Edisi Rabu, 14 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

16 HALAMAN NOMOR 12 TAHUN KE 14

SUARA NTB

RABU, 14 MARET 2018

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Ali BD di Mata Ulama

TGH. Hazmi Hamzar :

Ali BD Reformis Sejati

Agama Islam

Merupakan Pemersatu MASYARAKAT Sasak adalah orang yang hebat. Bahkan disebut orang Sasak ini merupakan orang paling hebat di dunia. Disebut demikian karena orang-orang Sasak ini telah melalui proses perpecahan dalam sejarah perjalanannya. Akan tetapi orang Sasak ini telah dikuatkan oleh kekuatan agamanya, yakni agama Islam. Bersambung ke hal 15

Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan

DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan adalah sosok reformis sejati. Sosok demokrat sejati dan sangat sayang kepada seluruh rakyat, meskipun rakyat tersebut tidak mendukungnya. Ali BD bertindak tanpa membedakan kelompok dan golongan. Demikian pandangan Pimpinan Pusat Yayasan Maraqitta’limat Mamben Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

TO K O H

Ali Bin Dachlan saat mengisi acara di Dusun Jago Desa Jago Kecamatan Praya, Selasa kemarin

UNIVERSITAS Mataram (Unram) di bawah komando Rektor Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum mulai tancap gas. Pascadilantik beberapa hari lalu, Prof. Husni, mulai membangun kemitraan dengan Universitas Gorontalo. Kerjasama dengan Universitas Gorontalo ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Selasa (13/3) kemarin. Upaya membangun kemitraan dengan kampus luar diharapkan berimbas positif bagi peningkatan kualitas Unram. Kepada Suara NTB, Prof. Husni menjelaskan, kerjasama dengan kampus luar ini menandai komitmen awalnya untuk Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Program Perhutanan Sosial MASYARAKAT yang merambah hutan di NTB diminta untuk tobat nasuha. Mereka diminta untuk mengembalikan fungsi hutan dan tak akan diproses hukum. Pemerintah akan membagikan 200 ribu hektare hutan di daerah ini untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

NTB Siap Rekrutmen CPNS Usai Pilkada Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB menerima informasi bahwa kuota CPNS 2018 akan turun Mei 2018 mendatang. Namun pelaksanaan rekrutmen atau seleksi akan dilaksanakan usai gelaran Pilkada 2018 yang dilaksanakan Juni mendatang. ‘’Infonya kan begitu dari rapat dengar pendapat di DPR RI. Antara DPR dan Men PANRB,” kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (13/3) siang. Secara formal, Fathurahman mengaku Pemda belum mendapatkan informasi resmi. Namun, berdasarkan penjelasan dari Kementerian PANRB, kuota CPNS masing-masing Pemda akan turun pada bulan Mei. Sedangkan pelaksanaan rekrutmen akan dilakukan setelah gelaran Pilkada 2018. “Kalau seluruh persyaratan dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) sudah kita penuhi seluruhnya,” jelasnya. Termasuk mengenai ketersediaan sarana dan prasarana seperti untuk pelaksanaan tes. Selain sarana prasarana gedung untuk tes Computer Assisted Tes (CAT) yang dimiliki saat ini. Fathurahman mengatakan pihaknya juga sudah menginventarisir laboratorium-laboratorium komputer SMA/SMK yang akan dipergunakan untuk tes CPNS nantinya. ‘’Penganggarannya juga sudah kita siapkan dengan anggaran dan sarana prasarana. Tinggal menunggu (kuota)

’’

Infonya kan begitu dari rapat dengar pendapat di DPR RI. Antara DPR dan Men PANRB.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dys)

Bangun Kemitraan

H. Fathurahman

saja,’’ ucapnya. Pemprov NTB dan sembilan kabupaten/kota telah mengajukan usulan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) sebanyak 20.491 formasi. Dari 11 entitas pemerintahan di NTB, hanya Pemda Dompu yang belum mengajukan usulan CPNS 2018 hingga akhir Januari lalu. Sepuluh Pemda yang mengajukan usulan CPNS 2018 ke Kemen PANRB yakni Pemprov NTB sebanyak 5.554 formasi, Kota Mataram 250 formasi, Lombok Barat 1.800 formasi, Lombok Utara 578 formasi. Selanjutnya, Lombok Tengah 3.198 formasi, Lombok Timur 4.992 formasi, Sumbawa Barat 737 formasi,

Kota Bima 273 formasi, Kabupaten Bima 1.798 formasi dan Kabupaten Sumbawa 1.311 formasi. Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S. STP mengatakan, hingga saat ini pemerintah pusat belum menetapkan jumlah kuota formasi untuk masing-masing daerah. Pemda masih menunggu dari Kemen PANRB. Setelah menyampaikan usulan formasi, kata Yus, Pemda diminta merincikan rasio belanja aparatur terhadap belanja publik yang terdapat dalam APBD masing-masing daerah jika ada tambahan jumlah PNS sebanyak itu. Untuk Pemprov NTB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB telah melakukan perhitungan. Bersambung ke hal 15

Abuya : Ahyar Abduh Sosok Jujur dan Amanah Bima (Suara NTB) Calon Gubernur (Cagub) NTB, TGH Ahyar Abduh menggelar silaturahim di Ponpes Al Ajaziyah Kota Bima, Selasa (13/03). Cagub nomor urut 2 ini langsung disambut hangat oleh Pimpinan Yayasan, H. Zainul Arifin yang juga mantan Bupati Bima. Mereka terlihat akrab dan terlibat pembicaraan yang hangat. Terlihat dua tokoh ini berjalan akrab dan hangat serta penuh canda diantara keduanya. Buya, sapaan akrab mantan Bupati Bima ini mengatakan bahwa, pemimpin kede-

pan adalah pemimpin yang jujur dan amanah. TGH Ahyar Abduh menurut Buya adalah pemimpin yang jujur dan amanah, antara perkataan dan perbuatannya sejalan. “Saya kenal betul TGH. Ahyar Abduh adalah sosok pemimpin yang amanah dan jujur dalam bertutur kata, sehingga inilah yg membuat hati saya berjanji untuk memenangkan TGH Ahyar Abduh di Kota bima dan Kabupaten Bima,” tegasnya di hadapan ratusan masyarakat yang hadir. NTB Untuk Semua, tambah Buya, yang menjadi (Suara NTB/ist)

BERSAMA ABUYA - Cagub NTB, TGH Ahyar Abduh saat menggelar silaturahim dengan mantan Bupati Bima, H. Zainul Arifin. Tokoh yang akrab disapa Abuya ini menegaskan dukungannya untuk pasangan Ahyar-Mori di Pilkada NTB 2018. slogan dari Ahyar-Mori adalah bukti nyata yang dijalankan oleh TGH Ahyar Abduh untuk memperhatikan dua pulau yang ada di NTB yaitu pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Selain itu, pilihan pasangan dari TGH. Ahyar Abduh hari ini adalah Mori Hanafi. Ini dinilai merupakan bukti

komitmen Ahyar dalam membangun kebersamaan. “Ahyar sudah sangat serius dalam membangun NTB, keterwakilan pulau merupakan bukti serius dari Ahyar Abduh,” jelasnya. Sementara itu, TGH. Ahyar Abduh telah berkomitmen di setiap kampanyenya menga-

takan bahwa, untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan bagi Pondok Pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat, Ahyar menekankan akan menjadikan pondok pesantren di NTB menjadi Pondok yang modern berbasis digital yang ada di NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

MEROKET - Harga cabai di pasar-pasar tradisional di Kota Mataram dan sekitarnya meroket. Penyebabnya, produksi cabai menurun karena tanaman cabai rusak diserang hama antraks. Tampak seorang petani sedang membersihkan cabai yang sudah dipanen.

Harga Meroket, NTB Datangkan Cabai dari Luar Daerah Mataram (Suara NTB) – Harga cabai belakangan ini meroket hingga Rp 100 ribu per Kg. Untuk menstabilkan harga, NTB terpaksa mendatangkan cabai dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi. Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si yang dikonfirmasi Selasa (13/3) siang membenarkan harga cabai pada pekan lalu menembus Rp 100 ribu per Kg. Sekarang, berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan pada empat pasar yang ada di Kota Mataram, harganya cabai sudah mulai turun menjadi Rp 75 – 80 ribu per Kg. Selly mengatakan, harga cabai di NTB akan kembali normal pada Mei mendatang. Karena pada bulan tersebut, sudah memasuki musim panen cabai di daerah ini. Upaya yang dilakukan untuk menstabilkan harga cabai saat ini, kata mantan Penjabat Walikota Mataram ini dengan mendatangkan cabai dari Lamongan Jawa Timur (Jatim), Sulawesi. ‘’Iya (mendatangkan cabai dari luar daerah). Karena cabai lokal harganya mahal,’’ ucapnya. Meroketnya harga cabai di NTB akibat petani gagal panen. Sekitar 20 hektare tanaman cabai di sentra cabai Lombok Timur (Lotim) rusak dan mati. Tanaman cabai yang rusak dan mati itu akibat terserang hama antraks. Disebutkan, jumlah cabai yang didatangkan dari Lamongan sekitar 450 Kg, Sulawesi 300 Kg dan Bima 200 Kg. Meskipun cabai yang didatangkan masih sedikit, namun mampu menurunkan harga dari Rp 100 ribu per Kg, menjadi Rp 80 ribu per Kg. Jika tidak ada cabai dari luar daerah yang didatangkan, maka harga di dalam daerah akan terus melambung. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (13/3) sore kemarin mengatakan pihaknya sudah menghubungi produsen cabai di Lombok Timur bahwa mereka sepakat untuk menurunkan harga. Meroketnya harga cabai belakangan ini, kata Husnul bahwa memang akibat pasokan yang berkurang. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 14 Maret 2018

Renovasi Kantor secara Swadaya KONDISI kantor kelurahan Sayang-sayang yang mengalami kerusakan cukup parah membuat pihak kelurahan melakukan perbaikan kantor. Seperti yang disampaikan Lurah Sayang-sayang, Romi Karmin kepada Suara NTB menjelaskan bahwa perbaikan dilakukan pada ruangan lurah yang memang kondisinya cukup memprihatinkan. “Perbaikannya sudah sejak seminggu yang lalu, terutama untuk perbaikan atap,” terangnya, Selasa (13/3). Perbaikan ini dilaku(Suara NTB/uul) kan karena kondisi ruanRomi Karmin gan yang tidak nyaman saat digunakan, terutama saat menerima tamu. “Atap yang menggunakan seng menghalangi untuk dipasang AC, sedangkan kalau pakai kipas angin kurang nyaman,” sebut Romi. Ia menambahkan hal itu tentunya sangat mengganggu, terutama saat melayani masyarakat. “Makanya sekarang atapnya itu kita ganti serta ditinggikan serta nantinya dipasangkan plafon,” jelasnya. Biaya yang digunakan untuk perbaikan kantor, ujar Romi, merupakan biaya swadaya untuk pembelian bahan-bahan bangunan. “Setidaknya agar ruangannya bisa nyaman dikunjungi oleh siapapun tamu yang datang ke sini,” tukasnya. Ia mengaku tidak mengharapkan dana dari APBD kota, karena kelurahannya hanya mendapat bantuan perbaikan fisik untuk bangunan polindes. “Sedangkan kantor kelurahan yang kondisinya memprihatinkan seperti ini tidak dapat, jujur saya kecewa,” terangnya. Melihat kondisi kantor tempat pelayanan masyarakat yang rusak, Romi tidak bisa berbuat apa-apa karena ada pemotongan anggaran. “Kita hanya bisa perbaiki yang kecil-kecil saja, padahal kalau hujan semua ruangan pasti bocor,” jelasnya. Mestinya kantornya bisa menjadi prioritas pembangunan, tetapi ternyata tidak terpilih meski isu direnovasi sudah lama mengemuka. Saat ditanyakan, kenapa tidak menggunakan dana aspirasi untuk renovasi kantor, ia mengatakan dana itu lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat terlebih dahulu. “Masih banyak kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana tersebut untuk berbagai keperluan,” kata Romi. Jadinya ia hanya bisa menunggu sampai mendapatkan proyek dari pemerintah kembali. (uul)

Tidak Dilibatkan RENCANA Pemerintah membangun jalan di Ampenan, masih menemui kendala. Dari 41 rumah warga yang terdampak pembangunan jalan yang rencananya akan dibangun oleh Balai Jalan Nasional (BJN) ini, di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan, baru 30 rumah yang berhasil difasilitasi. Sisanya masih ada 11 rumah yang masih bertahan tidak mau menjual rumahnya. ‘’Saya berharap, Pemerintah harus sering-sering bersosialisasi kepada masyarakat dengan menyampaikan peraturan daerah,’’ ujar anggota DPRD Kota Mataram dari Dapil Ampenan, H.M. Faesal kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (13/3). Faesal menilai, masih adanya 11 rumah yang masih bertahan, karena masih ada sumbatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat pemilik rumah. ‘’Kami berharap kepada pemerintah supaya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat,’’ katanya. Karena kalau dari sisi anggaran, Pemkot Mataram sudah siap dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar. Dikatakan Faesal, ada kepentingan besar, tidak saja pemerintah tapi juga masyarakat terhadap pembangunan jalan itu. Di mana, lanjut dia, lobi-lobi pembangunan jalan tersebut bukan satu dua tahun. ‘’Itu yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa tujuan dari pembangunan ini adalah untuk jangka panjang,’’ imbuhnya. Politisi Partai Nasdem ini meyakini, pembukaan jalan pinggir pantai ini akan memberikan manfaat yang sangat signifikan. Terutama bagi masyarakat sekitar. Masih adanya 11 warga yang belum rela menjual rumahnya untuk pembukaan jalan pinggir pantai ini, bisa jadi penawaran harga yang dianggap belum cocok. Ini, lanjut anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini tidak terlepas dari pola komunikasi pemeritah dengan masyarakat pemilik rumah. ‘’Kalau masalah harga, masyarakat juga perlu dikasi tahu biar masyarakat juga mengerti. Hal demikian memang harus berulang-ulang kali,’’ katanya. Sebagai wakil rakyat, Faesal juga ikut turun tangan menjelaskan kepada masyarakat sekitar. Walaupun selama ini, diakuinya, Pemkot Mataram dalam menjalin komunikasi maupun sosialisasi dengan warga belum pernah melibatkan anggota Dewan dari Dapil Ampenan. Padahal, secara emosional, anggota Dewan lebih dekat dengan masyarakat ketimbang eksekutif. ‘’Saya sudah katakan kepada masyarakat bahwa ini untuk kepentingan ke depan anak cucu kita,’’ pungkasnya. Untuk itu, Faesal sangat terbuka k a l a u p u n Pemkot Mataram ingin melibatkan pihaknya untuk berkomunik a s i dengan masyarakat. (fit)

H.M. Faesal

(Suara NTB/fit)

Halaman 2

Rumah Makan Berkedok PKL Disinyalir Marak di Mataram

Mataram (Suara NTB) Usaha rumah makan berkedok lapak PKL disinyalir menjamur di Kota Mataram. Cara ini dilakukan oleh pengusaha diduga untuk menghindari pajak. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi mengaku baru mendapatkan informasi terkait hal ini. Ia akan mencoba mengecek ke lapangan. “Baru saya dengar ini. Coba nanti kita cek lagi,” kata Syakirin, Selasa (13/3). Bisnis rumah makan atau usaha lainnya yang memiliki omset di atas Rp 300 ribu harus memiliki pembukuan. Dan, pengusaha wajib kena pajak restauran sebesar

10 persen. “Kalau omsetnya di atas Rp 300 ribu wajib kena pajak,” tegasnya. Tahun ini target pajak restauran Rp 24 miliar. Sayangnya, ia tidak menyebutkan total wajib pajak, tetapi data data potensi capaian di 2018 telah terindentifikasi. Hingga saat ini, belum terlihat progres capaian potensi pajak restauran. Akan tetapi, ia berharap pencapaian pajak restauran pada triwulan pertama mencapai 20 persen. “Saya berharap triwulan per-

tama ini bisa mencapai 20 persen,” harapnya. Pantauan Suara NTB, usaha rumah makan berkedok PKL sangat gampang ditemukan di Kota Mataram. Meski skala kecil, tetapi usaha ini tak jauh berbeda dengan rumah makan dan restauran pada umumnya. Mereka memiliki pelayan, tempat nyaman serta dipenuhi fasilitas. Penghasilan diperoleh pun terbilang besar. Sebab, mereka memiliki langganan serta menerima orderan. (cem)

(Suara NTB/cem)

RUMAH MAKAN - Salah satu usaha rumah makan dengan konsep PKL di Lingkungan Majeluk yang ramai pembeli, Selasa (13/3). Dalam waktu dekat, BKD akan turun mengecek usaha tersebut. Omset di atas Rp 300 ribu harus memiliki pembukuan dan kena pajak 10 persen.

