dengan mengalahkan Jiraj Wannalak asal Thailand di peringkat dua dan David Xander Viterbo dari Philipina di peringkat tiga. Selain tampil agresif di round pertama, Nakami juga berhasil berhasil menunjukan perfoma terbaiknya di round kedua hari terakhir. Meski di round kedua Nakami meraih finis kedua, namun hasil itu tetap menempatkan Nakami sebagai terbaik dalam balapan tersebut. Pasalnya Nakami meraih poin tertinggi dari akumulasi poin yang diraihnya dalam dua round event itu. Dijelaskan Edo, jalannya round kedua cukup ketat, Nakami yang merupakan siswa SMP N 16 Mataram itu mendapat persaingan ketat dari crosser Thailand, yaitu Jiraj Wannalak, yang juga merupakan juara Asia di kelas SE85 tahun 2017 lalu. Nakami yang mengambil start dari posisi empat sempat memimpin balapan hingga tinggal 5 menit terakhir. Sayangnya Nakami sempat terjatuh dan akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Meski meraih finis kedua di round kedua, namun putra dari Yunisar Untarto ini berhasil keluar sebagai yang terbaik dalam balapan itu. Pasalnya Nakami berhasil mengantongi poin tertinggi dari lawan-lawannya. (fan) Nakami Vidi Makarim (Suara NTB/fan)

(Suara NTB/fan)

TUNJUKKAN PIALA - Atlet pencak silat PPLP NTB, Yuliana bersama pelatihnya, Mardiansyah menunjukan piala yang diraihnya di Kejuaraan Dunia Pencak Silat Junior di Thailand, Minggu (29/4).

Yuliana Harumkan Nama Indonesia di Kejuaraan Dunia Mataram (Suara NTB) Pesilat putri NTB, Yuliana sukses mengharumkan marwah bangsa Indonesia di kancah internasional, setelah sukses mendulang medali emas di Kejuaraan Pencak Silat Junior World Championship di Songkhla, Thailand, 23-29 April lalu. Selain meraih medali emas, peraih medali Popnas tahun 2017 itu juga berhasil meraih gelar pesilat terbaik di kejuaraan dunia itu. Pelatih pencak silat PPLP NTB, Mardiansyah yang dikonfirmasi Suara NTB via WhatsApp-nya, Minggu (29/4) kemarin mengatakan Yuliana berhasil merebut medali emas A putri setelah mengalahkan pesilat asal Singapore dengan skor 5-0 di partai final. “Yuliana berhasil meraih medali emas, setelah mengalahkan pesilat asal Sin-

gapore di partai final,” ucap Mardiansyah yang saat itu ikut mendampingi atletnya. Mardiansyah yang biasa disapa Dega mengatakan, sebelum melaju ke babak final, pesilat putri asal Kota Mataram itu sukses menyingkirkan pesilat tuan rumah, Thailand dengan kemenangan angka 5-0. Selain itu di babak penyisihan awal kelas A, pesilat yang turun di kelas tarung paling ringan itu juga sukses mengalahkan pesilat India dengan skor 5-0. “Sebanyak tiga kali bertanding, Yuliana selalu memenangkan pertandingan dengan skor 5-0. Lawannya tidak pernah kebagian poin,” ucapnya. Hasil kemenangan yang diraih Yuliana memang sangat istimewa. Bayangkan, sebanyak tiga orang lawan yang dikalahkannya di babak penyisihan hingga final tidak kebagian poin saat bertarung dengannya. Atas kemenangan yang istimewa itulah Yuliana pun berhasil mencatatkan namanya sebagai pesilat putri junior terbaik di kejuaraan

dunia itu. “Yuliana mendapatkan penghargaan sebagai pesilat terbaik putri. Penghargaan itu diterima Yuliana karena dinilai selalu tampil baik disetiap pertandingan,” jelasnya. Di tempat terpisah, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin membenarkan bahwa atlet PPLP NTB, Yuliana berhasil meraih medali emas dan meraih gelar pesilat terbaik di kejuaraan dunia pencak silat junior di Thailand. Keberangkatan pesilat putri NTB itu didampingi oleh pelatih silat NTB, Mardiansyah. Dan akan tiba di Mataram 1 Mei 2018. Informasinya, kontingen pencak silat Junior Indonesia yang menurunkan atletnya di 11 kelas tanding dan beberapa atlet di kelas seni putra dan putri pada Kejuaraan dunia pencak silat junior di Songkhla Thailand 23 s.d 29 April 2018 itu. Hasilnya tim silat Indonesia berhasil meraih 6 emas 4 perak 4 perunggu. Satu dari enam medali emas itu diraih atlet PPLP NTB, Yuliana. (fan)

Mataram (Suara NTB) dijadwalkan kembali ke AmeriUntuk meningkatkan ka Serikat tanggal 29 Agustus. prestasi di level nasional dan Selama ambil bagian di enam internasional, Panji Untung turnamen itu, Erni berharap Setiawan akan tampil di tiga Panji bisa menunjukan kemamkejuaraan tenis nasional dan puan terbaiknya di olahraga tetiga kejuaraan tenis level in- nis. Sehingga NTB dapat menternasional tahun ini. gandalkan Panji meraih medali Informasi dari Pelatih Te- di PON di Papua tahun 2020. nis NTB, Erni Susanti ketika Sebagaiamana diberitakan dihubungi Suara NTB via pon- sebelumnya, sejak awal tahun selnya, Minggu (29/4) kemar- 2018, Panji telah menjalani in, Panji akan mengikuti sekolah di Amerika Serikat. Sekejuaraan tenis nasional dan lama menempuh pendidikan di internasional setelah liburan negara Adi Kuasa itu, Panji juga semester. Kabarnya liburan selalu mengikuti latihan tenis. semester Panji akan dimulai Dan mulai awal Mei mendaawal Mei 2018. tang Panji akan menikmati “Selama liburan semester, libur semester di Indonesia. Panji akan mengikuti tiga turnaSelama liburan semester nanmen internasional dan tiga tur- ti atlet asal Kota Mataram itu namen tenis nasional,” ucapnya. akan berlibur di Indonesia. Dan Dikatakan Erni, tiga dia akan mengikuti sejumlah turKejuaraan internasional namen tenis nasional di Indoneyang akan diikuti Panji sia dan turnamen tenis internatahun ini adalah ATP Word sional yang berlangsung di beberTour di Singapore 28 mei sd apa Negara Asia Tenggara. (fan) 3 juni, ATP di Malaysia 3 juni -29 juni dan ATP di Jakarta 01 juli sd 12 Agustys. ATP World Tour adalah turnamen tenis setingkat ITF (International Turnament Federation). Kemudian kejuaraan nasional tenis yang akan diikuti Panji nantinya adalah Tenis Diakui Pelti (TDP) mulai tanggal, 25-30 Juni di Lombok, kemudian TDP tanggal 02-07 Juli di Jakarta dan TDP tanggal 13-18 Agustus di Bali. S e t e l a h mengikuti sedikitnya enam turnamen itu, Panji akan Panji Untung Setiawan (Suara NTB/dok)

Perolehan Medali Indonesia di Kejuaraan Pencak Silat Junior World Championship

SUARA NTB

Senin, 30 April 2018

Halaman 12

Perkuat Lini Bisnis Industrial dan Komersial

Anak Usaha Garuda Indonesia Grup - ACS Aerofood Targetkan Pendapatan Operasi 172 Juta Dolar Amerika Cengkareng (Suara NTB) Anak usaha Garuda Indonesia Group yang bergerak di bidang in-flight services “Aerofood ACS” menargetkan capaian pendapatan operasi sebesar USD 172 juta atau meningkat 20 persen dibandingkan capaian pendapatan operasi di 2017 sebesar USD 143 juta. Direktur Utama Aerofood ACS, Grace Purukan mengungkapkan, sejalan dengan potensi pasar industrial dan komersial yang semakin menjanjikan,

dia optimistis dapat mencatatkan capaian pertumbuhan pendapatan operasi sebesar 20 persen di tahun 2018 ini. “Core business Aerofood ACS adalahin-flight service yang mempunyai 9 cabang yaitu Jakarta, Denpasar, Surabaya, Medan, Balikpapan, Yogyakarta, Bandung, Lombok, Pekanbaru. Adapun segmen pasar non in-flight services yang kami perkuat lagi penetrasi pasarnya di tahun 2018 ini adalah industrial services pada lini layanan katering rumah sak-

it, OMG (Oil, Mining, & Gas), town catering (manufacture) dan facility services. Namun seiring dengan pengembangan usaha yang dilakukan, saat ini prosentase kontribusi untuk lini bisnis ACS lainnya turut berkembang pesat sehingga saat ini kontribusi revenue non-inflight menjadi semakin menjanjikan,” jelas Grace. ‘’Di tahun 2018 ini kami menargetkan perluasan ekspansi layanan dengan memaksimalkan lini bisnis industrial dan komersial service selain tentun-

ya juga berfokus pada lini layanan in-flight service,’’ tambahnya. Dalam memaksimalkan segmen pasar industrial, Aerofood ACS juga mengembangkan tiga satellite kitchen yang diharapkan dapat semakin memudahkan market dalam mengakses layanan ACS di kawasan industri Jatake, Cilegon, Dan Cikarang Saat ini Aerofood ACS melayani lebih dari 1.000 flight per hari dengan kapasitas Produksi in-flight catering mencapai 150

