Edisi 14 Juli 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

16 HALAMAN NOMOR 103 TAHUN KE 13

SUARA NTB

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 14 JULI 2017

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Kasus K2 Dompu

Kejaksaan Belum Temukan Perbuatan Pidana Mataram (Suara NTB) Jaksa peneliti Kejati NTB sudah mengembalikan berkas kasus K2 Dompu. Alasannya, penyidik diminta mendalami niat jahat (mensrea), unsur penting dari perbuatan melawan hukum yang dituduhkan dilakukan tersangka Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY). Berkas tahap satu dikembalikan disertai petunjuk (P19) beberapa waktu lalu ke Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB yang menangani kasus ini. Berkas

penyidikan yang dikirim Polda NTB ke pihak Kejati NTB hanya detail tentang pengangkatan 134 honorer K2 yang tidak memenuhi kriteria menjadi memenuhi kriteria. Seh-

’’

(Suara NTB/dok)

Kita belum lihat perintah-perintahnya seperti apa? Dia (penyidik) hanya menceritakan secara umum. Yang penting kan proses-prosesnya seperti apa perintah itu Ery Ariansyah Harahap

ingga dari pengangkatan itu, negara rugi akibat mengeluarkan biaya berupa gaji dan tunjangan CPNS yang diangkat. Namun proses pembahasan panjang sampai terbitnya SK pengangkatan 134 CPNS itu tidak ditemukan dalam berkas, termasuk perintah langsung dari Bupati Dompu yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. ‘’Kita belum lihat perintahperintahnya seperti apa? Dia (penyidik) hanya menceritakan secara umum. Yang penting kan proses-prosesnya seperti apa perintah itu,” tegas Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH, Kamis (13/7). Dia juga membedah hubungan pengesahan 134 honorer K2 itu dengan Badan Kepegawaian Nasional Regional Denpasar. Tidak ada

penjelasan dalam proses penyidikan tentang tahapan pembahasan dan kesepakatan melibatkan BKD, Bupati dan BKN Denpasar. ‘’Tidak mungkin berkas tidak memenuhi kriteria, gelinding sendiri (ke BKN). Logika saja kan ndak mungkin. Kan ada fakta pertimbangan, ini yang belum kelihatan,’’ jelasnya. Sehingga seolah-olah dilihatnya ada proses yang terputus, ujug ujug terjadi penetapan tersangka Bupati Dompu. Sehingga dalam petunjuk yang disampaikan pihaknya, agar memeriksa ulang honorer K2, pejabat BKD dan BKN. Ini untuk menemukan atau menelusuri proses pembahasan awal sampai dengan penetapan honorer yang tidak memenuhi kriteria menjadi sah. Bersambung ke hal 15

DITAHAN - Tumpukan kayu diduga hasil illegal logging ditahan di Kodim Sumbawa.

TO K O H

KO M E N TTAA R Eksekusi Anggaran Terlambat SERAPAN anggaran Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota pada semester I 2017 masih rendah. Rendahnya serapan anggaran ini maka akan langsung berpengaruh terhadap efektivitas anggaran dalam menyelesaikan persoalan pembanguan seperti kemiskinan dan pengangguran. ‘’Kalau serapan anggaran itu rendah maka efektivitas anggaran itu di dalam menyelesaikan persoalan pebangunan akan berkurang, karena terlambat (direalisasikan). Karena kita dikejar dengan waktu. Seharusnya kalau anggaran itu dibelanjakan hari ini, Bersambung ke hal 15 Mansur Afifi (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/Polhut KLH)

Bangun Pabrik Rokok PANITIA Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan DPR RI mendukung adanya aspirasi dari NTB yang meminta perusahaan rokok membangun pabrik di NTB. Ketua Rombongan Pansus Pertembakauan DPR RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA mengatakan pihaknya mendukung aspirasi dari NTB tersebut. “Aspirasi supaya perusahaan rokok membangun pabrik di daerah penghasil, itu bagus. Kita dukung,” kata Willgo dikonfirmasi Suara NTB, usai pertemuan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (13/7) siang kemarin. Ia mengatakan, usulan supaya perusahaan rokok mem(Suara NTB/dok) bangun pabrik di daerah pengH.Willgo Zainar hasil tembakau seperti NTB tentu tidak akan masuk dalam RUU Pertembakauan tersebut. Bersambung ke hal 15

Satgas Sita 10 Truk Kayu Diduga Hasil ”Illegal Logging” di Sumbawa Mataram (Suara NTB) Mafia kayu belum ada putusnya. Pekan lalu, sedikitnya 10 truk bermuatan kayu diduga hasil illegal logging ditahan. Tersangka utama dalam kasus ini masih diburu. Barang bukti masih diamankan di Kodim 1607/Sumbawa. Puluhan kubik kayu dalam 10 truk itu diduga hasil pencurian di kawasan Hutan Desa Mata, Kecamatan Tara-

no, Kabupaten Sumbawa jenis rimba campuran. Daerah ini masuk dalam kawasan RTK 61 Ampang Kampaja, wilayah kerja Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Ampang Riwo Soromandi Dompu. 10 truk itu diamankan tim Satgas gabungan BKPH, TNI dari Kodim 1607/Sumbawa dan Polres Sumbawa. Bersambung ke hal 15

TELUK AWANG - Pemerintah pusat merencanakan akan menaikkan status Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak ,Kecamatan Pujut Loteng menjadi Pelabuhan Samudera. Hanya saja, rencana tersebut kemungkinan besar masih belum akan terwujud dalam waktu dekat inikarena keterbatasan anggaran.

Potensi Besar, Pelabuhan Awang Terkendala Fasilitas Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat merencanakan akan menaikkan status Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak ,Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) menjadi Pelabuhan Samudera. Hanya saja, rencana tersebut kemungkinan besar masih belum akan terwujud dalam waktu dekat ini. Mengingat masih banyaknya persoalan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Deviasi Serapan Anggaran 22 Persen

Realisasi Keuangan dan Fisik APBD NTB di Bawah 40 Persen No.

OPD

Pagu (Rp)

1

Biro Pemerintahan

4.864.440.000

2 3 4 5. 6 7 8 9

Biro Kesra 9.786.057.000 Sekretariat 92.452.498.995 DPRD Dinas PUPR Dinas Pertanian dan 122.922.470.000 Perkebunan Disnakeswan 40.026.385.000 36.261.508.000 DKP DPMPTSP 11.480.051.000 DPMPD dan 16.341.714.000 Dukcapil

Keuangan Target Realisasi

Fisik Target Realisasi

50

38,56

50

20,33

3,32

20,33

38,71

69,00

45,05

69,00

45,05

38,48

14,19

25,42

20,72

45,92

21,57

45,92

36,28

52,14 44,73 50

38,20 30,63 38,06

55,00 44,73 50

43,37 35,04 52,42

50,89

27,80

50,89

30,58

11,3

Sumber : Biro APP dan LPBJP Setda NTB per 13 Juli 2017.

Mataram (Suara NTB) Memasuki triwulan III atau pekan pertama Juli 2017, realisasi keuangan dan fisik APBD NTB yang mencapai Rp 5,008 triliun masih berada di bawah 40 persen. Realisasi keuangan dan fisik APBD NTB hingga 7 Juli baru mencapai 38,8 persen dan 40,57 persen. Sementara itu, target realisasi keuangan dan fisik sampai 31 Juli mendatang sebesar 61,19 persen dan 63,95 persen. Artinya, masih ada deviasi atau minus penyerapan anggaran keuangan 22,39 persen dan fisik 23,38 persen. Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swa-

hip, MT mengakui bahwa deviasi penyerapan anggaran ini termasuk masih cukup besar. Namun, pihaknya tetap mendorong dan mengkonfirmasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat penyerapan keuangan dan fisik. ‘’Tetap kami mengarahkan dan meminta kepada seluruh OPD untuk merealisasikan keuangan dan fisiknya. Tetap kami bekerja. Kami hanya mendorong saja tetapi eksekutornya masing-masing OPD,” kata Swahip. Masih rendahnya serapan APBD NTB 2017 itu, kata Swahip akibat menurunnya kinerja penyerapan anggaran pada bulan puasa lalu. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 14 Juli 2017

Halaman 2 (Suara NTB/ynt)

Kota tua Ampenan

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat KELURAHAN Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mewakili Pemprov NTB dalam lomba kelurahan terintegritas tingkat nasional. Kamis (13/7), tim penilai dari Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap beberapa indikator. Seperti, administrasi, inovasi program, dan keikutsertaan masyarakat. Beberapa program diakui Camat Ampenan, Zarkasy telah dijalankan oleh Kelurahan Banjar dengan maksimal. Namun, butuh partisipasi masyarakat agar program berjalan lebih maksimal. ‘’Sudah masuk penilaian nasional. Persiapan rampung baik lokasi akan dikunjungi tim dan administrasi,’’ kata Zarkasy, Kamis (13/7). Tiga lingkungan dikunjungi tim yaitu Lingkungan Sintung, Banjar, dan Selaparang. Sementara, program unggulan jadi produk yang ditampilkan seperti program kawis kerisan, kardus banjar, bersiul, ibra dan kampung tanggap inflasi serta bank sampah mandiri di Selaparang. Jadi kata Zarkasy, program unggulan sebagai penopang program tengah diusung menuju kampung eko wisata terpadu. ‘’Ini jadi keunggulan Kelurahan Banjar,’’ sebutnya. Penilaian tingkat nasional sambungnya, telah dilakukan sekitar dua minggu lalu. Lurah Banjar, Muzakir Walad berangkat ke Jakarta menyerahkan dokumen yang dibutuhkan oleh tim dari Pemerintah Pusat. Persiapan itu sudah bisa dipenuhi bahkan melebihi target ditetapkan berdasarkan indikator penilaian panitia. Indikator itu meliputi administrasi terdiri dari tiga pokok penilaian. Yaitu, pokok pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban. Secara administrasi indikator dilengkapi dokumen, dasar hukum serta partisipasi masyarakat. ‘’Semua harus terdokumentasi sampai hal kecil,’’ katanya. Program dirancang sebagai bagian pembentukan kampung eko wisata terpadu butuh partisipasi masyarakat. Artinya, program tidak mungkin jalan tanpa keikutsertaan warga. Kelurahan sifatnya melempar gagasan dan ide. Itu berjalan salah satunya dengan daya dukung masyarakat. Tapi ada beberapa catatan diidentifikasi. Pertama, dukungan lebih serius dari Pemda terutama NTB. Kelurahan Banjar sekarang mewakili NTB berharap membawa prestasi. Pemprov NTB harus memberikan perhatian khusus terhadap Kelurahan Banjar atau kelurahan lainnya tatkala mewakili pada lomba tingkat nasional. “Ini keuntungan luar biasa. Artinya, jadi kebanggaan bersama bukan saja Kelurahan Banjar tapi masyarakat Kota Mataram dan NTB,” kata dia. Ke depan, pihaknya pembenahan harus tetap dilakukan. Artinya, tidak hanya sebatas saat penilaian lomba saja. Namun, secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif kep a d a m a s yarakat. (cem) Zarkasy

Pemkot Belum Miliki Konsep Kembangkan Kota Tua Ampenan Mataram (Suara NTB) Kota tua Ampenan meninggalkan jejak sejarah yang cukup penting bagi perkembangan daerah ini. Dulunya, kota itu merupakan kota pelabuhan yang banyak disinggahi kapal-kapal dari berbagai daerah bahkan negara. Ramainya pelabuhan merangsang tumbuhnya pusat perekonomian baru di kawasan itu. Kemudian berdirilah toko-toko yang dimiliki warga keturunan Arab dan Tionghoa. Eksistensi bangunan ini masih terpelihara hingga kini. Ada yang masih menjadi toko, tapi tak sedikit juga yang berubah fungsi. Banyak pihak berharap kota tua yang merupakan aset sejarah penting bagi Kota Mataram akan dikembangkan menjadi destinasi wisata sebagaimana kota-kota tua yang ada di daerah lain dan negara lain. Namun sejauh ini

Pemkot Mataram dinilai belum memiliki konsep terkait pengembangan kota tua ini. Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Kota Mataram sekaligus mantan Sekda Kota Administratif Mataram, H. Mahsar Malacca. Mahsar cukup mengenal seluk beluk kota tua Ampenan. Karena pada 1980-1988, ia menjabat Camat Ampenan. “Harus punya konsep jelas. Itu kan bisa dijadikan daerah wisata,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (13/7). Mahsar memberi masukan jika kota tua dikembangkan jadi

objek wisata, maka bangunanbangunan yang ada tak boleh diubah. Karena itulah menjadi ciri khas kota tersebut. “Rehab sedikit-sedikit saja,” cetus mantan Sekda Kota Administratif Mataram pada 1989-1993 ini. Setelah Pelabuhan Ampenan ditutup dan pelabuhan dialihkan ke Lembar, Ampenan menjadi layaknya museum yang sepi pengunjung. Pascakepindahan pelabuhan, menurut Mahsar belum pernah muncul konsep pengembangan wilayah tersebut sejak dulu. Hanya saja waktu itu, dimana

(Suara NTB/cem)

BPN Harus Dilibatkan SEBANYAK 751 aset tanah di Kota Mataram belum memiliki sertifikat . Nilainya mencapai Rp 344.660.092.236. Ketidakjelasan dokumen ini dikhawatirkan akan terjadi saling klaim antara pemerintah dengan masyarakat. Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional harus dilibatkan untuk menginventarisir serta memastikan kepemilikan lahan tersebut. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, H.M. Zaini menjelaskan, permasalahan aset selalu jadi masalah yang butuh pembenahan secara serius. Sebab, persoalannya kompleks sehingga harus diselesaikan secara bertahap. Beberapa waktu lalu, eksekutif didorong membuat Peraturan Daerah (Perda). Tapi oleh Kementerian Dalam Negeri tidak memperbolehkan diskresi terhadap aset bermasalah senilai Rp 20 miliar lebih. ‘’Saya minta ke kadisnya perlu dihapus. Kalu hilang diminta dilaporkan ke polisi,’’ kata Zaini dikonfirmasi, Kamis (13/7). Termasuk aset sulit ditelusuri seperti bekas balon tidak mungkin disimpan oleh petugas. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tidak mau tahu, karena harus jelas barang itu. Kalau misalnya kata Politisi Demokrat, barang tidak ada harus didata ulang. Demikian pula, aset tanah bersertifikat dan tidak. Karena, ada beberapa tanah diakui oleh pihak lain sulit diklarifikasi. ‘’Makanya tanah ditelusuri siapa yang mengelola. Harus dipertanggungjawabkan jelas. BPN harus terlibat,’’ kata Zaini. Sejumlah catatan BPK merekomendasikan Pemkot Mataram agar segera ditindaklanjuti. Sehingga, tidak lagi menjadi temuan di kemudian hari. Jangan sampai, tanah tidak bersertifikat diambil alih pihak lain meskipun nilainya tidak seberapa. Kemudian, aset diduga dikuasai mantan Dewan harus segera dicarikan jalan keluar. Zaini menambahkan, beberapa mantan anggota Dewan mengaku telah mengembalikan, tetapi tidak ada pencatatan. Bisa saja terjadi kekeliruan sehingga perlu diperbaiki sistem pencatatannya. Aparat Penegak Hukum (APH) bisa saja masuk menindaklanjuti temuan BPK setelah waktu 60 hari selesai. Selama bisa diselesaikan eksekutif dan legislatif tidak perlu sejauh itu di bawah ke ranah hukum. Artinya, penyelesaian aset cukup pendekatan secara kekeluargaan. (cem) H.M. Zaini

pemberitahuan kepada masyarakat terkait kewajiban meminta karcis kepada jukir. Penertiban jukir liar juga rutin dilaksanakan pihaknya. Salah satu sasarannya dalam beberapa waktu terakhir ini ialah jukir liar di pasar-pasar tradisional. Selain menertibkan jukir liar, penertiban juga bertujuan untuk mengintensifkan penerapan karcis parkir. “Itu bagian dari pengawasan kita di lapangan,” ujarnya. Sebelumnya Kepala UPTD Perparkiran Dishub Kota Mataram, Kanesti Cahya Kartika, ST menegaskan para jukir diwajibkan memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir baik diminta atau tidak oleh pengguna jasa. Jika aturan ini tak dijalankan, maka pihaknya akan menindak jukir bersangkutan. Jika aturan tak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi secara bertahap yang dimulai dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksudkan ini ialah diawali dengan teguran yang akan diberikan selama beberapa kali. Jika teguran tak digubris, maka pihaknya akan memberhentikan jukir bersangkutan. “Kita akan panggil, kita beri pengarahan, peringatan pertama. Kalau sampai (peringatan) kedua-ketiga, kita akan ambil tindakan tegas,” jelasnya. “Kalau sampai melewati kesepakatan, juru parkir harus siap untuk diberhentikan karena kewajiban sebagai juru parkir itu memakai rompi dan juga memberikan karcis parkir,” sambungnya. Karcis dan rompi ialah identitas utama yang wajib digunakan jukir yang beroperasi di Kota Mataram. (ynt)

tarikan itu bangunan. Perbaiki sedikit-sedikit saja, yang aslinya jangan diubah,” sambungnya. Untuk penataan kota tua Ampenan, Pemkot Mataram juga disarankan belajar ke Melaka, Malaysia. Saran ini disampaikan mantan Walikota Mataram, Drs. H. Lalu Mudjitahid beberapa waktu lalu. Menurutnya Ampenan memiliki kemiripan dengan Melaka. Pemkot Mataram juga bisa melihat bagaimana penataan makam Hang Tuah. Melaka juga telah dinobatkan UNESCO sebagai kota warisan dunia pada 2008 lalu. ‘’Di sana kita bisa belajar bagaimana melestarikan kota tua. Itu kan jadi warisan dunia juga,” jelasnya. (ynt)

Pengelolaan Sampah Pasar Harus Mandiri

Penerapan Karcis Parkir Belum Maksimal Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mulai memberlakukan karcis parkir sejak Juni 2016. Setahun berjalan, penerapan karcis ini belum maksimal karena masih ditemukan banyak juru parkir (jukir) yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Hal ini juga diakui Kepala Bidang Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas Dishub Kota Mataram, Mahfuddin Noor, S.Sos. Mahfuddin mengklaim pihaknya telah melakukan upaya intensif dalam menangani soal perparkiran termasuk karcis parkir ini. Upaya yang dilakukan ialah sosialisasi intensif kepada jukir dan masyarakat. Persoalan atau kendala utama tak berjalannya penerapan karcis ini ialah pola pikir jukir. “Ini kembali kepada mindset jukir yang memang mereka kurang begitu sadar akan pentingnya karcis itu,” jelasnya. Karcis parkir di dalam Perda memiliki aturan yang jelas dan sebagai bukti para jukir telah melaksanakan tugasnya, bukti telah memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir tepi jalan umum. Agar semua jukir tertib melaksanakan aturan ini, Mahfuddin mengatakan pihaknya terus berupaya bagaimana meningkatkan kesadaran para jukir. Pihaknya juga kerap mengimbau kepada masyarakat agar tidak membayar parkir jika jukir tidak memberikan karcis. “Kalau tidak diberikan karcis enggak usah bayar. Saya sering mengatakan begitu,” katanya. Dalam waktu dekat, Dishub akan memasang baliho imbauan atau

Mataram masih menjadi bagian Lombok Barat, dilakukan pelebaran jalan. “Toko-toko disuruh mundur. Termasuk di Cakra begitu, sama semua. Itu dulu waktu saya di Ampenan, saya suruh mundur toko-toko itu,” tuturnya. Kondisi dulu sejak pelabuhan dipindah hingga saat ini, menurutnya kota tua Ampenan tak banyak berubah. Hanya saat ini lebih ramai dengan hidupnya Pantai Ampenan. “Ramainya baru sekarangsekarang ini karena mulai ditata. Tapi kalau toko-tokonya memang seperti itu,” ujarnya. “Kalau mau dipertahankan sebagai kota tua, jangan direhab toko-toko atau bangunan yang ada di sana. Hilang (kesan) tuanya nanti. Malah harus diles-

Mataram (Suara NTB) tan Sandubaya. Pengelolaan sampah yang belum maksiIa mengatakan selama ini telah dilakumal selama ini menjadi salah satu kendala kan pengolahan tapi belum maksimal. Ada gagalnya Kota Mataram meraih Adipura juga beberapa pasar yang telah memiliki dalam beberapa tahun terakhir. Padahal alat pengolahan sampah seperti Dasan pengelolaan sampah pasar ini menjadi se- Agung tapi tak beroperasi setiap hari. “Sesuatu yang mutlak dalam penilaian Adipu- harusnya setiap hari. Kalau kita menjanra. Menurut Kepala Dinas Lingkungan gkau dari sisi pelayanan saja seberapa pun Hidup (LH) Kota Mataram, Irwan Rahadi, kuat kita kalau tidak ada pengolahan tidak S.STP, sampah di pasar-pasar tradisional bisa,” jelasnya. harus dikelola secara mandiri oleh petugas Terkait tumpukan sampah di dekat kebersihan yang ada di pasar. “Kita harap- Pasar Selak, Irwan menyampaikan harus kan semua pasar itu bisa melakukan pen- segera ditemukan solusinya karena merugelolaan secara mandiri,” ujarnya ditemui pakan titik yang paling riskan. Kendati teusai menghadiri acara pembinaan petugas lah ditempatkan dua unit kontainer, warkebersihan pasar, Kamis (13/7). ga masih membuang sampahnya di luar Irwan juga meminta petugas kebersihan sehingga sampah meluber hingga ke jalan. pasar agar melakukan pemilahan sampah. Persoalan tumpukan sampah ini juga sePengelola pasar juga harus menyiapkan lalu dikeluhkan warga sekitarnya. Termawadah untuk pemilihan sampah. Penting- suk juga para petani yang mengeluh runya dilakukan pemilahan karena biasanya saknya saluran irigasi di sekitar TPS liar sampah yang dibuang di pasar bercampur itu dipicu tumpukan sampah. (ynt) antara sampah organik dan anorganik maupun jenis limbah lainnya. Dengan pemilahan ini akan membantu Dinas LH dalam mengurangi sampah sehingga pelayanan dalam melakukan pengangkutan bisa lebih maksimal. “Kami menjangkau pelayanannya dan mereka melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Mandiri itu maksudnya dilakukan upaya pemilahan,” jelasnya. Setelah sampah dipilah, maka sam(Suara NTB/ynt) pah organik bisa menjadi ba- MANDIRI - Kontainer sampah di Pasar Mandalihan baku produksi pupuk or- ka. Dinas LH meminta sampah pasar dikelola ganik yang diproduksi TPST secara mandiri karena pengelolaan sampah (Tempat Pengolahan Sampah pasar menjadi syarat mutlak sebuah daerah bisa Terpadu) yang ada di Kecama- mendapatkan Adipura.

Cemas Tunggu Pengumuman Adipura Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tahun ini masuk nominasi peraih Adipura 2017. Pada Juni lalu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh beserta jajarannya melakukan presentasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga kini belum ada informasi kapan penghargaan bergengsi tersebut akan diumumkan. Karena itulah Pemkot Mataram sedang harap-harap cemas menunggu pengumuman. “Tunggu saja. Belum (pengumuman),” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram, Irwan Rahadi, S.STP, Kamis (13/7). Irwan mengaku tak mengetahui kapan pengumuman dijadwalkan. Pasalnya tidak ada penjelasan yang diperoleh daerah kapan Kementerian L H K akan meng u mum-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. Mohan Roliskana

kan peraih penghargaan tersebut setelah penilaian tahap akhir rampung dilaksanakan. “Tidak ada penjelasan kapan pengumumannya. Artinya menunggu saja. Mudah-mudahan dapat,” harap mantan Camat Selaparang ini. Ia pun optimis tahun ini Pemkot Mataram kembali mendapatkan penghargaan tersebut setelah beberapa tahun terakhir ini gagal. Ada 120 daerah yang masuk nominasi peraih Adipura 2017. Ia mengatakan di NTB sendiri hanya Kota Mataram yang berhasil masuk nominasi. Daerah yang menjadi nominator mendapat kesempatan melakukan presentasi setelah berhasil melewati tahap verifikasi BP II dan telah memenuhi standar penilaian. Dari 120 nominator, jumlah peraih Adipura tak dibatasi sepanjang setiap daerah bisa mampu melampaui standar penilaian yang telah ditetapkan. Presentasi beberapa waktu lalu langsung disampaikan walikota karena pemerintah pusat ingin melihat sejauh mana komitmen kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk juga inovasi-inovasi apa saja yang dilakukan dalam menangani berbagai persoalan lingkungan di kota ini. Saat walikota melakukan presentasi di Jakarta, beberapa pimpinan SKPD juga turut serta. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyatakan optimismenya dapat membawa pulang Piala Adipura tahun ini. Menurutnya jika telah masuk menjadi nominasi, proses verifikasi tahap satu dan dua telah rampung. Saat

ini tinggal menunggu hasilnya. Banjir yang masih kerap terjadi di Mataram menurutnya tidak masuk indikator penilaian. Pasalnya banjir erat kaitannya dengan faktor alam. Sementara indikator penilaian Adipura lebih kepada sistem dan komitmen politis (political will) kepala daerah. Ia menyampaikan masih banyak isu terkait lingkungan hidup yang masih perlu dituntaskan di kota ini. Menurutnya persoalan lingkungan hidup ini cukup kompleks dimana yang perlu penanganan bukan hanya soal sampah tapi juga air, udara, dan lainnya. “Karena kan kategori atau variabelnya banyak sekali. Tapi yang penting sudah ada intervensi di beberapa isu penting yang krusial itu. Sudah ada langkah dan sistem yang dibangun,” katanya. Sistem ini menurutnya telah terbangun secara permanen yang memiliki dampak seperti pengadaan kendaraan roda tiga. Pengadaan kendaraan roda tiga untuk semua lingkungan di 50 kelurahan menurutnya bisa membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan sampah. Sistem itu kemudian menjadi permanen. “Saya pikir itu punya value yang bagus dalam proses penilaian kemarin,” ujarnya. Mohan mengatakan persoalan kebersihan tidak akan pernah bisa dituntaskan. Pasalnya persoalan ini mengiringi kemajuan sebuah daerah. Setiap kemajuan selalu diikuti oleh persoalan. “Jauh

lebih rumit mengurus manusia daripada mengurus alam karena kompleksitas persoalan manusia itu. Ketika manusia berpikir untuk maju mesti diikuti oleh banyak masalah. Termasuk kita di kota. Kemajuan, pembangunan, juga bertambahnya populasi penduduk, ada persoalan-persoalan yang mengikutinya,” paparnya. Ia menambahkan Pemkot Mataram memiliki komitmen yang kuat dalam menangani kebersihan ini dan membangun sistem yang kuat dan terukur. Soal target waktu, ia mengatakan pihaknya mengikuti dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. “Setiap hari ada saja persoalanpersoalan. Masalah itu menemukan bentuknya dan berbagai macam model. Ini harus kita antisipasi,” tandasnya. (ynt)

Irwan Rahadi (Suara NTB/ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 14 Juli 2017

Halaman 3

Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam waktu dekat akan membangun pabrik pemurnian (smelter) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pemprov NTB mulai mengingatkan agar tenaga kerja yang dilibatkan tetap memperhatikan SDM lokal. PT. AMNT akan membangun smelter awal tahun 2018. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai lebih dari 10.000 orang. Perusahaan ini akan mengalokasikan anggaran mencapai 2 miliar dolar Amerika, atau lebih dari Rp 20 triliun. ‘’Nanti kami akan panggil manajemen AMNT. Kita koordinasi soal tenaga kerja yang akan digunakan ini secara teknis,’’ kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Drs. H. Wildan. Kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (13/7) kemarin,Wildan menjelaskan, sebelumnya dengan manejemen AMNT sudah ada komunikasi terkait rencana besar ke depan perusahaan penghasil konsentrat ini. Smelter diketahuinya, akan dibangun di lahan seluas 30 hektar. Dengan tenaga kerja sebanyak 14 ribuan yang akan dilibatkan. Kendati demikian, pemerintah daerah juga belum dapat menyimpulkan seberapa besar riilnya tenaga kerja yang akan digunakan nantinya. Ia memperkirakan, ada peluang bagi tenaga-tenaga kerja lokal. Terutama tenaga kerja yang telah diputus kontraknya oleh perusahaan, sangat memungkinkan ditampung kembali. Selain itu, potensi tenaga kerja, berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, tingkat pengangguran pada Bulan Agustus 2016. Dari sisi angkatan kerja, tahun 2014 jumlah penganggur di NTB mencapai 127.710 orang, menjadi 128.376 orang pada 2015 dan terakhir 2016 menjadi 97.021 orang. Komposisinya lapangan pekerjaan mendominasi adalah sektor pertanian, menyusul perdagangan, jasa kemasyarakatan dan sektor industri secara berurutan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja. ‘’Banyak lulusan-lulusan SMA, SMK dan Perguruan Tinggi yang kita miliki, dapat dimanfaatkan,” ujarnya. Kesiapan SDM lokal? Wildan mengatakan, pada dasarnya tenaga kerja lokal sudah cukup siap. Tetapi untuk tenaga kerja sangat ahli, pemerintah daerah menyerahkan kebijakannya kepada perusahaan. Tetapi alternatifnya, pada beberapa jenis pekerjaan membangun smelter, dapat dikerahkan tenaga-tenaga kerja yang sudah dilahirkan oleh Balai Latihan Kerja (BLK). Inipun akan dikoordinasikan dengan perusahaan, mana saja bidang keahlian yang dapat dipoles untuk mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja di smelter. ‘’Jangan ada perusahaan megah beroperasi di NTB, tetapi kita tidak menikmatinya. Kita hanya jadi penonton. Kami akan terus ingatkan AMNT. Mana yang bisa dipoles dari lulusan-lulusan BLK, saya akan minta program BLK akan disesuaikan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan di smelter,’’ demikian Wildan.(bul)

H. Wildan (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bul)

JAJANAN TRADISIONAL - ”Timbung”, merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari beras ketan dicampur santan. Memasaknya menggunakan bambu kemudian dibakar. Rasa dan kualitas jajajan tradisional ini tidak perlu diragukan lagi. Lezat dan gurih. Namun, jajanan tradisional ini masih terbatas dijajakan di pinggir jalan atau di perempatan jalan. Hotel-hotel atau tempat-tempat penjualan jajanan modern, tampaknya belum tertarik dengan produk tradisional ini.