(Suara NTB/cem)

JEMUR GABAH - Seorang petani di Kota Mataram memanfaatkan trotoar di jalan TGH. Faisal, Kelurahan Mandalika, untuk menjemur gabah, Selasa (13/3). Proses pengeringan gabah memanfaatkan trotoar, karena warga tidak memiliki tempat yang memadai untuk menjemur hasil panennya.

Penataan Kawasan Bisnis Cakranegara

Pemkot Terus Berkoordinasi dengan Pemilik Lahan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sejauh ini masih melakukan koordinasi dengan pemilik lahan di Cakranegara. Jika sampai tanggal 20 Maret belum ada kepastian untuk pelaksanaan penataan kawasan bisnis, maka bantuan anggaran dari Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) senilai Rp 25 miliar terancam hangus. Satker PBL menata kawasan di Jalan Selaparang Cakranegara meniru konsep Malioboro Yogyakarta. Penataan awal dianggarkan Rp 5 miliar. Persiapan ini kata Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH.,sudah diminta camat dan lurah berkoordinasi dengan pemilik lahan untuk menjalin kerjasama penyediaan lahan parkir. “Sekarang ini tim sedang bekerja. Saya minta camat dan lurahnya berkoordinasi dengan pemilik lahan,” kata Wartan, Senin (12/3). Satker PBL memberikan target penyediaan lahan hingga tanggal 20 Maret pekan depan. Hal ini diakui, memerlukan waktu panjang sehingga didorong sesegera mungkin memproses. “Makanya saya push terus. Dan, ini segera dalam proses,” tambahnya. Bantuan penataan Satker dikerjakan secara bertahap terancam hangus. Jika Pemkot Mataram pada batas waktu ditentukan tidak dapat menyiapkan lahan, bantuan anggaran terancam hangus. Menurut

(Suara NTB/cem)

KAWASAN BISNIS - Kawasan bisnis di Cakranegara sedang dalam persiapan penataan. Sejumlah pedagang kuliner di sana untuk sementara waktu akan direlokasi. Wartan, pihaknya akan mencoba mencari alternatif dan mengkonsultasikan agar bantuan itu tidak hangus. “Nanti kita koordinasikan lagi supaya ada rekomendasi lain,” tambahnya. Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi diketahui tengah membangun komunikasi dengan dengan pengurus Pura Meru dan pengelola Selaparang Square. Komunikasi ini berkaitan dengan kerjasama pemanfaatan lahan dijadikan areal parkir. Salman belum mau menyampaikan hasil komunikasinya dengan pengurus pura. Ia mengaku, sudah ada tindaklanjut dan akan melakukan pertemuan kembali. “Saya sudah sampaikan ke Pak Asisten II, nanti akan ada pertemuan lagi,” ujarnya. Di satu sisi, Salman menyadari batas penyelesaian persiapan lahan hingga 20 Maret.

Dan, ini akan diupayakan selesai sebelum deadline tersebut. Bantuan anggaran Rp 25 miliar dari Satker PBL dipastikan oleh Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana tidak akan hangus. Karena, penganggarannya sudah jelas. “Ini kan sudah jelas anggarannya. Tinggal mencari lahan saja. Kita juga sudah membangun komunikasi,” ujarnya. Mohan menambahkan, tim saat ini sedang bekerja sesuai skenario. Dalam waktu dekat akan dirembukkan kembali. Dia mengaku, sudah mendapatkan laporan jalan keluar terhadap penataan itu. Terutama penyediaan kantong parkir. “Paling penting itu lahan parkir,” tambahnya. Sementara, relokasi sementara PKL telah diskenariokan menutup satu ruas jalan dijadikan tempat berjualan. (cem)

Pemkot Pastikan Belum Ada Pemekaran Wilayah Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah membentuk tim untuk menyelesaikan pal batas wilayah. Meskipun demikian, dipastikan tidak ada pemekaran wilayah. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana baru - baru ini menjelaskan, sejak pemekaran kelurahan dari 23 kelurahan menjadi 50 kelurahan, masih terdapat batas wilayah yang tidak utuh baik kecamatan dan kelurahan. Sehingga, ada beberapa titik yang menumpuk pal pembatasannya. Ini yang diinventarisir dengan membentuk tim yang melibatkan Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta kecamatan dan kelurahan merapikan dan menetapkan kembali batas wilayah di Kota Mataram. “Itu yang sudah diinventarisir. Kita tidak mampu menginventarisir semua,” kata Putu. Pendataan kembali pal batas wilayah tersebut, ke depan

(Suara NTB/dok)

Made Putu Sudarsana tidak lagi ditemukan tugu batas yang numpuk dan rusak. Karena ini menyangkut juga kewilayahan yang ada. Selain batas wilayah kelurahan dan kecamatan, tim juga akan memperjelas pal perbatasan dengan

wilayah Lombok Barat. Menurut Putu, perlu kembali dirapikan karena tidak menutup kemungkinan batas - batas ini hilang dan rusak. Nanti ini dikoordinasikan dengan Pemkab Lobar, sehingga batas wilayah Lobar dan Kota Mataram rapi, sehingga tidak ada lagi klaim wilayah. “Nantinya tidak ada lagi masyarakat lobar berpenduduk kota. Atau masyarakat lobar ber KTP Kota Mataram,” terangnya. Ditegaskan Putu, perbaikan pal batas wilayah ini tidak ada kaitannya dengan rencana pemekaran wilayah. Akan tetapi, ini lebih pada penyesuaian patok yang rusak dan menumpuk dikembalikan. Disampaikan bahwa, pemekaran wilayah tidak semudah dibayangkan. Disamping syaratnya yang ketat seperti jumlah penduduk, juga luas wilayah jadi pertimbangan. Di samping juga ujung - ujungnya penganggaran. “Sementara tidak ada pemekaran wilayah,” demikian kata dia. (cem)

KPK Evaluasi Rencana Aksi Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi rencana aksi yang dicanangkan tahun 2017 oleh Pemkot Mataram. Empat sektor rawan terjadinya penyimpangan korupsi diawasi. Pemaparan rencana aksi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Lingkup Pemkot Mataram, Selasa (13/3) digelar tertutup. Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Untung Wicaksono secara detail memperhatikan pemaparan dari masing - masing OPD. Progres rencana aksi pencegahan korupsi di Pemkot Mataram kata Untung, sangat baik. Tinggal menambah kekurangannya saja. “Progresnya sangat baik, tinggal ada penambahan saja,” jawab Untung singkat. Pimpinan KPK memberikan arahan terkait sektor strategis di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah. Pemantauan oleh KPK menurut Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’sum, patut diapresiasi.

Komisi Antirasuah ini tidak saja gencar melakukan penindakan, tapi aksi pencegahan tetap dilaksanakan. “Seandainya rencana aksi tidak ada, wajar KPK melakukan OTT karena terjadi korupsi,” ujarnya. KPK tambah Makbul, sudah mengevaluasi progres rencana aksi Kota Mataram hingga bulan Maret. Untuk rencana aksi 2018 akan dimasukan sektor strategis bidang infrastruktur, kesehatan, optimalisasi pendapatan daerah dan pendidikan. Empat sektor strategis diawasi KPK cenderung anggarannya besar. Maka perlu untuk diawasi dan evaluasi, karena cenderung rawan terjadinya praktik korupsi. Inspektur menegaskan, pengawasan empat sektor strategis itu tidak ada kaitannya dengan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan maupun Inspektorat. “Ndak ada kaitannya dengan itu,” pungkasnya. Di samping pengawasan oleh KPK, Inspektorat yang menjadi bagian dari OPD dalam rencana aksi juga turut mengawasi empat sektor strategis tersebut. (cem)

Tak Taati Aturan

Pedagang di Udayana akan Diberhentikan Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengapresiasi langkah tegas Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang di Taman Udayana. Dia menilai bisnis karaoke ilegal itu sudah lama jadi keresahan masyarakat setempat. Jika aktivitas karaoke kembali dijalankan, dia memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis memberhentikan pedagang tersebut. “ Mereka melanggar rambu - rambu itu tentu akan diberhentikan dari situ,” tegas Mohan, Selasa (13/3). Penertiban dilakukan Pol PP bersama TNI tidak serta merta. Ada proses dilalui berupa teguran dan peringatan tertulis. Kali ini, Pemkot sudah tidak memberikan toleransi bagi pedagang yang tidak kooperatif sesuai keinginan pemerintah. “Awalnya mereka ditegur. Diberikan surat peringatan,” ujarnya. Ditegaskan Mohan, usaha karaoke dijalani pedagang semuanya ilegal. Aktivitas mereka live music sangat mengganggu, apalagi dengan volume suara yang besar. Perubahan struktur fisik lapak dari konsep terbuka menjadi tertutup dinilai melanggar

(Suara NTB/cem)

H. Mohan Roliskana aturan. Kalau konsep lapak di taman tidak boleh tertutup. Berbeda halnya usaha restauran yang berada di belakang kawasan Taman Udayana tidak jadi permasalahan sepanjang warga menjalankan aktivitas resmi. Aktivitas pedagang di Taman Udayana akan terus dipantau. Di samping itu, ia mengapresiasi masyarakat peka terhadap kondisi realitas sosial yang berkembang dengan memberikan respon serta masukan ke pemerintah. “Kalau lapak lebih mudah kita pantau,” demikian kata dia. (cem)

SUARA NTB

Rabu, 14 Maret 2018

Halaman 3

Perkuat Kinerja DPR

UU MD3 Bukan untuk Membungkam Rakyat Jakarta (Suara NTB) UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak membuat anggota Dewan kebal hukum dan super power. Jika ada anggota Dewan yang terlibat kasus pidana, pasti tetap ditindak. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR, H. Fahri Hamzah saat menerima kunjungan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di ruang kerjanya, Senayan, Selasa (6/3) lalu. Kesempatan ini dimanfaatkan FH, sapaan akrab Fahri Hamzah, untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai latar belakang dan fungsi UU MD3 baru yang disahkan DPR dalam Rapat Paripurna, Februari lalu. “Banyak yang bilang UU MD3 membuat DPR menjadi kebal hukum. Ini sama sekali tidak benar. Kalau anggota DPR melakukan tindak pidana, tetap bisa diproses. Jangan percaya info hoax yang tak masuk akal,” jelasnya. Fahri Hamzah membenarkan, memang ada pasal yang mengatur pemanggilan paksa dalam UU MD3 hasil revisi. Namun, pasal tersebut bukan untuk tujuan menjadikan DPR sebagai lembaga sangat kuasa. Pemanggilan paksa itu hanya untuk memudahkan kerja DPR sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pasalnya, tambah Fahri Hamzah selama ini ada pihak-pihak yang seperti malas

saat diundang rapat oleh DPR. Padahal, rapat persebut amat penting untuk mengatasi persoalan besar yang terjadi. “Saya berikan contoh, semisal terkait kecelakaan di berbagai proyek pembangunan yang terjadi beberapa waktu lalu. DPR harus menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan. Bayangkan jika pihak-pihak yang dipanggil, misalnya dari kementerian terkait atau dari kontraktor, tidak mau datang, DPR tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas, apa jadinya negara ini? Karena itu, Undang-Undang MD3 memberikan aturan main yang jelas tentang bagaimana DPR menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar,” terang Fahri Hamzah. Dalam kesempatan itu, Fahri Hamzah juga menerangkan sikap DPR mengenai maraknya kasus penipuan Travel Umrah, seperti hal ini, masyarakat terus mengadu ke DPD, lantas kita panggil berbagai pihak untuk menjelaskan permasalahan ini. ‘’Jika mereka tidak datang, bagaimana kita bisa mencari solusi kasus -kasus seperti ini,’’ katanya. Lanjut Fahri Hamzah , adanya revisi UU MD3 khususnya keberadaan pasal 122 huruf K bukan dimaksudkan untuk membungkam rakyat. Fahri menjelaskan, keberadaan pasal yang mendapat reaksi penolakan dari rakyat itu dimaksudkan untuk memperkuat anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. “Sesungguhnya DPR RI dengan istilah membungkam rakyat, itu jauh, apalagi berjodoh. Karena tidak ada mekanismenya,” kata

Fahri di Jakarta, Jumat (16/2). Politisi senior PKS itu menerangkan, anggota DPR dipilih rakyat, karena itu seharusnya masyarakat menginginkan anggota legislatif mempunyai kekuatan agar tugas yang diamanatkan konstituennya berjalan dan berani menyatakan kebenaran. “Demikianlah awal dari semuanya, hak dan kekuasaan DPR RI adalah untuk menjalankan tugas dari rakyat, menghadapi cabang kekuasaan lainnya. Bukan untuk menghadapi rakyat. Hal itu tidak mungkin dan mustahil. Ini adu domba DPR RI dengan rakyatnya,” ungkap Fahri. Mantan Ketua Umum KAMMI itu menambahkan, DPR tidak punya kekuatan untuk memberi perintah. “DPR hanya

bisa berkata - kata, karena itu istilah atau tema “DPR Antiritik” tidak punya landasan teoritis, apalagi fakta,” tukasnya. Sebagaimana diketahui, pascapengesahan UU MD3 yang baru, berbagai reaksi penolakan terus disampaikan masyarakat kepada lembaga legislatif tersebut. Fahri menjelaskan, DPR merupakan cabang paling luas persentuhannya, baik secara kelembagaan dengan lembaga negara lainnya, maupun secara personal. Hal ini karena legislatif menampung pejabat yang dipilih rakyat paling banyak. “Mereka disebut wakil rakyat, tentu harus kuat seperti yang diwakili. Sebab kalau mereka lemah, untuk apa diseleksi melalui Pemilu,” tandasnya. (*)

DIREKOMENDASIKAN – Fahri Hamzah bersama mantan Presiden PKS, Anis Matta. Keduanya direkomendasikan oleh Mukernas KA KAMMI untuk berkomunikasi menyongsong koalisi, berkolaborasi untuk menyongsong momenmomen politik yang akan datang.

KETERANGAN – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dan Fadli Zon memberikan keterangan kepada wartawan tentang konsep “Indonesia Baru, Pemimpin Baru, Arah Baru Indonesia”, seusai acara pembukaan mukernas KA KAMMI di Jakarta.