Tari Cendrawasih SMAK Kesuma Hipnotis Pengunjung Inspiratif Expo Mataram (Suara NTB) Tari Cendrawasih mengisahkan tentang sepasang burung cendrawasih yang tengah dimabuk cinta. Dibalut dengan pakaian tradisional berwarna cokelat tua, warna keemasan, selendang berwarna kuning cerah, serta mahkota bak burung cenderawasih, I Nyoman Indira Citra Devi dan Ida Ayu Swastika, dua siswi asal SMAK Kesuma Mataram tampil memukau di acara Inspiratif Expo Diskominfotik NTB, Minggu (29/4). Saat tarian asal Bali yang telah ada sejak tahun 1920 ini dimulai, para penonton langsung membludak mengerubungi panggung Inspiratif Expo seolah-olah telah terhipnotis oleh tiap gerakan gemulai dari Indira dan Ayu. Tak mengherankan, konon In-

dira sudah menari sejak masih berumur 3 tahun. Sedangkan Ayu, partnernya, mulai berkenalan dengan dunia tari sejak duduk di bangku Taman Kanak-kanak. Belajar tari sejak kecil, membuat kedua siswi cantik ini meraih segudang prestasi di bidang tari. Ayu mengaku telah banyak mengikuti lomba tari dan memenangkan beberapa penghargaan. “Waktu itu ikut Lomba Festival Kesenian di Taman Budaya Mataram dan dapat juara dua. Pernah juga ikut Lomba Tari WDO dan juara tiga,” jelasnya. Tak jauh berbeda dengan Ayu, Indira yang memerankan cenderawasih jantan dalam tarian ini meski jarang mengikuti lomba tari tetapi sering diundang tampil di acara-acara baik formal maupun nonformal. “Saya

ribu porsi per hari. Sejalan dengan kinerja operasional yang semakin menjanjikan, Aerofood ACS mendapatkan sejumlah penghargaan internasional seperti The Most Caterer Outstanding in Asia dari Asiana Airlines (2017), No Ramp Incident for 22 Years dari Japan Airline (2018), hingga Bronze and Silver Awarddari Indonesia OperationalExcellenceConferenceandAward (OPEXCON) 2017. (r)

RUPA-RUPA PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

(Suara NTB/ist)

TARI CENDRAWASIH - Penampilan Tari Cendrawasih yang dibawakan siswa SMA Kesuma Cakranegara di Inspiratif Expo, Ahad (29/4). sering diundang nari di acara gubernuran, wali kota, atau acaraacara wedding,” tutur Indira. Ida Ayu Nyoman Tirta, Guru Seni Budaya SMAK Kesuma Mataram yang melatih Ayu dan Indira pun mengaku sangat mudah melatih kedua muridnya tersebut. Ia mengaku tidak membutuhkan waktu lama bagi Ayu dan Indira untuk menghafal dan menampilkan satu tarian. “Kedua siswa saya ini memang sangat bertalenta hingga saya sama sekali tidak kesulitan membimbing mereka,” jelasnya. Beberapa penonton yang menyaksikan Tari Cendrawasih yang ditampilkan Ayu dan Indira mengaku tarian tersebut benar-benar membuat mereka terpesona. Seperti yang dialami oleh Astrin Winda Audya, mahasiswa ekonomi UIN mataram yang baru perta-

ma kali menyaksikan Inspiratif Expo dan disuguhkan banyak penampilan menarik ini. “Tari Cendrawasih ini hampir buat saya ndak kedip-kedip sakin bagusnya. Penarinya kompak sekali. Indah pokoknya,” tutur Astrin. (r)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR5491CN NOKA/NOSIN:MH1JFW113FK146218/ JFW1E-1147637 AN. FIFIT SULISTIA HLG DSKTR JL. MAJAPAHIT KOTA MATARAM

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 30 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Senin, 30 April 2018

Jangan Permainkan GTT SAAT ini, proses pendataan Guru Tidak Tetap (GTT) atau guru honorer, sedang berlangsung. Mekanisme pendataan untuk GTT ini diperlukan sebagai landasan bagi terbitnya SK pengangkatan mereka. Pemprov NTB kini tengah menjalankan proses ini. Namun, ada sejumlah persoalan terungkap di lapangan dan harus segera menjadi perhatian para pemangku kebijakan dalam proses ini. Untuk diketahui, proses verifikasi administrasi Uji Kompetensi Guru (UKG) honorer SMA, SMK, dan SLB Negeri sebagai guru kontrak daerah telah usai. Terdapat 5.994 guru honorer dari sekitar 6.300 orang yang diverifikasi, telah dinyatakan layak secara administrasi untuk bisa mengikuti UKG. Lama mengabdi, adalah salah satu bobot penilaian dalam proses tersebut. UKG, digelar sejak 30 April sampai dengan 9 Mei 2018. Saat ini, jumlah guru ASN yang dibutuhkan untuk mengajar di SMA, SMK, dan SLB Negeri sampai tahun 2018 sebanyak 7.571 orang. Sedangkan, yang tersedia saat ini sebanyak 4.839 orang sehingga. Dengan demikian, NTB mengalami kekurangan 2.764 orang guru. Sementara itu, guru Non ASN yang saat ini berada atau bertugas di sekolah sebanyak 6.725 orang yang diangkat melalui SK Bupati/Wali Kota dan SK Kepala Sekolah, dengan rincian guru SMA Negeri yang diangkat dengan SK Bupati/Wali Kota sebanyak 563 orang dan diangkat dengan SK Kepala Sekolah sebanyak 3.487 orang. Karena itulah, kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi guru tetap menjadi salah satu kebijakan yang cocok diterapkan untuk mengantisipasi problem defisit tenaga pengajar di sekolah. Sayangnya, proses yang dijalani dalam prosedur pengangkatan ini tampaknya perlu diawasi secara tetap. Sebab, dalam proses sebelumnya, seringkali terdapat semacam penumpang gelap yang ikut terangkat meski mereka sebenarnya bukanlah orang yang memenuhi syarat. Seperti dalam pengakuan Zulkarnain, Zulkarnain mantan GTT yang juga warga Kediri. Ia menuturkan, semua sekolah di Kediri melakukan pendataan untuk guru GTT yang akan di-SK-kan oleh Pemprov NTB. Menurutnya, di sebagian sekolah, data guru yang dalam daftar pengangkatan justru berasal dari luar sekolah tersebut. Zulkarnain khawatir, perlakuan ini akan merugikan rekan-rekan sesama GTT yang sudah lama mengabdi. Sebab, seperti yang terjadi di salah satu sekolah, ada guru dimasukkan yang bukan GTT sekolah setempat. Ada lagi modus lain, yaitu memberhentikan GTT yang sudah lama mengabdi, agar pejabat bisa memasukkan guru-guru tertentu untuk pendataan. Menurut informasi, persoalan ini tidak saja terjadi di salah satu sekolah di Kediri, namun terjadi di sekolah lain. Sebab banyak GTT yang mengeluhkan persoalan ini. Tak tanggung-tanggung, Kepala SMAN 1 Kediri H. Ismail juga mempertanyakan persoalan ini ke Dinas Dikbud NTB. Sebab, bukan hanya di Kediri tapi di beberapa tempat. Khusus di sekolahnya ada dua nama guru yang masuk data, namun satu nya sudah berhenti tahun 2006 lalu dan satu lagi guru dari luar SMAN 1 Kediri. Temuan lapangan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Temuan ini, bisa jadi hanya merupakan fenomena gunung es, dimana daerah atau sekolah lain juga kemungkinan diwarnai temuan semacam ini. Hanya saja, sedikit yang baru terungkap ke permukaan. Selama ini, para guru honorer, telah hidup dengan perlakuan yang cukup pahit. Mereka telah menerima upah yang sangat tidak sebanding dengan jasa mereka kepada daerah. Mereka mengajar dengan upah yang sangat sedikit. Namun, mereka tetap mengajar karena berharap kelak bisa diangkat menjadi guru tetap atau ASN. Untuk itulah, proses pengangkatan haruslah dilakukan dengan prosedur yang benar. Pengangkatan jangan sampai hanya menjadi dalih untuk memasukkan orang yang dikehendaki para penentu kebijakan. Apalagi jika dilakukan dengan transaksional. Hal ini tentu akan menjadi aib yang memalukan. Untuk itulah, semua pihak saat ini perlu mengawasi proses ini lebih ketat. Kita berharap, para GTT yang telah lama mengabdi, tidak lagi dipermainkan. Mereka layak mendapatkan imbalan yang wajar, yang telah mereka terima atas pengabdian mereka selama ini. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

