HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
JUMAT, 22 DESEMBER 2017
16 HALAMAN NOMOR 235 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
Hj. Erica Bantu Korban Banjir dari Hasil Penjualan Puding KETUA TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi menyerahkan bantuan berupa kompor gas, lengkap dengan tabung gas dan regulatornya untuk disalurkan kepada masyarakat yang menjadi korban banjir bandang beberapa waktu yang lalu, di Desa Sepit dan Desa Senyiur, Kabupaten Lombok Timur. Bantuan sejumlah peralatan memasak tersebut, seluruhnya dibeli dari hasil penjualan “Puding Khodijah” dan “Puding Johara” buatan sendiri dari Istri Gubernur Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
BUAT PUDING - Hj.Erica saat membuat puding
BANTUAN - Hj. Erica ketika menyerahkan bantuan disaksikan oleh perwakilan masyarakat pembeli puding, yakni Yusra Pintaningrum, Septia Erianty dan Leoni Afiqa.
Gubernur Ingatkan Pejabat Jangan Bertindak Aneh-aneh PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melacak transaksi mencurigakan dari 19 orang yang diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana senilai total Rp 747 triliun lewat 228 rekening bank dan lembaga keuangan se-
tahun terakhir. Transaksi mencurigakan dugaan pencucian uang tersebut terjadi di beberapa daerah salah satunya NTB, yakni di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bersambung ke hal 15
Pertumbuhan Ekonomi NTB Harus Bebas dari Pencucian Uang Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta aparat seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Daerah (Binda), Kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan supaya pertumbuhan ekonomi di daerah ini benar-benar sehat. Dalam artian, pertumbuhan ekonomi yang ada bebas dari praktik-praktik pencucian uang (money laundring). Hal tersebut ditekankan gubernur saat menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia di Mataram, Kamis (21/ 12) siang. Hadir para pimpi-
nan industri keuangan seNTB, bupati/walikota se-NTB, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB dan lainnya.
Dihadapan Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen Pol Imam Margono, gubernur berharap jangan sampai transaksi jual beli narkoba memi-
liki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. ‘’Kita berkepentingan di NTB ini, ekonominya itu, ekonomi yang sehat. Jangan NTB itu terjadi pertumbuhan, underground ekonominya,’’ kata gubernur. Underground ekonomi yang dimaksud gubernur, pertumbuhan ekonomi yang didongkrak oleh aktivitas ilegal. Seperti jual beli narkoba, minuman keras ilegal, togel mau-
pun non togel. Atau investasi bodong dan sejenisnya. ‘’Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi NTB ini di dalamnya itu ternyata ada ekonomi underground, money laundring segala macam itu tumbuh di sini,’’ harapnya. Untuk itu, perlu upaya dari BNN, Binda, Kepolisian dan OJK untuk menghilangkan praktik-praktik underground ekonomi tersebut. Bersambung ke hal 15
TO K O H NTB Kalahkan Nasional KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2017 ini akan ditutup 5,7 sampai 6,1 persen. Angka ini, mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan hanya sebesar 5,1 persen. Bank Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi ini tanpa memasukkan kategori sektor pertambangan. Sementara, dengan memasukkan sektor tambang, justru pertumbuhan ekonomi NTB bergerak mundur, minus 0,1 persen sampai 0,5 persen. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Prijono pada forum pertemuan tahunan Bank Indonesia yang berlangsung di Ruang Serba Guna Kantor Bank Indonesia di Mataram, Kamis (21/12) kemarin. Hadir Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, pimpinan industri keuangan seNTB, bupati/walikota seNTB, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB dan lainnya. Bersambung ke hal 15 Prijono (Suara NTB/bul)
KO M E N TTAA R
Belum Berkontribusi Maksimal KEBERADAAN pabrik gula di Dompu diakui masih belum maksimal kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi NTB. Pasalnya, pabrik gula yang mulai beroperasi tahun 2016 itu produksinya masih terbatas akibat belum terpenuhinya luas areal tanam tebu sesuai dengan perencanaan awal. Namun, keberadaan pabrik gula itu telah mampu menggerakkan perekonomian di NTB. Dalam seminggu, pabrik gula itu telah mampu memproduksi 2.000 ton gula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB. Kepala Dinas Pertanian (Suara NTB/dok) dan Perkebunan (Distanbun) Husnul Fauzi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si menyatakan, kebutuhan gula masyarakat NTB sudah terpenuhi dengan adanya pabrik milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yang berada di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu tersebut. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
CINDERAMATA - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi menerima cinderamata dari Kepala Perwakilan BI NTB, Prijono, pada acara pertemuan tahunan BI di Mataram, Kamis (21/12).
Catatan Akhir Tahun (1)
Berebut Tiket Pilkada NTB 2018 Konstelasi politik di tahun 2017 berlangsung cukup dinamis. Perebutan tiket masuk menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Provinsi NTB, dan tiga kabupaten/kota lainnya, mewarnai iklim politik setahun belakangan ini. SETELAHmelalui serangkaian tarik ulur dukungan dan bongkar pasang bakal pasangan calon. Akhirnya diujung menjelang masa pendaftaran calon di KPU awal bulan Januari tahun 2018 mendatang, bakal calon yang muncul mulai mengerucut. Dari sekian kandidat yang muncul, mulai dari namanya sudah familiar sampai kandidat yang namanya belum pernah terdengar sama sekali, ikut meramaikan bursa pencalonan kepala daerah. Setidaknya, ada empat pasang kandidat yang diprediksi memegang tiket Pilkada NTB 2018. Empat pasang kandidat itu, tiga dari jalur parpol (Ahyar AbduhMori Hanafi, Suhaili FT-Muh. Amin dan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi) dan satu dari jalur independen (Ali BD-Gde Sakti), Proses memperebutkan tiket Pilkada ini berlangsung cukup sengit. Para kandidat harus bertarung keras dengan pesaingnya untuk
mendapatkan dukungan dari partai politik, sebagai tiket untuk mendaftar ke KPU. Rivalitas dalam perebutan kendaraan politik inilah, yang mengakibatkan ‘’tensi’’ politik makin memanas. Hingga mendekati ujung pendaftaran, hanya beberapa yang berhasil lolos, sementara yang lainnya tersingkir di tengah lintasan. Rivalitas antara H. M. Suhaili FT dan H. Ahyar Abduh, menjadi paling sengit dalam perebutan dukungan partai politik. Sesama politisi Partai Golkar, mereka tidak hanya ‘’perang’’ di internal partai. Namun keduanya juga bersaing sengit dalam memperebutkan dukungan dari partai lainnya. ‘’’’Duel’’ Ahyar dan Suhaili ini akan menjadi atraksi paling menarik di panggung politik Pilkada 2018 ini,’’ ungkap Pengamat Politik dari UIN Mataram, Agus, M. Si, kepada Suara NTB, pertengahan Oktober lalu. Bersambung ke hal 15
Somasi Desak APH Usut Tuntas Dugaan Pencucian Uang di NTB Mataram (Suara NTB) Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) menelusuri dan mengusut tuntas dugaan pencucian uang yang diduga terjadi di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berdasarkan hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Kita mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) terutama di sini menelusuri dan mengusut tuntas dugaan yang disebut PPATK di Mataram dan KSB,” kata Peneliti Hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (21/12) siang di kantornya. Johan mengaku cukup
kaget dengan hasil temuan PPATK yang menyebut NTB salah satu daerah tempat pencucian uang. Dugaan pencucian uang tersebut dapat bersumber dari hasil tindak pidana korupsi, illegal logging dan narkotika. Pihaknya mengaku cukup kaget lantaran kemajuan yang pesat di daerah ini di sektor pariwisata dan lainnya. Namun ternyata di belakang itu ada dugaan praktik pencucian uang yang terjadi di Kota Mataram dan KSB. Ia mengaku cukup prihatin dengan adanya dugaan praktik pencucian uang yang terjadi di daerah ini. “Karena di Mataram investasi yang masuk cukup pesat, memberikan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang besar juga bagi Kota Mataram. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Jumat, 22 Desember 2017
Berharap Jalan Tepi Pantai RENCANA pemerintah pusat untuk membangun jalan tepi pantai dan revitalisasi Kota Tua oleh pemkot Mataram di Ampenan Tengah disambut antusias oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh lurah Ampenan Tengah, Hasbullah, Kamis (21/12), dirinya bahkan sudah membuat masterplan untuk ke depannya. “Rencana kita jika proyek itu sudah selesai banyak, tetapi masih menunggu dari pemerintah pusat,” jelasnya. Proyek jalan tepi pantai ini, imbuhnya, sudah cukup lama tetapi masih menunggu anggaran dari pemerintah pusat. “Sedangkan kalau yang revitalisasi kota tua sudah mulai dilaksanakan sejak tahun kemarin untuk pengecatan,” kata Hasbullah. Nantinya, jalan tepi pantai ini akan melintasi tepian Kali Jangkuk sampai gapura kota tua sepanjang 1 km. “Kalau sudah jadi, otomatis rumah warga yang sekarang membelakangi kali nantinya pasti berbalik arah menghadap kali,” ujarnya. Jika sudah jadi, rencananya pihaknya akan membuat berbagai tempat wisata baru di sepanjang jalan tersebut. “Kita akan berkoordinasi dengan kelurahan Banjar untuk membuat spot wisata yang cocok untuk foto-foto,” jelasnya. Misalnya seperti permainan flying fox serta wahana permainan air yang nantinya akan dikelola oleh warga sendiri. “Kita juga berencana memintakan cat untuk 31 deret rumah yang ada di Kampung Melayu untuk dijadikan seperti Blue Village di Maroko,” kata Hasbullah. Pemilihan warna biru didasarkan karena posisi lingkungan yang dekat dengan pantai. “Nantinya juga kita akan buatkan tempat penyewaan untuk surfing serta kursus singkatnya, karena setiap sore di muara itu banyak yang surfing di sana,” jelasnya. Jikalau rencana tersebut dilakukan, maka ekonomi masyarakat sekitar juga akan bertambah. “Karena nantinya pasti pengunjung yang kesana pasti butuh belanja terutama untuk makan atau minum yang menjadi peluang bagi warga,” kata Hasbullah.Ia berharap dengan begitu, tingkat pengangguran nantinya akan berkurang dengan adanya rencana tersebut. (uul) Hasbullah
SUARA MATARAM
Halaman 2
Truk Sampah Pemkot Mataram Dicegat Mataram (Suara NTB) Masyarakat di dua desa Kabupaten Lombok Barat (Lobar), yakni Desa Suka Makmur dan Desa Banyumulek mencegat mobil pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Kamis (21/12). Aksi warga tersebut menyusul tidak kunjung direalisasikannya hibah sejak 2015 lalu. Pemblokiran jalan masuk menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongo dimulai sejak pagi. Informasinya, proses negosiasi antara perwakilan dua desa, karang taruna dengan Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram hingga sore belum ada titik temu. Menanggapi aksi warga di dua tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi mengatakan, persoalan ini sedang diselesaikan dengan aparat Pemerintah Desa Suka Makmur dan Banyumulek. Namun, ia tidak menjelaskan detail proses penyelesaian masalah yang membuat warga melakukan aksi pemblokiran jalan ke TPA Kebon Kongo tersebut. “Ini se-
dang kita selesaikan,” kata dia. Pengakuan dia, Pemkot belum merealisasikan hibah ke Desa Suka Makmur dan Banyulumek sejak 2015 lalu, karena tidak ada aturan secara tertulis mengenai hal itu. Sebenarnya, pemerintah sudah mengalokasi anggaran. Pihaknya tidak ingin gegabah memberikan bantuan. Dikhawatirkan justru hibah itu malah menjadi temuan dan menimbulkan persoalan. “Kita mau kasih tapi tidak ada aturannya,” kata dia. Di satu sisi, ia membenarkan di masa Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani,M.Si., pernah ditandatangani perjanjian hibah untuk dua desa. Selebihnya kata mantan Camat Sela-
parang ini, tidak diketahui proses selanjutnya. “Kalau itu saya tidak tahu,” tambahnya. Terkait pemblokiran jalan menuju TPA Kebon Kongo, Irwan mengaku tidak sampai terjadi penumpukan sampah di Kota Mataram. Dikonfirmasi terpisah, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito enggan memberikan komentar terkait belum disalurkannya hibah ke Desa Suka Makmur dan Banyulumek. Eko justru melempar ke Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., “Coba Pak Asisten jawab dulu,” perintahnya. Namun demikian, Wartan yang ingin dimintai keterangan justru masuk ke mobil dinas Sekda. (cem)
(Suara NTB/uul) (Suara NTB/cem)
TUMPUKAN SAMPAH - Sirkuit Selagalas tak seelok seperti sirkuit di daerah lain. Sampah menumpuk dari pintu masuk hingga mendekati lintasan.
Dinas Minim Komunikasi MESKI berada di ibukota provinsi, nyatanya masih ada sejumlah sekolah yang saat ini sarana prasarananya kurang memuaskan. Hal ini menjadi salah satu catatan DPRD Kota Mataram ketika menetapkan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2018. Hal ini diharapkan menjadi perhatian bersama. Sehingga, pendidikan berkualitas di Kota Mataram dapat terwujud. Untuk itu, Dinas Pendidikan diharapkan lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dengan Komisi IV sebagai komisi yang membidangi pendidikan, sehingga permasalahan-permasalahan terkait pendidikan, dapat diselesaikan bersama. ‘’Sebagian permasalahan itu sudah diintervensi oleh beberapa anggota Dewan. Terutama Komisi IV dengan mengalokasikan/mengarahkan anggaran ke beberapa sekolah,’’ terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., kepada Suara NTB, Kamis (21/12). Intervensi itupun, akunya, merupakan hasil komunikasi personal antara anggota Dewan dengan pihak sekolah. ‘’Atau informasi yang didapat pada saat kami melakukan reses,’’ cetusnya. Komisi yang membidangi masalah pendidikan ini, sambung Fuad, berharap Dinas Pendidikan lebih sering berkomunikasi dengan Komisi IV. Paling tidak untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan supaya permasalahan bisa teratasi dengan baik. ‘’Jangan beralasan sungkan atau malu seperti yang disampaikan pada saat rapat kerja, ketika anggota Komisi IV mempertanyakan mengapa dinas jarang berkomunikasi dengan Komisi terkait permasalahan yang terjadi,’’ sesalnya. Politisi PDI Perjuangan ini tidak menampik kalau selama ini komunikasi antara Dinas Pendidikan dengan Komisi IV, agak minim. ‘’Kalau Komisi tidak berinisiatif mengundang atau berkunjung ke dinas, maka tidak ada interaksi resmi,’’ keluhnya. Pada bagian lain, Fuad mengaku ada juga permasalahan yang diterima dewan secara personal. ‘’Kalau secara personal, kan tidak resmi. Permasalahan yang kita terima tidak menyeluruh,’’ pungkasnya. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini mengaku, dirinya pernah mengalokasikan program aspirasi miliknya untuk mengatasi permasalahan sekolah yang tergenang banjir. Fuad menyatakan bahwa setiap tahun anggaran ada saja anggota Dewan yang mengarahkan program aspirasi miliknya untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Dinas Pendidikan telah meyampaikan kebutuhan anggaran mereka. Kendati demikian, karena komunikasi yang minim membuat usulan program dari Dinas Pendidikan tidak semua bisa dibiayai. (fit) Fuad Sofian Bamasaq (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/cem)
PARKIR - Sejumlah sampan milik nelayan di Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro parkir di bahu jalan, Kamis (21/ 12). Sampan - sampan ini sengaja diparkir agar tidak dihempas gelombang pasang.
Nelayan di Ampenan Diminta Tidak Melaut Mataram (Suara NTB) Gelombang pasang, Rabu (20/12) malam setinggi 5 - 7 meter menghantam perahu milik warga di Kelurahan Bintaro, Ampenan. Saat cuaca ekstrem seperti saat ini, nelayan diminta tidak melaut. Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Sujihartini, Kamis (21/12) mengatakan, sebagian besar nelayan di Ampenan memarkirkan perahu mereka. Hal ini terpaksa dilakukan karena cuaca ekstrem atau gelombang tinggi terjadi belakangan ini. Dua titik jadi lokasi parkir perahu. Yakni, sepanjang Pantai Ampenan dan sebagian mengungsi ke Senggigi. “Perahu nelayan separuh diparkir di bahu jalan,” kata dia, Kamis (21/12). Belum ada laporan dari kelurahan maupun kepala lingkungan jumlah nelayan yang menganggur. Meski cuaca ekstrem seperti itu, nelayan tahu kapan waktu untuk menangkap ikan. Namun demikian, dia meminta nelayan sementara waktu tidak melaut. “Kita imbaulah nelayan tidak melaut dulu. Kapan waktu melaut baru turun. Kalau cuaca ekstrem gini jangan dulu,” pintanya. Dinas Perikanan baru-baru ini, memberikan bantuan alat tangkap ke nelayan. Seperti,
jaring, mesin tempel, ketinting dan sampan. Pendistribusian bantuan itu berdasarkan permintaan warga melalui persetujuan kelurahan. Itu pun kata dia, disalurkan melalui koperasi nelayan. “Sampan 5, jaring 13, mesin ketinting 9 dan mesin tempel 7,” sebutnya. Nelayan Ampenan, Suhardi ditemui terpisah menuturkan, pada Rabu (20/12) gelombang diperkirakan lebih dari lima meter itu menghantam sampan nelayan. Air laut naik hingga 500 meter dari bibir pantai. Rumah warga tak luput dari terjangan gelombang. Mulai gelombang tinggi itu selesai shalat Magrib itu, sampai pinggir jalan sana airnya naik,” tutur Suhardi sambil menunjuk jalan yang masih digenangi air tersebut. Kejadian seperti ini hampir setiap tahun dialami. Jika kondisi pasang, nelayan tak berani melaut pada sore hari. Mereka menjaring ikan pagi hari. Itupun dipinggir atau tidak jauh dari daratan. “Kita pancing seret aja di pinggir sini,” sambil menunjuk pinggiran pantai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Tagana turun membantu warga. Ia bersyukur tidak ada kerusakan rumah, perahu maupun alat tangkap nelayan. (cem)
Sirkuit Selagalas Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah Mataram (Suara NTB) Langkah Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, membangun citra Sirkuit Selagalas sebagai sirkuit nasional kemungkinan terganggu. Pasalnya, masyarakat menjadikan sirkuit itu sebagai tempat pembuangan sampah. Bau busuk menyambut kedatangan Suara NTB ketika berkunjung di lokasi balap motor di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya, Kamis (21/12). Sampah numpuk dari gerbang masuk hingga 100 meter dari lintasan balapan. Sampah merupakan limbah rumah tangga hingga siang tak ada petugas mengangkut. Hanya pemulung mengenakan baju orange mengais botol dan kardus bekas dari tumpukan sampah itu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi mengatakan, lokasi itu memang jadi tempat pembuangan sampah (TPS) di Se-
lagalas sesuai permintaan masyarakat. Tapi dia membantah, penumpukan sampah dikarenakan petugas tidak mau mengangkut. Akan tetapi, ada waktu pengangkutan tertentu dibagi sesuai rute atau zonasi. “Tetap diangkut kok,” jawabnya. Ketua IMI NTB, M. Nurhaedin menyayangkan pintu masuk menuju sirkuit dijadikan tempat pembuangan sampah. Di tahun 2010, kala itu, Walikota Mataram, H.M. Ruslan (alm) mendapatkan penghargaan di bidang otomatif meminta agar masyarakat tidak membuang sampah lagi di sana. “Kita mohonlah dinas terkait tidak membuat TPS di sana,” kata Edo, sapaan akrabnya. Kata dia, Sirkuit Selagalas rutin jadi lokasi rally motor. Saat ini, IMI sedang memperjuangkan agar sirkuit tersebut jadi sirkuit nasional. Kadang IMI NTB malu dengan tamu dari Jawa, Bali, Sumbawa, dis-
ambut aroma busuk dari tumpukan sampah di pintu masuk sirkuit. Hal itu tentu jadi perbincangan dan menimbulkan kesan negatif. “Supaya image kita baguslah setiap penyelenggaraan event,” ujarnya. Sirkuit tidak saja sebagai lokasi balapan. Masyarakat bisa memanfaatkan untuk jogging track, latihan motor dan lain sebagainya. Edo mengingat latihan dilakukan menyambut HUT NTB bersama pelatih, atlet dipertontonkan oleh tumpukan sampah. “Niat Walikota sudah bagus untuk pengembangan atlet berprestasi. Menyediakan lintasan balap, tapi jangan diganggu oleh sampah,” kritiknya. Selain memperjuangan sebagai sirkuit nasional, IMI NTB berencana akan menggelar lomba balap motor tingkat Asean. Dia berharap, Pemkot Mataram membantu menyelesaikan PR yakni tumpukan sampah tersebut. (cem)
Temu Forum Anak
DP3A Ajak Anak Jadi Pelopor dan Pelapor Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyelenggarakan temu forum anak di Kecamatan Mataram. Pada acara itu juga dilantik Forum Anak Kelurahan Pagutan Timur. Dengan harapan, anak mau menjadi pelopor dan pelapor terhadap kasus kekerasaan di masyarakat. Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengungkapkan, pembentukan forum anak kelurahan hingga temu anak kecamatan sebagai wujud pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dari sisi komponen ada 35 pemenuhan hak anak. Di antaranya hak bermain, kreasi, partisipasi, hidup dengan layak dan lain sebagai. Langkah ini memperkuat komitmen Kota Layak Anak di Kota Mataram. “Saya kira klaster pemenuhan hak anak sudah ditahu semua. 35 komponen itu jadi hak anak,” kata Dewi, Kamis (21/12). Forum ini sebenarnya sebagai wadah anak berpartisipasi dalam pembangunan. Mungkin di sekolah tidak ada masuk di kegiatan OSIS, kelompok remaja masjid dan lain sebagai. Maka di forum ini jadi tempat mereka berkreasi. Kata dia, pembentukan forum ini membantu pemerintah memantau pemenuhan hak
(Suara NTB/cem)
FORUM ANAK - Kadis DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany, Camat Mataram Hariadi dan Lurah Pagutan Timur, Irfan Syafindra berfoto bersama usai melantik forum anak kelurahan Pagutan Timur. anak di masyarakat. Mereka mensosialisasikan hak dan kewajiban anak, menyuarakan aspirasi dan turut dalam proses pengambilan keputusan. “Kita harapkan MPBM kelurahan maupun tingkat kecamatan anak - anak harus dilibatkan,” pintanya. Dewi mengungkapkan, anak sebagai generasi penerus harus didorong mengembangkan potensinya. Mereka harus mampu membedakan kegiatan positif dan negatif. Forum anak ini diajak untuk berani jadi pelopor dan pelapor. “Pelopor itu mereka harus jadi depan mensosialisasikan hak dan kewajiban anak. Pelapor itu harus berani melaporkan kasus kekerasaan anak ke pemerintah,” ujarnya. Selain menyampaikan terkait hak dan
kewajiban, juga disampaikan etika perlu dijaga anak terhadap orangtua dan orang yang lebih dewasa. Termasuk etika berkomunikasi dan lain sebagainya. Camat Mataram, Hariadi melihat kasus kekerasaan terhadap anak baik fisik maupun seksual. Pelakunya adalah orang terdekat seperti paman, ayah, kakak dan kakek. Hal ini perlu diantisipasi sehingga forum anak memiliki peran memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain menyoroti masalah kekerasaan anak, juga diimbau anak - anak agar tidak menikah dini. Di Kecamatan Mataram diperketat jangan sampai ada anak menikah di bawah. “Merariq kodeq tidak boleh terjadi. Undang - undang mengatur harus di atas 18 tahun,” ujarnya. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
DIKEBUT - Pekerja di proyek Pasar Mandalika sibuk mengangkat material bangunan, Kamis (21/12). Proyek ini sedang dikebut penyelesaiannya oleh rekanan karena memiliki sisa waktu hingga tanggal 30 Desember.
Proyek Pasar Mandalika Dikebut Mataram (Suara NTB) Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2017, proyekproyek fisik di Kota Mataram sedang dikebut. Tidak saja, proyek penataan kawasan di Lingkar Selatan, revitalisasi Pasar Mandalika pun belum rampung. Revitalisasi pasar terbesar di Kota Mataram ini, sumber anggarannya dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Perdagangan. Pagu anggarannya Rp 5,7 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh Niat Karya dengan nilai kontrak Rp 4,8 miliar lebih. Penataan pasar itu kali kedua, setelah sebelumnya di tahun 2015 dilakukan revitalisasi dengan pagu anggaran dan rekanan sama. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pasar Mandalika yang merupakan mantan Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan, Uun Pujianto mengklaim proyek tersebut sudah rampung 90 persen. Di sisa pekerjaan sekitar seminggu, rekanan dipastikan mampu menyelesai-
kan pekerjaanya. Karena saat ini, rekanan tinggal memasang keramik saja. “Cuma tinggal keramiknya saja,” kata Uun, Kamis (21/12). Khusus bangunan pasar menggunakan konstruksi baja, selain membuat los, juga dibangun toko. Proyek ini memang didesain sedemikian rupa. Menurut Uun, meski toko dekat di pinggir jalan dipastikan tidak mengganggu. Sebab, lahan milik PT. Pade Angen akan ditertibkan. “Nanti kelihatan luas setelah punya Pade Angen kita tertibkan,” tandasnya. Uun yang kini sebagai Sekretaris KPU menambahkan, keterlambatan penyelesaian proyek itu karena rekanan terkendala masalah cuaca. Tapi tidak jadi alasan sehingga diharapkan bisa tuntas pada 30 Desember pekan depan. PantauanSuara NTB, sejumlah pekerja sedang mengerjakan bagian keramik di bagian los pasar. Di sebelah selatan, pekerjaan lain terlihat menuntaskan bagian toko. (cem)
Pemkot Mataram Tidak Tahu Soal Dugaan Pencucian Uang Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tidak mengetahui kalau Kota Mataram termasuk di antara beberapa kota di Indonesia yang menjadi lokasi pencucian uang (money laundry). Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Kamis (21/12) juga tidak memahami bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melacak transaksi mencurigakan di NTB setahun terakhir. “Ndak tahu saya soal itu,” kata Sekda dikonfirmasi, Kamis (21/12). Transaksi itu diduga hasil kejahatan berupa tindakan kejahatan korupsi, dengan modus praktik pencucian uang. Dari 19 orang tersebut didapat-
kan transaksi senilai Rp 747 triliun lebih dari 228 rekening dari sejumlah lembaga keuangan. NTB, dua daerah dijadikan tempat penyimpanan uang haram tersebut. Yakni, di Kota Mataram dan Sumbawa Barat. Uang diduga hasil kejahatan tindakan korupsi disimpan di jasa keuangan milik pemerintah dan swasta. Namun demikian, Eko enggan memberikan respon sedikit pun mengenai hal itu. Meskipun laporan akhir tahun dirilis PPATK menyebut Kota Mataram diduga sebagai tempat praktik money laundry (pencucian uang). “Apalagi itu, ndak tahu kita,” jawabnya sambil masuk ke dalam mobil dinasnya. (cem)
SUARA NTB Jumat, 22 Desember 2017
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
TGB : Hasil Tambang Hanya Uang dalam Angka Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tak menunjukkan ketertarikannya ketika membahas kontribusi tambang, terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi NTB. Meskipun telah dua operator yang melaksanakan kegiatan penambangan di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, PT. Newmont Nusa Tenggara yang saat ini telah digantikan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Orang nomor satu di NTB yang biasa disapa TGB ini, nyaris tak menunjukkan ekspresi ketika Bank Indonesia menggambarkan ekonomi NTB minus 0,1 persen sampai 0,5 persen proyeksi setahun ini. “Masih syukur, pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2017 5,5 sampai 6 persen (tanpa tambang), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya di hadapan forum pertemuan tahunan Bank Indonesia di Mataram, Kamis (21/12) kemarin. Sektor tambang menurutnya tak pernah di buat rujukan dalam menghitung capaian-capaian pembangunan di provinsi ini. “Kenapa tidak dibuat rujukan? Karena yang kita tahu uangnya hanya tulisan saja,” ujarnya. Konsentrat yang dihasilkan oleh penambangan di Batu Hijau terutamanya yang paling disorot, sekian ribu ton kuantitasnya perbulan. Menghasilkan nilai rupiah ratusan milliar. Tak menggiurkan, karena sebagian besar uang tersebut dinikmati oleh pemilik perusahaan. Lalu sebagian dinikmati oleh pemerintah pusat dalam bentuk pajak-pajak, dan hanya sebagian kecil yang kecipratan di daerah dalam bentuk royalti. “Uangnya memang banyak. Tapi tidak untuk disini. Uang itu terbang dari atas langit NTB,” sindirnya. Demikian juga dampak keberadaan tambang terhadap serapan tenaga kerja, gubernur menyebutnya hanya sedikit. Itupun tenaga kerja yang dibutuhkan, harus dengan keahlian khusus. Karena itulah, TGB menyebut perioritas utama programnya adalah pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Seperti sektor pertanian, sektor pariwisata dan didukung sektor-sektor lain yang saling berkaitan.(bul)
(Suara NTB/bul)
RAKOR DEKOPINDA - Ketua Dekopinda Kota Mataram, Mardi‘I (paling kanan) dan narasumber pada Rakor Dekopinda Kota Mataram kemarin.