Dolar AS Menguat

Meningkat, Penukaran Mata Uang Asing Mataram (Suara NTB) – Nilai mata uang Amerika Serikat beberapa waktu terakhir cukup kuat. Rupiah dibuat “melemah”, dengan nilai penukaran US$1 setara Rp13.780 pada posisi kemarin. Momen ini justru menjadi peluang bagi mereka yang menyimpan dolar AS. Mereka beramai-ramai menukarnya menjadi rupiah. Jelang siang Selasa (13/3) kemarin, sekitar 1 jam Suara NTB berkunjung ke salah satu money changer milik Darda Subadra, PT. Tri Putra Darma Valuta di Jalan Langko No 84 Mataram. Dalam beberapa saat, pengunjung terus berdatangan. Rata-rata mereka menukarkan mata uang asing miliknya. Aktivitas jual beli valuta asing kemarin nampaknya cukup ramai. Darda Subadra tak menampik, ada tren peningkatan penukaran mata uang asing naik, sepuluh persen. Terjadi sejak Dolar AS nilainya menguat terhadap mata uang negara-negara lainnya, salah satunya mata uang Indonesia. “Penukaran paling mendominasi Dolar AS, kemudian Ringgit (mata uang Malaysia), dan beberapa mata uang negara-negara Asia lainnya,” kata Darda. Dari kunjungan kemarin, nampak penukaran didominasi oleh masyarakat lokal, bukan wisatawan asing. Mungkin karena letak money changer ini ada di dalam kota. Darda mengembangkan bisnis penukaran valuta asing ini di Pemenang, Lombok Utara. Kawasan strategis menuju penyeberangan gili-gili tersohor di Lombok Utara, Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Namun penukaran mata uang

asing justru tak seprogresif yang diharapkan. Mungkin saja karena sedang low seasion pariwisata kata Darda. Artinya, ketika tingkat kunjungan meningkat, penukaran valut asing justru cukup ramai di kota. Bisa jadi, masyarakat mengambil momen penguatan mata uang dolar AS untuk mengkonversinya menjadi rupiah. Karena nilai yang didapatkan akan lebih besar. “Nampaknya masyarakat, atau pengusaha yang kebetulan menyimpan Dolar Amerika yang sedang memanfaatkan momen ini. Kan banyak juga yang bekerja di kapal pesiar. Sekarang kapal pesiar lagi libur,” ujarnya. Sesekali, Darda juga menerima telepon. Dari ujung telpon, Darda menjawab harga-harga penukaran mata uang asing. Nampaknya ada yang tanya-tanya tentang perkembangan nilai tukar terkini. Menguatnya mata uang Amerika Serikat ini bisa menjadi peluang bisnis bagi yang memilikinya. Seperti diketahui, dinamika nilai tukar rupiah saat ini merupakan dampak langsung dari kondisi ekonomi global yang terus mengalami pergeseran. Kebijakan moneter global saat ini, khususnya di Amerika

(Suara NTB/bul)

PENUKARAN - Beberapa pengunjung Tri Putra Darma Valuta sedang menukar mata uang asing miliknya menjadi rupiah. Serikat (AS), tengah memasuki era peningkatan suku bunga dan rezim kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Dampak dari kebijakan ekonomi AS tersebut berpengaruh

terhadap perekonomian di seluruh negara, termasuk Indonesia, yang antara lain tercermin pada dinamika pergerakan mata uang negara-negara di dunia. (bul)

”Money Changer” Legal Bertumbuh Mataram (Suara NTB) – Jumlah outlet tempat penukaran mata uang asing (money changer) mengalami pertumbuhan. Bank Indonesia intens melakukan penertiban aktivitas usaha Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA). Diperkirakan sebagai dampak kegiatan tersebut, jumlah asosiasi KUPVA Provinsi NTB belakangan bertambah. “Jumlah anggota sekarang 11 perusahaan. 11 ini adalah KUPVA yang berkantor pusat di NTB. Jika ditambah KUPVA yang membuka kantor cabang, ada 15 KUPVA yang beroperasi secara legal di NTB,” kata Ketua Asosiasi KUPVA Provinsi NTB, Darda Subadra. Ditemui di tempat pekukaran valuta asing miliknya, PT. Tri Putra Darma Valuta di Jalan Langko No. 84 Mataram, Darda mengatakan, peneriban yang dilakukan terhadap KUPVA- KUPVA ilegal berpotensi meminimalisir hilangnya pendapatan bagi daerah. “Yang legal ini kan bayar pajak, kalau yang ilegal, tentu sebaliknya. Kita sih tidak merasa rugi walaupun KUPVA ilegal beroperasi. Pemerintah yang rugi, potensi pajaknya hilang,” ujarnya. Ia melihat, jumlah KUPVA akan terus tumbuh. Alasannya,

potensinya di NTB akan berkembang. Terkait KUPVA ilegal, mengapa di NTB keberadaannya tak mengkhawatirkan? Darda menyebut, penertiban yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kekhawatirannya kemungkinan potensi penyalahgunaan. Misalnya untuk kegiatan pencucian uang, mengalirnya uang bisnis hasil penjualan narkoba, memudahkan pendanaan terorisme, dan fasilitas untuk menyimpan uang hasil korupsi. “Di NTB nampaknya tak seperti itu. Karena rata-rata modal KUPVA ini tidak besar. Berbeda dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia. KUPVA yang statusnya ilegal yang justru memiliki modal subur. Kalau di NTB, relatif masih aman. Tapi kita tetap mendukung, penertiban terus dilakukan,” harapnya. Terpisah, Iwan Kurniawan Hadianto, Kepala Unit Pengawasan Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang dan Keuangan Inklusif (SPPURKI) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, menyebutkan, tahun 2017, Bank Indonesia NTB memberikan izin 2 KUPVA (kantor pusat) dan 3 cabang. Sementara tahun 2018 posisi saat ini sedang proses perizinan 3 KUPVA dan 2 cabang. (bul)

SUARA NTB Rabu, 14 Maret 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Darurat Anak ’’Stunting’’ Harus Ikuti Aturan PEMERINTAH desa (pemdes) diminta patuh terhadap aturan yang ditetapkan, terutama terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Artinya, kepala desa (kades) diingatkan supaya tidak sembarangan mencopot perangkat desa yang saat ini masa jabatannya masih berjalan. Menurut Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taofik, terkait dengan pemberhentian dan pengangka(Suara NTB/dok) tan perangkat desa H.M. Juaini Taofik sudah ada aturan yang mengaturnya yakni Perbup Nomor 6 Tahun 2018. Inti dari Perbup tersebut ada dua yakni adanya penyesuaian dengan Permendagri 67 tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dijelaskan untuk saat ini memang sudah ada Perda Nomor 3 Tahun 2016, namun setelah adanya Permendagri dilakukan penyesuaian dengan yang di bawah begitu aturan di atas berubah. Sementara menunggu perubahan Perda ini, maka untuk mengisi kekosongan itu Pemda mengeluarkan Perbup Nomor 6 Tahun 2018 yang berisi yakni berdasarkan amanat PP 43 dan 47. Isinya sebelum proses pemberhentian maupun pengangkatan perangkat desa, seharusnya disusun Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa, sehingga nantinya akan terlihat desa A apakah swakarya, swadaya dan swasembada atau berapa maksimal ia mengisi. ‘’Sehingga jangan sampai desa tidak mampu membayar gaji perangkatnya, karena tujuan utama dana desa (DD) untuk kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya. Untuk yang kedua, lanjutnya, Dinas PMD selaku penyelenggara kepentingan pemerintahan dan urusan masyarakat dalam sistem NKRI mengingatkan supaya jangan sampai desa tidak mampu membayar gaji perangkat desa. Tujuan utama dana desa untuk kesejahteraan masyarakat, jangan sampai dana desa habis untuk membayar personelnya. Selain itu, jangan sampai produk-produk yang ada di desa bertentangan dengan produk-produk yang ada di atasnya seperti pemerintah kabupaten maupun provinsi hingga pemerintah pusat. Artinya sesuai Permendagri, Perangkat desa yang diangkat secara periodesasi dan masih dalam masa jabatannya per September 2018. Dalam Permendagri mengamanatkan supaya perangkat desa yang bersangkutan diangkat kembali. Namun bagi perangkat desa yang sebelumnya habis masa jabatannya, harus diisi kembali. Dalam pengisiannya itulah kepala desa harus berkonsultasi kepada camat. Buah dari konsultasi itu kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk selanjutnya dijadikan dasar di dalam. memberhentikan perangkat desa. Pentingnya Perbup ini, sambungnya, kepala desa diatur untuk melakukan mutasi terhadap stafnya dengan berbagai alasan, misalnya Kaur dimutasi menjadi Kasi maupun Kadus diangkat menjadi Kaur. Hal itu dibolehkan akan tetapi itu dapat dilakukan setelah enam bulan setelah pelantikan. (yon)

Sepuluh Desa di Loteng Siapkan Program DD Khusus Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat telah menetapkan sebanyak 110 desa di seluruh Indonesia sebagai desa darurat anak stunting (lambat tumbuh). Di mana, 10 desa di antaranya ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Untuk itu, desa-desa yang sudah ditetapkan sebagai desa darurat anak stunting tersebut diwajibkan mengalokasikan dana khusus penanganan anak stunting. Yang bersumber dari dana desa (DD) yang diterima dari pemerintah pusat tahun 2018 ini. Demikian diungkapkan Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (13/ 3). “Ke sepuluh desa ini diharuskan mengalokasinya penanganan anak stunting pada DD-nya masing-masing pada tahun ini. Sebagai bagian dari upaya penanganan anak stunting secara nasional,” terangnya. Desa-desa tersebut di antaranya, Desa Dakung, Desa Sukadana, Desa Mertak, Desa Mekar Sari dan Desa Banyu Urip. Ditambah Desa Teratak, Desa Marong, Desa Selong Belanak dan Desa Mantang serta Desa

Sukaraja. “Kenapa sepuluh desa ini, karena angka kasus anak stunting di desa tersebut paling banyak di Loteng. Bahkan secara nasional. Sehingga pemerintah pusat benar-benar memerikan perhatian khusus terhadap desadesa tersebut,” paparnya. Stunting merupakan satu gejala gizi kurang yang dialami anak-anak. Akibatnya, tinggi anak tersebut tidak sesuai dengan umur dan anak seumurannya. Untuk menanganinya, maka perlu ada tindakan nyata. Berupa pemenuhan asupan gizi pada anak dengan gejala stunting tersebut. Nantinya, penanganan anak

stunting akan menjadi program bersama antara Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya, termasuk pemerintah desa. Di mana pemerintah desa harus menyiapkan anggaran khusus. Pada DD-nya untuk membantu penanganan anak stunting tersebut. “Nah fungsi Inspektorat dalam hal ini untuk mengkoordinir program penanganan anak stunting tersebut. Sekaligus mendampingi pemerintah desa dalam menyiapkan alokasi anggaran khusus. Hal ini sesuai petunjuk dari pemerintah pusat,” terang mantan Staf Ahli Bupati Loteng.

Ia menjelaskan, ke sepuluh desa ini nantinya akan dikawal oleh Inspektorat Loteng, khususnya dalam pengelolaan dana penanganan anak stunting supaya anggaran yang dialokasikan benar-benar optimal dan tidak sampai disalahgunakan. Khusus untuk dana penanganan anak stunting dari desa tersebut, nantinya akan disalurkan dalam bentuk program padat karya non tunai dengan sasaran program para orang tua dari keluarga kurang mampu yang memiliki anak stunting. Harapannya, para orang tua tersebut bisa memperoleh penghasilan tambahan. Yang bisa digunakan untuk membeli makanan bergizi dan memperbaiki gizi anak. Untuk penerima program padat karya khusus penanganan anak stunting sudah ada. Hanya saja, pemerintah pusat meminta supaya data anak stunting divalidasi kembali supaya data yang

(Suara NTB/dok)

L. Aswatara ada benar-benar valid, sehinggaa programnya benar-benar tepat sasaran. “Proses validasi data penerima program khusus ini akan melibatkan tim dari pemerintah pusat. supaya hasilnya benar-benar tepat,” harapnya. (kir)

Perwakilan NTB dalam LIDA Diharapkan Tidak Dipolitisasi

(Suara NTB/yon)

PASAR HEWAN - Pasar hewan Masbagik Lombok Timur merupakan salah satu pasar hewan terbesar di Pulau Lombok. Banyak pemilik ternak dari beberapa daerah di Pulau Lombok, khususnya sapi menjual atau membeli sapi untuk dipotong di tempat ini. Tampak seekor sapi sedang dibawa truk oleh salah satu pembeli di Pasar Hewan Masbagik belum lama ini.

Selong (Suara NTB) Penampilan Baiq Gita Febiliyasni pada Konser Final Top 34 Provinsi Liga Dangdut 2018 (LIDA ) yang digelar Indosiar Senin (12/3) malam, diharapkan tidak dipolitisasi. Semua pihak baik warga NTB pada umumnya dan Lotim pada khususnya harus memberikan dukungan sebanyak-banyaknya tanpa dikaitkan dengan ranah politik di tahun politik saat ini. Pjs. Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik,S.Sos, MH., mengingatkan pendukung maupun relawan Baiq Gita – sapaan akrabnya berhati-hati dalam meminta atau mengajak siapapun mendukung, sehingga tidak terjebak dan tidak masuk dalam klaim dari kelompok politik tertentu. Jika ada masuk organisasi atau kelompok organisasi dengan kepentingan politik, ujarnya, hal tersebut akan kurang menguntungkan bagi Gita dalam menda-

pat dukungan dari masyarakat NTB umumnya dan masyarakat Lombok pada khususnya. Dalam hal ini, ujarnya, siapapun boleh dan berhak memberikan dukungan kepada Gita, akan tetapi tidak dengan embel-embel ataupun uniform dan dibungkus kepentingan politik, lebih memperhatikan kepentingan Gita dan daerah secara menyeluruh, karena semua murni untuk bagaimana mengangkat Gita dan nama daerah secara bersama-sama. “Saya lebih kepada upaya membangun semangat masyarakat untuk merasa memiliki Gita sehingga semua kemudian memberikan dukungan yang betul-betul membuat Gita bisa lahir sebagai seorang penyanyi dangdut profesional di negeri ini. Semoga Gita dapat mengambil pelajaran dan terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan pada penampilan berikutnya dan membawa nama baik NTB ke depan,” harapnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 14 Maret 2018