UNBK, Menanti untuk Dipergunakan Masuk PTN ARI Senin 9 April adalah Hari pertama UNBK. Cukup lama Ujian nasional merupakan barang manakutkan dalam penilaian pendidikan oleh pemerintah. Selama beberapa tahun UN, nasib tiga tahun di tentukan satu dua jam jika nilai ujian nasional tidak mencapai rata-rata untuk lulus. Oleh karena momok itu, berubahlah fungsi penilaian yang dilakukan oleh pemerintah sehingga UN bukan lagi penentu kelulusan. Melalui permen 23 tahun 2016 penilaian oleh pemerintah memiliki fungsi pertama untuk pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, kedua pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, ketiga pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan permen itu, kini UNBK bukan lagi sesuatu yang menakutkan karena tidak mempengaruhi kelulusan. Lalu apakah nilai UNBK dipertimbangkan untuk masuk PTN? Rupanya fungsi UNBK sebagai pertimbangan seleksi masuk sekolah hanya berlaku untuk SMP dan SMA. Sementara PTN sampai saat ini belum mempercayai hasil UN sebagai dasar menerima mahasiswa baru. Kepercayaan PTN terhadap hasil UN selama ini rendah sehingga terus menggunakan mekanisme tes sendiri dalam menerima calon mahasiswa seperti SBMPTN, SNMPTN dan Tes mandiri. SNMPTN merupakan tahap awal upaya menuju perguruan tinggi yang tinggal menunggu hasilnya karena peserta didik yang berminat kuliah telah mendaftar dengan menginput data nilai raport semester satu sampai semester lima secara online. Tidak semua peserta didik mendaftar karena alasan ekonomi orang tua. Peserta SNMPTN di NTB menurut berita koran lebih dari 15 ribu bersaing untuk mendapatkan peluang mengeyam pendidikan di PTN Unram. Jika SNMPTN gagal selanjutnya menanti SBMPTN dengan menggunakan test. SBMPTN selama ini

Oleh

Naharuddin

(Guru SMAN 1 Sakra Timur) menerapkan sistem penilaian benar plus 4 dan salah min 1 sementara tidak menjawab nilai nol sistem ini akan disempurnakan tahun ini. Langkah terakhir jika keduanya gagal adalah tes mandiri yang mekanisme diserahkan kepada PTN dengan kuota sebanyak 30%.. Kursi Terbatas Persaingan Tinggi Memasuki PTN bukanlah perkara mudah ditengah belum diakuainya hasil UN sebagai dasar dalam menerima mahasiswa PTN. Menghadapi realita ini maka menjadi perhatian penting sekolah untuk membimbing peserta didik yang memiliki motivasi untuk melanjutkan dengan memberikan informasi yang tepat tentang PT dan jurusannya termasuk dalam memilih jurusan dan peluang diterima. Dibutuhkan strategi untuk memilih jurusan dalam melanjutkan belajar diperguruan tinggi. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Terbatasnya kursi yang tersedia mengakibatkan persaingan masuk PTN sangat tinggi termasuk persaingan melalui jalur SNMPTN. Sampai saat ini dalam realitanya, keberhasilan masuk perguruan tinggi negeri termasuk dalam lingkup NTB jarang sekali dapat diraih oleh sekolah-sekolah tertentu melalui SNMPTN yang menggunakan nilai raport. .SNMPTN yang proses seleksinya menggunakan nilai rapor menjadi langganan sekolah-sekolah yang punya nama dan sulit diraih oleh sekolah tertentu walaupun KKM sekolah berada pada posisi yang tidak berbeda. Jumlah kursi yang terbatas menimbulkan kompetensi sangat tinggi dan disinilah universitas menempatkan faktor kepercayaannya terhadap suatu sekolah. Jika nilai raport ansich yang menjadi ukurannya maka setiap sekolah hari ini berada pada nilai KKM yang ditentukan tinggi sehingga sekolah yang berada di-

pedesaan memiliki KKM yang sama dengan sekolah yang dianggap vaforit di kota. Banyak hal yang menjadi pertimbanagn PTN menerima lulusan SMA melalui SNMPTN seperti akreditasi sekolah dan nama besar sekolah. Kenyataan ini memperlihatkan kenyataan bahwa PTN luar Lombok sebut saja UI, UGM, Unbraw, hanya dapat di tembus oleh sekolahsekolah tertentu termasuk di Lombok Timur. Tentu saja karena selama ini sekolah-sekolah tertentu diisi oleh anak-anak potensial dan lulusan SMP yang favorit. Keberadaan sekolah favorit di daerah mengakibatkan lahirnya sekolah yang padat dengan lulusan SMP favorit dan lulusan potensial dari sebuah SMP sehingga menjadikan tidak meratanya intake siswa pada setiap sekolah. Ini menjadi sebuah jaminan bagi siswa pada sekolah tertentu untuk memasuki PTN ternama karena rekam jejak dari sekolah tersebut terlacak oleh PTN. Stigma sekolah favorit dan tidak favorit berkontribusi terhadap pilihan dalam memilih sekolah selam ini. Kini lahir harapan baru bagi sekolah yang selama ini siswanya sulit untuk meraih kursi SNMPTN. Adanya sistem baru dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan dihapusnya sekolah favorit dan tidak favorit akan melahirkan meratanya intake siswa pada setiap sekolah karena sistem ini memungkinkan sekolah untuk mendapatkan bibit potensial di daerahnya. Dengan kenyataan ini maka menjadi keharusan bagi sekolah untuk membina bibit-bibit potensial itu sehingga sekolah mendapatkan pantauan dari perguruan tinggi.negeri. Mengupayakan peserta didik tembus PTN melalui SNMPTN perlu dipersiapkan sejak dini oleh sekolah. Mamasuki PTN melalui jalur SNMPTN tidak hanya berhubungan dengan nilai rapor yang tertuang pada PPDS (Pusat Pangkalan data Sekolah) akan teta-

pi berhubungan dengan prestasi sekolah sebagai lembaga seperti akreditasi sekolah yang dipengaruhi oleh prestasi-prestasi sekolah sehingga ini harus menjadi suatu yang terprogram untuk dapat dicapai. Sehingga peluang dalam bersaing masuk PTN menjadi terbuka Selanjutnya dengan lahirnya UNBK yang sudah dirancang sedemikian rupa semoga nilai UN dapat dipertimbangkan PTN sebagai salah satu dasar dalam menerima mahasiswa baru, sehingga peserta didik tidak menganggap UNBK sebagai sebuah seremoni laksana ulangan harian yang tidak bermakna karena tiket kelulusan ada di tangan guru melalui USBN. Semoga wallahualam

Pengerjaan proyek fisik, OPD diminta tinggalkan tren kejar tayang Kualitasnya cenderung buruk

*** Korban terus berjatuhan, pemanah misterius resahkan warga Sumbawa Harus diusut tuntas

***

Masyarakat Pekat Siap Menangkan Putera Terbaik Mbojo Dompu (Suara NTB) “Berikanlah kesempatan kepada Putera asli Mbojo untuk membangun NTB. Saya bertekad dan bersumpah akan mengutamakan kepentingan petani dan memperjuangkan hak-hak petani.” Kalimat tersebut disampaikan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 ini dalam orasi politiknya di Kecamatan Pekat, beberapa waktu lalu. Saat ini, para petani di Kecamatan Pekat dan sejumlah daerah lainnya di NTB memang kerap kali harus berhadapan dengan persoalan yang mengancam kepentingan mereka dalam bertani. Salah satunya adalah kesulitan pupuk dan benih. Karena itulah, kesulitan pupuk yang selalu dialami para petani jagung menjadi perhatian khusus bagi Mori Hanafi, yang merupakan lulusan S2 Australia ini. Mori yang tampil mendampingi TGH. Ahyar Abduh di Pilkada NTB 2018 ini menegaskan petani seharusnya dibebaskan dari kesulitan menyangkut ketersediaan pupuk ini. Karena itulah, ia menjamin, problematika ini akan menjadi salah satu hal yang akan ia prioritaskan jika kelak memangku amanah sebagai Wakil Gubernur NTB bersama TGH. Ahyar Abduh sebagai Gubernur NTB. “Saya berjanji untuk segera menyelesaikan permasalahan mengenai kesulitan pupuk ini, jika saya terpilih sebagai Wakil Gubernur NTB periode 20182023, maka ini merupakan prioritas utama saya,” berikut ucap putra dari Marwan Saridjo, mantan Sekjen Departemen Agama Republik Indonesia ini. Selain itu mengenai HGU lahan pertanian yang ditarik ke Pemerintah