Koperasi akan Digerakkan Terlibat dalam Proyek (Suara NTB/ist)
BOEING 738 NG - Pesawat Boeing 738 NG yang digunakan untuk melayani penumpang selama libur natal dan tahun baru
Lombok-Denpasar
Garuda Indonesia Kerahkan Dua Boeing Mataram (Suara NTB) Garuda Indonesia mengoperasikan dua pesawat boeing untuk melayani penumpang Lombok – Denpasar dalam rangka memenuhi lonjakan permintaan penumpang, pada libur panjang natal dan pergantian tahun. “Kita tambah kapasitas seat dengan membuat beberapa flight di biggerkan,” kata General Manajer Garuda Indonesia Mataram, M. Yansverio di Mataram. Terutama yang dari Lombok ke Denpasar, Garuda Indonesia Mataram telah mengajukan proposal ke kantor pusat Garuda Indonesia untuk menambah kapasitas pesawat. Permintaan tersebut disetujui, bahkan oleh Kementerian Perhubungan. Dengan memberi lampu hijau mengganti satu pesawat ATR (baling-baling) menggunakan pesawat boeing 738 NG untuk menambah kapasitas penumpang dua kali lipat. “Kita gunakan boeing dengan kapasitas 162 shit. Yang khusus ke Denpasar, sebelumnya menggunakan 1 boeing dan 3 pesawat ATR. Sekarang menjadi 2 boeing dan dua ATR,” demikian Yansverio pada Suara NTB. Dari Lombok – Denpasar menjadi perioritas, karena melihat tingginya animo masyarakat mengisi libur pergantian tahun ke provinsi Pulau Dewata itu. Sementara untuk penerbangan dari Jakarta-Lombok, sebaliknya, atau rute-rute yang telah ada lainnya, Yansverio mengatakan masih menggunakan pesawat yang biasa melayani rute tersebut. Ditanya mengenai potensi pertumbuhan penumpang tahun ini, Yansverio mengatakan animo liburan akhir di akhir tahun ini mengalami peningkatan hingga 15 persen dari keadaan biasanya. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, permintaan penumpang naik sebesar 20 persen. “Erupsi Gunung Agung memang berpengaruh juga, tapi kecil. Dan sekarang sudah normal. Karena itu kita akan melayani dengan sebaik-baiknya,” demikian Yansverio. (bul)
Paket Wisata Halal Perlu Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Wisata halal masih menjadi salah satu segmen yang diunggulkan oleh Pemda, namun kurang diminati oleh wisatawan. Terbukti dengan lebih banyaknya wisatawan yang memilih wisata konvensional sebagai destinasi berliburnya. Sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait promosi dan pembuatan paket wisata halal di NTB. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh Faozal, S. Sos., M. Si mengatakan bahwa segmen wisata halal menjadi pembeda antara pariwisata NTB dengan Bali. Namun dalam perjalanannya, paket wisata halal kurang laku dibandingkan konvensional. Padahal Lombok telah mendapatkan predikat sebagai destinasi wisata halal dan wisata bulan madu halal terbaik di dunia. Mestinya wisatawan bisa lebih banyak memilih paket wisata halal yang dibuat dan dirancang bersama antara para pelaku pariwisata dengan Pemda. Melihat persoalan ini, semestinya Pemda bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang kendala dan persoalan yang terjadi sehingga paket wisata halal masih kalah pamor dibadingkan paket wisata konvensional. “Tamu saya sendiri lebih suka ke pantai terutama gili. Hampir semua tamu yang menggunakan jasa saya minta diantar ke gili,” kata pelaku pariwisata asal Kota Mataram M. Ikhsan, di Mataram, Kamis (21/12). Ia mengatakan bahwa selama ini memang ia menjual paket wisata halal, namun hampir 95 persen tamunya lebih memilih untuk berkunjung ke destinasi konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi wisata konvensional masih jauh di atas wisata halal. Dengan kata lain, hampir tidak ada bedanya dengan wisata di Bali. “Ya wisata kita hampir samalah dengan di Bali. Tapi wisatawan mau ke sini karena suasana di Lombok lebih tenang. Tidak terlalu banyak wisatawan yang datang,” ujarnya. Menurutnya salah satu faktor yang membuat masih kurangnya peminat wisata halal karena wisatawan yang datang lebih banyak dari Bali. Hal ini juga menjadi pemicu lebih banyaknya peminat wisata konvensional. “Kita bisa tahu wisata apa yang disukai oleh wisatawan yang terlebih dahulu memilih Bali sebagai destinasinya. Tentu saja destinasi yang mirip dengan Bali, hanya saja mereka mungkin menginginkan suasana yang beda, yang lebih tenang,” ujarnya. Selain itu, yang masih menjadi kendala adalah pasar wisatawan dari berbagai negara. Dimana NTB belum bisa menggaet pasar wisata dari negara-negara muslim. Memang selama ini banyak wisatawan dari Malaysia yang datang berkunjung. Namun mereka pun lebih banyak memilih untuk berkunjung ke destinasi wisata konvensional, seperti gili dan Mandalika.(lin)
Mataram (Suara NTB) Ada gebrakan baru, koperasi di Kota Mataram akan digerakkan untuk terlibat langsung dalam proyek-proyek pemerintah. Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKMnya sudah merumuskan payung hukumnya, agar koperasi-koperasi yang nyaris tertidur pulas, bisa bergerak melompat. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Mataram ingin memecah kebuntuan. Grand desain pengembangkan koperasi telah dipersiapkan dalam bentuk Ranperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Didalamnya, memuat poin penting, bagaimana koperasi akan menjadi bagian langsung yang mendukung pembangunan fisik, khususnya di Kota Mataram. Kerjasama Dinas Perindustrian, Koperasi UMKM Kota Mataram dan Dewan Koperasi Nasional Daerah (Dekopinda) Kota Mataram telah berjalan harmonis, untuk mewujudkan ide besar tersebut. “Ranperda tinggal diserahkan ke DPR. Dalam Prolegda Kota Mataram sudah masuk, kemungkinan pertengahan tahun 2018
Perdanya sudah gol,” kata Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kota Mataram, H. Yance Hendra Dirra, SE., MM., bersama Ketua Dekopinda Kota Mataram, Mardi`i usai Rakor Dekopinda Kota Mataram di Grand Madani, Kamis (21/12) kemarin. Ia melihat Koperasi saat ini berada pada masa suram. Banyak tantangan yang membuat keadaannya demikian, terutama soal orientasi pengembangan koperasi. Masyarakat memandang bahwa koperasi adalah lembaga sosial. Padahal koperasi dalam undang-undangnya adalah badan hukum lembaga usaha. Sebab pola pandang masyarakat terhadap koperasi yang demikian, membuat koperasi tumbuh tatkala ada bantuan. H. Yance menggam-
barkan keadaan koperasi di Kota Mataram. Akhir tahun 2016, ada sebanyak 603 koperasi tercatat, 48 unit dibubarkan, tersisa 557 unit. Dari 557 koperasi ini, pada awal 2017, hanya 160 koperasi yang melaksanakan kewajibannya melakukan Rapat Akhir tahun (RAT). Dalam perjalanannya, setelah dinas melakukan evaluasi, diketahui hanya 97 koperasi yang dinyatakan sehat. “Ini miris, dari sebanyak 603 koperasi, hanya 97 yang sehat,” ujarnya. Karena itu, koperasi di Kota Mataram harus diberdayakan untuk menangkap peluang yang sebelumnya tak pernah disentuh. Melibatkan koperasi dalam pelaksanaan proyek-proyek fisik menurutnya hal yang sangat mungkin.
“Selama ini yang melaksanakan proyek hanya UD, CV, PT. Tidak pernah kita dengar ada Koperasi. Karena itu, kita gerakkan koperasi untuk terlibat langsung. Agar manfaat pembangunan itu dirasakan langsung oleh rakyat, bukan oleh segelintir orang saja,” ujarnya. Tentu, ketika proyek dilaksanakan oleh perusahaan, maka hanya pengusahanya yang menikmati keuntungannya. Sebaliknya, bila proyek dilaksanakan oleh koperasi, maka dampak ekonomi kerakyatan akan dirasakan oleh masyarakat,” kata kepala dinas. Karena itulah, jika Perda ini gol. Kota Mataram menjadi satu-satunya dan pertama di Indonesia yang memiliki produk hukum ini. Selain payung hukum, dinas bekerjasama dengan Dekopinda Kota Mataram juga sedang mempersiapkan SDM dan teknis-teknis pelaksanakan Perda nantinya. Ketua Dekopinda Kota Mataram, Mardi‘i mengakui
begitu besarnya tantangan pengembangan gerakan koperasi di Kota Mataram. Selain perbankan, koperasi juga harus melawan lembaga non bank yang bidang usahanya serupa dengan koperasi. “Sementara koperasi kita saya ibaratkan burung merpati. Ketika diberikan makanan, dia kumpul (hidup), ketika makanan telah habis, dia berpencar kembali entah ke mana. Inilah pola fikir yang harus diubah,” ujarnya. Karena itulah, melalui kegiatan evaluasi tahunan yang diikuti oleh lebih dari 100 gerakan koperasi ini, Dekopinda memberikan semangat agar pandai-pandai memanfaatkan peluang, serta kreatif. “Kita ingatkan kembali gerakan koperasi, jangan nanti setelah Perda disahkan, baru mempersiapkan diri, ya direbut orang. Konsepnya kan harus persiapkan dulu, sebelum Perdanya ada. Dari kegiatan ini kita mengingatkan kembali gerakan koperasinya,” demikian Mardi`i. (bul/*)
Gerabah Banyumulek Terdampak Pengangkutan Sampah Giri Menang (Suara NTB) Persoalan pengangkutan sampah yang melalui sejumlah desa di Lombok Barat tak kunjung tuntas. Bertahun-tahun persoalan ini tanpa titik terang penyelesaian. Kesepakatan pengangkutan yang telah dibuat pun dilanggar. Sehingga aksi protes warga yang terdampak tak kunjung usai. Dampaknya pun terhadap pengunjung di desa wisata gerabah yang kini mulai sepi pengunjung. Kawasan ini seolah mati suri, kalah dengan desa tetangga Lelede yang kini mulai ramai pengunjung. Tahun 2013 lalu kata Kades Banyumulek Masnun Haris, dibuat kesepakatan jadwal pengangkutan baik oleh Pemdes, Pemkot dan Pemda Lobar. Pengangkutan pun disepekati dilakukan di waktu sepi, mulai pukul 17.00-19.00 wita. Namun pelaksanaannya tidak konsisten. “Karena ini sangat mengganggu, merusak warna bukan saja bau dari sampah ini,” jelas Masnun. Disatu sisi, eksistensi sebagai desa wisata pun terancam sebab masih dilalui kendaraan pengangkut sampah. Seharusnya pengangkutan sampah ini, dilakukan pengalihan arah dengan membangun jalan alternatif. Pihaknya beberapa kali mengusulkan untuk pembuatan tanggul untuk pengangkutan. Sebab jika diangkut melalui Banyumulek, tentu sangat tidak layak sebagai desa wisata. Termasuk
pengangkutan material galian C yang sangat menganggu pengunjung. Diakui daerahnya bukan hanya korban sampah, namun debu dan korban kerusakan jalan karena menjadi jalur pengangkutan galian C. Kalau musim hujan, daerahnya jadi korban becek. Belum lagi bau sampah, radius 50 meter saja bau sampah sudah masuk hidung. Katanya, Desa Wisata Banyumulek tidak seramai dulu. Kini kondisinya sepi meskipun ada pengunjung tak signifikan jumlahnya. Ia berharap persoalan yang mempengaruhi kunjungan ini seperti sampah, pengangkutan material ditangani serius. Perajin Banyumulek, Hj. Haerunisa mengakui kerajinan gerabah Banyumulek mati suri lantaran tidak banyak pengunjung yang datang membeli gerabah tersebut. Dibandingkan tahun 2000 ke atas, gerabah Banyumulek begitu terkenal hingga ke luar negeri. Imbasnya banyak Artshop gulung tikar. Para perajin pun banyak yang memilih berhenti dan memilih usaha lain. “Diantara sekian banyak perajin gerabah ini yang masih bertahan adalah para janda. Bahkan perajin gerabah di Banyumulek ini didominasi oleh para janda,” akunya. Janda delapan anak ini mengaku telah lama ditinggal suaminya. Ia pun bertahan meneruskan usaha suaminya mengge-
luti kerajinan gerabah. Ia membuka artshop dengan mempekerjakan para wanita yang didominasi janda. Diakuinya, para perajin tidak diberikan gaji per bulan namun ia mengupahnya per satu gerabah senilai Rp 25 ribu. Itupun gerabah yang dibuat berukuran kecil, seperti pot, asbak dan lain-lain. Diakui perajin yang bekerja di artshopnya mencapai 89 orang, mereka ini kebanyakan janda Malaysia. Mereka ditinggal suami merantau, akibat kondisi gerabah saat ini. Mereka lebih memilih bekerja menjadi buruh karena lebih pasti hasilnya, dibandingkan menjadi perajin yang tidak jelas hasilnya. “Perajin lebih baik menjadi buruh karena hasilnya cepat diperoleh, kalau perajin ini kan belum tentu,” akunya. (her)
Kamis, 21/12/17
(Suara NTB/her)
BANYUMULEK - Kawasan wisata gerabah Banyumulek Kecamatan Kediri.
SUARA NTB Jumat, 22 Desember 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Tertibkan Pajak Reklame BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Utara akan mengintensifkan penertiban pajak reklame. Upaya itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan penarikan pajak pada item dimaksud sebab diindikasikan banyak reklame yang tidak berizin. “Keberadaan reklame dari spanduk Parpol, Calon Kepala Daerah maupun spanduk oknum dewan harusnya mengikuti izin penentuan lokasi. Tahun ini saja sudah 2 kali kita tertibkan,” (Suara NTB/ari) ungkap Kepala Bapenda, H. Zulfadli Zulfadli, SE., Kamis (21/12). Disadarinya pemblokiran pajak bodong merupakan salah satu langkah strategis mengingat target pajak reklame sebesar Rp 200 juta tahun ini tidak terealisasi. Oleh karena itu, Bapenda akan menggandeng Satpol PP guna mengantisipasi menyebarnya reklame ilegal pada tahun-tahun mendatang. “Tahun 2018 kita tertibkan lagi reklame ilegal, karena ada juga reklame yang memang tidak dikenakan biaya. Upaya lain kita akan menambah konstruksi reklame untuk disewakan,” sambungnya. Di Lombok Utara, kerangka konstruksi reklame terbagi atas milik pemerintah dan pihak ketiga. Sejauh ini, reklame milik Pemda berjumlah kurang 20 unit. Persoalan yang dihadapi Bapenda sejauh ini, adalah kesan bahwa tarif pajak reklame masih dianggap mahal. Pengakuan mereka yang sempat datang ke Bapenda, pajak reklame dipandang setara dengan tarif di Kota Mataram. “Dari segi nominal tidak juga sebenarnya, tapi dari segi keramaian wilayah KLU dinilai kurang ramai dibanding Kota Mataram. Tapi hitung-hitungan mereka sama dengan Kota Mataram,” paparnya. Zulfadli menambahkan beberapa jenis reklame tidak perlu membayar, misalnya reklame untuk kepentingan (sosialisasi) pemerintah daerah. Hal ini juga menyebabkan penarikan pajak reklame rendah. Kendati demikian, Bapenda mencoba terobosan pada tahun depan dengan melirik potensi pajak reklame di 3 Gili. Keramaian di kawasan wisata itu dianggap akan sangat mendukung dalam menarik minat pihak ketiga memasang reklame. (ari)
Inspektorat Audit Khusus Proyek Taman Rinjani Selong (Suara NTB) Inspektorat Lombok Timur (Lotim) melakukan audit khusus terhadap proyek revitalisasi Taman Rinjani Selong. Audit khusus ini dilakukan menyusul adanya perbedaan nilai yang harus dibayar pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan pihak rekanan yang sudah diputus kontraknya. Inspektur Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP., kepada Suara NTB mengatakan, audit dilakukan atas permintaan dari DLHK sendiri. Di mana tidak diinginkan adanya perbedaan nilai yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. Audit sudah berlangsung, namun belum ditemukan hasilnya. Kegiatan audit khusus ini diakui Kepala DLHK, Mulki, SSTP. Dikonfirmasi terpisah, Kamis (21/12), Mulki membenarkan Inspektorat sedang melakukan audit atas permintaan DLHK untuk mengetahui detail masalah di balik masalah yang masih terjadi antara pihak rekanan dengan DLHK selaku Satuan Kerja (Satker) tempat proyek senilai Rp 4,5 miliar tersebut. Mulki menegaskan, jika pihaknya ingin mengetahui detail masalah dari proyek yang terjadi dan tidak ingin disalahkan secara hukum. Sejauh ini, gambaran masalah yang ada, ujarnya, telah terjadi perbedaan persepsi antara penyedia jasa dengan PPK, sehingga implementasi dari proyek penataan taman terjadi pemutusan kontrak, baik menyangkut perbaikan kontrak, mekanisme pembayaran maupun yang lainnya. Sampai sekarang, ujarnya, pihak LHK menunggu hasil audit. Pihaknya belum bisa mengetahui berapa besaran nilai yang harus dibayar ke rekanan dari hasil pekerjaan yang sudah. Kabarnya, terjadi perbedaan jumlah yang sudah dikerjakan rekanan dengan anggaran yang disediakan. Selama pelaksanaan proyek , belum pernah ada uang negara yang dikeluarkan. Proyek Taman Rinjani ini pun sudah mendapatkan pengawasan dari Kejaksaan Negeri Lotim melalui TP4D. (rus)
Percepat Program
Lelang Proyek 2018 Dilakukan Desember Ini Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara tidak ingin “mengulang” keterlambatan lelang dan eksekusi proyek seperti tahun sebelumnya. Oleh karenanya, seluruh proyek pada APBD murni 2018 akan dilelang pada bulan Desember 2017 ini. Kepala Bagian Pembangunan, Setda Lombok Utara, Lalu Majemuk kepada wartawan, Kamis (21/12) mengatakan, lelang kegiatan akan dimajukan untuk menghindari keterlambatan eksekusi. Memastikan tender dapat langsung diakses, maka pihaknya telah mempersiapkan prasarana pendukung - LPSE berfungsi dengan baik. “Melalui Asisten II sudah menekankan agar desain perencanaan seluruh program dilakukan H-1 tahun. Tapi sekarang masih ada banyak proyek yang belum disertai penyertaan. Supaya betul awal Desember stand by, kita seluruh SKPD segera melengkapi,” ungkap Majemuk. Sekretariat Daerah juga menekankan, agar pada APBD Perubahan hanya mengurus perencanaan saja. Kalaupun tersedia tender fisik, jenis pekerjaannya tidak terlampau berat. Majemuk menambahkan, terdapat beberapa langkah strategis yang diambil dalam mempercepat tender, antara lain bimbingan teknis Kepala-kepala SKPD, pejabat perencana, hingga pengenalan KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha). Sedangkan di LPSE, atas pertimbangan memudahkan koordinasi dan kontrol antara ULP selaku pengguna, maka Sekretariat Daerah mengalihkan seluruh kewenangan berada di bawah Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan. “Secara aturan dibolehkan. Perkiraan kita Desember ini langsung tender, beberapa hari ke depan on-kan dan sudah dipesankan alat. Ingin lelang dini untuk 2018 mulai Desember. Prioritaskan paket uang sudab siap desaian dan prioritas DAK yang punya Jukni tersendiri karena seringbberubah. Kalaupun belum turun Juknis tetap lelang dini tapi dalam klausul SBD (standard bidding document),” sambungnya. Klausul SBD dimaksud, apabila terdapat pergeseran lokasi pekerjaan, penambahan dan pengurangan anggaran atau tiba tidak ada dana setelah ditender, maka tidak akan ada tuntutan dari pihak ketiga. Pihak rekanan sendiri akan mencantumkan kesepakatan tidak keberatan muapun melayangkan tuntutan ke Pemda bilamana opsi-opsi tersebut terjadi. Persoalan lain yang menyangkut listrik, imbuh Majemuk, sudah dirapatkan dengan Bagian Umum. Atas arahan Asisten II, maka diperintahkan bagian-bagian terkait segera menangani kendala yang ada. “Kita sudah minta PLN, perbedaan tegangan antara di Lapangan Tanjung dengan di genset (Setda, red) supaya disesuaikan karena Pemda juga menyesuaikan secara teknik. Kita sudah menambah 4 orang tenaga khusus menjaga genset, karena SOP yang ditetapkan, listrik menyala tidak lebih dari 30 menit menyesuaikan dengan kemampuan UPS yang menampung daya listrik,” demikian Majemuk. (ari)
BELUM SELESAI Gedung pemuda dan mahasiswa yang masih dalam tahap pengerjaan. Batas kontrak pengerjaan gedung ini tanggal 23 Desember 2017, sehingga pihak rekanan terancam kena denda.
(Suara NTB/yon)
Lebihi Batas Kontrak
Rekanan Proyek Gedung Pemuda Terancam Didenda Selong (Suara NTB) Pembangunan gedung pemuda dan mahasiswa Kabupaten Lombok Timur (Lotim) besar kemungkinan tidak bisa dituntaskan pengerjaannya tepat waktu sesuai kontrak kerja pada 23 Desember 2017. Pasalnya, sampai sekarang masih melakukan pengerjaan. Terkait kondisi demikian, pihak rekanan terancam didenda, meski nantinya melakukan perpanjangan kontrak. Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/12), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lotim, Drs. M. Zaini, mengakui jika pengerjaan gedung pemuda dan mahasiswa belum rampung. Pengerjaan saat ini baru mencapai 85 persen, baik pembangunan monumen gedung juang maupun bangunan gedung pemuda dan mahasiswa itu sendiri.
“Awalnya 23 Desember 2017 harus finishing, namun intinya dari Dispora dua bangunan utama yakni bangunan monumen gedung juang dan gedung pemuda dan mahasiswa selesai untuk fisiknya dan tidak ada masalah,” ujarnya. Selebihnya tetap menjadi konsekuensinya pihak pemegang tender dan siap untuk
mengeluarkan denda. Konsekuensi harus mengeluarkan denda sesuai dengan aturan. Dijelaskan Zaini, pihaknya sebelumnya sudah mengingatkan kepada pihak kontraktor untuk menambah tenaga atau pekerja untuk pembangunan gedung itu, karena material sudah tidak ada masalah. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat proses peker-
jaan yang dikerjakan hingga malam hari. Meski sisa waktu yang ada sangat mepet, Dispora sangat optimis jika pengerjaannya tuntas dan tidak ada masalah. Sementara, hingga saat ini belum ada masa perpanjangan kontrak yang diajukan oleh pihak rekanan. Sedangkan untuk pengerjaannya sudah mencapai angka 85 persen, sebanyak 19 persen yang tersisa diyakini akan cepat terselesaikan minimal 1 bulan, sehingga dapat dilakukan PHO. Diketahui, total anggaran yang digelontorkan dalam pembangunan gedung pemuda dan mahasiswa sebesar
Rp 6,2 miliar. Pengerjaan dilakukan sejak tanggal 27 Juli 2017 dengan masa kontrak selama 5 bulan/150 hari kalender atau hingga 23 Desember 2017. Gedung ini nantinya akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Bahkan tidak hanya untuk kegiatan olahraga, melainkan bisa juga dilakukan untuk kegiatan masyarakat serta pertemuan para veteran di dalam melakukan silaturrahmi. Dalam pembangunan gedung berlantai II itu terbagi menjadi empat bagian, yakni penembokan pagar, pembuatan monumen, fisik gedung dan penataan parkir depan. (yon)
Cakades Terpilih Terjerat Hukum
Dinas PMD Tunggu Proses Inkracht
(Suara NTB/ari)
TANDATANGANI - Kapolda NTB, Firli menandatangani prasasti peresmian Mako Polres Lombok Utara disaksikan Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar dan mantan Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, Kamis (21/12).