Selesaikan Studi LARAP PELUANG terbangunnya Dam Mujur Praya Timur diyakini masih terbuka lebar. Pasalnya, pembangunan Dam Mujur masih menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat di NTB. Hanya saja, kapan Dam Mujur bakal terbangun, itu semua tergantung penyelesaian studi LARAP-nya. Hal itu diungkapkan anggota Pansus Percepatan Pembangunan Dam Mujur DPRD Loteng, H.L. Rumiawan, kepada Suara NTB, Selasa (13/3). Ia mengatakan, permintaan dukungan Pemkab Loteng dis(Suara NTB/dok) ampaikan langsung pihak Balai H.L. Rumiawan Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, saat kunjungan Pansus Percepatan Pembangunan Dam Mujur DPRD Loteng, Senin (12/3). “Pihak BWS mengaku tidak bisa menyelesaikan studi LARAP Dam Mujur, karena ada penolakan dari warga. Sehingga pihak BWS sendiri sangat berharap dukungan Pemkab Loteng untuk bisa menuntaskan persoalan tersebut,” terangnya. Karena bagaimana pun juga rencana pembangunan Dam Mujur tidak akan bisa diusulkan ke pemerintah pusat, kalau studi LARAP-nya belum selesai. Meskipun rencana pembangunan Dam Mujur sudah masuk dalam rencana program pemerintah pusat. ‘’Sekarang bagaimana Dam Mujur mau dibangun, kalau persyaratan mendasar untuk bisa mengusulkan pembangunan Dam Mujur sendiri berupa studi LARAP belum selesai,” terangnya. Untuk itu, yang dibutuhkan dalam hal ini ialah komitmen bersama semua pihak. Apakah itu pemerintah daerah dan masyarakat. Semua elemen harus kompak serta satu kata. Kalau tidak, tentu pemerintah pusat masih akan ragu-ragu untuk membangun Dam Mujur. Jika kondisi masyarakat dan pemerintah daerah di bawah belum satu kata dan satu persepsi. “Kalau semua elemen di daerah ini sudah kompak dan satu kata, saya rasa Dam Mujur akan bisa segera terbangun,” tegas Ketua Komisi I DPRD Loteng ini. Pansus Percepatan Pembangunan Dam Mujur sendiri akan terus bekerja. Untuk menghimpun semua informasi yang dibutuhkan terkait rencana pembangunan Dam Mujur. Baru nantinya pansus membuat kesimpulan. Sekaligus meminta dukungan dari pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun pusat supaya Dam Mujur bisa terbangun secepatnya. “Setelah dari BWS, kita bertemu DPRD provinsi. Selanjutnya dengan DPR pusat. Harapannya, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat pusat, kita semua satu pemahanan dan satu tujun. Yakni Dam Mujur harus terbangun. Mengingat pentingnya keberadaan Dam Mujur tersebut bagi masyarakat dan daerah ini,” ujarnya. (kir)

Dewan Sebut Anggaran Tambahan yang Bisa Dieksekusi hanya Rp59 Miliar Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta agar pemda menunda eksekusi anggaran tambahan di APBD yang tak sesuai ketentuan. Pasalnya mengacu hasil pertemuan antara TAPD dengan Banggar, disimpulkan anggaran tambahan yang masuk APBD dari Rp 73 miliar, boleh dieksekusi Rp 59 miliar. Anggaran ini terdiri dari dana prime Rp 20 miliar, dana pendampingan prime Rp 30 miliar dan dana hibah PDAM Rp 9 miliar. Sedangkan sisanya diminta agar ditunda untuk pelaksanaan APBD-P. Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Muchlis, mengaku, sebelumnya pada saat pembahasan APBD pihaknya telah meminta eksekutif menyediakan wadah untuk pendamping prime. Pihak dewan dan eksekutif sudah membahas tambahan anggaran prime, pendamping prime dan hibah PDAM dengan total Rp 59 miliar. ‘’Sesuai kesimpulan pertemuan tersebut bahwa dewan menyarankan agar eksekutif mengeksekusi anggaran Rp 59 miliar, sedangkan di luar anggaran ini sebesar Rp 14 miliar dipending dulu,’’ ujarnya, Selasa (13/3). Dasar penganggaran dana pendampingan Rp30 miliar ini, ujarnya, pihak dewan sudah meminta TAPD untuk menyiapkan anggaran prime, pendampingan prime. Saat itu penganggaran ini tidak ditolak, namun yang ditolak adalah tambahan prime dan PDAM disebabkan angkanya belum jelas. Namun, eksekutif sudah menjelaskan rincian dana, sehingga tidak masalah jika dieksekusi, sebab mekanismenya sudah ada. Menurutnya dana pendampingan ini boleh dieksekusi, karena sudah pernah dibahas sebelumnya bersama eksekutif. Sementara itu, anggota Banggar DPRD Lobar, H. Wahid Syahril, menjelaskan, jika anggaran ini sudah dibahas di evaluasi APBD, maka tidak ada masalah. Yang menjadi masalah jika anggaran tersebut tidak pernah dibahas, lalu muncul. “Kalau sudah dibahas saat evaluasi clear, tidak ada masalah,” ujarnya. Sekda H. Moh. Taufiq menanggapi terkait dana tambahan dari prime Rp20 miliar, dan Rp9 miliar untuk hibah air minum ditambah dana pendampingan Rp30 miliar, sehingga total mencapai Rp59 miliar sudah dibahas bersama dewan. Inti dari hasil pertemuan dengan Banggar lanjut Sekda, dari hasil pertemuan dengan dewan tersebut dari Rp73 miliar kemungkinan dicairkan dana transfer dari pusat sebesar Rp59 miliar sedangkan sisanya Rp14 miliar dari PAD (yang bukan dana transfer) kemungkinan ditunda. Namun demikian hal ini pemda akan meminta arahan provinsi, karena pemprov sudah bersurat. ‘’ Dalam surat jawaban ke provinsi dijelaskan bahwa dana Rp 73 miliar ini bersumber dari Prime Rp20 miliar, dana pendamping prime Rp30 miliar, sebab prime ini persentasenya 40 : 60 persen serta dana hibah air minum Rp9 miliar. Sekarang kita jawab surat provinsi,” ujarnya. (her)

KPK Atensi Permasalahan Aset di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan asistensi dalam pencegahan tindak pidana korupsi kepada seluruh pejabat lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar). Lembaga anti rasuah ini menurunkan tim ke Lobar untuk memberikan pendampingan kepada Pemkab Lobar dalam menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Ruang Rapat Jayengrana, Selasa (13/3). Ketua Tim Untung Wicaksono yang memimpin rombongan diterima langsung Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq yang kemudian mengumpulkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diasistensi secara langsung. Dalam kesempatan itu, Untung Wicaksono memberikan atensi tinggi terhadap beberapa persoalan, di antaranya adalah permasalahan aset kendaraan dinas, pemanfaatan CCTV, pemanfaatan aplikasi multi media, bahkan pembaharuan website. Secara khusus Untung memberikan tekanan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentang kendaraan dinas (randis) mantan

anggota DPRD yang belum mengembalikan randisnya saat aktif. “Perlu sesekali kali bersikap keras. Jika secara lisan pemberitahuan tidak digubris, melalui surat resmipun tidak diindahkan, maka dipersilakan kepolisian mendatangi rumah pemegang motor dinas bersangkutan. Silakan datangi rumahnya. Minta bantuan polisi,” tegas tim dari Unit Koordinasi dan Supervisi Wilayah Bali dan NTB ini. Untung juga memberikan apresiasi atas capaian RAD di Lobar. Dibandingkan dengan daerah lain, ujarnya, Lobar cukup cepat dalam menyusun RAD. Pihaknya juga mengingatkan agar Pemkab Lobar tetap mempertahankan level III dalam maturitas SPIP-nya.

Dalam gelaran Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemkab Lobar periode Desember 2017 ini, tercatat 11 permasalahan masing masing OPD yang dibahas meliputi Pengelolaah APBD, pengadaan barang/ jasa,Perizinan dan Pelayanan Terpadu, Pengelolaan Dana Desa, Komunikasi Informasi, Pendidikan, dan Kesehatan. Hadir untuk memaparkan dokumen RAD itu adalah Inspektur Lobar H. Rahmat Agus Hidayat yang juga didampingi para Inspektur Pembantu lingkup Inspektorat. Dalam kesempatan berikutnya secara berturut-turut Kepala BPKAD H. Joko Wiratno, Sekretaris DPRD H. Isnanto Karyawan, Kepala Bappeda H.

Baehaqi, Kepala DPM PTSP yang diwakili Kepala Bidangnya, Kepala Dinas Kominfotik Budi Dharmajaya, dan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Heri Ramdhani memaparkan perencanaan dan kendalanya dalam RAD. Hadir pula Kepala Dinas

Dikbud M. Hendrayadi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdul Manan, Kepala Dinas PUPR Made Arthadana, dan beberapa pejabat eselon 3 yang mewakili Kepala OPD lainnya dan memiliki keterkaitan langsung dalam pencegahan tipikor. (her)

F-One Lakukan Kampanye Unik Raup Dukungan Masyarakat

(Suara NTB/her)

PERLU PERHATIAN - Kerajinan IKM di Lobar mendapat perhatian serius. Salah satunya membuat kerjasama dengan pelaku pariwisata mengarahkan wisatawan ke sentra pembuatan kerajinan, seperti pembuatan gerabah di Banyumulek Lobar.

Hidupkan Pelaku IKM

Tamu Harus Diarahkan ke Sentra Kerajinan Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) diminta membuat semacam kebijakan untuk mengarahkan tamu yang datang berkunjung ke Lobar untuk mengunjungi sentra-sentra kerajinan dan wisata di Lobar. Hal ini bertujuan untuk menghidupkan para pelaku usaha di bidang IKM. Pasalnya, sejauh ini sentrasentra kerajinan terkesan “mati suri” disebabkan minimnya support dari pemda. ‘’Untuk mengatur ini, pemda bisa membuat semacam perbup, seperti halnya yang dilakukan untuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk kebutuhan makanminum SKPD,’’ ujar anggota Komisi II DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, Selasa (13/3). Dalam hal ini, ujarnya, pihak dewan terus mendorong eksekutif agar pariwisata dari berbagai sisi bukan hanya menjual keindahan pantai, namun juga kerajinan (handicraft) dan IKM juga didongkrak. Lobar jelasnya memiliki berbagai sentra kerajinan seperti Tenun Gumise dan kerajinan gerabah Banyumulek. Hal ini untuk mendorong sektor agar tetap hidup perlu jalinan kerja kerjasama antara pemda dengan pelaku pariwisata. “Sebab kita tahu, jangan parwisata, tamu di pemda pun hampir setiap saat datang, inilah yang perlu diarahkan pemda ke lokasi-lokasi sentra kerajinan di Lobar. Ini untuk menghidupkan mereka,” sarannya. Para biro perjalanan wisata dan pelaku wisata perlu diajak kerjasama agar setiap ada tamu

yang berkunjung ke Lobar baik ke eksekutif dan dewan bahkan desa diarahkan ke sentra-sentra tersebut. Perlu diatur agar rute kunjungan mereka menyentuh lokasi sentra kerajinan lokal tersebut. Tentunya pemda harus merancang, seperti apa regulasinya agar bisa menghidupkan lagi sentra kerajinan seperti Banyumulek yang kini mati suri menjadi bangkit seperti dulu. Selain menyiapkan regulasi ini, tentu pemda melalui OPD juga harus menata kawasan setempat agar nyaman dan enak dikunjungi. Sebab jangan sampai terbalik, ketika diarahkan ke sentra kerajinan, namun perajin tidak siap. Di sinilah peranan pemda agar mendorong dan mensuport perajin supaya memiliki gairah lagi menghasilkan produk yang membuat wisatawan tertarik. Para perajin perlu diberikan inovasi dengan mendatangkan ahli. Di satu sisi disini perlu OPD terkait saling koordinasi yang paling penting. Disini ada peranan Disperindag dan Dinas Pariwisata, kemudian ada dinas koperasi perlu bekerjasama. “Ini harus diperkuat sinergi lintas sektor ini,”ujarnya. Hal senada disampaikan anggota DPRD Lobar lainnya, Hj. Nurul Adha. Politisi asal Kediri ini mengkritisi kondisi makin mundurnya kerajinan Banyumulek, padahal Desa Banyumulek salah satu desa wisata di Kecamatan Kediri yang memiliki potensi besar .”Pemda harus memberikan perhatian, bagaimana mengembalikan kejayaan Banyumulek

yang dulu,” sarannya. Menurutnya guna mengembalikan kondisi ini, tentu pemda harus serius mengintervensi. Pemda bisa membuat semacam aturan kebijakan untuk menyentuh sentra kerajinan. Seharusnya pemda jika memiliki perhatian maka bisa dibuat regulasi, ketika ada tamu diarahkan ke sentra kerajinan. “Bisa diarahkan ke lokasi-lokasi kerajinan, ini untuk menghidupkan,”tegasnya. Seharusnya pemda memiliki komitmen dan keseriusan memperhatikan para perajin. Sementara itu Kabid IKAHH pada Disperindag Lobar Amarudin menyatakan terkait dengan permasalahan sentra kerajinan seperti Banyumulek pihaknya berupaya menghidupkan kembali. Pihaknya sudah melakukan kegiatan pelatihan inovasi membuat gerabahmenyasarparaperajin.“Ini untuk membangkitkan lagi gerabah Banyumulek,” ujarnya. Pihaknya terus mencari peluang ke provinsi dengan mengusulkan proposal, salah satunya mengajukan revitalisasi sentra kerajinan gerabah Banyumulek. Pihaknya ingin membangkitkan semangat para perajin dulu, sebab kondisi saat ini hidup segan mati tak mau. Ia memiliki keyakinan dengan strategi yang dilakukan mampu membangkitkan lagi kerajinan ini. Bahkan ke depan perlu dirancang tidak saja kerajinan gerabah saja namun kuliner dan suvenir yang lain-lain. Di samping memberikan pelatihan, pihaknya juga terus membina dengan memberikan bantuan. (her)

Komunitas Dedare Atun Dibentuk di Sekotong jumlah desa dan dusun. “Di Narmada kemarin sekitar 1.500 lebih relawan yang kita kukuhkan,” kata Fauzan. Pengukuhan tim relawan ini, jelasnya, untuk menghangatkan dan memotivasi mereka untuk bergerak di bawah. Tim ini jelasnya bergerak, bahkan mereka saling lapis dari tingkat kecamatan, desa, dusun hingga tingkat RT. Tim ini, lanjut Fauzan, tidak ditentukan di ranah mana mereka bergerak, yang pasti tim ini dibentuk berlapis agar tidak ada bolong di suatu daerah. Tim-tim relawan yang sudah dibetuk jelasnya ditingkat kabupaten dibawah komando H Hasbullah, tim Kultural di bawah komando TGH. Muharrar. Tim ini tidak dikukuhkan, terdiri dari Alumni Nurul Hakim dan di luar alumni. Selain itu ada tim Relawan Inges Sopoq Angen dikoordinir Hj. Khairatun Fauzan Khalid, tim ini lebih terstruktur

(Suara NTB/ist)

ASISTENSI - Sekda Lobar H. Moh. Taufiq bersama tim KPK Saat memberikan asistensi ke para pejabat Lobar di Ruang Rapat Jayengrana, Selasa (13/3).

