HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
JUMAT, 19 JANUARI 2018
16 HALAMAN NOMOR 258 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
TGB Bahas Pembebasan Yerussalem di Konferensi Internasional Al-Quds Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) diwawancara secara eksklusif oleh presenter Al-Ghad TV tentang Konferensi Internasional untuk mendukung AlQuds di Kairo, Mesir, Rabu (17/ 1). TGB diundang pada konferensi tersebut, di samping sebagai Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia, juga merupakan salah satu tokoh
Islam Indonesia yang memiliki komitmen kuat pada permasalahan kemanusiaan secara universal, baik nasional maupun dunia. Dalam konferensi yang berlangsung dari tanggal 17-18 Januari ini, TGB merupakan satu-satunya Tokoh Islam Indonesia yang diundang dalam kegiatan tersebut bersama Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifuddin yang mewakili Pemerintah Indonesia. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
WAWANCARA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat wawancara dengan presenter Al-Ghad TV tentang Konferensi Internasional untuk mendukung Al-Quds di Kairo, Mesir, Rabu (17/1).
Jumlah Penerima Rastra di NTB Turun
Mataram (Suara NTB) – Jatah beras sejahtera (rastra) yang dulu disebut raskin untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berkurang, dari 15 Kg menjadi 10 Kg per bulan. Jumlah penerima rastra di NTB juga
turun dibandingkan 2017 lalu. Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (18/1) siang mengatakan berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), jumlah penerima rastra di NTB
tahun 2018 sebanyak 447.154 KPM. Setiap KPM menerima 10 Kg rastra tiap bulan gratis. Sementara itu, tahun 2017, jumlah penerima rastra di NTB sebanyak 447.369 KPM. Bersambung ke hal 15
Kejaksaan Segera Tetapkan Tersangka
Kerugian Negara Kasus Merger BPR Rp 1,1 Miliar
TO K O H Efektifkan Pencegahan
Tedjolekmono (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R Dievaluasi Tiap Empat Tahun
SITA - Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejati NTB saat melakukan pemeriksaan, sekaligus menyita server yang diadakan tim konsolidasi. Server senilah Rp 600 juta itu disita dari Kantor PD BPR Loteng beberapa waktu lalu.
Usulan Plt Bupati Lotim dan Lobar Tunggu Gubernur
MESKIPUN telah menjadi geopark dunia, Rinjani akan tetap dievaluasi oleh Unesco tiap empat tahun sekali. Unesco juga memberikan empat catatan atau rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. ‘’Setiap empat tahun, betul dievaluasi. Setiap empat tahun memang begitu ketentuannya Unesco,’’ kata General Manager Geopark Rinjani, H. Chairul Mahsul, SH, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (18/1) siang. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB belum mengajukan usulan nama calon Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Walikota ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rencananya, Biro Pemerintahan akan berkonsultasi dengan gubernur pada pekan depan mengenai nama-nama yang akan diajukan ke Mendagri untuk Plt Bupati Lombok Timur (Lotim)
dan Lombok Barat (Lobar). ‘’Belum ada pejabat (yang diusulkan jadi Plt). Pak Gubernur masih di Mesir. Mudah-mudahan hari Senin depan kita mau menghadap beliau siapa yang mau di-recommended menjadi Plt Bupati Lombok Barat maupun Lombok Timur,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi Suara
NTB, Kamis (18/1) siang. Untuk Plt Bupati Lotim dan Lobar, Pemprov akan mengusulkan tiga nama ke Mendagri. Calon Plt tersebut berasal dari pejabat eselon II Pemprov NTB. Pasalnya, baik bupati maupun wakil bupati pada kedua daerah tersebut maju dalam Pilkada. Sedangkan bupati/walikota maju dalam Pilkada maka wakil kepala
daerah otomatis akan menjadi Plt Bupati/Walikota, seperti Kota Mataram dan Lombok Tengah (Loteng). Kepala daerah/wakil kepala daerah yang maju dalam Pilkada akan cuti mulai 15 Februari hingga 23 Maret. Untuk itu, sebelum masuk masa cuti, nama-nama calon Plt Bupati/Walikota harus diusulkan ke Mendagri. Bersambung ke hal 15
Kehilangan Hak Pilih Sejak Dulu
(Suara NTB/nas)
Buntu, Penyelesaian Dokumen Kependudukan 700 Warga di Lobar Mataram (Suara NTB) – Ratusan warga di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar) bukan kali ini saja kehilangan hak pilih dalam Pilkada. Namun, kondisi tersebut sudah terjadi sejak dulu, baik Pileg dan Pilpres 2014. Ratusan warga tersebut tak memiliki hak pilih lantaran tak diakui oleh pemerintah daerah setempat. Bahkan, mereka tak punya dokumen kependudukan
seperti KTP. Penyelesaian dokumen kependudukan 700 warga yang punya hak pilih tersebut hingga saat ini masih buntu alias belum ada solusi. ‘’Ini perulangan tahun kemarin juga. Katanya Pilkada yang dulu juga seperti itu mereka kehilangan hak pilih. Sejak Pilkada tahun sebelumnya mereka juga begitu, ndak punya hak pilih. Waktu Pileg dan Pilpres juga mereka tak punya hak pilih,” kata Sekretaris Desk Pilkada
NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (18/1) siang. Wirajaya menjelaskan, pihaknya sudah membahas persoalan ini dengan Pemkab Lobar jauh sebelum pembentukan desk Pilkada NTB. Sejak baru menjabat Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, persoalan ini sudah dikoordinasikan dengan Bagian Pemerintahan Setda Lobar. ‘’Memang ini belum menemukan
titik temu terkait dengan keberadaan mereka di sana,’’ ucapnya. Pemprov, kata Wirajaya sudah memberikan masukan jangan sampai hak pilih ratusan warga tersebut hilang gara-gara keberadaan mereka tak diakui Bersambung ke hal 15
H. Wirajaya Wirajaya Kusuma Kusuma H.
(Suara NTB/dok)
LANGKAH pencegahan tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum, masih jadi upaya prioritas Kejaksaan Tinggi NTB. Sebab dengan pencegahan, dianggap lebih efektif dari penindakan yang membutuhkan waktu dan biaya. Selain fungsi TP4D, berbagai program disasar. Kamis (18/1) kemarin, Kejati NTB menindaklanjuti instruksi dari Kejaksaan Agung untuk membangun kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI. Dalam pelaksanaannya, Kejati NTB akan bersama LPP melakukan kegiatan Bersambung ke hal 15
‘’Kerugiannya banyak. Nanti dengan audit kerugian negara ini, akan jadi dasar kami tetapkan tersangka,’’ kata Kajati NTB Tedjolekmono, SH,MH kepada Suara NTB, Kamis (18/1). Angka kerugian negara itu menurut Kajati muncul dari penggunaan anggaran yang dikumpulkan dari delapan BPR se NTB oleh tim konsolidasi merger. Dari total dana operasional tim konsolidasi Rp 1,6 miliar, kerugian yang ditemukan mencapai Rp 1,1 miliar. Sebagian anggaran penggunaannya diduga fiktif. ‘’Itu akibat dari penggunaan anggaran, ada yang tidak bisa pertanggungjawabkan sehingga fiktif. Ada juga yang tidak sesuai peruntukannya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
Mataram (Suara NTB) Kerugian negara dugaan korupsi pada proses merger PD. BPR menjadi PT Bank BPR NTB, sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB mencapai Rp 1,1 miliar. Hasil audit akan dijadikan bahan penyidik untuk segera menentukan dan menetapkan tersangka.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Jumat, 19 Januari 2018
Berharap Jalan Baru RENCANA pembangunan jalan baru yang menembus daerah Gunungsari, Lombok Barat (Lobar) melalui jalan baru Gegutu sangat diharapkan banyak pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Rembiga, Sunardi, dengan adanya jalan baru tersebut dapat mengurangi kemacetan terutama simpang empat Rembiga. “Jalur tersebut selalu ramai dan macet terutama saat waktu jam kerja,” jelasnya. Kemacetan ini diperparah dengan kondisi jalan yang sempit dan akses satu-satunya menuju (Suara NTB/uul) wilayah Lombok Barat. Sunardi “Karena banyak warga sana yang bekerja di Mataram biasa lewat sini, kalau lewat barat jauh dan memakan waktu yang lama,” terang Sunardi. Terutama saat pulang kerja, kemacetan bisa lebih parah lagi karena semua kendaraan mengarah ke satu tujuan. “Pernah macetnya sampai Midang itu, kita dari kelurahan mendadak jadi tukang parkir,” jelasnya. Meskipun ada jalan baru di Dakota itu, kata Sunardi, itu juga tidak membantu karena hanya memotong arah jalan. “Ditambah dengan adanya bangunan yang posisinya dekat dengan jalan semakin menyebabkan kemacetan,” tukasnya. Ia mencontohkan seperti pembongkaran bangunan di Dakota kemarin yang mengganggu sempadan jalan. “Selain melanggar izin mendirikan bangunan, juga posisinya yang dekat jalan menjadi masalah karena dalam peraturan minimal jaraknya 20 meter dari jalan,” terangnya. Sunardi sangat mengharapkan pembangunan jalan baru dari Gegutu tersebut bisa segera dilakukan. “Saya tidak tahu sudah sejauh mana perkembangannya, apakah dari pembebasan lahannya yang belum atau apa,” jelasnya. Nantinya jalan tersebut akan melewati lingkungan Gegutu yang tidak terlalu memiliki banyak penduduk. “Kalau jadi dibuat, jalan itu bisa mengurangi kemacetan di perempatan jalan ini,” imbuhnya. Selain jalan baru di Gegutu, pemerintah juga berencana untuk membuat jalan tembusan dari Dakota ke Ampenan. “Nanti di pengkolan Dakota itu mulai jalannya melewati pinggir bandara lama, Insya Allah itu juga bisa mengurangi kemacetan,” kata Sunardi. (uul)
Halaman 2
UN di Mataram Tak Harus Berbasis Komputer Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram memastikan tidak ada penambahan sekolah yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Pelaksanaan UN di kota ini tidak harus menggunakan komputer, dan Pemkot tidak akan mengharuskannya. Kepala Dikbud Kota Mataram, H. Sudenom, Kamis (18/ 1) menyebutkan, enam sekolah masih menggunakan UNBK yakniSMPN 2, SMPN 6, SMPN 12, SMP Kristen Alethia, MTsN 1 dan MTsN 2 Mataram. Sekolah lainnya belum siap karena terkendala sarana. Ditambahkan, rata - rata sekolah tak memiliki anggaran penambahan fasilitas komputer. Komite Sekolah juga tak berani menarik uang, karena trauma dengan kejadian beberapa waktu lalu. “Selama Pemerintah pusat tidak memaksa, saya juga tidak me-
maksa sekolah menggunakan UNBK,” kata Sudenom. Artinya, sekolah lainnya pelaksanaan ujian nasional menggunakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Sudenom merasakan bagi siswa memiliki prestasi bagus hasil ujian nasional juga bagus menggunakan UNKP. Berbeda halnya dengan UNBK, karena ketidakmampuan mengoperasikan komputer berpengaruh terhadap nilai siswa. Namun perlu diantisipasi dari pelaksanaan UNKP adalah, meminimalisir kecurangan dan pelanggaran berat
seperti bocoran jawaban. “Mau tidak mau pelanggaran berat UNKP diminimalisir lagi,” cetusnya. Terhadap pengayaan, Dikbud menyerahkan sepenuhnya ke masing - masing sekolah. Ia melihat beberapa sekolah sudah mulai menggelar uji coba atau try out. Uji coba dimaksud agar siswa lebih siap menghadapi ujian nasional sesungguhnya. Sudenom menerangkan, sebenarnya upaya jemput bola ke Kementerian Pendidikan bantuan komputer telah dilakukan dengan mengirim proposal.
”
Selama pemerintah pusat tidak memaksa, saya juga tidak memaksa sekolah menggunakan UNBK
Bantuan peralatan sifatnya satu - dua saja. Kemendikbud memang menganjurkan agar UNKB dilaksanakan dengan meminjam fasilitas komputer SMA/SMK sebelumnya melaksanakan UNKB. Dia khawatirkan justru ini mengganggu psikologis siswa, karena merasa canggung memasuki sekolah lainnya. “Secara psikologis akan tergang-
(Suara NTB/cem)
H. Sudenom gu. Karena, beda ketika masuk sekolah lain daripada masuk ke sekolah sendiri,” demikian ujarnya. (cem)
(Suara NTB/cem)
PEMAKAMAN PADAT - Seorang warga tengah memungut bunga kamboja di TPU Karang Medain. Semakin padatnya pemakaman umum jadi atensi Pemkot Mataram dengan menyusun rancangan Perda yang mewajibkan pengembang perumahan menyediakan dua persen lahan pemakaman.
Masih Banyak PR WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mengungkapkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mataram masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) bagaimana mewujudkan Mataram sebagai kota yang nyaman bagi wisatawan. Salah satunya berkaitan dengan penataan PKL. Sejumlah taman yang ada di Mataram tidak ada yang luput dari ‘’serbuan’’ PKL. ‘’Seperti di Taman Malomba, PKL di sana marak lagi,’’ katanya kepada Suara NTB. Muhtar menyayangkan, para PKL tidak hanya memanfaatkan trotoar untuk berjualan, tetapi juga badan jalan. ‘’Ini sangat menggangu sekali,’’ cetusnya. Oleh karena itu, dia berharap ada terobosan baru dari OPD yang harus dilaksanakan. ‘’Sekarang saja, trotoar yang digunakan untuk berjualan, masyarakat sudah mengeluh, apalagi ini menggunakan badan jalan,’’ katanya. Yang tidak kalah memprihatinkannya adalah keberadaan PKL di bundaran lingkar selatan Kota Mataram. ‘’Nah inilah yang saya maksud,’’ sesalnya. Muhtar melihat, sebagus apapun penataan taman di Kota Mataram, tidak akan berarti apa-apa kalau masih dibarengi dengan kehadiran PKL di sana. Dikatakan, kalau PKL dibiarkan tanpa penataan yang jelas, dikhawatirkan bakal menimbulkan pekerjaan baru. ‘’Karena taman-taman ini bisa rusak,’’ katanya. Untuk itu, Satpol PP diminta sigap menyikapi keberadaan PKL yang berjualan seenaknya tanpa memperhatikan kenyamanan pengguna jalan. Politisi Gerindra ini mengakui, bahwa untuk mewujudkan Kota Mataram yang nyaman, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Apalagi Mataram dihajatkan menjadi kota metro. ‘’Ini kalau tidak dibenahi dari sekarang, ini bisa menjadi sulit,’’ tambahnya. Seperti diketahui, Pemkot Mataram sedang membangun monumen Mataram metro di bundaran lingkar selatan. Dengan pembangunan itu dikhawatirkan PKL akan akan semakin nyaman berjualan di sana. Sebab, selama ini, terkesan ada pembiaran sehingga jumlah mereka semakin banyak. ‘’Kemarin juga ka nada peresmian monumen di Rembiga. Sebenarnya ini bagus sebagai tanda di sini dulu ada bandara,’’ imbuhnya. Hanya saja, PKL harus ditata dan jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Karena sebelum adanya monumen itu, PKL di sana sudah ada. ‘’Kan di Udayana sudah dibuatkan tempat PKL, kenapa tidak berjualan di sana saja, kenapa mesti berjualan di bundaran,’’ pungkasnya. (fit)
H. Muhtar (Suara NTB/fit)
Pemkot Mataram Siapkan Raperda Pemakaman Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tengah mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berkaitan dengan areal pemakaman. Pengembang perumahan nantinya diwajibkan menyediakan dua persen lahan untuk pemakaman. Kepastian penyediaan lahan pemakaman oleh pengembang seluas dua persen, kata Kemal Islam selaku Kadis Perkim, setelah melakukan kunjungan kerja bersama DPRD ke Kementerian Hukum dan HAM. Salah
satu isinya kewajiban pengembang menyiapkan dua persen dari keseluruhan total luas lahan digunakan membangun perumahan. “Dari 25 hektar lahan digunakan wajib disiapkan dua persen untuk lahan pemakaman,” kata Kemal, Kamis (18/ 1). Kewajiban menyediakan dua persen lahan pemakaman nantinya akan dibahas bersama dengan pengembang. Secara bersama akan disusun Raperda tentang areal pemakaman. Yang jadi persoalan, pengembang perumahan di
Mataram tidak sampai menghabiskan lahan 25 hektar untuk membangun. Meskipun demikian, ini akan diatur juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi. Di antaranya, akan dibicarakan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas khusus harus disediakan 30 persen. Dari Fasus dan Fasos demikian kata Kemal, akan disediakan 5 persen khusus areal pemakaman. “Kalau dari Fasum dan Fasos di luar fisik itu di 5 persen. Karena fasum dan fasosnya itu mini-
Pemkot Segera Ajukan Kebutuhan Formasi CPNS Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),tengah menyusun formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Formasi skala prioritas akan diajukan dalam waktu dekat ke Kementerian Pendayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). “Insya Allah, dua hari ini sudah selesai datanya semua,” kata Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKPSDM Kota Mataram, Ahmad Mujahiddin ditemui, Kamis (18/1). Dia menambahkan, jatah alokasi CPNS
belum diketahui. KemenpanRB hanya meminta usulan saja. Berbeda halnya dengan surat sebelumnya yang meminta kebutuhan formasi khusus di tiga bidang. Yakni, tenaga pendidik, kesehatan dan infrastruktur. Tiga formasi itu diajukan 146 formasi. “Itu yang lama. Sekarang ini sudah ada edaran KemenpanRB tanggal 13 Desember 2017. Kita diberikan batas waktu sampai akhir Januari,” tambahnya. Dikatakan, pengusulan formasi CPNS akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tidak mungkin kekurangan pegawai 1.000 kemudian diajukan sama. Tetapi perlu dilihat ke-
mampuan finansial daerah. Kebutuhan pegawai di Kota Mataram sebanyak 840 orang. Paling dibutuhkan guru kelas, karena kekurangan 490 orang. “Ada penambahan struktural karena ada yang pensiun. Otomatis berubah kebutuhan pegawai kita. Terutama guru kelas 490 kekurangan posisi 2018,” tambahnya. Formasi tenaga kesehatan mengacu pada regulasi di Pemerintah Pusat. Masing - masing unit pelaksana teknis memiliki standar. Kemungkinan pelaksanaan penerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. (cem)
ASN Terlibat Politik Praktis Terancam Kena Sanksi Mataram (Suara NTB) Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram, disinyalir terlibat politik praktis. Mereka diketahui turut mengantarkan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur, H. Ahyar Abduh H. Mori Hanafi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Rabu (10/1). Pelanggaran dilakukan oknum ASN diakui Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito belum mendapatkan laporan, sehingga belum bisa mengambil keputusan seperti apa pelanggarannya. Kecuali kata Eko, laporan telah masuk baru kemudian diproses berdasarkan peraturan perundang - undangan. “Belum ada laporan saya terima ini,” kata Eko, Kamis (18/1). Bila laporan telah diterima, tim penegakan disiplin pegawai akan mengklarifikasi yang bersangkutan. Pihaknya akan memberikan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai. Serta, Undang - Un-
(Suara NTB/dok)
H. Effendi Eko Saswito dang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Nanti kita sanksi sesuai PP 53,” terangnya. Menjaga netralitas pegawai pada Pilkada serentak 2018, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran Nomor B/ 71/M.SM.00.00/27 perihal Pel-
aksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dijelaskan, dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 2 Huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala macam bentuk pengaruh maupun tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Salah satu poin dalam PP 42 tahun 2004 yakni, PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon dengan tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon atau partai politik. Selain itu, mengunggah, menanggpi (like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal pasangan calon. Selanjutnya, foto bersama dengan bakal calon kepala daerah dan lain sebagainya (cem)
mal 30 persen,” tuturnya. Bagaimana dengan pengembang perumahan sebelumnya? Hal ini juga kata Kemal akan dibahas kembali. Sepanjang sepengetahuannya masih banyak pengembang belum menyerahkan Fasum dan Fasosnya ke Pemerintah Daerah untuk dikelola dan dijadikan aset oleh Pemda. Tak dipungkiri selama ini, Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karang Medain selalu digunakan memakamkan jenazah yang tidak diterima di pemakaman di pemukiman warga. Pemkot Mataram se-
dang memikirkan pemakaman dengan istilah pemakaman tumpangan mengantisipasi kekurangan pemakaman. Hal ini juga nantinya akan dimasukkan dalam salah satu pasal di Perda tentang pemakaman tersebut. Tetapi kata Kemal, perlu dibicarakan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), apakah diperbolehkan atau sebaliknya. “Di areal sama nanti itu bisa digunakan bagi jenazah lain. Nanti kita juga bicarakan dengan MUI, apakah dibolehkan atau tidak,” demikian kata Kemal. (cem)
Pol PP Bukan Hanya Penjaga Kantor Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta dua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) baru yakni Kadis Sosial dan Kasat Pol PP, segera beradaptasi dan melakukan akselerasi program. Mohan menegaskan Kasat Pol PP yang baru dilantik lebih mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal. Karena, Pol PP bukan tugasnya menjaga kantor saja. Demikian pula, Dinas Sosial memiliki pekerjaan tugas besar mengentaskan kemiskinan. “Pol PP ini tugasnya bukan jaga kantor saja,” sindir Mohan dikonfirmasi, Kamis (18/1). Mohan menambahkan, Satpol PP tidak saja melaksanakan mengamankan kebijakan dalam hal penegakan Perda. Tapi kebijakan politis kepala daerah juga harus dilaksanakan. Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB, memiliki persoalan kompleks. Di samping, menghadapi persoalan zaman kekinian. “Pol PP juga perlu menghadapi persoalan klasik. Misalnya konflik antarlingkungan yang belum selesai, persoalan lain juga banyak zaman sekarang,” tambahnya. Maka Pol PP kata Mohan, dengan batas kewenangannya
bisa melaksanakan tugasnya. Kewenangan dari sisi yudisial. Aparat penegak Perda dinilai memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan pengawasan rutin serta penindakan pelanggaran areal publik. Wawali meyakini berdasarkan hasil assessment Kasat Pol PP, Bayu Pancapati memiliki kemampuan menahkodai Pol PP. Secara teoritis menguasai tupoksinya. “ Tapi saya memiliki keyakinan dia mampu karena kariernya di situ. Dengan semangatnya bisa mampu melaksanakan tugasnya,” ucapnya. Dinas Sosial juga tak lepas dari sorotan. Baiq Asnayati sebagai Kepala Dinas Sosial memiliki banyak pekerjaan harus dituntaskan dan butuh kreativitas menyelesaikan persoalan mendasar. Di samping itu, diminta Kadis Sosial segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. Kemudian, diharapkan membangun komunikasi dengan struktural di Pemprov dan Pemerintah Pusat. Karena, dana bantuan sosial mengentaskan kemiskinan banyak di Pemprov dan Pemerintah Pusat. “Kadis harus proaktif mencari sokongan dana pengentasan kemiskinan,” demikian ujar Mohan. (cem)
(Suara NTB/cm)
JAGA KANTOR – Seorang personel Pol PP Kota Mataram yang tengah bertugas menjaga keamanan kantor Walikota, Kamis (18/1). Bagi Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana, tugas Pol PP ke depan tidak hanya bertugas menjaga kantor Walikota.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Jumat, 19 Januari 2018
Halaman 3
Askrindo Prioritaskan Penjaminan Kredit Kontraktor Lokal Mataram (Suara NTB) PT. Askrindo (Persero) mengincar kantong potensial, penjaminan kredit kepada kontraktor. Askrindo Mataram bahkan perioritas ingin mengambil porsi penjaminan lebih dominan untuk para pelaku konstruksi di provinsi ini.
