HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SABTU, 21 APRIL 2018
SUARA NTB
Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
Ali BD di Mata Ulama & Sahabat
16 HALAMAN NOMOR 43 TAHUN KE 14
CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK
Ali BD: Saya Tidak Pakai Gelar
Hj. Nurhasanah: Pak Ali Luar Biasa
CALON Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan mengaku sengaja tidak memasang gelar pen-
KETUA Yayasan Pondok Pesantren Al Ijtihad Al Mahsuni, Masbagik Lombok Timur Hj. Nurhasanah menilai Ali BD sebagai sosok yang luar biasa. Bahkan tidak bisa diukur. Kedekatannya dengan masyarakat, utamanya masyarakat kecil di pedesaan sangat berkesan. Bersambung ke hal 15
didikannya dalam gambarnya. Menurutnya, gelar adalah urusan pendidikan. Orang tidak akan sejahtera karena mencantumkan gelar. Yang
membuat orang sejahtera adalah bekerja keras. Inilah pandangan Ali Dachlan alias Ali BD alias Amaq Asrul, Papuk Abada. Ia tetap menjadi amaq. Lulusan S3 ilmu pemerintahan di Universitas Setyagama Jakarta ini memandang tidak terlalu penting gelar-gelar. ‘’Apa manfaat gelar untuk rakyat? Jadi tidak perlu saya memasang gelar. Boleh dipakai dan boleh tidak. Jangan doctor tapi tidak tahu petuq,’’ ucapnya saat menghadiri kegiatan silaturahmi dengan jemaah Ponpes Mi’rojussalam Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Jumat (20/4) kemarin. Bersambung ke hal 15
Soal Proyek Mangkrak
Inspektorat Tindaklanjuti Instruksi Gubernur
Mataram (Suara NTB) Instalasi penyulingan air dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dua jenis proyek pusat yang terindikasi mangkrak di NTB. Keinginan Gubernur NTB TGH.M. Zainul Majdi mengecek proyek tersebut ditindaklanjuti Inspektorat NTB dengan melakukan inventarisir. Hasil identifikasi, PLTS yang mangkrak sebanyak empat unit, tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa sesuai data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB. Sementara untuk proyek penyulingan air, tersebar di 22 titik di dua pulau. Dari total itu, hanya enam unit berfungsi, sesuai data Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Provinsi NTB. Proyek-proyek ini, sumber anggarannya dari APBN. Terlepas dari sumber anggaran dan kewenangan, namun Inspektorat Provinsi NTB mengaku siap menindaklanjuti keinginan gubernur untuk mengecek data proyek pusat yang mangkrak di NTB. ‘’Dalam konteks pengawalan kebija-
TO K O H
kan pemerintah pusat di daerah, gubernur tetap bisa memonitoring proyek pusat itu agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, itu (keinginan gubernur) akan kita tindaklanjuti dengan proses inventasir,’’ ujar Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Jumat (20/4). Langkah awal dilakukan pihaknya, menginventarisir titik- titik di mana saja proyek itu tersebar. Jika terkait penyulingan air, akan dicek di mana saja terpasang. Sampai pada detail kerusakan akan diperiksa penyebabnya. ‘’Saya kan belum tahu di mana titiknya, apa penyebab mangkraknya? Itu kita akan cek saat inventarisir nanti,’’ janjinya. Bersambung ke hal 15
Diduga Hanya Berorientasi Proyek PULUHAN proyek pusat yang ada di NTB mangkrak. Proyek tersebut mangkrak karena rusak dan tak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Puluhan proyek pusat yang mangkrak di NTB, yakni belasan mesin instalasi penyulingan air, empat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan tiga Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar internasional. Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM mengatakan jika proyek-proyek yang mangkrak itu ada kaitannya dengan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota
maka harus segera dituntaskan. Sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat. Namun, jika itu proyek yang didanai APBN, maka pihaknya mendesak dilakukan evaluasi. ‘’Seringkali hal-hal yang mangkrak ini biasanya adalah proyek yang tidak dibutuhkan masyarakat tetapi dipaksakan untuk dilaksanakan di daerah. Hanya (terindikasi) untuk mendapatkan fee, keuntungan dari sebuah proyek,’’ kata Hadi ketika dikonfirmasi Suara NTB usai rapat paripurna di DPRD NTB, Jumat (20/4) siang. Bersambung ke hal 15
KY Periksa Pemprov NTB KOMISI Yudisial (KY) telah turun ke NTB terkait laporan Pemprov soal kasus sengketa lahan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok. Pada Desember 2017, Pemprov melapor ke KY untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja hakim Pengadilan Tinggi (PT) Mataram yang menangani perkara banding sengketa lahan Poltekpar Lombok, yang memenangkan penggugat. Asisten I Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/4) siang membenarkan Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
M. Agus Patria (Suara NTB/dok)
Kawal Tuntaskan LHKPN INSPEKTORAT mengawal ratusan pejabat lingkup Pemprov NTB yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Diharapkan pada akhir April ini 412 pejabat yang belum menyerahkan LHKPN dapat menuntaskan kewajibannya. Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si menjelaskan, penyebab ratusan pejabat itu tak dapat menyelesaikan pelaporan LHKPN hingga 31 Maret lalu. Pelaporan LHKPN menggunakan sistem online atau e-LHKPN. ‘’Itu ada password-nya, orang perorangan yang harus mengisi sendiri. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
TURUN - Hilal (60) warga Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur menunjukkan hasil panen bawang dengan kualitas bagus di lahannya, Kamis (19/4). Meski panen maksimal, namun tak diikuti dengan harga jual menggiurkan. Per kilogram bawang panen Rp 8.000, sementara biaya untuk membeli pupuk cukup mahal.
Mori Hanafi Siap Sejahterakan Petani Jagung Dompu Ibnu Salim (Suara NTB/dok)
Dompu (Suara NTB) – Keberhasilan Dompu sebagai penghasil jagung menjadi satu hal yang diapresiasi oleh Calon Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, pada saat kunjungannya di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu baru-baru ini. “Ladang jagung yang ada di Dompu ini memang menjanjikan mengingat adanya kemajuan pesat beberapa tahun belakangan. Dan membangun kembali lahan tidur yang ada di Dompu memang merupakan salah satu prestasi yang patut dibanggakan. Maka dari itu jika pasangan Ahyar Mori terpilih maka kami berjanji untuk lebih fokus memperhatikan kesejahteraan para petani jagung,” demiki-
an ucap Mori Hanafi, Calon Wakil Gubernur NTB Nomor Urut 2 ini. Mori Hanafi sangat fokus dalam merealisasikan swasembada jagung mengingat komoditas ini sangat strategis. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa peranan jagung sangat penting dalam mendukung industri pangan dan pakan di Indonesia. Jagung dipilih sebagai komoditas unggulan karena mudah dibudidayakan, selain itu didukung pula oleh potensi lahan NTB yang sangat luas dan iklim yang cocok, serta pasar yang terbuka lebar. Bersamaan dengan itu, Mori Hanafi juga sempat bersama-sama dengan petani jagung melihat serta turun membantu hasil panen di Kecamatan Kilo. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/Photo by FaniHanifa Photography)
PETANI JAGUNG - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, berpose bersama petani jagung di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu baru-baru ini.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Sabtu, 21 April 2018
Halaman 2
Bantuan Pemasangan Pipa Gratis UNTUK memudahkan masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah mendapatkan fasilitas air bersih, kelurahan Cakranegara Barat mendapatkan bantuan pemasangan pipa PDAM gratis dari Dinas PU kota Mataram. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dari PDAM. Seperti yang diceritakan Sekretaris Lurah Cakranegara Barat, Dahri, Jumat (20/4), bahwa pihaknya sebelumnya mendapatkan surat pemberitahuan terlebih dahulu mengenai adanya bantuan itu. “Setelah diterima, baru kemudian kita koordinasikan dengan kepala lingkungan untuk mendata warganya yang cocok menerima bantuan itu,” jelasnya kepada Suara NTB. Pihaknya mengaku sangat mendukung program tersebut karena membantu meringankan beban masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses air PDAM. Terutama warga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki biaya memasangnya. Dahri menjelaskan bantuan itu diprioritaskan bagi warga yang memang berpenghasilan rendah dan memiliki rumah sendiri selain persyaratan lainnya. “Kurang lebih ada 30-an warga yang mendapatkan bantuan tersebut di 9 lingkungan di Cakranegara Barat,” sebutnya. Setelah dilakukan pendataan, barulah petugas dari instansi terkait melakukan verifikasi ke lapangan untuk mengecek kebenaran data. “Pemasangannya sudah dilakukan beberapa waktu lalu, jadi sudah mulai digunakan oleh masyarakat,” kata Dahri. Selain mendapat bantuan pemasangan PDAM, Cakranegara Barat juga mendapatkan bantuan rumah kumuh yang didapatkan sekitar 50-an warga di semua lingkungan. Bantuan rumah layak huni itu sudah selesai dikerjakan akhir tahun kemarin dengan berbagai macam tingkat kerusakan. “Paling banyak ya kerusakan sedang, tetapi bantuannya bukan berupa uang tetapi berupa bahan bangunan,” jelasnya. Dahri sangat berterimakasih dengan adanya bantua tersebut karena bisa meringankan beban masyarakat. (uul)
(Suara NTB/cem)
KUMPULKAN BATU KALI - Seorang warga Karang Baru, Kota Mataram, mengumpulkan batu yang baru saja diambil di Sungai Jangkok. Batu kali itu kemudian dipilah dan dijual untuk dipasang di taman maupun halaman rumah, atau untuk keperluan lainnya tergantung pesanan.
Sopir Angkot Mataram Tolak Lakukan Uji Kir Mataram (Suara NTB) Sopir angkot di Kota Mataram, menolak melakukan uji kir kendaraan mereka. Mereka menilai syarat pengujian kendaraan di Unit Pengelolaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Dinas Perhubungan dinilai ribet.
Dahri (Suara NTB/uul)
Satpol PP Harus Tegas ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Abdul Rachman mendorong Satpol PP Kota Mataram untuk tidak menyerah dalam melakukan penertiban terhadap hotel yang diduga menyediakan PSK (Pekerja Seks Komersial). Hal seperti ini, kata dia, tidak bisa dibiarkan berkembang. Karena, tidak sesuai dengan visi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. Oleh karena itu, Satpol PP harus bisa bertindak tegas. Apalagi sudah kalau sudah ada bukti ‘’Saya rasa tidak semua hotel melakukan hal yang demikian. Tapi kalau ini dibiarkan, bisa merusak citra Kota Mataram dan generasi Kota Mataram,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di Mataram, Jumat (20/4). Untuk itu, Rachman menyarankan supaya satpol PP dan instansi terkait lainnya harus bisa menyikapi hal ini dengan serius. Jika tidak ada tindakan, dia khawatir hal itu bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Terutama yang berada di sekitar hotel tersebut, sehingga masyarakat mengambil tindakan sendiri. ‘’Kami minta Pol PP serius menyelesaikan hal ini. Kotakota besar lainnya di berbagai wilayah di Indonesia juga sedang gencar-gencarnya memerangi masalah prostitusi,’’ kata politisi Gerindra ini. Rachman mewanti-wanti, jangan sampai Kota Mataram menjadi tempat pelarian dari para pelaku yang sudah tidak diterima lagi oleh kota-kota lainnya. Ini bisa menjadi hal yang merugikan masyarakat Kota Mataram dan generasi muda. Rachman yakin Satpol PP mempunyai cara yang efektif untuk menyelesaikan persoalan ini. ‘’Jadi kami minta Pol PP segera mengambil tindakan yang cepat sebelum halhal yang tidak diinginkan terjadi,’’ pesan anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini. Ia menyayangkan adanya anggapan dari oknum pengelola hotel yang menganggap upaya penertiban itu sebagai tindakan merusak citra pariwisata. ‘’Itu yang tidak bisa dibiarkan, karena para pengusaha hotel itu tidak mempunyai izin apapun untuk menyediakan PSK,’’ tegasnya. Menurut Racham, pelaku usaha perhotelan bisa lebih kreatif dalam menjalankan usahanya tanpa harus menyediakan PSK untuk menarik minat tamu menginap di hotel mereka. ‘’Masih banyak cara yang lebih baik yang bisa dilakukan untuk menarik minat para tamu. Contohnya membuat pertunjukan atraksi kebudayaan Lombok dan lain sebagainya yang lebih kreatif dan edukatif,’’ demikian Rachman. (fit) Abdul Rachman (Suara NTB/ist)
“Kita diminta melengkapi sabuk pengaman dan kotak obat. Kalau angkot begini kan justru tidak berfungsi. Sopir harus turun naik ngatur barang penumpang, “ kata Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram, H. Sukanah, Jumat (20/4). Dia memahami hal itu
sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Audensi DPP Organda sampai saat ini belum juga melakukan implementasi penegakan hukum sebagai wujud dari im-
plementasi PM 108 Tahun 2017. Sehingga kata Sukanah, terjadi ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap pengusaha angkutan umum resmi. Dikatakan, penindakan angkutan online tidak mau kir dan menggunakan sim A umum tidak diberikan sanksi. Artinya, ini mengintimidasi pengusaha an-
gkot. “Angkot tidak akan melakukan uji kir. Tidak boleh diberhentikan kalau belum menangani kendaraan online,” tegasnya. Plt Kepala UPT PKB, Hidayatul Ahadi mengatakan, pemeriksaan kelayakan angkot berkaitan dengan rencana Pemkot Mataram mengaktifkan operasional angkot sebagai angkutan pengumpan (feeder). Persyaratan utama mereka harus melalui uji kelayakan. Sebanyak 12 angkot datang melakukan pengujian kendaraan. Ternyata semuanya
tidak lulus. “Kondisinya sangat parah. Tanpa rem belakang dan rem tangan. Ini untuk kenyamanan serta keselamatan penumpang,” tandasnya. Kerusakan kendaraan itu diminta membenahi. Kalaupun nanti angkot bersikeras tidak mau melakukan uji kir, pihaknya berkoordinasi dengan Bagian Kesdal Dinas Perhubungan menjaring angkot tersebut. Kepala UPT PKB mengklarifikasi bahwa kendaraan berbasis online maupun travel mulai melakukan uji kir. (cem)
Mencabut Izin Pelayanan Izin Berbasis ’’Online’’ Sepi Pengunjung Pengusaha Tidak Bisa Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kota Mataram mulai menerapkan sistem layanan perizinan secara online. Namun penerapan hari pertama, Jumat (20/4) tampak sepi pengunjung. Lima izin yang dilayani, kata Sekretaris DPMPTSP, Bambang J.W yaitu, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, tanda daftar perusahaan ( TDP) Mikro, perpanjangan TDP, izin reklame isidentil dan perpanjangan izin lokasi. “Kita masih menunggu melayani masyarakat. Hari ini belum ada yang mengajukan izin. Staf saya sudah minta mengarahkan warga kalau ada yang mengajukan satu dari lima izin itu,” kata Bambang. Sistem pelayanan online telah disimulasikan. Pihaknya memulai dari hal sederhana, sehingga masyarakat tidak banyak mengunduh persyaratan. “Cukup meng-upload KTP dan NPWP saja,” katanya. Sosialisasi secara masif dilakukan. Mulai memasang spanduk
Sembarangan
(Suara NTB/cem)
SEPI PENGUNJUNG - Karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunggu pemohon yang mengajukan izin secara online. Hari pertama pelayanan online, Jumat (20/4) tampak sepi pengunjung. di sejumlah titik, running teks di perempatan Kantor Gubernur NTB serta media massa. Kemungkinan kata Bambang, sepinya permohonan lewat online akibat ketidaktahuan masyarakat. Dijelaskan, pelayanan online izin sehari pasti jadi. Sebenarnya dihajatkan dari rumah atau tempat kerja masyarakat bisa mengajukan izin. Persyaratan telah diunduh
tinggal menunggu notifikasi melalui pesan elektronik. Ini mempermudah masyarakat, sehingga ketika datang ke dinas cukup mengambil izin mereka. “Kalau SDM dan sarana sudah siap,” imbuhnya. Kedepan, pengurusan izin lain tidak menutup kemungkinan diarahkan pengurusan melalui online. Perlu secara bertahap dulu agar masyarakat terbiasa. (cem)
Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menegaskan, tidak bisa sembarangan mencabut izin pengusaha. Menurutnya, harus ada kajian organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. “Kita mencabut berdasarkan rekomendasi. Jadi tidak sembarangan mencabut izin,” tegasnya, Jumat (20/4). Tindakan manajemen hotel disinyalir menyiapkan pekerja seks komersil (PSK) jelas menyalahi aturan. Cok, sapaan akrab Kepala DPMPTSP, perlu pengawasan dan pembinaan. Fungsi ini melekat pada masing - masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Mungkin lebih baik itu kita lakukan, pembinaan dan pengawasan,” ujarnya. Selama ini, penertiban izin oleh DPMPTSP berdasarkan hasil kajian tim. Jika izin keluar artinya sudah sesuai ketentu-
an. Tidak diketahui jika ada praktik lain di luar itu. Sementara itu, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang secara normatif menyampaikan bahwa visi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. Maka setiap stakeholder harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencapai visi tersebut. Menjadi makin menguat ikhtiar pencapaian visi tersebut dengan halal tourism yang sedang digalakan. “Kita mesti mencermati secara seimbang dan proporsional setiap info yang berkembang yang berkaitan dengan daerah dan kepariwisataan kita. Sehingga, semua bermuara pada ranah yang positif dan tidak mengarah pada kondisi yang tidak sejalan dengan ikhtiar yang kita bangun,” jawabnya. Indikasi pelanggaran oleh manajemen hotel kata dia, perlu dilakukan pedalaman. Jika terbukti akan diambil tindakan tegas. (cem)
Pembebasan Lahan Parkir RSUD
Warga Belum Sepakati Harga Mataram (Suara NTB) Pembebasan lahan parkir rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram belum ada titik temu. Pemilik lahan tidak setuju dengan harga ditetapkan oleh Pemkot Mataram. Masalahnya, berdasarkan perhitungan tim appraisal harga tanah diprediksi Rp 200 juta per are. Menurut seorang pemilik lahan, harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran di Mataram saat ini. Dengan harga itu, ia tidak bisa membeli tanah pengganti. Apalagi lahan miliknya seluas 1,90 are berdiri bangunan dua tingkat. “Di Rembiga saja harga tanah masih sawah saja Rp 400 juta per are. Tanah kita di pusat kota kok ditawar murah. Ndak maulah,” katanya, Jumat (20/4).
Paling tidak menurut dia, harga tanah di pusat kota Rp 500 juta per are, sehingga bisa dicarikan tanah pengganti. Warga ini menegaskan, penolakannya tersebut bukan berarti menghambat program pemerintah. Tetapi harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi rill harga lahan di Mataram. “Saya tidak cari keuntungan,” ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H.M. Syakirin Hukmi menjelaskan, proses penentuan harga diatur dalam undang - undang. Bahwa, penentuan harga lahan diberikan kepada tim appraisal. Lembaga independen itu juga melakukan penilaian dengan banyak variabel bentuk, fasilitas dan faktor lainnya. Dari hasil perhi-
tungan ditemukan harga Rp 200 juta untuk kebutuhan pembebasan lahan parkir rumah sakit. “Yang menentukan tim appraisal,” kata Syakirin. Rapat pembebasan lahan yang dihadiri pemilik lahan kata Syakirin, ada perbedaan persepsi mengenai harga. Akan tetapi, Pemkot tetap berpatokan pada perhitungan harga dari tim appraisal. Pemerintah tidak berani keluar dari batas itu. Saat ini, warga diberikan waktu 3 - 4 hari menunggu jawaban sekaligus data tambahan. Syakirin menambahkan, pembebasan lahan RSUD sekitar 17 are. Kebutuhan anggaran diprediksi sekitar Rp 4 miliar. “Yang satu sudah setuju. Dua yang belum sepakat,” demikian kata Syakirin. (cem)
(Suara NTB/cem)
LAHAN PARKIR - Lahan parkir di bagian belakang RSUD Kota Mataram tak lagi mampu menampung kendaraan. Apalagi ada rencana pembangunan ruang rehabiltasi medik.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Sabtu, 21 April 2018
Halaman 3
Proyek Mangkrak Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan IPM (Suara NTB/ist)
BIMBING - Kepala UPTD BSBR Karya Mandiri Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Wahyu Hidayat membimbing siswa melakukan Praktik Belajar Kerja (PBK).
BSBR Karya Mandiri, Konsisten Cetak Generasi ”Emas” Giri Menang (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Sosial memberikan perhatian terhadap remaja telantar, putus sekolah dan rentan akan permasalahan sosial. Salah satunya dengan menyediakan tempat binaan. Contohnya, Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) Karya Mandiri di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Kepala BSBR Karya Mandiri, Wahyu Hidayat menyebut remaja merupakan tulang punggung bagi kemajuan bangsa dan daerah. BSBR Karya Mandiri merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Sosial Provinsi NTB. Memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang keterampilan para binaan, mulai dari peralatan perbengkelan, otomotif, tata boga, tata rias, dan tata busana. “Untuk tahun ini, ada 65 remaja berusia antara 16 tahun hingga 21 tahun yang tinggal di sini,” kata Wahyu di Labuapi Jumat (20/4). Para binaan yang notabenenya berusia remaja dibina di asrama selama 10 bulan, dua bulan sisanya dilepas praktik di luar. Selama ditampung, peserta akan diberikan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan. Selain mendapatkan asupan makanan selama tiga kali sehari dan makanan ringan dua kali sehari dengan menu yang bervariasi. Kondisi ini berbeda jauh bagi peserta sebelum masuk di BSBR Karya Mandiri. Membina remaja dengan latar belakang yang putus sekolah, telantar, maupun rawan permasalahan sosial tentu tidak mudah, di situlah tantangannya. Agar tidak membosankan, BSBR Karya Mandiri, kata Wahyu, mencoba menciptakan suasana kekeluargaan agar para remaja bisa menikmati dan belajar dengan gembira. Selain pembinaan yang bersifat keterampilan, juga dikedepankan aspek spiritualitas. Hal ini penting agar peserta memiliki karakter yang baik dan berintegritas ke depan. “Agenda remaja binaan kita mulai dengan salat subuh berjamaah, sarapan bersama, apel pagi, dan salat Dhuha yang diiringi pembekalan materi agama melalui Majelis Taklim,” demikian Wahyu. Ia mengaku gembira melihat kesuksesan para remaja usai menempuh pembinaan di BSBR Karya Mandiri. Kata Wahyu, 85 persen dari remaja binaan BSBR Karya Mandiri dapat dikatakan berhasil lantaran mampu diterima kerja usai menjalani praktik magang. Aspek spiritualitas yang ditekankan mampu mengantarkan para remaja BSBR Karya Mandiri menjadi pribadi yang memiliki karakter penuh kejujuran. Contoh kecil, seorang binaan BSBR Karya Mandiri yang sedang menjalani praktik magang di bengkel menemukan uang Rp 1.000. temuan ini langsung diberikan ke pemilik bengkel. “Karena dinilai jujur, si remaja ini langsung dipekerjakan si pemilik bengkel tersebut. Ini yang selalu kita tekankan agar keterampilan dengan religiusitas harus berjalan seiring bersama,” kisah Wahyu. Menurut Wahyu, remaja memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan NTB yang sedang gencar mengembangkan sektor pariwisata. Wahyu berharap, para remaja juga bisa menempati sektor lapangan kerja di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Seorang remaja binaan asal asal Sakra, Lombok Timur, Alan (19), mengaku senang bisa berada di BSBR Karya Mandiri. Meski awalnya mengaku bingung dan ragu, Alan pada akhirnya mendapat banyak pengalaman selama di sini. Alan berkeinginan melanjutkan pendidikannya di universitas usai lulus SMK. Namun, perekonomian keluarga menjadi kendala bagi Alan untuk kuliah. Alan yang belum memiliki pekerjaan kemudian diminta bibinya untuk masuk di BSBR Karya Mandiri dan menimba ilmu di sana. “Awalnya memang sangat canggung karena tidak kenal sama sekali, apalagi beda-beda suku dan bahasa, tapi lama kelamaan malah sudah seperti saudara dan keluarga sendiri,” kata Alan. Selain Alan, ada Muhammad Ridwan yang juga menjadi remaja binaan BSBR Karya Mandiri. Ridwan (20) yang berasal dari Kabupaten Sumbawa mengungkapkan kekhawatiran yang sama saat baru pertama kali berada di BSBR Karya Mandiri. “Senang di sini bisa dapat teman dan juga pelajaran yang banyak. Semoga menjadi bekal untuk bekerja ke depannnya,” ungkap Ridwan. (bul/*)
Mataram (Suara NTB) Ada belasan proyek terindikasi mangkrak di NTB. Sebagian besar adalah proyek yang digelontorkan pemerintah pusat melalui kementerian. Jika proyek-proyek tersebut telah tak memberi kontribusi, secara otomatis, percepatan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terkena dampak. Kesimpulan ini disampaikan Dr. H. Iwan Harsono. Akademisi dari Fakultas Ekonomi Unram. Tercatat ada 4 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bantuan Kementerian ESDM sudah tak berfungsi di NTB. Ditambah belasan unit mesin penyulingan air dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang diturunkan ke NTB. Ditambah 4 unit Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar nasional dan internasional. Fasilitas dan infrastruktur pembangunan di daerah yang tak dapat difungsikan itu, menurut Dr. Iwan Harsono, berkaitan erat dengan targettarget Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun Rencana
Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2017 lalu, pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 0,11 persen dengan tambang. Sementara tanpa tambang, tumbuh 7,1 persen. Dan tahun 2018 ini, target pertumbuhan ekonomi NTB berada pada rentang 5,8 persen hingga 6,2 persen. Sementara itu, berdasarkan data baru Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, IPM NTB bertahan pada posisi 30 nasional dari 34 provinsi. Tahun 2017, NTB berhasil keluar dari posisi tersebut, meskipun naik satu tingkat. Mengalahkan Sulawesi Barat dan Gorontalo untuk laju pertumbuhan IPMnya. Meningkatnya IPM Provin-
si NTB dari 65,81 pada tahun 2016 menjadi 66,58 di tahun 2017 telah membawa Provinsi NTB menaiki tangga peringkat ke 29 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Meski begitu, IPM NTB masih berada pada kategori IPM sedang, laju pertumbuhan IPM NTB mencapai 1,17 persen. Untuk mengejar kategori pertumbuhan IPM tinggi, dibutuhkan waktu antara 3 - 5 tahun. Itupun dengan catatan proyek-proyek dan program pemerintah konsisten dilaksanakan. Mengacau pada keadaan tersebut, keberadaan proyekproyek mangkrak dapat mempengaruhi percepatan pertumbuhannya. Sebab, niatan dikucurkannya proyek-proyek tersebut oleh pemerintah pu-
sat, agar target pertumbuhan ekonomi nasional bisa dicapai sesuai RPJMN, demikian juga dengan RPJMD. “Bukankah pusat, demikian juga daerah telah menghitung. Setiap tahun target pertumbuhan ekonominya berapa, ujung-ujungnya kepada IPM. Kalau indikatotr-indikator pendukung pencapaian target tersebut tidak bisa jalan dengan baik. Maka, target pertumbuhan otomatis terpengaruh,” jelasnya. Iwan Harsono mengingatkan, keberadaan proyek-proyek pusat yang tidak difungsikan di daerah agar eksekutif, atau pemerintah daerah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat (pemilik proyek). Bagaimana agar proyekproyek tersebut dapat dimanfaatkan kembali. “Tinggal kemampuan lobi. Berlanjut atau tidaknya proyek, tergantung seberapa kuat lobi daerah di puast,” ditegaskan. Apalagi, proyek tersebut
(Suara NTB/bul)
H. Iwan Harsono rata-rata berada di daerah pesisir dan pelosok. Masyarakat pelosok ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekononomi dan IPM. Karena itu, pemerintah memang harus memberikannya perhatian lebih. Artinya, bantuan yang diturunkan kepadanya harus benarbenar efektif dan efisien. (bul)
Lima Negara Siapkan 18.670 Lowongan Kerja
(Suara NTB/dok)
UDANG - Provinsi NTB penghasil udang vaname utama ketiga nasional setelah Lampung dan Jawa Timur. Meskipun begitu, banyak ikan NTB diekspor menggunakan nama daerah lain.