”Blusukan” ke Pasar dan Pelayanan Publik

Relawan Sopoq Angen Dikukuhkan

Giri Menang (Suara NTB) Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 H. Fauzan Khalid – Hj Sumiatun (Zaitun) mengukuhkan ribuan Relawan Sopoq Angen di Narmada. Jumlah relawan ini paling banyak dibandingkan kecamatan lain mengingat Narmada sebagai kecamatan yang paling banyak penduduknya di Lobar, sehingga pergulatan perebutan suara bakal sengit di daerah ini. Selain mengukuhkan tim relawan, Zaitun juga membentuk Terune Dedare Atun perwujudan dari Amanah, Terampil dan Unggul. Calon Bupati H. Fauzan Khalid menyatakan, pihaknya sudah membentuk tim relawan hampir di semua kecamatan, sebelumnya sudah dibentuk di Gerung sebanyak 650 orang, Gunungsari sebanyak 450 tim relawan, di Batulayar sebanyak 350 orang, Kediri 500 orang. Jumlah tim relawan ini i disesuaikan dengan

Halaman 5

mulai tingkat kecamatan dan desa. Ada juga tim petani dan koordinasi mantan kades yang dibetuk setiap kecamatan bahkan desa. “Ada juga tim-tim yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat,” imbuhnya. Di samping ada tim relawan ini, ada juga tim resmi dari parpol yang diketuai L Hermayadi. Mereka jelasnya bergerak tanpa komando. “Mereka ini filosofinya saling lapis,” jelasnya. Sebab boleh jadi tim partai di satu tempat pasif, mereka ini dilapisi tim relawan ini. Apakah tim-tim relawan ini tidak membuat tim parpol malas, menurutnya hal ini yang menyebabkan pihaknya membentuk banyak tim. Ia menegaskan, tim ini sudah digariskan tidak boleh saling klaim lebih berjasa. Di Sekotong, Zaitun membentuk Dedare Atun yang diinisiasi tokoh pemuda setempat di bawah koordinasi L Ismail. Dedare Atun

(Suara NTB/ist)

KUKUHKAN - Zaitun mengukuhkan ribuan tim Relawan Sopoq Angen di Narmada belum lama ini. ini berawal dari hasil diskusi bagaimana penerus perjuangan “Kartini” di Sekotong khususnya dan umumnya di Sekotong. “Dedare Atun ini muncul untuk mengawal peranan wanita dalam mensukseskan pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga, RT,’ ‘jelas L. Ismail. Tim yang diketuai Sulistiya-

ningsih Ahmad Ismail akan berkiprah mewujudkan kaum perempuan yang Atun (Amanah, Terampil dan Unggul). Di tangan para wanita ini nantinya gerakan wanita akan berkemajuan dan berkemauan untuk menjadi bagian peningkatan harkat dan martabat serta peranan wanita dalam pembangunan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Pasangan nomor urut 2 Nauvar F Farinduan – TGH. Muammar Arafat (F-One) melakukan kampanye unik untuk menggaet simpati masyarakat. Selain melakukan kampanye monoton turun ke masyarakat. F-One juga melakukan kampanye dengan cara membuat semacam tempat Ngopi (Ngobrol pintar). Selain itu, ada istilah-istilah lain yang dibuat oleh tim F-One. Rencananya, F-One bakal melakukan aksi blusukan ke pasarpasar dan tempat pelayanan umum seperti rumah sakit. Ketua Tim Pemenangan Muhazzam Fadli, menyatakan di samping terus turun ke para tokoh dan masyarakat tim FOne memiliki cara unik berkampanye.”Salah satunya Ngopi (ngobrol pintar), minggu depan kami akan minta temanteman korcam untuk mengadakan hal sama mulai tanggal 18 Maret, sehingga tidak hanya ada di Gerung saja,” kata Muhazzam, Selasa (13/3). Konsep Ngopi ini, jelasnya, masyarakat dicerahkan tentang pilkada dan berbagai hal menyangkut program F-One. Program ini dikemas dalam sebuah kedai (warung) kopi tempat ngobrolnya. Selain kampanye unik ini, ada juga istilah lain yang dilakukan. Pihaknya berencana mulai tanggal 18 Maret mulai turun blusukan ke pasar-pasar dan tempat pelayanan umum seperti rumah sakit dan puskesmas. Pihaknya tengah merancang jadwal untuk turun, sasaran perta-

ma sejumlah pasar besar, seperti Narmada, Gerung dan Labuapi barulah ke pasar lain. Termasuk pihaknya akan turun ke pelayanan publik, seperti rumah sakit dan puskesmas. Sasaran pertama Rumah Sakit Tripat Gerung, lalu ke Rumah Sakit Awet Muda Narmada, barulah turun ke puskesmas. Tujuan turun ke tempat pelayanan publik untuk mendengar dan menyerap keluh kesah masyarakat. Berbagai pola kampanye ini, jelasnya, belum ada dilakukan oleh tim paslon lain. Pihaknya tidak ingin melulu melakukan kampanye dengan mengumpulkan massa saja , sebab salah satu prioritas perhatian timnya adalah sasaran kampanye jelas dan terukur. “Kalau tahap pengumpulan masa kan tahap seremonial, kalau ini kita ingin kongkret berkunjung ke tempat pelayanan, toga, dan toma dan door-to door,” ujarnya. Artinya langkah-langkah ini untuk mendulang dukungan masyarakat, selain ini bentuk keseriusan untuk memenangkan pilkada. Menyoal hasil survei yang beredar, Muhazzam mengaku, pihaknya tidak melakukan survei. Baginya bukan hasil survei yang jadi ukuran, namun tetap turun fokus pada perjuangan bagaimana meyakinkan masyarakat. Pihaknya melakukan survei untuk kebutuhan pemetaan tim , bukan konsumsi publik. “Biarkan mereka lakukan survei, kami lakukan survei untuk internal pemetaan suara di bawah di mana titik merah, kuning dan hijau,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - F-One bersama masyarakat pendukung di wilayah Narmada beberapa waktu lalu.

Proyek Dermaga Apung Kuta Diaudit Praya (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menggandeng Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, sebagai mitra dalam mengaudit proyek pembangunan dermaga apung senilai Rp 4 miliar lebih di Desa Kuta Pujut. Saat ini, proses audit baru masuk tahap audit permulaan dan diharapkan tuntas April mendatang. Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, menjelaskan, alasan pihaknya menggandeng Perwakilan BPKP NTB melakukan audit terhadap proyek tahun 2017 dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, kondisi auditor yang dimiliki Inspektorat terbatas. Di satu sisi, pihaknya juga harus disibukkan dengan berbagai kegiatan lain, sehingga perlu ada dukungan dari Perwakilan BPKP NTB. “Dan selama ini, kita dengan BPKP RI Perwakilan NTB sudah banyak berkerja sama, melakukan audit proyek di Loteng. Jadi bukan kali ini saja, Inspektorat Loteng bekerja sama dengan BPKP RI Perwakilan NTB,” terangnya. Untuk pross audit i tim dari Inspektorat Loteng bersama dengan BPKP sudah turun beberapa kali ke lokasi proyek guna melihat kesesuaian hasil pekerjaan dengan laporan yang

ada. Hasil turun lapangan itulah yang nantinya juga menjadi salah satu bahan dasar bagi pihaknya untuk melakukan audit. Soal waktu penyelesaian audit, pihaknya bisa saja lebih cepat. Tetapi karena saat ini BPKP juga sedang melakukan audit terhadap pelaksanaan APBD Loteng tahun 2017, maka pihaknya masih menunggu BPKP selesai melakukan audit lebih dulu. Baru kemudian pihaknya menuntaskan proses audit proyek dermaga apung Desa Kuta. “Bisa jadi proses audit yang dilakukan oleh Inspekorat Loteng bersama BPKP Perwakilan NTB, simultan dengan proses audit oleh BPKP RI Perwakilan NTB, terhadap pelaksanaan APBD Loteng tahun 2017. Karena di situ juga masuk proyek pembangunan dermaga apung Desa Kuta,” ujarnya. Pihaknya khawatir, kalau Inspektorat dan Perwakilan BPKP NTB tidak simultan melakukan audit dengan BPK RI, hasil auditnya jauh berbeda. Hasil dari audit itulah yang nantinya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Apakah akan melanjutkan kasus, jika memang ada temuan ke proses hukum atau mungkin kebijakan yang lain. Atas dasar itu yang menyebabkan pihaknya belum bisa menentukan kebijakan apa yang akan diambil, kalau belum ada hasil audit yang jelas. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 14 Maret 2018

KSB Belum Beranjak dari Masalah Stunting

Tiga Pasar Masih Jadi ”Rumah Hantu” Taliwang (Suara NTB) Sekitar tiga unit pasar yang terbangun tahun 2017 hingga saat ini belum bisa digunakan. Pasar-pasar yang bernilai miliar rupiah tersebut, tidak kunjung digunakan karena diklaim masih dalam tahap pembangunan dan pemeliharaan oleh pihak kontraktor pelaksana. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) UMKM, Sumbawa Barat, Ir. Amin Sudiono, MM, kepada Suara NTB, Selasa (13/3) tidak memungkiri dua pasar yang dibangun tahun 2017 dan satu pasar lainnya yang dibangun 2016 belum bisa digunakan. Seperti pasar Brang Rea yang ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 miliar, pasar Dusun Aik Kangkung sekitar Rp1 miliar dan pasar Tambak Sari sekitar Rp700 juta. Ketiga pasar ini belum bisa digu-

(Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat hingga saat ini masih belum bisa terlepas dari persoalan anak dengan tinggi di bawah rata-rata (stunting). Bahkan angka yang ada saat ini cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yakni sekitar 10, 2 persen. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KSB, H. Tuwuh S. Ap, kepada Suara NTB, Selasa (13/3) tidak menampik ting(Suara NTB/ils) ginya angka stunting yang terH. Tuwuh jadi di wilayah setempat. Hanya saja dari rata-rata nasional 10,2 persen, KSB, jauh lebih baik dari sembilan Kabupaten/Kota lain di NTB. Meskipun demikian, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menyikapi masalah ini. Salah satunya membuat kegiatan lintas program kesehatan yang ada di dinas terkait. Karena untuk mengatasi hal ini, tidak cukup dengan pemenuhan gizi semata, melainkan peran dari para bidan untuk tetap memantau kondisi kehamilan juga menjadi sarana terbaik untuk bisa menekan stunting ini terjadi. “Kita melihat kasus ini bukan karena anak tersebut kurang gizi, tetapi pada proses kehamilan juga harus dikontrol. Bisa jadi kasus stunting ini juga terjadi karena penyakit bawaan dari orang tua si anak,” ungkapnya. Dikatakannya, faktor utama tingginya masalah stunting, karena buruknya asupan gizi 1000 hari awal kehidupan anakanak. Bahkan kekurangan gizi pada dua tahun pertama kehidupan ini juga bisa menyebabkan kerusakan otak. Dampak terburuk lainnya yakni kasus gizi buruk dan kematian balita juga dikhawatirkan akan terjadi. Oleh karena itu, investasi gizi pada 1000 hari pertama kehidupan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang tua. Selain menghindari stunting, kasus-kasus lain juga bisa semakin ditekan. Tentu, para Bidan tetap mengawal proses tersebut, baik itu dari dalam kandungan hingga melahirkan, untuk memberikan early warning jika kasus tersebut ditemukan. “Kita tetap akan pantau masalah ini (stunting) mulai dari dalam kandungan hingga 1000 hari awal kehidupan. Jika ditemukan terdapat kejanggalan pada proses pertumbuhan maka kita akan langsung mengambil sikap,” tukasnya. (ils)

Amin Sudiono

nakan karena masih ada beberapa item pembangunan yang belum rampung. Seperti pembuatan paving block, listrik, dan tanah urugan di beberapa pasar tersebut. Sehingga kedepannya pasar ini bisa digunakan secara maksimal. “Kita akui memang tiga pasar yang sudah terbangun saat ini belum bisa kita gunakan, karena masih ada item pekerjaan yang belum selesai,” jelasnya. Dikatakannya, terkait pasar Brang Rea, pihaknya baru mengusulkan anggaran di APBD-P 2018 untuk melengkapi sarana penunjangnya. Baik itu pavin blok, instalasi listrik,

Hadapi Dua Agenda Nasional, Sumbawa Perkuat Promosi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam tahun 2018 ini Sumbawa akan menghadapi dua agenda nasional, yakni Festival Pesona Moyo (FPM) dan Sail Indonesia. Momentum ini akan dimanfaatkan Pemkab Sumbawa untuk mempromosikan semua potensi yang ada. “Yang perlu kita bersyukur tahun ini akan ada dua agenda nasional di Sumbawa yakni Festival Moyo dan Sail. Pemerintah daerah dan masyarakat Sumbawa berharap mudah-mudahan momen ini bisa kita ambil hikmahnya untuk benar-benar berkesempatan mempromosikan potensi Sumbawa ini secara umum,” kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Parwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, M.Si, Selasa (13/3). Menurutnya, promosi yang dilakukan bukan hanya terkait pariwisata tetapi potensi yang lain. Seperti bidang pertanian dan peternakan serta bidang lainnya. Apalagi Sumbawa terkenal sebagai salah satu kabupaten penghasil jagung terbesar di NTB dan terkenal dengan kabupaten ternak. “Tamu yang akan datang saat acara bukan saja berkaitan dengan pariwisata. Tentu dari kementrian lainnya juga akan hadir. Kemungkinan besar juga secara teknis Kementrian teknis dan SKPD teknis lainnya juga akan melaksanakan kegiatan untuk mendukung. Makanya sekarang bagaimana kedua event ini bisa kita ambil hikmahnya. Supaya benar-benar waktu pelaksanaanya nanti Sumbawa dapat keuntungan dari segi daerah ini bisa terpromosikan. Seperti daerah lain yang sudah maju duluan,” terangnya. (ind)

(Suara NTB/ils)

MUTASI - Suasana saat digelarnya Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin memimpin mutasi terhadap 23 Kasek di Aula Dinas Dikpora, Selasa (13/3).

air, maupun tanah urugan di pasar tersebut. Sementara untuk pasar yang berada di Tambak Sari, saat ini pembangunannya sudah masuk tahap penataan di beberapa los serta pembangunan pagar. Sementara itu, pasar yang berada di Aik Kangkung, pembangunannya masih belum rampung dengan anggaran yang bersumber dari Kementerian PDT tahun 2017 lalu. Pasar ini juga belum diserahkan oleh Kementerian terkait kepada Pemerintah Daerah untuk bisa dikelola secara maksimal. “Khusus untuk pasar di Aik Kangkung, kita belum mendapat informasi progres pembangunannya karena itu langsung dari Kementerian PDT. Sementara untuk dua pasar yang lain kita tetap akan upayakan akhir tahun ini bisa digunakan,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, sementara dari segi pedagang, ratarata mereka sudah siap untuk menggunakan pasar tersebut. Bahkan pedagang ini juga mendesak pemerintah untuk bisa merampungkan pembangunan pasar ini sesegara mungkin. Sehingga asas manfaat dari keberadaan pasar ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain sebagai sarana untuk menunjang ekonomi masyarakat sekitar, keberadaan pasar ini, juga diharapkan bisa meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga PAD yang ditargetkan berada pada angka Rp80 miliar di tahun 2018 bisa tercapai. “Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pasar ini juga diharapkan mampu mendongkrak PAD yang hingga saat ini masih belum maksimal,” tukasnya. (ils)

Digelar, Rakor Persiapan FPT di Sumbawa

23 Kasek di Sumbawa Barat Kembali Digeser Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat, kembali menggeser 23 jabatan Kepala Sekolah (Kasek) yang berada di wilayah setempat. Adapun rinciannya yakni 17 Kasek tingkat SD, tiga Kasek untuk SMP Satu Atap (Satap) dan tiga lainnya merupakan para Kasek tingkat TK berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 067/ 824/ BKD/ 2018 dan 068/ 824/BKD/2018, Selasa (13/3). Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST menjelasakan, mutasi ini sengaja dilakukan untuk memberikan penyegaran kepada para Kasek yang sudah lama menjabat. Proses mutasi ini juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja para Kasek dengan harapan bisa memberikan yang jauh lebih baik lagi dari Kasek sebelumnya. Tentu dalam rangka mengambil keputusan untuk melaksanakan mutasi, pihaknya sudah melakukan pertimbangan. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah, atas pertimbangan tersebut, pihaknya baru akan melakukan mutasi. “Mutasi ini tidak kita laksanakan asal geser saja, melainkan dengan melihat kualitas dan kapabilitas tidak ada unsur lain. Karena kita berharap mutasi ini bisa mendongkrak sekolah untuk jauh lebih baik lagi,” ungkapnya. Dijelaskannya, sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) konsekuensinya sudah harus bersedia ditempatkan dimana saja. Tetapi hal yang harus ditanamkan dalam diri yakni niat untuk tetap memberikan yang terbaik bagi daerah bukan untuk “menjilat” pemimpinnya. Jika niat sudah melenceng, maka dalam bekerja nantinya tidak akan tenang dan selalu berfikir untuk bisa mendapatkan materi saja bukan untuk membina para peserta didik. Masalah ini harus dihilangkan, karena apapun jabatan yang diemban tetap diminta pertanggung jawaban. “Kami sangat berharap kepada para kepala Sekolah yang baru dilantik untuk memberikan yang terbaik, sehingga kualitas pendidikan biaa semakin meningkat,” ujarnya. Ia mengingatkan, Dinas Dikpora dan jajarannya untuk bisa menata pengelolaan aset dengan baik dan benar. Hal tersebut diatensikan, karena pemeriksaan aset khususnya dana BOS akan langsung dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Jika sudah ditata dengan baik, maka aset-aset ini tidak akan menjadi temuan ketika dilakukan pemeriksaan. Selain itu, Pemerintah juga berencana untuk menempatkan bendahara barang di setiap sekolah serta insentif. Sehingga kedepannya, pengelolaan keuangan dan aset di sekolah jajaran Dikpora KSB bisa berjalan baik. “Kita minta Dikpora ini mengelola asetnya dengan baik, terutama terkait dana BOS. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan tidak menjadi temuan,” tandasnya. (ils)

Halaman 6

(Suara NTB/Kabag Humas Pemkab Sumbawa)

BATAS WILAYAH - Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan Pejabat KSB saat penyerahan Permendagri tentang batas wilayah Sumbawa-KSB, di Kantor Gubernur NTB, Selasa ( 13/3).

