Edisi Senin, 26 maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 26 MARET 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Silaturahmi di Mataram

Ali BD: Butuh Keamanan Batin CALON Gubernur NTB dari jalur independen, non partai dan non blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan terus membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Sapa sambangi warga tanpa pandang perbedaan. Seperti dilakukannya dengan warga Hindu di Lingkungan Banjar Mantri Cakranegara, Mataram , Minggu (25/3). Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan

16 HALAMAN NOMOR 21 TAHUN KE 14

Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

SILATURAHMI – Cagub NTB Ali BD saat bersilaturahmi dengan tokoh Hindu di Banjar Mantri Cakranegara Mataram, Minggu (25/3).

Ali BD di Mata Ulama

TGH. Moh. Tohir Jama’ah:

Kagumi Kesederhanaan Ali BD TGH. Moh. Tohir Jama’ah mengaku mengenal Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias ALi BD sejak menjadi Bupati pada periode pertamna 20032008. Tuan guru pendiri Pondok Pesantren Nurul Jama’ah Desa Kopang RembigA Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ini mengagumi kesederhanaan Ali BD. Dikutip dari buku Ali BD di mata Ulama dan Sahabat karya TGH. Abdul Latief, Tuan Guru Tohir mengatakan keberpihakan Ali BD kepada masyarakat bawah sangat besar. Bahkan Ali BD dikagumi oleh masyarakat, karena beliau mengutamakan yang bawah daripada yang ada di atas. “Makanya banyak orang mengagumi kedermawanan beliau,” ucapnya. TGH. Moh Tohir bertutur, ia pernah diceritakan oleh TGH Abdurrasyid tentang gebrakan Ali BD di Lombok Timur. Sangat luar biasa. Di mata semua ulama, ali BD merupakan satu-satunya kepala daerah yang sangat berani. Penerapan Peraturan daerah tentang zakat terbilang berhasil di Lombok Timur. Berhasil menegakkan syariat Islam. Menegakkan zakat memang menjadi kewajiban semua. Pada era Ali Dachlan keberanian tersebut muncul. Penanganan zakat yang langsung dikomandoi pemerintah daerah Bersambung ke hal 15

Rawan Politik Uang, KPK Atensi Pilkada NTB Mataram (Suara NTB) Pilkada NTB merupakan salah satu pilkada yang menjadi atensi serius dari pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, NTB merupakan termasuk daerah yang indeks kerawanan politik uangnya sangat tinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, yang dikonfirmasi usai memberikan materi dalam

seminar mewujudkan Pilkada Bersih dan Bermartabat, di Universitas Mataram, dalam rangka memperingati Dies

Natalis Fakultas Hukum ke51, Sabtu (24/3). Selain dari KPK, seminar tersebut juga menghadirkan

TO K O H KEPALA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Ir. Madani Mukarom, M. Si., mengaku telah mengusulkan kontraktor yang mengerjakan pembangunan kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ropang Sumbawa. Pasalnya, hingga batas kontrak akhir Desember 2017, kontraktor baru menyelesaikan pondasi bangunan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

menyerukan kepada para peserta untuk menjauhi praktik money politics itu,” katanya. Laode M. Syarif menuturkan KPK bersama Polri dan Kejaksaan Agung telah membentuk tim khusus untuk mengawasi praktik politik uang dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 seluruh Indonesia, termasuk NTB. Bersambung ke hal 15

Dari Sandiaga Uno, hingga Restu Tuan Guru Bagu untuk Ahyar-Mori

”Blacklist” Kontraktor

Mataram (Suara NTB) Satu demi satu, pintu dukungan untuk pasangan AhyarMori, terus terbuka. Mulai dari tokoh papan atas nasional, Tuan Guru Bagu hingga barisan relawan terus menyuarakan dukungan untuk pasangan nomor urut 2 ini. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

JENGUK - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menjenguk Ketua MUI Sulsel KH Sanusi Baco yang sedang terbaring sakit di kediamannya, di Panakkukang, Makassar, Sabtu (24/3).

KO M E N TTAA R

Dua Hari Mengesankan saat TGB di Makassar TUAN Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sab-

Belum Capai Target

tu (24/3). Gubernur NTB ini akan berada di Makassar hingga Ahad (25/3) untuk memenuhi undangan dari sejumlah in-

stitusi pendidikan, pondok pesantren, masjid dan juga akan mengisi tabligh akbar Bersambung ke hal 15

Pembangunan Pedesaan Inklusif, Terobosan Pengentasan Kemiskinan NTB (Suara NTB/dok)

RATA-rata lama sekolah di NTB belum mencapai target RPJMD. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, pada 2016, Pemprov menargetkan rata-rata lama sekolah sebesar 7,40 tahun. Namun baru terealisasi sebesar 6,79 tahun. Capaian indikator ratarata lama sekolah selama 2012 - 2016 bergerak lambat. Pada 2012, rata-rata lama sekolah sebesar 6,33 tahun, 2013 sebesar 6,54 tahun, Bersambung ke hal 15

pembicara Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, Anggota KPU NTB, Suhardi Soud, dan Rektor Universitas Mataram, Prof, Lalu Husni berserta civitas akademika Unram ikut hadir dalam seminar tersebut. “Betul, jadi daerah kerawanan politik uang itu salah satunya NTB, indeksnya cukup tinggi. Maknya kita

DALAM 10 tahun, Dr.TGH. M.Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) memimpin NTB jumlah penduduk miskin telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari 22,78 persen pada

tahun 2009 menjadi 15,05 persen pada tahun 2017. Prestasi ini patut disyukuri. Namun memang, masih diperlukan kerja keras agar jumlah penduduk miskin NTB ini, be-

rada di bawah jumlah penduk miskin Indonesia yang mencapai 10,02 persen. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Calon Wakil Gubernur Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, bersama pendukungnya dalam sebuah kesempatan kampanye beberapa hari lalu.

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Cagub NTB, TGH. Ahyar Abduh, yang berpasangan dengan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, saat bersilaturahmi dengan Tuan Guru Bagu, H. Lalu Turmudzi Badaruddin, di Bagu, Lombok Tengah, Minggu (25/3).

SUARA NTB Senin, 26 Maret 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rencanakan Pembangunan Jalan Pertanian UNTUK memudahkan aktivitas warga yang berada di Lendang Re, pihak kelurahan Sayang-sayang berencana akan membangun jalan pertanian. “Jalan itu sudah lama, mulanya jalan setapak, jadinya tidak bisa masuk kendaraan besar ke sana,” terang lurah Sayang-sayang, Romi Karmin kepada Suara NTB. Ia menceritakan jika ada kendaraan bermotor yang berlawanan arah, salah satunya harus mengalah. “Masyarakat memang dari dulu ingin jalan itu diperbaiki (Suara NTB/uul) karena cukup banyak peRomi Karmin mukiman di sana, pelebaran pemukimanlah,” ceritanya. Bantuan pelebaran jalan ini, ujar Romi, merupakan dana dari aspirasi Dewan yang nantinya akan dikerjakan oleh Dinas PU Provinsi. “Rencananya memang sudah lama, tetapi karena terkendala biaya sehingga tidak bisa diperlebar,” terangnya. Jalan pertanian ini menghubungkan 3 RT di lingkungan Lendang Re yang terletak di tengah areal persawahan. Jalan pertanian ini nantinya akan dilakukan pengerasan jalan atau rabat jalan. “Kalau dia misalnya masuk stum, bisa diaspal. Tetapi karena motor tidak bisa masuk, jadi hanya pelebaran sekaligus pengerasan jalan,” kata Romi. Padahal di wilayah itu, banyak terdapat kelompok pertanian dan perikanan yang mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil panennya keluar wilayah. “Kelompok pertanian dan perikanan di sana sering mewakili kota Mataram mengikuti lomba, bahkan sampai tingkat nasional,” ceritanya. Tanah yang berada di sekitar jalan pertanian itu, kata Romi, sudah mau dilepas oleh pemilik lahan untuk keperluan pelebaran jalan. “Kurang lebih ada 10 orang yang mau melepas tanahnya, tinggal kita sosialisasi saja ke mereka,” sebutnya. Pihaknya tinggal menunggu konfirmasi jadwal dari Dinas PU untuk kapan melakukan sosialisasi tersebut. “Supaya hal-hal terkait masalah teknis bisa dijelaskan secara rinci oleh Dinas PU,” tambahnya. Jalan yang akan diperbaiki dan diperlebar ini, ujar Romi, sepanjang 100 – 200 meter dengan lebar jalan 3 meter. “Soalnya masyarakat di sana merupakan penghasil ikan terbesar di kota Mataram, jadi susah kalau mau angkut hasilnya keluar jadi harus pakai motor. Kalau diperbaiki kan bisa mereka pakai mobil angkutnya,” jelasnya. (uul)

Terkendala Anggaran WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mengapresiasi program Mataram sejuta bunga, walaupun hasilnya memang belum sesuai harapan. ‘’Beberapa kali pernah saya konsultasi dengan Dinas Perkim kaitannya dengan taman-taman. Tapi memang saya lihat terbatas dengan anggaran,’’ akunya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, pekan kemarin. Muhtar mengapresiasi pembangunan taman-taman di Kota Mataram. Hanya saja, pembangunan taman ini (Suara NTB/dok) tidak dibarengi dengan peH. Muhtar meliharaan yang maksimal. ‘’Dibangun, ditanam setelah itu pemeliharaannya ndak ada. Sama dengan bohong. Itu sama artinya kita membuang-buang uang,’’ imbuhnya. Seharusnya, taman-taman yang sudah dibangun, dapat menjadi penopang program Mataram sejuta bunga. Paling tidak, ada orang yang secara rutin melakukan perawatan. ‘’Pagi dan sore. Ini yang belum maksimal kita lakukan,’’ sesalnya. Muhtar mencontohkan satu orang diberi tanggung jawab memelihara 1 kilometer taman, jelas tidak akan maksimal. Setidaknya satu orang diberi tanggung jawab memelihara 300 meter taman. Keberadaan polisi taman, lanjut Muhtar juga belum dapat menjawab secara maksimal pemeliharaan taman-taman di Mataram. ‘’Kita dukung kalau memang ingin menjadi seperti itu (sejuta bunga, red). Boleh berwacana tapi kita lihat kenyataannya tidak maksimal juga,’’ katanya. Dikatakan anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini, ada taman di pinggir jalan yag kalau dikelola dengan baik, ia yakin hasilnya juga akan baik. ‘’Tapi kadang-kadang sudah dibangun dengan bagus, sudah ditanam dengan bagus tapi tidak dirawat. Akhirnya juga rusak,’’ pungkasnya. Oleh karena itu, Muhtar menyarankan Dinas Perkim melakukan pengangkatan tenaga honorer yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. ‘’Dia mau bekerja keras untuk itu,’’ cetusnya. Sebab, kalau hanya berpatokan dengan polisi taman, sifatnya hanya menjaga dan tidak bisa mengelola dengan baik. Politisi Gerindra ini melihat tenaga PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang diangkat oleh Pemkot Mataram, tidak maksimal bekerja. ‘’Saya lihat dulu di Jalan Udayana sudah bagus, sekarang amburadul,’’ ucapnya. Untuk itu, Muhtar mendorong bagaimana agar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait berinovasi. ‘’Berbicara dari hati ke hati kaitannya dengan anggaran. Jadi ini jelas karena kekurangan anggaran. Saya lihat mobil-mobil yang dipakai untuk melakukan penataan sudah tua. Prioritas sebenarnya ke sana kalau memang kita ingin baik,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

MEMANCING - Sebagian masyarakat Kota Mataram memanfaatkan waktu senggang di sore hari untuk memancing di kolam ikan milik warga di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, kecamatan Sandubaya. Tentu saja ada hitung-hitungan bisnis bagi para penghobi mancing ini dari pemilik kolam.

Pedagang Miras Tradisional di Cakranegara Kembali Kambuh Mataram (Suara NTB) Aktivitas pedagang miras tradisional di wilayah Cakranegara kembali kambuh. Padahal, Satuan Polisi Pamong Praja telah membawa para oknum pedagang ke pengadilan dan menjatuhkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) kepada mereka. Efek jera ini belum mengena. Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengatakan, pedagang tuak ini cukup bandel dan tidak kapok - kapok. Mereka sudah dibawa ke Pengadilan, tapi tidak memberikan efek jera. Malah kembali mendatangkan lebih banyak dari luar. “Biar tiap hari diambil sama Pol PP. Ya, dia datangin lagi dari luar. Tapi tetap kok kita angkut,” tegas Bayu dikonfirmasi, Minggu (25/3). Meski secara masif penindakan dilakukan oleh aparat penegak Perda kata Bayu, pedagang tuak akan semakin menjamur. Ini disebabkan kebutuhan masyarakat yang tidak berhenti mengkonsumsi. Bayu menganalogikan penertiban miras ibarat menyapu pasir di pantai. ‘’Pol

PP diibaratkan sapu, sementara pasir yang mau disapu ada, dan semakin luas,’’ katanya. “Mau setruk diangkut tetap akan datang lagi. Selama permintaan dari warga masih besar. Maka mata rantainya akan terus berkembang,” tambahnya. Penanganan miras harus ada pola terpadu secara komprehensif. Artinya, tidak saja Kota Mataram tetapi kabupaten lain termasuk Pemprov NTB serta aparat keamanan lainnya juga mengambil sikap tegas. Di antaranya, menutup jalur - jalur atau pintu masuk ke Kota Mataram. Serta mengambil tindak tegas terhadap produsen. Bayu memiliki pemikiran sebaiknya dibentuk tim untuk

melakukan kajian. Karena di lapangan untuk memutus mata rantai miras tradisional jenis tuak dibutuhkan kerja tim secara terpadu dan komprehensif. Pol PP dengan keterbatasan personil, sarana dan prasarana belum dapat menuntaskan hingga ke akar akarnya. “Hanya bisa melakukan penindakan secara sporadik saja,” tambahnya. Apalagi anggaran penanganan tipiring dimiliki dalam satu tahun saja hanya memenuhi satu kasus pelanggaran saja. Sementara, pelanggaran di kota ini bukan hanya soal tuak saja. Ada 32 urusan dalam pemerintahan yang harus ditangani penegakannya. (cem)

imaging) dalam deteksi dini dan diagnosis penatalaksanaan kanker payudara. “Kita ingin masyarakat tahu akan pentingnya melakukan deteksi dini tentang penyakit kanker ini. Sekarang juga sudah ada alat di RSUD Provinsi NTB yang memudahkan untuk deteksi kanker,” kata Hasan Amin. Selain itu, ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai peranan bedah onkologi dan patologi anatomi dalam penatalaksanaan kanker payudara. Jumlahpenderitakanker payudara yang terus bertambah seharusnya dapat ditekan seminimalmungkinkarenakankerpayudara dapat dideteki lebih cepat. “Modalitas pemeriksaan radiologi yang berkaitan dengan penyakit payudara adalah mamografi, USG dan MRI. Pemeriksaan dapat dilakukan bersama-sama dengan pemeriksaan patologi anatomi,” kata Hasan Amin. Sementara itu, sekretaris pan-

Bayu Pancapati (Suara NTB/dok)

Bantah Mati Suri

Tim Saber Pungli Kota Mataram Tetap Terima Pengaduan Mataram (Suara NTB) Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang membantah tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) mati suri. Ia mengaku, pihaknya tetap menerima laporan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai Pokja. “Saya tidak sepakat jika saber pungli dikatakan mati suri,” kata Martawang belum lama ini. Menurut dia, melihat tim saber pungli jangan hanya melihat dari sisi persona saja. Perlu dilihat secara menyeluruh karena ada unsur kepolisian, inspektorat dan lainnya. Tim ini tetap bekerja melakukan aktivitas baik secara internal maupun eksternal. “Jangan karena melihat Asisten I tidak pernah memimpin rapat Tim Saber, kemudian dikatakan mati suri.

(Suara NTB/dok)

Lalu Martawang Kita terus update aktivitas dilakukan tim,” kilahnya. Kalaupun tim saber tidak terlihat bekerja, perlu diketahui bahwa awal tahun ini waktunya konsolidasi untuk menske-

narionkan apa yang akan dilakukan. Aktivitas akan lebih banyak setelah triwulan pertama. “Saya kira wajar sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran,” tambahnya. Martawang menambahkan, tim saber sebenarnya sudah berjalan dengan progresifitas masing - masing. Polsek dan organisasi perangkat daerah bahkan kecamatan dipasangkan banner mengantisipasi pungli. Di satu sisi, secara struktur ada perubahan dalam tim saber pungli. Perubahan ini untuk kebutuhan bekerja di lapangan.Tapi secara substantif kerjanya adalah sebagai satu kesatuan yang utuh. Baik dari unsur Inspektorat, Kepolisian dan lain sebagainya. Pihaknya mengupayakan kerja tim secara lebih optimal lagi. (cem)

PSDRI NTB Bahas Pentingnya Deteksi Dini Kanker Payudara Mataram (Suara NTB) Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) Provinsi NTB menggelar seminar dan workshop bertajuk Deteksi Dini dan Triple Diagnosis Penatalaksanaan Kanker Payudara. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pembicara dokter spesialis radiologi, bedah onkologi dan patologi anatomi. Seminar dan workshop tersebut berlangsung di Aula Rinjani dan Ruang USG Instalasi Radiologi RSUD Provinsi NTB pada hari Sabtu (24/3). Ketua PDSRI NTB, Dr. H. Hasan Amin, Sp.Rad didampingi sekretaris panitia, Dr. Dewi Anjarwati, M.Kes, Sp.Rad mengatakan tujuan seminar dan workshop ini untuk meningkatkan pengetahuan yang terkait peranan radiologi dalam deteksi dini dan penatalaksanaan kanker payudara. Terutama pemanfaatan modalitas mamografi, ultrasonografi (USG) dan MRI (magnetic resonance

’’

Pol PP diibaratkan sapu, sementara pasir yang mau disapu ada, dan semakin luas

(Suara NTB/lin)

PEMBUKAAN - Foto bersama setelah pembukaan workshop Deteksi Dini dan Triple Diagnosis Penatalaksanaan Kanker Payudara di RSUD Provinsi NTB, Sabtu (24/3). itia, dr. Dewi Anjarwati, MKes, SpRad yang juga Kepala Instalasi Radiologi RSUD Provinsi NTB mengatakan seminar dan workshop yang diikuti dokter spesialis, dokter umum, mahasiswa kedokteran dan paramedis. Selain itu juga menampilkan empat pembicara dari dalam dan luar negeri, yakni DR. Med. Hauw Tjing Go

dari Aachen, Jerman, DR. Dr. Lina Choridah, SpRad (K) dan Dr. Didik Setyo Heriyanto Ph.D, SpPA dari FK UGM/RSUP Dr Sardjito Yogyakarta serta Dr. Ramses Indriawan, SpB (K) Onk dari Bedah Onkologi RSUD Provinsi NTB. Direktur RSUD Provinsi NTB, Dr HL Hamzi Fikri, MM mendukung seminar dan workshop

yang diselenggarakan PDSRI NTB ini. Karena dinilai sangat penting untuk meningkatkan profesionalitas para dokter di rumah sakit ini. Apalagi RSUD NTB sudah memiliki modalitas radiologi yang canggih, seperti X-Ray, USG, dan CT Scan 128 slice. Dalam waktu dekat RSUD NTB juga akan memiliki dan segera mengoperasikan modalitas mamografi dan MRI. Bahkan, sedang disiapkan pula instalasi Radioterapi. ”Ini merupakan ikhtiar kami untuk menjadikan RSUD NTB sebagai rumah sakit unggulan dan rujukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan daerah lain di luar NTB,” kata Dr. Fikri. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta dan dibuka secara langsung oleh perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.,MPH. Semua peserta mengikuti kegiatan dengan seksama dan menerima materi dari para pembicara. (lin)

Organda Terima Subsidi Angkutan Rp500 Juta Mataram (Suara NTB) Organisasi Angkutan Darat (Organda) memperoleh subsidi dari Dinas Perhubungan Kota Mataram sebesar Rp 500 juta. Bantuan ini diperuntukkan bagi angkutan pelajar (feeder). Ketua Organda Kota Mataram, Suratman Hadi menyampaikan, subsidi yang diterima Rp 500 juta dari Dinas Perhubungan sedang dipersiapkan dilakukan lelang. Anggaran itu akan dibagi ke tiga perusahaan angkutan kota. “Kita sedang lelang besaran subsidinya. Mereka Nanti berkompetisi mendapatkan ini,” kata Suratman dikonfirmasi pekan kemarin. Tahap awal dengan bantuan Rp 500 juta membutuhkan 32 unit kendaraan dioperasikan. Tidak menutup kemungkinan kata dia, dievauasi kembali sejauh mana antusias masyarakat menggunakan feeder. “Kalau masyarakat antusiasnya tinggi. Kita akan menambah armada dan anggaran,” ujarnya. Sebanyak 32 unit kendaraan bakal dijadikan angkutan pelajar (feeder) akan

dipilih sesuai spesifikasi ditentukan. Pihaknya akan selektif melihat laik jalan dibuktikan dengan buku uji kir, izin trayek serta kelengkapan kendaraan lainnya. Selain itu, perusahaan harus memberikan pelatihan bagi pengemudi, dilengkapi identitas serta menggunakan seragam. Suratman menjelaskan, rute yang dilalui oleh angkutan pelajar sesuai hasil kajian ada 30 rute. Angkot hanya sebatas sebagai pengumpan saja. Artinya, hanya mengangkut dari pemukiman menuju halte. “Feeder bersamaan dengan beroperasinya dengan Bus Rrapid Transit (BRT). BRT sendiri beroperasi angkutan pelajar,” ucapnya. Disampaikan Suratman, angkutan feeder mulai beroperasi pukul 06.30 - 08.30 Wita. Selanjutnya, pada siang hari pukul 13.00 - 14.30 Wita. Dia menekankan, subsidi diberikan oleh pemerintah hanya mampu mengcover 32 angkutan. Sementara, jumlah angkot di Mataram sekitar 175 unit. Artinya, angkot lainnya tetap beroperasi di jalur telah utama. (cem)

(Suara NTB/cem)

ANGKUTAN PENGUMPAN - Angkot di Kota Mataram akan dijadikan angkutan pengumpan (feeder) dan beroperasi mulai 2 April mendatang. Salah satu angkot sedang menunggu penumpang di pasar Mandalika, Minggu (25/3).