Investor Berebut Berinvestasi di KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika saat ini sedang pada masa kejayaannya. Banyak investor yang berebut untuk menanamkan modalnya. Selain memperindah destinasi, Pemda juga akan memperkuat atraksi di Mandalika. Sehingga wisatawan merasa senang dan tidak jenuh dengan suasana di Mandalika. “Kita perkuat atraksi pariwisata kita, budaya kita dan semua yang bisa mendatangkan banyak wisatawan. Kita akan maksimalkan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Lalu Putria. Ia mengatakan bahwa selama ini pihaknya tengah berupaya memaksimalkan atraksi yang memang sudah dikenal. Salah satu event yang selalu banyak dikunjungi wisatawan adalah Festival Bau Nyale. Kedepannya, pihaknya akan memaksimal-
kan event ini. selain itu, akan ada berbagai macam event lainnya untuk memperkuat posisi Mandalika. “Pak Bupati sudah menyebut bahwa Loteng sebagai daerah pariwisata. Tentu saja ini bukan tanpa perhitungan, kita benar-benar serius garap pariwisata sebagai sektor utama di Lombok Tengah,” ujarnya. Apalagi tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menargetkan 70 ribu wisatawan untuk berkunjung selama tahun 2018. Target ini dianggap cukup rasional, mengingat Mandalika sudah mulai banyak dikunjungi wisatawan. “Kita punya target untuk datangkan wisatawan. Tentu saja harus ada yang membuat mereka datang. Selain keindahan Mandalika, atraksi itu juga penting. Sebagai hiburan dan sekaligus ajang untuk perkenalkan budaya kita,” ujarnya. Target kunjungan itu juga dihitung dari jumlah kamar hotel dan homestay yang tersedia di Lombok Tengah.
Saat ini setidaknya ada 1.500 kamar hotel yang dapat digunakan untuk menginap oleh wisatawan. Pihaknya berharap jumlah kamar hotel ini bisa terus meningkat. Sehingga lebih banyak lagi tempat atau pilihan menginap oleh wisatawan. “Kita hanya punya 1.500 kamar, baik itu yang berbintang maupun kamar homestay. Kita harapkan jumlahnya bisa terus meningkat. Dengan demikian wisatawan bisa memiliki lebih banyak lagi pilihan tempat menginap,” ujarnya. Berbagai atraksi budaya asli Lombok Tengah akan diinventarisir untuk kemudian dijadikan atraksi yang menarik. Masyarakat juga diharapkan untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kulitas diri. Sehingga mampu bersaing di tengah kemajuan KEK Mandalika saat ini. Sebab hal ini akan sangat berpengaruh pada pelayanan yang menjadi salah satu penentu kenyamanan wisatawan saat berkunjung. (lin)
Mataram (Suara NTB) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memfasilitasi pertemuan antara Perusahaan Pengarah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam negeri dengan agensi di beberapa negara. Dari forum Employment Business Meeting (EBM) 2018, tercatat 18.670 peluang kerja di lima negara. EBM 2018 di Mataram diikuti oleh enam perwakilan Republik Indonesia, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh Arab Saudi, KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KBRI Singapura. Selain itu, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei (Taiwan), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching Malaysia dan KJRI Kota Kinabalu Malaysia. BNP2TKI juga mengundang 35 agensi, dan 60 PPTKIS serta 3 lembaga pendidikan dan pelatihan yang mewakili sektor prioritas. Lima negara yang menyediakan lowongan bekerja di luar negeri ini. Diantaranya, Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab, Taipei, dan Turki. Dengan jenis pekerjaan yang disediakan yakni perkebunan, konstruksi, manufaktur, “hospitality”, perikanan dan di bidang jasa pelayanan. Deputi Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI Drg Elia Rosalina Sunityo, MARS menyebut, selanjutnya pemerintah memastikan kembali ketersediaan lowong kerja dimaksud. Selanjutnya disebar kepada masyarakat melalui web resmi BNP2TKI, dibantu BP3TKI, Dinas Nakertrans serta PPTKIS. EBM 2018 yang digelar di Mataram, merupakan
kegiatan ke-10 yang digelar oleh BNP2TKI. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan antara calon pengguna dan agensi dari luar negeri dengan PPTKIS dan sumber penyalur calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di dalam negeri. Tujuan lainnya adalah mendapatkan informasi terkini tentang potensi lowongan jabatan berikut kualifikasi kompetensi dan sertifikasi yang bisa diisi oleh PMI, khususnya di negara-negara “non traditional countries”. “Kegiatan ini sebagai sarana berbagi informasi mengenai potensi suplai PMI di berbagai sektor unggulan, seperti tenaga kesehatan, `hospitality` dan manufaktur,” terangnya. Elia secara luas menggambarkan, salah satu kegiatan yang menjadi prioritas BNP2TKI adalah perluasan penempatan PMI sektor formal ke berbagai negara penempatan. Baik yang tradisional maupun tujuan baru. Sejalan dengan itu pula, pemerintah kebijakannya tegas untuk meminimalisir pekerja – pekerja luar negeri illegal, maupun yang tidak memiliki keahlian khusus dengan target “zero” PMI informal pada 2019. Hal lain yang menjadi masalah dalam peningkatan penempatan PMI terampil ke luar negeri adalah masih adanya kesenjangan antara permintaan dengan potensi dalam hal kompetensi dan bahasa. Oleh sebab itu, BNP2TKI juga memfokuskan program pada 2018 pada upaya peningkatkan kualitas keahlian. Dengan harapan, pekerja-pekerja dari dalam negeri memiliki kualifikasi yang sama dengan pekerja luar negeri. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 21 April 2018
Optimis Menatap Masa Depan HARI ini, tanggal 21 April 2018 merupakan Hari Kartini. Dalam peringatan momentum bersejarah ini, kaum perempuan diharapkan harus optimis menatap masa depan dan memperjuang dirinya. Menurut salah satu tokoh perempuan di Lombok Timur (Lotim), Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, kaum perempuan harus tetap optimis. Jika tetap melangkah bersama dalam pergerakan yang nyata, maka jalan keluar dalam setiap persoalan khususnya yang dihadapi (Suara NTB/yon) oleh kaum perempuan pasti Hj. Sitti Rohmi Djalilah ada. Namun hal tersebut, katanya, membutuhkan kesungguhan bagi perempuan di NTB dan perempuan Indonesia pada umumnya untuk bergerak dan berjuang sesuai dengan kapasitasnya. Sejumlah persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan dini, TKW, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, pekerja di bawah umur dan lain sebagainya harus bisa diperangi bersama-sama. Perempuan dengan kapasitasnya masing-masing harus bergerak, saling menguatkan, bersatu untuk berbuat dan memberi contoh tauladan. “Pernikahan dini, kekerasan pada perempuan, TKW un skill, pendidikan yang masih rendah adalah permasalahan perempuan di NTB merupakan pembenahan yang perlu optimisme,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (20/4). Sitti Rohmi yang juga merupakan satu-satunya Calon Wakil Gubernur NTB perempuan ini mencontohkan perempuanperempuan hebat dan perempuan-perempuan tangguh akan bisa menginsiprasi dan menjadikan perempuan semakin yakin akan masa depannya. Bahkan yang tidak kalah penting yakni, bagaimana kaum perempuan mengetahui haknya dan tidak boleh dilecehkan dan dipinggirkan karena itu semua ada ganjaran hukumnya. Maka dari itu, katanya, itulah yang akan dan terus diperjuangan untuk bagaimana perempuan di NTB sadar dan mengetahui hak-hak yang harus didapatkannya. Salah satu yang dilakukan dengan sosialisasi terus menerus melalui khutbah, pengajian, penyuluhan dan majelis taklim ibu-ibu yang paling efektif untuk menjadikan perempuan di kota terlebih di desa mengetahui hak-hak mereka. Maka dari itu, Rektor Universitas Hamzanwadi ini menyampaikan, melalui momentum Hari Kartini tahun 2018, perempuan di NTB, jika masa depan perempuan harus cerah dan kaum perempuan harus optimis untuk menggapai itu. Semua itu mampu didapatkan apabila perempuan-perempuan mau berbuat dan berkerja keras. “Mari kita mulai dari diri kita sendiri, menjadi tauladan sesuai kapasitas kita masing-masing,” pesan kakak kandung Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi ini. (yon)
Diduga Bermasalah, Proyek Musala RSUD Dilaporkan ke APH Tanjung (Suara NTB) Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menduga proyek musala RSUD Tanjung bermasalah. Berdasarkan bukti yang dimilikinya, LUCW KLU pun melaporkan proyek yang dikerjakan pada APBD Perubahan 2017 itu ke aparat penegak hukum. Direktur LUCW KLU, Tarpi’in Adam, Jumat (20/4) mengungkapkan, laporan LUCW perihal proyek senilai Rp500 juta itu telah dilaporkan ke Polda NTB pada 17 Januari lalu. Sejak dilaporkan, Polda NTB pun merespons pengaduan LUCW pada 23 Maret 2018 lalu. Melalui surat yang diterima LUCW, Polda NTB menyerahkan tindaklanjut penanganan kasus tersebut ke Polres Lombok Utara. “Pagu anggaran proyek musala sekitar Rp500 juta. Adapun dugaan masalah yang kita temukan, beberapa item pekerjaan diduga tidak sesuai spek atau gambar. Di samping itu, proses tender juga kita duga ada intervensi/permainan,” ujarnya. Tarpiin menerangkan sejak awal pihaknya berharap Polda NTB terjun langsung menangani kasus ini. Namun demikian, Polda NTB melalui surat No. B/14/III/2018/Dit Reskrimsus perihal perkembangan penyelidikan yang dikeluarkan Polda NTB, memerintahkan kepada Polres untuk menindaklanjuti. Alasan pelimpahan ke polres mempertimbangkan lokus dan efisiensi penanganan perkara, maka penanganannya telah dilimpahkan ke Polres Lombok Utara. “Atas nama lembaga kami menyampaikan terima kasih kepada Polda NTB atas atensi terhadap aduan kasus ini. Selanjutnya kami berharap Polres Lombok Utara segera menindaklanjuti dan menjadikan ini sebagai atensi penegakan hukum di Lombok Utara,” sebutnya. Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD Tanjung, dr. H. Lalu Bahrudin, mengaku belum mengetahui substansi laporan yang diduga bermasalah terhadap proyek musala tersebut. Setidaknya proyek musala itu berada satu paket dengan pembangunan kamar jenazah. “Pagu anggarannya saya lupa persisnya, kalau kamar jenazah nilainya sekitar Rp 300 juta, yang mushala ini sekitar itu,” ujar Bahrudin. Ia menegaskan pelaksanaan proyek musala dan kamar jenazah telah melalui pengawasan konsultan yang ditunjuk. Ia beranggapan apabila dalam pengerjaan proyek tidak sesuai, maka dirinya pasti akan menolak hasil pekerjaan kontraktor. Tidak hanya konsultan pengawas, pengawasan proyek juga melibatkan pemeriksaan Inspektorat. Dasar inilah ia berkeyakinan bahwa proyek yang diadukan LSM tersebut belum mengandung substansi KKN sebagaimana disangkakan. “Saya juga bingung, kesalahannya di mana. Kalau dibilang tidak sesuai spek, konsultan pengawas pasti sudah mengetahui itu, dan saya akan menolak hasil pekerjaan rekanan,” tegasnya. Sebagaimana proyek tersebut sudah dilaporkan LSM, maka pihak RSUD Tanjung dalam hal ini hanya menunggu permintaan klarifikasi dari Polres. Pihaknya pun siap untuk memberikan keterangan sebagaimana proses pekerjaan itu berjalan. (ari)
(Suara NTB/ari)
MUSALA - Inilah Musala RSUD Tanjung yang diduga bermasalah. Pihak RSUD mengklaim pembangunan musala sudah melalui pengawasan konsultan dan pemeriksaan Inspektorat.
Halaman 4
Empat Anggota DPRD KLU Belum Setor LHKPN Tanjung (Suara NTB) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di tingkat eksekutif dan legislatif Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum seluruhnya dilaporkan. Di kalangan pejabat eksekutif, setoran LHKPN ke KPK melalui Inspektorat KLU masih tersisa 15 persen, sedangkan di kalangan anggota DPRD KLU masih ada 4 orang lagi yang belum menyetorkan (sisa 13 persen). Admin LHKPN DPRD KLU, Raden Budi Anjasmara, kepada wartawan Jumat (20/4) mengakui, sampai kemarin masih ada anggota dewan yang belum menyampaikan LHKPN. Dari 30 anggota DPRD KLU, sebanyak 26 orang anggota legislatif yang sudah menyetorkan atau mencapai 87 persen. “Per tanggal 20 hari ini (kemarin), masih ada 4 orang lagi yang belum melaporkan. Kita
masih menunggu, tapi kita harapkan bisa segera diajukan,” kata Budi. Budi mengatakan, anggota DPRD KLU yang belum melaporkan harta kekayaannya ditengarai, karena pengisian data kekayaan belum lengkap. Bisa pula mereka kebingungan mengisi form yang sudah disiapkan. “Sampai saat ini belum ada imbauan. Mungkin akan diberikan kebijakan oleh KPK
terkait batas waktu karena ini baru pertama kali LHKPN dilaporkan secara elektronik. Kita juga belum tahu apakah LHKPN ini sebagai syarat pencalegan atau tidak,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, batas pelaporan LHKPN pejabat daerah berakhir tanggal 31 Maret 2018 lalu. Menyikapi itu, Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., berharap kalangan pejabat
daerah segera melaporkan hartanya sesuai arahan KPK. Menurut Zaenal Idrus, di tingkat pejabat eksekutif capaian pelaporan mencapai 85 persen dari 180 pejabat yang wajib lapor, 15 persen sisanya belum melapor sampai hari kemarin. “Kondisi sampai sekarang dari 180 ASN yang wajib melaporkan dari pantauan kita sudah 85 persen terkoneksi. Memang ada beberapa pejabat yang sakit, dan pensiun tetapi itu kita terus imbau agar mau mengisi kewajiban walaupun terlambat,” ungkap Idrus. Dikatakannya, persoalan yang dihadapi pejabat yang belum melapor lantaran beberapa pejabat dalam kondisi sa-
kit, ada pula yang memasuki masa pensiun. Pihaknya tetap berupaya memastikan supaya seluruh ASN dapat mengisi terlepas dari kendala apapun. Sanksi jika seorang ASN tidak memenuhi kewajiban sudah jelas tercantum dalam PP nomor 53 tentang Disiplin PNS. Di mana sanksi bisa berupa teguran, dan yang paling fatal adalah pemberhentian secara tidak hormat. Namun demikian, sanksi itu tergantung lagi pada kebijakan kepala daerah menyikapi pengisian formulir eLHKPN. “Bisa juga penundaan kenaikan pangkat, ada yang teguran tertulis dan lisan itu tergantung kepala daerah, pak bupati,” tandasnya. (ari)
KPU Tetapkan Jumlah DPT Sebanyak 875.259 Pemilih
(Suara NTB/bul)
SEPEDA - Sepeda menjadi transportasi andalan di tiga Gili. Pemda KLU berencana membatasi operasional sepeda di tiga Gili.
Jumlah Sepeda di Tiga Gili akan Dibatasi Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) akan memberlakukan kebijakan mengatur distribusi sepeda di kawasan wisata 3 gili. Di mana jumlah sepeda yang disewakan oleh masyarakat akan dibatasi. Sekretaris Dishublutkan KLU, H. Samsul Rizal, SP., Jumat (20/4) mengungkapkan, pembatasan jumlah sepeda diperlukan untuk menghindari kepadatan dan kesan kumuh di wilayah 3 gili. Pasalnya, banyak sepeda yang dijejer oleh masyarakat di pinggir jalan lingkar 3 pulau kerap menghambat lalu lintas maupun pejalan kaki. “Jumlah sepeda akan kita batasi, ke depan hotel-hotel mungkin diberikan izin untuk memiliki beberapa unit, dan berapa unit yang dapat dikelola oleh masyarakat,” ungkapnya. Samsul menjelaskan, keberadaan rental sepeda di 3 gili sejauh ini belum tersentuh oleh
kebijakan Pemda KLU. Kelonggaran yang dimiliki pelaku usaha menyebabkan jumlah sepeda semakin menumpuk dan seolah tak terkendali. Tidak hanya jumlah, tempat-tempat rental sepeda di objek wisata dunia itu juga terkesan sembarangan, sehingga dikhawatirkan mengganggu kenyamanan wisata. Ia menilai, sudah seharusnya seluruh objek transportasi di 3 pulau diatur oleh pemerintah. Terlebih lagi, rental sepeda belum memberikan retribusi kepada PAD Lombok Utara. “Kita menginginkan, lokasi-lokasi parkir dan siapa pemilik rental akan ditata. Pemerintah berharap dapat membuatkan tempat khusus parkir untuk sepeda dan cidomo. Kalau sekarang ini kan semua tempat digunakan, nanti kalau sudah ditata kita tetapkan lokasi khusus parkir,” jelasnya. Ia melanjutkan, keinginan Pemda KLU tersebut masih sebatas wacana. Mengingat sampai saat ini belum ada pro-
gres perencanaan maupun desain program ke arah itu. Demikian pula, regulasi yang akan mengatur rental sepeda belum dibuat. Sebelum dibuatkan Perda, pengaturannya akan menggunakan Peraturan Bupati (Perbup). “Kita masih belum tahu regulasinya. Makanya kami akan cari dulu seperti apa, baru kita akan terapkan polanya,” imbuh Samsul Rizal. Ia menambahkan, keberadaan sepeda potensial dijadikan sumber PAD di kawasan 3 gili. Mengingat target retribusi parkir se KLU yang dikelola Dishub naik menjadi Rp500 juta. Angka ini melonjak dari target tahun lalu sebesar Rp 60 juta dengan realisasi mencapai Rp120 juta. Mencapai tarhet tersebut, Dishub dalam waktu dekat akan mengumpulkan dan membina seluruh juru parkir (jukir) di Lombok Utara. Dishub akan menjaring keluhan dan kendala yang dihadapi selama bertugas, sehingga penyerapan PAD parkir bisa tercapai maksimal. (ari)
Diduga Lakukan Pungli
Kades Kembang Kerang Daya Dipolisikan Selong (Suara NTB) Sejumlah warga Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur (Lotim), mendatangi Mapolres Lotim untuk melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)yang dilakukan oknum kepala desa (kades). Salah satu warga, Zainul Muttaqin, menjelaskan, kedatangannya ke Mapolres Lotim untuk melaporkan tindakan Kades yang telah menipu masyarakat di dalam pembuatan sertifikat prona tersebut. Di mana, di Desa Kembang Kerang Daya tidak ada jatah untuk di desa tersebut karena tidak memenuhi kouta sebanyak 3.200. Sementara masyarakat Kembang Kerang Daya yang sudah mengumpulkan sekitar 500 orang. Untuk itu ia mempertanyakan alasan pemerintah desa yang meminta masyarakat mengurus pembuatan sertifikat. Ironisnya, masyarakat yang mengurus ini banyak diantara mereka yang harus berutang biaya untuk mengeluarkan uang itu. Adapun besaran biaya pungutan yang dikeluarkan oleh masyarakat ke pemerintah desa bervariasi, mulai dari Rp200 ribu, Rp350 ribu, Rp600 ribu hingga Rp1 juta untuk pengurusan sertifikat. “Bagi masyarakat yang sudah menyerahkan dokumen
pendaftaran, saat itu dijanjikan pada bulan Maret 2018 sudah dimulai pengukuran. Namun hingga saat ini pengukuran tidak kunjung dilakukan sementara masyarakat sudah menyerahkan uang dan sejumlah persyaratan lainnya sesuai permintaan kepala desa,” ujarnya saat dikonfirmasi di Selong, Jumat (20/4). Terkait hal inipun, masyarakat Kembang Kerang Daye sudah mempertanyakannya ke pemerintah desa. Pihak desa mengaku jika berkas itu sudah diserahkan ke BPN Lotim dan sedang dalam proses. Akan tetapi, tuturnya, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh masyarakat bahwa berkas-berkas itu masih menumpuk di kantor desa. “Kalaupun Desa Kembang Kerang Daye dapat kuota, namun gimana mau pengukuran dan sertifikat masyarakat jadi, sementara berkas itu masih di kantor desa,” tanyanya. Menanggapi hal itu, Kades Kembang Kerang Daya, Daeng Muzakir Muhkhtar, SE, mempertanyakan alasan dan bukti yang dimiliki warganya yang melaporkan persoalan itu ke aparat kepolisian. Dijelaskannya di dalam mengusulkan pembuatan sertifikat prona itu, masyarakat ada yang membuat surat jual beli. Sedangkan untuk pembuatan surat jual beli itu ada peraturan desa (Perdes) yang sudah
ditetapkan, sehingga perdes itu diterapkan. Sementara bagi masyarakat yang sudah memiliki persyaratan dan lain sebagainya sama sekali diberlakukan pungutan di luar dari biaya untuk pembuatan sertifikat tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Untuk masyarakat yang mengurus sertifikat juga tidak ada unsur paksaan, namun hanya diimbau menyerahkan segala persyaratan supaya nantinya ketika ada program prona pemerintah desa dapat lebih cepat menyerahkan berkas-berkas masyarakat. “Saat ini kita memang tidak mendapatkan kuota, tapi kita minta masyarakat menyerahkan persyaratan supaya ke depannya kita tidak repot,” jawabnya. Daeng Muzakir Mukhtar menegaskan jika tidak ada pungutan di luar dari Perdes dan aturan pembuatan sertifikat prona, terutama yang berasal dari PTSL. Sementara berdasarkan Perdes yang ada di Desa Kembang Kerang Daya setiap masyarakat yang mengurus surat jual beli dikenakan biaya sekitar 2 persen dan aturan tersebut sudah disebarkan ke masyarakat. “Apabila mereka sudah punya surat jual beli dan persyaratannya yang lain sudah ada. Buat apa kita pungut? Dan benar kita pungut masyarakat di atas Rp350 ribu sesuai Perdes,” jelasnya. (yon)
Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (19/4) menggelar rapat pleno terkait penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pilkada tahun ini. Adapun, jumlah DPT yang ditetapkan KPU Lotim sebanyak 875.259 pemilih. DikonfirmasiSuara NTB, Jumat (20/4), Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh, menjelaskan, dari data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah ditetapkan sebelumnya sebanyak 866.173, saat ini DPT berjumlah 875.259 orang. Artinya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan disebabkan adanya pemilih baru sebanyak 14.000 dari hasil koordinasi dengan Dinas Dukcapil sudah mengeluarkan NIK. Sehingga bisa ditemukan angka sekitar 6.000 pemilih yang kemudian dimasukkan ke dalam DPSHP dan sekaligus masuk ke DPT. Penambahan 6.000 pemilih ini selain dari dikeluarkannya NIK dari Dukcapil, tambahan berasal dari pemilih yang belum masuk terdaftar, seperti baru pulang merantau. Selanjutnya, DPT yang sudah ditetapkan itu nantinya akan menjadi dasar dari KPU di dalam melakukan pengadaan logistik berupa surat suara maupun logistik yang lain berkaitan dengan kegiatan pemungutan, penghitungan suara. “Untuk DPT, kita sudah tetapkan sebanyak 875.259 pemilih. Mengalami perubahan yang cukup signifikan dari DPS,” terangnya. Selain itu, pemilih yang sudah masuk dalam DPT dipastikan tidak terjadi pemilih ganda. Pasalnya, KPU Lotim sudah melakukan kroscek dana analisa, sehingga dapat dinyatakan jika tidak ada pemilihan ganda dari DPT yang sudah ditetapkan tersebut. M. Saleh mengakui, sebelumnya dari DPS ke DPSHP sempat ditemukan pemilih ganda yang cuk-
(Suara NTB/yon)
Muhammad Saleh up banyak sekitar 11.000 pemilih, namun hal tersebut sudah diselesaikan. Mengingat waktu pencoplosan dalam pemilihan kepala daerah baik Pilbup maupun Pilgub yang masih cukup panjang sekitar dua bulan, KPU Lotim menegaskan jika DPT yang sudah ditetapkan itu aman dan tidak dapat memasukkan pemilih baru ke dalam DPT, kecuali apabila ada dokumen yang datang untuk dimasukkan ke DPT sebelum penetapan jumlah DPT di KPU Provinsi NTB yang dilakukan, Sabtu hari ini. “Kita terus koordinasi dengan PPK, apabila masih ada masyarakat belum terdaftar. Kita usahakan nanti bisa masuk di provinsi, maka provinsi sedang melakukan rekapitulasi untuk DPT Pilgub,” ujarnya. Kendati demikian apabila pemilih itu tidak terdaftar di DPT, yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari H dengan menggunakan ketentuan yang berlaku. Karena KPU bersama Dukcapil terus berkomitmen dan mendorong masyarakat untuk mengurus identitas terutama sisa dari 11.000 pemilih yang sama sekali belum memiliki NIK dan KK. “Kalaupun tidak masuk DPT, apabila Suketnya ada maka dapat menggunakan hak pilihnya pada hari H,” jelasnya. (yon)
Pjs. Bupati Dukung Operasi Bibir Sumbing FKG Unair Selong (Suara NTB) Pjs. Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik, memberikan apresiasi tim bakti sosial (baksos) Operasi Bibir Sumbing Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) bekerjasama dengan PT. PHC Surabaya yang melakukan operasi bibir sumbing di Lotim. Kegiatan tersebut sebagai rangkaian Bulan Bakti Gotong Royong tahun 2018 di Kantor Bupati Lotim, Jumat (20/4). Ahsanul berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dan semakin ditingkatkan ke depan. Tidak saja untuk kegiatan bakti sosial semacam ini, akan tetapi juga terkait kualifikasi tenaga dokter khususnya ahli bedah mulut, di mana hingga saat ini Lotim belum memiliki tenaga medis ahli bedah mulut. Pada kesempatan ini, Ahsanul menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lotim telah membangun dua puskesmas pada 2017 lalu. Sementara tahun 2018 ini akan dibangun satu unit puskesmas lagi, sehingga jumlah puskesmas akan bertambah menjadi 35 unit. Jumlah terse-
but akan terus ditingkatkan guna mengejar rasio jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk di kabupaten Lotim, idealnya tersedia 40 puskesmas. Sementara Perwakilan dari PT. PHC (Pelindo Husada Citra) Surabaya, Adi Tri Lesmana mengucapkan terima kasih atas segala kegiatan yang dilakukan FKG Universitas Airlangga serta kerjasama yang baik dari semua pihak dan berharap kegiatan ini berjalan lancar sesuai keinginan bersama untuk kesejahteraan masyarakat Lotim. Hal yang sama juga disampaikan dari Perwakilan FKG universitas Airlangga, drg. Ni Putu Mira Sumarta, SpBM, jika kegiatan ini semata-mata untuk membantu masyarakat Lotim khususnya penderita bibir sumbing. Selain di Lotim Tim FKG juga telah melakukan kegiatan serupa di berbagai daerah lainnya. Adapun jumlah pasien yang akan dioperasi setelah melakukan screning berjumlah 21 pasien dan ada tambahan 5 pasien, sehingga berjumlah 26 pasien dan tidak dikenakan biaya. (yon)
(Suara NTB/ist)
BERSAMA - Tim operasi bibir sumbing FKG Unair Surabaya bersama Pjs Bupati Lotim di Kantor Bupati, Jumat (20/4).