Penyerahan Batas Wilayah Sumbawa - KSB Penuh Kekeluargaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyerahan Permendagri Nomor 123 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kabupaten Sumbawa Dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB berlangsung dalam suasana akrab penuh kekeluargaan. Penyerahan Permendagri itu dilakukan Pemprov NTB, pada rapat bersama antara Pemkab Sumbawa, KSB, dan Pemprov NTB, di Kantor Gubernur NTB, Selasa ( 13/3). Perwakilan Pemkab Sumbawa dipimpin Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, didampingi Kabag Pemerintahan, Kabag Humas dan Protokol, serta anggota Tim Penegasan Batas Wilayah lainnya. Sementara perwakilan Pemkab KSB dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, didampingi Kabag Pemerintahan, Camat Poto Tano, dan anggota Tim Penegasan Batas lainnya. Melalui Kabag Humas, M. Lutfi Makki, Wabup menyata-

kan rasa syukurnya, permasalahan batas dua kabupaten yang merupakan saudara kandung itu bisa tuntas. Berkat kepatuhan kedua belah pihak terhadap aturan yang berlaku. Asisten Pemerintahan dan Kesra KSB, Drs. Mukhlis, MSi, kata Lutfi, juga menyatakan penyerahan Permendagri tentang Batas Daerah KS dan KSB itu merupakan sejarah emas bagi kedua kabupaten dalam membangun daerah masing masing. Menurutnya, KSB yang merupakan daerah pemekaran Kabupaten Sumbawa siap menjadi adik yang baik dalam kerja bersama menuju kemajuan kedua kabupaten. Sebelumnya, sambung Lutfi, Kasubbag Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Pemprov NTB, H. Edy Purwanto menjelaskan, Permendagri tersebut baru beberapa hari diserahkan secara resmi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri RI kepada Pemprov NTB, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyer-

ahan secara resmi kepada kedua kabupaten. Dikatakan, penegasan batas kabupaten memiliki arti sangat penting dalam penataan administrasi pemerintahan. Sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Karena itu semua pihak wajib menaati segala ketentuan dalam Permendagri tersebut. Rapat bersama Pemkab Sumbawa, KSB, dan Pemprov NTB itu juga menyepakati untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap titik koordinat TK satu, PABU A sampai PBU B pada minggu pertama hulan April 2018. Pada saat verifikasi lapangan itu kedua kabupaten wajib menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) masing masing daerah, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Adapun untuk penetapan batas laut disepakati untuk diagendakan pada kesempatan lain dan tetap patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah provinsi (Pemprov) NTB bersama pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar rapat koordinasi (rakor), Selasa (13/3). Rakor di Lantai I Kantor Bupati Sumbawa tersebut membahas terkait persiapan dalam menyambut Festival Pesona Tambora (FPT), khusus kegiatan Maraton 320 K. “Tadi rapat yang dilaksanakan adalah rapat antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyikapi dengan baik agar persiapan Festival Tambora yang dalam hal ini khusus kegiatan Maraton 320 K benar-benar akan terlaksana dengan baik. Dan dapat memberikan kontribusi dalam rangka ada kesempatan kedua kabupaten untuk mempromosikan potensi pariwisatanya,” Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, M.Si yang ditemui wartawan. Menurutnya, tahun sebelumnya dalam pelaksanaan kegiatan tidak banyak melibatkan kabupaten/kota dalam perencanaaan persiapannya. Maka tahun ini dilibatkan, sehingga kegiatan marathon 320 K ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kegiatan promosi untuk pariwisata pulau Sumbawa umumnya dan Kabupaten Sumbawa serta Kabupaten Sumbawa Barat pada khususnya. Dari hasil rapat ada beberapa kesimpulan, yakni akan ada surat edaran bupati untuk seluruh camat agar ikut berpartisipasi untuk menyiapkan tempat titik singgah atau tempat check point dari peserta. Sambil memberikan pelayanan serta memberikan informasi kepada seluruh peserta. Dimana dalam kegiatan ada 50 pelari tingkat nasional dan internasional. Maka, secara otomatis para peserta juga akan mendapatkan informasi mengenai potensi pariwisata di Kabupaten Sumbawa. Sekaligus juga peserta mengetahui secara langsung akan adanya dua agenda besar setelah FPT, yakni Festival Pesona Moyo dan Sail Indonesia atau yang disebut Sail Moyo-Tambora. “Kita harapkan para peserta yang 50 orang itu nanti akan menjadi corong kita di luar sana untuk menginformasikan. Juga

diharapkan mereka bisa hadir di Festival Moyo dan Sail Indonesia dan menginformasikannya di daerah dan negara asalnya,” terangnya. Kesimpulan lainnya yakni, pelaksanaan rangkaian kegiatan FPT di Sumbawa dan Sumbawa Barat dapat melibatkan industri pariwisata. Dimana di Sumbawa akan ada kegiatan Semalam di Dalam Loka dengan melakukan pemutaran film terkait dengan pariwisata. Termasuk kegiatan FPM, Saka Buffalo Race dan dialog wisata. Di saat yang sama juga akan ada pertemuan pelaku pariwisata baik pengurus HPI, PHI dan Asita dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus karteker yang ada di Sumbawa. “Kalau selama ini pemerintah yang selalu dominan melakukan promosi. Maka kita berharap tahun ini peran dari pelaku pariwisata itu bisa lebih dominan,” kata H. Jun. Selain rapat persiapan FPT, lanjutnya, dalam pertemuan juga disinggung terkait kesiapan menghadapi Festival Moyo dan Sail Indonesia. Kebetulan di NTB sudah ada 4 even yang sudah masuk wonderful event nasional. Yaitu Festival Tambora, Festival Moyo, Bau Nyale dan Bulan Pesona Lombok Sumbawa. Keempat festival ini selalu dirapat koordinsikan dengan seluruh kabupaten/kota. Supaya keempat festival ini benarbenar menjadi pendorong untuk peningkatan percepatan pembangunan pariwisata di NTB, termasuk di Kabupaten Sumbawa. “Rapat hari ini dalam rangka menyikapi kesepakatan antara teman-teman kita di Kabupaten Sumbawa dan KSB dengan provinsi, ingin bagaimana mempercepat pembangunan pariwisata di Pulau Sumbawa. Maka setiap agenda-agenda yang berkaitan dengan pelaskanaan kegatan di Pulau Sumbawa, pertemuan rapat pun harus dilakukan di Sumbawa. Agar banyak pihak yang terlibat bisa ikut memberikan masukan. Sehingga pelaksanaan berbagai macam kegiatan event provinsi yang ada di Pulau Sumbawa, diharapkan provinsi lah yang akan turun langsung ke kabupaten kota untuk melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi kaitan dengan persiapan itu. Rakor ini mulai diterapkan oleh provinsi mulai tahun 2018 ini,” pungkasnya. (ind)

Pakar Ekowisata Bagi Ilmu di UTS Sumbawa Besar (Suara NTB) Pakar Ekowisata dan dan Flying team Dirjen BKSDAE KemenLHK RI, M. Nurdin Razak S.Sos, M.Sc, membagi ilmunya kepada mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dalam Seminar Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Sumbawa, Selasa (13/3) di Aula UTS. Yang dilanjutkan dengan workshop di Oase Sumbawa bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa, Balai KPH se Kabupaten Sumbawa dan sejumlah Pokdarwis. Nurdin dalam penyampaiannya, lebih banyak mengulas pengalamannya mengelola Taman Nasional Baluran Situbondo Jawa Timur. Taman Nasional seluas 25 hektar tersebut sangat lengkap, flora maupun faunanya. Mulai dari gunung, pantai, hutan bakau, padang savana. Nurdin tak henti hentinya mempromosikan alam Baluran ini hingga keluar negeri. Sehingga wisatawan dari berbagai negara secara kontinyu datang

berkunjung ke Baluran. Termasuk peneliti dari Malaysia, Cina, Belanda, dan Norwegia. Nurdin juga tekun berbagi ilmu ekowisata tak hanya bagi warga Desa Wonorejo, Kabupaten Situbondo, tetapi juga menjadi pembicara diforum forum nasional tentang ekowisata. Kehadiran turis di Baluran memberikan keuntungan ekonomi, baik melalui penginapan, makan, maupun melayani wisatawan. “Posisi Baluran yang terjepit diantara Bromo dan Bali, inilah yang dimanfaatkan. Dengan mengemas Baluran menjadi ekowisata yang menarik bagi turis,” jelasnya. Posisi Sumbawa, lanjut Nurdin, juga terjepit diantara Pulau Lombok dan Flores. Sehingga berpotensi mengembangkan pariwisata yang lebih menjual. Baik itu pariwisata massal ataupun ekowisata. Tentu dengan model pengelolaan yang berbeda. Kalau utara Sumbawa bisa dikelola untuk mass pariwisata, maka wilayah selatan seperti desa Batudulang kecamatan Batu-

(Suara NTB/arn)

UTS - Pakar Ekowisata dan dan Flying team Dirjen BKSDAE KemenLHK RI, M. Nurdin Razak bersama mahasiswa UTS, Selasa (13/3). lante sebaiknya dikelola dengan konsep ekowisata. “Lewat konsep ekowisata, masyarakat bisa diberdayakan untuk bersama-sama mengelola desa wisata secara mandiri. Cuma memang harus disiapkan SDM nya. UTS bisa membuat jurusan khusus ten-

tang Ekowisata,” terang Dosen Universitas Airlangga Surabaya yang telah beberapa kali datang ke Sumbawa ini. Sumbawa harus menjaga agar SDM lokal yang bisa mengelola pariwisatanya sendiri. Salah satunya dengan cara mencetak SDM-SDM yang

mampu memberdayakan potensi-potensi tersebut. Visi dan misi universitas lokal seyogianya mencetak SDM berkualitas yang kembali ke lokal. “Kalau lokal punya potensi pariwisata ya harus mencetak SDM pariwisata. Itu kuncinya. Kalau engak, universitas lain yang punya jurusan pariwisata akan memakan habis daerah yang dimana tidak menghasilkan SDM itu,” tegas sosok yang sudah menekuni ekowisata selama 18 tahun tersebut. Wakil Rektor IV UTS, M. Iqbal Sanggo, S.Sos, sengaja menghadirkan penggiat ekowisata yang sangat terkenal dan berpengalaman seperti. M. Nurdin Razak. Untuk membuka cakrawala baru tentang pengembangan ekowisata sekaligus tantangannya. Mengingat pengelolaan ekowosata berbeda dengan pariwisata umumnya. Apalagi Sumbawa memiliki sejumlah potensi ekowisata yang patut dikembangkan. Sekaligus mengubah mindset pengelolaan ekowisata yang menjual dan berkelanjutan. (arn/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 14 Maret 2018

Hutan Kritis di Bima Meluas, Satpol PP Kewalahan

(Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Hutan di wilayah Kabupaten Bima, kondisinya kian mengkhawatirkan. Sedikitnya enam Kecamatan diketahui mengalami kerusakan yang cukup parah, akibat pengalihan fungsi lahan pertanian. Kondisi hutan kritis dan meluas tersebut membuat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Dinsat Pol PP) Kabupaten Bima, kewalahan untuk melakukan pengawasan di lapangan. “Jujur saja dalam mengawasi kami kewalahan. Apalagi fungsi pengawasannya sudah dialihkan ke Pemerintah Provinsi,” kata Kabid Operasi dan Penertiban Dinsat Pol PP Kabupaten Bima, Kadrin, S.,E, M.,M, kepada Suara NTB, Selasa (14/3). Kadri mengaku, berdasarkan hasil pantauan pihaknya di lapangan, luas lahan yang kritis di Kabupaten Bima berpotensi bertambah. Tercatat ada enam Kecamatan yang lahan hutannya dalam kondisi rusak. “Kecamatan Madapangga, Monta, Parado, Langgudu, Wera dan Donggo, kondisi kerusakannya hutannya cukup mengkhawatirkan,” katanya. Dikatakannya, kerusakannya tersebut lebih disebabkan, pengalihan fungsi hutan secara masif. Masyarakat melakukan perambahan hutan dengan alasan membuka lahan produksi pertanian. “Semestinya aksi perambahan hutan tidak boleh dilakukan karena akan berdampak negatif hajat orang banyak,” katanya. Menurutnya, musibah banjir yang melanda Desa Tambe Kecamatan Bolo belum lama ini, merupakan salahsatu bukti dampak negatif tersebut. Puluhann rumah warga diterjang banjir. “Banjir yang terjadi rerupakan banjir kiriman dari wilayah pegunungan Kecamatan Donggo yang kondisi hutannya sudah kritis dan rusak,” katanya. Kadrin mengaku, untuk menghentikan perambahan dan pengerusakan hutan, perlu duduk bersama semua stakeholder, terutama Pemerintah Provinsi. Namun yang lebih diutamakan memberikan pemahaman terhadap masyarakat. “Meski ruang pengawasan sangat sedikit, sejak fungsi kehutanan dialihakan ke Provinsi. Namun bukan berarti luput dari pengawasan. Hanya saja hal ini perlu kerjasama semua pihak, terutama masyarakat,” katanya. Ditambahkannya, jika kondisi itu terus dibiarkan, akan mengancam musibah atau bencana yang sangat besat. Mengingat musibah atau bencana selama terutama banjir selama ini akibat kondisi hutan yang rusak. “Kita tentu tahu bersama, dampak kerusakan hutan akan mengakibatkan ancaman krisis air bersih, bencana tanah longsor dan banjir. Kita harus menyadarinya,” pungkasnya. (uki)