SUARA NTB

Senin, 26 Maret 2018

Halaman 3

Kerjasama Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB H. Mohan Roliskana

H. Effendi eko saswito

Surabaya (Suara NTB) Pemkot Mataram memantapkan persiapan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) tahun 2018. Pemanfaatan dilakukan dengan mempresentasikan finalisasi persiapan di KRI Bima Suci di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (22/3). Sebelum presentasi di KRI Bima Suci. Rombongan dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Wa-

likota Mataram, H. Mohan Roliskana didampingi Asisten I, Lalu Martawang, Asisten II,

Mohan, Kepala Daerah Pertama Naik KRI Bima Suci Surabaya (Suara NTB) Persiapan Multilateral Komodo Exercise Komodo (MNEK) 2018, berbeda dari yang lainnya. Pemkot Mataram harus mempresentasikan seluruh persiapan teknis di dalam KRI Bima Suci di Tanjung Perak, Surabaya. Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang memimpin rombongan merupakan kepala daerah pertama yang naik di kapal buatkan Spanyol tersebut. KRI Bima Suci merupakan kapal layar latih bagi taruna pengganti kapal legendaris KRI Dewaruci yang sudah beroperasi sejak 1953. Kapal dengan arsitektur dan desain elegan telah melewati empat negara. Komandan Gugus Tempur Armada Timur, Laksamana Pertama TNI Rachmat Jayadi menjelaskan, KRI Bima Suci dibuat di Spanyol dengan menghabiskan anggaran Rp 1 triliun. Dua menteri yang sudah naik di kapal ini yaitu Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti. Sementara itu, hanya satu kepala daerah yang pertama kali naik KRI Bima Suci yakni Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. “Kepala daerah yang pertama naik dan menggelar rapat di sini (KRI Bima Suci) adalah Walikota Mataram,” kata Rachmat pekan kemarin. Kapal ini kata dia, sengaja dirancang seperti ini, agar para perwira tidak merasa bosan dan menganggap diri berada di laut. KRI Bima Suci menggantikan KRI Dewaruci yang telah beroperasi sejak tahun 1953. Kapal ini memuat 120 taruna/taruni dan 80 anak buah kapal. Mohan mengaku, baru pertama kali memiliki kesempatan melihat secara langsung KRI Bima Suci milik TNI Angkatan Laut pada momen persiapan Multilateral Naval Exercise Komodo. Mohan yang sempat keliling melihat seluruh bagian kapal mengaku takjub dengan ruangan kapal yang didesain begitu bagus, lengkap dengan teknologi canggih. “Saya juga pertama kali ini naik dan melihat secara langsung. Kalau bukan momen MNEK mungkin ndak bisa lihat langsung,” katanya sambil tersenyum. KRI Bima Suci memiliki panjang 111,20 meter dengan lebar 13,65 meter. Memiliki kecepatan 12 knot dengan mesin 15 knot dengan layar. (cem/*)

Wartan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir.H. Mahmuddin Tura menggelar rapat tertutup bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Laksamana Muda TNI Didik Set-

iyono, SE., MM., bersama Pati dan seluruh asisten. Komandan Gugus Tempur Armada Timur yang juga Komandan Satgas Multilateral Naval Exercise Komodo, Laksamana Pertama TNI Rachmat Jayadi mengatakan, rapat koordinasi dengan Pemkot Mataram guna menajamkan rencana pelaksanaan MNEK di Kota Mataram. Sebelumnya, sudah dibuat per-

janjian kerjasama yang nantinya persiapan akan diselesaikan bersama - sama. “Ini hanya penajaman agenda saja,” kata Rachmat. Penajaman yang dilakukan berkaitan dengan rencana pemasangan monumen bahari. Monumen ini memiliki ciri khas rumah masyarakat Sasak dipasang di atasnya. Selanjutnya, panser amphibi juga turut dipasang. Peresemiannya nanti

akan ditandatangani oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Ade Supandi. Walikota menambahkan, rapat bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur dalam rangka finalisasi persiapan Multilateral Naval Exercise Komodo. Kota Mataram sebagai venue utama kegiatan perlu dipersiapkan beberapa lokasi mulai sekarang termasuk secara keseluruhan menyambut

tamu dari luar. “Pelaksanaan 3 - 9 Mei. Saya pastikan semua sudah siap. Termasuk akomodasi dan segala keperluan lainnya,” tegasnya. Mohan mengatakan, pembangunan Monumen Bahari Mataram segera dipersiapkan. Nantinya ini akan diresmikan oleh KSAL. Kepastian persiapan ini juga akan dikoordinasikan dengan Pemprov NTB. (cem/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 26 Maret 2018

Halaman 4

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Dikes Lotim Berikan PCV untuk Anak-anak KABUPATEN Lombok Timur ditujuk sebagai salah satu tempat yang pertama kali diberikan Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) pada anakanak . PCV ini diperuntukkan untuk mencegah pneumonia. Kepala Dinas Kesehatan Lotim, drg. H. Asrul Sani didampingi stafnya, Sri Novita Alfiani menguraikan, Lotim ditunjuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), karena memang diketahui banyak kasus pneumonia. Vaksin diberikan pada anak

usia dua bulan, tiga bulan dan 12 bulan. Tujuan pemberian vaksin ini untuk menjaga kekebalan tubuh anak. Agar anak tidak mudah terkena batuk filek dan gangguan kesehatan lainnya. Pemberian vaksin ini juga diarahkan sebagai sandingan dari program pengentasan gizi buruh. Di mana, sandingan penyakit gizi buruk ada gangguan saluran pernafasan. Pemberian vaksin diharapkan bisa memberikan tambahan imun bagi anak-anak. Program pemberin PCV ini

sudah dilakukan sejak Oktober 2017 lalu. Awal tahun 2018 ini kembali digelar dan akan dilakukan seterusnya. “Untuk tahap pertama ini dilakukan dulu di Lombok Timur dan Lombok Barat,” urainya. Pneumonia atau dikenal juga dengan istilah paru-paru basah adalah infeksi yang menicu inflamasi pada kantong-kntong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Pada pengidap pneumonia, sekumpulan kantong-kantong udara kecil di ujung saluran

pernafasan dalam paru-paru akan membengkak dan dipenuhi cairan. Penyakit ini juga serung disebut bronkopneumonia, pneumonia lobula dan pneumonia bilateral. Secara umum penyakit ini bisa ditandai dengan gejala-gejala seperti batuk, demam, kesulitan bernafas. Batuk filek yang biasanya diremehkan. Penyebab pneumonia ini paling umum oleh bakteri streptococus pneumoniae atau pneumonococus. Yakni bakteri

di tenggorokan. Penyakit ini juga bisa dipicu oleh virus serta faktor lain. Sebagian virus pemicu flu atau filek yang ini sering mengidap pada balita. Pneumonia akibat jamur ini paling sering dialami oleh orang yangh memiliki sistem kekeblan tubuh yang menurun atau penyakit kronis. Ada juga pneumonia aspirasi yang dipicu karena menghirup obyek asing, semisal makanan, minuman muntah dan ludah. Gambaran dari penularan bakteri tersebut dari lingkun-

gan yang kotor. Cara mencegahnya selain dengan pemberian vaksin adalah terus menjaga agar sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Jaga makanan. Untuk ibu-ibu menyusui, menjaga Air Susu Ibu (ASI) dengan baik. Hindari dari asap-asap rokok. Teratur berolahraga, cukup istirahat serta menerapkan mola makanan yang sehat dan berimbang. (rus/*) drg. H. Asrul Sani (Suara NTB/rus)

NPSN Terhapus Harus Melapor ke PPK dan PPS KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu sudah mengeluarkan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam pelaksanaan Pilkada 2018, yang kemudian disebarkan ke tingkat kecamatan bahkan dusun. Bagi masyarakat yang namanya belum masuk dalam DPS tersebut diminta supaya segera melapor ke PPK maupun PPS untuk segera masukkan. Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (24/3), Ketua KPU Lotim, M. Saleh menjelaskan, data jumlah DPS saat ini sebanyak 866.173 pemilih yang sudah disebar dan ditempelkan secara terbuka dimuka umum. Keberadaan DPS itu, diharapkan dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat terutama yang sudah wajib pilih untuk melihat namanya apakah sudah masuk ataupun belum. Apabila belum masuk, maka masyarakat wajib pilih diminta untuk segera menghubungi PPK maupun PPS. “Bagi masyarakat yang namanya belum masuk dalam DPS supaya segera melapor ke PPK maupun PPS untuk segera dimasukkan sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT),” harapnya. Sebelumnya DPS yang dikeluarkan oleh KPU Lotim sebanyak 866.173 pemilih itu berdasarkan keputusan pleno penetapan DPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lotim serta Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang digelar secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. DPS itu berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP). Di mana, tahapan pencoklit tersebut merupakan tahapan yang cukup krusial, karena dibutuhkan ketelitian. Terkait dengan penetapan DPS dan publikasi kepada masyarakat, M. Saleh mengharapkan peran aktif masyarakat untuk mendeteksi namanya, keluarga maupun kerabatnya yang lain apabila belum masuk menjadi peserta pemilih. Jika hal itu ditemukan, maka diharapkan segera melapor ke PPK dan PPS untuk selanjutnya dimasukkan sebelum dikeluarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 19 April 2018 mendatang. Disinggung apabila dalam DPT masyarakat belum masuk namanya sebagai pemilih dan tidak menerima surat panggilan untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Maka yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik maupun surat keterangan pengganti KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil (Lotim). (yon)

Pencairan Dana BOP 19 PAUD Hangus Selong (Suara NTB) Sebanyak 19 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk tahun 2017 bahkan 2018 ini tidak berhak mendapat dana Bantuan Operasional PAUD (BOP). Hal itu dikarenakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) terhapus. “Terdapat sebanyak 19 lembaga yang terhapus NPSN, sehingga tidak berhak mendapat dana BOP PAUD,” terang Kepala Bidang PAUD dan PMS pada Dinas Dikbud Lotim, H.M.Nursalim, pada

Suara NTB, Sabtu (24/3). Disebutkannya, dana BOP PAUD untuk tahun 2018 sebesar Rp22.800.000, itu khusus digunakan untuk dana DAK non fisik. Artinya khusus untuk peningkatan mutu pem-

belajaran. Jumlah PAUD yang mendapatkan dana BOP PAUD sesuai dengan jumlah peserta didik yang terdaftar di Dapodik. Ditambahkannya, untuk tahun 2017 lembaga PAUD yang mendapat dana BOP sebanyak 697 lembaga dan sebanyak 8 TK negeri. Sementara untuk tahun 2018 hingga saat ini masih dalam proses penetapan. Adapun persyaratan untuk mendapatkan dana BOP tersebut yakni lem-

(Suara NTB/dok)

KPUD Lombok Utara Usulkan Lima Dapil Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Utara hingga saat ini masih menunggu penetapan jumlah daerah pemilihan (dapil) di KLU. Setidak-tidaknya, jumlah Dapil di KLU berpeluang bertambah dari 3 dapil menjadi 5 dapil. “Bicara kemungkinan, bisa 5 dapil, bisa juga tetap 3 dapil. Kita memang usulkan 5 dapil, tetapi kita belum keputusan KPU pusat,” kata Ketua KPUD Lombok Utara, Fajar Marta, S.Sos., Jumat (23/3). Dikatakannya, dalam rapat di Mataram beberapa waktu lalu, diakui pihaknya mengusulkan jumlah dapil dari 3 menjadi 5 dapil. Sebagai usul tersebut berangkat dari usulan sejumlah parpol yang ada di KLU. Untuk mengetahui kepastian jumlah dapil itu, KPUD Lombok Utara setidaknya akan mengetahui dari keputusan KPU. Mengingat dalam waktu dekat, KPUD KLU akan berangkat ke Jakarta dalam agenda pertemuan yang digalang oleh KPU pusat. “Dalam waktu dekat, kita akan ke Jakarta. Di sana nanti kita akan ketahui, apakah dapil KLU tetap 3 atau bertambah menjadi 5 dapil,” tambahnya. Untuk diketahui, 3 dapil di Kabupaten Lombok Utara terdiri dari dapil I dimana masih bergabung Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung dengan keterwakilan 11 kursi DPRD, dapil II atas Kecamatan Gangga dan Kecamatan Kayangan dengan keterwakilan 12 kursi DPRD, serta dapil III untuk satu kecamatan, yakni Bayan dengan keterwakilan 7 kursi DPRD. Usulan mengenai 5 Dapil di KLU dikuatkan oleh Ketua Fraksi Merah Putih di DPRD KLU, Nasrudin, SH.I. Kepada koran ini, politisi Partai Gerindra ini mengakui, Partai Gerindra mengusulkan dapil Lombok Utara dimekarkan. “Pada rapat dengan KPUD Lombok Utara, termasuk partai Gerindra menguslkan 5 dapil,” katanya. Usulan dari 3 dapil menjadi 5 dapil di KLU, menurut Nasrudin dengan pertimbangan efektivitas keterwakilan. Ia berasumsi, wakil-wakil di DPRD yang berasal dari dapil dengan 2 kecamatan kurang efektif. Dikhawatirkan sebagian perwakilan rakyat di legislatif lebih condong hanya memikirkan kecamatan asalnya tanpa memikirkan dapil kecamatan secara utuh. Sebagai gambaran, jumlah pemilih sementara berdasarkan DPS Pilkada NTB 2018 di Kabupaten Lombok Utara yang dilansir KPUD Lombok Utara dalam websitenya memperlihatkan, pemilih kecamatan Pemenang sebanyak 25.864 orang yang tersebar di 4 desa, kecamatan Tanjung sebanyak 36.650 orang yang tersebar di 7 desa. Di kecamatan Gangga dan Kayangan, tercatat jumlah DPS masing-masing sebanyak 33,535 orang di 5 desa, dan 29.655 di 8 desa. Sedangkan di kecamatan Bayan, jumlah DPS Pilgub sebanyak 33.761 tersebar di 9 desa. Mengacu dari jumlah pemilih itulah, KPU mengusulkan agar Pileg 2019 di KLU dimekarkan menjadi 5 dapil. (ari)

data di Dapodik meskipun sudah diberikan batas waktu perpanjangan. Bahkan 19 lembaga PAUD yang sudah terhapus NPSNnya itu untuk tahun 2018 ini tidak berhak mendapatkan dana BOP PAUD. Untuk nominal dana BOP PAUD dilihat dilihat dari jumlah murid yang masuk dalam Dapodik dikalikan Rp600 ribu. Rencananya jika tidak ada halangan, pencarian dapat dilakukan pada bulan Juni 2018 mendatang. (yon)

Kanker Payudara Jadi Momok Perempuan di KLU

(Suara NTB/ist)

RUSAK - Salah satu dam yang terdapat di wilayah Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji yang rusak akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu. Pemerintah harus segera memperbaiki dam ini, karena berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat.

Minim, Anggaran Fisik untuk Lembaga PAUD Muhammad Saleh

baga itu memiliki NPSN, artinya lembaga yang memiliki NPSN wajib memiliki dana BOP atau bantuan non fisik tersebut. Maka dari itu, diharapkan untuk tahun ini semua lembaga yang sudah memiliki NPSN menerima dana BOP PAUD. Pasalnya pada tahun 2017 lalu, terdapat sebanyak 19 lembaga yang terhapus NPSN. Penyebab terhapusnya dikarenakan ketidakaktifan lembaga itu memasukkan

Selong (Suara NTB) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Taman Kanak-kanak (TK) merupakan lembaga yang memiliki andil besar dalam mendidik karakter dan keterampilan peserta didik. Hanya saja, persoalan yang dihadapi hingga saat ini yakni masih minim alokasi anggaran untuk lembaga PAUD. Dijelaskan Kepala Bidang PAUD dan PMS pada Dinas Dikbud Lotim, H.M.Nursalim, saat ini kesadaran masyarakat terus mengalami peningkatan di dalam menyerahkan anaknya untuk didik ke lembaga PAUD. Namun kondisi fisik bangunan TK maupun lembaga PAUD masih jauh dari standar. Bahkan ada beberapa lembaga PAUD yang masih menumpang di musala maupun teras rumah terutama bagi PAUD yang masih berstatus non formal. Sedangkan untuk PAUD dalam bentuk TK sudah baik namun masih jauh dari kata standar. Disebutkannya, lembaga pen-

(Suara NTB/yon)

H. M.Nursalim didikan baik TK maupun PAUD yang sudah memiliki NPSN yakni sebanyak 712 lembaga. Dijelaskan Nursalim, dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018, tentang standar pelayanan minimal (SPM) anak usia

dini. Melalui PP ini, lanjutnya, saat ini perhatian pemerintah mengalami peningkatan terhadap PAUD. Hanya saja untuk pembangunan fisik masih sifatnya jemput bola, karena anggaran untuk fisik masih bersifat terbatas. “Untuk fisik tetap ada anggarannya, hanya saja masih terbatas,”ujarnya. Dalam satu tahun, apabila anggaran untuk fisik dijemput ke pemerintah pusat. Maka bisa didapatkan dua atau tiga lembaga yang dapat untuk anggaran fisik tersebut. Maka dari itu, melihat begitu penting dan semakin diminatinya lembaga PAUD, Nursalim berharap perhatian pemerintah terhadap lembaga PAUD terus mengalami peningkatan, terutama masalah anggaran untuk pembangun gedung fisik PAUD. “Untuk anggaran fisik yang masih sedikit, kalaupun kita mendapatkan bantuan fisik. Itupun harus kita lakukan sistem jemput bola ke pemerintah pusat,”terangnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Kanker payudara kian menjadi momok bagi banyak kaum perempuan yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Betapa tidak, pada tahun 2017 lalu, Yayasan Endri’s Foundation (EF) yang banyak memfasilitasi penderita kanker menemukan fakta mengejutkan. Di mana seluruh penderita kanker payudara yang ditemukan, nyawanya tak terselamatkan, karena keterlambatan penanganan. “Tahun 2017 lalu, EF temukan 15 kasus kanker payudara di KLU. Semua penderitanya meninggal dunia,” ungkap Direktur Yayasan EF KLU, Tarpiin Adam, dikonfirmasi Minggu (25/3). Selain kanker payudara, pihaknya juga menemukan beberapa kasus kanker lain yang dialami warga KLU. Seperti kanker kulit dan kanker tulang. Untuk kanker jenis ini jumlah kasusnya tidak banyak, antara 1 sampai 2 orang saja. Kendati demikian, keberadaan penderita kanker di KLU ini semakin mempertegas bahwa pasien kanker yang ada di NTB semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, data yang diperoleh redaksi Suara NTB mencatat, jumlah pasien kanker yang menjungi RSUP NTB cenderung bertambah setiap tahunnya. Tahun 2014 lalu jumlah penderita kanker yang ditangani RSUP sebanyak 1.429 orang, menurun di tahun berikutnya sebanyak 925 orang. Jumlah penderita kanker justru meningkat pada 2016 dan 2017 dengan angka pasien

masing-masing 1.368 orang dan 4.208 orang. Lonjakan yang hampir 300 persen tahun 2017 lalu ini mengindikasikan jumlah penderita yang seolah-olah baru ditemukan oleh dinas dan LSM. Tetapi bisa pula kondisi yang sangat akut itu enggan diobati secara medis oleh masyarakat karena beragam dalih. Diyakinkan Tarpiin, bahwa dari semua kasus atau data penderita kanker di KLU yang ditemukan seluruhnya dalam kondisi sangat kritis. Saat difasilitasi oleh EF untuk berobat ke faskes pun, dapat dikatakan sudah terlambat memperoleh penanganan medis. “Faktor dan alasannya beragam, dari alasan keluarga yang tidak ada biaya konsumsi selama menunggu di rumah sakit atau tidak ada biaya transportasi dari KLU ke Mataram,” sambungnya. Selain itu, EF juga menyimpulkan bahwa kesadaran dari semua pihak dalam menangani penderita kanker juga masih sangat minim. Sebagian masyarakat yang mengetahui penderita kanker tidak segera melaporkan ke pemerintah, atau sebaliknya dilaporkan namun tidak mendapat perhatian serius dari staf medis yang ada di akar rumput. “Termasuk peran dari pemerintah sangat kita harapkan. Sosialisasi terkait bahaya dan penyebab kanker payudara perlu digalakkan, karena selama ini sosialisasi semacam itu masih sangat jarang dilakukan,” cetusnya. (ari)

Penderita Gizi Buruk Tidak Kenal Profesi Orang Tua Tanjung (Suara NTB) Kasus gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menjadi sorotan Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Pasalnya, kasus tersebut tidak hanya terjadi pada anak-anak dari warga miskin, melainkan juga anak dari oknum PNS yang bekerja di Lombok Utara. Hal itu diakui Bupati saat menyampaikan sambutan pada Musrenbang KLU, beberapa waktu lalu. Kasus-kasus gizi buruk dan gizi kurang pada anak beragam sebabnya, mulai dari pola asuh yang keliru, maupun kurangnya asupan gizi karena keterbatasan ekonomi. Ia semakin yakin manakala melihat laporan dari Dikes KLU, manakala penderita gizi buruk berasal dari kalangan PNS. “Tidak semua kasus gizi buruk itu disebabkan karena faktor ekonomi. Mengapa saya mengambil sementara seperti

itu, ketika saya minta laporan dari Dinas Kesehatan, ternyata dari nama-nama penderita gizi buruk ada juga anak PNS di sana,” kata Najmul. Bupati juga membeberkan pengamatannya terkait penanganan anak-anak yang sakit sebelum dirujuk ke rumah sakit. Satu contoh kejadian yang sudah lama, ia mendapati pola asuh dan pengobatan anak sakit yang keliru masih dilakukan oleh masyarakat. Di mana mengobati luka pada anak masih menggunakan campuran daun sirih, pinang, gambir dan kapur yang dikunyah. “Bayangkan yah, mamak (campuran daun sirih) dipakai untuk mengobati. Kita yang tua saja berteriak, apalagi anak-anak ya,” imbuhnya. Pola asuh anak oleh neneknya juga menjadi fenomena yang ikut mempengaruhi fluktatifnya jumlah penderita gizi buruk dan gizi kurang. Oleh syarat sebab perceraian, sebagian ibu

si anak lebih memilih menjadi TKI atau TKW. Tanggung jawab asuh anak pun dipikul oleh nenek si anak. Menyikapi fenomena itu pun, Bupati dengan tegas melarang bahwa seorang yang memiliki anak masih berusia di bawah 2 tahun dilarang menjadi TKI. Pertimbangannya, pada usia di bawah 2 tahun anak-anak balita tersebut masih membutuhkan ASI yang mempengaruhi tumbuh kembangnya. “Saya sudah sampaikan ke perizinan (Dinasker PM PTSP), bagi ibu yang mau bekerja di luar negeri dan anaknya belum umur 2 tahun, jangan diberikan. Sebab ini banyak anak yang menjadi korban,” imbaunya. Sebagai bagian dari solusi atas larangan itu, Bupati Lombok Utara pun meminta kepada jajarannya di SKPD untuk memantapkan desain pendampingan wira usaha baru. Melalui visi program menciptakan 10.000

wirausaha baru yang digalangnya, ibu-ibu calon TKI/TKW yang memiliki anak di bawah 2 tahun agar menjadi sasaran prioritas. Dengan menjadi wira usaha baru dan menjalankan aktivitas di rumah, memberi peluang bagi ibu-ibu untuk memberi perhatian lebih besar kepada anak-anaknya yang masih balita. “Dia mau ke Malaysia kah, ke Brunei dan sebagainya, itu untuk masa depan anaknya. Tetapi secara tidak sadar mengorbankan sendiri masa depan anaknya. Karena yang namanya anak diurus oleh bapak, nenek, i t u

beda dengan diurus langsung oleh ibunya,” demikian Najmul mengingatkan lagi. (ari)

H. Najmul Akhyar

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 26 Maret 2018

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan harian Suara NTB

DPR RI Dukung Pembangunan Dam Mujur Praya (Suara NTB) Harapan untuk terwujudnya pembangunan Dam Mujur Kecamatan Praya Timur mulai menemukan titik terang. Rencana pembangunan bendungan yang diharapkan bisa mengairi ribuan hektar lahan pertanian di wilayah Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan ini telah mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat. Tinggal bagaimana semua elemen didaerah ini menyatukan komitmen. Untuk bersamasama berjuang mewujudkan pembangunan Dam Mujur. “Minggu kemarin, bersama dengan unsur pimpinan DPRD Loteng, kami Pansus percepatan pembangunan Dam Mujur sudah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri

Hamzah yang juga anggota DPR RI asal NTB, untuk membahasan pembangunan Dam Mujur. Hasilnya, baik sebagai Wakil Ketua DPR RI maupun anggota DPR RI asal NTB, H. Fahri Hamzah, secara tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan Dam Mujur,” ungkap Ketua Pansus percepatan pembangunan Dam Mujur, Suhaimi, S.H., kepada Suara NTB, Sabtu (24/3). Sebagai tindaklanjut dari komitmen tersebut, Wakil Ketua DPR RI berencana akan turun langsung ke Loteng dalam dua atau tiga minggu kedepan. Guna membahas terkait rencana pembangunan Dam Mujur bersama dengan Pemkab Loteng. Sehingga diharapkan ada satu kesepahaman antar Pemkab Loteng,

kalangan DPRD Loteng serta DPR RI, soal pembangunan Dam Mujur tersebut. Saat turun itu nantinya Wakil Ketua DPR RI akan turut serta mengajak perwakilan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku leading sector di tingkat pusat. Sehingga hasil dari pertemuan tersebut jelas. Pemerintah daerah tahu apa yang harus dilakukan. Demikian halnya dengan pemerintah pusat. “Dalam rencana pertemuan dengan DPR RI serta pemerintah pusat tersebut, akan dipetakkan apa saja persoalan dan hambatan yang ada. Untuk selanjutnya dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Sekaligus akan ada pembagian tugas untuk masing-

masing pihak,” timpalnya. Dalam hal ini, lanjut Suhaimi, tidak menjadi soal kapan Dam Mujur akan mulai dibangun. Terpenting sudah ada komitmen antara pemerintah daerah bersama kalangan Dewan di daerah dengan pemerintah pusat dan kalangan DPR pusat. Bahwa pembangunan Dam Mujur harus terwujud. Bagaimana pun caranya. Karena tentu, untuk memulai proses pembangunan ada proses dan tahapan yang harus dilalui. Belum lagi, terkait rencana pembangunan Dam Mujur itu sendiri masih ada persoalan yang menghambat di tingkat bawah. “Tapi kalau semua elemen sudah satu komitmen dan satu kata, apapun persoalan pasti bisa terselesaikan,” ujar Suhaimi.

Adapun soal anggaran pembebasan lahan dan sebagaimananya, pemerintah daerah dalam hal ini tidak perlu khawatir. Yang penting sudah ada komitmen saja dulu. Soal anggaran itu urusan belakang. Jika memang pemerintah daerah tidak mampu membebaskan lahan, pemerintah pusat jelas tidak akan tinggal diam. “Pengalaman pada saat pembangunan Dam di Buleleng Bali, itu sepenuhnya didanai oleh pemerintah pusat. Termasuk untuk anggaran pembebasan lahannya. Tapi sebelumnya itu, pemerintah daerah setempat sudah komitmen untuk mendukung pembangunan dam tersebut,” imbuh Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini. Artinya, pemerintah daer-

(Suara NTB/ist)

BAHAS DAM MUJUR - Anggota DPRD Loteng saat bertemu Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah untuk membahas Rencana pembangunan Dam Mujur. ah tidak perlu takut harus mencari anggaran pembebasan lahan dari mana. Yang penting ada komitmen saja dulu. sehingga rencana pem-

bangunan Dam Mujur bisa masuk ke program pusat. Kalau sudah begitu, pemerintah pusat pastinya bakal mendukung penuh. (kir/*)

Belasan Kades di Loteng Lolos dari Jerat Hukum (Suara NTB/her)

BAHAS PELANGGARAN - Tim Gakkumdu dari unsur penyidik kepolisan dan kejaksaan saat membahas dugaan pelanggaran Kades Lembah Sari, Sandik dan Kades Banyumulek serta beberapa kadus.