Petani Tembakau Diusulkan Dilindungi Asuransi Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, serta Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta negara mengakomodir para petani tembakau untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Baik asuransi usaha, maupun asuransi jiwa. Keinginan ini disampaikan langsung dalam kegiatan hearing antara DPRRI melalui Pansus Pertembakuan, dengan instansi terkait di NTB. Hearing yang berlangsung di kantor gubernur, dihadiri anggota Pansus diantaranya H. Willgo Zainar, SE, MBA dan Hj. Hermalena. Hadir juga Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si menekankan terutama soal perlindungan negara kepada petani tembakau. Jika pemerintah telah memberikan lampu hijau untuk memproteksi melalui asuransi padi dan asuransi ternak, apa bedanya dengan petani tembakau. Karena itulah, diharapkan dalam rancangan UU Pertem-

bakuan yang akan disusun oleh DPR-RI. Soal asuransi kepada pembudidaya tembakau juga menjadi perhatian. Asuransi ini sangat diperlukan, mengingat semua jenis usaha budidaya memiliki risiko. Negara di dalamnya harus masuk memberikan pengamanan kepada petaninya. ‘’Besarannya kalau boleh saya usulkan, bisa sampai Rp 25 juta. Karena melihat sarana dan prasarana produksi serta yang lain-lainnya. Bukan soal rentan atau tidaknya usaha tembakau karena kerugian. Semua rentan, dan negara harus hadir,” kata kepala dinas. Selain itu, perusahaan mitra harus meningkatkan target pembeliannya. UU Pertembakuanlah yang nanti akan mengatur mekanismenya. Di

NTB, potensi lahan untuk tembakau ini mencapai 58.000 hektar. Sementara yang hanya dimanfaatkan oleh petani maksimal 16.000 hektar. Pemerintah dapat mengatur kebijakan impor tembakau dari luar negeri. Yang diketahuinya, setahun kebutuhan tembakau di Indonesia mencapai 300.000 ton. Sekitar 100-an ribu ton diantaranya masih didatangkan dari luar negeri. ‘’Pemerintah bisa melakukan proteksi untuk menjaga kebutuhan dalam negeri dan produksi,’’ katanya. Sementara Ketua APTI Lombok Timur, L. Sahabuddin juga menyampaikan 11 item untuk diakomodir dalam rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Item yang paling penting adalah soal asuransi

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

L. Sahabuddin

Husnul Fauzi

kepada petani tembakau. Asuransi ini mencakup kesehatan dan asuransi jiwa. “Dalam pekerjaannya, petani tembakau ini juga rentan terhadap risiko. Risiko kecelakaan, BPJS harus mengakomodirnya,” katanya. Tentu juga soal asuransi petani terhadap kerugian yang mungkin ditimbulka. Persoalan non teknis (cuaca dan penyakit), atau kebakaran saat dilakukan pengovenan. Pemerintah diharapkan memberikan fasilitas jaminan,

melalui perusahaan asuransi yang ditunjuk. Yang paling penting, soal asuransi ini, BPJS Ketenagakerjaan juga harus hadir untuk memberikan jaminan hari tua kepada petani tembakau. ‘’Dari mana preminya, dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), alokasikan untuk pembayaran rutin dari DBHCHT. Karena itu, porsi DBHCHT harus dialokasikan ke daerah pengasil (NTB),” demikian L. Sahabuddin. (bul)

Pengaruh Calo TKI akan Dilemahkan dari Jalur Pendidikan Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah menggagas akan memasukkan pembelajaran tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui jalur pendidikan pada kegiatan ekstrakurikuler. Asosasi perusahaan pengerah tenaga kerjapun menyambut baik gagasan ini. Mungkin terlalu ekstrem jika membahasakannya dengan memerangi peran calo TKI. Tetapi itulah yang akan dilakukan pemerintah, dalam rangka menekan jumlah TKI-TKI ilegal di luar negeri. Demikian disampaikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dis-

nakertrans) Provinsi NTB, Drs. H. Wildan bersama Ketua Asosiasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) L. Didiek Yuliadi usai pelantikan pengurus Aspataki Provinsi NTB periode 2017-2019. Disnakertrans mendapat laporan dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB, soal marakanya praktik percaloan di dua kabupaten di NTB. H. Wildan tak menyebutkan dua kabupaten tersebut. Informasinya Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat yang pengaruh percaloan TKI-nya menggurita. “Kita kan koordinasi dengan yang membidangi pendidikan. Dari SLTP hingga PT, kita akan masukkan melalui kegiatan ekstrakurikuler,

mereka-mereka (siswa dan mahasiswa) ini sejak awal harus diberitahu,” ujarnya. Masyarakat masih rentan dipengaruhi. Bisa saja calo memberikan iming-iming tentang tingginyaupah yang akan diterima di luar negeri, terbukanya peluangpeluang kerja di negara yang yang sesungguhnya masih diberlakukan moratorium pengiriman TKI. Karena tidak sesuai dengan realitasnya, TKI kemudian memilih menjadi illegal. Dan itu sangat beresiko. Melawan pengaruh calo TKI ini menurutnya harus dilakukan sistemik dan tidak sepotong-sepotong. Pihaknya akan bekerjasama juga dengan Ombudsman untuk mencari jalan terbaik dalam rangka penempatan dan per-

lindungan TKI. Pemerintah daerah sedang menggeber pembangunan fisik gedung untuk Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Diantaranya di Sumbawa yang sudah hampir ramping 100 persen. Selain itu, di Kabupaten Lombok Timur yang juga diharapkan pembangunan gedungnya segera tuntas. ‘’Melalui LTSP ini pelayanan lebih lengkap, dari rekrutmen, syarat-syarat hingga soal informasi penempatan. Tak perlu lewat calo. Langsung melalui LTSP,’’ kata Wildan. Dengan beberapa strategi ini, diharapkan pengaruh para calo dilemahkan. Pemerintah juga akan melakukan pendekatan melalui pondok-pondok pesantren. Melalui pengaruh

(Suara NTB/bul)

L. Didiek Yuliadi tokoh-tokoh agama, soal penempatan dan perlindungan tenaga kerja dapat menjadi syiar. ‘’Pendekatan lain, kalau memang ada pelanggaran se-

cara hukum (praktik percaloan TKI), kita akan koordinasikan,’’ katanya. Sama dengan yang diungkapkan Ketua Aspataki Provinsi NTB, L. Didiek Yuliadi, informasi yang diterimanya masih marak TKI ilegal yang ada di luar negeri. Apalagi NTB termasuk provinsi ke 4 di Indonesia sebagai lumbung TKI. “TKI-TKI kita masih banyak diburu karena ilegal. Kita sedih mendengar informasi ini. Karena itu, melalui PPTKIS kita juga akan bekerjasama dengan pemerintah untuk menekan pengaruh calo agar tidak masalah yang timbul di TKI kita,’’ katanya, Kamis (13/7) kemarin. Masyarakat diharapkan tidak disesatkan oleh para calo.

Dari beberapa laporan yang diterima dari PPTKIS, banyaknya TKI ilegal lebih dikarenakan persoalan prosedural di tingkat birokrasi yang panjang. Sehingga jalan pintas lebih dipilih. Aspataki akan berkoordinasi dengan pemerintah terakit agar proses pengurusan TKI secara prosedural terus diperpendek (dipermudah). ‘’Melalui LTSP ini sudah bagus, karenanya kita juga akan memonitor proses selanjutnya. Kami dari PPTKIS komitmen membantu pemerintah untuk kelancaran proses supaya mengurangi TKI ilegal. Itu program utama kami di asosiasi ini,’’ katanya. (bul)

Lima Eksportir NTB Memenuhi Kriteria Mataram (Suara NTB) Kementerian Perdagangan melalui BBPPEI difasilitasi BP3ED Dinas Perdagangan mengadakan Pelatihan Training Of Exporters (TOX) di Mataram. Hasilnya, dari 50 peserta, hanya lima yang memenuhi kualifikasi sebagai eksportir. Pada kegiatan ini, peserta yang notabene pelaku industri kecil menengah, diberikan pehaman menyeluruh tentang ekspor. Termasuk memberikan penilaian kepada caloncalon eksportir yang ada di provinsi ini. Dari 50 orang, terseleksi menjadi 20 orang. Akhirnya berdasarkan penilaian, hanya lima orang yang berkualifikasi sebagai eksportir. Lima orang itu, empat diantaranya adalah pelaku usaha ketak. Ratna Indrawati (Lombok Tengah), M. Zaenuri Hamka (Lombok Tengah), Awidi (Lombok Barat), Mawaryanti (Lombok Barat), serta satu perajin mutiara dari Kota Mataram, Muharar. ‘’Hanya lima yang mendapatkan nilai A. Sisanya dari 20 orang, mendapat nilai B,’’ kata Sekretaris Dinas Perda-

gangan Provinsi NTB, Drs. M. Saroji, M. Si. NTB adalah salah satu dari tiga kota yang diprioritaskan kegiatan TOX oleh Kementerian Perdagangan. Dua lainnya adalah Surakarta dan Surabaya. Saroji menjelaskan, kepada seluruh calon eksportir lokal telah diberikan penilaian. Mereka yang mendapatkan nilai A ini dianggap telah memenuhi persyaratan mutu produk, desain produk, merencanakan bisnis dan yang paling penting siap memenuhi produk secara berkelanjutan (kontinuitas). Selanjutnya pemerintah akan memberikan pembinaan berkelanjutan. Serta akan diberikan insentif berupa kemudahan-kemudahan melakukan ekspor. ‘’Akan difasilitasi mengikuti pameran ekspor di Jakarta, menghubungkannya dengan buyer-buyer dari luar negeri. Mereka akan melakukan teleconterence dengan atase-atase di luar negeri untuk dilakukan tawar menawar dengan pembeli dari luar negeri,’’ujarnya. Saroji juga menegaskan

(Suara NTB/bul)

PENUHI KRITERIA - Para perajin dan pengusaha lokal yang memenuhi kualifikasi sebagai eksportir. akan menghubungkan lima yang dinyatakan layak sebagai eksportir ini kepada perbankan untuk dibiayai. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) Kementerian Perdagangan, Iriana Trimurty Ryacudu didampingi Kepala Balai Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (BP3ED) Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Taufik Rahman, SH mengatakan, pada dasarnya NTB ini memiliki potensi para eksportir yang cukup bagus. Hal itu dilihatnya dari penilaian, selain lima yang mendapatkan nilai A, si-

sanya mendapatkan nilai B. ‘’Nilai B ini, hanya tinggal dipoles sedikit untuk menjadi eksportir. Dia sebenarnya sudah menjadi eksportir. Tidak ada yang dapat nilai C, yang ada nilai A dan B. Ini cukup bagus dibanding daerah lainnya,’’ ujarnya. Yang penting, para eksportir ini menajaga komitmennya. Sebab memabangun usaha dengan pasar internasional tak mudah. Dituntut syarat yang ketat dan disiplin. Jika komitmennya tak bagus, tentu tak baik bagi keberlangsungan usahanya dalam ruang global,’’ demikian Iriana.(bul)

SUARA NTB Jumat, 14 Juli 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dewan dan Bupati Tertinggi Banyak Belum Punya KTP DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat sekitar 200 ribu warga di Lotim belum kantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kondisi itu disebabkan masih minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, seperti KTP. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis, (13/7), Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis, S.Pd menyebut sekitar 200 warga (Suara NTB/yon) Lotim yang belum mengantongi Azis KTP dan tersebar di 20 kecamatan. Untuk itu, ia berharap kepada pemerintah desa maupun kecamatan terus menggenjot pemahaman masyarakat terkait pentingnya ada KTP, selain dari dilakukannya pelayanan keliling oleh Dinas Dukcapil. "Jumlah masyarakat kita yang belum memiliki KTP, termasuk yang belum merekam sekitar 200 ribu orang. Inilah yang menjadi target kita untuk dituntaskan," jelasnya. Adapun, katanya, masyarakat yang sudah melakukan perekaman dan sudah siap cetak sebanyak 55 ribu dari sekitar 80 ribu masyarakat yang sudah melakukan perekaman. Untuk penyelesaian pencetakannya tergantung dari blangko KTP yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sementara untuk saat ini, kata Azis, blanko yang sudah diberikan ke Dukcapil sebanyak 20 blangko, namun yang sudah dicetak sebanyak 12 ribu dikarenakan dalam proses pencetakan kerap terkendala jaringan. Untuk itu, tanggal 18 Juli 2017 mendatang, pihaknya akan menjemput blangko KTP ke pemerintah pusat. Di mana, per harinya jumlah antrean ataupun permintaan pembuatan KTP, akte kelahiran maupun KK memasuki antrean 400 orang di luar data yang diberikan oleh masing-masing kecamatan. Sebagai bentuk antisipasi permintaan KTP, pihaknya membuat Surat Keterangan Pengganti KTP Sementara (Suket). (yon)

Serapan Anggaran SKPD di KLU Cuma 28,15 Persen Tanjung (Suara NTB) Hingga semester pertama 2017, serapan anggaran SKPD Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tercatat masih sangat rendah, yakni di angka 28,15 persen. Jika termasuk belanja dari transfer ke kabupaten/kota/desa, capaiannya sebesar 28,24 persen. Hal itu diungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, melalui Kabid Anggaran, Vidi Eka Kusuma, MM., saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (13/7). Disebutkan Vidi, total belanja pada APBD murni 2017 sebesar Rp 878,514 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 248,126 miliar lebih. Sementara dana transfer kabupaten/ kota/desa tercatat sebesar Rp 8,258 miliar lebih dengan realisasi Rp 3,412 miliar lebih

(41,32 persen), sehingga jika tanpa menghitung serapan belanja dana transfer, serapan SKPD KLU sebesar 28,15 persen atau sebesar Rp 244,714 miliar dari pagu sebesar Rp 869,255 miliar lebih. “Total realisasi itu kita catat sampai dengan tanggal 22 Juni 2017, atau sebelum libur dan cuti bersama,” kata Vidi di ruang kerjanya. Sementara dari data BPKAD terlihat serapan anggaran terendah berada di Dinas PU dan Penataan Ruang, dengan serapan baru mencapai

14,71 persen atau terealisasi Rp 21,616 miliar lebih dari pagu Rp 146,91 miliar lebih. Terendah kedua, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan serapan 17,4 persen atau Rp 6,223 miliar lebih dari pagu Rp 35,766 miliar lebih. Selanjutnya RSUD dengan serapan hanya 18,02 persen atau Rp 7,119 miliar lebih dari pagu Rp 39,512 miliar lebih. Beralih ke serapan tertinggi, sejauh ini dipegang oleh Sekretariat DPRD KLU, dengan serapan anggaran Rp 50,70 persen atau Rp 11,527 miliar lebih

Pendekatan Pelayanan di NTB Berbanding Terbalik dengan Bandung Tanjung (Suara NTB) Pelayanan kesehatan yang dilakukan sebagian besar pemerintah daerah di NTB ternyata berbanding terbalik dengan pola sukses yang dilakukan salah satu Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Jika di NTB, khususnya Kabupaten Lombok Utara, pendekatan dilakukan dengan menempatkan 1 dokter di 1 desa, maka Ridwan Kamil justru melakukan hal sebaliknya. Walikota Bandung itu mengerahkan 1.500 dokter dan perawat untuk mengunjungi warga dan merawat warga di rumahnya masing-masing. “Tahun ini saya coba kerahkan 1.500 dokter, perawat keliling merawat warga di rumahnya. Ternyata biayanya jauh lebih murah dibandingkan biaya mereka menginap atau merawat di rumah sakit,” ungkap Ridwan Kamil saat memberi kuliah umum di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Kamis (13/7). Pelayanan bidang kesehatan itu diterapkan di Kota Bandung mengacu pada prinsip dan filosofi yang dipegang Kang Emil - sapaan akrab Ridwan Kamil. Bahwa menurut dia, negara-lah yang harus mendatangi warga. Bukan sebaliknya warga yang mendatangi negara. “Warga sudah repot hidupnya jadi jangan tambah repot untuk mendatangi kita. (Sebagai contoh) Akta kelahiran saja diantarkan ke warga dengan motor,” katanya. Menyikapi pembangunan lintas sektor, Ridwan Kamil mengatakan sebuah pemerintahan harus mengingat 3 kunci dalam pembangunan. Ketiganya yaitu pemerintahan membawa perubahan, pemerintah harus bisa berkolaborasi dan pemerintahan yang menerapkan kembali kebijakan desentralisasi. Mengacu kepada apa yang dilakukannya pada aspek desentralisasi kebijakan, Kang Emil mengaku telah menyerahkan 25 kewenangan inti walikota kepada camat. Sehingga pembangunan yang ada di lapangan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakatnya. “Di Bandung saya langsung serahkan anggaran Rp 150 juta per RW. Bukan hibah bansos, namun uangnya di kecamatan. Kegiatan apa yang dibutuhkan warga langsung ke camat. Tetapi kunci-nya di RPJMD dan Perwal. Dasar itulah 70 persen curhat warga, teratasi dalam 2 tahun,” curhat Kamil. Sementara pada kesempatan menyambut figur publiknya menasional itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengimbau agar jajarannya menimba apa yang telah diterapkan daerah maju seperti Bandung. Terlebih lagi, Pemkab Lombok Utara telah melakukan MoU dengan Kota Bandung. “Dengan Bandung kita sudah bekerjasama dengan baik. Kita ingin agar bisa maju bersama. Untuk kemajuan bisa belajar dari Kota Bandung sehingga bisa berdiri sejajar,” ujar Najmul. (ari)

serapan anggaran sampai triwulan II idealnya 50 persen, tetapi sejauh ini belum tercapai. SKPD yang tahu persis sebab rendahnya serapan anggaran ini,” kata Vidi. Sebagai tindak lanjut, Bidang Anggaran selanjutnya akan melaporkan realisasi ini ke Kepala BPKAD untuk dilaporkan ke bupati untuk disikapi. Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Penyuluhan dan Pertanian Lombok Utara, Ir. Melta, yang dikonfirmasi via telepon sedikit mengelak dari data BPKAD tersebut. Ia mengklaim serapan lebih tinggi dari yang tercatat di BPKAD per 22 Juni 2017 tersebut. “Tidak serendah itu, lebih kok. Nanti saya tanyakan ke bendahara saya,” ujarnya singkat. (ari)

Lotim Siap Menuju ”Smart City”

Bupati Lotim Setuju Kenaikan Tambahan Penghasilan Anggota DPRD Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) tidak mempermasalahkan adanya rencana kenaikan tambahan penghasilan anggota DPRD. Apalagi, kebijakan menambah penghasilan atau gaji anggota DPRD ini merupakan kebijakan pusat. Terlebih, anggota Dewan bekerja untuk rakyat. Menurutnya, gaji wakil rakyat harus tinggi. Bupati beralasan, tingginya gaji bagi anggota DPRD, karena tidak punya uang pensiun. Beda halnya dengan pegawai negeri sipil yang ada memiliki uang pensiun. Belum lagi, PNS atau ASN diketahui memiliki sejumlah honor dan sangat berbeda dengan DPRD yang tidak punya honor seperti halnya PNS. Rencana kenaikan gaji para anggota legslatif ini berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Menurutnya, persetujuannya terhadap kenaikan gaji anggota DPRD itu sama dengan diberikannya dana aspirasi. “Kenaikan gaji dewan ini sama dengan saya itu setuju dengan adanya aspirasi dewan. Karena apa yang dibawa dewan itu lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan aspirasi kadis,” ucapnya. Aspirasi Dewan menurutnya lebih mengenai dikarenakan para wakil rakyat itu mengetahui kebutuhan dewan di wilayahnya. Menjadi anggota dewan itu lebih mengetahui mana jalan yang sempit, dewan lebih tahu daripada Dinas Pekerjaan Umum. Ditegaskan pula, anggota DPRD itu bukan pegawai. Jadi tidak perlu masuk tiap hari, seperti anak sekolah. Anggota DPRD itu seharusnya tetap tinggal di tengah masyarakat supaya tahu apa yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat. “Ini sering kali menyalahkan tingkat kehadiran DPRD, emangnya anak sekolah DPRD,” tegasnya. Amaq Asrul ini juga meyakinkan, kenaikan gaji dewan itu tidak akan membebani anggaran daerah. Pasalnya sudah ada pos anggarannya sendiri. Jumlah anggota DPRD di Lotim 50 orang. Seandainya gajinya Rp 50 juta, maka akumulasi per bulan hanya Rp 2,5 miliar dikalikan 12 bulan, maka totalnya hanya Rp 30 miliar. “Jadi sedikit sekali,” sebutnya. Dalam hal ini, pihaknya bisa menghitung dengan mudah akumulasi dari gaji para wakil rakyat tersebut. Seandainya Rp 50 juta per orang, dinilai tidak masalah dikarenakan dewan selama ini berpikir keras untuk kemajuan daerah. “Kalau ini pendapat saya ini dari dulu, gaji Dewan memang perlu untuk ditingkatkan, “ klaimnya. (rus)

dari pagu Rp 22,739 miliar lebih. Secara nominal belanja Dewan hampir sama dengan Sekretariat Daerah yakni Rp 11,591 miliar lebih. Namun persentasenya lebih rendah yakni 38,98 persen karena pagu yang dimiliki lebih tinggi yakni Rp 29,737 miliar lebih. Belanja tertinggi berikutnya dipegang oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan realisasi 48,15 persen atau terserap Rp 332,861 juta lebih dari pagu total Rp 691,233 juta lebih. Sedangkan di tingkat kecamatan, sejauh ini terlihat serapan cukup tinggi. Di 5 kecamatan serapan lebih dari 43 persen dengan serapan tertinggi oleh Kantor Camat Gangga sebesar 47,8 persen atau Rp 1,34 miliar lebih dari pagu Rp 2,803 miliar lebih. “Estimasi

(Suara NTB/rus)

LANTIK – Wabup Lotim H. Haerul Warisin melantik Direktur Utama PT Energi Selaparang, Supardi dan Direktur Operasional H. Lalu Mahsun, Kamis (13/7).