Propinsi juga disikapi oleh Mori Hanafi yang bertekad akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih memihak kepada petani. “Permasalahan mengenai lahan pertanian juga tidak akan luput dari perhatian saya. Walaupun kemungkinan kedepannya akan ada perluasan dari perusahaan-perusahaan yang sekarang menguasai lahan pertanian, namun saya berjanji tidak akan mengganggu lahan garapan para petani. Saya berjanji akan menambah lahan pertanian karena mengingat masih ada 10.000 - 20.000 hektar lahan yang masih bisa digunakan sebagai ladang jagung,” ujar Mori Hanafi, disambut riuh tepuk tangan masyarakat Pekat yang hadir. Selain itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pekat juga telah mencapai kesepakatan bersama bahwa tidak ada pilihan lain selain pasangan Ahyar-Mori untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023. “Besar Harapan kami apabila Mori Hanafi terpilih menjadi orang nomor 2 di NTB dapat lebih memperhatikan kesejahteraan petani, karena selama ini perusahaan yang berada di Kecamatan kami tidak memberikan kesempatan yang cukup luas untuk masyarakat sekitar. Dari banyaknya karyawan di perusahaan tersebut, hanya 10 orang warga Dompu yang bekerja di sana, yang lainnya didatangkan dari luar daerah, sehingga membuat petani merasa bahwa mereka tidak difasilitasi dalam urusan lapangan pekerjaan,” demikian pernyataan Rusma Arabakan, mantan Kepala Desa Tambora. Untuk diketahui, saat ini Kabupat-

(Suara NTB/Photo by FaniHanifa Photography)

BERSALAMAN - Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, bersalaman dengan warga di Kecamatan Pekat, baru-baru ini. en Dompu memang telah menjadi salah satu kabupaten dengan jagung sebagai komoditas ikoniknya. Jagung, merupakan komoditas yang banyak ditanam warga setempat. Meski menjanjikan pendapatan yang menguntungkan, namun, tidak sedikit pula warga yang justru merasa dirugikan karena harga jagung yang anjlok di saat panen. Keberhasilan Dompu sebagai penghasil jagung memang menjadi satu hal yang diapresiasi H. Mori Hanafi. Saat mengunjungi Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu baru-baru ini, ia pun menegaskan akan memperhatikan kesejahteraan para petani jagung ini. “Ladang jagung yang ada di Dompu ini memang menjanjikan mengingat adanya kemajuan pesat beberapa tahun belakangan. Dan membangun kembali

lahan tidur yang ada di Dompu memang merupakan salah satu prestasi yang patut dibanggakan. Maka dari itu jika pasangan Ahyar Mori terpilih maka kami berjanji untuk lebih fokus memperhatikan kesejahteraan para petani jagung,” demikian ucap Mori Hanafi. Mori Hanafi sangat fokus dalam merealisasikan swasembada jagung mengingat komoditas ini sangat strategis. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa peranan jagung sangat penting dalam mendukung industri pangan dan pakan di Indonesia. Jagung dipilih sebagai komoditas unggulan karena mudah dibudidayakan, selain itu didukung pula oleh potensi lahan NTB yang sangat luas dan iklim yang cocok, serta pasar yang terbuka lebar. (tim)

CLP Centre Lombok Rereq Komprehensif Tangani Pasien Bibir Sumbing Mataram (Suara NTB) Cleft Lip and Palate (CLP) Centre Lombok Rereq menangani pasien bibir sumbing dengan cara luar biasa. Penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan diberikan kepada pasien secara gratis. Lengkap dengan tim dokter spesialis, fasilitas rumah singgah, dan penanganan berkelanjutan serta gratis. CLP Centre Lombok Rereq yang RESMI - CLP Centre Lombok Rereq, dr Badariyatun Dini (kiri) didampingi Direktur RSUD Provinsi NTB, dr H L Hamzi Fikri menerbangkan balon ke udara menandai diresmikannya rumah singgah CLP Centre Lombok Rereq, Sabtu (28/4) di Mataram. (Suara NTB/why)

sudah mengabdi sejak tahun 2015 kini punya rumah singgah di Perumahan Batu Bolong Regency, Jalan Batu Bolong Blok A1, Pagutan Mataram. Fasiltas itu diresmikan Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri. Pendiri CLP Centre Lombok Rereq, dr Badariyatun Dini Sp.BP-RE mengatakan, penanganan pasien dengan kelainan celah bibir dan langitlangit harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. “Fisiknya bisa bagus, fungsi bicaranya tidak sengau, bisa cantik, bisa ganteng. Kepercayaan dirinya jadi bagus sehingga berpengaruh ke interaksi sosialnya dan kualitas hidupnya bisa meningkat,” ujarnya. CLP Centre Lombok Rereq mempunyai belasan tim dokter spesialis, pera-

wat, dan terapis, diantaranya dokter bedah plastik, dokter umum, dokter anestesi, dokter gigi, dokter anak, dokter THT, dokter spesialis rehabilitasi medik, psikolog, ahli terapi bicara, perawat, dan pekerja sosial. Penanganan pasien bibir sumbing dilakukan dari pasien baru lahir hingga dewasa. Misalnya ketika pasien baru lahir diberi dot khusus atau dot sendok agar tidak tersedak. Kemudian di umur tiga bulan operasi bibir dan evaluasi telinga. Pada umur 10-12 bulan operasi langitlangit,umur1-4tahunevaluasibicaradan pendengaran, sampai latihan bicara oleh terapis selama tiga bulan pascaoperasi. Pada umur 6 tahun pasien dievaluasi gigi dan pendengarannya. Umur 9-10 tahun menjalani operasi penyambungan

gusi terbelah, umur 10-17 tahun operasi hidung jika masing miring, dan mulai umur 17 tahun evaluasi tulang wajah. “Mungkin ada baksos-baksos operasi bibir sumbing. Tetapi di kami berbeda. Jadi ini holistik. Komprehensif, berkelanjutan. Pasien ini kita dampingi terus. Penanganannya juga gratis,” kata dokter yang disapa Aya ini. Sementara Hamzi mengapresiasi upaya CLP Lombok Rereq yang memberi kepedulian khusus terhadap penderita bibir sumbing. Menurutnya, pelayanan kesehatan tersebut dibutuhkan dan akan banyak membantu masyarakat. “Ini bisa jadi mitra pemerintah. Yang lebih besarnya bisa mengangkat derajat kesehatan masyarakat kita, seperti IPM (indeks pembangunan manusia), angka harapan hidup,” ujarnya. (why)

SUARA NTB

Senin, 30 April 2018

Ali BD Benar-benar Mengutamakan Rakyat Dari Hal. 1 Ali BD dalam pandangan warga Ampenan ini merupakan sosok yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Seperti pengakuan Suci, warga Ampenan yang menyebut dirinya melihat Ali BD ini sangat dekat dengan masyarakat. Sebagai calon yang diusung oleh rakyat langsung, Alli BD dianggap benar-benar sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apa yang dilakukan Amaq Asrul itu nyata. Bukan janji-janji. Contoh nyatanya adalah, membantu masyarakat membangun masjid, mendirikan pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Tergambar hasil pembangunan di Lombok Timur sebagai barometer NTB. Menurutnya, sosok Ali BD yang dibutuhkan di NTB. Sementara itu, Ali BD dalam pemaparannya, upaya memakmurkan masyarakat menjadi salah satu fokus kepemimpinannya kelak. Cita-cita besarnya, masyarakat NTB bisa menjadi masyarakat yang jauh lebih sejahtera. Kesejahteraan yang dimaksud Ali Dachlan ini adalah yang merata dan berkeadilan. Menyentuh semua elemen masyarakat. Bukan kesejahteraan sekelompok orang. Tolok ukur kemakmuran dan kesejahteran tersebut adalah adanya pekerjaan. Adanya sumber pengembangan ekonomi masyarakat. Karenanya, harus tercipta lapangan pekerjaan. Salah satu solusi lapangan pekerjaan itu adalah terbangunnya industri di NTB. Amaq Asrul alias Papuk Abada ini menyebut, industri sangat layak dihidupkan di NTB. Pasalnya, masyarakat lebih banyak bekerja sebagai petani maupun nelayan. Salah satu industri itu adalah pabrik

pakan ternak. Pilihannya pada pakan ternak karena karena sangat rasional dan bisa dilakukan. Pemanfaatan pakan ternak untuk diolah menjadi baik. ‘’Lihat saja di Sumbawa, hanya gudang yang diperbanyak, padahal bahan baku bisa diolah menjadi pangan ternak,’’ urainya. Masyarakat bukan hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Menghadirkan lapangan pekerjaan akan bisa mempercepat masyarakat lepas dari kemiskinan. Ditambahkan, dalam upaya pengentasan kemiskinan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Kaum perempuan utamanya harus memiliki kreasi dalam pengembangan ekoniomi. Membangun kaum perempuan untuk bisa bertumbuh dalam menghidupkan keluarganya. Salah satunya adalah memberikan modal usaha buat kaum perempuan. Kaum perempuan kata suami Hj. Supinah ini sangat pintar mengatur keuangan. Para kaum perempuan harus bisa melakukan usaha. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh kaum pria. Selanjutnya ditegaskan Amaq Asrul, semua hasil rakyat harus dikembalikan ke rakyat. Semua uang yang dikelola oleh pemerintah itu adalah uangnya rakyat. Diminta jangan bermain-main dengan uang rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Inilah calon independen. Calon yang maju bersama rakyat. Rakyatlah yang memilih pemimpin bukan pejabat. Sehingga segala kebijakan harus berpihak kepada rakyat. Bukan berpihak kepada pejabat. (rus)