Mako Polres Lombok Utara Diresmikan Tanjung (Suara NTB) Markas Komando (Mako) Polres Lombok Utara diresmikan, Kamis (21/12). Peresmian gedung yang berlokasi di Dusun Sembaro, Desa Genggelang dihadiri antara lain, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, SH, Kapolres Lombok Utara, AKBP Afriadi Lesmana, mantan Kapolres Lombok Utara, AKBP Rifai, SH, dan pejabat umum Polres. Tokoh masyarakat sekaligus mantan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, Sekda Lombok Utara, H. Suardi, sejumlah kepala SKPD serta masyarakat Lombok Utara. Dalam penyampaiannya, Najmul Akhyar berjanji akan segera melengkapi kekurangan lahan bagi Polres Lombok Utara. Setelah pembangunan mako polres selesai, maka kekurangan lahan akan disiapkan pada APBD tahun depan. Tidak hanya tambahan lahan untuk Polres, Pemkab juga sudah menyediakan lahan se-
luas 5 hektare di Amor-Amor (Kecamatan Kayangan) yang diperuntukkan bagi pembangunan markas Subden Brimob. Pemilihan lokasi di wilayah itu tidak lepas untuk menunjang keberadaan Global Hub. “Antara Pemkab dengan aparat hukum, kami siap bekerjasama sepanjang tidak bertentangan dengan aturan,” kata Najmul. Sementara, mantan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu menerangkan keberadaan Polres Lombok Utara sudah diidamkan oleh masyarakat Lombok Utara. Sebagai perintis pembangunan, ia pun tidak ragu menganggarkan pengadaan lahan yang selanjutnya dihibahkan ke Polres Lombok Utara untuk dibangunkan Mako Polres. “Awalnya lahan yang diminta Kepolisian untuk Mako ini seluas 5 hektar, tapi saat itu kita masih belum bisa memenuhi seluruhnya. Saya berharap, Pemkab Lombok Utara bisa segera memenuhi kekurangan lahan Polres Lombok Utara seluas 1,5 hektare, karena ini menjadi utang pemerintah ke-
pada kepolisian,” tegas Djohan. Hal senada ditegaskan Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli, SH., bahwa keberadaan lahan tambahan sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana Polres yang lainnya. Lahan Polres merupakan kewajiban Pemda sedangkan kepolisian akan bertanggung jawab terhadap anggaran pembangunan infrastrukturnya. “Tanpa adanya lahan dari pemerintah daerah, Polres tidak bisa.membangun,” kata Firli. Ia mencontohkan, pembangunan gedung Subden Brimob di Lombok Utara akan dilakukan 2018 mendatang. Dari lokasi yang diberikan Pemda, yakni berada di Dusun Amor-Amor, Desa Salut, Kecamatan Kayangan. Saat ini, anggaran telah tersedia sekitar Rp 3 miliar dari total kebutuhan sebanyak Rp 4,9 miliar. Dirinya berjanji akan mencarikan tambahan anggaran untuk Subden Brimob Polres dari APBN. Namun harapan, lahan lebih dulu dihibahkan oleh Pemkab Lombok Utara. (ari)
Selong (Suara NTB) Terjeratnya salah satu calon kepala desa terpilih yakni di Desa Batu Nampar Selatan Kecamatan Jerowaru dalam pelaksanaan pilkades serentak yang diikuti 158 desa pada 13 Desember 2017 lalu menimbulkan persoalan baru. Menyikapi hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) masih menunggu proses inkracht di pengadilan. Kepala Dinas PMD Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, Kamis (21/12), menjelaskan terdapat dua persoalan di Desa Batu Nampar Selatan, yakni di satu sisi dari persoalan hukum dan satu sisi lagi terkait persoalan pilkades. Dari sisi hasil pelaksanaan pilkades, ujarnya, sebagai warga negara masih boleh mencalonkan diri apabila statusnya tersangka dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah sampai dia berkekuatan hukum tetap atau inkracht. “Namun terkait persoalan itu, nantinya akan diserahkan ke Bagian Hukum,” terangnya. Selain itu, dari hasil pelaksanaan pilkades, pastinya ia merupakan calon kepala desa peraih suara terbanyak dan sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai pemenang pilkades di Desa Batu Nampar Selatan. Untuk tetap menjamin berjalannya roda pemerintah di Desa Batu Nampar Selatan, sudah ada ditetapkan pelaksana tugas di semua desa yang menyelenggarakan pilkades serentak, sehingga tidak ada terjadi kekosongan kekuasan di tingkat desa. Adapun apabila sudah dilakukan proses inkracht di pengadilan, maka barulah penanganan terkait terjeratnya calon kepala desa terpilih dengan persoalan hukum. Maka barulah berlanjut ke mekanisme yang lain dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. “Kita tunggu proses inkracht, nanti ada mekanisme-mekanisme selanjutnya,” ujarnya. Terpisah, Kapolres Lotim, AKBP. Muh. Eka Fathurrahman, SIK, menyebutkan perkembangan kasus penangkapan Kades Batu Nampar Selatan beberapa waktu lalu dalam kasus penyelundupan bibit lobster proses penyidikannya dilakukan langsung oleh Mabes Polri. Polres Lotim belum menerima tembusan perkembangannya ke Polres Lotim. “Proses sidiknya dilakukan oleh Mabes. Tidak ada tembusan penyidikannya ke kami,” ungkapnya. (yon)
Pilkades Toya, Ratusan Simpatisan Salah Satu Calon Datangi Dinas PMD Selong (Suara NTB) Ratusan warga pendukung calon kepala desa (Kades) Toya Kecamatan Aikmel nomor urut 3, atas nama H. Muhammad Ruslan Rusdi, SH, mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kamis (21/12). Mereka kecewa karena calon nomor urut tiga disinyalir telah dicurangi oleh KPPS di TPS 9 pilkades setempat. Dalam aksinya, ratusan pendukung nomor urut 3 menuntut supaya pemerintah dan instansi terkait lainnya mengusut tuntas kasus dugaan kecurangan dan menegakkan hukum seadiladilnya. “Ada indikasi kecurangan, permainan jumlah suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 9 serta tim nomor urut 2,” terang Eko Rahadi, selaku pendamping massa aksi.
Dalam orasinya, Eko Rahadi menuturkan dalam KPPS khususnya di TPS 9 melakukan penghitungan suara ulang tanpa disaksikan langsung saksi nomor urut 3 yang sudah diberikan mandat. Pada penghitungan suara yang pertama, nomor urut tiga unggul dari tiga calon lainnya. Akan tetapi, pihak KPPS kembali melakukan penghitungan suara ulang tanpa disaksikan langsung oleh saksi nomor urut 3. Dari hasil penghitungan suara ulang itu terjadi perubahan perolehan suara terhadap ke empat calon kades. Di antaranya, untuk calon kades nomor urut 1 dari hasil penghitungan suara pertama mendapat suara sebanyak 14 suara bertambah menjadi 22 suara, nomor urut 2 dari 115 suara bertambah menjadi 191 suara, kemudian untuk nomor urut 3 dari
33 suara bertambah menjadi 45 suara dan nomor urut empat dari 14 suara bertambah menjadi 18 suara. Dalam penghitungan suara ulang ini, massa pendukung nomor urut tiga mencurigai adanya permainan atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh pihak KPPS beserta tim nomor urut 2, sehingga dari hasil rekapan dalam penghitungan kedua itu suara tertinggi diraih oleh nomor urut 2. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PMD Lotim, H.M. Juaini Taofik, menyebutkan gugatan keberatan yang dilayangkan salah satu calon Kades Toya sudah disampaikan ke bupati dan saat ini sudah ada disposisi untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, ujarnya, saat ini tim penyelesaian sengketa pilkades sudah bekerja untuk menyelesaikan persoalan tersebut. (yon)
(Suara NTB/yon)
DATANGI - Ratusan massa aksi pendukung calon kades di Pilkades Toya mendatangi kantor Dinas PMD Lotim, Kamis (21/12). Mereka mengadukan dugaan adanya penggelembungan suara terhadap salah satu calon di salah satu TPS.
SUARA NTB Jumat, 22 Desember 2017
Benteng Pertahanan dan Pembinaan Moral KEMAJUAN yang terjadi di era globalisasi secara tidak langsung turut memberi andil pada terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Informasi yang begitu cepat dan mudah diakses membuat seolah tidak adak sekat dan jarak antara negara yang satu dengan yang lain. Pengaruh-pengaruh buruk yang datang dari negara luar juga dengan cepatnya masuk di tengah masyarakat. Sayangnya, aku Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Lombok Tengah (Loteng), Lendek Jayadi, (Suara NTB/kir) masjid nyatanya belum Lendek Jayadi mampu maksimal memberikan peran ini. Untuk itu dibutuhkan satu langkah konkret agar bagaimana memaksimalkan peran dan fungsi masjid dalam menghadapi dampak buruk globalisasi di tengah masyarakat Loteng pada khususnya. “Inilah yang saat ini sedang mulai kita bangun. Bagaimana supaya peran masjid kedepan bisa semakin kuat. Sebagai wahana pembinaan moral sekaligus benteng dari pengaruh buruk globalisasi,” ujarnya. Terlebih, dari sisi kuantitas masjid di Loteng sangat banyak. Hasil pendataan sementara oleh pihaknya, di Loteng ada sekitar 1.360 masjid besar. Tapi yang sudah masuk dalam pendataan untuk database masjid di Loteng baru 1.150 masjid. Itu belum termasuk masjid yang ada di perkampungan atau di tingkat lingkungan. “Kita punya masjid begitu banyak. Jadi kalau semua masjid tersebut bisa dan mampu memainkan perannya secara optimal, maka kita optimis dampak buruk dari era globalisasi bisa diminimalisir,” terangnya. Untuk bisa memaikan perannya, maka harus bisa menjadi pusat kegiatan dan pengembangan serta pendidikan keagamananya. Caranya, pengelolaan masjid juga harus baik dan profesional, karena masjid juga bisa dianggap sebagai satu lembaga yang beranggotakan para jemaah masjid tersebut. (kir)
Terindikasi Lakukan Pelanggaran
Oknum Kadis dan Sejumlah ASN Lobar Ditegur Panwaslu Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah oknum Staf desa guru honor hingga kepala dinas di Lombok Barat (Lobar) ditegur oleh Panwaslu lantaran terindikasi melakukan pelanggaran ikut politik praktis. Para oknum ini dilayangkan surat peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya, lantaran mengacu aturan bahwa ASN tidak boleh terlibat politik praktis. Bahkan larangan terbaru dari Kemenpan-RB bahwa ASN tidak boleh mengupload foto dengan kandidat bakal calon bupati atau wakil bupati lalu di media sosial. Demikian ditegaskan Divisi Pengawas Panwaslu Lobar Abror kepada wartawan, Rabu (20/12) malam di Acara FGD membahas isi-isu strategis dalam pemilihan umum 2019. Diakuinya, ada dua laporan yang diterima terkait indikasi pelanggaran yang dilakukan ASN yakni di Lingsar dan Kediri. Bahkan di Lingsar, jelasnya, dua kali dilakukan penanganan oknum ASN.”Ada staf desa dan tenaga pengajar di Lingsar diklarifikasi, karena ketahuan ada di lokasi kegiatan salah satu kandidat (saat itu kegiatan pengukuhan tim pemenangan H. M. Izzul Islam-TGH. Khudari Ibrahim),”jelas Abror. Selain itu, pihaknya melalui jajaran Panwascam Kediri meminta klarifikasi terhadap sejumlah ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran. Bahkan, panwascam melayangkan surat imbauan dan teguran terhadap salah satu oknum kepala dinas yang diketahui memfasilitasi pertemuan salah satu kandidat di rumahnya beberapa waktu lalu. “Kami berikan surat imbau (teguran) terhadap pejabat Kadis di Kediri, sebab di rumahnya diadakan pertemuan yang digelar pemuda dihadiri salah satu kandidat (petahana red),” jelas Abror. Pertemuan itu dimotori oleh pemuda setempat, namun diadakan di kediaman pejabat terkait. Informasi yang diperolehnya, penggalangan massa bukan dilakukan oleh bersangkutan, namun insiatif para pemuda. Namun persoalannya kegiatan itu digelar di kediaman bersangkutan. Kejadian ini, jelasnya, terjadi beberapa waktu lalu. Terkait tindak lanjut temuan ini, pihaknya masih mengedepankan pencegahan. Jika nanti masih melakukan tindakan itu, maka tentu ada penanganan pelangaran yang akan dilaksanakan. Sementara itu, Ketua Panwascam Lingsar Kardinah, S.Pd., mengaku pihaknya mencatat dua indikasi pelanggaran, yakni di Desa Peteluan Indah dan Dasan Geria yang diduga melibatkan guru honor. Guru honor tersebut, jelasnya hadiri pertemuan pengukuhan tim pemenangan duet salah satu bakal pasangan calon. “Setelah diklarifikasi, bersangkutan kebetulan tim dari Zul-khair ini adiknya, karena ndak enak, makanya dia hadir,”imbuh Kardinah S.Pd. Sementara itu, Ketua Panwaslu Lobar L. Arjuna menegaskan terkait netralitas ASN harga mati mengacu aturan yang berlaku. Bahkan baru-baru ini Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan larangan bagi seluruh ASN untuk berfoto bersama pasangan calon kepala daerah dan mengunggahnya ke media sosial. (her)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Jaksa Perpanjang Penahanan Dua Tersangka PT. LTB Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB). Mereka adalah ZA, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis serta AK, Direktur Pemasaran PT. LTB setelah masa penahanan pertama bakal habis tanggal 25 Desember besok. “Surat perpanjangan penahanan sudah kita keluarkan hari ini (Kamis kemarin,red). Tapi baru akan mulai efektif berlaku pada tanggal 26 Desember mendatang,” ungkap Plh. Kajari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Kamis (21/12). Pada masa perpanjangan kedua kali ini, kedua tersangka akan ditahan hingga 40 hari ke depan sampai berkas perkaranya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk keperluan proses persidangan. “Perpanjangan penahanan sendiri dilakukan karena sampai batas
akhir penahanan pertama, berkas perkaranya belum bisa dilimpahkan,” tambahnya. Adapun untuk tersangka L.Ma., Direktur Utama PT. LTB, masa penahanannya masih sampai awal Bulan Januari mendatang, sehingga belum bisa dipastikan akan diperpanjang atau tidak masa penahananya. Karena kalau berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap sebelum masa penahanan selesai, maka tidak perlu ada perpanjangan penahanan. Pasalnya, setelah berkas lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan, maka kewenangan untuk proses penahanan terhadap para tersangka ada di pi-
hak pengadilan. “Terhadap ketiga tersangka ini berkas perkaranya kita split (bagi) menjadi tiga berkas untuk masingmasing tersangka,” tegasnya. Mengingat, ketiga tersangka itu sendiri perannya berbedabeda, sehingga proses penyelesaian berkas perkara bisa lebih mudah. “Untuk proses pelimpahan berkas sendiri, kita targetkan awal tahun depan sudah bisa dilakukan,” ujar Hasan. Lebih lanjut, Hasan menjelaskan untuk melengkapai berkas perkara yang ada pihaknya sudah memanggil kembali beberapa saksi yang sebelumnya sudah dimintai keterangnya, termasuk tiga ja-
jaran komisaris PT. LTB, yakni Bupati Loteng selaku Komisaris Utama, H.M. Suhaili FT serta dua komisaris lainnya yakni Hj. Baiq Aluh Windayu serta H.L. Satria Atmawinata. “Komisari utamanya kita periksa kembali pada tanggal 6 Desember lalu. Setelah sehari sebelumnya, Hj. Baiq Aluh Windayu, komisaris lainya diperiksa sehari sebelumnya,” jelasnya. Dan, terakhir Komisaris H.L. Satria Atmawinata, terakhir dipanggil, Kamis hari ini (kemarin,red). Ia menjelaskan, pemanggilan kembali ketiga komisaris PT. LTB bukan untuk meminta keterangan tambahan baru. Hanya untuk keperluan pembaharuan berkas perkara saja, jika ketiganya sudah diperiksa beberapa waktu lalu jauh sebelum ada proses penetapan dan penahanan tersangka. “Pemanggilan kali ini hanya sebatas memastikan tidak ada
(Suara NTB/kir)
Hasan Basri keterangan yang berubah dari para sanksi tersebut. Sehingga dalam proses pemeriksaan hanya sekedar mengulang kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam BAP (berita acara pemeriksaan) sebelumnya,” tandas Hasan. (kir)
Tuntut Dana Hibah
Warga Dua Desa Blokade Kendaraan Sampah ke TPA Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Banyumulek Kecamatan Kediri dan Suka Makmur Kecamatan Gerung memblokade kendaraan pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok. Aksi ini kembali dilakukan warga, lantaran sudah bosan dijanjikan oleh pemerintah terkait pemberian dana hibah ke dua desa setempat. Padahal perjanjian telah disepakati sejak tahun 2015, hingga beberapa tahun belum juga direalisasikan. Warga tetap melakukan aksi blokir jalan jika pemerintah tidak merealisasikan janjinya tersebut. Warga mendesak agar pengangkutan sampah tidak lagi melalui Desa Wisata Banyumulek. Pasalnya sangat tidak layak kawasan wisata dilalui kendaraan sampah yang menimbulkan bau dan kotor, sehingga mengganggu para pengunjung yang datang ke daerah setempat. Warga dua desa ini juga mempertanyakan aktivitas galian C di lokasi TPA yang dilakukan oleh pihak pemkot dengan dalih untuk menimbun sampah. Namun faktanya, material galian C kerap diangkut melalui akses jalan wisata Banyumulek, sehingga sangat menganggu pengendara, terutama wisatawan. Pantauan koran ini sejak pukul 9.30 warga berkumpul di Kantor Desa Suka Makmur melakukan aksi blokir jalan. Dikawal aparat kepolisian dari Polsek Gerung mereka memasang plang stop kendaraan sampah persis di
(Suara NTB/her)
BLOKADE - Warga dua desa di Lobar memblokir akses jalan di pintu gerbang desa setempat menghalau kendaraan pengangkut sampah dari Kota Mataram dan Lobar yang akan membuang sampah ke TPA Kebon Kongok, Kamis (21/12). depan kantor desa. Dipimpin langsung Kades Suka Makmur, Saharudin, warga menghentikan setiap kendaraan pengangkut sampah yang lewat baik kendaraan Pemda Lobar dan Pemkot Mataram. Akibat aksi warga ini, puluhan kendaraan yang hendak ke TPA pun terpaksa berbelok arah. Hal serupa dilakukan warga Banyumulek, sejumlah kepala dusun bersama kades setempat bahkan turun memblokade akses jalan persis di pintu gerbang “Selamat Datang di Desa Wisata Banyumulek”. Aksi warga ini menyebabkan para sopir kendaraan pengangkut sampah pun terpaksa parkir sementara
di akses jalan BIL. Kades Suka Makmur H. Saharudin menyatakan sebelum aksi penghadangan dilakukan, mereka sudah mengirim surat permakluman dari pemerintah dua desa ke Walikota Mataram dan Bupati Lobar. Dalam surat permakluman yang ditandatangani seluruh Kepala Dusun dan BPD Desa Banyumulek dan Desa Sukamakmur, masyarakat meminta kejelasan terkait dana hibah yang pernah dijanjikan untuk dua desa tersebut yang besarannya mencapai Rp25 juta setiap tahunnya. Tak hanya persoalan dana hibah, aksi penghadangan terse-
but juga merupakan akumulasi kekesalan warga terhadap sikap Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar melalui Dinas Kebersihan maupun Dinas Lingkungan Hidup masing-masing daerah. Bagaimana tidak, hampir setiap hari warga dua desa itu dihadapkan dengan bau sampah dan pemandangan yang tidak mengenakkan di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok yang ada di Desa Suka Makmur. “TPA itu sudah over load, lebih tinggi sampah dari gunung yang ada dilokasi,” ujar Kepala Desa Suka Makmur H. Saharudin yang ditemui di lokasi. Selain itu, kondisi di TPA Kebon Kongok, lanjutnya san-
gat memprihatinkan. Hal itu disebabkan sampah yang ada di TPA tidak pernah di-fogging, sehingga lalat banyak bertebaran, selain itu bau sampah yang menyengat menyebar hingga ke beberapa desa yang berbatasan dengan Desa Suka Makmur. Hal senada disampaikan Kades Banyumulek Masnun Haris, terkait aksi yang dilakukan warganya lantaran sudah capek dijanjikan oleh Pemda Lobar dan Pemkot Mataram terkait pemberian dana hibah yang dijanjikan sejak 2015 berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Sejak 2015 disepakati, sampai saat ini belum sepeserpun dana hibah tersebut dijanjikan. Menurutnya, perjanjiannya tahun 2015 pemkot sanggup memberikan Rp 25 juta per tahun ke dua desa, masingmasing Suka Makmur dan Banyumulek. Namun sejak saat itu, belum pernah terealisasi. Bahkan hingga akhir tahun ini, pemkot belum juga merealisasikan. Pihaknya pernah mengkonfirmasi ke Pemkot Mataram, namun saling lempar dengan Pemda Lobar. Menanggapi aksi warga ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lobar, H. L. Surapati menyatakan terkait persoalan dana hibah ini menyangkut komitmen pemkot dengan dua desa, sehingga pihaknya tidak bisa intervens terlalu jauh. Pihaknya tetap berpegang pada MoU dengan pemkot terkait pengelolaan TPA Kebon Kongok. (her)
Panwaslu Lobar Panggil Kades Jeringo Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu Lombok Barat (Lobar) kembali mengklarifikasi oknum kepala desa (kades) yang diduga melakukan pelanggaran, karena terindikasi mendukung salah satu kandidat dengan mengunggah dengan media sosial. Sebelumnya, Panwaslu memanggil Kades Tempos terkait persoalan serupa. Baru-baru ini, Panwaslu Lobar melalui Panwascam telah memanggil Kades Jeringo. Pihak panwaslu meminta klarifikasi bersangkutan terkait unggahannya di media sosial yang diduga mendukung kandidat tertentu. “Sudah kami panggil Kades
Jeringo menindaklanjuti aduan yang masuk ke kami,” aku Ketua Panwaslu Lobar, L. Arjuna, Kamis (21/12). Ditegaskan, pemanggilan bersangkutan atas dasar adanya laporan yang masuk ke panwascam, sehingga ditindaklanjuti. Pihaknya mengklarifikasi, apakah bersangkutan melakukan tindakan tersebut. Pemanggilan dilakukan beberapa waktu lalu, setelah diklarifikasi pihaknya mengingatkan agar tidak lagi melakukan tindakan. Meski sanksi belum bisa diberlakukan, lantaran pemberian sanksi pada saat tahapan penetapan pasangan calon. Akan tetapi mindset-nya bahwa ne-
tralitas tersebut dari awal, begitu tahapan dimulai. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ia mengaku banyak oknum yang salah carta berpikir terkait kapan boleh memberikan dukungan. Menurutnya, kades tidak boleh mengumbar dukungan di media sosial terhadap kandidat sebab bagaimanapun kades tokoh yang menjadi panutan, bahkan ribuan warga di belakangnya bisa terpengaruh. Pihaknya sudah mengingatkan juga terhadap pemda agar jangan sampai memperalat kades, sebab itu tidak boleh. “Yang jelas langsung ditangani,” imbuhnya. Terkait persoalan Kades
Tempos, lanjut Arjuna, menurut hasil pendalaman tidak memenuhi unsur pelanggaran, sebab sudah jelas dalam ketentuan sanksi ada pada tahapan penetapan paslon. Jelas sanksinya pidana maupun administrasi. Akan tetapi pemanggilan ini dilakukan untuk mengubah mindset kades. Hal ini, jelasnya, langkahnya untuk menyayangi mereka. Sebab mengacu UU Nomor 7 tahun 2017, panwaslu diberikan kewenangan Panwaslu lebih luas, yakni bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, penututan hingga memberikan keputusan atas pelanggaran. Pihaknya me-
nampik Panswaslu tebang pilih dalam melakukan dugaan pelanggaran. Sementara itu, Kades Jeringo Sahril mengakui pihaknya sudah didatangi oleh Panwascam untuk memberikan surat imbauan terkait statusnya di media sosial. Pihaknya mengapresiasi panwaslu mau melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun Panswaslu harus tahu siapa yang mau diawasi. “Mau awasi kades atas nama jabatannya atau pribadinya, kan begitu. Supaya harus bisa bedakan kapan kades melekat atas nama jabatan dan kapan melekat untuk hak politiknya,” tanyanya. (her)
Jelang Pilkada Lobar
SK Golkar ke Fauzan-Sumiatun Masih Multitafsir
Partai Golkar pada Pilkada Lombok Barat (Lobar) telah memutuskan mendukung H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun. Namun, Surat Keputusan (SK) dukungan Partai Golkar ini terhadap pasangan Fauzan-Sumiatun ini ditandatangani PelaksanaTugas (plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham danWakil Sekretaris Jenderal M. Sarmuji. Akankah dukungan Golkar ke Fauzan-Sumiatun ini berubah atau sah untuk maju di Pilkada Lobar? KASUS yang menimpa mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sekarang ini berpengaruh besar terhadap beberapa bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah. Terutama SK dukungan Partai Golkar pada bakal paslon untuk maju di pilkada. Sebagaimana halnya yang terjadi pada bakal paslon H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun yang mendapat SK dari Partai Golkar dengan ditandatangani Plt. Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal. Apalagi
sekarang ini, Airlangga Hartarto sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar definitif menggantikan Setya Novanto. Tentunya, SK dukungan bagi H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun yang ditandatangani Plt. Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal ini masih multitafsir, terutama di penyelenggara pilkada. Juru Bicara DPD I Golkar NTB Chris Parangan, tidak mau berkomentar banyak terkait SK yang ditandatangani
(Suara NTB/ist)
Chris Parangan (kanan) bersama Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto. Plt Ketua Umum. ‘’Saya se- inya dengan Ketua KPU NTB, laku juru bicara mempersila- L. Askar Ansori, jika Plt. Ketua kan agar minta klarifikasi ke Umum DPP bisa saja menanKetua KPU Lobar apakah SK datangani, namun KPU juga Plt itu bisa dipakai,” jelas perlu menerima salinan surat Chris Parangan, Kamis (21/12). tentang apa mandat Plt. ManDiakuinya, dari hasil diskus- dat Plt yang diberikan Golkar
terhadap Idrus Marham, jelas Chris, harus difoto copy dan dilegalisir dan diserahkan ke KPU. ‘’Sebab mandat Plt itu sebagai apa? Kalau mandatnya Plt berfungsi keputusan surat administratifnya sama dengan ketua definitif, maka sah, namun jika Plt diberikan mandat hanya mengantarkan Golkar hingga pintu gerbang munaslub saja berarti tidak sama dengan kekuatan hukum yang ditangani oleh ketua definitif,’’ ujarnya. Sementara dukungan terhadap bakal calon Gubernur NTB H. M. Suhaili FT dan H. Muh. Amin, ujarnya ditandatangani Setya Novanto tanggal 24 Oktober 2017 saat berstatus sebagai tersangka. Menurutnya, SK Partai Golkar pada H. M. Suhaili dan H. Muh. Amin tersebut tidak masalah, karena ditandatangani saat Setya Novanto tidak berstatus sebagai terdakwa. Chris Parangan mencontohkan, saat mantan Ketua
Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menandatangani SK pada Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin saat maju pada Pilkada NTB 2013 lalu. Saat itu, status Anas Urbaningrum adalah tersangka. Sementara Divisi Hukum KPU Lobar, Suhardi, SH., MH., menyatakan pihaknya perlu melihat SK dulu, baru bisa memberikan penilaian. Pihaknya boleh melihat SK itu setelah diserahkan ke KPU. Kalau sekarang pihaknya meminta SK tersebut, belum punya kewenangan. Terkait boleh atau tidaknya SK yang ditandatangani Plt Ketua DPP sebagai syarat mendaftar sebagai calon di KPU, menurutnya tergantung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai tersebut. “Kalau memang Plt atau siapapun itu diperbolehkan atau memiliki kewenangan untuk mengajukan kenapa tidak, itu kembali ke aturan in-
(Suara NTB/dok)
M. Suhardi ternalnya dia (parpol) kan. KPU tidak masuk pada areal itu, kalau itu sah dan legal menurut anggaran dasarnya maka tidak ada masalah,” ujar Suhardi. (her)
SUARA NTB Jumat, 22 Desember 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
LTSP-P2TKI di Sumbawa Resmi Diluncurkan Sumbawa Besar (Suara NTB)Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LTSP-P2TKI) di Sumbawa resmi diluncurkan, Kamis (21/12). Ditandai dengan pemukulan gong dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI), Teguh Hendra Cahyono bersama Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Kasubdit Penempatan Ketenagakerjaan Luar Negeri (PKLN) Kementrian Tenaga Kerja RI, Edi Puji Mulyono. Usai peluncuran, dilakukan pengecekan terhadap ruangan LTSP, sekaligus berbincang dengan petugas masing-masing instansi yang ditempatkan di LTSP. Kepala Disnakertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur menyampaikan kegiatan ini untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan kepada TKI secara terpadu dan terintegrasi dalam satu pintu. Dengan prinsip cepat, mudah, murah dan aman tanpa diskriminasi. Tujuan-
nya agar masyarakat luas dapat mengetahui keberadaan LTSP-P2TKI Kabupaten Sumbawa atau sebagai media sosialisasi. Kemudian sebagai pusat layanan informasi penempatan dan perlindungan TKI, mencegah adanya pemalsuan dan manipulasi identitas TKI, memotong rantai birokrasi dan mencegah praktek percaloan tenaga kerja. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menjelaskan penyebab utama terjadinya TKI non-prosedural, pertama karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan TKI. Kedua, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri. Ketiga, maraknya praktik percaloan dan adanya praktik migrasi tradisional. Tentunya salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui LTSP di daerah. Yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola TKI. “Dengan diresmikannya LTSP-P2TKI Kabupaten Sumbawa ini, saya berharap akan dapat menekan jumlah TKI non-prosedural yang berasal dari Kabupaten Sumbawa dan meningkatkan kualitas pelay-
anan penempatan dan perlindungan kepada TKI secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip lebih cepat, lebih muda, lebih murah, dan aman tanpa diskriminasi,” ujarnya. Sebelumnya, Menteri tenaga kerja RI yang diwakili Kasubdit PKLN I, Edi Puji Mulyono menjelaskan bahwa LTSP yang dalam undang-undang baru nomor 18 tahun 2017 disebut LTSA adalah terobosan dalam mendekatkan pelayanan penempatan ke daerah. Dimana nantinya semua warga di Sumbawa akan di layani dan tercatat di LTSP. Kemudian terkait pendekatan pelayanan tidak akan ada lagi pekerja migran yang diproses diluar daerah. Dalam hal ini ada kewajiban dari daerah, kabupaten/kota untuk menyiapkan kompetensi pekerja. Harapannya nantinya TKI yang dikirim ke luar negeri memiliki kompetensi untuk meningkatkan penghasilannya. Dalam UU yang baru tidak ada proses penampungan yang seperti sekarang. Sementara kewenangan PPTKIS dalam UU No. 39 menyiapkan pelatihan, penempatan hingga memberikan kompetensi dipangkas.
Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah berpose bersama Deputi Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendra Cahyono, Kasubdit PKLN Kemenaker RI, Edi Puji Mulyono dan pejabat lainnya. “Dia hanya sebagai agensi menempatkan saja. Pelatihan kewenangan dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/ kota. Dengan UU baru diharapkan BLK-BLK di daerah difungsikan semua untuk melatih TKI. Tidak lagi kayak dahulu direkrut disini dibawah ke luar dari Sumbawa. Tanpa terkomunikasi tiba-tiba jadi TKI di luar negeri. Bahwa tidak pernah terkomunikasi, tiba-tiba jadi
TKI di luar negeri. Penempatan akan disentralisasi di daerah kantong TKI,” kata Edi. Sementara, Deputi Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendra Cahyono, mengakui hal ini merupakan langkah awal supaya pelayanan terhadap pekerja migran di luar negeri dapat lebih cepat, mudah, dan transparan. Harapannya supaya kedepan persoalan penempatan akan menjadi simple dan tidak ber-
Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, Deputi Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendra Cahyono, Kasubdit PKLN Kemenaker RI, Edi Puji Mulyono dan pejabat lainnya melakukan pengecekan ruangan Kantor LTSP. belit-belit. Kemudian untuk mengurangi jumlah penempatan yang dilakukan secara unprosedural. Hanya saja tantangan kedepan, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Supaya lebih paham dan memahami mengenai proses di LTSP ini. Kemudian mengantisipasi adanya pihak calo ataupun sponsor yang sebelumnya telah nyaman mendapatkan uang dari hasil eksploitasi pekerja. Selain
itu juga instansi terkait harus saling berkoordinasi untuk melahirkan pemahaman bersama dalam pelayanan. Dengan adanya pemahaman maka akan menguntungkan semua pihak khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja. “Itu tiga hal yang menjadi perhatian untuk mengoptimalkan penempatan TKI kita di luar negeri secara terpadu,” pungkasnya. (ind/arn/*)
RPH Poto Tano Kini Sisakan Masalah Baru
Jangan Ada Kades Terlibat Politik Praktis
Taliwang (Suara NTB)Setelah keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Sumbawa Barat tidak lagi digunakan (mangkrak) karena pihak pengelola meninggalkan tempat, kini kembali menghadirkan masalah baru. Hal tersebut mulai terungkap setelah perusahaan pengelola RPH ini diduga tidak membayar tagihan listrik dengan taksiran berada pada angka Rp 10 juta yang terhitung sebelum dilakukan pemutusan jaringan. Sejak dibangun tahun 2008-2009 dan diresmikan tahun 2013 lalu bangunan ini sebenarnya sudah difungsikan dan menghasilkan PAD. Bahkan bangunan gedung hasil sharing anggaran dari APBD dan APBN yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar tersebut sempat menjadi primadona bagi daerah setempat. Tetapi kondisinya kini dirasa berbeda setelah tidak ada lagi yang mengelolanya. Sementara itu, kondisi bangunan tersebut tidak lagi terawat. Halaman gedung juga sudah ditumbuhi rumput liar dan terkesan tidak terawat. Sedangkan untuk gedung sendiri terlihat masih sangat layak dan belum terlihat ada yang rusak. Plt Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) KSB Marlin Hardy SP, M. Si kepada Suara NTB, Kamis (21/12) mengatakan, sebenarnya gedung ini (RPH) belum dikatagorikan mangkrak karena sudah digunakan dengan baik sebelum tahun 2016. Tetapi karena kondisinya sudah tidak digunakan di tahun 2017 makanya bangunan ini terbengkalai dan tidak terurus. Terhadap kondisi ini, dinas terkait juga tidak tinggal diam melainkan tetap akan diupayakan untuk mencari jalan supaya bangunan ini tetap berfungsi dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, maka hal yang utama yang harus dilakukan yakni memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan pengelola saat ini. “Kita akan putuskan kontrak dengan pengelola ini dengan alasan untuk mencari pengelola baru,” ungkapnya. Dikatakannya, untuk memaksimalkan keberadaan RPH ini, pihaknya telah menargetkan di tahun 2018 sudah harus ada pengelola baru. Jika tidak demikian, maka bangunan ini akan rusak begitu saja. Sementara terkait tagihan listrik oleh pengelola ini, pihaknya tetap akan berupaya melakukan penagihan karena tidak mungkin APBD KSB melakukan intervensi terhadap gedung yang sudah di pihak ketigakan tersebut. Sedangkan untuk masalah lainnya terkait pengelola ini, pihaknya belum mendapatkan laporan dari pihak lainnya. “Kita tidak mengetahui apa kondisi yang menyebabkan pengelola RPH ini ditinggalkan, tetapi kita tetap akan berusaha mencari solusi terkait keberadaan RPH untuk bisa digunakan ,” tukasnya. Ditemui secara terpisah, Sekretaris Bappeda KSB drh. Khairul Djibril MM mengatakan, kondisi RPH ini belum dikategorikan mangkrak karena sudah digunakan. Persoalan saat ini karena tidak ada pengelola baru makanya dinyatakan mangkrak. Namun demikian pihaknya tetap berupaya untuk mencari pengelola baru. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini bisa maksimal. “Kita tetap akan berupaya maksimal mencari pengelola baru terkait RPH ini sehingga bisa digunakan secara maksimal,” tandasnya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidiq, SE., ME menanggapi kondisi RPH Poto Tano menyatakan, pemerintah harus agar segera mencari solusinya. Seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang terkait dengan RPH pun ia minta bekerja sama terutama menjaring pihak ketiga yang bersedia mengelola RPH tersebut. “Ini bukan tugas satu dinas saja. DPP, Bappeda dan dinas penanaman modal harus bergerak bersama membangun komunikasi dnegan calon investor. Jangan jadikan tugas satu SKPD atau berjalan sendiri-sendiri,” tandasnya. Menurut dia, terkait pemanfaatan aset daerah yang memiliki potensi sumber PAD sudah saatnya dimaksimalkan. Tidak saja RPH Poto Tano dalam hal ini karena beberapa aset lainnya juga mengalami kondisi yang sama sekarang ini. “Kita punya pabrik rumput laut di Kertasari, ada juga pasar ternak di Poto Tano. Semua itu aset yang punya potensi PAD. Harusnya itu didorong bersama untuk bisa segera dimanfaatkan,” tandasnya. (ils/bug)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, mengingatkan Kepala Desa (Kades) untuk tidak terlibat langsung dalam poltik praktis Pilgub maupun Pileg dan Pilpres. Sebab UU secara tegas tidak membolehkan hal tersebut. Hal itu disampaikan Bupati ketika membuka sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan KPU Sumbawa, Kamis (21/12). Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab pun Bupati meminta agar selalu berjalan dalam koridor aturan dan tata nilai yang berlaku yaitu bersikap profesional dan netral dalam mendukung terciptanya masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan harmonis. Jauh dari tindakantindakan arogansi dan anarkis. Kesiapan semua unsur pelaksana Pilkada memiliki peran yang sangat strategis bagi terselenggaranya pesta demokrasi yang bersih, berintegritas dan bebas korupsi. Dengan jadwal Pilkada yang begitu padat mengharuskan segenap penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU, untuk dapat bekerja keras
dengan penuh perhatian dan ketelitian. Berbagai aturan main sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus benar-benar dipahami secara komprehensif. Dalam rangkaian persiapan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018 mendatang, Bupati melihat tahapan-tahapan penyelenggaraannya sampai saat ini berjalan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bupati berharap agar pelaksanaan Pilkada tersebut dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sukses. Sementara untuk jumlah Parpol di Kabupaten Sumbawa yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019 mendatang adalah sebanyak 12 parpol yaitu : PAN, PPP, PKB, Golkar, Berkarya, Demokrat, PKS, Gerindra, PDI Perjuangan,
Nasdem, Perindo, dan Hanura. “Meskipun sejumlah partai berkompetisi untuk meraih simpati dan suara masyarakat, namun saya berharap konstelasi dan suhu politik di daerah kita tetap dalam kondisi aman dan terkendali, sebab tanggung jawab menyukseskan Pilkada Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 bukan hanya menjadi tugas KPU saja, melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama antara KPU, Pemerintah, Parpol, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sumbawa,” lanjut Bupati. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat, S.Ag menyampaikan sebagai penyelenggara, KPU menyatakan kesiapan dan komitmen untuk betul-betul menjadi penyelenggara yang jujur, amanat, profesional sesuai amanat Undang-Undang. Peran penting pemerintah san-
(Suara NTB/arn)
SOSIALISASI - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril (tengah) dan Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat (kiri) saat sosialisasi Pemilu di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (21/12). gat diperlukan untuk suksesnya proses dan hasil pemilukada, dan faktor keamanan merupakan suatu yang fundamental/mendasar. Hingga saat ini KPU Sumbawa sedang dalam tahapan sinkronisasi daftar pemilih pemilu (dari tanggal 5 desember 2017 hingga 25 desember
2017). Dan untuk penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang akan mengikuti Pilkada serentak Tahun 2018, akan ditetapkan pada tanggal 12 februari 2018 mendatang. Acara tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Desa dan Lurah di Kabupaten Sumbawa. (arn)
KSB Diguyur Hujan, Rumah di Tebet dan Komplek KTC Terendam Banjir Taliwang (Suara NTB)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat setidaknya ada sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Telaga Bertong (Tebet) yang terkena dampak meluapnya air sungai Panujan, Desa Batu Belek. Kondisi ini terjadi setelah selama dua hari terakhir hujan mengguyur wilayah setempat selama beberapa jam, Rabu (20/12). Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KSB Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, Kamis (21 /12) mengatakan, tinggi genangan air yang terjadi di Kelurahan Tebet sekitar 10 centimeter (cm). Terhadap kondisi ini, pihaknya sudah menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan pendataan terhadap jumlah rumah dan kondisi akibat dari meluapnya air anak sungan panujan ini. Bahkan mulai hari ini, tim akan terus memantau kondisi terkini terhadap beberapa daerah aliran sungai (Das) yang ada di wilayah setempat. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan akibat luapan sungai ini bisa semakin ditekan. “Saat ini kita masih melakukan pendataan terhadap dampak dari meluapnya air sungai
(Suara NTB/ils)
TERENDAM - Kondisi rumah yang terendam banjir di Kelurahan Tebet, Sumbawa Barat, Rabu (20/12). ini. Namun kita prediksi genangan ini tidak berdampak signifikan,” ungkapnya. Dikatakannya, selain terjadinya luapan anak sungai panu-
jan ini, pihaknya juga memprediksi terendamnya beberapa unit rumah ini karena buruknya kondisi drainase yang ada di wilayah setempat. Bahkan apa-
bila drainase ini tidak juga diperbaiki dengan baik dikhwatirkan ketika musim penghujan tiba akan tetap tergenang. Artinya air hujan kondisinya
sangat lebat, tetapi sistem drainasenya yang buruk sehingga air debit air ini tidak bisa tertampung secara maksimal ini. “Saluran drainasenya ini yang buruk sehingga kondisi air tidak bisa tertampung secara maksimal. Makanya salah satu cara yang harus dilakukan yakni melakukan rehabilitasi terhadap drainase yang ada,” ungkapnya. Jika tidak dilakukan perbaikan drainase, maka kondisi terendam tetap akan terjadi. Guna meminalisir hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada karena diprediksi musim hujan ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018. Salah satu dengan tetap melakukan pemantauan dan melihat kondisi air sungai. Tetapi pada intinya pihaknya tetap berharap kepada masyarakat untuk bisa memberikan informasi kepada pihak terkait (BPBD) untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. “Kami imbau kepada masyarakat terutama yang berada di bantaran sungai untuk tetap waspada luapan sungai yang diprediksikan akan tetap tinggi,” tandasnya. (ils)
Menengok Nasib RPH Poto Tano yang Kini Terbengkalai Nasib Rumah Potong Hewan (RPH) Poto Tano di kecamatan Poto Tano kian tak jelas. Salah satu aset yang sebenarnya berpotensi menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu tak kunjung menghasilkan. Kondisinya terbengkalai dan justru sebaliknya mulai menimbulkan masalah baru bagi Pemda KSB. PEMBANGUNAN RPH yang diklaim bertaraf internasional oleh Pemda KSB ini dirintis sekitar tahun 2008-2009 silam. Sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KSB dengan total nilai sekitar Rp 1,5 miliar. Fasilitas RPH ini sendiri secara resmi beroperasi pada awal tahun 2010 setelah diresmikan oleh Menteri PDT, kala itu Helmi Faisal Zaini. Kehadiran RPH Poto Tano sendiri sebenarnya untuk
mendukung program Regional Manajemen Pulau Sumbawa (RMPS). Di mana program ini diharapkan mampu mengakomodir seluruh produksi potensi peternakan yang dimiliki 5 kabupaten/kota di pulau Sumbawa. Alasan penempatan RPH di KSB, tepatnya di kecamatan Poto Tano pun saat itu karena wilayah tersebut telah ditetapkan oleh Pemda KSB sebagai kawasan Agropolitan. Sayang RMPS tidak berjalan mulus karena tidak adanya kesepakatan seluruh kabupaten/kota di pulau Sumbawa mengenai ide tersebut. Sehingga fasilitas RPH kemudian dikelola secara mandiri
oleh Pemda KSB. Sejak tahun 2010 lalu, RPH Poto Tano bukan tidak pernah beroperasi. Terhitung setidaknya ada 3 perusahaan pihak ketiga yang telah mencoba mengelolanya dalam rentang waktu 4 tahun hingga tahun 2016 lalu. Bahkan hasilnya pun mampu menembus pasaran ibukota Jakarta. Tetapi lagilagi tidak ada satupun perusahaan yang bertahan dengan berbagai alasan. Mulai dari soal pemasaran hasil produksi yang tidak menentu hingga keterbatasan modal yang dimiliki perusahaan pengelola. Di awal kehadiran RPH Poto Tano, Pemda KSB juga sempat menawarkan kerja sama dengan PT Prasmanindo Boga Utama (PBU). Perusahaan sub kontraktor PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) itu diharapkan dapat memanfatkan produksi daging RPH Poto Tano. Sayangnya meski berbagai lobi dilancarkan pemerintah, rencana itu tak pernah berbuah hasil.
Alih-alih mengakomodir harapan Pemda, PT PBU tetap menginpor kebutuhan dagingnya dari luar daerah. Mulai awal tahun 2017 lalu, Pemda KSB kembali membuka keran untuk menjaring mitra pengelola pasca ditinggalkan perusahaan terakhir. Namun upaya itu hingga kini tidak berbuah hasil, sebab faktanya tak satu pun investor yang melirik RPH Poto Tano meski oleh Pemda KSB telah melengkapi berbagai fasilitas pendukungnya. “Jika kita kalkulasikan RPH ini sudah mangkrak satu tahun yang lalu. Terakhir pengelolanya menghilang tanpa kabar berita dan alasan yang jelas. Makanya kita sedang mencari mitra baru, tapi belum ada sampai sekarang,” terang Kabid Ekonomi Bappeda dan Litbang KSB, Mars Anugriansyah, S.Hut., M.Si, kepada Suara NTB. Ia mengakui, upaya yang sementara ini dapat dilakukan pemerintah yakni menjaring mitra pengelola. Sebab se-
bagai aset daerah, RPH Poto Tano memiliki potensi besar menyumbangkan PAD termasuk juga menyokong pengelolaan ketersediaan pasokan daging berkualitas di daerah. Selain itu pembenahan terhadap RPH tetap dijalankan di mana salah satunya Pemda KSB telah melakukan perbaikan terhadap cold storage (gudang pendingin) RPH. “Perbaikan itu kita harapkan bisa menarik minat investor. Dan sementara ini sudah ada 4 investor yang berminat salah satunya PT Lembu Nusantara Jaya Wijaya (LNJW). Tapi kita tetap selektif memilih mitra karena jangan sampai seperti sebelumnya, mereka pergi dan tidak kembali lagi,” cetusnya. Selain menjaring mitra, Mars mengatakan, Pemda KSB juga terus melobi pemerintah pusat dan provinsi untuk memanfaatkan RPH Poto Tano. Upaya ini sebagai siasat alternatif yang dijalankan Pemda KSB karena RPH Poto Tano pada hakikatnya bisa
(Suara NTB/ils/bug)
TERBENGKALAI - Kondisi RPH Poto Tano yang saat ini berada dalam kondisi terbengkalai. dimanfaatkan dengan seluruh fasilitas yang dimilikinya. “RPH itu siap digunakan. Fasilitasnya sudah kita lengkapi. Sehingga siapa saja yang berminat dan serius langsung bisa jalan,” klaimnya. Di sisi lain, sejak tidak beroperasi pada awal 2017 lalu, kondisi RPH Poto Tano tidak terawat. Pantauan me-
dia ini, meski bangunan tampak masih kokoh dari luar, namun pemandangannya terasa kumuh yang menandakan tidak pernah ada upaya pemerintah melakukan perawatan. Tumbuhan rumput liar menutupi hampir seluruh halaman RPH dan tidak satu pun penjaga di tempatkan di sana. (ils/bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 22 Desember 2017
Halaman 7
Dompu (Suara NTB) – Dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2018 mendatang, jajaran Polres Dompu apel gelar pasukan. Sedikitnya ratusan tim gabungan TNI, Polri dan intansi terkait dikerahkan untuk agenda tahunan ini. Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Sowondo, S. IK., dalam pembacaan amanat Kapolri menyampaikan, perayaan natura yang bersamaan dengan libur sekolah ini merupakan saatsaat yang dinantikan oleh masyarakat. Karenanya selaku pengaman, pangayom dan pelindung masyarakat aparat wajib memberi kenyamanan. “Ini menjadi tugas kita sebagai aparat keamanan untuk memenuhinya,” ujar dia. Beberapa hal yang mesti diantisipasi sebut Erwin Suwondo, yakni ancaman aksi teror, kemacetan arus lalu lintas, bencana alam, lonjakan harga bahan pokok serta konflik antar kelompok. Operasi lilin Gatarin yang akan mulai digelar Tanggal 23 Desember sampai 1 Januari 2018 mendatang itu harus mengedepankan upaya preventif dan penegakan hukum. Gabungan personel juga diharap mampu memberi keamanan dan kenyamanan sepanjang perayaan nataru, khususnya ditempat ibadah, jalan perlintasan arus mudik dan balik, pusat wisata, perbelanjaan serta sarpras transportasi yang akan digunakan. “Salah satu wujud keberhasilan operasi ini ialah menurunnya angka kejahatan, tersedianya kebutuhan dan stabilnya harga kebutuhan bahan pokok serta tertanggulangi dampak bencana alam,” jelasnya. Beberapa hal yang ditekankan tambah Erwin Suwondo, yakni angota mesti memetakan potensi kerawanan, mengetahui cara bertindak yang cepat melalui penyusunan rencana operasi yang matang, tingkatkan kewaspadaan terhadap aksi teror dan kejahatan konvensional yang meresahkan ditempat keramaian. “Dan lakukan pendekatan dengan berbagai elemen masyarakat guna menghindari aksi sweeping dari berbagai ormas, bila itu terjadi lakukan tindakan tegas dengan terukur,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
Amankan Nataru, Polres Dompu Apel Gelar Pasukan
TRAMADOL - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat membakar barang bukti tramadol di Mapolres Dompu, Kamis (21/12).
Miras, Sabu dan Tramadol Masih Mengancam Dompu (Suara NTB) – Keberadaan Minuman Keras (Miras), sabu dan tramadol masih sangat mengancam, khususnya bagi kalangan muda di Dompu. Hal itu menyusul banyaknya barang bukti yang dimusnahkan jajaran Polres Dompu, Kamis (21/ 12). Ini jelas menunjukan bahwa di tengah-tengah kehidupan masayarakat saat ini terdapat anak-anak yang masih menggunakan barang yang seharusnya untuk kesehatan justru dipakai untuk sakit.
(Suara NTB/ula)
SERAHKAN DOKUMEN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin menyerahkan dokumen MoU dengan BPJS Kesehatan Cabang Bima setelah ditandatangani bersama di ruang kerjanya, Kamis (21/12).
Kabupaten Dompu Jadi Daerah Kedua yang Penuhi UHC Dompu (Suara NTB) Mulai Januari 2018, pemerintah Kabupaten Dompu mengalihkan semua kepesertaan program jaminan kesehatan masyarakat Dompu (Jakkad) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Pengalihan ini menjadikan Kabupaten Dompu sebagai daerah kedua yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) program JKN – KIS di NTB. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin sebelum menandatangani MoU dengan BPJS cabang Kabupaten Bima di ruang kerjanya, Kamis (21/12) kemarin, mengungkapkan, komitmennya untuk menjadikan seluruh masyarakat Dompu mengikuti program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Langkah ini dengan melakukan pembaharuan data kependudukan dan melakukan pengawasan serta kontrol untuk memastikan penduduk Kabupaten Dompu terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia pun mengungkapkan, sebelumnya Kabupaten Dompu menjadikan program Jakkad untuk menjamin kesehatan warga yang tidak terkafer dalam Askes (bagi PNS) dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi warga miskin. Namun mulai 2016 lalu yang diawali bagi peserta Jamkesda didaftarkan sebagai peserta JKN dan dari APBD Perubahan 2017 didaftarkan sebagian peserta Jakkad ke JKN. “Ini bentuk kepedulian Pemda pada warga miskin. Ini juga bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di daerah,” katanya. H. Bambang juga mengatakan, Kabupaten Dompu menjadi contoh penanganan kemiskinan secara nasional dan sedang diupayakan data tunggal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk rujukan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan data ini diharapkan, program pengentasan kemiskinan dapat diminimalisir kekeliruannya. “Karena terkadang yang dapat bedah rumah masih diprotes, yang dapat raskin diprotes. Ini karena obyektifas dalam penentuan sasaran,” terangnya. Dengan didaftarkan menjadi peserta JKN, diakui H. Bambang, ada distribusi beban menjadi beban bersama. Terhadap mereka yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, solusinya melalui penambahan jumlah anggaran untuk uang iuran atau menyisir ulang peserta BPJS. Deputi Direksi Wilayah BaliNusra BPJS Kesehatan, Army Adrian Lubis, SE pada kesempatan yang sama, mengungkapkan, Kabupaten Dompu merupakan daerah kedua yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) di NTB. UHC sendiri merupakan sistem penjamin kesehatan yang memastikan setiap orang memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dan biaya terjangkau. Syarat UHC ditetapkan minimal 95 persen dari jumlah penduduk dan salah satu bentuk pelaksanaan nawacita ke 5 Presiden untuk peningkatan kualitas kehidupan manusia. “Ini juga merupakan upaya perhatian pemerintah Kabupaten Dompu untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduknya,” katanya. Dikatakan Army, hingga Desember 2017 ini sebanyak 199.701 jiwa warga Dompu terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau baru 92,97 persen dari 214.795 jiwa jumlah penduduk. Sehingga masih terdapat 15.094 jiwa atau 7,02 persen yang belum memiliki jaminan kesehatan. Pada Januari 2018 akan ada tambahan 5.017 jiwa kepesertaan, sehingga menjadi 95,30 persen. Melalui JKN – KIS, Pemda Dompu akan mendapatkan kepastian pembiayaan dalam memberikan jaminan kesehatan kepada penduduk dengan iuran terjangkau. “Melalui program JKN – KIS akan memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari rawat jalan sampai rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat lanjutan yang meliputi upaya promotif, prefentif, kuratif dan rehabilitatif secara efektif dan berlaku nasional,” katanya. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes menambahkan, setelah dilakukan verifikasi atas kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri, badan usaha, PNS, veteran dan sebagainya. Untuk warga miskin dan kurang mampu tercatat sekitar 50 ribu jiwa dan yang baru dialihkan kepesertaan JKN sebanyak 43.478 jiwa. “Sisanya akan terkaver di awal 2018,” kata Gatot. Ada keuntungan yang besar bila dibandingkan program Jakkad dengan JKN selain faktor pelayanan yang diterima peserta. Keuntungan lain bagi Puskesmas dan Rumah Sakit (RS), karena dana ini akan kembali juga ke daerah dalam bentuk dana kapitasi untuk Puskesmas dan dana klaim untuk RS. “Sehingga itu akan menambah dana operasional untuk Puskesmas dan rumah sakit,” katanya. (ula)
“Dengan barang bukti yang seperti ini kita harus meyakini bahwa di tengah-tengah kehidupan kita pun ada anakanak kita, ponakan kita, cucu kita yang masih menggunakan barang-barang yang seharusnya untuk sehat justru dipakai untuk menjadi tidak sehat,” ungkap Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin usai memusnahkan barang bukti
miras dan tramadoil di Mapolres Dompu. Menurut dia, persoalan ini wujud adanya pergeseran nilai dalam kehidupan dan pengaruh dari globalisasi. Dan tidak menutup kemungkinan juga imbas dari tumbuhnya tingkat pendapatan masyarakat. Anak dapat dengan mudah memperoleh uang untuk membeli barang berbahaya tersebut.
Hal ini tegas Bupati, merupakan persoalan dan tanggung jawab semua pihak, namun yang paling menuntukan adalah peran orang tua. Karenanya, ia mengajak para orang tua untuk proaktif mempertanyakan keberadaan anak-anaknya, termasuk rekan bermainnya saat berada di luar rumah. Sebab bisa jadi anak lebih senang diluar ru-
mah karena tak menemukan keharmonisan di rumahnya sendiri. “Kalau sudah keluar dia kemana, teman mainya siapa supaya anak-anak ini merasa diperhatikan. Mereka bergaul di luar rumah ini kan karena sebenarnya di rumah mungkin mereka tidak bisa bergaul dengan saudara dan orang tua, tidak bisa berinteraksi dengan nyaman itu menyebabkan mereka lebih betah di luar rumah,” ujarnya. Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S.IK., dikonfirmasi jumlah barang bukti yang dimusnahkan tak bisa menyebutkanya secara pasti, diperkirakan ada ratusan bo-
tol miras berbagai jenis dan ribuan pil tramadol. Sementara untuk barang bukti sabu tak bisa dimusnahkan karena masih tahap penyelidikan. “Yang dimusnahkan ini bir, tramadol, arak dan tuak,” sebutnya. Sebelum perayaan natal dan tahun baru tambah dia, pihaknya melakukan Ops Cipkon dengan sasaran miras, sajam dan aksi premanisme. Kerena berdasarkan laporan polisi yang diterima bahwa aksi kejahatan dan penganiayaan yang ada sebagian besarnya diawali dengan mengkonsumsi miras. “Makanya kita dari akarnya dulu kita atasi bersama,” pungkasnya. (jun)
Jelang Nataru, Ribuan Botol Miras Dimusnahkan
(Suara NTB/uki)
MENOLAK RETAIL - Pertemuan sejumlah warga Kecamatan Bolo yang menolak retail dengan pihak pengelola retail, di aula Camat Bolo.
