Edisi Selasa,20 Februari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 20 FEBRUARI 2018

16 HALAMAN NOMOR 284 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Surat kepada Rakyat (4-Habis)

Bersama Rakyat Berikhtiar WAHAI saudaraku, di Bima dan Dompu, kehidupan di dunia kadang membuat seseorang takut pada orang lain melebihi takut kepada Allah. Ada yang takut kehilangan jabatan sehingga hanya bersikap lebih rapi ketimbang di hadapan yang tak nampak. Saudaraku, semua masyarakat di NTB ini memiliki adat bersendikan agama. Sehingga agama menjadi darah dari kehidupan yang mengaliri urat nadi. Bahwa segala sesuatu untuk Allah semata. Karena itu, saya sebagai rakyat biasa tidak harus takut kehilangan kesempatan, kendati kesempatan itu kadang terbuka. Kita mempelajari kesempatan itu dari sisi baik buruknya. Apakah kita meraihnya atau menolaknya. Wahai saudaraku di Bima dan Dimpu. Saraan Weki ndai, Ama ra Ompu, Cina ro angi ma dese rantasa di Mbojo. Memasuki Dompu dan Bima, saya selalu merasakan melayari diri sendiri. Semua menjadi bagian dari kita tanpa boleh satu pun terpisahkan. Bersambung ke hal 15

Gali Aspirasi Masyarakat di Bima (1)

Ama Elo: Saya Paling Senang Jika PPS Terbentuk CALON Gubernur Nomor Urut 4 jalur non partai, H. Moch Ali Bin Dachlan menggali aspirasi masyarakat Bima. Senin (19/2) kemarin, sejumlah tempat didatangi Amaq Asrul. Mulai dari Sape hingga Bolo. Saat berada di Sape, Ali Dachlan dinobatkan menjadi Ama Elo. Elo merupakan seb-

utan dari kata Ali dalam dialek Mbojo. Penyematan tanda kehormatan sebagai Ama Elo ini pun diberikan oleh mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, putra asli wilayah Sape, H. Masykur. Di kesempatan tersebut, mantan Sekda ini pun menyatakan siap mem-

(Suara NTB/rus)

DINOBATKAN - Ali BD dinobatkan menjadi Ama Elo, warga kehormatan Sape Bima. Penobatan dilakukan mantan Sekda Bima, H. Masykur di sela acara silaturahmi Ali BD dengan warga Sape Bima, Senin kemarin. berikan dukungan untuk kemenangan calon Independen, Ali-Sakti di Sape. Kepada Ama Elo pada pertemuan tersebut, warga Sape menyampaikan sejumlah pertanyaan. Berikut diantaranya dan langsung di respons calon

Gubernur Independen ini. 1. Kenapa Pak Ali BD tidak pakai partai? Jawaban Ali Dachlan, menggunakan independen adalah salah satu teknis dan aturan perundang-undangan

membolehkan. Apakah pakai partai buruk? Jawabnya tidak. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai tidak ada yang jelek. Semuanya bagus. Dasar dan tujuan partai itu bagus. Bersambung ke hal 15

Lombok Marathon 2017

Polisi Klarifikasi Ketua KONI NTB Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan dugaan penyimpangan penyelenggaraan Lombok Marathon 2017 terus bergulir. Giliran Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto diklarifikasi Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Klarifikasi berlangsung sekitar empat jam lebih.

TO K O H Minta Kepastian Regulasi SEBELAS investor asal Amerika Serikat (AS) menjajaki peluang investasi di NTB. Investor ini akan menjajaki peluang investasi di sektor kesehatan, pengolahan hasil kelautan dan perikanan, perbankan, energi dan pariwisata. Konsul Ekonomi Konjen RI di New York, Winanto Adi mengatakan, pengusaha dari negeri Paman Sam itu meminta kepastian regulasi berinvestasi di Indonesia secara umum dan NTB secara khusus. “Yang paling penting justru regulasi yang kayaknya tidak banyak dipresentasikan,” kata Winanto usai diskusi dan Bersambung ke hal 15

Dia tidak berbicara banyak terkait klarifikasi tersebut saat ditemui ketika keluar dari ruangan Subdit III Tipikor.Dia dimintai keterangan sebagai salah satu bagi-

(Suara NTB/why)

KLARIFIKASI - Ketua KONI NTB, H Andy Hadianto (kiri) didampingi Bidang Hukum KONI NTB, Hadi Muchlis berjalan menuju Gedung Ditreskrimsus Polda NTB, Senin (19/2) untuk menjalani klarifikasi terkait Lombok Marathon 2017.

an dari penyelenggara event internasional tersebut. Mengenai jumlah anggaran pelaksanaan Lombok Marathon 2017, dia mengaku akan mempertanggung jawabkannya ke Gubernur Dr. TGH M Zainul Majdi. ‘’Nanti lah, nanti kita laporkan ke gubernur,” terangnya. Bersambung ke hal 15

ITDC Bakal Bangun Dua RS Internasional di KEK Mandalika

KO M E N TTAA R Berkas Belum Lengkap KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memberi batas waktu kepada lima anggota DPRD NTB yang maju dalam Pilkada serentak 2018 untuk menyerahkan SK pemberhentian dari Mendagri hingga 24 Mei mendatang. Sementara itu, usulan pemberhentian lima anggota DPRD NTB tersebut hingga saat ini belum dapat diproses lantaran berkasnya belum lengkap. Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH menjelaskan, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) rencananya, akan membangun dua rumah sakit (RS) bertaraf internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. RS internasional yang dilengkapi dengan fasilitas trauma healing dan helipad itu merupakan salah satu persyaratan dibangunnya sirkuit Moto GP di KEK Mandalika. Hal tersebut diungkapkan General Affair PT. ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta saat diskusi dan jamuan makan siang 11 investor asal Amerika Serikat (AS) di Pendopo Gubernur, Senin (19/2) siang. Ia menjelaskan, dua RS internasional di KEK Mandalika itu akan dibangun di sebelah barat dan timur kawasan. ‘’Yang prioritas di sebelah barat. Karena untuk sirkuit, itu dipersyaratkan rumah sakit internasional yang dilengkapi dengan trauma healing dan juga helipad,’’ jelasnya. Ia mengatakan, keberadaan helipad tersebut untuk mempercepat proses evakuasi. Jika ada pebalap yang mengalami kecelakaan atau wisatawan yang kecelakaan di areal KEK Mandalika. Jika butuh penanganan medis sesegera mungkin maka dapat segera dievakuasi ke RS internaisonal lainnya di wilayah NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

MANDALIKA - Wajah kawasan Pantai Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng) yang dikelola ITDC, kini sudah jauh berubah. Penataan di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, ditargetkan tuntas April mendatang untuk tahap pertama. Tampak tampilan Pantai Kuta dilihat dari udara.

Tersangka Kasus BPR Resmi Daftarkan Praperadilan Mataram (Suara NTB) Tersangka kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB resmi mengajukan praperadilan, Senin (19/2) kemarin ke Pengadilan Negeri Mataram. Sejumlah alasan dibeberkan, terkait penilaian tidak sahnya penetapan tersangka oleh Kejati NTB. Dari dua tersangka yang ditetapkan, pemohon Praperadilan hanya diajukan oleh Ihw, SP.AK, Ketua Tim Konsolidasi merger BPR yang saat ini menjabat sebagai Direktur BPR Sumbawa. Dia meminta melalui majelis hakim PN Mataram agar menggugurkan

status tersangka kepada Ihw sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 jo pasal 55 pasal 56 KUHP. Materi praperadilan terdaftar dengan nomor 03/ Pid.pra/2018/PN.Mtr. Humas PN Mataram, Didiek, SH.,MH dihubungi Suara NTB mengatakan, setelah materi praperadilan didaftarkan, akan dilanjutkan dengan penentuan majelis hakim. “Setelah hakim ditunjuk, baru ditentukan waktunya. Majelis juga

akan menentukan panggilan minimal tiga hari setelah penentuan majelis,” kata Didiek. Pada prinsipnya, sambung dia, proses persidangan pada praperadilan hanya membutuhkan waktu singkat, paling tidak selama sepekan. Terpisah, Dr. Umaiyah, SH.,MH selaku kuasa hukum Ihw, membeberkan alasan mengajukan praperadilan. Pertama, disebutnya, penetapan tersangka dianggap terburu-buru, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : PRINT.05/P.2/Fd.1/08/2017,

tanggal 21 Agustus 2017. Kedua, penetapan status tersangka pemohon error in persona. “Bahwa tanggung jawab pelaksanaan kegiatan konsolidasi berdasarkan SK Gubernur nomor 503-89 tahun 2016 terkait susunan pengurus, Bersambung ke hal 15 MATERI - Umaiyah, kuasa hukum ketua tim konsolidasi BPR, Ihw menunjukkan materi praperadilan, Senin (19/2).

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/dok)

Andy mendatangi Polda NTB, Senin (19/2) didampingi Bidang Hukum KONI NTB, Hadi Muchlis. Andy dicecar penyidik sejak pukul 14.00 Wita hingga pukul 16.30 Wita.

SUARA NTB Selasa, 20 Februari 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Program Mataram Sejuta Bunga Tak Berbekas Pembangunan Fisik Jadi Prioritas PROGRAM kerja MPBM tahun 2019 mendatang yang disusun berdasarkan program kerja dinas terkait memudahkan penyusunan program kerja. Lurah Dasan Agung, Hambali, S.Sos, mengatakan program yang bertumpu pada tiga bidang yaitu sarana-prasarana, ekonomi dan SDM, masyarakat banyak yang memberikan usulan. “Dari sekolahsekolah yang kita undang juga banyak yang memberikan usulan,” terangnya. Sekarang ini, pihaknya lebih banyak memfokuskan (Suara NTB/uul) untuk pembangunan saluran Hambali drainase serta perbaikan jalan-jalan gang. “Banyak jalan-jalan gang di sini paving blocknya sudah rusak karena setiap hari dilalui. Maklum di sini termasuk pemukiman padat penduduk,” kata Hambali. Selain perbaikan jalan-jalan gang, yang menjadi perhatian adalah saluran drainase terutama yang dekat dengan Islamic Center. “Pada saat kita rapat terkait tata ruang, kita meminta karena perubahan tata ruang dan Islamic Center ini menjadi objek wisata, ada saluran di dekat sana yang mengalami sedimentasi,” jelasnya. Sedimentasi di sana sudah termasuk tinggi sehingga saat hujan besar terjadi genangan di pemukiman warga. “Kita minta untuk normalisasi karena warga butuh, tetapi programnya ada di provinsi, pemerintah kota ndak punya dia,” terangnya. Pihak sekolah juga mengusulkan terutama di sekolah yang di dekat pasar Dasan Agung meminta dibuatkan jalan untuk menuju sekolah. “Karena kemarin ada yang mengklaim sehingga minta dibuatkan jalan, apakah lewat timur saluran atau salurannya ditutup permanen,” kata Hambali. Sedangkan untuk bidang ekonomi, terutama untuk pemberdayaan kelompok menjadi perhatian masyarakat. “Belum lagi adanya dana aspirasi Dewan yang juga membentuk kelompok, sehingga saat MPBM kemarin kita undang beliau agar tahu apa yang diusulkan, jangan mau enaknya saja,” jelasnya. Ia menambahkan dari hasil MPBM tahun lalu, banyak program dari aspirasi Dewan itu yang tidak dijalankan sebagaimana yang direncanakan. (uul)

Mataram (Suara NTB) Program Mataram sejuta bunga atau Mataram Berbunga yang dicanangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (dulu Dinas Pertamanan, red) tahun 2016 lalu, kini tak berkas. Sejumlah tanaman rusak dan hilang begitu saja. Kepala Dinas Perkim, H.M. Kemal Islam, Senin (19/2) menjelaskan, moto Mataram Berbunga dicanangkan agar Ibukota Provinsi NTB ini terlihat indah dan asri. Kemal membantah jika konsep tersebut tidak berlanjut. Hanya saja, program itu tidak terlihat karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran. “Siapa bilang tidak berlanjut. Kita kan terus melakukan pemeliharaan,” bantah Kemal.

Kalaupun banyak bunga mati, bukan berarti itu ditelantarkan. Pemeliharaan diklaim tetap dilakukan secara berkala. Termasuk bunga hilang sudah jadi kebiasaan masyarakat memindahkan tanaman tersebut. “Manusia saja mati, apalagi bunga,” cetusnya. Menurut dia, program ini tetap berlanjut yang disesuaikan dengan anggaran. Kalau ada uang, maka program

tersebut dijalankan. Sebab, progam ini tidak bisa diswadayakan ke masyarakat. Kemal membantah program tersebut hanya berorientasi proyek. Tahun 2017, dilakukan penanaman bunga di Jalan Airlangga. Perbaikan taman dikerjakan sedikit demi sedikit. Selain itu juga, pembibitan dilakukan memenuhi kebutuhan tanaman. “Pembibitan diperbanyak tidak mungkin mengandalkan

” Manusia saja mati, apalagi bunga H.M. Kemal Islam APBD saja,” demikian jawab Kemal. (cem)

(Suara NTB/cem)

TERTIBKAN APK - Tim Yustisi menertibkan APK Paslon gubernur NTB di depan sebuah sekolah di wilayah Ampenan, Senin (19/2).

Pantau Limbah Usaha PESATNYA pertumbuhan penduduk di Kota Mataram paralel dengan limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, limbah tak lagi dapat dipandang sebagai masalah yang sederhana. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (19/2) mengatakan, limbah menjadi hal yang sangat penting. Pengusaha-pengusaha besar seharusnya sudah paham terkait aturan ini. Pasalnya, saat akan mengajukan izin, seperti izin hotel, itu mempersyaratkan hotel bersangkutan memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Tetapi, berbicara limbah lanjut dia, bukan hanya yang dihasilkan oleh hotel saja. Masih banyak ragam kegiatan lain yang juga menghasilkan limbah. Seperti usaha rumah makan, bengkel dan usaha laundry. ‘’Nah yang lain-lain ini pemerintah harus berpikir, memetakan,’’ sarannya. Bahkan, kata anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini, usaha PKL pun menghasilkan limbah. Fenomenanya, PKL membuang limbah ke selokan. Oleh karena itu, ia berharap Pemkot Mataram memiliki pengelolaan limbah sendiri yang bekerjasama dengan berbagai pihak. ‘’Jadi limbah-limbah rumah makan, sama juga seperti limbah bengkel, ndak boleh sembarang buang. Dia harus ditampung, dia harus kerjasama pengusaha yang punya izin mengambil limbah B3,’’ terangnya. Disinilah peran pemerintah intens memberikan sosialisasi terhadap bahaya limbah yang dibuang sembarangan. ‘’Mumpung kita belum terlalu padat seperti kota-kota besar. Sosialisasi dulu,’’ imbuhnya. Kalau sosialisasi sudah dilakukan secara massif, barulah Pemkot Mataram menegakkan aturan terkait hal itu. Sekecil apapun usaha milik masyarakat yang sekiranya menghasilkan limbah, Pemkot Mataram melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi masalah ini harus memfasilitasi. ‘’Jadi misalnya usaha rumah makan, berapa seat, itu sudah diketahui berapa estimasi limbah yang dihasilkan,’’ kata politisi Gerindra ini. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menggandeng asosiasi usaha yang bersangkutan. Misalnya, PKL, Pemkot Mataram dalam memberikan sosialisasi harus mengundang Apkli. Bila perlu mereka di undang per kawasan. ‘’Misalnya untuk kawasan Cakranegara, kumpulkan APKLI wilayah Cakra sehingga sosialisasinya menjadi makin intens,’’ katanya. Ketut Sugiarta tidak menyangkal bahwa sosialisasi yang dilakukan Pemkot Mataram terkait hal ini, belum maksimal. Sehingga, di kalangan usahapun, limbah ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal ini akan menjadi bom waktu bila tidak ditangani dengan baik. (fit)

I Ketut Sugiarta (Suara NTB/fit)

APK Paslon Gubernur Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Tim yustisi melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Senin (19/2). Tim penertiban terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bakesbangpol, Panwas serta camat dan lurah.

Asisten I Pemkot Mataram, Lalu Martawang, Senin mengatakan, penertiban APK difokuskan di kawasan Ampenan, Cakranegara dan Mataram. Dengan prioritas utama adalah spanduk atau baliho nempel di pohon, dipasang di tempat ibadah, pusat pendidikan dan institusi pemerintahan. “ Penertiban APK itu keharusan. Sudah ada surat dari Pemprov penertiban APK kita terima,” katanya. Dikatakan

Martawang, setelah penertiban oleh tim yustisi, berikutnya, secara rutin penertiban akan dilakukan oleh Dinas Perkim dan Satpol PP melakukan supervisi terhadap APK paslon. Terhadap baliho menggunakan jasa advertising, ia mengimbau pengusaha melakukan penertiban sesuai arahan Bawaslu dan KPU. “Kalau itu nanti kita minta Perkim bersurat ke pengusaha advertising,” pungkasnya.

Pemkot Mataram Lantik 74 Pejabat Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana melantik 74 pejabat struktural dan fungsional di lingkup Pemkot Mataram, Senin (19/2). Pelantikan ini dihadiri oleh Ketua DPRD, H. Didi Sumardi, SH., Sekretaris Daerah, Ir. H. Effendi Eko Saswito serta pimpinan organisasi perangkat daerah, camat dan lurah Lingkup Pemkot Mataram. Hari pertamanya menjabat sebagai Plt Walikota, Mohan mengingatkan, seluruh pejabat berkomitmen terhadap sumpah yang diikrarkan dan tidak cepat menghancurkan kepercayaan diamanahkan oleh kepala daerah. Sebab, pengisian jabatan sebagai bentuk pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur negara. “Apa yang anda ucapan tidak saja tamu undangan ini yang menyaksikan. Tapi Allah SWT juga menyaksikan,” kata Mohan mengingatkan. Proses mutasi maupun promosi tidak pernah dilihat dari faktor subjek dan objektif, tapi proses akselarasi pemerintahan. Karena, hampir secara keseluruhan jabatan lowong telah terisi. Meskipun di sejumlah kelurahan ada lowong. Mohan menegaskan, parameter utama rekrutmen secara normatif melihat persoalan kapasitas, latar belakang pendidikan. Tetapi terpenting adalah moralitas, etika serta loyalitas. “Moral dan etika serta loyalitas melebih segala - segalanya bagi kami,” ucapnya. Dia percaya posisi diberikan tersebut tidak lain meningkatkan efektivitas dan kualitas organisasi perangkat daerah. Yang paling

na hijau ke pengunjung yang hilir - mudik. Jumlahnya justru semakin bertambah. Demikian pula, di lampu merah Polsek Cakranegara. Tidak saja anjal, pengamen kembali bermunculan pada malam hari. Menurut Kepala Dinas Sosial, Baiq Asnayati bahwa penertiban gepeng, petugas selalu kucing - kucingan. Mereka selalu mengambil celah beraktivitas. Meskipun, Satgas telah dimaksimalkan

piket dan patroli. “Kita memaksimalkan Satgas dan ada piketnya. Jam istirahat selalu dicari celah,” keluhnya. Dikatakan Asna, gepeng beroperasi di Mataram merupakan pemain lama. Mereka diklaim berasal dari Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Beberapa kali, petugas menangkap dan menyita uang hasil mengemis. Lalu, mereka dipulangkan ke daerah asal, justru kembali lagi. “Sudah kita tangkap, da-

bendera atau banner di antaranya di Jalan Adi Sucipto, Yos Sudarso, Panji Tilar, Majapahit, Sriwijaya, Bung Karno, Adi Sucipto, Udayana, Selaparang, Brawijaya, dan titik lainnya. Ketua Panwaslu Kota Mataram, Ruslan menambahkan, sebenarnya penertiban alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan KPU itu dilakukan oleh tim sukses pasangan calon. Tetapi bilamana paslon tidak melakukan hal itu sampai waktu ditentukan, maka pihaknya berkoordinasi dengan tim yustisi melakukan penertiban. “Yang harus menertibkan kan tim sukses paslon,” kata Ruslan. (cem)

Proyek Fisik di Mataram Tidak akan Ada yang Terlambat (Suara NTB/cem)

PELANTIKAN PEJABAT - Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana melantik pejabat struktural eselon III dan IV lingkup Pemkot Mataram, Senin (19/2). penting, pegawai tidak boleh kelihatan pintar dari pimpinannya. Walaupun secara teknis dan kompetensi memiliki kemampuan dalam bidang tertentu. Mohan menganalogikan bahwa struktur pemerintah diibaratkan sebagai matahari. Yang kemudian awan membersihkan yang lain sehingga terlihat terang benderang. Di satu sisi, posisinya yang menggantikan peran dan tupoksi Walikota, H. Ahyar Abduh cuti kampanye, ia memiliki keterbatasan kewenangan. Artinya, Plt tidak boleh mengambil kebijakan strategis dari pejabat definitif. Meskipun demikian, pejabat diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan dan merasa tidak nyaman bekerja sehingga merusak ritme birokrasi. “Jika itu terjadi, terpaksa akan saya tarik,’’ katanya. Kekosongan sejumlah posisi di kelurahan diakui oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Baiq Nelly Kusuma-

wati. Namun, ia tidak mengetahui persis berapa total jabatan lowong tersebut. Untuk pengisian ini akan menunggu instruksi kepala daerah. Apakah secara bersamaan akan dipansel dengan pejabat pensiun. “Sepanjang Plt Walikota menganggap urgen akan kita isi. Kalau menunggu tergantung kebutuhan,” ucapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengatakan, pelantikan ini sebenarnya sebagai manivestasi dari perlunyadilakukanpenyegaranterhadapjabatandankelembagaanditunjukdenganhadirnyakinerjalebih baik dari sebelumnya. Kinerja dalam arti mewujudkan program, bagaimana mewujudkan pelayanan dan sistem lebih baik. Termasuk terbangun team work mempercepat pelaksanaan tupoksi SKPD. Oleh karena, ia mengharapkan program lebih akselaratif yang berorientasi percepatan pembangunan. (cem)

Gepeng Masih Berkeliaran di Mataram Mataram (Suara NTB) Kinerja Satuan Tugas (Satgas) Sosial pada Dinas Sosial Kota Mataram, disinyalir masih belum maksimal. Pasalnya, gelandangan dan pengemis (gepeng) masih ditemukan berkeliaran di sejumlah titik. Pantauan Suara NTB, anak jalanan di salah satu pasar modern di Cakranegara tiap sore mangkal menenteng kotak amal. Ia leluasa menyodorkan kotak berwar-

Pemasangan APK tambah dia, tidak boleh sembarang tempat. Pemkot telah mengeluarkan Perwal Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Terbuka Partai Politik dan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Di antaranya, pemasangan spanduk hanya bisa di simpang empat Kebon Roek, Malomba, simpang tiga Loang Baloq, bundaya Taman Udayana, Pertigaan Cemare, Traffic Light Karang Jangkong, Sindu dan RSJ. Simpang Empat Swera, Dasan Cermen, GOR Turida dan Jalan Prabu Rangkasari. Sementara pemasangan

tang lagi ke sini,” tuturnya. Mantan Sekretaris Inspektorat ini membantah jika anggaran minim menyebabkan kinerja Satgas tak maksimal. Pengakuan dia, patroli rutin dilakukan Satgas mengantisipasi munculnya penyakit sosial tersebut. Hanya saja tambahnya, butuh peran aktif masyarakat melaporkan bilamana ditemukan gepeng beraktivitas di Mataram. “ Laporan masyarakat bisa kita tindaklanjuti. Sat-

gas turun kemudian menangkap mereka,” cetusnya. Tahun 2016 lalu pernah diwacanakan Mataram bebas anjal. Wacana berjalan baik dengan mengefektifkan patroli di sejumlah kawasan di Kota Mataram. Sayangnya, wacana itu hanya berjalan seumur jagung. Perubahan pucuk pimpinan di Dinas Sosial mengubah arah kebijakan, sehingga aktivitas gepeng kembali marak ditemukan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berjanji akan mengawal sejumlah proyek fisik yang akan dikerjakan tahun ini. Dia tak ingin ada keterlambatan maupun pengerjaan kejar tayang. “Pokoknya saya akan kawal betul ini. Saya komitmen kegiatan fisik on the track ,” tegas Mohan, Senin (19/2). Rupanya kegagalan sejumlah proyek fisik tahun 2017 kata Mohan, jadi pembelajaran berharga bagi Pemkot Mataram. Banyak persoalan diakui ada kekeliruan dan penyimpangan administrasi harus dilakukan pembenahan. Meski selama empat bulan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Walikota, Mohan menegaskan tidak boleh ada proyek molor. Dia akan mengagendakan secara rutin bertemu dengan pimpinan organisasi perangkat daerah. Termasuk Bagian Layanan Pengadaan. Langkah - langkah kongkret akan diputuskan bilamana ada persoalan. “Saya minta mulai sekarang silakan organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan dokumen administrasi tendernya,” pintanya. Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Ir. Moh. Suryadi mengaku, pertengahan bulan Februari ini belum ada satu pun dokumen tender pengadaan barang dan jasa dari OPD yang masuk. “Sampai sekarang belum ada. Apa yang mau kita tender,” jawab Suryadi. Suryadi tidak menge-

tahui detail persoalan dihadapi oleh OPD, sehingga belum mengajukan lelang. “Kalau itu silakan tanya ke OPD,” ucapnya. Pihaknya demikian kata dia, sebenarnya ingin mempercepat proses pengadaan, sehingga tidak ada keterlambatan maupun permasalahan seperti diharapkan kepala daerah. Bahkan, dokumen lelang yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum bisa ditender, karena menunggu penghitungan nilai aset gedung BKD. “Mana ada. Bundaran sama gedung itu belum kita terima sampai sekarang,” akunya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan tender proyek minimal dimulai Februari. Dokumen telah rampung dan segera diserahkan yakni pembangunan jembatan Dasan Agung. Sedangkan, dokumen perluasan gedung kantor Badan Keuangan Daerah sejak Januari diajukan, tapi belum bisa ditender karena menunggu penghitungan nilai bangunan. “ Insya Allah, mulai Februari sudah kita lelang,” kata Ir. H. Mahmuddin Tura. Kadis PUPR ini tidak mengetahui persis total anggaran proyek di lelang tahun ini. Yang jelas, anggaran paling besar adalah pembangunan jalan senilai Rp 39,8 miliar. Selain itu, lanjutan pembangunan monumen Rp 1,5 miliar, penyelesaian gerbang Rp 5 miliar, gedung BKD Rp 1,5 miliar serta lanjutan jembatan Dasan Agung Rp 1,9 miliar. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

Selasa, 20 Februari 2018

Halaman 3

Mendesak, Penentuan Direksi dan Komisaris Jamkrida

Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nampaknya perlu mempertimbangkan mendesaknya kebutuhan Jamkrida atas penentuan direksi dan komisaris yang telah diajukan uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, perusahaan daerah yang bergerak di bidang asuransi kredit ini juga membutuhkan penguatan modal. Lima kabupaten yang belum menyertakan modalnya juga perlu memberikan perhatian. Saat ini PT. Jamkrida NTB Bersaing dikendalikan sendiri oleh Direktur Utama, Indra Manthica. Ia harus fight menyiasati pelbagai tantangan, di tengah ketatnya persaingan bisnis penjaminan kredit saat ini. satu direktur, serta komisaris sebelumnya oleh pemegang saham tak diperpanjang masa jabatannya. Melalui keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, pemegang saham telah menunjuk empat calon pengganti. Masingmasing untuk kursi satu direktur dan tiga komisaris. Hanya saja, idealnya perlu adanya pengawasan dan pertimbangan dari internal (komisaris) dalam menjalankan fungsi dan bisnis perusahaan daerah yang lahir tahun 2012 ini.