TGH. Hulaimi Umar: Tepat Memimpin NTB Dari Hal. 1 Ia pun menyampaikan doa dan pengharapan, agar Ali BD benar-benar menjjadi gubernur. Menjadi pemimpin, Ali BD mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Kedekatan Ali Bin Dachlan dengan para ulama menjadi bukti buat masyarakat untuk senantiasa berprilaku baik dengan siapapun. Hubungan erat dengan para ulama bisa membawa silahturahmi yang kuat dalam menjaga suasana NTB menjadi kondusif. Ali BD pemurah. Mudah berderma. Iman dan akhlak kuat. Membangun pondok pesantren, Ali BD selalu tampil

di depan. Memberikan bantun tanpa pandang bulu. Dituturkan, Ali Bin Dachlan sudah beberapa kali mengunjungi Pondok Pesantren al Umariyah. Bukan karena alasan itu TGH Hulaimi Umar bersama dengan kakaknya TGH. Suhaili Umar Gerantung bersama para jemaah mendukung Ali BD sebagai gubernur, melainkan atas dasar ketulusan dari hati. Menurut TGH Hulaimi, politik itu bukan untuk kepentingan duniawi. Ilmu politik inilah yang dipunyai Ali Bin Dachlan. Politik harus dipakai sesuai dengan ajaran Allah SWT. (*)

Belum Ada Pengaruh Dari Hal. 1 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akan disesuaikan dengan harga pasar. ‘’Yang belum tender tentunya HPS menyesuaikan dengan harga pasar,’’ kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swahip, MT ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (28/4). Meskipun ada kenaikan kurs dolar AS, Swahip mengatakan belum ada penyesuaian terhadap proyekproyek yang sudah selesai tender. Biasanya, jika ada penyesuaian kontrak akibat kenaikan kurs dolar, ada ke-

tentuan dari pusat. ‘’Dan hasil kajian Biro Ekonomi serta ada peraturan gubernur. Mungkin dapat, tapi sekarang belum ada penyesuaian kontrak,’’ terangnya. Dalam APBD murni 2018, jumlah proyek yang ditender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB sebanyak 139 paket dengan pagu Rp 264 miliar lebih. Sebanyak 44 paket proyek senilai Rp 142,5 miliar telah selesai lelang, 18 paket senilai Rp 15 miliar sedang lelang dan 4 paket senilai Rp 6 miliar dalam tahap verifikasi dokumen. Sedangkan 73 paket senilai Rp 100,4 miliar belum diajukan lelang oleh OPD. (nas)

Pemegang Izin Diperingati Dari Hal. 1 ‘’Tanah terindikasi telantar sesuai jenis hak guna usaha di kabupaten/kota se - NTB seluas 166.027,457 hektare. Semuanya telah masuk kegiatan penertiban dan sudah diberi peringatan,’’ kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan 2013 2018, pekan kemarin. Berdasarkan status kepemilikan, HGU terindikasi telantar seluas 15.521,7053 hektare dari 63 badan hukum. Dengan rincian, Lombok Tengah satu badan hukum seluas 355,1000 hektare, Lombok Timur 3 badan hukum seluas 184,6435 hektare, Sumbawa Barat 5 badan hukum seluas 491,9285 hektare, Sumbawa 6 badan hukum seluas 3.021,800 hektare, Dompu 6 badan hukum seluas 6.993,730 hektare dan Bima 4 badan hukum seluas 1.116,200 hektare. Kemudian HGB terindikasi ditelantarkan seluas 1.607,3770 hektare. Tersebar di Kota Mataram satu badan hukum seluas 0,1 hektare, Lombok Barat 13 badan hukum seluas 537,1596 hektare, Lombok Tengah 12 badan hukum seluas 424,9603 hektare. Selanjutnya, Lombok Timur 9 badan hukum seluas 138,2826

hektare, Lombok Utara 16 badan hukum seluas 324,068 hektare, Sumbawa Barat 14 badan hukum seluas 100,8533 hektare, Dompu 9 badan hukum seluas 81,1325 hektare dan Bima 3 badan hukum seluas 0.9207 hektare. Untuk hak pakai seluas 155,1310 hektare yang terindikasi ditelantarkan 2 badan hukum berada di Lombok Tengah. Sedangkan untuk izin lokasi seluas 3.102,4210 hektare yang terindikasi diterlantarkan 7 badan hukum. Masing-masing berada di Sumbawa satu badan hukum seluas 1.000 hektaren Dompu 5 badan hukum seluas 1.752,4210 hektare dan Bima satu badan hukum seluas 350 hektare. Selain itu, kata gubernur dalam LKPJ-nya juga memfasilitasi penyelesaian lahan atau tanah bermasalah. Pemprov melalui Biro Pemerintahan sampai 2017 telah memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah sebanyak 6 kasus. Dengan rincian, 2 kasus tanah terkait dengan investor asing PT. Dva. Development Invesment dengan Dinas Kehutanan, 2 kasus tanah terkait aset pemerintah provinsi dan 2 kasus tanah terkait korporasi. (nas)

Ali BD : Pelabuhan Sangat Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi Dari Hal. 1 Menurutnya, syarat memajukan kota harus ada pelabuhan. ‘’Pelabuhan sangat penting buat pertumbuhan perekonomian,’’ ucap Amaq Asrul saat menyapa warga Ampenan, Mataram, Sabtu (28/4) lalu. Mengembangkan pelabuhan merupakan gagasan yang cerdas. Pasalnya, kemajuan sebuah daerah bisa lebih cepat setelah adanya pelabuhan. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya berasal dari jalur udara maupun jalur darat. Jalur laut juga sangat diutamakan. Oleh karena, khusus di Lotim dituturkan Ali Dachlan, ia akan menuntaskan pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji.

Pelabuhan akan membawa dampak yang baik buat NTB. Melalui pelabuhan maka barang yang masuk ke NTB bisa berjumlah besar. Ada dampak ekonomi yang besar yang bisa ditimbulkan dari aktivitas pelabuhan. Selain sumber PAD, pelabuhan juga ada aktivitas pekerja. Banyak tenaga kerja yang bisa bekerja. Aktivitas kapal barang yang masuk ke pelabuhan sudah pasti akan menghasilkan tenaga kerja. Di samping itu juga warung-warung di sekitar pelabuhan akan bertumbuh. ‘’Ada multiplier effect dari pembangunan pelabuhan,” ujarnya. Tak itu saja, kehadiran pelabuhan bisa membawa pertumbuhan perekonomian

pada masyarakat. Pelabuhan yang dibangun di Lombok Timur bisa menyuplai ke seluruh wilayah di NTB. Terlebih di NTB belum ada pelabuhan berskala besar seperti di wilayah di Indonesia lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Semarang dan sebagainya. Selain membangun pelabuhan, Ali Bin Dachlan juga mempersiapkan dengan matang dari sisi keamanan. Ali Dachlan meminta, pembangunan pelabuhan jangan disalahartikan. Karenanya pihak keamanan juga dilibatkan. Terlebih, banyak contoh di wilayah tanah air banyak yang menyalahgunakan. Terlacak, banyak barang terlarang masuk melalui pelabuhan. (rus)

Raih Predikat Akreditasi Paripurna Dari Hal. 1 Tak tanggung-tanggung, tahun ini Pemda telah mendapatkan kepastian anggaran Rp 25 miliar untuk pembangunan Gedung IGD berlantai 3 dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam wawancara khusus dengan Suara NTB, Dirut Rumah Sakit Tripat drg. H. Arbain Ishak menyatakan, ketika menjabat tahun lalu menjadi Dirut RSUD Tripat yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah mencapai target predikat Akreditasi Paripurna dari KARS. Pihaknya pun fokus memenuhi beberapa aspek yang perlu dilengkapi, termasuk master plan rumah sakit. ‘’Alhamdulillah sudah berhasil kita capai Akreditasi Paripurna, master plan juga sudah. Selanjutnya membenahi semua lini,’’ kata Arbain. Target Ketua Perselobar ini pun berlanjut untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam master plan, yakni pembangunan fisik rumah sakit. Tahun ini didukung oleh anggaran dari Pemda dan Pusat akan dibangun UGD, IBS dan ICU berlantai tiga dengan anggaran Rp 25 miliar. Sejauh ini anggaran dari pusat untuk pembangunan fisik sudah ada SK, sehingga tinggal menunggu realisasi. Selain pembangunan fisik, mengacu master plan tersebut pintu masuk rumah sakit akan diputar ke jalan raya (berhadapan dengan Polsek Gerung). Untuk lokasi pembangunan ini sudah ada lahan Pemda sehingga tidak perlu pembebasan. Anggaran pembangunan fisik ini sendiri ada di Dinas PUTR namun harus masuk ke rumah sakit. Jika mengacu kebutuhan anggaran pembangunan rumah sakit sendiri Rp 200 miliar lebih, namun pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk mengkaji dan menghitung kebutuhan riil untuk pembangunan fisik rumah sakit. Pembangunan fisik ada tiga tahap, yakni tahap pertama mencakup UGD, IBS dan ICU. Tahap II mencakup poli dan ruang lain, lalu tahap III ruang rawat inap menelan biaya yang lumayan besar Rp 125 miliar. Tahap selanjutnya (IV) penunjang lain seperti ruang VIP, gizi dan tahap ke V baru ruang farmasi dan Ipal serta musala. Untuk bangunan pendukung lain dilakukan bertahap tahun 2019. ‘’Master plan ini salah satu persyaratan naik kelas (Tipe) ke B. Sebenarnya kalaupun tidak dilaksanakan fisiknya ndak apaapa, namun kalau tidak dilaksanakan maka dari sisi fisik kebutuhan kita ddak mencukupi,’’ katanya.