Kadrin

Puluhan Botol Miras dan Satu Pasangan Diamankan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Operasi gabungan (Opgap) di Sumbawa mengamankan puluhan botol minuman keras (miras) dan satu pasangan di luar nikah, Selasa (13/3). Operasi yang dilakukan di dua lokasi tersebut dipimpin langsung oleh koordinator operasi yang juga Kabid Trantibummas Sat Pol PP Sumbawa, Desire Jadi. Kepala Dinas Sat Pol PP Sumbawa melalui Korlap Opgab, Mukhtamarwan menyampaikan, operasi gabungan ini dilaksanakan dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dilaksanakan oleh Sat Pol PP sebagai leading sektor dibantu oleh Den POM, TNI AD, Polres Sumbawa, Disdukcapil, dan Dinas Sosial. “Ini operasi gabunagn pertama yang kita laksanakan di tahun 2018. Tadi kami menyasar beberapa titik,” ujarnya. Dalam operasi, awalnya pihaknya mendatangi lokasi Dusun Empan, Desa Badas, Kecamatan Labuhan Badas. Di wilayah setempat pihaknya mengamankan barang bukti miras dari seorang pemilik berinisial NK, 40 botol tuak ukuran 1500 ml, 9 botol bir besar, 9 botol bir kecil, 9 botol bir kecil hitam, 1 dos bir hitam, 3 dos bir bintang dan 1 botol arak kapasitas 550 ml. Selain itu, juga diamankan barang bukti dari seorang penjual lainnya yakni JA, 4 botol arak ukuran aqua tanggung 550 ml dan 2 jerigen kosong ukuran 30 liter. Kemudian pihaknya juga melakukan operasi ke kompleks kafe Sampar Maras, hanya saja tidak ada kegiatan yang dilakukan di kafe setempat. Selanjutnya pihaknya melakukan operasi di kos-kosan di wilayah Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Di salah satu kamar kos wilayah setempat, ditemukan adanya pasangan tanpa ikatan sah. Baik KTP maupun surat nikah dari keduanya tidak dapat ditunjukkan. Terhadap pasangan tanpa ikatan diamankan ke kantor Sat Pol PP. Keduanya diserahkan ke penyidik untuk dilakukan pendataan dan dimintai keterangan. Sedangkan terhadap penjual miras, juga akan dimintai keterangan oleh penyidik untuk ditindaklanjuti. Ia menambahkan, selain melakukan operasi gabungan, Sat Pol PP juga melakukan operasi rutin malam hari dengan menyasar Ruang Terbuka Hijau (RTH), Jalan Samota, dan kafe di Sampar Maras. (ind)

(Suara NTB/ind)

BARANG BUKTI - Tim Opgab membawa barang bukti miras yang diamankan dari dua lokasi ke Kantor Sat Pol PP Sumbawa, Selasa (13/3).

Halaman 7

Puluhan Rumah di Ranggo Tergenang Banjir Dompu (Suara NTB) – Bencana banjir kembali terjadi di Dompu. Kali ini, banjir menggenangi puluhan rumah warga bantaran sungai di Dusun Mangga Dua Desa Ranggo, Senin (12/ 3) sore. Intensitas hujan yang tinggi dianggap pemicu bencana alam tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M Hasan menyampaikan curah yang tinggi diwilayah selatan Dompu membuat aliran sungai Ranggo meluap hingga ke pemukiman warga dan jalan raya. Beruntung tak menimbulkan korban jiwa atau luka-luka. “Itu banjir dari gunung karena intesitas hujan yang tinggi di wilayah selatan,” kata dia kepada Suara NTB dikonfirmasi, Selasa (13/3). Kendati meluap dan masuk ke pemukiman warga bencana ini dianggapnya tidak begitu parah. Imbasnya, hanya perabotan rumah tangga, kebutuhan pokok dan dua ekor kambing masyarakat tewas terseret arus. Termasuk ruas jalan raya Dompu-Lakey tergenang luapan air tersebut. Dusun Mangga Dua, jelas Imran, memang menjadi langganan rutin terdampak bajir setahun terakhir. Selain faktor cuaca juga pengaruh tumpukan sampah yang berada disepanjang bantaran sungai. “Kerusakannya tidak ada yang parah termasuk fasilitas umum juga tidak ada yang rusak,” ungkapnya. Usai membantu evakuasi korban terdampak banjir bersama jajaran Polsek Pajo, pihaknya langsung melakukan pemantauan ke wilayah Huu yang juga rawan banjir. Namun kondisinya masih aman karena curah hujan diwilayah tersebut rendah. “Kita juga langsung pantau ke Huu tapi

tidak ada banjir, itu pengaruh hujan disekitar wilayah itu saja,” pungkasnya. Sepekan sebelumnya, ribuan kepala keluarga juga menjadi korban banjir bandang. Daerah yang menjadi sasaran terparah banjir yakni Lingkungan Soriwono Kelurahan Potu. Tak hanya merusak fasilitas umum, banjir kiriman wilayah Bima tersebut juga meluluhlantakkan ratusan rumah warga bantaran sungai Laju. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M Hasan mengatakan, kendati hujan di Dompu tidak lebat namun karena intensitas yang tinggi di wilayah barat Kabupaten Bima membuat aliran sungai laju meluap. Setidaknya ada Lima Desa/ Kelurahan terdapak, yakni Dusun Kareke Desa Kareke, Lingkungan Salama Kelurahan Bada, Lingkungan Magenda, Parimpi, Soriwono, Potu Kelurahan Potu, Lingkungan Kampo Rato, Karijawa Selatan Kelurahan Karijawa serta Lingkungan Mangge Maci, Kandai II Timur, Wawonduru Kelurahan Kandai II. Beruntung bencana alam ini tidak sampai merenggut korban jiwa atau luka-luka, tetapi merusak pemukiman warga bantaran sungai. Bahkan beberapa diantaranya hanyut dan jebol tergerus banjir, termasuk perabotan rumah warga banyak yang tidak bisa diselamatkan dan diperkirakan kerugiannya mencapi Rp1 M lebih. (jun)

(Suara NTB/Ist)

GENANGI RUMAH – Seorang warga tengah melintas di tengah air yang menggenangi masuk ke pemukiman warga Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Senin (12/3).

Jaksa Konsen Usut Dugaan Dompu Minim Peminat Dokter Magang Penyimpangan ADD/DD Dompu (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu menemukan banyak indikasi penyimpangan ADD dan DD di wilayah ini. Karenanya, perbuatan melawan hukum tersebut menjadi konsentrasi utama tahun ini. Apalagi anggaran yang dikelola terbilang fantastis dan dampak penyimpangannya dirasakan langsung masyarakat banyak. Kasi Pidsus Kejari Dompu, Deddi Diliyanto, SH., mengatakan, alasan mendasar pihaknya menyorot penyimpangan ADD/DD tersebut karena memang menyangkut kepentingan orang banyak dan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD ini cukuplah besar. “Inikan menyangkut kepentingan orang banyak dan di desa itu dia mengelola dana yang sangat besar,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (13/3). Dalam hal pengelolaan keuangan negara yang nilainya milaran lebih tersebut aparatur desa diharap mampu mengelolanya sebaik mungkin. Terlebih, memastikan alokasinya untuk kesejahteraan masyarakat. ADD dan DD, tegas Deddi Diliyanto, bukan untuk kepentingan perut pribadi kepala desa atau pejabat lainnya, tetapi dititip oleh negara untuk mendorong kesejahteraan

(Suara NTB/jun)

Deddi Diliyanto masyarakat sebagaimana program pemerintah pusat. “Harapan kami juga desa-desa ini jangan sungkan, kami di sini ada TP4D yang akan siap membantu mengawal proses pelaksanaan alokasi ADD dan DD Tersebut. Makanya saya tidak akan main-main terhadap persoalan dana desa ini,” ungkapnya. Dari sekian kasus penyimpangan ADD dan DD yang ditangani rata-rata pelanggarannya yakni penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan demi kepentingan pribadi. Dan itu bukan karena ketidaktahuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran, akan tetapi semata-mata karena niat jahat untuk mencuri uang negara tersebut.

Parahnya, lanjut dia, praktik yang kerap ditemukan ialah kepala desa memonopoli tupoksi pejabat yang ada dalam struktur organisasi desanya, sehingga tak heran ketika muncul persoalan banyak dari staf desa yang diangkat tak tahu menahu alokasi anggaran dan pelaksanaan program di desanya. “Memang hampir semua yang pernah kami tangani semua dimonopoli pekerjaan itu, ini hanya stempel saja namanya bendahara, kaur ini padahal mereka tidak pernah tahu, tidak dilibatkan dalam pekerjaan sebagaimana tupoksi dari bidangnya dia,” jelasnya. Untuk memaksimalkan penindakan di lapangan pihak Kejari Dompu telah membangun koordinasi dengan intansi terkait, pun dipusat sudah ditanda tangani MoU antara Kemendagri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait penanganan masalah penyimpangan ADD dan DD di wilayah. Disinggung jumlah desa yang dilaporkan bermasalah, Deddi Diliyanto menyebutkan, diawalawaln tahun untuk tahun ini ada satu desa yang masuk tahap penyidikan dan satu desa lainnya akan masuk tahap penyelidikan. “Sekitar yang akan naik nanti ke tahap penyelidikan ada dua,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Pemkab Dompu mengusulkan jatah penempatan dokter magang ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Namun, tak ada yang berminat sebagaimana tahun lalu. Walhasil, tahun ini Dompu tak mendapat jatah dokter yang baru menyelesaikan studi tersebut. Hal ini antara lain dipicu tersebarnya berita hoaks tentang ketidaknyamanan dokter magang di Dompu beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Abubakar Husain mengatakan, pengajuan jatah dokter magang yang dilayangkan beberapa waktu lalu hanya diminati dua orang sehingga tidak memenuhi standar kuota sebagaimana ketentuannya. “2018 ini tidak ada karena peminatnya tidak ada. Kemarin kan ada dua orang tapi tidak mencukupi standar karena persyaratan paling tidak 15 orang,” kata dia kepada wartawan, Selasa (13/3). Berbeda halnya tahun 2017 lalu yang mana ada 16 dokter magang yang mengabdi di wilayah ini. Namun, karena masa prakteknya selesai dan telah kembali ke kampung hala-

man masing-masing maka dibuka lowongan untuk lulusan baru. Tetapi sayangnya, tak ada yang berminat dengan alasan khawatir atas munculnya isu di media sosial bahwa keamanan mereka terancam. “Informasi yang kemarin itu tidak benar sebenarnya, jadi ada miskomunikasi saja kemarin masalah ketidaknyamanan di Dompu ini. Kejadian itu sudah kita klarifikasi tapi ternyata berita hoaks itu berpengaruh terhadap peminatnya ke Dompu,” ungkapnya. Abubakar Husain menjelaskan, dokter magang ialah mereka yang baru saja menyelesaikan studi dan diambil sumpahnya, tetapi untuk bisa direkrut sebagai tenaga kesehatan dengan status kontrak atau mengikuti seleksi di pusat pelayanan kesehatan mereka harus mengabdi terlebih dahulu di daerah magang. Harapannya, bisa membantu mengurangi beban tenaga kesehatan terutama dalam hal penanganan pasien. Apalagi mereka ditargetkan mampu meningkatkan status kesehatan masyarakat tempatnya mengabdi. “Dia harus mengikuti program ini baru nanti direkrut sebagai tenaga-tenaga lain, umpamanya mengikuti PNS atau tenaga kontrak,” ujarnya. (jun)

Reses di Ranggo, Abdullah Bantu Korban Banjir Bandang Dompu (Suara NTB) Banjir bandang kembali melanda Desa Ranggo Kecamatan Pajo dan merendam sekitar 33 unit rumah warga di bantaran sungai setempat, Senin (12/3) sore. Kendati banjirnya tidak berlangsung lama, namun banjir yang datang tiba – tiba ini membuat warga tidak sempat menyelamatkan beberapa harta bendanya. Abdullah, S.Kel anggota DPRD Dompu dari PKS yang melakukan kegiatan reses, langsung menemui warga korban banjir dan membagikan paket sembako pada warga. Di hadapan warga korban banjir, Selasa (13/3) kemarin, Abdullah mengaku prihatin atas musibah banjir bandang yang menimpa warga. Ia pun meminta untuk tidak saling menyalahkan dalam kasus banjir tersebut, tapi hendaknya dimanfaatkan untuk saling mengintrospeksi diri dan bersabar dalam menghadapi cobaan ini. “Kita mungkin tidak saling menyalahkan kenapa ini bisa banjir, tapi bagaimana kedepan kita menyikapinya,” katanya. Politisi PKS asal Huu ini mengaku sudah mendapat laporan dari Kepala Desa Ranggo

terkait kerusakan akibat banjir tersebut dan harapan terhadap penanganan tanggap darurat bagi warga korban banjir. Terhadap kerusakan bronjong akibat banjir, ia minta agar Pemerintah Desa (Pemdes) Ranggo segera menyurati Bupati dan BPBD Kabupaten Dompu dengan melampirkan foto kerusakan akibat banjir. “Foto kerusakan akibat banjir yang dikirim Kepala Desa tadi malam, saya lanjutkan ke Bupati dan kepala BPBD. Tadi alhamdulillah petugas sudah mulai melakukan pendataan dan saya pastikan akan mengawalnya,” katanya. Harapan untuk normalisasi dan pemasangan bronjong yang jebol akibat banjir, dikatakan Abdullah akan mengupayakan untuk ditangani melalui dana tanggap darurat. Ia juga akan mengupayakan melalui program aspirasi, tapi sesuai mekanisme perencanaan baru bisa diprogramkan tahun 2019. “Yang bisa mada (Saya) bantu sekarang dengan bantuan paket sembako untuk korban banjir. Walau tidak seberapa, semoga bantuan ini dapat meringankan beban bapak – ibu semua,” harap Abdullah.