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 21 April 2018
Usulkan Tambahan JKN SEBANYAK 9 ribu lebih warga miskin di Lombok Barat (Lobar) yang masuk sebagai penerima bantuan PKH belum terdaftar dalam warga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Dari 40 ribu lebih penerima PKH baru 11 ribu yang sudah menerima JKN, sedangkan sisanya 9 ribu jiwa belum masuk. ‘’Kondisi ini menyebabkan ratusan warga yang tak punya BPJS datang ke kantor Dinas Sosial (Disos) Lobar tiap hari untuk meminta rekomendasi surat keterangan miskin,’’ ujar Ke(Suara NTB/her) pala Disos Lobar Hj Made Hj. Made Ambaryati Ambaryati, Jumat (20/4). Pihaknya berupaya akan mengusulkan penambahan warga yang mendapatkan bantuan JKN dan rastra. Namun persoalannya, menjadi catatan kalau usulkan penambahan, maka otomatis kemiskinan bertambah. Menurutnya pengusulan penambahan ini harus melalui persetujuan kepala daerah. Apalagi tahun ini target penurunan kemiskinan 1 persen, sehingga tentu menjadi hambatan untuk menurunkan kemiskinan. Selain itu, ujarnya, belasan ribu warga miskin di Lobar belum mendapatkan bantuan beras sejahtera (rastra), bahkan puluhan ribu warga miskin ini termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memasukkan warga ini pihak Dinas Sosial pun melakukan pendataan terhadap 66 ribu lebih penerima rastra. Pihak Disos akan mengecek lagi penerima rastra ini apakah miskin atau sudah mampu, sehingga warga yang mampu ini bakal diganti oleh warga yang belum masuk penerima rastra. Untuk melacak warga miskin yang tak masuk penerima rastra ini, selain melakukan pendataan, pihak Disos juga membuka layanan pengaduan di kantor dinas terkait. Selama sepekan dibuka sudah puluhan warga yang mengadukan diri ke dinas terkait. (her)
DPT Loteng Ditetapkan 720.244 Pemilih Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB sebanyak 720.244 pemilih. Jumlah ini, diperkirakan masih akan bertambah. Pasalnya, masih ada 11.974 calon pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sampai sekarang ini. Perekaman E-KTP sebagai persyaratan utama untuk bisa menggunakan hak pilih di Pilkada NTB mendatang. “Sisa 11 ribu lebih calon pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk diselesaikan sampai pada hari H pencoblosan Juni mendatang,” terang Komisioner KPU Loteng, Sansuri, S.Pt., kepada Suara NTB, Jumat (20/4). Jika sampai hari pencoblosan calon pemilih belum melakukan perekaman KTP elektronik, maka bisa dipastikan calon pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Karena syarat utama untuk bisa menggunakan hak pilih adalah telah melakukan perekaman KTP elektronik dan dibuktikan dengan kepemilikan E KTP atau surat keterangan penganti KTP elektronik yang dikeluarkan Disdukcapil setempat. Terkait sisa calon pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik tersebut, KPU Loteng sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil Loteng untuk memastikan, kalau sisa calon pemilih dipastikan bisa tertangani sampai sebelum hari pencoblosan. Tujuannya tidak ada satupun calon pemilih yang kehilangan hak pilihnya hanya gara-gara belum melakukan perekaman KTP elektronik. Diakuinya, ada penurunan jika dibandingkan dengn DPT untuk Pilkada Loteng tahun 2015 lalu, sebanyak 763 ribu pemilih lebih. Artinya, ada penurunan sebanyak 30 ribu lebih pemilih. Hal ini bisa terjadi, karena adanya pencoretan pemilih yang ganda serta pemilih yang pindah tempat tinggal dan meninggal dunia, selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) beberapa waktu lalu. Dari total DPT, Kecamatan Pujut masih menjadi kecamatan dengan jumlah pemilih terbesar sebanyak 83.715 pemilih diikuti Kecamatan Praya sebanyak 79.521 orang pemilih, Kecamatan Jonggat, 73.584 pemilih. Kecamatan Kopang 66.058 pemilih, Praya Barat, 61.080 pemilih, Batukliang, 60.496 pemilih, Janapria 59.536 pemilih dan Kecamatan Praya Timur, 53.753 pemilih. Kemudian Kecamatan Praya Tengah, 50.077 pemilih, Pringgarata, 48.596 pemilih dan Praya Barat Daya, 43.088 pemilih. Sedangkan Kecamatan Batukling Utara menjadi daerah dengan jumlah pemilih paling kecil yakni 40.740 pemilih. “Data pemilih ini yang sudah dinyatakan memenuhi syarat dan bisa m e n g gunakan hak pilihnya di Pilkada NTB mendatang,” pungkas mantan Ketua Panwaslu Loteng ini. (kir)
Sansuri (Suara NTB/kir)
Ribuan Calon Pemilih di Lobar Dicoret Giri Menang (Suara NTB) Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pilkada serentak 2018 telah ditetapkan KPU Lombok Barat (Lobar). Penetapan DPT ini melalui proses pleno yang alot, dihadiri panwaslu, tim pasangan calon (paslon) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Menurut Komisioner KPU Lobar H. Amrullah, SE., MM., berdasarkan DPT tersebut, terdapat pemilih tetap di Lobar sebanyak 463.493 orang, dibandingkan jumlah DPT di pilpres 2014 lalu sebanyak 475.028, sehingga terdapat DPT yang “menghilang” sebanyak 11.535. Sedangkan dibanding Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum peneta-
pan DPT sebanyak 472.237 orang, namun setelah diterapkan menjadi DPT terdapat pengurangan sekitar 5.199 orang. Pengeluaran 5.199 calon pemilih ini mengakibatkan pengurangan jumlah DPT. Ribuan calon pemilih ini dicoret lantaran berdasarkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) ribuan calon pemilih ini tidak
terdaftar di data base kependudukan Lobar. ‘’Ribuan calon pemilih ini, belum ber E-KTP dan belum dipastikan ber-E KTP,’’ tegasnya, Jumat (20/4). Secara rinci disebutkan, kecamatan yang Paling tinggi jumlah pemilih nya yakni Narmada dengan total 67.319 orang, kemudian Kecamatan Gunungsari 60.239 orang, Gerung 58.993 or-
Dukcapil Tarik E-KTP Selain itu, ujarnya, puluhan calon pemilih ditemukan masuk dalam DPT, namun masih di bawah umur dicoret, lantaran Dinas Dukcapil menolak memberikan E-KTP, karena tak memenuhi syarat sebab tergolong di bawah umur. Selain itu te-
muan palson terdapat pemilih tak cukup umur, namun setelah dicek beberapa sudah tidak dicoret, namun beberapa di antaranya dimasukkan DPT, sebab tidak menyalahi dari sisi umur. Diakuinya, dari temuan tim paslon ada calon pemilih tak cukup umur ternyata setelah dikroscek nama-nama tersebut sudah terhapus dari daftar pemilih Sidalih. “Terkait temuan LO ada pemilih tak cukup umur ternyata setelah dikroscek sudah terhapus. Dikatakan, bisa saja dalam DPS ada namanya, namun setelah diperbaiki akhirnya terhapus dengan sendiri dalam sistem,’’ tegasnya. (her)
(Suara NTB/ist)
BPJS Siap Biayai Pengobatan Papuq Cenah Giri Menang (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mataram siap menangani semua jaminan kesehatan dari Papuq Cenah. Setelah diberitakan media baru-baru ini, pihak BPJS turun melihat kondisi Papua Cenah yang hidup miskin di kawasan lereng Gunung Sasak Desa Giri Sasak. Jumat (20/4) BPJS Kesehatan Cabang Mataram mengunjungi Papuq Cenah di Desa Giri Sasak bersama Kepala BPJS
Kesehatan Kantor Kabupaten Lombok Barat I Wayan Sumarjana, Kepala Puskesmas Kuripan H. Husni sebagai wakil dari Dinas Kesehatan danKepala Desa Giri Sasak Hamdi. Kedatangan pihak BPJS ini untuk memastikan apakah Papuq Cenah sudah masuk menjadi peserta BPJS atau belum, karena informasi yang ada di media, Papuq Cenah belum didaftarkan menjadi peserta BPJS.” Kami datang untuk pastikan sudah ada jaminan BPJS
atau belum, kalau belum akan kita fasilitas ke Dinas Sosial agar daftarkan supaya menjadi peserta BPJS,” ungkap Wayan Sumarjana. Hasil kunjungan di lapangan dan didapatkan informasi bahwa Papuq Cenah sudah menderita tumor mata sudah sekitar 20 tahun dan tidak berani untuk dibawa ke rumah sakit, sehingga hanya menjalani pengobatan tradisional saja. Hasil koordinasi antara pihak BPJS, Puskesmas dan
Minarni Klaim Sertifikat Tanah Dikeluarkan BPN Loteng Praya (Suara NTB) Munculnya indikasi penggunaan sertifikat palsu oleh Minarni untuk mengklaim lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dibantah keras oleh yang bersangkutan. Minarni pun menegaskan kalau sertifikat No. 764 miliknya, sah, sehingga pihaknya mempertanyakan apa dasar yang menyebutkan kalau sertifikat tersebut, palsu. “Sertifikat tanah yang saya miliki itu sah. Karena itu dikeluarkan langsung oleh pihak BPN Loteng,” terang Minarni, di Praya, Jumat (20/4). Ia pun mengaku meski sudah tidak menguasai lahan tersebut karena sudah dikuasai oleh ITDC, pihaknya tetap membayar pajak atas lahan. Itu artinya, lahan tersebut secarahukummasihmenjadihakmiliknya. Kalau memang lahan itu bukanmiliknyalagi,tidakmungkin dirinya membayar pajak atas lahan tersebut. “Tahun lalu pajak atas tanah tersebut sudah kita bayar. Besarannya mencapai hampir Rp2 juta setahun,” klaimnya. Jadi kalau memang tanah tersebut bukan lagi miliknya, kenapa surat tagihan pajak masih saja keluar. Pihaknya menegaskan siap membuktikan keaslian sertifikat atas tanah yang kini sudah dikuasai oleh ITDC untuk rencana lokasi pembangunan hotel X2 tersebut. Minarni menegaskan, kalau lahan tersebut dibeli secara sah kepada pemiliknya jauh sebelum ada rencana pengembangan KEK. Di atas lahan ini sebelumnya juga berdiri Hotel Lombok Baru. “Kalau memang sertifikat tanah kami ini palsu, tidak mu-
ngkin kami berani membangun hotel dengan biaya yang tidak sedikit,” tambahnya. Dalam hal ini, ujarnya, dirinya menggunakan uang untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Tapi karena pihaknya yakin kalau sertifikat tersebut asli dan sah, sehingga pihaknya berani membangun hotel di tempat terse(Suara NTB/kir) but. Walaupun TUNJUKKAN - Minarni menunjukkan hotel ini kemusalinan bukti pembayaran pajak tanah atas dian dirobohlahan di KEK Mandalika yang kini dikuasai kan pemerinITDC, Jumat (20/4). tah daerah beberapa tahun yang lalu dengan mor 764 tidak terdaftar didaftar alasan melanggar aturan sem- registrasi tanah BPN Loteng. Pernyatakan tersebut disampadan pantai. “Kalau memang ini bukan tanah kami, haram bagi paikan General Affair KEK Mankami untuk mengklaim. Tapi kare- dalika ITDC, I Gusti Lanang na ini sah lahan kami, maka sam- Bratasuta, menyikapi munculnya pai kapan pun kami akan terus klaim lahan oleh pihak warga di kantornya, Kamis (19/4). Ia menbertahan,” tegas Minarni. Sebelumnya, ITDC mensin- jelaskan, dalam salinan surat yalir kalau sertifikat tanah yang BPN Praya disebutkan sertifikat dijadikan dasar oleh salah satu nomor 764 tidak terdaftar dan warga untuk mengklaim lahan teregistrasi tanah BPN Loteng. Selain itu, luas lahan yang terdi lokasi rencana pembangunan Hotel X2 Kuta, palsu. Hal itu di- tera hanya 600 meter persegi atau dasari adanya surat yang diteri- sekitar 60 are. Sementara luas ma dari Badan Pertanahan Na- lahan yang diklaim luasnya 1,7 sional (BPN) Lombok Tengah hektar. “Lokasi lahan di sertifikat (Loteng), yang mengatakan ka- tersebut juga tidak sesuai dengan lau sertifikat tanah dengan no- kenyataan,” terangnya. (kir)
Warga NU Diingatkan Tidak Golput (Loteng), Kamis (19/4) sore. Tidak kalah penting, tegasnya, warga NU harus tetap menjaga kekompakan. Jangan hanya gara-gara pilkada dan perbedaan pilihan politik, warga NU terpecah-pecah. Apalagi warga nahdliyin, warga yang cerdas yang menghargai perbedaan pilihan politik setiap warga negara. “Kalau sampai warga NU terpecah belah hanya gara-gara pilkada, itu sama saja menunjukkan kalau warga NU warga tidak cerdas. Sehingga mari kita
ang, Lingsar 50.095 orang, Labuapi sebanyak 46.248 orang, Sekotong 43.115 orang, Kediri 39.993 orang, lalu Kecamatan Lembar 36.356 orang, dan Kecamatan Batulayar 34.399 orang terakhir jumlah DPT paling sedikit Kecamatan Kuripan 26.736 orang.
KUNJUNGI - Pihak BPJS Kesehatan bersama puskesmas dan kepala desa saat berada di kediaman Papuq Cenah, Jumat (20/4). Kedatangan rombongan BPJS ini untuk memastikan apakah, Papuq Cenah sudah masuk BPJS atau belum.
Pilkada
Praya (Suara NTB) Ketua Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Ulama (NU) NTB, TGH. Taqiuddin Mansyur, menyerukan kepada seluruh warga NU supaya menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB, bulan Juni mendatang. “Pilihan boleh beda. Tapi jangan sampai golput,” ujarnya mengingatkan saat peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke 92 di Lapangan Umum Penujak Praya Barat Lombok Tengah
Halaman 5
sebagai warga NU menunjukkan diri sebagai warga yang cerdas yang menghargai setiap perbedaan pilihan dalam politik,” ujarnya mengingatkan. Hal senada juga disampaikan Ketua Pengurus Cabang (PC) NU Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP. Menurutnya, NU sebagai organisasi kemasyarakatan tidak boleh terlibat berpolitik. Namun sebagai warga yang cerdas, warga NU tetap harus menggunakan hak pilihnya di Pilkada NTB mendatang tan-
pa ada tekanan dari pihak manapaun. Termasuk dari organisasi NU itu sendiri. “Silakan warga NU menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nurani. Jangan merasa ada tekanan dari pihak manapun,” tegas Pathul. Lebih jauh, Pelaksana Tugas (PLt) Bupati Loteng ini menambahkan, dari sisi pembangunan warga NU telah banyak memberikan kontribusi bagi NTB dan Loteng khususnya. Peran tersebut di-
harapkan bisa terus dipelihara dan ditingkatkan di masamasa yang akan datang. “Salah satu peran yang sangat diharapkan ialah warga NU bisa ikut mendukung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah ini,” imbuhnya. Karena kalau daerah sudah aman, maka proses pembangunan akan bisa berjalan dengan lancar. Kalau pembangunan berjalan lancar, maka manfaatnya tetap akan kembali oleh masyarakat itu sendiri. (kir)
Kades. Papuq Cenah sudah didaftarkan oleh Kepala Puskesmas Kuripan untuk kepesertaan program JKN-KIS PBI APBD pada bulan Maret 2018.” Tenyata Papuq Cenah sudah didaftarkan melalu APBD 2018,” ungkapnya. Papuq Cenah tinggal seorang diri, tanpa seorang suami anak, maupun cucu, setiap hari untuk kebutuhan hidup ia mengharapkan belas kasihan dari para saudara dan tetangganya. Selama ini perhatian dari pe-
merintah sangat minim ia dapatkan, ia mengakui mendapatkan beras sejahtera (rastra). Namun, Selama ini untuk bantuan pengobatan hanya sampai di puskesmas saja, dari puskesman tidak tahu apa diagnosa penyakit Papuq Cenah, karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Ketika datang ke puskesmas hanya diberikan obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit yang dari penyakit yang diderita. (her)
Proyek Bendungan Meninting
Pemkab Lobar Pastikan Ganti Rugi Lahan Untungkan Warga Giri Menang (Suara NTB) Warga di dua desa masingmasing Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari dan Dasan Griya Kecamatan Lingsar yang terkena dampak pembebasan lahan pembangunan proyek Bendungan Meninting menuntut agar ganti rugi lahan tidak merugikan warga. Nilai pembayaran ganti rugi lahan yang memihak masyarakat, di samping itu warga menuntut relokasi permukiman warga secara terpusat (terkompleks) dan menuntut dibangunkan fasilitas umum seperti sekolah dan pasar untuk konversi mata pencaharian mereka. Menanggapi tuntutan warga ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H Joko Wiratno yang dikonfirmasi mengaku pada prinsipnya kebijakan yang dibuat pemerintah, untuk membuat masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Pemda sudah dipertimbangkan dengan baik bagi masyarakat yang terkena dampak dari pembebasan lahan itu.”Kita pastikangantirugilahantidakmerugikan warga malah lebih menguntungkan warga karena nilai appraisal lebih tinggi dari harga pasar,” kata Joko menanggapi tuntutan warga yang disampaikan melalui media, Jumat (20/4). Pihaknya mengharapkan nantinya para warga yang menerima ganti rugi itu untuk mencari sendiri lokasi pemukiman baru. Sebab pihaknya menilai jika Pemkab yang mencarikan untuk dijadikan kompleks pemukiman, dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan nantinya. Di samping itu jika Pemkab membantu mencarikan lokasi, akan memerlukan jasa appraisal lagi yang memakan waktu lama lagi.”Dengan uang yang didapatkan dari ganti rugi mereka cari sendiri, kalau kompleks itu repot. Mana lagi kalau sudah (ada kompleks) berebut pilih lokasi rumah yang dimau, itu kan jadi masalah,” jelasnya. Pihaknya pun memastikan bahwa harga ganti rugi dari nilai appraisal untuk pembebasan lahan itu akan adil dan tidak merugikan warga. Sebab ia mengatakan tidak hanya sekedar lahan saja, namun tanaman atau bagunan yang ada terkena appraisal ma-
(Suara NTB/her)
Joko Wiranto suk untuk dinilai, shingga warga tidak akan dirugikan namun justru diuntungkan.” Pengalaman kami selama ini, hasil appraisal dengan harga dijual sendiri, lebih tinggi harga appraisal. Diuntungkan masyarakat,” ungkapnya. Sementara itu terkait adanya jugapermintanwargauntukdibangunkannya fasilitas seperti pasar, Joko mengatakan hal itu tentu akan dibangun. Terlebih lagi dengan adanya program dari Presiden RI Joko Widodo yang menargerkan dibangunnya 5 ribu pasar selama 4 tahun, dimana setahunnya 1 ribu pasar di seluruh Indonesia.”Tanpa ada Dam (bendungan) juga kita membangun, kalau disana sudah dikaji membutuhkan pasar, kita bangun,” janjinya. Sebelumnya Kades Dasan Geria Muh Nawa Komtaresa, S. S menyatakan warganya yang terdampak pembangunan proyek bendungan Meninting mendukung penuh terlaksananya mega proyek triliun rupiah tersebut. Akan tetapi warga terdampak yang lahannya terkena pebebasan berharap agar ganti rugi lahan berkeadilan tidak merugikan warga setempat. Pasalnya lahan mereka yang terkena pebebasan merupakan lahan produktif tempat mereka bercocok tanam. Mereka berharap selain Pemda menjamin keadilan ganti rugi lahan, warga juga berharap Pemda memastikan konversi mata pencaharian mereka yang hilang akibat lahan bercocok tanan dibebaskan untuk proyek bendungan tersebut. (her)
SUARA NTB Sabtu, 21 April 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kerjasama Bidang PAUD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Ratusan Anak PAUD Meriahkan Gerak Jalan Hardiknas di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 173 regu dari lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumbawa ikut memeriahkan gerak jalan mandiri, Kamis (19/4). Kegiatan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ini, dilepas langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, H. Sudirman Malik, S.Pd. Jarak yang ditempuh peserta 900 meter dimulai dari halaman Kantor Bupati Sumbawa melewati Jalan Diponegoro dan finis di depan SMPN 1 Sumbawa. Para peserta dinilai dari segi kemandirian didampingi oleh dua orang guru dari lembaga. Dalam hal ini tidak diperbolehkan adanya orang tua yang masuk dalam barisan.
Kadis Dikbud Sumbawa, H. Sudirman Malik, S.Pd yang ditemui usai pelepasan menyampaikan, selain partisipasi dalam memeriahkan Hardiknas, gerak jalan ini juga sekaligus sebagai penyemangat anak usia dini dalam belajar. Dimana orang tua juga berperan dalam memberikan dorongan. “Yang kita tuntut disitu adalah kebersamaan sambil kita menjaga bahwa ini adalah bagian daripada pembelajaran. Bukan hanya untuk mengejar menang atau kalah tetapi silaturrahim,” ujarnya. Pihaknya berharap dengan adanya kegiatan ini anak didik bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas. Untuk itu, pihaknya bersama pendidik dan orang tua berusaha semaksimal mungkin
Sumbawa Pungut Rp149 Juta dari Pajak Parkir Sumbawa Besar (Suara NTB) Realisasi pendapatan dari pajak parkir Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 lalu melampaui target. Dari jumlah target sebesar Rp 100 juta, realisasinya hingga akhir desember mencapai Rp 149 juta lebih. Hal ini disampaikan Pelaksana Harian Kepala Bapenda Sumbawa, Arif Alamsyah kepada wartawan, Jumat (20/4) kemarin. Realisasi tersebut diperoleh tidak lepas dari upaya intensifikasi dengan melakukan penagihan terhadap obyek yang sudah ada. Disamping itu juga upaya ekstensifikasi dengan mendata potensi-potensi baru. “Tidak lepas dari intensifikasi terhadap obyek pajak yang sudah terdata. Kemudian ekstensifikasi dengan kita maksimalkan obyek yang belum terdata,” ujarnya. Menurut Arif, pajak parkir sesuai dengan undangundang pajak dan retribusi daerah ada di lahan parkir atau pengusahaan parkir yang disediakan oleh pihak ketiga, atau menjadi bagian dari usaha perorangan maupun badan usaha. Misalnya di Bandara, halaman parkir toko, dan Perbankan “Itu dapat ditetapkan menjadi obyek pajak parkir,” terangnya. Adapun untuk upaya ekstensifikasi, pihaknya melakukan pendataan terhadap usaha baru yang menyediakan tempat parkir. Seperti adanya penambahan Alfamart dan Indomaret, adanya hotel dan kantor baru. Dimana jika mereka menyediakan ruang untuk parkir dan melakukan pemungutan, maka berkewajiban menyetorkan 30 persen pajaknya. “Itu menjadi obyek baru. Mereka menyediakan ruang untuk parkir kemudian memungut disitu, 30 persen pajaknya disetor ke kami. Itu menjadi kewajiban,” jelasnya. Untuk diketahui, lanjut Arif, di tahun 2015 dan tahun 2016 lalu target pajak parkir Kabupaten Sumbawa Rp 30 juta. Target tersebut karena belum maksimal dilakukan. Dari upaya yang dilakukan, baik sosialisasi, pendataan dan penagihan jumlah target menjadi bertambah. Bahkan realisasinya melampaui target yang ada. Untuk tahun 2018 ini, target pajak parkir diakuinya sama dengan target tahun 2017 yakni Rp 100 juta. Pihaknya pun optimis realisasi pendapatan nantinya akan melampaui target. “Target tahun ini masih sama dengan tahun kemarin. Untuk pendapatannya, kami optimis melampaui target. Mudah-mudahan realisasinya melebihi tahun kemarin,” pungkas Arif. (ind)
memberikan bimbingan dan pembinaan yang terbaik. “Jajaran Dikbud bersama teman guru, berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing dan membina anak itu, memberikan pembelajaran terbaik buat mereka. Sehingga mereka kelak benar-benar mendapatkan pembelajaran. Bukan hanya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ini, tetapi sekaligus anakanak ini menjadi harapan Allah SWT,” tukasnya seraya menambahkan pelaksanaan gerak jalan mulai dari PAUD/ TK, SD, SMP hingga guru supaya benar-benar mencintai pembelajaran itu sendiri. Guru PAUD Ai Sangar, Desa Lamenta, Kecamatan Empang, Susmiati sangat mengapresiasi diikutsertakan anak usia dini
dalam kegiatan ini. Selain meningkatkan tumbuh kembang anak juga bisa terbiasa dan timbul keberanian dalam dirinya sejak dini. “Anak-anak sangat bersemangat mengikuti kegiatan. Kami para guru dan orang tua juga ikut semangat. Dengan kegiatan ini anak-anak bisa terbiasa,” sebutnya. Untuk diketahui, di awal kegiatan Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Hj. Amin Rahmani Husni Djibril melalui Sekdis Dikbud, Ir. Irin Wahyu Indarni juga melakukan sosialisasi Gerakan Masyarakat Baca Buku (Gernas Baku). Tujuan Gernas Baku ini untuk membiasakan orang tua membcakan buku bagi anak-anaknya. Kemudian untuk mempererat sosial emosi antara anak, cucu, dan orang
tuanya dan menumbuhkan minat baca bagi anak. “Hasil survei, 97 persen anak usia sekolah lebih suka menonton televisi atau handphonenya. Ini akan kita ubah melalui Gernas Baku,” imbuhnya. Menurutnya, anak-anak harus berkualitas dengan bisa baca tulis, mengetahui angka, pengetahuan alam, pengetahuan sosial serta budaya dan kewarganegaraan. Adapun yang melakukan Gernas Baku ini adalah orang tua, warga sekolah di sektor pendidikan, dan masyarakat. Gerakan ini bisa dimulai di rumah, PAUD dan di komunitas-komunitas. Gerakan ini akan dilounching atau dimulai pada tanggal 5 Mei mendatang serentak di seluruh Indonesia.(ind/arn/*)
Asas Manfaat Bandara Sekongkang Kembali Dipertanyakan Taliwang (Suara NTB) Masyarakat Kecamatan Sekongkang, kembali mempertanyakan manfaat dari keberadaan Bandara Sekongkang. Hal ini sangat beralasan, mengingat Bandara yang dibeli dari salah seorang investor Yuni White, senilai miliaran rupiah tersebut kini kondisinya masih jalan di tempat. Bahkan, kondisinya saat ini terkesan mangkrak serta miliaran uang negara tidak bersisa di Bandara yang sudah terbangun sejak beberapa tahun lalu tersebut. “Sejak masa kepemimpinan Pak Kiai selama dua priode sampai dengan saat ini (Musyafirin) sudah ada beberapa kepala dinas perhubungan yang diganti untuk memaksimalkan bandara ini. Tetapi dari sekian kepala dinas belum ada yang memberikan dampak bagus bagi Bandara Sekongkang dan saat ini juga masih “tidur”. Kasian uang negara puluhan miliar untuk membayar serta perbaikan Bandara, tetapi tida kunjung bermanfaat,” ujar Kris Sukardi tokoh masyarakat, Kecamatan Sekongkang di Forum Yasinan, Kamis (19/4) malam. Dia mengatakan, sebenarnya pada tanggal 20 November 2017 bandara ini sempat direncanakan untuk dilakukan
uji coba. Tetapi fakta dilapangan tidak ada satupun aktivitas uji coba yang terjadi di bandara ini. Hal tersebut terjadi karena kondisi Bandara tidak terdaftar di Air Navigasi (Airnav) yang berada di Mataram. Bahkan hasil dari data otoritas Bandara di Bali juga mengatakan bahwa Bandara tersebut tidak layak untuk digunakan baik untuk mendarat maupun terbang. Selain masalah navigasi, kondisi angin yang ada di wilayah setempat juga sangat membahayakan bagi para pilot untuk bisa menerbangkan pesawat. “Kalau tidak layak kenapa kita tidak tutup saja supaya tidak dianggarkan lagi. Karena jika setiap tahunnya ada penganggaran untuk Bandara
dianggap akan sangat sia-sia karena tidak memberikan manfaat apapun,” tandasnya. Menanggapi tudingan tidak layak untuk digunakan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Ir. H. Muslimin HMY, M. Si, menampik pernyataan tersebut, karena bandara tersebut sebenarnya sudah terregister oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Itu artinya, bandara tersebut dianggap sangat layak untuk dilakukan take off dan landing oleh masyarakat. Tapi karena tidak ada maskapai yang mencoba untuk menggunakan bandara ini, maka kondisinya mangkrak. Tentu pihaknya sudah melakukan upaya yang cukup maksimal untuk bisa menggunakan bandara ini, tetapi karena kondis-
(Suara NTB/ils)
Bandara Sekongkang inya sepi peminat yang akan berinvestasi akhirnya bandara ini terbengkalai dan tidak digunakan. “Kita bukan tidak ada upaya untuk menggunakan bandara ini, tetapi kendala sepinya peminat dari maskapai penerbangan akhirnya bandara ini masih tetap tidur,” ujarnya. Seraya menambahkan, selain upaya menggeat maskapai penerbangan luar, saat ini pihak terkait juga menyiapkan draft kerjasama (MoU) antara Pemkab bersama PT AMNT
supaya bisa menggunakan bandara Sekongkang ini. Upaya ini juga sudah direspon oleh PT AMNT, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilakukan penandatanganan MoU antara kedua bela pihak. Sehingga asas manfaat dari Bandara ini tidak lagi mangkrak seperti yang ada saat ini. “Kita sudah siapkan draft MoU mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita bisa realisasikan dan bisa digunakan secara maksimal,” tandasnya. (ils)
Perkara Narkotika Meningkat
Pemkab Turun Sosialisasikan Raperda 2018 ke Masyarakat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa akan turun melakukan sosialsiasi Raperda tahun 2018. Mulai 2-12 April di delapan kecamatan. Yaitu Kecamatan Tarano, Alas, Moyo Hulu, Lantung, Alas Barat, Utan, Rhee dan Orong telu. Untuk memberikan informasi Raperda yang sedang disusun sehingga pada saat ditetapkan menjadi Perda dapat berlaku secara efektif karena masyarakat sudah mengetahui dan memahami adanya Perda dimaksud. Kepala Bapenda melalui Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya, Nanien Dian Cahyani S.T, menyebutkan Tim sosialisasi Raperda dari Bagian Hukum, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rancangan perda yang disosialisasikan yakni, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 34 tahun 2010 tentang pajak daerah. Hal-hal yang berubah, penambahan objek pajak hiburan yakni karaoke keluarga yang sebelumnya tidak diatur dalam perda 34 tahun 2010 tentang pajak daerah dengan alasan bahwa tempat hiburan karaoke keluarga di kabupaten sumbawa semakin hari semakin menjamur. Sehingga perlu diatur dengan harapan mampu menambah PAD. Kemudian, penurunan pajak sarang burung walet yang semula ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) menjadi 5% (lima per seratus). Dengan harapan tidak memberatkan para pengusaha sarang burung wallet. Sehingga tidak lagi ada pengusaha yang tidak membayar pajak daerah sarang burung wallet. Penghapusan pajak permainan bola golf yang semula diatur sebagai objek pajak daerah dengan Raperda ini tidak lagi diatur sebab permainan bola golf termasuk jenis olahraga dan tidak dikenakan pajak. Berikutnya, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana disampaikan Kepala DPMD melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, M. Nur, menyatakan, lahirnya Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, membawa konsekuensi yuridis dan teknis untuk dilakukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang BPD. Adapun pokok-pokok materi baru dan penting yang diatur dalam rancangan perda tentang BPD, meliputi adanya penyederhanaan persyaratan untuk menjadi calon anggota BPD. Adanya keharusan dalam keanggotaan BPD terdapat unsur keterwakilan perempuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Dalam rancangan perda tentang BPD yang baru secara lebih rinci diuraikan mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, hak kewajiban dan wewenang dan keharusan BPD menyusun peraturan tata tertib BPD. Namun menurut M. Nur, harus menyesuaikan dengan pengaturan di atasnya sehingga perda kabupaten Sumbawa nomor 2 tahun 2015 tentang BPD perlu dicabut dan diganti dengan yang baru. Sementara itu, Kabag Hukum Setda Sumbawa, I Ketut Sumadi Arta S.H, menegaskan pentingnya penyebarluasan informasi rancangan perda. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya caranya dengan kegiatan sosialisasi. Ruang untuk memberikan masukan tidak terbatas hanya pada saat sosialisasi tetapi pada saat pembahasan dengan dprd, masyarakat juga berhak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan rancangan perda. (arn)
(Suara NTB/ind/arn)
LEPAS PESERTA - Kepala Dinas Dikbud Sumbawa saat melepas peserta dari PAUD dalam kegiatan gerak jalan memeriahkan Hardiknas tahun 2018 di halaman Kantor Bupati Sumbawa.