Diakuinya dari sisi fisik rumah sakit tidak mencukupi, baik dari sisi pelayanan rawat inap jumlah tempat tidur pasien 120 unit sedangkan untuk naik tipe B minimal 200 tempat tidur dengan kondisi jumlah pasien di rumah sakit sendiri rata-rata 200 orang per hari. Terdiri dari pasien umum dan BPJS. Bahkan untuk menambah dokter spesialis jiwa saja pihaknya mengupayakan ruangan seadanya. Padahal, banyak pasien yang ditangani. Sementara beberapa yang belum dipenuhi untuk persyatan naik ke tipe B, antara lain dokter spesialis paru. Rumah sakit tipe B mengacu Peraturan Menteri Kesehatan yang diatur dalam PMK 340 tahun 2010 sebagai rumah sakit yang memiliki fasilitas pelayanan spesialis dan subspesialis yang terbatas. Yang membedakan rumah sakit tipe B dengan rumah sakit tipe lain adalah fasilitas dan kemampuan pelayanan mediknya. Rumah sakit tipe B harus sedikitnya memiliki empat Pelayanan Medik Spesialis Dasar, empat Pelayanan Spesalis Penunjang Medik, delapan Pelayanan Medik Spesialis Lainnya, dan dua Pelayanan Medik Subspesialis Dasar.”Tahun ini kita juga akan tambah Dokter Spesialis Jantung, Rehabilitas Medik, Paru dan Patologi Anatomi,”sebut Arbain. Untuk menunjang kerja para dokter spesialis pihaknya sudah membangun rumah bagi bagi dokter. Namun diakui masih belum memadai sebab baru satu unit yang terbangun sedangkan yang diperlukan lima sampai enam unit. Lebih jauh kata Arbain mengatakan, selain pembenahan fisik, pihaknya juga terus membenahi pelayanan ke pasien. Beberapa inovasi yang tengah dipersiapkan seperti pendaftaran online. Pihaknya sudah melakukan studi banding ke RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang dalam rangka penyiapan aplikasi daftar online berbasis android. Alokasi ini jelasnya untuk mempermudah pasien, dari sisi sistem sudah ada namun perlu dipastikan kesiapan tenaga medis terutama kesiapan dokter spesialis. Sebab ketika masyarakat mendaftar melalui aplikasi ini sendiri tertuang nama dokter yang melayani hari jadwal. Sehingga ketika dokter tidak ada, maka bisa diinformasikan ke masyarakat. Selain itu pihaknya menyiapkan tenaga pendamping bagi keluarga pasien untuk menjelaskan kondisi dan penanganan medis terhadap pasien. Pihakn-

ya juga berencana membuka pelayanan poli pada sore hari untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Juga menggenjot pelatihan SDM tenaga medis, terutama perawat, bidan dan dokter. Dibandingkan dirinya baru masuk menjadi Dirut, dari 500 tenaga yang dimiliki baru 20 persen yang sudah kantongi sertifikat. Saat ini ia sudah mampu melatih sekitar 60 persen tenaga medis yang ada. Sebab serifikasi dari tenaga medis ini sendiri menjadi salah satu syarat akreditasi. Tahun ini pun pihaknya akan memberikan pelatihan bagi tenaga medis. Bukan hanya tenaga teknis namun non teknis harus memiliki sertifikat pelatihan untuk memenuhi standar akreditasi. Termasuk dirinya harus memiliki serifikat. Dari sisi penanganan limbah, RSUD Tripat menjadi rumah sakit terbaik di NTB dalam hal penanganan limbah baik cair dan limbah medis. Untuk penanganan limbah medis pihaknya bekerjasama dengan pihak ke tiga di Jawa timur. Pihaknya juga membenahi sistem penanganan risiko bencana seperti kebakaran. Di rumah sakit sudah dibentuk tim pemadam kebakaran (kode red). Bahkan petugas yang ada dalam tim ini memiliki serifikat. Untuk penanganan kode blue mencakup penyakit serangan jantung juga memiliki tim, bahkan penanganan dari tim ini dari evaluasi lebih cepat dibanding waktu standar 8 menit. Pihaknya juga sudah membenahi parkir sebagai salah satu syarat naik ke tipe B. Untuk parkir ini sudah mulai dipihakketigakan. Sehingga pelayan parkir menjadi lebih tertib, meskipun diakui ada beberapa persiapan termasuk biaya parkir yang sempat menimbulkan keluhan. Namun pihaknya sudah memanggil pihak ketiga agar mensosialisasikan kepada masyakarat terutama pengunjung rumah sakit. Sebab jangan sampai yang menjadi sasaran keluhan pihak rumah sakit. Menyoal perlunya pihak rumah sakti bekerjasama dengan pihak ketiga, seperti yang dilakukan rumah sakit lainnya, menurut Arbain hal semacam itu sudah dilakukan. Namun masih ada tarap kerjasama peralatan. Ia menambahkan pelayanan saat ini tidak jauh dengan di rumah sakit lainnya. Apalagi dengan dibangunnya sejumlah gedung nantinya pasti akan menambah prima pelayanan rumah sakit, bahkan bersaing dengan rumah sakit lain. (her/*)

Halaman 15

Oknum Pejabat Loteng Terjaring Razia Satpol PP NTB Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB menggelar operasi gabungan bersama Polda NTB dan BNN NTB di sejumlah cafe dan penginapan wilayah Narmada dan Suranadi Lombok Barat (Lobar) akhir pekan kemarin. Dalam razia ini berhasil diamankan 16 pasangan diduga berbuat mesum, satu diantaranya merupakan oknum pejabat Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Kepala Satpol PP NTB, Drs. L. Dirjaharta, M. Si yang dikonfirmasiSuara NTB, Minggu (29/4) siang membenarkan ada satu oknum pejabat Pemkab Loteng yangterjaring razia. “16 pasang bukan suami istri kita amankan, bir 15 botol dan tuak 49 botol. Ada salah satu oknum pejabat dari Lombok Tengah,” kata Dirjaharta. 16 pasangan bukan suami istri itu diamankan pada sejumlah penginapan di Suranadi. Khusus untuk oknum pejabat Loteng tersebut akan kembali dipanggil Satpol PP NTB, Senin (30/4), hari ini.

“Saya minta didalami lagi. Makanya besok (hari ini) saya minta lagi datang ke kantor,” ucapnya. Dirjaharta mengatakan Satpol PP NTB akan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap yang bersangkutan. Hasil BAP tersebut selanjutnya disampaikan ke Pemkab Loteng. Mengenai sanksi kepada oknum pejabat tersebut diserahkan kepada Pemkab Loteng. “Kita akan sampaikan ke Pemda Lombok Tengah. Sanksinya nanti Pemda yang berikan,” ucapnya. Dirjaharta mengatakan operasi ini akan terus dilakukan hingga bulan puasa mendatang. Operasi ini juga dilakukan untuk menjaga kamtibmas jelang Pilkada, Juni mendatang. Disinggung mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pengelola penginapan yang menyediakan tempat untuk berbuat mesum dan minuman keras (miras) sepenuhnya merupakan Pemda kabupaten. Diharapkan Pemda kabupaten memberikan sanksi tegas. (nas)