(Suara NTB/bul)
Dalam waktu dekat, Askrindo Mataram akan melakukan kerjasama dengan asosiasi para kontraktor, atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Awalnya sosialisasi akan dilakukan kepada kontraktor di bawah Gapensi Kota Mataram. “Kita punya produk penjaminan surety bond dan kontra bank garansi untuk menjamin paroyek-proyek pemerintah maupun swasta. Karena itu, para kontraktor harus tahu,” kata Pamuncak Ijul Samugi, Area Manajer Askrindo Mataram. Kepada Suara NTB, Ijul menyebut, penjaminan kredit para kontraktor lokal ini, menjadi bagian prioritas. Karena Askrindo melihat manfaat besar di baliknya. Dengan kesediaan Askrindo menjamin kredit yang diberikan perbankan kepada para kontraktor, otomatis akan lebih banyak usaha dan ekonomi ikutan di daerah yang akan ikut bergerak. “Banyak UMKM akan tumbuh kalau dana – dana segar lembaga keuangan mengalir lebih deras kepada kontraktor lokal. Karena itulah, mayoritas kontraktor lokal prioritas harus di back up,” imbuhnya. Kesediaan Askrindo untuk mendominasi penjaminan kredit para kontraktor lokal ini, lebih jauh karena adanya peluang lebih besar dari itu. Pembangunan di NTB setiap tahun mengalami tren peningkatan yang cukup baik. Untuk kontrak bank garansi ini, Askrindo bekerja sama dan memiliki perjanjian kerjasama dengan beberapa bank. Diantaranya, BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank NTB, Bank Bukopin. Seperti diketahui, PT. Askrindo adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi/ penjaminan. Mengemban misi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peran PT. Askrindo dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai lembaga penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM. Askrindo menjalankan peran dan fungsinya sebagai Collateral Subtitution Institution, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank (feasible tetapi tidak bankable). Sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT. Askrindo memiliki lima lini usaha yaitu Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Perdagangan, Surety Bond, Customs Bond dan Asuransi Umum. (bul)
Ijul Samugi
SMKPP Selenggarakan Pendidikan Empat Tahun Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) masih menempatkan lulusan SMK menjadi warna dominan angka pengangguran di NTB. Bukankah hal ini sesungguhnya PR besar lembaga pendidikan?. Dari sekian banyak SMK yang ada di provinsi ini, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram berpotensi memecah kebuntuan. Sekolah setingkat SMA, yang dinakhodai Sugiarta S.Pi, M.Pd, M. Si ini kini menjadi satu-satunya SMK di NTB yang telah mendapat rekomendasi untuk menyelenggarakan pendidikan selama 4 tahun. Bersama 141 SMK lainnya di Indonesia. Jurusan baru inilah yang memperkuat semangat sekolah ini akan menelurkan kader-kader emas pembangunan pertanian di NTB. Suara NTB menjumpai, Sugiarta di sela-sela aktivitasnya sebagai kepala sekolah, Kamis (18/1) kemarin. Memasuki gerbang sekolah yang lokasinya di Jalan TGH. Lopan, Labuapi, Lombok Barat ini. Kental rasanya nuansa SMK PP Negeri Mataram sebagai sekolah pertanian. Area depan sekolah yang disulap sebagai tempat belajar dan praktik siswa mengenal pertanian hortikultura, dan tetek bengeknya, serta penerapan teknologi pertanian hortikultura. Ada banyak bibit pohon buah yang dihasilkan disini. Teknologinya didukung dua green house. Di belakang sekolah tersedia tempat praktik bagi juruan peternakan. Di Sigerongan Narmada, Lombok Barat sekolah ini juga memiliki aset kolam ikan dan lahan terintegrasi pertanian sebagai tempat praktik siswa. Penyelenggaran pendidikan empat tahun ini, kata Sugiarta, terbagi tiga tahun siswanya di sekolah, satu tahunnya praktik di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Sehingga diyakini, lulusan SMK PP Mataram nantinya, benar-benar terjun ke masyarakat sudah cukup bekal memasuki dunia kerja, atau menjadi penyedia lapangan pekerjaan, paling tidak, untuk dirinya sendiri. Tak perlu membingungkan soal biaya pendidikan. Empat tahun sekolah, menjadi tanggungan (dibiayai pemerintah). Pendidikan 4 tahun ini sementara berlaku untuk dua jurusan. Kesehatan dan reproduksi hewan. Dan jurusan pemuliaan dan perbenihan tanaman. (bul/*)
(Suara NTB/bul)
LAHAN PRAKTIK - Sugiarta saat memeriksa lahan praktik siswa di muka SMK PP Negeri Mataram
Buntut PHK ASCM, FPBI Datangi Disnakertrans NTB Mataram (Suara NTB) Rombongan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kamis (18/1) kemarin mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. Kedatangan puluhan orang tersebut untuk meminta pemerintah daerah turun tangan. Demo yang berlangsung hampir setengah hari kemarin, merupakan buntut dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. ASCM kepada tujuh pekerja outsourcing. PHK tersebut dinilai dilakukan sepihak oleh perusahaan. Tidak ada perwakilan dari Disnakertrans Provinsi NTB yang bersedia menemui pendemo. Terlebih, Kepala Dinasnya, H. Wildan, secara kebetulan sedang melaksanakan tugas luar daerah. Koordinator Umum aksi, Akmal dalam orasinya mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan pengawasan lebih maksimal, agar perselisihan hubungan industrial tak terjadi lagi. Terhadap kasus PHK oleh PT. ASCM ini, karyawan yang di PHK ini sebelumnya telah mengirim surat pengajuan perundingan pekerja menjadi karyawan tetap di perusahaan itu. Oleh perusahaan, surat tersebut menyatakan tidak ada ruang untuk melanjutkan perjanjian hubungan industrial. Perusahaan beralasan, PHK yang dilakukan kepada karyawan ini disebabkan penurunan produktivitas. Sehingga perusahaan melakukan pergantian tenaga kerja. Padahal, persoalan yang dilihat, perusahaan justru menghidari adanya perjanjian bekerja secara permanen. Kaitannya, dengan hak –hak yang disediakan perusahaan kepada karyawan. Dengan kata lain, PHK oleh perusahaan adalah dalih mengurangi beban operasional perusahaan. “cara-cara ini bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Karena itu, kita meminta sikap tegas pemerintah,” tuntutnya. Indikasi lain yang ditemukan dari kasus tersebut, hingga diminta Disnakertrans menyelesaikannya karena pengupahan ditengarai menggunakan
(Suara NTB/bul)
Massa dari FPBI demo di Kantor Disnakertrans NTB terkait PHK yang diduga dilakukan sepihak oleh PT.ASCM.
standar di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diatur oleh pemerintah. Dengan system kontrak terus menerus, perusahaan dapat terus menerus mempekerjakan karyawan, dengan upah murah. Dengan tidak adanya kontrak permanen, perusahaan juga akan lebih mudah melakukan PHK kepada karyawan. Persoalan ini diharapkan pemerintah turun tangan menyelesaikannya. Terpisah, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan dihubungi via ponselnya menyatakan, telah menugaskan pihaknya untuk melakukan penelusuran atas kasus yang disampaikan oleh FPBI itu. Kepala dinas menyatakan akan memediasinya. Agar tak terjadi kasus serupa, apa yang sudah dilakukan oleh Disnakertrans? H. Wildan mengatakan pengawasan dan pembinaan dilakukan terus menerus. Sampai saat ini, pemerintah daerah belum mendapatkan laporan adanya perselisihan hubungan industrial. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 19 Januari 2018
Pendapatan Terus Meningkat SELAMA kurun waktu tiga tahun terakhir, pendapatan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (Lotim) diklaim terus mengalami peningkatan. PDAM dinilai telah menunjukkan prestasi terbaiknya dari pendapatan yang semula Rp 19 miliar meningkat pesat menjadi Rp 23 miliar. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly pada pertemuan PDAM, Kamis (18/1). Sekda mengaku, penda(Suara NTB/dok) patan PDAM terjadi penH. Rohman Farly ingkatan 4 persen lebih. Sementara utang pada bank yang berjumlah Rp 10 miliar saat ini sudah lunas terbayar. Selain itu, jumlah pelanggan sampai dengan saat ini mencapai 23.400 pelanggan. Sebagai perusahaan daerah, sekda mengingatkan, PDAM Kabupaten Lombok Timur mempunyai peran ganda di satu sisi sebagai institusi yang berorientasi sosial untuk memberikan layanan publik, namun di sisi lain juga berorientasi ekonomi yaitu untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Rohman berharap kepada seluruh komponen yang ada di PDAM Lombok Timur, harus bersatu, melangkah dan bergerak serta meningkatkan kinerja dan profesionalisme untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal serupa juga dilakukan untuk tatanan eksternal. Bersama seluruh stakeholder terkait, direktur dan seluruh jajaran manajemen PDAM Lombok Timur juga dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Air ini merupakan sumber kehidupan manusia,” sebutnya. Sekda juga meminta melakukan percepatan pelayanan pengembangan jaringan dan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan distribusi produk yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara optimal. Masyarakat dihap bisa benar-benar puas berbagai bentuk layanan yang diberikan. Seluruh komponen di jajaran PDAM Kabupaten Lombok Timur selalu berfikir bagaimana menggali potensi-potensi air yang ada. Apalagi semakin bertambahnya jumlah penduduk sampai saat ini berjumlah 1,3 juta jiwa yang terus membutuhkan air sebagai sumber kehidupannya. (rus)
Pemasangan APK Pilkada Dinilai Banyak Salahi Aturan
Selong (Suara NTB) Pemasangan alat peraga kampanye (APK) untuk masing-masing bakal pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) dinilai banyak menyalahi aturan. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK), bersama Panwaslu, KPU serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman turun tangan melakukan penertiban. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis, (18/8), Kepala Dinas LHK Lotim, Mulki, tidak memungkiri banyaknya pemasangan baliho maupun banner pasangan bakal calon kepala daerah yang menyalahi aturan. Untuk itu, pihaknya berharap supaya Panwaslu dan KPU untuk melakukan penertiban maupun peneguran terhadap bakal pasangan calon serta relawan atau simpatisan bakal calon agar tidak memasang baliho di tempat-tempat yang dilarang. Mulki mencontohkan, saat
ini banyak bakal pasangan calon memasang APK di pohon, lingkungan pendidikan, tempat-tempat ibadah serta beberapa tempat lainnya yang dilarang. Untuk itu, pada tim sukses dari masing-masing bakal pasangan calon supaya memahami segala aturan itu, sehingga dapat terwujud pesta demokrasi yang aman, tertib dan lancar serta melahirkan pemimpin yang amanah. Terpisah Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati menjelaskan pemasangan baliho
sejumlah bakal calon baik bupati/wakil bupati serta gubernur/wakil gubernur di sejumlah lembaga pendidikan maupun tempat ibadah untuk saat ini tidak menjadi masalah. Pasalnya, pemasangan itu masih sebatas sosialisasi. Namun, ketika sudah dilakukan penetapan pasangan calon peserta pilkada pada 18 Ferbruari 2018, semua baliho atau banner ini harus diturunkan. Hal tersebut dikarenakan setelah dilakukan penetapan pasangan calon, untuk APK akan di-
(Suara NTB/yon)
PERIKSA - Penyidik dari PPA Polres Lotim memeriksa HS, teman laki-laki SI yang diduga melakukan aborsi.
(Suara NTB/ist)
COBA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar mencoba pemanfaatan air jaringan irigasi di Kecamatan Kayangan, Kamis (18/1).
Ringankan Beban Petani, Irigasi Diharapkan Lengkap dengan Pipa Tanjung (Suara NTB) Monitoring dan evaluasi (monev) proyek 2017 yang dipimpin langsung Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dilakukan di Kecamatan Kayangan, Kamis (18/1). Dalam kunjungannya itu, bupati mendapati respons positif masyarakat sekaligus harapan agar sarana yang dibangun dilengkapi dengan prasarana pendukung. Di wilayah Kecamatan Kayangan ini, bupati meninjau 12 item kegiatan strategis. Di antaranya Rest area Kayangan, Pasar Tampes (Desa Kayangan), irigasi lahan kering Desa Gumantar, Irigasi Tetes di Sambik Rindang (Desa Selengen), Kelompok Ternak Kambing Bajang Bale (Dusun Samik Jengkel, Desa Gumantar), Revitalisasi Destinasi Wisata Dasan Beleq (Gumantar), Kelompok Ternak Kerbau (Dusun Lenggorong – Gumantar), Jalan Sumur Pande – Batu Jempong (Sesait), Wira Usaha Sanitasi (Desa Pendua), Kelompok Budidaya Ikan (Sentul Asli – Pendua), Rehab RTLH Dusun Santong Mulia, Desa Sesait, dan Stadion Olahraga Kayangan. Pada kesempatan itu, bupati berharap infrastruktur irigasi maupun bantuan pemberdayaan yang diterima masyarakat dapat bermanfaat guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berpesan ke-
pada para kepala SKPD, agar setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan dapat dipenuhi meski secara bertahap. Khusus di Desa Gumantar yang menjadi area proyek irigasi lahan kering, masyarakat setempat cukup antusias. Terlebih lagi, masyarakat sudah sejak lama mengidam-idamkan dukungan infrastruktur pertanian untuk mendukung budidaya pertanian di desa itu. “Sebelum ada irigasi ini, warga hanya mengandalkan hujan saja. Kami berterima kasih atas dukungan Pemkab ini,” kata salah satu petani Gumantar, Sahdi. Ia menambahkan, bersama petani lainnya berharap agar sarana yang dibangun dapat dilengkapi dengan perpipaan tersier ke persawahan warga. Saat ini, air sungai yang mengalir di perkampungan warga sudah bisa di tamping di tempat penampungan. “Tinggal dipasang pipa saja ke sawahsawah warga sehingga irigasi ini bisa optimal,” imbuhnya. Terpisah, Kepala Dinas PUPR Lombok Utara, Zaldy Rahadian, ST. MT., mengamini harapan warga tersebut. Kendati demikian, prasarana tersier itu akan dilanjutkan oleh Dinas Pertanian selaku dinas teknis yang membidangi budidaya tanaman sektor pertanian. Tugas Dinas PUPR sebagai penyedia sarana utama sudah selesai.
Pada tahun 2017 ini, Dinas PU membangun jaringan irigasi di lima desa yakni Desa Gumantar, Desa Sukadana, Desa Anyar, Desa Mumbulsari dan Desa Genggelang. Untuk Desa Genggelang dan Desa Gumantar, Dinas PU membangun jaringan irigasi dengan system irigasi tetes. Sedangkan di 3 Desa lainnya, dibangunkan sumur bor. “Irigasi untuk Desa Gumantar ini airnya diambil dari sungai yang berjarak sekitar 1,5 km, airnya nanti ditampung di bak penampungan,” ujar Zaldy. Sedangkan pada proyek irigasi lahan kering, ia mengasumsikan areal lahan yang dapat diakomodir di kedua desa seluas 50 hektar. Pola pemanfaatannya disesuaikan dengan jenis tanaman dengan kebutuhan air tidak begitu banyak, seperti tanaman palawija. Ia meyakinkan, seluruh proyek irigasi lahan kering yang dibangun 2017 sudah tuntas 100 persen. Kendati demikian, ia mengakui masih harus dibuatkan jaringan pendukung yakni pipa sambungan dari bak penampung ke persawahan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lombok Utara, Wahyu Darmawan, yang dikonfirmasi berharap harapan warga dapat dipenuhi. Setidaknya, pada APBD P 2018 mendatang, alokasi anggaran untuk pipa tersier dapat disetujui oleh DPRD. (ari)
Dinas LHK Bongkar Pagar Taman Rinjani Selong Selong (Suara NTB) Lantaran pengerjaan gagal dituntaskan pada tahun 2017 lalu. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lombok Timur (Lotim) membongkar pagar Taman Rinjani Selong (TRS). Pagar yang menggunakan seng tersebut awalnya menandakan jika ada pengerjaan proyek di dalamnya. Menurut Kepala Dinas LHK Lotim, Kamis (18/1), Mulki, tujuan pembongkaran pagar supaya taman dapat dinikmati dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sembari menunggu rancangan program ke depan. Hal itu seiring dengan volume penggunaan Taman Tugu yang terletak di depan Pendopo bupati Lotim sangat tinggi. Untuk TRS yang sudah diratakan dan sebagian sudah dikerjakan oleh pihak kontraktor, nantinya akan ditata kembali melalui kegiatan gotong royong. Penataan sederhana akan dilakukan berupa pe-
nataan bunga dan lainnya sembari menunggu kebijakan bupati untuk menganggarkan kembali dalam upaya meningkatkan kapasitas taman. Mulki mengaku TRS untuk penganggaran berikutnya pasti dianggarkan kembali. Hanya saja untuk tahun ini sedang dibutuhkan anggaran besar untuk kepentingan pilkada, sehingga ia meyakini pada APBD perubahan 2018 akan dianggarkan kembali. Selain itu, Dinas LHK sudah menyiapkan review desain terhadap perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. “Untuk di APBD induk tidak dianggarkan. Namun sangat bisa dianggarkan kembali pada APBD perubahan,” terangnya. Terkait peluang untuk dianggarkan kembali pada APBD perubahan, Mulki menegaskan jika penataan TRS tidak terlalu mepet. Menurutnya, apabila proses review desain, perencanaan serta segala sesuatu secara cepat di ACC oleh pimpinan, maka pengerjaan dapat dilakukan. Adanya penolakan pembayaran
(Suara NTB/yon)
SALAHI ATURAN - APK yang dipasang di pinggir jalan di Lotim ini menyalahi aturan. Dalam waktu dekat, Dinas LHK Lotim akan melakukan penertiban. siapkan KPU. Termasuk berapa jumlah serta lokasi-lokasi pemasangan baliho sudah ditentukan oleh PKPU. “Untuk saat ini masih tahap sosialisasi. Namun
ketika sudah menjadi calon, maka PKPU yang menyiapkan APK, jumlah dan tempat pemasangan APK ini. Ini supaya berimbang,”jelasnya. (yon)
Pembeli Pupuk Bersubsidi Ditetapkan sebagai Tersangka
Kasus Aborsi Dugaan Hasil Hubungan Gelap Masih Didalami Selong (Suara NTB) Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) masih mendalami kasus aborsi yang diduga hasil hubungan gelap yang dilakukan SI bersama tetangganya, HS warga Dusun Jeriyan Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur. Selain melakukan olah penggalian terhadap tempat dikuburnya janin hasil aborsi itu, sebanyak 5 saksi sudah diperiksa oleh penyidik. Menurut Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, kasus aborsi tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak medis dan spesialis kandungan. Namun pihak dokter tidak bisa memutuskan, karena keguguran itu bersifat patologis dan psikologis. Namun untuk dugaan, pelaku sebelumnya mengakui jika pernah datang ke dukun untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat. Namun hingga saat ini pelaku belum ingin menyebutkan dari mana dukun itu serta apa jenis obat yang diberikan terhadapnya. “Kita masih dalami, olah TKP sudah kita lakukan serta melibatkan tim medis seperti spesialis kandungan,” ujarnya. Sementara HS, Kamis (18/1) diperiksa penyidik terkait kasus aborsi yang dilakukan SI. Dari hasil olah TKP yang dilakukan, lanjut Joko, dari kain yang digunakan untuk mengubur bayi tidak ditemukan bekas apapun. “Kita sudah bongkar kubur tempat janin itu ditanam. Tapi kita hanya temukan kain, di kain itupun tidak ada bekas apapun karena sudah ditanam cukup lama,” jelasnya. Terkait dengan kasus ini, sejauh ini pihak penyidik dari unit PPA Polres Lotim sudah memeriksa sebanyak lima orang saksi. “Saat ini masih kita dalami siapa yang memberikan obat itu dan jenis obatnya,” tambahnya. Sebelumnya Kanit PPA Polres Lotim, Ipda Putu Yasa menjelaskan, janin itu ditanam dengan ukuran kedalaman sekitar 30 cm. Janin dibungkus menggunakan sarung. Sarung tersebut saat ini sudah diamankan oleh penyidik dan masih menelusuri siapa pemilik dari sarung yang ditemukan saat dilakukan proses penggalian di TKP. Dari hasil perkiraan, janin aborsi itu sudah dikubur sekitar waktu 1 bulan sebelum dilakukan penggalian. (yon)
Halaman 4
pengerjaan terhadap kontraktor yang mengerjakan pada tahun 2017 lalu, Mulki menjelaskan sebelum dilakukan pembayaran, pihaknya sudah meminta kepada Inspektorat melakukan probility audit, di mana sesuai kontrak pengerjaan sebesar 27 persen bahkan fakta ada juga dilampirkan di dalam berita acara jika fakta di lapangan sudah mencapai 50 persen lebih. Namun, Inspektorat menyarankan supaya proses pembayaran sesuai dengan volume kontrak. Dalam hal ini, ujarnya, apabila kontraktor tetap berkeinginan menerima seutuhnya sekitar Rp 2 miliar lebih, maka dapat mengajukan kembali. “Jadi sudah ada jalan tengahnya. Kalau memang itu arahan dari Inpspektorat dan berkoordinasi dengan BPKP. Maka pihak kontraktor kita minta bersurat untuk menfasilitasi hal tersebut sesuai arahan Inspektorat,” ujarnya. Akan tetapi apabila Inspektorat tidak menerima uang pembayaran 27 persen lebih. Maka apabila anggaran tidak
(Suara NTB/yon)
DIBUKA - TRS yang kembali dibuka meski pengerjaannya tak kunjung tuntas. Dibukanya pagar pada taman ini agar dapat dinikmati kembali oleh masyarakat. ada di APBD induk, maka akan hangus, untuk itu ia meminta supaya pihak kontraktor menerima pembayaran pengerjaannya yang 27 persen lebih atau sekitar Rp 1,4 miliar. Untuk penataan kembali TRS akan melihat silpa APBD, kondisi DAU serta tingkat PAD. Jika arah anggaran yang didapat sudah jelas, seperti untuk pembangunan fisik di APBD induk dan
lainnya, maka sisanya akan dilihat untuk penataan ringan. Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TRS, Makripatullah, enggan berkomentar banyak. Hal itu dikarenakan posisinya sebagai PPK sudah berakhir pertanggal 31 Desember 2017. Artinya sudah tidak ada lagi hubungan PPK dengan proyek TRS. (yon)
Selong (Suara NTB) Setelah melakukan pemeriksaan secara marathon terhadap tiga warga yang membawa pupuk bersubsidi sebanyak 8 ton untuk dijual di Pulau Sumbawa, penyidik dSatreskrim Polres Lotim menetapkan IW sebagai tersangka. Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. M. Eka Fathurrahman, SIK, menjelaskan IW dijerat dengan pasal 110 Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014 dengan ancaman 2 tahun tentang pengawasan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah. Kendati demikian, aparat kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan ancaman hanya 2 tahun. Namun, pengawasan terhadap tersangka akan tetap dilakukan, termasuk ketersediaan tersangka memenuhi panggilan penyidik, jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk dimintai keterangan. “Selanjutnya kita akan meminta keterangan tim ahli dari Dinas Perdagangan,” terang Kapolres didampingi Wakapolres Lotim, Kompol Wendi Oktariansyah dan Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, Kamis (18/1). Pengamanan pupuk bersubsi-
di sebanyak 8 ton ini menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 20 juta. Jumlah kerugian ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah seiring nantinya akan dilibatkan tim ahli dari Dinas Perdagangan di dalam melakukan penyidikan. Di dalam melakukan pengembangan penangkapan pupuk bersubsidi ini, Kapolres menyebut jika kasus ini juga nantinya akan dikoordinasi dengan Polres Loteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. “Untuk proses pengembangan, nanti kita kita akan berkoordinasi dengan Polres Loteng,” ungkap Kapolres. Untuk pengawasan pupuk, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan bersama-sama mengawasi pembagian pupuk bersubsidi. Menurutnya, pembagian pupuk bersubsidi sudah ada pembagiannya untuk masingmasingdaerah, baik jumlah penerima, kuota dan lainnya. Penangkapan terhadap warga IW warga Dompu yang mengangkut pupuk menggunakan mobil truk dengan nomor polisi DA 9092 CM berawal dari laporan masyarakat. Pupuk bersubsidi itu dibawa dari Lombok Tengah untuk kemudian dibawa ke Kempo Kabupaten Dompu. (yon)
Konsekuensi Ubah Tatib
AKD DPRD KLU Ditetapkan Lebih Gemuk Tanjung (Suara NTB) Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah ditetapkan pada Rabu (17/1). Khusus pada AKD Bapem Perda, jumlah yang ditetapkan lebih gemuk dari sebelumnya, atau bertambah dari 12 ke 16 orang. Angka baru yang notabene lebih besar dari ketentuan Tatib DPRD, bahkan dari porsi anggaran di DPA DPRD 2018 itu pun menuai protes dari fraksi-fraksi. Fraksi Merah Putih (Gerindra, PAN, PB8B) dan Fraksi Hanura (Hanura, PPP dan PKS), merasa pada posisi yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan akhir. Pasalnya hanya ada 3 fraksi yang dilibatkan yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar dan Fraksi PKN (Persatuan Keadilan Nasional – PDIP, PKB, Nasdem dan PKPI). Ketua Fraksi Merah Putih, Nasrudin, S.HI., Rabu (18/1) mempertanyakan dasar tidak dilibatkannya 2 fraksi. Demikian pula penambahan jumlah anggota DPRD yang duduk di Bapem Perda. “DPRD KLU tidak konsisten dengan aturan. Sekarang dengan 16 orang yang ada di Bapem Perda, lalu siapa yang akan membayar tunjangan 4 orang, sementara di DPA mengakomodir 12 orang,” ungkap Nasrudin. Dikuatkan Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH., membenarkan pada paripurna Rabu (17/1) sore, Hanura juga tidak diundang. Padahal 2 hari sebelumnya, rapat Bapem Perda sempat diskors dan memberi kesempatan kepada 3 fraksi untuk membahas. Ardianto sendiri menilai, Bapem Perda sudah selesai dibahas dan tinggal diumumkan. Tetapi ada fraksi yang ingin mengubah. Salah satunya, F-PKN yang mengusulkan ulang 3 orang dengan alasan proporsional. Masuknya usulan F-PKN lantas membuat jumlah anggota Baleg membengkak menjadi 16 orang. Jumlah berlebih itu lantas disikapi oleh pimpinan DPRD. Bersama fraksi-fraksi, pimpinan DPRD pun mencabut jumlah 16 orang dan mengembalikannya menjadi 12 orang. Anehnya, jumlah Bapem Perda itu berubah kembali dan disepakati oleh Pimpinan DPRD bersama 3 fraksi (Demokrat, Golkar dan PKN) menjadi 16 orang. Sebagai konsekuensinya, 3 fraksi itu pun
mengajukan perubahan tata tertib DPRD dengan dalih menyesuaikan dengan aturan terbaru. “Bunyi di tatib sudah benar sesuai PP 16, cuma karena ada keinginan beberapa fraksi yang tidak terpenuhi mereka ingin merubah tatib. Tidak bisa merubah seenak mereka,” tegas Ardianto. Sebagaimana Tatib kata dia, jumlah keanggotaan Bapem Perda setara dengan jumlah satu Komisi. Di KLU, Komisi paling gemuk adalah Komisi III dengan 12 orang. Maka apabila mengacu pada jumlah itu, maksimal jumlah Bapem Perda adalah 12 orang. Angka itulah yang disepakati pada rapat Ragapim hari Jumat (pekan lalu). Terhadap hal itu, Fraksi Golkar dan Fraksi PKN membela langkah yang diambil Pimpinan DPRD. Ketua F-Golkar, M. Ikhwanudin, S.Ag., mengungkapkan langkah yang diambil untuk mengimbangi jumlah 16 anggota Bapem Perda adalah dengan mengubah Tatib DPRD. “Kita mau revisi lagi tatibnya, kita Pansuskan. Tidak lama pembahasannya, paling seminggu jadi. Pada tatib baru nanti akan ditentukan jatah fraksi mengirim ke badan-badan,” ujarnya. Diamini Ketua F-PKN, Tusen Lasima, SH., mengklaim kelebihan jumlah anggota Bapem Perda merupakan keputusan paripurna. Apa yang telah diputuskan di paripurna maka harus diikuti. Ia menjelaskan, pada tatib lama tidak menunjuk angka. Artinya kata dia, Fraksi-fraksi bisa sesukanya mengajukan anggota ke AKD Bapem Perda. “Biar tidak satu fraksi ke Banggar semua, bisa repot kita. Versi (Tatib) lama, jumlah itu harus dirubah, kalau tidak banyak hal yang keliru. Kalau di daerah lain, sudah tinggalkan Tatib lama. Seperti di NTT, mereka sudah menyesuaikan ke PP yang baru,” bela Tusen. Ia menambahkan, pada perubahan Tatib, F-PKN sudah mengusulkan sejak lama. Tetapi belum ditanggapi, sehingga pada saat ini muncul perdebatan pada hal teknis yang tidak sejalan dengan aturan baru. “Bapem Perda sudah rampung, jumlah berlebih memang berdasarkan persetujuan paripurna, maka Tatibnya harus diubah. PKN di Bapemperda hanya dapat 2, ada dapat 6, jadi ini memang tidak proporsinal,” demikian Tusen. (ari)