Panwaslu Lobar Kesulitan Buktikan Kasus Pelanggaran Tipilu Giri Menang (Suara NTB) Hampir semua kasus dugaan pelanggaran yang ditangani Panwaslu selama Kampanye Paslon pilkada Lombok Barat (Lobar) berujung pada pelanggaran administrasi saja. Hanya satu kasus yang masih berlanjut di Polres. Itupun kasus perusakan baliho. Sedangkan kasus pelanggaran oknum Kades dan perangkat desa yang terang-terangan mendukung Paslon justru tidak bisa dibuktikan memenuhi unsur tindak pidana pemilu (Tipilu). Ketua Panwaslu Lobar, Lalu Arjuna Nursiwan, Minggu menerangkan, kondisi ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran ke Panwaslu. Kasus terbaru ditangani seperti dugaan pelanggaran Kades di wilayah Gunungsari dan Batulayar serta Kediri. Padahal jelasjelas beberapa Kades dan perangkat desa tersebut mendukung Paslon nomor urut 3 yang di-upload melalui media sosial. Begitu pula kasus dugaan pelanggaran di Kediri mendukung pakaian nomor 2. “Di Gunungsari dan Batulayar itu Paslon nomor urut 3, kalau di Kediri itu Paslon nomor urut 2. Semua diputus di sentra Gakkumdu direkomendasikan pelanggaran administrasi ke Pemda (bupati red) karena tidak memenuhi unsur-unsur Tipilu,” kata Arjuna. Lebih jauh Arjuna menyebutkan, kasus dugaan pelanggaran ditangani antara lain oknum Kades Sandik, Lembah Sari dan di wilayah Gunungsari. Berdasarkan temuan rekaman di video, mereka hadir ikut kampanye paslon nomor urut 3. Sedangkan di Kediri ada kades dan Kadus ikut kampanye Nomor urut 2. Selain itu ada temuan kades Banyumulek yang hadir bersama Paslon nomor 2 TGH Muammar Arafat. Temuan ini pun telah dibahas dengan sentra Gakkumdu. Hasilnya kasus ini direkomendasikan ke Pemda untuk sanksi administrasi. Pasalnya dari sisi pembuktian tidak memenuhi unsur Tipilu. Menurutnya masyarakat tidak berani melapor. Diakui dari sekian banyak kasus dugaan pelanggaran yang ditangani semua berasal dari temuan Panwaslu, tidak ada laporan masyarakat. Semua kasus ini jelasnya masuk ke pelanggaran administrasi, sebab dari unsur moril dan materil tidak memenuhi unsur. Dikatakan, masyarakat tidak mau melaporkan, siapa yang dirugikan dan diuntungkan dalam kasus ini. “Kita kesulitan membuktikan karena itu kita butuh masyarakat yang dirugikan untuk melapor,”katanya. Sejauh ini pihaknya sudah mengundang para tim Paslon untuk mensosialisasikan terkait aturan kampanye dan pelanggaran. Semua Paslon hadir namun diwakili oleh tim paslon. (her)

Praya (Suara NTB) Belasan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang sebelumnya dilaporkan atas dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dipastikan lolos dari jerat hukum. Kasus hukumnya tidak dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, karena temuan nilai kerugian negaranya kecil. Kasi Intel Kejari Loteng, Febi Rudy P, S.H., yang dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (24/3) mengatakan, sebelumnya ada sekitar 18 laporan kasus dugaan penyelewengan ADD yang diterima pihaknya. Semua laporan pun sudah ditindaklanjuti dengan meminta audit ke Inspektorat Loteng. “Hasil audit sudah kita terima dan ratarata ada temuan kerugian negaranya,” ungkapnya. Hanya saja, nilai kerugiannya terbilang kecil. Sehingga pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada Inspektorat Loteng supaya memerintahkan kepada Kades-Kades tersebut agar mengembalikan kerugian negara sesuai hasil audit yang ada. Dan, kasus hukumn-

ya tidak akan dilanjutkan. “Temuannya memang berbeda-beda. Ada yang berupa kerugian negara berupa uang ada juga yang berupa kekurangan nilai pengerjaan proyek. Sehingga bagi Kades yang kerugian negaranya berupa uang, kita minta dikembalikan. Sedangkan yang berupa kekurangan nilai proyek kita minta diperbaiki atau ditambah sesuai kekurangan yang ada,” timpalnya. Tapi terhadap Kades yang temuan nilai kerugiannya besar, itu tidak ada toleransi. Tetapi harus dilanjutkan proses hukum. “Dari semua laporan yang masuk dan sudah diaudit, ada beberapa Kades yang kasus hukumnya tetap dilanjutkan. Karena temuan

nilai kerugian negaranya cukup besar,” tambah Febi. Pihaknya dalam hal ini bukannya tidak mau menindaklanjuti kasus-kasus ADD yang nilai kerugian negaranya kecil. Tetapi atas dasar efektivitas waktu serta biaya, pihaknya memutuskan untuk merekomendasikan supaya KadesKades tersebut mengembalikan kerugan negara. Dengan catatan, perbuatan tersebut tidak boleh diulangi lagi di masa yang akan datang. “Bisa saja kita proses kasus-kasus ADD yang nilai kerugian negaranya kecil tersebut, tapi masak tenaga kita harus habis hanya untuk mengurus kasus-kasus kecil. Sementara kasus-kasus yang lebih besar

Menangani kasus dengan kerugian negara yang kecil itu hampir sama dengan biaya penanganan kasus dengan nilai kerugian besar. Malah itu yang menghabiskan anggaran negara. ( Febi Rudy P )

tidak tersentuh, karena kita terlalu fokus menangani kasus kecil,” lanjutnya. Begitu pula dari sisi biaya, menangani kasus dengan kerugian negara yang kecil itu hampir sama dengan biaya penanganan kasus dengan nilai kerugian besar. Sehingga tidak efektif. Justru, malah itu yang menghabiskan anggaran negara. “Sekarang ada kasus ADD dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 10 juta. Sementara biaya penanganan perkara tersebut jauh lebih besar. Kan tidak efektif jadinya. Uang

negara untuk membiayai penanganan kasus jauh lebih banyak. Ketimbang potensi pengembalian kerugian negara dari hasil penanganan kasus tersebut,” paparnya. Tapi paling tidak, dengan adanya kasus-kasus tersebut bisa menjadi pelajaran bagi Kades-Kades di daerah ini. Untuk lebih cermat dan hatihati mengelola ADD kedepannya. Jangan sampai salah melola yang berujung pada munculnya kerugian negara. “Intinya ikuti aturan, pasti aman,” pungkas Febi. (kir)

Kemendagri Belum Setujui Pilkades Serentak di Lobar

Lobar Defisit Ribuan ASN Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengalami defisit banyak sekali Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga tahun 2022 mendatang diperkirakan Lobar mengalami kekurangan ASN sebanyak 1.100 Lebih. Sementara tiap tahun jumlah ASN Lobar yang pensiun 170-310 orang, sehingga total kekurangan mencapai ribuan beberapa tahun kedepan. Kondisi ini disebabkan kebijakan pusat menghentikan sementara perekrutan ASN. Tahun ini pun pemda Lobar belum dipastikan mendapatkan jatah formasi ASN, kendati pemda mengusulkan 1.800 formasi ke pusat. “Sampai hari ini belum ada kepastian kita dapat formasi. Kita usulkan 1800 orang,” kata Sekda H.M Taufiq ditemui akhir pekan kemarin. Dijelaskan rata-rata jumlah ASN yang Pensiun Tiap tahun mencapai 200 orang. Sehingga total hitungan dari 2018-2022 mengalami kekurangan ASN ribuan jika masih moratorium sampai beberapa tahun kedepan. ASN yang pensiun kata Sekda diberikan pelatihan pemberdayaan kerjasama dengan pihak BTPN. Sebelum memasuki pensiun mereka diberikan pelatihan supaya nanti saat pensiun ada kesibukan. Pemda pun mempersiapkan sejak dini, ASN yang mau pensiun dibina untuk diberikan pelatihan. Sejauh ini baru 72 orang ASN yang dilatih. Sebelumnya, Pemda Lobar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan PSDM mengusulkan CPNS untuk semua profesi sesuai kebutuhan daerah. Dari ribuan formasi ini, termasuk jalur umum dan jalur tenaga kontrak atau honor. Jawaban resmi dari kementerian itu secara nasiona seluruh daerah di Indonesia yang mengusulkan. Terkait usulan formasi CPNS, wajib diusulkan tiap tahun namun penentuan apakah disetujui ada di Kemenpan RB. Pihak Pemda berharap agar usulan tersebut diterima, sebab hampir 4 tahun lobar tidak pernah melakukan pengangkatan. Sehingga koondisi saat ini Lobar memang kekurangan pegawai, jika mengacu kebutuhan daerah. Usulan formasi ini pun disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk menopang roda pemerintahan, termasuk tenaga pendidik, para medis dan semua profesi. Terkait tahapan baku penerimaan CPNS ini tergantung kebijakan pusat apakah sekaligus tahun ini. Sebelum mengusulkan formasi, pihak BKD melakukan kajian dan pemetaan analisis jabatan lebih dulu. Atas dasar hasil kajian inilah pihaknya mengusulkan ke pusat. (her)

‘’

(Suara NTB/kir)

BELUM RAMPUNG - Dua gedung perkuliahan milik Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng), masih terus dikebut pengerjaannya. Proyek senilai Rp 110 miliar lebih ini sebelumnya ditargetkan selesai akhir tahun 2017 lalu, molor sekitar 90 hari dan ditargetkan selesai akhir bulan Maret ini. Tahun ini pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran tambahan sekitar Rp150 miliar untuk membangun gedung rektorat dan laboratorium. Secara total pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun lebih untuk membangun seluruh fasilitas Poltekpar Lombok, sehingga menjadikannya sebagai kampus termegah di Indonesia wilayah timur.

Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang direncakan tahun 2018 ini di Lombok Barat (Lobar) terancam ditunda. Pasalnya, sampai saat ini belum ada informasi kepastian dari Kemendagri. “Pelaksanaan pilakades ini bisa tidak (diselenggarakan), kita masih menunggu pemberitahuan Kemendagri lebih lanjut, boleh atau tidak tahun ini laksanakan Pilkades,” jelas Kepala Dinas PMD Lobar, Lalu Edy Sadikin akhir pekan kemarin. Menurut Edy, Pilkades 2018 berpotensi tidak dilaksanakan di Lobar, mengingat bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB serentak 2018. Belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika pilkada, pelaksanaan Pilkades diundur atau ditunda. Meski demikian, pihaknya tetap mempersiapkan pelaksanaan pilkades hingga surat pemberitahuan dari Kemendagri dikantongi dinas. Bahkan bila pilkades tertunda, maka dinas akan menganggarkan kembali pada tahun berikutnya. “Pemberitahuan biasanya sudah ada tiga bulan sebelum pelaksanaan (pilkades),” terang Edy. Terhadap desa-desa yang kepala desanya habis masa jabatan biasanya bakal ditunjuk PLT untuk mengisi keko-

(Suara NTB/her)

Lalu Edy Sadikin songan sementara waktu. Ia menjelaskan, hingga saat ini dinas baru menginventarisir sebanyak 78 desa yang akan mengikuti Pilkades. Di mana pelaksanaannya digelar bulan Oktober hingga November. Prosedurnya sudah tertuang dalam Peraturan Bupati. Belajar dari pengalaman pelaksanaan Pilkades serentak sebelumnya, potensi sengketa Pilkades sangat rawan terjadi sehingga pihaknya terus berupaya mencari solusi penyelesaian. Serta mengevaluasi hasil pelaksanaan Pilkades periode lalu. Dinas pun akan mengundang pemerintah desa, masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan untuk mendiskusikan apa saja potensi gugatan Pilkades. (her)

Personal Band Debu Terpukau Keindahan Pantai Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Grup band Debu yang ikut pada Labbaik Fun Bike yang dipusatkan di Sekotong pekan kemarin mengakui terpukau dengan keindahan alam pantai gili-gili di Sekotong. Bahkan vokalis grup band yang muncul pertama kali di Amerika serikat ini ingin kembali ke Sekotong untuk berlibur secara khusus. Abdul Majid, salah seorang pegiat Pariwisata sekaligus pengurus Asosiaasi Pariwisata Islam Indonesia (APII) Lombok Barat mengatakan, personel grup band Debu begitu terpikat dengan keindahan pantai Sekotong. “Mereka berniat mau kunjungi Sekotong lagi,”kata Majid. Majid menyatakan, Mustafa, vokalis grup band ternama ini be-

gitu betah selama mengelilingi Gili di Sekotong. Bahkan ia akan kembali ke Lombok, sehingga pihaknya pun ingin merancang kedatangan group band tersebut ke Sekotong. Kegiatan ini bakal dihadiri sejumlah artis, yakni Ridho Roma bersama 4 asistennya, Debu Band dengan 15 orang anggota, Cinta Penelope bersama 4 orang kru serta musisi 15 negara. Hanya saja musisi ini tidak lengkap hadir karena adanya gangguan jadwal penerbangan. Selama berkunjung ke Sekotong, musisi ini dari Lembar (lokasi fun bike) menaiki bus menuju Tawun, Sekotong Barat. Mereka selanjutnya menyeberang ke gili Nanggu untuk berlibur di sana. Lalu mereka santap siang di gili Sudak sebelum ke-

liling ke gili Kedis. Usai menikmati keindahan alam tiga Gili tersebut, mereka kembali ke Mataram. Pada kegiatan fun bike panitia menyediakan 60 buah sepeda yang digunakan oleh para artis dan tamu undangan lainnya. Selain itu disediakan 30 buah sepeda untuk para pelaku dan pendukung kegiatan tersebut. Di samping itu, pihak Desa Sekotong Barat membantu mempersiapkan 7 buah boat untuk menyeberang ke gili Nanggu serta terop untuk menyambut para tamu di dermaga Tawun. (her) (Suara NTB/her)

BERKUNJUNG - Para personel Grup band Debu saat berkunjung ke Giligili di Sekotong, pekan kemarin.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 26 Maret 2018

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Hasil Reses I Tahun 2018 DPRD Sumbawa Dapil 5

(Suara NTB/arn)

RESES - Dua dari sembilan anggota DPRD Sumbawa Dapil V, Andi Rusni dan Aidizul Syahabuddin, tengah mengikuti sidang paripurna laporan hasil reses I tahun 2018. Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa telah menggelar rapat Paripurna Selasa lalu, laporan hasil reses I tahun 2018, yang berlangsung 1-7 Maret lalu. Lima Daerah Pemilihan (Dapil) telah menyampaikan hasil resesnya. Termasuk Dapil 5 Kabupaten Sumbawa. Yang meliputi kecamatan Sumbawa, Moyo Utara dan Moyo Hilir. Terdapat 9 anggota DPRD dari Dapil tersebut, yakni, Kamaluddin, S.T, M.Si (Fraksi PPP), Syam-

sul Fikri AR, S.Ag, M.Si (Fraksi Demokrat), Muhammad Yamin, S.E, M.Si (Fraksi Hanura), Andi Rusni S.E (Fraksi Gerindra), Hairil H. M. Ali (Fraksi PAN), Agus Salim (Fraksi Golkar), Khaeruddin, S.E (Fraksi Bintang Keadilan), Ramliyanto, S.H (Fraksi PDIP), Adizul Syahabuddin, SP (Fraksi Bintang Keadilan). Melalui juru bicaranya, Agus Salim disampaikan, berdasarkan hasil reses diharapkan semua lembaran aspirasi masyarakat dapat direalisasi-

kan oleh pemerintah daerah. Yakni, persoalan bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya, masih terdapat lahan sekolah yang belum bersertifikat. Makanya, perlu dilakukan percepatan sertifikasi lahan sekolah. Kualitas sarana dan prasarana sekolah yang rusak parah seperti di SMPN 1 Moyo Utara, SDN Lempe, dan kesiapan sekolah dalam pelaksanaan UNBK. Selain itu, masih terdapat kondisi tempat ibadah yang belum tuntas pembangunannya. Untuk itu, dibutuhkan suntikan dana untuk menuntaskan pembangunannya seperti Masjid Al Amin desa Ngeru, Masjid Perum Baiti Jannati dan lainnya. Persoalan pembangunan infrastruktur, kerawanan keamanan jembatan yang telah dibangun, dibutuhkan dibangun pengaman tebing talud atau bronjong. Seperti jembatan yang ada di desa Pungkit-Sebewe, kecamatan Moyo Utara dan jembatan yang ada di kecamatan Moyo Hilir. Tebing sungai yang terus terdegradasi dibutuhkan pengamanan tebing atau talud

seperti DAS Sungai Brang Biji yang melewati kelurahan Samapuin, Brang Bara, Brang Biji, Lempeh, Pekat kecamatan Sumbawa, kecamatan Labuhan Badas dan kecamatan Unter Iwes. Pemerintah perlu mengidentifikasi titik rawan atau longsor yang berdampak langsung dengan pemukiman, kota dan sawah sebagai sumber utama mata pencaharian masyarakat. Begitu pula kegiatan normalisasi sungai sangat dibutuhkan karena saat ini telah terjadi sedimentasi atau pendangkalan seperti di sepanjang kelurahan Lempeh, di lingkungan Perate dan Sumer Batu Kelurahan Samapuin. Selanjutnya, kondisi jalan lingkungan wilayah perkotaan yang rusak parah dibutuhkan pengaspalan (aspal goreng) ataupun hotmix seperti di jalan lingkungan Kelurahan Samapuin, Pembangunan jalan menuju pemukiman warga di Unter Ketimis kelurahan Seketeng. Begitu pula terhadap kondisi drainase di kota Sumbawa atau se-kecamatan Sumbawa banyak yang mampet dan rusak sehingga per-

lu dinormalisasi dan direhabilitasi. Masyarakat kesulitan air bersih dibutuhkan pembangunan jaringan air bersih PDAM di komplek Unter Ketimis kelurahan Uma Sima Sumbawa dan wilayah Baiti Jannati desa moyo kecamatan Moyo Hilir. Berikutnya, irigasi teknis atau saluran yang tidak lancar dibutuhkan pembangunan jaringan irigasi yang baik. Seperti di kelompok tani Kemang Senang Kelurahan Samapuin, kelompok tani Batu Taba desa Serading, Gang Karya I dan RW 01 dan 02 kelurahan Lempeh, saluran tersier Unter Suning desa Berare, jaringan irigasi Pasang Sunung 2 desa Berare, dan saluran irigasi kelompok tani Alam Hijau desa Pungkit. juga pembangunan saluran pembuang di desa Pungkit kecamatan Moyo Utara sangat dibutuhkan keberadaannya. Persoalan lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung program ekonomi. Seperti minimnya pembangunan jalan usaha tani, jalan usaha produksi, cekdam yang tidak berfungsi, minimnya ket-

ersediaan alat dan mesin pertanian, keterbatasan akses permodalan usaha peternakan, pertanian, perikanan dan UMKM. Masalah distribusi pupuk dan penyaluran maupun kualitas bibit jagung bantuan pemerintah yang dikeluhkan oleh petani perlu mendapat perhatian lebih pemerintah daerah. Termasuk program cetak sawah baru masih diharapkan turun di tengah petani seperti di kelompok tani Bara Batu dan Liang Sonap desa Ngeru seluas 60 hektar. Terlebih saat ini dituntut untuk swasembada pangan. Begitu pula kebutuhan masyarakat terhadap peralatan untuk perbengkelan, tukang kayu dan las, peralatan nelayan berupa jaring, rumpon, mesin cuci jaring, batuan pedagang berupa rombong dan payung. Serta bantuan terop dan kursi. Hal tersebut dapat mengakselerasi pertumbuhan UMKM dan pengrajin kecil di daerah Kecamatan Sumbawa, Moyo Hilir dan Moyo Utara. Sedangkan persoalan sosial dan non fisik yang perlu penanganan secara cepat dan serius

yakni banyak perilaku penyalahgunaan narkoba di dalam wilayah kota Sumbawa. Sehingga dibutuhkan langkah pencegahan, penindakan serta pengawasan atas bahayanya nakotika dan obat terlarang (narkoba). Upaya yang perlu segera dilakukan adalah membentuk satgas anti narkoba di setiap kelurahan dan desa. Kritisnya hutan akibat ilegal loging dan perluasan areal tanam jagung pada kawasan eks perhutani di kecamatan Moyo Utara dan Moyo Hilir. Hal ini perlu ditinjau kembali izin menggarap dan bantuan benih dan pupuk pada kawasan eksperhutani. Sebab praktek yang ada petani menebang tanaman pokok dan merubah ekosistem hutan. Begitupula masalah rusaknya biota laut akibat ilegal fishing. Kedua hal ini sebagian kewenangannya ada di Pemrov NTB. Sehingga langkah bersama dan padu perlu diintensifkan dengan melibatkan pengawasan dari berbagai pihak yang berwenang maupun partisipasi kelompok pengawas masyarakat. (arn/*)

Mitra Pengelola Dana PHDG Kembali Minta Waktu Pengembalian Taliwang (Suara NTB) Sejumlah pihak ketiga yang belum melunasi pengembalian dana Pengaman Harga Dasar Gabah (PHDG) periode 2012-2013 kembali meminta waktu kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Mereka berjanji akan mengembalikan sisa dana yang telah mereka kelola itu. Tapi mereka minta agar diberikan waktu lagi untuk melunasinya,” terang Kabid Koperasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) KSB, Firmansyah, SIP kepada Suara NTB. Waktu tambahan yang diminta para itu bervariasi. Firmansyah mengungkapkan, ada yang meminta waktu hingga 1 tahun namun ada

pula beperapa yang berkomitmen menuntaskan hingga pertengahan tahun 2018 ini. “Ya sesuai dengan besaran dana yang harus dikembalikan. Kalau banyak mereka mintanya setahun,” tuturnya. Meski telah ada permintaan dari para mitra, sementara ini Dinas Perindagkop belum memutuskan. Menurut Firmansyah, pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji soal pemberian waktu tersebut. “Kita lihat dulu seperti apa kan mereka ini

sebelumnya sudah diberikan waktu tapi tidak juga bisa menyelesaikannya,” cetusnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop KSB, Ir. Amin Sudiono, M.Si menyebutkan, pemberian waktu kepada mitra pengelola dana PHDG itu akan dibicarakan lebih lanjut. Menurutnya, opsi tersebut sementara ini menjadi pilihan terbaik pemerintah untuk mengembalikan anggaran itu ke kas daerah. “Mereka kan punya niat baik

makanya kita berikan kesempatan lagi mereka sekali lagi. Karena bagaimana pun keinginan kita kan dana itu kembali lagi ke daerah,” ujarnya. Sementara itu, ditanya mengenai penjualan barang jaminan para mitra? Amin mengaku, opsi tersebut belum sementara ini belum menjadi pilihan karena para mitra sudah meberikan komitmennya untuk mengemballikan. “Lagian kalau itu dilelang kan hasilnya kecil dan tidak bisa sebesar dana yang mereka belum kembalikan. Jadi bagusnya kita tunggu dulu mereka menuntaskan komitmen terakhir mereka sekarang ini,” imbuhnya. (bug)

Aktivitas Penyu Bertelur di Pantai Talonang Semakin Berkurang Taliwang (Suara NTB) Intensitas penyu bertelur di sejumlah titik di pantai Talonang semakin hari semakin berkurang. Hal ini disinyalir karena perairan pantai di kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu mulai marak aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom. Kondisi ini diakui sendiri oleh pihak Pos Laut TNI Angkatan Laut (AL) Benete, yang selama ini secara intens melakukan patroli perairan di wilayah perairan KSB bagian selatan itu. “Salah satu penyebabnya karena perairan Talonang sudah semakin marak pengeboman,” kata komandan Pos TNI AL Benete, Lettu Laut Heru Setiono. Ia mengatakan, pihaknya dalam sebulan terakhir telah melakukan pemantauan di beberapa titik di pantai Talonang yang selama ini kerap menjadi

lokasi pendaratan penyu untuk bertelur. Tetapi selama itu tidak satu pun penyu datang merapat ke pantai. “Nah perkiraan kuat kami karena pengeboman itu. Penyu tidak berani lagi mendekat karena takut dengan suarasuara gaduh akibat pengeboman,” cetusnya. Heru mengungkapkan, berdasarkan laporan nelayan setempat pelaku pengeboman di perairan pantai Talonang banyak dilakukan nelayan dari luar daerah. Armada yang memadai membuat para nelayan dari luar daerah itu dapat lebih leluasa beraktivitas mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak. “Kami juga pernah melihat biasanya mereka dari Lombok dan nelayan Sumbawa,” ungkapnya. Selaku petugas pengaman, Heru mengaku, pihaknya tidak bisa maksimal menut-

up ruang nelayan yang kerap menggunakan bahan peledak di perairan Talonang. Hal ini dikarenakan Pos TNI AL Benete tidak memiliki armada yang mumpuni serta biaya patroli yang mencukupi. “Kami punya sampan rubber boat (perahu karet). Tapi itu sulit kita gunakan untuk mengintai karena mudah ketahuan. Lagian juga untuk biaya bahan bakan kami minim, selama ini kami pakai dana pribadi,” paparnya. Ia berharap, pemerintah segera mengambil langkah stategis untuk mencegah maraknya aktivitas pengeboman di wilayah perairan Talonang. Sebab kegiatan itu tidak saja mengganggu keberadaan penyu tetapi juga merusak ekosistem laut serta potensi perikanan yang ada di perairan bagian selatan itu. “Perlindungan menyeluruh harus dilakukan pe-

(Suara NTB/bug)

Heru Setiono merintah di selatan karena potensinya banyak sekali dan sampai sekarang belum dikelola dengan baik,” pungkasnya. (bug)

Kerjasama Bidang Pembinaan SD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

(SuaraNTB/ils)

HANGUS - Kondisi salah satu rumah, di Desa Seloto, Kecamatan Taliwang yang hangus dilahap si jago merah, Minggu (25/3).