(Suara NTB/ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Perkara Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa dari Januari hingga April 2018 mencapai 28 perkara. Perkara tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 di bulan yang sama yang hanya 21 perkara. Kasi Pidum Kejari Sumbawa, Lalu Mohamad Rasyidi, SH menyampaikan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima dari Polres Sumbawa dan KSB, jumlah perkara narkotika tahun 2018 hingga April mencapai 28 perkara. Terdiri dari 8 perkara di bulan Januari, 6 perkara bulan Februari, 8 perkara bulan Maret dan 6 perkara di bulan April. Sedangkan di tahun 2017 lalu di bulan yang sama jumlahnya mencapai 21 perkara. Terdiri dari bulan Januari 7 perkara, Februari 3 perkara, Maret 5 perkara, dan April 6 perkara.
“Ada peningkatan perkara tahun ini dibandingkan tahun lalu jika dilihat dari bulan yang sama. Jumlah perkara kemungkinan akan bertambah, karena belum berakhir bulan April,” ujarnya. Dijelaskannya, untuk perkara tersebut ada yang sedang pemberkasan, sudah disidangkan bahkan sudah ada yang putusan. “Ada yang sudah disidang bahkan ada yang sudah diputus,” terangnya. Guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini, dibutuhkan peran serta semua pihak. Terutama pihak keluarga yang mengetahui diminta untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Mengingat jika mengetahuinya tapi tidak melaporkan maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 31. “Harapan kami jika memang ada seperti ini masyarakat bisa cerdaslah bisa melaporkannya sehingga hal ini tidak meluas,” pungkasnya. (ind)
MATI - Ikan karang yang mati diduga aktivitas pengeboman (destructive fishing) di Desa Kertasari.
Husni Djibril Paparkan Kertasari Kembali Jadi Sasaran Keberhasilan Sumbawa Empuk Pencarian Ikan dengan Merusak Raih Mega Proyek Beringin Sila
Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan, Sumbawa Barat, kembali menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas dari pencarian ikan dengan cara merusak (destructive fishing) yang terjadi di desa Kertasari. Aktivitas merusak tersebut, terjadi di sekitar pulau Satu dan pulau Dua Ode yang mengakibatkan spesies ikan karang mati dan juga terdampar di pantai Balat. Bahkan aksi ini diketahui sudah berlangsung sejak lama dengan lokasi yang sama. “Aktivitas pengeboman ikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di lokasi tersebut sudah sering terjadi. Kami juga sudah melaporkan kasus tersebut ke Dislutkan Provinsi untuk ditangani dengan cepat. Baik dengan patroli rutin maupun pengawasan intensif di lokasi tersebut. Tetapi hingga kini tidak ada kejelasan dari pihak yang berwenang, “ ujar Kepala DKP, malalui Ka-
bid Sumber Daya, Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSP-KP) Agusman S. Pt, kepada Suara NTB, Jumat (20/4). Dikatakannya, adapun terduga pelaku yang melakukan aktivitas ini disinyalir bukan nelayan dari wilayah Sumbawa Barat. Bahkan para pelaku tersebut diduga berasal dari Pulau Lombok (Labuhan haji dan Tanjung luar) serta Sumbawa (Nelayan Pulau Bungin dan Kaung). Sementara, aktivitas merusak oleh masyarakat asli (KSB) sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Hal tersebut bisa terlihat dari semakin intensnya masyarakat memberikan informasi, jika ada ditemukan aktivitas Destructive Fishing. Bahkan di salah satu desa di Poto Tano, sudah dicanangkan sebagai desa bebas kompresor dan aktivitas pengeboman ikan. “Kami duga para pelaku ini (destructive fishing) dari luar
KSB. Sehingga kami minta kepada DKP Provinsi untuk memberikan atensi serius terhadap budaya merusak ini,” imbuhnya. Ia menambahkan, meskipun saat ini kewenangan pengawasan laut sudah diambil oleh provinsi, tetapi DKP Kabupaten tetap akan melakukan pengawasan. Hal tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab moral kepada daerah dengan tetap turun melakukan pengawasan. Dalam pengawasan ini, pihaknya juga melibatkan Pokmaswas untuk bisa melakukan pengawasan secara bersama-sama dan melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat pesisir untuk tidak melakukan tindakan destructive fishing. “Sebagai tanggung jawab moral, kita tetap akan lakukan pengawasan meskipun tidak maksimal. Karena jika masalah ini dibiarkan warga masyarakat kita juga yang akan rugi,” tandasnya. (ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, memaparkan keberhasilan meraih proyek Beringin Sila dengan nilai Rp1,3 Triliun. Capaian itu disampaikan di hadapan Pansus Dam Mujur DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang datang menggali informasi dengan Pemkab Sumbawa atas keberhasilan tersebut Kamis lalu. Sebagaimana disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, M. Lutfi Makki, Jumat (20/ 4) kemarin, Bupati menyatakan keberhasilan meraih Beringin Sila berkat komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat maupun Provinsi. Selain itu, dukungan penuh dari perangkat daerah juga sangat menentukan. Bupati mengakui dirinya didukung habis oleh seluuruh aparat dalam memperjuangkan realisasi proyek bendungan Beringin Sila. Dijelaskan pula, keinginan mewujudkan bendungan Berin-
gin Sila merupakan salah satu janji politik. Bahkan menjadi hutang politik sejak orang tua Bupati (Alm. H. M. Djibril) menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, sejak dirinya dilantik langsung bergerilya mengejar peluang pembangunan bendungan Beringin Sila melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara sampai bertemu langsung dengan Menteri PU. Bupati Husni menurut Kabag Humas, juga menjelaskan pihaknya juga melakukan pendekatan kekeluargaan dengan masyarakat lokasi bendungan untuk mencari kesepakatan dan dukungan penuh bagi terwujudnya bendungan raksasa tersebut. Sebab berdasarkan pengalaman di beberapa daerah, kurangnya dukungan masyarakat bisa saja menyebabkan gagalnya sebuah proyek yang sesungguhnya menjadi kebutuhan orang banyak. (arn)
SUARA NTB Sabtu, 21 April 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
DPKD Sosialisasi Kearsipan untuk Wujudkan Administrasi Pemerintahan yang Bersih Dompu (Suara NTB) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bersih, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Dompu menggelar sosialisasi kearsipan di Gedung PKK, Jumat (20/4). Agenda yang diikuti puluhan peserta perwakilan SKPD dan camat itu menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Harapannya, arsip sebagai sumber informasi dapat berkontribusi dalam roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Kepala DPKD Kabupaten Dompu, Rohyani, SH., menyampaikan, sosialisasi ini penting dilakukan mengingat Undangundang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaanya untuk meningkatkan tertib arsib dinas dan instansi pe-
merintah. “Melalui kegiatan ini kita tingkatkan tertib arsip dinas atau instansi di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu,” kata dia. Kegiatan dengan tema ‘melalui sosialisasi UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan PP No. 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan, kita tingkatkan tertib arsip dinas/intansi di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu’ itu dihadiri puluhan peserta perwakilan tiap SKPD, termasuk aparatur kecamatan. Tujuannya, setiap aparatur pemerintah memiliki pemahaman bahwa arsip mempunyai nilai dan arti yang penting karena merupakan bahan bukti resmi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kehidupan kebangsaan. Terlebih meningkatkan mutu kearsipan dengan mengedepankan peningkatan
Disbudpar akan Fungsikan Pokdarwis Tata Pulau Satonda Dompu (Suara NTB) – Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, Syamsul Huria menyayangkan tidak teroganisirnya pengembangan wisata Satonda. Terlebih biaya penyeberangan ke pulau tersebut dirasa memberatkan pengunjung, karenanya, hanya orang-orang berduit yang bisa menikmati keidahan pulau kecil ini. “Ke Satonda itu mana mau mereka (pengelola, red) patok harga, untuk nyeberang itu Rp500-Rp600, kan kasian masyarakat,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya. Mahalnya biaya yang dipatok pengelola mengakibatkan tidak semua masyarakat bisa berkunjung, melainkan hanya kalangan tertentu yang berduit. Sementara masyarakat kecil akan terus menjadi penonton meski memiliki keinginan yang sama. Atas persoalan ini, tegas Syamsul Huria, Disbudpar berencana memfungsikan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada untuk menata pengembangan Pulau Satonda. Walaupun tidak langsung dilengkapi fasilitas penyeberangan minimal pihaknya terlebih dahulu mengorganisir fasilitas milik masyarakat setempat. Dan tidak menutup kemungkinan fasilitas penunjang lainnya akan ikut menyusul. “Jadi nanti biaya penyeberangannya kita turunkan, mungkin Rp300 ribu atau Rp200 ribu biar masyarakat lain juga bisa menikmati Satonda ini,” ujarnya. Biaya penyebarangan Rp600 ribu yang dipatok pengelola, lanjut dia, belum termasuk harga tiket masuk ke pulau kecil ini, pengunjung masih harus mengeluarkan uang. Selain memberatkan, besaran biaya itu juga tidak berbanding lurus dengan fasilitas yang disediakan di kawasan itu, sehingga tak heran gaung Satoda saat ini masih biasa saja. “Bagus ndak bagus kan relatif, tapi yang paling perlu sekarang kan orang yang kesana itu jangan nyeberangnya mahal, karcisnya mahal sementara fasilitas di sana ndak terlalu (mendukung, red),” pungkasnya. (jun)
KSB Minta Pemprov Perjelas Status Evaluasi Raperda Retribusi Menara Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat meminta kepada Provinsi untuk bisa memberikan penjelasan terhadap hasil evaluasi Raperda retribusi menara telekomunikasi yang diusulkan di akhir tahun 2017 lalu. Hal tersebut kembali dipertanyakan, pasalnya hingga saat ini belum ada informasi terbaru, apakah Raperda tersebut bisa dilaksanakan di tahun 2018 atau tidak. Kepala Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) KSB, Drs. Burhanuddin MM, kepada Suara NTB, Jumat (20/4) mengatakan, untuk sementara ini ada sekitar 90 titik menara telekomunikasi yang sudah terbangun serta tersebar di seluruh wilayah. Sementara dari jumlah tersebut, ditaksir ada sekitar Rp. 200-300 juta potensi pendapatan yang bisa ditarik. Jumlah tersebut diestimasi dari kunjungan pengawasan yang dilakukan pihak terkait. Tetapi karena dasar untuk dilakukan penarikan hingga kini belum jelas, maka ratusan juta terancam tidak bisa dipungut. “Sebenarnya kondisi ini sudah terjadi sejak dua tahun yang lalu dan kami sudah usulkan Raperda yang baru untuk bisa menarik pendapatan. Tetapi hingga saat ini tidak kunjung ada kejelasan dari Pemprov yang telah mengevaluasi Perda tersebut,” ujarnya. Dia mengatakan, sebenarnya potensi meningkatnya pendapatan dari sektor tersebut sangat menjanjikan. Tetapi karena kondisinya seperti ini, maka pendapatan dari Kominfo masih nol persen. Terkait dengan kondisi tersebut pihaknya tentu sangat menyayangkan lambatnya penyelesaian dari tahapan evaluasi yang dilakukan Pemprov. Jika di Pemprov sudah lambat, persetujuan dari Kemendagri dan Kemenkeu juga akan molor nantinya. Hal tersebut tentu sangat merugikan daerah, karena ada ratusan juta yang raib dan hangus. Untuk itu, pihak terkait mendesak kepada Provinsi untuk mempercepat proses evaluasi terhadap Raperda ini. Karena asas manfaatnya sangat besar bagi daerah dan pendapatannya juga akan meningkat nantinya. “Seandainya proses evaluasi ada di kita (Kabupaten) tidak akan selama ini. Tetapi karena aturannya di evaluasi di provinsi kita juga tidak bisa berbuat banyak,” imbuhnya. Ia menyebutkan, untuk penarikan pajak dan retribusi tower ini sesuai dengan Perda yang baru, pihaknya mengusulkan satu towernya dikenakan biaya sekitar Rp. 13-14 juta. Besaran angka tersebut disesuaikan dengan biaya penyediaan jasa pangawasan dan pengendalian, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Belum lagi topografi Sumbawa Barat dari pusat kota ke lokasi menara sangat jauh dan medannya juga sangat sulit. Sehingga angka tersebut, dianggap sangat layak untuk didapatkan oleh daerah dalam pengawasan menara tersebut. “Jumlah yang kita tawarkan tersebut sangat relevan sesuai dengan kondisi serta topografi kita (KSB). Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kejelasan, sehingga kita bisa Burhanuddin lakukan penarikan,” tandasnya. (ils)
kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. “Sehingga arsip sebagai sumber informasi dapat memberi kontribusi terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih,” jelasnya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin melalui Asisten II, Ir. H. Moh. Rasyidin Suryadi, M. Si., yang membuka agenda tersebut mengatakan, sosialisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam menyimpan dan memelihara dokumen baik yang memiliki nilai sejarah maupun pemerintahan ini sangatlah penting dipelajari serta diaplikasiskan di lingkup SKPD. Pengelolaannya pun menjadi tanggung jawab semua aparatur pemerintah daerah agar tertata dengan rapi, autentik, utuh, terpercaya dan dapat digunakan har ini serta dimasa yang akan datang. “Arsip jangan dipadang sebelah mata dan harus dapat ditata
(Suara NTB/jun)
(Suara NTB/jun)
Arsiparis dari Perusda NTB saat memberikan materi sosialisasi arsip, Jumat (20/4). dan dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga membantu kita saat pengambilan keputusan dalam berorganisasi pemerintah,” jelasnya. Beberapa ketentuan menyebutkan, bahwa arsip merupakan alat bukti yang sah dan sering ditafsirkan hanya arsip
kertas, padahal arsip bisa saja berupa foto, pita suara, film disk, elektronik dan sebagainya. Untuk itu, melalui kegiatan bimbingan teknis ini diharap pengelolaan arsip di lingkungan dinas atau instansi bisa lebih teratur. Sehingga pelayanan administrasi pemerintahan dimasa menda-
Kadis DPKD Dompu, Rohyani, SH., bersama Asiten II, Ir. H. Moh. Rasyidin Suryadi, M. Si., dan arsiparis Perusda NTB serta anggota DPRD Dompu saat acara pembukaan sosialisasi arsip, Jumat (20/4). tang akan lebih optimal. Perkembangan teknologi yang semakin cepat, lanjut Rasyidin Suryadi, mesti membuat aparatur pemerintah di lingkup SKPD lebih berhatihati, terutama terhadap kemungkinan adanya manipulasi arsip yang hampir mencapai ke tataran yang sempur-
na. Karenanya, sebagai perjabat pengelola arsip diminta tanggap akan setiap kemungkinan tersebut. “Dan semoga kegiatan ini dapat terus berjalan agar bisa melahirkan sumber daya manusia kearsipan yang memadai dari sisi kualitas maupun kuantitas,” harapnya. (jun/ula/*)
Inspektorat Terima Laporan Penggunaan DD Tidak Transparan
Bima (Suara NTB) – Inspektorat Kabupaten Bima mencatat sepanjang tahun 2018 menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait pengunaan Dana Desa (DD) yang diduga tidak transparan. “Ada 7 laporan yang masuk terkait penggunaan DD selama tahun 2018 ini,” ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Bima, Drs. H. Ridwan Yasin, Jum’at (20/4). Ridwan mengaku berdasarkan hasil penelusuran, tujuh
laporan tersebut kebanyakan miskomunikasi antara aparat desa dengan masyarakat. Selain itu juga penggunaan DD di luar kewenangan aparat desa. “Tapi hal ini sudah sudah diproses dan telah dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP),” katanya. Diakuinya, desa yang dilaporkan itu salahsatunya di Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora. Selain laporan masyarakat, pihaknya juga menemukan adanya penggunaan DD yang tidak sah.
“Hanya saja masalah ini sudah selesai karena hasil temuan sudah dikembalikan,” ujarnya. Sementara Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri mengingatkan para Kepala Desa menggunakan DD dengan tepat sasaran. Diharapkan penggunaannya hati-hati supaya tidak terjerat hukum. “Kades jangan sepelekan soal LPJ. Saya ingatkan ini agar Kades tidak terjerat hukum dan tidak mudah difit-
nah,” pintanya. Menurutnya setiap program yang menggunakan DD harus bisa dijalankan dengan baik dan transparan. Sehingga program kerja dan pembanguan yang diusung akan mendapat respon yang positif dari masyarakat sendiri. “Begitu juga dengan rencana dan bentuk pertanggungjawaban program yang dilaksanakan. Gunakan DD untuk kebutuhan masyarakat,” pungkasnya (uki)
Ops Pekat, Polres Dompu Ungkap Sembilan Kasus
(Suara NTB/ula)
DIEVAKUASI - Jasad Ompu Boga yang diangkut warga dengan ban dalam mobil setelah dievakuasi dari banjir untuk disemayamkan di rumah anaknya di Desa Rababaka, Jumat (20/4).
Seorang Manula Meninggal Terseret Banjir Dompu (Suara NTB) Nasib naas menimpa Ompu Boga (70an) warga Kamudi Desa Rababaka Kecamatan Woja yang harus menemui ajalnya akibat diseret banjir. Sebelum diseret banjir, Ompu Boja sedang buang air di sungai. Kondisi fisik yang tidak lagi muda, banjir yang tidak terlalu besar langsung menyeretnya dan ditemukan di bendungan Rababaka dalam keadaan tidak bernyawa. Juraid, warga Kamudi yang berdomisili di Selaparang mengatakan, kejadiannya begitu cepat. Ia dihubungi istrinya di Kamudi bahwa Ompu Boga diseret banjir saat buang air di sungai. Informasi itu langsung disampaikan ke warga Rababaka agar bisa
menyusuri sungai saat banjir tiba di bendungan Rababaka. Tidak sampai 1 jam setelah terseret banjir, jasad Ompu Boga sampai di bendungan Rababaka bersama tibanya banjir di daerah aliran sungai Baka. “Banjirnya ndak besar, kalau anak muda ndak sampai terseret, tapi ini orang tua,” kata Juraid. Di Rababaka, puluhan warga menunggu datangnya banjir untuk menunggu jasad Ompu Boga. Berbagai perangkat dan alat evakuasi sederhana disiapkan warga. Saat banjir tiba di bendungan Rababaka, warga pun langsung sigap dan menemukan tubuh Ompu Boga yang sudah tidak bernyawa. Warga pun berhasil menyelamatkan jasadnya sebelum melewati
bendungan dengan ban mobil yang sudah diikat dengan tali. Karena diselamatkan di sebelah timur bendungan, warga pun kembali mengevakuasi ke sebelah barat bendungan yang menjadi tempat perkampungan warga. Proses evakuasi jasad Ompu Boga ini berhasil dilakukan hingga disemayamkan di kediaman anaknya di Rababaka sekitar pukul 17.00 wita, Jumat (20/4) kemarin. Sebelum banjir bandang, hujan deras melanda Kota Dompu dan sekitarnya, termasuk daerah hulu DAS Baka. Kamudi merupakan Dusun terpencil yang masuk wilayah Desa Rababaka. Kamudi juga merupakan bagian hulu sungai Baka. Sekitar Kamudi, hujan juga cukup deras sehingga datang banjir. (ula)
Dompu (Suara NTB) – Operasi Pekat Gatarin 2018 yang digelar jajaran Polres Dompu sejak 14 April kemarin telah berhasil mengungkap sembilan kasus. Empat diantaranya termasuk Target Operasi (TO). Dari sekian kasus ini terdapat ratusan liter barang bukti miras yang diamankan. Kabag Ops Polres Dompu, AKP. I Putu Kardhianto, SH, MH., mengatakan, dari beberapa sasaran yang ditargetkan hanya dua yang fokus diberantas, yakni minuman keras dan judi togel. Sebab dua hal ini kondisinya sudah cukup memprihatinkan. “Sekarang kita TO-nya dua saja, judi dan miras. Dan kita sudah mengungkap sembilan kasus,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (20/4). Dari Sembilan kasus ini empat diantaranya merupakan target operasi pihaknya, yakni dua kasus judi dan miras dengan masing-masing dua orang tersangka. Dan satu tersangka judi togel lainnya masih proses pendalaman karena tim sempat kebocoran informasi. Sementara diluar TO pun ditangkap beberapa orang tersangka berikut barang bukti ratusan liter lebih miras, baik miras produksi pabrik maupun oplosan. “Perkiraan kita lebih dari 100 liter untuk barang buk-
tinya, dan tersangka masih dalam proses semua,” ujarnya. I Putu Kardhianto menegaskan, pelaku peredaran miras dan badar judi togel yang ditindak selama operasi pekat kemarin dipastikan akan diproses hukum, terutama untuk bandar judi togel. Sedangkan penjaja miras akan disesuaikan dengan peraturan daerah yang ada. Kendati telah mengamankan ratusan botol miras diwilayah ini, ia menganggap peredarannya telah menurun dibanding temuan sebelumnya. Hal itu mengingat gencarnya upaya pereventif yang dilakukan aparat kepolisian. “Sekarang tidak terlalu banyak, walaupun ada itu di rumah masing-masing. Tidak terlalu signifikan,” jelasnya. Disinggung alasan pihaknya tidak memfokuskan penindakan terkait aktivitas prostitusi yang terindikasi marak diwilayah ini, Kardhianto mengungkapkan, sepanjang operasi prostitusi itu dilakukan tak pernah ada pelaku yang ditangkap, lantas ia berkesimpulan bahwa penyakit sosial ini sudah tidak begitu menonjol di wilayah ini. “Karena memang kita sudah antisipasi dan sosialisasi ke tempat-tempat itu,” pungkasnya. (jun)
SOSOK
Inspirasi Perempuan Indonesia TANGGAL 21 April ditetapkan sebagai momentum memperingati hari Kartini. Bagi Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Kartini adalah sosok inspirasi dari setiap perempuan Indonesia. Meski begitu, Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini berharap momentum tanggal 21 April tersebut, tidak hanya sekedar diperingati sebagai tanggal kebanggaan kaum perempuan Indonesia. “Tapi 21 April momentum perempuan Indonesia agar mampu menanamkan semangat Kartini dalam diri menjadi perempuan cerdas dan dihargai,” harapnya. Hj. Indah Dhamayanti Putri
Ibu dua orang anak ini berpendapat dihargai bukan hanya karena bangga bisa bekerja sejajar dengan laki-laki. Tapi lantas melupakan tugas utama wanita sebagai pendidik generasi bangsa. “Aku bangga dengan pikiran maju kartini saat tapi tidak melupakan kodratku,” katanya. Ia mengatakan permasalahan yang dihadapi perempuan saat ini, terutama di Bima sangat kompleks. Baik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga kekerasan seksual. (uki)
POLHUKAM
SUARA NTB Sabtu, 21 April 2018
Halaman 8
30 Persen Pemilih Tentukan Pilihannya Setelah Debat Mataram (Suara NTB) Debat kandidat tahap pertama pasangan calon kepala daerah NTB 2018, akan digelar KPU pada tanggal 12 Mei mendatang. Dalam debat kandidat tersebut, tidak saja akan menjadi arena bagi para paslon untuk saling mengadu ketajaman visi misi dan program yang ditawarkan. Tetapi juga menjadi ruang masyarakat untuk menentukan pilihannya.
Iwan Gustiawan.