Wabup : Pabrik ASEL Tidak Boleh Berhenti Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin menegaskan, pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Asel tidak boleh berhenti. Pabrik harus tetap berproduksi dan diminta bisa lebih diperbanyak pemasarannya hingga tembus ke seluruh pelosok desa di Lotim dan luar daerah. Penegasan wabup ini disampaikan saat melantik jajaran Direksi Baru PT Selaparang Energi yang memproduksi AMDK Asel, Kamis (13/7). H. Iron – sapaan akrab wabup berharap pekerja yang ada di pabrik air minum ini harus memiliki jadwal bergantian. Pekerjaan yang begitu banyak harus bisa terselesaikan dengan baik. Tidak kalah penting, tegasnya, kualitas air juga harus tetap dijaga. Aspek keamanan dan kebersihan sekitar pabrik

juga harus terjaga keberadaannya. Dalam upaya memperbesar salah satu perusahaan milik daerah tersebut, diingatkan wabup agar semua pihak yang terlibat berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nantinya, kata dia, hasil dari penjualan Asel ini adalah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kembalinya juga untuk masyarakat. Adapun pejabat yang dilantik adalah Supardi yang sebelumnya sebagai Direktur Umum pada Perusahaan Daerah Agro Selaparang. Sumpah jabatan dan Pelantikan Direktur Utama dan Direktur Operasional PT. Energi Selaparang Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) nomor 41/PT.ES.LTM-UM/VII/2017 tentang pengangkatn Direktur

Utama dan Direktur Operasional PT Energi Selaparang Masa Jabatan 2017-2020. Wabup dalam kesempatan itu juga mengingatkan, Lotim di bawah pimpinan Bupati Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin telah berupaya untuk membuat Badan Usaha Milik Daerah sebanyak mungkin. Pendirian perusahaan daerah itu dimaksudkan untuk memperbanyak sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sebelumnya sudah dibentuk di era Bupati Ali BD sebelumnya, PT Selaparang Financial yang saat ini telah mencapai keuntungan tembus Rp 7,3 miliar. Perusahaan lainnya, PD. Agro Selaparang yang juga memiliki modal awal sebesar Rp 3,5 miliar kini sudah bisa tumbuh dan berkembang. Sementara saat ini modalnya sudah tembus Rp 5 miliar dan memiliki pegawai yang cukup banyak. (rus)

Ridwan Kamil Bagi Tips Membangun Daerah di KLU Tanjung (Suara NTB) Walikota Bandung, Ridwan Kamil, ST. M.UD., berkesempatan memberi kuliah umum kepada jajaran SKPD lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (13/7). Kesempatan itu dimanfaatkan, salah satu walikota tersukses di Indonesia itu membagi tips bagaimana membangun daerah. Apa yang diterapkan Ridwan Kamil di Bandung dikupas di Aula Pemkab, di hadapan Bupati, Sekda, Kalolres Lombok Utara dan jajaran ASN yang hadir. Pria yang akrab disapa Kang Emil membagi pengalaman selama melayani masyarakat Bandung. Mulai dari reformasi birokrasi dengan mengedepankan psikologi warga dan masyarakat Indonesia umumnya, melakukan eksperimen sosial dan hukum sosial, pelayanan kepada masyarakat hingga pentingnya membangun kerjasama dengan media massa. “Saya ingatkan ke ASN saya, kalau niatnya kaya raya jangan masuk ASN. Jadi ASN, bahagia bukan dari rupiah tapi dari pengabdian, ucapan tdrima kasih rakyat dan rasa bangga warganya. Bedakan sejahtera dan kaya raya. Kalau sejahtera itu cukup, kaya raya itu tidak ada batasnya,” ungkap Ridwan. Dalam pandangannya, tugas ASN ada 2 yaitu membawa perubahan dan mengakselerasi kemajuan. Setiap harinya ia mengajak ASN bertan-

ya kepada diri sendiri, apakah kita bisa membuat perubahan dan mengakselerasi kemajuan. Sebagai walikota, pertanyaan itu juga melekat ke dirinya. “Nasehat ibu saya, berkuasa itu jangan jadi tujuan tapi hanya alat untuk membawa perubahan. Filosofinya jadilah pemimpin yang turun tangan, bukan tunjuk-tunjuk tangan,” ujarnya Sebagai seorang walikota, ia pesan orang tua itu terus melekat dan dikolaborasikan dengan menerapkan satu dari 3 opsi kepemimpinan menurut tokoh nasional, Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, Ki Hajar membedakan tiga opsi kepemimpian, yaitu pemimpin di depan, pemimpin di tengah dan pemimpin di belakang. Setelah menjadi walikota ia lebih memilih opsi kedua. Karena menurut Emil, umat atau rakyat itu bagaimana pemimpinnya. Apabila pemimpinnya kasar maka umatnya pasti kasar. Maka di Bandung, Emil.menempatkan diri agar bisa diterima, ditiru dan mewakili cita-cita warganya. “Kita juga harus paham psikologi, orang Indonesia lebih takut dipermalukan daripada dihukum badan. Contoh bayar pajak, saya posting di facebook, besoknya langsung bayar bermiliar rupiah. Jadi, eksperimen sosial dan Hukum Sosial itu penting,” sambungnya. Dalam hal manajerial ASN, reformasi birokrasi yang

diusung Ridwan Kamil terbilang sederhana. Ia memanfaatkan medsos FB, Twitter dan Instagram hingga media resmi (media massa). Di Bandung ia meminta seluruh ASN dari paling bawah membuat akun hingga tercipta 200 akun dari Lurah, Camat sampai SKPD. Tiap hari sedikitnya ada 200 informasi yang diketahui masyarakat. Reformasi sederhana lain, melalui silaturrahmi ke masyarakat. Tiap hati Jumat ia minta camat, lurah dan SKPD jumatan di masjid berbeda setiap pekannya. Setelah Jumatan, mereka dituntut menyerap keluhan warga dan laporkan atau diposting melalui medsos. Pendekatan yang terbilang sepele juga dilakukan, misalnya meminta Camat dan Lurah mengajak warganya pada acara nonton bareng. Ia juga mengajak ASN KLU, agar tidak melupakan 4 fondasi pembawa perubahan yaitu pemerintah (melalui kebijakan), pebisnis, masyarakat (melalui respons dan aspirasi) dan unsur media. Komponen terakhir diakuinya bisa mencitrakan, namun sebaliknya bisa menjatuhkan wibawa sebuah pemerintahan. “Dengan media saya kerjasama, sehingga saya naikkan anggaran di Humas 4 kali lipat. Berita tidak selamanya memberitakan hal positif karena tidak ada drama emosinya,” tandas Ridwan Kamil. (ari)

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai mempersiapkan menuju kabupaten smart city. Mulai dari APBD Perubahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengusulkan anggaran Rp 1,2 miliar untuk mengadaan insfrastruktur pendukungnya. Menjawab Suara NTB, Kamis (13/7), Kepala Diskominfo Lotim H. Ridatul Yasa didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, mengutarakan, smart city merupakan salah satu program dalam rangka meningkatkan dan memudahkan pelayanan publik. Dihadirkannya program smart city ini sebagai wujud dari keterbukaan informasi publik. Smart city dimaksudkan untuk mengefisiensikan sumbersumber ekonomi masyarakat. Sumber ekonomi masyarakat diharapkan bisa memberikan daya ungkit dan dongkrak meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni melalui penerapan teknologi informasi smart city. Harapannya penerapan sistem smart city nantinya diupayakan bisa diaplikasikan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemkab Lotim. OPD diharapkan mampu melalukan aktivitas yang dilandasi dengan teknologi informasi. Baik dalam rangka sosialisasi, pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi program. “Ini supaya masayrakat bisa memahami dan tahu hasil pelaksanaan program OPD,” imbuhnya. Selanjutnya, menjadi tugas dan fungsi Kominfo untuk mengkoordinasikan. Untuk bisa memulai, katanya tergantung kebijakan pemerintah daerah. Dalam mengawali persiapan menuju smart city, Diskominfo Lotim coba akan persiapkan master plan. “Masalah mahal itu relatif, tergantung kemauan dan kebijakan pemerintah,” ucapnya. Master plan katanya sangat

penting untuk pencanangan, supaya ke depan bisa mengetahui potensi karakteristik yang ada di masing-masing OPD bisa ditangkap. Apalagi, antara satu kabupaten dengan kabupaten lain pengembangan smart city yang dilakukan beda. ‘’Fokus Lotim, adalah peningkatan ekonomi digital bagi UMKM. Selanjutnya bagaimana mengembangkan ekonomi digital agrikultur. Karena pegangan Lotim, banyak petani. Petani supaya bisa mengetahui cuaca dan teknologi pemasaran,’’ ujarnya. Potensi pariwisata coba angkat melalui e tourism. Bisa bekerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) termasuk dengan para pelaku pariwisata secara keseluruhan. “Bisa melakukan promosi melalui website dan semacamnya,” sebutnya. Dihadirkannya program smart city ini didukung oleh akademisi Universitas Hamzanwadi, Hamonangan. Kata Hamonangan, Kabupaten Lotim di bawah cukup semangat untuk mengembangkan smart city. Smart city menjadi hal penting di manapun. Kota-kota besar di seluruh Indonesia sudah mulai. Lotim meskipun kecil, namun sudah mulai. “Ini sudah luar biasa,” ucapnya. Potensi sumber daya yang dimiliki Lotim cukup besar. Jika pemda sudah berhasil akomodir semua unsur, maka bisa lebih baik dari daerah lain. Kebjkakan sendiri sudah cukup mendukung. Perencanaan sudah mulai persiapan, namun kendala besar memang sumber daya manusia. SDM ini, kalau sudah di awal dipersiapkan, maka diyakini akan menyusul. Bicara teknologi informasi katanya tidak bisa cepat. Butuh waktu lama dan butuh biaya besar dan mahal. Dalam smart city ini disarankan lebih mengedepankan kearifan lokal, khususnya yang menjadi potensi dasar yang ada di Kabupaten Lotim. (rus)

Menguat, Haerul Warisin Berpasangan dengan H. Machsun Selong (Suara NTB) – Menjelang pelaksanaan Pilkada Lombok Timur (Lotim) 2018 mendatang, sejumlah paket bakal calon mulai bermunculan. Selain dari paket Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (Sukma) yang sudah deklarasi. Nama H. Haerul Warisin yang akan didampingi H. Machsun Ridwayni semakin mencuat. Namun, H. Haerul Warisin yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Wakil Bupati Lotim, tidak ingin berkomentar banyak. "Apabila Anda mencium bau-bau harum, berarti sudah final," kilahnya kepada wartawan, Kamis (13/7). Selain itu, katanya, meskipun dirinya sudah menjalin komunikasi sejumlah partai terkait dukungan dalam Pilkada Lotim 2018 mendatang serta sudah didapatkan dukungan dari tiga partai, seperti PAN, Nasdem dan PPP. Selaku orang yang masih menjabat sebagai wakil bupati, kepentingan rakyat harus lebih diprioritaskan. "Saat ini kita fokus saja mengurus ke-

pentingan rakyat yang harus diselesaikan terlebih dahulu, masalah politik ini kan urusan pribadi," ujarnya. Terkait tiga partai yang sudah memberikan rekomendasi dukungan ke dirinya, H. Haerul Warisin menjelaskan tiga partai itu tidak ada yang mempermasalahkan atau meminta jatah wakil yang mendampinginya. Melainkan, penentuan wakil bupati diserahkan kepada dirinya. Sebelumnya, Sekretaris DPC PBB Lotim, Muhammad Zuhri, mengaku DPC PBB belum memutuskan paket antara H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwayni terjalin. Selain itu, katanya, PBB tidak membuka pendaftaran pada Pilkada Lotim 2018 mendatang, melainkan hanya menerima surat permohonan dukungan. Disinggung terkait latar belakang dari H. Machsun Ridwayni, dijelaskan yang bersangkutan merupakan kader PBB yang cukup baik dan potensial. Termasuk mendapat respons positif di masyarakat. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 14 Juli 2017

Halaman 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Loteng dengan Harian Suara NTB

(Suara NTB/dok)

BBGRM, Jambore Kader Posyandu dan Harganas Dilaksanakan Serentak

H.L. Herdan

Praya (Suara NTB) Bulan Juli ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal disibukkan dengan sejumlah kegiatan. Mulai dari peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas), Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) sampai Jambore Kader Posyandu. Rencananya, kegiatan ini bakal digelar serempak dan dipusatkan di Kota Praya. “Ada tiga kegiatan besar yang akan dilaksanakan secera serentak oleh

Pemkab Loteng pada bulan ini dengan pusat kegiatan di Bencingah Adi Guna Praya serta RTH Tonjeng Beru Praya,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Kamis (13/7). Ia menjelaskan, ketiga kegiatan tersebut nantinya akan dibuka sekaligus di Bencingah Adi Guna Praya dan selanjutnya masing-masing kegiatan akan digelar di tempat terpisah. Misalnya untuk kegiatan Jambore Kader Po-

syandu, akan digelar di RTH Tonjeng Beru. Kegiatan tersebut akan diikuti lebih dari 600 orang kader posyandu seluruh di seluruh Loteng. Di mana, nanti, peserya akan berkemah selama dua malam untuk mengikuti berbagai kegiatan di lokasi perkemahan. “Kegiatan Jambore Kader Posyandu ini diharapkan bisa menjadi ajang silaturahmi sekaligus ajang memperkuat komitmen para kader posyandu di daerah ini. Dalam

upaya mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerah ini,” jelasnya. Adapun kegiatan BBGRM, setelah dibuka secara resmi akan ada kegiatan gotong royong di sejumlah lokasi selama sebulan penuh. Kegiatan ini sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat di daerah ini yang saat ini dinilai sudah mulai luntur. “Selama BBGRM berlang-

pameran dan kegiatan sosial lainnya. Nantinya, pada kegiatan tersebut akan banyak instansi yang bakal terlibat. “Harapan pemerintah daerah, masyarakat juga bisa ikut menyemarakkan kegiatankegiatan tersebut. Sehingga kegiatan dimaksud bisa berjalan semarak,” tujarnya, seraya menambahkan, pelaksanaan tiga kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli mendatang sampai selesai. (kir)

sung, semua desa di Loteng juga diinstruksikan untuk menggelar kegiatan gotong royong di desanya masingmasing. Apakah itu kegiatan bersih-bersih fasilitas umum maupun fasilitas ibadah. Terpenting ada kegiatan gotong royongnya, sehingga semangat gotong royong bisa kembali tumbuh,’’ tambahnya. Khusus untuk kegiatan Harganas akan digelar di Bencingah Adi Guna Praya dan akan diisi berbagai kegiatan, termasuk

Audit Kasus Bimtek Kades

Inspektorat Butuh Waktu Lama Giri Menang (Suara NTB) Inspektorat Lombok Barat (Lobar) butuh waktu lama untuk mengaudit kasus kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepala desa (kades) senilai Rp 2,5 miliar tahun 2015 lalu. Pasalnya audit ini berbeda dengan audit reguler yang dilakukan Inspektorat yang punya batas waktu. Sedangkan audit bimtek ini bentuknya audit khusus, sehingga rentan waktu audit ini relatif lama. Bisa durasi waktu satu bulan hingga lebih tergantung dari pokok persoalan yang harus diselesaikan oleh tim auditor. “Jadi masalah bimtek kepala desa (AKAD, red) periode yang lama, itu sedang berproses karena berbeda dengan audit reguler ada batas waktu. Namun ini audit khusus, sehingga rentan waktunya relatif lumayan lama, bisa satu bulan,

satu bulan lebih,” tegas Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat kepada wartawan, Kamis (13/7). Menurut Agus, saat ini audit tengah berlangsung, karena audit sifatnya khusus, maka rentan waktunya rela-

tif lama, bisa satu bulan bahkan lebih. Hal ini tergantung pokok persoalan yang diaudit oleh tim auditor. Uji petik yang dilakukan tim ini, jelasnya, ke mana-mana, misalnya terkait tiket harus ke travel. Lalu ke pihak hotel

PUPR Loteng Gandeng Jaksa

(Suara NTB/her)

Pendaftaran di Golkar Selesai, Hj. Sumiatun Siap ’’Dipinang’’ Proyek Pelabuhan Marina di Gili Gede Terancam Batal

Siap Dipinang Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Lobar Hj. Sumiatun memastikan diri maju dalam Pilkada Lobar 2018 mendatang. Keseriusan Srikandi Sekotong itu dibuktikan dengan telah mendaftarkan diri sebagai bacabup dan bacawabup, Rabu (12/7) lalu. Sumiatun mengaku siap untuk turut bertarung dalam pesta demokrasi tersebut. Saat ini, ujarnya, dirinya masih menunggu turunnya rekomendasi dari Partai Golkar dan bersaing dengan beberapa bakal calon yang sudah mendaftar. “Kalau sudah mendaftar, berarti sungguh-sungguh. Dan saya siap menjadi nomor 1 atau pun nomor 2. Tergantung hasil verifikasi nantinya,” tegasnya. Dikonfirmasi mengenai mencuatnya isu dirinya akan dipasangkan dengan Fauzan Khalid, Sumiatun menjawab diplomatis. Namun demikian, dia tak memungkiri bahwa dirinya sudah pernah berkomunikasi dengan H. Fauzan Khalid seputar Pilkada Lobar tersebut. “Namun pada dasarnya, siapapun yang meminang saya, saya selalu siap. Tidak hanya Pak Fauzan, yang lain pun saya siap. Kan kembali lagi ke hasil survei nantinya,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, Sumiatun juga meluruskan terkait hadirnya sang suami H.L. Dariadi yang turut mendampingi H. Fauzan Khalid saat mendaftar ke Partai Golkar beberapa waktu lalu. Menurut dia, kehadiran suaminya dalam kapasitas sebagai tokoh masyarakat. “Dan saya rasa itu wajar sebagai tokoh masyarakat. Lagi pula, saya tidak tahu kalau beliau mendampingi Pak Bupati,” kilahnya. Mengenai arah dukungan Golkar dalam Pilkada mendatang, Sumiatun menegaskan sampai saat ini pihak panitia Penjaringan Bacabup dan Bacawabup Lobar masih berproses. Nantinya, hasil pleno akan disampaikan ke DPD I Golkar NTB. “Pleno akan dilaksanakan dalam satu, dua hari ini. Karena banyak hal pula yang akan menjadi pertimbangan termasuk hasil survei para bakal calon yang mendaftar,” jelasnya. (her)

di mana mereka menginap, sehingga tidak sesederhana seperti audit reguler. Audit bimtek ini, jelasnya, butuh analisa dan waktu. Selain itu perlu konfirmasi ke pihak terkait yang terlibat dan lain-lain. Terkait sejauh mana hasil auditnya? Agus enggan membeberkan sebab proses audit tengah berlangsung. Ia tak mau mendahului apa hasil dari audit ini. Pihaknya menurunkan sejumlah tim untuk mengaudit yang diperintahkan oleh Bupati H. Fauzan Khalid. “Jadi saya tidak mau mendahului,” kilahnya. (her)

Kawal Proyek Jalan

SINGGAH - Kapal yacht yang singgah di Gili Gede beberapa waktu lalu. Butuh pelabuhan khusus bagi kapal ini, namun sampai sekarang usulan menjadikan Gili Gede sebagai salah satu pintu masuk untuk kapal pesiar ini belum ada.

Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 11 figur mendaftarkan diri di Partai Golkar Lombok Barat (Lobar) untuk ikut kontestasi pada Pilkada Lobar 2018 mendatang. 11 figur ini bersaing untuk mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon bupati (bacabup) sebanyak 7 orang dan 4 orang bertarung sebagai bakal calon wakil bupati (bacawabup). Ketua Panitia Pilkada Golkar L. Hermayadi, menjelaskan, hingga hari terakhir Rabu lalu, enam figur sudah mendaftarkan diri, yakni Hj. Sumiatun mendaftar sebagai bacabup dan bacawabup, H. Rauhul Amin sebagai cawabup, H. L. Jaya Asbani sebagai bacabup, L. Ahmad Yani sebagai bacawabup, TGH. Muammar Arafat sebagai bacabup, H. M. Izzul Islam sebagai bacabup dan terakhir dirinya resmi mendaftar sebagai bacawabup. Sebelumnya, ujarnya, beberapa tokoh sudah mendaftar, seperti Dr. H. L. Sajim Sastrawan SH, MH, Nauvar F Farinduan, H. Fauzan Khalid. Ketiganya mendaftar sebagai bacabup, lalu ada H. Umar Said mendaftar sebagai bacawabup. Setelah proses pendaftaran ini, ujarnya, tim melakukan penggodokan lalu rapat pleno dipimpin Ketua DPD II Partai Golkar Hj. Sumiatun untuk membahas hal-hal yang dijadikan pertimbangan, seperti melakukan penjajakan di bawah melalui pengurus di desa dan kecamatan, termasuk para tokoh. “Hasil penggodokan ini selanjutnya dilihat respons masyarakat, di samping hasil survei yang kami lakukan,” jelas Hermayadi. Respons masyarakat dan tokoh inilah, lanjutnya, yang juga jadi salah satu bahan pertimbangan. Ditegaskannya, penggodokan siapa sosok yang akan diusulkan diupayakan selesai secepatnya, karena deadline dari DPP diajukan ke pusat awal Agustus 2017.

(Suara NTB/dok)

KEPALA Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar), Ispan Junaidi, MEd., mengingatkan perlu dibuat aturan untuk membatasi penjualan lahan di kawasan wisata, seperti gili. Aturan ini penting untuk memproteksi masyarakat lokal agar tidak sembarang menjual lahannya. “Perlu ada aturan untuk membatasi penjualan lahan di kawasan wisata, termasuk gili. Tapi itu ranahnya pertanahan, bukan lagi Ispan Junaidi wilayah kita. Aturan ini penting, kalau mau proteksi masyarakat lokal,” jelas Ispan Junaidi, belum lama ini. Meski pemerintah butuh investor, ujarnya, investor bisa diarahkan ke tempat khusus di mana luas lahannya mencapai 30-40 hektar yang tak mungkin dimiliki masyarakat di lingkar kawasan wisata tersebut. Dalam hal ini, ujarnya, masyarakat perlu diproteksi, sebab jika lahan itu dimiliki warga setempat jauh lebih baik. Warga bisa membangun home stay di atas lahannya, jika terkendala modal warga bisa mengajukan untuk pinjam dana di bank untuk menambah modal. Hal ini, jelasnya, mekanisme paling bagus. Namun, faktanya, di kawasan wisata justru warga menjual lahannya ke investor. Apalagi investor membeli lahannya dengan harga tinggi. Namun, di masa mendatang harga lahan itu akan jauh lebih mahal dari pada sekarang ini. Diakuinya, sudah ada aturan pemerintah untuk melindungi lahan di kawasan wisata. Namun implementasi di bawah kurang tegas, sebab setelah menguasai lahan justru dianggurkan hingga puluhan tahun dan tidak digarap. Justru ini menjadi penghambat sebab pengembangan kawasan itu terhambat karena sudah dikuasai investor lain. “Seperti di Gili Layar ada 64 sertifikat gandanya,” akunya. Munculnya banyak seetifikat ini disebabkan penerbitan sertifiat bermodal sporadik. Di sisi lain sporadik ini mudah dibuat, bahkan tidak ada lahanpun bisa dibuatkan sporadik, sehingga oknum kades diseret kasus. Diakuinya, kondisi kawasan wisata Sekotong khususnya gili sudah mulai ramai atau bermasalah. Karena itu pihaknya memulai dari tempat-tempat yang clean and clear. Sebab jika masuk ke kawasan yang bermasalah ini justru memakan energi, lantaran banyak persoalan. Terkait grand design kawasan gili di Sekotong, menurut Ispan sudah masuk dalam rencana induk pariwisata kabupaten dan provinsi. Namun kendalanya lagi-lagi kawasan itu dimiliki investor. Sementara untuk membuat mereka memulai membangun tergantung mereka. Terkait lahan nganggur ini pihaknya juga berharap ke pihak terkait untuk menindak tegas. (her)

(Suara NTB/dok)

Penjualan Lahan Harus Dibatasi

Giri Menang (Suara NTB) Investor yang berencana membangun pelabuhan marina khusus kapal yacht yang kerap kali datang ke Gili Gede Kecamatan Sekotong terancam batal. Sebab sampai saat ini pemda belum merespons harapan dan usulan investor untuk mengusulkan Lombok sebagai lokasi titik pintu masuk boleh dikunjungi kapal pesiar. Hal ini juga menjadi tanda tanya warga setempat. Aspirasi ini disampaikan Abu Bakar, warga Gili Gede pada Suara NTB, Kamis (13/ 7). Warga setempat katanya sangat berharap pembangunan pelabuhan marina di wilayah setempat segera direalisasikan, mengingat masyarakat mendukung penuh proyek tersebut. “Masyarakat banyak berharap dari pelabuhan marina khusus kapal pesiar jenis yacht tersebut bakal menyerap tenaga kerja dari warga sekitar. Di samping itu, memberikan pemasukan ke desa,” ungkapnya. Namun dari pihak pemda dalam hal ini Dinas Perhubungan belum memastikan proyek

ini terealisasi, lantaran pihak investor belum menindaklanjuti rekomendasi pertama dari Pemda terkait penerbitan izin. Saat ini, jelasnya, pihak ketiga yang bakal membangun pelabuhan marina tengah menunggu surat dari bupati untuk dikirim ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terkait pengusulan Lobar sebagai lokasi titik pintu masuk boleh dikunjungi kapal pesiar. Menurutnya, hasil pertemuan di Pemda bersama pihak ketiga, masyarakat dengan Pemda, sesuai ketentuan Perpres Nomor 108, hanya 18 lokasi titik pintu masuk boleh dikunjungi kapal wisata. Dari 18 lokasi ini, Lombok tidak termasuk. Karena itulah, melalui surat bupati ke kementerian bisa diusulkan Lobar menjadi titik pintu masuk kapal yacht. Dari sisi kesiapan lahan, ujarnya, tidak ada persoalan, sebab telah tersedia 6 hektar lahan di Dusun Tanjungan. Luas lahan ini sendiri sudah standar, namun ke depan perlu ditambah 10 hektar. Ia mengaku, daerah Gili Gede sering

dikunjung kapal yacht, seperti beberapa waktu lalu ada 18 kapal yang singgah. Hanya saja persoalannya, tidak ada yang menjamin para wisatawan tersebut tinggal lama, sebab belum ada aturan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lobar, Ahmad Saikhu, mengaku, belum tahu progres terkait rencana pembangunan pelabuhan marina di Gili Gede tersebut. Sejauh ini belum ada izin dari Kementerian Perhubungan untuk pelabuhan tersebut. Sebab sejauh ini pusat belum menembuskan ke dinas terkait perihal penerbitan izinnya. “Belum ada tembusan ke kami soal izinnya, kalau ada kan mesti ditembuskan ke kami,” jelasnya. Diakuinya, dulu pernah pihak investor ekspose di daerah untuk penerbitan rekomendasi kajian pembangunan tahap pertama dengan panjang dermaga 150 meter dari garis pantai. Sedangkan terkait pengajuan tahap II dengan panjang 200 meter belum diproses, sebab itu masuk alur pelayaran masyarakat. (her)

Praya (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai tahun ini akan menggandeng pihak kejaksaan untuk mengawal pelaksanaan proyekproyek fisik, khususnya proyek peningkatan jalan di daerah. Harapannya, dari sisi pelaksanaan proyek bisa berjalan lancar, hasilnya pun bisa memuaskan. “Mulai tahun ini kita sudah ada kesepakatan kerjasama dengan Dinas PUPR Loteng untuk mengawal proyek-proyek jalan di daerah ini,” ungkap Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Feby Rudi, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (13/ 7). Termasuk proyek pembebasan lahan untuk keperluan pelebaran jalan ruas PrayaBiao, juga sudah disepakati. Nantinya, pihaknya kejaksaan akan terlibat dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek, kecuali untuk proses tender, itu kejaksaan tidak terlihat. “Mulai tahap pelaksanaan dan setiap tahapan pelaksanaannya proyek peningkatan ruas jalan yang dikerjakan Dinas PUPR Loteng, kita akan dilibatkan,” tegasnya. Sampai pada proses akhirnya, pihak kejaksaan akan ikut melakukan pengawasan, sehingga begitu semua tahap pelaksanaan proyek bisa berjalan lancar tanpa ada kekhawatiran, proyek tersebut bakal terganggu lantaran tersangkut kasus hukum. Apalagi pihak kejaksaan secara aktif ikut membantu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan proyek tersebut. “Pada setiap termin (tahapan,red) pembayaran hasil pekerjaan proyek jalan, kita ber-

sama Dinas PUPR akan melakukan evaluasi bersama-sama. Apakah hasil pekerjaan sesuai dengan tahapan pembayaran yang dilakukan,” ujarnya. Jika kemudian ada kekurangan capaian pekerjaan dengan anggaran, maka pembayaran akan ditahan dulu. Setelah sesuai capaian yang disepakati, baru dilakukan pembayaran atau pembayaran disesuaikan dengan capaian yang sudah diperoleh. Dengan begitu, di setiap tahapan pelaksanaan proyek terawasi dengan baik. Febi mengaku, kerjasama yang dibangun dengan Dinas PUPR Loteng baru kali ini dilakukan dan diharapkan bisa terus terjalin di masa-masa yang akan datang. Termasuk dengan instansi-instansi di lingkup Pemkab Loteng lainnya. Adanya pengawasan ini, diharapkan pelaksanaan proyek benar-benar terawasi dengan maksimal. Kalau sudah demikian, maka paling tidak dari sisi pelaksanaan bisa berjalan lancar hasilnya juga akan semakin baik, karena di setiap tahapan pelaksanaan proyek-proyek tersebut benar-benar diawasi. “Ini bagai dari upaya kita untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan proyek pembangunan didaerah. Agar hasilnya bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. Terpisah, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Loteng, M. Suhardi, mengatakan total ada 11 paket proyek peningkatan jalan yang sudah dikerjasamakan pengawasannya dengan Kejari Loteng dengan total panjang ruas jalan mencapai 55 km. sementara dana yang dibutuhkan untuk proyek ini sebesar Rp 82 miliar. (kir)

(Suara NTB/kir)

PROYEK - Salah satu ruas jalan di wilayah Kota Praya tengah dalam proses perbaikan. Mulai tahun ini, semua proyek peningkatan jalan di daerah ini akan diawasi oleh kejaksaan.

Pemda Ancam Limpahkan Kasus Kerugian CBP ke APH Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) mengakui pihak ketiga yang bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara cadangan beras pemerintah (CBP) telah tiga kali membuat pernyataan kesanggupan mengembalikan. Namun hingga saat ini tidak ada itikad baik. “Kalau sampai tiga kali surat pernyataan kesanggupan ini tidak membayar maka bandel sekali, tidak ada ampun kalau tidak selesaikan, berarti maunya dilanjutkan ke APH,” tegas Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lobar, Abdul Manan, Kamis (13/7).