Buntu, Pertemuan Warga dengan Pengelola Retail Modern Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kecamatan Bolo memfasilitasi pertemuan antara warga dengan pihak pengelola retail modern Alfa Mart di Aula kantor Camat setempat. Namun, tidak membuahkan hasil, dan belum titik temu karena warga bersikeras tetap menolak. Bahkan saat awal pertemuan tersebut, sejumlah warga sempat meminta agar pembahasannya dihentikan sementara. Warga kecewa karena tidak dihadiri Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Salahseorang warga, Salahuddin menganggap pertemuan itu tidak akan mengubah kebijakan Pemerintah memberikan izin operasional retail. Karena pemerintah Kecamatan tidak memiliki otoritas. “Dialog ini hanya formalitas dari reaksi warga menolak retail. Hasilnya tidak memberikan pengaruh apapun. Karena Camat bukan pengambil kebijakan final,” katanya. Seharusnya lanjut dia, Bupati dihadirkan sehingga bisa mendengarkan aspirasi dan keluhan warga yang menolak retail. Sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan. “Sebagai pemimpin Bupati harus punya niat dan itikad baik. Bertanggungjawab karena mengeluarkan izin secara diam-diam,” kata Salahudin dengan nada kecewa. Warga lain, Nur Ikraman juga menegaskan tetap menolak kehadiran retail di wilayah Kecamatan Bolo dengan alasan apapun. Serta tidak akan membuka ruang kompromi dalam bentuk apapun. “Kami berharap Bupati agar bersikap arif dan bijak, mencabut izin
retail ini,” katanya. Tidak hanya itu, Ia meminta anggota DPRD Kabupaten Bima agar mendesak Bupati untuk tidak menerima retail sebagaimana keinginan masyarakat. Karena dampaknya akan mematikan usaha lokal. “Kami juga berharap agar pemerintah Kecamatan dan Desa bersikap. Jika memikirkan nasib usaha tradisional,” tegasnya. Sementara Manager Regional Corporate Comnmunication Alfa Mart, M. Faruq Asrori menegaskan, kehadiran pihaknya di Kecamatan Bolo sudah sesuai prosedur. Serta melewati tahapan dan proses yang berlaku. “Izin sudah dikantongi dengan melewati tahapan dan proses. Termasuk sosialisasi ke masyarakat, pemerintah desa hingga daerah,” katanya. Bahkan, lanjut Faruq, pada saat pihaknya mengurus izin dan sosialisasi selama satu tahun lamanya, tidak ada yang keberatan atau menolak. Lagipula, pihaknya tidak akan berani masuk tanpa ada izin dan aspirasi penolakan dari awal. “Meski begitu tapi kami akan tetap membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar polemik yang terjadi ada solusi bijak. Terutama dari pertemuan ini,” katanya. Sementara Camat Bolo, Mardianah SH, mengaku tidak bisa berbuat banyak. Kata dia, pihaknya hanya menfasilitasi dan melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Bupati. “Yang jelas kami no komen hasil pertemuan ini. Namun hasilnya akan kami laporkan ke Bupati selaku pengambil kebijakan,” pungkasnya. (uki)
Kota Bima (Suara NTB) – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2018. Jajaran Polres Bima Kota memusnahkan ribuan botol minuman keras (Miras) berbagai merek di halaman kantor Mapolres setempat, Kamis (21/12). Pemusahanan botol miras dengan cara dilindas menggunakan alat berat, tersebut disaksikan perwakilan pemerintah Kota, FKPD, tokoh agama, masyarakat dan pemuda. Kasubag Humas Polres Bima Kota, Ipda Suratno mengaku, jumlah botol miras yang dimusnahka tercata, ada 1.600 botol Miras jenis Bir, 110 liter brem, 2.000 liter sofi dan 64 botol miras impor. “Miras yang kita musnahkan ini adalah hasil Operasi Cipta kondisi beberapa yang lalu,” ujarnya. Menurutnya, peredaran dan dampak Miras merupakan salah satu faktor terjadinya tindak kriminal di Kota Bima. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat menjauhi minuman haram tersebut. Selain itu, Suratno berharap pada malam perayaan natal dan malam pergantian tahun baru, yang tinnggal beberapa hari lagi, masyarakat tidak mengkonsumsi miras maupun narkoba diisi dengan kegiatan yang positif.
(Suara NTB/uki)
MIRAS - Pemusnahan ribuan botol miras beragam merek di halaman kantor Mapolres Bima Kota, Kamis (21/12). “Kami juga tetap berkomitmen dan serius memberantas. Jika ada praktek-praktek jual beli miras silahkan laporkan ke kami, supaya ditindaklanjuti,” katanya. Sementara, Pemerintah Kota Bima, mengeluarkan imbauan agar terciptanya suasana yang kondusif, di tengah masyarakat menjelang malam natal dan malam tahun baru 2018. Imbauan tersebut lebih mengarahkan masyarakat agar melaksanakan Dzikir dan Do’a di Mesjid dan Mushala di wilayah masing-masing. Terutama saat pergantian malam tahun baru 2018.
“Imbauan ini dalam rangka menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum,” kata Plt. Kabag Humas Syahrial Nuryadin S.IP M.M. Selain itu, tidak merayakan pergantian tahun baru dengan menyembunyikan petasan dan sejenisnya serta menghindari pengunaan narkotika, Miras, ugal-ugalan dijalan dan perzinahan. “Imbauan ini telah disosialisasikan ke Kelurahan masing-masing. Kita berharap seluruh masyarakat Kota Bima dapat mengindahkannya,” harapnya. (uki)
Enam Peti Kemas Kayu Sonokeling Disita Kota Bima (Suara NTB) – Enam peti kemas yang berisi kayu jenis Sonokeling disita oleh aparat gabungan Opsnal Sat Reskrim Polres Bima dan Resmob Bima, di Pelabuhan Bima, Rabu (20/12) sore sekitar pukul 17.00 wita. Informasi yang dihimpun Suara NTB, keberadaan kayu yang disita itu terungkap dari laporan warga yang menaruh curiga keberadaan enam peti kemas yang berisi ratusan kubik kayu itu. Sudah hampir empat bulan lamanya, tidak bergeser dan dibiarkan begitu saja berada di Pelabuhan Bima. Pemilik kayu itupun hingga kini tidak diketahui. Penyitaan kayu-kayu tersebut juga diakui oleh Kasubag Humas Polres Bima Kota, Ipda Suratno. Kata dia, kayu yang disita tersebut, diduga tidak memliki atau mengantongi dokumen resmi dari pihak terkait. “Yang memang betul. Ada enam peti kemas yang disita,” katanya. Menurutnya, diketahui kayu-kayu yang dimuat dalam peti kemas tersebut setelah pihaknya, menindaklanjuti aduan masyarakat. Tanpa menunggu lama, pihaknya pun melakukan identiviasi ke lapangan. “Hasilnya terdapat enam peti kemas, didalamnya berisi puluhan kubik kayu,” katanya. Berdasarkan identifikasi awal, kayu tersebut sedianya akan dikirim ke luar bima menggunakan kapal laut. Rencananya akan dikirim atau diberangkatkan ke daerah pulau Jawa. “Kasusnya masih diselidiki,” katanya. Selain itu, Suratno menambahkan, pihaknya juga masih menelusuri oknum atau pihak yang
(Suara NTB/uki)
PETI KEMAS - Aparat Resmob Bima menunjukkan peti kemas yang berisi kayu jenis Sonokeling yang diduga akan diselundupkan ke Pulau Jawa, di Pelabuhan Bima, Rabu (20/12). memiliki kayu-kayu ini. Saat ini Barang Bukti (BB) yang disita tersebut masih berada di Pelabuhan dan dilingkari police line. “Akan kita usut dan proses lebih lanjut,” ujarnya. (uki)
SUARA NTB Jumat, 22 Desember 2017
POLHUKAM
Halaman 8
Sekda KLU Diperiksa Soal PT BAL Mataram (Suara NTB) – Sekda Kabupaten Lombok Utara, H. Suardi menjalani pemeriksaan di Polda NTB sebagai saksi kasus pengeboran tanpa izin PT Berkat Air Laut (BAL). Sekda didalami keterangannya dalam proses perizinan terkait usaha air minum PT BAL.
Awasi Objek Wisata MENYAMBUT Hari Natal dan Tahun Baru 2018, aparat Kepolisian Resort Lombok Timur sudah persiapkan personel untuk melakukan operasi. Selain memastikan kenyamanan beribadah bagi umat kristiani yang akan melakukan ibadah Natal, paling diatensi aparat kepolisian ini adalah saat perayaan tahun baru. Utamanya di objek-objek wisata yang diketahui selalu ramai dikunjungi. Demikian ditegaskan Kapolres Lotim, AKBP Eka Fathurrah(Suara NTB/rus) Eka Fathurrahman man, SIK saat diwawancara usai gelar pasukan sinergi penanganan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Mapolres Lotim, Kamis kemarin. Atensi pengawasan objek wisata ini fokus di wilayah Lotim bagian selatan. Seperti Pantai Pink dan sekitarnya, dan pantai-pantai lainnya termasuk Labuhan Haji. Tidak terkecuali Sembalun sebagai daerah destinasi wisata dunia yang tidak pernah sepi dari kunjungan. Meski yang di berikan tugas secara adminstratif sebanyak 110 personel, namun ditegaskan Kapolres, seluruh personil di lingkup Polres Lotim harus siap diterjunkan. Saat pelaksanaan ibadah dilarang keras ada gangguan terhadap kegiatan ibadah umat kristiani. “Tidak boleh ada sweeping dari ormas-ormas tertentu yang menganggu aktivitas ibadah orang lain. Ataupun menggunakan atribut agama tertentu,” ucapnya. Kapolres Lotim ini siap mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar dan membuat gangguan kepada jemaat kristiani yang melakukan Natal. Titik-titik yang menjadi pusat keramaian tidak luput dari pengawasan. Sudah dipersiapkan sejumlah posko pengamanan. Turut menjadi atensi serius adalah, masalah kecelakaan lalu lintas yang masih banyak terjadi di wilayah hukum Polres Lotim. Lotim diinginkan menjadi daerah yang nihil kecelakaan. “Kita mau menuju zero kecelakaan,” paparnya. Sehingga semua pengguna jalan harus mengedepankan keselamatan berlalu lintas. Termasuk pula kata Kapolres, masalah penanganan pangan. Segala informasi mengenai lonjakan harga diawasi. Setiap hari sudah dilakukan survei di pasar-pasar Lotim. Lihat perbadingan harga. Saat terjadi penurunan harga, diminta kepada pihat terkait agar segera menetralisirnya sehingga tidak terjadi lonjakan. (rus)
(Suara NTB/why)
SAKSI - Mantan Ketua DPRD Kota Bima, Hj Fera Amalia (kanan) meninggalkan gedung Ditreskrimsus Polda NTB, Kamis (21/12) usai menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan sampan Fiberglass tahun 2012.
Kasus Sampan Fiberglass Bima
Mantan Ketua DPRD Kota Bima Diperiksa Mataram (Suara NTB) – Mantan Ketua DPRD Kota Bima, Hj. Fera Amalia memenuhi panggilan penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Kamis (21/12). Dia dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass tahun 2012. Hj Fera menuntaskan pemeriksaannya sekitar pukul 17.00 Wita sejak datang dari pukul 14.00 Wita. Dia yang berpakaian setelan merah muda kemudian menaiki kijang Innova warna hitam yang menantinya di depan Gedung Ditreskrimsus Polda NTB. “Langsung saja tanya ke penyidik,” ujarnya singkat sambil berlalu memasuki mobil. Hj Fera menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya sejak kasus itu diambil alih Polda NTB dari Polres Bima Kota. Dalam pemeriksaan itu, turut hadir advokat, Sukirman Aziz. Sukirman merupakan penasihat hukum pejabat berinisial TR, Plt BPBD Kabupaten Bima yang dalam kasus proyek tersebut menjabat sebagai PPK pada Dinas PU Kabupaten Bima. “Saya di sini kan menemani bukan mendampingi. Belum ada surat kuasa. Saya tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan soal pemeriksaan ini,” ungkapnya. Sementara Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Mustofa mengonfirmasi pihaknya sedang menuntaskan pemberkasan kasus itu dengan pemeriksaan saksi-saksi. “Saya fokusnya menyelesaikan tunggakan kasus. Untuk itu kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi,” ujarnya. Dalam kasus itu, PPK proyek senilai Rp 1 miliar berinisial TR, pada saat masih berdinas di Dinas PU Kabupaten Bima. Proyek tersebut dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Transdes. Tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga proyek pengadaan lima sampan Fiberglass tersebut merugikan negara Rp 159,8 juta. (why)
H. Suardi diperiksa di Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, Kamis (21/12) sore. Sekda KLU irit bicara saat dikonfirmasi usai pemeriksaan. Mengenai PT BAL yang sejak memulai usaha pengelolaan air minum di Gili Trawangan belum mengantongi rekomendasi BKPRD. “Itu kan masih dalam proses tunggu saja,” ujarnya. PT BAL mengklaim sudah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Upaya Pengelolaan/Pengendalian Lingkungan (UPL/ UKL), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dia enggan bicara banyak soal pemeriksaan tersebut dan sudah memberikan keter-
angan sesuai dengan pertanyaan penyidik. “Lebih jelasnya itu tanyakan penyidik,” kata Suardi. Selain Sekda, Konsultan Pendamping Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara, Raden Tazani Prasetya juga dimintai keterangan. Dia menerangkan, PT BAL sudah mengajukan persyaratan rekomendasi BKPRD soal pemanfaatan ruang darat dan ruang laut di Gili Trawangan. PT BAL dalam tiga kali pengajuan di berkasnya masih banyak ditemukan kekurangan, sehingga Pemda KLU meminta perusahaan yang dipimpin Jhon Mathejson itu untuk memperbaiki. Tetapi, imbuh dia, pemer-
intah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi pemanfaatan ruang laut tersebut. “Kita Pemda KLU sedang memproses. Kalau KLU hanya ruang darat. Ruang laut kewenangannya provinsi,” jelas dia. Rekomendasi BKPRD itu, lanjut Raden, merupakan kunci perizinan PT BAL. “Kalau izin ambil air tidak ada. Hanya pemanfaatan ruang darat saja. Jadi sampai saat ini pengeboran itu tetap ilegal,” tutupnya. PT BAL diduga mengebor air di Gili Trawangan untuk keperluan komersil menjual air kepada pelanggan. Atas dugaan itu, direkturnya, Jhon Mathejson sudah ditetapkan sebagai tersangka. (why)
(Suara NTB/why)
SAKSI - Sekda KLU, H. Suardi menjawab wartawan usai memberikan keterangan kepada penyidik Polda NTB, Kamis (21/12).
KPU NTB Mantapkan Data Pemilih
(Suara NTB/why)
CEK PASUKAN - Kapolda NTB, Firli didampingi Wagub NTB, H Muh Amin dan jajaran Forkopminda Apel gelar pasukan Operasi Lilin Gatarin 2017 di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB, Kamis (21/12).
Polda NTB Siapkan Pengamanan Natal dan Tahun Baru Mataram (Suara NTB) Kepolisian memetakan potensi ancaman selama perayaan natal dan tahun baru pekan depan. Antara lain, potensi serangan teror, kemacetan lalu lintas, bencana alam, dan gejolak harga bahan pokok, serta gangguan konflik sosial. Polda NTB menerjunkan 1.220 personel untuk mengamankan 69 gereja dan rumah ibadah di seluruh NTB. Dibantu tambahan 1.424 personel TNI, Dinas Perhubungan, BPBD, dan sejumlah instansi terkait lainnya. Pengamanan itu berupa sterilisasi dan penempatan personel. Sebanyak 11 pos pelayanan, 24 pos pengamanan, dan 5 pos terpadu didirikan sebagai sentra pengaduan dan komando operasi pengamanan.
Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli menjelaskan, operasi dengan sandi Lilin Gatarin 2017 akan berlangsung selama 20 hari dari tanggal 23 Desember 2017 sampai 1 Januari 2018. “Dalam operasi ini dikedepankan kegiatan preventif dan intelijen serta penegakan hukum,” ujarnya dalam apel gelar pasukan Operasi Lilin di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB, Kamis (21/12). Tempat-tempat yang menjadi objek pengamanan antara lain, tempat ibadah, jalan perlintas arus mudik dan arus balik, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Firli menerangkan, tolak ukur keberhasilan operasi itu ditandai dengan terwujudnya keamanan, ketertiban, dan
keselamatan lalu lintas, angka kejahatan konvensional menurun, harga kebutuhan bahan pokok stabil, dan tertanggulanginya dampak bencana alam. Kapolda memerintahkan personel operasi untuk memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing. “Tingkatkan kewaspadaan teror dan kejahatan konvensional di tempat keramaian dan tempat ibadah,” tegasnya. “Dekati tokoh masyarakat dan organisasi massa untuk mencegah aksi sweeping. Kalau tetap terjadi maka para pelakunya akan ditindak tegas karena itu masuk pidana,” imbuh Kapolda. Dia juga menegaskan bahwa Satgas Pangan tidak boleh mengendurkan intensitas pengawasannya. (why)
Mataram (Suara NTB) Jelang Pilkada serentak 2018, KPU Provinsi NTB mulai memantapkan data pemilih, melalui Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Pilgub NTB bersama KPU kabupaten/kota, serta bersama Kasubbag dan Operator Sidalih se Provinsi NTB. Ketua KPU Prov NTB Lalu Aksar Ansori ketika membuka Rakor mengatakan. Menteri Dalam Negeri telah menyerahkan DP4 pada tanggal 24 November 2017 kepada Ketua KPU RI. Saat ini DP4 tersebut sedang dilakukan proses analisa oleh KPU RI dimana selanjutnya akan dilakukan proses sinkronisasi dengan DPT Pemilu Terakhir. Hasilnya nanti akan dikirim kepada KPU kabupaten/kota untuk dilakukan pemutakhiran. “Kalau mengikuti undang-undang, basis data Pemutakhiran data pemilih adalah DPT terakhir. Sedangkan DP4 hanya sebagai pembanding. Bahkan dalam PKPU nomor 2 tahun 2017, yang disebut DP4 itu adalah pemilih pemula saja. Mudah-mudahan itulah yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Tinggal memasukkan DP4 tersebut ke dalam DPT Pemilu Terakhir,’’ ungkap Aksar. Terkait DPT Pemilu Terakhir, Lalu Aksar menjelaskan bahwa KPU kabupaten/kota sudah melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sejak tahun 2016 hingga tahun 2017. Dengan demikian diharapkan DPT nantinya lebih akurat dan lebih bersih serta dapat memudahkan PPDP dalam melakukan pemutakhiran. Sesuai jadwal dan tahapan, mulai tanggal 19 lalu, PPS sudah mulai mengidentifikasi dan merekrut PPDP yang selanjutnya diberikan bimbingan teknis. Dalam sisa waktu ini PPDP harus segera diberikan
bimtek dan segera juga diberikan buku kerja. Aksar menyampaikan, dalam Bimtek PPDP itu pemahaman PPDP harus utuh dalam melakukan coklit. Makanya KPU memberikannya buku kerja, tidak lagi buku panduan. “Jadi buku tersebut diharapkan benar-benar lebih aplikatif di lapangan”, harap Aksar. Terkait DPT Pemilu terakhir di tiga kab/kota yakni Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, yang akan menggelar Pilkada serentak 2018. Aksar menyoroti betapa jauh jaraknya antara DPT Pilpres 2014 dengan pelaksanaan Pilkada 2018 pada tanggal 27 Juni mendatang. Sehingga sudah pasti data tersebut tidak valid, karena banyak orang yang telah meninggal dunia, yang mutasi penduduk baik masuk maupun ke luar, serta banyak pemilih yang alih status dari TNI/Polri maupun pemilih pemula yang merupakan pensiunan TNI/Polri. Oleh karena itu data-data yang kotor itu harus segera dikeluarkan terlebih dahulu. Identitas yang menjadi basis pemutakhiran data pemilih adalah pemilih yang memiliki KTP Elektronik atau Suket. Jadi permasalahan di tiga kab/kota tersebut bertambah dengan adanya pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik atau Suket dalam DPT terakhirnya. Dalam rangka pemutakhiran data pemilih, DP4 untuk keperluan Pilkada serentak diserahkan oleh Mendagri pada tanggal 17 Desember 2017 dan akan menjadi DPT pada Bulan Agustus 2018. Selanjutnya DPT Pilkada 2018 akan menjadi DPT Pemilu pada Bulan April 2018. Jadi sKPU bekerja pada pemutakhiran Pilkada 2018 kali ini sekaligus untuk keperluan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019. (ndi)
Tersangka ”Card Trapping” ATM BNI Dilimpahkan ke Jaksa
(Suara NTB/ist)
TERSANGKA - Penyidik Polres Lombok Utara menyerahkan dua tersangka pembobol ATM modus card trapping kepada jaksa penuntut umum Kejari Mataram.
Tanjung (Suara NTB) Dua tersangka pembobol kartu ATM, Noveri Andri (27) dan Pernando (24) ditahan jaksa Kejari Mataram. Penahanan dua warga asal Sumatera Selatan itu dalam rangka pengajuan berkas penuntutan ke pengadilan. Kasatreskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria mengatakan, dua tersangka itu sudah dilimpahkan bersama barang bukti kepada jaksa dalam pelimpahan tahap dua kemarin. “Berkas penyidikan dua tersangka sudah dinyatakan lengkap sehingga kita limpahkan ke jaksa untuk proses selanjutnya tahap penuntutan,” ujarnya ditemui Kamis (21/12) di usai peresmian Mapolres Lombok Utara. Berkas dua tersangka dinyatakan lengkap pada 18 Desember lalu. Mereka disangkakan Pasal 28 ayat(1) Jo pasal 45A ayat (1) UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/
2008 tentang ITE. Dua tersangka membobol ATM BNI di Gondang, Gangga, KLU dalam rentang waktu 8-28 Oktober 2017. Modusnya, mesin ATM dipasangi plastik mika untuk menjebak kartu agar tertelan. Di badan mesin ATM sebelumnya oleh para tersangka ditempeli nomor telepon pusat layanan palsu. Nomor itu ternyata terhubung dengan jejaring tersangka yang kemudian meminta nomor PIN ATM korban saat menggunakan layanan tersebut. Mereka berhasil menggondol uang dari lima nasabah Bank BNI sebanyak Rp 145,6 juta. Barang bukti yang diamankan antara lain, stiker call center Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri; pahat, gergaji besi, jaket, telepon genggam, plastik mika dari bekas botol, dan motor sewaan. (why)
hasan Zaidi (F-PKS), Teuku Taufiqulhadi (F- NasDem). Pada kunjungan tersebut, HMS menyempatkan diri mendengarkan keluhan dari salah satu dari 75 orang TKI yang tinggal di penampungan. TKI yang ada di penampungan tersebut berasal dari beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Sukabumi, Madura, dan Mataram (NTB). Tia, TKI Asal Kota Mataram NTB yang diajak berbicara secara pribadi oleh HMS mengutarakan beberapa permasalahan yang dialaminya selama menjadi TKI di Arab Saudi. Ia mengaku ingin pulang ke tanah air, namun masih ada permasalahan dengan majikannya. Mendengar keluhan tersebut, HMS berharap melalui kunjungannya dengan beberapa delegasi parlemen Indonesia kali
mendapat tanggaan positif oleh Pemerintah Arab Saudi sehingga semua permasalahan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia dapat terselesaikan. “Sampai sekarang pihak kedutaan terus melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah Arab Saudi dan kerajaan. Kami akan terus berupaya mendorong pendekatan ini bisa melahirkan solusi nyata bagi para TKI ini,” ujar Syafrudin menegaskan. Mengutip data dari Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sepanjang tiga tahun terakhir, arus kepulangan TKI ke tanah air seolah macet. Sejak 2015, ada 275.735 TKI yang berangkat tanpa ada angka kepulangan. Tahun 2016, jumlah penempatan TKI mencapai 234.451 or-
ang tanpa ada angka kepulangan. Sementara, hingga November 2017, jumlah penempatan TKI mencapai 238.467 orang, dan juga tanpa ada angka kepulangan. Menurut Syafrudin, sejumlah kebijakan perlu ditempuh untuk mendorong perubahan nasib para TKI. Pertama, perlu adanya sosialisasi dan penataan regulasi lanjutan kepada dan untuk pemerintah daerah (provinsi-kabupaten) beserta pemerintah desa. Berikutnya, sosialisasi kepada seluruh stakeholder kepada mitra pemerintah dalam per-
lindungan pekerja migran Indonesia, utamanya badan (lembaga) terkait jaminan sosial beserta perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Selain itu, perlu juga upaya sosialisasi UU kepada seluruh stakeholder yang terlibat di bawah naungan KBRI, terutama kepada Mitra Usaha. “Kita juga perlu mendorong kemudahan dan upaya meringankan biaya keberangkatan TKI kita. Tentunya, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kita terhadap pemberangkatan hingga kepulangan mereka,” pungkas Syafrudin. (aan/*)
INGIN PULANG - H. M. Syafrudin saat berbincang dengan Tia, TKW Asal Kota Mataram NTB yang ingin pulang ke tanah air, namun masih memiliki permasalahan dengan majikannya, dalam kunjungan ke Riyadh, Arab Saudi, Rabu (20/12).
(Suara NTB/ist)
Ketika H. M. Syafrudin Menjenguk TKI NTB di Riyadh Riyadh Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil NTB, H. M. Syafrudin bertemu dengan sejumlah TKI asal NTB di Riyadh, Arab Saudi. Kesempatan emas untuk melihat langsung kondisi para pahlawan devisa asal NTB itu tidak dilewatkan oleh Syafrudin. Ia pun langsung mendalami persoalan mereka dengan berbincang secara pribadi dengan sejumlah TKI di sana. Syafrudin tergabung dalam rombongan Delegasi Parlemen Indonesia yang mengunjungi para TKI di Penampungan TKI RUHAMA (Rumah Harapan Masa Depan Mandiri) di Riyadh, Arab Saudi, Rabu (20/12) lalu. Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama sejumlah rekannya, Henry Yosodiningrat (F-PDIP), Nur-
SUARA NTB Jumat, 22 Desember 2017
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 9
Libur Nataru, Banyak Wisatawan Rencanakan Kunjungan ke NTB Mataram (Suara NTB) – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) biasanya digunakan untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata. Seperti biasanya, setiap akhir tahun banyak wisatawan yang merencanakan kunjungannya ke Lombok. Meski sempat berencana melakukan pembatalan, namun beberapa wisatawan tetap ingin berkunjung. “Sebelumnya ada tiga rombongan tamu saya yang melakukan pembatalan karena khawatir terdampak erupsi Gunung Agung. Namun sekarang mereka melakukan penjadwalan ulang kunjungan,”
kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur Berry Putra, di Mataram, Kamis (21/12). Sebelumnya ia sempat khawatir karena biasanya akhir tahun selalu banyak wisatawan atau tamu yang berkunjung.