SUARA NTB Jumat, 19 Januari 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Persoalan Penduduk Pemalikan Harus Kejar Target SEKDA Lombok Barat (Lobar), H. Moch. Taufiq mengingatkan bagi OPD yang memiliki rapor merah. Sekda memberikan batas waktu hingga akhir bulan ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih belum tuntas. Menurut hasil evaluasi, terdapat banyak OPD masih rapor merah, sehingga digenjot untuk mengejar target tersebut. Selain masalah rapor merah, Sekda menyampaikan sejumlah penekanan di antaranya, masalah kedisiplinan, penilaian OPD hingga netralitas Pegawai Negeri (Suara NTB/dok) Sipil (PNS) selama gelaran H. Moch. Taufiq pilkada serentak tahun 2018. Terkait masalah kedisiplinan, Taufiq mengajak para PNS mulai dari staf hingga jajaran pimpinan untuk lebih meningkatkan disiplinnya. Sekda juga meminta agar OPD terus berinovasi dan berprestasi di tahun 2018 ini. “Tahun 2018 ini setiap OPD harus berprestasi. Kepada yang telah berprestasi supaya dipertahankan dan terus ditingkatkan,” tegasnya belum lama ini. Sekda juga meminta agar setiap OPD harus meningkatkan kerjasama dan koordinasinya agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik. (her)
Pemda Lobar Belum Punya Langkah Giri Menang (Suara NTB) – Persoalan warga liar di daerah Pemalikan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong menjadi konsen KPU dan Panwaslu. Pasalnya penduduk yang mendiami lahan konservasi ini terancam tidak bisa memilih lantaran tak memiliki identitas kependudukan Lombok Barat (Lobar). Namun, KPU tetap melakukan pendataan terhadap warga setempat, selanjutnya hasil pendataan ini akan diserahkan ke Dukcapil untuk disinkronkan apakah penduduk yang didata masuk database penduduk Lobar atau tidak. “Data hasil pendataan ini nanti akan kami serahkan ke Dukcapil, kalau diakui maka bisa memasukkan mereka sebagai daftar pemilih. Kalau tidak diakui, KPU tidak bisa dong memasukkan, karena
nanti KPU disalahkan, karena ada pemilih ilegal,” terang Komisioner KPU Lobar, M. Suhardi, SH., pada Suara NTB, Kamis (18/1). Jika penduduk tersebut masuk sebagai penduduk Lo-
bar, maka wajib bagi Dukcapil menerbitkan identitas berupa KTP sebagai syarat memilih. Sebaliknya jika tidak masuk maka KPU tidak berani memasukkan sebagai pemilih. Dijelaskan, warga Pemali-
kan ini di luar dari jumlah penduduk yang ada di sistem pemutakhiran data pemilih, sehingga pihaknya menjembatani untuk melayani mereka dengan melakukan pendataan terhadap warga setempat. Apapun hasilnya, apakah diakomodir atau tidak sebagai pemilih sangat tergantung dari kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam hal ini, KPU tetap melakukan pendataan, lalu hasil pendataan disampaikan ke pemda untuk mengecek apakah mereka tercatat sebagai pen-
duduk Lobar atau tidak. Kadis Dukcapil Lobar H. Muridun yang dikonfirmasi terkait persoalan Pemalikan mengaku persoalan ini sudah masuk ke ranah pusat dan KPU. Terkait pendataan KPU yang diserahkan ke Dukcapil, pihaknya siap membantu KPU, pihaknya akan memadukan data hasil pendataan dengan database di Dukcapil. “Dia (KPU, red) punya kerjaan, kita cek saja data base dengan pendataan KPU itu,”imbuhnya. Pihaknya mengaku siap membantu KPU dalam hal penyelesaian persoalan Pemalikan. (her)
Jadi Kiblat Islam Moderat
NTB Tuan Rumah Ijtima’ Komisi Fatwa MUI Pusat Praya (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bakal menggelar Ijtima’ Komisi Fatwa tingkat nasional yang ke 6 di NTB tahun ini. Sebanyak lebih dari 700 alim ulama bakal hadir pada acara yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 15 April mendatang. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Dr. KH. Zainud Tauhid, usai silaturahmi dengan Bupati Lombok Tengah H. M. Suhaili FT di Pendopo Bupati Loteng, Kamis (18/1). Diakuinya, saat ini pihakn(Suara NTB/kir) ya sedang mensurvei beberaKH. Zainud Tauhid pa pondok pesantren (ponpes) yang ada di Pulau Lombok khususnya, yang nantinya akan dijadikan lokasi Ijtima’. Termasuk beberapa ponpes yang ada di Loteng. “Untuk lokasi pastinya di mana akan dilaksanakan, memang belum ditentukan. Tergantung hasil survei. Tetapi yang pasti di wilayah NTB sesuai dengan keputusan MUI,” ujarnya. Terpilihnya NTB sebagai tempat penyelenggaraan agenda yang merupakan forum tertinggi MUI pusat tersebut, bukan tanpa alasan. Selain dikenal sebagai bumi seribu masjid. NTB juga dikenal sebagai basis pengembangan wisata halal yang merupakan salah satu perwujudkan Islam moderat. “Indonesia itu merupakan kiblatnya Islam moderat. Bukannya Timur Tengah. Dan, perwajahan Islam moderat itu ialah NTB,” terangnya. Menurutnya, salah satu tema khusus yang akan menjadi pembahasan nantinya ialah terkait pengembangan wisata halal, sehingga diputuskanlah NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan Ijtima’ tingkat nasional tahun ini. Dalam Ijtima’ itu nantinya MUI akan mengeluarkan sejumlah fatwa yang terkait tiga hal utama, yakni hal-hal yang bersifat kebangsaan dan kenegaraan, masalah keagaman kontemporer serta hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan. “Ijtima’ ini merupakan forum tertinggi MUI untuk pengambilan kebijakan terkait fatwa-fatwa keagamaan,” tambahnya. Pesertanya, selain seluruh pimpinan komisi fatwa MUI pusat, diikuti juga lembaga fatwa seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seluruh Indonesia ditambah unsur ponpes, perguruan tinggi agama serta para cendikiawan yang bergerak di bidang kajian hukum Islam. Sementara Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Dr. KH. Asroniam, menambahkan, agenda bahasan Ijtima’ itu nantinya di antaranya masalah re-distribusi aset seiring dengan kebijakan pusat mengenai landreform. Kemudian soal mekanisme pemungutan dan pendayaagunaan pajak untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan utang di dalam pembangunan nasional. Termasuk di dalamnya pembahasan soal hak-hak pribumi dalam Islam dalam pengembangan kebijakan, etika kepengacaraan dalam fiqih Islam serta pengembangan wisata syariah dan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah. Seiring dengan semakin banyaknya lembaga pengelola dan pemungut zakat. Sehingga perlu ada regulasi yang mengatur supaya ada kepastian pengelolaan zakat sesuai dengan hukum dan syariat Islam. “Khusus terkait perundang-undangan akan membahas soal kriminalisasi LGBT, revisi KUHP sampai Ahmadiyah,” ujarnya. (kir)
Mutasi Pejabat
Bupati Loteng Percayakan ke Baperjakat Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili, FT., menegaskan telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menggodok draf pejabat yang akan dimutasi awal tahun ini. Kepada wartawan di Praya, Kamis (18/1), bupati menegaskan, aturan dan mekanisme dalam mutasi pejabat sudah ada dan tinggal dijalankan saja oleh baperjakat. Dalam hal ini, pihaknya hanya menerima hasilnya saja. Pihaknya dalam hal ini ingin belajar bagaimana menjalankan mutasi pejabat yang ideal sesuai harapan dan dambaan masyarakat serta aturan dan mekanisme yang berlaku. Terlebih menjelang gelaran Pilkada NTB, tentunya akan banyak persepsi yang muncul soal mutasi pejabat. Untuk itu, dirinya tidak mau intervensi terlalu dalam soal pejabat yang akan dimutasi, mengingat statusnya kini sebagai salah satu bakal calon kepala daerah di Pilkada NTB. Walaupun secara aturan sah-sah saja kepala daerah mengintervensi pejabat yang akan dimutasi, karena itu kewenangan kepala daerah, meski berstatus calon kepala daerah. “Nanti kalau kita ikut intervensi, wah itu Suhaili banget atau Suhaili-Amin banget. Persepsi-persepsi inilah yang kita tidak inginkan. Sehingga untuk draf pejabat yang akan dimutasi sepenuhnya kita serahkan ke baperjakat,” tegasnya kembali. Soal kapan mutasi akan digelar, mantan Ketua DPRD NTB ini berharap secepatnya bisa dilaksanakan, karena berkaitan dengan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Jangan sampai, karena mutasi pejabat terlambat dilaksananakan menjadi penghambat jalannya pembangunan di daerah ini. Sebelumnya, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengatakan total ada seratusan lebih pejabat Loteng yang akan dimutasi. Mulai dari pejabat eselon II, III sampai IV. Namun untuk pejabat eselon II, kemungkinan hanya fokus pada pengisian jabatan yang lowong saja. Sementara untuk pejabat eselon III, selain pengisian jabatan lowong juga promosi jabatan. (kir)
(Suara NTB/her)
LAHAN TERSISA - Lahan pertanian yang tersisa di Bengkel Labuapi. Banyak areal pertanian yang sekarang menjadi kompleks pergudangan.
Lahan Pertanian di Bengkel Tergerus Pembangunan Gudang Giri Menang (Suara NTB) Lahan pertanian di wilayah Lombok Barat (Lobar) khususnya Desa Bengkel Kecamatan Labuapi tergerus pembangunan pergudangan. Luas lahan pertanian yang sebelumnya 180 hektar lebih tersisa sekitar puluhan hektar. Kepala Desa Bengkel H. M. Idrus mengakui lahan pertanian di daerahnya tersisa sekitar 40 ribu hektar lebih, ak-
ibatnya masyarakat yang bertani pun menurun. “Dulu petani banyak, tapi karena lahan habis berkurang petani,” jelasnya, Kamis (18/1). Disebutkan dari luas wilayah 180 hektar, dulunya lahan pertanian mencapai 50:50 atau ekitar kurang lebih 70-80 hektar, namun yang tersisa lahan pertanian saat ini menyusut jauh.
Lahan pertanian, jelasnya, tergerus pembangunan pergudangan, namun aturannya tidak semua lahan dialihfungsikan sebagai pembangunan, sehingga disisakan lahan yang ada. Terkait penggantian lahan yang telah dialihfungsikan menurutnya menjadi dilematis. Disebutkan, total pergudangan yang ada mencapai puluhan unit. Pergudangan ini,
jelasnya, beroperasi sehingga mampu menyerap total ratusan tenaga kerja. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertanian Lobar Muhur Zokhri menyatakan luas lahan tanam bertambah dari tahun sebelumnya, 17.001 hektar menjadi 17.248 hektar. Penambahan luas lahan ini, jelasnya, bukan karena pembukaan lahan baru, namun karena
petani memanfaatkan sistem embung, dam parit dan irigasi tersier yang diprogramkan pemda untuk bercocok tanam. Terkait adanya dampak pembangunan sarana prasarana di lahan pertanian, menurutnya tak terlalu signifikan terhadap penyusutan lahan di Lobar. “Jadi tak signifikan terhadap lahan di Lobar,” kilahnya. (her)
Bakal Calon Wajib Umumkan Harta Kekayaan ke Publik Giri Menang (Suara NTB) – Dari enam bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar di KPU, belum satupun yang telah memenuhi syarat calon secara keseluruhan. Semua bakal calon masih kekurangan beberapa item syarat, seperti ijazah, foto dan surat keterangan pengadilan. Di samping itu dari enam bakal calon baru satu bakal calon atau dua kandidat yang menyerahkan tanda bukti laporan LHKPN dari KPK ke KPU. Mereka diberi waktu hingga tanggal 20 Januari besok. Komisioner KPU Lobar M. Suhardi, SH., mengaku, hingga Kamis (18/1) siang, baru satu bakal pasangan calon
yang menyerahkan bukti LHKPN. “Baru satu bakal pasangan calon, ini kan enam orang kan yang harus serahkan. Artinya empat orang belum serahkan,” ujarnya. Ia menegaskan, LHKPN ada dari satu tim dari bakal paslon bakal melengkapi syarat LHKPN, Jumat (19/1) ini. Dalam hal ini, KPU hanya menerima tanda terima. Justru masing-masing bakal paslon yang wajib mengumumkan LHKPN ini . “Itu wajib diumumkan ke publik, namun bisa dikuasakan ke KPU,” imbuhnya. Terkait konsekuensi terhadap bakal paslon yang tak mengumumkan, sejauh ini tidak ada, namun prinsipnya bahwa nilai
harta benda mereka suudah terkonfirmasi ke KPK. Termasuk menjadi pertaruhan kredibilitas mereka di hadapan masyarakat Lobar. “Mau jadi pemimpin kok tak mau menunjukkan hal lebih maju (transparan) kan itulah ukurannya,” ujarnya. Sementara itu, Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri menyatakan terkait substansi dari item per item persyaratan calon yang harus dilengkapi masing-masing bakal calon bakal disampaikan pada saat penetapan hasil penelitian administrasi dokumen yang sudah diserahkan ke KPU. Apa syarat yang belum dilengkapi dan belum bakal disampaikan ke masingmasing bakal paslon untuk
Pemutakhiran Data Pemilih
KPU Loteng Siapkan 1.500 PPDP Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan sebanyak 1.500 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk mendukung pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun ini. Dengan keberadaan PPDP diharapkan data pemilih yang dihasilkan nantinya benarbenar valid. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Loteng, Baiq Husnawati, kepada Suara NTB, Rabu (17/1). Jumlah PPDP yang disiapkan tersebut disesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Loteng untuk Pilkada NTB mendatang. Karena proses pemutahian data pemilih sekarang itu berbasis TPS. “Jadi di satu TPS itu sudah kita siapkan satu PPDP. Yang akan bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih di TPS-nya masing-masing,” terangnya. Ia menjelaskan, proses pemutakhiran data pemilih direncanakan dimulai serentak pada tanggal 20 Januari besok sampai tanggal 18 Februari mendatang. Di mana nantinya setiap PPDP akan disiapkan dua jenis formulir. Satu formulir berisikan data wajib pilih yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam
(Suara NTB/dok)
Baiq Husnawati Negeri (Kemendagri) dan satu formulir khusus yang digunakan untuk mendata wajib pilih yang belum terdata. Itu artinya, dalam proses pemutahiran data pemilih tersebut, PPDP tidak hanya mengecek kebenaran data pemilih yang sudah ada saja, tapi juga mendata wajib pilih yang belum terdata sama sekali. Data wajib pilih yang belum terdata, selanjutnya akan diserahkan ke pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam data pemilih. “Pola pemutahiran data pemilih sekarang beda dengan pemilu sebelumnya. Kalau dulu kita hanya mengecek kebenaraan data pemilih yang sudah ada. Tapi kalau
sekarang, data pemilih yang belum terdata juga ikut dicek,” klaimnya. Meski demikian, lanjut Husnawati peran aktif masyarakat tetap sangat diharapkan. Terutama bagi para wajib pilih supaya tidak menunggu didata oleh petugas saja. Tetapi secara pro aktif memastikan diri apakah sudah terdata sebagai pemilih atau belum. Terutama bagi wajib pilih yang belum terdata bisa perlu mendatangi langsung petugas pendataan. “Walaupun kita sudah ada petugas pemutakhiran data pemilih sendiri, keaktifan masyarakat dalam melaporkan diri kepada petugas juga sangat diharapkan,” tandasnya. Keaktifan pemilih ini penting dilakukan, supaya tidak ada satupun wajib pilih di daerah ini yang tidak bisa menggunakan hak pilih di Pilkada NTB mendatang, hanya karena tidak terdata sebagai wajib pilih. Pasalnya, untuk gelaran pemilihan kali ini yang bisa menggunakan hak pilih adalah wajib pilih yang sudah memiliki KTP elektronik atau minimal sudah melakukan perekaman KTP elektronik dan terdata sebagai wajib pilih, meski belum memiliki KTP. ‘’Tanpa itu, maka wajib pilih tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya,’’ tegasnya. (kir)
dilengkapi di masa perbaikan. “Dari semua bakal calon bervariasi, ada yang belum serahkan foto, ijazah SMA dan belum ada keterangan bebas pailit dari pengadilan, masing-masing paslon itu kan personal tidak lagi pasangan, syaratnya per orang dalam paslon itu,” terangnya. Sejauh ini, jelasnya khusus syarat surat keterangan bebas pailit dari pengadilan baru satu bakal calon. Sedangkan dua bakal calon belum menyerahkan. Terkait alasan dari bakal pasangan calon yang belum melengkapi, sejauh ini mereka rata-rata masih mengurus. Setelah penyerahan berkas ini, barulah dilakukan penelitian sampai tang-
gal 26 Januari mendatang. Termasuk hasil penelitian, disampaikan hasil pemeriksaan kesehatan berdasarkan surat keterangan dan keputusan tim pemeriksa kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan ini, tiga bakal pasangan calon sesuai surat keterangan dan keputusan tim pemeriksa kesehatan semuanya MS (memenuhi syarat). Perlu diketahui lanjutnya, tidak semua orang sakit bisa TMS menjadi kepala daerah jika mengacu penjelasan tim pemeriksaan. Jika sakitnya mengganggu posisi dan kedudukan ketika menjabat barulah disebut tidak memenuhi syarat. (her)
Satpol PP Tutup Paksa Proyek Perumahan Giri Menang (Suara NTB) Satpol PP Lombok Barat (Lobar) bersama pihak kecamatan dan desa menutup paksa proyek perumahan di wilayah perbatasan Desa Duman dengan Langko Kecamatan Lingsar. Proyek perumahan ini dihentikan paksa, lantaran diduga tak mengantongi izin resmi dari pemda, namun pihak pengembang melakukan aktivitas pengurukan di lokasi. Suhardi warga Duman menuturkan, tim Satpol PP turun sekitar pukul 10.00 wita ke lokasi. Belasan personel dikerahkan bersama pihak kecamatan dan desa. Tim langsung mengkonfirmasi para pekerja di lokasi jika proyek tersebut harus dihentikan sementara lantaran belum berizin. “Langsung ditutup paksa,” kata Suhardi. Pihak desa sebelumnya bersurat ke kecamatan terkait aktivitas pembangunan peruma-
han tersebut, sebab tidak ada semacam rekomendasi dari desa, namun sudah mulai membangun. Pihak kecamatan pun melanjutkan dengan bersurat ke Satpol PP, sehingga pihak Satpol PP pun turun melakukan penyegelan. “Pihak desa awalnya bersurat ke Satpol PP lalu ditindaklanjuti dengan turun ini,” jelasnya. Sementara itu, Kabid Penegakan Perda pada Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Lobar, Sutiadi menyatakan pihak Satpol PP turun menindaklanjuti surat dari kecamatan terkait persoalan pembangunan perumahan yang belum ada izin. Sebelumnya, jelas Sutiadi, pihak kecamatan sudah melakukan langkah berupa teguran sebanyak tiga kali. Namun pihak pengembang tak mematuhinya, sehingga Satpol PP turun menghentikan paksa pengerjaan di lapangan. (her)
(Suara NTB/ist)
HENTIKAN - Satpol PP Lobar menghentikan proyek perumahan di daerah Duman Lingsar, karena belum berizin.
SUARA NTB Jumat, 19 Januari 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Sekitar Tiga Ribu TKI Asal Sumbawa Bekerja Ilegal (Suara NTB/arn)
GANTI RUGI - Proses pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan bendungan Beringin Sila kecamatan Utan di kantor Bupati Sumbawa.
Ganti Rugi Lahan Bendungan Beringin Sila Tuntas Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Bagian Pertanahan melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua yang tersisa 50 persen dari nilai pembayaran paada tahap pertama lalu. Langsung kepada warga pemlik lahan di kantor Bupati Sumbawa, Kamis (18//1). Sehingga pembayaran ganti rugi untuk total 139 bidang tanah Beringin Sila dinyatakan tuntas. Demikian disampaikan Kabag Pertanahan Melalui Kasubag Pengadaan Tanah, Surbini S.E, M.M, masih ada sisa pembayaran 50 persen dari nilai ganti rugi lahan bendungan Beringin Sila tahap kedua. Setelah pada tahap pertama lalu, diberikan 50 persen. Dengan total seluruh ganti rugi yang dibayarkan sebesar Rp 16,6 Miliar sesuai hasil penilaian tim appraisal. Dana itu disiapkan untuk 87 orang pemilik tanah dengan luas tanah yang dibebaskan sebanyak 139 bidang. “Seluruh ganti rugi untuk pengadaan tanah bendungan Beringin Sila telah kami tuntaskan,” jelasnya. Kedepan diharapkan, tidak ada lagi persoalan terkait ganti rugi ini. Kini tinggal menunggu turunnya izin pinjam pakai kawasan hutan sekitar 300 hektar yang telah diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Rekomendasi dari Gubernur telah keluar dan sekarang tengah berproses di Kementerian. Diharapkan pada triwulan pertama tahun ini, izin pinjam pakai kawasan hutan telah keluar. “Nanti tim dari Kementerian LHK akan turun mengecek lapangan. Baru setelah itu izin akan keluar. Mudah mudahan bisa diawal tahun ini, agar pembangunan bendungan Beringin Sila dapat segera dilakukan,” tukasnya. (arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Tidak sedikit warga asal Sumbawa yang memilih untuk mengadu nasib di luar negeri. Keberadaan mereka di luar negeri juga memiliki kontribusi yang sangat besar. Namun sampai saat ini masih terdapat ribuan tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri secara non-prosedural atau ilegal. Kepala Disnakertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur kepada wartawan menyampaikan, kontribusi Tenaga Kerja Indoesia (TKI) di luar negeri sangat luar biasa. Di Kabupaten Sumbawa jumlah TKI yang terdaftar di pemerintah lebih kurang 2000 orang. Sedangkan informasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI bahwa yang bekerja di luar negeri dari Kabupaten Sumbawa tidak kurang dari 5.000 orang. “Yang terdaftar di kita seki-
tar 2000 orang. Sementara informasi dari Kemenaker dan BNP2TKI juga bahwa dari Kabupaten Sumbawa yang bekerja di luar negeri tidak kurang dari 5.000 orang. Berarti ada sekitar 3000 yang tidak terdaftar. Bisa dikatakan ilegal. Karena berangkat tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar,” ujarnya. Dijelaskannya, berdasarkan informasi dari Bank Indonesia (BI) NTB remitansi TKI Sumbawa sekitar Rp 92 miliar. Tentun-
ya jika sebanyak 5.000 tenaga kerja y6ang ada bisa berangkat melalui prosedur yang benar, maka remitansi yang didapat akan sangat banyak. “Bagaimana kalau 5 ribu ini terdaftar, maka remitansi yang didapat sangat besar,” tukasnya. Untuk itu di tahun 2018 ini, pemerintah membuat trobosan dengan dibuatkannya layanan. Dengan Keberadaan LTSP atau LTSA adalah jawaban dari hal tersebut. Karena salah satu alasan mereka berangkat secara ile-
gal karena pengurusan berbelitbelit, lama, mahal dan lainnya. Selain itu, juga akan dilakukan kegiatan sosialisasi ke kecamatan dan desa. Nantinya desa diharapkan memberikan pemahaman dan membendung supaya tidak terjadinya berangkat secara ilegal. Pihaknya berharap kedepan calon tenaga kerja ke luar negeri supaya bisa mengikuti prosedur dan aturan yang ada. Agar nantinya pemerintah bisa maksimal hadir dalam memberikan perlindungan. Karena jika berangkat secara ilegal, maka pemerintah akan kesulitan. Dimana sekarang ini pemerintah sudah menyediakan fasilitas, yakni dengan adanya LTSP. Pemerintah juga sudah merubah
(Suara NTB/ind)
Syafruddin Nur aturan melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. (ind)
Tanggapi Demo Perawat
DPRD Dorong Pemkab Intensif Komunikasi ke Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, mendorong Pemkab lebih intensif membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Baik itu dengan Kemendagri, Kementerian Kesehatan dan Kemenpan RB, termasuk dengan Pemprov NTB terkait proses rekrutmen CPNS dan tenaga kontrak. Dorongan itu disampaikan guna menanggapi demo para perawat yang menuntut kesejahteraan dan pengangkatan baru-baru ini. “Betul kata Bupati, kewenangan pengangkatan tenaga PNS ataupun tenaga kontrak ada di pusat, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Tinggal diupayakan komunikasi yang lebih intensif dengan pusat,” terang Budi. Lalu bagaimana dengan tenaga perawat sukarela? Apakah ada ruang pemerintah untuk memberdayakan mereka? Bagi Politisi PDI-P ini, kemungkinan itu ada, namun tetap harus mengacu kepada regulasi yang ditentukan pusat. “Kalau memungkinkan kenapa tidak. Apalagi kesejahteraan perawat ini juga belum layak. Tetapi sekali lagi, harus tetap mengacu kepada aturan perundang-undangan yang ada.” (arn)
Pipa Induk Masih Diperbaiki
PDAM KSB Layani Pelanggan dengan Mobil Tangki Taliwang (Suara NTB) Proses perbaikan pipa induk yang rusak akibat diterjang banjir pada 7 Januari lalu, hingga kini masih diupayakan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Direktur PDAM KSB, Bambang, ST mengatakan, perbaikan yang dilakukan jajarannya sudah dimulai sejak 15 Januari lalu. Adapun titik kerusakan yang diperbaiki sementara ini pipa induk yang melintas di sungai Sepalung, kecamatan Brang Rea. “Karena itu yang paling parah kerusakannya sehingga kita dahulukan,” terangnya kepada wartawan, Kamis (18/1). Ia mengakui, proses perbaikan kali cukup memakan waktu. Pasalnya kondisi aliran sungai sepalung saat ini masih belum kondusif. Aliran air masih terlalu deras sehingga petugas kesulitan melakukan penyambungan langsung pipa yang posisinya berada di badan sungai. “Karena di hulu masih terus hujan sehingga debit air sungai masih tinggi. Perkiraan kami kalau air bisa normal kami butuh waktu sekitar seminggu untuk menyelesaikannya,” paparnya. Pada perbaikan pipa induk di sungai Sepalung kali ini, PDAM KSB melakukan perubahan posisi pipa. Jika selama ini posisi pipa melintang di atas permukaan sungai, namun kini diupayakan searah dengan aliran air. Bambang menjelaskan, pihaknya melakukan perubahan pada sudut letak pipa hingga sekitar 90 derajat dari posisi awal sehingga ketika air sungai mengalami banjir akan mampu meminimalisir hantaman air yang datang. “Insyaallah kalau sudah terpasang nanti, pipa sepanjang 120 meter yang di sungai Sepalung itu relatif lebih aman dari posisi sebelumnya,” ujarnya seraya menambahkan untuk kerusakan pipa di titik jembatan limpas Bangkat Monteh akan menyusul diperbaiki. “Kalau yang di Sepalung ini sudah terpasang, segera yang di Bangkat Monteh kami kerjakan. Petugas kami sekarang kerja ekstra karena kami ingin segera pelayanan kepada pelanggan kembali normal lagi,” sambung Bambang. Terkait pelayanan, Bambang menyebutkan, pihaknya sejauh ini mengandalkan mobil tanki. Sejumlah armada mobil tangki diaktifkan untuk menjangkau pelanggan yang selama ini tidak mendapatkan air bersih akibat rusaknya pipa induk tersebut. “Kami mengoperasikan beberapa mobil tangki untuk melayani pelanggan di kecamatan Brang Rea dan kota Taliwang,” ungkapnya. Upaya perbaikan yang dilakukan pihak PDAM itu sendiri telah disampaikan kepada Komisi III DPRD KSB. Di hari yang sama Komisi III bertandang ke kantor PDAM KSB meminta klarifikasi terkait kerusakan yang menyebabkan terhentinya pasokan air bersih ke pelanggan di kecamatan Brang Rea dan kota Taliwang itu. Dalam pertemuan tersebut ketua Komisi III, Dinata Purtawan, ST meminta, perbaikan terhadap kerusakan pipa induk itu segera diselesaikan. “Jadi pertemuan hari ini dengan PDAM dan Dinas PU ya soal kerusakan (pipa PDAM) itu. Alhamdulillah kami sudah dapat keterangan dari PDAM kalau itu sedang dikerhakan dan harapan kami segera diselesaikan,” cetus Dinata usai pertemuan. (bug)
(Suara NTB/ist)
PERBAIKAN - Proses perbaikan pipa induk yang dilakukan PDAM KSB di sungai Sepalung, Kecamatan Brang Rea.