Oleh karena itu, paslon diharapkan memanfaatkan kesempatan debat kandidat tersebut dengan sebaik-baiknya. Diharapkan mereka bisa tampil dengan maksimal untuk menjelaskan dan meyakinkan masyarakat atas program visi dan misi yang mereka tawarkan. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, H. Agus, M.SI, mengatakan persiapan materi debat
oleh paslon, dinilai sangat penting. Karena masyarakat yang akan menentukan pilihannya pada saat debat kandidat berjumlah cukup besar. Terutama dari kalangan pemilih rasional. “Sebaiknya paslon mempersiapkan diri secara maksimal dalam debat publik yang akan dilaksanakan KPU Bulan Mei ini. Karena pada saat debat kandidat ini, cukup banyak masyarakat yang
akan langsung menentukan pilihannya,” ujar Agus. Sampai saat ini, masyarakat yang belum menentukan pilihannya masih cukup tinggi. Yakni mencapai di atas 40 persen. Setidaknya hal itu terlihat dari sejumlah lembaga survei yang merilis hasil surveinya barubaru ini. Dari angka 40 persen lebih itu, Agus memprediksikan, sekitar 30 persen masyarakat akan segera menentukan pilihan
setelah debat kandidat digelar. “Ya, mereka akan segera menentukan pilihannya setelah debat publik. Dari 40 persen pemilih saat ini yang belum memutuskan pilihannya untuk kondisi saat ini dugaan saya 30 persennya adalah pemilih pemula, kelas menengah dan pemilih terdidik lainnya. Mereka masih menunggu, sehingga debat publik itu penting bagi 30 persen pemilih ini,” paparnya. Ditempat terpisah, salah satu pemilih pemula yang ditemui Suara NTB, Goni Ilman Kusuma, mengaku belum memutuskan pilihannya pada Pilkada NTB 2018 ini. Karena sampai sejauh ini ia mengaku belum mengenal secara
mendalam semua kandidat, terutama terkait dengan visi misi dan programnya. “Belum ada, kita belum tahu apa programnya, besok kita lihat pada saat debat kandidat. Siapa yang paling cerdas dan baik programnya,” ujar Mahasiswa Universitas Mataram ini. Ditempat terpisah, sejumlah tim sukses pasangan calon, yang dikonfirmasi terkait persiapan debat kandidat tersebut, masih merahasiakan strategi yang akan ditampilkan pada saat debat kandidat nanti. Yang jelas, mereka mengaku Paslon akan mempergunakan kesempatan debat kandidat tersebut sebagai ajang untuk menarik perhatian pemilih. (ndi)
Vonis Bebas Kasus Sertifikat Sekaroh
Kejari Lotim Belum Tentukan Sikap Mataram (Suara NTB) Lima terdakwa korupsi penerbitan sertifikat hak milik di kawasan hutan lindung Sekaroh RTK-15 divonis bebas Pengadilan Tinggi NTB. Kejari Lombok Timur masih belum menentukan sikap atas vonis bebas tersebut. “Kita belum terima salinan putusannya. Kalau sudah teirma baru kami bisa tentukan sikap,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Lotim, Iwan Gustiawan dikonfirmasi kemarin. “Saat kita terima salinan putusannya, baru kami bisa tentukan sikap, pastinya akan kita pelajari dulu,” kata Iwan Gustiawan. Dia menambahkan, untuk menentukan sikap itu pun pihaknya masih memiliki batas waktu yang diatur dalam KUHAP. Jaksa tidak mau terburu-buru untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. “Pastinya akan kita pelajari terlebih dahulu,” kata Iwan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi NTB membebaskan lima terdakwa kasus sertifkat sekaroh dari jeratan pidana pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima terdakwa itu Jamaludin mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah BPN Lotim; Mustafa Maksum, mantan Kasi Pengukuran Pendaftaran Tanah BPN Lotim. M Naim, mantan kasubsi Penataan, Penguasaan, dan Pemilikan tanah BPN Lotim; Irfan, mantan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Lotim; serta Ramli, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah BPN Lotim. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis satu tahun dan enam bulan penjara. Selain itu juga sebesar Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan. Para terdakwa divonis menyalahgunakan kewenangan saat merangkap dalam jabatan fungsional sebagai panitia A pemeriksaan tanah di BPN Lombok Timur. Panitia tersebut bekerja dalam proses penerbitan 31 SHM di kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK-15) dalam periode tahun 2000, 2001 dan 2002. (why)
Golkar “Warning” Sumiatun
Suhaili - Amin Belum Maksimal di Lobar Mataram (Suara NTB) DPD I Partai Golkar NTB melihat pergerakan pemenang pasangan cagub dan cawagub NTB nomor urut 1 H. M. Suhaili FT - H. Moh. Amin (Suhaili-Amin) di Kabupaten Lombok Barat, masih lemah. Berdasarkan hasil survei internal Golkar, perolehan dukungan masih kalah dengan kandidat lainnya. Oleh karena itu, Ketua Tim Pemenangan paslon SuhailiAmin, yang juga Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, memberikan atensi khusus kepada Ketua DPD II Partai Golkar Lobar, Hj. Sumiatun, yang juga menjadi calon wakil Bupati berpasangan dengan calon petahana, untuk bergerak lebih maksimal memenangkan Suhaili-Amin. “Ya kita minta Lobar agar lebih maksimal lagi bergerak,” ujar Isvie saat dikonfirmasi wartawan di DPRD NTB. Disinggung terkait dengan sikap Fauzan Khalid yang tidak tegas dalam mendukung Suhaili - Amin, Isvie menanggapinya biasa. Pihaknya, kata Isvie, tidak bisa menekan Fauzan untuk memenangkan Suhaili-Amin. Namun demikian lanjut Isvie, pihaknya bisa menekan Sumiatun selaku kader Partai Golkar. Ketua DPRD NTB itu, pihaknya mengharapkan Lobar menjadi salah satu daerah target pemenangan Suhaili-Amin. Karena diketahui bahwa Lobar selama ini merupakan basis suara Partai Golkar. Bahkan pada pemilu 2014 lalu, Golkar menjadi pemenang pemilu di Lobar. Sehingga dapat merebut posisi Ketua DPRD Lobar. Tidak itu saja, bahkan untuk DPRD Provinsi dapil Lobar, Golkar mengirimkan dua wakilnya. Dengan hitunghitungan di atas kertas, tidak heran jika Golkar mengharapkan Lobar menjadi salah satu daerah target kemenangan SuhailiAmin. “Ya, makanya kita beri atensi, dan ini warning buat Ketua Golkar di Lobar,” tutup Isvie. (ndi)
Hj. Bq. Isvie Rupaeda (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ars)
SIAGA - Personel TNI AL siaga di atas Kapal KRI HIU 364 di sekitar Pulau Moyo, Kecamatan Badan Sumbawa beberapa waktu lalu. KRI HIU yang masuk dalam jajaran Satuan Kapal Patroli Komando Armada RI Kawasan Timur (Satrol Armaritim) salah satu tugasnya menjaga perbatasan dan pulau pulau terluar, termasuk gugus pulau NTB.
PAW Anggota DPRD NTB
Pengganti Gede Sakti Akhirnya Dilantik Mataram (Suara NTB) Setelah menunggu dua tahun lebih, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB TGH Lalu Gede Muhammad Wirasakti Amir Murni, LC, MA (Gede Sakti) yang mengundurkan diri lantaran maju di Pilkada serentak Lombok Tengah tahun 2015 lalu, akhirnya terlaksana, Jumat (20/4). Gede Sakti resmi digantikan oleh H. Samsudin, Caleg PKB Dapil Lombok Tengah di Pilkada Legislatif tahun 2014 yang berada di posisi urutan ketiga perolehan suaranya. Pengambilan sumpah jabatan Samsudin sebagai anggota dewan diambil dalam sidang paripurna istimewa DPRD NTB, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda. Dalam sambutannya, Isvie Rupaeda menyampaikan bahwa setelah mengucapkan sumpah dan janj jabatan, serta dilanjutkan dengan penandatangan berita acara pelantikan, H. Samsudin secara resmi sudah menjadi anggota dewan Provinsi NTB sisa masa jabatan sampai
tahun 2019 mendatang. Pada kesempatan itu, Isvie berpesan agar H. Samsudin cepat beradaptasi dengan lingkungan baru di legislative. Termasuk secara aktif melakukan aktivitas yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dewan. Karena di masa sidang pertama dan kedua tahun 2018 ini, ada sejumlah agenda penting yang sudah menunggu untuk dibahas oleh DPRD NTB. Diantaranya adalah pembahasan LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran 2017 serta LKPJ kepala daerah akhir masa jabatan 2013 – 2018. “Ada juga agenda pembahasan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK atas laporan keuangan Provinsi NTB tahun anggaran 2017 kepada DPRD NTB. Dan ada dua agenda penting lainnya yang sudah menunggu,” ujarnya. Sementara itu, H. Samsudin yang dikonfirmasi usai pelantikan, mengatakan, dirinya akan langsung bekerja sesuai dengan amanat sumpah dan janji yang disampaikan di depan sidang paripurna. “Dari sisa waktu yang sedikit, kita harus berlombalomba untuk melaksanakan program di legislatif. Yang prioritas kami lakukan ya
sesuai dnegan bidang kami di komisi nantinya. Di komisi berapa kami akan ditempatkan oleh fraksi kami,” katanya. Samsudin mengaku, di Pemilu legislatif tahun 2019 mendatang, ia kembali akan bertarung di dapil yang sama yaitu Lombok Tengah bagian utara. Di Tahun 2014 lalu, dia meraih suara sekitar 1.600 dan memiliki selesih hanya 25 dengan caleg di atasnya. Untuk diketahui bahwa molornya proses PAW dari PKB ini lantaran muncul persoalan internal partai. Dimana secara aturan, pada dasarnya yang berhak sebagai pengganti Gede Sakti adalah Hj. Suharti sebagi peraih suara terbanyak kedua di Dapil Lombok Tengah. Namun pihak PKB mengaku Suharti sudah ke luar dari keanggotaan partai sejak tahun 2014. Akhirnya PKB menunjuk H. Samsudin. Tapi oleh Suharti keputusan PKB tersebut digugat. Setelah berproses secara internal, kemudian pada akhirnya nama H. Samsudin dipilih sebagai calon anggota dewan dari PKB yang dilantik. (ndi)
Dugaan Pungli Uji Kir Ranmor
Saber Pungli Kota Mataram Gamang Mataram (Suara NTB) Dugaan pungli uji kir kendaraan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Mataram kembali mencuat. Meski demikian, tim saber pungli belum bergerak menyelidiki. Wakil Ketua Tim Saber Pungli Kota Mataram, Kompol Nanang Santosa menyebutkan, di tingkat internal tim belum ada koordinasi mengenai penanganan dugaan pungli tersebut. “Belum ada (laporan). Kalaupun ada, saya tetap menunggu perintah dari ketua tim (Walikota Mataram),” ujarnya dikonfirmasi
kemarin. Wakapolres Mataram itu menambahkan, pada prinsipnya setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan penelaahan data terlebih dulu. Kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, baik klarifikasi saksi ataupun pencarian alat bukti. Sejauh ini, tim saber pungli belum bergerak pada tahapan itu. “Kita lihat dulu apakah itu ada indikasi pidana korupsi atau hanya soal administrasi,” kata Nanang. Diberitakan sebelumnya, dugaan pungli di UPTD PKB terungkap dengan indikasi pemohon uji kir dimintai sejumlah uang. Uang tersebut diduga untuk meluluskan kendaraan yang diuji k i r . (why)
Nanang Santosa (Suara NTB/dok)
Anak Muda NTB Potensial Mandiri Secara Ekonomi dan Politik Mataram (Suara NTB) NTB sebagai kawasan timur Indonesia punya modal sosial yang kuat untuk memajukan pembangunan. Modalnya, kolaborasi anak muda mewujudkan agenda publik. Penggeraknya, kepemimpinan dan kewirausahaan. Demikian disampaikan pakar politik Dimas Oky Nugroho PHD dalam diskusi dengan organisasi kepemudaan yang digelar Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Sumbawa (FKPPMS) di Mat-
aram, Kamis (19/4) petang. “Penekanannya perkembangan sosial dewasa ini bukan individu-individu, atau konglomerasi tetapi kolaborasi,” kata Dimas mengawali diskusi yang dipandu, Samsun Hidayat. NTB, sambung dia, bakal turut merasakan bonus demografi tahun 2024 mendatang. Anak muda NTB punya kekritisan yang luar biasa. “Situasi social capital anak muda NTB punya inisiatif kritis yang positif. Tidak heran contohnya pemimpin muda
dari NTB mewarnai dinamika kepemimpinan nasional hari ini,” kata dia seraya menyebut sosok pemimpin NTB, TGB. “Kelugasan ini yang dibutuhkan masyarakat dewasa ini di tengah politik kita yang penuh kepura-puraan hari ini. Pemimpin dari NTB itu otentik, lugas,” imbuh peraih gelar Doktor antropologi politik New South Wales University ini. Menurutnya, NTB dapat meregenerasi kepemimpinan dengan anak muda yang men-
gambil inisiatif. Baik dalam hal pengembangan ekonomi kreatif ataupun partisipasi politik melalui partai. “Anak muda kita bisa memulainya dengan bergerak. Penting untuk membuat perencanaan. Tidak mesti hal besar, bisa masuk ke isu-isu pendidikan, lingkungan,” cetus Dimas. Pun demikian dalam hal membangun kewirausahaan. Industri kreatif yang berkembang saat ini berawal dari kolaborasi anak muda
yang menggandrungi social enterpreneurship. Anak muda, kata Dimas, memerlukan kemerdekaan sosial ekonomi. Caranya dengan menjembatani modal sosial anak muda melalui wirausaha dipadukan dengan kepemimpinan yang baik. “Masyarakat tidak bisa terus berharap pada elit politik kita yang sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Yang paling tepat, anak muda mengambil inisiatif politik,” pungkasnya. (why)
Jendela Sastra
SUARA NTB Sabtu, 21 April 2018
CERPEN
Halaman 9
Poestas Maywin Dwi Asmara
sakit dan penyesalan, penderitan dan ketidakadilan, kemarahan dan hawa nafsu, kebahagiaan dan kehampaan, kesedihan dan keputusasaan. Veronika menatap langit dan bernyanyi lagu cinta; The Beatles, Nirvana, Pink Floyd, The Smashing Pumpkins, Duran-Duran, Queen, Lionel Richie, Seal, Shakin Stevens, The Bee Gees, membuatnya merindukan hujan. Veronika tetap berjalan sambil menatap langit, berharap hujan akan segera turun, ia mencintai situasi pasar saat semua urusan di sana telah selesai dan menyisakan semua kenikmatan yang bisa dihisapnya, hujan akan menambah semua kenikmatan itu; udara yang basah, tanah yang basah, ranting, atap, sisa-sisa kehampaan dan nasib buruk yang basah. Ia merasa bahagia, kemudian berlari di bawah hujan, kemudian menari, bernyanyi menciptakan lagunya sendiri dengan nada yang takkan pernah terdengar oleh siapapun, dengan lirik yang tak pernah di ciptakan oleh siapa pun, intonasi yang tak pernah terbayangkan oleh siapa pun. Hujan mengiringi kebahagiaannya yang tinggi; aku, Poestas dan lalat-lalat kecil terbius olehnya, ranting basah, tikus pasar dan semua mahluk pasar yag kotor sore itu menjadi penggemarnya. Karena Veronika tak punya tempat selain tempat ini; lantai bersih dan cahaya lampu berkilauan tak akan pernah mampu memerangkap keindahan Veronika.
1. JIKA kejatuhan kaisar dari tahta sebelumnya mampu dilihat oleh para penasihat kerajaan yang bahkan enggan melepaskan belitan ular dari leher mereka, jika para permaisuri muda sudah dapat dinikmati oleh para raja dengan tubuh-tubuh korban-kegagalan-mengatur-siasat, mungkin saja Veronika tak akan pernah hadir di dunia yang bahkan tak menginginkannya. Kadang aku melihatnya tertawa bersama para penjual jeruk di dalam kerumunan orang-orang putus asa yang berusaha menjual sisa harapan kemarin dan mendandani kehampaan mereka dengan selembar kain tipis berongga sisa gigi para hewan pengerat; wajah mereka sayu; sambil mengibas-ibaskan kayu dengan tas plastik yang terikat di ujungnya, lalat-lalat dengan mata yang mendelik tiap sudut kotor seperti gelisah hinggap di atas daging-daging merah yang telah diiris, kemudian dengan cekatan melompat dan meletakkan kaki-kaki kecilnya di atas ikan-ikan yang hampir menjelang ajal, sayuran-sayuran yang sudah berubah warna tempat para ulat-ulat gemuk mengadakan pesta kelahiran telur-telur baru mereka, mereka saling menyapa dan membicarakan nama mana yang sebaiknya mereka pilih untuk telur yang pertama kali menetas. Poestas, mungkin yang paling baik untuk telur ulat bertanduk dan gemuk di antara yang lainnya. Kelompok lainnya mengangkat sungut mereka sambil meneriakkan “poestas!� dan memakan setiap inci sayuran yang sudah tak lagi mampu mengenali dirinya, ya di sana biasanya memang seperti itu, tiga hari setelah itu mungkin kerajaan Poestas akan berinvasi mengalahkan beberapa kerajaan ulat yang menguasai sayuran yang masih segar dan tentu mereka akan memilih gadis paling cantik dengan dada merah paling indah dan tanduk lunak serta sungut cekatan yang dapat digunakan untuk melayani rajanya. Dan Poestas sayuran busuk akan menelurkan Poestas-Poestas lain yang tak kalah busuk juga dari sayur busuk di mana ayah, kakek dan buyutnya juga berasal. 2. Veronika gadis yang luar biasa, kau tak perlu pergi jauh ke danau untuk merasakan kenyamanan duduk memandang hamparan air tenang di bawah lindungan pohon kokoh dan berdaun lebat, kau dapat memperoleh hal yang lebih dari itu hanya dengan menatap mata Veronika ketika ia bahagia saat menemukan seikat sayuran hijau yang termakan beberapa bagian oleh para ulat. Veronika tak pernah membenci ulat-ulat itu, di antara kerumunan orang-
5.
orang yang kadang datang untuk menawar cerita murahan untuk saling membohongi, Veronika dengan cekatan melambaikan tangannya pada sinar matahari yang memipihkan dirinya menjadi bilah dan menembus celah penutup tempat istirahatnya. Aku sempat berpikir bahwa Veronika adalah anak matahari karena ia begitu hangat dan bercahaya, lehernya yang jenjang kadang basah oleh peluh akibat berdesakan dengan orang-orang buruk rupa dan berbau asam klorida atau beberapa hasil fermentasi yang menyeruak di udara, namun aroma Veronika tak akan pernah hilang di antara semua aroma yang bercampur menyesakkan dada; aroma hangat rempahrempah terbaik yang kemudian diakhiri oleh aroma bunga-bunga dari lembah tak bertuan melarutkan aku pada
keindahan Veronika. 3. Matahari mulai meninggi, beberapa orang sibuk mengemas kekecewaan pada pagi yang tidak memuaskan, wajah mereka terlihat lebih menyedihkan dari sisa dagangan berapa hari yang lalu, sekawanan lalat bertubuh hijau metalik bergerilya di udara menciptakan bunyi dengung yang menggema membentur gendang telingaku, wajah pimpinan gerombolan itu terlihat kasar, aku yakin mereka adalah kelompok penguasa lalat di seluruh pasar ini. Ada sebatang pohon palem di mana mereka biasa menempel saat pagi hari dan mengawasi lalat-lalat hitam kecil bekerja. Veronika kini terlihat sibuk oleh rambut panjangnya, mungkin matahari telah berhasil membuat suhu tubuh-
nya meningkat, aku melihat gerakannya yang lembut ketika ia dengan perlahan menundukkan kepalanya dan mengangkat kedua tangan untuk mengumpulkan rambut hitamnya yang tergerai dari bahu hingga punggungnya, mengumpulkannya menjadi satu dan mengikatnya dengan ikat rambut berwarna hitam dan merah jambu, gerakannya yang lembut dan indah membius mataku, aku merasa yakin dapat berdiri di sana dan melihatnya melakukan itu berkali-kali. Beberapa orang menyapanya, tapi Veronika memang berbeda, ia lebih memilih berbicara dengan Poestas dan sangat bersemangat mendengar rencana invasi pertama mereka; Poestas si ulat merah sayur busuk terlihat arogan di hadapan Veronika; seorang putri kaisar yang bermart-
PUISI M. Arfani Budiman
Ledakan Pagi
Aubade 2
ruap cahaya bergetar dalam irama pagi sebuah rindu bertamu mengetuk daun pintu lalu dari sorot matamu yang teduh itu kata-kata membentuk sebuah rumah menjadi tempat tinggal para penyair yang ditikam luka doa-doa menyihir langit waktu begitu angkuh menyiasati kesedihan demi kesedihan luruh bersama tebasan matahari
sepanjang malam bulan remuk di punggung langit ledakan rindu seperti selongsong peluru tubuhku terpisah menjadi sebuah kekosongan ketika luka menetes dari putaran waktu doa-doa berlayar seperti perahu dikayuh menuju lautan ingin rasanya mencintaimu seperti ikan-ikan di kolam tepat ketika pagi begitu berbahaya dan seorang gadis menenun cinta dengan telapak tangan yang berdarah
2016
2016
Gerimis Luka
Kekasih Langit
pada hari jumat agung seluruh hamba-hamba mengumpulkan doa menjadi serpihan hujan sehingga bumi begitu terluka menerima rintik kesedihan yang mengalir dari matamu matahari terbelah pecah di wajahmu riak-riak cahaya membentuk lingkaran waktu sehingga aku masih mampu membaca takdir pada telapak tanganmu meniupkan ruh pada retakan kata-kata
kerlip bintang menaburi dinding langit pada bening matamu memantul selembar cahaya kekasih alirkan rindu itu pada pusaran waku lalu kita mampu merawat bunga cinta menjaga setiap kelopaknya dari aroma luka yang menetes bersama gerimis memanjatkan doa menuju pusaran malam setia pada tangan-tangan kesunyian
2016
2018 M. Arfani Budiman lahir di Bandung, 6 Januari 1989. Buku puisinya antara lain Pengakuan Bulan (Literat, 2013)
abat dan ratu anggun yang tak pernah didengar ceritanya oleh siapa pun. 4. Pasar mulai lengang, banyak orang yang sudah meninggalkan tempat di mana mereka menyerahkan semua tenaga yang dikumpulkan semenjak malam hari untuk mewujudkan harapan; sebagian menyerah karena kenyataan menyiksa mereka lebih dari harapan, dan sebagian lagi pulang dengan banyak uang yang dikeruk dari semua harapan yang sia-sia atau penderitan yang lainnya. Veronika berjalan lambat, ia seorang putri kaisar, apapun
yang terjadi padanya, seperti apapun ia saat ini, Veronika tetaplah Veronika, dengan langkah perlahan kemudian ia menatap langit, berjalan di tengah pasar yang telah ditinggalkan banyak orang dan meninggalkan Poestas serta lalat-lalat di belakang punggungnya. Ia dapat menghirup aroma ikan busuk, sayuran yang terjatuh dari tempatnya, biji-biji yang tak sempat terbungkus saat para pedagang mulai menimbang harga, aroma kencing di dinding-dinding pasar, aroma makanan sisa pedagang kelaparan, semua tercampur di udara; aroma yang melambangkan kehampaan dan kekecewaan, rasa
Kini hanya tersisa aku yang mabuk oleh pesona Veronika yang terpancar di atas langit. Aku percaya bahwa Veronika adalah putri kaisar. Aku yakin bahwa aku mencintainya. Sebelum orang pertama yang menuju pasar itu menginjakkan kakinya, sebelum Poestas muda menetas dari cangkang telurnya, sebelum tikus pengerat menghafal bau ikan busuk, sebelum pimpinan kelompok lalat itu mengepakkan sayapnya di pagi hari. Aku mencintai Veronika dan semua hal yang ia cintai, pun juga membenci semua yang ia benci, karena mereka membenciku saat aku mencintainya. Maywin Dwi-Asmara, cerpenis dan peneliti. Tahun 2014 mendapat research fellow dari satu Universitas di Bologna, Italia. Pada Oktober 2016 diundang Dewan Kesenian Jakarta sebagai pemateri dalam Dua Forum Teater Riset.
PENDIDIKAN
SUARA NTB Sabtu, 21 April 2018
Halaman 10
Gunakan Bahasa Inggris
Mahasiswa STIKES Yarsi Presentasi di Depan 18 Negara Mataram (Suara NTB) – Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram mempresentasikan profil STIKES Yarsi di hadapan perwakilan 18 negara pada rangkaian Employment Business Meeting (EBM) of Indonesian Overseas Worker, Kamis (19/4) di salah satu Hotel di Mataram. Mahasiswa itu mempresentasikan profil kampus dengan menggunakan bahasa Inggris. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., menjelaskan, dalam kesempatan itu, STIKE Yarsi Mataram mendapatkan kesempatan memaparkan profil kampus. Mahasiswi S1 Keperawatan STIKES Yarsi, Septiana Wahyuning Prabawati yang memaparkan dengan Bahasa Inggris tentang kekuatan dan keunggulan yang dimiliki STIKES Yarsi Mataram. “Tampil memukau di hadapan tamu,” klaim Zulkahfi.
Perwakilan negara itu terdiri dari pejabat perwakilan RI dan prospektif buyer atau calon pengguna lulusan dari beberapa negara. Antara lain dari Arab Saudi, Taiwan, Singapura, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Perwakilan beberapa negara itu menawarkan kerja sama dengan STIKES Yarsi. Dalam kesempatan itu menjalin kerja sama lebih jauh berkaitan dengan menindaklanjuti menerima lulusan STIKES Yarsi bekerja di negara mereka. “Kita berikan layanan dan meyakinkan kepada prospektif buyer atau pengguna lulusan, bahwa kami punya alumni dan lulusan yang berkompetens,” ujar Zulkahfi. Dari pengalaman pengguna lulusan di luar negeri, menurut Zulkahfi alumni STIKES Yarsi tidak diragukan kemampuannya. Hanya saja tinggal mengembangkan ke-
mampuan berbahasa, dan itulah saat ini yang terus dikembangkan pihaknya. “Memang dari pengalaman pengguna lulusan, kita tidak diragukan,” katanya. Lulusan STIKES Yarsi banyak yang sudah bekerja di luar negeri, antara lain Kuwait, Arab Saudi, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Sehari sebelumnya, pada Rabu (18/4) perwakilan pengguna lulusan dari luar negeri itu datang berkunjung ke kampus STIKES Yarsi Mataram. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari pelatihan yang sebelumnya pernah dibuat oleh pemerintah terkait pelatihan program Wanita Indonesia Hebat. Kegiatan itu dilakukan selama tiga bulan, sebagai program pelatihan, peningkatan skill, dan bahasa para lulusan untuk siap menghadapi peluang kerja di luar negeri. Kegiatan ini melalui BNP2TKI bekerja sama dengan BNP3TKI. (ron)
(Suara NTB/ist)
PEMAPARAN - Mahasiswi S1 Keperawatan STIKES Yarsi, Septiana Wahyuning Prabawati memaparkan profil STIKES Yarsi Mataram di hadapan pejabat perwakilan RI dan calon pengguna lulusan dari beberapa negara, Kamis (19/4) lalu.
Tidak Ada Kepsek
Dilirik Daerah Lain PENGEMBANGAN penguatan pendidikan karakter di Kota Mataram dinilai cukup bagus. Bahkan telah berhasil diimplementasikan ke sejumlah sekolah, seperti SDN 11 dan SMPN 6 Mataram. Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram H. Adnan Muchsin, menilai aspek pengembangan pendidikan karakter Kota Mataram (Suara NTB/dys) membuahkan hasil dan imH. Adnan Muchsin plementasinya pun unik. Hal ini kata Adnan, membuat Kota Mataram dilirik berbagai daerah. Terbukti dengan menjadikan Kota Mataram sebagai pusat kunjungan kerja. Diungkapkan Adnan, dalam waktu dekat, sesuai surat permintaan kunjungan Dewan Pendidikan Aceh juga akan mengunjungi Kota Mataram. Mereka tertarik mempelajari implementasi penguatan pendidikan karakter. “Khusus mengenai muatan pendidikan karakter, menarik bagi dari daerah luar. Misalnya anak didik saat masuk sekolah disambut para guru, pasca itu mereka Salat Duha,” kata Adnan menjelaskan. Aspek tersebut jadi penting sebagai bahan pertimbangan daerah lain sebelum mengunjungi suatu daerah. Sehingga nantinya mereka tidak merasa rugi datang ke Mataram dengan melihat kondisi yang begitu bagus di sini. Sehingga saat kembali ke daerah mereka akan menerapkan apa yang mereka dapat, terutama dalam hal penguatan implementasi pendidikan karakter. Lebih jauh dikatakan Adnan, hal lain dikagumi dari Kota Mataram ialah program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Dewan Pendidikan Kota Mataram khusus bagi masyarakat miskin berprestasi. Program ini nampaknya belum ada di tempat lain, sehingga jadi pembelajaran menarik bagi mereka yang berkunjung. Termasuk dukungan kuat dunia usaha dan dunia industri dalam mengembangkan dunia pendidikan. Untuk pengembangan pendidikan, Dewan Pendidikan bekerjasama dengan Baznas Kota Mataram tiap tahun menganggarkan 150 juta bagi anak miskin berprestasi. “Ini kan kecilkecil tapi rill untuk anak- anak miskin berprestasi,” ujarnya seraya menyebut apa yang dilakukan ini tentu berpengaruh terhadap peningkatan IPM Kota Mataram. “ Ini sampai sarjana dibantu oleh Baznas. Meski hanya lima orang yang ngajukan padahal kuota kita sampai Rp200 juta. Karena mereka kebanyakan mendapat beasiswa bidikmisi,” tutup Adnan. (dys)
Murid di Tiga SD Tetap Bisa Mendapatkan Ijazah
Mataram (Suara NTB) – Tiga SD di Kota Mataram masih belum memiliki kepala sekolah (kepsek) definitif. Meski demikian, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, H. Sudenom menegaskan murid di tiga sekolah itu tetap bisa mendapatkan ijazah. Ijazah akan ditandatangani oleh pejabat yang ditugaskan melalui surat tugas resmi. Sudenom menyampaikan, tidak ada masalah terkait penandatanganan ijazah murid di SD yang tidak memiliki kepala sekolah. “Kita menggunakan surat tugas, siapa yang kita berikan surat tugas itu nanti yang akan tanda tangan ijzah,
mungkin dari dinas, kepala sekolah lain, atau pengawas,” ujarnya. Ia memastikan murid tetap akan memperoleh ijazah. Penandatanganan ijazah yang dilakukan bukan oleh kepsek definitif tetap
bisa dilakukan, terpenting ada surat tugas sebagai bukti penunjukan langsung dari Dinas Pendidikan. Hal itu tidak terlalu masalah, kecuali penandatanganan ijazah dari sekolah sendiri tanpa perintah. “Itu yang
tidak diperbolehkan. Yang penting ada surat tugas,” tegas Sudenom. Terkait dengan belum terisinya kepsek di tiga SD itu, Sudenom memastikan tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya masih fokus pada pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional. Bahkan tidak bisa terkejar hingga penandatanganan ijazah. “Ndak bisa terkejar untuk penandatanganan ijazah, mengejar itu tidak sep-
erti membalikkan telapak tangan,” ujarnya. Diakuinya pihaknya belum memproses pengisian kepsek definitif di tiga sekolah itu. Dikhawatirkan jika diproses saat ini, fokus pihaknya akan terbelah dengan ujian. “Saat ini kita tidak memikirkan kepala sekolah yang tidak ada, lebih baik kita memikirkan solusinya, yaitu melalui surat tugas untuk penandatanganan ijazah murid,” jelasnya. (ron)
Kemenristek Dikti Gandeng Ummat Tingkatkan Kualitas Penelitian Dosen Mataram (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) mendapat kepercayaan sebagai fasilitator penyelenggaraan workshop peningkatan kualitas proposal penelitian dosen, Jumat (20/4). Kegiatan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) diikuti oleh dosen dosen utusan dari sejumlah PT di Bali, NTB dan NTT. Peserta workshop sebanyak 82 orang, di antaranya 11 dosen utusan
dari Ummat, dihadiri langsung Kasubdit Riset Dra. Victoriana Suhartini. Mereka mendapat pencerahan dari pemateri workshop tentang program riset dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya Kemenristek Dikti ingin mendorong peningkatan kualitas proposal penelitian yang diajukan oleh para dosen. Sebab dari pengalaman sebelumnya di Ummat, sekitar 50 proposal yang diajukan 2017, sekitar 30 lebih yang dinyatakan lolos untuk mendapatkan proyek penelitian tahun 2018. Wakil Rektor II Ummat, Siti
Lamusiah, S.Pd,M.Si menjelaskan, selain memberi pemahaman kepada dosen tentang peningkatan kualitas penyusunan proposal, peningkatan kualitas penelitian, juga memahami Permenkeu tentang standar biaya keluaran atau output biaya penelitian. “Juga tentang bagaimana meningkatkan pemahaman dosen tentang kebijakan Kemenristek tentang kesiapan teknologi. Sebab ini akan menjadi road map penelitian berikutnya, penguatan kekayaan intelektual oleh Kemenristek,” kata Siti Lamusiah.