Menurut mantan Camat Narmada ini, pihak rekanan pengadaan beras sudah tiga kali membuat surat pernyataan, dua kali di zaman Kantor Ketahanan Pangan sebelumnya dan sekali dibuat pada saat dirinya menjabat. Tiga kali dibuat surat pernyataan, namun belum ada realisasi pengembalian dari rekanan tersebut. Terakhir, surat pernayataan dibuat usai rapat pimpinan lalu bahwa rekanan menyatakan kesanggupan mengembalikan kerugian sebesar Rp 108 juta tersebut. Sesuai kesanggupannya, rekanan ini akan mengembalikan hari Senin mendatang. Pihaknya terus mengawal re-

alisasi komitmen dari rekanan tersebut. Pihaknya sudah melaksanakan tugas menagih rekanan, tinggal yang bertanggung jawab mengembalikan kerugian dari rekanan. Menurutnya, rekanan ini terbilang bandel, karena sudah hampir 2 tahun temuan itu belum juga dikembalikan. “Jika sampai ketiga kali ini tidak dikembalikan maka bendel sekali,kita tunggu hari Senin. Kalau tidak hari Senin itu berarti bandel sekali,” ujarnya kecewa. Ia mengancam, jika tidak direalisasikan pengembalian kerugian negara pada hari Senin mendatang, itu artinya rekanan mau diteruskan ke apar-

at. Terkait langkah ini , tentu diserahkan ke Inspektorat dan BPK. Kewajibannya memfasilitasi menagih kerugian negara itu dari rekanan. Mengacu ketentuan jika rekanan tak mau mengembalikan, maka sesuai ketentuan temuan yang tak diselesaikan maka dilanjutkan ke APH. “Itu urusan Inspektorat,” jelasnya. Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Rahmad Agus Hidayat menegaskan pihak ketiga sanggup mengembalikan kerugian ini. Bahkan, tegasnya, sudah ada jaminan dari rekanan untuk mengembalikan kerugian ini.”Sudah ada kesanggupan, bahkan ada jaminan infor-

masinya,” ujarnya. Lebih jauh dijelaskan temuan kerugian negara ini muncul karena pihak rekanan tidak mengadakan beras tahun 2014-2015 lalu. Nominal jika diuangkan senilai Rp 108 juta, jika dihitung dalam jumlah ton beras, maka tinggal dihitung tonnya dengan harga beras saat ini dikonversi jumlah ton yang bisa dibeli. Bentuk pengembaliannya, ujarnya, Pemkab Lobar tidak mempermasalahkannya. Pengembalian bisa dalam bentuk uang atau beras senilai Rp 108 juta. Jika bentuk beras nanti dikembalikan dan disimpan dalam gudang penampungan yang ada di DKP. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 14 Juli 2017

Membandel, Inspektorat Minta Wabup Panggil SKPD Terkait Rekomendasi BPK Taliwang (Suara NTB) Beberapa dinas yang mendapat catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB, sampai dengan saat ini belum ada kemajuan yang memuaskan. Bahkan masih ada beberapa SKPD yang belum sama sekali menyerahkan apa yang menjadi temuan tersebut kepada inspektorat. Padahal, pihaknya (Inspektorat) sudah memanggil untuk bisa selesaikan sesegera mungkin. Karena di tingkat inspektorat tidak berhasil maka akan diserahkan kepada Wakil Bu(Suara NTB/dok) pati (Wabup) untuk bisa dilakuH. Ady Mauluddin kan pemanggilan khusus. “Hari ini (kemarin) saya sudah serahkan ke pak wabup, karena kita sudah tidak bisa lagi mengingatkan para SKPD ini. Mungkin dengan dipanggil pak Wabup, apa yang menjadi temuan tersebut segera diselesaikan oleh SKPD ini,” ungkap Inspektur Inspektorat Sumbawa Barat Ir. H. Ady Mauluddin M. Si kepada Suara NTB, Kamis (13/7). Dikatakannya, hasil temuan dan rekomendasi BPK yang paling banyak berada di BPKD. Rata-rata yang belum menyerahkan ini sifatnya hanya adminstrasi. Seperti di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) pihaknya masih menunggu laporan keungan daerah tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan untuk kerugian negara yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) sudah menyanggupi untuk dilakukan pembayaran. Hal tersebut akan dilakukan dengan cara pemotongan di termin berikutnya. “Semuanya sudah kita (inspektorat) panggil tetapi karena tidak ada kejelasan maka kita minta pak wabup yang memanggil lagi,” ujarnya. Dia juga mengatakan, sebenarnya pak wabup sudah ada keinginan untuk memanggil secara langsung. Tetapi pihaknya (inspektorat) meminta supaya bisa dilakukan pemanggilan awal untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi temuan BPK tersebut. Tetapi setelah dipanggil tetap saja seperti ini maka jalan terakhir pak wabup yang akan memanggil. “Ini kita lakukan untuk daerah, apabila tidak juga kita tertibkan maka akan tetap menjadi temuan di LHP BPK tahun berikutnya,” tegasnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi temuan tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh SKPD sehingga tidak ada lagi temuan di kemudian hari. (ils)

SD Kekurangan, SMP Kelebihan Guru Bidang Studi Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah selesai melakukan pemetaan guru dan tenaga administrasi sekolah. Hasilnya untuk tingkat Sekolah Dasar terjadi kekurangan guru dan tenaga administrasi sementara di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) terjadi kelebihan guru bidang studi. Berdasarkan data pemetaan Dikpora KSB, di tingkat SD kekurangan tenaga guru atau tenaga kependidikan sebanyak 238 orang. Terdiri dari 163 guru kelas, guru agama islam 18 orang, guru pendidikan jasmani (Penjas) 43 orang, guru muatan lokal (Mulok) 12 orang dan guru agama hindu sebanyak 2 orang. Sementara untuk tenaga administrasi masih mengalami kekurangan sebanyak 434 personil. “Jadi dari hasil pemetaan kita di tingkat SD, ternyata masih banyak sekali kekurangan baik guru maupun tenaga administrasi kita,” terang Kepala Bidang Penataan Kepegawaian Dinas Dikpora KSB, aku Nur Rahmadin, S.Pd kepada wartawan, Kamis (13/7). Berbanding terbalik dengan SD, di tingkat SMP justru terjadi kelebihan. Sejumlah guru bidang studi mengalami kelebihan tenaga pendidik, di antaranya guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 5 orang, guru agama islam 6 orang, guru Bahasa Indonesia 2 orang, guru Matematika 4 orang, guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 25 orang, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 3 orang, Bahasa Inggris 6 orang dan guru Penjas 1 orang. Menurut Ramadin, guru bidang studi di tingkat SMP yang masih mengalami kekurangan terjadi pada guru Seni Budaya Daerah (SBD) sebanyak 12 orang, guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 14 orang, guru Mulok 16 orang dan guru Bimbingan Konseling (BK) sebanyak 17 orang. “Administrasinya juga tingkat SMP masih kekurangan 165 orang,” paparnya. Pemetaan tenaga kependidikan dan administrasi di tingkat SD dan SMP itu, dikatakan Ramadin, dalam konteks kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Jadi ini berdasarkan kebutuhan aparatur ASN. Tidak kemudian masuk yang non ASN-nya,” timpalnya. Terhadap kelebihan guru bidang studi di tingkat SMP, Rahmadin mengaku, pemerintah belum menyiapkan formualasi untuk penyalurannya. Mengingat distribusi guru-guru tersebut baru bisa dilakukan jika memang ada sekolah yang kekurangan guru bidang studi terkait. “Kita sementara masih tempatkan di sekolah masing-masing. Nah kalau guru agama ada kemungkinan bisa kita alihkan ke SD untuk menutupi kekurangan,” sebutnya. Untuk tingkat SD sendiri, Dinas Dikbudpora saat ini tengah menyiapkan penatannya. Rahmadin mengaku, pihaknya sedang mengolah data seluruh guru untuk kepentingan pemerataan guru di setiap sekolah. “Kita kan mau ada mutasi guru SD. Nah sekarang sedang kita susun berdasarkan kebutuNur Rahmadin hannya,” pungkasnya. (bug)

Halaman 6

Tim Labfor Bali Lakukan Olah TKP di Wisma Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB) Sat Reskrim Polres Sumbawa terus berupaya menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di Wisma Daerah Sumbawa belum lama ini. Sebagai bentuk keseriusan, pihak Polres berkoordinasi dengan tim Indonesian Autentication Fingerprint System (Inafis) dari Polda NTB dan tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Denpasar Bali untuk melakukan olah TKP. Dalam hal ini, tim Inafis Polda NTB sudah turun melakukan pengecekan pada Rabu (12/7) dan tim Labfor Bali turun pada Kamis (13/7) kemarin. Rencananya tim Labfor bali akan melakukan olah TKP selama dua hari. Pantauan Suara NTB, tim Labfor Bali yang berjumlah dua orang didampingi personel Polres Sumbawa melakukan pengecekan sekitar pukul 09.00 Wita. Di lokasi juga terlihat Kabag Ops Polres Sumbawa, Kompol Yusuf Tauziri, SIK, Kasat Reskrim AKP Elyas Ericson, SH., SIK, Kasat Sabhara AKP Mathias W.A.L Apelabi dan Kasat Intel AKP Yunus Lobar. Tim Puslabfor terlihat mengecek sejumlah ruangan. Termasuk mengecek ruangan pojok sebelah timur Wisma tepatnya ruang VIV 2 yang diduga asal muasal api. Di samping atas pintu ruangan terdapat box AC yang sudah dalam kondisi terbakar. Dalam hal ini tim mengambil sebagian material AC dan kayu yang sudah menjadi puing-puing dan arang. Kasat Reskrim Polres Sumba-

wa, AKP Elyas Ericson, SH., SIK yang ditemui wartawan di lokasi membenarkan adanya tim Labfor Bali melakukan olah TKP. Dimana ada dua personel yang diturunkan didampingi pihaknya. Rencananya tim akan bekerja selama dua hari di lokasi. Sehari sebelumnya lima personel tim Inafis dari Polda juga sudah turun ke lokasi mengecek secara keseluruhan. Nantinya dari hasil tim akan dilakukan anev bersama untuk mengetahui penyebab dari kebakaran terjadi. Mengingat keterangan dari saksi dalam hal ini dua orang yang tinggal di tempat tersebut sudah di peroleh. “Pertama kan kita sudah memeriksa saksi-saksi yang melihat pertama kali. Kemarin Tim Inafis Polda juga sudah turun. Sekarang ini tim Labfor dari Bali juga turun untuk mengetahui penyebab kebakaran terjadi. Apakah karena arus pendek dan lainnya,” ujarnya. Dijelaskannya, koordinasi yang dilakukan dengan tim Inafis Polda dan tim Labfor Bali sebagai bentuk keseriusan Polres

(Suara NTB/ind)

PEMERIKSAAN - Personel tim Puslabfor Denpasar Bali didampingi personel Polres Sumbawa saat melakukan pemeriksaan di ruangan VIV 2. Sumbawa dalam menyelidiki kebakaran yang terjadi. Dimana saat ini tim sudah mengamankan sejumlah barang bukti bekas kebakaran. Meskipun demikian, pihaknya belum bisa menyimpulkan apa penyebab terjadinya kebakaran. Dalam hal ini masih dianalisa dan diteliti. Nantinya setelah dua hari tim Labfor melakukan olah TKP, akan dilakukan anev untuk mengetahui hasilnya. Dis-

Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Polisi Periksa Saksi yang Diajukan Tersangka SumbawaBesar (Suara NTB) Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa kembali memeriksa saksi dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan di PD BPR NTB Cabang Sumbawa. Dalam hal ini memeriksa saksi meringankan dan saksi ahli yang diajukan tersangka belum lama ini. Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Elyas Ericson, SH., SIK membenarkan hal tersebut. Pihaknya sudah memeriksa dua orang saksi meringankan dari BPR NTB Cabang Sumbawa. Rencananya pihaknya akan memeriksa saksi ahli dari Mataram Kamis (13/7) kemarin. “Sudah dua orang saksi meringankan kami mintai keterangan kemarin. Hari ini saksi dari Mataram kami mintai keterangan,”ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/7) kemarin. Dijelaskannya, tersangka diperbolehkan mengajukan saksi meringankan untuk membela diri. Karena hal tersebut menja-

di haknya tersangka. Makanya setelah pengajuan tersebut dilakukan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap saksi. “Tersangka boleh mengajukan saksi meringankan untuk membela diri. Karena itu menjadi haknya tersangka,” tukas Ericson. Terkait berkas kasus, pihaknya sudah menyelesaikannya. Dimana menurut penyidik berkas sudah dilengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa. Dalam hal ini tinggal dilimpahkan. Dengan dikirimkannya berkas nantinya, terhitung sebanyak empat kali berkas dikirimkan. Setelah sebelumnya tiga kali bolak balik berkas. Nantinya pihaknya tinggal menunggu berkas diteliti pihak kejaksaan apakah dinyatakan lengkap atau tidak. Disinggung mengenai masa penahanan tersangka diakuinya tersisa tinggal lima hari lagi terhitung sampai 17 Juli mendatang. Inipun sudah perpanjangan yang terakhir dilakukan. Setelah satu kali perpanjangan dilakukan Polres dan dua kali pengadilan.

Dalam waktu yang tersisa tersebut bisa saja berkas perkara dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Tentu jika dari penilaian jaksa petunjuk yang disampaikan sudah terpenuhi. “Kita belum tahu, siapa tahu langsung P21. Andaikata masa penahanan berakhir bukan berarti perkaranya berhenti, prosesnya tetap jalan. Hanya masa penahanannya saja,” pungkasnya. Seperti diberitakan, Dirut PD BPR NTB Cabang Sumbawa berinisial I sudah ditahan pihak kepolisian. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan di bank setempat. Hal ini bermula saat adanya laporan mengenai pembelian mobil dinas bank setempat Tahun 2015 lalu. Dimana ada cash back pembelian mobil sebesar Rp 70 juta. Dananya masuk ke rekening milik bank. Namun seorang pegawai diduga diminta mentransfer ke rekening pribadi oknum pimpinan. (ind)

Dua Pejabat KSB Ajukan Pengunduran Diri Taliwang (Suara NTB) Dua pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dikabarkan telah mengajukan permohonan pengunduran diri. Kedua pejabat itu adalah Amir Husein, ST dan H. Mashur Yusuf, ST. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos yang dikonfirmasi membenarkan perihal penguduran diri kedua pejabat tersebut. “Benar keduanya memang mau mengundurkan diri,” terangnya kepada media ini, Kamis (13/7). Dijelaskannya, terhadap Amir Husein BKD telah menerima surat Masa Pengajuan Pensiun (MPP). Sementara Mashur Yusuf sebelumnya telah berkomunikasi dengan BKD perihal rencana pengunduran dirinya tersebut. “Kalau pak Amir sudah ada suratnya, tapi kalau pak Mashur beliau sudah datang konsultasi ke kami,” sebutnya. Mashur Yusuf sendiri, dikatakan Malik, terkait rencananya tersebut belum akan mengajukan surat dalam waktu dekat. Bersangkutan masih menundanya sambil menunggu terbitnya persetujuan kenaikan pangkatnya. “Beliau per 1 Oktober akan naik pangkat jadi golongan IVc. Jadi mungkin setelah itu baru mengajukan MPP,” paparnya. Baik Amir Husein maupun Mashur Yusuf, kedu-

anya saat ini menduduki jabatan eselon II di lingkungan Pemda KSB. Amir Husein kini tercatat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) dan H. Masyhur Yusuf menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan. Menanggapi pengunduran kedua pejabat itu, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST mengatakan, secara aturan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menahan seorang pegawai yang mengajukan permohonan pengunduran diri. “Yah mau bagaimana lagi. Kan itu hak bersangkutan mau tetap menjadi pegawai atau tidak,” cetusnya. Terlebih lanjut dia, permohonan tersebut merupakan keinginan sendiri pejabat bersangkutan. Bukan karena adanya tekanan dari pihak lain atau dari pemerintah sendiri. “Kalau sudah masuk (permohonannya) yang segera diproses. Jangan diberat-beratkan. Apalagi mungkin keduanya ada rencana yang telah disiapkan untuk karirnya pasca tidak lagi menjadi pejabat pemerintah,” timpalnya. Informasi yang dihimpun media ini, H. Mashur Yusuf, ST saat ini tengah mempersiapkan diri berkarir di jalur politik. Pejabat yang telah banyak malang melintang menahkodai sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini berencana akan maju dalam kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) tingkat kabupaten pada 2019 mendatang. (bug)

inggung berapa lama hasil bisa diketahui, diakuinya belum bisa dipastikan. “Nanti hasil dari tim akan digabungkan. Mengenai lama hasil diketahui, belum bisa disampaikan. Kita kan lakukan olah TKP dua hari. Setelah dua hari kita anev samasama,” tukasnya. Sejauh ini dari keterangan dua orang saksi yang diperoleh, mereka mengaku hanya melihat percikan api, karena sebelumnya lis-

trik sempat dua kali nyala hidup. Sedangkan terkait adanya saksi yang mendengar adanya ledakan sebelum kejadian, pihaknya belum bisa memastikan sumber dari ledakan. Pihaknya menduga ledakan tersebut suara dari mesin AC yang berada di sekitar. “Kemungkinan itu bisa jadi suara mesin AC. Karena memang disitu ada AC. Saat ini belum bisa disimpukan,” pungkasnya. (ind)

Tim PKM UNSA Optimis Lolos ke Pimnas Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Samawa (UNSA) optimis lolos ke Pimnas. Setelah mempresentasikan dan mendeskripsikan hasil laporan penelitian 80 persen dalam program PKM yang dibiayai Kemeristekdikti di Universitas Mataram (Unram). Kegiatan tersebut merupakan program yang masuk dalam kategori Pekan Ilmiah Mahasiswa Daerah (PIMDA). Tim tersebut terdiri 6 kelompok mahasiwa yang didampingi oleh masingmasing dosen pembimbing dan didampingi pula oleh Rektorat bagian kemahasiswaan. Untuk mendapatkan PKM tersebut, sebuah universitas harus bersaing dengan seluruh universitas yang ada di Indonesia. Dalam persaingan tersebut, UNSA sukses menangkan 6 kelompok mahasiswanya dalam PKM tersebut. PKM merupakan bagian dari program Dikti yang terintegrasi dengan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat lainnya. Adapun mahasiswa yang lolos proposal tersebut adalah Zainul Iksan Hakim dengan judul “All In One Prototipe Sistem Virtual Terpadu E-Guru 24 Jam Solusi Cerdas Belajar Fisika” yang masuk dalam kategori PKMKC, Andhi Rinardi Firmansyah dengan judul “Kewirausahaan Panan Tuja Batu”yang masuk kategori PKMK, Kholifatul Lailah dengan judul “Pelatihan dan Pendampingan Budidaya Si Putih Di Daerah Pesisir” kategori PKMM, Sri Susilawati dengan judul “Stick Rakit Buger Hylo Poly (Ekstrak Kulit Buah Naga Merah Hylocereus Polythizuz” kategori PKMK, Ike Oktapiana

dengan judul “ Sarung KK ABG (Sabun Mangrove dan Kue Kering Ala Brugeria Gimnomriza) Inovasi Penyelamatan Ekosistem Mangrove Melalui Peningkatan Nilai Ekonomi Mangrove dan Pendapatan Masyarakat Desa Labuan Kuris” kategori PKMM, dan Subaiyah dengan judul “Pengen Mangga (Pengelolaan Sampah Rumah Tangga) Dengan Metode Takakura Guna Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Pupuk Desa Mama”, kategori PKMM. Jumlah yang mereka dapatkan tersebut tidak lepas dari bimbingan para dosen masing-masing mahasiswa. Wakil Rektor III UNSA, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos, M.AP, Kamis (13/7) kemarin, menyatakan, jika di PIMDA tim tersebut berhasil dimenangkan, maka akan melaju ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) yang berlangsung di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, Sulawesi Selatan pada Agustus mendatang. “Kami sangat bangga akan pencapaian dari para mahasiswa,” terangnya. Dalam PIMNAS, lanjut Budi, laporan penelitiannya harus dilaporkan 100 ppersen, setelah di PIMDA mereka melaporkan hasil penelitiannya 80%. Kedepan ini akan menjadi motivasi bagi mahasiswa yang lain untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan seperti ini guna mempersiapkan diri menjadi pemimpin, kewirausahaan, dan berjiwa mandiri. Dengan demikian, peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggung jawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan keratif dalam bidang ilmu yang ditekuni. (arn)

(Suara NTB/bug)

Percepat Program Aksi Gema JIPI di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa menggelar Pertemuan Percepatan Program Aksi Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung, Integrasi Sapi Untuk Pencapaian Sasaran Produksi Jagung 1 Juta Ton/Tahun di Kabupaten Sumbawa tahun 2017, di kantor Bupati Sumbawa, Selasa lalu. Menghadirkan Vice Presiden PT. Agricon Sentra Agribisnis Indonesia, Andi Gumala. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tarunawan SP, dalam laporannya menyampaikan, berbagai program dan kegiatan yang secara masif telah dilakukan Pemkab, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan utama, khususnya jagung secara signifikan. Kabupaten Sumbawa secara terus menerus menyelaraskan strategi dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki un-

tuk meningkatkan luas penanaman, produksi dan produktivitas tanaman jagung ini. Dalam lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan areal tanam yang signifikan dari 35.462 Ha pada tahun 2012 menjadi 77.151 Ha pada tahun 2016. Demikan juga dengan produksi per hektar, meningkat dari 192.391 ton pada tahun 2012 menjadi 476.240 ton pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 (periode oktober 2016 – September 2017) Realisasi Tanam Jagung sebesar 93.203 Ha. Pengembangan pertanian secara integrasi dengan mengoptimalkan segala potensi yang dipunyai merupakan suatu sistem yang sangat tepat untuk dikembangkan oleh masyarakat. Pertanian terintegrasi merupakan suatu yang berbeda dengan sistem pertanian campuran. Berdasarkan potensi dan kondisi yang ada, maka teknologi yang akan diintroduksikan diarahkan pada penerapan pola Usahatani Integrasi Tanaman-

Ternak antara lain Penggemukan Sapi potong Produksi Kompos. Produksi Kompos Sapi dewasa dapat menghasilkan kotoran basah 4-5 ton/tahun. Kotoran diolah menjadi kompos, akan dihasilkan 2-2,5 ton kompos/ekor sapi/tahun. Kompos yang dihasilkan dapat digunakan (dikembalikan) ke sawah atau di jual. Satu hektar sawah membutuhkan kompos 1,5 - 2 ton. Apabila kompos digunakan sebagai pupuk, maka akan memperbaiki sifat fisik tanah dan sekaligus akan mengurangi penggunaan pupuk kimia yang harganya relatif mahal. Perhitungan secara parsial menunjukkan bahwa biaya untuk menghasilkan kompos adalah Rp 125,00/kg. Harga jual kompos di tingkat petani adalah Rp 250,00– Rp 300,00/kg. Harga dasar kompos pada saat ini bisa mencapai Rp 400,00 s.d. Rp 500,00/kg. Satu hektar sawah dapat menghidupi 2 ekor sapi dewasa. Kompos yang dihasilkan dari 2 ekor sapi adalah 4-5 ton/tahun.

Harga jual kompos di tingkat petani dari 2 ekor sapi adalah 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Kalau ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh petani di pedesaan, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesuburan tanah, peningkatan produktivitas lahan, penurunan penggunaan pupuk anorganik (buatan) yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani. Apabila usaha tani integrasi tanaman-ternak dapat dilaksanakan maka daya dukung tongkol jagung adalah untuk 150.000200.000 ekor sapi/tahun. Sementara kompos yang dihasilkan dari 1 ekor sapi pertahun adalah 2 ton. Jadi kompos yang dihasilkan seluruhnya adalah 300.000 – 400.000 ton dengan penggunaan 2 ton kompos per tahun maka sekitar 150.000- 200.000 ha lahan sawah dapat diperbaiki kesuburannya. Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Sumbawa merupakan

sentra produksi jagung di Provinsi NTB. Salah satu keunggulan Kab. Sumbawa adalah kontinyuitas produksi yang tersedia sepanjang tahun mulai dari MH (musim hujan), MK I (musim kemarau I) dan MK II (musim kemarau II). Melihat potensi lahan yang tersedia dan statistik tanam jagung selama lima tahun terakhir yang cenderung meningkat (ratarata) 25,38%, lanjut Wabup, Kementerian Pertanian RI telah menetapkan Kabupaten Sumbawa sebagai pusat / sentra pengembangan jagung nasional. Di sektor peternakan pun, pengembangan ternak di Kabupaten Sumbawa sangat didukung oleh sumber daya alam yang cukup potensial sehingga mampu mendukung pertumbuhan populasi ternak di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data populasi ternak sumbawa hasil registrasi tahun 2016 jumlah sapi 234.768 ekor , kerbau 43.340 ekor dan kuda 30.083 ekor. Disamping itu, Kabupaten Sumbawa juga merupakan salah

satu kabupaten yang dijadikan sebagai sumber bibit di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan ditetapkannya Pulau Sumbawa sebagai tempat pemurnian Sapi Bali, maka pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan di bidang pembibitan terutama sapi bibit yang diatur dan diawasi se-

cara ketat dengan penerapan teknologi tepat guna melalui Inseminasi Buatan (IB), sehingga tercapai peningkatan populasi ternak dan mutu genetik ternak, karena melalui inseminasi buatan penyebaran sapi bibit unggul dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

CINDERAMATA - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, menyerahkan cinderamata kepada Andi Gumala didampingi Kadis Pertanian Tarunawan dan Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Thalifuddin.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 14 Juli 2017

Halaman 7

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

KWT Kasama Weki Wakili Dompu Lomba Pangan Lestari Tingkat Provinsi Dompu (Suara NTB) Kelompok Wanita Tani (KWT) Kasama Weki Dusun Raba Desa Kareke Kecamatan Dompu akan mewakili Kabupaten Dompu dalam lomba tingkat Provinsi untuk program kawasan rumah pangan lestari (KRPL). Untuk kesiapan KWT Kasama Weki, tim dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan menitoring dan pembinaan bagi kelompok. Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, M Fagih, S.Pt kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (13/7) kemarin, mengungkapkan, pada Senin (10/7) lalu tim dari Provinsi yang terdiri dari TP PKK, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perlindungan Anak Provinsi NTB melakukan monitoring dan persiapan lomba bagi KWT Kasama Weki di Dusun Raba Desa Kareke Dompu. Berbagai tanaman dibudi-

daya dan dikembangkan kelompok untuk memenuhi pangan rumah tangga. Mulai dari berbagai macam cabe, terong, dan berbagai macam sayuran dan buah dikembangkan. Karena kelompok ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi rumah tangga secara mandiri dan bisa memberikan tambahan penghasilan bagi ibu rumah tangga. Namun dalam arahan tim Provinsi, lanjut Fagih, kelompok diingatkan untuk menjadi lahan pekarangan tidak hanya diisi oleh bahan sayur – sayuran, tapi juga apotik hidup dan tanaman yang mengandung karbohidrat seperti umbi – umbian. “Kebun bibit harus ada kolam ikan, ada tanaman obat – obatan (apotik hidup), ubi dan sinkong. Ini diharapkan semuanya lengkap,” kata Fagih. Program kawasan rumah pangan lestari dengan sasaran kelompok wanita, dikatakan Fagih, untuk memberday-

akan kaum wanita yang lebih banyak di rumah. Waktu di rumah agar tidak terbuang sia – sia, mereka diharapkan bisa memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami sayur – sayuran, berbagai jenis pangan, apotik hidup dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, ibu – ibu tidak lagi mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, malah justru bisa dijual ke warga lain ketika produksinya lebih dari kebutuhan konsumsi. Ini pun akan memberi tambahan uang belanja bagi ibu rumah tangga. “Program ini akan terus kita dorong, sehingga lahan pekarangan yang selama ini tidak termanfaat bisa lebih optimal dan bernilai,” jelasnya. Pada tahun 2017 ini melalui dana dekon Provinsi, lanjut Fagih, Dompu mendapat bantuan untuk 5 kelompok wanita di 5 Desa. Yaitu Desa Kareke untuk KWT Kasama

(Suara NTB/ula)

MENINJAU - Tim monitoring dari Provinsi NTB saat meninjau KWT Kasama Weki Dusun Bara Desa Kareke Kecamatan Dompu, Senin (10/7) lalu. Weki yang diketuai St Rahmah dengan PPL pendamping, St Aisyah, A.Md. kelompok ini memiliki luas lahan 1 ha dengan jumlah anggota 25 orang sejak Agustus 2016 lalu. Selain Desa Kareke, Desa lain yang memperoleh program yang sama yaitu Desa

Dorebara, Wawonduru, Sorisakolo dan Desa Oo. Masing – masing kelompok didampingi seorang PPL dan dari dana dekon mendapat bantuan dana Rp.15 juta yang langsung masuk ke rekening kelompok. Anggaran ini diperuntukan, Rp.7 juta untuk pengembangan di