Pemprov Beberkan Kejanggalan Putusan PT Mataram ke KY Mataram (Suara NTB) Komisi Yudisial (KY) sudah turun ke NTB menindaklanjuti laporan dari Pemprov terkait putusan pengadilan tingkat banding mengenai sengketa lahan yang menjadi lokasi pembangunan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Puyung Lombok Tengah (Loteng). Pemprov NTB dan tim kuasa hukumnya dari kejaksaan tinggi (Kejati) NTB telah membeberkan kejanggalan-kejanggalan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram. “Makanya kemarin ketika kami diminta keterangan, kami kuasa hukum dari Pemprov dan kejaksaan serta saksi ahli kami. Semua sudah dijelaskan Pemprov. Sudah kita berikan penjelasan, banyak kejanggalan-kejanggalan yang lain,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH ketika dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin. Ruslan menjelaskan, turunnya KY ke NTB menindaklanjuti laporan Pemprov beberapa waktu lalu. Pemprov melaporkan hakim PT Mataram yang menangani perkara sengketa lahan Poltekpar ke KY karena bukti-bukti yang dimiliki pemerintah daerah sama sekali tak dipertimbangkan. Misalnya, dalam UU Agraria dikatakan bahwa orang yang punya hak membuat akta hibah tanah bertempat tinggal dimana lokasi tanah tersebut. Dalam kasus sengketa lahan Poltekpar ini, orang yang membuat akta hibah tanah bertempat tinggal di luar daerah. “Itu sudah bertentangan dengan UU,” ujarnya. Selain itu, dalam UU juga mengatur tentang jumlah kepemilikan tanah untuk tanah kering dan tanah basah. Di samping itu, lahan yang menjadi lokasi pembangunan Poltekpar Lombok diklaim sudah jelas proses pembebasan lahannya pada tahun 1961. Dimana pada waktu itu dibentuk tim pembebasan lahan. “Ada panitianya. Ketuanya jelas, tahun 1961. Orang yang terima duit jelas. Itu sama sekali tak dipertimbangkan di pengadilan tingkat banding,” kata Ruslan. Ruslan menambahkan Pemprov sudah mengambil upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan PT Mataram. Pihaknya masih menunggu putusan MA mengenai masalah ini. Meskipun dalam upaya hukum kasasi, pembangunan kampus Poltekpar Lombok jalan terus. Karena kasus seperti ini bukan saja terjadi di NTB. Namun, banyak juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia. “Tanah ini sudah jauh sebelumnya, miliknya Kementerian Pertanian. Tempat praktiknya SPMA. Kita menguasasi sejak awal. Pembangunan jalan terus. Kita sekarang sedang kasasi,” tandasnya. Seperti diketahui, pada pengadilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri Praya, kasus sengketa lahan Poltekpar ini dimenangkan Pemprov NTB. Hanya saja, di tingkat banding di PT Mataram, perkara ini dimenangkan pihak penggugat yakni Suryo. (nas)

Tinggal Seminggu, 1.346 JCH NTB Belum Lunasi BPIH Dari Hal. 1 kemudian tidak melunasi sampai batas waktu 4 Mei mendatang, maka otomatis gagal berangkat haji tahun ini. Mereka akan diganti JCH cadangan, lansia dan pasangan suami istri. Jemaah cadangan inilah yang akan melunasi BPIH tahap II pada 8 - 25 Mei mendatang. Ketika ditanya apakah ada

pengaruh kenaikan kurs dolar AS terhadap BPIH? Zainuddin mengatakan tidak ada pengaruhnya. Meskipun nilai tukar mata uang dolar AS naik, namun akan ditanggung oleh pemerintah. ‘’Apabila sudah dikeluarkan Keppres itu apapun yang terjadi tanggung jawab pemerintah. Yang disetor jemaah tetap Rp 38,8 juta sesuai Keppres,’’ jelasnya. (nas)

Ribuan Siswa se-NTB Deklarasi Anti Narkoba, Radikalisme, Hoaks dan Korupsi Dari Hal. 1 Badan Intelijen Nasional Daerah (Binda), Danlanud, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, dan berbagai pihak lainnya. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh Suruji, dalam sambutannya mengatakan, sebagai rangkaian dari Hardiknas tahun 2018 dilakukan berbagai kegiatan. Termasuk peringatan puncak Hardiknas 2018 di NTB yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo saat pembukaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat nasional. Salah satu rangkaiannya, yaitu pihaknya bersama-sama dengan ribuan siswa melaksanakan Deklarasi anti narkoba, anti radikalisme, anti hoaks, dan anti korupsi. Suruji menyebutkan, deklarasi itu untuk menghindari berbagai hal yang negatif . Menurutnya, saat ini narkoba menjadi kejahatan yang luar biasa di Indonesia. ‘’Setiap hari kita mendengar ada yang ditangkap, setiap hari kita dengar bandar mengirim berton-ton narkoba ke Indonesia, dan yang menjadi sasaran terutama adalah pelajar. Oleh karena itu kita perlu membentengi anakanak kita. Anak-anak juga per-

lu membentengi diri dengan bersama-sama memahami bahaya narkoba,’’ katanya. Selain itu, Suruji menyampaikan dengan semakin berkembangnya media sosial, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu mudahnya berita palsu atau hoaks beredar dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. “Padahal kalau kita mengikuti ajaran agama sudah jelas, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dengan fitnah satu bangsa bisa hancur. Haruslah kita hentikan hoaks, berita bohong, dan fitnah,” katanya. Terkait dengan radikalisme, Suruji mengatakan, harus diakui di Indonesia di beberapa titik masih saja ada pihak yang ingin memasuki sikap radikal ke anak-anak didik. Hal itu harus dihentikan. “Itu bisa dihentikan jika kita bersama-sama,” ujarnya. Sementara itu berkaitan dengan korupsi, selama dua tahun terakhir, banyak sekali kepala sekolah yang terkait dengan korupsi di sekolah, terutama Pungutan Liar (Pungli). Termasuk kasus terakhir di Bima yaitu adanya pungli di tingkat SMP untuk persiapan Ujian Nasional (UN). Padahal di UN, seluruh prosesnya dibi-

ayai oleh uang negara, melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan APBN. Oleh karena itu, pihaknya menghadirkan berbagai pihak lainnya, karena ia menyadari pendidikan menyangkut hajat hidup manusia. “Bukan hanya anak-anak yang sedang sekolah, orang tua anak yang sekolah, dunia kerja juga bertautan dengan pendidikan, masyarakat luas juga bertautan dengan dunia pendidikan. Pendidikan juga tidak pernah selesai sepanjang masa, pendidikan terus berubah,” ujarnya. Suruji menekankan, permasalahan pendidikan sangat kompleks. Tidak mungkin pendidikan selesai hanya ditangani oleh Dinas Dikbud NTB atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Langkah ini sebagai titik awal untuk mengajar berbagai pihak itu untuk membuat nota kesepahaman sampai ke tingkat paling bawah. ‘’Untuk membantu kami bagaimana agar pendidikan ini bisa ditangani secara komprehensif. Oleh karena itu kami harapkan ada MoU, bisa menjadi pembina upacara pada apel pagi, paling tidak pada hari Senin. Sehingga, deklarsi hari ini (Sabtu lalu) tidak selesai deklarsai, tapi ada tindak

lanjut,” harap Suruji. Sementara itu, Dir Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Yus Fadillah, S. Ik. M.H., M.M., mengatakan, ia berkoordinasi dengan BNNP, menunjukkan ada indikasi pelajar tingkat SMA mengonsumsi narkoba. Ia mengapresiasi deklarasi itu, karena perlu dari awal pemberian pemahaman anti narkoba kepada siswa. “Kita sampaikan ke pelajar, agar jangan meluas dan menjadi besar. Kita harapkan momen deklarasi ini bagus juga untuk langkah antisipasi. Karena dari awal, pelajar terjebak dengan tergoda dan ingin tahu, coba memakai dan terjebak, dan akhirnya kecanduan,’’ katanya. Kabag Umum BNNP NTB, Tasripin berpesan agar pemuda dan pelajar menjauhi narkoba dan jangan coba-coba mendekati narkoba. Jika ingin mengetahui tentang narkoba, datangi BNN agar mendapatkan penjelasan lebih baik. ‘’Karena narkoba memang setan dan akan menghancurkan mimpi-mimpi,’’ katanya. Langkah yang dilakukan BNN yaitu dengan melakukan desiminasi informasi. Pihaknya melakukan pencerahan terus menerus, yang pertama kepada siswa. Pihaknya juga memberikan edukasi ke-

pada guru tentang upaya memberantas narkoba. ‘’Kita bentuk satgas anti narkoba di lingkungan pendidikan, atau relawan anti narkoba. Fungsinya bisa menjaga pelajar dari pengaruh narkoba, secara teknis bagaimana perubahan perilaku pengguna narkoba, ini diberikan oleh penyuluh,’’ jelas Tasripin. Kepala Dinas Kominfotik, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., mengatakan saat ini seluruh siswa memiliki telepon pintar. Ia menyarankan pelajar harus pintar memahami informasi. Para pelajar harus menyaring informasi terlebih dulu sebelum membagikannya melalui media sosial. “Saring sebelum sharing,” sarannya. Deklarasi anti narkoba, radikalisme, hoaks, dan korupsi diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya oleh ribuan peserta deklarasi. Dilanjutkan dengan sambutan. Kemudian pembacaan deklarasi oleh perwakilan siswa di atas panggung yang diikuti oleh seluruh siswa yang hadir. Mereka didampingi para pejabat yang hadir. Para siswa terlihat sangat antusias mengikuti deklarasi itu. Deklarasi ditutup dengan menampilkan berbagai kesenian yang dibawakan para siswa. (ron/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 30 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ribuan Siswa Se-NTB Berkomitmen Anti Narkoba, Hoaks, Radikalisme dan Korupsi Mataram (Suara NTB) – Ribuan siswa se-NTB berkomitmen untuk anti pada narkoba, anti hoaks, anti radikalisme, dan anti korupsi. Hal itu ditegaskan pada deklarasi anti narkoba, hoaks, radikalisme, dan korupsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB di halaman Kantor Dinas Dikbud NTB, Sabtu (28/ 4). Siswa perwakilan dari SMAN 1 Mataram memimpin pernyataan deklarasi yang diikuti oleh ribuan siswa yang hadir. Perwakilan siswa dari SMAN 1 Mataram, antara lain, Melinda, I Gde Aditya, dan Pande Permadi membacakan isi deklarasi, yang menyatakan diri mereka para pelajar Nusa Tenggara Barat dengan kesadaran, keikhlasan, dan keiginan luhur dengan niat untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kami mendeklarasikan diri untuk bersama-sama MENO-