Hari Kartini
Perempuan Harus Kritis dan Cerdas dirasakan, kalau memang itu menimbulkan ketidakadilan bagi sebuah komunitas, maka dia harus bersuara, jadi bukan hanya diam,” kata Mulianah. Menurut Mulianah yang pada awal bulan Maret lalu mendapatkan SK menjadi Rektor UNU NTB, mengatakan tantangan perempuan saat ini yaitu menumbuhkan jiwa kritis. Sekolah tidak sekadar untuk menghabiskan waktu. Substansinya yang lebih penting pendidikan bagi perempuan membuatnya bisa kritis. “Dalam memaknai hari kartini, sebagai perempuan kita lihat kartini itu sebagai orang yang sudah memberikan teladan, dalam bentuk sikap kritis. Selain itu, spiritnya, kenapa dia jadi kritis? kesadaran dirinya bahwa hamba tuhan yang harus bisa berbuat sesuatu,” pesan Mulianah. Perempuan Harus Cerdas Perempuan saat ini juga dituntut untuk terampil dan cerdas. Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/4) mengatakan, dengan menjabat sebagai pimpinan lembaga pendidikan sebagai bentuk meneruskan perjuangan Kartini, yaitu emansipasi perempuan. “Meskipun wanita, kita bisa berpartisipasi, kita akan memajukan dunia pendidikan,” katanya, yang sudah menjabat Kepala SMK Yarsi Mataram selama tiga tahun.
Menurutnya, tidak ada kesulitan bagi perempuan untuk berkarya saat ini. Oleh karena itulah keterampilan yang lebih diutamakan. “Kalau di dunia kerja, saya rasa tidak ada bedanya, yang dibutuhkan skill atau keterampilan,” ujar Wahyu. Hal yang utama menurutnya perempuan harus cerdas dan terampil. Pendidikan karakter di sekolah bisa membangun perempuan. “Perempuan jika ingin maju harus terampil, dia punya emansipasi, dia punya ide-ide, itulah kepala sekolah harus cerdas, dari kecerdasan iu dia punya ide-ide,” terangnya. Ia berpesan, agar menjadikan pahlawan perempuan menjadi contoh teladan. Kartini adalah pahlawan yang sudah menaikkan derajat wanita. Dari sanalah para perempuan mencontohnya dalam berkarya. (ron)
(Suara NTB/ron)
PERINGATAN hari Kartini kaannya terhadap apa yang dialyang jatuh setiap 21 April tidak ami oleh masyarakat Indonesia, hanya ditandai dengan pawai atau terutama perempuan. “Seharusnya Kartini harus diacara seremonial. Lebih dari itu, ada spirit perjuangan Kartini yang harus lihat dari spirit, spirit kritis disampaikan, yaitu pada sikap kri- pada dua hal, kritis pada struktis saat melihat situasi sosial, tur dan sistem sosial yang waktu itu melahirkan ketidakadilan, ekonomi, politik, dan budaya. Saat ini, sejumlah perem- ketidaksetaraan, baik pada rupuan bisa duduk di jabatan mah tangga dan tataran sosial,” pimpinan lembaga pendidikan, jelas Mulianah. Dalam surat-surat yang ditulis dibutuhkan sikap kritis dan kecerdasan agar bisa tetap Kartini, menurut Mulianah, bukan untuk menyaingi laki-laki berkarya dalam kehidupan. Rektor Universitas Nahdlat- tapi untuk menjadi pribadi yang ul Ulama (UNU) NTB, Baiq Muli- mampu menciptakan harmoni keanah, S.Ag., M.Pd.I., ditemui di hidupan. “Jadi di situ artinya pribadi itu setara punya akses ruang kerjanya, Jumat (20/ dan kepribadian yang 4), mengatakan spirit persama,” katanya. juangan Raden Adjeng Jika perempuan punKartini sebenarnya ya harapan, dan punya pada sikap kritisnya. visi, maka menurutnya, “Itulah mengapa Kartiperempuan itu akan ni menjadi istimewa,” menjadi sangat perkatanya. caya diri. Sikap kriDi tengah kehidutis itulah yang pan struktur sosialharus ditanamnya yang tinggi, tapi kan sejak ia tidak nyaman. kecil. Spirit Dari surat-suratkritis itu bunya menyuarakan kan hanya kegelisahan. dilihat dari Menurut Mulipendidikan anah, Kartini formal. merasa ada se“Karena suatu yang tidbanyak seak beres, dari cara formal situla spirit dia magister kritisnya munatau doktor, tapi cul. Kartini metidak kritis. nurutnya seorYang disebut ang yang kritis, jika kritis, sikapBaiq Mulianah apa yang dilinya lahir hat, didengar, dari kepe-
Wahyu Sutantri
Harapannya 85 peserta yang masuk kategori tidak lolos proposal hibah tersebut, dapat termotivasi dan mengevaluasi demi meningkatkan kualitas proposal yang tidak lolos penerima hibah. Baik itu hibah penelitian dosen muda, hibah bersaing dan banyak skim hibah lainnya. “Selama dua hari para peserta akan mendapatkan pembinaan dari pemateri-pemateri berkompeten. Sehingga apa yang jadi tujuan workshop tercapai,” tandasnya. Pascaworkshop, harapan besarnya tidak ada lagi propos-
al yang gagal tembus anggaran tahun berikutnya. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran, sehingga Menristek melalui Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan Perguruan Tinggi menggandeng Ummat. “Jadi paradigma perguruan tinggi tentang tridharma perguruan tinggi itu tercapai. Sementara Ummat untuk penguatan Catur Dharma Perguruab Tinggi, dimana tambahannya tentang Kemuhammadiyahan,” pungkasnya. (ars/*)
Halaman 11
SUARA NTB Sabtu, 21 April 2018
Jadi Tuan Rumah PON
Bali-NTB Tawarkan Transportasi Gratis Mataram (Suara NTB) Bali-NTB akan memberikan pelayanan terbaik bila terpilih menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024. Salah satu pelayanan terbaiknya adalah menyiapkan transportasi gratis bagi seluruh kontingen PON XXI di tahun 2024. Hal ini diungkapkan Ketua Bidang Humas KONI NTB, Dr. Kadri saat penyusunan bahan presentasi tim Bidding PON Bali-NTB di Kantor PT. Daerah Maju Bersaing (PT. DMB), Jumat (20/4) kemarin. “Bali-NTB akan memberikan
transportasi laut gratis dari Bali menuju NTB,” ucapnya. Selain menawarkan transportasi laut gratis, Bali-NTB juga akan menanggung 50 persen biaya transportasi lokal menuju venues pertandingan dan menang-
gung 50 persen biaya akomodasi untuk peserta. “Kalau NTB terpilih, 50 persen biaya transportasi dan konsumsi kontingen ditanggung tuan rumah. Gratis kunjungan keseluruh destinasi, gratis transportasi
NTB” tegasnya. Tak hanya menjanjikan transportasi gratis, namun Bali-NTB juga akan menjadi tuan rumah yang baik untuk penyelenggaraan event itu. Khususnya dalam hal penyelenggaraan pertandingan, Bali-NTB akan mengedepankan keadilan dan sportivitas pertandingan untuk seluruh kontingen. Hal ini dilakukan oleh Bali-NTB karena memang mereka sadar bahwa mereka tak akan
antara venue transportasi laut antara Bali dan NTB,” terangnya. Keinginan Bali-NTB untuk memberikan pelayanan terbaik untuk para kontingen PON XXI tahun 2024 itu bukan sekedar janji, namun sudah dibuktikan dengan penandatanganan fakta integritas yang ditandatangani oleh pihak Pemprov Bali dan NTB. “Ini bukan janji bohong. Ini sudah ada pakta integritas antara Bali dan
mungkin bisa menjadi juara umum, sehingga tidak berambisi mengejar juara umum. KONI NTB sendiri menyadari bahwa PON adalah multi event nasional. Meski demikian KONI NTB akan memberikan kesan bahwa PON XXI Bali-NTB tahun 2024 seperti event internasional. Pemberian pelayanan internasional terhadap event nasional ini tidak sekedar janji, namun
itu akan dibuktikan oleh Bali-NTB bila terpilih jadi tuan rumah PON/2024. Pengalaman Bali-NTB menggelar event internasional membuat mereka yakin bisa memberikan pelayanan berasa internasional di PON XXI tahun 2024. Selanjutnya event tersebut mengusung tema sport tourisem. Dan tuan rumah janjikan kemanan yang terbaik dengan melibatkan kepolisian, pecalang dan lainnya. (fan)
Turnamen Pelajar U-14 Tahun akan Digulirkan
Daud Yordan Tak Menargetkan Menang KO Lawan Malikov Kendari (Suara NTB) Petinju kelas ringan (61,2 kilogram) Indonesia, Daud Yordan, tidak menargetkan memukul KO lawan saat menghadapi petinju tuan rumah Pavel Malikov di Rusia, Minggu (22/4). “Tetapi kalau memang ada kesempatan untuk itu, tentu akan saya manfaatkan sebaik-baiknya,” kata petinju dengan rekor bertarung 37 kali menang (25 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah ketika dihubungi dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat malam. Tidak ada target memukul KO lawan saat tampil di Rusia mendatang, menurut dia, mengingat pertarungan itu dilaksanakan di kandang lawan. “Yang penting saya menang dan bisa membawa pulang gelar,” katanya menegaskan. Petinju kelahiran Sukadana Kalimantan Barat tersebut berada di Rusia sudah dua hari yang lalu setelah sebelumnya sekitar dua bulan lebih menjalani latihan di Madrid, Spanyol, di bawah asuhan pelatih setempat Gabriel Campello. “Sekarang ini saya sudah tidak berlatih lagi karena waktunya tinggal dua hari lagi dan besok atau Sabtu (21/4) pukul satu siang waktu setempat sudah menjalani acara timbang badan,” kata ayah dari Miquel Angel Yordan Junior tersebut. Ia mengakui, pertarungan di Rusia ini merupakan yang pertama bagi dirinya termasuk menghadapi petinju Rusia tetapi dirinya sudah mempelajari gaya bertarung Pavel Malikov selama menjalani latihan di Madrid, Spanyol, yang dilanjutkan pulang ke Indonesia (Jakarta) beberapa hari. “Saya sudah dalam kondisi siap bertarung melawan Pavel Malikov dan minta dukungan doa masyarakat Indonesia agar bisa menang dan membawa pulang gelar ke Tanah Air,” kata petinju Sasana Kayong Utara, Kalimantan Barat, tersebut. Pertarungan melawan petinju Rusia ini merupakan rencana yang ketiga karena dua rencana pertarungan sebelumnya batal, yaitu pertama melawan petinju tuan rumah Luke Campbell di London, Inggris, 24 Februari 2018. Setelah batal lawan Campbell, Daud Yordan dijadwalkan naik ring melawan petinju Rusia Isa Chanev di Prancis, 24 Februari 2019, tetapi juga batal. Akhirnya kembali dijadwal melawan petinju Rusia Pavel Malikov, 22 April 2018. Daud Yordan yang kelahiran 10 Juni 1987 tersebut memiliki rekor bertarung 37 kali menang (25 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah. Daud sempat meraih gelar juara dunia kelas bulu (57,1 kilogram) IBO setelah menang KO atas petinju Filipina Lorenzo Villanueva. Setelah memutuskan naik dua kelas dari kelas bulu ke kelas ringan, Daud Yordan sempat mengalahkan beberapa petinju di antaranya Daniel Eduardo Brizuela (Argentina) di Australia pada 6 Juli 2013 dan beberapa petinju lainnya. Sementara itu calon lawannya Pavel Malikov diketahui kelahiran 28 Februari 1986 dengan rekor bertarung 13 kali menang (5 di antaranya dengan KO). (ant/bali post)
(ant/bali post)
LATIHAN - Petinju DaudYordan (kiri) menjalani latihan di Sasana 24/7 Daud Yordan Boxing Club di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar.
(ant/bali post)
BEREBUT BOLA - Pesepak bola Persija Jakarta, Novri Setiawan (kanan) berebut bola dengan pesepak bola PSIS Semarang, M Rio Saputro (kedua kiri) saat laga Go-Jek Liga 1 di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (20/4).
Persija Bungkam PSIS Bantul (Suara NTB) Persija Jakarta berhasil meraih poin penuh setelah mengalahkan PSIS Semarang dengan skor telak 4-1 dalam Liga I 2018 di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat sore. Empat gol kemenangan Persija diciptakan pada pertengahan babak kedua hingga menit akhir. Gol pertama diciptakan Jaimerson Da Silva Xavier melalui sundulan pada menit ke 69 setelah mendapat umpan bola dari tendangan bebas Rico Simanjuntak. Kemudian, gol kedua diciptakan Rico Simanjuntak pada menit 80 setelah melepaskan tendangan ke gawang PSIS Semarang yang mengenai kaki
pada menit ke 93 lewat sebuah sundulan Majenat memanfaatkan umpan dari samping. Usai gol itu PSIS bermain menyerang namun tidak menambah gol hingga peluit panjang babak kedua selesai. Adapun pertandingan tersebut sejak memasuki babak pertama pertandingan permainan sepak bola berlangsung imbang, para pemain dari masing-masing kesebelasan saling menekan hingga beberapa kali menciptakan peluang gol. Akan tetapi, pemain depan tidak berhasil membobol gawang lawan, seperti pada menit 27 pemain PSIS Semarang melepaskan sundulan ke gawang Persija Jakarta namun bola tepat berada di atas gawang dan belum berhasil
lawan namun bola melambung ke arah gawang dan tidak bisa diraih kiper. Gol ketiga untuk Persija Jakarta diciptakan Simic pada menit ke-85 dengan memanfaatkan kemelut di depan gawang PSIS Semarang, sebab setelah beberapa tendangan dilepas ke gawang namun tidak berbuah gol dan berakhir dengan gol Simic. Sedangkan gol keempat Persija Jakarta dicetak Ramdani Lestahulu pada menit ke 91 atau saat tambahan waktu melalui sundulan ke arah gawang yang menyempurnakan umpan dari Adison di sebelah samping kiri setelah melewati beberapa pemain belakang. Sementara gol balasan dari PSIS Semarang diciptakan
Mataram (Suara NTB) Guna memantapkan persiapan menghadapi Asian Games 2018, atlet balap sepeda BMX asal NTB, I Gusti Bagus Saputra menjalani latihan di luar negeri. Atlet asal Kota Mataram itu menjalani training camp alias pemusatan latihan di Perancis. I Gusti Bagus Saputra yang dihubungi melalui aplikasi WhatsApp-nya, Jumat (20/4) kemarin mengatakan keikutsertaan dirinya di training camp itu bersama tiga rekannya sesama penghuni Pemusatan Latihan Nasional (pelatnas) persiapan Asian Games 2018. Dia bersama tiga rekannya bertandang ke Perancis sejak 15 April lalu, dan saat ini dia tengah berada di Perancis. “Saya berangkat dari Indonesia tanggal 15 April dan saat ini sedang berada di Paris,” ucapnya. Bagus berangkat ke perancis untuk menjalankan program latihan yang diberikan pelatih. Menurutnya, di Kota Paris, akan banyak melakukan uji coba dengan beberapa pembalap sepeda BMX profesional. “Kita ingin melihat kekuatan kita sejauh mana. Apakah masih stagnan atau bertambah,”ungkapnya. Ditanya soal target, peraih medali emas SEA Games 2017 ini tak ingin memasang target berlebihan di Asian Games bulan Agustus 2018. Meski demikian dia ingin berusaha memberikan yang terbaik un-
tuk Indonesia.”Saya tak ingin pasang target berlebihan. Namun tetap berusaha tampil lebih maksimal lagi,” jelasnya. Dalam hal ini bagus ingin fokus pada program latihan, dengan harapan kemampuannya dapat meningkat dari sebelumnya. Diakuinya lawan yang dihadapi di Asian Games berbeda dengan Sea Games 2017 lalu. Pasalnya di kawasan Asia pembalap asal Jepang dan China yang harus diantisipasi. “Mereka punya pembalap yang memiliki skill di atas rata-rata,” ujarnya. Untuk bisa mengalahkan lawan-lawan terberatnya Bagus butuh usaha keras dari sekarang. Jika tidak, dia bisa dilibas oleh mereka. “Mudahan saja perkembangan saya jauh lebih baik selama training camp disini,” harapnya. Di tempat terpisah, Sekum Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) NTB, Ilyas SP yang dihubungi Suara NTB di Mataram kemarin membenarkan bila atlet BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra saat ini tengah berlatih di Perancis. Dia berharap keikutsertaan atlet asal NTB latihan di luar negeri bisa meningkatkan kualitas tanding. “Kita berharap selama di Perancis, Bagus lebih fokus latihan, sehingga dia bisa mempersembahkan medali untuk Indonesia di Asian Games 2018,” harapnya. (fan)
mencetak gol. Masih di babak pertama, beberapa kali kesempatan diciptakan setelah pemain striker PSIS Semarang membawa bola ke depan gawang lawan, namun belum bisa dieksekusi dengan sempurna, serangan antar kedua tim saling terjadi dan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua permainan para pemain Persija Jakarta lebih mendominasi, bahkan pada menit 46 atau setelah kick off babak kedua pemain Persija berhasil membawa ke depan gawang, meski tidak membuahkan gol karena bola melebar ke samping. Pada awal babak kedua permainan Persija Jakarta mendominasi namun bebera-
pa kali pemain PSIS Semarang menciptakan peluang meski tidak berhasil, begitu sebaliknya, karena tendangan ke arah gawang berhasil ditepis penjaga gawang. Pada babak kedua sebelum gol Persija diwarnai protes kepada wasit oleh pelatih Persija terkait dengan posisi offside pemain depan, karena menurut pelatih posisi pemainnya tidak offside, meski begitu keputusan wasit mutlak. Pada babak kedua itu juga terdapat pergantingan pemain antar kedua kesebelasan, namun strategi yang diterapkan tim Persija Jakarta lebih tepat, hal itu dibuktikan dengan empat gol selama babak dua, dan hanya kebobolan satu gol. (ant/bali post)
Setelah 22 Tahun, Wenger Akhirnya Tinggalkan Arsenal
Hadapi Asian Games 2018, Bagus Latihan di Perancis
London Manajer Arsenal Arsene Wenger hengkang akhir musim ini setelah hampir 22 tahun berkiprah di klub yang telah membuatnya menjadi bos Arsenal paling sukses. “Setelah pertimbangan yang saksama dan menyusul pembicaraan dengan klub, saya merasa ini waktu yang tepat bagi saya untuk mundur akhir musim ini,” kata pelatih asal Prancis itu dalam pernyataan yang disiarkan The Gunners, hari ini. Wenger (68) sudah melatih klub London Utara itu sejak Oktober 1996 dan hingga sekarang menjadi manajer aktif yang paling lama
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Turnamen Sepak Bola Pelajar Usia 14 akan kembali digulirkan di Mataram akhir bulan Juli ini. Turnamen tingkat provinsi tersebut digelar dalam rangka seleksi tim sepak bola pelajar yang akan mewakili NTB di Turnamen Nasional Liga Pelajar Piala Menpora di Jawa Barat (Jabar), 5-9 September mendatang. Operator Badan Liga Pelajar Indonesia (BLISPI) NTB, Fetty Fathiyah, Sh yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Jumat (20/4) kemarin mengatakan turnamen sepak bola tingkat pelajar NTB nantinya akan melibatkan 35 tim sepak bola dari Sekolah Sepak Bola (SSB) yang tersebar di kabupaten/kota di NTB. “Data yang kami peroleh ada sebanyak 35 SSB di NTB. Mereka akan kami undang untuk ambil bagian di turnamen sepak bola pelajar nantinya,” ucapnya. Turnamen sepak bola pelajar NTB ini merupakan Program Kemenpora dalam rangka mencari bibit-bibit atlet pelajar nasional. Sementara penyelenggaraan turnamen sepak bola liga pelajar provinsi di NTB dipercakan kepada BLISPI. Sebelumnya BLISPI NTB juga menggelar event yang sama di Kopang, Lombok Tengah (Lotenng) tahun 2017. Hasilnya tim SSB Satya Loteng keluar sebagai juara dan sekaligus mewakili NTB di Liga Pelajar U-14 Tahun Piala Menpora di Magelang tahun 2018. Sukses menggelar event yang sama tahun lalu, BLISPI NTB akan kembali menggelar turnamen yang sama bulan Juli untuk seleksi tim sepak bola pelajar NTB yang akan berlaga di Piala Menpora tahun 2018. (fan)
Arsene Wenger
melatih di Inggris. Dia akan habis kontrak akhir musim ini. Arsenal saat ini menempati peringkat enam dalam klasemen liga, tetapi berada pada seminal Liga Europa yang menjadi pintu satu-satunya dalam mencapai Liga Champions musim depan. “Saya bahagia mendapatkan keistimewaan berkarya untuk klub ini selama bertahun-tahun penuh kenangan. Saya melatih klub ini dengan komitmen penuh dan integritas,” kata Wenger yang meminta penggemarnya tetap berada di belakang tim sampai akhir musim ini. Pemilik saham mayoritas Arsenal Stan Kroenke menyebut hal ini sebagai “salah satu hari-hari paling sulit yang kita hadapi selama bert a h u n tahun di olah raga ini. Satu dari alasan utama kita terlibat dengan Arsenal karena apa yang sudah dibawa Arsene ke klub ini dan di luar lapangan.” “Masa bakti yang lama dan konsistensinya selama periode yang panjang pada level pertandingan tertinggi tidak akan pernah tersaingi.” Wenger sudah tiga kali menjuarai Liga Premier, termasuk sekali tidak terkalahkan dalam satu musim, tujuh Piala FA dan membawa Arsenal ke Liga Champions dalam 20 tahun berturut-turut. Mereka menjuarai liga dan Piala FA secara bersamaan pada 1998 dan 2002. Arsenal menyatakan penggantinya akan segera ditunjuk. Pelatih asal Jerman Thomas Tuchel yang satu tahun lalu hengkang dari Borussia Dortmund, menjadi favorit terkuat pengganti Wenger. (ant/bali post)
SUARA NTB Ternak Warga Kota Gerung Digasak Pencuri
Halaman 12
SUARA NTB Sabtu, 21 April 2018
Giri Menang (Suara NTB) Lima ekor sapi milik warga lingkungan Tanjung Gunung, kelurahan Gerung Selatan, raib digondol kawanan pencuri, jumat (20/4) dini hari sekitar pukul 03.00 Wita. Kawanan pencuri ini masuk ke kandang dengan merusak pintu gerbang kandang, lalu dengan leluasa menggondol ternak milik warga. Meskipun tak jauh dari lokasi kandang ada warga yang tengah ronda, namun mereka tertidur pulas. Aparat dari Polsek Gerung yang terlambat mengetahui kejadian baru ke lokasi pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 Wita. Aparat berdalih bahwa pihak korban tak ada yang melapor kejadian tersebut ke aparat. Salah seorang peternak, Mahsun yang ikut ronda saat malam kejadian menuturkan, gerombolan pencuri beraksi sekitar pukul 03.00 Wita dini hari. “Pada jam 02.00 Wita kami masih terjaga dan melihat sapi masih ada, lalu pukul 02.30 Wita masih ada,” tuturnya. Ia mengakui sesaat sebelum kejadian, ia mendengar dua kali suara motor bolak balik di jalan. Sebab lokasi kandang perisis di pinggir jalan aspal. Mulai pukul 02.30 Wita terasa ada yang aneh
karena ia merasa mengantuk sekali. Sesaat sebelum kejadian, ia sempat bangun dua kali setelah itu ia tak sadar kalau ia tertidur pulas. Sekitar pukul 03.00 ia terbangun, alangkah kagetnya ketika melihat kandang ternyata lima ekor ternaknya hilang. Di kandang itu ada 12 ekor ternak. Setelah dihitung, hanya tersisa tujuh ekor, sedangkan lima ekor ternak hilang. Bahkan satu ekor pedet (anak sapi) pun ikut dibawa pencuri. Setelah mengetahui ternak hilang, ia pun memberitahukan ke warga, sontak warga pun berhamburan ke luar rumah ke lokasi kandang. Warga pun menyebar mencari ternak dan mengejar gerombolan pencuri. Dari jejak kaki yang dilihat, gerombolan pencuri membawa ternak melalui jembatan kecil melintasi jalan tikus, tembus ke Luwuk, desa Tempos. Lalu melintas menuju dusun Monto tembus ke BTN Babussalam. Di lokasi ini ada kendaraan truk yang siaga untuk mengangkut ternak hasil curian tersebut. Sebab ada warga yang mencari ternak melihat langsung ternak dinaikkan keatas kendaraan truk tersebut. Namun karena saat itu warga atas nama Dirahim
(Suara NTB/her)
DIRUSAK PENCURI - Sadariah pemilik ternak memperlihatkan pintu gerbang kandang yang dirusak oleh kawanan pencuri, Jumat (20/4). tidak berani mencegat karena kalah jumlah, pencuri itupun dibiarkan membawa ternak tersebut. “Tapi warga ini langsung kontak kami, sehingga kami meluncur kesana, tapi kendaraan truk sudah tidak ada,” tutur Sadariah, salah seorang pemilik ternak. Karena kondisi masih gelap,
warga hanya mengenali warna kendaraan berwarna kuning. Informasi dari warga bahwa pencuri membawa ternak melalui jalur BIL. Ia mengaku kerugian akibat kejadian ini sebesar Rp 50 juta, masing-masing satu ekor ternak sapi harganya Rp 15 juta dan empat ekor sapi biasa harganya masing-masing
Rp 8 juta lebih. Kapolsek Gerung yang dikonfirmasi melalui pihak petugas polisi yang datang ke TKP mengaku bahwa pihaknya belum mendapatkan laporan resmi dari warga. Namun pihaknya datang ke TKP atas informasi yang diperoleh. (her)
DPRD Loteng Desak Pemda Segera Bersikap
Praya (Suara NTB) Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendesak pemerintah daerah setempat supaya segera bersikap terkait persoalan tapal batas di wilayah Nambung. Dengan segera menempuh jalur hukum seperti apa yang direncanakan sebelumnya oleh Pemkab Loteng. yang menyatakan kalau Nambung merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) akhir tahun 2017 lalu. Namun ternyata sampai sekarang Pemkab Loteng tak kunjung mengambil sikap. “Kalau memang tidak mampu akui saja. Jangan mengaku akan berupaya, tapi tidak ada aksi nyata,” tegasnya. Terbukti, sampai saat ini belum ada langkah konkret yang diambil oleh Pemkab Loteng. Pihaknya mulai meragukan keseriusan Pemkab Loteng dalam memperjuangkan wilayah Nambung agar bisa kembali masuk menjadi bagian dari wilayah Loteng. Menurutnya, lepasnya wilayan Nambung telah mendatangkan banyak kerugian. Bukan hanya bagi daerah saja, tetapi
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
Soal Nambung
Anggota DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, Jumat (20/4) menyatakan, sebelumnya Pemkab Loteng mengaku akan menempuh jalur hukum, setelah keluarnya putusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.