(Suara NTB/bug)
BERONJONG - Kondisi bangunan beronjong di kelurahan Kuang yang dikerjakan melalui program penanggulangan banjir Taliwang.
Komisi III Pertanyakan Proyek Penanggulangan Banjir Taliwang Taliwang (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempertanyakan proses pengerjaan proyek penanggulangan banjir Taliwang yang dilaksanakan di sungai Taliwang. Proyek yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 dan ditangani oleh Badan Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 itu hingga kini belum selesai. Proyek berbentuk pengerjaan tanggul pengaman sungai di sejumlah titik aliran sungai Taliwang itu, Kamis (18/1) kemarin, ditinjau oleh Komisi III didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB.
Dalam pantauannya, Komisi III melihat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Diantaranya adanya bagian tanggul yang belum dikerjakan dan selain itu ada pula bagian yang diduga volumenya belum sesuai ketinggian tanggul. “Kami sudah tinjau tadi bersama pak Kadis PU yang di kelurahan Sampir dan Kuang. Dan kami lihat sepertinya ada masalah dengan proyek itu,” cetus Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST kepada wartawan di sela kunjungannya ke kantor PDAM KSB. Ia mengakui, pihaknya tidak memiliki informasi yang cukup terhadap pengerjaan proyek
penanggulangan banjir Taliwang itu. Sebab program tersebut sepenuhnya ditangani oleh BWS Nusa Tenggara 1 termasuk para pejabat pengelolanya tidak berada di daerah. “PPK dan KPA-nya kan ada di Mataram semuanya. Jadi kami tidak punya informasi yang detail soal proyek itu. Seperti apakah pekerjaannya selesai tahun lalu atau ada kelanjutannya tahun sekarang atau mungkin pelaksana sedang diberikan tambahan waktu,” timpalnya. Meski tidak mengantongi informasi lengkap, Dinata mengungkapkan, mendapatkan informasi soal adanya perubahan desain fisik tanggul yang dikerjakan saat ini. Di mana desain awal proyek
Menguak Sejarah Lokal Sumbawa yang Terserak Sumbawa Besar (Suara NTB) Pekan Bedah Buku Sejarah dan Budaya Lokal Sumbawa, yangmemasuki hari keempat, dengan membedah buku berjudul “Menghimpun Yang Terserak : Esai-esai Sejarah Lokal Sumbawa”. Buku ini memuat tiga esai sejarah lokal yang masuk dalam sepuluh besar Lomba Penulisan Sejarah Lokal Sumbawa yang diadakan oleh Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini adalah sebuah langkah terobosan untuk menghimpun ingatan-ingatan tentang Sumbawa yang masih tersimpan dan belum terkuak, juga masih terserak di berbagai tempat di Tana Samawa. Bertempat di Istana Dalam
Loka, kegiatan bedah buku kali ini di moderator Mukhlis Kurniawan, S.E serta dua pembedah yaitu, Irawansyah S.IP, M.IP dan Sambirang Ahmadi, M.Si. “Saya bukan ahli sejarah, namun saya adalah pengingat sejarah,” ujarnya. Sejarah merupakan jembatan antara perasaan dan pengertian serta jembatan antara kaum tua dan kaum muda. Ketika penulis sejarah tidak objektif maka nilai sejarahnya akan lemah. Dalam buku ini, Sambirang mengungkapkan bahwa esai-esai yang dimuat merupakan Historiografi yang naratif. Sehingga buku ini sangat membantu agar pembaca dapat merasakan suasana bathin di masa lalu. Setelah
memaparkan gambaran umum isi buku, beliau membedah satu per satu esai yang dimuat. Pembedah lainnya, Irawansyah juga mengungkapkan kritik dan saran yang tak kalah menarik. Seperti pada salah satu esai, berjudul “Raboran, Riwayatmu Dulu” karya Aries Zulkarnain ini memiliki akhir yang bagus. Karena ketika kita menulis sebuah sejarah, tulisan tanpa akhir justru akan membuat pembaca ingin tahu babak selanjutnya. Salah satu penulis, Aris Zulkarnaen mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup dengan sejarah itu. Akan tetapi, dengan mempelajari sejarah bisa menentukan harus bagaimana hidup di masa depan. (arn)
Sumbawa Optimalkan Keberadaan Hotel dan Restoran Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) mengundang seluruh pemilik hotel dan restoran, Kamis (18/1). Hal ini guna melakukan persiapanpersiapan dalam mendukung setiap agenda pemda, salah sartunya HUT Kabupaten Sumbawa yang ke-59. Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi menjelaskan pihaknya sedang menyusun kalender wisata daerah. Dimana HUT Kabupaten Sumbawa juga merupakan dari agenda tersebut. Untuk itulah pihaknya mencoba mengoptimalkan keberadaan dari pelaku wisata ini termasuk perhotelan dan restoran. “Tadi kita sudah rapat dengan seluruh pemilik hotel dan restoran bagaimana mereka mengambil langkah-langkah persiapan dalam rangka mendukung rencana pemerintah daerah ini. Teru-
tama yang dekat sekarang ini, HUT Kabupaten,” ujarnya. Dijelaskannya, pemerintah sudah mengundang tamu dari luar dalam rangka kegatan HUT. Baik dari kalangan pemerintah maupun dunia usaha. Pihaknya berharap tamu yang datang bisa mendapatkan pelayanan yang baik di hotel maupun rumah makan dan restoran. Untuk itulah pihaknya mengadakan pertemuan supaya para pemilik hotel dan restoran ini bisa bisa mengambil peran dalam rangka mendukung program pemerintah, yakni HUT. Sekaligus mempersiapkan diri menyambut tentang pelaksanaan rencana kalender event pariwisata. “Tadi kita melakukan rapat supaya mereka (pemilik hotal dan restoran) memahami semua ini. Supaya bisa mengambil peran mensukseskan program kita,” tukasnya. Karena, kata H. Jun, dukun-
gan mereka sangat penting untuk memberikan kenyamanan kaitan dengan sarana prasarana fasilitas penginapan. Juga mereka diharapkan ikut mempromosikan tentang berbagai macam kegiatan promosi destinasi dan atraksi yang ada di Sumbawa. Tentu ini dalam rangka mengintegrasikan seluruh program kegiatan ini. Karena prinsipnya pemerintah bagaimana mendorong dan memfasilitasi antara dunia usaha dan masyarakat untuk bersama – sama. Jika sudah merasa memiliki maka Sumbawa hebat dan bermartabat bisa terwujud. “Tadi mereka sangat bersyukur, karena baru saat ini diundang. Mereka selama ini ingin sekali berpartisipasi. Tetapi wadah dan ruangnya tidak ada. Mereka berterima kasih karena dilibatkan dan dihargai. Tentu kata mereka, juga akan berbuat lebih besar lagi,” pungkasnya. (ind)
tersebut bukan berbentuk pemasangan beronjong seperti yang ada sekarang ini, tetapi berupa pasangang talud. “Nah kami turun hari ini sebenarnya mengumpulkan informasi. Besok (hari ini) kami akan ke BWS untuk mengklarifikasinya. Termasuk soal waktu karena ini kan sudah berubah tahun,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Kepala Dinas PUPRPP KSB, Amar Nurmansyah, ST yang dimintai tanggapannya mengenai temuan Komisi III itu enggan berkomentar. Ia menyatakan kehadirannya bersama Komisi III dalam rangka pendampingan turun lapangan. “Beliau-beliau tadi minta kami mendampingi ke lapan-
gan. Jadi kami ikut turun dan soal hasilnya nanti Komisi III yang akan langsung sampaikan ke BWS,” terangnya singkat. Sementara itu dari pantauan Suara NTB di lokasi, tidak ada kegiatan pengerjaan oleh rekanan pelaksana. Menurut warga setempat, pasca banjir yang terjadi pada 7 Januari lalu, hanya beberapa kali ada aktivitas kerja di lokasi. Namun begitu progres hasil pekerjannya tidak banyak. “Kalau tidak salah dua hari lalu ada yang bekerja. Tapi sampai sekarang tidak ada lagi. Mungkin karena aliran sungai yang masih deras makanya mereka berhenti lagi,” sebut salah seorang warga di keluarahan Kuang. (bug)
40 Persen Lahan Cetak Sawah Baru di KSB Belum Sesuai Peruntukan Taliwang (Suara NTB) Sekitar 40 persen lahan hasil program cetak sawah baru di Sumbawa Barat hingga saat ini belum dimaksimalkan keberadaannya sesuai peruntukan dari program tersebut. Hal ini terjadi karena dilokasi tersebut diklaim masih belum memiliki sumber mata air baku. Luas lahan yang belum dimanfaatkan ini juga tersebar di beberapa kecamatan di wilayah setempat. Seperti di Desa Seloto dan Desa Banjar, di Kecamatan Taliwang. “Program cetak sawah baru yang telah rampung akhir tahun 2016 lalu, tercatat ada sekitar 500 hektar lahan. Lahan yang disiapkan untuk tanaman padi ini, kita harapkan bisa menyukseskan program swasembada pangan di tahun 2018. Tentu kita juga sudah siapkan langkah-langkah memaksimalkan lahan 40 persen yang masih belum sesuai peruntukan tersebut,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Pekebunan dan Peternakan (DPPP) Sumbawa Barat kepada Suara NTB, melalui Kabid pertanian dan tanaman pangan Syaiful Ulum SP, Kamis (18/1) kemarin. Dikatakannya, untuk memaksimalkan luas lahan yang masih belum sesuai peruntakan ini, pihak terkait kembali berencana untuk membangun embung dan sumur bor dalam. Hal ini dilakukan karena dalam program tersebut (cetak sawah baru) tidak didukung dengan sarana penunjang lainnya. Meskipun demikian, masyarakat di wilayah program cetak sawah baru, ini tidak hanya memanfaatkan lahannya untuk padi melainkan bisa digunakan untuk tanaman jagung. Sehingga
Syaiful Ulum (Suara NTB/ist)
lahan hasil program tersebut tidak menjadi lahan tidur yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. “40 persen lahan ini, tidak menjadi lahan tidur saja, tetapi bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan jagung di lahan yang belum memiliki air tersebut,” terangnya. Ia menyebutkan, lahan 500 hekter tersebut juga tetap akan diberikan sarana penunjang pertanian seperti saprodi, benih dan pupuk. Hal tersebut dilakukan karena di lahan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk padi saja melainkan untuk tanaman yang lain. Sehingga dilokasi ini tidak ditinggalkan begitu saja dan tidak bermanfaat. Semantara untuk lokasi program cetak sawah baru yang belum sesuai peruntukan yakni di Kecamatan Brang Ene, Seteluk, Jereweh, dan Taliwang. Sisa lokasi inilah yangan diintervensi pihaknya supaya bisa maksimal di tahun 2018 ini. “Kita tetap berupaya untuk menambah apa yang menjadi kendala tersebut. Sehingga di tahun 2018 target swasembada padi ini bisa sukses dan lancar,” tandasnya. (ils)
SUARA NTB Jumat, 19 Januari 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Petani Beralih ke Jagung
Pabrik Gula PT SMS Terancam Kekurangan Bahan Baku
Dompu (Suara NTB) Pabrik gula milik PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Doropeti Kecamatan Pekat terancam tidak beroperasi akibat keterbatasan tebu sebagai bahan baku gula. Petani sebagai mitra pemasok tebu bagi perusahaan banyak beralih menanam jagung. Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat deklarasi 5 pilar STBM di Kelurahan Dorotangga Dompu, Rabu (17/1) kemarin. “Pabrik gula mau mati karena tidak ada tebu. Orang Dompu mengganti tanaman tebu dengan jagung. Ternyata lebih manis uang jagung dari uang tebu,” kata H. Bambang. Menurutnya, selama 2 tahun terakhir terjadi penurunan luas area tanam tebu rakyat sebagai mitra perusahaan di Kecamatan Pekat sangat signifikan. Sehingga menjadi tugas beratnya untuk mendapatkan tambahan izin bagi perusahaan dalam memperluas lahan tebunya. “Jadi saya harus bekerja keras lagi untuk mendapatkan izin supaya lahan tebu itu bisa terus diperluas,” terangnya. Humas PT SMS, Marwan Sari, SE yang dikonfirmasi, Kamis (18/1) kemarin membenarkan, dalam beberapa waktu terakhir ada pergantian komoditi
tebu dengan jagung oleh masyarakat. Padahal perusahaan juga sudah berbenah terkait keterlambatan pembayaran. “Dimana tebang angkut, 1 hari setelah masuk (pabrik) dan hari ketiga sudah dibayar dan ini sudah dirasakan masyarakat,” katanya. Ia juga mengungkapkan, pihak perusahaan memberikan reward kepada petani yang mendukung operasional perusahaan dengan hadiah umrah bagi Tasrif bersama istri warga Doro Ncanga Dompu. “Kami juga mau memberikan reward pada 6 Februari itu berupa hadiah umrah untuk petani yang mendukung operasional perusahaan di Doro Ncanga sama hadiah motor,” jelasnya. Diakui Marwan, mengembalikan warga untuk menanam tebu menjadi pekerjaan rumah (PR) besar dan pihaknya terus meningkatkan sosialisasi kepada petani. “Artinya, upaya – upaya antara perusahaan dan
Bappenda Data Potensi Pajak Sarang Burung Walet Dompu (Suara NTB) – Wacana penarikan pajak usaha sarang burung walet belum ada kepastian. Jenis usaha yang kian ramai digeluti masyarakat ini masih dalam pendataan, termasuk pemetaan potensi untuk memutuskan beban pajak bagi pelaku usaha. Sekertaris Bappenda Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah mengaku, penarikan pajak bagi pelaku usaha sarang burung walet tidak bisa seketi(Suara NTB/jun) ka, mesti dilakukan penArmansyah dataan terlebih dahulu untuk melihat potensi-potensi yang ada. “Kita juga harus lihat masyarakat itu kan sebelum dipanen mengeluarkan biaya, sudah berapa omset yang dia dapat baru kita perhitungkan berapa kira-kira bisa ditarik,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (18/1). Diakui usaha ini sudah berlangsung lama, dan sudah mulai banyak pihak yang mengembangkannya beberapa tahun terakhir. Karenanya, tahun 2018 ini pihaknya berkonsentrasi mendata potensi untuk menentukan pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha ini lanjut Arman, tidak hanya berkembang di pusat kota melainkan di pelosok-pelosok desa. Selain karena hasil yang cukup menjanjikan juga proses usahanya tergolong mudah. “Tidak hanya di Kecamatan Dompu, di Pekat itu juga cukup banyak,” ujarnya. Dengan munculnya wacana penarikan pajak sarang burung walet ini, Armansyah berharap tidak ada penolakan di tengah masyarakat. Jangan sampai berpikir karena membangunnya dengan modal sendiri maka pemerintah tidak punya urusan. Sebab dalam aturanya jelas, bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasaiaoleh negara dan dikelola untuk kemakmuran rakyat. “Inikan masuk pajak daerah sehingga adalah tambahan potensi karena PAD kita masih kecil kontribusinya ke APBD,” jelasnya Kalaupun wacana ini nantinya akan disetujui, besaran pajak akan sangat tergantung tingkat produksinya, sehingga para pelaku usaha juga tidak terbebani dan terganggu mata pencaharianya. “Bisa kita maksimalkan bisa juga kurang, dilihat dari trend penjualanya,” pungkas Armansyah. (jun)
Rendah, Kontribusi Kawasan Wisata untuk PAD Dompu Dompu (Suara NTB) – Sekretaris Bappenda Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah mengungkapkan, kontribusi kawasan wisata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih cukup rendah, jika dilihat dari poetensi wisata yang ada. Mestinya bisa melampaui target Rp 100 juta yang ditentukan tiap tahunnya. “Banyak potensi kita ini yang penarikanya kadang tidak masuk di PAD,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (18/1). Armansyah pun membantah adanya aturan yang membenarkan biaya masuk Rp 10.000 - Rp 50.000 bagi pengunjung, paling tinggi sebetulnya Rp 5.000. Mengingat fakta di lapangan terdapat penarikan jauh dari ketentuan pihaknya enggan mempertanggung jawabkanya. “Kalau aturan pemerintah yang benar tidak ada penarikan yang besar-besar seperti itu,” ujarnya. Hal itu lanjut dia, merupakan faktor utama tidak berkembangnya dunia pariwisata diwilayah ini. Pengelola lebih mengedepankan beban biaya bagi pengunjung ketimbang menyediakan fasilitas pendukungnya. Karenanya tak heran tingkat kunjungan terus mengalami penurunan. Baiknya wisatawan diberikan kebebasan dan dibebankan biaya sebagaimana aturan yang ada, sehingga mereka dapat merasa nyaman dan mau kembali berkunjung bersama kerabat dan keluarga besarnya. “Kalau saya lihat ini duluan mau ditarik uang orang sementara penyiapan tempat, fasilitas dan sebagainya belum maksimal. Jadi layanan yang kita berikan tidak seimbang dengan apa yang mereka bayar,” jelasnya. Armansyah menyebutkan, obyek wisata andalan yang menjadi sumber PAD yakni kawasan Lakey, Velo Janga dan Ria. Termasuk kolam pemandian Madaprama, hanya saja akhirakhir tingkat kunjunganya sudah berkurang karena fasilitas yang disediakan sudah tidak memadai. Intinya mesti ada keseriusan dalam mengelola potensi-potensi ini. Jika dikatakan terkendala anggaran, menurutnya, hal itu sebuah alasan klasik. “Kalau nunggu anggaran kapan, tapi bisalah dilakukan secara mandiri. Dan sebenarnya bisa juga bekerjsama dengan masyarakat sehingga tidak memerlukan biaya yang besar. Dan penarikan yang besar-besar itu harusnya diatur, sebagian untuk mereka (pengelola, red), untuk desanya, sebagian masuk untuk kas daerah,” pungkasnya. (jun)
mitra itu ada kesinambungan, ada solusi saling menguntungkan tetap kami lakukan,” terang Marwan. Sementara ini kita sedang berusaha menanam dengan menggusur lahan yang sudah digusur tahun sebelumnya. Karena menyikapi turunnya persentase mitra, maka meningkatkan tanaman tebu di lahan HGU menjadi pilihan. “Ini kami lakukan setelah konsultasi dengan Bupati,” akunya. Luas area tanaman tebu HGU saat ini baru mencapai 2.200 ha dan sedang diupayakan perluasannya 800 ha. Untuk luasan kebun tebu rakyat belum diketahuinya dan luasan ini masih jauh dari cukup. Karena kebutuhan mesin pabrik gula per harinya saat produksi 5 ribu ton tebu dan baru bisa dipenuhi 1 ribu ton bersama tebu mitra. Sementara untuk raw rugar, belum diketahui alokasi dan jadwal pengapalannya untuk PT SMS. (ula)
(Suara NTB/dok)
TERANCAM - Pabrik gula PT SMS di Doropeti Kecamatan Pekat yang terancam berhenti beroperasi. Ancaman itu mengemuka seiring kian banyaknya petani tebu yang beralih menanam jagung.
Pemda akan Isi Secara Bertahap Peralatan Medis RS Pratama Dompu (Suara NTB) Menyusul ditolaknya usulan pembelian peralatan medis untuk RS pratama dengan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018, pemerintah daerah (Pemda) Dompu akan mengisinya secara bertahap. Saat ini Pemda sedang mengisi perangkat lunak berupa struktur organisasi dan para pegawainya. Perangkat keras berupa alat medis akan mulai diisi pada APBD Perubahan 2018. Hal itu disampaikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) yang juga Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si saat dihubungi di ruang kerjanya kemarin. Ia pun mengungkapkan, saat ini sedang didata untuk pengisian perangkatnya RS Pratama. “Semua perangkat untuk RS Pratama akan kita isi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras,” kata H Agus Bukhari. Peralatan medis untuk RS Pratama, diakui H Agus Bukhari, yang lebih paham adalah Kepala Dinas Kesehatan.
Namun setelah strukur dan perangkat di RS Pratama terisi, akan diikuti dengan pengisian peralatan medis yang dibutuhkan. “Kita akan anggarkan dalam APBD Perubahan ini untuk peralatan medisnya,” ungkapnya. Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan mengungkapkan, usulan pembelian alat medis dari DAK tahun 2018 ditolak Kementrian Kesehatan. Karena alokasi Rp33 M yang dianggarkan tahun 2016
Satpol PP Segera Tertibkan Pasar Buah Dompu (Suara NTB) Keberadaan pedagang buah di pasar Dompu segera ditertibkan Satuan Pol PP Dompu. Kendati mendapat penolakan, rencana ini akan tetap dilakukan demi tertatanya ruang kota wilayah ini. Sekretaris Satpol PP Dompu, A. Halik, BA., kepada Suara NTB mengatakan, hari ini (kemarin) pihaknya bersama aparatur terkait mengecek lokasi yang akan ditertibkan, sekaligus menginformasikan lebih awal pada para pedagang. “Kita rencanannya akan melakukan penertiban khusus pedagang buah dalam waktu dekat ini,” kata dia usai pengecekan lokasi, Kamis (18/1). Penertiban ini dalam rangka penataan ruang kota, yang mana pedagang nantinya akan digeser ke area gedung pemuda, cabang Kodim dan lapak di Kelurahan Simpasai. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menfasilitasi pedagang dengan tenda-tenda penjualan. “Tendanya sudah kita siapakan, jadi tidak asal kita tertibkan begitu saja,” ujarnya. Aksi penolakan oleh para pedagang diakui tetap ada dan menjadi hal yang biasa, namun harapnya kebijakan tersebut tidak perlu disikapi dengan tindakan-tindakan anarkis. Kare-
(Suara NTB/jun)
CEK LOKASI - Anggota Satuan Pol PP saat mengecek lokasi pasar buah yang akan ditertibkan, Kamis (18/1). na sejatinya ini akan menguntungkan para pedangan lantaran bisa lebih dekat dengan konsumenya, terutama pengguna jalan raya. “Harapan kami ya pedagang bisa mendukung dan bisa diajak bekerjasama,” ungkapnya. Salah seorang pedagang di pasar Dompu, Salmah yang diminta tanggapanya terkait kebijakan tersebut mengaku tak begitu mempersoalkannya. Selain karena kondisi yang ditempati sekarang kumuh lantaran gabung dengan penjual bahan pokok lainya juga buah yang akan dijajakan tidak akan cepat busuk. Teperting pemerintah memiliki komitmen untuk memfasilita-
si para pedagang. “Jangan nanti kita sudah capek-capek pindah tidak dapat tempat, kan bahaya kita bisa konflik sesama pedagang,” jelasnya. Sedangkan Saleha menolak keras untuk dipindah dengan alasan belum adanya kesiapan lokasi sebagaimana yang rencanakan. Terlebih hal ini akan menyulitkan pihaknya untuk mencari pelanggan baru. “Ya kita disini kan sudah ada pelanggan semua, kalau kita dipindah di Simpasai sana mana pelanggan kita mau kesana. Makanya nanti pembagian lapak harus jelas kalau memang jadi ditertibkan, jangan kita saja yang dibuat rugi,” pungkasnya. (jun)
KSB Kembali Gelontorkan Rp 10 Miliar untuk Pembebasan Lahan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menggelontorkan anggaran sekitar Rp 10 miliar di APBD murni tahun 2018 untuk pembebasan lahan. Lahan-lahan yang dibebaskan ini, tersebar di dua kecamatan yakni Kecamatan Brang Rea dan Taliwang. Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa Barat M. Endang Arianto S. Sos, MM kepada Suara NTB, Kamis (18/1) mengatakan, untuk pembebasan lahan yang akan dilakukan di APBD murni tahun 2018 tercatat hanya tujuh lokasi saja. Tujuh lokasi ini berada di Taliwang dan Brang Rea. Khusus untuk Taliwang lahan-lahan yang akan dibebaskan tersebut diperuntukkan untuk sarana perbaikan drainase dalam kota dan pembangunan jembatan. Sementara untuk kecamatan Brang Rea untuk pembangunan jaringan irigasi Bintang Bano untuk disalurkan ke seluruh lokasi. “Kita sudah siapkan anggaran Rp 10 miliar untuk program
(Suara NTB/ils)
M. Endang Arianto tersebut (Pembebasan lahan). Kita juga segera melakukan sosialisasi kepada para pemilik lahan untuk menyukseskan program ini,” ungkapnya. Dikatakannya, pembebasan lahan di tahun 2018 ini diperuntukkan untuk memaksimalkan infrastruktur yang ada di daerah. Karena pada hakikatnya, jalan dan jaringan irigasi ini merupakan sarana pendukung pembangunan yang ada di daerah. Sementara itu, terkait pelebaran drainase dalam kota perlu dilakukan sehingga ke-
tika musim hujan, lokasi yang kerap tergenang air bisa diminimalisir. Sedangkan untuk jaringan irigasi diharapkan mampu mengaliri beberapa lahan tidur yang sulit dijangkau air bersih. Sehingga program swasembada pangan di KSB bisa berjalan sukses. “Tujuh agenda tersebut merupakan masalah prioritas untuk kita tuntaskan guna mendukung program pembangunan daerah,” ujarnya. Ia menambahkan, meskipun anggaran untuk pembebasan lahan sudah dianggarkan, namun pihaknya tetap menunggu keluarnya penilaian harga dari tim Appraisal. Mengingat lembaga ini merupakan lembaga resmi yang akan melakukan pengkajian terhadap harga yang ada. Sehingga hal -hal yang terjadi nantinya bisa semakin ditekan. Selain itu, pihaknya juga sangat berharap kepada masyarakat yang terkena dampak dari program ini untuk bisa menerima uang ganti rugi yang disiapkan Pemkab sesuai dengan penilaian harga oleh appraisal. (ils)
lalu dan diluncurkan kembali 2017, semuanya untuk RS Pratam dan termasuk untuk peralatan medisnya. Karena RS Pratama belum dibangun, sebanyak Rp11 M diarahkan untuk RSUD Dompu. Untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis di RS Pratama diharapkan adanya kucuran dana dari Pemda, sehingga peralatan medis di ruang operasi RS Pratama bisa segera diadakan. Karena tinggal peralatan medis di ruang operasi yang belum ada. (ula)
(Suara NTB/ula)
H. Agus Bukhari
Enam Destinasi Wisata di Bima Prioritas Pengembangan 2018 Bima (Suara NTB) – Sebanyak enam destinasi wisata di Kabupaten Bima diprioritaskan untuk dikembangkan pada 2018 ini. Bahkan destinasi tersebut telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan Daerah (RIPDA). Hal itu disampaikan Kepala Bapedda Kabupaten Bima, H. Muzakkir M.Sc, saat penyerahan bantuan pengembangan homestay wisata kuliner dan wisata buatan dari Kementerian PDT dan Transmigrasi pada destinasi prioritas pengembangan wisata kabupaten Bima, di kantor eks Dikbudpora Kabupaten Bima, Kamis (18/1). Menurutnya, beberapa potensi wisata di Kabupaten Bima mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Dengan desain besar konsep Saleh Moyo dan Tambora (SAMOTA) sub desain Sangiang Komodo Sape (SAKOSA) dan Teluk Waworada. “Konsep ini kita tawarkan ke pemerintah pusat dan direspon dengan baik,” ucapnya. Menurutnya, enam destinasi wisata yang masuk dalam RIPDA tersebut antara lain Tambora yang ditetapkan sudah Geopark oleh UNESCO, belum lama ini. Madapangga dan Donggo (Mandopart), Lewa Mori sepanjang teluk Bima. “Kemudian Bombo Roi,
Sape Lambu dan Wawo (SALAWA) dan Teluk Waworada,” katanya. Selain itu, pada tahun yang sama. Pemerintah Kabupaten Bima mendapat sinyal yang baik dari pemerintah Pusat dalam mengembangkan agrowisata. Lokasinya akan dipusatkan di Kecamatan Langgudu. “Di Lokasi ini kita awali dengan penamanan pohon mangrove,” katanya. Wakil Bupati Bima, Drs Dahlan M. Noer M.Pd, mengaku potensi pariwisata di Kabupaten sangat banyak dan beragam. Dahlan mengaku pariwisata merupakan salahsatu sektor yang kembangkan oleh Pemerintah Daerah. “Selain sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastrukur. Pariwisata merupakan salahsatu program prioritas yang akan dikembangkan,” katanya. Meski demikian dengan banyaknya potensi wisata tersebut. Namun semuanya belum digali. Hal tersebut lebih disebabkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih stagnan, sehingga mempegaruhi pengembangannya. “Belum lagi ada kendala sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai, kebersihan dan keamanan. Saya kira indikator ini yang penting dalam mengembangkan wisata,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
BANTUAN - Pemberian bantuan terhadap pengembangan destinasi prioritas pengembangan wisata Kabupaten Bima, di kantor eks Dikbudpora Kabupaten Bima, Kamis (18/1).