Ditinggal ke Sawah, Rumah Ludes Terbakar Taliwang (Suara NTB) Rumah warga di Desa Seloto, Kecamatan Taliwang ludes dilahap si jago merah, Minggu (25/3). Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 13. 30 WITA, diduga karena api dari tunggu dapur yang ditinggal pergi pemiliknya ke sawah untuk memanen padi. Pantauan Suara NTB di lokasi kejadian, kejadian tersebut bermula dari adanya tungku api yang ditinggal oleh pemilik rumah Salabiah (50), warga di dusun brang bulu desa Seloto. Kondisi cuaca yang panas dan angin yang bertiup kencang menjadikan api membesar dan merembet ke rumah lain. Warga yang mengetahui adanya kebakaran, panik serta berupaya mencari bantuan untuk memadamkan api yang terus membesar. Kondisi ini kembali dipersulit dengan kondisi rumah yang terbuat dari kayu ditambah angin yang cukup kencang menjadikan warga kewalahan memadamkan api. Setelah bersusah payah sekitar dua jam, api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 13. 40

WITA, setelah tiga unit mobil damkar dan satu mobil tangki air dari Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) setempat turun ke lapangan. Kendati bisa dipadamkan, tetapi tidak ada satupun barang bisa diselamatkan dan kondisi rumah tersisa tinggal puing-puingnya saja. Setelah api dinyatakan padam, masyarakat setempat kemudian bergotong royong untuk mengangkut sisa material yang habis terbakar dan melakukan pengecekan terhadap barangbarang yang masih bisa diselamatkan di lokasi tersebut. Khairul salah seorang saksi mata mengatakan, apa awalnya berasal dari belakang rumah (tempat tungku) yang ditinggalkan pemilik rumah ke sawah. Api kemudian tiba-tiba membesar dan merembet ke depan rumah. Diduga kuat, api dari tungku ini sudah ada sejak beberapa jam yang lalu. Karena dibiarkan akhirnya membakar seluruh isi rumah. “Apinya berasal dari tungku yang berada di belakang rumah dan kita perkirakan sudah dari tadi pagi. Karena tidak ada or-

ang dirumah, api kemudian membesar,” tuturnya. Warga juga sempat merasa kesulitan sumber air dan membuat api terus membesar. Sementara itu, Kepala DPK KSB, H. Taufiqurrahman S. Ip kepada Suara NTB, melalui sambungan telepon Minggu (25/3) membenarkan terkait kejadian tersebut. Hanya saja, dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran tersebut terjadi karena tungku api yang ditinggalkan pemilik rumah. Sedangkan untuk total kerugian akibat bencana, sampai dengan saat ini masih dalam tahap penghitungan. Tetapi yang jelas, kerugian materil akibat bencana kebakaran tersebut ditaksir bernilai ratusan juta. Hal tersebut terjadi, karena hampir semua barang di rumah tersebut tidak tersisa. “Kita belum pastikan jumlah kerugian akibat bencana ini, tetapi kita perkirakan kerugiannya bisa mencapai angka ratusan juta. Kita juga bersyukur akibat kebakaran ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa,” singkatnya. (ils)

Sumbawa Kirim Enam Siswa Terbaiknya Antisipasi Kemacetan, akan di OSN SD Tingkat Provinsi Dibangun Jalan Lingkar di Alas

(Suara NTB/arn)

Tenri Sumbawa Besar (Suara NTB) Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang Sekolah Dasar (SD) tingkat Kabupaten Sumbawa telah berakhir. Dengan menghasilkan enam siswa terbaik yang akan mewakili daerah ini pada ajang

OSN SD tingkat provinsi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, melalui Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SD, Tenri S.E, menyebutkan, pada seleksi OSN SD tingkat Kabupaten yang dipusatkan di di SDN 2 Sumbawa Besar, 15 Maret 2018 lalu, diikuti 63 peserta. Masing-masing 30 peserta pada Mata Pelajaran (Mapel) IPA dan 33 peserta pada Mapel Matematika. Dari jumlah tersebut, Dinas Dikbud Sumbawa, menetapkan enam siswa terbaik mewakili Sumbawa ke OSN Provinsi NTB, yang digelar bulan April mendatang. Enam siswa tersebut, untuk Mapel IPA, yakni, Rama Dianto siswa asal SDIT Samawa Cendekia yang keluar sebagai Juara I OSN SD Tingkat Kabupaten. Disusul Juara II, Aliga Aulia Tuta siswi asal SDN Pernang dan Juara III Hardita Sukmawati siswi asal SDN

Teluk Santong. Sementara Mapel Matematika diwakili oleh Muhammad Fadhlurrahman siswa SDN 1 Alas sebagai Juara I, Wahyu Rafi Ramdani siswa SDN I Sebasang Juara II, dan Hifzhan Haryo Pratama dari SDN 6 Sumbawa sebagai Juara III. Para pemenang telah ditetapkan berdasarkan SK Kadis Dikbud No 96 tahun 2018 tanggal 15 Maret tentang penetapan juara OSN tingkat kabupaten 2018. Sebelum diberangkatkan, lanjut Tenri, ke enam siswa terbaik Sumbawa itu akan diberikan pembinaan selama lima hari, 23 hingga 27 Maret 2018 mendatang itu. Yang dipusatkan di Hotel Cenderawasih. Sebagian pembinanya diambil dari guru sekolah yang siswanya mendapat Juara. Dalam mata pelajaran IPA, pembinanya yakni Yuliana, S. Pd guru dari SDN 1 Alas dan Rusdianto, S.Pd dari SDN Sebasang Kantanga. Sementara dalam Mapel Matemati-

ka yakni Maizarah guru dari SDIT Samawa Cendekia dan Syafruddin, S.Pd guru dari SDN 1 Lopok. “Selama proses pembinaan, siswa tidak diperbolehkan pulang. Kita fokuskan pada pendalaman materi dan kisi-kisi soal,”terangnya. Bicara soal target tahun inu, Dinas Dikbud Sumbawa, menargetkan dua orang masing-masing Mapel harus tembus ke OSN Nasional. “Kalau bisa semuanya. Tahun lalu hanya satu yang lolos ke nasional untuk mapel Matematika. Alhamdulillah, saat itu siswa kita berhasil dapat perunggu,” ujarnya. Untuk diketahui, proses seleksi OSN tahun ini cukup panjang. Sebelum ditetapkan 6 orang ke provinsi, dilakukan seleksi kecamatan pada Februari lalu. Kemudian dilanjutkan dengan pra tes OSN tingkat kabupaten untuk mencari 30 terbaik di masing-masing Mapel. (arn/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa bekerjasama dengan Balai Jalan Nasional (BJN) berencana membangun akses jalan lingkar luar Alas. Rencana pembangunan ini guna mengantisipasi kemacetan yang terjadi di Kecamatan Alas, khususnya di depan pasar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya yang dikonfirmasi baru-baru ini membenarkan rencana tersebut. Saat ini, pihaknya sudah menyelesaikan amdal, dan larapnya. Sedangkan pihak Balai Jalan sudah menyelesaikan desainnya. Dimana, diperkirakan panjang jalan sekitar 5,5 kilometer, mulai dari depan SMK Alas sampai dengan simpangan Mapin.

(Suara NTB/ind)

Lalu Suharmaji Kertawijaya “Salah satu upaya Pemda bekerjasama dengan Balai Jalan Nasional untuk menghindari kemacetan jalan negara di Alas, maka kita merencanakan pembangunan akses jalan lingkar luar alas. Ang-

garannya belum bisa kita hitung. Kita sekarang persiapan untuk dokumen-dokumen, seperti izin pengelolaan lingkungannya dan lain sebagainya,” ujarnya. Dijelaskannya, akses jalan lingkar luar Alas ini akan dibangun di sekitaran pinggir laut. Dimana disamping untuk memperlancar arus lalu lintas di Alas juga bertujuan untuk pengembangan kawasankawasan wisata yang ada di pesisir. Mulai dari Pulau Bungin, Pulau Kaung, Mapin dan lainnya. Harapannya jalan ini bisa terwujud di tahun 2019 mendatang. Untuk itu pihaknya mengharapkan doa serta dukungan masyarakat Sumbawa. “Mudah-mudahan tahun 2018 ini bisa kita tuntaskan proses-proses selanjutnya. Sehingga nanti di tahun 2019 bisa terealisasi,” pungkasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 26 Maret 2018

Halaman 7

Pungli di Sekolah Wajib Ditindak

Taufik

(Suara NTB/Uki)

JUAL DURIAN - Pedagang durian musiman asal Lombok yang sedang menjajakan buah durian di depan Paruga Convention Hall Kota Bima, Minggu (25/3).

Pedagang Durian Musiman Asal Lombok Jemput Rezeki di Kota Bima

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) – Akademisi Hukum, Taufik SH, MH, menilai penarikan biaya Rp50.000 hingga Rp65.000 kepada siswa SD se Kabupaten Bima yang akan melaksanakan ujian try out atau uji coba, belum lama ini merupakan pungutan liar (Pungli) yang wajib diproses secara hukum. Menurutnya, penarikan tersebut tidak ada dalam aturan. Seperti dalam Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Menteri (Permen) hingga Keppres ataupun UU. “Pungli merupakan penarikan biaya tanpa ada atau di luar aturan,” kata Dosen pada salahsatu Perguruan Tinggi Swasta di Bima ini. Selain itu, praktik pungli juga bisa disematkan kepada penyelengara negara atau pegawai atau ASN, yang menarik biaya lebih dari aturan. Umpamanya dalam pembuatan KTP, yang diatur dalam aturan hanya Rp 10.000, namun ditarik lebih dari itu. “Jangankan tidak ada aturan atau regulasi. Yang menarik lebih dari aturan tetap namanya pungli,” katanya kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin. Menurutnya informasi yang diketahuinya melalui pemberitaan media massa, penarikan biaya tersebut tidak diketahui oleh atasannya atau Kepala Dinas teknis terkait. Kata dia, penarikan apapun harus ada dasar dan payung hukum minimal SK. “Harus ada payung hukum yang jelas dan mengikat. Tidak boleh sepihak walaupun telah ada kesepakatan bersama,” kata Magister Alumni Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) ini. Lebih jauh dijelaskan, mulai dari Pemerintah Pusat hingga dari daerah sudah terbentuk Tim Sapu Bersih Pungli, berdasarkan Peraturan presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli. “Presiden menerbitkan Perpres ini untuk menangkal praktik pungli. Menindak para pelaku praktik pungli, bisa melalui laporan bisa juga dalam operasi tangkap tangan,” jelasnya. Selain itu, dalam UU Nomor 20 tahun 2004 tentang Tindak Pidana Korupsi pegawai atau ASN atau penyelengaraan praktik Pungli disebut gratifikasi atau upaya memperkaya diri sendiri dalam melawan hukum. “Saya kira tidak ada alasan bagi APH untuk tidak mengusut tuntas Pungli try out itu,” pungkasnya. (uki)

Direktur RSUD Bima Bungkam Usai Diperiksa Inspektorat Bima (Suara NTB) – Direktur RSUD Bima drg. Ihsan memilih bungkam usai diperiksa Inspektorat Kabupaten Bima terkait kasus pemulangan jenazah bayi yang terpaksa dipulangkan menggunakan motor karena tidak ada biaya menyewa ambulans. Bahkan Ihsan tidak ingin mengomentari panjang lebar terkait kasus tersebut ketika dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin. Bahkan Ia mengaku tidak mengetahui pasca diperiksa. “Maaf, saya belum tahu,” kata Ihsan singkat. Kasus pemulangan bayi dengan motor tersebut hingga saat ini masih terus ramai dibahas publik di Bima. Bahkan kasus yang dialami warga Desa Waro Kecamatan Monta tersebut membuat Bupati dan Wakil Bupati Bima geram. Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri langsung memerintahkan tim Inspektorat untuk melakukan investigasi serta penulurusan lebih dalam. Sepekan melakukan investigasi Inspektorat setempat menyimpulkan bahwa kasus tersebut ada unsur kelalaian. “Kesimpulan akhir kita, hasil pemeriksaan kasus pemulangan bayi dengan motor ada unsur kelalaian,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Bima, Drs. H. Ridwan H. Yasin kepada Suara NTB, Kamis (22/3). Ridwan mengaku dalam persoalan tersebut kurang lebih 10 orang telah dimintai keterangan. Antara lain, lima pejabat teras manajemen RSUD Bima termasuk Direkturnya, empat orang pegawai berstatus sukarela. “Serta ditambah keterangan Kepala Desa Waro Kecamatan Monta,” akunya. Ridwan mengatakan, hasil klarifikasi tersebut telah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang selanjutnya akan diserahkan ke Bupati atau Wakil Bupati Bima untuk diberikan tindakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. “Hari ini akan diserahkan ke Bupati atau Wakil Bupati. Saya sendiri yang akan menyerahkannya,” terangnya. Terkait tindakan atau sanksi yang akan diberikan, Ridwan tidak ingin berkomentar. Karena dalam perkara tersebut pihaknya hanya melakukan penelurusan dan penelitian. Sementara untuk pemberian sanksi kewenangan Kepala Daerah. “Tugas kami hanya selesai pada pemeriksaan saja, selebihnya urusan Bupati,” katanya. Bagaimana dengan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, apakah sudah menerima LHP dari Inspektorat hasil pemeriksaan dan klarifikasi terhadap sejumlah pegawai RSUD Bima termasuk Direkturnya. “Belum diserahkan,” katanya menjawab Suara NTB. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) Jika melintas di jalan protokol Soekarno-Hatta atau tepatnya di depan Paruga Convention Hall Kota Bima, pasti akan melihat para pedagang yang sedang menjajakan buah durian asli pulau Lombok setiap hari. Usut punya usut, ternyata para pedagang tersebut merupakan pedagang durian musiman yang diketahui berasal dari Lombok. Sebagian besarnya dari Desa Pohgading Keca-

matan Pringgabaya Lombok Timur. Bahkan mereka sudah satu bulan lebih berjualan di tempat tersebut. Salahseorang pedagang, Mbak Susi mengaku sudah lama menjalani profesi sebagai penjual buah durian musiman di Kota Bima. Bersama dengan sejumlah rekannya mengontrak sebuah rumah. “Kurang lebih sudah lima tahun pak kita jualan durian di Bima. Setiap musim duri-

telat datang,” katanya. Dalam sehari durian yang dijual bisa laku terjual hingga ratusan buah. Mulai 300 buah hingga 700 buah, dari sekitar 1.000 buah yang dipasok setiap hari langsung dari pulau Lombok. “Jika sepi tau saat tanggal tua seperti ini yang laku terjual hanya 300 buah. Kalau tanggal muda bisa laris sampai 700 buah,” katanya. Soal harga, lanjutnya bisa disesuaikan dengan penawa-

an pasti kita ke Bima. Tahun ke-5 ini cukup lama sudah lebih dari 1 bulan,” katanya saat berbincang-bincang dengan Suara NTB, Minggu (25/3). Menurutnya, dalam seharihari Ia menjajakan durian di tempat tersebut mulai pukul 09.00 wita hingga pukul 17.00 wita. Durian yang dijual tersebut merupakan durian asli Lombok yang diangkut menggunakan mobil box terbuka. “Kadang lebih dari watku itu karena mobil

Dikes Dompu Sulit Pantau Kosmetik Palsu

Krisis Air Bersih di Dompu

BNPB akan Bangun Bendungan Permanen

Dompu (Suara NTB) – Peredaran kosmetik palsu di wilayah ini diklaim masih marak terjadi. Hanya, memang sulit ditekan sebagaimana yang diharapkan. Terbatasnya tenaga pemantau dan luasnya jaringan pengedar dianggap pemicunya. Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Abubakar Husain mengaku, sering kelabakan menindak lanjuti informasi masyarakat soal lokasi peredaran barang berbahaya tersebut. Biasanya, ketika sampai dan melakukan penggeledahan di tempat yang dicurigai, barang sudah tak ada. “Umpamanya kita turun di tempat ini, tapi karena sudah diketahui informasinya lebih dahulu jadi barangnya tidak kita temukan,” kata dia kepada wartawan belum lama ini. Diakui, informasi soal peredaran barang berbahaya tersebut kerap diterima baik dari pihak yang mengaku korban maupun masyarakat setempat. Namun sesalnya, tak pernah ada yang berhasil ditindak selain di Dusun Rasanggaro Barat 2017 lalu. Selain sulit mendeteksi pun

Dompu (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI direncanakan akan membangun bendungan permanen di Kamudi dalam waktu dekat. Bendungan ini sebagai pengganti bendungan pengalih di Kamudi yang jebol diterjang banjir bandang 18 April 2017 lalu. kepastian ini didapat setelah tim BNPB turun langsung ke Dompu meninjau dampak banjir bandang 2018. Direktur PDAM Dompu, Agus Supendi, SE kepada Suara NTB, Minggu (25/3) kemarin membenarkan bahwa tim BNPB RI sudah bertemu pihaknya di lokasi bendungan Kamudi. Kebetulan tim BNPB turun ke Dompu menindak lanjuti laporan kerusakan akibat bencana banjir bandang awal Maret lalu. Mereka langsung menyanggupi untuk membangun bendungan permanen di lokasi bendungan Kamudi sebelumnya. “Mereka akan membangun bendungan permanan dalam waktu segera ini,” kata Agus. Setelah meninjau kerusakan bendungan Kamudi, kata Agus, pihak BNPB langsung mendesain bendungan untuk dibangun di Kamudi. Pihaknya hanya diminta melengkapi berkas dan dokumen sebagai syarat bencana alam. “Bendungannya langsung didesain oleh mereka (BNPB),” ungkapnya. Ia pun mengapresiasi respon BNPB untuk menangani masalah air bersih di Dompu sebagai dampak dari bencana banjir. Bila tidak segera dibangun bendungan permanen, pihaknya hanya disibukkan dengan upaya mengalirkan air di sumber air baku di Kamudi. Terlebih bendungan permanen yang jebol April 2017 lalu

kembali jebol setelah dibangunkan bendungan sementara oleh Pemda Dompu. Terkait rencana BWS membangun bendungan untuk sumber air baku IPA Selaparang, Agus mengaku, rencana tersebut tahun 2019. Bila menunggu bendungan dan sumber air baku dari BWS, penyiapan air bersih untuk warga akan semakin lama. Sementara air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. “Kalau rencana bendungan dari BWS itu tahun 2019, jadi masih lama,” ungkapnya. Pasca jebolnya bendungan sementara di Kamudi awal Maret 2018, PDAM Dompu mengupayakan dengan penyambungan pipa di sungai untuk mengalirkan air ke saluran penghantar. Karena tidak ada penahan, pipa selalu rusak dan bahkan dibawa arus air ketika banjir terjadi. “Sekarang kita upayakan pasang bronjong di mulut pipa untuk penanganan sementara. Airnya juga sekarang sudah mulai masuk di bak (pengolahan di IPA Selaparang),” kata Agus. IPA Selaparang ini melayani kebutuhan air bersih untuk warga di Kecamatan Woja. sebanyak 3.500 pelanggan PDAM di Desa Rababa-

ka, Desa Matua, Kelurahan Kandai Dua, Kelurahan Montabaru, Desa Wawonduru, Desa Bakaja Jaya dan Desa Nowa yang dilayani melalui IPA Selaparang. Bendungan Kamudi menjadi satu – satunya sumber air baku untuk IPA Selaparang. Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan yang dihubungi terpisah membenarkan kehadiran tim dari BNPB RI yang menindaklanjuti surat dan proposal Pemda Dompu terkait bencana banjir bandang awal Maret 2018 lalu. Tim langsung turun ke lokasi dan mengecek secara langsung kerusakan dan rencana penanganannya. “Kita sudah mengingatkan agar penanganan bendungan Kamudi menjadi prioritas karena terkait dengan kebutuhan air bersih warga di satu Kecamatan,” katanya. Selain bendungan Kamudi, Imran mengatakan, pihak BNPB juga akan membantu penanganan normalisasi sungai dan pemasangan tebing untuk sungai laju seperti yang diajukan pihaknya. Kendati belum ada kepastian total bantuan dan jenisnya, namun BNPB berjanji akan membantu rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat banjir bandang. (ula)

S.Pd yang dihubungi Suara NTB, Minggu (25/3) kemarin mengaku, bila benar informasi ini akan menjadi pembelajaran bagi sekolah dan sekolah tersebut bisa dikenakan sanksi. Namun untuk mengetahui kebenarannya, perlu dilakukan investigasi. “Kalau itu modelnya, berarti itu ada penyimpangan. Jadi sekolah tersebut bisa dikenakan sanksi. Kalau yang negeri, ndak mungkin. Kalau sekolah swasta, mungkin. Kalau bisa dibuktikan, itu bisa menjadi pembelajaran bagi sekolah lain. Untuk membuktikan, ini perlu ada investigasi,” katanya. Dikatakan mantan Kepala SMAN 1 Dompu, peserta UN/ USBN tidak bisa serta merta didaftarkan saat kelas 3. Namun mereka ditentukan menggunakan aplikasi dapodik yang memuat data tentang siswa.

Dengan sistem ini mensyaratkan, seorang siswa bisa ikut UNBK/SUBN kalau telah menyelesaikan seluruh program studi kelas 1 hingga kelas 3. “Harusnya, nama yang tercantum dalam peserta adalah orang yang betul yang bersangkutan. Kalau ada seperti itu, itu temuan,” ujarnya. Penentuan peserta UNBK/ USBK diawali dengan penentuan daftar nominasi tetap (DNT). DNT tersebut diserahkan langsung ke sekolah. Pihak UPTD Layanan Dikmen dan PK – PLK tidak memiliki datanya, bahkan salinannya pun tidak punya. Informasi ini akan menjadi rujukan untuk menelusurinya setelah rekap peserta dilaku-

kan. “Nanti kita rekap dulu jumlah peserta dari sekolah. Data itu akan menjadi rujukan kami,” ungkapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

untuk menjadi peserta USBN. “Penggantinya, dilihat lagi badannya (disesuaikan dengan peserta yang tidak hadir),” terang sumber yang bagian dari sekolah tersebut. Mereka yang diganti kepesertaannya, sebut sumber ini adalah mereka yang sudah tidak aktif bahkan sejak kelas 2. Namun mereka tetap terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Mereka tidak sekolah lagi karena menikah, pindah sekolah, bekerja dan ada yang sengaja tidak ingin sekolah. Penggantian hanya dilakukan untuk pelaksanaan USBN dan UN. “Kalau MID, ujian semester, itukan dilaksanakan oleh sekolah. Yang dicari pengganti hanya untuk USBN dan UN saja,” terangnya. Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK – PLK Kabupaten Dompu, Ahmad Taufik,

Ahmad Taufik

pihaknya kerap terkecoh lantaran kemasan obat yang dijual hampir mirip bahkan sama dengan prodak aslinya, cuma oknum pengusaha nakal ini hanya melakukan pencampuran kembali kandungan dalam prodak-prodak tersebut. “Seperti obat tradisional itu juga sudah disalahgunakan orang-orang ini, sebenarnya obat tradisional tapi mereka pakai juga obat-obat produksi yang memang dicampur sehingga keasliannya itu tidak ada lagi,” ujarnya. Abubakar Husain mengaku banyak mengantongi identitas usaha yang diduga kuat mengedarkan barang berbahaya tersebut, namun pihaknya menolak membeberkannya sebelum ada pembuktian terlebih dahulu. Selain menyasar obat-obatan pihaknya juga melakukan pemeriksaan berkala terhadap makanan olahan rumah tangga yang mengandung zat berbahaya diwilayah ini, hasilnya sudah banyak surat teguran awal yang dikeluarkan. “Banyak memang yang kita curigai itu tapi kita harus hati-hati juga karena ini menyangkut privasi usahanya orang,” pungkasnya. (jun)

Disdukcapil Bantah Pemungutan Biaya Pembuatan Dokumen

Diduga, Sekolah Bayar Siswa Pengganti Peserta USBN Dompu (Suara NTB) Sekolah di Dompu diduga memalsukan data siswa peserta Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tingkat SMA/MA/SMK. Modusnya, peserta yang tidak bisa ikut diganti dengan siswa kelas 1 dan kelas 2 agar jumlah pesertanya tetap sesuai data dapodik. Peserta pengganti bahkan dibayar hingga Rp70 ribu persiswa selama pelaksanaan USBN. Indikasi ini ditemukan di salah satu SMK swasta di Dompu. Dalam laporannya, jumlah peserta USBN dan UN sebanyak 15 orang. Karena yang aktif sekolah hanya 89 orang, 6 – 7 orang lainnya dicarikan pengganti dari kelas 1 dan kelas 2 untuk menjadi peserta USBN. Bahkan mereka ini dibayar oleh pihak sekolah Rp70 ribu persiswa

ran. Hanya saja harga ratarata yang dijual mulai dari kisaran Rp25.000 hingga Rp80.000 perbuah. Ada juga yang Rp100.000 untuk 3 buah. Namun harganya tergantung ukuran dan besarnya durian. “Terkadang bisa kurang dari itu, yang penting samasama cocok. Pembelinya beragam kalangan. Tapi kebanyakan datang bersama keluarga dan langsung menyantap disini,” ujarnnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, Drs. Anazib menegaskan, tidak pernah mengeluarkan kebijakan terkait penarikan biaya bagi masyarakat yang akan membuat dokumen kependudukan. Kalau pun ada, praktik tersebut dipastikan termasuk pungutan liar dan wajib ditindak tegas. Informasi soal praktik itu dilegalkan pihaknya hanya asumsi masyarakat yang belum mengetahui mekanisme kerja institusinya. Sebab sudah jelas terpampang administrasi pembuatan dokumen kependudukan tidak dibebankan biaya alias gratis. “Kalau kita saya tegaskan tidak ada pembayaran untuk pengurusan administrasi kependudukan sampai hari ini,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Asumsi yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa institusinya kerap melakukan pungutan liar, menurut dia, wajar terjadi. Sebab, mereka sendiri memang memanfaatkan calo, baik yang beroperasi di Disdukcapil maupun yang ada di desa seperti halnya kepala dusun. Biasanya, aparatur desa

yang membantu pengurusan dokumen kependudukan tersebut meminta biaya transportasi pada keluarga pemohon, minimal informasinya Rp200 ribu/dokumen. “Sehingga di masyarakat mengatakan untuk membuat KTP harus bayar Rp200 ribu,” ujarnya. Kembali ditegaskan pihaknya tidak pernah membebani masyarakat apalagi memasang target pembayaran dokumen kependudukan yang diterbitkan. Untuk itu imbaunya, jika tak ingin mengeluhkan biaya pembuatan sebagaimana yang ditarik oknum calo baiknya masyarakat mengurus sediri dokumen yang diperlukan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Disinggung ketentuan bisa mengganti dokumen kependudukan, Anazib menjelaskan, penyebabnya antara lain faktor kehilangan, rusak yang mengakibatkan data tidak bisa terbaca serta adanya perubahan data karena menikah dan sebagainya. Dan masa berlaku KTP El saat ini dipastikan seumur hidup meskipun di blangko KTP tercatat hingga batas tahun tertentu. “Jadi bukan alasan diganti kalau ditulis tahun masa berlakunya, itu dianggap berlaku seumur hidup,” pungkasnya. (jun)