(Suara NTB/ula)

Foto bersama tim monitoring bersama anggota KWT Kasama Weki. lahan pekarangan anggota, Rp.6 juta untuk kebun bibit, dan Rp.2 juta untuk demplot. “Ketika sudah dipanen, anggota bisa mengambil bibit dari kebun bibit, sehingga setiap tahun tetap berproduksi,” katanya. Kelompok ini juga didorong untuk tidak menggunakan bahan kimia untuk pemupukan,

tapi memanfaatkan pupuk organik. Karena pemanfaatan bahan kimia seperti melalui pupuk an organik dapat berdampak pada kesehatan, sehingga sangat dilarang. “Kita juga akan melakukan pelatihan dan sertifikasi penanaman sayur yang tidak berbahan kimia,” ungkapnya. (ula/*)

Pembangunan Kantor Bupati Kasus K2 dan Pendopo Terancam Molor Dompu (Suara NTB) Sejumlah proyek strategis dan bernilai puluhan miliar di Kabupaten Dompu hingga saat ini belum rampung pada proses tender di ULP. Kondisi ini akan berdampak pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan hingga melewati tahun anggaran. Namun pihak ULP mengklaim akan mengklarifikasi kepada perusahaan calon pemenang terkait sisa waktu yang tinggal 5 bulan. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan ULP Set(Suara NTB/ula) da Kabupaten Dompu, Nasrun Nasrun Hanif Hanif, SE, MM kepada Suara NTB, Rabu kemarin mengaku, beberapa proyek bernilai di atas Rp 1 Miliar yang diajukan untuk diproses tender belum rampung dalam proses tender. Tapi sejumlah paket pekerjaan ini telah memasuki masa klarifikasi kepada perusahaan calon pemenang untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menyelesaian pekerjaan hingga akhir tahun 2017. “Kita sekarang lagi mau memanggil perusahaan calon pemenang untuk dimintai klarifikasi terkait alat dan kemampuannya menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang ada. Karena mereka akan dihadapkan dengan ancaman denda 5 persen bila terlambat menyelesaikan pekerjaan,” kata Nasrun Hanif. Klarifikasi akan dilakukan terhadap kontraktor calon pemenang untuk pekerjaan proyek pembangunan Kantor Bupati Dompu dengan nilai proyek sekitar Rp 39 Miliar untuk gedung bangunan lantai 3, Pendopo Bupati Dompu dengan nilai proyek sekitar Rp 4 Miliar, pembangunan pasar Soriutu Manggelewa dengan nilai proyek sekitar Rp 6 Miliar, pembangunan lanjutan gedung lantai 2 RSUD Dompu senilai Rp 4,6 Miliar, dan pembangunan Puskesmas Rasabaou Huu sekitar Rp 2 Miliar. “Semuanya sedang kita lakukan klarifikasi. Mungkin dalam 23 hari kedepan kita umumkan pemenangnya,” jelas Nasrun Hanif. Ia pun membantah tidak adanya tahapan jadwal yang dibuat di ULP sehingga banyak paket pekerjaan molor dilakukan proses tender. Padahal berkas pekerjaan ini sudah lama diserahkan pemilik proyek ke ULP untuk dilakukan proses tender. “Kita ada jadwalnya kok,” jawabnya singkat. Paket pekerjaan dengan nilai kontrak yang cukup besar dan waktu yang relatif terbatas, disadari Nasrun Hanif, akan banyak menjadi sorotan banyak pihak dan rentan terjadinya penyelewengan. Untuk menghindari hal itu, kepada pemilik proyek disarankan untuk melibatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Dompu saat pelaksanaan proyek. “Untuk administrasi, akan dilibatkan Inspektorat. Sehingga, ketika ditemukan adanya kekurangan langsung diperbaiki,” katanya. (ula)

Kepolisian Tak Terpengaruh Desakan Demonstran

Dompu (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si menegaskan suara demonstran yang menuntut dan mendesak agar segera dilakukan penonaktifan Bupati Dompu atas dugaan korupsi rekrutmen CPNS K2, sama sekali tidak memengaruhi proses penyidikan. Firli menegaskan, penyidik Polda NTB akan tetap pada aturan dan tuntutan hukum. Jika penegakan hukum setiap perkara mengacu pada suara orang atau demonstran, maka keutuhan negara ini akan hancur. “Hukumnya, aturannya bagaimana? Itulah yang kita jalankan, bukan karena suara orang. Kalau penegakan hukum mengikuti suara orang, hancur

negara ini,” kata Firli kepada wartawan usai mengunjungi rumah korban pembacokan di Desa Baka Jaya Kecamatan Woja, Kamis (13/7). Kapolda mengatakan, sejauh ini berkas perkara kasus K2 Dompu sudah dikembalikan oleh Jaksa peneliti dengan beberapa petunjuk yang harus dipenuhi. Untuk itu, penyidik kini

fokus melengkapi berkas perkara yang belum lengkap tersebut. Terkait personel yang diturunkan pihaknya ke Mapolres Dompu beberapa waktu lalu, Kapolda menjelaskan itu semata-mata untuk melengkapi berkas perkara sebagaimana petunjuk Kejaksaan. “Nanti kalau sudah selesai, sudah lengkap berkas perkaranya,

Dompu (Suara NTB) Pembangunan fisik tempat ibadah dan akses jalan yang disasar program TMMD ke 99 di Kecamatan Pekat tahun ini menunjukan kemajuan yang menggembirakan. Sembilan hari kerja capaian pembangunan sudah 45 persen. Ini tercapai berkat kerja keras prajurit Kodim 1614/Dompu serta semangat gotong royong ditunjukan masyarakat. Dandim Letkol CZI. Arif Hadiyanto, S. IP, melalui Daunit Inteldim Lettu Kav M Kasim mengatakan semangat kerja yang ditunjukan masyarakat selamaTMMD patut diapresiasi. Sebab, tanpa disadari ini menunjukan semangat kebangsaan itu masih melekat pada masyarakat Dompu. “Capaian ini wujud semangat kebangsaan yang ditunjukan masyarakat kita di Kecamatan Pekat,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (12/7). Kemajuan pembangunan sejak dibukanya TMMD Selasa4 Juli lalu sebut dia, diantaranya rehab Musala Miftahul Janah di Desa Sori Tetanga sudah 40 persen, Desa Doro Peti berupa pembukaan dan pengecoran jalan 40 persen, Desa Nangakara untuk rehab musala 40 persen. Kemudian rehab Musalah Al Jihad dan Ijtihad di Desa Beringin Jaya masing-masing capaianya sudah 40 persen. Sementara itu lanjut M Kasim, Rehab Masjid Abu-Abul Jannah dan Musala Baitul Makmun rata-rata capaian pembangunannya 40 persen. Sedangkan di Desa Karombo dan Kandidi berupa rehab dua musala dan pembangunan pagar pura pun capaiannya demikian. “Capaian pembangunan fisik saat ini rata di 12 itu sudah 40-45 persen. Kalau di Desa Sori Nomo, Nangamiro dan Tambora dengan sasaran rehab musala juga 40 persen,” ujarnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

MENGGEMBIRAKAN - Pembangunan fisik musala dan masjid pada program TMMD ke 99 menujukan kemajuan yang menggembirakan, Rabu (12/6).

tersebut, aliansi aktivis daerah dan mahasiswa Dompu menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan, DPRD dan Polres Dompu. Mereka mendesak Kejati dan Polda NTB melakukan P21 kasus dugaan korupsi CPNS K2 Dompu, menahan para tersangka, meminta DPRD segera melakukan rapat paripurna untuk penonaktifan Bupati Dompu, meminta presiden Ir. H. Joko Widodo mencopot jabatan HBY serta meminta Mabes Polri melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja Kapolda NTB dan Kapolres Dompu. (jun)

Kapolda NTB Kunjungi Rumah Korban Pembacokan di Dompu

TMMD Ke-99

Pembangunan Fisik Tunjukan Kemajuan Menggembirakan

kita kirim kembali ke Kejaksaan,” jelasnya. Sementara itu terkait informasi adannya pemblokiran salah satu rekening tersangka, Kapolda mengaku tidak mengetahui secara pasti. Sebab itu merupakan bagian dari kewenangan penyidik dan tidak boleh dikomentari siapa pun. Intinya, kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS K2 Dompu dipatikan proses penegakan hukumnya berjalan lancar, masyarakat tinggal menunggu hasilnya penyidikannya. Sehari sebelum kunjungan Kapolda ke Desa Baka Jaya

(Suara NTB/uki)

MELINTAS - Pengedara yang melintas di jembatan darurat di Desa Cenggu Kecamatan Belo, Kamis (13/7).

Jembatan Darurat Cenggu Mulai Rusak, Keselamatan Pengendara Terancam Bima (Suara NTB) Jembatan darurat lintas Desa Tente-Karumbu atau tepatnya berada di Desa Cenggu Kecamatan Belo, dikeluhkan oleh pengendara. Pasalnya jembatan yang dibangun sementara, akibat terputus terkena banjir awal 2017 lalu itu, kini kondisinya mulai rusak. Sehingga, mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Pantauan Suara NTB, Kamis (13/7), jembatan darurat yang menghubungkan belasan desa di Kecamatan Belo dan Langgudu itu, konstruksi bangunannya terbuat dari kayu. Kini kayunya mulai bolong dan patah. Bahkan strukturnya tidak lagi nyaman untuk dilewati. Bus umum serta kendaraan roda empat (mobil) yang mengangkut muatan berat, terpaksa mengambil jalur alternatif lain. Lantaran khawatir dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salahseorang pengendara roda dua, Sahbudin mengaku, pada awal jembatan tersebut dibuat sangat ramai dilintasi oleh pengendara. Baik pengendara roda dua, empat hingga busbus umum. Dari Tente menuju

Karumbu dan sebaliknya. “Tapi sekarang sudah sepi. Pengendara lebih banyak memilih jalur lain ketimbang melewati jalan ini,” katanya. Warga Desa Karumbu Kecamatan Langgudu ini, mengaku sebagian pengendara juga sangat waspada saat melintas di jalan tersebut. Selain konstruksi bangunannya yang sudah lapuk. Jalan tersebut juga berdebu dan becek disaat hujan. “Kadang saja melintas di jalan ini, pada saat buru-buru. Tapi lebih memilih melintas di jalur lain, walaupun jaraknya sangat jauh,” ujarnya. Atas kondisi tersebut, dirinya berharap pemerintah daerah dapat membangun dan memperbaiki kembali. Atau setidaknya menggantikan kayu-kayu yang sudah bolong dan patah tersebut. “Saya berharap pemerintah dapat melihat kondisi rill di lapangan dan tergerak hatinya untuk memperbaiki,” harapnya. Warga lain, Arifuddin juga merasakan hal serupa atas kondisi jembatan darurat tersebut. Warga Lido Kecamatan

Belo ini berharap pemerintah segera memperbaikinya, karena jalur tersebut merupakan jalur sentra perekonomian. Diakuinya, desa-desa di Kecamatan Belo, merupakan wilayah Kecamatan penghasil bawang merah terbesar di Kabupaten Bima. Untuk mendukung pendistribusian diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sebab akibat kondisi tersebut warga memilih jalur lain, yang jaraknya sangat jauh. “Kami berharap pemerintah merespon dengan cepat untuk memperbaiki jalan ini. Apalagi saat sekarang para petani sibuk panen bawang. Supay akses warga bisa berjalan lancar,” ujarnya. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bima, Ir. Nggempo, S.,T. M.,T dikonfirmasi Suara NTB, menegaskan, jembatan tersebut akan mulai dikerjakan tahun 2017 ini. “Pemerintah sudah anggarkan Rp 3 miliar untuk pembangunan jembatan ini dari APBD murni. Yang jelas 2017 ini wajib kita selesaikan,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli, M. Si., menyempatkan diri berkunjung ke rumah dua orang korban pembacokan hingga tewas di Dompu, Kamis (13/7). Kedatangan jendral bintang 1 ini sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tertimpa musibah, terlebih memastikan dan menjamin kasus ini tidak meluas menjadi konflik baru. Dalam sambutannya Kapolda mengingatkan, pihak korban bersabar dan menyerahkan sepenuhnya perkara ini pada aparat kepolisian,karena bagaimana pun kasus yang menimpa Firdaus 1 juli 2017 itu merupakan tindakan yang melanggar hukum.”Saya datang kemari untuk menyampaikan rasa prihatin kepada keluarga almarhum Firdaus,” ujarnya. Beberapa hal yang bisa dipetik dari pengalaman buruk ini kata Kapolda, ialah mengingatkan kita untuk tidak terlalu mudah melakukan kekerasan pada orang lain, baik kepada istri, anak dan tetangga. Karena jika itu dilakukan, pastilah ada orang dibelakang korban yang ditinggalkan, kalau dia memiliki istri maka korban meninggalkan seorang janda, kalau korban memiliki anak maka pasti meninggalkan anaknya menjadi yatim. “Untuk itu saya pesan betul pada setiap kesempatan, jangan terlampau gampang marah. Kuncinya satu, kembali pada ajaran agama kita bahwa makluk hidup itu diberikan haknya untuk hidup dan tidak boleh kita akhiri hidupnya,” jelas pria kelahiran Palembang tersebut. Jika terjadi perseteruan saran Kapolda, mestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, Babinsa maupun Babinkamtibmas se-

laku perwakilan pemerintah di desa.Tapi kalau persoalan ini mengambitkan hilangnya nyawa korban, maka wajib dibawah ke ranah hukum.Karena pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatanya. Selain itu Kapolda juga berpesan, di NTB khusunya di pulau sumbawa agar masyarakat menghidari aksi perang kampung, sebab tak ada yang diuntungkan dalam hal ini. “Kalau itu terjadi yang rugi kita semua, yang jadi korban masuk ke liang lahat yang melakukan masuk penjara,tidak ada yang diuntungkan dan kita ini sesungguhnya saudara,” ungkapnya. Kapolda NTB menyebutkan, selama menjabat sebagai Kapolda warga NTB yang meninggal dunia karena kejahatan sudah delapan orang, lima orang di Pulau Lombok, dua orang di Kabupaten Dompu dan satu orang di Kabupaten Bima. Terhadap keluarga korban yang ditinggalkan semuanya sudah dikungjungi langsung pihaknya. “Habis ini saya akan datang lagi ke daerah Lakey di sana ada satu orang warga kita harus meregang nyawa dibunuh temanya yang ternyata tiga orang bersaudara kandung.” Sementara itu Bupati Dompu Drs. H. Bambang M Yasin mengatakan atas munculnya persoalan ini keluarga korban diharap tidak berupaya melahirkan reaksi baru, karena ibasnya akan kembali pada keluarga korban sendiri. Cukup yakin dan percaya aparat penegak hukum pasti menjalankan tugas dengan profesinal. “Bagi keluarga yang ditinggal mari kita tabah dan sabar, mau kita berbuat yang tidaktidak akan merepotkan diri kita lagi. Insaallah aparat penegak hukum akan menunaikan tugasnya dengan baik,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

BERBINCANG - Kapolda NTB Firli, saat berbincang dengan orang tua dan istri korban pembacokan di Desa Baka Jaya Kecamatan Woja, Kamis (13/7).

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 14 Juli 2017

Halaman 8 (Suara NTB/ist)

SAMBANGI - Kapolda NTB, Firli menyambangi keluarga korban pembunuhan di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Kamis (13/7).

Kotori Citra Kawasan Wisata KAWASAN wisata masih menjadi sasaran peredaran narkoba. Meski tidak dikatakan marak, namun tetapi akan mengotori citra pariwisata NTB. Kepolisian berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di tempat wisata. Tentunya dengan menggandeng sejumlah pihak, terutama masyarakat. “Kita menempatkan anggota di jalur-jalur pengiriman,” ungkap Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP Anak Agung Gede Agung, Kamis (13/7). Khusus untuk kawasan wisata tiga Gili di KLU, pihaknya sudah menempatkan orang di Pelabuhan Teluk Kodek, Pelabuhan Teluk Nara, Pelabuhan Bangsal, dan pelabuhan masing-masing gili tersebut. Contoh kasus terkini, penangkapan tersangka AP (30) akhir pekan lalu, yang diduga menjual ekstasi, kokain, sabu, dan ganja. Menurut dia, pengungkapan kasus itu tak lepas dari pengawasan pihaknya yang sudah mengantisipasi di jalur-jalur rawan peredaran. Tersangka AP sendiri mendapatkan barang dari Jakarta yang dikirimkan lewat Bali, lewat seorang bandar berinisial F di Ampenan. “Meski barangnya dari luar NTB, tapi mereka ini main sendiri-sendiri. Jaringannya terputus,” jelasnya. Pihaknya kemudian bekerjasama dengan Polda Bali untuk mengungkap jaringan tersebut. Termasuk kemungkinan peredaran dengan memanfaatkan fastboat rute langsung Bali Trawangan. “Karena para pelaku ini mengincar Gili Trawangan untuk mencari untung lebih. Mereka menjual barang ke konsumen wisatawan asing dengan harga tinggi, dan laku,” jelasnya. (why)

Kapolda Kunjungi Korban Pembunuhan di Bima dan Dompu (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB mengunjungi korban pembunuhan di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, dan Kecamatan Woja, Dompu, Kamis (13/7). Ia mengingatkan agar warga dapat menahan diri apabila ada persoalan.

Anak Agung Gede Agung

Calon Anggota Panwaslu Ikuti Tes Tulis Mataram (Suara NTB) Sebanyak 317 orang calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di NTB mengikuti tes tulis, Kamis (13/7), yang diselenggarakan di dua tempat, yakni di Kota Mataram dan Kota Bima. Tes tulis dilakukan setelah panitia seleksi melakukan pemeriksaan berkas administrasi para calon pengawas pemilu itu. Dari tes tulis ini, panitia tim seleksi akan menggugurkan setengah dari jumlah peserta yang mengikuti tes. Para calon panwaslu yang berhasil lolos tes tulis ini kemudian akan melewati tes wawancara, sampai menyisakan masing-masing enam orang untuk tiaptiap Kabupaten/Kota. “Di tes wawancara itu nanti kita akan plenokan dua kali lipat dari yang dibutuhkan, karena Panwaslu itu ada tiga orang, maka enam orang yang akan kita serahkan," ujar anggota tim seleksi, Veri Junadi yang ditemui di sela-sela tes tulis berlangsung, Kamis (13/7). Lebih lanjut disampaikan oleh Veri, bahwa calon yang akan mengikuti tes wawancara adalah mereka yang sudah dinyatakan lulus pada tes tulis ini. Tim seleksi kemudian akan menyerahkan enam orang nama calon Panwaslu untuk setiap Kabupaten/Kota kepada Bawaslu NTB, untuk mengikuti tes tetakhir, yakni wawancara. Bawaslu NTB kemudian akan memilih tiga orang anggota Panwaslu Kabupaten Kota untuk mengawal pilkada 2018. "Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mejaring orang-orang yang terbaik, untuk kita serahkan kepada Bawaslu dan akan dilakukan fit and proper test.” kata Veri. Disampaikan juga, bahwa tes wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 23 – 30 Juli mendatang. Terakhir disampaikan oleh Veri, bahwa Panwaslu kini memiliki kewenangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan pada pemilu sebelumnya. Karena pada pemilikada serentak Panwaslu diberikan wewenang untuk memutus sengketa Pilkada yang terkait dengan pasangan calon. "Panwaslu bisa menggugurkan pencalonan pasangan calon tertentu jika dianggap melanggar aturan. Karena itu, Tim seleksi akan memilih calon anggota Panwaslu yang memiliki kapasitas dan kredibitas yang tinggal dalam bidang pengawasan Pilkada," ujarnya. Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Khuwailid, S. Ag, M. Si juga menyampaikan harapan yang sama, supaya panitia tim seleksi bisa objektif dalam menyeleksi. Sebab tugas pengawasan pemilu membutuhkan orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tinggi. Selain itu, yang tidak kalah penting juga adalah aspek integritasnya. "Oleh karena itu proses seleksi yang objektif, mulai dari tes tulis untuk mengukir kemampuan, sampai wawancara, perlu dilakukan secara mendalam untuk menggali kemampuan dan integritas para calon. Maka harapannya tim sel bisa mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan tugas dan fingsi panwas," pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

TES TULIS - Sebanyak 317 orang calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sedang menjalani tes tulis di Mataram, Kamis (13/7).

“Apa yang kita perbuat pasti ada dampak bagi orang lain, misalnya pembunuhan. Ingat bahwa istri korban bisa menjadi janda, anaknya jadi yatim,” ujarnya. Ia mengimbau masyarakat untuk berhenti bertindak yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti kasus di KecamatanLanggudu, KabupatenBima, akhir Juni lalu, keluarga pelaku

yang menyerahkan anggota keluarganya sendiri, AD alias BL (25) yang diduga menganiaya Wahyudin alias Ganja. Kemudian penganiayaan berat hingga Dewa Bakti Jaya, warga Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, tewas 29 Juni lalu . Tak sampai enam jam, pelaku berinisial MA dapat ditangkap. “Di Bima kita apresiasi, orang yang penuh kesadaran menyerahkan keluarganya sendiri ke

kepolisian. Luar biasa dia berani bertanggung jawab. Jadilah orang kesatria,” jelasnya. Penjelasan serupa disampaikan Kapolda saat berkunjung ke Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tempat tinggal Firdaus, yang menjadi korban pembunuhan. “Saya merasa prihatin. Korban meninggalkan seorang istri dan anak yang baru berumur 2 tahun 6 bulan,” ujarnya.

Firdaus diduga dibunuh kawannya sendiri, MI (21) karena perselisihan saat balap liar dengan korban, Sabtu (1/7) lalu. Kapolda meminta masyarakat untuk memetik pelajaran dari peristiwa tersebut. Membunuh orang lain adalah cara yang keji. “Tidak boleh mengakhiri hidup seseorang. Kita petik pelajaran dengan kembali ke ajaran agama,” jelasnya. Dalam hidup bermasyarakat pun, lanjut dia, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas, Babinsa dapat

mengambil peran di sana. “Menyelesaikan dan mencegah agar tidak berkembang menjadi besar. Kalau ada masalah bisa dimediasi. Tapi kalau sudah ada korban meninggal dunia, harus diproses hukum karena dia harus bertanggung jawab,” paparnya. Ia mengingatkan kembali masyarakat untuk tidak menyelesaikan masalah dengan perang antarkampung. Sebab, semua pihak dan lini yang akan merugi. “Masuk liang lahat, masuk penjara juga. Jadi tidak ada untungnya. Ingat, kita ini bersaudara,” pungkas Firli. (why)

Tersangka Pengedar Diduga Siapkan Gerindra Persilakan Narkoba untuk Wisatawan Asing Hamja Maju

Mataram (Suara NTB) – Tersangka pengedar narkoba asal Ampenan, AP (31) ditangkap di Gili Trawangan, akhir pekan lalu. Pelaku diduga mengedarkan empat jenis narkoba kepada wisatawan. Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP Anak Agung Gede Agung, Kamis (13/ 7) mengungkapkan, AP sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Tersangka diduga mengedarkan narkoba empat jenis, ekstasi, sabu, kokain, dan ganja,” ujarnya didampingi Kasubbid Penmas Humas, Kompol Dewa Putu Geria. Tersangka digerebek di sebuah homestay di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, KLU, Minggu (9/ 7) sekitar pukul 20.45 Wita. Saat itu tersangka yang berasal dari Kampung Melayu Bangsal, Ampenan, sedang bersiap menjajakan dagangan haramnya. Penggerebekan berlangsung singkat dan tanpa perlawanan. “Tersangka sudah dua hari berada di Trawangan dengan tujuan untuk menawarkan dan bertransaksi narkoba miliknya,” terang Agung. Di kamar nomor 4 tempat tersangka menginap ditemukan sejumlah barang bukti terkait tindak pidana narkotika. Antara lain, 25 pil ekstasi, tiga bungkus kokain, enamp poket sabu 3,25 gram, satu poket ganja 0,81 gram, timbangan, sendok, bong hisap,

di Pilkada Lotim

(Suara NTB/why)

NARKOBA - Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi dari penangkapan tersangka AP di Gili Trawangan saat digelar di Mapolda NTB, Kamis (13/7). gunting, plastik transparan, dan uang tunai Rp 1,7 juta. “Dari sejumlah barang bukti itu, dan keterangan saksi-saksi, bahwa perbuatan tersangka memenuhi unsur sebagai pengedar narkoba,” tegasnya. Tersangka mengedarkan narkoba dengan cara menawarkan kepada wisatawan yang akan pesta ataupun pembeli datang sendiri ke kamar homestay. “Sasarannya dia wisatawan asing dan wisatawan lokal,” beber Agung. Tersangka menghargai satu poket sabu mulai Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu, sementara untuk kokain per gramnya dilego Rp 1,5 juta. Satu pil ekstasi dijual Rp 300

ribu sampai Rp 500 ribu. “Tapi dari penelusuran kami di lapangan harga pasaran kokain di Trawangan sampai Rp 7,5 juta per gram,” ungkapnya. Tersangka menyasar wisatawan asing untuk mencari keuntungan dari berjualan barang haram. Sementara wisatawan domestik diberi harga standar. Tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 dan 2 pasal 112 ayat 1 dan 2 pasal 11 ayat 1 dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Hukuman terberat 20 tahun penjara atau seumur hidup,” pungkasnya. (why)

Mataram (Suara NTB) DPD Partai Gerindra NTB mempersilakan anggota DPRD NTB dapil Lombok Timur (Lotim) dari fraksi partai Gerindra untuk maju pada Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Lombok Timur. Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, H. Sakduddin, S.H., Kamis (13/7) menerangkan, pihaknya member ruang yang besar bagi kader partai untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah. ‘’Kami melihat pak H. Hamja berkeingnan kuat untuk tampil bertarung di Lombok Timur,’’ katanya. "Kita dorong, siapapun juga boleh mengatakan dirinya maju, itu hak politiknya beliau, lebih-lebih dia kader," ujar H. Sakdudin. Ditegaskan oleh Sakdudin, bahwa sebelum ada putusan resmi terkait siapa yang didukung oleh Gerindra dalam pilkada Lombok Timur, semua pihak sah-sah saja mengklaim dirinya didukung oleh Gerindra. Namun setelah ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gerindra, maka tidak ada pihak yang boleh mengklaimnya lagi, lebih-lebih oleh kader. "Sekarang masih boleh, dan kita juga mendukungnya, akan tetapi kan yang menentukan itu adalah rekomenda-

si DPP. Jadi Gerindra akan dukung siapa, tergantung siapa yang direkomendasikan DPP, seperti calon Gubernur Ahyar Abduh yang sudah resmi direkomendasikan," jelas Ketua Fraksi Gerindra di DPRD NTB ini. Di tempat terpisah, H. Hamja yang dikonfirmasi Suara NTB, mengaku masih tetap optimis dirinya akan maju di pilkada Lotim, dan ia berharapa bisa didukung oleh partainya. "Saya tetap akan maju, siapa bilang kita mundur. Ini masih proses, tapi tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan dulu untuk saat ini, kita ikuti saja dulu perkembangannya, ya," jawabnya. Hal itu ditegaskan oleh Hamja karena dirinya sangat santer diisukan sudah mundur dari bursa pencalonan, pasca dirinya dijadikan sasaran utama dalam prombakan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari fraksi partai Gerindra. Karena jabatan setrategis yang dipegangnya di DPRD NTB, seperti Ketua Komisi II, Ketua Fraksi, dan Anggota Banggar, semuanya dicopot dari tangannya dan seluruh jabatannya itu digantikan oleh satu orang, yakni Sakdudin. (ndi)

Pilkada NTB 2018

Politik Uang Terindikasi Masih Potensial Mataram (Suara NTB) Potensi politik uang dipraktikkan oleh pasangan calon dengan tim suksesnya di pilkada serentak NTB 2018, dinilai masih cukup tinggi. Sebab, sebagian besar karakteristik pemilih masih bersikap pragmatis, sehingga mentolerirnya. Sikap pragmatisme masyarakat yang masih cukup tinggi, mempengaruhi sikap masyarakat untuk mentolerir dan menerima praktik-praktik kotor tersebut dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu. Pragmatisme masyarakat tersebut diduga dipicu oleh kemiskinan. Sehingga dalam situasi himpitan desakan ekonomi, masyarakat akhirnya tidak memiliki pertimbangan idealisme. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bapilu) Provinsi NTB,

Khuwailid, S.Ag, yang dikonfirmasi, Kamis (13/7) membenarkan hal tersebut, bahwa kemiskinan selama ini menjadi salah satu faktor politik uang tumbuh subur. "Dari hasil kajian kita, indeks kemiskinan sangat mempengaruhi sikap pemilih untuk menerima praktik politik uang ini," ujarnya. Dasar asumsi akan tingginya praktik politik uang digunakan dalam pilkada serentak 2018, karena saat ini sebagian besar penduduk NTB, yakni sekitar 2,4 orang berada dalam posisi garis miskin dan rentan miskin. Dari 2,4 juta penduduki miskin dan rentan miskin ini, tentu akan sangat mudah untuk dipengaruhi hak politiknya oleh pemberian uang, sembako dan barang lainnya dari para calon. "Mohon maaf ya, karena

orang dalam kondisi miskin, tidak punya uang, lantas siapa yang tidak mau dikasi uang," ujar Khuwailid. Selain faktor kemiskinan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi juga masih cukup rendah. Sehinga dalam situasi yang sangat serba kompleks itulah politik uang makin sulit diberantas dalam pilkada. Dan Khuwailid mengakui bahwa kondisi ini akan menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam menjaga integritas pilkada. "Pemahaman dan kesadaran masyarakat belum sampai tahap itu, makanya sosialisasi pada segenap elemen masyarakat itu untuk memberikan proses penyadaran sangat penting, di mana-mana, di berbagai kesempatan kita selalu menghimbau," ujarnya.