SUARA NTB Jumat, 19 Januari 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Pilkada NTB
KPU Siapkan Biaya Kampanye Calon Polair Polda NTB Gagalkan Penyelundupan Bibit Lobster Rp 1,3 Miliar Mataram (Suara NTB) Ditpolair Polda NTB menggagalkan penyelundupan 9.150 bibit lobster jenis mutiara yang akan dibawa ke Bali, Kamis (18/1) dini hari. Nilai ekonomi bibit lobster tersebut mencapai Rp 1,3 miliar. Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda NTB, Erwin Ardiansyah menjelaskan, bibit lobster jenis mutiara memiliki nilai tawar yang bagus sehingga menjadi primadona para penyelundup. “Per ekornya dihargai Rp 150 ribu. Bibit jenis mutiara ini untuk dikirim ke pasar luar negeri,” ujarnya saat dikonfirmasi. Ribuan bibit lobster tersebut diamankan, Kamis (18/1) sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Raya Lembar, Beleka, Gerung, Lombok Barat. Bibit yang diduga dibawa dari pantai pesisir selatan Lombok itu diangkut dengan truk bernomor polisi DK 9496 SJ. “Bibit lobster itu dikemas dalam tiga kardus. Isinya ada 60 kantong. Tiap kantong berisi 150 ekor,” jelasnya. Dari pengakuan sopir berinisial IWM (32), warga Denpasar Timur, Denpasar, Bali, bibit lobster tersebut akan dikirim ke Bali melalui Pelabuhan Lembar. Sopir sudah dimintai keterangan penyidik saat diamankan di Mako Ditpolair Polda NTB. Dari keterangan saksi dan barang bukti yang disita, kata Erwin, IWM sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai pasal 88 Juncto Pasal 16 Ayat 1 dan atau Pasal 100 Juncto Pasal 7 Ayat 2 Huruf j UU RI No 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam UU RI No 45/2009. Sementara barang bukti bibit lobster dilepasliarkan ke perairan Pantai Kadinan, Lembar, Lombok Barat bersama Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kelas II Mataram. Turut serta antara lain Dirpolair Polda NTB, Kombes Pol Edwin Rachmat Adikusumo, Wadirpolair, AKBP I Made Sunarta, dan Kepala BKIPM Kelas II Mataram, Muhlin. (why)
(Suara NTB/why)
LEPAS LIAR - Dirpolair Polda NTB, Edwin Rachmat Adikusumo bersama Kepala BKIPM Kelas II Mataram, Muhlin, Kamis (18/1) pagi melepasliarkan bibit lobster yang digagalkan penyelundupannya.
Hanura Gelar Munaslub, OSO Resmi Dilengserkan Mataram (Suara NTB) DPP Partai Hanura bersama puluhan pengurus DPD dan ratusan DPC seluruh Indonesia, resmi menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Kamis (18/ 1) kemarin. Munaslub tersebut menghasilkan keputusan untuk memberhentikan secara resmi Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum DPP Hanura. Pengurus DPD Hanura NTB, bersama 10 DPC Hanura kabupaten/kota kompak berada dalam kubu yang berseberangan dengan OSO. Sehingga DPD Hanura NTB pun ikut menjadi bagian dalam barisan pelengseran OSO dari tampuk kepemimpinan DPP Hanura. Ketua DPD Hanura NTB, Mudahan Hazdie, kepada Suara NTB, menyampaikan bahwa seluruh pengurus DPD dan DPC Hanura NTB, ikut dalam Munaslub tersebut. Ia menyampaikan Munaslub tersebut didukung oleh sebagian besar DPD dan DPC. “Hari ini Kamis tanggal 18 Januari 2018, Partai Hanura menggelar Munaslub yang diikuti 27 dari 34 DPD dan 407 dari 512 DPC seluruh Indonesia, memutuskan memberhentikan Oesman Sapta Odang dari Ketua Umum,” ujar Mudahan, menjawab Suara NTB di sela-sela acara Munaslub yang dia ikuti. Lantas Munaslub mengangkat Ketua Umum Baru, yakni Marsema Daryatmo. Selain itu, Munaslub juga melakukan revisi AD/ART Partai. “Munaslub telah memilih dan menetapkan Marsema Daryatmo sebagai Ketua Umum menggantikan OSO,” ujar Mudahan. Lebih jauh disampaikan Mudahan, adapun dasar kekecewaan para kader Partai Hanura terhadap kepemimpinan OSO, karena OSO dinilai gagal dalam mengelola partai. “Pola kepemimpinan dan tata kelola partai yang tidak beres. Dan menetapkan mengusung Jokowi sebagai Capres 2019,” ujar Mudahan menyebutkan dosa OSO, sehingga ia dilengserkan. Ketika ditanya, apakah kekecewaan Hanura NTB, karena keputusan DPP Hanura yang tidak mengakomodir aspirasi pengurus DPD? Mudahan menegaskan tidak ada kaitannya dengan keputusan arah dukungan di Pilkada NTB 2018. “Kalau soal keputusan DPP terkait Pilkada, kita hormati,” ucapnya. Terakhir disampaikan Mudahan, bahwa kepengurusan DPP Hanura yang baru akan datang menghadap ke Ketua Dewan Pembina Partai, Wiranto, di kediaman pribadinya. Namun meskipun Wiranto tidak hadir dalam Munaslub tersebut, ia memberikan dukungan terhadap munaslub itu. “Pak Wiranto sudah menyampaikan jawaban, bahwa beliau legowo dan akan mendukung sepenuhnya Partai Hanura dipimpin orang-orang yang berkualitas, bermoral dan memiliki kemampuan manajerial yang handal, yang dipilih melalui proses konstitusi partai Hanura,” ujar Mudahan menguntip pernyataan Wiranto. Dukungan Wiranto terhadap Munaslub tersebut, karena didukung oleh sebagian besar pengurus DPD dan DPC. Ia memandang bahwa nyawa partai ada di tangan para pengurus DPD dan DPC. (ndi)
(Suara NTB/ist)
MUNASLUB - Ribuan pengurus DPD dan DPC Hanura, termasuk DPD dan DPC Hanura NTB, saat menggelar Munaslub di Jakarta, Kamis (18/1) kemarin.
Mataram (Suara NTB) Masa kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada serentak NTB 2018, akan dimulai pada tanggal 15 Februari sampai pertengahan Bulan Juni. Pada masa kampanye ini, KPU akan membiayai aktivitas kampanye para pasangan calon, yang diperkirakan akan menyedot anggaran KPU sampai puluhan miliar rupiah lebih. Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, yang dikonfirmasi menyampaiakan bahwa kampanye calon akan dibiayai oleh KPU. Dan untuk pembiayaan sudah disiapkan anggaran sekitar puluhan miliar lebih. “Untuk biaya kampanye ini,
menyedot anggaran kita sebesar 26 persen dari total Rp 167 miliar seluruh anggaran KPU. Itu cukup besar ya, bahkan terbesar kedua setelah anggaran untuk honor. Bahkan lebih besar dari biaya untuk logistik, seperti pengadaan surat suara
dan lain-lain,” ujar Aksar. Beberapa item kampanye yang dibiayai oleh KPU, yakni seperti sosialisasi lewat baliho dan juga lewat media massa. KPU menyediakan dan mencetak berbagai alat peraga kampanye pasangan calon.
Meskipun demikian, pasangan calon juga boleh membiayai kampanyenya sendiri, namun terbatas pada kampanye-kampanye dialogis dan terbuka. Untuk itu, Aksar menyebutkan, bahwa pada dasarnya biaya kampanye yang dikeluarkan oleh KPU jauh lebih besar dari pasangan calon. “Kalau alat peraga kampanye kita yang biayai, termasuk di media massa nanti. Nah untuk bentuk kampanye dialogis dan tebuka dia (calon) membiayai sendiri,” jelas Aksar. Karena aktivitas kampanye
sebagian besar dibiayai oleh KPU, untuk itu, pasangan calon dibatasi jumlah dana kampanye yang akan dikeluarkannya. Untuk itu, pasangan calon, diwajibkan melaporkan rekening khusus untuk menampung dana kampanye calon. “Nanti rekening itu akan dipantau, akan diaudit oleh akuntan publik. Ndakboleh dana kapmpanye itu melebihi dari batasan. Nanti kita lihat di sana berapa isi rekening, sumbernya dari mana, pengeluarannya untuk apa saja,” ungkap Aksar. (ndi)
Verifikasi Kedua Calon Independen
Ali - Sakti Serahkan 138 Ribu Lebih Dukungan KTP Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dari jalur independen, Ali BD-Gede Sakti, kembali mendatangi KPU NTB, Kamis (18/ 1) kemarin. Kedatangannya untuk menyerahkan tambahan dukungan KTP, yang masih kurang dari hasil verifikasi dukungan pada tahap pertama. Diketahui pada verifikasi dukungan tahap pertama, pasangan Ali - Sakti masih kekurangan dukungan 50 ribu lebih, dari total dukungan minimal 303 ribu lebih yang diwajibkan, atau sekitar 8,5 persen dari total jumlah penduduk NTB. Tapi berdasarkan peraturan KPU, untuk masa perbaikan jumlah dukungan ini, AliSakti jumlah dukungan yang wajib diserahkannya bukan 50 ribuan, melainkan dua kali lipat dari kekurangan tersebut. Sehingga total jumlah dukungan pada tahap kedua ini, ia harus menyerahkan dukungan lagi sebanyak 101 ribu lebih. Ketua tim pemenangan pasangan Ali-Sakti, Basri Mulyani, SH yang datang menyerahkan daftar dukungan, ketika dikonfirmasi wartawan, menyampaikan bahwa pihaknya membawa dukungan KTP sebanyak 138.693 ribu. Dukungan yang dibawa pada tahap kedua ini melebihi dari yang disarankan 101 ribu lebih dukungan. “Ya kita bawa sebanyak 138.693 dukungan hari ini. Itu lebih dari sisa yang diminta sekitar 101 ribuan itu. Kelebihannya sebanyak 37 ribuan,” ujar Basri. Dikatakan Basri, dukungan pada tahap kedua ini tidak terkonsentrasi hanya di beberapa kabupaten saja, melainkan tersebar di 10 kabupaten/ kota yang ada di NTB. “Dukungan kedua ini berasal dari semua Kabupaten/Kota.
(Suara NTB/ndi)
PENGHITUNGAN - Para pegawai KPU NTB, melakukan penghitungan jumlah dukungan KTP yang diserahkan oleh pasangan Ali-Sakti pada tahap kedua ini. Di Lotim paling banyak, sekitar 50 ribu, Loteng sebanyak 30 ribu lebih. Untuk Mataram lebih banyak yang sekarang dari tahap pertama itu, sekarang 10 ribu lebih, kemarin kan hanya 9 ribuan. Dan di KSB pada pertama itu hanya seribu, sekarang itu jadi 9 ribu lebihnya,” ungkap Basri. Dengan total dukungan pada tahap kedua ini, Basri mengaku sangat yakin akan bisa memenuhi syarat pencalonan. Meskipun akan diverifikasi fak-
tual lagi, ia meyakini susutnya tidak akan terlalu banyak. “Kita belum bisa prediksi sih, kan masih dihitung sama KPU. Tapi untuk tahap kedua ini kan model verifikasinya tidak lagi door to door, tapi akan dikumpulkan di satu tempat oleh PPS. Jadi nanti kita lebih bisa kontrol saat verifikasinya. Kita yang akan kumpulkan para pendukung itu,” jelasnya. Basri juga menyampaikan bahwa KTP yang diserahkan hari itu, semuanya adalah KTP
baru. Karena tidak mungkin bagi pihaknya akan menggunakan KTP yang sudah digunakan pada tahap pertama. “Baru semua KTP ini, belum terverifikasi, karena kalau kita pakai KTP yang sudah dipakai, di silon itu pasti langsung ditolak, karena dia akan ketahuan kalau ganda di silon itu,” jelasnya. Ditempat yang sama, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori yang langsung menerima daftar dukungan tahap ked-
ua dari pasangan Ali-Sakti, langsung melakukan perhitungan jumlah, sebelum sampai pada tahap verifikasi administrasi. Menurutnya, setelah pihaknya melakukan perhitungan, dan jumlah yang diserahkan telah mencapai jumlah yang disyaratkan. Baru pihaknya akan memberikan surat tanda terima kepada pasangan Ali-Sakti, dan kemudian dilanjutkan untuk diverifikasi administrasi dan faktual. (ndi)
Tiga Bakal Paslon Lengkapi Persyaratan Mataram (Suara NTB) yang menggugurkan atau terus berlanTiga pasangan bakal calon Gubernur jut pencalonannya si calon itu sendiri. dan wakil gubernur NTB, melengkapi Aturan sudah jelas dan tidak bisa dikekurangan berkas syarat pendaftaran- ubah-ubah jadi tergantung paslonnya, nya ke KPU NTB, Kamis (18/1) kemar- dan penyerahan dukungan kita tunggu in. Mereka adalah pasangan Dr. Zulk- hingga tanggal 20 Januari sampai pukul ieflimansyah-Dr. Sitti Rohmi Djalilah, 24.00 Wita,” paparnya Pasangan HM. Suhaili FT – H. Muh. Sementara Tim penhubung bakal Amin dan H. Ahyar Abduh-Mori Hanafi. paslon Zul-Rohmi, Sunandar menyamDari ketiga kandidat tersebut, han- paikan bahwa berkas dukungan dari ya pasangan Ahyar-Mori yang masih pasangan Zul-Rohmi sudah dilengkapdinyatakan kurang, karena harus me- inya, dan oleh KPU dinyatakan lengkap lengkapi legalisir dari Ijazah S2 Mori dan tinggal menunggu pengumuman (Suara NTB/why) Hanafi. Sementara dua kandidat lain- penetapan resmi sebagai peserta PilkaSILATURAHMI - Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Mataram saat bersilaturah- nya yakni Zul-Rohmi dan Suhaili-Amin da NTB 2018. mi ke Pondok Putra Qolbun Salim Ponpes Islahul Muslimin Senteluk, Batu- sudah dinyatakan lengkap setelah “Kemarin kan yang kurang adalah layar, Kamis (18/1). mereka menyerahkan perbaikannya. Surat Pengunduran diri, tapi sudah kita “Kan syaratnya minimal jenjang pen- serahkan hari ini secara resmi. Jadi didikan SMA, tapi dari Pasangan Ahyar- pasangan Zul-Rohmi sudah tidak ada Mori mereka ingin menggunakan ijazah kekurangan lagi dan dinyatakan pertaS2, sebenarnya sudah dinyatakan lengkap ma melengkapi dokumen kekurangan tapi kalau tidak menyertakan ijazah S2 tersebut,” ujarnya. tapi menggunakan ijazah S1,” ujar KomiPria yang akrab disapa Bang Zul ini sioner KPU bidang teknis, Suhardi Soud, mengatakan bahwa dokumen persyaradi Kantor KPU NTB, kemarin. tan setiap calon itu pasti ada kekuranMenurutnya bila paslon tidak bisa gan saat pertama kali mendaftar ke melengkapi syarat pencalonan sampai KPU. Karena itu, kata dia, setiap bakal batas waktu yang ditentukan secara calon diberikan waktu oleh KPU untuk otomatis pencalonan para calon akan melengkapi persyaratannya. gugur. Dan keputusan tersebut tertu“Surat yang asli sudah ada, sudah ang dalam Peraturan KPU (PKPU) no- diserahkan oleh tim ke KPU. Jadi kamor 3 tahun 2017 yang diubah menjadi lau sebelumnya kami pakai hasil scan, Mataram (Suara NTB) tugas,” ujar Baihaki yang mengasuh PKPU nomor 5 tahun 2017 tentang pen- bukan berarti itu palsu. Tetapi itu suMenjelang puncak peringatan Hari 110 santri tahfidz tersebut. calonan dan syarat pencalonan. rat asli yang discan, bukan diedit,” Bhakti Imigrasi ke-68, Kantor ImigraSelanjutnya, rombongan menuju “Iya akan gugur secara otomatis, jadi pungkasnya. (ndi) si Kelas I Mataram safari tempat Gereja Huria Kristen Batak Protestan ibadah. Mulai dari pura, masjid dan (HKBP) Mataram. Pendeta Pargereja, Kamis (18/1). damean Doloksaribu dan jemaatnya Rangkaian safari tempat ibadah itu menyambut hangat rombongan. dimulai dari kerja bhakti bersih-berDudi menjelaskan, kegiatan bhakti sih Pura Saraswati, Perumnas, Tan- sosial safari tempat ibadah untuk jung Karang, Ampenan. Petugas imi- mengingatkan dan memberikan edukagrasi yang beragama Hindu menyem- si kepada jajarannya tentang rasa tolpatkan diri untuk beribadah. Pengurus eransi antarumat beragama. pura setempat juga diberi santunan. Jalinan erat toleransi itu dapat menSetelah itu, rombongan yang dipimp- dukung peningkatan semangat kerja. in Kakanim Kelas I Mataram, Dudi Is- “Kegiatan ini memberikan edukasi tenkandar menuju Pondok Pesantren Is- tang rasa toleransi yang perlu terus dilahul Muslimin diDesa Senteluk, Bat- tumbuhkan. Selain itu kami ingin berulayar, Lombok Barat. Mereka berbin- silaturahmi,” kata Dudi. cang dengan santri Pondok Putra TahHari Bhakti Imigrasi ke-68 jatuh fidz Quran Qolbun Salim yang diasuh pada 26 Januari 2018 mendatang. H Baihaki Assubki. Selain safari tempat ibadah, Imi“Pondok tahfidz ini berdiri sejak grasi Kelas I Mataram juga mentahun 2010. Kami terbantu dengan gadakan layanan walk-in paspor santunan yang diberikan. Semoga ba- simpatik setiap hari Sabtu pada (Suara NTB/ndi) pak dan ibu di Imigrasi diberikan ke- Desember 2017 sampai 20 Januari LENGKAP - Tim penghubung bakal paslon Zul-Rohmi menunjukkan tanda mudahan dan keberkahan dalam ber- 2018. (why) bukti berkas yang sudah diserahkan ke KPU dan dinyatakan lengkap
Rangkaian Hari Bhakti Imigrasi Ke-68
Kuatkan Toleransi, Imigrasi Mataram Safari Tempat Ibadah
BUDAYA DAN HIBURAN
SUARA NTB Jumat, 19 Januari 2018
Halaman 9 (Suara NTB/lin)
Pelaku Pariwisata Siap Tingkatkan Layanan ke Rinjani Mataram (Suara NTB) – Para pelaku usaha pariwisata berjanji akan meningkatkan layanannya bagi tamu yang ingin berkunjung ke Rinjani. Hal ini disebabkan karena Rinjani saat ini sudah menjadi destinasi kelas dunia. Sehingga pelayanannya pun harus ditingkatkan sesuai dengan tarafnya. “Kita selaku industri tentu saja selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kita. Karena ini bagian dari service yang harus diberikan kepada setiap tamu yang datang. Apalagi saat ini Rinjani sudah ditetapkan sebagai geopark dunia. Malu kita kalau pelayanannya masih sama dengan sebelumnya,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Tengah Muhammad Faozan, di Mataram, Kamis (18/1). Ia mengatakan bahwa ini menjadi tantangan yang harus diterima dan disambut dengan gembira oleh para pelaku usaha pariwisata. Termasuk di dalamnya para trekking organizer, pemandu wisata hingga porter. Semua harus bekerjasama dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. “Tentu saja kita harus sadar bahwa saat ini kita sedang berada di destinasi kelas dunia. Bukan hanya orang Indonesia saja yang akan datang. Jadi kita harus sadar diri dan mulai membenahi diri. Ini juga untuk kita semua. Kalau bagus pelayanannya, saya yakin mereka akan datang lagi,” ujarnya. Biasanya ia membuat paket pendakian Rinjani dengan lama kunjungan paling tidak lima hari empat malam. Biasanya, wisatawan akan mendaki selama tiga hari. Kemudian sisanya digunakan untuk berkunjung ke destinasi wisata di sekitar Rinjani. “Itu untuk yang nusantara, kalau yang mancanegara biasanya kita paketkan selama seminggu. Jadi mereka bisa puas trekking, bisa juga berkunjung ke berbagai destinasi wisata,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanannya bagi tamu yang berkunjung ke Rinjani. Ia mengatakan bahwa sumber daya manusia dan kesiapan destinasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan saat ini. Sebelumnya, sudah dilakukan berbagai pelatihan kepada pelaku pariwisata di Rinjani termasuk trekking organizer, pemandu wisata hingga porter. Sehingga bisa melayani wisatawan dengan baik. Apalagi setelah penetapan Rinjani sebagai geopark dunia, tentu saja pelayanan juga harus berkelas dunia. “Kita sudah lakukan pelatihan dan pemberian lisensi kepada pelaku pariwisata atau industri di Rinjani. Sekarang tinggal memperbanyak jumlahnya saja,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/lin)
RINJANI - Keindahan Rinjani yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung.
SAREMBA TEMBE Tari Saremba Tembe yang dipertontonkan pada sebuah acara belum lama ini di Kota Mataram.