“Karena operasional kami juga diawasi terus oleh OJK. Laporan kami sampaikan secara rutin,” demikian Indra Manthica ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/2) kemarin. Untuk kebutuhan Direktur dan komisaris ini, berdasarkan yang dicalonkan oleh pemegang saham, Indra Manthica mengatakan telah mengirim seluruh berkas-berkasnya ke-

(Suara NTB/dok)

Indra Manthica pada OJK pusat, untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Sam-

pai saat ini, praktis posisinya masih menunggu kembali konfirmasi dari otoritas. Perlu disegerakannya penetapan nama-nama yang layak menjadi direktur dan komisaris oleh OJK ini, tak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi Jamkrida saat ini. Diantaranya, hilangnya potensi pendapatan Jamkrida. Setelah Bank NTB dinyatakan akan dikonversi penuh dari pola konvensional ke syariah. Penjaminan kredit yang dikucurkan oleh Bank NTB tak bisa dilakukan oleh Jamkrida, kecuali terbentuk unit usaha penjaminan syariah di Jamkrida. Tahun 2018 ini, PT. Jamkrida NTB Bersaing menarget-

Sejumlah Ahli Waris Tagih Sisa Pembayaran Lahan di LIA Mataram (Suara NTB) – Sejumlah ahli waris mendatangi Kantor PTUN Mataram, di Lingkar Selatan, Senin (19/2) siang kemarin. Mereka memasukkan laporan gugatan kepada PT. Angkasa Pura I (Pengelola bandara internasional di Lombok), lantaran diklaim ada hakhak atas tanah warisan mereka di Lombok Internasional Airport, belum lunas pembayarannya. Mereka datang didampingi kuasa hukumnya, Hamdan, SH. Ada 25 orang yang mengklaim adalah ahli waris dan pemilik lahan. Dimana ada 20 orang diantaranya yang mewakili sebagai penggugat. Sekitar 7,10 hektar lahan mereka yang katanya belum dibayar. Lahan-lahan yang diklaim belum lunas itu, berada di area utama landasan pacu pesawat. Menyebut diri mencari keadilan, melalui kuasa hukumnya, mereka juga telah melayangkan laporan ke AP di Jakarta, termasuk kepada Presiden Jokowi. Dalam proses pembangunan bandara internasinal di Lombok, lahan mereka dibayar pada tahun 1994 hingga 1995. Dari sejumlah lahan yang mereka miliki berdasarkan pipil. Tercecer luas lahan yang belum lunas dibayar. Hamdan kepada media menyampaikan, sebelumnya, ahli waris ini juga melayangkan gugatan terhadap keputusan Bupati Lombok Tengah perihal proses pembebasan lahan dulunya, yang hingga saat ini tidak juga keputusan tersebut membuat persoalan sengketa lahan ini clear. Artinya, kata Hamdan, ada dua pihak yang digugat perdata. Pemkab Lombok Tengah dan PT. Angkasa Pura I. “Di PTUN digugat SK Bupati soal pembebasan lahan oleh tim. Di PTUN Mataram ini, yang digugat PT. Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara Internasional Lombok. Karena belum membayarkan sisa lahan kepada ahli waris,” jelasnya. Mereka bahkan mengancam akan masuk dan tudur di landasan pacu, di tanah warisan yang mereka klaim. Jika pembayaran sisa lahan tak dilunasi. Atau gugatan bisa dicabut, dengan catatan antara pengelola bandara, dengan para ahli waris, bersedia melakukan ritual khusus sesuai keyakinan kuat masyarakat Tanak Awu, Lombok Tengah. “Kami siap mencabut gugatan. Asal kami dan pihak PT. Angkasa Pura bersedia meminum air makam Nyatok. Siapa yang benar, dan sebaliknya, nantinya bisa dibuktikan dengan cara adat ini,” demikian H. Yusuf. Ia mengaku memiliki dokumen resmi yang membuktikan kepemilikan lahannya seluas 1,3 hektar, dan tersisa 27 are yang belum dilunasi. Ia mengacam akan nekad, bersama ahli waris lainnya untuk menduduki landasan pacu bandara bila permintaan mereka tak dipenuhi. Demikian juga L. Ramli yang mengaku ada 83 are lahan warisannya yang belum terbayar. Karena itu, hak-haknya itu tak berhenti akan ditagih. Diperkirakan, dari seluas 7,10 hektar lahan mereka yang belum terbayar itu. Nilainya mencapai Rp 100an miliar. Dihubungi terpisah, General Manajer PT. Angkasa Pura I, I Gusti Ngurah Ardhita mengatakan belum mendapatkan kabar perihal laporan yang masuk ke PTUN Mataram. Meski begitu, ia mengaku bahwa lahan yang dimanfaatkan untuk Bandara Internasional di Lombok, berdasarkan luas lahan yang dibebaskan oleh panitia pembebasan lahan. Berdasarkan acuan itu juga pembayaran dilakukan. Ngurah Ardhita selanjutnya tak menjawab rinci perihal laporan ini. dengan alasan, sedang melaksanakan rapat. (bul)

(Suara NTB/bul)

TUNJUKKAN SK - Hamdan dan para ahli waris menunjukkan SK Bupati No. 690 b tahun 2016 tentang pembentukan tim teknis penyelesaian pengaduan masyarakat lingkar bandara yang digugat di PTUN

SENIN, 19/02/18

kan keuntungan sebesar Rp 1,5 miliar. Tahun lalu, keuntungan yang berhasil diraupnya Rp 1,1 miliar. Tentu tak mudah bagi Jamkrida untuk memenuhi target tahun ini, di tengah besarnya tantangan. Indra Manthica menyebut salah satu yang paling diharpkannya adalah penjaminan untuk proyek-proyek pemerintah, maupun swasta (surety bond). Karenanya, pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait juga harus mendukung perusahaan daerah ini menjadi besar. Artinya, proyek-proyek fisik yang dilaksanakan harus dijaminkan oleh PT. Jamkrida. Untuk menjangkau pen-

jaminan yang lebih besar, tak kalah penting tambahan penyertaan modal inti dari lima kabupaten yang belum berperan aktif. Diantaranya, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Utara. Jamkrida memiliki satu potensi pendapatan tambahan. Yakni setelah adanya kesepakatan kerjasama dengan Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI. Artinya, setiap kredit yang dikucurkan kepada koperasi maupun UMKM di NTB, idealnya sudah dijamin langsung oleh Jamkrida. (bul)

Akad Bulan Februari

Bunga KPR di Bank Mandiri Hanya 5,99 Persen Mataram (Suara NTB) Hingga akhir Februari 2018 ini, Bank Mandiri menyediakan suku bunga kredit untuk kepemilikan rumah sangat kompetitif, hanya 5,99 persen untuk KPR Komersil. Bank pelat merah ini bersaing suku bunga hanya dengan salah satu perbankan swasta berkelas internasional. Hanya Bank Mandiri yang berani memberikan tawaran spesial itu. Disaat suku bunga pasar cukup tinggi, mencapai hampir 13 persen untuk KPR Komersil. Bank Mandiri menyediakan fasilitas suku bunga kredit mendekati suku bunga acuan dari Bank Indonesia, sebesar 4,25 persen. berlaku flat selama dua tahun. Setelahnya, kembali megacu suku bunga pasar. “Kami memberikannya spesial promo untuk perayaan Imlek 2018,” demikian Area Head, Mandiri Mataram, Gunawan Edi Sasangko. Gunawan didampingi jajaran intinya, Fajar dan Gede Darmika. Dalam diskusi dengan media di Mataram, Senin (19/2) kemarin, Gunawan juga tak memungkiri banyaknya nasabah yang melakukan over kredit perumahan karena tak kuat menanggung beban bunga tinggi. Fasilitas yang disediakan ini, lanjut Gunawan, sekaligus untuk memudahkan konsumen yang over kredit tempat tinggal yang dicicilnya di lembaga keuangan. “Kita berharap, kemudahan ini akan membantu masyarakat,” katanya. Bank Mandiri adalah salah satu bank BUMN yang ikut memberikan perhatian terhadap pembiayaan perumahan. Menyusul tingginya angka kekurangan rumah mencapai 348.000 unit, ditambah kebutuhan yang harus tersedia setiap tahun sebanyak 25.000 unit rumah. Ini ber-

(Suara NTB/bul)

RAZIA - Razia Albothyl di apotek-apotek di Kota Mataram kemarin.

Apotek dan Distributor Albothyl Dirazia Mataram (Suara NTB) Tim Gabungan melakukan razia ke sejumlah apotek di Kota Mataram dan Lombok Barat, Senin (19/2) kemarin. Distributornyapun tak luput. Razia dilakukan untuk memastikan peredaran Albothyl, karena terindikasi cairannya mengandung policresulan 36 persen tak terbukti sebagai obat luar. Tim gabungan terdiri dari unsur Polda NTB, BPOM Ma-

taram, Dinas Perdagangan NTB, Dinas Kesehatan NTB, serta Pol PP. Razia dilakukan di apotek-apotek yang tersebar dari Ampenan, hingga Cakranegera untuk Wilayah Mataram. Selanjutnya untuk wilayah Lombok Barat, razia dilakukan ke apotekapotek di yang ada di Rumak, Gerung, hingga Lembar. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si ikut langsung ke lapangan. Dalam razia ini, tim mendapati Albothyl masih mendapati di apotek-apotek yang dirazia. Meskipun apotek tak memajangnya untuk dijual, baik yang ukuran 2 ml maupun 10 ml. BPOM telah secara resmi membekukan izin edar Albothyl yang diproduksi oleh PT. Pharos Indonesia. Dalam surat edarannya, merekomendasikan penghentian penggunaan policresulen cair konsentrat yang dijual bebas untuk mengatasi sariawan. Albothyl merupakan obat bebas terbatas berupa cairan obat luar yang mengandung policresulen konsentrat dan digunakan untuk homestatik dan antiseptic pada saat pembedahan. Bisa juga digunakan pada kulit, telinga, hidung, tenggorokan, sariawan, gigi dan vagina. Dari razia kemarin, direkomendasikan apotek untuk tidak menjual stok Albothyl yang masih tersimpan. Sampai adanya konfirmasi kembali dari BPOM. “Kita menindaklanjuti edaran dari BPOM,” demikian Hj. Selly melalui Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Ir. Haryono. Kepada distributornya, PT. MAS juga diminta untuk tidak mengedarkan Albothyl ke apotekapotek yang menjadi mitranya. Di distributor ini, tim menemukan stok ratusan botol. Peredaran Albothyl masih terus akan dipantau. Terutama di apotek. Stok yang ditemukan masih tersedia di apotek tidak dijual. Sementara masih menunggu petunjuk dari distributornya. “Karena apotek-apotek ini sudah terlanjur menebus. Masih menunggu teknis, apakah modal mereka dikembalikan. Tetapi tim sudah merekomendasikan untuk tidak boleh diperjualbelikan,” demikian Haryono. Ia mengharapkan masyarakat menjadi konsumen cerdas. Terhadap produk-produk yang dilarang beredar, diharapkan tak kemudian masih digunakan/dibeli. Selanjutnya, tim akan bergerak melakukan pengawasan ke berbagai sarana-sarana penjualan yang ada di kabupaten/kota di NTB. (bul)

(Suara NTB/bul)

Gunawan Edi Sasongko dasarkan data Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB. Di NTB, ada beberapa pengembang yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Mandiri Mataram dalam hal pembiayaan perumahan. Diantaranya, Varindo, De Bale Property, Taman Loka, Madewi, ditambah kerjasama dengan Phoenix dan Fuji Home. Termasuk membuka pintu seluas-luasnya bagi pengembang-pengembang lain yang ingin membangun kerjasama yang sama dengan beberapa pengembang mitranya. Dengan uang muka sebesar 10 persen, Bank Mandiri siap membiayai KRP komersil, dengan bunga kredit promo tersebut. Termasuk memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan mensukseskan program sejuta rumah (pembiayaan KPR subsidi). Tren tingginya pembiayaan perumahan ini mulai nampak sejak tahun lalu. Bank Mandiri Mataram mengucurkan dana sebesar Rp 248 miliar. Tahun 2018 ini, Gunawan mengatakan sanggup membiayai sampai 507 miliar, atau naik 78 persen dibanding realisasi tahun 2017 lalu. (bul)

SUARA NTB Selasa, 20 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

RADK Paslon

Tak Ingin Gegabah POLEMIK penolakan Pelaksana Tugas (Plt) Kades Batu Nampar Selatan Kecamatan Jerowaru oleh warga setempat menjadi perhatian serius Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik. Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Sosial NTB ini mengaku untuk tiga hari ke depan akan melihat situasi dan kondisi di lapangan. “Untuk tiga hari ke depan kita akan melihat kondisi di lapangan berkoordinasi dengan kapolres dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujarnya saat dikonfirmasi di ruang (Suara NTB/yon) kerjanya, Senin (19/2). H. Ahsanul Khalik Selaku Pjs Bupati Lotim, Ahsanul Khalik mengaku tidak ingin gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Terutama di dalam mencabut SK Plt sebagaimana tuntutan warga, pasalnya SK sebelumnya ditetapkan oleh bupati definitif yakni H. Moch. Ali Bin Dachlan yang saat ini sedang cuti untuk kampanye. “Kita akan pelajari dan melihat situasi dan kondisinya dengan baik. Kita pelajari apa sebab pak bupati mengangkat Plt itu,” jelasnya. Pihaknya mengharapkan, segala kebijakan yang diambil diharapkan tidak menyebabkan masyarakat terkotak-kotak. “Sedang kita analisis dengan baik, segala masukan akan kita terima dan pelajari. Saya tidak mau masyarakat terkotak-kotak, semua harus kita selesaikan dengan baik,” tegasnya. Sementara, Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taofik, mengungkapkan untuk permasalahan yang terjadi di Desa Batu Nampar Selatan sudah ditempatkan Plt untuk menjalankan tugas-tugas di desa setempat. Salah satunya supaya jangan sampai pencairan dana desa (DD) terlambat. Ia mengimbau kepada pemerintah kecamatan untuk pro aktif untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga jalannya pemerintahan yang ada di Desa Batu Nampar Selatan. Dari Dinas PMD berharap, penempatan Plt itu untuk menjaga pemerintahan. “Kita dari Dinas PMD tetap memantau kondisi di lapangan,” akunya. Diketahui, bergejolak warga di Desa Batu Nampar Selatan dikarenakan kepala desa petahana yang kembali terpilih kembali pada Pilkades serentak 2017 lalu. Akan tetapi yang bersangkutan terjerat persoalan hukum, sehingga membuat kursi kades kosong. Adapun untuk menjaga berjalannya roda pemerintahan di Desa Batu Nampar Selatan, pemerintah daerah menunjuk Plt. Hanya saja, Plt yang ditunjukkan ditolak warga dikarenakan yang ditunjuk salah satu calon kades yang ikut bertarung, namun kalah. (yon)

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Bupati KLU H. Najmul Akhyar didampingi Wabup Sarifudin memberikan keterangan terkait 2 tahun kepemimpinannya, Senin (19/2).

Dua Tahun Najmul – Sarif

Fokus Realisasikan Janji Kampanye Tanjung (Suara NTB) Tanggal 16 Februari 2016, adalah hari bersejarah bagi Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dan Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH. Kedua figur ini secara resmi dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah periode 5 tahun (sampai 2020). Kini, setelah genap berusia 2 tahun kepemimpinan keduanya, fokus program masih mengarah pada pemenuhan janji-janji politik yang dikampanyekan keduanya. Salah satu yang akan diprioritaskan segera terpenuhi adalah, program Pupuk Murah dan Merata. Untuk hal ini, bupati mengaku sudah menandatangani MoU dengan BPPT. Berharap, pola kerjasama yang mengadopsi cara kerja Kabupaten Bantaeng – Sulawesi Selatan itu dapat diterapkan di Lombok Utara, yaitu pabrik pupuk dibangun di daerah dan dijual kepada petani dengan harga murah. “Dengan BPPT kita sudah MoU di Jakarta. Harapan kita BPPT bisa membantu kita dalam pembangunan pabrik pupuk di Lombok Utara, seperti yang dilakukan BPPT di Bantaeng. Walaupun ini dalam bentuk proposal, tetapi MoU sudah kita tandatangani,” ujar bupati didampingi wabup, Senin (19/2). Lebih lanjut, menindaklanjuti MoU itu, BPPT dikatakannya Najmul Akhyar, akan turun ke Lombok Utara untuk mendatangani perjanjian kerjasama (PKS) antara kedua pihak. Kendati realisasi itu belum mencuat ke permukaan, namun untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi masyarakat, Pemda KLU akan memaksimalkan intervensi Pemda sebisa yang dilakukan. Contohnya, akhir Desember 2017 lalu, Pemda KLU telah melakukan Operasi Pasar (OP) Pupuk kepada petani dengan pola subsidi. Dari program itu, Pemda telah mengalokasikan dana sebesar Rp 500 juta. Selain pupuk, program unggulan dalam bentuk Satu Sokter Satu Desa, dan Satu Ambulans Satu Desa masih terus diikhtiarkan agar terealisasi 100 persen. Saat ini, walaupun belum 100 persen tercapai, tetapi bagi Najmul, sebagian besar desa sudah terakomodir oleh dokter dan ambulans. Pada program khittah pendidikan juga demikian terus berjalan. Menurut dia, apa yang sudah direncanakannya dengan Wabup, ada yang sudah dan sedang dikerjakan oleh SKPD. Kalaupun masyarakat melihat jalannya program belum sempurna seluruhnya, setidaknya ia dan wabup masih memiliki sisa waktu 3 tahun ke depan untuk membuktikannya. “Kedua, yang namanya kita manusia, tentu tidak lepas dari kekurangan tetapi kita akan terus berikhtiar. Apa yang kita kampanyekan kemarin itu akan kita laksanakan apa yang memang menjadi program kita,” katanya. Bupati menyadari, sejak diberikan amanah oleh masyarakat, pihaknya terus berpikir dan berinovasi mengembangkan ide-ide program yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. NASA dalam pemerintahannya berprinsip, dua hal peningkatan yang harus diraih, yaitu peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan. Kedua aspek ini harus bergerak linier. Bupati optimis, visi pembangunan dengan membangun Lombok Utara dari Desa akan berdampak langsung ke masyarakat. Masyarakat menurutnya sudah bisa melihat bagaimana maraknya pembangunan di desa-desa baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ataupun melalui dana desa (ADD dan DD). Salah satunya yang bisa dilihat adalah kontribusi desa di bidang pendidikan untuk mendukung operasional PAUD. Intervensi yang dilakukan, kabupaten telah menandatangani Perbup sehingga desa-desa sudah menganggarkan gaji guru PAUD dari ADD. Hal senada juga mulai dilakukan pada tahun ini, dimana Perbup mengatur agar eksekusi dana DD dikerjakan dengan padat karya untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. (ari)

Harum Terbanyak, Al-Habib Paling Sedikit Selong (Suara NTB) Empat paket pasangan calon (paslon) kepala daerah yang bertarung di Kabupaten Lotim saat ini sudah menyerahkan rekening awal dana kampanye (RADK). Dilihat dari RADK itu, dana kampanye paling banyak dimiliki H. Haerul Warisin-H. Machsun Ridwayni (Harum), sementara pada urutan paling sedikit adalah Ali Masadi dan Putrawan Habibi (Al-Habib). Dikonfirmasi di kantornya, Senin (19/2), Ketua KPU Lotim, M. Saleh, menjelaskan untuk RADK sudah selesai, sehingga saat paslon melakukan transaksi harus tetap dilaporkan. Dalam pelaporan itu ada sistem yang disiapkan oleh KPU untuk melakukan transaksi keuangannya itu langsung masuk sistem dan menjadi laporan. Disebutkannya, dana awal kampanye yang dari masingmasing pasangan calon diantaranya untuk paket Harum (H. Haerul Warisin-H.Machsun Rid-

wayni) Rp 2 Miliar, paket Al Habib (Ali Masadi-Putrawan Habibi) Rp 2 juta. Sedangkan untuk paket Sukma (H. Sukiman Azmy-H.Rumaksi) sekitar Rp.700 juta dan (Fiddin) H. M. Syamsul Lutfi-H. Najamudin Mustafa sekitar Rp 93 juta. Sebelumnya, Komisioner KPU, Taharudin, menjelaskan, besaran dana kampanye untuk di Lotim maksimal Rp 39.223.847.500 per pasangan calon. Dana tersebut merupakan dana maksimal. Artinya, dana kampanye yang digunakan

tidak boleh melebihi jumlah yang sudah ditetapkan. Apabila lebih dari jumlah tersebut, tentunya akan dipertanyakan oleh KPU dan tercatat menjadi temuan. “Kalaupun ada transaksi di luar sepengetahuan kami, jika diketahui maka akan menjadi temuan,” ujarnya. Pasalnya satu hari setelah penutupan masa kampanye pada tanggal 24 Juni 2018. Masing-masing pasangan calon harus memberikan laporan akhir dana kampanye mereka. Selain itu, apabila melebihi atau

ada sisa penggunaan anggaran dari dana kampanye itu, maka harus dikembalikan ke kas negara. Alasan dikembalikannya ke kas negara, karena merupakan sumbangan dari masyarakat. Untuk itulah, masing-masing pasangan calon diharapkan lebih efektif dalam menggunakan dana kampanye yang ada. Adapun batasan-batasan dana kampanye yang harus dilakukan atau diterima, berdasarkan PKPU nomor 5 yang mengatur tentang dana kampanye, menegaskan calon perseorangan boleh memberikan sumbangan atau seseorang warga negara itu maksimal Rp 75 juta. Sedangkan korporasi atau perusahaan yang berbadan hukum maksimal Rp 750 juta. Kalaupun tidak berupa uang, seseorang atau tim

(Suara NTB/yon)

M. Saleh sukses bisa menggunakan alat, namun jasa dari penyewaan alat itu harus dinaikkan nominalnya atau dikonversi. Terkait hal ini, sudah adakan rakor bersama ketua tim sukses dan tim penghubung. (yon)

Warga Masuki Lahan PT. WAH

Bupati Klaim Penyelesaian Pemerintah Sudah Sesuai

(Suara NTB/yon)

BUKA SEGEL - Pembukaan segel Kantor Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga. Segel dibuka setelah ada kesepakatan antara pemerintah desa dan pemilik lahan membayar sisa lahan yang belum dibayar.

Lama Disegel, Kantor Desa Akhirnya Dibuka Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bekerjasama dengan aparat kepolisian, Senin (19/2) siang membuka gerbang dan pintu Kantor Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga yang sebelumnya disegel warga. Pembukaan dilakukan setelah digelarnya pertemuan antara tokoh masyarakat, camat dan pihak terkait lainnya bersama Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lotim. “Kantor desa sudah bisa dibuka, kedua belah pihak sepakat membuka kantor desa,” ujar Pjs Bupati Lotim, Ahsanul Khalik. Diketahui, penyegelan kantor desa itu dilakukan oleh pemilik lahan, H. Nurul yang merupakan orang tua dari kades sebelumnya, namun kalah dalam pilkades serentak yang digelar pada 13 Desem-

ber 2017 lalu. Penyegelan dilakukan pemilik lahan menuntut tambahan pembayaran dari pemerintah setempat yang permintaannya itu tidak diindahkan oleh BPD bersama perangkat desa lainnya. Dengan dibukanya Kantor Desa Gerung Permai itu, diharapkan aparat pemerintah desa yang sebelumnya dialihkan ke kantor camat supaya dapat menempatinya kembali untuk melayani masyarakat. Ia mengingatkan kepada tokoh masyarakat, pemuda dan pihakpihak terkait lainnya di Desa Gerung Permai agar tetap kompak dan menjaga keamanan dan kondusivitas di desanya. Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, mengapresiasi sikap masyarakat di Desa Gerung

Permai atau kedua belah pihak yang sebelumnya bergejolak dapat berdamai dan sepakat untuk membuka kembali gerbang dan pintu kantor desa. “Ini patut kita apresiasi,” ujarnya. Sementara Camat Suralaga, M. Supriyadi menjelaskan pertemuan bersama Pjs bupati merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di Kantor Camat Suralaga. Dijelaskan, alasan dibukanya segel kantor desa setelah pemerintah desa bersedia untuk membayar sisa pembayaran lahan ke H. Nurul sebesar Rp 400 juta dari total harga Rp 530 juta. Di mana, Rp 130 juta sebelumnya sudah dibayar. Untuk pembayaran lahan sebesar Rp 400 juta itu, terang Supriyadi, akan dibayar dua tahap. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Masuknya warga ke lahan HGB yang dikuasai PT. Wanawisata Alam Hayati (WAH) di Gili Trawangan dikhawatirkan akan berbuntutut pada polemik jilid II antara warga dan perusahaan. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menanggapi santai. Bupati mengklaim penyelesaian sengketa lahan sudah sesuai dengan permintaan warga maupun rekomendasi Komnas HAM. “Mengenai PT Wah, kita sudah melakukan upaya-upaya yang mengarah pada kepentingan masyarakat dan kepentingan pengusaha. Ini sudah kita lakukan beberapa tahun lalu. Sehingga kemarin, ketika wabup diundang kami bersepakat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemrintah dalam konteks ini sudah sesuai,” ungkap Najmul Akhyar saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (19/2). Didampingi Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., Bupati menyatakan telah mengklarifikasi persoalan sengketa kepada Komnas HAM dalam kunjungannya ke Lombok Utara. Di mana kata bupati, beberapa masyarakat yang justru namanya dibawa ke Komnas HAM dan mengatakan namanya tidak mendapatkan apa-apa, diketahui telah memperoleh bagian 3 are sesuai yang disepakati. “Saya tunjukkan, ini loh buktinya, sudah tanda tangan. Saya sampaikan waktu itu ke Komnas HAM,” imbuh Najmul.

Lobi Lahan Pemprov di Paokmotong Selong (Suara NTB) Rencana pemindahan pedagang Pasar Paokmotong dari pasar lama ke pasar baru hingga saat ini belum dapat terealisasi. Pasalnya, kondisi itu disebabkan kapasitas pasar baru yang tidak dapat menampung seluruh pedagang. Untuk memastikan tertampung para pedagang di pasar baru, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik akan melakukan komunikasi dengan Pemprov NTB selaku pemilik lahan yang berdekatan dengan lokasi pasar. “Memang kapasitas pasar yang baru belum dapat me-

nampung seluruh pedagang. Sehingga nanti lahan milik provinsi yang berada di sebelahnya pasar akan kita minta, kita komunikasi supaya diberikan, sehingga pasar itu dapat ditempati,” ujarnya, Senin (19/2). Pemindahan pedagang di Pasar Paokmotong itu, lanjut dia, menjadi salah satu perhatiannya supaya pasar Paokmotong tidak lagi mengganggu arus lalu lintas, baik pagi maupun sore. Termasuk perlunya dibuat formasinya oleh instansi terkait. “Nanti kita akan komunikasi lahan milik provinsi itu, karena sangat kita sayangkan jika ada aset sudah dibangun, namun tidak ditempati,” ujar Kepala Dinas

Sosial NTB ini. Kalaupun belum ada titik temu yang baik terkait permintaan lahan itu ke pemerintah provinsi. Langkah atau formulasinya yakni Pasar Paokmotong yang masih ditempati saat ini dimundurkan supaya tidak mengganggu arus lalu lintas dengan dilakukan pengawasan secara baik. Di mana dari informasinya, pedagang berani menempati posisi yang berada di pinggir jalan dikarenakan mereka membayar terhadap oknum yang diduga preman. “Pada prinsipnya tidak ada orang yang tidak baik, tergantung bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu itu,” ungkapnya.