masyarakat di sana. Di mana banyak masyarakat di sana yang kini harus kehilangan tanahnya. Lantaran proses sengketa ini. Sebelumnya, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menegaskan kalau Pemkab Loteng pasti akan bersikap. Hanya saja, pihaknya masih menunggu momen yang tepat. “Pasti kita akan bersikap. Dan, saat ini kita masih tahap persiapan dokumen yang diperlukan,” tegasnya. Dikatakanya, atas dasar per-
RUPA-RUPA PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
timbangan kondusivitas wilayah Pemkab Loteng baru akan bersikap setelah gelaran Pilkada NTB mendatang. Karena kalau upaya hukum dilakukan sebelum Pilkada NTB, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas wilayah. “Kita fokus dulu pada persiapan pilkada. Begitu pilkada selesai, langsung kita akan bersikap,” tegasnya.(kir)
RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 21 April 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Sabtu, 21 April 2018
OPINI
Halaman 14
Menjaga Optimisme Jagung Membangun Ekonomi dengan Jagung JAGUNG telah menjadi salah satu komoditas primadona di NTB. Sebagai komoditas unggulan, jagung telah menumbuhkan banyak tantangan. Jika berbagai tantangan ini dapat dijawab dengan kebijakan yang tepat, niscaya jagung akan mendatangkan manfaat yang besar bagi daerah ini. Setidaknya, ada beberapa catatan penting terkait berkembangnya komoditas jagung di NTB. Pertama, terkait semakin luasnya areal tanaman jagung di sejumlah daerah. Jika berbicara daerah di NTB, tentu Dompu akan menjadi daerah yang paling menonjol dengan komoditas jagungnya. Untuk diketahui, Kadistanbun Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrazi beberapa waktu lalu mengungkapkan, luas area tanaman jagung di Kabupaten Dompu tahun 2017 mencapai 60 ribu ha dan 85 persen diantaranya berasal dari daerah tadah hujan yang ditanam pada musim hujan. Dari 85 persen atau 51 ribu ha luas tanam tersebut, hanya 15 persen atau 7.650 ha yang menanam kembali di musim kemarau untuk tanaman jagung. Angka ini bisa diartikan sebagai sebuah kemajuan juga sekaligus sebagai tantangan. Besarnya luas areal tanam jagung menandakan semakin tingginya peluang masyarakat untuk meningkatkan penghasilan dari bercocok tanam jagung. Namun, di sisi lain, semakin luasnya lahan yang dipakai untuk menanam jagung disorot oleh banyak kalangan sebagai salah satu biang keladi pemicu banjir. Pembukaan hutan untuk disulap menjadi lahan jagung, dinilai telah menjadi salah satu variabel penyebab kerusakan lingkungan dan akhirnya memicu banjir. Namun, tentu ada pula yang menganggap bahwa tidak adil jika mengkambinghitamkan pembukaan lahan untuk jagung sebagai biang keladi banjir. Selain problematika tersebut, tantangan lain adalah menjadikan jagung sebagai komoditas yang benar-benar menyejahterakan rakyat NTB. Jagung, seperti diketahui, merupakan salah satu komoditas yang bisa diolah sebagai bahan dasar berbagai produk lanjutan. Mulai dari kosmetik, hingga sereal dan gula. Dengan kata lain, jagung adalah bahan dasar yang memungkinkan terciptanya ceruk usaha baru di tengah masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya melihat peluang ini dengan mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan di NTB. Industri pengolahan ini nantinya bisa mendatangkan manfaat ekonomi berupa peningkatan nilai tambah. Dengan demikian, masyarakat bisa memetik nilai tambah yang dulunya dinikmati oleh pihak lain di luar NTB. Bicara soal aktor lain di luar NTB, jagung asal NTB juga telah menjadi komoditas yang menguntungkan mereka. Baru-baru ini, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si melayangkan protes kepada pengusaha asal Surabaya yang mengekspor jagung sebanyak 11.500 ton lewat Pelabuhan Badas beberapa waktu lalu. Pasalnya, ekspor 11.500 ton jagung asal Sumbawa itu atas nama Jawa Timur. Karena pengusaha yang melakukan ekspor menggunakan SKA dari Jawa Timur. Problematika semacam ini tentu saja bisa dihindari jika industri pengolahan sudah tumbuh dan berjalan baik di NTB. Jagung bisa diolah dan dikemas menjadi berbagai produk pangan, hingga kecantikan. Mengolah jagung melalui industri pengolahan ini patut menjadi perhatian para calon pemimpin NTB di masa depan. Dalam perspektif yang lebih luas, para kandidat perlu menawarkan gagasan yang bernas soal bagaimana mengembangkan industri pengolahan di daerah ini. Dengan tumbuhnya industri pengolahan ini, tidak hanya jagung, melainkan berbagai komoditas lainnya juga akan mendatangkan manfaat bagi petani kita. Kita berharap ide-ide dan rencana tersebut juga bisa dieksekusi oleh para pemimpin tersebut. Dengan demikian, tidak saja perekonomian, namun martabat warga NTB juga akan semakin terangkat di mata dunia. (*)
EINGINAN Pemerintah NTB menolak rencana impor jagung yang dilakukan oleh pemerintah pusat sangat beralasan. Pasalnya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di NTB. Terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung, Penjelasan dalam aturan itu disebutkan jagung dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Meskipun impor jagung tidak sampai masuk ke NTB, namun secara ekonomi (impor jagung) dapat merugikan petani jagung, apalagi selama ini NTB selalu surplus jagung. Surplus Jagung Ikhtiarnya produksi jagung sebagai perwujudan dukungan NTB terhadap ketahanan pangan nasional dibuktikan dengan ekspor jagung ke Filipina tahun ini. Pengiriman ke negeri tetangga sebanya 11.500 ton jagung dikapalkan melalui Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Terkait dengan ekspor jagung dari NTB atas nama daerah lain, hal ini tidak akan menyurutkan langkah NTB untuk ekspor jagung. Saat ini komoditas jagung memiliki prospek yang semakin cerah. Sebagai primadona baru, pemandangan hamparan ladang jagung dapat dengan mudah ditemukan di sepanjang Lintas Poto-Sape di Pulau Sumbawa, di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Dompu. Kemampuan dan keahlian serta potensi lahan yang mendukung mengedepankan Sumbawa menjadi sentra produksi jagung di NTB. Pada lahan sawah, jagung menjadi selingan tanaman padi saat kemarau. Momen emas pertanian jagung juga mendorong jagung sebagai prioritas. Kondisi ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut komoditas yang dicatat BPS menyebutkan jenis barang ekspor pada bulan Februari 2018 terbesar adalah ikan dan udang senilai US$ 109.036 (30,95 persen); garam, belerang dan kapur senilai US$ 96.241 (27,32 persen) dan benda-benda dari besi dan baja senilai US$ 74.335 (21,10 persen). Secara kumulatif selama tahun 2017 menyebutkan ekspor barang tambang/galian non migas masih menempati urutan pertama, diikuti oleh
Oleh: Ike Rahayu Sri, SST, MM (Fungsional Statistisi BPS Provinsi NTB ) eksport garam, belerang, kapur, ikan dan udang serta buah-buahan. Meskipun jagung belum menempati sebagai komoditas 10 terbesar ekspor NTB akan tetapi kontribusi jagung patut diperhitungkan dalam menentukan penyediaan jagung nasional, dimana NTB merupakan salah satu provinsi sentra produksi jagung. Rasa optimisme Pemerintah Provinsi NTB dinyatakan dengan kemampuannya mencapai target ekspor jagung, artinya pasokan jagung yang ada di NTB melimpah. Ekspor Jagung juga bukti kontribusi positif Provinsi NTB bagi pembangunan nasional selanjutnya sebagai wujud dukungan NTB terhadap ketahanan pangan nasional. Terlebih, NTB telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah lumbung pangan nasional. Menjaga Capaian Keberhasilan pemerintah dalam peningkatan produksi jagung perlu komitmen bersama agar rasa optimisme yang dibangun tidak memudar. Tugas petani adalah menanam dan menjualkan hasil panennya kepada masyarakat. Dalam hal ini petani harus menjaga dan merawat tanamannya supaya menghasilkan panen yang bagus serta memperhatikan kondisi alam agar tidak gagal panen sehingga pada saat penjualan hasil petani mampu di atas Harga Pokok Penjualan (HPP). Pentingnya dukungan dan kebijakan pemerintah dengan memastikan kemanfaatan ekonomi yang semakin besar bagi petani dengan menjaga harga ditingkat Petani. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, harga jagung pipilan kering di Nusa Tenggara Barat (NTB) di atas ratarata nasional. Per Januari hingga Maret 2018, harga jagung pipilan senilai Rp 3.620 per kilogram. Sayangnya, selama ini adanya kekhawatiran para petani setelah pasca panen menyangkut harga jagung. Kebiasaannya peningkatan hasil akan berimbas pada penurunan harga. Sebab itu, pentingnya konsistensi jaminan pengawalan pemerintah menjaga harga jagung dengan baik agar pembeli tidak leluasa memainkan harga apalagi seringnya harga ditentukan sepenu-
RADIO
hnya oleh pembeli sehingga kesejahteraan petani jagung di NTB akan tetap meningkat. Biaya produksi yang tinggi salah satu penyebab penurunan pendapatan petani. Nilai tukar petani (NTP) Nusa Tenggara Barat sebesar 116 berarti petani memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus dan dalam tiga tahun terakhir NTP selalu diatas 100 (BPS, 2017). Dalam meningkatkan NTP salah satu caranya adalah dengan memangkas biaya produksi. Menurut Cobb Douglass,1928, Fungsi produksi digambarkan dengan adanya hubungan antara masukan prosuksi (Input) dan Produksi (output). Proses produksi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan mengoptimalkan Input untuk memaksimalkan output. Seperti persediaan dan distribusi pupuk harus dipastikan lancar dan mudah. Jangan sampai terjadi kelangkaan di pasaran sehingga memicu harga yang sulit dijangkau apalagi tidak tersedianya barang yang dibutuhkan petani yang akhirnya menyebabkan kerugian bahkan lebih parah lagi menjadi gagal panen. Menjadikan sentra produksi jagung tentulah tidak mudah perlu peran seorang pemimpin sebagai leadership dalam dalam mencetuskan ide-ide yang brilian untuk keberhasilan program pembangunan ekonomi rakyat untuk diikuti oleh banyak orang, khususnya masyarakat. Salah satunya dengan optimalisasi pemanfaatan lahan tidur yang tersebar di wilayah NTB sehingga menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat tani serta mempercepat penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya jagung. Keberhasilan tersebut akan meningkatkan pendapatan perkapita dan penanggulangan kemiskinan. Menentukan dan memfasilitasi program-program pengembangan jagung serta mendorong peningkatan produksi dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Mampu memberikan pilihan yang bisa memberikan hasil yang lebih besar kepada masyarakat dan harus ada ke-
mauan yang ikhlas dari pemimpin untuk membangun daerah sehingga keluar dari kemiskinan. Peningkatan nilai tambah dan nilai ekonomi petani jagung didekati dengan dibangunnya pabrik pengolahan jagung selain meningkatkan nilai dan harga jagung juga mampu menyerap banyak tenaga kerja, mulau dari proses panen sampai proses pengolahan, atau dari barang setengah jadi, menjadi barang jadi. Produksi jagung yang dihasilkan dan diekpor ke wilayah diluar NTB seperti Jawa Timur dan Jawa Barat saat ini masih dalam bentuk bahan mentah dengan harga yang terkadang tidak sebanding dengan biaya dikeluarkan petani. Sehingga harus mulai memikirkan untuk mengolahnya menjadi komoditi ekspor yang nilai tambahnya lebih tinggi, t idak semata-mata mengekspor produk pertanian tanpa diolah. Dan tugas kita bersama untuk membangun, memikirkan dan menjaga NTB lebih depan dan lebih baik. (*)
Proyek mangkrak pengaruhi pertumbuhan ekonomi dan IPM Masyarakat yang paling dirugikan
*** Investor berebut berinvestasi di KEK Mandalika Yang paling penting realisasinya
***
SUARA NTB
Sabtu, 21 April 2018
Pembebasan Lahan Proyek ’’By Pass’’ LIA - Mandalika Butuh Rp 500 Miliar Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan proyek jalan by pass Lombok International Airport (LIA) - KEK Mandalika akan mulai konstruksi 2019 meskipun anggaran tahun ini sebesar Rp 50 miliar ditarik Kementerian PUPR. Ditariknya anggaran itu lantaran belum adanya kesiapan lahan. Sehingga anggaran dialihkan ke NTT. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP yang dikonfirmasi Suara NTB, kemarin menjelaskan Pemprov sudah mengundang Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk membahas skema pembebasan lahan proyek sepanjang 20 Km tersebut. Untuk biaya konstruksi, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,7 triliun. Sedangkan untuk pembebasan lahan diperkirakan butuh anggaran sebesar setengah triliun atau Rp 500 miliar. Untuk pembebasan lahan, Pemprov sedang mengupayakan beberapa alternatif. Pertama, seluruh pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah pusat. Alternatif lainnya, pembebasan lahan ditanggung oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Sehingga, Mei mendatang direncanakan akan dilakukan pertemuan membahas mengenai pembebasan lahan ini. “Untuk masalah pembebasan lahannya. Itu upaya yang saya coba lakukan. Jadi kita ketemu, kita undang Ditjen Bina Marga, provinsi dan kabupaten. Mudah-mudahan dalam rapat itu disepakati, apa skema pengadaan lahannya,” katanya. Ardhi mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan ditariknya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan proyek strategis nasional itu. Ia menjelaskan penyebab ditariknya anggaran untuk pembangunan proyek strategis nasional tersebut lantaran kesiapan lahan. Anggaran sebesar Rp 50 miliar itu ditarik karena lambatnya persetujuan dari bupati mengenai trase jalan. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) X Mataram telah membuat feasibility study (FS). “Lombok Tengah itu minta trase jalan dipindah, tidak seperti hasil FS-nya Balai Jalan Nasional. Itu ada trase jalan yang lain dibuat oleh Balai Jalan Nasional,” kata Ardhi. Dari trase jalan yang ada dalam Feasibility Study (FS) yang dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Pemkab Lombok Tengah meminta dipindahkan. Namun, Ardhi mengatakan tak mengetahui secara pasti kemana trase jalan by pass itu akan dipindahkan. Namun, persoalan mengenai trase jalan ini sudah tuntas. “Secara prinsip sudah tak ada masalah soal di Lombok Tengah. Cuma persetujuannya telat kemarin. Sudah dipindah anggarannya, baru keluar persetujuan bupati,” ungkapnya. Diketahui, jalan by pass LIA - KEK Mandalika akan dibangun seperti by pass BIL II Patung Sapi Lombok Barat - Kota Mataram. Keberadaan jalan by pass ini untuk mendukung kelancaran transportasi dari LIA menuju KEK Mandalika yang telah ditetapkan menjadi pusat pengembangan pariwisata nasional. (nas)
Diduga Hanya Berorientasi Proyek Dari Hal. 1 Ia mengatakan, jika proyek yang dibangun tersebut dibutuhkan masyarakat, pasti pemerintah daerah akan agresif apabila terjadi kerusakan. Mangkraknya proyek-proyek yang berasal dari APBN itu juga kadang-kadang tempatnya kurang strategis atau lokasinya kurang layak. ‘’Ini juga menjadi catatan bagi pemerintah pusat khususnya proyek APBN. Karena jauh dari evaluasi. Dan kami berharap memang masyarakat juga bisa memberikan laporan itu ke DPRD provinsi maupun kabupaten. Apalagi rekan-rekan DPR RI,’’ kata Politisi PKS ini. Jika ada proyek-proyek pusat yang mangkrak atau tidak dapat dimanfaatkan di daerah maka Pemprov harus memberikan laporan. Hal itu bentuk tanggung jawab sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. ‘’Saya rasa pemerintah pu-
sat akan senang ketika menerima laporan kejadian di daerah kita. Di situlah memang perlu ada komunikasi. Ketika ada komunikasi, ini akan sangat memperlancar kegiatan proyek. Tapi ketika tidak ada komunikasi maka ini akan mangkrak,’’ kata Hadi. Ketua DPW PKS NTB ini mengingatkan pemerintah daerah supaya jangan asal menerima proyek yang tak dibutuhkan masyarakat. Bisa saja Pemda menolak, daripada proyek tersebut mangkrak. Menurutnya, proyek pusat yang turun ke daerah biasanya merupakan hasil Musrenbang. Yakni usulan pemerintah secara bertahap melalui Musrenbang tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Jika ada proyek yang tak pernah diusulkan kemudian muncul, sebaiknya ditolak. Daripada proyek tersebut jadi, kemudian mangkrak. (nas)
Kawal Tuntaskan LHKPN Dari Hal. 1 Teman-teman ini juga banyak yang mengisi LHKPN, penyusutan harta. Mereka banyak bingung, bolak balik. Misalnya dia sudah kirim, tapi ditolak. Ini aplikasi model baru, sehingga ada keterlambatan,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (20/4) siang. Ibnu mengatakan, keterlambatan ini tak bisa dihindari karena adanya perubahan sistem. Dari yang sifatnya manual pada tahun lalu, menjadi sistem elektronik mulai tahun ini. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tambahan waktu hingga akhir April kepada pejabat yang belum untuk melaporkan harta kekayaannya. ‘’Teknis pelaporan melalui BKD. Tetapi pengawasan juga melalui inspektorat. Inspektorat ada juga keterlambatan. Memang paling bagus tepat waktu. Tapi ndak bisa kita hindari karena sistem pelaporannya berubah,’’ jelas mantan Kepala Satpol PP NTB ini. Ia mengatakan, sistem pelaporan secara online ini baru diterapkan, sosialisasi belum maksimal. Untuk itu, Inspektorat bersama dengan KPK akan melakukan sosialisasi mengenai pengisian LHKPN. ‘’Kita dorong dan fasilitasi supaya bisa tuntas. Sambil kita lihat masalahnya apa,’’ pungkasnya. Berdasarkan data BKD NTB, sebanyak 412 pejabat lingkup Pemprov NTB tidak patuh dan belum menyerahkan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai batas waktu akhir Maret lalu. Dari 1.680 pejabat wajib LHKPN, baru 1.268 orang yang sudah menyerahkan laporan harta kekayaan. Sebanyak 412 pejabat yang tidak patuh dan belum melaporkan LHKPN itu tersebar di 38 OPD lingkup Pemprov NTB. Fathurahman menyebutkan, dari 45 OPD Pemprov,
hanya tujuh OPD yang pejabatnya menyerahkan LHKPN seratus persen sampai 31 Maret lalu. Yakni, BKD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bakesbangpoldagri, Biro Umum serta Biro Humas dan Protokol Setda NTB. Rincian jumlah pejabat di masing-masing OPD yang kurang patuh dan belum menyerahkan LHKPN sampai 16 April 2018. Sekretariat Daerah sebanyak lima pejabat, Sekretariat Dewan 13 pejabat, Inspektorat 13 pejabat, Dinas ESDM 2 pejabat, Dinas Kelautan dan Perikanan 20 pejabat. Kemudian, Dinas Kesehatan 12 pejabat, Diskominfotik 16 pejabat, Diskop UMKM 26 pejabat, Dinas LHK 24 pejabat, Dinas PUPR 30 pejabat, DPMPD Dukcapil 24 pejabat, DP3AP2KB 25 pejabat, Dispora 12 pejabat, Dinas Dikbud 55 pejabat, Dinas Perdagangan 1 pejabat, Dinas Perhubungan 8 pejabat, Dinas Perindustrian 3 pejabat, Dinas Perpustakaan dan Arsip 8 pejabat, Distanbun 50 pejabat, Disperkim 17 pejabat, Disnakeswan 11 pejabat dan Disnakertrans 33 pejabat. Selanjutnya BPBD 7 pejabat, BPKAD 10 pejabat, Bappenda 26 pejabat, BPSDM 5 pejabat, Badan Penghubung daerah 10 pejabat, Bappeda 16 pejabat. RS HL. Manambai Abdulkadir 1 pejabat, RSJ Mutiara Sukma 9 pejbaat dan RSUD NTB 10 pejabat. Lingkup Sekretraiat Daerah, pada Biro Hukum 5 pejabat, Biro Kesra 1 pejabat, Biro Organisasi 8 pejabat, Biro Perekonomian 4 pejabat, Biro Pemerintahan 7 pejabat dan Biro APP dan LPBJP 5 pejabat. (nas)
Halaman 15
Survei Elektabilitas 41,8 Persen
Ali BD: Saya Tidak Pakai Gelar
Hary Tanoe Potensial Jadi Cawapres Jokowi PENGAMAT Komunikasi Politik, Emrus Sihombing merespons survei Median dan menilai sosok Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo tepat disandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Keduanya akan menjadi kekuatan baru dalam menata Indonesia. ‘’Ya, karena dari sudut leadership (Jokowi-Hary Tanoe) akan tumbuh kekuatan baru menata negeri ini,’’ kata Emrus, Kamis (19/4). Seperti diketahui, Lembaga Media Survei Nasional (Median) menerbitkan hasil survei elektabilitas kandidat caprescawapres di Pilpres 2019. Pasangan Jokowi-Hary Tanoe disebut memiliki elektabilitas sebesar 41,8 persen. Pada survei yang sama, Partai Perindo yang dinakhodai oleh Hary Tanoe itu juga dinyatakan menjadi partai baru yang terkuat. Emrus memaparkan, Indonesia memerlukan sosok pemimpin negarawan, pluralis dan mampu merangkul semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Indone-
sia memiliki segudang persoalan dari berbagai aspek, seperti ekonomi, hukum dan bidang lainnya. Sosok tersebut dinilai cocok disematkan pada Hary Tanoesoedibjo yang bukan semata populer atau cerdas, namun Hary Tanoe juga memiliki visi misi yang jelas bersama partai yang dipimpinnya yakni Partai Perindo. ‘’Pak Hary Tanoe punya semua itu. Dia (Hary Tanoe) mampu menjadi role model bagi masyarakat. Fenomenal sudah, sukses apalagi. Jiwa kepemimpinan bagus, itu poin penting,’’ kata Emrus. Dosen Ilmu Komunikasi dan Politik ini menjelaskan, seorang pemimpin harus juga harus mampu merangkul semua golongan dan bertindak adil. Termasuk dalam menyebarluaskan pemerataan pembangunan dan mampu memberikan fasilitas atau kemudahan untuk seluruh rakyat. ‘’Banyak tantangan lain Indonesia ke depan yang bukan hanya meningkatkan pendapatan
negara, tetapi bagaimana seorang pemimpin mampu meratakan pembangunan,’’ ujarnya. Bahkan, Emrus menjelaskan keduanya memiliki kecocokan visi. Dalam setiap kesempatan seringkali gagasan Hary Tanoe melengkapi Jokowi. ‘’Pandangan Hary Tanoe ada sangkut pautnya dengan gagasan Presiden Joko Widodo. Seperti bagaimana membangun infrastruktur dan membangun IT di Indonesia. Karena dengan IT semua citacita pembangunan, perbankan dan pelayanan publik semakin terbuka,’’ kata Emrus. Selain itu, Emrus mengatakan pada Pilpres 2019 diperlukan pasangan Capres-Cawapres yang mampu menyajikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, peduli dengan budaya dan martabat bangsa Indonesia. ‘’Pak Hary Tanoe tokoh yang mampu merangkul semua suku, agama, ras dan seluruh lapisan masyarakat. Jadi, tepat rasanya jika disandingkan dengan Jokowi,’’ jelasnya. (r/*)
(Suara NTB/ist)
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo membuka secara resmi Rapimnas II Perindo di Jakarta, 21 Maret 2018 lalu.