Tari Saremba Tembe, Kesenian Asli Dompu yang Perlu Dilestarikan Mataram (Suara NTB) – Setiap daerah memiliki kesenian asli yang wajib untuk dilestarikan oleh generasi muda. Di Dompu ada Tari Saremba Tembe yang menjadi salah satu kesenian asli daerah. Tarian ini kerapkali dipertontonkan dalam berbagai acara di Dompu. Belum lama ini, tarian ini berhasil mendapatkan rekor muri dengan jumlah peserta tari kreasi terbanyak di Indonesia. Dalam bahasa daerah Bima atau Dompu, Saremba Tembe berarti mengenakan sarung seperti selempangan. Sehingga tarian ini dilengkapi dengan kain atau sarung yang digunakan sebagai ornamen atau alat untuk menari. “Tembe itu sebenarnya
kain. Jadi memang salah satu alat atau perkakas yang digunakan menari menggunakan kain. Di acara-acara pemerintahan biasanya tarian ini menjadi hiburan pembuka,” kata salah satu penari tradisional Nadya, di Mataram, Kamis (18/1). Tarian Saremba Tembe ini sebenarnya merupakan tarian garapan baru yang dipadukan dengan menggunakan kain
yang dalam bahas Dompu adalah tembe dan menjadi aksesorinya. Tarian Saremba Tembe mengingatkan tentang masyarakat Dompu tempo dulu. Dimana Saremba dan Katente adalah jenis pakaian yang pertama, setelah kaum wanita Dompu mengetahui Medi Ra Muna yang dilakukan secara tradisional. Khusus di Kabupaten Dompu Tembe Ngoli merupakan
hasil tenunan kaum wanita yang dilakukan sebagai aktifitas tambahan disela-sela mereka membantu suami bercocok tanam, baik di sawah, ladang maupun aktivitas rumah tangga lainnya. Ini yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk membuat kain tembe yang dijadikan sebagai alat dalam tarian Saremba Tembe. Tarian Saremba Tembemenggambarkan suka cita sekaligus rasa syukur atas keberhasilan melimpahnya hasil pertanian. Dalam kesaharian masyarakat Dompu menggunakan Tembe Nggoli sebagai gaun atau pakaian yaitu Rimpu dan Katente serta Saremba bagi
kaum laki-laki. “Jadi perempuan itu lain nama kainnya, begitu juga untuk laki-laki. Inilah yang menjadi budaya dan kesenian asli di Dompu,” ujarnya. Katente sendiri merupakan kain tenun berupa sarung Nggoli dengan cara ujung sarung atas dilipat sesuai ukuran pinggang kemudian digulung sampai ujung bawah sarung di atas mata kaki. Khusus bagi kaum laki-laki dalam berbusana biasanya menggunakan Katente, celana pendek dan badan diselubungi dengan kain atau weri untuk ke sawah ataupun aktifitas lain. (lin)
Pusat Dukung Pengembangan Sensasi Berselancar di Pantai Gerupuk Lingkar KEK Mandalika Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai satu dari empat KEK yang menjadi super prioritas untuk dikembangkan. Itu artinya, pemerintah pusat bakal mem-back up penuh pengembangan KEK Mandalika. Salah satunya, dalam bentuk dukungan program untuk lingkar KEK Mandalika. Demikian ditegaskan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Rina Farida, M.T., Kamis (18/1) kemarin. Usai rapat koordinasi dengan Bupati Loteng dan jajaran di Pendopo Bupati Loteng, Rina mengatakan Kementerian PUPR sendiri sejak tahun 2017 lalu sudah mulai terlibat melakukan intervensi. Dalam mendukung pengembangan KEK Mandalika. Dengan menggelontorkan beberapa program pengembangan kawasan dan pemukiman. Khususnya bagi ka-
wasan di lingkar KEK Mandalika. “Kalau pengembangan KEK Mandalika sepenuhnya menjadi tanggung jawab ITDC selaku pengelola. Nah, kita ikut mendukung dengan berperan mengembangkan kawasan sekitarnya,” ujarnya. Dengan begitu, kawasan lingkar KEK bisa ikut berkembang. Bersamaan dengan dengan berkembangnya KEK Mandalika itu sendiri. Supaya tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Jangan hanya KEK Mandalika saja yang berkembang, tetapi kawasan sekitarnya justru tidak berkembang. Ia menjelaskan, beberapa program sudah berjalan sejak tahun 2017 lalu dengan pola anggaran multiyears sampai tahun 2018 ini. Diantaranya penataan kawasan pemukiman, pembangunan jalan akses kawasan sampai penataan drainase serta pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Dan, programnya tidak hanya terpusat diwilayah Desa Kute yang memang bersentuhan langsung dengan
KEK Mandalika. Daerah lainnya yang bersentuhan langsung dengan KEK Mandalika juga ikut ditata. Seperti kawasan Gerupuk dan lainnya. Agar program-program yang dijalankan Kementerian PUPR tersebut bisa berjalan maksimal serta tepat sasaran, maka koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Loteng penting dilakukan. Dan, pemerintah daerah diharapkan juga bisa ikut berperan mendukung program pemerintah pusat yang ada dilingkar KEK Mandalika tersebut. “Koordinasi ini juga penting, supaya program yang kita laksanakan bisa sesuai dengan masterplan pengembangan yang dimiliki pemerintah daerah termasuk dengan pihak ITDC selaku pengelolan KEK Mandalika,” timpalnya. Sehingga antara pemerintah pusat dengan pemerintah seiring sejalan dalam mendukung pengembangan KEK Mandalika itu sendiri. Terpisah, Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., mengaku intervensi pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan kawasan lingkar KEK Mandalika, sangat membantu dan cukup meringankan beban pemerintah daerah. Dimana sekarang pemerintah daerah bisa fokus pada pengembangan psysikis masyarakat lingkar kawasan. Karena untuk pengembangan fisik lingkar kawasan sudah ditangani oleh pemerintah pusat. “Pengembangan psysikis masyarakat lingkar KEK Mandalika penting dilakukan. Karena masyarakat lingkar kawasan nantinya bukan hanya sebagai subyek. Tetapi juga akan menjadi obyek pengembangan. Sehingga penting untuk bisa terus mengembangan psysikis masyarakat lingkar kawasan. Supaya keberadaannya masyarakat bisa menjadi faktor pendukung pengembangan KEK Mandalika itu sendiri. Bukan malah sebaliknya,” papar Suhaili. (kir)
Praya (Suara NTB) Pantai Gerupuk merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Pantai ini banyak dikunjungi oleh wisatawan yang suka melakukan olahraga berselancar. Ombak yang menantang menjadikan pantai ini sebagai tujuan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Pantai ini terletak di Desa Gerupuk, Kecamatan Lombok Tengah. Pantai ini juga memiliki nama internasional yang diberikan oleh para peselancar mancanegara. Yaitu Batu Teong (Dondon), Prigi (Inside), Giligoleng (Outside), Batu Lawang (Kids Point), dan Terasaq (Outside Left). Lima tempat di Pantai Gerupuk ini memang menjadi tempat favorit wisatawan yang datang untuk berselancar. “Masing-masing spot itu diberikan nama tersendiri oleh wisatawan mancanegara yang pernah datang. Itu sesuai dengan jenis ombak yang ada di tempat itu. Kalau berselancar memang mereka (wisatawan) lebih suka di Pantai Gerupuk,” kata peselancar asal Lombok Tengah, Teguh, Kamis (18/1). Diketahui bahwa ombak di semua tempat tersebut sangat liar. Sehingga
(Suara NTB/ist)
PANTAI GERUPUK - Suasana di Pantai Gerupuk yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. menantang penyuka olahraga selancar untuk menaklukkannya. Ombaknya bisa mencapai ketinggian hingga 3 Meter. Pantai ini juga berpasir putih dan dikelilingi pemandangan yang indah. Meski tidak berselacar, wisatawan tetap dapat menikmati suasana di Pantai Gerupuk ini. “Pemandangan dari pantai ini juga tidak kalah menarik untuk diabadikan dengan ponsel. Kita bisa selfie (swafoto) dengan latar pantai yang indah,” ujarnya. Pada sore hari, jika wisatawn ingin menikmati pemandangan
Pantai Gerupuk dari sisi lain, bisa menaiki bukit kecil yang ada di sebelah timur. Dari tempat ini, wisatawan bisa melihat keseluruhan Pantai Gerupuk dengan latar belakang matahari terbenam. “Kalau wisatawan yang tidak berselancar biasanya menaiki bukit kecil itu. Tapi memang kebanyakan wisatawan yang datang itu datang untuk berselancar, karena ombaknya yang cukup menantang,” ujarnya. Pantai Gerupuk hanya berjarak sekitar 9 Kilometer dari Pantai Kuta. Wisatawan
dapat mencapai Pantai Gerupuk dengan menggunakan kendaraan darat. Wisatawan dapat mengambil jalur MataramCakranegara-Kediri-PrayaPenujak-Sengkol-Kuta-Desa Gerupuk. Namun jika memilih menggunakan kendaraan umum, wisatawan dapat menempuh rute Mataram-BertaisPraya-Sengkol. Setibanya di Sengkol, wisatawan harus berganti angkutan dan mengambil jurusan Sengkol-Kuta. Setelah itu, wisatawan harus melanjutkan perjalanan menggunakan jasa ojek untuk bisa sampai di Pantai Gerupuk. (lin)
Mantar Kini Lebih Mudah Diakses Mataram (Suara NTB) – Mantar merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ini sedang dilakukan perbaikan jalan menuju Mantar. Sehingga wisatawan bisa lebih mudah mengakses destinasi yang berada di ‘’atas awan’’ ini. “Sekarang sedang dalam tahap perbaikan. Jadi wisatawan bisa menikmati perjalanannya dengan lebih nyaman. Semoga tidak lama lagi, jalan ke Mantar sudah bagus semua,” kata Kepala Dinas Pariwisata KSB, IGB Sumbawanto. Ia mengatakan bahwa akses menuju destinasi wisata sangat penting. Sehingga jalan menuju Desa Mantar benar-benar menjadi prioritas utama saat ini. disamping promosi yang akan dilakukan secara lebih masif. “Di Mantar sudah kita lakukan beberapa kali kegiatan paralayang dengan
menghadirkan pilot internasional. Jadi Mantar ini punya keunggulan, itulah kenapa kita usahakan agar jalan menuju Mantar ini diperbaiki segera,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa keberadaan Mantar saat ini sudah mulai diketahui wisatawan. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang setiap akhir pekan. Setiap Sabtu atau Minggu setidaknya ada 600 orang wisatawan yang berkunjung. Ia berharap dengan diperbaikinya akses menuju Mantar ini, ada investor yang mau menanamkan modalnya. Sebab saat ini sudah banyak kegiatan bahkan berkelas internasional yang dilaksanakan di kawasan itu. Sehingga perlu keberadaan hotel atau homestay dengan fasilitas yang memadai pula. “Air sudah tidak jadi masalah. Jalannya juga sedang diperbaiki. Ini saatnya kita menjadikan Mantar menjadi destinasi utama kita,” ujarnya.
(Suara NTB/lin)
PUNCAK MANTAR - Keindahan panorama dari puncak Mantar yang ada di KSB. Selama ini keberadaan investor di KSB masing terbilang minim. Sumbawanto menduga salah satu penyebabnya soal fasilitas dan akses. Saat ini akses sudah diperbaiki, dengan harapan investor dapat melirik Mantar di masa mendatang. Desa Wisata Mantar merupakan desa yang berada di ketinggian 588 meter di atas permukaan laut (mdpl). Dua
tahun terakhir semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung, karena konon desa ini diibaratkan sebagai desa di atas awan. Keindahan yang dimiliki Mantar juga menjadikan para pilot atau atlet paralayang sebagai surga untuk melakukan penerbangan. Terlebih keindahan site paralayang Mantar ini disamakan dengan Ulo Deniz yang ada di negara Turki. (lin)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 19 Januari 2018
Halaman 10
ITDC Dukung Unram Buka Prodi Ilmu Kelautan
Intens Lakukan Sosialisasi BERBAGAI upaya dilakukan perguruan tinggi untuk menarik minat siswa. STIKES Yarsi Mataram melakukan sosialiasasi ke sejumlah instansi dan sekolah. Kehadiran STIKES Yarsi Mataram disambut baik. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya melakukan sosialiasasi di Rumah Sakit di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dari kunjungan itu, akan ada nota kesepaaman atau MoU antara STIKES Yarsi dan pihak rumah sakit. “Nantinya kami menjaring teman-teman perawat yang masih DIII untuk melanjutkan kuliah ke STIKES Yarsi,” katanya belum lama ini. Selain itu, sosialiasi juga dilakukan di MAN 2 Mataram. Kegiatan itu diikuti guru dan siswa. kehadiran STIKES Yarsi Mataram disambut dengan baik. Ada juga pembagian door prize dan lainnya. STIKES Yarsi mempersiapkan mahasiswa yang siap bersaing, baik di dalam maupun luar negeri. STIKES Yarsi Mataram sendiri memiliki empat program studi, yaitu S1 Ilmu Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan Profesi Ners. Dalam upaya mengimbangi ketatnya persaingan tenaga perawat dan bidan di dalam negeri. STIKES Yarsi melebarkan sayap, dengan memfokuskan mahasiswa untuk dipersiapkan ke luar negeri. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sudah dipersiapkan. Termasuk laboratorium bahasa, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. Selain mengembangkan ilmu bidang keperawatan dan kebidanan. Zulkahfi mengatakan, STIKES Yarsi Mataram juga menaruh perhatian untuk kajian-kajian keislaman. Hal ini sesuai dengan visi STIKES Yarsi, profesional dan Islami. STIKES Yarsi Mataram memiliki sarana dan prasaraan yang sangat representatif. Dalam menunjang proses belajar mengajar. Seperti ruang kuliah berpendingin, laboratorium yang lengkap, perpustakaan lengkap, dan proses belajar juga ditunjang oleh sarana elektronik terbaru. Lengkap dengan gedung kuliah yang representatif. Hal itu didukung pula dengan adanya Rumah Sakit yang dimiliki oleh STIKES Yarsi, yaitu Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” Mataram. (ron) H. Zulkahfi
Mataram (Suara NTB) Rencana Universitas Mataram (Unram) membuka Program Studi Ilmu Kelautan mendapat respons positif berbagai pihak. Salah satunya PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). General Affair ITDC I Gusti Lanang Bratasuta, menyampaikan dukungan terhadap Unram yang berencana membuka Prodi Ilmu Kelautan. Ia menilai pembukaan Prodi Ilmu Kelautan suatu keharusan bagi Unram. Di samping itu dirinya menyebut keinginan Unram seperti gayung bersambut dengan kebutuhan pengembangan ITDC ke
depan. Pihaknya membutuhkan tenaga kerja yang memilki knowledge dan skill. Tentu tugas mempersiapkan ini dapat dilakukan perguruan tinggi. Menurutnya, banyak potensi yang dapat dikembangkan oleh ITDC, seperti rencana pembangunan Dermaga Marina di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika itu. Tak tanggung-tanggung lahan
seluas 4 hektare telah disiapkan pihak ITDC yang berlokasi di sebelah barat KEK Mandalika, atau tidak jauh dari Pantai Kuta Mandalika. Selain itu, akan dibangun hotel dengan ribuan kamar. Maka terkait dengan hal itu banyak sekali membutuhkan tenaga kerja pada tahun 2020 mendatang. Untuk hotel saja nanti akan Ada 3 ribuan tena-
ga terampil yang dibutuhkan mengelola tempat itu. Pihaknya pun berharap dapat berkolaborasi mempersiapkan tenaga kerja andal dan terampil sesuai yang dibutuhkan ITDC. “Semoga dengan adanya prodil kelautan ini tidak susah mencari tenaga kerja terampil,” ujar Bratasuta. Selain itu, ITDC juga mempunyai lahan mangrove yang akan dikembangkan menjadi salah satu kawasan wisata yang menarik dan kini tengah dalam pengerjaan untuk membuatkan jalan sebagai kawasan wisata. Termasuk
juga pengembangan biota laut. “Juga akan kita kembangkan disana. Kita akan buat danau buatan, banyak juga hal yang kita kembangkan seperti restoran yang lebih spesifik seafood, sehingga wisatawan itu bisa menikmati hasil laut. Karena pada dasarnya kata Bratasuta, ITDC mengawasi laut, maka sama juga artinya dengan mengamankan laut. ‘’Sehingga Jangan sampai ada bencana di laut. Untuk itu harus dikelola dengan baik oleh tenaga terdidik dan terampil,’’ harapnya. (dys)
(Suara NTB/dok)
Larangan Bawa HP, Efektif Tekan Kenakalan Remaja Mataram (Suara NTB) Larangan membawa handphone(HP) bagi pelajar di sekolah diklaim efektif menekan kenakalan remaja. Tidak saja itu, larangan membawa HP membuat pelajar jadi disiplin. Wakasek Humas SMKN 1 Mataram H. Jamaludin mengaku jauh hari sebelum adanya larangan dari Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, SMKN 1 Mataram telah melarang siswa membawa HP. Penyebabnya ialah karena membawa HP di sekolah berakibat siswa tidak tertib. Selain itu, bawa HP di sekolah juga membuat suasana belajar menjadi ribut. Kadang-kadang, siswa saat belajar ada yang bermain HP. Bahkan tanpa di-silent, suasana belajar kerap ribut akibat bunyi suara HP. Atas dasar itulah, pihak sekolah menerbitkan larangan membawa HP. “Jadi dasarnya itu. Jauh sebelum larangan gubernur,” ujarnya. Sebagai instrumen membentuk karakter siswa, larangan membawa HP terus dievaluasi. Jika ditemukan adanya siswa membawa HP langsung dirazia dan disita. Namun sebelum itu, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada siswa agar mematuhi aturan. Meski sudah disosialisasi, ada saja satu atau dua siswa yang melanggar. Mereka yang melanggar langsung disita selama tiga hari. Jika masih saja ‘ngeyel’ waktu penyitaan HP bertambah. Selain itu, ia terus menerus mendorong agar anak-anak tidak saja cerdas tapi juga berakhlak. Termasuk berakhlak menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Karena memanfaatkan teknologi mempunyai dua pilihan yaitu memanfaatkan secara positif ataupun negatif. “Selalu memberikan kesadaran bahwa pilihan hidup itu dua yaitu baik dan salah. Jangan sampai pilihan hidup yang diambil salah, karena bisa menyesal seumur hidup,” tukasnya. (dys)
(Suara NTB/ist)
TINGKATKAN DISIPLIN - Banyak cara untuk meningkatkan disiplin pada murid di sekolah. Salah satunya lewat upacara bendera setiap Senin atau pada hari besar nasional. Selain meningkatkan disiplin, upacara bendera juga merupakan salah satu upaya menanamkan rasa nasionalisme murid, khususnya di tingkat Sekolah Dasar. Seperti yang dilakukan di SDN 1 Peresak Tanak Tepong Narmada Lombok Barat ini.
Jurnal Ulumuna UIN Mataram akan Gelar ’’Annual Conference’’
Target 100 Persen
Kepastian Sekolah Penyelenggara UNBK Tunggu Rekapitulasi Data
dun Nasir dalam laporannya menyampaikan beberapa hal penting di antaranya Jurnal Ulumuna akan mengadakan konferensi internasional yang akan mengundang narsumber ahli dari Prancis dan Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia serta pengelola jurnal dalam dan luar negeri. Dalam hal ini, ujarnya, Jurnal Ulumuna merupakan produk andalan UIN Mataram dalam mempublikasikan karya dosen di bidang studi keislaman. Jurnal ini memiliki keunggulan dengan menampilkan enam fokus kajian di antaranya The Qur’an and Hadits, Theologi, Philosophy, Tasawuf dan Education. Rektor UIN Mataram Prof. Mutawali dalam sambutannya menyampaikan Jurnal Ulumuna adalah salah satu produk unggulan UIN Mataram di tingkat nasional saat ini. Berbagai upaya giat dilakukan untuk berbenah men-
ingkatkan kapasitas dan kualitas serta percepatan menuju indeksasi scopus. Lebih lanjut, Rektor mengungkapkan rasa bangga dan berterima kasih kepada pengelola Jurnal Ulumuna dan semua dosen yang telah bekerjasama dengan baik. Banyak perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang sudah mulai melirik dengan mengirimkan naskah tulisannya untuk dapat dimuat dalam edisi Ulumuna. Kasubag Humas UIN Mataram, Suhirman Adita yang mendampingi rektor di saat menghadiri kegiatan tersebut menambahkan, dalam waktu dekat Ulumuna akan menyelenggarakan kegiatan internasional. Selain itu, pertemuan saat itu juga untuk pembagian tugas telaah naskah kepada tim penyunting sesuai dengan keilmuan. (dys)
Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo membahas perkembangan rencana pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang diharapkan menjawab kebutuhan global. “Jadi ini bukan untuk menjawab kebutuhan domestik, tetapi dibentuk terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional, untuk memperkokoh kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, terutama umat Islam internasional,” kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat terbatas tentang pendirian UIII di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1). Menurut Presiden, sejumlah pemimpin negara mayoritas muslim seperti Presiden Palestina Mahmoud Abbas maupun Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam Iyad Ameen Madani saat KTT Luar Biasa OKI di Jakarta pada 2016, menyampaikan kepada dirinya para pemuda Timur Tengah dapat belajar ten-
tang Islam di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. “Karena menurut beliaubeliau, Islam yang ada di Indonesia ini adalah dalam praktik keseharian adalah Islam yang betul,” kata Presiden. Rapat tersebut dimulai sejak pukul 14.00 WIB dan diikuti sejumlah menteri, antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana. (ant/bali post)
Sekolah Terpencil Harus Didorong Mendaftar SNMPTN Mataram (Suara NTB) Sekolah yang berada di daerah terpencil memiliki peluang siswanya bisa diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SNMPTN. Karena tidak menutup kemungkinan, banyak siswa yang memiliki kemampuan bagus berada di sana. Oleh karena itu, pengisian
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Target seluruh SMA/SMK di Lombok Barat (Lobar) dan Mataram melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) diyakini bisa tercapai. Saat ini pihak UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram masih menunggu rekapitulasi data sekolah mana saja yang akan menjadi penyelenggara UNBK. Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., dikonfirmasi Kamis (18/1) mengatakan, data pasti terkait sekolah (Suara NTB/dok) Abdurrosyidin R yang menjadi penyelenggara dan yang menggabung masih menunggu hasil rekapitulasi. “Data pasti masih menunggu rekapitulasi dari helpdesk UNBK. Insya Allah akan melaksanakan 100 persen UNBK,” katanya. Sebelumnya, UPTD Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram akan meminta sekolah terjauh bergabung dengan sekolah lain yang memiliki jaringan internet yang baik. Hal ini agar target seluruh sekolah bisa melaksanakan UNBK tercapai. “Sekolah yang terkendala koneksi internet, kita akan sertakan mereka dengan sekolah yang terdekat. Kita akan dekatkan dengan sekolah yang ada infrastruktur bagus,” katanya. Target pelaksanaan UNBK tidak hanya pada sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Nantinya, kata Rosyidin, akan dilakukan pemetaan kesiapan di sekolah swasta untuk melihat kesiapan infrastruktur. Jika infrastruktur di sekolah swasta belum siap, akan diikutkan di sekolah lain. “Kita petakan di sekolah swasta kesiapan infrastrukturnya seperti apa, jadi nanti kalau yang belum siap infrastrukturnya, siswanya, bisa saja nanti kita lokasi ujiannya nanti di sekolah yang lain, atau tempat lain,” jelasnya. Rosyidin menekankan, UNBK memberikan sejumlah keuntungan, seperti tidak perlu ada pengamanan soal. Dari segi mobilitas orang juga terbatas, tidak harus menjaga seperti pada Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). “Kalau UNBK, satu hari itu tiga sesi, nanti anak-anak kita jadwal, di setiap sesi itu satu pengawas, pengawsas tidak perlu banyak-banyak, cukup di tempat ujiannya yang perlu dilayani,” katanya. Berdasarkan informasi di tahun lalu, terdapat sebanyak 24 SMA negeri dan swasta yang ada di Mataram, di Lobar ada sebanyak 26 SMA negeri dan swasta yang akan melaksanakan UN. Sementara sebanyak 18 SMK negeri dan swasta di Mataram akan melaksanakan UN, dan 39 SMK negeri dan swasta melaksanakan UN di Lobar. (ron)
Mataram (Suara NTB) Dalam waktu dekat sekitar awal bulan April mendatang, Jurnal Ulumuna Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram akan menggelar kegiatan internasional melalui kegiatan “Annual Conference Jurnal Ulumuna”. Kegiatan ini sebagai langkah strategis menjadikan Jurnal Ulumuna sebagai salah satu jurnal internasional yang mendapatkan indeksasi scopus. Mematangkan konsep kegiatan, telah digelar rapat koordinasi pada, 10 Januari lalu yang dihadiri Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Mutawali, Wakil Rektor I Dr. H. Mansun Tahir dan Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Suprapto, M.Ag., serta semua jajaran tim penyunting dan staf Jurnal Ulumuna. Ketua Pengelola Jurnal Ulumuna, Mohammad Ab-
Pendirian Universitas Islam Internasional Dibahas
H. Lalu Wiresapta Karyadi
Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) harus sesuai dengan data sebenarnya, agar tidak menutup peluang kepada siswa yang bersekolah di daerah terpencil. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Mataram (Unram), Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si., mengatakan, dengan kondisi sekolah yang kurang perhatian dan cenderung meraih akreditasi C, kemungkinan ada siswa yang bagus di sekolah itu. “Tapi siapa tahu ada satu-dua anak didik yang bagus di daerah terpencil, pasti diterima, itu yang kita harapkan,” katanya beberapa waktu lalu. Saat pengisian PDSS, Wiresapta meminta sekolah agar mengisi dengan objektif, terpercaya, dan bertanggungjawab. Ia juga mengajak sekolah agar aktif dan peduli
untuk mengikuti SNMPTN, dengan prinsip memanfaatkan peluang. Sekolah diingatkan untuk tidak memanipulasi data siswa, karena panitia lokal juga akan melakukan verifikasi. “Tidak boleh ada modus apapun,” tegasnya. Jika ditemukan perbedaan pada data yang diunggah dengan data sebenarnya, maka siswa yang dinyatakan lulus bisa dibatalkan kelulusannya di SNMPTN. Dan berdasarkan panduan SNMPTN, sekolah yang melakukan kecurangan, tidak diikutsertakan dalam SNMPTN berikutnya. Sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN 2018 adalah SMA/MA/SMK negeri maupun swasta,termasuk Sekolah Republik Indonesia (SRI) yang mempunyai NPSN dan telah mengisi PDSS lengkap dan benar. Pengisian
PDSS dimulai dari 13 Januari sampai dengan 10 Februari 2018. Persyaratan siswa pendaftar,yaitu siswa SMA/SMK/ MA atau sederajat kelas terakhir pada tahun 2018 yang memenuhi persyaratan. Antara lain memiliki prestasi unggul yaitu calon peserta masuk peringkat terbaik di sekolah, dengan ketentuan berdasarkan akreditasi sekolah. Bagi sekolah yang meraih akreditas A, bisa mendaftar sebanyak 50 persen siswanya yang terbaik di sekolah. Sekolah dengan akreditasi B, sebanyak 30 persen siswa dengan peringkat terbaik di sekolah. Sekolah dengan akreditasi C, hanya 10 persen siswanya terbaik yang boleh mendaftar. Sedangkan sekolah yang belum terakreditasi, hanya 5 persen siswanya yang terbaik yang boleh mendaftar. (ron)
Halaman 11
SUARA NTB Jumat, 19 Januari 2018
Atlet Unggulan NTB Dikabarkan Hengkang
Kurniawan Tak Fokus Latihan Mataram (Suara NTB) Atlet tarung derajat NTB, Kurniawan mengaku tak bisa fokus latihan setelah bergabung menjadi anggota TNI Angkatan Darat (AD) di Jawa Barat (Jabar) tahun 2017. Pasalnya, setelah resmi menjadi anggota TNI/AD, selama ini dia sibuk dengan rutinitas kerjanya di kemiliteran. Peraih medali emas Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) 2016 itu berharap bisa dipindahtugaskan ke NTB agar tetap fokus menjalani Pelatda Mayung 2018. Hal itu dikeluhkan Kurniawan ketika berlibur selama tiga hari di NTB belum lama ini. Pelatih Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) NTB, Dedy Noor Cholish (Suara NTB/ist) yang dikonfirmasi di MatKurniawan aram, Kamis (18/1) kemarin membenarkan bila atletnya tersebut belum bisa maksimal latihan selama bertugas di Jabar. Sebab waktunya tersita untuk aktifitasnya sebagai anggota TNI. “Selama Pelatda tahun 2017, Kurniawan mengeluhkan tidak bisa fokus latihan. Karena waktunya tersita untuk menjalani rutinitas sebagai anggota TNI,” ucapnya. Informasi yang diterima Dedy, atlet asal Sumbawa itu mendapat tugas yang cukup penting di kesatuan TNI di Jabar. Sehingga, Kurniawan harus mengutamakan tugasnya sebagai anggota TNI, akibatnya aktivitas dia di Pelatda berkurang. Menurutnya, persoalan yang dialami Kurniawan tak boleh dibiarkan berlarut, karena dapat menggangu persiapan mengikuti Pra-PON hingga PON 2020. Dalam hal ini agar Kurniawan bisa tetap maksimal latihan, dia menyarankan pihak Pemprov NTB agar membantu kepindahan atlet tersebut di NTB. Sehingga atlet unggulan NTB itu bisa fokus latihan persiapan PON 2020. “Kurniawan harus pindah di NTB agar fokus latihan. Karena kalau dia bertugas di NTB maka kegiatan latihannya bisa kita pantau. Dan kami mengharapkan Kurniawan latihan di NTB karena kami menargetkan dia medali emas,” tegas Dedy. (fan)
Mataram (Suara NTB) Komitmen KONI NTB untuk tetap mempertahankan atlet berprestasi agar tidak hengkang keluar daerah sepertinya hanya sebatas wacana. Buktinya saat ini KONI NTB tidak mampu membendung kepindahan atlet andalannya, Yulia Prayanti ke daerah lain. Pelatih Kempo NTB, Agus Suharian yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini membenarkan bila atlet asal Lombok Tengah (Loteng) itu telah hengkang dari NTB. Sayangnya dia tidak tahu dimana atlet peraih medali pe-
runggu di PON Jawa Barat (Jabar) 2016 itu pindah. “Saya tidak tahu dia pindah kemana, tapi memang kabarnya dia sudah hengkang (pindah),” ucapnya. Sementara itu Yulia Prayanti yang dikonfirmasi
Suara NTB via ponselnya masih belum bisa dihubungi. Nomor handphone yang dihubungi memang aktif, namun belum ada jawaban. Informasi yang diterima Suara NTB di lapangan bahwa hengkangnya Yuliati
Prayanti karena tidak diakomodir dalam Pelatda Mayung 2017. Akibatnya Yulianti harus menerima tawaran daerah lain yang membutuhkan dirinya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Yulia Prayanti merupakan atlet yang pernah sukses mendulang medali emas di Kejurnas Kempo di Surabaya tahun 2015. Selain itu Yulia Prayanti berhasil menyelamatkan wajah pengurus kempo dengan mem-
persembahkan medali perunggu di kelas Randori putri pada PON 2016. Prestasi yang diukir Yulia Prayanti di PON 2016 itu ternyata belum bisa mendapatkan simpati dari Pengprov Perkemi NTB dan KONI NTB. Akibatnya Yulia Prayanti tidak diakomodir dalam Pelatda Mayung tahun 2017 karena Pengprov Perkemi NTB dan KONI NTB hanya mengakomodir atlet lain di Pelatda Mayung 2017. (fan)
Alexis Sanchez akan Jadi Pemain dengan Bayaran Termahal di MU London Penyerang Arsenal Alexis Sanchez telah menyetujui persyaratan pribadi dalam kontrak yang akan membuatnya menjadi pemain dengan bayaran termahal di Manchester United dengan gaji tahunan sebesar 14 juta poundsterling (sekitar Rp258,4 miliar) setelah pajak, menurut berbagai pemberitaan, Rabu (17/01). Sanchez dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan United setelah tim besutan Jose Mourinho itu memberikan tawaran fantastis yang jauh melebihi minat pemimpin klasemen liga Premier Inggris, Manchester City. Manajer The Red Devils Mourinho mengakui pada Senin bahwa timnya “berpeluang” memboyong Sanchez pada bursa transfer Januari, dengan City dikabarkan mundur dari persaingan untuk memperebutkan pemain berusia 29 tahun itu karena biaya yang dikeluarkan. Menurut lansiran Daily Telegraph, United menawari Sanchez kontrak selama empat setengah tahun yang akan membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di klub tersebut. Dengan Telegraph melaporkan nilai transfer 30 juta poundsterling (sekitar Rp553,9 miliar), biaya penandatanganan 20 juta poundsterling (sekitar Rp369,3 miliar), dan kemungkinan biaya agen sebesar 10 juta poundsterling (sekitar Rp184,6 miliar), berarti United dapat merogok kocek lebih dari 150 juta poundsterling (sekitar Rp2,77 triliun) jika mereka berhasil mengamankan kontrak untuk memboyong mantan pemain Barcelona itu. United belum merespons permintaan untuk memberikan pernyataan, demikian dikutip dari AFP.