Keberadaan pasar Motong yang berada di Jalan Raya Mataram-Labuhan Lombok kerap dikeluhkan oleh para pengendara baik roda dua maupun roda empat. Pasalnya, pasar yang berada persis di simpang empat Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik selalu terjadi kemacetan baik pagi maupun sore. Kondisi demikian terjadi dikarenakan pasar yang merupakan salah satu pasar percontohan di Kabupaten Lotim ini sering terjadi aktivitas bongkar muat barang berupa sayur-mayur dan kerap parkir hingga memasuki badan jalan karena para pedagang berjualan di luar. (yon)

“Dan satu pertanyaan penting saya kepada Komnas HAM, yakinkah bapak bahwa bapak lebih tahu daripada kami. Saya sampaikan seperti itu, kan ternyata banyak dokumen-dokumen yang seharusnya mereka butuhkan tetapi ternyata mereka tidak punya,” papar Najmul lagi. Ia melanjutkan, kepada Komnas HAM sudah disampaikan bahwa dari data warga penerima lahan, kesemuanya itu termasuk pengadu ke Komnas HAM. Untuk itulah, ia menilai penting supaya data yang dipegang oleh Komnas HAM dan Pemda KLU memiliki keterpaduan dan tidak bias. “Mengenai rekomendasi-rekomendasi itu sepanjang tidak merugikan para pihak, ya kita pasti akan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi. Tetapi kalau sudah bertentangan dengan kaidah-kaidah, kemudian juga proses-proses yang ternyata ada data-data yang tidak lengkap, ya tentu kita harus berpikir ulang,” tandas Najmul Akhyar. Diberitakan sebelumnya, warga Gili Trawangan dipimpin, H. Rukding, kembali memasuki lahan PT. WAH pada Kamis (15/2) lalu. Sejumlah warga memasuki lahan dan mulai membersihkan lahan dengan merambah dan membakar pepohonan liar. Warga beralasan masuknya lahan dilatarbelakangi oleh rekomendasi Komnas HAM No. 2.652/K/PMT/XI/2012 tertanggal 9 November 2012, perihal Rekomendasi akhir pengaduan sengketa lahan warga Gili Trawangan dengan PT. WAH. Beberapa poin rekomendasi mengarah ke BPN RI, yang berbunyi, agar BPN melakukan penilaian, perubahan dan pengurangan HGB PT WAH No. 35 tahun 1996 dan memberi 4 hektar dari lahan tersebut kepada warga/pengadu yang lokasinya mendapat view langsung ke laut. Sementara kepada Bupati Lombok Utara, Komnas HAM merekomendasikan 3 hal, yaitu agar Pemkab menjamin terlaksananya hak memperoleh nafkah yang layak bagi warga, memberi perlindungan maksimal bagi warga untuk memperoleh hak atas lahan yang telah digarap pada tahun 1973/1974, serta membantu terlaksananya usaha BPN untuk menilai, mengubah dan mengurangi luas HGB PT WAH seluas 4 ha yang akan diberikan oleh negara kepada warga. (ari)

KPU Keluarkan Desain Baliho Resmi Paslon Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah mengeluarkan desain baliho resmi atau bahan kampanye lainnya dari masing-masing pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati. Desain paslon yang telah disetujui oleh tim pemenangan semua paslon itu di dalam pemasangannya supaya mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. “Untuk alat peraga kampanye (APH) dan bahan kampanye yang berupa baliho, umbulumbul serta spanduk desainnya harus disepakati dan mendapat persetujuan dari tim pemenangan masing-masing paslon. Hal itu dikarenakan yang membuatnya adalah tim pemenangan ke-

Harum

mudian KPU yang mencetak. Dan saat ini sudah disepakati,” ujar Ketua KPU Lotim, M. Saleh, Senin, (19/2) siang. Untuk kebutuhan yang dicetak sebanyak lima baliho oleh KPU, kemudian tim pemenangan mencetak 150 persen dari lima itu yakni 7 baliho berarti 12 baliho yang terpasang di Lotim secara keseluruhannya. Kemudian untuk APK selanjutnya yakni umbul-umbul yang dicetak oleh KPU di Lotim sebanyak 10 buah per kecamatan, sehingga tim pemenangan bisa mencetak 15 per kecamatan. Dengan demikian, akan terpasang sebanyak 25 umbul-umbul per kecamatan untuk satu paslon. Selanjutnya di tingkat desa

Al Habib

atau spanduk, di mana dari KPU Lotim akan mencetak satu spanduk per desa, kemudian pasangan calon bisa mencetak masing-masing dua spanduk per desa. Maka dari itu posisinya nanti tiga spanduk per desa untuk satu pasangan calon. Adapun bahan kampanye berupa poster, sticker, browsur, dan players, KPU Lotim mencetak untuk satu item sekitar 3000. Maka dari itu pasangan calon mendapatkan sekitar 13 ribu. Kemudian pasangan calon bisa mencetak 100 persen dari jumlah KK yang ada di Kabupaten Lotim. Dimana jumlah KK di Lotim berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Lotim sebanyak 451 ribu KK. “Jadi pasangan calon bisa mencetak dari jum-

lah KK itu, sehingga semua rumah bisa dapat,”ujarnya. Menurutnya, apabila ada ditemukan adanya baliho maupun APK yang berbeda atau di luar dari kesepakatan antara KPU bersama pasangan calon. Maka APK akan ditertibkan. Disebutkan anggaran untuk mencetak sejumlah atribut kampanye dari KPU sekitar Rp 190 juta.”Jadi baliho sesuai kesepakatan itulah yang harus dipasang,” ujarnya. Untuk pemasangan, KPU mengimbau bagi yang sudah melakukan pencetakan elakukan pemasangan. Sementara untuk titik pemasangan, yang dipasang oleh KPU terdapat di lima lokasi sesuai dengan jumlah baliho yang dibuat, di-

Sukma

antara di Taman Rinjani Selong, Simpang Empat Masbagik, perbatasan antara Lombok Tengah dengan Lombok Timur. Selanjutnya di Lapangan Keruak dan di sekitar pasar lama Pringgabaya. Sedangkan yang dibuat oleh tim pemenangan, bisa dipasang di sekitar lokasi Selaparang AgroAikmel, Dermaga Labuhan Haji, simpang empat Dasan Lekong, sekitar Pasar Sambelia, komplek Pasar Paokmotong, serta sekitar lapangan Suela dan lapangan Jerowaru. Pemasangan itu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. “Di luar itu ditertibkan, kecuali ada yang memasang di posko tapi jumlah tidak menyimpang dari yang sudah ditentukan,” ungkapnya. (yon)

Fiddin

SUARA NTB Selasa, 20 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Bantuan Alsintan Diselidiki Jaksa Bentuk Tim Khusus SEBANYAK 45 anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) belum melaporkan harga kekayaan atau LHKPN ke KPK. Hal ini menjadi sorotan tim KPK saat turun sosialisasi ke Lobar akhir pekan kemarin. KPK pun memberi batas waktu seluruh anggota dewan agar menyerahkan LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret mendatang. Pasalnya, LHKPN ini menjadi salah satu syarat untuk maju ikut calon legislatif (caleg) tahun 2019 mendatang. Dalam upaya meminta anggota DPRD menyerahkan LHKPN, Sekretaris DPRD Lobar H. Isnanto (Suara NTB/dok) Karyawan telah membentuk H. Isnanto Karyawan tim khusus untuk mengerjakan pengisian pelaporan LHKPN tidak saja bagi seluruh anggota dewan, namun bagi kalangan pejabat di sekretariat dewan. “45 anggota dewan belum setor HKPN, itu betul. Langkah kami sudah bentuk tim khusus,” akunya, Senin (19/2). Tim ini menggunakan ruang Fraksi Demokrat untuk bekerja menyelesaikan pengisian pelaporan yang akan diserahkan ke KPK. Sejauh ini, jelasnya, dari persyaratan yang diserahkan anggota untuk pengisian LHKPN tinggal 5 orang yang belum menyerahkan foto copy KTP dan pembuatan email. Hal ini telah disampaikan ke para anggota dewan agar segera menyerahkan, sebab batas waktu yang diberikan ke tim ini paling telat sampai tanggal 3 Maret mendatang semua pelaporan LHKPN sudah tuntas. Pihaknya sengaja memajukan target dari tenggat waktu tanggal 31 Maret, sebab sebagai antisipasi jika terjadi molor. Diakuinya, respons anggota dewan menyangkut LHKPN ini, sangat baik, bahkan beberapa anggota DPRD hadir saat sosialisasi oleh KPK. Sebab bagaimana pun LHKPN ini sebagai syarat untuk maju sebagai caleg. (her)

Dinas Pertanian Loteng Pasrah

Praya (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Ir. L. Iskandar, menegaskan penyaluran bantuan Alat Sistem Pertanian (Alsintan) berupa combain harvester, hand tractor serta mesin pompa air kepada kelompok tani di daerah ini tahun 2017 lalu sudah sesuai prosedur yang ada. Jika dalam penyalurannya kini diselidiki aparat penegak hukum, pihaknya mengaku pasrah. “Silahkan tanya ke jaksa kalau soal itu (bantuan alsintan, red),” tegasnya saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (19/2). Ia menegaskan kalau pihaknya sudah menjalankan prosedur yang ada dalam proses penyaluran bantuan. Jika kemudian jaksa mau menyelidikan proses

penyaluran, silakan saja. Iskandar mengaku kalau pihaknya tidak tahu di mana letak kesalahan dalam proses penyaluran bantuan, karena prosesnya sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Biar nantinya hasil penyelidikan jaksa yang menjawab. Apakah memang ada kesalahan atau tidak dalam pen-

yaluran bantuan ini,” ujarnya. Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng,Hasan Basr, S.H.M.H., mengaku kalau pihaknya saat ini sedang menyelidiki dugaan penyimpangan dalam program bantuan alsintan di Dinas Pertanian Loteng tahun 2017. Di mana ada sebanyak 18 com-

bain harvester (mesin panen padi), 99 hand tractor serta seratusan pada mesin pompa air yang disalurkan ke ratusan kelompok tani di daerah ini. Dugaan awal, ada indikasi penyimpangan dalam proses penyaluran mesin-mesin ke kelompok tani penerima. Hanya saja, pihak kejaksaan masih belum bersedia mengungkap bentuk penyimpangan yang terjadi, karena berdalih masih dalam proses penyelidikan. “Yang jelas program ini tengah kita selidiki,” terangnya. Bahkan diakui, kalau ada dua combain yang dioperasikan di luar

Loteng yakni di Sumbawa. Untuk itu, pihaknya kejaksaan telah mulai memanggil para kelompok tani penerima bantuan. Termasuk para kepala UPT pertanian di masing-masing kecamatan. Soal keberadaan mesin combain yang disebut-sebut tengah dioperasikan di luar Loteng, L. Iskandar mengaku memang benar. Tapi itu menjadi kewenangan kelompok tani peneriam bantuan. Mau mengoperasikan di mana mesin bantuan tersebut. Tetapi untuk saat ini kedua mesin tersebut sudah ada di Loteng. “Mesinnya sudah kembali,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

SELESAI - Gedung Disdik Loteng yang baru kini sudah selesai dikerjakan. Penyelesaian gedung ini terlambat dilakukan yang semestinya selesai akhir tahun 2017 lalu.

TGB Restui Demokrat Dukung Zaitun Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau biasa disapa TGB memberikan restu ke Partai Demokrat Lombok Barat (Lobar) untuk mendukung pasangan calon (paslon) Bupati H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj. Sumiatun (Zaitun) pada pilkada nanti. Saat ini dukungan ini berada di tingkat DPP, tinggal menunggu Sekretaris Jenderal untuk deklarasi dukungan ke paslon nomor 3. Dikonfirmasi wartawan di kantornya, Senin (19/2), Ketua DPC Partai Demokrat Lobar Indra Jaya Usman, menjelaskan, penetapan arah dukungan Demokrat ke Zaitun tetap melalui proses dari bawah. Artinya koordinasi DPC ke DPD lalu ke DPP. ‘’Tidak mungkin DPC mengambil keputusan tanpa sepengetahuan DPD dan persetujuan DPP,’’ ujarnya. Terkait apakah dukungan Demokrat ini sejalan dengan NW, anggota DPRD Lobar ini mengaku kurang tahu. Namun bagaimanapun keputusan Demokrat ke Zaitun sudah dikonsultasikan ke TGB selaku Ketua Umum Tanfidziah PB NW, dan diketahui juga TGH. Mahalli Fikri selaku Ketua DPD Partai Demokrat NTB sekaligus Pengurus Wilayah NW NTB. Menurutnya, pertimbangan mengarahkan dukungan ke Zaitun ada banyak hal. Salah satunya adalah elektabilitas. “Salah satu yang diutamakan adalah pertimbangan elektabilitas, tidak ada yang bisa kita ukur selain survei,” jelas Indra. Menurutnya masalah nomor yang linier antara Zaitun dengan Zul-Rohmi di Pilgub, menurutnya kuasa Allah sebab sejak awal ia tidak tahu proses komunikasi dengan Zaitun sudah dilakukan jauh sebelum penetapan nomor. Namun disyukuri begitu menggodok dukungan ke Sopoq Angen, kemudian hasil pencabutan nomor sama-sama memperoleh nomor 3. “Kebetulan saja, sebab terkait arah dukungan ke Zaitun sudah ada pembicaraan sebelumnya,”ujarnya. (her)

Pjs Bupati Lobar Berencana Lakukan Mutasi Pejabat Giri Menang (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. L. Saswadi berencana melakukan mutasi untuk mengisi jabatan lowong. Mutasi ini dirasa perlu mengingat kebutuhan organisasi lantaran banyak jabatan lowong di Pemda Lobar yang perlu terisi. Pjs boleh melakukan mutasi, asalkan ada izin dari Mendagri. “Boleh Pjs melakukan mutasi, asalkan ada izin dari Kemendagri tapi kita pelajari lagi. Setelah pelajari saya juga harus konsultasikan,” tegas Pjs. Bupati H. L. Saswadi ditemui usai menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD, Senin (19/2). Diakuinya, pihaknya ada rencana melakukan mutasi, karena atas dasar kebutuhan organisasi diakibatkan banyak posisi pejabat eselon II yang lowong. Di samping itu, ia boleh melakukan mutasi mengacu ketentuan yang berlaku. Hal ini juga tertuang dalam SK-nya, namun atas izin Mendagri. Selain itu, harus selektif untuk mengisi posisi lowong dan vital, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, pihaknya perlu melakukan konsultasi ke Gubernur NTB guna meminimalisir kesalahan atau kekhilafan yang terjadi. Terkait kapan ia melakukan mutasi, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lobar ini mengaku belum meminta data resmi dari baperjakat terkait pejabat-pejabat yang perlu dimutasi. Ditanya terkait apakah ada arahan gubernur ke dirinya melakukan mutasi, Saswadi mengaku tidak ada. Terkait anggapan dewan yang meragukan legalitas produk mutasi yang dilakukan Pjs, Saswadi mengakui boleh saja ada statemen semacam itu dari dewan. Hal ini juga jadi bahan kajian dan pertimbangan, bila perlu kata Saswadi pihaknya perlu membahas bersama-sama dengan dewan agar situasi pemerintahan aman dan kondusif. Apalagi saat ini suasana politik, sehingga jangan sampai diricuhkan dengan hal yang kecil. “Ini kan dalam rangka mengisi jabatan yang sudah lama ditinggal, seperti Disnaker sejak saya tinggal belum diisi sampai sekarang,” akunya. Kondisi ini diakuinya secara langsung menghambat pelayanan di dinas terkait, sementara warga Lobar yang mau berangkat ke keluar negeri cukup banyak akan tetapi tidak ada kepala dinas yan menangani. Atas dasar inilah pula Mendagri memberikan izin ke Pjs untuk melakukan mutasi, namun kalaupun tidak ada izin tentu dirinya tidak akan melakukan mutasi. “Kalau ndak ada (izin) kami tidak akan lakukan mutasi,”jelasnya. (her)

(Suara NTB/ist)

WAWANCARA - H. L. Saswadi saat wawancara dengan wartawan usai mengikuti rapat di DPRD Lobar, Senin (19/2).

Tuntas, Proyek Gedung Disdik Loteng Praya (Suara NTB) Rekanan proyek pembangunan gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal tetap dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan penyelesaian proyek senilai Rp 1,8 miliar. Demikian ditegaskan Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (19/2). Menurutnya, proyek tersebut seharusnya selesai akhir Bulan Desember 2017 lalu.

Namun karena belum tuntas, akhirnya diputuskan untuk memberikan kesempatan bagi pihak rekanan untuk menuntaskan sisa pekerjaan selama maksimal 50 hari. Dan, saat ini pihak rekanan mengklaim proyek tersebut sudah tuntas. “Sudah ada pengajukan PHO dari pihak rekanan. Itu artinya, proyek sudah dinyatakan tuntas,” ujarnya. Hanya saja, pihaknya tidak serta merta langsung mengabulkan permintaan ini sebelum ada hasil pemeriksaan dari

tim pemeriksa barang. Tim pemeriksa barang saat ini sedang turun untuk melakukan pengecekan terakhir atas pekerjaan tersebut guna memastikan, hasil pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak yang ada. Kalau kemudian ada kekurangan, maka itu menjadi dasar pertimbangan dalam pembayaran sisa pekerjaan nantinya. Soal besaran saksi berup denda terhadap rekanan bersangkutan, Sumum mengaku belum bisa dipastikan, kare-

na masih dalam proses perhitungan sesuai dengan lama keterlambatan pekerjaan proyek. “Masalah besaran denda itu sudah ada perhitungannya tersendiri. Dan, saat ini juga masih dihitung besarannya,” ujar Sumum. Lebih lanjut, Sumum menjelaskan, proses pembangunn gedung Disdik Loteng yang baru masih akan berlanjut untuk tahap II dengan alokasi anggaran yang tidak jauh beda dengan anggaran tahap pertama yakni sebesar Rp 2,1 miliar. Penger-

jaanya dipastikan akan dilakukan tahun ini. Di mana proses tender pembangunan tahap II sudah mulai dilaksanakan. Dikatakannya, tender pembangunan tahap II kali ini memang lebih dipercepat. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi, terjadi keterlambatan pengerjaan seperti pada pembangunan tahap I kemarin. “Kalau proses tender bisa lebih cepat, kita harapkan tidak terjadi keterlambatan pengerjaan seperti sebelumnya,” ujarnya. (kir)

Pemda Bagi Ribuan Genset

Terlibat Politik, Fraksi Demokrat Tuding Sarat Muatan Politik Sanksi Berat Menanti ASN

Praya (Suara NTB) Aksi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang membagikan ribuan generator set (genset) kepada masjid diprotes beberapa anggota DPRD. Anggota Fraksi Partai Demokrat pada DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, menilai langkah pemerintah daerah dinilai sarat kepentingan politik. Pihaknya pun akan segera meminta keterangan sekaligus pertanggungjawaban atas program bagi-bagi genset tersebut. Pihaknya dalam hal ini tidak mempersoalkan masalah pengadaannya. Peruntukannya juga tidak jadi soal. Yang kemudian jadi masalah ketika proses penyalurannya, pihaknya menilai tidak transparan dan sarat kepentingan politik. “Kita melihat program ini menjadi kurang menarik di ujungnya. Karena diduga ada

masuk kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat di dalamnya,” terang Qomar. Menurutnya, bantuan genset jelas akan besar dampaknya positifnya bagi masyarakat. Karena akan sangat membantu pengelola masjid. Tapi kalau sudah ada masuk kepentingan lain di dalamnya, bantuan tersebut menjadi kurang menarik. Dikonfirmasi terpisah, Kabag Umum Setda Loteng, H.L. Zaenudin, menegaskan kalau tidak ada kepentingan politik dalam program bantuan genset. Program ini, ujarnya, murni ada dasar pertimbangan kepentingan masyarakat. Tidak ada kepentingan lain, apalagi kepentingan politik di dalamnya. Selain itu, ujarnya, program ini sudah mendapat persetujuan dari kalangan DPRD Loteng. Hal ini bisa dilihat den-

gan dialokasikannya anggaran pembelian genset sebesar sekitar Rp 3 miliar pada APBD Loteng tahun 2017 lalu. ‘’Kalau memang bermasalah, anggarannya pasti tidak akan disetujui oleh DPRD Loteng. Bantuan genset ini murni untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada yang lain,” tegasnya. Malahan kalau merujuk dengan jumlah masjid yang ada, anggaran tersebut sebenarnya masih kurang. Di mana hanya sekitar 1.200 lebih genset yang bisa dibeli. Sementara kebutuhan genset jika merujuk jumlah masjid di Loteng masih banyak yang kurang. “Kita masih ada kekurangan sekitar 253 genset lagi. Karena memang anggarannya masih kurang. Dari 1.300 lebih jumlah masjid di daerah ini, belum semuanya memperoleh bantuan genset,” tandasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. L. Saswadi menegaskan dirinya tetap menjaga netralitas sebagai pejabat bupati menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati tanggal 27 Juni mendatang. Meski dirinya pernah menjabat sebagai pejabat eselon II (bawahan H. Fauzan Khalid), dirinya tetap memposisikan diri netral. Dalam hal ini, dirinya tidak berpihak sesuai dengan arahan gubernur dan tugas serta fungsi sebagai Pjs Bupati. “Saya selaku Pjs tetap jaga netralitas, itulah tugas saya mengajak birokrasi dan ASN tolong jaga netralitas. Jangan sampai terkena sanksi, sebab masingmasing tim sukses ini saling intip,” ujarnya, Senin (19/2). Saswadi menyatakan, banyak regulasi yang mengatur soal ASN harus berlaku netral

bahkan regulasi terbaru supaya ASN dibentengi selama dua tahun tidak boleh dimutasi dalam jabatannya. Kecuali ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Sebelumnya tidak ada regulasi ini, namun Kemenpan RB mengatur soal ini. Ada juga regulasi yang memberikan sanksi kepada ASN yang tak netral, bahkan ada lembaga pengawas seperti panwaslu yang bekerja mengawasi. Ia mengingatkan segenap lembaga terkait bekerja maksimal, supaya tidak memunculkan masalah bagi pemda khususnya ASN. Terkait sinyalemen Pjs Bupati rawan mengarah ke calon tertentu alias tdak netral, mantan Sekretaris DPRD Lobar ini membantahnya. Dirinya memastikan tetap menjaga netralitas dan mengingatkan ASN lain menjaga netralitas juga. (her)

Tumpukan Sampah di Simpang Lima Gerung Akhirnya Tertangani Giri Menang (Suara NTB) Tumpukan sampah di Simpang Lima Gerung (dekat monumen koperasi) menuju Pasar Gerung, akhirnya tertangani. Tumpukan sampah yang sebelumnya tak kunjung selesai pengangkutannya sudah bersih sejak beberapa pekan lalu. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan kecamatan serta kelurahan membuat posko untuk menjaga lokasi agar warga tidak membuang sampah. Pembuangan sampah dialihkan ke Pasar Gerung untuk selanjutnya diangkut ke TPA. Pantuan koran ini di lokasi, sejak beberapa pekan terakhir (awal tahun ini) tidak ada lagi terlihat tumpukan sampah di akses jalan yang selalu ramai. Biasanya, tumpukan sampah mengular hingga meluber ke badan jalan sudah tidak ada

lagi. Di sepanjang pinggir jalan (tempat biasa membuang sampah) kini ditaruh semacam gorong-gorong untuk pot bunga. Rupanya, pot bunga ini sengaja dipasang untuk menghalau warga membuang sampah. Persis di pinggir jalan itu juga ada posko yang dibangun untuk lokasi berjaga-jaga petugas. Upaya ini pun sangat efektif mampu menghilangkan kebiasaan buruk warga membuang sampah di lokasi tersebut. Petugas juga mengalihkan warga yang biasa membuang sampah agar membuang ke depan pasar. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya Beracun (PSL B3) pada DLH Lobar, I Nyoman Sucana menyatakan penanganan tumpukan sampah di jalur menuju Pasar Gerung telah selesai tiga pekan lalu. “Warga tidak lagi buang sampah di sana, se-

bagai gantinya kami alihkan agar warga buang sampah ke depan pasar,”kata Sucana. Penanganan sampah di spot lain seperti di Senggigi sudah juga dilakukan pembersihan, termasuk di TPS Kediri sudah habis ditangani. Namun persoalan di Kediri ini, antara yang diangkut dengan volume sampah yang ada sangat besar. Sementara dana untuk pengangkutan hanya 4 kali ke daerah setempat, sehingga kalau lebih dari itu maka tidak mampu petugasnya. Pihaknya sudah koordinasi dengan camat dan desa untuk penanganan. Hanya saja persoalannya sejumlah camat enggan datang untuk membahas persoalan sampah ini.”Semestinya porsi TPS itu desa, camat, tapi sementara ini kami yang tangani,”tukasnya. (her)

(Suara NTB/her)

SAMPAH - Sudah bersih, lokasi pembuangan sampah di pinggir jalan Gerung ini sudah bersih dari sampah.

SUARA NTB Selasa, 20 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Parlementaria - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB Pembangunan Asrama di Mataram

FKPPMS Hearing dengan DPRD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa (FKPPMS) menggelar dengar pendapat dengan DPRD Sumbawa, Senin (19/2). Terkait tuntutan pembangunan kembali Wisma Samawa atau lebih dikenal dengan Asrama Sumbawa di Mataram. Disepakati, DED akan disusun akhir tahun ini dan direncanakan pembangunannya pada 2019 mendatang. Ketua FKPPMS, Amrullah, menjelaskan tiga poin tuntutannya. Yakni, anggaran untuk penyusunan DED pembangunan asrama dalam APBD Perubahan 2017 ini. Kemudian menanggarkan pemban-

gunan asrama pada APBD 2019. Serta sekretariat sementara untuk FKPPMS. “Kami sudah bertemu dengan Sekda dan tidak ada alasan untuk tidak dibangun kembali asrama pada 2019 nanti,” terangnya. Asrama yang terletak di Jalan Prasarana No. 10 Dasan Agung Baru Mataram ini, pada 2011 lalu, sempat terbakar. Pasca kejadian tersebut menurut Amrullah, asrama ini tidak lagi difungsikan hingga saat ini. Untuk itu, pihaknya meminta kejelasan baik kepada Bupati maupun kepada DPRD Sumbawa. Harapannya, asrama ini dapat direnovasi seerti rencana yang pernah tercetus

ASN Diingatkan Jaga Netralitas di Pemilu Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, melalui Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, kembali menekankan pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas, dalam Upacara paripurna, Senin (19/2) kemarin. Sebab, tahun 2018 merupakan tahun politik. Dimana, hampir seluruh daerah di Indonesia menggelar pemilihan Kepala Daerah, termasuk Provinsi NTB yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, 27 juni 2018. Akan ada sanksi yang menanti apabila tidak menjaga netralitas dimaksud. Bupati mengingatkan kepada seluruh ASN untuk senantiasa menjaga netralitas serta tidak ikut terbawa arus politik dalam Pilgub NTB 2018. Sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi ASN yang tidak menjaga netralitas akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Antara lain penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan pangkat, penurunan pangkat, bahkan pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Bupati juga menegaskan ASN tetap mempunyai hak pilih, dan tidak boleh golput, karena ASN berbeda dengan TNI dan Polri yang harus netral dan tidak mempunyai hak pilih. Terkait hal tersebut disampaikan pula amanat Presiden Joko Widodo dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018, yaitu agar masyarakat dapat memilih Pemimpin Daerah yang amanah, yang mampu menyerap, mengorganisir, menggerakkan masyarakat di daerahnya untuk percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. (arn)

pada 2014 lalu. Namun, sampai sekarang aset penting bagi pemuda pelajar mahasiswa Sumbawa Mataram ini belum juga dibenahi. “Makanya kami datang ke DPRD Sumbawa meminta kejelasan soal nasib asrama ini,” katanya. Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbawa, Khaeruddin, yang ikut hadir dalam dengar pendapat dimaksud, menyampaikan Sekda pun sudah berjanji untuk dilakukan revisi terhadap DED yang pernah ada sekitar 3-4 tahun lalu, melalui APBD Perubahan tahun ini. Nantinya pada APBD 2019 bisa direncanakan anggaran untuk pemban-

gunannnya mengacu kepada DED yang baru. Bidang tanah asrama tersebut seluas 20 are dan atas nama kepemilikan Pemkab Sumbawa. Meski tak dinafikannya kemungkinan adanya gugatan atau sengketa atas tanah tersebut oleh pihak tertentu. Namun yang jelas, status tanah tersebut bersertifikat atas nama Pemkab Sumbawa. Tetapi, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Dr. Arahman Alamudy yang memimpin hearing tetap meminta Pemkab Sumbawa menelusuri lebih jauh soal kemungkinan adanya gugatan atau sengekta dari pihak pihak tertentu. Agar jangan sampai menjadi ken-

dala dalam pembangunan asrama dimaksud nantiya di 2019. “Coba jajaki kemungkinan, siapa tahu ada sengketa, karena tempo hari ada informasi demikian. Kami tidak tahu persis, maka sebaiknya ditelusuri oleh Pemkab,” ujarnya. Pada dasarnya DPRD Sumbawa sepat untuk dilakukan penyusunan DED akhir tahun ini. Serta anggaran pembangunannya pada APBD 2019 mendatang. Dalam hearing dimaksud juga hadir Wakil Ketua DPRD Sumbawa yang lain, Kamaluddin S.T, Ketua Komisi III, Rusli Manawari, Ketua Komisi IV, Ida Rahayu dan sejumlah anggota DPRD Sumbawa. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

Pimpinan DPRD Sumbawa, Arahman Alamudy dan Kamaluddin beserta Pimpinan Komisi teknis dan anggota DPRD Sumbawa lainnya saat menerima FKPPMS

(Suara NTB/arn)

Pejabat eksekutif dan anggota FKPPMS yang hadir dalam hearing terkait tuntutan pembangunan asrama Sumbawa di Mataram.