Namun akibat erupsi beberapa waktu lalu membuat banyak wisatawan mengurungkan niatnya untuk berkunjung. “Kita berikan informasi ke mereka bahwa kondisi Lombok sangat aman untuk dikun-
jungi. Akhirya mereka mau dan tanggal 23 sudah ada di sini. Meski tidak sebanyak tahun lalu, tapi kita bersyukur kunjungan wisatawan tetap ada,” ujarnya. Semua tamunya ingin menghabiskan malam tahun baru di Gili Trawangan. Ia juga sudah memesan hotel untuk tamutamunya. Sehingga pada malam tahun baru nanti, tamunya bisa menikmati wak-
tu berliburnya dengan nyaman. “Saya memang menjual paket tahun baru ke Gili Trawangan. Jadi mereka memilih paket itu. Mereka memang ingin menikmati malam pergantian tahun di sana (Gili Trawangan),” ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan pelaku pariwisata asal Lombok Tengah Muhammad Fauzan. Ia mengatakan bahwa banyak tamunya ingin menikmati malam pergan-
tian tahun di Gili Trawangan. Meski sebelumnya sempat mengalami pembatalan, namun dua grup tamunya tetap akan berkunjung ke Lombok libur natal dan tahun baru ini. “Saya ajak keliling Lombok dulu, nanti selama tiga hari mereka akan keliling tiga gili. Malam terakhir di Gili Trawangan,” ujarnya. Selama ini memang banyak wisatawan yang merencanakan
liburan akhir tahunnya di Lombok. Meski kunjungan tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, namun para pelaku pariwisata tetap senang. Karena wisatawan yang sebelumnya berniat melakukan pembatalan akhirnya tetap mau berkunjung. “Memang awalnya banyak yang mau batalkan setelah tahu informasi tentang erupsi Gunung Agung. Tapi akhirnya mereka tetap mau datang,” ujarnya. (lin)
Menikmati Matahari Tenggelam di Pantai Selong Belanak
(Suara NTB/lin)
PANTAI MAWUN - Seorang wisatawan tengah berbincang dengan seoarang anak yang tinggal di sekitar Pantai Mawun Lombok Tengah. Saat ini pemerintah daerah tengah gencar melakukan peningkatan kualitas di sumber daya manusia di bidang pariwisata. Sehingga wisatawan bisa merasa nyaman saat berkunjung.
Praya (Suara NTB) – Pantai Selong Belanak merupakan salah satu destinasi yang belakangan semakin sering dikunjungi oleh wisatawan. Pantai Selong Blanak berada di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di Desa Selong Blanak. Pantai ini kerapkali dijadikan sebagai spot mengambil gambar bagi pasangan yang akan menikah. Karena terkenal dengan pemandangan matahari tenggelamnya yang indah dan romantis. Wisatawan dapat menikmati pemandangan laut dan bukit-bukit kecil yang bisa dilihat dari jalan raya. Setelah sampai di pantai ini, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Hamparan pasir putih dengan ombak kecilnya serta bukit-bukit yang berada di sebelah kanan dan kiri pantai. Karena ombak yang
tidak terlalu besar, wistawan bisa dengan nyaman mandi atau bermain air di pinggir pantai. Disini juga banyak warung-warung kecil yang berjejer di pinggir patai menyediakan makanan dan minuman dan ada juga para nelayan yang menjual ikan bakar yang masih segar hasil tangkapan melaut. Yang tidak kalah indahnya di pantai ini adalah menikmati pemandangan matahari tenggelam. Hal ini pula yang banyak menjadi incaran fotografer atau wisatawan pada umumnya. Karena wisatawan bisa mengambil gambar dengan latar pemandangan matahari tenggelam yang indah. “Saya awalnya penasaran karena lihat di foto instagram, setelah sampai ternyata memang bagus. Apalagi pemandangan sunsetnya, luar biasa indah,” kata wisatawan asal Bandung Fika Indriani, Kamis (21/12).
Pantai Selong Belanak memiliki garis pantai yang melengkung layaknya bulan sabit, dengan beberapa bukit di bagianbagian ujung dari sabitannya. Pantai ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dengan garis pantai yang membentang sepanjang 1 kilometer. Beberapa kawasan dari pantai ini masih digunakan sebagai tempat beraktivitas para nelayan. “Pemandangannya bagus, warganya juga ramah-ramah. Jadi senang, apalagi pantainya juga bersih dan suasananya sangat bersahabat,” ujarnya. Ia berharap bisa mengajak keluarga dan lebih banyak lagi kerabatnya untuk berkunjung ke pantai ini. Apalagi pantai ini juga terbilang sangat mudah dijangkau oleh wisatawan. (lin)
Gencarkan ”Digital Marketing” untuk Promosi Pariwisata Daerah Mataram (Suara NTB) – Masing-masing daerah memiliki destinasi wisata yang diunggulkan. Disamping itu, ada pula destinasi yang terbilang indah namun tidak sempat dipromosikan oleh Pemprov. Oleh sebab itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB H. Afan Ahmad menyarankan agar masing-masing daerah memperkuat digital marketing, salah satunya dengan memaksimalkan fungsi media sosial. “Sekarang itu setiap daerah harus perkuat digital marketingnya. BPPD selaku badan yang melakukan promosi akan selalu membantu setiap daerah yang ingin mempromosikan destinasinya. Hanya saja perlu diperkuat dengan promosi melalui digital,” kata Afan, di Mataram, Kamis (21/12). Ia mengatakan bahwa kekuatan media sosial saat ini cukup bisa memengaruhi wisatawan untuk berkunjung. Penjelasan yang detail dengan visual yang mendukung akan menggugah ke-
inginan wisatawan untuk datang. Sehingga strategi pemasaran ini dirasa sangat efektif untuk mendatangkan banyak wisatawan. “Anggaran promosi juga terbatas, namun melalui media digitalisasi ini promosi bisa dilakukan tanpa batas,” ujarnya. Masing-masing daerah diharapkan bisa memiliki portal khusus pariwisata. Selain itu adanya akun media sosial juga dirasa cukup membantu. Karena saat ini banyak calon wisatawan yang mencari informasi dan ulasan tentang suatu destinasi. “Facebook dan banyak lainnya itu merupakan media yang sangat efektif sebagai tempat berpromosi. Daerah itu paling tahu tentang destinasinya. Disana bisa diberikan penjelasan secara rinci tentang destinasinya. Sehingga wisatawan bisa mendapatkan informasi yang jelas,” ujarnya. Selama ini BPPD Provinsi NTB juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan potensi pariwisata yang di-
miliki NTB. Afan melihat respon wisatawan cukup baik dan banyak yang menyatakan keinginannya untuk berkunjung. Ini merupakan salah satu kelebihan penggunaan media sosial dalam pariwisata. “Penggunaan digital itu bisa menjangkau banyak orang. Karena itu bisa dilihat oleh siapa saja dan darimana saja,” ujarnya. Meski demikian hal itu juga tidak terlepas dari hal-hal negatif dari media sosial yang membuat beberapa wisatawan takut untuk datang. Oleh sebab itu, Afan mengajak semua pihak agar tidak memposting hal-hal yang tidak baik. Sebab (Suara NTB/ist) itu akan berdampak pada citra pariwiSELONG BELANAK - Sejumlah wisatawan tengah menikmati suasana matahari tenggelam sata NTB pada khususnya. Ia mengadi Pantai Selong Belanak. jak agar semua pihak bisa terlibat dalam memajukan pariwisata di NTB dan di Indonesia pada umumnya. (lin) Mataram (Suara NTB) – Bali juga kita antar lewat Senggigi. Ia berharap Pelabuhan SengAkibat gelombang setinggi empat Tapi kemarin tidak bisa, karena kat- gigi segera bisa beroperasi meter sejak dua hari lalu, dermaga anya dermaganya rusak,” kata pelaku kembali. di Pelabuhan Senggigi mengalami pariwisata asal Lombok Tengah “Semoga cepat beroperasi kerusakan. Sehingga tidak dapat di- Muhammad Fauzan, di Mataram, kembali, biar bisa antar tamu gunakan oleh wisatawan yang bi- Kamis (21/12). lewat sana,” harapnya. asanya melakukan penyeberangan ke Sementara itu, Kepala Ia mengaku dalam dua hari teraberbagai tempat, termasuk kawasan khir tidak bisa mengantar tamunya UPTD Pelabuhan Senggigi Istiga gili. dari Pelabuhan Senggigi. Sehingga ia kandar sebelumnya mengata“Biasanya antar tamu dari Senggi- mengantar tamunya ke Bangsal un- kan bahwa cuaca buruk juga gi ke gili, kadang tamu yang mau ke tuk bisa mencapai kawasan tiga gili. menjadi salah satu faktor Pelabuhan Senggigi tidak beroperasi. Sebab keselamatan dan keamanan witawan menjadi hal utama yang harus dijaga. “Kalaupun dermaga tidak rusak, tetap tidak bisa mengantar tamu dari Senggigi. Karena gelombang tinggi dan cuaca buruk,” ujarnya. Ia berharap wisatawan bisa bersabar, karena ini demi keselamatan mereka. Angin kencang yang terjadi beberapa hari terakhir dianggap cukup berisiko. Meskipun pada dasarnya tidak ada larangan untuk kapal bisa berlayar. Namun untuk saat ini boatman diharapkan bisa lebih berhati-hati. “Saya mengimbau agar masyarakat lebih berhatihati. Cuaca saat ini tidak menentu, alangkah baiknya lebih waspada,” imbaunya. Setiap harinya tercatat puluhan wisatawan yang datang dan meninggalkan Senggigi. Banyak wisatawan yang datang untuk berlibur di Senggigi, namun tidak sedikit juga yang pergi dari kawasan Senggigi untuk berlibur ke kawasan tiga gili. Dengan tidak beroperasinya dermaga ini dapat dipastikan aktivitas wisatawan melalui pelabuhan ini menjadi terganggu. “Kalau yang mau berlibur ke pantainya ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau yang mau menyeberang, ditunda dulu. Untuk sementara tidak bisa,” ujarnya. (lin)
Wisatawan Tak Dapat Gunakan Dermaga Senggigi
SUARA NTB Jumat, 22 Desember 2017
PENDIDIKAN
Halaman 10
Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB
Prof. Dr. Mutawali Dikukuhkan Jadi Guru Besar Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag., akhirnya dikukuhkan jadi Guru Besar dalam Bidang Ilmu Filsafat Hukum Islam pada UIN Mataram. Pengukuhan Prof. Mutawali melalui Sidang Senat Terbuka UIN Mataram di Auditorium Kampus I UIN Mataram, Kamis (21/12). Hadir dalam pengukuhan Drs. H. Imhal mewakili Gubernur NTB, ratusan dosen UIN, Ketua Senat UIN Mataram Prof. Dr. H. M. Taufik yang resmi membuka Sidang Senat Terbuka. Mewakili Gubernur NTB, Drs. H. Imhal atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Rektor UIN Mataram atas dikukuhkan sebagai guru besar UIN Mataram. Diakui Imhal, bahwa keberadaan lembaga pendidikan UIN Mataram selama ini telah banyak memberikan banyak
kontribusi bagi daerah. Diakuinya kemajuan daerah tidak terlepas dari peran UIN Mataram. “Penghargaan terhadap semua civitas UIN Mataram yang banyak membantu pemerintah NTB. Mudahan dengan kegiatan yang terus dilaksanakan dalam peningkatan SDM mudahan terus ditingkatkan, baik akademik, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu pendidikan,” ungkapnya. Sementara Prof. Dr. Mutawali, M.Ag., mengaku bersyukur dengan prosesi pengukuhan Guru Besar UIN Mataram. Setelah melalui episode panjang proses pengusulan dan penilaian jabatan Guru Besar, di tengah ketat dan banyaknya peraturan dan persyaratan yang terus berubah dan bertambah. “Akhirnya saya dipercaya dan ditetapkan untuk memperoleh jabatan Guru Besar dalam bidang Filsafat Hukum Islam,” urainya.
Harus Patuhi Aturan DINAS Pendidikan Kota Mataram masih akan menunggu petunjuk dari kepala daerah berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP. Meski demikian, diharapkan masyarakat dapat mematuhi Peraturan Menteri dan Kebudayaan (Permendikbud) yang mengatur jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel). Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, (Suara NTB/ron) Drs. H. Lalu Mohammad H. L. Mohammad Sidik Sidik, M.MPd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/ 12). Menurutnya, pihaknya masih menunggu petunjuk berikutnya. “Kita juga perlu berkoordinasi dengan walikota, awal semester nanti kita koordinasi dulu,” katanya. Namun demikian, ia menekankan aturan di Permendikbud terkait jumlah peserta didik dalam satu rombel harus disampaikan ke orang tua. Dan diharapkan masyarakat menerima dengan sena hati. Sesuai dengan pasal 24 Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB ketentuan untuk rombel di jenjang pendidikan SMP yaitu di dalam satu kelas, jumlah peserta didik paling sedikit ialah 20 dan paling banyak ialah 32 peserta didik. Sekolah yang melanggar aturan itu sendiri akan dikenakan sanksi, seperti data PTKdan jam mengajar guru tidak bisa disinkronisasi. Dampaknya guru tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi, siswa tidak akan terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN), dan sekolah tidak akan mendapatkan dana BOS. “Aturan Permendikbud yang tidak boleh lebih 32 orang per rombel, perlu kita sampaikan ke orang tua siswa, semoga masyarakat menerima dengansenang hati,” harap mantan Kepala SMPN 5 Mataram itu. Ia mengatakan, jika masyarakat tidak terlalu menuntut agar anaknya bersekolah di sekolah tertentu, maka tidak aka nada masalah pada pelaksanaan PPDB di tahun ajaran 2018/2019 nantinya. Pada PPDB lalu, banyak sekolah yang terpaksa menerima siswa melebihi kuota yang ditetapkan. Sementara ada juga sekolah yang kuota siswa yang diterima masih belum terpenuhi. (ron)
Rotasi Guru Diharapkan Tingkatkan Prestasi Siswa di Pelosok Selong (Suara NTB) Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melakukan rotasi guru diyakini akan memberikan dampak yang cukup bagus terhadap kemajuan dunia pendidikan. Pasalnya, melalui rotasi itu nantinya diharapkan dapat memupuk prestasi siswa khusus yang berada di wilayah pelosok. Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (21/12), Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lombok Timur (Lotim), H. Saiful Islam, S.Pd, M.Pd, sangat meyakini akan ada dampak terhadap sekolah-sekolah pinggiran atau yang berada di pelosok. Untuk itu, ke depan pemerintah tinggal memperhatikan tentang fasilitas pendukung pada sekolah yang berada di wilayah pinggiran. Karena menurutnya, mutu sekolah menjadi salah satu acuan masyarakat di dalam menyekolahkan anaknya. “Rotasi maupun mutasi kepala sekolah bertujuan untuk kepentingan pendidikan yang lebih baik. Jika sebaran guru yang berkualitas merata ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah pelosok, maka diyakini berimbas pada prestasi siswa atau sekolah itu sendiri,” jelasnya. Apabila guru dan fasilitas bagus, lanjut Saiful Islam, selain akan berdampak terhadap prestasi siswa. Sistem zonasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah diyakini tetap jalan. Diakuinya, saat ini sangat terlihat perbedaan antara sekolah di desa dengan sekolah yang berada di kota. Untuk itu, ke depan dengan rotasi guru, masyarakat dapat memilih di mana ia akan menyekolahkan anaknya sesuai dengan zona masing-masing. (yon)
Dalam pidato pengukuhan yang diberi judul “Maqashid Al-Syari’ah : Logika Hukum Transformatif” mengungkapkan penggunaan teori maqashid dalam kajian hukum Islam telah menjadi tren akademik. Sebabnya ialah karena tampaknya paradigma maqashid diletakkan sebagai model pendekatan moderat. Seperti diakui sejumlah pemikir maqashid di antaranya adalah Al-Raysuni. Ahmad Al-Raysuni sebagaimana mengutip Imam al-Syathibi, jika banyak karya dan pemikiran dalam hukum Islam, namun sebagian besar menampakkan kevakuman dan kelemahan dalam membangun kehidupan dan kreativitas. Hal itu terjadi karena “hilangnya” atau “dihilangkannya” ruh atau teori maqashid yang selanjutnya berakibat pada terjadinya kevakuman berpikir dalam bidang fiqh. Untuk itu, diperlukan rekon-
(Suara NTB/dys) (Suara NTB/dys)
ORASI ILMIAH - Rektor UIN Mataram H. Mutawali menyampaikan orasi ilmiah saat dikukuhkan sebagai guru besar. struksi dan memperbaharui pemahaman ushul fiqh dan fiqh bukan saja didasari kenyataan bahwa ushul fiqh dan fiqh merupakan produk suatu zaman, tetapi juga oleh adanya tuntutan yang mendesak dalam konteks realitas kehidupan yang penuh keragaman. Menurut Mutawali, maqash-
id al-syari’ah merupakan sumber dari totalitas hukum Islam yang pada tataran implementatifnya dapat dijadikan sebagai paradigma pengambilan hukum Islam. Oleh karena itu, sekiranya ada satu ketentuan hukum Islam baik dalam Alquran maupun hadits yang bertentangan secara substantif den-
untuk bisa melaksanakan UNBK,” katanya. Ia mengakui komputer yang ada sebanyak 40 unit, dibutuhkan setidaknya 80 unit komputer untuk sekitar 315 orang siswa kelas IX. Pihaknya coba mensiasati kekurangan itu, dengan meminjam ke orang tua siswa. “Ketika rapat sama orang tua siswa, alhamdulillah orang tua siswa siswa siap utk meminjamkannya, no problem, tinggal sekarang kita action,” ujar Dodik. Terkait dengan server yang masiih belum ada, Dodik men-
gan maqashid al-syari’ah, maka ketentuan hukum tersebut mesti direformasi demi logika maqashid al-syari’ah. Wakil Rektor I Dr. H. Masnun mewakili Rektor UIN Mataram dalam sambutannya berharap agar gelar profesi dapat menjadi spirit baru untuk menghasilkan karya-karya
yang bermanfaat. Termasuk berharap agar UIN Mataram akan terus memperbanyak Guru Besar melalui akselerasi guru-guru besar. “Semoga pada tahun-tahun yang akan datang akan lahir profesor-profesor di kampus kita, sehingga akan menjadi pawang-pawang intelektual,” ujarnya. (dys/*)
Jadwal Pemilihan Calon Rektor Unram Belum Pasti Mataram (Suara NTB) Belum ada kejelasan terkait kapan jadwal pelaksanaan pemilihan Calon Rektor Universitas Mataram (Unram) tahap kedua bakal digelar. Jadwal pemilihan yang masih misteri, lantaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) hingga kini belum menentukan tanggal pasti pemilihan tahap kedua bakal digelar. Anggota Senat Unram, Dr. Ahmad Jufri menegaskan pihaknya belum mengetahui kapan pemilihan lanjutan akan digelar. Meski demikian, dia menyebut semua proses pemilihan tetap berjalan. Senat Unram, kata Jufri,
tak mengetahui sama sekali kapan kepastian pemilihan lanjutan dijadwalkan Menristek Dikti. Kini bola panas ada di tangan Menteri, Senat Unram pun masih menunggu jadwal pasti. “Itu yang belum saya tahu,
sampai kapan. Kita sedang menunggu kapan menteri siap datang memilih,” ujarnya, Kamis (21/12). Namun, kata dia, berdasarkan hasil komunikasi senat, Rektor Unram dan panitia pemilihan beberapa waktu lalu,
diperoleh informasi bahwasanya pihak kementerian belum memutuskan jadwal, karena PPATK belum mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap tiga calon rektor. “Kalau itu sudah selesai tidak ada masalah menunggu dari sana. Kepastiannya kita belum tahu, yang jelas infonya begitu,” sambungnya. Pihaknya pun hingga kini masih menunggu informasi Kementerian agar pemilihan tahap lanjutan segera disiapkan dan dilaksanakan bersama. (dys)
(Suara NTB/dys)
Ahmad Jufri
SMAN 3 Mataram Giatkan UN SLB, Hanya bagi Pembangunan Infrastruktur ABK yang Tidak Punya Mataram (Suara NTB) SMAN 3 Mataram terus membenahi infrastruktur sebagai pendukung proses pembelajaran. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan masterplan terus diupayakan, termasuk juga rencana pembangunan gedung baru dan ruang laboratorium di tahun 2018 nanti. Kepala SMAN 3 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., ditemui Kamis (21/12) di Mataram, menyampaikan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan masterplan yang sudah disetujui. “Saya tuntaskan untuk gedung dulu, karena sudah saya buat masterplan. Yang sudah baru (gedung) depannya saja, gedung sampingnya belum, kalau dipercaya, akan saya kejar ke Jakarta,” kata Jauhari. Salah satu gedung baru
yang baru rampung yaitu tiga ruang kelas baru yang ada di halaman depan SMAN 3 Mataram. Pihaknya akan mengupayakan pembangunan gedung di bagian timur SMAN 3 Mataram. Nantinya bagian tengah SMAN 3 Mataram akan kosong dan dijadikan lapangan untuk olahraga. Jauhari menegaskan, pemenuhan infrasktruktur merupakan satu hal penting untuk menunjang pendidikan. Menurutnya, siswa akan sulit belajar jika ruang kelas buruk dan masih kurang. Kenyamanan infrastruktur menjadi satu hal penting yang harus dilengkapi. Ia mengaku memiliki 39 ruang belajar resmi. Di tahun ini SMAN 3 Mataram masih memiliki 41 rombongan belajar (rombel), jika aturan maksimal 12 rombel untuk setiap kelas,
maka ke depan ruang belajar di SMAN 3 akan sangat mencukupi. “Kalau aturan berjalan dengan betul, sudah lebih ruang kelas kami,” klaimnya. Di tahun 2018 pihaknya mengajukan penambahan laboratorium, selain itu diupayakan pembangunan gedung baru untuk mengimbangi gedung depan. Untuk penambahan laboratorium, selain gedung juga diupayakan isi laboratorium. “Mudahan di tahun 2018 bisa terlaksana,” harapnya. Selain itu,SMAN 3 Mataram juga berhasil mempertahankan raihan akreditasi A di tahun ini. Jauhari mengatakan, sebelum pembenahan infrastruktur, SMAN 3 Mataram sudah meraih akreditasi A. Meski demikian, ia masih belum puas karena belum memperoleh nilai maksimal. (ron)
SMPN 7 Mataram Komit Wujudkan Pendidikan Keluarga Mataram (Suara NTB) SMPN 7 Mataram membentuk Forum Orang Tua Anak (Fortuna). Pembentukan forum ini demi mensukseskan terwujudnya pendidikan keluarga. Kepala SMPN 7 Mataram H. Muhammad Sibawaih berharap pembentukan forum ini supaya komunikasi pihak sekolah dengan orang tua tetap terjalin, sehingga lahir pendidikan yang berintegritas dan berkualitas. Lebih jauh Sibawaih mengatakan, organisasi Fortuna sudah berdiri sejak satu tahun lalu. Namun proses implementasinya mulai nyata dilakukan pada tahun ini, tepatnya November 2017.
Adapun proses untuk memuluskan perkumpulan Fortuna yang sudah diresmikan sejak setahun lalu tidaklah mudah. Mengingat kenyataannya baru bisa menyatukan persepsi dari semua orang tua wali dalam segala bidang. Hal itu turut membuat proses pembentukan menjadi sedikit lamban. “Terbentuknya Fortuna ini karena kita ingin sukseskan pendidikan keluarga,” katanya. Dalam hal ini sambung Sibawaih, pada dasarnya pendidikan keluarga merupakan program Direktorat Pembinaan Keluarga Kemendikbud RI. Adapun target dari pendidikan keluarga tersebut, tidak lain untuk menguatkan dan meningkatkan pendidikan
karakter pada siswa. Namun dalam hal ini, pihaknya mengambil celah atau cara melalui pelibatan para orang tua wali itu sendiri. Mengingat peran keluarga pada pendidikan disebutnya sangatlah penting, praktis, dengan semakin melibatkan para orang tua yang diundang langsung oleh pihak sekolah. Adapun manfaat terbentuknya Fortuna jelasnya, jalinan komunikasi secara intensif antara wali kelas, wali siswa antarsesama wali murid semakin terbangun. Melalui forum tersebut, juga salah satu cara dukungan para orang tua dalam proses pendidikan di internal keluarga masing masing. (dys)
Kurang Server, SMPN 13 Mataram Beranikan Diri Ikut UNBK Mataram (Suara NTB) SMPN 13 Mataram memberanikan diri mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2018 nanti. Meskipun masih belum memiliki server dan masih kekurangan unit komputer. Kepala SMPN 13 Mataram, Drs. R. Dodik Satrijo Wibowo, SE., MM., M.Pd., ditemui Kamis (21/12), mengatakan, pihaknya mencoba untuk memberanikan diri mengikuti UNBK, meskipun server belum ada. “Tapi kalau mau berusaha, kita mencoba untuk itu, mencari server
PENGUKUHAN - Senat Terbuka UIN Mataram dengan agenda pengukuhan Prof. Dr. H. Mutawali, MAg., sebagai Guru Besar UIN Mataram dalam Bidang Ilmu Filsafat Hukum Islam, Kamis (21/12).
(Suara NTB/ron)
R. Dodik Satrijo Wibowo
gaku akan melakukan lobi agar mendapatkan bantuan server. Server sendiri merupakan kebutuhan utama untuk melaksanakan UNBK. “Saya akan melobi bantuan untuk server itu. Sudah sosialisasi ke masyarakat, dan memberi respons positif, tinggal melakukan action untuk itu. Karena anak kita ratarata anak miskin semua, berkat kerja sama yang baik mudahan bisa teratasi semua,” ucapnya. Tidak hanya menyiapkan sarana dan prasarana, pihak
SMPN 13 Mataram juga akan menyiapkan siswa dalam menghadapi UNBK. Pengayaan akan dilaksanakan mulai bulan Januari nanti. Diharapkan pelaksanaan UNBK dapat berjalan dengan lancar. Siswa juga diharapkan bisa lulus 100 persen dengan hasil yang memuaskan. “Ada pengayaan juga nanti, mulai januari langsung pengayaan. Saya mengharapkan 100 lulus, dan hasilnya memuaskan, tapi semua itu tergantung daripada kegiatan kita,” pungkasnya. (ron)
Hambatan Mental
Mataram (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya akan dilaksanakan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak memiliki hambatan mental. Sementara bagi ABK yang memiliki hambatan mental, hanya akan mengikuti ujian sekolah. Hal itu diungkapkan Kepala SLB Dharma Wanita, Winarna, M.Pd., ditemui di Mataram, Rabu (20/12) selepas mengikuti rapat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Menurutnya, UN hanya untuk anak yang memiliki hambatan seperti tuna rungu atau tuna daksa. “Kalau hambatan mental, ikut ujian sekolah saja,” katanya. Ia menjelaskan, di SLB Dharma Wanita, persiapan dalam menghadapi UN dan US seperti pada umumnya yaitu memberikan tambahan jam pelajaran per bidang studi. Antara lain IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Ujian itu untuk semua jenjang, baik SD, SMP, dan SMA. Di SLB Dharma Wanita ada sebanyak 12 orang di tingkat SD melaksanakan UN, dua orang di SMP, dan dua orang di jenjang SMA. “Semua ada ujiannya,” katanya. Menurutnya, terpenting bagi siswa mempersiapkan diri dan bisa mengerjakan soal dengan baik. Winarna juga menyampaikan untuk orang tua anak bisa turut mengawal anak mereka agar bisa berkonsentrasi menyiapkan ujian. “Harapan anakanak bisa mempersiapkan diri, bisa mengerjakan soal dengan baik,” harapnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. M. Mashun, mengatakan Ujian Nasional merupakan salah satu kewajiban. Begitu juga, anak-anak SLB harus memiliki ijazah. Nantinya, proses UN di SLB disesuikan dengan kekurangan yang dimiliki para ABK. Mantan Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Lombok Barat (Lobar)-Mataram ini menekankan diperlukannya desain untuk kegiatan ujian ABK. Ia menyampaikan, ada sebanyak 40 SLB di seluruh NTB. Diakuinya sarana dan prasarana SLB di NTB masih kurang. Belum lagi masih ada kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan di di SLB. Inilah yang akan dianalisa ulang oleh pihaknya. (ron)
Halaman 11
SUARA NTB Jumat, 22 Desember 2017
Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017 Dimulai
Mataram (Suara NTB) Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017 akan mulai digelar, Jumat (22/12) hari ini. Sebanyak 64 tim akan bersaing memperebutkan posisi juara di event yang memperebutkan Piala Bergilir Suara NTB Cup ini.