Inspektorat Tindaklanjuti Instruksi Gubernur Dari Hal. 1 Proses inventarisir akan menentukan langkah selanjutnya, karena akan ada hubungannya dengan kewenangan. Apalagi sumber anggaran proyek itu dari APBN. Untuk penyulingan air diturunkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan proyek PLTS bersumber dari Kementerian ESDM. Lantaran menjadi domain pusat, sehingga pihaknya tidak langsung koordinasi secara vertical. Tetapi berkoordinasi dengan dinas atau instansi di Provinsi NTB yang ada hubungannya dengan item kegiatan tersebut. Hasil koordinasi dan inventarisir akan jadikan data awal sebagai bahan laporan ke Gubernur NTB. Apalagi sebelumnya sudah ada keinginan gubernur menindaklanjuti dengan mengecek objek mangkrak tersebut. ‘’Hasilnya akan kita sampaikan ke pimpinan (gubernur, red), tindaklanjutnya seperti apa. Apakah kita dorong pemanfatannya, seperti apa kita perlu koordinasi. Terutama dengan OPD yang berkaitan dengan kegiatan itu,’’ kata Ibnu Salim. Sejauh pengalamannya menyikapi proyek pusat yang bermasalah di NTB, memang belum sampai pada tindaklanjut audit. Tapi pihaknya merasa berkepentingan karena tujuan ditempatkan dua jenis instalasi tersebut untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, air dan listrik. Ibnu berpandangan ketika ditanya dorongan agar proyek pusat di NTB dievaluasi, bahwa aspek perencanaan mestinya jadi bahan pertimbangan pemerintah pusat sebelum menggelontorkan kegiatan ke
NTB. Tapi itu akan berkaitan dengan perencanaan, sehingga idealnya koordinasi akan terjadi antara kementerian pemilik proyek dengan Bappeda NTB serta bagian aset. PLTS Komunal di Bima Tidak hanya mesin penyulingan air, sebuah mesin Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bermasalah. Baru setahun terpakai, instalasi yang melayani kebutuhan penerangan warga Desa Pusu itu sudah rusak. Bangunannya jadi sarang tawon. Instalasi itu dibangun tahun 2013 lalu di Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, sebuah desa polosok yang terletak di kawasan pantai Selatan Kabupaten Bima. Akses ke lokasi, membutuhkan waktu tiga jam dari Desa Karumbu atau pusat pemerintahan kecamatan, atau tujuh jam dari Kota Bima. Bangunan itu terletak di sebuah area lapang Dusun Wadunggapi, Desa Pusu. Pantauan langsung Suara NTB akhir pekan kemarin, instalasi itu dibangun di atas lahan sekitar 400 M2 dibatasi pagar kawat, belasan meter dari pemukiman warga. Masuk ke area gedung, hanya komponen seperti panel tenaga surya masih lengkap, juga meteran listrik di bawah tiang penyangga panel lengkap. Satu bangunan lagi berupa gardu komponen listrik. Tidak ada yang berani mendekat di gardu tersebut. Karena sarang tawon hampir sama banyaknya dengan jaringan instalasi di dalam gedung. Kepala Desa Pusu, Abdul Hamid mengaku tidak tahu persis komponen peralatan yang rusak. Ia hanya menge-
tahui proyek itu dari Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), dikerjakan Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Termasuk nilai proyek tak diketahuinya persis. “Setelah dibangun, satu tahun sempat kita dapat aliran listriknya. Terus rusak sampai sekarang,” kata Abdul Hamid. Instalasi itu masuk sekitar satu tahun ke desa yang dipimpinnya itu dimekarkan dari Desa Waduruka. Ada 175 kepala keluarga dan 656 jiwa sempat menikmati aliran listrik dari PLTS tersebut, meski pun terbatas sekitar 12 jam saja. Setelah alat itu rusak, hampir warganya kehilangan harapan untuk penerangan. Apalagi kampung tersebut benar benar di pelosok. Selain diapit perbukitan dan pegunungan, bagian Utara dibatasi oleh Samudera Hindia. Sebagai solusi, Dinas ESDM Provinsi NTB memberikan bantuan panel PLTS untuk masing masing kepala keluarga. ‘’Sebelumnya diberikan bertahap. Sekarang sudah semua KK dapat panel PLTS di masing masing rumahnya,’’ kata Abdul Hamid yang baru baru ini desanya menjadi percontohan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP). Hanya saja kendalanya masih terbatas, karena penerangan listrik hanya dinikmati 12 jam. Untuk perbaikan, sebenarnya sudah ada koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan diteruskan ke ESDM Provinsi NTB. ‘’Dari ESDM pusat sebenarnya sudah turun mengecek langsung proyek ini. Tapi sampai sekarang belum tahu, apakah diperbaiki, atau dibiarkan begitu saja,’’ pungkasnya. (ars)
Mori Hanafi Siap Sejahterakan Petani Jagung Dompu Dari Hal. 1 Sebagai calon pemimpin NTB, Mori memang memberikan perhatian yang besar pada sejumlah komoditas strategis di NTB. Dalam berbagai kesempatan, Mori kerap menegaskan bahwa kemajuan sektor pertanian di NTB adalah kunci untuk menekan angka kemiskinan. Mori percaya bahwa untuk bisa bergerak maju, sektor pertanian harus mengadaptasi kemajuan di bidang industri pengolahan. Dengan demikian, petani tidak lagi hanya mengandalkan penjualan hasil panen dalam bentuk jagung. Lebih dari itu, para petani di NTB bisa melangkah lebih jauh dengan mengolah hasil panen mereka menjadi komoditas yang bernilai jual lebih. Ada begitu banyak produk di pasaran yang dibuat dengan bahan dasar jagung. Jika warga Dompu bisa mengadaptasi teknologi pengolahan ini, Mori meyakini para petani dan warga Dompu bisa semakin sejahtera berkat nilai lebih yang mereka petik dari komoditas jagung. Dengan strategi pengolahan pula, petani jagung bisa melepaskan diri dari ancaman
turunnya harga komoditas jagung saat musim panen. Seperti diketahui, ada banyak petani yang mengeluhkan turunnya harga jagung saat musim panen. Akibatnya, harga yang mereka dapatkan dari menjual jagung tidak sepadan dengan biaya tanam mereka. Sebelumnya, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin juga sempat mengingatkan kepada petani untuk menjaga kualitas jagungnya dan tidak menjualnya sebelum dikeringkan. Petani Dompu diyakini memiliki pengalaman menyikapi harga jual jagung. “Petani Dompu sudah tiga kali melakukan panen raya jagung dan harganya cukup stabil. Ini dipengaruhi oleh kualitas jagung yang dipanen bagus. Saya meminta kepada para petani untuk menjaga kualitas jagungnya sebelum dipanen dan dijual,” kata H. Bambang M Yasin belum lama ini. Ketika jagung dipanen belum pada usianya akan berdampak pada kualitas jagung yang dihasilkan. Seperti jagungnya akan mudah pecah saat digiling dan kadar airnya cukup tinggi. Ketika kualitas jagung rendah, maka akan berdampak pada rendahnya
harga jual jagung. “Sekarang ini sedang puncaknya musim hujan. Kalau jagung dipanen sekarang, tentu kadarnya airnya tinggi,” katanya. Sementara usia produksi jagung hibrida berkisar 100 – 140 hari dan diperkirakan, masa panen raya jagung di Dompu pada April 2018 mendatang. Ia pun menanggapi soal kabar anjloknya harga jagung menjelang masa panen raya. Menurutnya, harga jagung masih relatif stabil. Harga yang anjlok seperti yang beredar disebabkan oleh kualitas jagung yang masih memiliki kadar air tinggi dan jagungnya pecah. “Harga itu tergantung harga. Saya minta kepada petani untuk mengeringkan jagungnya sebelum dijual,” pintanya. Sebagaimana diketahui, luas hamparan jagung petani Dompu yang siap dipanen tahun 2018 ini sekitar 40 ribu ha. Puncak panen raya jagung Dompu pada April – Mei 2018. Pada akhir Maret 2018, gudang pembeli jagung Dompu diperkirakan akan mulai menampung dan membeli jagung. Pada masa ini, harga jagung diharapkan tetap stabil. (tim)
Dari Hal. 1 Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dianggapnya hal yang biasa-biasa saja. Pilkada-pilkada saja. Rutinitas lima tahun sekali diikuti dengan tenang saja. Tidak perlu ada perubahan identitas menghadapi Pilkada. Ali BD sendiri, diketahui merupakan pendiri Yayasan Tuan Guru Umar Kelayu. Ketua Dewan Pembina Yayasan Bintang Sembilan yang memiliki lembaga pendidikan menggembleng para generasi penerus bangsa yang juga fokus bidang agama Islam. Akan tetapi, tidak lantas kemudian merubah statusnya menjadi tuan guru. Guru itu adalah guru. Menjalankan kegiatan pengajian di majelis taklim. Ada pondok pesantren. ‘’Jangan sampai jadi tuan guru karbitan.Kalau ada yang seperti itu, dinasehati. Tidak baik seperti itu. Itu namanya lucu-lucuan,’’ katanya. Amaq Asrul mengingatkan, Takwalah atau takutlah kita semua kepada Allah dengan takut yang sesungguhnya. Tanda orang yang takut kepada Allah itu adalah menjaga persaudaraan. Jaga silaturahmim. Itulah takut sebenarnya dan akan bisa selamat dan masuk surga.Orang yang takut adalah orang yang selalu berbuat baik, memberikan keteladanan dan selalu menyerukan kepada kebaikan dan menghindari kemungkaran. Hanya orang yang takwa kepada Allah yang akan menyerukan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Takut itu tidak hanya ucapan tetapi bagaimana perbuatan. Setiap orang Islam itu bersaudara. Asal dia Islam dia adalah saudara. Inilah jiwa yang baik. Di mana, tujuan beragama adalah untuk bersaudara. ‘’Ayo kita jaga persaudaraan dan persatuan, kuatkan amaljariah,’’ajak Ali Dachlan. Jemaah juga diharapkan terus mengikuti pengajian-pengajian keagamaan. Kebahagiaan akhirat tidak sama dengan duniawi. Tujuan utama dari kita semau adalah mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan di akhirat itulah yang kita tuju sebenarnya. Perhitungan manusia berbeda dengan perhitungan Allah. Nanti semua umat manu-
sia akan dihisab.Maka segala isi amal kebajikan semua umat manusia saat hidup di dunia akan dihisab.Termasuk kita mendengarkan pengajian. Pilkada selama ini sudah banyak tersebar berita-berita fitnah. Diingatkan, lebih baik kita difitnah dari pada kita menyebar fitnah.Tujuan dari fitnah itu sendiri menjatuhkan lawannya dengan segala macam cara. ‘’Kita tidak boleh seperti itu,’’ ucapnya. Orang yang kuat ilmu agamanya tidak akan mudah terjebak fitnah.Maka, umat Islam tidak boleh bodoh. Agar tidak menjadi bodoh, maka jalankan ajaran-ajaran Agama Islam. Dengan menjalankan nilainilai agama, maka akan bisa terhindar dari segala fitnah. Namun, jika tidak menjalankan ajaran agama sebagaimana tertuang dalam Al-Quran maka dampaknya akan saling fitnah dan membunuh. “Saya ini adalah orang yang tidak penting, Anda boleh tidak memilih saya, dan saya tetap cinta sama saudara. Jangan putus silaturahmi dengan saya. Jangan sampai gara-gara Pilkada kita terpecah belah.Pakai saja hak pilihnya denganbaik.Yang terpenting dalam memimpin adalah adil,” ucapnya. Pimpinan Ponpes Mi’rojussalam, TGH Junaedi Mukhtar mengutarakan, Ali BD pemimpin yang sederhana. Dia menuturkan, saat pertama kali ketemu dengan Bupati Lotim itu, penampilannya tampak seperti bukan bupati. Sederhana dan biasa saja. Ali BD memiliki program unggulan yang pro kepada rakyat.Ali adalah sosok pemimpin yang ingin uang rakyat membang untuk rakyat. ‘’Jangankan uang rakyat, uang beliau sendiri beliau berikan untuk rakyat.Dia tidak pelit.Karena siapapun yang bias membuang sifat pelit, maka beliaulah yang akan menang,’’ katanya. Jika masyarakat ingin sejahtera dan sukses, TGH Junaidi Mukhtar mengajak untuk mendukung Ali BD guna menjalankan program unggulannya. Di Lombok Timur, Ali BD bias mengumpulkan uang zakat Rp 1 miliar. Seandainya seluruh daerah seperti ini di NTB, maka puluhan miliar yang akan didapat dari zakat. (rus)
Hj. Nurhasanah: Pak Ali Luar Biasa Dari Hal. 1 Demikian pandangan Hj. Nurhasanah yang tertuang dalam buku karya TGH. Abdul Latief, Ali BD Di Mata Ulama dan Sahabat. Pimpinan Ponpes yang juga mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Timur itu menyebut, dirinya sangat terkesan dengan kedekatan Ali BD dengan masyarakat kecil. Kepemimpinan Ali BD sangat bagus. Cara pembawaannya biasa-biasa saja. Selalu tampil sederhana. Dengan semua orang selalu bersikap baik. Dengan pemerintah baik. Dengan anak-anak muda juga sangat baik. Sejak menjadi Bupati Lotim 2003 lalu, gerakan Ali BD sangat luar biasa. Memulai gerakan zakat. Diketahui apa yang dilakukan Ali BD ini telah jadi contoh nasional. Zakat profesi bagi pegawai-pegawai negeri sipil sebesar 2,5 persen. Meski menuai protes keras, namun Ali BD gigih mempertahankan dan alhasil, saat ini zakat begitu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Para
mustahik, yakni orang yang berhak menerima zakat bisa merasakan manfaat besar dari zakat yang terkumpul. Menurutnya, Ali BD pantas menjadi pemimpin NTB. Menjadi pemimpin tidak saja bagi kalangan elite. Tapi juga sampai ke tingkatan bawah. Semua merasakan kehadiran seorang pemimpin. Itulah Ali BD. Pengalaman pengabdian kepada masyarakat sudah lama dilakukan Ali Dachlan. Diketahui, Ali BD pernah bergelut dengan dunia aktivitis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hingga menjadi Bupati Lotim dua periode. Sehingga pengalamannya sangat banyak dalam dunia birokrasi. Banyak sekali keberhasilan Ali BD selama memimpin Lotim. Bisa membangun jalan, jembatan, embung, madrasah, pondok pesantren. Semua disentuh oleh Ali BD tanpa berutang. Figur Ali BD ini sangat layak menjadi Gubernur NTB ke depan. ‘’Saya mendukung Ali BD 100 persen,’’ demikian ungkap mantan anggota DPRD NTB 1999-2004. (rus)
KY Periksa Pemprov NTB Dari Hal. 1 bahwa KY telah memeriksa tim kuasa hukum Pemprov NTB. KY memeriksa tim kuasa hukum Pemprov pada Rabu lalu. ‘’Berkaitan dengan apa yang disampaikan keberatankeberatan itu,’’ kata Agus ketika dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Jumat (20/4) siang. Agus tak memberikan komentar banyak terkait dengan pemeriksaan oleh KY tersebut. Pasalnya, pada hari itu ia sedang tugas ke luar daerah, yakni ke Dompu. ‘’Yang diperiksa kuasa hukum (Pemprov) lainnya,’’ ujarnya singkat. Sementara Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH membenarkan KY telah berkunjung ke NTB terkait dengan laporan Pemprov mengenai kejanggalan putusan di tingkat banding. Namun, ia belum mau memberikan keterangan soal ini. Ia menjanjikan akan memberikan keterangan secara resmi kepada media pada Senin depan. Diketahui, Pemprov melaporkan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Mataram ke Komisi Yudisial (KY) pada Desember 2017 lalu. Pemprov meminta KY agar mengevaluasi hakim yang menangani perkara banding sengketa la-
han Poltekpar Lombok yang memenangkan penggugat. Pemprov berpandangan putusan pengadilan tingkat banding yang mengalahkan Pemprov terkait sengketa lahan itu dievaluasi oleh KY. Pemprov menilai ada ketidakprofesionalan hakim yang menangani perkara tersebut. Di mana, bukti-bukti kepemilikan lahan yang menjadi lokasi pembangunan Poltekpar Lombok tidak menjadi pertimbangan majelis hakim. Selain bersurat ke KY, Pemprov juga melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Seperti diketahui, pada pengadilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri Praya, kasus sengketa lahan Poltekpar ini dimenangkan Pemprov NTB. Hanya saja, di tingkat banding, perkara ini dimenangkan pihak penggugat yakni Suryo. Dalam amar putusan tertanggal 4 Desember 2017 menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa sebidang tanah sengketa seluas 41,5 hektar adalah berasal dari Charles Petrus Van Leeuwen alias Adji Pramono yang diperoleh dari almarhum ayahnya John Van Leeuwen. Pengadilan tingkat banding juga menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta hibah No. 12 tertanggal 15 Januari 1993 yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598 suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
tivasi saya untuk terus melanjutkan pengabdian sebagai Anggota DPD RI Dapil NTB, karena ternyata masih banyak persoalan masyarakat di daerah, khususnya di pelosok desa yang memerlukan kontribusi dari Anggota DPD RI selaku wakil masyarakat daerah di tingkat pusat untuk memajukan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, saya memiliki komitmen untuk terus berikhtiar dalam rangka memajukan masyarakat dan daerah pemilihan saya, yakni Provinsi NTB melalui tugas dan kewenangan saya sebagai Anggota DPD RI Dapil NTB.
Di hari Kartini ini, anggota DPD RI dari Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, SE, berkesempatan mengutarakan sejumlah pendapatnya soal sosok RA. Kartini yang dianggapnya sebagai inspirasi kaum perempuan masa kini. Berikut tanya jawab dengan sosok yang akrab disapa Dewi Rasyid ini :
Bagaimana pandangan Ibu terkait kewenangan konstitusional DPD RI yang dinilai belum optimal selama ini?
Apakah Ibu akan mencalonkan diri lagi untuk menjadi Anggota DPD RI? Apa motivasi ibu dalam pencalonan diri kembali menjadi Anggota DPD RI?
Kartini-Kartini Indonesia masa kini sudah banyak yang maju dan sukses, bahkan kesuksesannya sejajar dengan kaum laki-laki. Berbeda dengan perempuan di zaman dahulu, yang seringkali mengalami diskriminasi yang luar biasa, baik itu dalam pendidikan, pembagian harta, dalam pengambilan keputusan untuk dirinya pun hampir bisa dikatakan tidak ada, karena zaman dahulu budaya patriarki dirasa masih sangat kental sehingga banyak kaum perempuan yang tidak berdaya. Namun, seiring berkembangnya zaman, saat ini pola pikir kaum perempuan lebih maju, melalui pengaruh pendidikan serta keterbukaan komunikasi dan informasi masa kini. Sebagai Kartini masa kini, wujud apresiasi seperti apa yang ingin Ibu inspirasikan kepada perempuan Indonesia? Sebagai Kartini masa kini, tentunya kita kaum perempuan harus memiliki cita-cita, yakni sukses serta mempunyai tekad untuk bisa bermanfaat untuk keluarga dan orang-orang di sekeliling kita. Sebagai perempuan, kita juga harus terus mengembangkan bakat dan potensi diri yang dimiliki melalui kegiatan positif yang dapat mengarah pada keberhasilan dalam pencapaian tujuan hidup. Di era emansipasi saat ini, kita sebagai perempuan juga harus percaya diri untuk mampu bersaing dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, atau bidang lainnya yang sedang digeluti. Apa arti perjuangan Pahlawan Kartini bagi Ibu? Perjuangan tokoh pahlawan RA Kartini sangat menginspirasi kaum perempuan Indonesia, termasuk saya pribadi sehingga dapat dikatakan bahwa RA Kartini sebagai ikon emansipasi di Indonesia. Di mata saya, keteladanan RA Kartini sungguh luar biasa, yaitu sosoknya yang merakyat, pengasih, menghormati orang tua, rajin dan sederhana, selalu optimis dan melihat ke depan, serta memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan akhlak/budi pekertinya. Tentunya keteladanan RA Kartini itu harus kita wujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari tokoh RA Kartini, kita pun dap-
(Suara NTB/ist)
Insya Allah, saya akan mencalonkan diri kembali untuk menjadi Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB (Periode 2019 – 2024). Yang memotivasi saya dalam pencalonan diri kembali menjadi Anggota DPD RI yaitu rasa cinta saya terhadap masyarakat dan daerah Provinsi NTB. Selain itu, motivasi lainnya tentu didukung oleh besarnya harapan saya untuk memajukan masyarakat dan daerah Provinsi NTB, terlebih karena di NTB ada Lombok yang merupakan kampung halaman anak-anak saya. Saya ingin memberi contoh kepada anak-anak saya supaya saat ini dan kelak mereka pun bisa berkontribusi berbagi dengan sesamanya, meskipun sedikit tapi yang terpenting adalah ketulusan dalam membantu orangorang di sekitar kita. Selama saya menjabat sebagai Anggota DPD RI Dapil NTB, saya melaksanakan kegiatan reses atau penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Selain kegiatan reses itu dilaksanakan bersama pemerintah daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten, serta mitra Komite I DPD RI seperti KPU dan lainnya, saya juga melaksanakan kegiatan reses bersama masyarakat di berbagai pelosok desa yang ada di Provinsi NTB, mulai dari Pulau Lombok sampai Pulau Sumbawa. Berdasarkan pengalaman saya selama menjalankan tugas reses itulah, yang semakin memo-
Bagaimana tanggapan Ibu tentang KartiniKartini Indonesia masa kini?
Hj. Robiatul Adawiyah, S.E. (Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB)
at memaknai bahwa perempuan itu harus mandiri, tangguh, dan bertanggung jawab. Secara lebih fokus, perjuangan tokoh RA Kartini juga mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya peran pendidikan bagi kehidupan manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu sendi kehidupan yang memiliki kekuatan dalam keberhasilan di bidang lainnya. Pendidikan sangat berperan dalam pembangunan nasional, baik itu dalam aspek pembangunan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pendidikan dapat dimaknai sebagai bentuk investasi utama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan dan berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari tujuan tersebut tercermin bahwa sebagai titik sentral pembangunan adalah pemberdayaan sumber daya manusia, baik sebagai sasaran pembangunan maupun sebagai pelaku pembangunan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sudah saya katakan sebelumnya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan pola pikir kaum perempuan masa kini adalah adanya pengaruh pendidikan yang ditekuninya. Sehubungan dengan hak memperoleh pendidikan, dalam UUD 1945, khususnya pasal 31 ayat (1) telah disebutkan juga bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.”. Dengan demikian, sudah seharusnya semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia berani mengedepankan pentingnya aspek pendidikan guna mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia agar masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali kaum perempuan untuk dapat menjadi manusia yang berprestasi sekaligus berkarakter sesuai dengan martabat bangsa Indonesia. Dengan meneladani perjuangan tokoh RA Kartini itulah, kita tentu sepakat bahwa tokoh pahlawan RA Kartini telah mengilhami perjuangan Kartini masa kini untuk terus berjuang dari belenggu intimidasi dan diskriminasi. Maka dari itu, kita perempuan sebagai Kartini masa kini harus terus melanjutkan perjuangan pahlawan RA Kartini, dengan tujuan agar kaum perempuan memiliki hak yang sejajar dengan kaum
(Suara NTB/ist)
Selama ini kewenangan konstitusional Anggota DPD RI memang belum bisa optimal. Selama ini, kewenangan DPD RI dibatasi hanya dalam hal penyusunan RUU dan ikut membahas serta memberikan pertimbangan terkait RUU bersama DPR RI dan pemerintah. Akan tetapi, kami DPD RI tidak memiliki kewenangan dalam hal memutuskan pengesahan RUU layaknya kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI. Sementara itu, kami DPD RI merupakan perwakilan daerah yang dipilih oleh masyarakat daerah se-Provinsi. Seperti yang diketahui, kegiatan DPD RI lebih sering bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan banyak menerima keluhan atau saran dan masukan dari masyarakat di daerah, baik yang disampaikan langsung saat kegiatan reses atau yang dilaporkan masyarakat melalui kantor perwakilan DPD RI di Ibukota Provinsi masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, kami DPD RI sedang terus menggiatkan usulan dilakukannya penguatan lembaga DPD RI melalui Amandemen UUD 1945. Usulan Amandemen UUD 1945 memang sudah lama bergema, namun hingga kini belum ada juga realisasinya. Amandemen UUD 1945 merupakan langkah konstitusional guna mendorong penguatan aktualisasi peran DPD RI, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Selama ini, DPD RI masih terbentur kewenangan, tugas, dan fungsi yang dinilai sangat terbatas. Atas urgensi itulah, kami DPD RI mendesak dilakukannya Amandemen UUD 1945, dengan poin inti yakni memberikan kewenangan yang lebih luas kepada DPD RI. Melalui Amandemen UUD 1945 tersebut, diharapkan juga bahwa nantinya Anggota DPD RI memiliki posisi tawar yang kuat dalam struktur pemerintahan di Indonesia serta dapat mendorong Anggota DPD RI
untuk dapat lebih optimal lagi dalam rangka memperjuangkan aspirasi atau kepentingan masyarakat dan daerah.
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Senator Robiatul bersama Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd. selaku Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani)
Terpental dari SNMPTN
Masih Bisa Ikuti SBMPTN Mataram (Suara NTB) Sebanyak 14.202 peminat pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Mataram (Unram) gagal lulus seleksi. Hanya sebanyak 1.243 dari total 15.445 pendaftar yang lulus SNMPTN. Meski demikian, bagi yang tidak lulus SNMPTN masih bisa masuk ke Unram melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). “Bagi yang tidak lulus SNMPTN masih bisa masuk ke Unram melalui jalur SBMPTN, selain itu juga masih ada penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri,” ujar Wakil Rektor I Bidang Akademik Unram, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si. Menurutnya, probabilitas atau peluang masuk melalui jalur SBMPTN lebih besar, karena kuota mahasiswa baru di Unram melalui SBMPTN sebanyak 40 persen dari total kuota mahasiswa baru. Sementara pada SNMPTN hanya 30 persen, dan pada jalur mandiri juga 30 persen. Pendaftaran SBMPTN sendiri dibuka sejak 5 April sampai dengan 27 April mendatang. Unram sendiri menawarkan 35 Prodi dengan kuota 40 persen dari total daya tampung atau sekitar 1.495 orang. Ia menjelaskan, untuk SBMPTN akan menggunakan dua pola, yaitu Ujian Tertulis Berbasis Cetak (UTBC) dan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK). Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang bisa mendaftar merupakan lulusan tiga tahun terakhir, yaitu 2016, 2017, dan 2018. “Pendaftar bisa memilih salah satu dari dua jalur tes,” kata Wiresapta. Khusus untuk UTBK jumlah pendaftar terbatas, Panitia Lokal (Panlok) 65 Mataram hanya menyediakan 220 komputer dekstop. Oleh karena itu, agar pendaftar yang memilih UTBK tidak cepat penuh, Wiresapta menjelaskan, pendaftaran untuk UTBK baru bisa pada dilaksanakan tanggal 18 April. Pendaftaran SBMPTN dilakukan secara online. Tata cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id. Tata cara pengisian borang pendaftaran ujian tertulis (UTBC/UTBK) dan ujian keterampilan dapat diunduh dari laman http:// download.sbmptn.ac.id. Bagi pendaftar yang ingin menggunakan jalur beasiswa Bidikmisi dipersilakan mendaftar di Bidikmisi terlebih dahulu. Jenis ujian tertulis untuk UTBC dan UTBK terdiri atas Tes Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA), Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek) terdiri atas mata uji matematika, biologi, kimia, dan fisika. Serta, tes kemampuan dasar sosial dan humaniora (TKD Soshum) terdiri atas mata ujian sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Sementara kelompok ujian tulis SBMPTN terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pertama, Kelompok Ujian Sains dan Teknologi (Saintek) dengan materi ujian TKPA dan TKD Saintek. Kedua, Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum) dengan materi ujian TKPA dan TKD Soshum. Dan, ketiga, Kelompok Ujian Campuran dengan materi ujian TKPA, TKD Saintek, dan TKD Soshum. “Setiap peserta dapat memilih kelompok ujian Saintek, Soshum, atau Campuran,” ujar Wiresapta. Wiresapta mengatakan, ujian tertulis akan dilaksanakan pada 8 Mei 2018. Pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan pada 3 Juli 2018. (ron)
laki-laki di berbagai bidang kehidupan, namun dengan tetap mengedepankan kodratnya sebagai ibu dan istri dalam ruang lingkup keluarga. Hari Kartini selalu identik dengan Kebaya. Apa tanggapan Ibu tentang kebaya Indonesia dan model kebaya seperti apa yang Ibu sukai? Di era modern ini, kebaya Indonesia sudah sangat mendunia dan kebaya identik dengan perempuan Indonesia. Apalagi, sekarang ini sudah banyak model kebaya yang dimodifikasi menjadi kebaya modern. Karena saya memakai jilbab, saya menyukai model kebaya yang panjang dan dipadukan dengan kain batik atau songket untuk menambah sentuhan fashion khas budaya Indonesia. BIODATA DIRI NAMALENGKAP : HJ. ROBIATUL ADAWIYAH, S.E. NAMA AKRAB : DEWI RASYID TEMPAT/TGLLAHIR : JAKARTA/16 SEPTEMBER 1974 NAMA SUAMI : MUHAMMAD AFZAL MAHFUZ, S.H. NAMA ANAK : 1. M. RIFKI FARABI 2. ZAHWA NADHIRA 3. FATIMA AZZAHRA 4. ZAYDA SALIMA 5. AZZILA REVALINA AFZAL RIWAYAT PENDIDIKAN: 1. SDN NEGERI 3 PAGI JAKARTA (1986) 2. SMP AS SYAFIIYAH (1989) 3. SMA AS SYAFIYAH (1992) 4. UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA JURUSAN EKONOMI MANAJEMEN (1996) RIWAYAT ORGANISASI : 1. KETUA PKK PROVINSI NTB 2. KETUA DEKRANASDA PROVINSI NTB 3. PENASEHATORGANISASIWANITASE-PROVINSINTB 4. WAKILKETUAUMUMIPERHIMPUNANPEREMPUAN LINTAS PROFESI INDONESIA (PPLIPI) NAMA LEMBAGA : MAJELISPERMUSYAWARATANRAKYAT(MPRRI)/DEWAN PERWAKILANDAERAHREPUBLIKINDONESIA(DPDRI) JABATAN : ANGGOTA MPR RI/DPD RI PERIODE 2014 – 2019 DAPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) (ALAT KELENGKAPAN: KOMITE I DPD RI DAN PURT DPD RI) PENERIMA PENGHARGAAN : PENGHARGAAN SATYA LENCANA WIRA KARYA DAN MANGGALA KARYA DARI BKKBN (2010)
(Suara NTB/ist)
Sabtu, 21 April 2018
Senator Robiatul selaku Wakil Ketua Umum I Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) dan Jajaran Pengurus PPLIPI bersama Prof. Dr.Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, M.A. (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
Senator Robiatul dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah (reses) bersama Forum Peduli Perempuan, Anak, dan Kelompok Marginal (FORPAKEM) NTB.
Perputaran Uang di KEK Mandalika Tembus Rp1,8 Triliun Praya (Suara NTB) Masuknya investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika secara tidak langsung telah mampu mendorong percepatan perputaran ekonomi di kawasan tersebut. Salah satu indiktornya bisa dilihat dari melonjaknya perputaran uang di kawasan tersebut dan Kecamatan Pujut pada umumnya. Di mana sesuai hasil survei yang dilakukan Universitas Mataram (Unram) di tahun 2017 lalu, jumlah uang yang berputar di kawasan tersebut mencapai hingga Rp 1,8 triliun. Angka tersebut, ungkap Deputi Project Director KEK Mandalika ITDC, H. Adi Sujono, Kamis (19/4), melonjak tajam dari jumlah peredaran uang tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 200 miliar. “Jumlah uang beredar di satu wilayah juga bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” jelasnya. Ia menjelaskan, jumlah uang beredar tersebut bisa dikatakan sangat besar bagi satu kawasan. Dan, dengan akan ma-
suknya beberapa investasi di kawasan Mandalika, maka bisa dipastikan peredaran uang di kawasan Mandalika bakal semakin besar dan cepat. Saat ini, selain pembangunan berbagai fasilitas pendukung kawasan, sudah ada tiga hotel yang mulai dibangun. Masing-masing hotel Pullman, Royal Tulip serta hotel Paramount. Menyusul kemudian dua hotel lagi. Dan, pastinya itu hal semakin mendorong peredaran uang di kawasan Mandalika. Secara keseluruhan, total ko-
mitmen investasi yang masuk ke KEK Mandalika saat ini sudah mencapai Rp. 13,5 triliun.
“Masih ada beberapa investor lagi yang masuk. Yang artinya, nilai investasi bakal bertambah
pula. Kalau sudah demikian, peredaran uang juga akan semakin besar,” timpalnya. (kir)