(Suara NTB/fan)
DIPERBAIKI - Arena latihan nomor tolak peluru cabor atletik, di Lapangan Atletik Lawata Mataram, Kamis (18/1) kemarin terlihat rapi dan bersih setelah diperbaiki oleh pihak Dispora NTB.
Lapangan Baru, Semangat Baru Mataram (Suara NTB) Dispora NTB terus memberikan perhatian serius kepada atlet-atlet yang sukses mengukir prestasi di kancah nasional. Salah satu upaya yang dilakukan Dispora NTB adalah membenahi sejumlah sarana olahraga yang ada di NTB. Kepala Dinas Dikpora NTB yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (18/1) kemarin menjalankan bahwa
salah satu upaya pihaknya untuk membangun prestasi olahraga di NTB membangun dan membenahi sejumlah sarana olahraga di NTB. Baru-baru ini pihaknya membenahi lintasan atletik di GOR Turide Mataram, trek balap sepeda BMX dan merapikan keberadaan sarana latihan tolak peluru di lapangan atletik Lawata Mataram. “Kita akan terus membenahi
sarana dan prasarana latihan atlet,” ucapnya. Pembenahan arena olahraga memang tidak dilakukan sekaligus. Namun demikian, Dispora NTB sudah melakukan perbaikan setahap demi setahap. Sehingga perbaikan sarana olahraga setiap tahunnya tetap terlihat. Dengan keberadaan sarana olahraga yang rapi dan bersih Dispora NTB mengharapkan
kan Dispora NTB. Bagi Gunaksi dengan pembenahan sarana olahraga atletik akan menjadi semangat baru bagi dia dan atletnya. “Lapangan baru semangat baru. Terima kasih ibu Kepala Dispora NTB, Bapak Ketua KONI NTB Atas Dukungannya. Di lapangan inilah telah lahir banyak para juara nasional dan Internasional,” ucapnya. (fan)
Loew Siap Tangani Real Madrid Jika Zidane Dipecat
Otamendi Perpanjang Kontrak Sementara itu, bek tengah Manchester City, Nicolas Otamendi menandatangani perpanjangan kontrak sampai 2022, demikian diumumkan klub Liga Inggris tersebut. Pemain internasional Argentina berusia 29 tahun itu telah mencatatkan 118 penampilan untuk City sejak didatangkan ke Stadion Etihad dari Valencia pada 2015, dan ia memenangi Piala Liga pada musim pertamanya di Inggris. Ia telah tampil sebanyak 22 kali dari 23 pertandingan City di Liga Inggris musim ini, membimbing lini pertahanan City untuk membawa pasukan Pep Guardiola unggul 11 poin di puncak klasemen. “Saya begitu menikmati masa-masa saya di City sejak hari pertama saya tiba dan saya benar-benar bahagia untuk memperpanjang masa tinggal saya di sini untuk beberapa tahun lagi,” demikian pernyataan Otamendi. “Tujuan saya hanya membantu tim dan memberikan semua yang saya bisa untuk klub ini. Saya belajar setiap hari di bawah Pep dan menikmati sepak bola saya dan saya merasa saya masih dapat berkembang sebagai seorang pemain,” katanya. (ant/bali post)
Sharapova Tembus Putaran Ketiga Australia Terbuka
(Suara NTB/ist)
DILANGGAR – Penyerang sayap Chelsea, Willian, dilanggar di kotak penalti dan mendapatkan kartu kuning karena dianggap diving dalam laga Piala FA, Chelsea vs Norwich di Stamford Bridge, Kamis kemarin.
Piala FA
Diwarnai Drama dan Kontroversi, Chelsea Lolos
(Suara NTB/ist)
Melbourne Maria Sharapova mengalami sedikit masalah dengan suhu panas di lapangan tengah sebelum menaklukkan unggulan ke14 Anastasija Sevastova dengan skor 6-1, 7-6(4) untuk mencapai putaran ketiga Australia Terbuka pada Kamis. Dengan panas yang bertambah, mantan juara itu melepaskan serangkaian pukulan winner terhadap petenis Latvia tersebut untuk memenangi set pertama dalam 23 menit di Rod Laver Arena. Dikutip dari Reuters, Sharapova sedikit goyah ketika melakukan servis untuk menyelesaikan pertandingan pada kedudukan 5-4, membuat Sevastova dapat memaksakan permainan menuju tiebreak, namun sang petenis Rusia mengandalkan kekuatannya dari baseline untuk meraih tiga poin dengan cepat. Ia menutup pertandingan ketika pukulan forehand Sevastova melambung jauh dan selanjutnya akan bertemu juara 2016 Angelique Kerber atau Donna Vekic untuk memperebutkan tiket ke 16 besar. Maria Sharapova (ant/bali post)
prestasi atlet NTB terus meningkat. Khusunya cabang olahraga yang menjadi unggulan NTB diharapkan dapat terus meningkatkan prestasinya. ”Perbaikan sarana ini tidak lain selain peningkatan prestasi olahraga di NTB,” jelasnya. Sementara itu Pelatih Tolak Peluru Atletik NTB, I Wayan Gunaksi menyambut gembira dengan langkah kongkret yang sudah dilaku-
Jakarta (Suara NTB) Chelsea mengalahkan Norwich City lewat adu tendangan penalti pada pertandingan ulang babak ketiga Piala FA ketika dunia sepak bola Inggris untuk pertama kali menciptakan kontroversi akibat penerapan video untuk menentukan jalannya pertandingan. Penjaga gawang The Blues Willy Caballero mementahkan tendangan penalti pertama The Canaries yang dilepaskan Nelson Oliveira yang adalah satu-satunya tendangan penalti yang gagal merobek gawang dalam drama adu penalti ini. Michy Batshuayi membuat Chelsea unggul lebih dulu pada menit 55 setelah menyambut umpan silang Kenedy dari jarak dekat. Tetapi Jamal Lewis menanduk umpan Timm Klose menjadi gol balasan pada masa injury untuk memaksakan babak perpanjangan waktu 30 menit. Momen terbesar yang kontroversial terjadi manakala Willian dijatuhkan di area penalti oleh Klose. Ironisnya pemain Chelsea malah
diganjar kartu kuning karena dianggap diving. Ofisial video Mike Jones tak menganggap ada kesalahan jelas pada keputusan Graham Scott itu sehingga mereka berdua tidak mereview situasi itu secara lengkap. Berbalikkan dengan mereka semua pengamat atau komentator BBC menganggap insiden itu sebagai penalti, bahkan pengamat yang juga mantan legenda sepak bola Alan Shearer menyebut insiden itu “aneh”. The Blues kemudian harus bermain dengan sembilan pemain karena Pedro dan Alvaro Morata masing-masing mendapatkan kartu kuning kedua sehingga keduanya tak bisa tampil pada babak perpanjangan waktu. Kedua pemain mendapat kartu kuning pertama karena sama-sama dituduh diving oleh wasit. Kartu kuning kedua kepada Morata diberikan hanya beberapa saat setelah kartu kuning pertama karena pemain ini menyampaikan reaksi atas kartu kuning pertamanya. (ant/bali post)
Madrid Joachim Loew siap mengisi posisi sebagai pelatih jika memang Zinedine Zidane dipecat dari Real Madrid. Spekulasi itu dipicu hasil negatif Real Madrid yang belum pernah meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir, termasuk kekalahan 0-1 saat Los Blancos menjamu Villareal dalam pekan ke-19 laga Liga Spanyol minggu ini. Kini Madrid tertinggal 19 poin dari pemimpin klasemen Barcelona, padahal Zidane memberi dua gelar juara Liga Spanyol dan dua trofi Liga Champions selama dua musim kepemimpinannya di Santiago Bernabeu. Loew santer disebut bakal menggantikan Zidane, lantaran Presiden Real Madrid Florentino Perez menawarkan kepada pelatih berpaspor Prancis itu untuk mengundurkan diri. Kontrak Zidane, baru akan berakhir pada 30 Juni 2020. Akankah Loew benarbenar mendarat di Bernabeu? Sebagaimana dikutip dari laman Daily Star, kalau saja Loew membesut skuad Los Blancos maka pelatih asal Jerman itu menyiapkan sejumlah resep untuk menaikkan pamor Real Madrid di masa depan. Real Madrid siap melawan Leganes dalam laga pertama perempat final Copa del Rey 2 0 1 7 2018 yang digelar pada Jumat dini hariWIB. (ant/bali post)
Joachim Loew (Suara NTB/ist)
SUARA NTB
Jumat, 19 Januari 2018
Halaman 12
Izin Investasi di KLU
Naker Lokal Harus Diprioritaskan
Tanjung (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP), Lombok Utara (KLU) merespon positif ide penambahan syarat pemberian izin investasi. Salah satunya penyerapan tenaga kerja (naker) lokal dimasukkan sebagai tambahan catatan dalam pemberian izin investasi, baik perhotelan maupun usaha lainnya. “Itu ide yang bagus, tapi kita perlu sesuaikan dengan kemampuan penyediaan kapasitas SDM kita. Memang sudah kita pikirkan, apalagi di UPL/UKL sudah kelihatan berapa kebutuhan tenaga kerjanya,” ungkap Kepala Disnaker KLU, Vidi Ekakusu-
ma, MM., Kamis (18/1). Ia mempermaklumkan, perbedaan kualitas keahlian dan pendidikan di kelompok pencari kerja di Lombok Utara masih menyulitkan bagi daerah untuk menambah ketentuan syarat. Kendati demikian, Disnaker akan
mengoptimalkan adanya sarana dan prasarana yang ada untuk menambah kemampuan SDM pencari kerja. Salah satu upayanya bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI). Tujuannya untuk meningkatkan kualifikasi calon
pekerja, sehingga sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pada konteks kerjamasa ini, Disnaker KLU berharap adanya dukungan dari BLKI Lotim mengoperasionalkan Mobile Training Unit (MTU). Selain itu, KLU juga masih harus melengkapi sarana dan prasarana pelatihan baik gedung maupun peralatan yang mendukung praktikum. “Kendala kita di KLU, kita masih kekurangan instruktur, yang ada hanya dua, yaitu instruktur perhotelan dan pengolahan hasil pertanian. Kita
juga memerlukan tempat praktik untuk Tata Boga, praktikum kamar hotel dan lainnya,” tandas Vidi. Sebelumnya diberitakan, Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., mendorong perlunya sinergitas program di seluruh SKPD untuk fokus kepada sasaran yang sama (penanggulangan kemiskinan). Dikpora misalnya, agar merespon langsung penduduk miskin yang karena kemiskinan menyebabkan DO (dropout). Dinas Sosial tetap diminta untuk memperhatikan ke-
beradaan fisik rumah tidak layak huni. Sedangkan Disnaker, dituntut untuk mengakomodir penduduk menganggur menjadi bekerja sehingga tidak miskin lagi. “Dalam konteks non fisik, Disnaker akan kita arahkan untuk bergerak. Misalnya, hotel-hotel yang butuh karyawan agar menyerap 60 sampai 70 persen warga KLU sebagai karyawan. Bila perlu syarat rekrutmen itu kita tonjolkan sebagai syarat pemberian izin dari Pemda kepada perusahaan,” tegasnya.
Selain itu, Disnaker juga harus intens melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam memberikan gaji bulanan sesuai standar UMK (Rp 1.883.000 di tahun 2018). “Sebagai syarat izin, kita perlu kejelasan regulasi apakah Perbup atau Perda. Jika memungkinkan diseleksi karyawan yang dibutuhkan sesuai standar keilmuan. Hotel bisa mencari di Pemda melalui penyediaan Bursa Tenaga Kerja yang disiapkan,” demikian Herianto. (ari)
BEI Mataram Gelar Sekolah Pasar Modal Gratis Ahli Elektronika Jelaskan Cara Kerja Mataram (Suara NTB) Tingkat literasi masyarakat NTB terhadap pasar modal masih rendah. Meski belum ada indikator statistik untuk mengukurnya, namun Bursa Efek Indonesia (BEI), bersama stakeholders memiliki tanggung jawab besar, agar masyarakat Bumi Gora melek pasar modal. BEI belum lama ini telah hadir di Mataram. Kantornya persis di komplek pertokoan, Jl. Pejanggik No 47 C (depan Mataram Mall). Di sanalah, BEI Mataram bertahap memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pasar modal secara utuh. Sekolah gratis tentang pasar modal, diselenggarakan baru sekali. Setiap hari Sabtu, kata Kepala BEI Mataram, Gusti Ngurah Putra Sandiana. Pelaksanaan sekolah perdana pasar modal ini, animo masyarakat mengikutinya cukup tinggi. Pesertanya cukup antusias. “Di forum inilah dikenalkan kepada masyarakat tentang pasar modal, bagaimana cara berinvestasi di pasar modal, produk-produk pasar modal, dan bagaimana cara membaca situasi pasar modal,” ujarnya. Pasar modal ini termasuk salah satu alternatif investasi baru. Terutama di NTB. Produk-produk yang tersedia di antaranya, saham yang merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang berbentuk persoran terbatas (PT). Obligasi atau surat berharga perusahaan/ pemerintah. Lainnya adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan kepada pemegangnya untuk membeli
saham dengan harga tertentu. Sekolah pasar modal gratis ini dibuka untuk umum. Pesertanya boleh dari seluruh lapisan masyarakat. Baik mereka yang sudah menjadi investor pasar modal, maupun yang “buta” tentang pasar modal. BEI Mataram hanya mengelompokkanya pesera sekolah pasar modal menjadi dua. Yang sudah melek, dan yang tidak mengenal sama sekali tentang pasar modal. “Pengelompokan ini dilakukan untuk menyesuaikan jenis informasi yang disampaikan oleh pemateri,” imbuh Gusti. BEI Mataram menyediakan kesempatan ini, semata-mata agar masyarakat NTB tak tertinggal jauh dengan kota-kota lainnya terkait jenis-jenis investasi yang sedang berkembang. “Di forum ini kami juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang investasi-investasi bodong,” jelas Gusti pada Suara NTB. Meski begitu, BEI Mataram mengedukasi masyarakat, tidak saja pada moment sekolah pasar modal. Setiap hari, siapapun dipersilakan untuk mengenal pasar modal. Di kantor BEI Mataram, ada juga lima perusahaan sekuritas, Phintraco Sekuritas, Kresna Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Philip Sekuritas Indonesia, dan MNC Sekuritas. “Setiap hari bisa tanya-tanya langsung, kepada BEI atau perusahaan sekuritas. Informasi pasar modal tidak saja tentang investasi konvensional, pasar modal juga menyediakan produk pasar modal syariah,” jelasnya.
HILANG HILANG BPKB R2 SUZUKI DR2868DG NOKA/NOSIN: :BF43D-TH-205788/F430-TH205788 AN. MUHAMMAD MUNIP HLG DSKTR PERJALANAN JL. RAYA NARMADA MENUJU LINGSAR HLG STNK R2 HONDA DR5705AM NOKA/NOSIN: MH1HABA102K066830/HABAE-1066177 AN.ROSIHAN ANWAR HLG DSKTR DUSUN UNTER TELANG DESA MARONGE KEC. MARONGE
’’Skimming’’ ATM
PASAR MODAL - Kepala BEI Mataram, Gusti Ngurah Putra Sandiana menunjukkan transaksi di pasar modal melalui aplikasi. BEI Mataram selain itu juga rutin memberikan edukasi kepada masyarakat, tidak saja di perkotaan, bahkan yang ada di desa sekalipun. Sudah digagas desa nabung saham yang dapat dijadikan sebagai pilot projek bagi desa-desa lainnya di NTB. “Karena pasar modal ini adalah pilihan investasi untuk semua, tidak saja orang kota. Apalagi desa-desa di NTB juga
RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
sudah memiliki infrastruktur pendukung, koneksi internet,” demikian Gusti. (bul)
RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
Mataram (Suara NTB) Sidang perkara skimming ATM BRI dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli elektronika, Kamis (18/1) di Pengadilan Negeri Mataram. Ahli elektronika Unram, I Made Budi Sukmadana bersaksi untuk tiga terdakwa warga negara asal Bulgaria, Velev Vladimir (44), Stanep Stanco (39), dan Horisov Mitko Venalinovo (43) yang didakwa melakukan skimming ATM BRI di Gili Trawangan, Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara. Budi menjelaskan fungsi masing-masing alat bukti yang dihadirkan jaksa, Ema Muliawati, di antaranya router, memori penyimpanan, kabel, skimmer, dan spycam. “Router yang dipasang diantara kabel server mesin ATM. Di dalamnya terdapat memori penyimpanan. Dengan alat ini, data-data transaksi yang ada akan secara otomatis terekam,” jelasnya.
Data yang tersimpan di memori itu, lanjut dia, dipindahkan ke kartu ATM kosongan dengan alat skimmer menggunakan perangkat lunak yang dipasang di laptop. “Alat skimmer ini mencetak data elektronik yang diambil tadi untuk dimasukkan ke dalam ATM kemudian dapat digunakan,” kata Budi. Sementara spycam yang terpasang di kanopi tombol pin berfungsi untuk merekam pergerakan tangan. Semuanya terpusat di router. “Nantinya tinggal dicocokkan dengan data yang terekam router. Ada sistem autentikasinya,” ucapnya. “Bahwa mereka mengaku seluruh barang itu bukan miliknya,” kata penerjemah, Toni Samsul Hidayat mengutip tanggapan terdakwa. Ketua majelis hakim, Didiek Jatmiko kemudian menunda sidang untuk dilanjutkan Kamis (25/1) dengan
LOWONGAN
LOWONGAN
DIBUTUHKAN MARKETING HOTEL & RESTO ,HRD,WAIER,ADMIN GUDANG MIN.2TH BEKERJA CV. EMAIL KE reservasi@centralsenggigi.com HUB. 081907401442/0817588298
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.
DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)
DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
agenda pemeriksaan saksi dari Bank BRI Cabang Mataram. (why)
SALON La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only) LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah,PrmLbra:gratiscutting hairu/rbondng&smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 19 Januari 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB
Jumat, 19 Januari 2018
Halaman 14
Gedung Kantor Bupati Lotim
Dibangun Tanpa Utang
Infrastruktur di Lombok Timur ’’Menah Tandur’’
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) di bawah komando Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin terus meningkatkan kinerjanya. Khusus yang di lingkup Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tergambar kondisi Lotim mengalami perubahan yang sangat pesat. TIDAK sekadar dalam klaim, infrastruktur di Gumi Selaparang ini faktanya memang semakin mentereng. Bangunan-bangunan gedung megah berdiri di Selong sebagai pusat ibukota kabupaten. Selong semakin layak disebut sebagai kota. Lombok Timur sudah menah tandur. ‘’Kita tidak berkata, tapi bukti dan faktanya demikian,’’ terang Kepala Dinas PUPR, Toni Satria Wibawa didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dedy Irawan DL saat diwawancara di sela kunjungannya melihat salah kondisi jalan hotmix di Sikur yang dibangun tahun 2017, Kamis (18/1) kemarin. Buktinya bangunan-bangunan megah berdiri dan bisa disaksikan langsung sebagai pertanda nyata gerakan pembangunan di Lotim. Tahun 2018 ini, gedung Kantor Dinas PUPR sendiri sudah mulai dirancang untuk dibangun dengan alokasi dana dipersiapkan Rp 6 miliar.
Setelah sebelumnya Kantor Bupati Lotim dengan anggaran ratusan miliar, sudah terbangun pula gedung Kantor DPRD Lotim dengan menelan anggaran Rp 40 miliar. Gedung lainnya yang rampung dibangun adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP dengan anggaran Rp 6 miliar. Gedung lainnya di luar pekerjaan PU, ada PDAM, Monumen Juang Lombok Timur sekaligus sebagai tempat gelanggang pemuda. Selain gedung-gedung megah, jalan-jalan hotmix pun terus dimantapkan. Salah satunya jalan di Sikur yang dikunjungi kemarin. Jalan tersebut katanya, merupakan jalan yang ditujukan untuk memecah kebuntuan jalan. Akses jalan negara sering macet. Dihadirkannya jalan Sikur untuk melengkapi juga sarana prasarana penunjang untuk geliat ekonomi masyarakat. Di mana langsung menuju pasar baru yang dibangun di Paokmotong. Perbaikan jalan bertujuan untuk memudahkan akses perekonomian
Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak kalah mentereng
MENINJAU - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lotim, Toni Satria Wibawa didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dedy Irawan DL saat meninjau jalan raya dan jembatan yang dibangun di Sikur
masyarakat. Pada akhirnya bertujuan meningkatkan perekonomian. Semua jalan yang dibangun menggunakan skala prioritas. Dilihat dari kondisi dan status jalan yang ada. ‘’Output dan benefit yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan jalan,’’ imbuhnya. Tujuan utamanya lagilagi untuk ekonomi. Selama kurun waktu 2017, sudah dibangun jalan sepanjang 105,12 km untuk hotmix. DAU, DAK penugasan dan tambahan DAK. Sebelumnya juga sudah cukup panjang juga jalan yang dibangun. Kabid Bina Marga, Dedy Irawan DL menambahkan, selama kurun waktu empat tahun sudah mampu dimantapkan jalan 56 persen. Yakni dari 1.103,342 kilometer (Km), sudah mantap sepanjang 623,87 Km. Sisa yang mengalami rusak berat 360,612 Km, rusak ringan 118,682 ha. Standar nasional untuk kabupaten 60,2 persen. Masih sisa 4,2 persen. Sisa ini diyakini sejatinya sudah bisa dilampaui. Jalan yang dibangun Lotim ini tidak saja kabupaten. Namun banyak akses jalan yang masuk kategori non status. Dibangunnya jalan tersebut karena permintaan
No.