Senin, 26 Maret 2018

TGH. Fauzan Zakaria Pimpin BPPD NTB Mataram (Suara NTB) Sudah ada penentuan ketua dan anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. TGH Fauzan Zakaria terpilih sebagai ketua, M. Nur Haedin sebagai wakil ketua dan JN Wirajagat sebagai Sekretaris. Ini diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan peran BPPD sebagai badan yang bertugas untuk memperkenalkan potensi pariwisata NTB. “Berdasarkan musyawarah bersama, terpilihlah ketua, wakil ketua dan sekretaris. Sementara yang lainnya menjadi anggota. Kita harapkan ini bisa membawa pariwisata NTB menjadi lebih baik di masa mendatang,” kata Fauzan di Mataram, Minggu (25/3). Ini merupakan kepengurusan untuk periode 2018-2022. Diharapkan pengurus baru BPPD ini dapat memaksimalkan semua potensi pariwisata yang ada. Selain itu juga diharapkan mampu menggali potensi pariwisata baru. Sehingga wisatawan bisa memiliki lebih banyak pilihan untuk dikunjungi. “Pada saat musyawarah, tidak ada satupun yang menolak hasil musyawarah ini. Sehingga disepakati ketua dan anggotanya. Kami berharap pariwisata NTB bisa semakin dikenal. Apalagi NTB ini sudah bukan lagi persinggahan, tetapi destinasi wisata utama,” ujarnya. Ia mengatakan beberapa program yang akan dijalankan diantaranya merawat pasar-pasar potensial dan menggali potensi pasar wisata baru. Salah satu potensi pasar wisata yang dianggap mampu menyumbang angka kunjungan adalah Arab Saudi. “Pasar wisata yang sudah terbentuk ini harus kita jaga, seperti Malaysia, Cina, Eropa. Selain itu, kita juga perlu untuk menggali potensi-potensi pasar baru, seperti negara-negara Timur Tengah ini. salah satunya Arab Saudi,” ujarnya. Promosi pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan. Sebab wisatawan harus terus diberikan informasi tentang pariwisata yang dimiliki NTB. Sehingga wisatawan bisa semakin terbiasa dengan menjadikan NTB sebagai destinasi berliburnya. “Kita petakan lagi pariwisata yang kita punya. Contohnya Sembalun dan beberapa destinasi wisata lainnya. Ini sudah punya nama, sekarang tinggal bagaimana kita melakukan promosi dan meyakinkan wisatawan untuk datang berkunjung,” ujarnya. Ia berharap dengan kepengurusan BPPD NTB yang baru dapat semakin memajukan kepariwisataan NTB. Promosi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan wisatawan banyak yang datang. Ia berharap target kunjungan wisatawan tahun 2018 ini dapat tercapai. (lin)

SUARA NTB

Halaman 8

PKS Kerahkan Kekuatan Penuh Menangkan Zul-Rohmi Mataram (Suara NTB) Mengingat hari H pencoblosan Pilkada NTB 2018, 27 Juni sudah semakin dekat, PKS NTB, sebagai salah satu partai pengusung pasangan cagub dan cawagub NTB nomor urut 3, Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), mulai memanaskan mesin politiknya untuk bergerak lebih kencang lagi. Semua kekuatan yang dimiliki oleh partai ini bakal dikerahkan untuk memenangkan pertarungan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, yang ditemui di sela-sela launching 400 orang bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) PKS untuk pemilu 2019, yang berlangsung di Kantor PKS, Minggu (25/3) kemarin. Dikatakan Abdul Hadi, 400 orang bacaleg tersebut akan dijadikan mesin politik utama yang cukup efektif untuk meraup suara maksimal pemenangan pasangan Zul-Rohmi. Ratusan bacaleg tersebut mulai besok akan turun secara serentak dengan masif di dapil masing-

masing untuk melaksanakan dua misi sekaligus, yakni mensosialisasikan dirinya selaku bacaleg, dan juga mensosialisai pasangan Zul-Rohmi. “Salah satu yang menjadi tugas pokok Bacaleg yang kita launcing hari ini adalah, mereka berkewajiban melaksanakan kebijakan dari partai, yakni memenangakan pasangan Zul-Rohmi. Makanya mereka ini akan kerja untuk dirinya sekaligus kerja untuk pemenangan Pilkada,” jelasnya. Wakil Ketua DPRD NTB itu menyebutkan, masing-masing

Bacaleg ditargetkan minimal mampu untuk membawa 1.000 suara untuk pasangan Zul-Rohmi. Sehingga dari kerja mesin politik internal PKS, pasangan Zul-Rohmi telah mengantongi sekitar 400 ribu suara. Ditambah dengan suara dari Partai Demokrat dan organasasi NW serta para tim relawan, maka ia bisa pastikan Zul-Rohmi menjadi pemenang Pilkada NTB 2018. Abdul Hadi sangat optimis PKS bisa menyumbangkan suara 400 ribu itu. Mengingat, 400 Bacaleg tersebut merupakan kader-kader partai yang

Polda Cek Rekening Tersangka

Seleksi Deputi Penindakan KPK, Firli Lolos ke Tahap Selanjutnya Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli melangkah ke tahap selanjutnya dalam seleksi Deputi Penindakan KPK. Jenderal bintang satu itu akan kembali mengikuti tes pekan ini. Menanggapi hal itu, Firli enggan berkomentar banyak. Dia hanya menegaskan, sebagai pihak yang diajukan Polri, maka yang dilakukannya mengikuti proses seleksi semaksimal mungkin. “Kita harus ikut dan patuh terhadap azas yang ditentukan KPK,” ujarnya saat silaturahmi Kapolda NTB dengan wartawan, Jumat (23/3) petang di Mataram. Dalam proses seleksi sebelumnya, Firli bersama 12 kandidat lainnya dari Polri maupun Kejagung RI menjalani serangkaian tes dan ujian. Antara lain tes kompetensi, potensi akademik, kesehatan, psikologi, proposal program, visi misi, dan tes bahasa. “Mekanisme seleksi yang dibangun KPK sangat bagus sekali. Saya sangat yakin KPK ada mekanisme untuk mencari pegawai yang profesional, akuntabel, berintegritas, clean and clear,” terangnya. Firli mengatakan, setiap kandidat memiliki peluang yang sama. Tidak ada yang lebih menonjol antara satu dengan yang lain. Firli lolos bersama dua kandidat lainnya, yakni yang diajukan Kejagung RI, Witono dan Wisnu Baroto. Firli satusatunya kandidat dari Polri yang tersisa. Deputi Penindakan KPK merupakan posisi sentral dan strategis di komisi anti rasuah itu. Deputi penindakan membawahi sub bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tugasnya antara lain melaksanakan penuntutan, pengajuan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan pelaksanaan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. (why) (Suara NTB/dok)

ini ia akan mulai lebih agresif bergerak. Ia bersama Rohmi akan meningkatkan jumlah kunjungannya ke masyarakat, dengan cara blusukan. “Menurut kita blusukan bukan hanya sekedar model, kita juga mengejar kecepatan, agar semua wilayah bisa kita sentuh, mengingat waktu sudah semakin sedikit. Sehingga dengan begitu daerah yang bisa kita kunjungi makin banyak, kalau lambat bergerak maka lama. Jadi mumpung kita masih kuat juga,” katanya. “Dengan blusukan, maka kita saya pribadi juga dapat mengetahui keadaan masyarakat secara rill, karena apa yang dipikirkan oleh para elit, dengan kondisi di lapangan bisa berbeda, dengan mendapatkan langsung dari akar rumput, kita bisa melihat persoalan masyarakat,” pungkasnya. (ndi)

PKS NTB ”Launching” 400 Bacaleg Pemilu 2019

Kasus TPPO Turki

Mataram (Suara NTB) Jaringan perdagangan orang ke Turki dapat ditelusuri. Baik melalui keterkaitan orang per orang, juga melalui aliran uang antar mereka. Hal itu bisa membuka jalan pengungkapan tersangka lain dalam kasus yang menimpa enam warga Dompu November 2017 lalu. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji mengatakan, pencarian asal usul uang yang beredar diantaranya para tersangka ditelusuri sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa peneliti Kejati NTB. “Kita cek nanti rekening korannya dua tersangka ini untuk mengetahui pengakuannya mereka yang menyebut diberi upah itu,” ujarnya ditemui akhir pekan kemarin di sela silaturahmi Kapolda NTB dengan wartawan di Mataram. Dia mengatakan, hal itu sebagai upaya pihaknya untuk melengkapi berkas yang dinyatakan belum lengkap oleh jaksa. Sebelumnya jaksa meminta penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB yang menangani kasus tersebut untuk menelusuri aliran dana. Jaksa menganggap penyidik perlu mempertegas peran orang lain yang disebut sebagai bos oleh para tersangka. Dari hasil penelitian berkas terungkap adanya aliran uang dari bos para tersangka dalam bentuk upah karena berhasil merekrut calon TKI ilegal. Tersangka UA menampung korbannya di Jakarta setelah berhasil direkrut SL dari Dompu. Tersangka UA kemudian menyerahkan para korban ke seseorang berinisial SL. Tersangka mendapatkan upah Rp 2 juta dari setiap orang yang berhasil direkrutnya. SL tersebut yang kemudian memberangkatan para korban ke Turki. Di negara tujuan, korban diserahkan kepada agensi resmi penyalur tenaga kerja. UA dan SU adalah tersangka kasus TPPO ke Turki yang dijerat dengan pasal 10 atau pasal 11 Juncto Pasal 4 UndangUndang RI Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dua tersangak itu sedang menjalani penahanan di Polda NTB. Korban mereka antara lain enam warga Dompu yang diberangkatkan awal November 2017. Belum sebulan di Turki, para korban kabur ke KBRI di Ankara. Mereka yang sudah dipulangkan Februari 2018 lalu mengaku mendapat siksaan dan tekanan di dalam penampungan. (why)

sudah memiliki basis massa masing-masing. “Insya Allah tidak sulit mencapai angka itu, karena mereka (Bacaleg) ini adalah pengurus dan kader PKS yang rata-rata sangat agresif, muda dan tokoh masyarakat,” katanya. “Angota dewan aktif saja ada yang dapat suara sampai 10 ribu lebih, masak satu ribu ndak bisa dapat untuk Pilkada. Jadi logikanya sederhana, inilah jadi modal kita memenangkan ZulRohmi. Dan progresnya Zul-Rohmi dalam pantauan kami, posisi bersaing dengan calon lain, walaupun daerah tertentu beliau nomor dua. Tetapi di daerah lain beliau unggul nomor satu,” pungkasnya. Sementara itu, di tempat yang sama, Cagub nomor 3, Dr Zul yang ikut hadir dalam kegiatan itu, juga menyampaikan kepada wartawan, mulai saat

(Suara NTB/lin)

PANTAI KUTA - Suasana di Pantai Kuta yang ada di KEK Mandalika dan menjadi salah satu destinasi wisata utama yang dipromosikan oleh Pemda saat ini.

NTB Dapat Dana ”Recovery” Rp3,2 Miliar Mataram (Suara NTB) Erupsi Gunung Agung di Bali tahun lalu memberikan dampak pula terhadap pariwisata NTB. Sejumlah penerbangan ditutup karena tidak dapat beroperasi pada saat erupsi terjadi. Tahun ini, Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan dana recovery dari Pemerintah sebesar Rp 3,2 miliar. Ini akan digunakan untuk melakukan promosi dan branding (penjenamaan) pariwisata NTB. “Kita dapat dana recovery akibat dari erupsi Gunung Agung di Bali sebesar Rp 3,2 miliar dari pusat. Kita akan gunakan promosi dan branding pariwisata kita,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos., M.Si. Beberapa penerbangan yang dibatalkan memberikan dampak yang cukup besar bagi pariwisata NTB. Beberapa kegiatan yang harusnya diselenggar-

akan di NTB dibatalkan oleh beberapa pihak. Tentu saja ini menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat NTB. Oleh sebab itu, perlu dilakukan recovery untuk membuat pariwisata NTB normal kembali. Sehingga wisatawan tidak merasa segan untuk berkunjung. Pada saat itu, sejumlah pelaku pariwisata mengaku mendapatkan banyak pembatalan akibat erupsi Gunung Agung yang terjadi di Bali. Dalam beberapa hari ini setidaknya ada 3.185 kamar atau RN (room night) yang dibatalkan oleh calon pelanggan. Jumlah itu bertambah dari dua hari lalu yang mencapai 2.814 kamar. Itu merupakan data yang masuk pada PHRI NTB, disebutkan masih banyak lagi hotel yang belum memberikan data tentang pembatalan yang diterima oleh berbagai hotel. Sebab buka tutup Bandara In-

ternasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan Lombok International Airport diasumsikan sebagai penyebab banyaknya calon wisatawan yang melakukan pembatalan kunjungan. “Kita harapkan pariwisata NTB semakin dikenal dan semua kegiatan yang akan diselenggarakan di NTB dapat dilaksanakan sesuai rencana,” ujarnya. Besarnya pengaruh Bali dengan kepariwisataan NTB tidak hanya pada angka kunjungan saja. Namun juga pada saat terjadi musibah erupsi Gunung Agung. Terlihat di beberapa hotel mengalami penurunan jumlah tamu yang drastis. Selain itu, angka kunjungan wisatawan juga menjadi tidak menentu. Melalui recovery ini diharapkan bisa semakin memperkuat posisi NTB sebagai destinasi wisata di Indonesia. (lin)

Mataram (Suara NTB) Minggu (25/3) kemarin, DPW PKS NTB mengumpulkan sekitar 400 orang kadernya yang sudah terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) untuk diturunkan bertarung di Pemilu 2019 mendatang. Mereka dihadirkan untuk dilaunching sekaligus diberikan pembekalan, sebelum mereka mulai turun bergerilya dan bertempur merebut dukungan masyarakat. Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, dalam penjelasannya saat ditemui di sela-sela acara, mengatakan, acara tersebut sengaja digelar sebagai bentuk persiapan PKS menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Selain dihadiri para Bacaleg dan juga petinggi PKS, nampak ikut hadir dalam kegiatan launching caleg PKS tersebut, yakni Calon Gubernur NTB nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah. “Hari ini kita kumpulkan 400 orang bakal calon anggota legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi NTB dan kabupaten/ kota. Mereka kita berikan pembekalan untuk persiapan menghadapi Pemilu 2019. Jadi mulai hari ini kita (resmi) sudah pukul gong untuk mereka mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara masif,” katanya. Lebih lanjut dijelaskan Wakil Ketua DPRD NTB itu, partainya secara nasional telah memasang target perolehan suara sampai 12 persen. Sehingga menjadikan PKS sebagai partai tengah menjadi partai papan atas. Sehingga dari Provinsi NTB yang sudah resmi terbagi menjadi dua dapil, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. PKS memasang target bisa mengirim dua wakilnya ke DPR RI. “Karena target kita secara

nasional adalah sekitar 12 persen, sehingga kita berada di papan atas. Untuk DPR RI kita dari NTB bisa mengirimkan dua wakil dari masingmasing dapil,” cetusnya. Abdul Hadi mengaku sangat optimis PKS NTB bisa mengirimkan dua wakilnya ke DPR RI, karena figur-figur yang dicalonkan ke pusat tersebut, merupakan tokoh-tokoh kharismatik yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat dan juga memiliki basis dukungan dari akar rumput yang cukup solid. “Untuk ke pusat ada beberapa calon yang namanya sudah familiar, untuk Dapil Lombok ada TGH Muharor, beliau ketua MPW PKS, punya ponpes sekaligus majelis suro partai. Ada juga pak Suryadi Jaya Purnama (SJP) beliau pernah jadi Cagub, dan dia punya potensi. Selain itu ada Pak H, Iwan Surambian (anggota DPRD NTB) juga akan naik ke pusat. Kalau dari Pulau Sumbawa ada Pak Zainul Gibran, Pak Ismail, dan yang lainnya akan segera menyusul,” jelasnya. Sementara untuk dia sendiri, masih tetap bertahan untuk bertarung di DPRD Provinsi dari Dapil Lombok Timur bagian utara. “Kalau saya sendiri masih di Provinsi,” katanya. Sedangkan untuk DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, PKS memasang target tidak teralu tinggi, meskipun ada peningkatan dari perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Untuk Provinsi NTB misalnya, PKS menargetkan bisa mengisi semua Dapil, sehingga memperoleh delapan kursi. Dimana sekarang hanya memiliki enam kursi saja. Demikian juga dengan DPRD seluruh kabupaten/kota se-Provinsi NTB, PKS menargetkan total perolehan kursi 45 kursi. (ndi)

Uang Muka Proyek Dermaga Labuhan Haji

Gugatan Pemkab Lotim Tidak Diterima Mataram (Suara NTB) Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan tidak dapat diterima gugatan wanprestasi Pemkab Lotim terhadap kontraktor proyek pengerukan Labuhan Haji, PT Gunakarya Nusantara. Putusan hakim itu terkait gugatan perdata pengembalian uang muka proyek pengerukan Dermaga Labuhan Haji sebesar Rp 7,62 miliar. Informasi dihimpun Suara NTB dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bandung, majelis hakim yang diketuai Wasdi Permana memutuskan gugatan penggugat yakni Pemkab Lotim tidak dapat diterima. Sebelumnya dalam gugatannya, Pemkab Lotim meminta hakim menyatakan pemutusan kontrak adalah sah, menuntut PT Gunakarya Nusantara dan turut tergugat PT Acretia Sosha Inti Persada membayar garansi bank atas jaminan uang muka sebesar Rp 7,62 miliar. Dalam gugatan itu Pemkab Lotim diwakili Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Lotim, Nugroho yang menggugat wanprestasi atau cidera janji kontraktor pemenang tender proyek Pengerukan Labuhan Haji tersebut. Penasihat Hukum Nugroho, DA Malik menjelaskan, pihaknya akan segera menentukan langkah hukum lanjutan terkait hasil sidang tersebut. “Memang gugatan kami tidak diterima hakim. Ini bukan ditolak ya. Tapi tidak diterima,

nanti kami bicarakan dengan tim dulu untuk (langkah hukum) selanjutnya,” kata dia dihubungi Suara NTB kemarin. Penasihat hukum terguguat, Merkuri Wahyudi mengapresiasi putusan hakim tersebut. Dia menjelaskan, wanprestasi yang digugat Pemkab Lotim hanya sebagai alasan kecacatan pelaksanaan tender proyek sejak awal. “Pihak PPK tidak mempersiapkan izin amdal sebelum tender dilaksanakan. Kami sebagai pemenang tender tidak memiliki kapasitas untuk memeriksa kelayakan tender,” jelasnya melalui pesan instan, Jumat (23/5) lalu. Pihaknya masih menimbang mengenai upaya hukum lanjutan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Soal Izin Amdal Soal izin amdal itu juga sudah masuk bahan penyelidikan Polda NTB, tentang dugaan proyek yang tanpa dilengkapi izin lingkungan. Menanggapi hal itu, Merkuri mengatakan kliennya sudah memberikan penjelasan kepada penyidik. “Bahwa izin yang dipakai masih izin yang lama. Belum diperbarui. Akhirnya ini yang menghambat kerja kita. Kami tidak bisa bekerja karena perizinan tidak ada,” kata dia. Molornya pekerjaan proyek itu membuat PPK memutus kontrak dengan PT Gunakarya Nusantara. Kontraktor tersebut diberi waktu mengerjakan proyek mulai 27 Juli 2016, yang kemudian diperpanjang

lagi pada 9 Agustus 2016. Proyek pengerukan Dermaga Labuhan Haji tahun 2016 dimenangkan PT Gunakarya Nusantara dengan harga penawaran Rp 38,1 miliar. Pada awal 2018 ini, Pemkab Lotim melelang paket proyek penyusunan dokumen lingkungan pengerukan Pelabuhan Labuhan Haji. Pagu anggarannya sebesar Rp 350 juta dari APBD Kabupaten Lotim tahun 2018. (why)

Sabtu, 24 Maret 2018

(Suara NTB/ndi)

BACALEG - DPW PKS NTB mengumpulkan 400 calon anggota legislatif pemilu 2019 di kantornya untuk diberikan pembekalan sebelum mulai turun bersosialisi kemasyarakat, Minggu (25/3) kemarin.

SUARA NTB Senin, 26 Maret 2018

Menyiapkan SDM Berkualitas DELEGASI Qatar berkunjung ke Indonesia untuk membahas dan melihat dari dekat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Ini merupakan bukti keseriusan calon investor masuk ke KEK Mandalika untuk berinvestasi. Kehadiran delegasi Qatar ini merupakan kunjungan balasan, setelah kunjungan Menko Bidang Kemaritiman - Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur NTB - TGH. M Zainul Majdi dan Direktur Operasional PT ITDC - A.A.N. Wiryawan ke Doha Qatar beberapa waktu lalu. Seperti disampaikan, Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si usai mengikuti pertemuan di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jumat (23/3) lalu. Delegasi Qatar dipimpin CEO Qatar Investment Authority (QIA) Sheikh Abdullah Bin Muhamed Bin Saoud Al Thani didampingi tiga orang stafnya. Membahas tindak lanjut kunjungan delegasi Indonesia ke Doha Qatar belum lama ini. Rapat dipimpin langsung oleh Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Dihadiri Kepala Bappenas, para deputi/dirjen kementerian / lembaga terkait serta Direktur Utama PT.ITDC. Gubernur NTB, diwakili L. Gita Ariadi. Dalam rapat itu, tidak hanya membahas rencana investasi QIA di KEK Mandalika, tapi juga peluang investasi di tempat lainnya, termasuk membahas kerjasama pendanaan investasi bidang infrastruktur dan fasilitas perpajakan. Nampaknya masih perlu ada pembahasan lebih intens dan lebih teknis menyangkut kebijakan pemerintah kedua negara untuk diselaraskan. Terkait rencana investasi QIA di KEK Mandalika, secara umum delegasi QIA sangat terkesan dengan potensi, informasi dan laporan dari PT ITDC dan tim QIA yang sdh berkoordinasi dan telah berkunjung ke KEK Mandalika. ‘’CEO QIA sangat antusias ingin segera berinvestasi terlebih dengan telah hadirnya investor VINCI Prancis di KEK Mandalika. Dimana didalamnya juga terdapat share saham dari QIA. Dengan demikian dari sisi bisnis dinilai sangat positif untuk saling melengkapi,� kata L. Gita mengutip Sheikh Abdullah. QIA tertarik berinvestasi di KEK Mandalika di tiga area yaitu di lokasi rencana pembangunan marina, lokasi pengembangan golf dan lokasi luxury area untuk perhotelan di sisi timur. Keseriusan QIA akan diwujudkan dengan akan terus dilakukannya koordinasi antara QIA dengan PT ITDC yang tentu nantinya juga akan membahas besaran tarif sewa lahan baik di lokasi premium beach, beach, lahan di tengah maupun sisi pinggir kawasan. Pembahasan sewa fasilitas dasar, konfirmasi pembangunan akses bypass ke bandara, pembahasan rencana pengembangan bandara, peluang investasi solar cell dan lain-lain. Progres-progres sangat maju di KEK Mandalika patut disambut gembira. Sudah tergambar jika seluruh investasi ini teralisasi dan mulai beroperasi, akan membutuhkan ribuan tenaga kerja. Seperti asumsi ITDC, jika mega proyek KEK Mandalika operasional, setidaknya 58 ribu lebih tenaga kerja akan terserap di sana. NTB ke depan akan menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia. Agar peluang-peluang besar ini bisa digarap dan hasilnya dinikmati masyarakat NTB, penyediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas adalah sebuah keharusan. Lembaga-lembaga yang berkompeten dalam penyediaan SDM harus massif melakukan langkah-langkah dalam mencetak tenaga kerja berkualitas. Karena jika tidak demikian, peluang itu bisa saja direbut oleh SDM-SDM luar daerah yang lebih berkompeten. Satu hal yang harus diperhatikan bahwa jangan sampai masyarakat NTB hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. (*)

OPINI

Halaman 9

Mewujudkan Keadilan Pembangunan NTB Kemiskinan masih menjadi hantu pembangunan bangsa. Beberapa waktu lalu terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau status darurat gizi buruk di Asmat, Papua. Gizi buruk juga masih mengancam warga miskin di banyak daerah. Kejadian ini menjadi penanda masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Tahun politik sekarang ini menjadi momentum tepat guna menakar visi dan misi calon pemimpin dalam mewujudkan keadilan pembangunan wilayah. EMERINTAH mesti berbenah mengurai dan membangun daerah yang melayani dan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat di seluruh bidang. Mobilitas dan akses manusia terhadap jasa dan pelayanan sangat penting untuk menunjang fungsi wilayah yang efektif. Faktanya sebagian warga masih terkucilkan dari berbagai fasilitas akibat kemiskinan, ketidakadilan, proses pengkumuhan, dan pertumbuhan ekonomi perkotaan yang timpang. Aspek keadilan mesti menjadi prioritas utama pembangunan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan pemerataan, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Problematika Wilayah Jumlah penduduk Indonesia yang menyesaki perkotaan telah mencapai 54 persen pada tahun 2015 (BPS, 2016). Angka ini melambung tinggi dibandingkankan hasil sensus penduduk 2010 yang baru 49,8 persen dari 237,6 juta penduduk. Menurut proyeksi PBB pada tahun 2050 dua pertiga atau sekitar 60 persen populasi Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Setelah Jakarta, kotakota terbesar di Indonesia adalah Surabaya (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Bekasi (Jawa Barat), dan Medan (Sumatra Utara). Pembangunan di Indonesia se-

Oleh : Ribut Lupiyanto Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) cara umum masih mengindikasikan terjadinya ketimpangan atau distaritas spasial, sosial, dan sektoral. Pembangunan secara spasial nyata timpang antara Jawa dan Luar Jawa serta antara desa dan kota. Pembangunan selama ini diimplementasikan bias Jawa dan bias kota. Indeks ketimpangan wilayah menurut studi Sjarizal (2002) antara tahun 1995-2003 terus mengalami peningkatan. Indeks ketimpangan tahun 1995 adalah 0,56 dan tahun 2003 adalah 0,66. Kota yang dijejali manusia hingga mencapai titik jenuh akan menurunkan daya dukung keruangannya. Penduduk semakin sulit mengakses kebutuhan dasar, seperti lahan bermukim, air bersih, lingkungan sehat, hingga mata pencaharian. Implikasi hal tersebut adalah hadirnya permasalahan kota yang semakin pelik. Kemiskinan terus merangkak naik, permukiman kumuh dan liar kian menjalar, pengangguran meninggi, kemacetan merajalela, penyakit sosial mewabah, dan lainnya. Segudang problematika faktual tersebut membuktikan kota belum untuk semua. Kota masih berpihak pada golongan menengah ke atas. Golongan ini bahkan juga sama-sama tidak bisa menikmati kenyamanan kota. Hanya mereka memiliki keunggulan ekonomi untuk bisa menghadapi dan membeli dengan bentuk lain. Jalan Keadilan Pemenuhan sarana dasar perkotaan penting diakomodasikan melalui perencanaan dan perancangan kota yang dibangun atas kepemimpinan kota yang visioner dan berwibawa, serta tata kelola perkotaan yang tangguh berbasis tata ruang. Manajemen pembangunan perkotaan membutuhkan dukungan dari seluruh komponen, baik komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, maupun kepedulian dunia usaha. Kemampuan mengatasi masalah kota nampaknya tidak se-

RADIO

banding dengan perkembangan permasalahan. Permasalahan semakin kompleks dan menyebar seiring dengan laju urbanisasi yang tidak terbendung. Hasil Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 mencatat 2,5 persen penduduk merupakan migran masuk risen dan 11,8 persen penduduk merupakan migran masuk seumur hidup antar provinsi. Persentase migran di daerah perkotaan tiga kali lipat lebih besar migran di daerah perdesaan. Data tersebut membuktikan teori demografi bahwa migran lebih banyak ke daerah perkotaan (urbanisasi). Alasan utama migrasi adalah mencari atau pindah pekerjaan serta sekolah atau kuliah (BPS, 2010). Urbanisasi menurut ilmu demografi disebabkan adanya push and pull factors. Desa mengalami tekanan (push) sedangkan kota melakukan tarikan (pull). Tekanan di desa antara lain disebabkan rendahnya produktifitas ekonomi terutama pertanian, meningkatnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, mandulnya regenerasi petani, minimnya fasilitas, dan lainnya. Kota menarik dan menawarkan jawaban atas tekanan desa antara lain dengan kesempatan kerja, banyaknya fasilitas, banyaknya perputaran uang, dan lainnya. Selama pembangunan desa dianaktirikan, maka urbanisasi akan menjadi bom waktu bagi kegagalan pembangunan kota. Upaya menghadang urbanisasi mesti didekati secara komprehensif, baik dari sisi kota sebagai tujuan maupun desa sebagai pemasok. Pertama, perlu peningkatan produktifitas ekonomi di desa melalui pembukaan lapangan kerja, memperbanyak program padat karya, pengembangan agroindustri, penguatan pertanian modern, dan lainnya. Kedua, penyebaran pembangunan prasarana dasar, seperti perhubungan, pertanian, serta informasi dan komunikasi. Ketiga, men-

dorong transmigrasi dan migrasi spontan ke Luar Jawa. Keempat, pengembangan pusat pertumbuhan di daerah pinggiran. Kelima, perlu penggalakan kembali gerakan bangga suka desa dan bangga menjadi petani untuk mengurangi ketergantungan ekonomi ke kota. Semua komponen mendesak untuk duduk bersama membicarakan secara intensif solusi permasalahan kota. Output yang dibutuhkan adalah peta jalan yang sistematis, komprehensif, dan holistik. Bentuknya dapat diakomodasi dalam master plan, rencana strategis, atau lainnya. RPJP, RPJM, RTRW, dan dokumen perencanaan pembangunan kota lainnya mesti disinkronkan dan direview bersamaan. Isu-isu strategis membutuhkan skala prioritas dan target penyelesaian. Visi dan misi pembangunan wilayah dari peserta Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 penting menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan politik warga.