Listrik Padam, Pelayanan RSUD Terganggu Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa terganggu, Senin (19/2). Pasien harus bersabar menunggu pelayanan, karena kondisi listrik mati. Keluhan ini disampaikan melalui postingan akun facebook salah seorang warga, Nuryanti Dewi. Melalui statusnya tersebut, ia mempersoalkan insiden padamnya lampu di RSUD hingga berjam-jam. Padahal rumah sakit merupakan pelayanan yang mendasar. Ia juga menyinggung mengenai keberadaan genset, karena akibat listrik mati banyak pasien yang terlantar. Bahkan, dalam postingan ia menyampaikan pemeriksaan terhadap pasien akan ditunda hingga sehari. Tentunya hal ini sangat merugikan terutama bagi pasien yang datang dari luar kota. “Sungguh aneh rumah sakit yang merupakan pelayanan mendasar kok mati lampu sam-

pai berjam-jam. Apakah daerah sebegitu miskinnya sampai jenset saja tidak bisa dibeli untuk kebutuhan rumah sakit. Pasien banyak yang terlantar, pemeriksaannya ditunda sampai besok gara-gara mati lampu. Bagimana dengan mereka yang datang dari luar kota,” demikian salah satu potongan tulisan akun Nuryanti Dewi dalam postingannya. Direktur RSUD Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kabag TU, Jannatulfala, S.Ap mengakui adanya pelayanan yang terganggu beberapa jam akibat listrik mati. Hal ini karena terjadi arus pendek pada panel ATS di bagian induk sekitar pukul 11. 00 Wita. Namun pihaknya sudah berusaha dengan cepat melakukan

perbaikan. “Kami sudah berupaya, dan langsung ditangani tadi,” ujarnya. Menurutnya, di rumah sakit memang memiliki unit genset. Namun hubungan arus pendek yang terjadi di bagian induk dan listriknya satu rangkaian. “Memang ada genset. Karena ini (yang korslet) berkaitan semua sama listrik. Jadi satu rangkaian,” terangnya. Meskipun demikian, pihaknya sudah memperbaiki panel yang rusak. Kebetulan ada persediaan stok untuk panel yang terkena korsleting. Kini listrik sudah normal dan pelayanan juga akan normal. Pihaknya pun menyampaikan bahwa tidak akan ada penundaan terhadap pemeriksaan. “Kini listrik sudah normal. Pelayanan juga

(Suara NTB/ind)

PERBAIKI – Petugas dari RSUD Sumbawa memperbaiki kerusakan akibat hubungan arus pendek yang mengakibatkan padamnya listrik di RSUD tersebut, Senin (19/2). normal. Untuk pemeriksaan tidak ditunda,” tandasnya. Pihaknya meminta maaf kepada para pasien yang terganggu atas adanya peristiwa tersebut. Terlebih terhadap seluruh masyarakat Sumba-

Foto Bersama Cagub, Lima ASN Diproses Kemenpan-RB

SBSI KSB akan Gelar Long March Poto Tano - Mataram

(Suara NTB/ils)

MAKAM - Kondisi kompleks makam Datu Pangeran di Lingkungan Motong, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang yang kurang terurus.

Terabaikan, 10 Situs Cagar Budaya di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumbawa Barat mencatat setidaknya ada sekitar 10 lokasi cagar budaya di tiga kecamatan yakni Taliwang, Brang Rea dan Seteluk. Dari jumlah tersebut, hingga saat ini masih belum terurus secara maksimal bahkan ada beberapa situs juga yang belum dikunjungi sama sekali untuk dilakukan proses pemeliharaan. Kepala Disbudpar KSB, melalui Kabid Kebudayaan Abdurrahman, S. IP, M. Si kepada Suara NTB, Senin (19/2) tidak menampik masih adanya beberapa situs cagar budaya yang belum terurus dengan baik. Sementara dari jumlah situs yang ada saat ini didominasi oleh komplek makam datu pangeran serta kuburan tentara Belanda zaman dahulu. Sedangkan dari jumlah tersebut baru dua situs saja yang sudah direhabilitasi yakni situs makam Raja Seran di Desa Seran, Kecama-

tan Seteluk dan Batu bergores. Sementara situs yang lainnya masih belum bisa direhabilitasi dengan baik. “Kita akui memang masih ada beberapa situs cagar budaya yang belum direhabilitasi dan kita jaga. Saya juga belum tau dimana lokasinya di tiga kecamatan tersebut karena saya masih baru menjabat,” kilahnya. Dikatakannya, terhadap situs-situs yang belum di pugar ini, saat ini sudah masuk dalam tahap perencanaan untuk bisa ditata kembali. Tentu dalam proses penataan ini tidak dilakukan asal jadi saja, melainkan harus bisa sama seperti aslinya dengan tidak mengurangi nilai sejarahnya. Bahkan pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 juta terkait rencana penataan terhadap situs cagar budaya yang ada saat ini. Anggaran ini juga ditargetkan bisa dieksekusi tahun ini juga, sehingga keberadaan situs budaya yang

ada saat ini bisa terjaga denga baik dan menekan terjadinya pengerusakan oleh oknum tertentu. “Kita sudah siapkan anggaran sekitar Rp 300 juta, kita juga akan mulai bekerja di tahun dengan harapan cagar budaya ini bisa terjaga dengan baik,” tukasnya. Pantauan Suara NTB di salah satu cagar budaya yang ada didalam kota Taliwang yakni Makam Datu Pangeran saat masih belum diberikan pagar pembatas. Bahkan antara situs cagar budaya dengan kuburan yang ada di lokasi tersebut masih sama dan tidak ada yang dibedakan. Kondisi Makam saat ini juga masih dalam kondisi yang sangat baik dan tidak ada yang mengalami kerusakan. Meskipun lokasi tersebut diberikan pagar pengaman, tetapi rumput-rumput liar di lokasi makam belum dipotong. Sehingga kondisi makan yang berada didalam kota Taliwang ini terkesan tidak terurus dengan baik. (ils)

(Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menggelar aksi long march dari Poto Tano hingga ke Mataram. Aksi berjalan jauh yang rencananya dimulai pada Rabu, 21 Februari itu dilancarkan DPC SBSI sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang terkesan tidak serius melakukan penanganan terhadap sejumlah kasus ketenagakerjaan di daerah. “Aksi kami ini sebagai bentuk solidaritas kepada buruh yang seakan tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah, baik kabupaten provinsi maupun pusat,” tegas ketua DPC SBSI KSB, Maliqurrahman, SH kepada wartawan, Senin (19/2). Ia mengatakan, aksi protes ini telah mendapatkan restu dari elemen kepengurusan SBSI. Mulai dari Korwil SBSI NTB hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Di mana ada dua isu besar persoalan ketenagakerjaan di KSB yang akan disuarakan selama aksi, yakni persoalan ketenagakerjaan di proyek Batu Hijau sebagai akibat terjadinya transisi penguasaan industri tambang itu dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke tangan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan kedua soal kasus pelanggaran PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) terhadap hak-hak karyawannya. Dijelaskan Malikurrahman, secara umum persoalan ketenagakerjaan di PT AMNT tidak dapat dilihat sebagai persoalan sepele. Karena persoalan ini bukan hanya melibatkan ribuan pekerja, tetapi sekaligus menjadi gambaran komitmen pemerintah provinsi NTB dan kabupaten dalam masa transsisi industrialisasi di Batu Hijau. Dalam catatan SBSI KSB, pemerintah provinsi NTB bungkam, sementara pemerintah kabupaten lebih fokus melakukan perekrutan ratusan pekerja daripada fokus untuk memikirkan bagaimana mempertahankan pekerja yang ada di batu hijau. “Perlu diketahui, semasa kondisi perusahaan PT AMNT menawarkan program RTK ada ribuan yang sudah mengambil program itu di mana ada kesan penekanan secara psikologi terhadap karyawan. Sehingga ada 60-an lebih pekerja yang merupakan tenaga skill keluar dan terpkasa memilih bekerja ke luar daerah,” papar Malikurrahman. Ia juga menyampaikan soal kasus ketenagakerjaan di PT BHJ. Kasus pelanggaran perusahaan terhadap hak-hak karyawannya meski telah diadvokasi oleh SBSI KSB tetapi tidak ada kesan pemerintah menuntaskannya meski nyata terjadi pelanggaran. “Perusahaan juga tidak punya itikad baik. Itu karena mereka lebih banyak berkomunikasi dengan pemerintah sementara kepada kami selaku perwakilan karyawan tidak digubris,” sesalnya. Aksi ini lanjut Malikurrahman, menjadi rangkaian awal dari aksi besar yang akan digelar pada bulan April mendatang di Jakarta. Saat itu SBSI pada tanggal 8 April akan melaksanakan kongres dengan melibatkan semua elemen kepengurusannya hingga tingkat bawah. “Masih ada waktu bagi pemerintah untuk serius menangani dua kasus ketenagakerjaan yang kami atensi ini. Kalau tidak tanggapan nanti kami akan kembali menyuarakannya di kongres dan menggelar aksi dengan melibatkan semua elemen SBSI se-Indonesia,” tandasnya. (bug)

wa. Dimana terjadinya korsleting bukanlah atas keinginan rumah sakit. Pihaknya pun sudah berupaya untuk melakukan perbaikan, supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumbawa Barat, telah memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan lima orang oknum PNS ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk bisa diproses. Kelima dari enam orang ini, diduga kuat melakukan tindakan tidak netral jelang gelaran Pilkada NTB, Juni mendatang. Hal ini terjadi, setelah kelimanya terindikasi melakukan foto bersama dengan salah seorang calon gubernur yang akan tampil. “Berkas hasil pemeriksaan sudah kita rekomendasikan ke Kemenpan-RB untuk bisa diproses, supaya ada efek jerah. Karena jika tidak demikian, tidak menutup kemungkinan akan banyak oknum PNS yang akan terlibat politik praktis lagi. Apalagi saat ini aturannya juga semakin ketat, maka kami sangat berharap, lima orang oknum PNS ini bisa menjadi pelajaran bagi yang lain,” ungkap, Anggota Panwaslu Sumbawa Barat Kheruddin ST, kepada media, Senin (19/2) kemarin. Sebenarnya, praktek PNS ikut terlibat politik sudah sangat sering ditemukan pihaknya di setiap gelaran Pemilu. Tetapi karena belum ada sanksi dan efek jerah, sehingga masalah ini tetap saja terjadi. Tentu upaya menyerahkan hasil pemeriksaan langsung kepada Kemenpan, sebagai salah satu bentuk ikhtiar bersama menekan hal ini terjadi lagi. Apalagi yang menjadi masalah dalam hal ini, bukan hanya individu saja, melainkan terhadap calon yang didukung juga berpengaruh. Artinya, jika diketahui ada oknum PNS yang memberikan dukungan kepada salah satu calon dan dinyatakan menang, kemudian calon mempermasalahkan dengan bukti yang kuat, maka calon yang menang bisa langsung dianulir. “Jadi PNS harus bersikap netral dalam setiap gelaran pemilu karena sifatnya masif. Ketika ditemukan pelanggaran, maka aturannya sangat jelas baik bagi individu itu sendiri maupun pilihannya,” sebutnya. Seraya menambahkan, sebenarnya ada enam orang oknum PNS yang sempat diperiksa terkait masalah ini (tidak netral), tetapi satu orang tersebut tidak bisa dilanjutkan prosesnya karena kekurangan alat bukti. Sedangkan lima orang lain dianggap memiliki bukti kuat terlibat politik dan tidak netral. Adapun bukti yang ditemukannya, yakni saat foto bersama dengan salah satu calon. Karena sudah sangat jelas, bahwa PNS dilarang untuk berfoto bersama bakal calon. Sehingga tidak ada penafsiran lain dari adanya aturan tersebut karena dianggap sudah sangat jelas. “Aturan Menpan itu sangat jelas, tidak ada penafsiran lanjutannya. Bagi yang terbukti melanggar maka tetap akan kita proses sesuai aturan yang ada,” tegasnya. (ils) Khaeruddin

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 20 Februari 2018

Perlu Kebijakan Lokal Tekan Pernikahan Dini di Dompu Dompu (Suara NTB) – Kepala BKKBN Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, Skm, MMKes., mengatakan, salah satu indikator kinerja utama program KKBPK adalah menekan angka kelahiran pada wanita usia 15-19 tahun. Di wilayah ini tercatat 30 berbanding seribu atau dari seribu wanita melahirkan terdapat 30 wanita yang melahirkan pada usia dini. Angka tersebut tergolong tinggi, karenanya perlu ada kebijakan lokal melalui Perda atau Perdes untuk menekan laju pernikahan dini di Dompu. “Memang kita harapkan ada kebijakan lokal dari desa maupun daerah tentang bagaimana menekan angka pernikahan usia muda,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (19/ 2). Kebijakan lokal tersebut diakui hanya sebagai pelengkap, terpenting ialah bagaimana setiap keluarga bisa membangun keluarga yang tangguh dengan tetap mengontrol pergaulan anak dan tidak membiarkannya menikah di usia dini. Sebab menikah di bawah usia ideal cukup berbahaya untuk kehidupan rumah tangga sang anak itu sendiri terlebih mengancam bertambahnya jumlah kematian ibu dan anak saat melahirkan. “Aturan ini hanya sebagai pelengkap, yang utama bagaimana setiap keluarga bisa membangun keluarga yang tangguh,” ujarnya. Gatot Gunawan menjelaskan, dalam aturan yang masih dipelajari itu akan ada sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Hanya memang akunya, saat ini terdapat peraturan yang tidak singkron seperti undang-undang perkawinan yang memperbolehkan anak menikah umur 19 tahun. Sementara di program KKBPK yang dikampanyekan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menekankan wanita menikah di usia 21 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun. Jika sebelumnya Kecamatan Pekat dan Manggelewa yang padat penduduk transmigrasi dikonotasi sebagai daerah tertinggi angka pernikahan dini, sekarang tegas Gatot Gunawan, kondisinya hampir merata di semua kecamatan. Penyebabnya yakni redahnya pemahaman orang tua dan pengaruh pergaulan bebas. “Orang tua dulu kan kalau anknya sudah baliq atau tamat SMA suda berpikir untuk dinikahkan, kalau ndak nikah orang tuanya tidak tenang. Faktor kedua ya pergaulan apalagi di era ITE ini,” pungkas dia. (jun)

Halaman 7

Warga Kecamatan Woja Kembali Kesulitan Air Bersih Dompu (Suara NTB) Pelanggan air PDAM Dompu di wilayah Kecamatan Woja kembali tidak mendapatkan air bersih setelah bendungan air baku untuk instalasi pengolahan air (IPA) Selaparang di Dusun Kamudi jebol dibawa banjir, Jumat (16/2). Bendungan yang diperbaiki secara darurat tahun lalu ini, beberapa kali jebol. Direktur PDAM Dompu, Agus Setiawan, SE kepada Suara NTB, Seni (19/2) kemarin, mengakui, bendungan darurat yang dibangun tahun 2017 lalu ini kembali jebol oleh banjir bandang pada Jumat (16/2) lalu. Banjir ini menghanyutkan semua bronjong yang dipasang untuk bendungan air sungai di Kamudi Desa Rababaka hingga dasar. Sehingga air baku untuk IPA Selaparang mati

total. “Kalau sebelumnya jebol di tengah bagian atasnya saja, sekarang sudah jebol semua sampai dasar,” kata Agus. Cepatnya bendungan ini jebol setelah dibangun dengan dana bencana alam tahun 2017 lalu ini akibat kurang kuatnya kancingan bronjong. Kancingan ini semula direncanakan akan diperbaiki secara swadaya oleh PDAM setelah jebolnya bagian tengah lapisan kedua dari atas.

Namun rencana ini tidak kunjung dilakukan sejak Januari 2018 lalu hingga seluruh bronjong yang membendung sungai hanyut dibawa banjir. “Saat jebol tengahnya, kita tahan pake ranting kayu untuk membendung air,” katanya. Untuk penanganan sementara, dikatakan Agus, pihaknya akan membuat bendungan tradisional dengan tumpukan karung yang berisi tanah dan

kayu pancang. Rencananya akan mulai dikerjakan, Selasa (20/2) hari ini. “Kalau tidak ada banjir, mungkin dalam 4 hari sudah selesai kita kerjakan (bendungan tradisional),” jelasnya. Sementara untuk penanganan permanen, Agus mengaku, tengah menguruskan surat dari Desa Rababaka. Karena bendungan Kamudi ini, tidak hanya berfungsi sebagai bendungan air baku untuk IPA Selaparang yang melayani kebutuhan air bersih di Kecamatan Woja. tapi juga berfungsi sebagai bendungan irigasi bagi sebagian sawah irigasi Desa Rababaka. “Kita sudah laporkan ke

Bupati (jebolnya bendungan). Kita akan bersurat ditujukan ke BPBD. Makanya hari ini kita urus suratnya dari Kepala Desa Rababaka, karena bendungan ini juga dimanfaatkan untuk irigasi petani setempat,” ungkapnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran yang dihubungi terpisah, mengaku belum mengetahui soal jebolnya bendungan yang diperbaiki pihaknya melalui dana tanggap darurat tahun 2017 lalu. Pihaknya akan berkoordinasi dengan PDAM, terkait jebolnya bendungan. “PDAM mestinya segera melaporkan dan berkoordinasi,” katanya. (ula) (Suara NTB/jun)

KULIAH UMUM - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat memberi kuliah umum pada acara pelantikan pengurus KNPI Dompu, Senin (19/2).

Lima Tim Dibentuk Tertibkan APK

Pilkada NTB 2018

Bupati Dompu : ASN Jangan Swafoto dengan Kandidat

H. Bambang M. Yasin

(Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengingatkan sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) semua tahu aturannya dan dituntut netralitasnya. “ASN tidak boleh ikut – ikutan. Apalagi sampai berfoto ria, berselfie ria dengan calon, itu tidak boleh. Jadi kita kerja saja. Kita tunggu saja pilihan masyarakat seperti apa. Jadi jangan ada lagi pegawai Pemda Kabupaten Dompu yang memfasilitasi kegiatan – kegiatan kampanye para kandidat Gubernur,” tegas H. Bambang M. Yasin dalam amanatnya sebagai pembina apel koordinasi di lapangan kantor Bupati, Senin (19/2). Bupati juga mengingatkan soal disiplin kerja dalam pencapaian kinerja maupun masuk kerja. Karena belakangan ini, disiplin para ASN semakin kendor dan banyak aparatur yang berkeliaran saat jam kerja untuk ditindak tegas oleh Sat Pol PP. “Pegawai Pemda yang berkeliaran saat jam kerja. Kasat Pol PP, saya perintahkan mulai hari ini anda melakukan razia. Kalau ada yang berkeliaran tanpa alasan yang jelas, tangkap. Kecuali ada perintah dari atasannya,” perintah H. Bambang. Berdasarkan penilaian atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 yang dinilai tahun 2017, Kabupaten Dompu mendapat nilai CC dan tahun 2015 hanya mendapat nilai C. Bila dilihat efektivitas kebijakan daerah dalam melayani masyarakat, kinerja pemerintah Kabupaten Dompu tidak ada yang bisa mengalahkannya di NTB. “Tapi kok nilai Lakipnya hanya CC. Berarti pencapaian – pencapaian kita selama ini tidak didukung oleh administrasi yang tuntas,” ungkap H. Bambang. Karenanya, dalam menyusun program didasarkan pada target dan tujuan yang terukur. Tidak boleh lagi menyusun program secara makro dan tidak jelas ukurannya. Tujuan program Pemda Dompu dan harus didukung oleh semua organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu mencapai angka presentasi kemiskinan terendah di tahun 2020. “Tidak boleh lagi ego sektoral, ego sentris. Ini tugas kami, ini tidak ada hubungannya dengan tugas anda. Itu tidak boleh. Jadi mulai hari ini, kita akan terus melakukan kreatifitas untuk tujuan yang sama yaitu mencapai angka presentasi kemiskinan terendah,” kata H. Bambang. (ula)

Lantik Pengurus KNPI Dompu, Bupati Harap Pemuda Lahirkan Program yang Beda Dompu (Suara NTB) – Keberhasilan Dompu menurunkan angka kemiskinan dengan program terpijar telah berhasil menyorot perhatian banyak pihak, tak heran capaian untuk penurunan angka kemiskinan saat ini setahun lebih cepat dari target RPJM dan RPJP. Keberhasilan ini semata-mata karena Dompu mampu menunjukan dirinya sebagai daerah yang berbeda melalui program terpijar yang dicanangkan. Karenanya, pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dompu yang baru saja dilantik diharap mampu melahirkan sesuatu yang beda dari pengurus sebelumnya. Demikian kata Bupati Dom-

pu, Drs. H. Bambang M Yasin saat memberi sambutan dan kuliah umum pada acara pelantikan pengurus KNPI Dompu di Gendung Samakai, Senin (19/2). “Dompu berhasil menunjukan dirinya sebagai daerah yang berbeda, bukan menonjolkan perbedaan tetapi membuatnya berbeda dengan yang lain itu yang menjadi ruh bagi kegiatan, aktifitas dan kebijakan kita kedepan. Seperti yang saya sampaikan pengurus KNPI berikutnya harus menunjukan sesuatu yang beda dengan pengurus KNPI sebelumnya,” ungkapnya. Ketika sesuatu yang baru ini mampu ditunjukan pemuda maka akan menarik perhatian banyak pihak untuk mengkaji

dan membahasnya. Jika tidak, kepengurusan priode 2018-2021 ini tak ada bedanya dengan pengurus sebelumnya. Di Dompu, lanjut Bupati, ada beberapa hal yang layak menjadi perhatian pasca terpilihnya wilayah ini oleh badan ekonomi kreatif untuk didampingi dalam hal pengembangan ikon daerah. Apalagi beberapa anak muda Dompu saat ini telah memiliki usaha masing-masing yang mesti terus didorong untuk menciptakan entitas bisnis yang baru. “Ini saya rasa perlu menjadi tantangan bagi pemuda Dompu, ini adalah kesempatan kita untuk menunjukan pada Indonesia ini kami, inilah ikon kami,” ujarnya.

Ketua KNPI Dompu, Rihul Rahman, ST., dalam sambutannya mengulas lahirnya KNPI tidak lebih sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, pun pihaknya berkomitmen mengawal dan mengkritik kebijakan-kebijak yang tidak pro rakyat atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Tentunya akan disertakan dengan solusi yang kongkret. “Harapan kami, pak Bupati tidak alergi dengan kritikan-kritikan apalagi kritikan yang sifatnya membangun,” jelasnya. Selaku mitra strategis pemerintah, kata Rihul Rahman, pihaknya siap mengerahkah seluruh kemampuan pemuda untuk men-

gawal program yang dicanangkan pemerintah daerah. Dan pada masa kepengurusan ini setidaknya ada enam programa prioritas yang akan dijalankan, diantaranya pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal, menumbuh kembangkan nilai patriotisme, religius dan berbudaya, mendorong kualitas pendidikan, kesehatan remaja dan pemuda, memperkuat supermasi hukum dan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat. “Dan kedepan kami berharap Bupati dapat memberi dukungan yang lebih agar segala kreatifitas dan program dapat terealisasi dengan maksimal,” harapnya. (jun)

Kampung KB Belum Sepenuhnya Aktif Dompu (Suara NTB) – Sembilan kampung Keluarga Berencana (KB) yang sudah dicanangkan pemerintah daerah di delapan kecamatan yang ada, sebagian besar belum sepenuhnya aktif menunjukan perannya di tengah masyarakat. Hal itu dipicu belum cairnya anggaran untuk kegiatan lembaga ini. Kepala BKKBN Dompu, Gatot Gunawan, Skm, MMKes., mengaku Kampung KB yang dicanagkan pemerintah di desa yang cakupan KB-nya masih

rendah dan angka kemiskinan cukup tinggi tersebut baru sebatas pembentukan lembaga dan belum berfungsi dengan baik lantaran kendala anggaran. “Memang kampung KB ini baru lembaganya kita bentuk, pokjanya sudah ada cuma belum berfungsi dengan baik,” kata dia di ruang kerjanya, Senin (19/2). Ia menyebutkan, beberapa desa yang sudah terbentuk kampung KB itu diantaranya, Desa Nangamiro Kecamatan Pekat, Desa Soro Kecamatan

Kempo, Desa Anamina Kecamatan Manggelewa, Desa Lasi Kecamatan Kilo, Desa Wawonduru Kecamatan Woja, Desa Sorisakolo dan Mbawi Kecamatan Dompu, Desa Lune Kecamatan Pajo dan Desa Sawe Kecamatan Huu. Rata-rata desa tersebut cakupan KB-nya masih sangat rendah serta sebaran keluarga miskinnya cukup tinggi. Kendati baru sembilan desa yang dikukuhkan, pihaknya tetap memberi pelayanan pada masyarakat desa lain.