Tahun Anggaran
1
2013
Total Anggaran (Rp)
Pekerjaan Pemeliharaan Prasarana/Infrastruktur Jalan sepanjang 4,97 km
2.877.283.000,00
2
2014
Rehabilitasi/Pemeliharan Jalan Hotmix 13 km, 5,58 km lapen dan penggantian Jembatan
19.628.673.000,00
3
2015
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan hotmix sepanjang 35,26 km, lapen sepanjang 23,14 dan penggantian jembatan
49,158,172,900,00
4
2016
Hotmix 85,66 km, tambahan hotmix 47,10 km dan penggantian jembatan
165,515,463,989
5
2017
Hotmix 105,15 km, pembangunan jembatan, pengaspalan lapen 855 meter, pemasangan talud dan pemeliharaan rutin
dari masyarakat. Jalan non status itu juga sangat penting sebagai akses utama pengembangan ekonomi masyarakat. ‘’Kalau kita fokuskan untuk 1.103 Km jalan kabupaten itu, sudah melampaui. Tahun 2018 ini, semua target nasional itu pasti akan terpenuhi,’’ ucap Dedy. Disebutkan ada 30 ruas dengan panjang 48,8 Km yang sudah dirancang untuk dibangun tahun 2018. Alokasi anggaran disiapkan Rp 75 miliar. Empat tahun kepemimpinan Bupati Ali Dachlan, tahun 2016 paling besar anggaran dipersiapkan untuk jalan dan jembatan. Total anggaran Rp
Gedung Kantor DPRD Lotim terlihat juga tidak kalah megah
165 miliar lebih atau mampu memantapkan jalan sepanjang 85,66 Km. Sejak awal kepemimpinan Bupati Lotim 2013 lalu, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu yang menjadi atensi serius. Pada 2013 diketahui merupakan massa transisi anggaran untuk infrastruktur jalan saja Rp 2,87 miliar. Bisa diaspal meski dalam bentuk lapen sepanjang 4,97 Km. Tahun 2014 meningkat menjadi Rp 19 miliar dengan total panjang jalan dan jembatan 18,58 Km. Tahun 2015 bisa dimantabkan jalan dan jembatan sepanjang 58,39 Km dengan alokasi anggaran
140,412,427,100,00
Rp 49,1 miliar. Menjadi salah satu kelebihan Lotim, semua anggaran untuk jalan tersebut murni dari anggaran yang dimiliki Kabupaten Lotim dan pastinya tanpa berutang. Meski tanpa berutang, infrastruktur mentereng itu bisa terbangun dengan cepat. Bicara soal kualitas infrastruktur, tetap menjadi bahan pokok evaluasi akhir. Jika tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, maka akan menolak oleh tim pengawasan. Pengawasan ketat dilakukan sebelum semua jalan tersebut diterima dari rekanan yang mengerjakannya. (rus/*)
Kepala Dinas PUPR Toni Satria Wibawa (kanan) didampingi Kepala Bidang Binamarga Dedi Irawan DL.tif
Potret jalan-jalan mantap yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 19 Januari 2018
TGB Bahas Pembebasan Yerussalem di Konferensi Internasional Al-Quds Dari Hal. 1 Saat diwawancara, TGB menyampaikan pandangannya bagaimana Bangsa Indonesia mengelola keberagaman dan pluralitas yang ada. Keberagaman agama, suku, adat istiadat di Indonesia menurut TGB merupakan sebuah kekuatan besar untuk membangun bangsa dan negara. Meskipun Indonesia berpenduduk mayoritas Islam, namun mampu hidup rukun, saling menghargai dan saling menguatkan untuk membangun bangsa. Maka lanjut TGB, negara-negara Arab harus belajar dari Indonesia dalam mengelola perbedaan, tidak menjadi faktor destruktif, namun justru menjadi faktor penguat bangsa dan umat. Terkait apakah 250 juta jiwa masyarakat Indonesia mengetahui permasalahan AlQuds ini, dengan tegas TGB menyampaikan isu tentang Palestina tentu saja selalu terpatri di hati masyarakat Indonesia. Dilatarbelakangi peristiwa historis, ketika 1945 Indonesia sangat membutuhkan pengakuan de facto dari negara-negara di dunia akan kemerdekaannya. Saat yang lain terdiam, Palestina dan Mesir adalah negara pertama yang mempionir pengakuan itu. Selama 82 tahun itulah, jalinan hubungan Indonesia dan Palestina sangat kuat. Di antara bentuk simpati Indonesia atas permasalahan saudaranya di Palestina ini lanjut Gubernur Ahli Tafsir tersebut adalah melalui pendidikan tentang kedaulatan Palestina yang terdapat di kurikulum pendidikan sekolah dasar dan menengah, materi pelajaran menanamkan kepada anak didik bahwa segala penjajahan di
atas muka bumi ini harus dihapuskan. Di antara negara yang masih menanggung derita penjajahan itu adalah Palestina. ‘’Tentu kami sebagai bangsa yang pernah merasakan sakitnya penjajahan selama 350 tahun akan selalu ada di barisan mereka,’’ tegas Ketua OIAA Cabang Indonesia itu. Dalam wawancara itu juga, TGB kembali menegaskan, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo akan selalu bersama Palestina. Untuk itu, TGB telah membahas permasalahan Palestina melalui perkumpulan semacam ini untuk menggagas dan mengakomodir ide untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kedatangan kami pada muktamar ini menggambarkan parsitipasi kami bersama seluruh negara Arab dan semua negara untuk memperjuangkan hak-hak saudara kita. Ini bukan saja tentang hak agama atau negara tertentu, tapi hak kemanusiaan,” ungkap TGB. Presenter Al-Ghad TV merasa kagum dan bahkan kaget mendengar jawaban Gubernur Alumni Al-Azhar tersebut tentang keberagaman dan pluralitas yang ada di Indonesia serta sikap masyarakat Indonesia tentang Palestina. ’’Dr. Umar, saya begitu terkejut mendengarkan jawaban dari Dr. Muhammad Zainul Majdi yang notabene berasal dari Asia bagian timur. Mengapa bisa persis jawabannya seperti kita yang di Arab? Sungguh kita melihat cahaya harapan dari mereka,’’ ungkap presenter AlGhad TV kepada Dr. Umar yang mendampingi TGB. (r)
Buntu, Penyelesaian Dokumen Kependudukan 700 Warga di Lobar Dari Hal. 1 Soal penerbitan dokumen kependudukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pada waktu itu, kata Wirajaya, Pemprov meminta supaya warga tersebut diidentifikasi. ‘’Kalau tidak ada KTP, kita harapkan mereka diidentifikasi, daerah asalnya mana. Kalau daerah asalnya dari Lombok Tengah maka harusnya segera dilakukan perekaman E-KTP. Kalau memang belum bisa ditertbitkan KTP, maka diberikan surat keterangan sudah melakukan perekaman,’’ katanya. Pasalnya, berdasarkan UU tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara. Ia kembali mengatakan, jauh sebelum pembentukan desk Pilkada NTB, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Lobar mengenai masalah ini. ‘’Kabag Pemerintahan Lombok Barat sudah kita duduk bersama. Belum ada penyelesaian sampai sekarang. Makanya kami berharap temanteman di Lombok Barat itu, kan mereka yang punya wilayah. Mereka aktif lah mencari solusi terbaiknya,’’ ucapnya. Memilih dalam Pemilu maupun Pilkada merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Untuk itu, pihaknya
berharap 700 warga di Desa Batu Putih yang terancam kehilangan hak pilih dalam Pilkada NTB, Juni mendatang harus dijamin hakhaknya. Untuk itu, desk Pilkada Lobar juga diharapkan mengupayakan supaya ratusan warga tersbeut dapat memilih pada 27 Juni mendatang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Lobar, warga yang belum memiliki dokumen kependudukan itu sebagian besar berasal dari Lombok Tengah. Mereka menempati hutan konservasi yang berada di daerah Sekotong. Mereka tak mau pindah dan ingin tetap di hutan konservasi tersebut. Sementara, sesuai ketentuan UU, hutan konservasi tidak boleh dimiliki oleh masyarakat. Ia melihat persoalan ini sangat kompleks. Namun, ia yakin persoalan ini akan tetap ada solusinya. Menurutnya, kepala daerah perlu turun tangan menyelesaikan persoalan ini. ‘’Ini yang memang serba dilema. Tapi harus ada solusi. Saya yakin bupati memberikan perintah kepada jajaran di bawahnya mungkin akan langsung ditindaklanjuti. Harapan kami masyarakat yang wajib pilih itu jangan sampai hilang hak pilihnya,’’ tandasnya. (nas)
Usulan Plt Bupati Lotim dan Lobar Tunggu Gubernur Dari Hal. 1 Hingga saat ini, kata Wirajaya, baru dua kepala daerah yang sudah keluar izin cutinya dari Gubernur. Yakni Bupati Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT, SH dan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S. Ag. M. Si. Sementara izin cuti Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin
Dachlan dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sudah masuk ke Pemprov dan sedang dalam proses. “Yang belum mengajukan izin cuti Wakil Walikota Bima, belum ada naik di meja saya kemarin itu. Begitu juga Wakil Bupati Lombok Timur. Mudah-mudahan segera,” harapnya. (nas)
Dievaluasi Tiap Empat Tahun Dari Hal. 1 Dengan adanya evaluasi itu apakah status geopark dunia dicabut jika tak ada perkembangan? Chairul mengatakan tidak seperti itu. Yang terpenting tiga dimensi dari geopark yakni melindungi keragaman bumi (geodiversity) dan konservasi lingkungan, edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan semakin kuat. ‘’Pokoknya dia, ada tiga hal itu,’’ katanya. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini menyebutkan, ada empat rekomendasi atau catatan yang perlu ditindaklanjuti Pemprov NTB. Pertama, memperkuat jaringan dengan Unesco Global Geoparks lainnya di tingkat regional, nasional dan global, dan secara aktif berkontribusi pada konferensi internasional dan pertemuan di Unesco Global Geoparks. Kedua, meningkatkan kerjasama berupa kesepakatan formal dengan geopark. Siner-
gitas antar stakeholders, bukan saja lembaga negara tetapi juga institusi yang ada di masyarakat lokal. Ketiga, visibilitas harus ditingkatkan dengan mengembangkan plang/papan nama. Serta penunjuk jalan di semua situs penting dan entitas mitra yang menggabungkan logo dan branding Unesco Global Geoparks. Terakhir, meningkatkan keterkaitan dan promosi antara berbagai aspek geologi, budaya dan warisan alam tak berwujud dari Unesco Global Geoparks. Terkait dengan pengembangan Geopark Rinjani, mantan Kepala Bappeda NTB ini menyatakan sudah ada masterplan yang dibuat. Masterplan ini sudah disesuaikan dengan zonasi tata ruang kabupaten, provinsi dan nasional. Sehingga, pengembangan Geopark Rinjani mengacu kepada masterplan tersebut. (nas)
Halaman 15
Polisi Tangkap Nelayan Rakit Bom Ikan Gunakan Pupuk Mataram (Suara NTB) – Pupuk mengandung Amonium Nitrat rentan disalahgunakan pelaku pengeboman ikan. Pengawasan pupuk yang tidak digunakan sesuai peruntukannya itu diperketat kepolisian. Polda NTB menyita tiga karung pupuk mengandung Amonium Nitrat di Labuan Lombok, Pringgabaya, Lombok Timur yang diduga akan digunakan untuk merakit bom ikan. “Jadi pupuk dengan kandungan itu bisa disalahgunakan,” kata Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda NTB,
AKBP Erwin Ardiansyah, Kamis (18/1). Pupuk jenis tersebut digunakan untuk tanaman hortikultura.
Sebanyak tiga karung pupuk dengan merek Cantik dengan kandungan Kalsium Amonium Nitrat diamankan saat
personel Polair sedang berpatroli, Rabu (17/1).di perairan Selat Alas, Labuan Lombok, Pringgabaya, Lombok Timur. Karung pupuk dibawa nelayan berinisial HS warga setempat dengan perahu motor tempel. Kecurigaan personel berbuah penyitaan karung pupuk dimaksud dan sumbu berwarna merah sepanjang 9 meter. Dalam kasus itu, Erwin
mengatakan sudah menaikkannya ke tahap penyidikan. Ditemukan indikasi pelanggaran sesuai pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12/1951. “Pemilik sudah kita periksa dan kita tahan berikut barang buktinya,” sebut Erwin. Untuk memperdalam penyidikan, Ditpolair menggandeng Satbrimobda NTB untuk uji kandungan. (why)
Sudirman Tak Lolos, RSUD NTB Tak Bisa Berikan Keterangan
(Suara NTB/ula)
TUNTAS - Ketua TP4D Sucipto dan Aspidsus Kejati NTB Ery Ariansyah saat mengecek area mega proyek Rababaka Kompleks Kabupaten Dompu. Salah satu proyek yang diberikan pendampingan ini, akan segera diresmikan Presiden RI Joko Widodo.
Kejati NTB Dampingi Proyek Senilai Rp 4,3 Triliun Mataram (Suara NTB) Kejati NTB mendampingi ratusan proyek selama tahun 2017, melalui fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Total nilai proyek yang didampingi mencapai Rp 4,3 triliun. Pendampingan ini diyakini efektif sebagai upaya pencegahan peluang tindak pidana korupsi. Dalam catatan TP4D, permintaan pendampingan dari Satker di daerah, pusat maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 119 instansi. Dari jumlah itu, kegiatan atau proyek yang diberikan pendampingan adalah 677 kegiatan. ‘’Nilai seluruh kegiatan yang kami dampingi mencapai Rp 4,3 triliun,’’ sebut Kajati NTB, Tedjokelmono, SH,MH kepada Suara NTB, Kamis (18/1). Tugas pendampingan itu terdistribusi dari Kejati dan jajaran. Untuk Kejati NTB, permintaan dari 16 instansi untuk 140 kegiatan, baik SKPD di Provinsi NTB, kabupaten dan kota hingga BUMD dan BUMN. Total nilai proyek Rp 3,6 triliun. Salah satunya proyek Rababaka Kompleks di Kabupaten Dompu yang nilainya tembus Rp 1 triliun. Sementara di Kejari jajaran, rinciannya, Kejari Mataram sembilan instansi dengan 46 kegiatan senilai Rp 162 miliar, Kejari Lombok Tengah 66 permintaan dengan 414 kegiatan dengan nilai Rp 102 miliar, Kejari Lombok Timur hanya empat permintaan untuk 10 kegiatan dengan nilai proyek cukup besar Rp 123 miliar, Kejari Sumbawa permintaan dari 16
instansi dengan nilai proyek Rp 284 miliar. Berturut turut paling sedikit permintaan, Kejari Dompu mendampingi lima instansi untuk 24 kegiatan senilai Rp 54 miliar dan Kejari Bima hanya tiga instansi untuk 10 proyek senilai Rp 13 miliar. Menurut Tedjolekmono, besarnya nilai proyek yang didampingi ini menandakan meningkatnya kesadaran instansi pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak penyimpangan proyek, penyalahgunaan anggaran, atau tindak pidana korupsi. ‘’Tahun ini memang ada peningkatan instansi yang meminta dan nilai proyek yang didampingi, menandakan respons positif dari SKPD, BUMD, BUMN,’’ kata Kajati. Kesadaran dan respons positif dimaksud, sebab instansi pemerintah merasa lebih efektif upaya pencegahan demi kelancaran pembangunan. ‘’Ini dirasakan lebih efektif pencegahan daripada penindakan,’’ terangnya. Kendati demikian, seperti yang sering disampaikan, bahwa pendampingan oleh TP4D tidak berarti mengurungkan upaya penindakan manakala terjadi tindak pidana korupsi. TP4D menurutnya hanya langkah awal untuk pencegahan. Namun ketika dalam prosesnya ditemukan tetap saja ada indikasi tindak pidana korupsi, maka pihaknya akan memproses hukum. ‘’Sebab tugas pokok kami adalah penindakan. Tapi pencegahan melalui proses TP4D ini tentu saja sangat efektif kami rasakan,’’ tandasnya. (ars)
Kerugian Negara Kasus Merger BPR Rp 1,1 Miliar Dari Hal. 1 Nah, sumber uangnya kan dikumpulkan dari seluruh BPR,’’ papar Kajati. Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH menambahkan, total temuan BPKP itu jauh lebih besar dari hasil hitungan awal pihaknya mencapai ratusan juta. Besarnya temuan ini menurutnya, karena auditor menghitung gelondongan anggaran yang dipakai diduga tanpa dasar aturan. ‘’Jadi hitungan BPKP itu output- nya. Uang yang dipakai rapat, atau lain lain, kalau ada buktinya ya tidak dihitung oleh BPKP. Tapi kalau tidak ada buktinya, itu yang dijadikan kerugian negara. Makanya banyak,’’ tandas Aspidsus. Sesuai agenda sebelumnya, target setelah kerugian negara dikantongi, akan dilanjutkan dengan penentuan tersangka. Akan diawali dengan pemanggilan calon tersangka pekan depan. ‘’Setelah ada pemanggilan, baru dilanjutkan ke penetapan tersangka,’’ tandasnya. Meski belum memanggil dan meminta keterangan, setidaknya calon tersangka sudah diteta-
pkan. Namun calon tersangka belum bisa diumumkan. Tapi gambaran disampaikannya oknum dari kalangan tim konsolidasi. ‘’(tersangka) Dari internal, itu dari dalam tim konsolidasi. Sebab yang bertanggung jawab adalah tim konsolidasi,’’ pungkasnya. Audit anggaran untuk kasus BPR ini sebelumnya terkait dengan penggunaan dana operasional BPR senilai Rp 1,6 miliar. Anggaran itu disebut jaksa tidak jelas nomenklatur, sehingga terindikasi pidana korupsi. Selain operasional, anggaran miliaran itu dipakai membiayai studi banding DPRD NTB ke daerah yang sukses merger BPR. Selain itu, anggaran sebesar Rp 600 juta dipakai untuk membeli server yang kini ditempatkan di BPR Lombok Tengah. Selain pemeriksaan terhadap pihak terkait, auditor juga melakukan pemeriksaan server yang diadakan tim konsolidasi yang sebelumnya disita jaksa. Server senilah Rp 600 juta itu disita dari Kantor PD BPR Loteng. Barang bukti berupa lemari rak server. Berisi sejumlah perangkat kom-
puter hardware dan software. Antara lain, perangkat lunak dengan kapasitas 1.90GHz, 1.90 GHz dan empat buah server OS Linux, processor intel (R) Xeon (R) CPU, installed memory (RAM) 16,0 GB (15,5 GB usable), system type 64-bit. Ada juga perangkat computer name, domain and work group setting. Salah satunya, Computer name WIN -8J1 MPK10F6G yang terdiri dari computer name WIN -8J1 MPK10F6G, computer description, workgroup. Keseluruhan barang bukti ini tidak berfungsi sejak ditempatkan di PD BPR Loteng tahun 2016. Terkait pengadaan server itu, penyidik telah memanggil PT MI, perusahaan tersebut merupakan rekanan untuk pengadaan server dari tim konsolidasi merger PT BPR NTB. Server senilai Rp 600 juta itu, telah disita dan dijadikan barang bukti dalam kasus ini. Jaksa ingin mengetahui bagaimana proses pengadaan server tersebut. Termasuk fungsi dari alat yang akan digunakan sebagai bank data dari tim konsolidasi merger PT BPR NTB.(ars)
Jumlah Penerima Rastra di NTB Turun Dari Hal. 1 Rincian jumlah penerima rastra di NTB tahun 2018, yakni Lombok Barat 66.996 KPM, Lombok Tengah 96.375 KPM, Lombok Timur 138.148 KPM, Kabupaten Sumbawa 34.040 KPM, Dompu 19.356 KPM, Kabupaten Bima 39.995 KPM. Selanjutnya, Sumbawa Barat 10.096 KPM, Kabupaten Lombok Utara 33.755 KPM dan Kota Bima 8.393 KPM. Khalik menambahkan, informasi yang diperoleh, ada lima kabupaten/kota yang akan
menerima rastra dari Januari - Desember 2018. Yakni Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa dan Bima. Sedangkan Lombok Timur, akan menerima rastra dari Januari - Juni 2018. Dari bulan Juli - Desember akan menerima dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). Sedangkan Kabupaten Sumbawa barat, Dompu, dan Kota Bima akan menerima rastra bulan Januari - Juli. Untuk bulan Agustus - Desember 2018 akan menerima BPNT. Untuk mencapai zero com-
plain dalam pelaksanaan penyaluran rastra, kata Khalik, maka sesuai surat Direktur Operaisonal dan Pelayanan Publik perum Bulog Pusat yang ditembuskan ke Disos, Bulog di daerah diminta melakukan pengecekan dan monitoring rutin terhadap kualitas dan kuantitas secara intensif sesuai ketentuan yang berlaku. Beras yang disalurkan tidak berhama, tidak berkutu dan tidak berdebu. Serta melakukan tindakan perawatan melalui fumigasi dan sprying sesuai ketentuan yang berlaku. (nas)
Mataram (Suara NTB) – Bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Drs H. Sudirman M.Si dan H. Syafiudin telah dinyatakan tidak lolos tes kesehatan di RSUD NTB. Menanggapi hal itu, pihak RSUD NTB mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan. ‘’Kami tidak punya kewenangan untuk memberikan keterangan. RSUD Provinsi hanya menjadi tempat untuk melakukan tes, setelah itu hasilnya kami serahkan kepada KPU. KPU lah yang menentukan lolos atau tidaknya yang bersangkutan berdasarkan hasil tes itu,’’ kata Humas RSUD Provinsi NTB Solikin, SKM, di Mataram, Kamis (18/1). Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan keterangan terkait penyakit yang diderita oleh yang bersangkutan. Selain itu, pihaknya juga tidak dapat memberikan rincian penyakit apa saja yang tidak boleh diderita oleh para calon. “Kami tidak punya rincian terkait penyakit yang tidak boleh diderita oleh para bakal calon kepala daerah. Semua sudah ada mekanismenya, itu yang tahu KPU,” ujarnya. Hasil tes kesehatan itu memang tidak dapat dipublikasikan. Sehingga hanya dapat diketahui oleh pihak yang diperiksa dan dalam hal ini KPU juga berhak untuk tahu karena berkaitan dengan Pilkada. Apala-
gi mekanisme tes kesehatan pemilihan kepala daerah kali ini berbeda dari sebelumnya. “Mekanismenya sekarang berbeda dari sebelumnya. Sekarang kita melakukan tes kesehatan itu bersama HIMPSI, IDI dan BNN. Jadi semua sudah ada aturannya dan sudah ada mekanismenya. Yang jelas kami hanya memeriksa, berkaitan dengan keterangan silakan ke KPU,” ujarnya. Namun demikian, apabila ada instruksi dari KPU dan tidak melanggar aturan maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memberi informasti terkait hasil tes kesehatan itu. Namun hingga saat ini belum ada instruksi untuk melakukan hal itu. Sehingga ia mengaku bahwa pihaknya tidak dapat berbuat banyak. “Sementara hanya itu yang bisa saya informasikan. Selebihnya kita tunggu saja instruksi selanjutnya. Semoga Pilkada ini berjalan dengan lancar,” harapnya. Sebelumnya SudirmanSyafiudin sempat menyatakan kekecewaannya karena tidak lolos tes kesehatan. Ia bahkan mempertanyakan penyakit yang dideritanya. Karena pada saat pernyataan itu keluar, tidak ada keterangan terkait penyakit yang dideritanya dan membuatnya tidak lolos. Ia berharap bisa mendapatkan informasi secara detail dari RSUD NTB. (lin)
Lowong, Pengisian Tiga Jabatan Eselon II Tunggu Perintah Gubernur Mataram (Suara NTB) – Pascamutasi beberapa hari lalu, sebanyak tiga jabatan eselon II lingkup Pemprov NTB dibiarkan lowong. Yakni jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) serta Kepala Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan NTB. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (18/ 1) siang menyatakan masih menunggu arahan dari gubernur untuk pengisian tiga jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) tersebut. Ia mengaku belum ada perintah dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk dilakukan seleksi terbuka dalam menjaring calon pejabat yang akan mengisi tiga jabatan lowong tersebut. ‘’Kita tunggu arahan Pak Gubernur,’’ kata Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov NTB ini. Rosiady mengatakan, masih menunggu arahan gubernur, apakah tiga jabatan eselon II itu akan dipanselkan atau malah dibiarkan lowong. “Nanti Pak Gubernur. Beliau kan masih di luar daerah. Makanya tergantung beliau,” ucapnya. Dalam mutasi yang dilakukan beberapa hari lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembali menjadikan salah satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai staf ahli. Setelah sebelumnya menjadikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi
sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, November 2017 lalu. Gubernur kembali menjadikan Kepala OPD sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik. Dia adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Ir. Hj. Hartina, MM. Dalam mutasi tersebut tidak dilakukan pengisian terhadap jabatan Kepala Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan. Padahal jabatan ini dilakukan seleksi terbuka oleh Pansel bersama jabatan Kepala Biro Perekonomian. Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si menjelaskan alasan tidak dilantiknya Kepala Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan hasil Pansel. Fathurahman menjelaskan tidak ada pejabat yang masuk tiga besar karena tak memenuhi passing grade. Terutama dari hasil tes kejiwaan. Gubernur sebagai user menganggap masih kurang sehingga dilakukan seleksi ulang bersama dua jabatan lainnya. ‘’Kenapa perpustakaan tak diisi karena menurut user, Pak Gubernur hasil dari passing grade belum mencukupi. Termasuk di dalamnya uji psikologi, kejiwaan dari masing-masing peserta. Sehingga tidak ada tiga besar pada saat itu,’’ terangnya. Sebanyak delapan pejabat ikut dalam seleksi terbuka Kepala Dinas Perpusatakaan dan Arsip. Dari jumlah itu, tidak ada yang lolos tes kejiwaan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. (nas)
Efektifkan Pencegahan Dari Hal. 1 penyuluhan hukum ke sekolahsekolah dan berbagai kampus. ‘’Sebab ada kesamaan antara program kami dengan LPP RI, seperti Kejaksaan Goes to Campus, atau Kejaksaan Goes to School. Ini ada kesamaan dalam kegiatan penyuluhan hukum, sehingga kami sinergi dalam upaya pencegahan,’’ kata Tedjolekmono. Kegiatan ini juga akan ada hubungannya dengan keterbukaan informasi terkait kinerja
Kejaksaan Tinggi NTB dan jajaran. Dengan proses penyampaian melalui penyiaran, diharapkannya bisa merata diterima oleh masyarakat terkait edukasi penegakan hukum serta upaya masyarakat dan pemerintah menjauhi potensi terjadinya tindak pidana. Sehingga ke depan jaksa setidaknya akan punya dua upaya pencegahan yang dilakukan. Selain menyasar generasi melalui penyuluhan ke sekolah dan kampus, juga tetap memaksimalkan peran TP4D. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 19 Januari 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Beragam Menu Nusantara Ada di ’’Merak Restaurant’’ Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Golden Palace Hotel Lombok selalu menjadi tujuan para tamu untuk menginap ataupun sekadar menghabiskan waktu dengan para kerabat. Karena selain
memiliki kamar yang luas dan bersih, juga menyediakan menu makanan yang nikmat dan bervariasi. Salah satu outlet restaurant yang saat ini menjadi tempat favorit para tamu adalah
“Merak Restaurant”. Di Merak Restaurant menjadi tempat favorit para tamu karena menyediakan aneka ragam menu khas nusantara. Dimulai dari hidangan berkuah seperti
sup buntut, bebalung, rawon Surabaya, berbagai macam soto hingga beragam menu sayuran. Untuk menu utama terdiri dari olahan ayam, bebek, ikan, daging sapi, kambing. Yang menjadi fa-
vorit adalah Ayam Seraten, Ayam Betutu, Bebek Cabe Ijo, Bebek Bakar Madu, Empal Gepuk, Iga Bakar Rica, Pepes Ikan, Ikan Bakar Brekele, Tongseng Kambing, Gulai Kambing. Tidak hanya itu, restaurant dengan konsep Indonesian ini juga memiliki menu khas pulau Lombok hingga menu pembuka dan penutup yang keseluruhannya khas menu nusantara. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau yaitu mulai dari Rp. 15,000 saja. Merak Restaurant terbilang cukup luas, nyaman dan memiliki desain interior yang tradisional. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga sunset yang sangat indah di
sore hari, juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di
0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com.(r)
(Suara NTB/ist)
MENU NUSANTARA – Beberapa di antara beragam menu nusantara yang menggugah selera tersedia di Merak Restaurant, Golden Palace Hotel Lombok, siap menunggu kunjungan tamu.