Terakhir disampaikan oleh lebih meingkat secara kualiKhuwailid, selain proses penya- tas, dari sisi pelaksanaanya," daran kepada masyarakat, sos- pungkasnya. (ndi) ialiasai juga akan diberikan kepada para calon, tim sukses dan partai politik, untuk menjauhi dan melawan praktik politik uang. Ia berharap untuk mendapatkan kemenangan, pasangan kontestan tidak dengan menghalalkan segala cara. "Makanya proses penyadaran juga kita berikan pada tim sukses dan calon. Ini menjadi penting, karena politik uang itu tidak hanya satu pihak, tapi ada pihak pemberi dan penerima. Nah dua sisi ini kita sentuh, agar peningkatan kualitas demokrasi pemilihan gubernur Khuwailid bisa (Suara NTB/ndi)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 14 Juli 2017

Halaman 9

NTB Dinilai Miliki Destinasi Wisata Lengkap (Suara NTB/lin)

PULAU KENAWA - Keindahan panorama dari puncak bukit yang ada di Pulau Kenawa. Pulau ini merupakan salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan di Kabupaten Sumbawa Barat. Namun sentuhan pemkab terhadap destinasi ini tampaknya masih minim, sehingga investor pun masih belum menanamkan investasinya di daerah ini.

Investasi Bidang Pariwisata di Sumbawa Masih Minim Mataram (Suara NTB) – Saat ini sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan di NTB. Kehadirannya diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat NTB menjadi lebih baik. Hanya saja, pembangunan dan akomodasi pariwisata di setiap daerah tidak merata. Terutama di Pulau Sumbawa yang masih minim fasilitas dan akomodasi wisatanya. Hal ini disebabkan minimnya investasi pada bidang pariwisata di tempat itu. “Memang tidak dapat dipungkiri, kita masih terus berusaha untuk mendatangkan banyak investor ke Pulau Sumbawa. Kita diprotes oleh masyarakat Sumbawa, tidak apa-apa memang harus begitu. Kami berharap investor mau mananamkan modalnya di Pulau Sumbawa,” kata Wakil Gubernur NTB H.Muh Amin, M.Si, di Mataram, Kamis (13/7). Ia mengatakan bahwa investasi di NTB masih terfokus di Pulau Lombok. Sehingga keberadaannya masih belum merata di semua daerah. Hal ini pula yang menyebabkan minimnya fasilitas dan akomodasi pariwisata di Pulau Sumbawa saat ini. Wagub menyerukan perlu adanya keagresifan dari masing-masing kepala daerah untuk membangun sektor pariwisata daerahnya. Ia mengatakan bahwa keterlibatan masing-masing kepala daerah merupakan modal utama untuk memajukan sektor pariwisata. Sebab hal itu akan berpengaruh pada kebijakan anggaran untuk membangun berbagai fasilitas di sektor wisata. “Kepala daerahnya harus benar-benar konsentrasi dalam mengurus pariwisata di daerahnya. Semua daerah punya potensi untuk dikunjungi banyak wisatawan. Namun perlu akomodasi untuk membuat mereka nyaman,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa akomodasi yang dimaksud misalnya penerbangan, penginapan, fasilitas destinasi dan banyak lainnya. Semua itu merupakan penunjang untuk membuat wisatawan merasa senang saat berlibur. “Kami di provinsi hanya memfasilitasi dan memotivasi. Selebihnya itu daerah yang harus banyak berinovasi. Tapi tentu saja ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana caranya agar investasi di Sumbawa ini semakin banyak,” ujar Wagub. Ia juga berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu Pemerintah untuk memajuakn sektor pariwisata. Sebab ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga kemiskinan bisa berkurang dan semakin banyak lapangan pekerjaan. “Sektor pariwisata kita harapkan dapat mendatangkan nilai tambah. Sehingga pengangguran dapat ditekan, angka kemiskinan bisa berkurang,” harapnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI telah menetapkan Lombok, khususnya kawasan Mandalika sebagai destinasi prioritas di NTB. Hal ini menjadikan pariwisata NTB menjadi salah satu jualan utama dalam promosi pariwisata Kemenpar. Bukan itu saja, pariwisata NTB disebut sebagai destinasi lengkap, sebab semua kebutuhan wisatawan tersedia dengan baik. “NTB ini komplit. Semua ada, gunung ada, pantainya indah, air terjun ada, desa adat juga ada dan banyak lainnya. Sekarang tinggal bagaimana memasarkannya saja,” kata Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Bidang Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata RI, Gunawan Wibawa,SH.,MM, di Mataram, Kamis (13/7). Ia mengatakan bahwa salah satu hal yang penting dalam menunjukkan pariwisata NTB ini layak adalah memasarkannya dengan cara yang tepat. Sehingga wisatawan yang datang

bisa merasa senang dan ingin kembali lagi untuk berkunjung. “Sebagai destinasi yang komplit tentu saja harus diimbangi dengan fasilitas yang komplit pula. Saat ini memang NTB mengalami kemajuan, termasuk dalam strategi pemasaran. Semoga target 3,5 juta wisatawan NTB dapat terwujud,” ujarnya. Selam ini Kemenpar menjual dan memasarkan destinasi wisata yang ada di NTB, khususnya Lombok kepada banyak calon wisatawan di luar negeri. Hal ini menunjukkan keseriusan Kemenpar

dalam menjadikan Lombok sebagai salah satu tujuan utama wisatawan selain Bali. “Kami melihat kemajuan kunjungan wisatawan ke Lombok dalam tiga tahun terakhir. Tentu saja ini capaian yang baik. Namun ini bisa lebih dimaksimalkan dengan meyakinkan lebih banyak calon wisatawan untuk berkunjung kesini,” ujarnya. Ia berharap wisata komplit ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Sehingga mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat NTB. Sehingga Kemenpar dapat terus memberi

dukungan kepada NTB, sehingga menjadi salah satu destinasi yang banyak diketahui masyarakat dunia. “Kalau banyak yang tahu, ini bagus untuk meningkatkan angka k u n j u n g a n wisatawan. Jadi banyak yang datang, banyak yang menginap, banyak yang belanja. Ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan ekonomi warga dari sektor pariwisata,” ujarnya. (lin)

Gunawan Wibawa (Suara NTB/lin)

(Suara NTB/lin)

KEINDAHAN MANTAR - Wisatawan tengah menikmati kebersamaan dan keindahan dari Puncak Mantar. Di tempat ini akan diadakan event paragliding yang menghadirkan 17 negara pada pertengahan Juli ini.

Fasilitas di Kawasan Samota Menurun, Lama Menginap di Hotel Non Bintang Perlu Ditambah Mataram (Suara NTB) – Kawasan Samota (Saleh, Moyo dan Tambora) merupakan salah satu kawasan yang menjadi prioritas destinasi di Pulau Sumbawa. Sayangnya, kawasan ini masih minim fasilitas, sehingga masih perlu pembenahan lebih lanjut untuk mendatangkan banyak wisatawan. Diketahui bahwa beberapa tahun terakhir Pemda NTB bersama Kemenpar telah menggelontorkan banyak anggaran untuk melakukan promosi. Mulai dari Tambora Menyapa Dunia hingga Festival Pesona Tambora. Bahkan upaya untuk lebih memperkenalkan Samota melalui sail pun sempat menjadi perbincangan. Meskipun pada akhirnya Sail Samota digagalkan. “Kita memang masih perlu untuk melengkapi sejumlah fasilitas di Samota. Sehingga

wisatawan yang datang merasa lebih nyaman. Akses ke Sumbawa juga masih menjadi PR kita bersama,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal, S.Sos.,M.Si, Rabu (13/7). Ia mengatakan bahwa penambahan fasilitas ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemda NTB dalam memajukan Samota sebagai destinasi unggulan di Pulau Sumbawa. Namun hal ini harus didukung dengan kesiapan masyarakat dan kesiapan Pemda setempat. “Perlu adanya toilet, akses jalan yang memadai, papan informasi dan banyak lainnya. Ini menjadi catatan dan harus menjadi perhatian semua pihak. Termasuk Dispar dan Pemkab setempat,” ujarnya. Kawasan Samota saat ini mulai banyak diperbincangkan, bahkan hingga internasional. Pulau Moyo yang me-

miliki daya Tarik kerapkali dijadikan sebagai pilihan utama berlibur para artis internasional. Sebut saja Mick Jagger, artis peran dan penyanyi asal Korea Selatan Rain dan Kim Tae Hee. Bukan itu saja, Tambora dengan sejarah panjangnya juga dianggap mampu mendatangkan banyak pecinta minat khusus. Potensi yang dimiliki itu hanya perlu dimaksimalkan dengan menambah sejumlah fasilitas dan memperbarui akses. Selain itu investasi juga perlu diperbanyak. Sehingga tatanan kota dan tatanan destinasi bisa lebih rapi dan menjadi daya tarik wisatawan. “Ini menjadi catatan kita bersama. Bagaimana caranya agar kawasan Samota ini bisa lebih banyak dikunjungi wisatawan. Sehingga perekonomian masyarakat bisa semakin membaik,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Lama menginap tamu atau wisatawan di hotel menjadi salah satu indikator betah atau tidaknya tamu itu berada di NTB. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata lama menginap (RLM) tamu di hotel non bintang semakin menurun. Rata-rata lama menginap hotel non bintang pada bulan Mei 2017 hanya 1,90 hari. Jika dibandingkan dengan RLM bulan Mei 2016 yang tercatat 1,97 hari, turun sebesar 0,07 hari. Meski demikian, RLM Mei ini naik 0,06 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2017 sebesar 1,84 hari. “Terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama. Namun terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya di tahun yang sama,” kata Kepala BPS Provinsi NTB Ir. Endang Tri Wahyuningsih. Hal itu juga disebabkan karena menurunnya tingkat penghunian kamar (TPK) di

hotel non bintang. Pada bulan Mei 2017 tingkat penghunian kamar sebesar 25,43 persen. Ini mengalami penurunan 0,72 poin dibanding bulan April 2017, yaitu tercatat sebesar 26,15 persen. Jika dibandingkan dengan bulan Mei 2016 maka mengalami penurunan sebesar 7,51 poin dari 32,94 persen. Kendati demikian, hal ini disinyalir disebabkan karena wisatawan saat ini lebih memilih untuk menginap di hotel berbintang. Terdapat beberapa pengelompokan kamar di hotel non bintang. Yaitu kurang dari 10 kamar, 10-24 kamar, 25-40 kamar dan lebih dari 40 kamar. Berdasarkan kelompok kamar, TPK hotel non bintang tertinggi terjadi pada kelompok kamar 10 - 24 yaitu mencapai 27,56 persen. Kemudian diikuti pada kelompok kamar < 10 dan 25-40, dengan TPK sebesar 26,74 dan 24,71 persen. Sedangkan TPK hotel non bintang terendah berada pada kelompok kamar > 40, yaitu hanya 20,49

persen. (lihat tabel) BPS sendirinya mencatat saat ini setidaknya ada 700 hotel non bintang di NTB. Hanya saja, BPS tidak dapat

menghitung secara pasti dan secara keseluruhan. Data itu diambil berdasarkan sampel dari 190 hotel non bintang yang ada di NTB saat ini. (lin)

Tabel statistik hotel non bintang pada bulan Mei 2017 Kelompok Kamar

TPK (Persen)

RLM (Hari)

< 10

26,74

2,07

10 - 24

27,56

1,74

25 - 40

24,71

1,87

> 40

20,49

2,22

Seluruhnya

25,43

1,90

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 14 Juli 2017

Halaman 10

UIN Lepas 1.741 Mahasiswa Program KKP Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram resmi melepas 1.741 mahasiswa untuk mengikuti program Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) selama sebulan lebih. Mereka terdiri dari 671 mahasiswi dan 1.070 mahasiswa tersebar di tiga fakultas di UIN Mataram. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (FITK) menjadi penyumbang terbanyak mahasiswa mengikuti program KKP tahun ini, yakni sebanyak 991 mahsiswa. Mereka berasal dari Jurusan PAI 199 orang, Jurusan PBA 95 orang, Jurusan PGMI 259 orang, Matematika 142 orang, IPA 115 orang, dan IPS 181. Sedang dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menyumbang 479 mahasiswa terdiri dari Jurusan Akhwalu Syakhsiyah 80 orang, Ekonomi Syariah 279 orang, Muamalah

120 orang. Sementara dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebanyak 271 mahasiswa tersebar di Jurusan KPI 88 orang, PMI 59 orang dan BKI 124 orang. Dalam sambutannya atas nama Rektor UIN Mataram, Wakil Rektor (WR) I Dr. H. Masnun Tahir mengungkapkan mulai tahun ini ada dua model pelaksanaan KKP, yakni secara reguler dan tematik. Agar program KKP yang menggantikan model Kuliah Kerja Nyata (KKN) mendapatkan respons positif masyarakat, Masnun mengingatkan kepada para peserta KKP agar berlaku sopan selama berada di lokasi KKP. Dirinya pun meminta agar setiap kelompok KKP membuat program yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. “Agar programnya sukses, berlakulah baik di tengah

masyarakat, jangan bikin malu dan jaga kekompakan, jaga komunikasi dengan masyarakat, kalau ada masalah diskusikan, selesaikan dengan baik. Anda adalah mahasiswa pertama yang KKP di era UIN Mataram,” ujarnya mengingatkan. Kepala LP2M UIN Mataram Dr. M. Sobry, M.Pd., mengungkapkan para peserta KKP akan disebar ke tiga kabupaten, yakni Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Tengah (Loteng). Pemilihan lokasi berdasarkan analisis kebutuhan. Sementara jumlah Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebanyak 113 orang dosen. Jumlah itu sesuai berdasarkan jumlah kelompok KKP yang tersebar di 113 desa. “Sudah ada komunikasi dengan pihak kecamatan, Kades, kita surati akan ada

KKP sama Bupati juga. Mereka antusias, tidak ada penolakan, bahkan banyak desa yang minta,” klaimnya. Dekan FITK Dr. Hj. Nurul Yakin pada kesempatan itu meminta agar mahasiswanya dapat menjadi duta-duta UIN Mataram di tengah masyarakat. Sebagai duta kampus, mereka merupakan cerminan dari kampus. Oleh sebab itu, dirinya berharap para mahasiswa dapat menjaga sikap mereka di tengah masyarakat. Sementara Dekan FDK Dr. Faizah, MA., menyebut pada dasarnya mahasiswa FDK lebih cocok KKP menggunakan pola tematik mengingat karakteristik mahasiswa FDK berbeda dengan fakultas lain. Mereka dapat masuk KKP ke berbagai instansi pemerintah, panto sosial, dan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat. (dys)

(Suara NTB/dys)

PEMBEKALAN KKP - Ribuan mahasiswa UIN Mataram mengikuti pembekalan KKP sebelum dilepas oleh Wakil Rektor I H. Masnun Tahir, Kamis (13/7).

Dikbud Akui Daya Tampung SMA/SMK Negeri 60 Persen

Lolos ke Istana Negara VINA Widiyaningrum, siswi kelas 11 di SMAN 1 Aikmel Lombok Timur berhasil lolos terpilih dalam seleksi petugas pengibar bendera pusaka (paskibraka) ke Istana negara. Menurut Vinasapaan akrabnya, keberhasilannya itu tidak terlepas dari usaha dan doa yang selalu dipanjatkan. Gadis kelahiran, 31 Desember 2001 ini, menuturkan, keinginannya untuk menjadi paskibraka tingkat nasional sudah melekat dalam sanubarinya sejak duduk di bangku sekolah dasar (SD). Di mana, katanya, setiap peringatan hari kemerdekaan RI yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus di Istana negara, momentum bersejarah itu tidak pernah absen untuk disaksikan melalui televisi. Rasa bangga dan terharu selalu muncul pada dirinya melihat detik-detik kemerdekaan RI diproklamirkan hingga pengibaran bendera pusaka oleh para paskibraka yang terpilih dari berbagai provinsi di Indonesia. Untuk mewujudkan keinginannya itu, buah hari dari pasangan Ambarodi dan Wiwik Suprihatin ini mulai menapakkan kakinya dengan aktif di organisasi paskibraka di sekolah. Di organisasi ini, katanya, kesungguhan dalam latihan jadi motivasi untuk menggapai keinginan dan tujuannya menjadi paskibraka di Istana negara yang kini keinginan itu sudah berhasil diraihnya. Siswi yang juga aktif di organisasi seni kriya ini menyampaikan, suatu keberhasilan tidak akan bisa diraih tanpa adanya usaha dan kerja keras serta doa. Pasalnya, persaingan dunia luar amatlah berat seperti yang dialami sebelum berhasil lolos dalam seleksi paskibraka ke Istana Negara. Mulai dari seleksi tingkat sekolah, tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. “Untuk bisa menjadi petugas Paskibra tingkat nasional tidaklah mudah. Selain harus berusaha berdoa. Masalah fisik wawasan yang luas pastinya harus diperhitungkan,”ujarnya pada Suara NTB dikonfirmasi di sela-sela latihan di Taman Tugu Selong, Kamis, (13/7). Atas keberhasilan ini, Vina mengaku akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dengan tetap berlatih untuk memberikan yang terbaik pada bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dalam mengibarkan bendera pusaka pada momen peringatan hari kemerdekaan RI. Sementara Ketua Pelatih Paskibraka Lotim, Ipda Irfan, mengungkapkan rasa bangganya terhadap putra-putri Lotim yang berhasil terpilih menjadi paskibraka peringatan 17 Agustus 2017, baik di tingkat kabupaten, provinsi, terlebih tahun 2017 ini salah satu perwakilan Lotim lolos ke tingkat nasional. Diungkapkannya, wakil Lotim berhasil lolos ke tingkat nasional terakhir pada tahun 2009 lalu dari salah satu siswa di SMAN 1 Selong, setelah itu Paskibraka Lotim hanya berada di posisi Wiwin Widiyaningrum cadangan. (yon)

Tidak Puas, Masyarakat Datangi Dinas Dikbud NTB Mataram (Suara NTB) Puluhan masyarakat yang merupakan orang tua/wali siswa pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi jalur umum mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Kamis (13/7). Mereka mempertanyakan anak mereka yang berasal dari zona sekolah negeri tertentu, tetapi tidak diterima sekolah itu. Masyarakat sudah menunggu unsur pimpinan Dinas Dikbud NTB sejak pagi hari. Kamis kemarin merupakan pengumuman PPDB jalur umum di SMA/SMK Negeri. Merasa tidak puas dengan hasil dan jawaban yang diterima dari sekolah, masyarakat mendatangi Dinas Dikbud NTB. Menjelang sore, unsur pimpinan Dinas Dikbud NTB tidak bisa ditemui, karena masih mengikuti rapat di DPRD NTB terkait PPDB. Akhirnya pada Kamis sore, masyarakat ditemui Kepala Bidang Ketenagaan Dinas

Dikbud NTB, H. Aidy Furqon, yang mewakili unsur pimpinan Dinas Dikbud. Ditemui setelah pertemuan dengan masyarakat, Aidy menyampaikan masyarakat yang datang itu, anak mereka tidak diterima di sekolah yang sesuai zona tempat tinggalnya. “Sekolah tidak menyampaikan apa informasi yang memuaskan mereka, akhirnya mereka ingin dapat informasi dari Dikbud,” kata Aidy, yang diminta Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muh. Suruji untuk menemui masyarakat. Menurut Aidy, arahan dari

Kepala Dinas Dikbud, Dikbud sedang mengkomunikasikan dengan DPRD NTB dan mencari solusi dari permasalahan ini. Akhirnya masyarakat menerima penjelasan itu. Namun, mereka minta didaftarkan, karena sudah datang dari pagi sampai sore mencari kepastian. Pihak Dikbud mempersilakan untuk mendaftar. Namun demikian, Aidy menegaskan, Dinas menjalankan aturan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB,

Tak Penuhi Kuota, DPKM Usul Sekolah Perpanjang PPDB Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) H. Adnan Muchsin mengusulkan agar pemerintah memperpanjang jadwal PPDB jika seandainya terdapat sekolah-sekolah yang tidak memenuhi kuota setelah berakhir masa pendaftaran. Apa yang diungkapkan Adnan itu untuk merespon adanya laporan di beberapa sekolah yang tidak memenuhi kuota di salah satu jalur PPDB pada jenjang SMA. Salah satu contoh diungkapkan Adnan terjadi di SMAN 1 Mataram. Di sekolah yang diklaim favorit itu, PPDB jalur prestasi membeludak dan sudah memenuhi kuota. Namun hal itu berbeda pada jalur pra sejahtera di mana pada jalur ini kuota yang disediakan tidak terpenuhi. Maka, lanjutnya, kuota pada jalur pra sejahtera yang belum

(Suara NTB/dok)

H. Adnan Muchsin terpenuhi harus dialihkan ke jalur umum. Sebab hingga kini ujarnya, tidak ada keterangan yang diatur dalam juklak maupun juknis untuk dialihkan ke kuota jalur umum. “Bisa diberikan ke jalur umum. Supaya jumlah siswa itu terpenuhi daya tampung”, jelasnya. Oleh beberapa sekolah, DPKM pernah diminta untuk melakukan konsultasi dengan Dikbud agar kekurangan kuota di salah satu jalur PPDB bisa dialihkan ke kuota jalur umum. Secara pribadi, dirinya lebih cenderung agar kuota yang belum terpenuhi di salah satu jalur dialihkan ke jalur

umum supaya terpenuhi daya tampung sekolah. “Jadi kekurangan-kekurangan itu bisa terisi. Kita tidak bicara SMA 1 saja tapi yang lain juga bisa jadi di tempat lain juga ada yang tidak terpenuhi,” ujarnya. Lebih jauh, usulan kedua terangnya ialah jika ada sekolah yang belum terpenuhi supaya pemerintah membuat aturan perpanjangan waktu pendaftaran, terutama untuk jalur BL di SMP dan jalur umum di SMA. Ini untuk memenuhi rasa keadilan dan pemerataan siswa di tiap sekolah. Dikatakan Adnan, tidak ada catatan signifikan DPKM terkait dengan temuan-temuan saat PPDB mengingat DPKM sendiri belum turun ke lapangan guna melakukan pemantauan. “Kita belum turun karena sekarang sedang berproses, apakah sekolah dapat siswa atau ngak, terpenuhi atau ngak. Jangan sampai ngomong aja. Nanti kita pantau tanggal 17 pas daftar ulang. Kalau ada yang tidak daftar ulang kan hangus kuotanya, jadi bisa dialihkan,” terangnya. (dys)

serta adanya Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis tentang PPDB. “SKPD dalam hal ini Dinas Dikbud NTB tidak boleh kekuar dari aturan yang mengatur PPDB. Ketika ada masalah, masalah itu yang harus dicari solusinya, “ tegas Aidy. Terkait adanya pendaftar yang tidak diterima, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, mengakui daya tampung SMA/SMK Negeri di Negeri kurang dari, 60 persen dari jumlah keseluruhan siswa. “ Daya tampung SMA/ SMK negeri di NTB kurang dari 60 persen,” katanya, dikonfirmasi Kamis petang. Pada Jumat (14/7), pihaknya akan mengirim laporan pelaksanaan PPDB ke pemerintah pusat. Kondisi daya tampung yang minim

itulah yang membuat adanya sekolah swasta. “Kalau negara mampu menampung, tidak akan ada orang (swasta) repot-repot mendirikan sekolah,” tegasnya. Adanya gejolak pada PPDB Sistem Zonasi di tahun ini, menjadi pelajaran bagi pihaknya. Suruji menegaskan bila perlu akan menerapkan 100 persen zonasi di tahun depan. Tahun ini sendiri, PPDB sistem zonasi dibagi menjadi 20 persen jalur prestasi di mana siswa berprestasi bebas memilih sekolah, 30 persen jalur Prasejahtera bagi siswa miskin, dan 50 persen Jalur umum dengan pendekatan zonasi atau tempat tinggal siswa. “Tahun depan mungkin 100 persen zonasi supaya tidak ada gejolak lagi, “ harapnya. (ron)

Ridwan Kamil Motivasi Mahasiswa UMM Mataram (Suara NTB) Dari rangkaian kunjungannya ke NTB, Walikota Bandung, Mochammad Ridwan Kamil, ST.,MUD, bertemu ratusan mahasiswa dan civitas Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Kamis (13/ 7). Dia memberi motivasi kepada siswa agar memperbanyak baca, memperkuat literasi, melahirkan karya tulis. “Budaya baca seperti di Skandinavia, bikin banyak buku seperti di Jepang, dan rajinlah menulis seperti orang Arab,” kata Ridwan Kamil. Kehadirannya memang menjadi magnet bagi mahasiswa. Saat mengisi kuliah umum di lantai satu Rektorat UMM itu, sosok pemimpin muda ini disambut antusias. Bahkan ruang pertemuan penuh, hingga mahasiswa meluber di depan podium. Dia mengajak mahasiswa tidak saja belajar tentang halhal akademik, eksak, tapi juga melengkapi ilmu dunia dan akhirat. Sampai saat ini, baginya Alquran adalah kesempurnaan sebagai pedoman hidup. Soal etos kerja, dia mengajak untuk belajar dari Jepang yang menghabiskan 1.000 jam dalam setahun untuk melahirkan karya prestisius berupa teknologi dan karya ilmiah lainnya. “Sedangkan orang-orang di

Indonesia, menghabiskan 1.000 jam di kemacetan dan kerja tidak produktif,” jelasnya. Ini menurutnya menjadi pelajaran, bahwa jika ingin hebat, jangan pernah sia-siakan waktu. Dia mengutip penggalan surat Al-Ashr. Walikota yang eksis di media sosial ini juga berpesan agar memanfaatkan dunia maya untuk kegiatan positif, bukan memproduksi kebohongan dengan berita-berita hoaks. Menyebar berita hoaks menurutnya, telah menguntungkan pemilik situs hoaks tersebut hingga Rp 1 miliar setahun. Dia berpesan kepada mahasiswa UMM, agar semangat lahirkan pemikiran baru, bahkan disarankan jadilah liar dengan pemikirannya namun tetap terkondisikan dan jaga etika. Rajin-rajinlah diskusi dan berdialog, membahas hal positif meskipun itu sensitif. Sementara itu Rektor UMM, Drs. Mustamin H. Idris, MS., menjelaskan, kehadiran Ridwan Kamil itu untuk memotivasi mahasiswa UMM agar punya jiwa kepemimpinan dan sangat bermanfaat setelah menjadi alumni. Dia sedang menjajaki kerjasama dengan Walikota Bandung untuk studi lanjut dosen maupun mahasiswa di kampusnya ke sejumlah kampus level nasional di Bandung. (ars)

SUARA NTB Jumat, 14 Juli 2017

Halaman 11

Andy Siap Pimpin KONI NTB HINGGA, Kamis (13/7) kemarin, nama H. Andy Hadianto disebut sebagai satu-satunya figur calon Ketua KONI NTB yang resmi mendaftar lewat tim dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB di Hotel Golden Palace Mataram, 14-15 Juli 2017. Direktur PT. DMB ini pun mengaku siap memimpin KONI NTB bila terpilih kembali sebagai Ketua Umum KONI NTB dalam pemilihan Ketua Umum KONI NTB definitif. Demikian disampaikan H. Andy Hadianto Kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (13/7) kemarin. “Saya siap maju. Target tujuh belas medali emas di PON Papua 2020 optimis dong,” ucapnya. Berikut Profil dan Visi Misi H. Andy Hadianto : Pendidikan : 1. SD Tamat Tahun 1975 2. SMPN tamat Tahun 1978 3. SMAN tamat Tahun 1982 4. S1 Hukum Tamat Tahun 1987 5. S2 Magister Manajemen 2006 6. S2 Magister Hukum 2013

Nama : Andy Hadianto Tempat / Tgl.Lahir : Jember 17 Juni 1963 Alamat : Jl. Ade Irma Suryani Gg. Sandat No.5 Mtr

Pendidikan Non Formal : 1. Widya Iswara di LAN Indonesia 2. Legal Drafter di Australian National University

(Suara NTB/fan)

PANITIA MUSORPROV - Ketua Panitia Musorprov KONI NTB, H. Suhaimi (dua dari kiri) didampingi jajaran Panitia Musorprov KONI NTB, usai memberikan pernyataan persnya di Sekretariat KONI NTB, Kamis (13/7).