Pantau Kampanye Hitam di Sosmed, Patroli Siber Digencarkan Kota Bima (Suara NTB) – Polres Bima Kota Bima telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Cyber Crime mengantisipasi kampanye hitam di sosial media (Sosmed) dalam masa kampanye pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018. “Satgascyber crime sudah kita bentuk. Saat ini kita gencarkan patrolinya,” kata Wakapolres Bima Kota, Kompol Yusuf. Menurutnya, ada sebanyak 50 personel gabungan yang dilibatkan dalam Satgas tersebut. Bahkan lanjutnya, dalam patroli cyber crime juga melibatkan ibu-ibu bhayangkari (istri polisi) yang memiliki keahlian ITE. “Ini sudah lebih dari cukup personelnya,” katanya. Diakuinya pembentukan Satgas cyber crime tersebut untuk mempercepat proses penelurusan pasca kejadian yang mengarah ke tindakan pelanggaran Pilkada di dunia maya. “Jika ada temukan kita akan laporkan pada atasan untuk diproses hukum lebih lanjut. Tapi sampai saat ini belum temuannya,” ujarnya. Menurutnya, dalam masa kampanye, pihaknya hanya mengawal dan memantau lima

akun medsos masing-masing satu paslon yang sudah terdaftar di KPU. Hanya saja saat ini, akun tersebut belum diserahkan. “Lima akun medsos masing-masing paslon, yang akan kami kawal dan pantau masih ditunggu,” katanya. Yusuf menjelaskan, jika ada temuan pelanggaran, salahsatunya politik uang, maka akan diproses dengan UU Pemilu. Sementara akun di luar yang terdaftar atau akun pribadi akan dikenakan pidana umum dengan UU ITE. Selain itu, dalam proses hukum juga pihaknya mememiliki keterbatasan waktu dalam melakukan penyelidikan, yakni hanya dibatasi 14 hari. Di Kejaksaan serta dan di Pengadilan juga dibatasi. “Hal ini karena diharapkan sebelum pemenangan tidak ada masalah dan kasus hukumnya telah selesai,” ujarnya. Ia menambahkan, dalam masa kamp a n y e Pilkada mulai 16

hingga 23 Juni mendatang, pihaknya menerjunkan 400 personel. Serta dibantu juga aparat TNI dan Sat Pol PP Kota Bima. “Kita berharap jadwal pelaksanaan kampanye berjalan aman dan kondusif. Sesuai rencana dan komitmen yang disepakati bersama,” pungkasnya. (uki)

Yusuf

(Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Lima tim gabungan dibentuk untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) sosialisasi pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota sebelum ditetapkan sebagai paslon peserta Pilkada Kota Bima tahun 2018. “Lima tim ini terdiri dari KPU, Panwaslu, TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Bima,” kata Ketua KPU Kota Bima, Bukhari, S.Sos, usai rapat koordinasi pembentukan tim lima di aula KPU setempat, Senin (19/2). Bukhari mengatakan pembentukan tim lima tersebut untuk menertibkan APK yang masih terpasang, terutama di sekitar pemukiman warga. Pasalnya penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Sat Pol PP belum efektif. “APK yang ditertibkan pasca penetapan dan nomor urut paslon peserta Pilkada Kota Bima kemarin masih belum optimal,” katanya. Lebih jauh diakuinya, tim lima yang dibentuk tersebut akan mulai bekerja pada Senin (19/2) sore ini. Dengan target minimal hingga tiga hari kedepan, atau tepatnya pada Rabu (21/3) sore. “Targetnya Rabu Sore atau Kamis pagi harus sudah selesai,” katanya. Meski demikian, Bukhari mengajak seluruh pihak termasuk tiga paslon dan massa tim pendukung untuk bekerjasama dengan tim lima tersebut, supaya terkesan tidak ada pengecualian atau pilih kasih. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Sat Pol PP Kota Bima melalui Kasi penyelidikan dan penyidikan, Zulkfili. Ia mengaku pembentukan tim lima tersebut menertibkan alat peraga sosialisasi calon yang masih terpasang. “Kegiatan akan dilakukan secara serentak mulai sore ini, hingga Rabu sore. Kami berharap semua pihak terlibat,” terangnya. Ia mengatakan, wilayah kerja tim lima tersebut tidak merata. Hanya saja, seluruh wilayah di Kota Bima tanpa terkecuali di perkampungan akan disisir untuk penertiban, terkait alat peraga yang masih terpasang. (uki)

Namun tidak sampai pencanangan kampung KB dengan alasan ingin memaksimalkan lembaga yang sudah terbentuk dua tahun terakhir ini. “Desa lain tetap ada pelayanan sebagaimana biasa, cuma untuk pendekatanya dalam bentuk kampung KB kita masih fokus dulu di kampung KB yang sudah dibentuk ini, kita maksimalkan dulu jangan diperluas lagi,” jelasnya. Keberadaan kampung KB juga diharapkan bisa menjadi contoh desa lain dalam hal mengintegrasikan program KB dengan program lintas sektor. Sementara itu, disinggung

capaian kinerja dari desa yang sudah dicanangkan khususnya Desa Mbawi yang menginjak tahun kedua, Gatot Gunawan menyebutkan, yakni adanya peningkatan peserta KB secara keseluruhan maupun KB MKJP dari angka 40 persen naik menjadi 60 persen, terbentuknya Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan sebagainya. “Penilaian kampung KB kemarin kan Desa Mbawi juara satu tngkat provinsi, ini menandakan bahwa ada peningkatan,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 20 Februari 2018

Halaman 8

Penjualan Saham PT DMB

Soal SKK Gubernur ke JPN, Andy ”No Comment” Mataram (Suara NTB) Dana hasil penjualan 6 persen saham PT Daerah Maju Bersaing di perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara belum juga dilunasi. Pilihan Pemerintah Pemprov NTB yang akan menggunakan jaksa pengacara negara (JPN) ditanggapi datar Direktur Utama PT DMB, H. Andy Hadianto. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT DMB yang dijadwalkan pekan lalu batal terlaksana. “Itu karena peserta rapat tidak kuorum,” kata Andy ditemui Senin (19/2) di Mapolda usai klarifikasi dirinya terkait Lombok Marathon 2017. Dia menambahkan, agenda RUPS-LB itu akan dilaksanakan lagi tergantung dari kesepakatan para pemegang saham. “Kan bukan saya yang menentukan. Tergantung pemegang saham,” ujarnya. PT DMB merupakan perusahaan patungan Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat, dan Pemkab Sumbawa. Sementara soal tenggat waktu pelunasan 16 Februari, dia mengaku tak terlalu khawatir. Sebab dia memiliki pilihan waktu sendiri. “Itu terserah Gubernur. Kalau dari saya Bulan Maret,” ujarnya. Andy tidak bisa menjelaskan mengenai nilai penjualan 6 persen saham PT DMB yang dimiliki di bawah konsorsium PT Multi Daerah Bersaing (MDB) dan PT Multi Capital. “Saya tidak bawa buku laporan. Tapi di dalam sebuah PT (Perseroan Terbatas), laporan keuangan saya pertanggung jawabkan di RUPS. Pasti nanti saya sampaikan,” terang dia. Pemprov NTB memiliki pilihan menggunakan jaksa pengacara negara untuk menagih dana hasil penjualan saham tersebut. Caranya, Gubernur NTB menerbitkan Surat Kuasa Khusus yang ditujukan kepada Kejati NTB. Pembayaran yang molor itu terpaksa ditempuh Pemprov bila sampai pada batas waktu, dana hasil penjualan saham tak kunjung dibayarkan. Soal penagihan melalui jaksa pengacara negara, Andy tidak bersedia berkomentar. “Kalau soal itu, saya No Comment,” ujarnya sambil berlalu. Berdasarkan keterangan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, nilai penjualan saham 6 persen PT DMB sebesar Rp 408 miliar. Sementara yang sudah dibayarkan baru Rp 61,299 miliar. (why)

Lengkap, Berkas Tersangka PT BAL Mataram (Suara NTB) Berkas tersangka, Jhon Mathejson dinyatakan lengkap. Penyidik kemudian mengagendakan pelimpahan tersangka pengeboran air ilegal di Gili Trawangan itu ke jaksa penuntut umum. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie mengatakan berkas dinyatakan lengkap atau P21 pada Jumat pekan lalu. “Berkas tersangka PT BAL (Berkat Air Laut) sudah dinyatakan lengkap,” ujarnya Senin (19/2). Dengan lengkapnya berkas tersangka itu, selangkah lagi penyidikan dugaan (Suara NTB/dok) pengeboran air ilegal di Gili Darsono Setyo Adjie Trawangan tuntas. Tahap terakhir yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum Kejati NTB. “Minggu depan kita agendakan untuk pelimpahan tahap duanya, pelimpahan tersangka dan barang bukti,” kata Darsono. Direktur PT BAL, Jhon Mathejsondisangka melanggar pasal 15 UU RI No 11/1974 tentang Pengairan. Fasilitas PT BAL seperti mesin dan gudang sudah disita tetapi tetap diperbolehkan beroperasi karena pelanggan di Gili Trawangan sangat membutuhkan akses air bersih. Selama beroperasi, PT BAL mengklaim sudah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Upaya Pengelolaan/Pengendalian Lingkungan (UPL/UKL), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PT BAL mengelola air di Gili Trawangan cara mengebor air tanah. Aktivitas itu dilakukan sejak tahun 2011 sampai 2017 ini. Aktivitas itu terindikasi pidana sebab PT BAL tidak mengantongi izin pengeboran dimaksud. Izin pernah diajukan kepada Pemprov NTB pada Desember 2015 lalu, tetapi ditolak dan perusahaan tersebut tetap beroperasi. PT BAL mengalirkan air kepada pelanggan pelaku usaha, rumah tangga, serta untuk fasilitas umum, totalnya PT BAL melayani sekitar 1.300 pelanggan. (why)

(Suara NTB/ndi)

RAKERDASUS - Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Suekarno Putri didampingi Wakil Ketua DPP yang juga sekaligus sebagai Koordinator Pemenangan Pilkada NTB, Hamka Haq saat memimpin Rakerdasus pemenangan Pilkada NTB, Senin (19/2) kemarin.

Rakerdasus Pemenangan Pilkada NTB

Megawati Minta Kader PDIP Tingkatkan Soliditas

Mataram (Suara NTB) Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) pemenangan Pilkada serentak NTB 2018 DPD PDI-P NTB, Senin (19/2), dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarno Putri. Kedatangan Mega ke arena Rakerdasus tersebut sebagai bukti keseriusan partai penguasa tersebut untuk menghadapi dan memenangkan Pilkada di NTB. Rakerdasus DPD PDI-P NTB tersebut berlangsung tertutup, diikuti oleh semua calon kepala daerah yang diusung, yakni Cagub dan Cawagub NTB, H. Ahyar Abduh dan Mori Hanafi. Cabup dan Cawabup Lombok Barat, H. Izzul Islam dan Khudari Ibrahim, Cabup dan Cawabup Lombok Timur, Sukiman Azmi dan Rumaksi SJ, serta Calon Walikota dan Wakil

Walikota Bima, H. Arahman H Abidin dan Hj. Fera. Rakerdasus tersebut juga dihadiri oleh sekitar 2.500 pengurus DPD, DPC, PAC sampai pengurus anak ranting. Para kader PDI-P yang menjabat sebagai Kepala Daerah, seperti Bupati Sumbawa, Husni Jibril dan Bupati KSB, Musyafirin, serta seluruh anggota Fraksi PDI-P di DPRD NTB dan kabupaten/

kota. Adapun poin-poin yang disampaikan oleh Presiden RI ke5 itu yakni, menyerukan pada seluruh kader partai untuk meningkatkan soliditas partai. Karena soliditas merupakan kunci utama untuk meraih kemenangan dalam menghadapi Pilkada serentak NTB 2018 maupun pemilu 2019 yang akan datang. “Karena soliditas partai

tai banteng moncong putih tersebut. Jika sampai gagal dalam memenangkan para calon kepala daerah dalam Pilkada NTB di wilayah masing-masing, maka hasil Pilkada NTB 2018 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk dipertimbangkan apakah akan dicalonkan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019 atau tidak. “Tahun ini adalah tahun politik, besok akan ada pencalonan legislatif. Jadi Pilkada ini adalah ukuran untuk masing-masing kader untuk bisa dicalonkan. Sejauh mana ia bisa memberikan kontribusi untuk kemenangan Pilkada ini,” ucap Hamka. (ndi)

Babinsa dan Warga Lambu Perbaiki Jembatan Putus Mataram (Suara NTB) Peristiwa putusnya jem-

batan di Desa Nggelu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

akhir pekan kemarin, membuat Babinsa dan masyarakat

Demokrat Segera Umumkan Dukungan di Pilkada Lobar Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, menyampaikan bahwa partainya akan segera mengumumkan arah dukungan di Pilkada Lobar. Ia menjanjikan paling lambat dalam minggu ini, arah dukungan Demokrat sudah jelas. Hal itu disampaikan Mahalli saat dikonfirmasi di DPRD NTB, Senin (19/2) kemarin usai memimpin rapat paripurna. “Insya Allah minggu ini akan kita umumkan, sepulang saya dari Jakarta, nanti kita deklarasikan,” katanya. Sebelumnya Mahalli mengatakan bahwa pihaknya akan mengumumkan arah dukungan, setelah pengundian nomor urut calon. Akan tetapi setelah pengundian nomor urut calon sudah lewat selama satu minggu lebih, namun Demokrat masih belum juga mengumumkan arah dukungannya seperti yang dijanjikan. Apakah hal itu menandakan bahwa soal penentuan dukungan di Pilkada Lobar masih belum tuntas ? Dikonfirmasi terkait hal itu, Mahalli kembali berkelit, ia menegaskan bahwa pihaknya sudah memutuskan dukungannya. Nama calon yang akan didukung bahkan sudah diusulkan ke DPP dan DPP memberikan persetujuan. Begitu juga dengan Majelis pertimbangan DPD Partai Demokrat NTB, yang juga Gubernur NTB saat ini, Dr. TGH. M. Zainul Majdi juga sudah memberikan lampu hijau soal dukungan yang dipilih. “Ndak, sudah kita putuskan, hanya tinggal waktu kita deklarasikan saja, nanti tempatnya di GOR di Gerung itu, sebentar lagi. Nanti Sekjen Partai Demokrat akan hadir langsung untuk mendeklarasikannya,” jelasnya. Seperti diketahui, Partai Demokrat gagal mengajukan calonnya, yakni TGH. Hasanain Juaini. Karena Demokrat tidak mendapatkan parta koalisi untuk mengusung Hasanain yang berpasangan dengan Sulhan Mukhlis. PKB yang menjadi harapan koalisi Demokrat, pada detik-detik terakhir menjelang penutupan pendaftaran justru memilih untuk mendukung pasangan Izzul Islam dan Khudari. (ndi)

adalah setengah dari kemenangan, begitu juga kalau tidak solid, maka itu setengah dari kekalahan. Maka dari itu, beliau menekankan seluruh jajaran partai, dari DPD sampai ranting untuk membangun soliditas yang utuh untuk merebut kemenangan di NTB,” ujar Wakil Ketua DPP PDI-P yang juga Kordinator pemenangan Pilkada NTB, Prof. Hamka Haq, pada wartawan menirukan ucapan Megawati saat memberikan arahan pada Rakerdasus kemarin. Sebelum menghadapi Pemilu 2019, maka Pilkada serentak 2018 akan menjadi ujian kinerja bagi kader par-

(Suara NTB/penrem)

GOTONG ROYONG - Kegiatan gotong royong Babinsa Desa Nggelu bersama warga untuk membuat jalan alternatif di sekitar jembatan putus.

setempat turun tangan, Senin (19/2). Mereka membuat jembatan alternatif untuk akses masyarakat, agar warga tidak terisolasi. Babinsa Desa Nggelu Posramil Lambu Koramil 160803/Sape Serda Syahdan bersama masyarakat setempat berupaya membangun jembatan alternatif dari kayu. “Kami bersama masyarakat berusaha untuk membuat jembatan alternatif mulai Minggu kemarin. Sehingga kadua desa bisa terhubung kembali. Minimal untuk pejalan kaki maupun kendaraan roda dua,” kata Syahdan. Setelah membuat jembatan alternatif, Senin kemarin Syahdan bersama warga gotong royong bersama masyarakat mengambil batu untuk pembuatan jalan sementara, juga membersihkan sungai yang menghambat aliran air.

Syahdan menambahkan, pemerintahan Desa Nggelu juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima untuk memperbaiki jembatan. Sehingga transportasi baik roda dua maupun empat bisa berjalan seperti semula. “Semoga ini cepat terealiasasi,” harapnya. Dandim 1608/Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka P secara terpisah berharap apa yang diupayakan masyarakat bersama Babinsanya itu bisa bermanfaat. Setidaknya dengan pembuatan jalan alternatif bisa dilewati pejalan kaki dan kendaraan roda dua. “Semoga segala usaha yang dilakukan secara bersama-sama ini dapat memberikan manfaat yang posistif bagi warga Desa Nggelu khususnya sehingga tidak menghambat pasokan kebutuhan pokok,” harapnya. (ars/r/*)

Kondisi Keamanan NTB Dilaporkan ke Presiden Mataram (Suara NTB) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo bertandang ke Polda NTB, Senin (19/2). Pensiunan TNI jenderal bintang empat itu mengamati pengamanan Pilkada Serentak 2018 untuk dijadikan masukan kepada Presiden Joko Widodo. “Kita mencari informasi bagaimana penataan ketertiban masyarakat NTB. Bagaimana Polda NTB menyiapkan keamanan jalannya Pilkada Serentak,” kata Subagyo usai kegiatan didampingi Irwas-

da NTB, Kombes Pol Ismail Bafadal. Menurutnya, kerja Polda NTB dalam hal pengamanan Pilkada Serentak 2018, dan pada umumnya keamanan NTB dapat dijadikan masukan kepada Presiden. Masukan tersebut jadi bahan pertimbangan Presiden menentukan kebijakan di NTB. “Tidak ada yang rawan. Kita melihat juga kekuatan satuan (TNI dan Polri) di NTB. Kondisinya apa yang sedang terjadi. Nanti dari pengamatan kita di sini jadi bahan laporan ke Presiden,” ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini. Dia menjelaskan, secara

umum tidak ada kekhawatiran kerawanan Pilkada seperti konflik sosial terjadi. Tetapi dia berpesan TNI Polri di NTB dapat terus menjaga soliditas dan sinergitasnya. “Semuanya sudah diupayakan dan diharapkan berhasil dengan baik,” ujar Subagyo yang pernah menjabat Danjen Kopassus dan Danjen Paspampres ini. Pilkada serentak 2018 digelar pada 27 Juni mendatang. Pilkada diselenggarakan untuk pemilihan Gubernur NTB, bupati-wakil bupati Lombok Barat, bupati-wakil bupati Lombok Timur, dan walikota-wakil walikota Bima. (why)

(Suara NTB/why)

Anggota Wantimpres, Subagyo HS usai menyampaikan pemaparan di ruang Rupatama Polda NTB, Senin (19/2).

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 20 Februari 2018

Halaman 9

Okupansi Hotel NTB di Atas Rata-rata Nasional Mataram (Suara NTB) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB mengklaim tingkat okupansi hotel di NTB melebihi rata-rata nasional. Saat ini okupansi hotel di NTB mencapai 60 persen. Sedangkan nasional berada di bawah 50 persen. (Suara NTB/Humas Lobar)

TAMAN MIRING - Keindahan Taman Miring yang ada di Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Taman Miring di Sesaot yang Kekinian Mataram (Suara NTB) Taman Miring (Tamrin) merupakan salah satu destinasi wisata baru di kawasan Sesaot, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Destinasi ini bisa menjadi alternatif liburan bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu pikniknya bersama keluarga dan kerabat. Sesuai namanya, taman ini memiliki kemiringan yang cukup tinggi, sekitar 45 derajat. Taman wisata ini juga menyediakan beberapa gazebo (berugaq) untuk bersantai dan memiliki spot foto yang menarik. “Dibangunnya Taman Miring (Tamrin) ini karena lokasinya strategis, viewnya juga bagus, cocok buat tempat nongkrong anak muda. Inovasi dan kreasi harus terus kita kembangkan karena Desa Sesaot juga merupakan destinasi wisata yang berkelanjutan. Semua itu tentunya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” kata Kepala Desa Sesaot, Yuni Hari Seni saat peresmian taman wisata Tamrin seperti yang dilansir dari laman Humas Lobar. Ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh warga setempat. Sehingga bisa memberikan ruang bagi masyarakat atau wisatawan yang ingin berlibur dengan suasana yang menyenangkan. Setelah dibuka, banyak calon wisatawan yang menyatakan keinginannya untuk berkunjung. Ririn misalnya, warga Kota Mataram ini ingin berkunjung dan melihat secara langsung wisata Tamrin ini. Ia merasa harus berkunjung karena melihat konsepnya yang berbeda dari destinasi wisata lainnya. “Saya sudah melihat fotonya. Itu bagus sekali, saya berharap bisa berkunjung ke taman ini segera. Saya penasaran dengan suasana di sana,” ujarnya. Desa Sesaot bersama Desa Pakuan dan Buwun Sejati merupakan kawasan destinasi wisata yang berkelanjutan sehingga diperlukan inovasi dan berkreasi dalam penataannya. Ini terlihat dengan semakin gencarnya warga sekitar menjadikan desanya sebagai destinasi wisata. “Semakin banyak kan semakin bagus. Saya berharap ini bisa menjadi destinasi yang hits buat semua orang,” ujarnya. Ia berharap semua fasilitas di destinasi ini sudah dilengkapi. Dengan demikian wisatawan bisa merasa senang dan nyaman dalam kunjungannya. Ini juga bisa menjadi promosi yang bagus untuk mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan di masa mendatang. (lin)

“Okupansi kita sekarang ini berada di angka 60 persen untuk city hotel dan 75 persen untuk resort. Kita berada di atas rata-rata nasional yang berada tidak lebih dari 50 persen,” kata Ketua PHRI NTB Abdul Hadi Faishal. Ia mengatakan bahwa okupansi hotel yang meningkat dibandingkan tahun lalu di bu-

lan yang sama ini disebabkan karena adanya program great sale. Ia melihat banyak wisatawan yang memutuskan untuk berkunjung karena tergiur dengan diskon yang diberikan oleh industri pariwisata yang ada di NTB. Setidaknya ada 137 industri yang sudah menyatakan kesiapannya untuk memberikan diskon kepada wisatawan.

“Ini salah satunya karena ada program great sale yang memberikan diskon kepada wisatawan. Mereka senang dan tergiur dengan tawaran itu. Banyak juga yang melakukan gathering di Lombok, inilah yang meningkatkan okupansi hotel kita,” ujarnya. Hal itu menyebabkan kondisi hotel saat ini mengalami pen-

ingkatan yang cukup baik. Hadi Faishal mengatakan bahwa okupansi saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ini membuatnya semakin optimis bahwa okupansi hotel akan terus meningkat. “Semua industri pasti tahu, bahwa bulan Januari hingga Februari ini adalah musim paceklik. Karena belum banyak yang berlibur. Tapi dengan adanya great sale ini, okupansi hotel meningkat bahkan kita berada di atas ratarata nasional,” ujarnya. Pihaknya juga optimis okupansi akan terus meningkat

hingga pada puncak perayaan Bau Nyale pada awal Maret nanti. Sebab ini merupakan salah satu program yang dinantikan oleh banyak wisatawan. Sehingga, meskipun program great sale sudah tidak berlaku lagi pada Maret itu, namun ia optimis akan mendapatkan banyak kunjungan. “Ini kan berakhir pada Februari ini. Maret sudah tidak berlaku lagi great sale, tapi dengan adanya program Bau Nyale ini saya yakin okupansi hotel akan tetap stabil bahkan naik,” harapnya. (lin)

Keindahan Gili Air Perlu Pengembangan Berbasis Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Gili Air memiliki keindahan pantai yang tidak diragukan lagi. Hanya saja pengelolaannya masih jauh jika dibandingkan dengan Gili Trawangan. Kawasan ini diharapkan dapat mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Tujuan utama pengembangan pariwisata untuk memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan dan bisa meningkatkan perekonomian warga. Hal ini harus benar-benar diterapkan di Gili Air, di mana banyak warga yang menaruh harapan pada sektor pariwisata di tempat ini. “Saya sebagai pelaku pariwisata di Gili Air merasa bahwa pariwisata di Gili Air memang masih kalah pamor daripada Trawangan. Selain itu, pengelolaannya juga belum berbasis masyarakat. Karena yang punya adalah bule (asing), jadi pekerja yang asli orang sini (Gili Air) jadi mengikuti konsep mereka,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Utara Sobrin, Senin (19/2). Ia berharap para pelaku pariwisata bisa mendapatkan pelatihan khusus pengembangan destinasi wisata seperti di kawasan gili. Selain itu, ia berharap diberikan suntikan modal. Sehingga warga yang sebelumnya kekurangan modal bisa mengembangkan pariwisata di Gili Air dengan lebih maksimal. “Kami berterima kasih kepada pemerintah yang terus mendorong pariwisata di Gili Air ini sebagai yang terdepan. Mungkin tanpa bantuan dari Pemda, Gili Air tidak akan dikenal. Tapi kami juga berharap bisa dibantu untuk modal dan dibantu pelatihan,” ujarnya. Ia melihat potensi pengembangan Gili Air ini memang cukup baik. Sebab belakangan semakin banyak wisatawan yang berkunjung. Namun ia tidak melihat perubahan yang besar dari warga. Warga yang setiap harinya mencari ikan masih tetap mencari ikan dengan penjualan yang biasa saja. “Ini yang saya maksud, mungkin bisa dirangkul oleh Pemda. Nelayan yang biasa mencari ikan barangkali bisa dilatih untuk kemudian bisa menghasilkan kuliner seafood yang nikmat. Jadi kalau mendengar seafood, wisatawan akan ingat Gili Air,” ujarnya. Banyak dari warga di Gili Air yang ingin turut mencari nafkah dari sektor pariwisata. Namun banyak pula yang tidak tahu cara memulai dan tidak mengerti cara mengelola. Sehingga perlu adanya campur tangan Pemda dalam memberikan pelatihan khusus. Sehingga warga bisa menyambut wisatawan dengan lebih profesional. Sebab, Gili Air sudah lama masuk dalam destinasi wisata unggulan, baik di KLU maupun di NTB. (lin)

TERASIRING - Keindahan pemandangan alam terasiring di lokasi wisata Batu Perau Cendimanik Sekotong menjadi daya tarik kawasan wisata yang baru muncul ini. Banyak pengunjung dan fotografer memburu lokasi wisata ini. (Suara NTB/her)

Baiq Gita Minta Dukungan Bupati Lotim Selong (Suara NTB) Setelah terpilih dalam konser nominasi Liga Dangdut Indonesia (LIDA) mewakili Provinsi NTB yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV swasta nasional, Baiq Gita Febiliyasni atau yang akrab dipanggil Gita bersilaturrahmi dengan Pjs Bupati Lombok Timur, H. Ahsanul Khalik untuk meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Lombok (Lotim). Kedatangan gadis yang asal Desa Rarang Kecamatan Terara didampingi manajemennya ini diterima Bupati di ruang kerjanya senin (19/2). Menurut Bupati, dirinya merasa bangga bahwa Gita dapat mewakili NTB dalam ajang bergengsi dan bersaing dengan perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk itulah pemerintah daerah dan masyarakat Lotim akan memberikan dukungan penuh kepada Gita karena Gita juga diharapkan dapat membawa nama baik NTB dan Lotim

(Suara NTB/yon)

Baiq Gita bersama Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik. pada khususnya. “Dukungan Pemda diberikan antara lain dengan melakukan publikasi media massa serta membuat surat imbauan untuk mendukung Gita,” ujarnya. Sebelumnya Gita juga menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Pemda Lotim dan masyarakat yang te-

lah mendukungnya selama ini. Dukungan tersebut juga diharapkannya kembali karena dirinya akan melaju pada konser Liga Dangdut Indonesia yang akan diikuti perwakilan masing-masing provinsi. Karena penilaian juara nantinya didasarkan pada poling sms tertinggi masing-masing Peserta. (yon)

Akses Jalan ke Pantai Wane Perlu Perbaikan

(Suara NTB/ist)

PANTAI WANE - Keindahan panorama di Pantai Wane yang ada di Kabupaten Bima. merupakan salah satu destinasi Mataram (Suara NTB) Saat ini semakin banyak pili- di Bima yang belakangan semakin han berlibur bagi wisatawan. banyak dikunjungi wisatawan. Jika ingin mencari pantai yang Salah satunya Pantai Wane yang ada di Desa Tolotangga, Kecama- sepi dan tenang, Pantai Wane tan Monta Kabupaten Bima. Ini bisa menjadi pilihan yang tepat.