Selain melibatkan tim-tim ternama di NTB, event yang digelar dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke 59 yang jatuh pada tanggal 17 Desember ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Dispora NTB. Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin selaku ibu pembina olahraga di NTB ini akan hadir memb u k a turnam e n
(Suara NTB/fan)
BERTANDING - Atlet Bantaran Angin Dompu, Rasim Salim (kanan) bertanding melawan Miftahul asal Perguruan Bintang Timur di Kejurda Terbuka Pencak Silat Remaja Gubernur NTB Cup, di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (20/12) lalu. Salim menang angka di pertandingan itu.
berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Bagi atlet yang sukses menjuarai event itu bisa menjadi pertimbangan PBSI NTB untuk mewakili NTB di level nasional. “Kejuaraan ini sebagai ajang pembinaan atlet bulutangkis. Dan sudah menjadi agenda tahunan pengurus PBSI NTB,” ucapnya. Meski sudah digelar tiap tahun oleh PBSI NTB, namun event ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Khususnya untuk pendaftaran atlet dilakukan cara Sistem Informasi (SI). Dengan sistem pendaftaran SI, para atlet bisa langsung mendaftar secara online via internet. Pendaftaran secara SI tersebut sudah diberlakukan secara nasional oleh Pengurus Besar (PB) PBSI di seluruh event yang di gelar oleh PBSI se provinsi Indonesia. Di NTB sendiri akan diterapkan mulai tahun ini.
HILANG
HILANG
HLG STNK R2 HONDA DR5694CN NOKA/NOSIN:MH1KF1117K312621/KF11E1320552 AN. M.IKHWANDI RIDWAN HLG DSKTR JL.MAJAPAHIT MATARAM
HLG STNK R2 YAMAHA DR6477BN NOKA/NOSIN: MH328D00B9J845684/ 2 8 D 8 4 6 1 9 5 AN.KAMALIAH,S.AG HLG DSKTR KOTA MATARAM
HLG STNK R2 YAMAHA DR3906CA NOKA/NOSIN: MH31KP001CK068329/ IKP-069223 AN. FENDI MINARTO HLG DSKTR AMPENAN
HLG BPKB R4 CHEVROLET DR1263AI NOKA/NOSIN: KL45F48YE5B424239/ FI553036751K AN.ERIKA AGSTINA HLG DSKTR GORA MATARAM
HLG STNK R2 HONDA DR5600AP NOKA/NOSIN:MH1KEVA133K595573/KEVAE-1695602 AN.AGUS MINGGUANA HLG DSKTR KOTA MATARAM
HLG BPKB R2 HONDA DR6197AZ NOKA/NOSIN: MH1JB52137K347817/JB52E1347276 AN. M.TRISNA HILANG DSKTR SEKARBELA KOTA MATARAM
Menurut Junaidin pendaftaran menggunakan SI sangat aman. Dalam hal ini para peserta tidak dapat melakukan kecurangan dalam hal umur dan data atlet. Sehingga akan meminimalisir protes akibat kecurangan. Meski memiliki kelebihan positif, namun pendaftaran menggunakan SI berdampak pada minimnya peserta yang ikut di Kejurda tahun ini. Pasalnya sebagian atlet yang gagap teknologi tidak bisa mendaftar. “Pesertanya sedikit. Ini dikarenakan semua peserta belum terbiasa mendaftar menggunakan SI,” jelasnya. (fan)
(Suara NTB/dok)
PBSI NTB Gelar Kejurda Bulutangkis Mataram (Suara NTB) Sukses menggelar kejuaraan daerah (Kejurda) tahun lalu, pihak Pengprov Persatuan Bulutangkis Indonesia (PBSI) NTB akan kembali kejurda yang sama di GOR Junaidin Batminton Club (JBC) Ampenan Mataram,2326 Desember 2017. Kejuaraan tersebut akan melibatkan 100 lebih atlet dari kabupaten/kota di NTB. Ketua Pengprov PBSI NTB, Junaidin Yaman yang ditemui Suara NTB, di Sekretariat KONI NTB, Jln. Bung Hatta, Pajang Mataram, Rabu (20/12) kemarin mengatakan kejuaraan daerah bulutangkis yang di gelar oleh pihaknya itu merupakan ajang program tahunan PBSI NTB dalam rangka pembinaan atlet. Dan jumlah pendaftar mengikuti event ini mencapai 100 lebih atlet. Ratusan atlet dari kabupaten/kota di NTB itu akan -
Hj. Husnanidiaty Nurdin
futsal Suara NTB Cup di Gelanggang Pemuda Mataram selama sembilan hari yakni dari tanggal 22 Desember hingga 30 Desember 2017. “Saya mendukung sepenuhnya, karena turnamen seperti ini bagian dari pembinanan atlet futsal di daerah. Semakin banyak turnamen semakin menggairahkan kehidupan atlet dan ekonomi pastinya. Ada yang beli seragam baru, sepatu, dan lain-lain,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni. Selain mendukung Turnamen Futsal Suara NTB Cup, Eni juga berpesan kepada semua atlet dan perangkat pertandingan untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas pertandingan. Karena dengan bertindak sportif dan berlaku objektif, maka turnamen tersebut akan benar-benar mampu melahirkan tim yang berkualitas. Sementara itu, Ketua Komite Pertandingan, Ahmad Juanda Rangkuti, menjelaskan bahwa turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017 sudah siap digelar. Baik dari segi arena pertandingan maupun teknis pertandingan maupun perangkat pertandingan sudah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan sebuah turnamen futsal regional NTB. Diakuinya, jumlah tim yang bertanding di event ini sebanyak 64
tim dan sudah melewati tahapan technical meeting yang digelar pihak panitia di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (20/12) lalu. Sementara untuk mensukseskan pelaksanaan event itu mereka telah menyiapkan sebanyak 12 wasit pertandingan yang akan memimpin jalannya turnamen dengan baik. “Persiapan untuk turnamennya sudah aman dan wasit sudah kita siapkan. Kita menyiapkan sebanyak 12 wasit untuk memimpin pertandingan secara bergantian,” jelasnya. (fan)
Ahmad Juanda Rangkuti (Suara NTB/ist)
HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA DR1634 NOKA/NOSIN: MHF11KF8330080990/7K0606437 AN. PROYEK P2SP NTB DINAS KIMRASWIL NTB HLG DSKTR KANTOR P2SP HILANG STNK R2 HONDA DR3321CK NOKA/NOSIN: MHJ1JFH117EK322455/ JFH1-1322001 AN. HUMARO SAIDAH HLG DSKTR JL SWADAYA MATARAM HLG STNK R2 SUZUKI DR4147AL NOKA/NOSIN: MH8FD11OX1J722601/ E1091D724798 AN. ENNY RMDIYATI HLG DSKTR JL. KALIURANG
RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443
RUPA-RUPA
SALON
SALON
HILANG
ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram
LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081
HLG STNK R2 HONDA DR3273CM NOKA/NOSIN: MHIJFW111FK021508/ JFW1E-1019811 AN.M. IMRAN PURNAWAN HLG DSKTR MONJOK
RUPA-RUPA
HLG STNK R2 HONDA DR2944CP NOKA/NOSIN: MHIJFW114GK324414/ JFW1E-1313219 AN. IDA AYU MADE SUCI HLG DSKTR KOTA MATARAM
Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall). PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769
Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan)
V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp. 081917913809
RUPA-RUPA
AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
HLG STNK R2 HONDA DR6338CA NOKA/NOSIN:MHIJF8114CK557876/ JF81E-1555060 AN. MUHAMAD AZHAR HLG DSKTR KOTA MATARAM
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha
KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
Halaman 11
SUARA NTB Jumat, 22 Desember 2017
Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017 Dimulai
Mataram (Suara NTB) Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017 akan mulai digelar, Jumat (22/12) hari ini. Sebanyak 64 tim akan bersaing memperebutkan posisi juara di event yang memperebutkan Piala Bergilir Suara NTB Cup ini.
Selain melibatkan tim-tim ternama di NTB, event yang digelar dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke 59 yang jatuh pada tanggal 17 Desember ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Dispora NTB. Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin selaku ibu pembina olahraga di NTB ini akan hadir memb u k a turnam e n
(Suara NTB/fan)
BERTANDING - Atlet Bantaran Angin Dompu, Rasim Salim (kanan) bertanding melawan Miftahul asal Perguruan Bintang Timur di Kejurda Terbuka Pencak Silat Remaja Gubernur NTB Cup, di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (20/12) lalu. Salim menang angka di pertandingan itu.
berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Bagi atlet yang sukses menjuarai event itu bisa menjadi pertimbangan PBSI NTB untuk mewakili NTB di level nasional. “Kejuaraan ini sebagai ajang pembinaan atlet bulutangkis. Dan sudah menjadi agenda tahunan pengurus PBSI NTB,” ucapnya. Meski sudah digelar tiap tahun oleh PBSI NTB, namun event ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Khususnya untuk pendaftaran atlet dilakukan cara Sistem Informasi (SI). Dengan sistem pendaftaran SI, para atlet bisa langsung mendaftar secara online via internet. Pendaftaran secara SI tersebut sudah diberlakukan secara nasional oleh Pengurus Besar (PB) PBSI di seluruh event yang di gelar oleh PBSI se provinsi Indonesia. Di NTB sendiri akan diterapkan mulai tahun ini.
HILANG
HILANG
HLG STNK R2 HONDA DR5694CN NOKA/NOSIN:MH1KF1117K312621/KF11E1320552 AN. M.IKHWANDI RIDWAN HLG DSKTR JL.MAJAPAHIT MATARAM
HLG STNK R2 YAMAHA DR6477BN NOKA/NOSIN: MH328D00B9J845684/ 2 8 D 8 4 6 1 9 5 AN.KAMALIAH,S.AG HLG DSKTR KOTA MATARAM
HLG STNK R2 YAMAHA DR3906CA NOKA/NOSIN: MH31KP001CK068329/ IKP-069223 AN. FENDI MINARTO HLG DSKTR AMPENAN
HLG BPKB R4 CHEVROLET DR1263AI NOKA/NOSIN: KL45F48YE5B424239/ FI553036751K AN.ERIKA AGSTINA HLG DSKTR GORA MATARAM
HLG STNK R2 HONDA DR5600AP NOKA/NOSIN:MH1KEVA133K595573/KEVAE-1695602 AN.AGUS MINGGUANA HLG DSKTR KOTA MATARAM
HLG BPKB R2 HONDA DR6197AZ NOKA/NOSIN: MH1JB52137K347817/JB52E1347276 AN. M.TRISNA HILANG DSKTR SEKARBELA KOTA MATARAM
Menurut Junaidin pendaftaran menggunakan SI sangat aman. Dalam hal ini para peserta tidak dapat melakukan kecurangan dalam hal umur dan data atlet. Sehingga akan meminimalisir protes akibat kecurangan. Meski memiliki kelebihan positif, namun pendaftaran menggunakan SI berdampak pada minimnya peserta yang ikut di Kejurda tahun ini. Pasalnya sebagian atlet yang gagap teknologi tidak bisa mendaftar. “Pesertanya sedikit. Ini dikarenakan semua peserta belum terbiasa mendaftar menggunakan SI,” jelasnya. (fan)
(Suara NTB/dok)
PBSI NTB Gelar Kejurda Bulutangkis Mataram (Suara NTB) Sukses menggelar kejuaraan daerah (Kejurda) tahun lalu, pihak Pengprov Persatuan Bulutangkis Indonesia (PBSI) NTB akan kembali kejurda yang sama di GOR Junaidin Batminton Club (JBC) Ampenan Mataram,2326 Desember 2017. Kejuaraan tersebut akan melibatkan 100 lebih atlet dari kabupaten/kota di NTB. Ketua Pengprov PBSI NTB, Junaidin Yaman yang ditemui Suara NTB, di Sekretariat KONI NTB, Jln. Bung Hatta, Pajang Mataram, Rabu (20/12) kemarin mengatakan kejuaraan daerah bulutangkis yang di gelar oleh pihaknya itu merupakan ajang program tahunan PBSI NTB dalam rangka pembinaan atlet. Dan jumlah pendaftar mengikuti event ini mencapai 100 lebih atlet. Ratusan atlet dari kabupaten/kota di NTB itu akan -
Hj. Husnanidiaty Nurdin
futsal Suara NTB Cup di Gelanggang Pemuda Mataram selama sembilan hari yakni dari tanggal 22 Desember hingga 30 Desember 2017. “Saya mendukung sepenuhnya, karena turnamen seperti ini bagian dari pembinanan atlet futsal di daerah. Semakin banyak turnamen semakin menggairahkan kehidupan atlet dan ekonomi pastinya. Ada yang beli seragam baru, sepatu, dan lain-lain,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni. Selain mendukung Turnamen Futsal Suara NTB Cup, Eni juga berpesan kepada semua atlet dan perangkat pertandingan untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas pertandingan. Karena dengan bertindak sportif dan berlaku objektif, maka turnamen tersebut akan benar-benar mampu melahirkan tim yang berkualitas. Sementara itu, Ketua Komite Pertandingan, Ahmad Juanda Rangkuti, menjelaskan bahwa turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017 sudah siap digelar. Baik dari segi arena pertandingan maupun teknis pertandingan maupun perangkat pertandingan sudah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan sebuah turnamen futsal regional NTB. Diakuinya, jumlah tim yang bertanding di event ini sebanyak 64
tim dan sudah melewati tahapan technical meeting yang digelar pihak panitia di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (20/12) lalu. Sementara untuk mensukseskan pelaksanaan event itu mereka telah menyiapkan sebanyak 12 wasit pertandingan yang akan memimpin jalannya turnamen dengan baik. “Persiapan untuk turnamennya sudah aman dan wasit sudah kita siapkan. Kita menyiapkan sebanyak 12 wasit untuk memimpin pertandingan secara bergantian,” jelasnya. (fan)
Ahmad Juanda Rangkuti (Suara NTB/ist)
HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA DR1634 NOKA/NOSIN: MHF11KF8330080990/7K0606437 AN. PROYEK P2SP NTB DINAS KIMRASWIL NTB HLG DSKTR KANTOR P2SP HILANG STNK R2 HONDA DR3321CK NOKA/NOSIN: MHJ1JFH117EK322455/ JFH1-1322001 AN. HUMARO SAIDAH HLG DSKTR JL SWADAYA MATARAM HLG STNK R2 SUZUKI DR4147AL NOKA/NOSIN: MH8FD11OX1J722601/ E1091D724798 AN. ENNY RMDIYATI HLG DSKTR JL. KALIURANG
RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443
RUPA-RUPA
SALON
SALON
HILANG
ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram
LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081
HLG STNK R2 HONDA DR3273CM NOKA/NOSIN: MHIJFW111FK021508/ JFW1E-1019811 AN.M. IMRAN PURNAWAN HLG DSKTR MONJOK
RUPA-RUPA
HLG STNK R2 HONDA DR2944CP NOKA/NOSIN: MHIJFW114GK324414/ JFW1E-1313219 AN. IDA AYU MADE SUCI HLG DSKTR KOTA MATARAM
Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall). PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769
Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan)
V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp. 081917913809
RUPA-RUPA
AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
HLG STNK R2 HONDA DR6338CA NOKA/NOSIN:MHIJF8114CK557876/ JF81E-1555060 AN. MUHAMAD AZHAR HLG DSKTR KOTA MATARAM
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha
KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO.31B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SUARA NTB
Jumat, 22 Desember 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar Pin ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB
Jumat, 22 Desember 2017
Halaman 14
Alila Hotel Hadir di Lombok Timur
Kamis (21/12) kemarin menjadi hari bersejarah bagi kemajuan pembangunan pariwisata Lombok Timur (Lotim). Hal ini ditandai dengan dilakukannya peletakan batu pertama pembangunan hotel kelas dunia, Alila Hotel di Pantai Cemara, Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru oleh Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dan Direktur Utama PT Resort Beach Hotel Lombok, Budi Nuryanto. ALILA Hotel Lombok ini menyuguhkan konsep tradisional Sasak. Sebanyak 85 unit kamar hotel kelas bintang lima. Dari jumlah itu, sebanyak 20-30 unit private house, yakni berupa villa yang di dalamnya ada kolam renang. Bangunan hotel sendiri rencana dibangun di atas lahan seluas 5 hektar.
“Insya Allah ini akan kita bangun selama 24 bulan,” terang Direktur PT Resort Beach Hotel Lombok, Budi Nuryanto didampingi arsitek lokal dari Pitali Associates, Erico Mawanto, usai acara. Desainer hotel merupakan ahli dari Singapura. Meski konstruksi direncanakan dua tahun, namun diharap
selama 15 bulan saja bisa dirampungkan. Selama proses konstruksi, Budi menjelaskan sedikitnya bisa mempekerjakan sebanyak 200 orang pekerja. Sudah pasti katanya pekerja akan dodiminasi orang-orang lokal. Siapa saja yang memiliki keahlian siap akan direkrut. Termasuk untuk mengisi tenaga security hotel. Pascakontruksi pun siap akan mengutamakan pekerja lokal. Hotel Alila diharapkan bisa menjadi model dari eksistensi ekonomi dari sektor pariwisata, di mana denyut bisnis dan keragaman budaya Lombok dapat dipresentasikan dalam satu lokasi. Alila Hotel merupakan hotel
BERSAMA -Direktur Utama PT Resort Beach Hotel Lombok, Budi Nuryanto berpose dengan rekanannya dengan latar belakang gambar bangunan hotel
kelas internasional yang tidak diragukan lagi jaringannya. Hadir di NTB dan dipilih Lotim karena sejumlah alasan. Di antaranya, Lotim merupakan daerah yang bisa menjadi tempat eksklusif bagi para wisatawan. “Kita pilih Lotim selain karena jumlah penduduknya yang besar dan ramah-ramah, juga alamnya yang indah,” ucapnya. Tidak dipilih Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) karena diyakini dalam waktu dekat kawasan tersebut akan ramai bahkan menjadi krodit. Sehingga dibutuhkan tempat alternatif. Seperti Kuta, Bali, yang sudah sesak, ada pilihan Nusa Dua yang cenderung eksklusif.
Pimpinan perusahaan pemilik hotel dengan pihak Alila sebagai operator pelaksana menegaskan pihaknya bukanlah ‘’investor akan’’. Keseriusannya sudah ditunjukkan dan akan mempercepat realisasi pembangunan hotel. Hadir pertama di Lotim diyakini bisa menjadi pancingan bagi investor lain. Akan banyak hotel bintang lima yang bermunculan di Lotim. Alila pun dipastikan tidak saja di Seriwe, tapi juga di daerah lain di NTB. “Jika di Bali sudah ada empat Alila, maka di Lombok juga akan muncul Alila-Alila yang lain,” sebutnya Konsep yang disuguhkan Alila
Hotel Lombok ini adalah rumah adat Tradisional Sasak Lombok. Konsep tradisional itu coba ditransformasikan ke dalam bentuk arsitektur modern. Diangkatnya potensi lokal sebagai ciri khas ini guna meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat sekitar. “Kita tidak lupakan unsur lokalitas,” terang arsitek Erico menambahkan. Ditariknya unsur lokalitas ini karena berhubungan dengan kontemplasi. Ada juga berhubungan erat dengan unsur pariwista. Harapannya juga, dengan mengusung konsep lokal dalam konstruksi bangunan hotel akan menambah nilai dan value Lotim. (rus/*)
BATU PERTAMA - Peletakan batu pertama pembangunan hotel oleh Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan
Jangan Jadi ”Investor Akan”
H. Moch Ali BD
Budi Nuryanto
PANTAI CEMARA - Pantai Cemara Desa Seriwe sebagai salah satu daya tarik bagi semua pengunjung hotel Alila nantinya.
BUPATI H. Moch Ali Bin Dachlan menegaskan, Lotim merupakan daerah yang membuka pintu lebar-lebar untuk investasi. Semua investor diberikan jaminan tentang keamanan. Bupati akan bertindak atas nama negara bersama dengan aparatur negara jika ada pihak yang menghalang-halangi. “Saya sangat keras dalam memerintah. Kalau ada yang mau buat keributan dan kekacauan, ada polisi dan tentara. Tidak bisa negara ini diperintah beberapa orang di jalanan,” ucapnya. Investor yang masuk ke Lotim harus bisa menunjukkan keseriusannya. Bukan menjadi ‘’investor akan’’, sudah berizin lalu menghilang tidak ada aktivitas apa-apa. Pemerintah daerah kabupaten Lotim tidak ingin sekadar rencana tanpa realisasi. “Jangan menjadi investor akan doang, anda harus betul-betul membangun,” tegasnya. Izin yang diberikan itu kata Bupati berlaku enam bulan. Kalau sudah lewat enam bulan, izin tidak berlaku. Izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sudah banyak. Banyak izin yang dimanfaatkan oleh orang mencari uang di luar negeri. Investasi di Lotim ditegaskan Bupati sangatlah gampang. Tapi orang membuat opini terbalik. Seakan bupati Lotim anti investasi. Dijelaskan, Bupati menggunakan cara seperti yang dilakukan negara-negara maju. Jika benar bangun hotel, dipertanyakan apakah punya duit atau tidak? Jika punya uang dipersilakan buktikan dengan menaruh uang di bank yang ada di Lotim. Mudahnya investasi di Lotim ini dapat dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Indonesia’s Activness Index (IAI) beberapa waktu lalu.
Lotim meraih poin tertinggi sebagai daerah tujuan investasi dibandingkan daerah-daerah lain. Lotim memiliki keindahan yang lengkap. Alam pegunungan dan pantai yang indah. Lotim merupakan daerah yang kaya akan potensi. Pembangunan pariwisata di Lotim tidak diinginkan Bupati sama dengan daerahdaerah lain yang sudah terlanjur salah. Seperti Gili Trawangan, Senggigi bahkan termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pulau-pulau di Lotim lebih hebat dari daerah lain. Karenanya tidak diinginkan seperti terjadi di Trawangan yang kini telah menjadi gili plastik. Dalam memajukan pariwisata, Lotim harus punya nilai. Ada Peraturan Daerah yang tegas oleh Bupati, 100 meter dari bibir pantai itu tidak boleh diprivatisasi. 100 Meter itu merupakan area publik. Pinggir pantai tidak boleh disertifikatkan. JIka ada yang disertifikatkan maka itu kesalahan agraria. “Itu sembarangan saja membuat sertifikat. Ini salah satu masalah investasi pariwisata di Indonesia. Sering terjadi masalah yang berkaitan dengan tanah,” urainya. Semua ketetuan yang berlaku di pemerintah daerah Kabupaten Lotim dipenuhi investor PT Resort Beach Hotel Lombok. “Kita setuju apa yang disampaikan Bupati,” ucap Budi Nuryanto. Termasuk mengenai batasan 100 meter dari bibit pantai tidak boleh diprivatisasi. Tidak boleh ada bangunan hotel. Semua isi peraturan daerah menyangkut pembangunan kawasan di pinggir pantai sudah disesuaikan dengan konsep pembangunan hotel. (rus/*)
Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan didampingi para pejabat saat acara ground breaking hotel Alila di Seriwe, Lotimn, bagian selatan.
SPANDUK - Spanduk berisi gambar Hotel Alila yang akan dibangun
SUARA NTB
Jumat, 22 Desember 2017
Halaman 15
Somasi Desak APH Usut Tuntas Dugaan Pencucian Uang di NTB Dari Hal. 1 Tetapi ternyata dengan adanya temuan PPATK, dugaan pencucian uang ini sangat kontras,’’ katanya. Menurut Johan, praktik pencucian uang itu dapat juga berasal dari investasi yang masuk. Sehingga hal itu yang pelru ditelusuri dan diusut tuntas oleh APH. Bila perlu PPATK segera merekomendasikan hasil temuan tersebut ke APH. Dugaan pencucian uang yang dilakukan oknum dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, kata Johan sebenarnya sudah cukup lama. Jika praktik-praktik seperti ini masih terjadi maka reformasi hukum dan reformasi birokrasi masih
tidak jalan alias stagnan atau tak berjalan maksimal. Kalau tindak pidana korupsinya ini besar, tindak pidana pencucian uang ini besar. Kita mendorong KPK bisa turun tangan mengusut ini. Kita sangat mendorong KPK karena kepercayaan kepada lembaga pemberantasan korupsi ini juga masih tinggi,” ujarnya. Jika tidak, maka KPK didorong untuk melakukan supervisi penanganan dugaan pencucian uang tersebut dengan APH yang ada di NTB. Sehingga, dugaan pencucian uang yang terjadi di Kota Mataram dan KSB benarbenar diusut tuntas. Berdasarkan data KPK, jumlah laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan
korupsi dari NTB sebanyak 275 aduan. Laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK itu terakumulasi sejak 2014 hingga 2017. Dari jumlah laporan yang masuk, terbanyak dari Kota Mataram. Hal tersebut diungkapkan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwanda dalam rapat koordinasi dan supervisi pemberantsan korupsi terintegrasi di NTB, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (27/4) lalu. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh Sekda Pemda kabupaten/kota, Inspektorat dan Kabag Administrasi Pembangunan seNTB. Sebanyak 275 laporan dug-
aan korupsi yang masuk ke KPK itu tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Seperti Kabupaten Bima 22 pengaduan, Kota Bima 15 pengaduan, Dompu 13 pengaduan, Lombok Barat 37 pengaduan, Lombok Tengah 17 pengaduan, Lombok Timur 14 pengaduan. Selanjutnya, Lombok Utara 12 pengaduan, Kota Mataram 106 pengaduan, Sumbawa dan Sumbawa Barat masing-masing 21 dan 18 pengaduan masyarakat. Tahun 2014, jumlah pengaduan masyarakat ke KPK terkait dugaan korupsi di NTB sebanyak 113 laporan, 2015 sebanyak 78 laporan, 2016 sebanyak 73 laporan dan 2017, baru 11 aduan. Ke 11 aduan masyarakat yang masuk ke
KPK itu, masing-masing, Bima satu laporan, Lombok Tengah 2 laporan, Lombok Utara satu laporan, Kota Mataram 6 laporan dan Lombok Barat satu laporan. Dari 275 laporan dugaan korupsi yang masuk ke KPK, sebanyak 124 aduan non Tindak Pidana Korupsi (TPK), 2 aduan yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi 11 aduan, pemerasan 14 aduan. Kemudian penggelapan dalam jabatan 2 aduan, perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang merugikan keuangan negara 100 aduan. Selebihnya, penyuapan dan perbuatan curang. (nas)
Gubernur Ingatkan Pejabat Jangan Bertindak Aneh-aneh Dari Hal. 1
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN - Kepala BPBD Provinsi NTB, H. Muhammad Rum, langsung menyambangi masyarakat Desa Sepit dan Desa Senyiur untuk menyerahkan amanat Hj. Erica.