Pedagang miras tradisional di Cakranegara kembali kambuh Harus ditindak tegas

*** Lobar defisit ribuan ASN Jangan sampai pelayanan pada masyarakat terganggu

***

SUARA NTB Senin, 26 Maret 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pengangkatan Dilarang

Pemprov ”Tertibkan” Guru Honorer SMA/SMK Negeri Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) merencanakan akan merekrut 2.500 guru honorer SMA/SMK Negeri mulai April mendatang. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, Pemda dilarang mengangkat tenaga honorer. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si., menjelaskan pihaknya tidak mengurus persoalan pengangkatan tenaga honorer. BKD hanya mengurusi pengangkatan PNS. Sementara mengenai tenaga honorer atau tenaga kontrak menjadi ranah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah tenaga honorer maupun tenaga kontrak di masing-masing OPD disesuai-

kan dengan kebutuhan dan kemmpuan anggaran. Fathurahman menjelaskan, rencana Dinas Dikbud yang akan merekrut ribuan guru honorer SMA/SMK merupakan salah satu cara untuk menertibkan. Pasalnya, guru honorer SMA/SMK Negeri yang ada saat ini SK pengangkatannya bermacam-macam ketika pengelolaannya di kabupaten/kota. Ada guru honorer yang dapat SK Bupati/Walikota, kepa-

la sekolah dan kepala dinas. “Ini bukan mengangkat, artinya memetakan honorer yang sudah ada, lebih berkualitas dan punya kemampuan yang dibuktikan melalui tes kompetensi,” kata Fathurahman ketika dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin. Dari sisi aturan, PP No. 58 Tahun 2005 kata Fathurahman, pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota dila-

rang melakukan pengangkatan tenaga honorer. Namun, dalam aturan tersebut memang ada pengecualian. Jika pengangkatan honorer dianggap penting untuk mendukung kinerja maka diperbolehkan, namun disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Fathurahman menjelaskan, dalam pengangkatan tenaga honorer pihaknya cukup berhatihati disesuaikan dengan aturan yang ada. Namun, untuk rekrutmen guru honorer SMA/SMK Negeri yang akan dilakukan Dikbud, sepenuhnya menjadi kewenangan OPD tersebut. “Ini bukan pengangkatan umum. Ini merasionalisasi honorer yang ada. Kan asalnya hon-

orer ini banyak sumber pada saat dia di kabupaten/kota. Baik itu SK kepala dinas, kepala sekolah, bupati,walikota menjadikan ini menjadi honorer,” jelasnya. Dari segi pembiayaan, kata Fathurahman, para tenaga honborer ini diambilkan dari sekolah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan APBD. “Mungkin ini yang ditertibkan Dikbud. Ada pengakuan penugasan bahwa mereka benarbenar guru honoer yang dibutuhkan sesuai jumlah rombongan belajar,” ujarnya. Diketahui, Dinas Dikbud NTB berencana akan melakukan rekrutmen 2.500 guru honorer yang akan ditempatkan dikota di SMA/SMK Negeri

pada 10 kabupaten/kota di NTB. Jumlah guru dan pegawai honorer SMA/SMK Negeri di NTB saat ini sekitar 6.700 orang. Jika ditambah dengan SMA/SMK swasta sederajat, jumlah guru honorer mencapai 20 ribu orang. Dalam rekrutmen guru honorer tersebut, Dinas Dikbud bukan hanya membatasi bagi mereka yang mengajar di sekolah negeri. Namun, guru honorer yang mengajar di sekolah swasta juga diberi kesempatan yang sama. Bahkan, guru honorer yang sudah tak mengajar lagi selama 2-3 tahun, karena dipecat oleh kepala sekolah diberi kesempatan yang sama ikut seleksi April mendatang. (nas)

(Suara NTB/dok)

H. Fathurahman

Diakui Terlambat

TKD Hanya bagi Guru yang Tidak Dapat Sertifikasi

Semua Desa Harus Punya Perpustakaan DINAS Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi NTB menargetkan masing-masing desa memiliki perpustakaan. Tercatat sebanyak 1.113 yang harus memiliki perpustakaan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, H. Supratman Muslim, MZ mengatakan, dari jumlah desa yang ada, tidak semuanya langsung disulap memiliki perpustakaan. Ini karena jumlahnya sangat banyak dan dibutuhkan (Suara NTB/dok) waktu bertahap merealH. Supratman Muslim isasikan target tersebut. “Kami juga akan melakukan pembinaan dengan cara bertahap, berjenjang dan berkesinambungan. Mengingat anggaran yang dimilikinya juga disebutnya sangat terbatas,” katanya. Pembinaan yang dilakukan pihaknya, jelasnya, sebagai bentuk layanan dari instansinya. Namun pembinaan yang dilakukan yakni secara bertahap. Katanya, perpustakaan desa adalah prioritas program yang dijalankan pihaknya saat ini. Target pembinaan di 1.113 desa yang ada di NTB ini dilakukan bertujuan meningkatkan dan menguatkan budaya literasi yang ada di tataran terbawah. Adapun jenis pembinaan yang dilakukan pihaknya yakni, terkait enis buku yang akan diadakan di masingmasing desa. Ini karena dibutuhkan input informasi terkait kategori jenis bacaan yang disukai. Dalam menyukseskan pembinaan, pihaknya tetap mengingatkan bahwa anggaran yang dimiliki pihaknya terbatas. Konsekuensinya, realisasi pengadaan perpustakaan pun dilakukan bertahap. Program prioritas pihak Perpustakaan NTB menurutnya sangat luar biasa. Mengingat, penguatan budaya literasi harus dimulai dari tingkatan terbawah. “Kalau program ini berjalan, maka kedepannya tidak akan ada lagi masyarakat awam,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Peserta Didik TK Putra I Mataram saat berkunjung ke Kantor Pos, Sabtu (24/3) lalu.

TK Putra I Mataram Kunjungi Kantor Pos Mataram (Suara NTB) TK Putra I Mataram mengajak peserta didik berkunjung ke Kantor Pos yang terletak di Jalan Sriwijaya Mataram, Sabtu (24/3). Melalui kunjungan itu, anak-anak dikenalkan tata cara surat menyurat melalui Kantor Pos. Kepala TK Putra I Mataram Hj.Yuniarti menjelaskan, anak-anak diajak berkunjung ke Kantor Pos untuk mengenalkan anak-anak tata cara surat menyurat, mengajarkan mereka proses awal dari membuat surat, tata cara menulis pengirim dan penerima, dan memasang prangko. “Terakhir nanti surat akan dikirim dan diterima di rumah masing-masing,” ujarnya. Yuniarti mengatakan,yang

istimewa dalam kunjungan dan praktik itu, prangko yang digunakan bergambar logo sekolah TK Putra I Mataram. Itu membuat anak-anak antusias dan juga bangga karena ada logo sekolah mereka di perangko yang digunakan. Acoounting Eksekutif Kantor Pos Mataram, M. Hidayat Satriawan, mengatakan, beberapa kali sekolah datang berkunjung, selain itu pihaknya juga beberapa kali berkunjung ke sekolah memperkenalkan program prangko prisma, di mana orang-orang dapat mencetak prangko dengan fotonya sendiri, atau logo perusahaan dan instansi. Seperti yang dilakukan anak-anak TK Putra I dalam kesempatan itu yang menggunakan logo

Perguruan Tinggi Berperan Sukseskan Pilkada Serentak Mataram (Suara NTB) Perguruan tinggi berperan besar dalam mensukseskan proses Pilkada di NTB. Terutama dalam hal meminimalisir terjadinya praktik politik uang. Demikian hasil seminar nasional yang digelar Fakultas Hukum Unram pada Sabtu (24/ 3). Seminar nasional dengan tema “Mewujudkan Pilkada Bersih dan Bermartabat” dilaksanakan di Auditorium M. Yusuf Abu Bakar Unram merupakan rangkaian acara dies natalis. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Manahan M.P. Sitompul, SH., M.Hum., Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, SH., LLM., Ph.D., Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si, Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagia, SH., LLM. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Seminar Nasional H. Didi Sumardi, SH. yang juga Ketua DPRD Kota Mataram menegaskan, acara seminar nasional ini didedikasikan untuk memajukan penegakan dan sistem hukum nasional. Tahun 2018 merupakan tahun politik. Tak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh para calon kepala daerah maupun pemerintah untuk mensukseskan

pesta demokrasi ini. Oleh karena itu, pilkada serentak yang dilaksanakan di 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, diikuti dengan 39 kota dan 115 kabupaten, diharapkan menghasilkan kepala daerah yang memiliki intergritas yang baik, jujur dan bersih. Berangkat dari kesadaran akan arti pentingnya pilkada sebagai salah satu cara dalam berdemokrasi di tingkat lokal untuk rekrutmen elite politik di daerah dan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pilkada harus dilaksanakan dengan cara-cara yang bersih, cerdas dan bermartabat. Dilanjutkan, Pilkada yang bersih dan bermartabat adalah Pilkada yang terbebas dari money politics, ujaran kebencian, SARA, black campaign dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tindakan tersebut jika tetap dilakukan dapat merusak sistem demokrasi Indonesia, selain itu tindakan sara yang saat ini dijadikan senjata dalam kontestasi politik dapat menyebabkan kegaduhan dan caos di masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Mataram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., dalam sam-

(Suara NTB/dys)

POSE BERSAMA - Rektor Unram Lalu Muhammad Husni pose bersama dengan narasumber dalam acara Seminar Nasional serangkaian Dies Natalis, Sabtu (24/3). butannya menyampaikan para pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, serta penegak hukum MK dan KPK harus bekerja secara profesional, jujur dan bertanggung jawab untuk mengawal pilkada yang bersih dan bermartabat. Menurut Husni, Pilkada yang baik adalah Pilkada yang memiliki unsur-unsur fundamental seperti regulasi yang baik, penyelenggara, peserta, partisipasi mayarakat, dan penegakan hukum yang baik. Diskusi dalam seminar ini berjalan dalam suasana yang akademis, para tamu undangan

yang hadir antusias memberikan pertanyaan. Kasus yang banyak disoroti adalah, perihal politik uang, korupsi dan judicial review. Dalam sesi wawancara dengan Wakil Ketua KPK RI, Laode M. Syarif, SH., LLM., Ph.D., menghimbau kepada masyarakat agar tidak menerima uang dari pasangan calon kepala daerah, karena NTB sendiri merupakan salah satu daerah yang memiliki kerawanan money politics yang tertinggi. Oleh karena itu, Laode berharap supaya KPU, Bawaslu dan masyarakat dapat menghadirkan konstalasi politik yang bersih, jujur dan bermartabat. (dys)

sekolah mereka. “Dan itu untuk sekali cetak, anak-anak di sini kita perkenalkan tata cara surat menyurat ya, selain itu kami ingin anak-anak mengetahui bahwa di Kantor Pos tidak hanya bisa mengirim surat saja tetapi bisa untuk mengirim barang, membayar tagihan listrik, air, dan masih banyak lagi,” jelasnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi guru PNS SMA/ SMK negeri sejak dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB belum bisa dicairkan sampai saat ini. Alasannya karena Pemprov NTB masih merapikan data guru. Awal tahun 2018 data sudah lengkap, tinggal menunggu BPKAD menghitung dan mencairkannya. Bagi guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, tidak bisa memperoleh TKD. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya akhir pekan kemarin. Suruji mengakui sampai saat ini guru SMA/SMK negeri yang mulai dikelola Pemprov NTB sejak awal tahun 2017 lalu belum menerima TKD. “Kenapa tidak dari awal, persoalannya data, sekarang data sudah lengkap. Kapan dieksekusi? Tergantung BPKAD. Nanti BPKAD menghitung dan mencairkannya,” ujar Suruji. Suruji mengklaim, guru akan lebih sejahtera ketika sudah pindah pengelolaannya ke Pemprov. Jika masih berada di kabupaten, mereka hanya mendapat Rp250

ribu, kalau berada di bawah Pemprov NTB guru akan mendapatkan TKD sama dengan pegawai yang lain sesuai dengan golongan. Guru dianggap staf, maka menggunakan golongan. Jika sebagai struktural seperti kepala Tata Usaha maka guru sama dengan eselon IV B. “Guru SMA/SMK merupakan pegawai Pemprov, sama statusnya dengan pegawai lain. Apakah dia dapat TKD, iya besarannya sama dengan pegawai,” jelas Suruji. Namun demikian, guru yang akan mendapatkan TKD hanya guru yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jika guru itu sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka tidak bisa mendapatkan TKD. Suruji menegaskan, bagi guru yang sudah mendapatkan sertifikasi tidak boleh mendapatkan TKD, karena tidak boleh mendapatkan tunjangan kinerja dari dua sumber. Pada awal tahun 2018 diakuinya data guru sudah lengkap. “Betul guru tidak dapat sampai sekarang, karena tahun kemarin kita rapikan data jangan sampai salah. Sekarang data jumlah PNS, jumlah yang sudah sertifikasi,jumlah yang belum dibayar sertifikasinya sudah lengkap,” pungkas Suruji. (ron)

SMPN 2 Kuripan Jadi Lokasi KKN Internasional Mahasiswi Universitas Malaysia Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah mahasiswi dari University Sains Malaysia (USM) menggelar program KKN Internasional di SMPN 2 Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Program KKN internasional mahasiswi USM ini bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat). Rombongan kedua universitas diterima langsung oleh pihak sekolah setempat beberapa waktu lalu. Wakil Rektor I Ummat Dr. Harry Irawan Johari mengatakan, kerjasama Ummat dengan USM ini pertamakalinya dilakukan, sebanyak 8 orang mahasiswi akan mengikuti KKN Internasional di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat. “Para mahasiswi ini nantinya akan praktik mengajar dan praktik kegiatan pengabdian kepada masyarakat,” katanya. Ke depannya, pihak Ummat akan terus meningkatkan kerjasama mahasiswa dengan USM, sehingga apa yang menjadi visi Ummat bisa tercapai yakni universitas yang mampu berdaya saing di kawasan ASEAN, Islami, dan tangguh. “Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik,”

katanya. Praktik mengajar sendiri akan dimulai minggu depan. Sementara itu, Dr Jamalsafri Bin Saibon dari Pusat Pengkajian Ilmu Pendidikan USM memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pihak sekolah yang mau menerima mahasiswi USM untuk melakukan proses KKN ini. Tujuan dari program ini agar mahasiswi menambah ilmu pengetahuan dan cepat mampu menyesuaikan diri dan lingkungan. Para mahasiswi yang mengikuti KKN sedang mengikuti semester akhir mengapresiasi kegiatan KKN. Adanya program ini maha-

siswi dapat memperoleh ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan menambah kompetensi.Pihak USM memilih Provinsi NTB sebagai lokasi KKN, karena budaya dan kultur dari Indonesia sama dengan Malaysia Kepala SMPN 2 Kuripan Darsiah memberikan apresiasi kepada pihak Ummat dan USM yang telah berkenan menunjuk sekolah ini sebagai lokasi KKN Internasional. “Kami berterima kasih dan apresiasi kepada pihak universitas yang menunjuk sekolah kami sebagai lokasi KKN internasional,”kata Darsiah. (Her)

(Suara NTB/ist)

CINDERAMATA - Ketua Pusat Pengkajian Ilmu Pendidikan USM Dr. Jamasafri Bin Saibon memberikan cindramata kepada Kepala SMPN 2 Kuripan.

(Suara NTB/ist)

DITERIMA - Mahasiswa KKN dari USM dan Ummat saat diterima pihak SMPN 2 Kuripan.

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 26 Maret 2018

KONI Diminta Akomodir Pelatih Tenis

Mataram (Suara NTB) Kebijakan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB yang tidak mengakomodir pelatih tenis NTB, Erni Susanti di Pelatda Mayung 2018 ditanggapi serius oleh Danrem 162/Wira Bhakti (WB). Dewan Pembina Pengprov Pelti NTB itu meminta KONI NTB agar mengubah keputusan tersebut. “Ketua KONI NTB harus bisa meyakinkan tim Satlak Pelatdanya, karena memang keputusan mereka ambil, salah. Tanpa pelatih, Panji tidak akan mungkin bisa berprestasi,” ucap Dewan Pembina Pelatih NTB, Kol. Inf. H. Farid Makruf yang diwawancara Suara NTB usai membuka acara Pelatihan Pelatih Tenis di Gebang Mataram, Sabtu (25/3). Dikatakan Farid, bila KONI NTB tidak ingin memasukan pelatih tenis di Pelatda Mayung 2018, maka NTB siapsiap kehilangan atlet peraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat (Jabar) tahun 2016. Pasalnya atlet tenis peringkat empat nasional itu tidak bisa lepas dari pelatihnya Erni Susanti dan mengancam akan hengkang dari NTB. Menurut Danrem, selama berkiprah sebagai atlet tenis nasional, Panji merasa sangat cocok dengan Pelatihnya, Erni Susanti. Pasalnya Erni selalu memberikan dukungan moral maupun moril untuk atlet asal Kota Mataram itu. “Hanya Bu Erni yang mengerti bagaimana Panji bisa memperbaiki tekniknya. Sehingga Panji bisa memperbaiki prestasinya di level nasional,” jelasnya. Tidak sampai disitu, Erni juga kata Danrem telah memberikan dukungan penuh agar Panji dapat menempuh pendidikan tinggi dan berlatih di Luar Negeri . Dan Panji saat ini bisa berlatih di Amerika Serikat diakui Danrem karena atas dukungan Erni, baik dukungan dari finansial maupun moril. “Selama latihan di Amerika Serikat prestasi Panji naik terus. Dan saat ini Panji sudah menempati rangking empat besar nasional,” ucapnya. Dijelaskan Danrem, meski Panji berlatih di Amerika namun setiap tiga bulan sekali Panji selalu pulang ke Indonesia untuk mengikuti event nasional. Selama di Indonesia Panji dilatih oleh Erni. Sehingga menurut Danrem bahwa kebijakan KONI NTB tidak mengakomodir Erni sebagai pelatih atlet tenis NTB bisa berdampak buruk pada prestasi atlet tenis NTB. “Bu Erni sudah diakomodir sebagai pelatih Pelatda NTB sejak PON lalu, tapi kalau di Pelatda tahun ini atlet tenis tanpa pelatih, kita tidak bisa meningkatkan prestasi petenis kita,” terangnya. Di tempat yang sama, Pelatih Tenis NTB, Erni Susanti dimintai tanggapannya mengatakan tidak keberatan dengan keputusan tim Pelatda Mayung yang tidak mengakomodir dirinya. Selaku pelatih, dia tetap memberikan semangat kepada atletnya untuk tetap fokus berlatih meski dirinya tidak masuk dalam Pelatda Mayung 2018. “Saya pribadi tidak masalah tidak diakomodir sebagai atlet Pelatda. Sebagai pelatih saya tetap memberikan dukungan penuh kepada Panji agar tetap fokus latihan. Apalagi, Panji saat ini sedang latihan dan menempuh pendidikan di Amerika,” ucapnya. Namun, sayangnya, Panji berkata latin. Atlet asal Kota Mataram itu mengaku akan hengkang dari NTB bila pelatihnya tidak diakomodir dalam Pelatda Mayung 2018. “Kalau Pelatih saya tidak diakomodir di Pelatda, Lebih baik saya pindahlah,” tegas Panji yang dihubungi terpisah via ponselnya. Hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan dari Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Pasalnya, pimpinan KONI NTB itu masih berada di luar daerah. (fan)

(Suara NTB/ist_penrem)

BUKA PELATIHAN - Danrem 162/WB Kolonel Inf. Farid Makruf saat membuka pelatihan wasit tenis, Sabtu (24/3).

Danrem 162/WB : Jadi Wasit Tenis Perlu Totalitas Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., selaku Ketua Pembina Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) NTB membuka pelatihan wasit tenis nasional tingkat dasar, Sabtu (24/3) pagi. Pelatihan diselenggarakan Pengurus Provinsi (Pengprov) Pelti bekerjasama dengan pengurus pusat, berlangsung di Aula Mayonif 742/SWY Gebang Mataram. Mengawali sambutannya, Danrem menyampaikan suksesnya pelatihan itu berkat kerjasama yang baik antara PP Pelti dan Pelti NTB. “Saya memberikan apresiasi terhadap semangat dan keinginan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ilmu wasit tenis,” kata Danrem. Dilanjutkannya, menjadi wasit tidak mudah. Sebab harus total memiliki niat dan tekad untuk belajar, tidak semata soal mendapatkan penghasilan lebih. Menurutnya, seorang wasit harus memiliki karakter dan mental yang kuat serta integritas yang bagus, sehingga bisa mengantar menjadi wasit luar biasa. “Tekuni apa yang menjadi keinginan rekan-rekan sebagai wasit sehingga dapat memberikan manfaat dengan memelihara dan meningkatkan kemampuan dari masing-masing calon wasit,” tutupnya. Sementara Ketua Pelti NTB Jamaludin menyampaikan, pelatihan wasit tenis tersebut untuk yang pertama kali di NTB. Sehingga akan memberikan nilai lebih bagi Pelti NTB. Ditambahkannya, sesuai rencana pertandingan tenis untuk tingkat nasional di NTB akan dilaksanakan tiga kali yang akan diselenggarakan oleh CBR, Danrem 162/WB dan Pelti NTB. “Kedepan setiap pertandingan tingkat Porda maupun Porprov akan digelar dengan para Wasit yang sudah berkualifaikasi atau bersertifikat,” pungkasnya. Kegiatan pelatihan yang dihadiri pengurus PP Pelti, Pengurus Koni Pusat Selamet Widodo dan Ketua Diklatsar Pelti NTB Kapten Inf. Jamuhur, S.Sos., diikuti sekitar 33 peserta dari berbagai daerah di NTB tersebut akan dilaksanakan selama dua hari terhitung mulai hari ini di Aula Mayonif 742/SWY dan prakteknya langsung di lapangan tenis Yonif 742/SWY. (r/*)

(Suara NTB/fan)

POPDA - Meriah pembukaan Pekan Olahraga Pelajaran Daerah (Popda) NTB, di GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (25/3). Diikuti 10 kabupaten/kota di NTB dengan jumlah atlet 899 dan melibatkan 150 wasit/juri serta mempertandingkan delapan cabor.

Popda NTB Diharapkan Lahirkan Atlet Berprestasi Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB dibuka secara resmi oleh Sekda NTB, H. Rosiady Sayuti di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (25/3) kemarin. Sekda berharap event itu dapat melahirkan atlet berprestasi nasional, pasalnya multi event merupakan ajang seleksi atlet NTB yang dipersiapkan mengikuti Popwil 2018 hingga Popnas 2019.