Wisatawan akan menemukan hamparan pasir putih dan suara gemuruh ombak, karena tidak banyak orang yang berkunjung di sini. Mungkin alasan orang jarang yang mengunjungi pantai ini, karena faktor letaknya yang cukup jauh dari kota dan juga akses jalan yang kurang baik. “Pantainya bagus, tapi jalannya yang kurang bagus. Maklum, ini pantai belum terkenal seperti pantai lainnya di Bima,” kata warga Bima M. Alfian, Senin (19/2). Selain hamparan pasir putih dan air laut yang jernih, di Pantai Wane juga wisatawan dapat menikmati ikan segar hasil tangkapan nelayan dengan harga yang relatif

murah. Karena di sini juga dijadikan pusat ke luar masuknya nelayan yang akan melaut. Nelayan dan penduduk setempat juga sangat ramah pada wisatawan. ” Hargaikanyangdijualnelayannyajuga murah-murah. Puas juga milih jenis ikannya, banyak,” ujarnya. Meskidemikian,diPantaiWane belum ada fasilitas apapun. Sehingga akan sedikit menyulitkan wisatawan yang datang. Tidak ada toilet maupun musala di pantai ini. Wisatawan tidak bisa menikmatinya berlama-lama karena kendala fasilitas yang masih minim. “Belum banyak fasilitas di pantai ini. Mungkin kalau sudah terkenal, baru akandilengkapi,”ujarnya.

Ia berharap kedepannya Pemda Bima dapat lebih memerhatikan Pantai Wane. Karena pantai ini memiliki potensi untuk mendatangkan banyak wisatawan. Sebab keindahan Pantai Wane juga tidak kalah jika dibandingkan dengan destinasi lain di Bima. Apalagi belakangan sudah semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung, terutama wisatawan lokal. “Kalau sudah ada fasilitasnya kan enak ya. Wisatawan bisa berlama-lama dan bisa menikmati Pantai Wane dengan santai. Kalau sekarang masih belum bisa, tapi kami berharap kedepannya itu bisa terwujud,” harapnya. (lin)

Tari Pacu Angen Semarakkan Gebyar Seni Pelajar Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB memiliki banyak kebudayaan dan kesenian yang harus dilestarikan. Pada Gebyar Seni pelajar 2018 ini, ada banyak kesenian yang ditampilkan oleh masing-masing perwakilan daerah. Salah satunya Tari Pacu Angen dari Lombok Utara yang dibawakan oleh siswa dari SMAN 01 Tanjung. “Banyak kesenian yang bisa ditampilkan dan bisa dilihat oleh perwakilan siswa yang datang. Tentu saja kita berharap ini bisa memberikan banyak manfaat untuk mereka. Salah satunya mereka menjadi tahu kesenian yang berdasarkan kearifan lokal dari daerah-daerah di NTB,” kata Kepala Taman Budaya Provinsi NTB Drs. Faisal. Terlihat peserta dari hampir semua daerah yang ada di NTB menikmati pertunjukan dari perwakilan masing-masing daerah. Ada kesenian musik, tari dan lainnya. Ini merupakan ajang bagi siswa atau generasi muda untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang budaya di NTB. Salah satunya Tari Pacu Angen yang terinspirasi dari cerita rakyat Cupak Gurantang. Dimana ada seorang puteri raja yang diculik oleh raksasa dan disela-

matkan oleh pemuda bernama Gurantang. Terlihat para penari dengan lihai mengikuti irama. Ini merupakan salah satu tarian tradisional yang harus diketahui juga oleh generasi muda. Sebab tarian ini terinspirasi dari cerita rakyat yang sudah terkenal yaitu Cupak Gurantang. “Kita perlu memberikan banyak pemahaman dan informasi kepada generasi muda tentang budaya dan kesenian daerahnya. Karena ini merupakan salah satu hal yang membedakan kita dengan daerah lain. Apalagi budaya ini erat kaitannya dengan pariwisata,” ujarnya. Kesenian lainnya yang ditampilan pada hari kedua pelaksanaan Gebyar Seni Pelajar adalah Tari Sier Deneng Rantok dan beberapa kesenian lainnya. Sementara pada hari pertama ada Tari Empa’a Sampela, Aransemen Musik Tegining Teganang, Tari Lapah dan Tari Wura Bongi Monca. “Kita patut bersyukur saat ini sudah semakin banyak sanggar seni di masing-masing daerah. Dan sekarang juga sudah semakin kelihatan bakat-bakat anak-anak kita di NTB ini. Oleh sebab itu, Taman Budaya Provinsi NTB menggelar kegiatan ini sebagai wadah untuk mereka,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

TARI PACU ANGEN - Tari Pacu Angen yang ditampilkan oleh siswa SMAN 01 Tanjung pada Gebyar Seni Pelajar di Taman Budaya Provinsi NTB.

SUARA NTB Selasa, 20 Februari 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dikhawatirkan Rugikan Murid Lakukan Pengawasan Internal UNIVERSITAS Mataram (Unram) salah satu perguruan tinggi negeri sekaligus corong pendidikan di NTB harus mampu menjaga kualitasnya. Di sisi lain, Unram juga harus mampu menjaga institusinya dari rongrongan ideologi yang terlarang. Untuk itu, penguatan internal terhadap mahasiswa terus dipantau memastikan mereka tidak terlibat dalam satu organisasi terlarang seperti HTI yang belum lama ini jadi sorotan lantaran dinyatakan terlarang oleh pemerintah. (Suara NTB/dok) Wakil Rektor III Unram Dr. Mohammad Natsir H. Mohammad Natsir mengatakan, sejak awal ada rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pihaknya langsung mengambil langkah pengawasan di internal mahasiswa. Hal itu dilakukan supaya bisa segera mengetahui dan memetakan mahasiswa yang terlibat dalam organisasi ini. Namun sejauh ini, pihaknya tidak menemukan keterlibatan mahasiswanya dalam organisasi itu. Kalaupun ada isu yang beredar terkait Unram dengan HTI, itu oknum yang kurang kerjaan saja. Sudah lama kita pantau. ‘’Salah satunya dengan teliti terhadap kegiatan yang mereka (mahasiswa) adakan. Tapi tidak ada yang menjurus seperti terlibat HTI,’’ terangnya belum lama ini. Namun jika pihaknya luput dan akhirnya mengetahui ada mahasiswa terlibat, maka kampus akan mengambil langkahlangkah tegas seperti pemberian sanksi setelah melalui pembinaan. Apalagi ini langsung atas dasar instruksi dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. “Jelas kita akan proses mahasiswa yang terlibat, tapi sampai saat ini kita belum temukan adanya mahasiswa kita yang terlibat,” katanya. Dia pun memastikan Unram tidak ada dosen dan mahasiswanya yang terlibat menjadi pengurus maupun anggota HTI. Pihak kampus telah melakukan pengecekan internal sebagai tindaklanjuti instruksi Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi agar mendata dosen dan mahasiswa yang menjadi anggota HTI. (dys)

Generasi Muda Harus Siapkan Diri Jadi Pemimpin Mataram (Suara NTB) Tonggak kepemimpinan ke depan tidak diragukan lagi akan dipegang oleh anak-anak muda. Untuk itu, Majelis Muda Mentaram pada akhir pekan ini mengadakan pelatihan kepemimpinan guna mempersiapkan anak-anak muda Kota Mataram menjadi pemimpin di masa depan. Kegiatan yang bertempat di kantor Camat Sekarbela dari tanggal 17-18 Februari 2018 ini diikuti 25 orang peserta yang terdiri dari siswa dan mahasiswa berasal dari perwakilan lingkungan se-Kota Mataram. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk orientasi atau diklat anggota ini diikuti seluruh pemuda Kota Mataram yang terdiri dari siswa dan mahasiswa. Ketua Majelis Muda Mentaram Putra Sari mengatakan pelatihan ini bertujuan membentuk generasi muda Kota Mataram agar mereka memiliki kesadaran akan keadaan lingkungan di sekitarnya. Karena di tengah berbagai permasalahan yang ada di tengah Kota Mataram banyak disebabkan kaum pemuda pada khususnya, mulai dari pencurian, maraknya pemakaian dan pengedaran obat terlarang, perkelahian antar kampung yang disebabkan oleh pemuda. Putra Sari menegaskan kegiatan orientasi dan diklat anggota ini diniatkan untuk mengasah kepekaan pemuda Kota Mataram melihat permasalahan yang ada di lingkungan Kota Mataram dan dapat menghasilkan berbagai solusi. Selain diberikan berbagai, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan acara bakti sosial yaitu bersih-beraih pantai dan pemberian obat gratis kepada warga di sekitar wilayah pantai Loang Baloq. Sementara itu, Ketua DPRD kota mataram, H. Didi Sumardi mendukung penuh acara Majelis Muda Mentaram, karena dianggap sangat membantu pemerintah dalam membangun SDM masyarakat Kota Mataram. Didi menekankan pemuda Kota Mataram tidak boleh kalah oleh pemuda dari desa dalam berkompetisi dalam bidang apapun. Termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, shingga pemuda Kota Mataram bisa bangga menjadi warga kota. (dys)

(Suara NTB/dys)

PELATIHAN - Pelatihan kepemimpinan bagi pemuda di Kota Mataram di Kantor Camat Sekarbela, Minggu (18/2) lalu.

Kepala Sekolah Definitif Harus Segera Ditetapkan

Mataram (Suara NTB) Belum ada titik terang pengisian kepala sekolah definitif di delapan SD negeri di Kota Mataram dikhawatirkan merugikan para murid. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram diminta segera menetapkan kepala sekolah definitif sebelum pelaksanaan Ujian Sekolah untuk SD. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM), H. Adnan Muchsin. Ia menyarankan agar Pemerintah Kota Mataram segera memilih kepala sekolah definitif. Saat ini, delapan SD itu masih dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah. “Jadi pemerintah harus segera memilih kepala sekolah definitif, karena kita tahu bulan Mei akan ada ujian

sekolah,” sarannya. Terlebih lagi, kata Adnan, dalam beberapa bulan ke depan akan ada ujian sekolah bagi SD. Kepala sekolah definitif perlu ditetapkan agar persiapan lebih matang, selain juga untuk menyiapkan administrasi untuk murid yang akan mengikuti ujian sekolah. “Supaya segera memperhatikan kekosongan delapan sekolah, agar segera diisi,

jangan sampai di depan hari bermasalah dengan anak kita,” ujar Adnan. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, H. Sudenom, dikonfirmasi belum lama ini mengakui pihaknya sudah lama mengusulkan, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Padahal posisi kepsek definitif sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan sekolah mengikuti ujian dan

berbagai kegiatan sekolah lainnya. “Kalau saya sangat butuh sekali. Saya menunggu saja, sudah diserahkan ke BKD, sudah lama,” ujarnya. Dengan tidak adanya kepsek,maka Disdik harus menunjuk pengawas sekolah sebagai Plt. kepsek. Kekosongan kepsek di delapan SD itu disebabkan kepsek yang pensiun dan ada juga yang meninggal dunia. Dengan kondisi seperti itu, kerja pengawas juga akan kurang efektif. Sudenom mengatakan, pengawas juga dibutuhkan untuk mengontrol persiapan ujian di sekolah. jika tidak ada kontrol, dikhawatirkan kualitas turun.(ron)

(Suara NTB/dok)

H. Adnan Muchsin

TK Putra 1 Mataram Meriahkan Panggung Ceria Anak Mataram (Suara NTB) TK Putra I Mataram ikut memeriahkan kegiatan panggung ceria anak yang dilaksanakan pada Sabtu (17/2) di Mataram Mall. Salah satu daya tarik kegiatan itu adalah perlombaan senam yang diikuti oleh para pendidik PAUD se-Kota Mataram. TK Putra I Mataram meraih juara I Lomba Senam Anak Cinta Indonesia se-Kota Mataram. Kepala TK Putra 1 Mataram Hj. Yuniarti, bersyukur karena guru-guru TK Putra I Mataram mendapat juara I. pihaknya menginginkan tidak hanya murid yang eksis, tapi guru-guru juga bisa eksis dan berprestasi. “Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melancarkan acara ini dan berterimakasih kepada semua pendidik yang ikut terlibat dalam perlombaan ini khususnya guru-guru TK Putra 1 mendapat juara I dalam lomba senam Anak Cinta Indonesia se-Kota Mataram,” ujarnya. Perlombaan senam ini diikuti seluruh Guru PAUD seKota Mataram yang diselenggarakan PKG K3TK Kecamatan Ampenan dan Sekarbela, juga IGTKI Kota Mataram. Diakuinya, guru-guru TK

(Suara NTB/ist)

SENAM - Para guru TK Putra I Mataram yang meraih juara I lomba senam Anak Cinta Indonesia se-Kota Mataram pada Panggung Ceria Anak yang digelar di Mataram Mall, Sabtu (17/2). Putra I berusaha tampil semaksimal mungkim dan mampu menjadi juara. “Dan alhamdulillah kali ini kami juara, setidaknya ini menjadi semangat dan contoh bagi anak-anak kami untuk tetap berkreativitas,” katanya.

TK Putra I yang berada di bawah binaan DWP PUPR Provinsi NTB, Weny Retnowati Ardhi, mengirimkan tim guru yang terdiri dari Nyoman, Devi, Ida, Ami, dan Nini. Mereka berhasil meraih Piala Juara I. Disebutkan, ada banyak grup yang mengikuti

Senam Bersama sebagai Salah Satu Pendidikan Karakter Mataram (Suara NTB) SMPN 6 Mataram memiliki cara tertentu untuk bisa membuat siswa tetap bersemangat. Salah satu caranya adalah senam bersama seluruh warga sekolah. Cara ini juga sebagai salah satu bagian pendidikan karakter yang diterapkan SMPN 6 Mataram. Menurut Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, S.Pd., M.Pd., senam bersama dilakukan dalam rentang waktu dua kali sebulan. Pada Sabtu (17/ 2) lalu juga dilakukan senam bersama. “Bagian dari pendidikan karakter yang kita terapkan itu, salah satu cara pendidikan karakter. Anakanak senam ceria pramuka atau senam Maumere. Kemudian masuk belajar seperti biasa,” katanya. Senam yang dilakukan pada Sabtu lalu memang sengaja dilakukan, karena bertepatan siswa kelas IX baru selesai melaksanakan simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Kamis (15/2), dan untuk menyambut Try Out UNBK pada Senin (19/2). Dengan senam itu, anak-anak diajak untuk berolahraga agar mereka bisa menyambut UN dengan senyuman. “Agar fresh setelah berpikir keras menyelesaikan simulasi UNBK itu, Senin ini kan juga try out,” kata Aziz. Tidak hanya siswa yang

(Suara NTB/ist)

SENAM - Siswa SMPN 6 Mataram yang mengikuti kegiatan senam di halaman sekolah akhir pekan lalu. mengikuti senam bersama, guru dan karyawan pun turut serta. SMPN 6 Mataram memang tengah gencar menguatkan pendidikan karakter di sekolah. Di SMPN 6 Mataram sendiri dilaksanakan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan budaya sekolah yang ada di SMPN 6 Mataram. Azis menjelaskan ada lima inti dari program penguatan pendidikan karakter itu, yaitu dari sisi religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri, dan integritas. Dalam sisi religius, penguatan pendidikan karakter mela-

lui kegiatan iman dan takwa, kegiatan diniyah, serta menjalankan salat dhuha, serta salat Dzuhur berjamaah. Serta kunjungan ke berbagai tempat ibadah sesuai agama masingmasing. Melalui berbagai kegiatan yang bernuansa religius itu diharapkan juga dapat meningkatkan sisi keimanan siswa. Azis menjelaskan, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme para siswa, dilaksanakan upacara bendera setiap hari Senin serta hari besar lainnya dan menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang menjadi ciri khas di SMPN 6 Mataram, atau yang dikenal dengan sebutan Spena, yaitu setiap pagi sebelum masuk kelas diputarkan lagu nasional. Dengan begitu diharapkan menumbuhkan jiwa nasionalisme para siswa. Para siswa juga ditumbuhkan semangat gotong royong mereka, melalui berbagai kegiatan seperti sepuluh menit untuk kebersihan (semut) dilaksanakan sebelum belajar. Ada juga olahraga gembira dan kemah bakti dan kerja bakti serta gerakan ikatan tali kasih. Tidak hanya itu, kemandirian siswa juga diasah melalu kegiatan ekstrakurikuler. Eskul semakin digiatkan, ada pendidikan pramuka yang wajib diikuti serta pilihan berbagai ekskul yang dapat diikuti para siswa. “Juga melalui latihan dasar kepemimpinan, juga menyambut kehadiran siswa dengan Senyum, Salam, dan Sapa,” ujar Azis. (ron)

perlombaan. Perlombaan senam ini diikuti 15 grup dari pendidik PAUD-PAUD se-Kota Mataram. Di mana satu grup berjumlah lima orang. Jumlah pesertanya kurang lebih ada 75 orang. Hj. Yuniarti berharap dengan diselenggarakan kegiatan-

kegiatan seperti ini, semoga para guru dapat meningkatkan kreativitasnya dan dapat dijadikan contoh bagi para murid. “Juara ini menjadikan semangat bagi anak - anak didik kami untuk berprestasi pula,’’ harapnya. (ron)

FEBI UIN Mataram Angkat Isu Pariwisata Halal Mataram (Suara NTB) Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menghadiri Studium General Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) semester genap tahun akademik 2017/ 2018 di Auditorium Kampus I UIN Mataram, Senin (19/2). Mengambil tema “Potensi Ekonomi, Bisnis, dan Wisata Syariah di NTB; Peluang dan Tantangan”, menghadirkan Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., sebagai pembicara. Dekan FEBI UIN Mataram Dr. H. Ahmad Amir Aziz, menilai pelaksanaan studium general ini adalah tradisi akademik yang rutin dilakukan. Untuk mengawali perkuliahan. Oleh sebab itu, perlu pembekalan, perlu adanya orientasi bagi mahasiswa, apalagi dengan tema wisata syariah. “Saya kira banyak agenda besar yang perlu dibicarakan antara kampus, pemerintah, masyarakat. Kita ingin berkembang bersama-sama,” kata Amir Aziz. Selain itu, ujarnya, semua pihak harus bersinergi, karena jika dilakukan bersama maka kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri dan pemerintah bisa berjalan bersama-sama. Pihaknya berharap studium general ini bermanfaat, sehingga akan ada pengetahuan mendalam yang dapat dijadikan bahan penelitian bermanfaat bagi mahasiswa di masa mendatang. Wakil Rektor I Dr. Masnun Tahir, M.Ag., ini merupakan studium general pertama sejak FEBI berdiri sendiri jadi fakultas terp-

isah dari Fakultas Syariah. “Mengapresiasi penyelenggaraan studium general sebagai upaya menambah wawasan,” ungkapnya. Lebih jauh, Masnun menyebut tema ini sangat kontekstual saat ini, apalagi sejalan dengan nafas pembangunan daerah yaitu adanya pengembangan wisata halal. Dirinya ingin agar sinergitas antara UIN dan pemerintah harus dibangun terus menerus, sehingga bisa menampung setiap potensi yang ada dalam diri setiap mahasiswa dan alumni. “Potensi pada setiap mahasiswa ada. Bagaimana UIN Mataram sekarang bersinergi”. Sementara Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti mengungkapkan capaian pembangunan NTB, terutama dalam bidang pariwisata, cukup baik. Apalagi setelah adanya brand pariwisata halal. “Meraih banyak prestasi bidang wisata halal. Banyak orang berdatangan setelah mendapat penghargaan,” urainya. Untuk itu, katanya, perkembangan dan kemajuan pariwisata harus dirawat setiap orang. Termasuk setiap mahasiswa. Pengelolaan pariwisata dalam artian wisata halal harus ramah baik dari aspek makanannya yang halal, tempat penginapannya pun dimudahkan, ada penunjuk arah kiblat, ada sajadah, tersedianya Alquran yang sama sekali tidak mengganggu tamu luar muslim. “Ini yang harus dikomunikasikan. Capaian pengunjung wisman ke NTB luar biasa mampu memenuhi target,” klaimnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

PEMBICARA - Studium general yang digelar FEBI UIN Mataram yang menghadirkan Sekda NTB H. Rosiady Sayuti sebagai pembicara di Kampus I UIN Mataram, Senin (19/2).

SUARA NTB Selasa, 20 Februari 2018

Halaman 11

Huswatun dan Ainun Latihan di Ukraina

Mataram (Suara NTB) Indonesia melalui Pengurus Besar (PB) Pertina akan mengirim 10 atlet dan tiga pelatih untuk mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas) di Ukraina, bulan April 2018. Pemusatan latihan yang akan berlangsung selama dua setengah bulan nanti dalam rangka persiapan menghadapi Asian Games bulan Agustus 2018. Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Pertina NTB, H. Haryoto AZ yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (19/2) kemarin mengatakan bahwa dari 10 atlet dan tiga

pelatih tinju yang dikirim ke Ukraina itu terdapat dua atlet dan satu pelatih asal NTB. Dua atletnya adalah Huswatun Hasanah dipersiapakan kelas 60 Kg putri dan Ainun

Azizah di kelas 51 Kg putri. Selanjutnya satu orang pelatih asal NTB itu yakni Muhammad Ali. Dia merupakan asal Kabupaten Sumbawa yang pernah mengantarkan petinju NTB,

Nasruddin juara nasional. “Ada dua atlet dan satu pelatih tinju asal NTB yang akan berlatih di Ukraina. Dua atlet NTB itu, Huswatun dan Ainun, sementara pelatih NTB, Muhammad Ali dari Sumbawa,” ucapnya. Haryoto yang saat itu mengenakan baju kaos warna putih menjelaskan bahwa sepuluh atlet dan tiga pelatih tinju Indonesia itu akan berlatih selama dua setengah bulan di

Ukraina. Pihak PB Pertina memilih Negara Ukraina sebagai tempat latihan persiapan Asian Games atlet tinju. Pasalnya Ukraina selalu mencetak atlet berprestasi di Olimpiade. “Indonesia memilih negara Ukraina sebagai tempat Pelatnas tinju, karena petinju asal Ukraina selalu sukses meraih medali emas di Olimpiade. Terakhir di Olimpiade di Brazil, petinju Ukraina juga sukses meraih medali emas,” jelasnya. (fan)

(Suara NTB/dok)

Arif Rahman

Arif Optimis Rebut Emas di Porprov NTB Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Arif Rahman m ngaku siap memberikan kontribusi medali emas untuk Kota Bima di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Anggota TNI/AD Korem 162/WB itu optimis dapat merebut medali emas di nomor spesialisnya 400 meter perorangan putra. “Saya masih tetap optimis. Target saya harus meraih medali emas di 400 meter putra”ucap Arif Rahman yang ditemui Suara NTB saat menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (19/2). Arif yang pernah sukses meraih medali emas NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) 2016 itu mengatakan bahwa target dirinya meraih medali emas di nomor 400 meter di ajang multi event regional NTB cukup beralasan. Pasalnya catatan waktunya masih menjadi yang tercepat di NTB. Dan dia salah satu atlet yang sukses mendulang medali emas NTB di nomor tim estafet 4x400 meter di PON 2016. Selain itu, Arif Rahman pernah sukses mendulang medali perak di nomor 400 meter individu putra di multi event nasional itu. Terakhir di Kejurnas Atletik Piala Panglima TNI di Jatim tahun 2017, Arif juga sukses merebut medali emas di nomor spesialisnya. Meski merupakan salah satu atlet terbaik nasional, namun Arif Rahman tidak akan meremehkan atlet NTB lainnya. Pasalnya menurut dia ada beberapa atlet NTB yang bisa menjadi pesaing ketatnya di Porprov NTB 2018, yakni atlet asal Dompu, Suriyono dan Abdul Razak. Meski demikian dari hasil latihan, Arif mengaku masih unggul dari dua atlet itu, sehingga Arif pun masih optimis akan bisa merebut medali emas di Porprov NTB 2018. “Bila dilihat dari catatan waktu saya di 400 meter, saya masih unggul dari mereka,” jelasnya seraya menambahkan bahwa catatan waktu terbaik dirinya sudah pernah menembus 47, 90 detik. Sementara dua lawannya tersebut menurut Arif masih mencatat waktu 48. 00 detik keatas. (fan)

Anies Kaji Libur Sekolah Asian Games 2018 Jakarta (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih melakukan kajian untuk meliburkan sekolah dan pengaturan jam kerja ketika penyelenggaraan Asian Games pada Agustus 2018 demi mencapai target durasi perjalanan atlet-atlet dan osial. “Kami akan melakukan rekayasa lalu-lintas dengan jalur tol ataupun non jalur tol. Kami juga akan mengatur arus lalulintas di daerah yang terlewati jalur Asian Games,” kata Anies selepas rapat koordinasi di Kantor Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) di Jakarta, Senin kemarin. Kajian Pemerintah DKI Jakarta tentang libur sekolah ketika Asian Games 2018, menurut Anies, hanya berlaku untuk sembilan hari kerja dari 14 hari penyelenggaraan pesta multicabang olahraga tertinggi di Asia itu. “Kami bertanggung jawab terhadap penyelesaian Velodrome yang sudah mencapai 83 persen dan arena equestrian yang mencapai 99 persen di Rawamangun serta pekerjaan kereta ringan (LRT) sebanyak 60 persen selesai,” ujar Anies. Anies mengatakan Pemerintah DKI Jakarta juga mendapat tambahan tanggung jawab terkait penyediaan sejumlah arena pertandingan Asian Games seperti arena perlombaan BMX, tambahan lapangan bisbol, dan gelanggang olahraga untuk latihan cabang bola basket dan bola voli. “Pekerjaan LRT memang lebih lambat delapan persen dari jadwal semula. Tapi, kami akan menambah tenaga kerja dan alat berat agar target pekerjaan sesuai dengan jadwal tanpa mengurangi kualitas,” kata Anies. Pemerintah DKI Jakarta, lanjut Anies, akan mendatangkan kereta LRT pada April dan pemasangan kereta di rel pada Mei-Juni. “Kami berharap dapat mulai operasional LRT pada Juli,” ujarnya. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 akan selesai pada Juni baik dari aspek infrastruktur, penyelenggaraan, maupun prestasi. “Kita tidak akan seperti Brazil ketika Olimpiade 2016. Di Brazil, mereka masih kerja ketika upacara pembukaan,” kata Wapres. Wapres menyatakan persiapan penyelenggaraan Asian Games semakin matang setelah penyelenggaraan Kejuaraan Uji Coba Asian Games pada 8-15 Februari. “Kami menemukan ada hal-hal yang baik dan ada yang perlu diperbaiki. Itu memang fungsi kejuaraan uji coba,” kata Wapres. (ant/bali post)

(ant/bali post)

ULAH SUPORTER - Petugas melihat kondisi pagar yang rusak di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (18/2). Kerusakan tersebut akibat ulah suporter tidak bertanggung jawab salah satu tim yang bertanding pada perhelatan final Piala Presiden.