Riwayat Pekerjaan : 1. Pengacara 2. Staf Kanwil Depdikbud Prov. NTB 3. Kasi Peralatan Teknis Kanwil Depdikbud 4. Kasubag Penyuluhan Biro Hukum NTB 5. Kabag Sengketa Hukum Biro Hukum 6. Kabag Perundang Undangan DPRD NTB 7. Kabag Perundang Undangan Biro Hukum 8. Kabag Humas Pemprov NTB 9. Kabid Pemuda Olahraga Dikpora NTB 10. Dirut PT. Daerah Maju Bersaing 11. Komisaris PT. Multi Daerah Bersaing

Hari Ini, Musorprov KONI NTB Digelar

Pengalaman Organisasi Keolahragaan : 1. Manager / Pelatih Tenis PON 2004 (prestasi :1 Perak 2 Perunggu) 2. Ketua PELTI NTB 3. Ketua Pelatda Prima NTB 2010-2012 (Prestasi : PON 2012 : 11 emas 5 perak 8 Perunggu) 4. Ketua Pelatda Sangeang-Tambora-Rinjani (Prestasi PON 2016 : 11 emas 10 perak 18 perunggu) 5. Ketua KONI NTB 2015 - 2017 6. Manager Event Rinjani 100 dan Lombok Marathon.

Mataram (Suara NTB) -

Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB akan digelar di Hotel Golden Palace Mataram, 14 Juli hari ini. Musprov tersebut diperkirakan akan melibatkan 180 peserta dari 47 Cabor, 10 KONI kabupaten/ kota, perwakilan KONI NTB dan perwakilan KONI Pusat akan hadir sebagai narasumber. Demikian disampaikan Ketua Panitia Musorprov KONI NTB, H. Suhaimi, SH ,dalam keterangan persnya di Sekretariat KONI NTB, Kamis (13/7) kemarin. Saat itu Suhaimi didampingi Sekretaris Musorprov KONI NTB, Moh. Iqbal dan Anggota Bidang Organisasi, Dachlan A. Bandu dan Abdul Hafid Hasyim. Suhaimi yang sehari-hari berperan sebagai Sekretaris Umum KONI NTB itu menjelaskan, Musprov KONI NTB digelar dalam rangka pemilihan Ketua Umum KONI NTB

Olahraga yang dikuasai dengan baik : Bersepeda, Renang, Lari, Triathlon, dan tenis. VISI : NTB unggul dàlam prestasi olahraga MISI : 1. Membina Organisasi Olahraga Prestasi 2. Mengembangkan sport sience 3. Menyelenggarakan Pemusatan latihan bagi atlet berprestasi secara berjenjang dan berkesinambungan 4. Membangun sinergitas dengan seluruh pemangku amanah terkait 5. Memberikan apresisasi kepada pelaku olahraga berprestasi.

KONI NTB Tolak Pengurangan Cabor di PON 2020 H. Andy

(Suara NTB/fan)

HILANG

SALON

SALON

HILANG STNK R2 HONDA DR6721BE NOKA/NOSIN : MH1JF12198K256198/ JF12E-126029 AN. I MADE RIASTANA HILANG DISEKITAR JL. PEJANGGIK KOTA MATARAM

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

HILANG STNK R2 HONDA BEAT DR2579CP NOKA/NOSIN : NH1JFR114GK267326/ JFR1E1260848 AN. NURPITRIANI HILANG DISEKITAR JL. LINGKAR PERMAI HILANG STNK R2 YAMAHA DR6614CR NOKA/NOSIN : MH3SE8860GJ051019/ E3R2E-1211543 AN. ATRI SAUDALE HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR6294HJ NOKA/NOSIN : MH1JF513XCK318509/JF51E3305675 AN. AHMAD GUFRON HILANG DISEKITAR JL. RAYA GUNUNGSARI

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

yang baru sekaligus melaporkan hasil kerja dan pencapaian prestasi olahraga NTB di PON 2016. Pasalnya masa Bhakti kepengurusan KONI NTB yang dipimpin oleh H. Andy Hadianto akan segera berakhir. RencanaMusorprovKONINTBakandigelardiHotelGolden Palace, 14 Juli 2017. Acara akan dibuka Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi dan dihadiri lebih dari 180 peserta. Terdiri dari 47 cabor, 10 KONI kabupaten/kota dan perwakilan KONI pusat. Masing-masing perwakilan cabor dan KONI kabupaten/kota akan diundang maksimal tiga orang. Terkait rencana pelaksanaan Musprov KONI NTB kata Suhaimi sudah disiapkan secara maksimal, termasuk susunan acara sudah disiapkan dengan baik oleh pihak panitia. Begitu juga pihak KONI Pusat juga akan hadir sebagai narasumber sumber di Musprov KONI NTB. Rencananya para peserta dari luar Kota Mataram sudah harus check in pukul 12.00 siang hari Jumat ini. Musprov KONI NTB dijadwalkan mulai Jumat (14/7) pukul 16.00 dan akan selesai Sabtu (15/7) esok. (fan)

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Mataram (Suara NTB) Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB, Wibowo Budi Santoso mengingatHadianto kan sejumlah atlet andalan NTB agar tidak terpengaruh dengan wacana pengurangan jumlah cabor yang akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) SALON Papua 2017. Dalam hal ini LKP YUNI SALON Promo semua atlet Pelatda Mayung Krsus Kilat Unt Smua Prgrm 2017 harus tetap fokus latihan Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bek- guna menghadapi PON 2020. Demikian dikatakan Ketua erja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Bidang Pembinaan Prestasi Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru KONI NTB, Wibowo Budi Mtrm. Hp: 087865155031/ Santoso saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Ka081236448081 mis (13/7) kemarin. “Kita TWIN’S SALON, Paket Per- tidak boleh terpengaruh atas awatan Trjangkau : Pkt 1 = berita pengurangan cabor ini. Facial + totok wajh + Karena belum ada keputusan Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt resmi dari PB PON maupun 2 = C r m b a t h + M a s s a g e KONI pusat terkait penguran+ L u l u r + f a c i a l + T o t o k gan cabor,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan Wjah+Ctok +Mskr Bdan+ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt TrjanLOWONGAN gkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, DIBUTUHKAN SEGERA jl.Salak Gg II No.5, Tohpati PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAQuen Shi Salon & Day Spa KAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI Menerima:Cream Bath, Hair GAJI+THR. mask, Colouring, Smoothing, DALAM, BPK ADI Body Masage, Body Scrub, Body HUBUNGI Mask, Milk Bath, Ear Candle, (081917109080) Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT Rebonding . Alamat. JL. SEGALA JENIS TAS (YANG Airlangga No. 30 Gomong HP. SEKEDAR BISA MENJAHIT 081917388443 AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRRcsm Youfo MTR salon Spa MAN,BTN KOREM, BLOK A Muslimah, Prm Lbra:gratis NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, cutting hair u/rbondng & HP : 081 917 267 007 smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic DBTH KARYAWATI AKUNSpa.Facial Free Massage TANSI MAX. 30TH PENDIDItgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Ker- KAN MIN D.III AKUNTANSI tanegara Btn Palm Indah LAMARAN KE. WIN ADI,Blkang Apotek Panjitilar. VERTISING JL. PANCA USFB&IG:Youfo Mataram. WA: AHA NO. 26 CAKRANEGA087765893848 RA TELP. 0370-629262

Wibowo Budi Santoso yang biasa disapa Bowo karena munculnya pemberitaan di media sosial (Medsos) terkait pengurangan cabor di PON/2020. Alasan pengurangan cabor itu dilakukan oleh tuan rumah karena jumlah penginapan di Papua tidak bisa menampung semua jumlah kontingen daerah yang akan bertanding. Selain itu persiapan tuan rumah untuk penyelenggaran itu sangat minim dan mepet. Menurut Wibowo alasan tuan rumah melakukan pengurangan cabor itu tidak masuk akal. Pasalnya alasan tuan rumah itu bisa diprotes oleh Pengurus Be-

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

LOWONGAN DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

sar (PB) cabor serta seluruh KONI provinsi di Indonesia. “Kalau alasan tuan rumah jumlah penginapan minim, bisa diprotes oleh PB cabor di Indonesia. Karena PB cabor yang tidak ingin cabornya tidak dipertandingkan di PON. Dan kita juga akan menolak pengurangan cabor di PON,” tegas Bowo. Menurut Bowo, bila tuan rumah mengurangi sarana pertandingan maupun penginapan atlet. Maka pertandingan cabor bisa digelar di daerah yang memiliki sarana latihan memadai. Misalnya cabor BMX yang dikabarkan tidak dapat dipertandingkan di PON karena minimnya sarana maka dapat pertandingkan di daerah lain yang memiliki fasilitas dan sarana pertandingan BMX. “Intinya kami yakin tidak akan ada pengurangan cabor BMX maupun tarung derajat di PON”tegasnya. (fan)

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Jumat, 14 Juli 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Â&#x201E; Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 14 Juli 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar Pin ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 14 Juli 2017

Tuntaskan Kasus Merger BPR NTB PERKEMBANGAN merger atau penggabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB menjadi PT. Bank BPR NTB mulai memasuki babak baru. Sebelumnya 8 PD BPR kabupaten/kota di NTB sudah bergabung dan membentuk PT. Bank BPR NTB bersama Pemprov NTB. Sementara, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tetap ngotot untuk tidak ikut bergabung pada PT. Bank BPR NTB dengan alasan masingmasing. Belakangan, Pemda KSB sudah mulai melunak dan bersedia ikut merger di PT. Bank BPR NTB, asalkan perwakilan mereka masuk dalam jajaran direksi. Sikap Pemda KSB ini tentunya patut diapresiasi oleh Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota lain yang sudah bergabung duluan di PT. Bank BPR NTB. Sejumlah persoalan yang menjadi penghambat dalam proses merger BPR ini harus dicarikan solusinya, sehingga semua daerah di NTB bersatu membentuk satu Bank BPR yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apalagi semua daerah di Indonesia dalam membentuk perusahaan daerah harus mengacu pada Undang-Undang No 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Di mana di dalamnya mengatur perusahaan daerah harus menggunakan badan hukum Persero atau Perum Daerah, bukan sebagai PT. Aturan ini berlaku tiga tahun setelah UU ini diterapkan. Melihat kebijakan ini, tentunya menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan terhadap perkembangan yang terjadi. Termasuk mencari akar permasalahan, kenapa hingga sekarang, Pemkab Sumbawa dan Pemda KSB belum mau bergabung ke PT. Bank BPR NTB. Tentunya, pada kasus ini ada yang harus dievaluasi dan dikoreksi bersama, sehingga dua daerah ini dengan alasan masing-masing enggan bergabung. Meski Pemda KSB sudah ada titik terang mau bergabung asalkan perwakilan dari Pemda KSB ditaruh di jajaran direksi tentunya harus jadi pertimbangan bagi pemerintah provinsi sebagai pemegang saham terbesar untuk ditindaklanjuti. Termasuk kemungkinan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ulang bisa dijadikan masukan. Selain itu, jika melihat dana yang ditaruh daerah di Badan Usaha Milik Daerah ini, tentunya sangat wajar Pemda KSB seperti disampaikan Wakil Bupati Fud Syaifuddin meminta jatah direksi. Adanya permintaan ini tentunya harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah lebih giat lagi dalam menuntaskan polemik BPR yang masih belum selesai. Jangan sampai masalah pembentukan Bank BPR NTB ini menjadi komoditi pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongannya. Tidak hanya itu, munculnya dugaan masalah suap dalam kasus merger ini juga menjadi catatan Pemprov NTB untuk lebih transparan dalam menentukan jajaran direksi. Pada kasus ini, kita tentu tidak ingin masalah hukum berimplikasi pada proses pembentukan PT. Bank BPR NTB ke depan. Kasus yang menimpa Kepala BPR Lotim Mutawalli yang diperiksa kejaksaan dalam dugaan suap merger ini harus dijadikan pelajaran bagi pengambil kebijakan agar tidak mainmain pada proses merger. Apa yang terjadi sekarang ini menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan agar lebih transparan dalam penempatan jajaran direksi. Jangan sampai, dalam penetapan jajaran direksi tidak menempatkan orang yang ahli di bidangnya dan ada deal-deal kepentingan. Sikap yang ditunjukkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama ini dalam proses pembentukan PT. Bank BPR NTB patut diapresiasi. Untuk itu, kita berharap pengambil kebijakan segera melakukan penataan ulang dalam proses pembentukan PT. Bank BPR NTB selesai sesuai harapan. Termasuk menempatkan orang profesional di bidangnya. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Koperasi dan Industri Kreatif Oleh: Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Peringatan ini lahir dari Kongres Koperasi pertama yang digelar di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Kongres kala itu membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya juga. OPERASI sebagai soko guru perekonomian Indonesia terus berkembang. Payung hukum pun telah dimiliki, terakhir yaitu UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Perkembangan pesat koperasi tidak hanya dalam hal kuantitas, namun juga sebaran, variasi jenis, dan produk usaha. Salah satu potensi dan tantangan perekonomian kontemporer adalah industri kreatif. Beragam produk ekonomi kreatif berpotensi dikembangkan di negeri ini bahkan hingga skala pasar global. Ekonomi tersebut dapat berbasis sumberdaya alam, subnerdaya buatan, maupun teknologi. Salah satu yang potensi berbasis alam yang dimiliki Indonesia adalah potensi batu mulia atau akik. Masyarakat Batu Mulia Indonesia (2014) menyatakan selama dua dasawarsa terakhir potensi batu mulia terdapat hampir di seluruh provinsi. Akik memiliki nilai estetik dan mitos sehingga melambungkan harganya. Harga jual akik dapat menembus ratusan juta rupiah. Potensi ini penting ditangkap dunia perkoperasian. Di sisi lain dinamika akik memiliki perspektif mitologi dan teologi. Hal ini penting disikapi dan dioptimalisasikan secara baik. Mitos dan Spiritual Kombinasi estetik dan mitos dari akik menjadikannya semakin memiliki nilai ekonomi tinggi (Wijaya, 2015). Batu akik memiliki nilai

RIBUT LUPIYANTO

(Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) mitos yang percayai sebagian masyarakat. Misalnya batu akik jenis kecubung yang diyakini dapat berkhasiat dalam hal relasi sosial dan bisnis. Atau batu akik jenis giok yang dapat menjadi media terapi kesehatan. Lain lagi batu akik jenis mustika macan putih. Batu ini berbentuk oval dengan warna dominan putih seperti susu, dipercaya dapat memberikan manfaat dan membuat pribadi seseorang baik, juga menyenangkan serta dapat melancarkan karier seseorang. Akik juga memiliki nilai spiritualisme dari teologi Islam. Penggunaan akik setidaknya diperbolehkan dalam Islam. Rasulullah Muhammad SAW ternyata memiliki dan mengenakan cincin. Dari Ibnu Umar Ra, Nabi SAW menggunakan cincin dari perak, dan nabi gunakan untuk menstempel suratnya (HR. Ahmad dan Nasai). Guna menghindari mistifikasi, Rasulullah sendiri melarang meniru ukiran cincin seperti punya beliau. Nabi bersabda, “sesungguhnya aku membuat cincin dari perak, dan aku ukir Muhammad Rasulullah. karena itu, jangan ada seorangpun yang mengukir dengan tulisan seperti ini.” (HR. Bukhari). Kebolehan bagi laki-laki memakai cincin dari perak, besi atau logam lain selain emas. dengan bermatakan batu akik hukumnya bisa berubah ketika ada ‘illat (sebab) yang mengharamkannya (Sholihan, 2015). Dalam hal ini minimal terdapat empat golongan yang dapat diharamkan menggunakan cincin. Pertama, memakai cincin, diiringi dengan riya’ dan sum’ah, tidak sedikit orang berbangga-bangga dengan cincin batu yang dipakai karena harganya yang mahal. Kedua, pemilik batu disibukkan dengan aktivitas menggosok batu, siang malam batu yang menjadi topik pembicaraan, sehingga lalai dari mengingat Alloh SWT. Ketiga, pemborosan dengan tidak sedikit uang yang dikeluarkan untuk membeli batu cincin, sehingga terkadang banyak kewajiban naf-

kah suami terhadap keluarga terabaikan. “Dan (termasuk hambahamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar” (QS. Al-Furqon : 67). Keempat, maraknya khurafat, yaitu dengan meyakini bahwa batu memiliki kekuatan bisa mendatangkan manfaat dan mudhorot bagi si pemakai. Penyikapan dan Optimalisasi Mitos dan spiritualisme akik penting disikapi secara benar, proporsional, dan produktif. Secara umum menyikapi akik sama seperti barang ekonomis lainnya. Hanya bedanya akik kini sedang booming dan berpeluang ditangkap agar lebih optimal. Beberapa hal berikut penting diperhatikan dalam rangka penyikapan demam akik. Pertama, perlu penguatan spritual guna mengihindari syirik. Ulama, kyai, ustadz, maupun yang lebih memahami secara ajaran mesti tampil terdepan meluruskan dan mencegah potensi kesyirikan. Syirik dalam agama Islam merupakan dosa besar. Kedua, penting mendorong inovasi dan kreasi pengembangan industri batu akik. Regulasi mulai dari pusat hingga daerah penting disusun guna mempertahankan dan mengembangkannya. Indonesia Gemstone (IGS) melaporkan, pengguna batu mulia di Indonesia terbanyak di dunia setelah Tiongkok, sekitar 12 juta orang. Di pasar internasional harga batu mulia asal Indonesia tidak bisa dianggap sebelah mata. Ketiga, perlu kewaspadaan bersama dari unsur rekayasa politik ekonomi. Demam akik hingga melejitkan harga penting diwaspadai dari potensi rekayasa pemain-pemain ekonomi yang sekadar mengeruk keuntungan maksimal. Fenomena ini lambat laun bisa menurun dan kembali sepi jika berangkat dari rekayasa. Pengalaman sudah membuktikan, misalnya terkait booming bunga jemani, bunga antherium atau ikan louhan beberapa tahun lalu.

Keempat, melakukan penyikapan secara ekospiritual. Ummat muslim penting melek atau memiliki kecerdasan ekospiritual (Ecospiritual Quotient). Aktivitas hulu pengembangan batu akik adalah penambangan batu alam. Kegiatan penambangan penting mengikuti kaidah ramah lingkungan. Potensi dampak lingkungan antara lain degradasi lahan, pencemaran air dan tanah, konflik sosial dan lainnya. Semua dampak ini mesti diantisipasi dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Optimalisasi akik penting dijamin agar aman secara syar’i, ekologis, dan menguntungkan secara ekonomis. Semua mesti dihadirkan secara bersamaan agar demam akik dapat berkelanjutan di tahun-tahun mendatang dengan menentramkan.

Pemkot belum miliki konsep kembangkan kota tua Ampenan Potensi besar yang terabaikan

*** Satgas sita 10 truk kayu diduga hasil “illegal logging” di Sumbawa Masih butuh kerja keras berantas illegal logging

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 14 Juli 2017

Halaman 15

Program Perlindungan Pendaftar BL Membeludak Anak Tanggung Jawab Bersama

Kuota Sekolah Pinggiran Belum Terpenuhi

Mataram (Suara NTB) Perlindungan terhadap hak-hak anak membutuhkan kepedulian dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Namun untuk dapat berperan aktif dalam program perlindungan tersebut, maka masyarakat perlu diberi pembinaan dan wawasan pengetahuan, terutama tentang kebutuhan, pola asuh, lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Demikian disampaikan Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Syamsiah Muh Amin saat membuka acara pelatihan aktivis desa dalam rangka Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Provinsi NTB tahun 2017, di Hotel Grand Legi Mataram, Kamis (13/7). Menurutnya, anak sebagian besar tumbuh dan berkembang di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka peran para aktivis desa sangatlah penting, khususnya untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak anak, yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, eksploitasi dan/atau tindak kriminal lainnya. Akvitis desa menjadi ujung tombak dalam upaya kita mewujudkan generasi emas NTB (GEN) tahun 2025, sebagai estafet pembangunan daerah. Pelatihan tersebut diselenggarakan atas kerjasama DP3AP2KB dengan Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, untuk memperkuat kelembagaan masyarakat di desa/kelurahan. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan tersebut, mereka secara mamdiri akan menjadi agen perubahan untuk mampu mencegah dan membangun norma anti kekerasan sekaligus meningkatkan kemampuan anak-anak itu sendiri dalam melindungi dirinya dari kekerasan. Gerakan ini merupakan inisiatif masyarakat dari berbagai unsur, seperti toga, toma, todat, BPD, karang taruna, kader desa, PKK desa, pemerhati anak, aparat desa dan perwakilan anak yang ada. Dalam hal ini, ujarnya, gerakan seperti ini, bukanlah pekerjaan yang ringan. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan kompetensi kader dan anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya, agar mampu berperan sebagai penggerak dan penggugah kesadaran masyarakat. Selain itu, terampil memberikan pelatihan dan pendekatan, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak untuk diperhatikan. Sebelumnya Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB Ir. Hj. Hartina, pelatihan ini diharapkan mampu menggugah semangat masyarakat dalam melakukan aksi-aksi perlindungan anak secara terpadu dengan seluruh organisasi atau lembaga yang ada di desa. Tidak hanya di desa/kelurahannya sendiri tetapi juga diharapkannya dapat menyebar pada desa atau kelurahan lainnya yang belum dilatih. (dys)

Kejaksaan Belum Temukan Perbuatan Pidana Dari Hal. 1 ‘’Apakah ada niat jahatnya (mensera) itu. Apakah berkas menggelinding begitu saja, setelah itu keluar SK (pengangkatan), berarti tidak ada mensera?” tanyanya. Bahkan dia mencermati proses gugatan administratif di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yang baru-baru ini memenangkan para penggugat honorer K2. Hal ini menandakan proses gugatan administrasi bisa jadi terus menggelinding ke ranah perdata dan administrasi negara. ‘’Kalau melihat ada gugatannya ditolak, kemudian mengugat lagi, seterusnya. Ini kan bisa jadi ranah TUN (Tata Usaha Negara),’’ jelasnya. Terkait berkas yang sudah dikembalikan itu, dia menyer-

ahkan sepenuhnya ke penyidik Polda NTB untuk melengkapi sesuai petunjuk. Selanjutnya mereka menunggu kelengkapan berkas hasil pemeriksaan ulang para saksi. Sebelumnya menurut Kabid Humas Polda NTB, AKBP.Dra. Tri Budi Pangastuti, MM, penyidik Ditreskrimsus turun ke Dompu untuk meminta keterangan sejumlah saksi yang pernah diperiksa pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Mereka yang sudah diperiksa sebelumnya, mulai dari honorer K2 yang diangkat menjadi CPNS, pejabat BKD sampai pejabat BKN. ‘’Pemeriksaan masih terus berlangsung,’’ ujar Tri Budi singkat. (ars)

Satgas Sita 10 Truk Kayu Diduga Hasil “Illegal Logging” di Sumbawa Dari Hal. 1 Kasus ini selanjutnya ditangani Satgas Penyidik Gakum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Astan Wirya, SH.,MH. Kabid Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK Provinsi NTB, Mursal, SP,M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Kamis siang membenarkan penahanan 10 truk kayu itu. Aksi penindakan dipimpinnya langsung dan saat ini tengah mendampingi tim untuk melakukan penyelidikan di Sumbawa. “Saat ini

pemeriksaan berlangsung di Kodim Sumbawa. Barang bukti juga dititip di Kodim,” jelasnya. Siapa tersangka utama dalam kasus ini? belum bisa dijelaskan Mursal, karena saksi-saksi masih diperiksa. Diantaranya 10 sopir yang membawa kendaraan tersebut. Tersangka disebut-sebut melibatkan pejabat penting. Namun Mursal enggan bicara. “Tersangka masih dalam penyelidikan, belum bisa kami ekspose agar tidak mengganggu proses penyelidikan,” terangnya. (ars)

Bangun Pabrik Rokok Dari Hal. 1 Namun, hal itu akan dibicarakan khusus dengan perusahaan rokok saat pembahasan RUU tersebut. ‘’Untuk mengimbau mereka (perusahaan rokok) membangun industri pengolahan tembakau di daerah penghasil tembakau seperti NTB,’’ katanya. Dalam RUU Pertembakauan tersebut, kata Anggota DPR RI Dapil NTB ini akan mengatur sejumlah hal yang akan berpihak kepada petani tembakau. Misalnya, persoalan harga, asuransi bagi petani yang gagal panen. Selain itu, bagaimana memberikan insentif bagi petani tembakau dilihat dari aspek kesehatan. Begitu juga kepada industri pengolahan tembakau. Pasalnya, kata Wilgo, kontribusi pajak dan cukai tembakau dari perusahaan rokok tak bsia dinafikan. Kontribusinya sekitar Rp 140 triliun per tahun yang masuk dalam APBN. Jika dibandingkan dengan kontribusi dari BUMN, masih jauh di bawah kontribusi penerimaan dari pajak dan cukai tembakau

tersebut. ‘’Sehingga kita harus sinkronisasi seluruh kepentingan stakeholders ini dalam produk RUU Pertembakauan yang walaupun tentu tidak semua bisa happy,” katanya. Politisi Gerindra ini mengatakan, pasti ada saja pihak-pihak yang tidak mendukung RUU Pertembakauan ini. Namun ia meyakinkan bahwa RUU Pertembakauan tersebut dibahas secara transparan dan tidak boleh diskriminatif. Artinya, seluruh stakeholders terkait diundang baik yang pro maupun kontra. Pansus RUU Pertembakauan turun ke tiga daerah menyerap aspirasi terkait hal ini. Setelah ini, Pansus akan melakukan sinkronisasi berdasarkan masukan-masukan dari daerah, baik yang tertulis maupun verbal. “Sehingga RUU ini lebih tidak memiliki resistensi. Walaupun ada satu dua pasal yang mungkin seluruh orang berpendapat yang sama,” tandasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri Jalur Bina Lingkungan (BL) di Kota Mataram tahun ajaran 2017/2018 di sekolah yang selama ini dianggap favorit membeludak. Berbanding terbalik dengan sejumlah sekolah yang berada di pinggiran Kota Mataram. Kuota penerimaan siswa di sekolah pinggiran kota belum terpenuhi.