Demikian disampaikan Sekda NTB, H. Rosiady Sayuti dalam sambutannya diacara pembukaan Popda NTB. Pada acara pembukaan event itu, Sekda NTB didampingi Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dan Wakil Ketua I KONI NTB, H. Suhaimi SH. Selain itu acara pembukaan juga dihadiri perwakilan Kadispora 10 kabupaten/kota di NTB. Serta dihadiri 1.123

peserta terdiri dari 899 atlet, 150 wasit/juri dan 74 panitia. Sekda NTB yang hadir mewakili Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjelaskan, Pemprov NTB berharap pelaksanaan event itu dapat berjalan sportif. Oleh karena itu seluruh komponen atau perangkat pertandingan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara objektif dan penuh sportivitas. Lanjutnya, hasil dari Pop-

da NTB itu diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet yang berprestasi serta mampu mengharumkan nama NTB di kancah nasional. Sementara itu, Ketua Panitia Popda NTB, Anang Zulkarnain melaporkan bahwa Popda NTB tahun 2018 akan melibatkan 899 atlet dari kabupaten/ kota di NTB. Selanjutnya melibatkan 150 wasit/juri dan melibatkan 74 orang panitia.

“Event ini di gelar dalam rangka seleksi atlet NTB yang disiapkan mengikuti Popwil yang akan di gelar di NTB tahun 2018. Dan dikuti oleh sebanyak 899 atlet dari sepuluh kabupaten/kota,” ucapnya. Sementara itu, pantauan Suara NTB pembukaan Popda tahun 2018 berlangsung meriah. Pembukaan event itu dimeriahkan oleh tari gendang beleq dan atraksi atlet beladiri pencak silat. (fan)

SUARA NTB Hotel Perlu Siapkan Kesenian Tradisional

Halaman 12

Senin, 26 Maret 2018

(Suara NTB/her)

JUARA - Pembagian hadiah bagi juara LKBB di GOR mini Gerung.

SMAN 1 Gerung Gelar Lomba Baris-berbaris Giri Menang (Suara NTB) SMAN 1 Gerung Lombok Barat (Lobar) menggelar kegiatan lomba ketangkasan baris berbaris (LKBB) tingkat SMA/SMK sederajat selama dua hari, mulai 22 Maret hingga 23 Maret. Kegiatan yang diadakan di GOR mini ini bertujuan untuk membentuk disiplin, mempertebal nasionalisme dan patriotisme dan membina rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga melahirkan pribadi yang tegas, tangkas, taat, ikhlas ser(Suara NTB/her) ta memiliki kesetiakawanan Erni Zuhara dan persatuan. “Lomba ini diinisiasi oleh SMAN 1 Gerung. Kita sangat apresiasi karena dengan lomba ini mencetak bibit-bibit pasukan pengibar bendera,” kata Sekdis Dispora Lobar, Maad Adnan, Sabtu. Dijelaskan, lomba ini diikuti pelajar SMA/ sederajat se pulau Lombok. Lomba ini untuk mencari bibitbibit paskibra dari SMK SMK/Sederajat se-Pulau Lombok. Setiap kabupaten/kota dilakukan seleksi paskibraka di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Sejauh ini pembinaan dan perekrutan pasukan paskibra di Lobar selalu dilakukan seleksi di masing-masing sekolah. Tentu masing-masing sekolah punya pasukan tersendiri, sehingga melalui LKBB inilah diasah kemampuan potensi anak-anak tersebut. “Dengan mengikuti LKBB oleh sekolah maka masingmasing sekolah paling tidak mempersiapkan lebih dini untuk maju pada seksi baik di tingkat kabupaten,”katanya. Sementara itu Kepala SMAN 1 Gerung, Erni Zuhara menyatakan, Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) se-pulau Lombok diikuti oleh 14 tim dari 9 SMA/SMK/MA dari Lobar, Lotim, Loteng, KLU dan Mataram. Lomba ini jelasnya dibuka oleh Kepala Dispora Provinsi. Pada lomba ini, keluar sebagai pemenang juara 1 SMAN 1 Gunung Sari, juara 2 MAN 2 Mataram dan Juara 3 SMAN 3 Mataram. Sedangkan untuk Favorite Danton diraih oleh SMAN 1 Selong. Pada lomba yang ditutup oleh Kadispora Lobar ini, dilibatkan juri dua orang dari Koramil setempat dan 1 orang Pembina paskibraka kabupaten. Ia menambahkan Panitia lomba ini dari OSIS dan Paskib SMAN 1 Gerung. Tujuannya untuk mewujudkan generasi muda yag cerdas, sehat, berdisiplin dan berbudaya. Meningkatkan keterampilan anggota Paskib dan menjalin silaturahim antaranggota Paskib se-pulau Lombok. Kedepan, kegiatan ini bakal dijadikan agenda tahunan yang digelar pihak sekolah. (her)

Mataram (Suara NTB) – Saat ini sudah semakin banyak hotel dibangun, baik di kota maupun di resort. Namun ada satu hal yang dianggap penting untuk dilakukan oleh manajemen hotel. Salah satunya dengan menampilkan berbagai atraksi dan kesenian tradisional di masing-masing hotel. Ini dianggap menarik bagi wisatawan. Sehingga wisatawan dapat merasa disambut dengan cara lebih menarik. “Saya melihat di beberapa hotel di Bali itu menampilkan

kesenian tradisional dari daerah itu. Saya rasa kita juga perlu melakukan itu, selain untuk memberikan atraksi menarik bagi tamu, juga sebagai bentuk pelestarian budaya kita,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur, Berry Putra, di Mataram, Minggu (25/3). Ia mengatakan bahwa selama ini memang sudah ada beberapa hotel yang melakukan hal itu. Namun masih banyak lagi hotel yang tidak atau belum melakukan itu. Padahal di NTB terdapat banyak sanggar

kesenian yang dapat diajak untuk bekerjasama. “Saya yakin teman-teman kita disanggar itu akan sangat menyambut baik rencana ini. Karena mereka bisa tampil dan menghibur tamu hotel. Selain itu, mereka juga bisa lebih memperkenalkan lagi kesenian dan budaya mereka,” ujarnya. Ia melihat ini bisa juga sebagai bentuk apresiasi pihak hotel terhadap kesenian tradisional yang dimiliki NTB. Ia juga mengajak Pemda un-

Pantai Gerupuk

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

ia mengajak para pelaku pariwisata lainnya untuk semakin menonjolkan budaya dan kesenian yang dimiliki NTB. Sebab NTB memiliki banyak potensi budaya dan kesenian yang dapat disuguhkan kepada wisatawan yang datang. “Kesenian ini juga merupakan bagian dari atraksi budaya yang bisa kita jual kepada wisatawan. Kenapa tidak kita lakukan ini. Selain untuk menghibur wisatawan, kita juga bisa terus lestarikan budaya kita,” ujarnya. (lin)

Setelah ’’Job Fair’’

Surga bagi Peselancar Praya (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Tdak hanya Pantai Kuta di Mandalika, namun ada banyak lagi pantai lain yang dapat dikunjungi. Salah satunya Pantai Gerupuk yang merupakan surga bagi para peselancar. Ombak yang menantang menjadikan pantai ini sebagai tujuan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. “Saya ke pantai ini karena rekomendasi teman saya yang juga pernah ke sini. Katanya di pantai ini ombaknya bagus, dan ternyata memang bagus. Saya berharap bisa tinggal lebih lama dan menikmati waktu berselancar saya dengan baik,” kata wisatawan asal Australia, Darwin, Minggu (25/3). Pantai yang terletak di Desa Gerupuk ini memiliki nama internasional yaitu Batu Teong (Dondon), Prigi (Inside), Giligoleng (Outside), Batu Lawang (Kids Point), dan Terasaq (Outside Left). Lima tempat di Pantai Gerupuk ini memang

tuk memberikan arahan agar setiap hotel bisa menampilkan kesenian tradisional. Paling tidak pertunjukannya dilakukan seminggu sekali di lobi hotel. “Tidak harus setiap hari. Kan bisa dilakukan seminggu sekali yang penting ada. Saya yakin kalau wisatawan itu akan senang. Kita lihat saja ketika misalnya di bandara ada pertunjukan gendang beleq, saya lihat wisatawan itu antusias,” ujarnya. Sebagai pelaku pariwisata,

menjadi tempat favorit wisatawan yang datang untuk berselancar. Sehingga tidak jarang kalau pantai ini dijadikan sebagai salah satu pantai favorit para peselancar. “Saya melihat di sini juga bagus, suasananya bagus seperti pantai untuk berselancar pada umumnya. Saya senang saat berada di sini. Ini hari ke lima saya berada di Lombok,” ujarnya. Diketahui bahwa ombak di semua tempat tersebut sangat liar. Sehingga menantang penyuka olahraga selancar untuk menaklukkannya. Ombaknya bisa mencapai ketinggian hingga 3 Meter. Pantai ini juga berpasir putih dan dikelilingi pemandangan yang indah. Meski tidak berselacar, wisatawan

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

tetap dapat menikmati suasana di Pantai Gerupuk ini. “Saya belum puas untuk berselancar. Saya menginginkan jenis ombak yang saya mau dan saya harap bisa mendapatkannya hari ini,” akunya. Pantai Gerupuk hanya berjarak sekitar 9 Kilometer dari Pantai Kuta. Wisatawan dapat mencapai Pantai Gerupuk dengan menggunakan kendaraan darat. Wisatawan dapat mengambil jalur Mataram-Cakranegara-KediriPraya-Penujak-Sengkol-KutaDesa Gerupuk. Namun jika memilih menggunakan kendaraan umum, wisatawan dapat menempuh rute MataramBertais-Praya-Sengkol. Setibanya di Sengkol, wisatawan harus berganti angkutan dan mengambil jurusan SengkolKuta. Setelah itu, wisatawan harus melanjutkan perjalanan menggunakan jasa ojek untk bisa sampai di Pantai Gerupuk. (lin)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Pelamar Diminta Proaktif Bertanya ke Perusahaan Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) meminta pelamar tidak berdiam diri atau lebih proaktif mengecek dan bertanya ke perusahaan, sejauh mana progres lamaran yang mereka serahkan pasca bursa tenaga kerja atau job fair. Kadis Naker Kota Mataram, Drs. H.M. Syaiful Mukmin ditemui pekan kemarin mengaku, pelaksanaan job fair pada 10 - 11 Maret lalu sedang dievaluasi. Pihaknya menindaklanjuti dengan berkomunikasi ke perusahaan untuk memastikan jumlah tenaga kerja diterima. Sebab, dari 20 perusahaan mengikuti bursa kerja mencari 1.385 tenaga kerja. “ Angka berapa diterima sedang dihimpun,” kata dia. Pihaknya akan terus memonitor kepastian tenaga kerja yang diterima. Syaiful tidak ingin keikutsertaan mereka hanya formalitas saja. Akan tetapi, ia tidak bisa mengintervensi karena perusahaan memiliki standar atau kualifikasi pelamar yang direkrut sebagai pegawai. “Kita mengundang mereka wajib ditindaklanjuti,” tambahnya. Pelamar juga tetap mengecek atau tidak membiarkan begitu saja berkas per-

syaratan diserahkan ke perusahaan. Dia menambahkan, dalam waktu dekat Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, juga mengadakan job fair mini. Pelamar tidak diterima di perusahaan sebelumnya bisa mencoba kembali. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat yang mencari kerja bisa diakomodir. Paling utama memprioritaskan anak - anak Kota Mataram. (cem)

HILANG HLG BPKB R4 SUZUKI DR1071XA NOKA/ NOSIN:MHYJTE54V6J100282/J20AID-200511 AN. AQI SULAEMAN AKBAR HLG DSKTR JL. PAGUTAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR5560DY NOKA/ NOSIN:MH328D2039K082965/ 28D-1080062 AN. NAHDI HLG DSKTR JL. LANGKO KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR5914BS NOKA/ NOSIN:MH1JF5117AK601400/ JF51E-1602892 AN. RATIH KOMALASARI,SE HLG DSKTR JL. SANDUBAYA MATARAM MENUJU SELAPARANG CAKRANEGARA

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 26 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Senin, 26 Maret 2018

Halaman 14

Kerjasama Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB H. Mohan Roliskana

H. Effendi eko saswito

Kota Mataram Nomor Urut Kedua Pelayanan Publik Terbaik Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tak henti - hentinya menorehkan prestasi membanggakan. Tahun ini, mendapatkan penghargaan pelayanan publik nomor urut kedua tingkat nasional dari Ombudsman RI. Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memberikan apresiasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Pasalnya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Mataram telah

menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan telah diterimanya berbagai penghargaan dan apresiasi. Di antaranya, penghargaan Unit Pelayanan Publik Terbaik Tahun

2017 Kategori A atau sangat baik. Serta, penghargaan dari Ombudsman RI dengan predikat Kepatuhan Tertinggi urutan kedua nasional terhadap pelayanan publik atas 57 produk layanan.

“Alhamdulillah, pelayanan publik di Mataram mendapat nomor urut kedua tingkat nasional dari Ombudsman,� kata Mohan pekan kemarin. Selain itu, indikator kinerja pembangunan menunjukan kemajuan. Di antaranya, IPM Kota Mataram yang tetap berada di urutan teratas dari 76,73 pada tahun 2015 menjadi 77,20 pada tahun 2016.

Sesuai data diterima Suara NTB, strategi peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yakni di antaranya, menerima dan mengkaji laporan Ombudsman mengenai hasil penilaian kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Melaksanakan pemetaan kepatuhan OPD berdasarkan nilai dan zonasi yang ditetapkan oleh Ombudsman, menyusun ren-

cana tindak lanjut pemenuhan standar pelayanan publik. Rencana ini difokuskan pada peningkatan nilai kepatuhan OPD dengan nilai kepatuhan rendah dan sedang serta meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama yang intens dan monitoring serta penilaian mandiri. Sedangkan, permasalahan pemenuhan standar pelayan-

an publik menyangkut minimnya pengetahuan dan pemahaman perangkat daerah sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik. Namun demikian, Mohan meminta pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya diharapkan terus berinovasi dalam pelayanan publik. Supaya masyarakat terlayani dengan baik. (cem/*)

SUARA NTB

Senin, 26 Maret 2018

”Blacklist” Kontraktor Dari Hal. 1 “Sudah diajukan (blacklist) ke Inspektorat. Dia ndak mengerjakan. Awalnya siap, sanggup. Dia baru nyiapin pondasi saja,” katanya, Minggu (25/3) siang. Madani menjelaskan, pengerjaan proyek senilai Rp400 juta itu semula akan diperpanjang selama 50 hari. Namun, rekanan harus menyiapkan uang jaminan di Bank NTB. Karena tak meniapkan uang jaminan di bank, maka kontraknya diputus. “Dia hanya menyerahkan jaminan dari asuransi atau apa itu. Tapi itu kan ndak boleh. Jaminannya harus lewat Bank NTB,” paparnya. Sampai dengan batas kontrak, akhir Desember 2017, sebut Madani, rekanan hanya mampu menyelesaikan pekerjaannya sekitar 5 persen. Untuk pengerjaan awal, telah di-

siapkan uang muka.”Tapi kan ada jaminan juga kita tahan. Tinggal diperhitungkan saja pengembaliannya,” terangnya. Pembangunan kantor RPH Ropang, lanjut Madani tak dianggarkan pada tahun ini. Karena anggaran yang terbatas, pihaknya akan merencanakan lagi pada 2019 mendatang. Untuk sementara, Kantor KPH Ropang berada di eks Dinas Kehutanan Sumbawa. “Dia masih berkantor di Sumbawa (KPH Ropang) jadinya masih. Sekarang masih di kantor lama, Dinas Kehutanan Sumbawa. Kedepannya nanti kita usulkan lagi. Karena tak ada anggaran untuk bangunan, karena anggaran habis untuk Pilkada. Tahun depan kita rancang lagi,” tandas mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini. (nas)

Belum Capai Target Dari Hal. 1 2014 sebesar 6,67 tahun dan 2015 sebesar 6,71 tahun. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji menjelaskan dalam menghitung ratarata lama sekolah, yang dihitung penduduk yang berusia 21 tahun ke atas. Sementara, penduduk yang berusia 21 tahun ke bawah tidak dihitung. “Di mana, penduduk NTB yang sampai 18 tahun sekarang ini di atas 90 persen angka partisipasi murni untuk SLTA. Tetapi di bawah 21 tahun itu tidak masuk dalam data,” kata Suruji di Mataram, pekan kemarin. Ia menjelaskan, penghitungan rata-rata lama sekolah ini. Jika dalam satu keluarga, ada suami istri yang memiliki tiga orang anak. Suami istri ini rata-rata tamatan SMP/MTs sederajat. Sementara tiga orang anaknya ada yang SMA dan dua orang masuk perguruan tinggi masingmasing semester I dan V. Meskipun rata-rata lama sekolah ketiga anaknya sudah puluhan tahun, namun mereka belum masuk dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dalam keluarga tersebut. Kare-

na umur ketiga anaknya masih di bawah 21 tahun. Yang dihitung rata-rata lama sekolah dalam keluarga tersebut adalah suami dan istrinya yang tamatan SMP/MTs atau 9 tahun. “Rata-rata lama sekolah itu akan berubah dalam jangka waktu tidak pendek. Tidak tiga tahun, lima tahun, enam tahun. Tapi dalam jangka waktu 10 tahun ke atas dalam suatu daerah. Ketika pemerintah itu memulai gerakan lama sekolah,” kata Suruji. Meskipun indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) sudah mencapai 100 persen di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun, kata Suruji keberhasilan itu akan terlihat dalam 10 tahun ke depan. “Ketika rata-rata lama sekolah, trennya pergerakan masih kecil. Tapi lima tahun ke depan akan signifikan. Memang tidak bisa tercapai secara cepat, karena yang dihitung rata-rata lama sekolah penduduk 21 tahun ke atas,” jelasnya. (nas)

Rawan Politik Uang, KPK Atensi Pilkada NTB Dari Hal. 1 Maka dari itu, ia mengingatkan calon dan tim sukses, untuk tidak coba-coba melakukan praktik kotor tersebut. “Bukan cuma di NTB, semua daerah kita awasi, makanya berhati-hati kepada semua calon dan tim sukses, jangan main money politics, sudah banyak contoh. Untuk diketahui bahwa KPK, Polri dan Kejagung punya tim khusus untuk mengawal money politics Pilkada serentak 2018 ini,” katanya. Selain kepada calon, ia juga mengingatkan penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu juga untuk menghindari terlibat dalam praktik politik uang. Penyelenggara juga dinilai rentan terlibat. “Jadi Bawaslu dan KPU serta para kandidat yang berkontestasi, mari kita jadikan Pilkada kali ini yang leb-

ih baik, lebih bermartabat, untuk kebaikan daerah kita,” ujarnya. Dia menyerukan kepada masyarakat ikut berpartisipasi aktif untuk sama-sama mengawasi politik uang serta menghindarinya. Sebab, tingginya praktik politik uang juga tidak lepas dari peran serta masyarakat. Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwalid mengatakan, NTB merupakan salah satu daerah dengan indeks kerawanan politik sangat tinggi dengan skor 5. Karena itu, Pilkada NTB merupakan salah satu daerah yang juga menjadi atensi dari Bawaslu RI. “Karena itulah kita juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk samasama mengawasi Pilkada ini,” katanya. (ndi)

Pembangunan Pedesaan Inklusif, Terobosan Pengentasan Kemiskinan NTB Dari Hal. 1 Di setiap kabupaten dan kota yang dikunjungi calon Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah dan calon Wakil Gubernur Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah (ZulRohmi), masih banyak terlihat penduduk terjerat kemiskinan. Bahkan permasalahan yg dihadapi sangat kompleks. Seperti sempitnya lahan pertanian, rendahnya produktivitas serta masih tingginya pengangguran. Situasi ini menginspirasi Zul-Rohmi untuk menemukan solusi tepat dan dibutuhkan masyarakat untuk mengatasinya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja penanggulangan kemiskinan lebih cepat dari yang telah dicapai TGB selama 10 tahun ini, insya Allah bila ZulR-Rohmi mendapat mandat memimpin NTB lima tahun ke depan akan menerapkan kebijakan pembangunan pedesaan inklusif sebagai suatu terobosan dalam pengentasan kemiskinan di daerah ini. Berbagai permasalahan itu ada, mulai dari menajamnya ketimpangan. Melemahnya kohesi sosial hingga mulai munculnya bencana lingkungan. ZulRohmi dengan pendekatan inklusif, di seluruh pedesaan NTB akan dibangun suatu pola pemberdayaan masyarakat yang menciptakan distribusi pendapatan yang adil. Dengan mensinergikan BUMdes yang berkarakter. Wirausaha sosial dengan koperasi berbasis komunitas berkarakter wirausaha kolektif. Dengan pendekatan inklusif seluruh anggota komunitas desa, seperti petani, nelay-

an, buruh tani, perajin, kaya, miskin, kelompok difabel akan diberi ruang dan peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam membangun desa melalui proses yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Selain itu pendekatan inklusif juga akan diintegrasikan dengan pendekatan teknologi dan kewirausahaan sosial yang dimotori oleh pondok pesantren. ‘’Untuk mewujudkan terobosan itu, Zul-Rohmi akan mengupayakan adanya suatu kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin di pedesaan,’’ ujar calon Wakil Gubernur Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah (Rohmi) . Artinya kebijakan pro rakyat miskin katanya, akan mewarnai kebijakan anggaran pada lima tahun yang akan datang. Usaha industri rumah tangga untuk memberdayakan kaum perempuan juga akan ditingkatkan sehingga ekonomi pedesaan mengalami pertumbuhan yang terus meningkat. Perluasan lapangan kerja yang didukung dengan peningkatan investasi pada berbagai sektor unggulan di pedesaan yang pada akhirnya terbangun suatu gerakan kerja, untung dan nabung di seluruh pedesaan di NTB akan dapat melakukan percepatan dalam pengentasan kemiskinan. ‘’ Itulah komitmen agenda ZulRohmi yang akan menjadi program prioritasnya melakukan percepatan pengentasan kemiskinan.’’ (*)

Halaman 15

Pengguna Kartu Kredit BCA Tumbuh 30 Persen Mataram (Suara NTB) Pengguna kartu kredit di BCA Mataram diklaim tumbuh cukup positif. Dibanding periode yang sama tahun 2017 lalu, pertumbuhan pengguna kartu kredit BCA sekitar 30 persen. Bank Indonesia (BI) memang sejak beberapa tahun lalu membuat gerakan non tunai. BCA salah satu bank yang cukup ekspansif

dalam mendorong nasabahnya untuk transaksi cashless. Asissten Officer Marketing BCA Kantor Kas Sriwijaya Mataram David Sutanto kepada Suara NTB mengatakan, saat ini pemegang kartu kredit BCA di wilayah NTB sebanyak 10 ribu pengguna. Pemegang kartu kredit semakin dimanjakan dengan banyaknya merchant mitra kerja BCA di Mataram.