Wapres Ingatkan Masyarakat Jaga Fasilitas Olahraga Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin, mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga seluruh fasilitas negara, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Asian Games 2018. “Ini suatu peringatan dan imbauan kepada seluruh masyarakat, bahwa kita menghadapi `event` yang lebih besar daripada ini. Mari kita sama-sama menjagalah itu fasilitas yang kami bangun,” kata Wapres usai memimpin rapat evaluasi Asian Games

di Jakarta, Senin kemarin. Hal itu disampaikan Wapres Kalla menanggapi rusaknya sejumlah fasilitas publik di Stadion Gelora Bung Karno usai digunakan untuk pertandingan final Piala Presiden pada Sabtu malam lalu (17/2). Sejumlah fasilitas di Stadion GBK, seperti kursi tribun, pintu masuk dan taman di sekitar stadion mengalami kerusakan akibat para penonton pertandingan final Piala Presiden tidak menjaga dengan baik. “Taman-taman itu butuh waktu untuk tumbuh lagi, kasihan itu. Dan itu butuh keinda-

han, tolonglah. Jadi ini imbauan kepada masyarakat,” kata Wapres Jusuf Kalla. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kerusakan yang terjadi di kawasan Stadion GBK tidak terlalu parah sehingga tidak akan menyebabkan pelaksanaan Asian Games ditunda. Kerusakan yang terjadi akibat penonton final Piala Presiden kemarin antara lain Pintu 7 dan Pintu 9, panel pembatas antara kursi difabel dan lapangan, serta taman di sekit-

Bahagia di Chelsea, Hazard Tepis Real Madrid

arena pertandingan di Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah siap dantidak ada halangan pekerjaan. “Kita tidak akan seperti Brazil ketika Olimpiade 2016. Di Brazil, mereka masih kerja ketika upacara pembukaan,” kata Wapres. Wapres menyatakan persiapan penyelenggaraan Asian Games semakin matang setelah penyelenggaraan Kejuaraan Uji Coba Asian Games pada 8-15 Februari 2018. “Kami menemukan ada halhal yang baik, dan ada yang perlu diperbaiki. Itu memang fungsi kejuaraan uji coba,” kata Wapres. Wapres mengharapkan target prestasi kontingen Indone-

Jakarta (Suara NTB) Eden Hazard mengaku bahagia di Chelsea dan menepis kabar pindah ke Real Madrid musim panas tahun ini setelah Real kecewa karena musim ini terseok-seok. Pemain Belgia berusia 27 tahun itu tak mau terburu-buru meninggalkan Stamford Bridge. “Masih ada sisa beberapa bulan dan berbagai kompetisi untuk dimenangkan, kemudian Piala Dunia,” kata Hazard dalam laman ESPN. “Saya masih punya dua setengah tahun dalam kontrak saya. Saya sangat mapan di sini dan bermain pada setiap pertandingan.” “Penggemar sangat menyukai saya dan keluarga saya senang di sini.” Hazard tidak membantah bahwa dia tertarik pada minat Real. “Ya, sudah beberapa tahun lamanya mereka meminati saya, jika bukan Real, maka Paris, jika bukan Paris, maka Real. Saya senang di tempat saya berada.” (ant/bali post)

sia dalam Asian Games 2018 untuk masuk peringkat 10 besar di Asia dapat terpenuhi. Terkait pendanaan, Wapres JK mengemukakan, “Sponsor yang masuk sudah melebihi target semula. Setelah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang direncanakan masuk, dana sponsor masuk, dan pajak sudah sesuai dengan kontraknya tidak akan ada kekhawatiran.” Rapat koordinasi persiapan Asian Games 2018 itu juga membahas rencana rekayasa lalu-lintas yang akan dijalankan pada Agustus 2018 menyusul target waktu perjalanan

atlet dari Wisma Atlet Kemayoran menuju Kawasan GBK Senayan selama 34 menit. Wapres JK mengadakan rapat itu bersama, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noordin, dan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait Asian Games 2018. (ant/bali post)

rakat yang turut berpartisipasi dan menjadi pendukung dalam laga pertandingan di Stadion GBK diharapkan dapat menjaga perilaku untuk tidak merusak dan menjaga fasilitas umum di sana. “Nanti kita akan bicarakan dengan pihak GBK dan Kepolisian, yang saya sedihkan kami merenovasi GBK tidak mainmain, itu kepercayaan. Tetapi itu kenapa bisa ada kerusakan, (sehingga) masalah perilaku harus diantisipasi ke depan. Tapi secara umum, tidak menghalangi jadwal Asian Games,” ujarnya. (ant/bali post)

Musprov IPSI NTB Digelar Bulan Ini

Persiapan Asian Games Dijamin Selesai Juni 2018 Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) memastikan persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 akan selesai pada Juni, baik dari aspek infrastruktur, penyelenggaraan, maupun prestasi. “Semua arena di Senayan sudah selesai 90 persen. Tanggung Jawab DKI Jakarta soal arena berkuda dan balap sepeda, serta sejumlah gelanggang olahraga sudah berjalan,” ujar Wapres JK, selepas rapat koordinasi di Kantor Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) di Jakarta, Senin kemarin. Wapres mengatakan sejumlah

aran Stadion. “Pintu 7 dan 9 hanya sedikit rusak, dan dalam satu minggu akan kita perbaiki, tidak lebih dari Rp 150 juta. Taman 40 hektar, 80 persen rusak tanamannya, empat pohon besar rubuh karena mereka naik ke sana. Itu yang akan diperbaiki,” jelas Basuki. Kementerian PUPR sedang mempertimbangkan waktu perbaikan terhadap kerusakan di Stadion GBK, karena dalam waktu sepekan akan dilangsungkan pertandingan final Piala AFC. Basuki berharap masya-

Eden Hazard

Mataram (Suara NTB) Periodesasi kepengurusan Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) NTB telah berakhir sejak 31 Juli 2017. Pengprov IPSI NTB menjadwalkan pelantikan pengurus cabor unggulan NTB itu, digelar di Aula Bappeda Provinsi NTB, jln. Majapahit Mataram, 24 Februari 2018. Dewan Pembina Pengprov IPSI NTB, H. Agus Hidayatulloh yang ditemui Suara NTB di Kantor PT. Daerah Maju Bersai n g (DMB), Senin (19/2) ke-

(Suara NTB/ist)

marin mengatakan bahwa penetapan agenda Musprov IPSI NTB berdasarkan hasil pertemuan silaturahim pengurus cabang olahraga silat kabupaten/kota yang di gelar di Mataram 10 Februari lalu. “Kecuali Pengcab IPSI Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak ikut dalam pertemuan itu,” jelas Agus. Agus Hidayatulloh yang juga saat ini masih menjabat Ketua IPSI Kota Mataram mengatakan dirinya datang ke Kantor PT. DMB bersama rekannya sesama pengurus IPSI NTB Demisioner, Haryono dan Saharuddin untuk meminta dukungan ketua umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Sayangnya saat itu Andy tidak ada dikantornya. “Kita kesini meminta dukungan pak Ketua Umum KONI NTB untuk hadir diacara Musprov IPSI NTB nanti, karena pada saat nanti KONI NTB akan kita minta merekomendasi hasil Musprov,” jelasnya. Ditambahkan Agus, Musprov IPSI NTB nantinya akan memilih Ketua Umum IPSI NTB yang sebelumnya dijabat oleh Wahyudin. Sementara agenda Musprov IPSI NTB itu disepakati IPSI kabupaten/ kota setelah penunjukan H. Agus Hidayatulloh sebagai Caretaker Ketua Umum Pengprov IPSI NTB 2018. (fan)

SUARA NTB Fraksi di DPRD KLU Soroti Dugaan Pengalihan Anggaran

Selasa, 20 Februari 2018

Tanjung (Suara NTB) Dua Fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Utara, yakni Fraksi Merah Putih khususnya Gerindra dan Fraksi Hanura khususnya Partai Hanura, menyoroti dan siap menindaklanjuti dugaan pengalihan anggaran pada APBD Lombok Utara 2018. Betapa tidak, kedua fraksi itu telah menemukan angka yang diduga dialihkan sepihak mencapai Rp 19 miliar lebih. Anggota Fraksi Hanura, Sudirsah Sujanto, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD KLU dan Koordinator Banggar DPRD KLU, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (19/2) mengemukakan, tindak lanjut persoalan ini akan dikoordinasikan dengan Fraksi Hanura. Mengingat kedua fraksi ini tidak terlibat membahas RAPBD pascapenetapan KUA PPAS.

anggaran sepihak dan kegiatan yang dihilangkan tanpa melalui pembahasan mencapai Rp 8,778 miliar lebih,” ungkap Sudirsah di ruang kerjanya. Sebagai catatan sambung dia, seluruh angka dan keigatan tersebut tidak ada dalam uraian laporan Banggar baik menyangkut jumlah, pergeseran maupun penghapusan. Sebagai pendukung atas analisa dan kesimpulan itu, Fraksi Merah Putih dan Fraksi Hanura telah mengantongi seluruh dokumen pembahasan APBD 2018, baik dari KUA PPAS, RAPBD hingga ditetapkan sebagai Perda APBD. Ia menegaskan kembali, mencermati laporan Banggar, berita acara yang ditandatangani dan sebagainya, pihaknya tidak menemukan adanya dokumen yang memperkuat atau mendukung legalnya pengali-

han dana senilai Rp 19 miliar lebih tersebut. “Kalau di pengalihan yang disetujui, nanti dilaporkan secara detail oleh Badan Anggaran. Anggaran ini, di dinas ini, kemudian dialihkan ke kegiatan ini, itu sudah rinci di laporan Badan Anggaran. Tapi di laporan Banggar yang kami pegang itu tidak ada menjelaskan item-item anggaran ini, bergeser atau dipindahkan tidak ada,” tegasnya lagi. Sebagai langkah tegas kedua fraksi, Sudirsah Sujanto selaku Koordinator Banggar DPRD akan berupaya meminta Ketua DPRD untuk memanggil kembali Ketua TAPD untuk dimintai klarifikasi. Pada posisi ini, Sudirsah akan memanfaatkan

ASN di Lotim Diminta Jaga Netralitas

HILANG STNK R2 YAMAHA DR6489CC NOKA/NOSIN : MH31KP00ADJ327253/1KP327480 AN. LALE CAHYA MANIK HILANG DISEKITAR JL. PRABU RANGKA SARI KOTA MATARAM

Selong (Suara NTB) Mengawal Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, Pjs. Bupati Lombok Timur (Lotim),H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH pada Senin (19/2) memberikan arahan kepada anggota Satpol PP dalam apel yang diselenggarakan di halaman kantor Bupati Lotim. Beberapa hal penting terkait tugas dan fungsi dari Satpol PP baik dalam tugas keseharian maupun tugas lainnya, termasuk memberi dukungan terselenggaranya pelaksanaan pemilu yang damai dan kondusif. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas Satpol PP harus dijaga dalam arti tidak membeda-bedakan pasangan calon, harus berada di tengah tengah meskipun dalam diri anggota Satpol PP itu ada pilihannya. ‘’Apabila Satpol PP terbukti dalam pelaksanaan Pilikada serentak ini tidak netral maka akan diberikan sanksi tegas baik teguran sampai pemecatan,’’ katanya. Diharapkan dalam pelaksanaan tugas, Satpol PP menjaga kewibawaan dan menjaga nama baik kesatuan. “Satpol PP harus bertindak tegas sepanjang apa yang di-

Sudirsah mengungkap gelondongan dana yang diduga dialihkan mencapai Rp 19 miliar lebih. Terdiri dari, laporan Banggar tentang rasionalisasi belanja modal pada RAPBD 2018 yang tidak sesuai sebesar Rp 1,5 miliar, belanja pada Dishub KP KLU yang bertambah tanpa melalui pembahasan mencapai Rp 1,305 miliar lebih. Kemudian belanja yang dihapus pada KUA PPAS dan muncul kembali pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencapai Rp 880 juta lebih. “Ada dua dugaan pengalihan dana dengan nilai fantastis mencapai Rp 16 miliar lebih, masing-masing belanja modal yang telah tertuang di RAPBD 2018 dan hilang/dihilangkan pada APBD 2018 tanpa melalui pembahasan sebesar Rp 7,473 miliar lebih, dan belanja baru yang bersumber dari penambahan

HILANG

HILANG STNK R2 YAMAHA MIO DR5052CM NOKA/ NOSIN : MH3CE8810FJ332683/ E3P2E0353738 AN. DESI TRIANDAYANI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4795CH NOKA/NOSIN : MH1JFH111EK013323/ JFH1E-1013083 AN. SAHRINA HILANG DISEKITAR RUMAH (Suara NTB/ist)

AKRAB - Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik saat berbincang akrab bersama anggota Satpol PP seusai apel di halaman kantor bupati, Senin.

lakukan itu benar dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada,”pesannya. Terhadap gambar-gambar pasangan calon yang masih terpasang pada dinas maupun di sekolah-sekolah termasuk yang di jalan-jalan supaya diturunkan, tentunya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yakni Panwaslu dan KPU. Satpol PP bagian organ terpenting dalam pelaksanaan Pilkada di Lombok Timur oleh karenanya

dalam pelaksanaan tugas jangan sampai pilih kasih, semua calon diberlakukan sama, ini bagian dari tugas bersama dalam mendukung KPU dan Panwaslu dalam rangka tugastugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan. “Pemda betulbetul berdiri pada sikap yang netral,”harap Khalik. Diakhir sambutannya Ahsanul Khalik menegaskan kembali Pol PP memiliki sejarah yang panjang, maka sejarah yang panjang ini bawa dengan baik jaga netralitas, bertindak dengan tegas dan dalam bertugas jaga jiwa korsa dan kebersamaan. Yang terpenting dalam acara ini bisa bertatap muka dengan satuan polisi Pamong Praja dan akan terus melaksanakan pemantauan. Kebersamaan dengan Pol PP dilanjutkan dengan sarapan nasi bungkus dalam suasana penuh keakraban. (yon)

HILANG BPKB R2 HONDA DR2144BK NOKA/NOSIN : MH1JB1158K019879/JBBIE1018033 AN. JERO MARTA HILANG DISEKITAR SELAGALAS KOTA MATARAM

SALON SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+msker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/ WA: 082236507224 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

prinsip kepemimpinan DPRD yang dijalankan dengan kolektif kolegial. “Kalau mereka (Ketua dan Wakil Ketua I DPRD KLU) tidak mau, biar saya sendiri yang memanggil tidak apa-apa. Selanjutnya kami serahkan ke publik, apakah ada di antara masyarakat yang mau melanjutkannya ke ranah hukum,” tandas Sudirsah. Terpisah, anggota Banggar DPRD KLU, Tusen Lasima, SH., sekaligus Ketua Fraksi PKN Ketua Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional (PDIP, PKB, Nasdem dan PKPI), belum lama ini membenarkan adanya pengalihan usulan. Disertai pemahaman, bahwa pengalihan diper-

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

lukan dalam rangka penyesuaian terhadap kekurangan anggaran yang dialami KLU pasca-rasionalisasi dana perimbangan sebesar Rp 133 miliar lebih. “Sudah pasti akan banyak rencana anggaran yang disusun mengalami penyesuaian baik itu pengalihan maupun penghapusan. Jadi tidak mungkin kita bertahan di angka yang itu, sedangkan kita pada posisi kekurangan karena pemotongan. Jadi masuk akal,” ujarnya. Diterangkan Tusen, draf yang tersusun di RAPBD sifatnya masih berupa rencana. Di antara item anggaran usulan, boleh diakomodir namun boleh pula dikeluarkan. Tetapi yang paling substantif menjadi pegangan adalah hasil keputusan terakhir APBD. “Jadi sekarang sebenarnya berbicara pengawasan pelaksanaan, bukan berbicara pros-

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

LOWONGAN

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

Allea Galeri, galerifashionmenyediakan Kain Tenun, Kain Songket danmenerimaJahitBusana,Lokasi:JalanSwasembada,Hp:081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Halaman 12

es karena prosesnya sudah ditetapkan. Terlepas dari dia (program) masuk atau keluar itu tidak soal, sudah biasa. Kalau sudah disahkan di APBD kemudian terjadi perubahan (pelaksanaan), ya itulah pelanggaran,” cetus Tusen. Lain halnya dengan Ketua TAPD Pemda Kabupaten Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., yang dikonfirmasi menyangkut pengalihan dana ini enggan menjawab. Beberapa waktu lalu di sela-sela hearing warga terkait Pilkades Sokong kemarin, Sekda lebih memilih tidak berkomentar banyak. “Ndak usah itu. Ndak usah dikomentari,” ujarnya berlalu. (ari)

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

SALON

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 20 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Selasa, 20 Februari 2018

Parlementaria

Halaman 14

Kerja Sama Harian Suara NTB dengan Sekretariat DPRD NTB

Raperda Penambahan Modal PT GNE Ditolak Empat Fraksi dan Dua Abstain abstain. Sementara empat fraksi menyatakan setuju, namun dengan catatan dan pertanyaan. Raperda penambahan penyertaan modal pemerintah ke PT. GNE, ditolak oleh Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi Hanura. Sementara yang abstain yakni Fraksi PKB dan Fraksi PAN. Sedangkan fraksi yang menyetujui yakni Fraksi Demokrat, PKS, Gerindra dan Bintang Restorasi. Rata-rata alasan empat fraksi yang menolak Raperda penambahan modal pemerintah ke PT. GNE, yakni kekecewaan pihak DPRD NTB atas kinerja perusahaan pelat merah milik daerah tersebut. Karena dinilai belum memberikan kontribusi maksimal kepada daerah, serta pengelolaan manajemen yang masih buruk. “Dari lima Raperda, Fraksi Partai Golkar menyetujui empat Raperda dengan catatan untuk dibahas lebih lanjut. Dan tidak setuju dengan satu buah Raperda penyertaan modal ke dalam PT GNE. Karena tidak disertai dengan kajian yang mendalam terkait dengan perusahaan,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar, Lalu Darma Setiawan, SH. Demikian juga dengan pendapat Fraksi PPP, ikut menolak Raperda penambahan modal PT GNE. Melalui juru bicaranya, Drs. Muzihir, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, PT GNE tidak pernah menyampaikan laporan keuangannya. Selain itu, Frkasi PPP juga mengkritisi manajemen pengelola perusahan milik daerah tersebut yang dinilai diisi oleh bukan orang profesional. “Seharusnya dikelola oleh orang profesional, jangan hanya jadi tempat penampungan pensiunan,’’ sindirnya. Fraksi PDI-P dan Hanura juga menyatakan sikap yang sama, me-

(Suara NTB/ndi)

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri bertindak selaku pemimpin sidang didampingi oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda SH, MH.

(Suara NTB/ndi) (Suara NTB/ndi)

Juru bicara Fraksi PPP, Drs. Muzihir.

Juru bicara Fraksi PKB, Lalu Pelita Putra, SH.

Juru bicara Fraksi PAN, Saefuddin Zohri.

(Suara NTB/ndi)

Juru bicara Fraksi Hanura, H. Burhanuddin, MM.

Juru bicara Fraksi Demokrat, H. M. Rais Ishaq.

Juru bicara Fraksi PKS, H. Usmar Iwan Surambian. (Suara NTB/ndi)

Juru bicara Fraksi Gerindra, H. M. Syabirin, SIP.

pembentukan Pansus. Adapun jawaban dan pertanyaan dari fraksi-fraksi terhadap eksekutif akan disampaikan oleh Gubernur NTB, pada sidang paripurna lanjutan. (ndi/*)

(Suara NTB/ndi)

Juru bicara Fraksi Golkar, Lalu Darma Setiawan, SH. (Suara NTB/ndi)

Asisten I Pemprov NTB M. Agus Patria, SH, MH.

tra, SH yang juga diikuti oleh Juru Bicara Fraksi PAN, Saefuddin Zurhri. Setelah penyampaian pandangan fraksi-fraksi, dilanjutkan dengan

tidak memberikan pendapat apapun, untuk melanjutkan atau tidak. Karena kami tidak mendapatkan pandangan secara utuh,’’ ucap Juru Bicara Frkasi PKB, Lalu Pelita Pu-

nolak Raperda penambahan modal untuk PT GNE tersebut. Sementara Fraksi PAN dan PKB menyatakan tidak memberikan pendapatnya. ‘’Untuk Raperda PT GNE, kami (Suara NTB/ndi)

FRAKSI-fraksi di DPRD NTB memberikan catatan kritis dan mendalam terhadap lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa eksekutif, dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi, yang digelar DPRD NTB Senin (19/2) kemarin. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri itu, harus diskors selama 30 menit untuk melakukan musyawarah terhadap pendapat fraksi-fraksi sebelum pembentukan panitia khusus (Pansus) lima Raperda tersebut. Lima buah Raperda prakarsa eksekutif tersebut yakni pertama Raperda Tentang Konversi PT Bank NTB Menjadi PT Bank NTB Syariah, kedua Raperda tentang Bale Mediasi, ketiga Raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemprov NTB ke dalam modal saham PT Gerbang NTB Emas (GNE), keempat Raperda tentang ýperubahan atas Perda nomor 4 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan dan kelima Raperda tentang ýperubahan atas Perda nomor 6 tahun 2013 tenang perhubungan. Dari lima buah Raperda prakarsa eksekutif tersebut, satu buah Raperda yang paling banyak mendapat sorotan dari fraksi, yakni Raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi NTB ke dalam modal saham PT GNE. Sementara tiga buah Raperda utuh diterima oleh semua fraksi, dan satu perda mendapat penolakan dari satu fraksi. Tercatat untuk dari 10 fraksi di DPRD NTB, empat fraksi menyatakan menolak Raperda penambahan penyertaan modal kepada PT. GNE tersebut, dan dua fraksi tidak memberikan pendapat, alias

Juru bicara Fraksi Bintang Restorasi, Junaidi Arif

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 20 Februari 2018

ITDC Bakal Bangun Dua RS Internasional di KEK Mandalika Dari Hal. 1 ‘’Mudah-mudahan dari investor Amerika berkenan berinvestasi untuk pembangunan rumah sakit, terutama di sirkuit yang ada di Mandalika. Karena kita harapkan sirkuit itu akhir 2019 sudah ada event di sana,’’ ucapnya. Bratasuta menambahkan, pihaknya membuka peluang investasi sebesar-besarnya kepada investor AS di KEK Mandalika. Ia membandingkan kawasan Nusa Bali seluas 350 hektare dapat menjadi destinasi wisata dunia. Di mana, ada 19 hotel yang terbangun dengan kapasitas 5.000 kamar. Di KEK Mandalika, kata Bratasuta, dengan lahan seluas 1.000 hektare lebih akan dibangun belasan hotel berbintang dengan 12.000 kamar. Ia menegaskan hal ini bukanlah suatu mimpi tetapi akan segera terwujud dalam beberapa tahun mendatang. ‘’Ini bukan mimpi. Kami harapkan lebih banyak investor AS yang datang. Berkeinginan berinvestasi di Mandalika, melihat potensi di Mandalika,” tandasnya. Untuk pembangunan sirkuit Moto GP, salah satu perusahaan terbesar asal Prancis, Vinci, siap menyiapkan investasi hingga Rp 6 triliun di KEK Mandalika. Memorandum of Undestanding (MoU) dengan ITDC selaku pengelola KEK Mandalika, terkait pembangunan sirkuit tersebut pun sudah dilakukan. Setelah MoU ditandatangani, Vinci selanjutkan akan mengajukan rancangan

dan desain sirkuir Moto GP yang akan dibangun tersebut. Untuk kemudian akan dikaji dan disesuikan dengan masterplan rencana pengembangan KEK Mandalika serta ketentuan lainnya yang ada. Selain itu, Vinci akan membentuk Special Purpose Vehicles (SPV), sebuah perusahaan dengan tujuan khusus bersama ITDC serta Operating Company yang ditempatkan di KEK Mandalika. Yang nantinya akan mengelola sirkuit Moto GP tersebut. Baru setelah semua persyaratan disepakati, pembangunan fisik sirkuit Moto GP bisa dimulai. Sebagai persiapan, tahun ini pihak ITDC akan memulai proses pembuatan badan jalan untuk keperluan sirkuit Moto GP tersebut. Karena untuk pembangunan jalan sirkuit itu menjadi tanggung jawab pihak investor. Termasuk semua fasilitas pendukung lainya. Pasalnya, standar jalan untuk sirkuit jelas berbeda dengan standar jalan yang ada pada umumnya. Nilai investasi yang akan ditanamkan oleh Vinci menjadi yang terbesar di KEK Mandalika nantinya. Mencapai angka Rp 6 triliun lebih. Hanya untuk satu sirkuit Moto GP saja. Sehingga akan menjadikan KEK Mandalika sebagai satu-satunya KEK di Indonesia yang memiliki sirkuit Moto GP di dalamnya. (nas)

Minta Kepastian Regulasi Dari Hal. 1 jamuan makan siang di Pendopo Gubernur, Senin (19/2). Winanto menyebutkan, sebenarnya ada 16 investor asal AS yang akan datang menjajaki peluang investasi di daerah ini. Namun, ada lima investor yang belum datang ke Indonesia. Sehingga, hanya 11 orang yang datang meninjau langsung lokasi investasi seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Rombongan investor tersebut diterima Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang mewakili Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB dan lainnya. Winanto menjelaskan, investor AS perlu kepastian regulasi dalam berinvestasi. Mereka tak terlalu melihat data-data statistik. Tetapi regulasi yang dapat memastikan investasi yang mereka tanamkan aman. ‘’Dan kepastian itu bisa dilihat dari regulasi baik nasional maupun daerah termasuk apabila terjadi sengketa. Bagaimana penyelesaian yang terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak. Itu yang merupakan prioritas mereka,’’ imbuhnya. Winanto mengkritik promosi investasi yang disampaikan di luar negeri selama ini kurang tepat. Karena promosi investa-

si yang dilakukan banyak memaparkan angka-angka. Ia mengibaratkan seseorang yang punya restoran dengan produk unggulan sate. Kepada siapapun yang datang selalu ditawarkan sate. Tetapi jarang sekali yang memikirkan apakah calon pembeli seorang vegetarian atau tidak. Jika orang vegetarian yang datang maka pasti sate tersebut tak akan laku. Winanto membeberkan, alasan belasan investor asal AS tersebut datang ke NTB. Pihaknya melihat NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang cukup potensial untuk dikembangkan. Dalam artian, potensi yang ada belum pada kapasitas penuh untuk pengembangannya. ‘’Makanya menjadi peluang tersendiri. Karena selain NTB dengan KEK Mandalika menjadi satu dari 10 destinasi wisata. Kami juga ke Yogyakarta besok (hari ini), akan mengunjungi kawasan Borobudur yang juga salah stau dari 10 destinasi baru di Indonesia,’’ jelasnya. Kemudian pada Kamis dan Jumat mendatang mereka akan mendatangi beberapa kementerian terkait. Seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR. (nas)

Berkas Belum Lengkap Dari Hal. 1 Pemprov masih belum dapat memproses usulan pemberhentian lima anggota Dewan tersebut lantaran mereka baru menyampaikan surat pernyataan mundur. SK pemberhentian dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai politik asal lima anggota dewan itu belum diterima. ‘’Kita terima baru surat pemberitahuan pemberhentian. Jadi berkasnya untuk usulan pemberhentian belum ada. Jadi tak bisa kita teruskan. Kan dia berhenti jadi anggota Dewan. Maka nanti harus ada surat pemberhentian dari DPP-nya. Itu sebagai syarat kita mengajukan ke Kemendagri. Kalau ndak ada itu, iya ndak bisa,’’ kata Wirajaya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (19/2) siang. Menurutnya, jika Pemprov tetap memproses usulan pemberhentian lima anggota Dewan itu tanpa berkas yang lengkap maka akan dikembalikan lagi oleh Kemendagri. Seperti diketahui, mekanisme usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi yang maju dalam Pilkada melalui usulan pimpinan Dewan. Usulan dari pimpinan Dewan itu mengacu kepada SK pemberhentian dari DPP partai politik asal anggota Dewan tersebut. Untuk mempercepat proses usulan pemberhentian ini, Biro Pemerintahan sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan (Sekwan). “SK pemberhentian dari Mendagri itu yang prioritas. Makanya saya beritahu Sekwan segera diurus berkasnya.