LAK dan MELAWAN segala yang berkaitan dengan Korupsi, Hoaks, Narkoba, dan gerakan Radikalisme,” kata mereka yang diikuti oleh ribuan siswa. Mereka menyatakan, sebagai para pelajar Nusa Tenggara Barat akan bersatu padu, saling menghormati dan saling menguatkan untuk mendukung pemberantasan korupsi. Kemudian, sebagai para pelajar Nusa Tenggara Barat, mereka menolak setiap orang atau sekelompok masyarakat yang dengan sengaja atau sadar menyebarkan informasi Hoaks. “Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA),” ujar mereka. Selain itu, mereka juga menyatakan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Juga menolak gerakan radikalisme yang bertentangan dengan Pancasi-

la sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. “Kami para pelajar Nusa Tenggara Barat dengan penuh kesadaran secara baik, mulai dari diri pribadi kami, keluarga, dan lingkungan untuk menjaga situasi dan kondisi yang kondusif, aman, dan damai,” kata mereka. Deklarasi itu dihadiri oleh ribuan siswa dari berbagai sekolah, pejabat dan pegawai Dinas Dikbud NTB dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, juga pejabat dari Polda NTB, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Badan Intelijen Nasional Daerah (Binda), Danlanud, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, dan berbagai pihak lainnya. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh Suruji, dalam sambutannya mengatakan, deklarasi itu sebagai rangkaian dari Hardiknas tahun 2018. Suruji menyebutkan, deklarasi itu untuk menghindari berbagai hal yang negatif itu. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muh. Suruji

(Suara NTB/ron)

Ribuan siswa se-NTB memadati halaman Kantor Dinas Dikbud NTB dalam rangka Deklarasi Anti Narkoba, Radikalisme, Hoaks, dan Korupsi.

(Suara NTB/ron) (Suara NTB/ron)

Perwakilan siswa didampingi pejabat Dinas Dikbud NTB dan pejabat lembaga terkait membacakan Deklarasi Anti Narkoba, Radikalisme, Hoaks, dan Korupsi.

(Suara NTB/ron)

Ribuan siswa yang hadir mengikuti isi deklarasi yang dipimpin perwakilan siswa

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muh. Suruji bersama pejabat Dinas Dikbud dan Pimpinan instansi terkait menyatakan komitmen dalam upaya menolak Narkoba, Radikalisme, Hoaks, dan Korupsi.

(Suara NTB/ron) (Suara NTB/ron)

Para pejabat Dinas Dikbud NTB

Siswa mengangkat tangan menunjukkan komitmen menolak Narkoba, Radikalisme, Hoaks, dan Korupsi.

Kisah Priyadi

Satu Detik Hancurkan Semuanya Banjarnegara (Suara NTB) Suara gemuruh, kegaduhan, dan ketakutan pascagempa Banjarnegara tak bakal bisa dilupakan oleh Priyadi, sosok lelaki berusia empat puluhan asal Desa Kasinoman, Kecamatan Kalibening. Ia beserta istri, kedua anaknya, dan ibu kandungnya berhasil selamat dari bencana gempabumi 4,4 SR yang mengguncang Banjarnegara, Rabu (18/4) lalu. Kini, Priyadi dan keluarganya tinggal sementara, berjejal berdesakan di tenda pengungsian Desa Kasinoman. Rumah Priyadi hancur tidak berbentuk lagi. Runtuhan tembok berserak ke

berbagai arah. Sisa rumahnya hanya berbentuk kayu dan besi patah, atap ambruk, dan beton tembok hancur tak beraturan. Genap sepekan pascabencana fatal itu, Priyadi masih bisa mengisahkan lengkap tiap fragmen cerita yang ia alami Rabu siang sepekan lalu. Ditemui oleh Tim Emergency Response Aksi Cepat Tanggap (ACT) di depan tenda pengungsian, Priyadi menceritakan kisahnya. Ia mengisahkan detik demi detik ketika gempamengguncangdanmenghancurkan ratusan rumah di desanya. Hanya 1 detik, rumah hancur

Rabu (18/4) siang itu, Priyadi sedang beristirahat di ranjang kecil di rumahnya. Hampir terlelap, tiba-tiba ia merasakan getaran luar biasa. “Seperti rumah saya dan semua di atas tanah diangkat, lalu dibanting lagi. Setelah itu semua runtuh. Saya tertindih beton besar di kaki. Yang pertama saya ingat adalah anakanak saya,” tuturnya. Ketika gempa terjadi, kedua anak Priyadi sedang berada di depan televisi, di ruang tengah rumah. “Anak saya dua orang sedang duduk di sebelah lemari, di depan TV. Setelah gempa reda, saya masih tertimbun.

Belum bisa bergerak. Istri saya teriak-teriak meminta pertolongan. Dua anak saya hampir ditimpa lemari yang ambruk. Tapi ibunya menahan lemari itu,” kisah Priyadi. Namun, kala itu Priyadi tidak bisa berbuat apapun. Tubuhnya lemas ditindih tembok beton dan atap rumahnya yang ambruk. “Kamu jangan ngurusin bapak. Bapak ini laki-laki, Insya Allah bisa bangun sendiri. Kamu tolong anakanak dulu. Pelan-pelan bangunkan lemarinya. Setelah anak-anak aman, biarkan lemarinya ambruk,” kata Priyadi kala itu kepada istrinya.

(Suara NTB/ron)

Pejabat instansi terkait saat memberikan sambutan

Sampai akhirnya istri dan kedua anaknya bisa menyelamatkan diri dari lemari dan atap rumah yang runtuh. Priyadi berusaha untuk bangkit, dan alhamdulillah beton di kaki dan perutnya berhasil ia angkat perlahan. “Simbah mana simbah? Pelan-pelan terdengar suara simbah meminta tolong. “Aku ketiban plafon, aku di balik pintu dapur,” ujar Priyadi menirukan suara lirih simbah atau ibunda kandungnya sendiri. “Pintu dapur langsung saya dorong ndak bisa. Saya dobrak. Saya masuk ke plafon yang ambruk. Tangan satu angkat plafon, tangan satu lagi angkat ngempit (mengapit) simbah keluar,” serunya. Setelah semua keluar dari rumah, Priyadi dan keluarganya menangis semua. “Menangis bahagia. Alhamdulillah semua selamat. Tapi kaki saya ternyata keluar darah banyak. Sampai ndak terasa. Kaki saya sampai dijahit 15 jahitan,” ujar Priyadi. Ia menutup cerita dengan kenangan tentang rumahnya, rumah milik sendiri yang berhasil ia bangun dengan keringatnya sendiri, beberapa bulan lalu. “Saya baru selesai bangun rumah ini tiga bulan lalu. Sekarang semuanya habis hancur hanya dalam 1 detik. Lemari, televisi, meja, semua di dalam rumah roboh tidak ada yang bisa digunakan lagi,” ujarnya sembari terduduk pilu di depan tenda terpal pengungsian yang kini jadi rumahnya untuk sementara. Giyanto, salah satu tim Emergency Response ACT menjelaskan, kondisi tenda-tenda pengungsian tak bisa dibilang layak. Pasalnya banyak orang berdesakan dalam satu tenda kecil. “Ndak normal itu banyak keluarga dalam satu tenda bertum-

puk-tumpuk. Kalau malam semua tidur tidak beraturan. Kalau hujan, basah masuk ke dalam tenda pengungsian,” ujar Giyanto. L. M Alfian mengajak masyarakat NTB untuk Peduli terhadap bencana Banjarnegara dan menghimbau masyarakat untuk mengumpulkan bantuan.

Sementara Head of Markom ACT NTB, Rahmad Hidayat mempersilakan bagi yang ingin menyalurkan bantuan dapat menghubungi ACT NTB di Nomor 082340333000 atau langsung ke kantor ACT NTB di Jalan Sriwijaya No 80J Pagesangan Timur Mataram. (*)