Salah satu keuntungan yang ditawarkan antara lain, cicilan nol persen pembelian handphone di tempat tertentu, program cashback untuk perbelanjaan, reward menarik untuk transaksi di Matahari, dan banyak lagi lainnya. “ Di Starbucks, pengguna kartu kredit BCA dapat harga special. Di Matahari dapat reward, Optic Melawai juga ada

Penambahan SMA Negeri

Pemerintah Diminta Jalankan Aturan PPDB dengan Tepat Mataram (Suara NTB) – Pada tahun ini direncanakan akan dibuka dua SMA negeri di Kota Mataram, yaitu SMAN 9 dan SMAN 10 Mataram. Hal itu tentu menjadi perhatian dari sekolah swasta, namun demikian sekolah swasta tidak begitu mempermasalahkan adanya SMA negeri baru. Terpenting pemerintah bisa menerapkan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi dengan tepat. Demikian disampaikan Kepala SMA Al-Ma’arif , M. Furkan, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin. Ia mengatakan, dengan adanya SMA negeri

baru tidak menjadi permasalahan bagi SMA AlMa’arif. Namun diharapkan, segala aturan dan ketentuan yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. “Kebijakan yang sudah ditetapkan di PPDB itu bisa dijalankan dengan sebaikbaiknya, zonasi itu harus dijalankan dengan ketentuan kuota per sekolah yang sudah ditetapkan,” sarannya. Pemerintah Provinsi NTB berencana mengubah SMKN 8 Mataram menjadi SMAN 9 Mataram dan SMKN 9 Mataram menjadi SMAN 10 Mataram. Furkan mengaku senang dengan banyaknya SMA

negeri. Dengan begitu akan ada persaingan kualitas untuk menonjolkan kemampuan semua sekolahsekolah di NTB. terpenting aturan tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan. Jika dijalankan dengan tepat, maka akan berdampak bagus bagi sekolah swasta. PPDB sistem zonasi mensyaratkan siswa hanya bisa memilih sekolah yangberada di zona tempat tinggalnya. Ada kuota bagi setiap sekolah. Pada PPDB tahun 2017 lalu, ada penambahan kuota di SMA negeri saat proses PPDB sedang berjalan karena tingginya keinginan masyarakat masuk ke SMA negeri. (ron)

Dua Hari Mengesankan saat TGB di Makassar Dari Hal. 1 bersama Ustadz Abdul Somad (UAS) di Wajo, Sulsel. TGB mengawali aktivitas di Makassar dengan mengisi kuliah umum di UIN Alauddin Makassar. Dari UIN, TGB diundang untuk tabligh akbar dan Isra Mi’raj di Masjid Raya Makassar Sabtu, (24/3), dengan tema menghidupkan spirit Isra Mi’raj dalam membangun peradaban umat. TGB kemudian menjelaskan hikmah Isra Mi’raj dengan mengajak umat Islam membangun kemandirian ekonomi, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dulu. Dalam menata dan membangun kemandirian ekonomi lanjut TGB, Rasulullah melarang umatnya untuk terjerat dalam utang-piutang. “Mari kita bangun ekonomi yang kuat,” ajak TGB. Ajakan tersebut sebagai kompensasi agar kita sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi dan juga lembaga pemerintahan tidak menambah utang kepada orang atau negara lain. “Membangun kemandirian ekonomi merupakan pondasi membangun peradaban,” jelas TGB. Tausyiah TGB itupun disambut antusias ratusan masyarakat Kota Makassar yang sudah memenuhi masjid saat Gubernur NTB dua periode itu hadir di lokasi. Termasuk Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen (Pol) H. Umar Septono yang sebelumnya pernah menjadi Kapolda NTB. Pada masjid yang dikenal Masjid Perjuangan itu, TGB juga menyampaikan hikmah perjalanan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah keberkahan. Keberkahan dapat dimaknakan sebagai rahmat yang dikaruniakan Allah. Termasuk rasa aman, rasa kasih sayang, tanah yang subur serta seluruh tatanan kebaikan yang disebarkan oleh kita sebagai manusia. “Tugas kita adalah menjaga apa yang sudah diberkahi oleh Al-

lah SWT itu,” ungkap TGB. Selepas dari Masjid Raya Makassar, TGB sejatinya langsung menuju ke hotel untuk istirahat karena pada malam hari akan menggelar sejumlah pertemuan dengan sejumlah tokoh di Sulsel. Namun, di tengah perjalanan, TGB meminta untuk menyambangi kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel Anregurutta (AGH) Sanusi Baco di Jalan Kelapa Tiga, Kecamatan Panakkukang, Makassar. KH Sanusi Baco merupakan ulama kharismatik di Sulsel yang juga alumni Universitas Al Azhar Mesir sebagaimana TGB. KH Sanusi tengah sakit dan terbaring di kediamannya. Momen keakraban kedua tokoh ini begitu hangat. KH Sanusi mengaku berterima kasih kepada TGB yang sudah menyempatkan diri hadir di tengah kesibukannya selama di Makassar. KH Sanusi menanyakan agenda TGB selama di Sulsel. Kiai berusia 81 tahun ini juga memberi perhatian dengan menanyakan siapa-siapa alim ulama di Sulsel yang mendampingi TGB selama berada di Sulsel. “Terima kasih Pak Gubernur, Tuan Guru atas kedatangannya,” ucap KH Sanusi. TGB menyampaikan terima kasih telah diperkenankan bertemu KH Sanusi. Bagi TGB, KH. Sanusi telah berjasa besar bagi umat, terutama banyak juga warga NTB yang belajar agama kepada KH Sanusi. “Semoga cepat sehat Pak Kiai, umat yang menunggu Pak Kiai. Saya mohon doa agar selamat dunia akhirat, kalau ada hal-hal baik mudahmudahan dimudahkan Allah SWT,” kata TGB. Keakraban keduanya begitu terlihat. Sepanjang perbincangan, tangan TGB tak pernah lepas menggenggam KH Sanusi. Di ujung perbincangan, KH Sanusi meminta TGB membacakan doa terlebih dahulu, sebelum KH Sanusi membaca doa

yang diamini TGB. Sementara saat mengisi kajian Subuh di Masjid Al Markaz Al Islami Kota Makassar, Minggu (25/3), Gubernur mengingatkan tentang pentingnya bersyukur pada Allah SWT. Yang penting bagi umat manusia, ujarnya adalah bukan seberapa besar rezeki yang kita dapat, karena Allah SWT sudah menetapkan rezeki itu. Namun yang penting adalah seberapa berkah rezeki itu untuk kita dan orang lain.”Maka tempuhlah cara-cara mendapatkan rezeki sesuai tuntunan Allah SWT,” jelasnya. Di hadapan ratusan jamaah Salat Subuh yang hadir, gubernur mengajak untuk bersyukur. Sebab, bersyukur merupakan ajaran Rasulullah SAW, sehingga harus diikuti umatnya. Selain itu, TGB juga mengajak jamaah untuk memaknai syukur dengan memaknai karya orang lain. Sebab segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini, baik itu yang berkaitan dengan agama ataua yang berkaitan dengan ke dunia sesungguhnya adalah berkat wasilah dari orang-orang terdahulu atau orang lain. TGB juga mengajak masyarakat untuk bersyukur atas nikmat nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Yaitu, nikmat kesehatan jasmani dan nikmat kesehatan jiwa. Menjelaskan tidak ada makhluk yang ada di dunia ini baik itu hewan melata maupun manusia kecuali sudah ditetapkan Allah SWT rezekinya. “Maka jangan mencari rezeki dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT, sampai melanggar batas atau sampai mengambil hak orang lain,” ujarnya mengingatkan. Hadir juga di tempat ini Kapolda Sulsel Irjen Pol. H. Umar Soeptono. Gubernur NTB 2 periode ini menutup kajian Subuhnya dengan mengajak para jamaah untuk banyak-banyak berdzikir kepada Allah SWT. Sebab, ketenangan itu dapat diraih dengan banyak mengingat Allah SWT. (r)

diskon dan lainnya,” katanya. Seiring dengan pesatnya pusat perbelanjaan di Kota Mataram dan munculnya gerai-gerai baru, program diskon untuk pemegang kartu kredit perbankan juga semakin banyak. Perilaku konsumen secara perlahan juga sudah mulai beralih dari transaksi tunai ke transaksi non tunai. Disamping praktis, juga banyak mendapatkan promo-promo menarik. Selain di pusat perbelanjaan, transaksi non tunai juga bisa dilakukan di banyak SPBU di Kota Mataram. Konsumen bisa menggunakan kartu kredit atau kartu debit BCA saat bertransaksi di SPBU tertentu yang

sudah melakukan kerjasama. “ Membeli BBM menjadi jauh lebih gampang dengan menggunakan non tunai,” katanya. Di gerai modern semisal Alfamart dan Indomaret, nasabah BCA bisa melakukan tarik tunai di toko tersebut atau langsung melakukan transaksi tanpa harus mengeluarkan uang dari ATM terlebih dahulu. “ Saya yakin, pengguna kartu debit atau kredit di Lombok semakin tinggi tahun ini karena kesadaran konsumen untuk transaksi non tunai kecenderungannya semakin besar. Kondisi ini juga didorong oleh banyaknya promo-promo menarik saat transaksi non tunai,” katanya.(ris)

TGH. Moh. Tohir Jama’ah: Kagumi Kesederhanaan Ali BD Dari Hal. 1 diyakini akan lebih banyak hasil dan sasaran yang akan diberikan. “Meskipun saya belum pernah mendapatkan bantuan dari pak Ali BD, namun saya tetap mengagumi beliau,” ucapnya. Mengtahui figur kepemimpinan Ali Dachlan, TGH Tohir ini mengaku mendukung Ali BD sebagai Gubernur NTB. Ia berharap, Ali BD ini bisa menjadi Gubernur NTB. Ali BD bisa memimpin NTB setelah TGB. Alasannya karena Ali BD ini sudah sangat berpengalaman dalam pemerintahan dan birokrasi. Sudah dua periode menjadi Bupati

Lombok Timur dan terbilang berhasil dalam kepemimpinannya. “Jika sudah berhasil ke kabupaten, apa salahnya ke provinsi,” urainya. Katanya, kita ingin Ali Dachlan ini tidak saja memimpin Lombok Timur. Akan tetapi bisa bisa memimpin NTBsecara umum. Apa yang sudah diterapkan di Lombok Timur itu bisa dilaksanakan di kabupaten lain. Ali BD diketahui merupakan sosok yang kaya. Keyakinan TGH Tohir, Ali BD tidak akan melakukan penyelewenangan. “Insya Allah, apa salahnya beliau kita dukung, kita angkat untuk menjadi NTB satu,” demikian. (*)

Ali BD: Butuh Keamanan Batin Dari Hal. 1 Ali Dachlan alias Amaq Asrul alias Papuk Abada ini menguraikan, setiap komplek aliran kepercayaan atau agama, harus menguatkan integrasi antarkelompok. Salah satu bentuknya berupa banjar seperti yang telah dilakukan umat Hindu. Menurut Ali BD, penguatan integrasi kelompok inilah yang perlu dikuatkan terlebih dulu. Demikian juga agama-agama kain, harus kuatkan kelompok. Inilah katanya yang disebut integritas. Ada integrasi setiap kelompok sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau setiap kelompok, apakah dia agama, kepercayan, ras, kuat persatuannya, maka negara juga kuat. “Jadi, dari kelompok aliran agama itulah sebenarnya serpihan-serpihan penting dalam negara,” ucapnya. Jika agama kuat, maka itulah potret dari negara ini. Sering kali, katanya orang bicara pembangunan itu pada infrastrtur. Soal jalan, kantor, jembatan dan infrastruktur fisik lainnya. Hal ini dinilai Ali BD keliru. Infrastruktur memang penting, tapi yang utama adalah membangun Integrasi bangsa. Integrasi tersebut dibangun kelompok-kelompok dalam bangsa. Seorang pemimpin yang terus mengembangkan perbedaan dengan permusuhan maka bangsa ini tidak akan maju. Ali BD menyerukan semua kelompok yang mengatakan diri besar hendaknya menyayangi yang kecil. Kemudian mereka yang kecil-kecil teruslah bersama-sama, terus bergotog royong bangun bangsa. “Ini adalah prinsip hidup saya,” urai Amaq Kake Ali ini menegaskan. Bupati Lotim yang pernah maju sebagai calon Wali Kota Mataram namun kalah dengan hanya selisih dua dari H. Moh Ruslan ini mengaku sedih mendengar cerita di masa lalu. Termasuk beberapa kejadian masa

sekarang yag menimbulkan halhal mubazir yang tidak diperlukan bangsa ini. “Saya berharap, umat Hindu dan umat yang lain di NTB NTB terus kuatkan persatuan,” paparnya. Jika persatuan di setiap kelompok itu sudah kuat, maka akan tercipta negara yang kuat. Boleh berbeda tapi tidak boleh berbeda yang sebabkan terpecah belah. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan itu sudah dibuat Tuhan. Terpenting adalah bagaimana bisa bekerjasama dalam perbedaan. “Inilah ketinggian budaya, dan ini yang akan dibangun nanti kalau Tuhan berikan kita tugas. Kita akan lakukan seperti ini, tidak ada pembangunan di suatu bangsa kalau tidak ada keamanan batin,” ungkapnya. Oang-orang kata Ali BD banyak yang tidak faham. Mengukur pembangunan dengan melihat kasat mata saja. Padahal, sesungguhnya kemajuan sebuah bangsa tersirat dari kesiapan mereka menerima perbedaan. Sungguh, kata Ali Dachlan, apa yang telah dikemukakanya tersebut bukan karena ada atau tidak ada Pilkada. Hal itu dikatakannya adalah cara berfikirnya. Ia mengaku mencintai semua elemen bangsa. Tidak membeda-bedakan aliran, agama dan ras dari bangsa ini. Kita adalah samasama dari bangsa. Ali BD meyakini, umat Hindu di Mataram ini bisa memenangkan pasangan Ali Sakti di Mataram. Ia mengingatkan, bahwa menjadi Gubernur atau Bupati bukan sesuatu yang sangat penting. Kalau saya kalah, katanya ia tidak akan berbuat apa-apa. Kekalahan itu mungkin karena Tuhan belum menugaskan. Namun ketika nanti di gubernur mendapatkan tugas dari Tuhan, Ali Dachlan ini siap akan berjalan lurus. “Saya tidak peduli cemoohan orang, itu untuk bangsa bukan untuk diri saya,’’ ujarnya. (rus/*)

Dari Sandiaga Uno, Hingga Restu Tuan Guru Bagu untuk Ahyar-Mori Dari Hal. 1 Salah seorang tokoh nasional yang telah menyuarakan dukungan untuk janji kerja Ahyar-Mori adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S. Uno. “Saya mendukung janji kerja Ahyar-Mori dalam melahirkan 10.000 wirausahawan desa sebagai solusi penciptaan lapangan kera baru yang berkualitas,” ujar Sandi dalam sebuah gambar yang diunggah Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm melalui akun instagramnya. “Alhamdulillah, program kami didukung oleh Bapak Sandiaga Uno. Seorang wirausahawan yang sudah malang melintang dengan dunia tersebut. Kesuksesannya dalam berwirausaha itu kemudian diterapkannya di tempat ia menjabat kini, yang kita kenal dengan program #OKOCE,” ujar Mori. Restu Tuan Guru Bagu Selain Sandiaga Uno, salah seorang ulama berpengaruh di NTB, TGH. Lalu M. Turmudzi Badaruddin juga memberikan doa restunya untuk pasangan Ahyar-Mori. Sabtu, 24 Maret 2018 lalu, TGH Ahyar Abduh berkesempatan datang ke kediaman TGH. Lalu. M. Tur-

mudzi Badaruddi di Bagu. Kehadiran Ahyar disambut hangat oleh tuan guru kharismatis itu, beserta para santri dan sahabat-sahabat PWGP Ansor NTB yang tengah melakanakan Diklatsar Terpadu Banser . Bahkan, secara spontan, Tuan Guru Bagu menyambut TGH Ahyar Abduh dengan sebutan, “Selamat datang ‘Gubernur NTB’,”. Dalam bincang hangat dengan Tuan Guru Bagu, Ahyar Abduh menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengembangan dan pembinaan pondok pesantren NU di NTB. Ke depan, pondok pesantren NU yang ada di pelosok butuh diayomi dan dibimbing oleh pondok yang besar seperti Ponpes Bagu. Namun, ke depan, ponpes juga harus difasiliasi agar menjadi pesantren yang Go Digital. Ahyar juga menegaskan soal pembinaan wirausaha yang berbasis pesantren. Selain itu, pemerintahan NTB ke depan harus berimbang mengalokasi anggaran buat pembinaan dan pengembangan pesantren. Pengukuhan Relawan Sebelumnya, Ahyar-Mori juga menghadiri kegiatan pengukuhan relawan teritorial Kota Mataram. Gedung Al-Ih-

san Kota Mataram yang menjadi lokasi kegiatan, penuh sesak dengan kehadiran relawan se-Kota Mataram. Ada yang datang dengan menggunakan kendaraan pribadi, hingga menyewa kendaraan umum untuk dapat hadir serta mendengarkan arahan langsung dari pasangan AhyarMori. Ribuan relawan seluruh kecamatan di kota Mataram hadir berbondong-bondong untuk menyaksikan kegiatan pengukuhan ini. Yel-yel serta seruan kemenangan berlomba -lomba dikumandangkan silih berganti oleh masing-masing relawan perwakilan dari kecamatan se-Kota Mataram. Dalam kesempatan ini, TGH Ahyar Abduh menyampaikan bahwa pembangunan NTB harus bisa mencontoh pembangunan Kota Mataram. Kemajuan Kota Mataram yang luar biasa di bawah kepemimpinan TGH Ahyar Abduh harus ditularkan kepada seluruh daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Kami ingin Pembangunan NTB bisa mencontoh pembangunan Kota Mataram, tolok ukur pembangunan daerah salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD), pada tahun 2010 saya baru menjadi Walikota Mataram, Pendapa-

tan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram sebesar Rp45 miliar, target kami di periode pertama tahun 2015 adalah Rp100 miliar. Allhamdullillah, atas restu Allah melebihi target sebesar 220 Miliar, dan kini PAD Kota Mataram sudah 370 Miliar,” ujar Walikota Mataram 2 periode disambut riuh para relawan di gedung Al-Ihsan. TGH Ahyar Abduh adalah Walikota Mataram 2 periode dari tahun 2010 hingga tahun 2020, beliau telah berjuang bersama masyarakat kota Mataram sejak tahun 1994, diawali dari menjadi Anggota DPRD Kota Mataram, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Ketua DPRD Kota Mataram, Wakil Walikota Mataram dan kini menjabat sebagai Walikota Mataram 2 periode. Kunjungi Pasar Pada Minggu (25/3), Ahyar Abduh juga mengunjungi pasar tradisional sengkol, Kabupaten Lombok Tengah. Ahyar disambut hangat para pedagang. Bahkan, ada pedagang yang meninggalkan dagangannya hanya untuk berjabat tangan dengan orang nomor satu di Kota Mataram ini, sebagian besar pedagang langsung mengutarakan apa yang dirasakan kepada Ahyar.

Permasalahan yang paling berat yaitu mengenai permodalan yang masih sangat sulit didapatkan oleh para pedagang pasar, kebanyakan para pedagang mendapatkan modal dari para rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. “Permasalahan kami disini ya modalnya, kami sulit sekali mencari modal, sebenarnya ada modal yang bunga rendah disediakan oleh pemerintah (Kredit Usaha Rakyat), tapi kalau kita tidak dekat dengan pejabat, sulit sekali kita dapat” ujar Muhtar salipin salah satu pedagang di Pasar Sengkol. Lebih lanjut, Muhtar menuturkan bahwa para pedagang merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dari penataan pasar yang dirasa kurang baik, hingga semakin lama semakin banyak pedagang pasar yang gulung tikar dan berubah haluan menjadi TKI/TKW. “Kami disini merasa kurang diperhatikan, lihat saja ini penataan pasar yang tidak teratur. Dulu pedagang banyak, tapi sekarang banyak yang gulung tikar, lalu berangkat ke Malaysia jadi TKI. Ya itu karena mendapatkan modalnya susah. Kalaupun dapat, bunganya tinggi. Harga juga tidak stabil dan cenderung merugikan pedagang”, lanjut Muhtar. (tim)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 26 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Setelah Dilatih Inovasi Kerajinan

Disperindag Fasilitasi Pembangunan ’’Showroom’’ bagi Perajin Giri Menang (Suara NTB) Hasil kerajinan kayu Desa Labuapi Kecamatan Labuapi mulai memiliki wajah baru. Menyusul hasil pelatihan yang diterima oleh para perajin desa tersebut selama lima hari dari instruktur yang didatangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdangan (Disperindag) Lobar. Motif dan pola kerajinan yang dulu dirasa monoton, kini sudah memiliki inovasi yang begitu bernilai ekonomi tinggi. Bahkan kini manejeman proses pembuatan lebih efisien jika dibandingkan dulu yang cukup memakan waktu yang lama untuk satu produk saja. Tak sampai di situ, Disperindag pun berupaya memfasilitasi usulan para

perajin kayu Desa Labuapi untuk memiliki pasar seni di daerah itu. Pihak terkait akan coba mengkoordinasikan terkait permintaan itu kepada dinas terkait. Hasil pelatihan selama lima hari, dari pola motif yang berbeda-beda dan tetap menonjolkan ciri khas etnik Lombok. “Alhamdulillah setelah ada pelatihan ini, pengembangan kerajinan, baik pengembangan motif-motif, finishing tidak lagi sama dengan yang awal dulu. Karena dulu juga lebih lama prosesnya dan menghabiskan waktu,” ungkap Ketua Kelompok Pengerajin Kayu Desa Labuapi, M. Azwar selepas pelatihan, kemarin. Selain motif produk, pada bentuk dari kerajinan kayunya pun ditonjolkan ciri khas dari Lombok. Sehingga nantinya para pembeli dapat menge-

tahui langsung produk kerajinan kayu asal Lombok mulai dari bentuk, motif dan warnanya. “Ini lebih hidup dan kelihatan khas Lombok,” ujarnya. Menurutnya ilmu yang didapatkan dirinya bersama perajin kayu lainnya dari pelatihan itu sangat dirasakan manfaatnya untuk kedepanya terus berinovasi. Sebab selain memperoleh masukan dalam mempercepat kerja, pihaknya pun dapat membaca peluang tempat maupun mangsa pasar. “Untuk kedepan saya akan mengajak teman-teman untuk memajukan masyarakat Lobar ,” pungkasnya. Azwar mengaku sangat mengapresiasi pihak Disperindag yang mau mendengarkan permintaan pihaknya untuk membuat semacam pasar seni. Terlebih lagi jika nantinya sudah adanya lahan

Festival Tambora Diharapkan Gaet Banyak Wisatawan Minat Khusus Mataram (Suara NTB) – Festival Pesona Tambora akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Ini merupakan tahun keempat event ini diselenggarakan. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan angka kunjungan wisatawan minat khusus ke Tambora. Sebelumnya Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu, Syamsul Huriah, S.Sos mengatakan bahwa angka kunjungan ke Tambora dari tahun ke tahun terus meningkat. Meski angkanya belum terlalu menggembirakan, namun itu bisa menjadi acuan bahwa Tambora semakin diketahui oleh wisatawan. “Kalau kunjungan ke Tambora belum sampai dua ribu orang dalam setahun. Ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini yang harus kita syukuri. Dengan adanya Festival

Pesona Tambora ini kita harapkan jumlah kunjungan dapat terus meningkat di masa mendatang,” ujarnya. Pihaknya terus berupaya untuk mempromosikan trekking Tambora kepada calon wisatawan. Selama ini memang sudah semakin banyak wisatawan yang datang. Hanya saja jumlah itu dianggap masih belum banyak. Sehingga diharapkan dengan FPT ini jumlah kunjungan bisa terus meningkat. Tidak saja pada pelaksanaan acara, namun juga pada masa mendatang. “Kita terus lakukan promosi. Semua kegiatan ini memang harus dipromosikan. Selama ini kita juga dibantu promosi oleh Dispar Provinsi dan Kementerian Pariwisata. Dengan harapan semakin banyak wisatawan yang berkunjung,” ujarnya. Masyarakat di sekitar

Tambora juga terus diedukasi untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Berbagai produk asli Tambora juga terus dikembangkan. Sehingga wisatawan yang datang bisa lebih banyak menggunakan uangnya untuk berbelanja aneka produk asli Tambora. Seperti kopi, kerajinan hingga makanan-makanan yang bisa dijadikan oleh-oleh. Keberadaan Tambora memang sangat diharapkan untuk bisa memberikan nilai lebih kepada warga sekitar. Saat ini kelompok-kelompok sadar wisata sudah mulai bergerak. Kerajinan dan oleh-oleh yang bersumber dari Tambora juga semakin diperbanyak. Dengan harapan banyak wisatawan yang datang dan bisa membeli aneka produk yang dibuat oleh warga sekitar. (lin)

yang siap dijadikan lokasi showroom untuk para perajin kayu di Desa Labuapi. “Mudahmudahan (bisa terwujud), sejenis pasar seni kecil-kecilan tapi itu nantinya untuk mewakili semua produk dari perajin di sini,” pungkasnya. Terkait usulan para perajin perlukah ada pasar seni, Kepala Dinas Perindag Lobar, Agus Gunawan mengatakan akan coba memfasilitasi permitaan para perajin tersebut. “Tidak ada yang tidak mungkin asal kita ikhtiarkan, seperti yang di Jatisela kita buat workshop tahun lalu dan berhasil,” ujarnya. Menurutnya, terkait rencana itu tentunya perlu menyiapkan lahan untuk dijadikan aset yang akan dipergunakan untuk pasar seni atau showroom. Sehingga perlu adanya koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) Lobar untuk lahanya. “Harus ada tanah Pemda. Harus ada pihak Aset dan Desa yang kita koordinasi. Semasih ada tanah dan tidak bermasalah kita akan ke (Pemerintah) Pusat dan memperjuangkan di APBD,” ungkapnya. Namun kemungkinan untuk di APBD, lanjutnya baru mungkin dapat diperjuangkan untuk pembangunan showroom. Di mana di dalamnya akan terdapat los lapak yang disediakan untuk hasil kerajinan kayu. Hanya saja ia tetap berpesan kepada para perajin untuk terus berinovasi untuk menghasilkan produk kerajinan kayu. Menginggat persaingan pasar menuntut produk yang baru. Terlebih lagi dengan telah memperoleh pelatihan dari instruktur yang kompeten dengan penilaian produk di pasaran. (her/*)

Sengketa Lahan KEK Mandalika

ITDC Tutup Peluang Negosiasi dengan Penggugat Praya (Suara NTB) Sengketa lahan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika antara Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan L. Abdul Khalid Iskandar alias Mamiq Alex, dipastikan selesai, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi dari penggugat, Mamiq Alex. ITDC pun juga sudah menutup peluang negosiasi dengan pihak Mamiq Alex pascaputusan MA tersebut. “Kita harus menghormati proses hukum. Apapun keputusan yang ada harus ditaati,” tegas Deputi Project Director KEK Mandalika ITDC, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Sabtu (24/3). Menurutnya, kalau memang masih ada keinginan untuk negosiasi ulang untuk apa ada keputusan hukum. Lebih baik tidak menempuh proses hukum. Kalau toh ujung-ujungnya negosiasi lagi. Sesuai putusan MA awal bulan lalu, dengan tegas menolak kasasi pihak Mamiq Alex. Artinya, sengketa hukum terkait lahan di KEK Mandalika yang melibatkan ITDC dengan Mamiq Alex sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi semua pihak harus menghormati putusan tersebut. Atas putusan tersebut, maka pihaknya akan mulai melakukan aktivitas pembangunan di lahan yang bersen-

gketa tersebut. Karena sekarang, persoalan hukum sudah dinyatakan selesai dengan keluarnya keputusan MA tersebut. Dan, rencananya lahan yang berada di samping timur Novotel Kute tersebut, akan dibangun oleh salah satu investor mitra ITDC. “Di atas lahan ini nantinya akan dibangun hotel dan fasilitas penunjang kawasan. Seperti lagun serta instalasi pengolahan air laut menjadi air tawar. Karena sebagian besar lahan di tempat tersebut berupa muara yang kalau air laut sedang pasang maka sebagian besar lahannya bakal tertutup air laut,” terangnya. Dengan telah keluarnya putusan MA terkait sengketa lahan dengan pihak Mamiq Alex, ITDC kini tinggal menghadapi gugatan lahan dengan pihak Lalu Ranggalawe, di wilayah Dusun Gerupuk Desa Sengkol. Saat ini, proses gugatan masih pada tahap pemeriksaan saksi-saksi. Belum sampai pada keputusan pengadilan. “Kalau untuk gugatan dengan pihak Lalu Ranggalawe, masih berproses di pengadilan. Dan, baru pada tahap pemeriksaan saksi-saksi. Jadi prosesnya masih cukup panjang,” timpalnya. Pun demikian, proses pembangunan di KEK Mandalika tetap berjalan. Tidak terganggu dengan gugatan hukum yang ada. (kir)

(Suara NTB/her)

TERIMA USULAN - Kadis Perindag Lobar, Agus Gunawan menerima usulan dari perajin kayu Labuapi untuk dibuatkan pasar seni kerajinan.

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN – Kadis Perindag Lobar, Agus Gunawan bersama perajin kayu menunjukkan hasil setelah diberi pelatihan selama lima hari.