Seperti pada sekolah yang berada di tengah Kota Mataram, SMPN 1 Mataram, SMPN 2 Mataram, SMPN 6 Mataram dan beberapa SMP Negeri lainnya yang selama ini dianggap favorit oleh masyarakat. Jumlah pendaftar jalur BL sangat banyak, melebihi kuota sekolah. Pengumuman PPDB Jalur BL sendiri dilaksanakan Kamis (13/7). Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno, dikonfirmasi Kamis kemarin mengata-

kan, sebanyak 260 pendaftar mendaftar pada jalur BL di SMPN 2 Mataram. Sementara yang diterima hanya 170 siswa. Padahal kuota untuk jalur BL di SMPN 2 Mataram hanya 96 siswa. “Kuotanya hanya 96 sebenarnya. Diterima karena yang daftar banyak,” kata Suwarno yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Mataram. Kondisi yang sama juga terja-

di di SMPN 1 Mataram, pendaftar BL mencapai 80-an orang di hari kedua BL Rabu kemarin. Menurut Kepala SMPN 1 Mataram, Drs. Saptadi Akbar, animo masyarakat untuk mendaftar jalur BL sangat tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan SMP Negeri yang berada di pinggiran Kota Mataram, yang letaknya tidak di jalan utama Kota, seperti SMPN 20 Mataram. Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu

Armyani, ditemui di Mataram Kamis kemarin, mengatakan, pendaftar di sekolah yang dipimpinnya belum memenuhi kuota penerimaan siswa. “Belum terpenuhi kuota di SMPN 20,” katanya. Kuota Penerimaan siswa di SMPN 20 Mataram pada PPDB online jalur reguler sebanyak 128. Sampai Kamis kemarin yang daftar ulang hanya 81 orang. Ayu mengatakan kondisi itu diakibatkan masyarakat lebih memilih sekolah lain ketimbang SMPN 20 Mataram, karena masih adanya jalur BL di beberapa sekolah. Menurut Ayu, saat ini pihaknya tengah menunggu calon siswa yang tidak diterima di sekolah lain, agar dapat

mendaftar di SMPN 20 di dua hari ke depan. “Banyak calon siswa yang memilih sekolah lain. Harapannya dapat siswa limpahan dari sekokah lain, tunggu dua hari ini,” pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengharapkan pendaftar dari luar lingkungan sekolah pada jalur BL itu mengisi sekolah yang masih minim pendaftar, atau belum terpenuhi kuota. “Kalau tidak diterima pendaftar bisa masuk ke sekolah yang masih kosong itu. Dikbud sebisa mungkin akan optimal menjalankan aturan itu,” kata Sidik. (ron)

Pengumuman PPDB, Banyak Pendaftar Terpental dari Sekolah Negeri Mataram (Suara NTB) Ratusan pendaftar di SMA negeri dipastikan terpental dari pendaftaran sekolah negeri. Pasalnya mereka ini tidak diterima di sekolah negeri menyusul penerapan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMA Negeri tahun ajaran 2017/ 2018. Masyarakat yang tidak terima mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, seusai melihat Pengumuman PPDB Jalur Umum, Kamis (13/7). Masyarakat yang datang ke Dinas Dikbud NTB mengeluhkan anak mereka yang berada di zona sekolah, namun tidak diterima di sekolah yang dipilih mereka. jika tidak ditemui, mereka mengancam akan membawa massa yang lebih banyak lagi. Ratusan pendaftar PPDB sistem zonasi jalur umum terpaksa terpental dari sekolah pilihannya, karena dinyatakan tidak lulus PPDB. Di SMAN 1 Mataram, sebanyak 320 pendaftar di PPDB Jalur

Umum, namun yang diterima hanya 160 orang. “Kami pengumuman lewat web sekolah, jalur umum diterima 160 orang sesuai kuota yang sudah ditetapkan,” ujar Ketua PPDB SMAN 1 Mataram, Burhanudin, S.Pd., sekaligus Wakil Kepala SMAN 1 Mataram Bidang Kesiswaan, ditemui Kamis. Diakuinya jumlah peminat di SMAN 1 Mataram sangat banyak. Tapi banyak pendaftar yang melihat posisi nilai mereka tidak mencukupi, banyak yang menarik berkas pendaftaran. Bagi yang tidak diterima, mau tidak mau harus memilih SMA Swasta. Burhanudin mengatakan, satu-satunya jalan bagi yang tidak lulus PPDB adalah memilih sekolah swasta. Disinggung adanya penambahan kuota, ia masih belum bisa memberi kepastian. Setelah pengumuman, siswa melanjutkan dengan proses daftar ulang dengan mengisi formulir untuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Sebelumnya, terkait banyak masyarakat yang memprotes kebijakan PPDB Sistem Zonasi yang diterapkan pemerintah provinsi (Pemprov) NTB. Pemprov NTB menegaskan tidak bisa memenuhi keinginan semua pihak. “Intinya bahwa tidak mungkin kita memuaskan semua orang, dan tidak ada yang ditugaskan Tuhan untuk memuaskan semua orang, pasti ada yang tidak puas,” kata Kepala Dinas Dikbud, Drs. H. Muh. Suruji. Suruji menekankan, daya tampung memang tidak mungkin untuk semua pendaftar. Dan bagi pendaftar yang tidak diterima di jalur umum harus memilih sekolah swasta. Suruji menegaskan, yang dilakukan saat ini untuk perbaikan tata kelola pendidikan. “Sehingga kalau sekarang masih ada yamg merasa ini tidak bagus atau ini merugikan, pada akhirnya nanti semua akan melihat bahwa ternyata perbaikan ini bermanfaat untuk semua,” katanya. (ron)

Realisasi Keuangan dan Fisik APBD NTB di Bawah 40 Persen Dari Hal. 1 Memasuki bulan puasa, pelaksanaan pekerjaan fisik tidak optimal lantaran tenaga kerja tidak optimal dalam melaksanakan pekerjaannya. ‘’Sehingga program/kegiatan pada bulan Juni mengarah ke Juli itu menurun,’’ terangnya. Meskipun demikian, kata Swahip, pihaknya optimis pada akhir Juli ini progres serapan keuangan dan fisik akan melonjak naik. Ia menjelaskan, dari sisi progres pelaksanaan pelelangan, saat ini tinggal 48 paket senilai Rp 71,756 miliar atau 15,64 persen yang belum diajukan lelang. Sementara jumlah proyek yang sudah selesai lelang sebanyak 173 paket senilai Rp 407,209 miliar atau 56,35 persen. Proyek yang masih sedang dalam proses lelang 78 paket senilai Rp 303,894 miliar atau 25,41 persen. Sedangkan yang masih dalam tahap verifikasi

dokumen di Unit Layanan Pengadaan (ULP) 8 paket senilai Rp 11,928 miliar atau 2,61 persen. Total jumlah proyek yang dilelang melalui ULP tahun ini sebanyak 307 paket senilai Rp 794,787 miliar. ‘’Tinggal sedikit kalau pelelangan, Cuma 48 paket yang belum dilelang. Itupun kebanyakan pengadaan barang saja,’’ katanya. Mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU NTB ini menjelaskan dari 48 paket proyek yang belum diajukan lelang itu tidak ada proyek yang merupakan pekerjaan konstruksi. Semuanya merupakan pengadaan barang seperti peralatan mesin, genset dan lainnya. Untuk pengadaan proyek ini tidak membutuhkan waktu lama, cukup satu sampai dua minggu. Ia mengaku sudah mengingatkan seluruh OPD untuk segera memasukkan dokumen lelang ke ULP. Namun, OPD be-

ralasan bahwa paket-paket tersebut masih bisa dilaksanakan pada triwulan III. Sementara itu, untuk proyek-proyek strategis, pelelangan sudah tuntas semuanya. Ia mencontohkan proyek di Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB. Semua proyek jalan sudah selesai pelelangan. “Mudah-mudahan, seminggu sampai dua minggu ke depan kelihatan sudah selesai semua. Kami hanya memonitor saja dan mengimbau. Tapi untuk mengatensi nanti pimpinan. Tetap kita ingatkan OPD bahwa progres bapak sekian. Bagaimana cara mempercepat,” tandasnya. Berdasarkan data Biro APP dan LPBJP, hingga saat ini terdapat sembilan OPD yang masuk zona kuning serapan anggarannya. Artinya, penyerapan anggaran 9 OPD ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Berikut sembilan OPD yang masuk zona kuning. (nas)

(Suara NTB/ron)

LIHAT PENGUMUMAN - Salah satu pendaftar sedang melihat pengumuman PPDB, Kamis (13/7). Banyak di antara pendaftar yang tidak diterima di sekolah favorit yang diharapkan.

Potensi Besar, Pelabuhan Awang Terkendala Fasilitas Dari Hal. 1 Terutama persoalan ketersedian fasilitas pelabuhan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Loteng, Ir. M. Kamrin, kepada Suara NTB, Kamis (13/7) menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya PPN Awang bisa ditetapkan sebagai Pelabuhan Samudera. Salah satunya, ketersedian luas lahan pelabuhan, minimal 20 hektar. Sementara PPN Awang sendiri sampai sejauh ini luas lahannya baru sekitar 9 hektar. Artinya masih ada kekurangan luas lahan sekitar 11 hektar lagi. Ditambah beberapa fasilitas tambahan lainnya. “Dari sisi ketersediaan dermaga, sudah mencukupi. Tinggal peningkatan saja,” tambahnya. Dikatakannya, perluasan area pelabuhan bisa dikatakan cukup berat dilakukan. Mengingat lahan yang ada di sekitar pelabuhan sudah sangat terbatas. Sehingga satusatunya cara untuk menambah luas area pelabuhan yakni dengan melakukan penimbunan. Tapi untuk melakukan itu, jelas butuh anggaran yang tidak sedikit. Di satu sisi, anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan PPN Awang juga terbatas. Bahkan, tahun ini bisa dika-

takan tidak ada anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Untuk membangun fasilitas pelabuhan di PPN Awang. Karena ada kebijakan moratorium pembangunan pelabuhan oleh pemerintah pusat di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga berimbas pada anggaran pembangunan PPN Awang. “Tapi terakhir sudah ada informasi dari pemerintah pusat, kalau mulai tahun 2018 mendatang pemerintah pusat akan kembali mengalokasikan anggaran untuk PPN Awang,” tambah Kamrin. Meski demikian, PPN Awang sampai sejauh ini sudah mulai beroperasi. Kendati belum maksimal seperti yang diharapkan. Dimana bongkar muat kapal juga sudah mulai ada. Walaupun kapasitas kapal yang melakukan bongkar muat masih kapal-kapal kecil. Potensi dari keberadaan dermaga ini sangat besar. Untuk operasional PPN Awang sendiri, seluruhnya ditangani pemerintah pusat. Staf dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga sudah ditempatkan. Untuk mendukung operasional PPN Awang. “Seluruh operasional PPN Awang ditangani pusat. Begitu pula untuk kelanjutan pembangunannya, tergantung pemerintah pusat,” tegasnya. (kir)

Eksekusi Anggaran Terlambat Dari Hal. 1 maka dampaknya akan cepat terlihat,’’ kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram, Dr. Mansur Afifi ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis (13/7) siang kemarin. Jika anggaran yang ada terlambat direalisasikan maka dampaknya juga akan lama terlihat. Akibatnya, kinerja pembangunan secara umum akan berkurang. Ia mengatakan, kinerja Pemda pada semester I 2017 memang belum optimal. Hal itu terlihat dari kinerja penyerapan anggaran semester I tahun ini yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rendahnya serapan anggaran ini, kata Mansur Afifi bukan persoalan Pemda tidak disiplin dalam belanja. Tapi dirinya lebih melihat kepada kendala-kendala yang dihadapi Pemda. ‘’Mengapa dia terlambat serapan anggarannya, pasti ada sebabnya,’’ katanya. Ia menyebutkan, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran Pemda di NTB akibat restrukturisasi perangkat daerah. Dimana, ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digabung maupun dipisah. Hal inilah yang menyebabkan terlambatnya eksekusi anggaran oleh OPD. “Karena tata organisasinya belum establish. Sehingga tidak bisa mereka membelan-

jakan anggaran,” katanya. Selain itu, rendahnya serapan anggaran juga disebabkan terlambatnya keluar petunjuk teknis (Juknis) dari kementerian. Misalnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, Juknisnya baru keluar Juni. ‘’Sehingga tak bisa mengeksekusi anggaran lebih awal. Karena mereka tak berani mengeksekusi karena belum ada juknisnya. Kalau nanti dilaksanakan tidak sesuai dengan juknis kan jadi masalah. Bisa jadi temuan adminsitrasi, penyimpangan,’’ terangnya. Artinya, kata Mansur Afifi, anggaran tersebut tidak bisa dibelanjakan oleh pemda semaunya. Dalam membelanjakan anggaran, OPD berpegang pada juklak dan Juknis yang ada. Sehingga, katanya, Pe,mda tidak sepenuhnya disalahkan terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran ini. Ia menambahkan, memang ada Keppres yang mengatur tentang penggunaan anggaran. Namun, Keppres saja tidak cukup. Masih ada Juklak dan Juknis dari kementerian yang mengatiur secara spesifik penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran ada yang sudah diatur dengan Keppres No. 123 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada bulan Desember 2016. Keppres ini berlkau untuk tahun 2017. “Tapi ada yang teknis-tek-

nis seperti penggunaan DAK untuk bidang pendidikan. Itu Juknisnya bulan Juni kemarin keluar. Sehingga itu mempengaruhi serapan anggaran secara keseluruhan,” katanya. Dengan keluarnya seluruh Juknis terkait penggunaan anggaran, maka sekarang Pemda harus memacu serapannya. Apalagi ada ancaman pemberian sanksi bagi daerah yang tidak mampu mencapai target penyerapan DAK dan dana desa tahap I. Menurutnya, ancaman pemberian sanksi ini harus menjadi pertimbangan dalam membelanjakan anggaran.”Tetapi membelanjakan anggaran harus sesuai dengan prosedur, SOP, Juknis. Kalau tidak kan menjadi temuan nanti, jadi kesalahan,” sarannya. Ketika ditanya apakah rendahnnya serapan anggaran itu ada kaitannya dengan perencanaan? Mansur Afifi mengatakan, dari sisi perencanaan sudah tidak ada masalah. Pasalnya, APBD dibahas dan ditetapkan menjadi Perda melalui pembahasan di DPRD. “Saya kira ndak masalah, anggarannya sudah disetujuai oleh legislatif. Tinggal dilaksanakan. Cuma tadi ada kendala teknis dan non teknis. Kendala yang non teknis seperti perubahan OPD, juknisnya terlambat keluar,” tandasnya. Sebelumnya, Kanwil Direk-

torat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyebutkan jumlah dana transfer ke Pemprov dan 10 kabupaten/ kota di NTB sudah hampir mencapai Rp 8 triliun, atau tepatnya Rp 7,997 triliun sampai Juni 2017. Namun, berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), realisasi belanja (keuangan) Pemda di NTB masih rendah, rata-rata 24,84 persen. Data Kanwil DJPB NTB, menyebutkan jumlah dana transfer dari pemerintah pusat ke 11 Pemda di NTB sampai Juni lalu mencapai Rp 7.997 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp 1,716 triliun, Lombok Barat Rp 672 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 848 miliar lebih, Lombok Timur Rp 1,056 miliar lebih. Kemudian, Kabupaten Bima Rp 774 miliar lebih, Kabupaten Sumbawa Rp 713 miliar lebih, Dompu Rp 465 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 543 miliar lebih, Lombok Utara Rp 350 miliar lebih, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing Rp 489 miliar dan Rp 365 miliar lebih. Sementara itu, realisasi anggaran Pemda di NTB berdasarkan data LKPP sampai semester I 2017 masih kurang dari 40 persen. Bahkan di kabupaten/kota, penyerapan anggaran masih banyak yang berada di bawah 25 persen.

Berdasarkan data LKPP, Pemprov NTB dengan APBD sebesar Rp 5,008 triliun, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 37,23 persen. Kota Mataram dengan APBD Rp 1,358 triliun, realisasi keuangan 25,14 dan fisik 29 persen. Kemudian, Lombok Barat dengan APBD Rp 1,599 triliun, realisasi keuangan 22,85 persen dan fisik 31,20 persen. Lombok Utara dengan APBD Rp 878 miliar, realisasi keuangan dan fisik nol persen (sesuai data LKPP). Selanjutnya, Lombok Tengah dengan APBD Rp 1,824 triliun, realisasi keuangan 43,98 persen dan fisik 44 persen. Lombok Timur dengan APBD Rp 2,381 triliun, realisasi keuangan 26,53 persen dan fisik 32,5 persen sampai Juni 2017. Kemudian Sumbawa Barat dengan APBD Rp 1,136 triliun, realisasi keuangan 32,29 persen dan fisik 32,29 persen. Kabupaten Sumbawa dengan APBD Rp 1,677 triliun, realisasi keuangan 23,97 persen dan fisik 27,26 persen. Selanjutnya, Dompu dengan APBD Rp 1,057 triliun, realisasi keuangan 19,24 persen dan fisik 20,5 persen. Bima dengan APBD Rp 1,661 triliun, realisasi keuangan 18,29 persen dan fisik 35,21 persen. Dan Kota Bima dengan APBD Rp 833 miliar, realisasi keuangan 23,8 persen dan fisik 26,54 persen. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 14 Juli 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Pilkada Lobar 2018

KPU Usulkan Anggaran Rp 33,7 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Jelang dimulainya tahapan pelakasanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Gubernur NTB dan Bupati Lobar, September 2017 mendatang, pemda Lobar belum menganggarkan dana sharing dengan provinsi tersebut. Terkait itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lobar melakukan pembahasan finalisasi anggaran Pilkada 2018 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lobar. Dari Anggaran sebesar Rp 33,7 miliar untuk Pilkada 2018 yang sebelumnya diajukan oleh pihak KPU pun mendapat beberapa koreksi oleh pihak Pemda Lobar. Hasilnya terdapat beberapa item yang diminta untuk dikurangi. “Karena ada beberapa Item yang memang dikurangi, terutama kegiatan yang berhubungan dengan pihak lain. Misalnya sosialisasi dengan media, itu yang termasuk dikurangi,”terang Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri saat di temui di KPU Lobar, Kamis (13/7). Menurut Suhaimi, pihaknya masih berusaha untuk mengembalikan sejumlah item yang dikurangi seperti media tersebut. Sebab sosialisai pilkada tersebut bersifat masif, sehingga memerlukan adanya kerjasama dengan lambaga lainnya. “Hari ini kita akan kembalikan angka itu, akan kita perjuangkan,”ujarnya. Sejauh ini diakuinya pihaknya telah melakukan pra pelaksanaan tahapan Pilkada 2018. Seperti pembahasan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemkab Lobar. Kendati dalam ketentuan PKPU nomor 1 tahun 2017 tetang tahapan pelaksanaan Pilkada, NPHD tersebut di rencanakan pada bulan September. Namun ia mengatakan tahapan itu boleh dilakukan sebelum bulan tersebut.”Mudahmudahan kalau anggaran ini selesai dibahas dengan TAPD hari ini atau minggu ini, maka minggu depan sudah dapat MOU menandatangani kesepakatan(NPHD) tersebut,”harapnya. Dikomfirmasi terkait sharing anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2018 dengan pihak provinsi, Suhaimi mengakui bahwa sudah dilakukan penandatangan kesepakatan. Lebih lanjut ia menjelaskan sharing tersebut berupa biaya kegiatan yang beririsan antara pilkada Gubernur dengan pilkada Bupati 2018 mendatang. Artinya ada atau tidak adanya pilkada Bupati atau sebalikanya, tidak adanya pilkada Gubernur tetap akan dianggarkan. “Misalnya tidak ada pilkada gubernur, Lobar tetap menganggarkan. Sama hal sebaliknya misalnya tidak ada Pilkada Bupati, provisi tetap mengangarkan,”paparnya. Jumlah sharing kegiatan yang beririsan tersebut antara pilkada Lobar dan pilkada provinsi nilainya sekitar Rp 17 miliar. Dari jumlah itu, Rp 5,8 miliar dibiayai oleh anggaran provinsi, sedangkan sisanya dianggarkan di APBD kabup a t e n Lobar.”Jadi rumusan kita, kalau kita ajukan kemarin Rp 33,7 miliar dikurangi Rp 5,8 miliar. karena ada kegiatan yang bareng kegiatannya dengan Pilgub, sehingga Rp 33,7 miliar dikurangi dengan Rp 5,8 miliar, itulah anggaran pilkada kita,”tandasnya. (her)

Suhaimi Syamsuri

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sekolah Swasta Dibanjiri Pendaftar Mataram (Suara NTB) – Sejumlah sekolah swasta mulai mendapatkan imbas dari penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi yang di SMA Negeri tahun ajaran 2017/2018. Pada Kamis (13/7) seusai pengumuman PPDB zonasi jalur umum saja, banyak pendaftar yang datang ke sekolah swasta. Dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, saat ini pendaftar lebih banyak. Seperti pantauan Suara NTB di SMA Muhammadiyah Mataram, pada hari Rabu (12/7) lalu tidak tampak ada pendaftar, sedangkan pada Kamis (13/7) seusai pengumuman PPDB Sistem Zonasi Jalur umum, mulai cukup banyak pendaftar. “Mulai ada kelihatan yang datang, yang mungkin tidak diterima di sekolah negeri, menuju ke sekolah swasta,” kata Kepala SMA Muham-

madiyah Mataram, Drs. Lalu Jafar, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/7). Dalam kondisi yang sama di tahun lalu, menurutnya sangat sedikit yang daftar. Namun saat ini pendaftar mulai terlihat lebih banyak. Di tahun lalu, SMA Muhammadiyah hanya menerima satu kelas. Saat ini, jumlah pendaftar sementara bisa untuk dua kelas. “Biasanya sepi, sekarang agak ramai sedikit. Tahun sebelumnya

sepi sekali, sampai hari ini bisa dua kelas. Masih ada enam kelas yang tersedia,” ujarnya. Ia berharap agar ada komitmen yang tinggi untuk penerapan aturan PPDB Sistem Zonasi. Sehingga tidak ada sekolah negeri yang menambah siswa. Pihaknya sendiri sampai harus mendatangi sekolah negeri untuk membagikan brosur ke pendaftar yang tidak diterima di sekolah negeri. Pihaknya, sendiri akan ber-

benah dengan kenyataan jumlah siswa yang akan semakin banyak. Sarana dan prasaran diklaimnya sudah mumpuni. “Kita terima kasih atas kebijakan kepala dinas, sekolah negeri komitmen, salah satu keuntungan sekolah swasta untuk kembali dapat siswa yang banyak,” kata Jafar. Kondisi hampir sama juga dirasakan di SMA Hang Tuah 3 Mataram. Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., menyampaikan sudah ada peningkatan pendaftar di sekolah yang dipimpinnya. Meskipun belum terlalu signifikan.. “Sampai saat ini ada peningkatan sedikit, menjelang pelaksanaan proses be-

lajar biasanya 30 sampai 40, sekarang ini yang sudah terdaftar 48 yang sudah masukkan formulir, secara ndak langsung ada cukup pengaruh aturan PPDB itu,” katanya. Ia berharap sekolah negeri dapat konsisten menjalankan aturan, dan tidak membuka lagi jalur lainnya. Begitu juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB diharapkan dapat konsisten menerapkan aturan. “Yang kita takut masyarakat belum mau mencabut berkas pendaftaran, kalau ini diakomodir sekolah negeri. Dikbud Proivinsi jangan sekali-kali membuka jalur lain,” harapnya. (ron)

Lingsar Optimis Raih Juara Lomba Desa Nasional Giri menang (Suara NTB) Tim penilai lomba desa regional IV meliputi Papua, Maluku, NTT dan NTB turun ke desa Lingsar, Kamis (13/7). Tim yang diketuai Gunawan Aji Putranto ini turun untuk melakukan penilaian untuk verifikasi lapangan. Tim penilai yang turun ini mengaku sangat mengapresiasi sambutan yang dilakukan Pemdes, kecamatan dan pemda Lobar. Tim ini disambut ribuan masyarakat san unsur pemda Lobar. Begitu banyak atraksi budaya dan kesenian yang ditampilkan untuk menyambut kedatangan tim tersebut. Namun lebih penting bahwa desa Lingsar sendiri lolos masuk lima besar untuk seleksi administrasi, sehingga mewakili NTB untuk bertarung di level regional IV. Tim penilai ini mulai turun di jalur Pure Lingsar, tampak kepala dinas PMD L.Edy Sadikin, Camat Lingsar Rusditah dan kades Lingsar HM Abdul Hadi menyambut dengan mengalungkan kain tenun khas Lingsar. Lalu dengan naik cidomo tim ini diarak menuju lokasi Acara di kantor desa.”Sambutan yang begitu luar biasa dari pihak desa dan pemda Lobar. Kami dari tim penilai regional IV turun memverifikasi lapangan untuk lomba desa tingkat nasional, ini berarti bahwa desa lingsar lolos

verifikasi administrasi dan masuk lima besar untuk selanjutnya ikut di nasional,”jelas Gunawan merasa tersanjung. Dijelaskan untuk kesekian kalinya diadakan lomba desa ini. Ia bersama Tim lain diberi tugas oleh Kemendagri Untuk melakukan penilaian. Lomba ini jelasnya diadakan untuk mendorong dan memotivasi desa berlomba bersaing secara positif dan terintegrasi untuk pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Selain itu, Tujuan kegiatan ini untuk mendorong pemdes untuk mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya. Hal ini sebagai apresiasi bagi desa dari pusat atas prestasi yng dicapai. Penilaian terhadap desa dan Kelurahan ini dilaksanakan, mulai dari penilaian berjenjang dari desa, lalu kabupaten, provinsi hingga nasional. Tahapan penialain ini jelasnya disaring lagi masuk ketiga besar untuk selanjutnya tahap berikutnya untuk pemaparan calon juara di Jakarta. Penetapan tiga besar ini setelah dilaksanakan pleno di Kemendagri. “Besar harapan kami desa Lingsar ini bias jadi juara. Bisa bersaing dengan desa lain di indonesia,”jelasnya. Sekda H.M. Taufiq menyambut baik kedatangan tim penilai nasional, bahkan ia berharap

(Suara NTB/her)

DISAMBUT - Tim penilai lomba desa tingkat nasional saat disambut meriah oleh warga desa Lingsar, Lobar, Kamis (13/7). agar desa Lingsar memperoleh juara tingkat nasional. Sementara itu Kades Lingsar, H.M. Abdul Hadi memaparkan terkait profil desa dan berbagai inovasi yang menjadi produk unggulan masyarakat berbasis IT (onine) hingga produk unggulan perpustakaan online dan radio komunitas yang sudah memperoleh prestasi di berbagai level. Berkat berbagai produk unggulan inilah, Desa Lingsar yang berpenduduk 4.600 jiwa tersebut mampu terpilih menjadi pada lomba desa tingkat provinsi lalu mewakili

NTB di level nasional. Pihaknya sendiri menerapkan berbagai terobosan sebagai produk unggulan yang ditonjolkan, pertama pelayanan berbasis IT (online) dengan diluncurkannya website desa. Melalui web ini diwujudkan transpransi, sebab semua terkait peraturan dan kebijakan Kades di-upload melalui website desa. Begitu juga promosi wisata, sebab desa lingsar sendiri ditetapkan sebagai desa tematik wisata budaya berdasarkan SK Bupati nomor 41 tahun 2016. Selain itu, inovasi yang diterapkan, perpus-

takaan online. Banyak buku diupload melalui online sehingga memudahkan masyarakat mengakses. Lebih lanjut disebutkan, pelayanan masyarakat berbaasis online menjadi inovasi unggulannya. Segala macam bentuk pelayanan publik sebanyak sembilan item pelayanan terkait administrasi surat-menyurat berbasis online, seperti SKCK, KK, Surat keterangan usaha, surat pengantar dan lain-lain bisa dicetak di rumah dengan mengklik web sifedas (sistem informasi pedesaan). (her).