Hj. Erica Bantu Korban Banjir dari Hasil Penjualan Puding Dari Hal. 1 Sebagaimana ditulis di Instragram pribadinya, sebelumnya Hj. Erica sempat menuliskan sebuah promosi produk untuk penggalangan dana sosial yang isinya ; ‘’Ingin bersedekah sekaligus mencoba ‘’Puding Johara’’ buatan saya? Saya menerima pesanan ‘’Puding Johara’’. Seluruh hasil dari penjualan 100% akan saya salurkan sebagai bantuan dari kita semua bagi para korban banjir Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Lombok Timur yang hingga saat ini masih membutuhkan bantuan. Semoga Allah SWT membalas niat baik kita semua dengan balasan yang terbaik,’’ tulis Hj. Erica di akun Instagram pribadinya yang dishare pada tanggal 29 November lalu. Kini belum genap berselang satu bulan sejak puding Johara dipromosikan lewat akun instagram pribadi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB tersebut, alhamdulillah “Puding Khodijah” dan “Puding Johara” laku laris manis, dan seluruh hasil penjualannya-pun kemudian disalurkan oleh Hj. Erica kepada masyarakat Korban Banjir di
Desa Sepit dan Desa Senyiur Kabupaten Lombok Timur, yang diserahkan melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Ir. H. Muhammad Rum, M.T. di Pendopo Gubernur NTB, Kota Mataram, Rabu (20/12) untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat korban banjir yang berhak menerimanya. ‘’Alhamdulillah, semoga bantuan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir,’’ ungkap Hj. Erica ketika menyerahkan bantuan tersebut dan disaksikan oleh perwakilan masyarakat pembeli puding, yakni Yusra Pintaningrum, Septia Erianty dan Leoni Afiqa. Tanpa menunggu waktu lama, Kamis (21/12), Kepala BPBD Provinsi NTB, Ir. H. Muhammad Rum, MT langsung menyambangi masyarakat Desa Sepit dan Desa Senyiur untuk menyerahkan amanat Hj. Erica tersebut. Masyarakat di desa tersebut merasa bersyukur mendapat bantuan pribadi istri Gubernur TGB itu. (nas)
NTB Kalahkan Nasional Dari Hal. 1 Pada forum itu, Prijono mengatakan, melihat kembali perjalanan ekonomi NTB sepanjang tahun 2017 ini, dipandang masih perlu dioptimalkan momentum yang ada. Sehingga mampu memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Perekonomian NTB tahun 2017 menghadapi tantangan yang tidak ringan. Diantaranya, terbatasnya kuota ekspor tembaga berdampak pada terkontraksinya ekspor luar negeri. Peran konsumsi yang terbatas, masih belum dapat mendorong perekonomian non-tambang yang tertahan oleh melambatnya investasi. Perekonomian NTB di masa yang akan datang, diperkirakan akan semakin membaik. Apabila dapat dimanfaatkan momentum perbaikan ekonomi yang ada. ‘’Kami mencatat setidaknya terdapat tiga momentum yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong dan menciptakan perekonomian NTB yang semakin kuat, inklusif, dan berkualitas,’’ kata Prijono. Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia yang membaik berpotensi mendorong peningkatan ekspor, baik ekspor barang maupun jasa. Dalam hal ini Provinsi NTB berpeluang untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan ekspor barang dari sektor pertanian maupun ekspor jasa di sektor pariwisata. Momentum untuk meningkatkan sektor pariwisata juga terlihat dari pola konsumsi yang berubah. Di mana masyarakat saat ini cenderung meningkatkan konsumsinya terhadap kebutuhan rekreasi. Selain itu, branding pariwisata NTB sebagai destinasi wisata halal dirasa tepat untuk menarik atensi wisatawan negara muslim, yang memiliki tingkat spending wisata lebih tinggi dibandingkan wisatawan negara lain. Momentum kedua, yaitu era ekonomi digital. Pesatnya kemajuan zaman dewasa ini telah diiringi dengan perkembangan teknologi yang signifikan. Kemajuan teknolo-
gi tersebut pada akhirnya telah mempengaruhi perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, yang kita kenal dengan ekonomi digital. ‘’Trend ekonomi digital tersebut hendaknya kita pandang sebagai momentum positif untuk menciptakan efisiensi dalam perekonomian serta meningkatkan produktivitas di sektor riil,’’ imbuh Prijono. Bank Indonesia memandang era ekonomi digital ini adalah saat yang tepat untuk mendorong UMKM NTB agar “naik kelas”. Melalui metode pemasaran yang terarah serta diiringi peningkatan kualitas produk UMKM. Momentum ketiga, yaitu momentum peningkatan investasi. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, Indonesia mendapatkan kategori “Layak Investasi” dari tiga lembaga pemeringkat rating investasi dunia. Selain itu peringkat kemudahan berusaha Indonesia pun meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukan bahwa dunia melihat Indonesia sebagai negara yang potensial untuk berinvestasi. Di tengah berbagai permasalahan yang tengah dialami oleh negara-negara lain. Investasi adalah kunci bagi perekonomian NTB untuk tumbuh kuat dan berkelanjutan. Hal ini tentunya akan menjadi momentum yang tepat bagi berbagai proyek infrastruktur NTB yang sedang dan akan dibangun. Seperti KEK Mandalika, Pelabuhan Gili Mas, maupun smelter pemurnian bijih logam. ‘’Pada 2018 mendatang, pertumbuhan ekonomi NTB diperkirakan berada pada rentang 5,3 - 5,6 persen (yoy), dan pertumbuhan ekonomi non-tambang pada kisaran 5,8 – 6,2 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya investasi dan perbaikan ekspor,” demikian Prijono. (bul)
Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dikonfirmasi terkait hal ini menyatakan, telah mendengar adanya informasi tersebut. Ia mengingatkan para pejabat seperti bupati/walikota agar jangan bersikap yang aneh-aneh. ‘’Ada 19 orang seluruh Indonesia ditemukan melakukan transaksi ratusan triliun, katanya. Salah satunya, katanya ada di NTB. Insya Allah, gubernur tidak. Mudah-mudahan bupati juga tidak,” kata gubernur dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia di Mataram, Kamis (21/ 12) siang.
Mengenai siapa pejabat atau kepala daerah yang diduga melakukan pencucian uang di daerah ini, gubernur mengatakan tidak mengetahuinya. Ia menegaskan biarlah PPATK dan aparat penegak hukum (APH) bekerja mengusut hal tersebut. ‘’Kita nggak tahu (orangnya). Biarkan PPATK bekerja, penegak hukum bekerja. Itu bukan kewenangan kita. Saya hanya sampaikan bahwa jangan aneh-aneh itu saja. Kalau aneh-aneh, nanti aneh-aneh juga ujungnya,’’ kata orang nomor satu di NTB ini. PPATK melacak transaksi mencurigakan dari 19 orang yang diduga terlibat dalam sejumlah tindak pi-
dana. Dalam setahun terakhir, mereka kedapatan diduga melakukan transaksi senilai total Rp 747 triliun lewat 228 rekening bank dan lembaga keuangan. Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, lembaganya melakukan analisis dan pemeriksaan atas permintaan penegak hukum dalam penanganan kasus pidana korupsi, peredaran narkotik, perjudian online, kepabeanan, perambahan hutan, dan perpajakan. Sebagian besar transaksi berkaitan dengan pidana korupsi. Kiagus menduga transaksi di ratusan rekening itu untuk menyamarkan uang haram hasil kejahatan. Namun Kia-
gus enggan memaparkan detail identitas pelaku dugaan kejahatan pencucian uang (money laundering) tersebut. Dia hanya menyebutkan para pelaku meliputi gubernur, bupati, Pegawai Negeri Sipil, aparat penegak hukum, pengusaha, dan kepala rumah sakit umum daerah. Sebagian rekening yang terlacak PPATK adalah milik kerabat dan kolega yang menjadi penampung dana hasil tindak pidana. Rekening-rekening tersebut juga ditengarai telah dipakai untuk menyuap penegak hukum dan panitia pengadaan pemerintah. Direktur Pemberantasan PPATK Firman Shantyabudi menuturkan, lokasi rekening
tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Nilai riil uang hasil kejahatan hanya diketahui penyidik lembaga penegak hukum. Temuan PPATK ini menguatkan maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Dalam setahun terakhir, KPK berturut-turut menangkap delapan kepala daerah dengan dugaan korupsi. Pada Oktober lalu, komisi antirasuah menangkap Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman setelah sebulan sebelumnya mencokok Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. (nas)
Belum Berkontribusi Maksimal Dari Hal. 1 ‘’Ini belum sampai 2 persen kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi NTB. Karena belum menghasilkan (berproduksi) secara optimal. Pabriknya kan belum optimal, baru berjalan, baru setahun,’’ kata Husnul ketika dikonfirmasi disela-sela menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia di Mataram, Kamis (21/12) siang. Sesuai rencana awal, pabrik gula tersebut menggiling tebu sebanyak 750 ribu ton dalam
setagun atau 5.000 ton per hari. Jumlah tebu yang digiling saat ini masih jauh dari jumlah tersebut karena luas areal tanam masih di bawah 10 ribu hektare. Luas areal tanam tebu di Dompu saat ini kurang dari 6.000 hektare. ‘’Sekarang pemerintah memberikan intervensi melalui Bansos kemitraannya PT SMS, agar akumulasi pabrik 5.000 ton per hari itu bisa terpenuhi. Sehingga kontribusi yang bagian Indonesia Timur untuk 2,5 juta ton gula yang masih kurang kira-kira 500
ribu ton bisa dipenuhi oleh pabrik,’’ tandasnya. Pertumbuhan ekonomi NTB pada 2017 diproyeksikan sebesar 5,1 – 6,5 persen di luar sektor pertambangan. Dari pertumbuhan ekonomi sebesar itu, kata Husnul, sektor pertanian berkontribusi sebesar 24 persen. Sektor pertanian menyumbang kontribusi paling besar untuk pertumbuhan ekonomi NTB. Ia mengatakan, sub sektor tanaman pangan menyumbang kontribusi paling besar
disusul sub sektor hortikultura dan perkebunan. Untuk meningkatkan kontribusi sub sektor hortikultura ini, kata Husnul, gubernur sudah menyurati Presiden agar dapat menetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) tiga komoditas hortikultura seperti bawang merah, bawang putih dan cabai. Untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian khususnya hilirisasi jagung, Pemprov terus mendorong investor untuk menanamkan investasi di NTB. Husnul menye-
but telah ada investor asal Uni Emirat Arab yang akan membangun pabrik pakan di NTB. Duta Besar Uni Emirat Arab sudah berkunjung ke NTB, namun investornya masih berhalangan. Pada 2018, rencana investasi pembangunan pabrik pakan ini, kata Husnul akan ada progresnya. Pihaknya sudah mengusulkan dua lokasi untuk pembangunan pabrik pakan tersebut. Yakni di Pringgabaya, Lombok Timur dan Plampang, Kabupaten Sumbawa. (nas)
Pertumbuhan Ekonomi NTB Harus Bebas dari Pencucian Uang Dari Hal. 1 Semua pihak memiliki fungsi untuk memastikan ekonomi yang tumbuh di NTB adalah sehat. Yakni pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur akuntabilitasnya. ‘’Sehat untuk negara, sehat untuk daerah dan sehat untuk masyarakat semua. Itu butuh kerja dari kita semua,’’ kata orang nomor satu di NTB ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2017 ini akan ditutup pada kisaran 5,7 sampai 6,1 persen, mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasion-
al yang di proyeksikan hanya sebesar 5,1 persen. Bank Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi ini tanpa memasukkan sektor pertambangan. Gubernur menambahkan, ekonomi NTB tanpa tambang masih tetap tumbuh di atas rata-rata nasional. “Tambang memang tidak terlalu kita perhitungkan. Karena kauangannya sebagian besar di pemerintah pusat. Dan hanya sebagian kecil saja mengucur ke daerah dalam bentuk royalti dengan penyerapan tenaga kerja yang juga masih relatif kecil,” ujarnya. Terlebih saat ini sektor tambang hanya mengandal-
kan pada penjualan konsentrat saja. Beda halnya kalau sudah berskala industri dengan pembangunan smelter di NTB. Menurut gubernur, itu akan berpengaruh besar pada angka pertumbuhan ekonomi daerah karena segala prosesnya ada di daerah ini. Untuk itu, ke depan NTB akan lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan, yakni sektor pertanian yang telah menjadi andalan utama NTB selama ini. Selain sektor pertanian juga sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan yang terus dikembangkan saat ini. Terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika
yang akan menjadi destinasi pariwisata berkelas dunia. Gubernur berharap kepada para pelaku-pelaku industri keuangan untuk terus meningkatkan sinergi dan peranannya dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di NTB. Ia berjanji, pemerintah daerah sebagai fasilitator dan koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah, yang berperan dalam penyediaan infrastruktur dasar akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membangun konektivitas tempat-tempat strategis yang menjadi basis pertumbuhan perekonomi di NTB.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya konsep pembangunan ekonomi berkeadilan sebagai pilar kebijakan yang utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di NTB. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkeadilan akan menjadi bom waktu yang suatu saat nanti akan menjadi sumber kehancuran suatu negara atau daerah. ‘’Saya berharap pertumbuhan ekonomi ke depan harus berkeadilan, jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru akan memperlebar ketimpangan di tengahtengah masyarakat kita,’’ pungkasnya. (nas)
Berebut Tiket Pilkada NTB 2018 Dari Hal. 1 Persaingan dua politisi senior Partai Golkar itu, dalam memperebutkan dukungan di Partai Gerindra, berakhir dengan dramatis. Ahyar mampu membalikkan keadaan, meski Gerindra sudah hampir klop mengusung Suhaili. Kerasnya rivalitas keduanya di Gerindra, sampai ke struktur internal partai besutan Prabowo Subianto itu. Terbelah menjadi dua kubu, yakni pro Suhaili yang dibawah pimpinan Willgo cs dan Ahyar yang dipimpin oleh Sakdudin cs. Dengan siasat dan strategi yang cerdik, kubu pro Ahyar sukses mengambil alih komando Partai Gerindra di NTB. Sehingga dukungan Gerindra otomatis jatuh ke tangan Ahyar, sekaligus mengubur harapan Suhaili didukung Gerindra. Hal itu membuat Ahyar berada di atas angin. Karena selain sukses merebut dukungan Gerindra, ia juga dengan mulus mendapatkan dukungan dari PPP. Ahyar yang berpasangan dengan politisi Gerindra, Mori Hanafi berhasil menyingkirkan kandidat lainnya di Ka’bah, seperti Lalu Rudi Irham Srigede, Farouk Muhammad, Ahmad Rusni, Muh. Amin, Sunardi Ayub dan Nurdin Ranggabarani. Dengan modal dukungan dari Gerindra dan PPP, AhyarMori lantas mencatatkan dirinya sebagai kandidat pertama yang mengantongi tiket Pilkada NTB 2018. ‘’SK tersebut akan kita gunakan mendaftar sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur di KPU. Jadi ada dua SK sudah kita terima. Yakni, PPP dan Partai Gerindra, cukup itu,’’ kata Ahyar. Akan tetapi, meski sudah dalam zona aman, persaingan Ahyar-Suhaili, masih terus berlanjut. Mereka kembali bersaing di internal partai tempat mereka berdua sama-sama dibesarkan. Ahyar tidak ingin menyerah begitu saja untuk melepas dukungan dari partai
yang sudah membesarkan namanya. ‘’Ya lah, kan SK juga belum keluar,’’ katanya optimis. Memanfaatkan situasi guncangan di DPP Golkar, akibat prahara Setya Novanto, dengan kasus dugaan korupsi E-KTP. Melalui jaringan HMI-nya, Ahyar gencar bergerilya menemui tokoh-tokoh berpengaruh Golkar di DPP, untuk menghimpun dukungan. Tapi usaha keras Ahyar belum memberi keberuntungan. Golkar tetap memberikan dukungannya ke Suhaili, selaku Ketua DPD I Golkar NTB, untuk maju sebagai bakal calon Gubernur NTB. ‘’Sebagai kader, saya sudah minta untuk diberikan kesempatan. Jadi selanjutnya itu menjadi urusan DPP yang memutuskan. Ya mungkin bisa dipertimbangkan. Tetapi yang jelas saya tetap maju, didukung dan atau tidak dukung. Jadi biarlah rakyat yang akan menentukan nanti, siapa yang dia kehendaki untuk memimpin NTB ke depan,’’ tegasnya. Walaupun gagal memperoleh dukungan Golkar, Ahyar tetap membuat Suhaili repot. Sebab, Ahyar dipastikan akan membawa gerbong loyalisnya di Golkar. Situasi itu juga diakui oleh sejumlah politisi beringin. ‘’Itu sudah pasti tidak bisa pungkiri. Kalau keduanya pasti maju, maka jelas pasti terbelah. Biar mengatakan tidak, pasti ada. Kita tidak bisa menghadangnya. Karena masingmasing punya gerbong (loyalis) tersediri. Makanya saya juga sedih karena mereka berdua harus saling berhadapan, ‘’ ujar anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Golkar, Lalu Darma Setiawan. Menyadari keadaan itu, lantas memaksa Suhaili mengeluarkan pernyataan tegas. Bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas pada kader Golkar yang tidak seirama dengan arah perjuangan partai. Suhaili tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi berat pemecatan bagi kader yang terbukti membelot.
“Silakan terserah, (dukung yang lain) dalam kapasitas sebagai pribadi, silakan. Tetapi sebagai kader dan pengurus Golkar, akan ada sanksinya, sudah ada di aturannya,’’ tegas Suhaili yang juga Bupati Lombok Tengah itu. ‘’Kita kembali ke aturan partai. Ketika dia (kader) mengikuti partai lain, maka hilang haknya (keanggotaannya),’’ tambah Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi. Melihat loyalisnya di Golkar dalam tekanan ancaman pemecatan, Ahyar angkat bicara menjawab pernyataan Suhaili. ‘’Kalau ada yang bilang pecat memecat, saya prihatin. Justru di dalam situasi seperti ini kita mesti mencari kawan. Jangan sedikit-sedikit main pecat lah. Saya sebagai kader menyampaikan, kita harus banyak-banyak teman untuk membesarkan partai. Jangan karena berbeda langsung pecat-pecat. Kan kita sudah biasa dari dulu perbedaan itu,’’ balas Ahyar. Setelah Suhaili memastikan Golkar dalam genggamannya, ia kemudian merapat ke Demokrat dengan harapan berpasangan dengan kakak kandung Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, yakni, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Tapi dalam perjalannya Suhaili bertepuk sebelah tangan. Demokrat justru tidak serius untuk “mengawinkan” Rohmi dengan Suhaili sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Pasca dari Demokrat, posisi Suhaili makin terjepit. Politisi Golkar diterpa kecemasan, lebihlebih muncul isu bahwa ada skenario yang sedang dibangun sejumlah parpol untuk meninggalkan Golkar sendirian. Dalam situasi yang terdesak itulah Suhaili mengambil keputusan berani untuk merangkul Ketua DPW Partai Nasdem, H. Muh. Amin menjadi calon wakilnya. Amin menyisihkan tiga nama kandidat wakil Suhaili yang sudah dikirim ke DPP Golkar. Mereka adalah
Johan Rosihan, Aris Muhammad dan Tiar Rahman. Di tempat lain, Partai Demokrat yang sejak awal bertekad untuk mengusung Hj.Sitti Rohmi Djalilah. Di tengah waktu yang semakin mepet, Demokrat kemudian membuka pendaftaran bakal calon. Tercatat delapan nama ikut mendaftar, yakni Zulkieflimansyah, Ahyar Abduh, Farouk Muhammad, KH. Zulkifli Muhadli, dan Lalu Rudi Irham Srigede sebagai balon Gubernur. Kemudian Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Mori Hanafi, dan Kisman Pangeran sebagai balon Wakil Gubernur. Dari delapan nama itu, mengerucut menjadi dua nama, yakni politisi PKS, Zulkieflimansyah dan Rohmi. Lantas kedua figur ini makin mantap untuk diusung sebagai pasangan calon. Demokrat pun membangun komunikasi politik dengan PKS, untuk menjajaki koalisi. Demokrat menawarkan koalisi linier sampai kabupaten/kota. Namun PKS tidak mengkhendaki tawaran koalisi linear. Kini Demokrat menaruh harapan terakhir ke PKB untuk membangun koalisi linear. Koalisi linear kedua partai ini hampir dipastikan klop. Karena Demokrat mengakomodir politisi PKB di Lombok Timur dan Lombok Barat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Sementara di provinsi, tetap mengusung pasangan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah, dengan koalisi Demokrat, PKB dan PKS. Kedua partai inipun sepakat akan merencanakan deklarasi tanggal 27 Desember ini. “SK kedua partai sudah keluar, tinggal menunggu waktu diserahkan saja. Rencananya kita akan deklarasi tanggal 27 ini,” ujar TGH. Mahalli Fikri, Ketua DPD Partai Demokrat NTB pada Suara NTB. Selain perebutan tiket Pilkada dari jalur parpol jalur independen juga diminati. Namun, perebutan tiket dari jalur inde-
penden ini, tidak sekeras benturan dari jalur parpol, karena hampir tidak ada ruang persaingan antar calon. Ketika KPU membuka masa penyerahan dukungan dari jalur independen, secara mengejutkan muncul empat pasangan calon. Namun, dari empat pasangan itu hanya satu pasangan yang berhasil lolos sampai tahap verifikasi administrasi dan faktual bukti dukungannya yakni Ali BD-Gde Sakti. Sementara, tiga pasangan lainnya terpaksa harus didiskualifikasi oleh KPU, karena bukti dukungan yang diserahkan tidak memenuhi syarat jumlah dan minimal sebaran. Mereka adalah pasangan Dianul Hayezi-Sri Sutarjo, Abdul Hakim-Suminggah dan Ahmad Rusni-Muhammad Nur. Mesti tidak sekeras benturan perebutan tiket pilkada dari jalur parpol, namun dinamika di jalur independen ini juga tidak kalah serunya. Ali BD sebelum memutuskan berpasangan dengan Gde Sakti, beberapa kandidat calon wakil bersaing untuk dipilih Ali. Seperti Subuhunnuri dan Hj. Putu Selly Andayani. Mejelang pendafataran KPU pada tanggal 8-10 Januari nanti, tiga pasangan dari jalur parpol dan satu pasangan dari jalur independen, dipastikan akan ikut mendaftar. Akan tetapi, di sisa waktu yang tinggal menghitung hari ini dari waktu pendaftaran ini, beberapa partai masih belum resmi memutuskan arah dukungannya, seperti PAN, Hanura, PBB, dan PDI-P. Dari hitung-hitungan politik, empat partai ini jika bersepakat berkoalisi, masih memungkinkan untuk memunculkan satu pasangan calon lagi. Karena akumulasi jumlah kursi mereka, memenuhi untuk mengusung satu pasang calon. Namun demikian, hal itu sangat mustahil terjadi. Kecuali ada figur yang piawai untuk merangkul mereka dalam satu ikatan koalisi. (ndi)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 22 Desember 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Merajut Hutan dan Lahan yang Rusak Melalui Pemberdayaan Pondok Pesantren
Usaha Terarah Mengatasi Banjir di Provinsi NTB Pendahuluan Alam telah murka terhadap tingkah laku manusia yang tanpa batas telah melakukan berbagai kerusakan yang sangat dahsyat terhadap hutan dan laha di muka bumi. Ben-
cana banjir telah melanda berbagai tempat di Indonesia tidak terkecuali di beberapa tempat yang sepanjang sejarah peradaban manusia belum pernah terjadi bencana banjir seperti di daerah Sam-
belia Lombok Timur terjadi bandang kayu tahun 2006, banjir bandang batu 20012, banjir Dompu dan Lombok Timur 2017. Di awal musim kemarau yang sudah mulai panas di berbagai wilayah kita dikagetkan banjir bandang yang melanda lima kecamatan di Kabupaten Bima: Belo, Monta, Woha, Langkudu dan Palibelo dua hari yang lalu yang menghanyutkan rumah dan merusak tidak kurang dari seribu lima ratus ha lahan pertanian padi dan bawang. Kerugian karena banjir bandang ini tentu mencapai milyaran rupiah belum termsuk kerugian sosial masyarakat. Banjir bandang yang menimpa beberapa kecamatan di Kabupaten Bima, Dompu dan Lombok Timur jelas mengindikasikan kondisi daerah aliran sungai/daerah hulu yang sudah mengalami kerusakan yang parah dan perlu tindakan nyata dari pemerintah dan masyarakat luas yang riil untuk melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan ini tidak hanya di Kabupaten Bima, jika kita simak kondisi 18 sub-satuan wilayah sungai (SSWS) yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa, dapat dikatakan sebagian besar sudah tergolong kritis dan diperlukan upaya rehabilitasi yang serius. Terlebih lagi kondisi 4 SSWS yang ada di Pulau Lombok kondisinya sangat memprihatinkan dalam kondisi sangat kritis. Hasil evaluasi WWF (2007) mengindikasikan telah terjadi kerusakan hutan dan lahan yang sangat serius pada dasa warsa 1997-2006 di Pulau Lombok. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya kondisi sumberdaya air di Pulau Lombok dan hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Kemampuan daerah tangkapanair untuk menjalankan fungsinya yan sudah sedemikian rusak mustinya dijadikan pelajaran berharga oleh masyarakat NTB untuk secara sungguh-sungguh memikirkan upaya untuk melakukan berbagai kegiatan riil dalam perbaikan lingkungan secara menyeluruh. Permasalahan kerusakan lingkungan sering dianggap sepele dan kurang bermakna bagi sebagian orang selama ini, sehingga penanganan kerusakan lingkungan baik hutan dan lahan sering tidak menjadi prioritas utama. Kemampuan pemerintah melalui dinas dan instansi yang terkait sangat terbatas, sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat dalam upaya perbaikan kerusakan alam dan lingkungan ini. Penulis
telah lama memprakarsai adanya peran masyarakat secara luas dalam perbaikan kerusakan hutan dan lahan. Acara sarasehan dengan tema Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Melalui Pemberdayaan Pondok Pesantren yang diselenggarakan oleh Forum Pondok Pesantren SeNTB pada akhir tahun 2003 di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, digagas untuk membangkitkan keperdulian dan peranserta masyarkat NTB secara luas dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Langkah Pemerintah Provinsi NTB menggandeng lembaga keagamaan seperti pondok pesantren (PONPES) dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hutan dan lahan padaa saat itu yang sudah semakin parah rusaknya, diakui oleh berbagai kalangan merupakan langkah inovasi yang positip dengan ditanda tanganinya MOU antara ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Se NTB Tuan Guru Safwan Hakim dan Bapak Gurbenur NTB pada hari ulang tahun NTB ke 45 Desember 2003. Sayang sekali ide cerdas yang dapat membangkitkan demam masyararakat terhadap semangat rehabilitasi hutan dan lahan ini belum mampu secara riil di tindak lanjuti oleh dinas dan instansi terkait yang ada secara sungguh-sungguh baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten. Bencana banjir yang terjadi di berbagai tempat di Provinsi NTB akhir-akhir ini mustinya dapat dapat dijadikan pelajaran berharga untuk menyatukan pemikiran masyarakat NTB, dengan melihat data dan fakta lapangan kondisi kerusakan hutan dan lahan serta faktorfaktor lingkungan lain yang menjadi p e n y e babnya. Para ahli sering mengungkapkan data dan fakta kerusakan hutan dan lahan di Provinsi NTB dengan melakukan taksiran menggunakan informasi citra landsat yang telah mencapai 528.122 ha (26 persn dari luas daratan NTB). Angka ini mengindikasikan
bahwa telah terjadi tingkat kerusakan hutan dan lahan yang mencapai 50.000 ha per tahun sejak 1998-2004. bahkan di era reformasi 5 tahun terakhir tingkat kerusakan hutan dan lahan meningkat sangat besar sekali dengan laju kerusakan mencapai 52.766 ha per tahun. Jika data dan fakta ini dari analisis citra landsat ini benar maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah NTB untuk melibatkan peran aktip masyarakat secara luas karena kemampuan pemerintah yang sangat terbatas dalam rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang tidak lebih dari 10.000-15.000 ha per tahun. Oleh karena itu, ide cerdas untuk merangkul potensi kelembagaan masyarakat lokal termasuk pondok pesantren (Ponpes) yang jumlahnya
tidak kurang dari 300 pondok pesantren dengan jumlah santri lebih dari 124.000 orang dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan gagasan yang perlu mendapatkan dukungan masyarakat NTB secara luas. (bersambung/*)
Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc.,Ph.D. Peneliti pada Pusat Riset Unggulan Pertanian Yang Tahan Terhadap Perubahan Iklim (CoE CLEAR), Universitas Mataram