Kemarin hanya surat pernyataan mengundurkan diri. Makanya KPU nanti meminta harus ada fisiknya berupa SK Mendagri paling lambat 24 Mei 2018,” terangnya. Wirajaya menambahkan, sampai 24 Mei tersebut harus ada SK pemberhentian dari Mendagri terhadap lima anggota Dewan yang maju dalam Pilkada NTB 2018. Jika SK pemberhentian dari Mendagri tersebut tidak ada, maka calon kepala daerah bersangkutan dianggap tidak serius mengundurkan diri. Sehingga namanya terancam dicoret sebagai salah satu calon kepala daerah atau peserta Pilkada. “Makanya saya minta teman-teman di Sekwan untuk mempercepat proses itu, berkas kelengkapannya. Supaya kita bisa memprosesnya, kolektif nanti. Karena daerah lain juga banyak anggota Dewan yang bertarung. Jangan sampai lewat dari tanggal 24 Mei,’’ katanya mengingatkan. Diketahui, ada lima anggota DPRD NTB yang maju dalam Pilkada 2018. Yakni Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm yang maju di Pilgub NTB mendampingi H. Ahyar Abduh. Serta empat anggota DPRD NTB, yakni H. Rumaksi dan H. Machsun Ridwainy maju di Pilkada Lombok Timur, H. Muammar Arafat dan TGH. Khudori Ibrahim yang maju di Pilkada Lombok Barat. (nas)

Halaman 15

NTB Rujukan Penetapan Pelantikan Gubernur Hasil Pilkada Serentak 2018 Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB menjadi rujukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menentukan jadwal pelantikan gubernur terpilih pada 17 provinsi di Indonesia dalam Pilkada serentak 2018. Kemendagri sudah membuat surat edaran yang disampaikan ke seluruh Pemda yang melaksanakan Pilkada bahwa pelantikan gubernur terpi-

lih untuk tahap pertama akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018 mendatang di Istana Negara. “Kalau pelantikan gubernur terpilih dalam Pilkada serentak 2018, NTB memang rujukannya,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (19/2) siang. Wirajaya menjelaskan, pelantikan gubernur dan bupati/walikota terpilih akan di-

laksanakan selama dua tahap. Pelantikan gubernur terpilih untuk tahap pertama pada 17 September 2018. Sementara untuk pelantikan bupati/walikota terpilih tahap pertama pada 20 September 2018. Dengan demikian maka tidak ada Penjabat Gubernur NTB. Karena pelantikan Gubernur NTB terpilih 2018 – 20123 tepat bertepatan dengan masa jabatan gubernur yang ada saat ini. Wirajaya menambahkan,

untuk pelantikan gubernur dan bupati walikota tahap berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018. Selanjutnya tahap III dan IV dilakukan pada bulan April dan Juni 2019. Artinya, untuk Bupati Lombok Timur dan Walikota Bima terpilih akan dilantik pada tahap pertama, yakni 20 September 2018. Karena masa jabatan bupati Lombok Timur yang sekarang akan berakhir 30 Agustus 2018.

Sementara Walikota Bima akan berakhir pada 18 Juli 2018. Sedangkan untuk Bupati Lombok Barat terpilih, masuk pelantikan tahap IV, yakni bulan Juni 2019. Karena masa jabatan bupati yang sekarang akan berakhir 23 April 2019. “Selang tiga hari, Gubernur NTB yang baru langsung melantik Bupati Lombok Timur dan Walikota Bima terpilih,” tandasnya. (nas)

Penangkapan ”Illegal Logging” Dinilai Rawan Dipidana Mataram (Suara NTB) Maraknya penangkapan dan penyitaan barang bukti dalam kasus illegal logging jadi temuan Ombudsman. Dalam prosesnya, ditemukan penangkapan dan penyitaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB tanpa disertai berita acara sehingga berpotensi dipindana balik oleh pelaku. ‘’Ini memang penegakan hukum di bidang kehutanan. Tapi praktiknya maladministrasi dan justeru ini berpotensi pidana,” tegas Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.,MH kepa-

da Suara NTB, Senin (19/2). Ia menyoroti kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam sejumlah temuan seperti perampasan kayu barang bukti, penyitaan dan penyimpanan barang bukti tidak disertai berita acara. Sejumlah tindakan maladministrasi dicatatnya, telah melanggar peraturan bersama Kapolri, Kejagung, Kemenhut, juga pelanggaran KUHAP tentang penyitaan, kemudian Putusan MK 130 /PUU-13 tahun 2015, KUHA Pidana, bahkan ditemukan juga pelanggaran Undang Undang

Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan pasal 32 tentang PPNS. Pihaknya pun menelusuri beberapa laporan terkait ini dan didapati beberapa fakta bahwa perampasan barang bukti kayu tidak disertai berita acara. Bahkan penyimpanan barang rampasan, tidak dimasukkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dengan alasan penuh. ‘’Padahal kita cek, Rupbasan siap kok,” ungkapnya. Menurut Adhar, seharusnya di internal penegakan hu-

Tersangka Kasus BPR Resmi Daftarkan Praperadilan Dari Hal. 1 jelas bahwa penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan konsolidasi adalah Kabag Sarana Perekonomian Daerah pada Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB,” paparnya. Sehingga menurut dia, sesuai uraian tersebut maka penetapan tersangka dapat dinyatakan tidak sah. Ketiga, disebutkan termohon Kejati NTB tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. Karena disebutnya, berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi dan kwitansi transaksi pengeluaran, kliennya hanya sebatas mengetahui. “Sehingga tidak diperlukan pertanggungjawaban. Karena pertanggungjawaban ada pada yang bertanda tangan saat pengeluaran,” jelasnya.

Karena itu ia melihat, penetapan tersangka tidak memenuhi minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP. Poin keempat, penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Berdasar pada uraian poin praperadilan, pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan agar menerima permohonan praperadilan untuk seluruhnya. Menyatakan tindakan Kejati NTB menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan penetapan tersangka tidak cukup bukti. Poin berikutnya, meminta hakim agar memerintahkan Kejati

NTB untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Bagaimana reaksi Kejati NTB? Hingga berita ini ditulis, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH belum dapat dihubungi. Namun sebelumnya, Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH menanggapi santai. “Silakan saja, itu hak mereka mengajukan praperadilan,” ujarnya. Jika benar akan diajukan, pihaknya akan mempelajari materi praperadilan Ikh tersebut. “Itu kan materi, nanti kita lihat dulu apa isi praperadilannya,” ujarnya, saat dikonfirmasi soal materi praperadilan tersangka. Ery juga menegaskan, penetapan Ikh sebagai tersangka sudah melalui prosedur, bahkan untuk kerugian negara sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan BPKP. (ars)

Polisi Klarifikasi Ketua KONI NTB Dari Hal. 1 Sementara mengenai asal anggaran untuk membiayai kegiatan, Andy mengaku tidak ada menggunakan uang negara. “Tidak ada menggunakan dana pemerintah, tidak ada juga dari KONI. ‘’ Untuk sumber anggaran, Andy menjelaskan dana dihimpun dari sponsor kegiatan. “Uangnya dari sponsor,” tandasnya Andy. Dikonfirmasi terpisah, Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsuddin Baharuddin mengonfirmasi klarifikasi Ketua KONI tersebut. “Ini kan masih tahap pen-

dalaman. Masih verifikasi. Nanti pihak-pihak lain juga akan dimintai keterangan. Ini masih penyelidikan,’’ ujar dia ditemui di ruang kerjanya di sela proses klarifikasi Andy Hadianto. Pengusutan Lombok Marathon 2017 oleh Polda NTB berawal dari kekacauan pada saat pelaksaan event tersebut pada Minggu 28 Januari lalu. Dalam event yang diikuti oleh sekitar 5.000 peserta terjadi protes. Para peserta sebagian di antaranya tidak mendapatkan medali dan kaos finisher saat menginjak garis finish. Perlombaan lari yang ke dua

kalinya dihelat di NTB itu dipromotori dunialari.com. Lomba dibagi dalam empat kelas yakni full marathon 42K , 21K, 10K, dan 5K. Peserta mendaftar secara online dan membayar pendaftaran, masing-masing Rp 150 ribu untuk kelas 5K, Rp 200 ribu untuk kelas 10 K, Rp 400 ribu untuk kelas 21 K, dan Rp 650 ribu untuk full marathon. Selain pelari nasional, event itu juga diikuti pelari dari 15 negara, antara lain Malaysia, Kenya, Puerto Rico, Singapura, Ukraina, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Kanada, Denmark, Tiongkok, Prancis, Jerman, dan Jepang. (why)

Ama Elo: Saya Paling Senang Jika PPS Terbentuk Dari Hal. 1 Akan tetapi dalam pandangan Tuan Guru Tekes yang pernah menjadi pengurus partai ini, belum tentu bagus betul jika jadi kepala daerah dari unsur partai. Alasannya, ada praktik mahar politik. Calon harus bayar kepada partai. Tapi tidak ada partai yang mengaku. Harapannya, ke depan partai politik ini bisa menjadi lebih baik. Para pelaku partai menjadi lebih baik. Tidak berakhir dengan beristirahat di hotel prodeo. Bupati Lotim yang sedang cuti karena mengikuti tahap kampanye Pilgub NTB ini mngaku sedih melihat ada sejumlah pengurus partai yang berurusan dengan hukum. Perbaikan atas segala kesalahan yang ada menjadi tanggung jawab bersama. ‘’Ini yang kita perbaiki dan itulah dasar kita maju dari independen. Saya dicalonkan mulai dari Bima, Dompu, Lombok. Jumlah pendukung saya lebih dari 600 ribu. Tapi yang dipersyaratkan 300 ribuan. Terimakasih Bima pilih jalur independen,’’ ujar Ali Dachlan. 2. Kegiatan usaha ekonomi rakyat, seperti tenun, anyaman, menjahit sangat kurang modal dan pemasaran. Bagaimana mengatasinya? Jawaban Ali Dachlan, di negara maju juga ada banyak kegiatan usaha rumahan. Sifatnya hanya tambahan untuk penuhi kebutuhan hidup. Semisal pegawai buat es mambo. Saat berada di Pasar Sape, Ali Dachlan bercerita bertemu dengan pedagang nasi yang di rumahnya juga bertenun. Dalam menggerakkan kegiatan ekonomi semacam itu sifatnya selalu kekurangan modal. Keluhan masyarakat terhadap akses kredit masih menjadi persoalan klasik. Mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah dalam mengelola anggaran agar bisa membantu rakyat harus dengan cara penghematan. Cara penghematan itu sudah diterapkan Bupati Lotim ini saat memimpin Lotim. Anggaran Lotim katanya sangat kecil. Namun dengan penghematan anggaran rutin, memangkas anggaran pegawai, memotong anggaran pelesir dan perjalanan dinas. Meski tidak populer di kalangan pegawai, namun hal itu tetap dilakukannya. Bicara produk rumahan, seperti dibeli Ali Dachlan langsung dari pedagang di Pasar Sape, Senin kemarin. Ada kain Tembe Nggoli yang

dibeli seharga Rp 160 ribu. Harga kain produk lokal itu jauh lebih murah dari kain plekat. Meski lebih mahal namun harus dihargai. 3. Sebagai wadah sumber air, Bendungan Sape jebol. Mohon antisipasi segera! Pertanyaan sekaligus permintaan dari satu ini disetujui Ama Elo. Memang harus segera diperbaiki katanya. Bendungan Sape tanggung jawab provinsi dan diharapkan segera bisa diperbaiki. Dituturkan, lebih dari 27 tahun lamanya Bendungan Pandanduri hanya jadi wacana. Tapi hanya cerita saja. Tekad Bupati Lotim ini, tahun 2003 langsung mengambil tindakan tegas dan mulai melakukan pembebasan lahan. Konsep awal akan menelan anggaran Rp 1,1 triliun untuk dana awal ini direvisi dan berani menganggarkan Rp 5 miliar diawal meski ditentang para wakil rakyat. 4. Bagaimana tanggapan bapak dengan Provinsi Pulau Sumbawa dan ide Pemekaran Kabupaten Bima Timur? Pertanyaan peserta pertemuan ini ditanggapi Ali Dachlan. Ide tersebut dinilai bagus. Sama dengan rencana Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). PPS sudah di ambang pintu. Ali Dachlan ini mengaku paling senang jika terwujud PPS. Saat ini sedang moratorium. Setahun lagi diyakini bisa dibuka pemekaran. PPS nomor satu harus terbentuk. Di Sumba tuturnya, penduduknya satu kabupaten hanya 65 ribu. Pulau Sumbawa dengan jumlah kawasan yang luas sudah sangat layak dimekarkan. Begitupun alasan pemekaran menjadi Kabupaten Bima Timur. Sape bisa jadi ibu kota kabupaten. Sape katanya merupakan lalu lintas ekonomi barang. 5. Bagaimana subsidi pupuk dan subsidi bibit petani bawang? Bima merupakan daerah penghasil bawang terbesar di NTB. Bicara tanam bawang, orang Bima jagonya. Bawang Bima jadi penyangga bawang nasional. Luar biasa kemajuan bawang di Bima dan sudah sepantasnya pemerintah perhatikan petani bawang. Subsidi masih tanggung jawab pusat, tidak salah ditambah pemprov dan pemkab turut memberikan subsidi. (rus)

kum pada Dinas KLH harus clear. Karena jika masih ada SOP yang tidak dilalui, maka akan jadi celah hukum bagi pelaku illegal logging. “Artinya, bagaimana mau bersihkan pembalakan liar? Kalau penegakan hukum masih ndak beres,” tegasnya. Penangkapan dan penyitaan selama ini seringkali tidak disertakan izin dari Pengadilan, menambah praktik maladministrasi berpotensi pidana. Terkait hal ini, Ombudsman pada prinsipnya sangat sepakat dengan gerakan penyelamatan hutan, karena Lombok menjadi sasaran ‘predator’ illegal logging. Tapi jika ingin serius dalam proses penegakan hukum, Adhar Hakim berharap diperbaiki sistemnya. Sehingga tidak justru menjadi boomerang bagi Dinas LHK diserang balik pel-

aku atau cukong kayu. Sehingga PPNS disarankan pihaknya berhati -hati dengan lebih tertib dalam proses penegakan hukum untuk menutup celah gugatan atau pidana balik. Atas situasi itu, pihaknya sudah bersurat ke Gubernur NTB Dr.TGH M. Zainul Majdi tanggal 7 Oktober 2017 lalu. Isinya saran perbaikan, agar gubernur meneruskan temuan pihaknya itu dan disikapi secara teknis berupa perbaikan sistem di Dinas KLH. Dihubungi terpisah, Kadis LHK Provinsi NTB, Madani Mukarom belum memberi tanggapan. Sementara Kabid Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB Mursal juga enggan memberi penjelasan soal temuan Ombudsman ini. (ars)

Bersama Rakyat Berikhtiar Saya lahir di Lombok bukan Dari Hal. 1 berarti mengabaikan dan melupakan, karena diri kita tidak akan bermanfaat tanpa orang lain. Kita satu tubuh dalam ke-NTB-an dan tidak boleh saling melupakan. Saya orang Lombok bahkan sudah sering bertandang sebelum pakaian sebagai abdi negara melekat. Mbojo adalah bagian dari sejarah hidup saya dan juga kita. Suka ada di Mbojo suka pula saya rasakan. Begitu sebaliknya jika duka bersarang di sini duka pula saya rasakan. Kita bersaudara yang tidak boleh dipisahkan dengan alasan politik, kesukuan, golongan, organisasi dan lain-lain. Dan, sikap hidup dalam keberagamaan itu tidak hanya dalam kata-kata melainkan dalam praktik sehari-hari karena agama itu adalah pengamalan perbuatan. Wahai saudaraku di Manggalewa, Sambori, Kuta, Wera, Sangiang, Teluk Ular, Pantai Koo, Pantai Hu’u, Parado, Jatibaru, Asakota, Hu’u, Kampung Bali, Kadindi, dan tempat lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dalam hidup kita harus saling menghargai, antara satu dan yang lain. Ukurannya adalah kebaikan yang berulang-ulang kita lakukan. Kita bersaudara karena berada dalam kebaikan dan kebaikan itulah yang mendekatkan kita. Dalam situasi dan kondisi perbedaan golongan dan organisasi Islam saat ini, seperti Muhammadiyah, NU, NW, Tarekat, Persis dan lain-lain sudah saat ini semua dipandang setara dalam kerangka pembangunan kesejahteraan masyarakat di NTB. Saya adalah rakyat juga yang merasakan hidup dalam keberagamaan dan untuk saling mengenal, saling membantu, berdiri dan hadir untuk semua golongan dan organisasi Islam. Semua mengajarkan kebaikan dan kesholehan yang tidak perlu dipungkiri sehingga tidak perlu ada pertentangan hanya karena perbedaan pendapat. Wahai Ama ra Ompu, Cina ro angi ma dese rantasa di Mbojo, apa yang kalian rasakan hari ini? Di tengah ayat-ayat suci yang sering dikumandangkan, kadang terasa ada yang dikhianati di balik itu semua ketika menyaksikan masih terjadi berbagai problem yang sebetulkan sudah diajarkan untuk mengatasinya. Kita merasa terbelakang bukan semata karena kebodohan. Kadangkala akibat dari kurang perhatian dari berbagai sisi. Karena itulah keadilan dan kesetaraan menjadi harapan bersama. Banyak harapan masyarakat akan membaiknya NTB di masa-masa mendatang. Semenjak Gubernur NTB di pegang warga setempat semisal H. Harun Al Rasyid, segunung citacita agar NTB berubah belum juga menemukan titik temu. Harus diakui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB belum terkatrol signifikan karena daerah lain melakukan gerak cepat dalam berbagai sektor pembangunan. Sungguh harapan rakyat adalah mewujudkan impian terjadinya kesejahteraan yang lebih baik. Mimpi-mimpi itu memerlukan visi jangka panjang, tidak sebatas apa yang kita dapat hari ini. Namun cukuplah masa lalu kelam itu menjadi pengalaman berharga, bahwa meraih cita-cita yang diimpikan rakyat memerlukan partisipasi rakyat dan dorongan para pemimpinnya. Wahai saudaraku, saya tidak bisa melepas bahwa diri saya juga rakyat biasa sehingga saya juga suka blak-blakan seperti rakyat. Putih saya bilang putih, hitam saya bilang hitam. Saya tidak ingin menyembunyikan hati dengan alasan politik atau kekuasaan, sehingga selalu saya katakan sesuatu yang adang dinilai berbeda dan kontroversial. Kontroversial tidak selalu mengingkari kebenaran karena kebenaran harus selalu diuji dari berbagai sisi. Dan, kebenaran harus disuarakan walau itu pahit, saudaraku. Saya maju bersama rakyat karena ingin menyelami hati rakyat, bersegera memenuhi kebutuhan rakyat, dan itu harus dimulai dari pemerintahan. Pemerintahan dengan birokrasi yang sehat tidak cukup hanya dengan catatan-catatan. Melainkan kenyataan dari perbuatan yang tidak dilakukan yang boleh jadi tidak selalu dicatat. Menjadi apapun di dunia ini tidak untuk berbangga dan atau sebaliknya berendah diri. Menjadi rakyat biasa bukan ukuran rendah, menjadi pejabat bukan gelar bangsawan baru. Komitmen semua adalah hidup dengan baik sesuai yang digariskan. Penguasa sekarang tidak boleh seperti penguasa masa lalu yang menjajah, memeras, menerima upeti, menghimpun upah kekuasaan, dan kadang memperjualbelikan jabatan. Seorang kepala bidang, kepala dinas, kepala sekolah dipilih berdasarkan prestasi, bukan karena upeti. Cita-cita pemerintah harus dimulai dari birokrasi yang sehat, yang walaupun memerlukan waktu lama harus terus dilakukan oleh siapapun pemimpinnya. Dengan cara ini anggaran tidak akan terbuang percuma dan rakyat benar-benar menikmati hasilnya. Keadilan dan kesejahteraan bisa kita wujudkan untuk masyarkaat miskin, masyarakat terisolir, kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga (Pekka/janda). Wahai saudaraku, semoga cita-cita ini menjadi harapan bersama dan kebersamaan mutlak sebagai modal perubahan yang lebih baik. Yakinlah Allah mengatur segala sesuatu dan segala aktivitas kita, profesi kita. Carilah jalan yang diridhoi yang kita yakini kebenarannya setelah kita berikhtiar agar selalu diberi hidayah berada di jalan yang lurus. Saudaraku, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin. Salam Ali-Sakti

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 20 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(FaniHanifa Photography)

RAKERDASUS - Bakal Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, bersama dua tokoh PDIP yang menjabat kepala daerah di Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan H. W. Musyafirin, saat Rakerdasus PDIP NTB di Mataram, Senin (19/2).

Rakerdasus PDIP NTB

Megawati Awasi Langsung Lobar Bakal Tarik Retribusi Tera Ulang Pemenangan Ahyar-Mori

Giri menang (Suara NTB) Pemkab Lombok barat bakal menarik retribusi dari pelayanan tera Ulang. Untuk mempersiapkan penarikan retribusi ini, Pemda lebih dulu menyiapkan regulasi berupa Raperda Pelayanan Tera Ulang. Dua Raperda ini masuk tahap tanggapan kepala daerah terhadap dua buah Raperda tersebut. Hadir pada kesempatan itu Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Saswadi. Mewakili pihak eksekutif, Pjs menjawab pertanyaan dari legislatif yang dilontarkan pada rapat sebelumnya. Dijelaskan Saswadi, retri-

busi pelayanan jasa tera ulang merupakan salah satu bagian dari jenis retribusi jasa umum sehingga perlu diperhatikan besaran retribusi, agar tidak memberatkan masyarakat. Seperti diketahui, nutrisi layanan daerah-daerah yang akan berlaku saat ini merujuk pada Perda NTB Nomor 2 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan daerah. Untuk itu, rencana tarif pelayanan tera ulang yang akan diberlakukan pendekatannya melalui metode dengan mempertimbangkan nilai inflasi. Saswadi menjelaskan, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang ini tidak semata-mata menitikberat-

kan pada sektor atau pada faktor retribusinya saja, tapi juga mementingkan faktor perlindungan kepada konsumen. Sedangkan terkait perlunya Raperda tentang arsip konvensional dan arsip media, menurut mantan Sekwan DPRD Lobar ini, arsip konvensional adalah arsip yang informasinya tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Sedangkan arsip media, merupakan arsip yang informasinya terekam dalam media elektronik. “Prinsipnya, arsip konvensional maupun media yang sangat diperlukan, keberadaannya penting untuk dipertahankan dan diutamakan karena lebih

kuat sebagai bukti sejarah. Namun arsip media pun penting karena sangat mudah, hemat, fleksibel dalam pengoperasiannya,” jelasnya. Wakil ketua DPRD Lobar, Multazam selaku pimpinan rapat. Dengan telah disampaikan jawaban eksekutif ini, maka seluruh rapat paripurna Dewan dinyatakan selesai tanpa ada anggota DPRD yang mengajukan interupsi. Hadir dalam sidang Paripurna tersebut Wakil Ketua DPRD Lobar H. M. Nursaid, Sulhan Muhlis, Sekretaris DPRD H. Isnanto Karyawan, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Staf Ahli dan Kepala SKPD Lobar. (her)

Mataram (Suara NTB) Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, SH, menegaskan dukungan kadernya kepada duet TGH. Ahyar Abduh – H. Mori Hanafi, SE, M.Comm di Pilkada NTB harus dimaksimalkan. Bahkan, kinerja kader dalam memenangkan duet ini akan diawasi langsung Ketua Umum DPP PDIP, Hj. Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Rachmat saat memberikan sambutan di acara Rapat Kerja Khusus (Rakerdasus) DPD PDIP NTB, yang digelar di Mataram, Senin (19/2). Rakerdasus itu menjadi mo-

men istimewa karena diisi dengan arahan khusus dari Megawati Soekarnoputri. Rachmat mengemukakan, dalam arahan yang diberikan secara tertutup itu, Megawati akan mengevaluasi serta menanyakan langsung kinerja para kader PDIP di NTB dalam memenangkan para kandidat yang mereka usung. Selain Megawati dan kader PDIP, Ahyar Abduh dan Mori Hanafi juga turut hadir dalam Rakerdasus tersebut. Selain itu, hadir pula Cabup dan Cawabup Lombok Barat, H. M. Izzul Islam dan TGH. Khudari Ibrahim, Cabup dan Cawabup Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi dan H. Rumaksi SJ, SH, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin SE dan Hj. Fera Amelia SE. Dalam arahannya yang disampaikan secara tertutup, Megawati menyerukan kepada seluruh kader partai untuk meningkatkan soliditas partai. Putri Presiden pertama RI, Soekarno ini meyakini, soliditas merupakan kunci utama untuk meraih kemenangan dalam menghadapi pilkada serentak NTB 2018 maupun pemilu 2019 yang akan datang. “Karena soliditas partai adalah setengah dari kemenangan, begitu juga kalau tidak solid, maka itu setengah dari kekalahan. Maka dari itu, beliau menekankan seluruh jajaran partai, dari DPD sampai ranting untuk membangun soliditas yang utuh untuk merebut kemenangan di NTB,” ujar Wakil Ketua DPP PDIP yang juga Kordinator Pemenangan Pilkada NTB, Prof. Hamka Haq, menirukan ucapan Megawati saat memberi-

kan arahan pada Rakerdasus kemarin. Sebelumnya, Rachmat Hidayat juga sempat mengutarakan bahwa kinerja para kader PDIP, khususnya mereka yang menduduki jabatan strategis di partai akan diawasi langsung oleh Megawati. Bahkan, Rachmat juga menegaskan dirinya akan turun tangan langsung untuk berkampanye memenangkan Ahyar-Mori, serta kandidat Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang tampil di Pilkada serentak di NTB tahun ini. “Saya mulai turun kampanye. Konsolidasi partai. Jangan kamu anggap selesai Rakerdasus ini, tidak ada Rakerda lagi di masing-masing cabang. Kita kampanye kekuatan penuh. Jadi setiap langkah PDIP itu bertemu dengan rakyat. Katakan siapa (calon) Gubernur kita, katakan siapa (calon) Bupati kita,” tegas pria bersuara bass ini. Rachmat menegaskan bahwa PDIP memilih mendukung Ahyar dan Mori karena pertimbangan kemajuan daerah. Rachmat meyakini, saat ini Provinsi NTB membutuhkan sentuhan pemimpin yang tepat untuk menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. “10 tahun ini kita punya banyak pekerjaan rumah. Kenapa harus Ahyar Abduh? Kenapa harus Mori? Karena masih banyak pekerjaan rumah,” ujar Rachmat. Ahyar, menurut Rachmat adalah sosok dengan kriteria yang tepat untuk tantangan yang disebutkannya tersebut. Selain itu, salah satu kelebihan Ahyar yang menurutnya cukup menonjol adalah wajahnya yang rupawan. “Kalau ibarat perempuan, orangnya dia cantik,” ujar Rachmat. Ia lalu menengok ke arah sejumlah penyanyi grup perempuan yang berbaris di samping panggung tempat ia berpidato. “Ini saya lihat, cantik-cantik ini tapi masih cantik Pak Abduh ya,” selorohnya. Sementara, sosok Mori Hanafi menurutnya juga menjadi kebutuhan karena dirinya merepresentasikan kekuatan masyarakat dari timur NTB. “Matahari itu terbit dari timur. Jadi ketika Bung Karno jadi Presiden, dua kali beliau ke Bima. Sampai memberikan nama Dae Ferry, jadi Ferry Zulkarnain itu namanya dari Bung Karno, jangan main-main,” tandas Rachmat. Ia menegaskan, saat ini keduanya harus menang dengan cara menjual program yang bisa memajukan rakyat. Bukan dengan cara mengajari rakyat ‘bermain’ uang. “Katakan kepada rakyat kita. Kalau rakyat tanya, apa yang mau dikasih sama Gubernur kita? Katakan, kalau uang ndak ada. Kalau program, itu yang akan dikasih oleh Gubernur kita,” pungkas politisi senior ini. (tim)