Abdullah juga menyampaikan, keluhan warga Ranggo yang sulit mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi akan dikoordinasikan dengan kepala Desa agar tidak tumpang tindih penganggarannya. Ia akan memperjuangkan agar sungai Ntuda Niu yang menjadi sumber air baku selama ini untuk dibuatkan perpipaan sendiri bagi warga Ranggo, sehingga tidak saling klaim dengan warga di Desa Tembalae. “Usulan soal air bersih, akan mada (saya) prioritaskan juga untuk diperjuangkan bagi warga Ranggo,” katanya. Kepala Desa Ranggo, Sumarni pada kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasinya kepada Abdullah, S.Kel yang peduli terhadap warga Ranggo korban banjir. Atas nama rakyat dan pemerintah Desa menyampai rasa terimakasihnya. “Berapapun yang telah diberikan, agar diterima. Kami juga sampaikan terimakasih kepada pak Abdullah yang telah peduli dan respon atas musibah yang menimpa kami,” kata Sumarni. Kepala Desa perempuan ini juga menyampaikan, ada 33 unit rumah warga di bantaran

(Suara NTB/ula)

BANTUAN - Abdullah, S.Kel anggota DPRD Dompu dari PKS menyerahkan bantuan sembako kepada korban banjir di Desa Ranggo Kecamatan Pajo saat melakukan reses, Selasa (13/3). sungai yang terendam banjir Senin sore. Banjir ini tidak diduga kedatangannya, karena hujannya tidak terlalu deras. Sehingga banyak perumahan warga yang terendam banjir dan kebutuhan pokok seperti beras terendam banjir. “Ada 2 ekor kambing warga yang mati dibawa banjir,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pondok pesantren Al Kausar juga ikut direndam banjir. Sehingga banyak beras dan kompor milik santri ikut direndam banjir. “Tadi malam banyak yang tidak bisa tidur akibat terkena banjir,” terangnya. Bantuan sembako yang dibawa Abdullah, S.Kel ini berupa beras, minyak goreng bimoli, mi instan, deterjen. (ula/*)

SUARA NTB Rabu, 14 Maret 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB

PKS Waspadai Suhaili dan Ali BD Dugaan SK Bodong Tenaga Kesehatan

Kadikes Lotim akan Diklarifikasi Mataram (Suara NTB) Kejari Lombok Timur sudah membentuk tim untuk mengusut dugaan Surat Keputusan bodong soal pengangkatan tenaga kesehatan. Pengusutannya mulai dari pihak yang mendapat SK sampai ke Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur. Kepala Kejari Lombok Timur, Tri Cahyo Hananto mengatakan, semua pihak yang memiliki kaitan dengan hal tersebut akan dimintai keterangan dalam bentuk klarifikasi. Satu diantaranya adalah Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur. “Siapa nanti yang perlu dimintai keterangan belum tahu (rincinya), tetapi kan datanya bisa datang dari mana-mana saja,” kata dia ditemui di Mataram Senin lalu. Dia menambahkan, untuk tahap awal pihaknya akan melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data terlebih dahulu. Saat masih ditangani Seksi Intelijen Kejari Lombok Timur. “Bagaimana sebenarnya itu juga saya belum tahu, kami lagi cari datanya. Datanya lebih rinci (dicari) ke mana saya belum tahu. Tim sudah ada, sudah Pulbaket,” sebut dia. Dugaan SK bodong tenaga kesehatan tersebut mencuat melalui aksi demonstrasi ratusan tenaga kesehatan yang tergabung di dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) akhir Februari lalu di Selong, Lombok Timur. Mereka mensinyalir adanya SK yang diterbitkan tanpa melalui prosedur yang sesuai. Dari aduan yang disampaikan, diduga terdapat 22 SK pengangkatan tenaga kesehatan. SK itu disebutkan tidak dianggarkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur ataupun di Dinas Kesehatan Lombok Timur. Diberitakan sebelumnya, Penjabat Bupati Lombok Timur, H. Ahsanul Khalik meminta aparat penegak hukum. Pun demikian Kadikes Lotim, drg Asrul Sani yang mendukung pengusutan dugaan tersebut. Termasuk rencana pembentukan Pansus di DPRD Lotim. (why)

Praperadilan

Penetapan Tersangka Ikhwan Sah Sesuai Prosedur Mataram (Suara NTB) Hakim tunggal praperadilan Ferdinand M Leander menyatakan penetapan Direktur PD BPR Sumbawa, Ikhwan sah berdasarkan hukum. Hakim menolak permohonan praperadilan Ikhwan dalam kasus dugaan korupsi penggabungan PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB. “Menimbang bahwa pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya dan termohon sanggup membuktikan sangkalannya,” kata Ferdinand dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (13/3). “Permohonan praperadilan pemohon dalam perkara dugaan korupsi penggabungan badan hukum PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB ditolak untuk seluruhnya,” imbuh dia. Hadir dalam persidangan, penasihat hukum DR Umaiyah didampingi kliennya, Ikhwan sebagai pihak pemohon dan jaksa Kejati NTB, Supardin sebagai pihak termohon. Ferdinand mengatakan, dalam penetapan tersangka Ikhwan, sudah berdasarkan prosedur hukum yang diatur pasal 184 KUHAP dan Standard Operating Procedure (SOP) yang dimiliki Kejaksaan Agung RI. Penetapan Ikhwan sebagai tersangka sudah melalui serangkaian kegiatan penyelidikan. Setelah jaksa meyakini dua alat bukti permulaan yang cukup, penanganan kasus dugaan korupsi tim konsolidasi penggabungan badan hukum PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB tahun 2016 dinaikkan ke tahap penyidikan. Peningkatan status penanganan perkara itu dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan tertanggal 21 Agustus 2017. Kemudian dilanjutkan dengan Sprindik dengan nomor yang sama tertanggal 31 Oktober 2017. Dua alat bukti permulaan tersebut, lanjut Ferdinand, seperti tertuang dalam bukti surat yang diajukan termohon antara lain pemeriksaan delapan orang saksi dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan NTB. Dia menjelaskan, penetapan tersangka bukan hanya pada keterangan saksi dan bukti saksi, tetapi juga berdasarkan keterangan ahli dan bukti hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Selain itu bukti-bukti surat penyitaan barang bukti yang telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. “Penetapan tersangka didasarkan pada dua bukti permulaan yang cukup sehingga dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka saudara Ikhwan tidak sah tidak dapat dikabulkan,” jelasnya. Mengenai penetapan Ikhwan sebagai tersangka dengan surat tertanggal 6 Februari 2018, lalu Sprindik yang baru dikeluarkan pada 13 Februari 2018, Ferdinand menyatakan tidak memengaruhi Sprindik yang telah dikeluarkan sebelumnya. “Penetapan tersangka sudah dilakukan secara sah. Memang ada Sprindik yang baru namun tidak membatalkan proses penyidikan dari awal. Sudah sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan,” papar Ferdinand. Hakim menyatakan, tidak ada upaya hukum lanjutan dari putusan praperadilan. Usai persidangan, Umaiyah mengaku akan berjuang mendampingi dalam upaya hukum mengenai pokok perkara yang menjerat kliennya. Meski menerima putusan permohonan praperadilan tersebut, tetapi dia menganggap hakim tidak mempertimbangan bukti-bukti yang diajukannya ke persidangan. “Bahwa keterangan ahli dikesampingkan. Kenapa penetapan tersangka jadi objek praperadilan karena ini endingnya dari penyidikan yang tidak benar maka proses penetapan tersangkanya juga tidak benar,” jelasnya. (why)

(Suara NTB/why)

SALAMAN - Jaksa dan pengacara terdakwa Ikhwan, Umaiyah bersalaman usai hakim tunggal Ferdinand M Leander membacakan putusan praperadilan kemarin.

Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, MM, menyebutkan, dari tiga pasangan Cagub dan Cawagub NTB yang menjadi lawan pasangan nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Sitti Rohmi Djalilah, (Zul-Rohmi), hanya dua paslon yang dianggapnya sebagai penantang yang cukup kuat, yakni paslon nomor 1, H. M. Suhaili FT - H. Moh. Amin dan paslon nomor urut 4, H. M. Ali BD - TGH. L. Gede Sakti. “Kalau laporan yang kami terima, posisi sekarang kita termasuk tertinggi. Zul-Rohmi masuk tertinggi disusul Suhaili kedua baru Ali BD,” klaim Abdul Hadi, ketika ditemui di DPRD NTB. Hal itu dikatakan Hadi, berdasarkan hasil survei internal PKS baru-baru ini, bahwa Zul-

Rohmi menempati ranking tertinggi. Adapun urutan kedua, masih diduduki oleh SuhailiAmin dan disusul oleh Ali-Sakti, kemudian terakhir, Ahyar-Mori. Ketika didesak menyebutkan persentase hasil surveinya, Hadi menolak untuk membeberkannya. Hanya saja ia mengakui

bahwa selisih hasil survei tersebut tidak terlalu jauh, alias masih sangat tipis. Oleh karena itu, meski unggul, pihaknya belum bisa merasa aman. Hadi menyebut bahwa, masing-masing calon penantang ZulRohmi masih unggul tipis di kandang masing-masing. Seperti di

Lombok Timur, diakuinya calon nomor urut 4 yaitu Ali BD masih jadi tertinggi. Begitu juga dengan di Kabupaten Lombok Tengah, kekuatan Suhaili masih mengalahkan posisi hasil Survei Zul. Sementara untuk Kota Mataram, juga masih tinggi Ahyar dan di Bima hasil survei tinggi dikuasasi Ahyar-Mori disebabkan wakil Ahyar asal Bima. Atas dasar peta kekuatan yang dipegang oleh DPW PKS, itu, maka pihaknya telah mengintruksikan kadernya agar terus bergerak melakukan sosialisasi lebih masif lagi untuk me-

menangkan paslon yang diusung partainya. Lebih lanjut disampaikannya, bahwa mesin politik PKS berkerja secara struktural partai, sehingga terlihat jarang ikut bersama-sama dengan paslon. Paslon diberikan kesempatan untuk berkampanye dengan relawan masing masing. Hadi mencontohkan Calon Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi Djalilah bergerak bersama barisan muslimat dan pos pos ormas Nahdaltul Wathan (NW). Sementara Dr Zul sendiri banyak bergerak bersama relawan. (ndi)

Beraksi di 10 Tempat, Komplotan Curanmor Ditangkap

(Suara NTB/ndi)

UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN - Ketua Timsel, uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner KPID NTB, H. Moh. Rais Ishak, dan anggota Timsel bersama tim ahli, mencecar salah satu calon.

Masyarakat Diminta Awasi Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Komisioner KPID Mataram (Suara NTB) Setelah sempat molor cukup lama, Komisi I DPRD NTB akhirnya menggelar uji kepatutan dan kelayakan 14 calon anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB. Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan selama tiga hari, sejak Senin (12/3) sampai Rabu (14/3) hari ini. Calon komisioner KPID NTB secara bergiliran mendapatkan berbagai pertanyaan tajam, seputar isu-isu penyiaran dari tim seleksi Komisi I. Uji kepatutan dan kelayakan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Seleksi, H. Moh. Rais Ishak, SH, Wakil Ketua, H. Makmun, SH, MKn, Sekretaris, Lalu Wirajaya, SH dan anggota komisi I lainnya. Dalam pelaksanaan Uji kelayakan dan kepatutan, tim seleksi dibantu oleh tiga tim ahli untuk memberikan penilaian terhadap jawaban-jawaban yang disampaikan oleh calon komisioner KPID NTB. Tim ahli tersebut adalah, Penanggungjawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino, Akdemisi Fakultas

Hukum Unram, Prof. H. Galang Asmara, SH, MH, dan ahli psikologi, Kompol, I Nyoman Wibawa, M.Psi. “Dalam seleksi ini, tim seleksi didampingi oleh tim ahli, yang akan melakukan penilaian atas jawaban para calon. Tujuannya supaya kami bisa mendapatkan komisoner yang mumpuni, berkualitas dan berkapasitas,” ujar Ketua Tim Seleksi, Moh. Rais Ishak. Ditemui Suara NTB, di selasela seleksi berlangsung, Rais Ishak menyampaikan bahwa pihaknya berharap dari 14 calon ini bisa menjaring komisioner yang benar-benar memahami tupoksi KPID, yang memiliki tugas khusus pengawasan penyiaran. Menurutnya, tugas KPID ke depan ini akan semakin berat, seiring dengan fenomena munculnya informasi hoax yang semakin dahsyat. Oleh karena itu, KPID harus diisi oleh orang-orang yang punya kualitas mumpuni. Dari 14 calon, Komisi I akan mencari 7 orang komisioner. Dalam proses seleksi ini, Moh. Rais menjamin bahwa komisi I

bekerja secara objektif, tanpa tekanan dari pihak manapun. Pihaknya juga sudah mensiasati proses seleksi ini sedemikian ketat, sehingga mempersempit ruang-ruang kecurangan. “Sebagai manusia, tentu punya pertimbangan naluri, tapi Insya Allah kami bersih atas dugaan dan sangkaan terkait dengan kecurangan. Kami kerja maraton, karena kami ingin tidak ada ruang jeda. Dan alhamdulillah semua pansel berkomitmen yang sama. Maka dari itu kami juga minta kepada masyarakat untuk ikut memberikan dukungan moral, untuk melakukan uji kelayakan jni seobjektif mungkin,” kata politisi Partai Demokrat ini. Adapun nama-nama 14 calon komisioner KPID yang diuji oleh Komisi I, yakni Agus Zaironi SE, Andayani SE, Arwan Syahroni, Fathul Rakhman, S.Km. Fathul Rijal, M.IK. Husna Fatayati, S.Si, L. Nurul Bayanil Huda, M.Ud, L. Okto Muhar Sabdi, S.Pd, Ni Wayan, Yudiastini Astuti, M. Pd, Rifki Anwar, Rifyal Hadi Yuda, MM, Sahdan, S.Pd, Yudi Kusninggrat, ST, dan Yusron Saudi, ST. (ndi)

Tak Masuk Prioritas Nasional

Pembanguanan Dam Mujur Perlu Dukungan Politik di Pusat Mataram (Suara NTB) Realisasi pembangunan Dam Mujur, Praya Timur Lombok Tengah, masih sulit untuk bisa terwujud dalam waktu dekat. Hal tersebut karena sampai saat ini, sekitar 60 persen dari lahan lokasi pembangunan kawasan sentral irigasi untuk Lombok Selatan itu belum dibebaskan, sehingga tidak masuk dalam prioritas Pemerintah Pusat. Demikian, permasalahan yang mencul terkait kendala pembangunan Dam Mujur, di Komisi IV DPRD NTB, saat menerima hearing pansus percepatan Dam Mujur, DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang menghadirkan BWS, dan Asisten III Pemprov NTB. Dalam penjelasan Kepala BWS Provinsi NTB, Asdin, mengatakan, secara teknis kesiapan BWS sudah mencapai 90 persen. Hanya saja yang menjadi persolan masyarakat disebutnya masih belum mau dilakukan pembebasan lahan. Sehingga untuk dijadikan sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui anggaran APBN masih sulit terjadi. Terhadap persolan ini, mestinya pemerintah daerah Lombok Tengah bisa membuat kondusif masyarakat setempat. Terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan bendungan. Berdasarkan fakta yang BWS temukan di lapangan, baru sekitar 30 persen masyarakat yang sanggup lahannya dibebaskan, sisanya masih belum kondusif. “Asal syaratnya tuntas dulu di bawah (masyarakat). Kami khawatirnya ketika perencanaan itu disampaikan ke pusat, uang cair namun tersendat karena ada

(Suara NTB/ndi)

PENJELASAN - Ketua Komisi IV DPRD NTB, Wahidin, HM. Noer, bersama Ketua Pansus percepatan Dam Mujur, Suhaimi, serta anggota, tengah mendengarkan penjelasan dari Kepala BWS Nusa Tenggara, Asdin terkait kendala pembangunan Dam Mujur. masalah sosial dan itu yang kita antisipasi,” paparnya. “Sekarang kalau diminta untuk mengusulakan Dam Mujur dan diterima oleh pusat, tetapi ditau ada masalah sosial yang belum bisa selesai apa saya nggak dipecat nantinya,” sambungnya. Menanggapi penjelasan dari Kepala BWS tersebut, Ketua Pansus percepatan Dam Mujur, Suhaimi, SH menjelaskan, bahwa pihaknya tidak menemukan catatan bahwa ada penolakan dari masyarakat, separti yang disampaikan BWS. Sesuai hasil kunjungan masyarakat ke BWS beberapa hari yang lalu, mereka datang meminta kepastian serta dukungan kuat agar DAM Mujur itu bisa dibangun dengan cepat oleh BWS. Dari diskusi yang berjalan alot itu, anggota Komisi IV DPRD NTB, dari dapil Loteng, Ruslan Turmuzi ikut angkat bicara dan menyangkal pengakuan dari BWS dan Pemprov NTB. Ruslan, menyebutkan

eksekutif tidak perlu membalikkan fakta. Ruslan membongkar fakta bahwa Dam Mujur selama ini tidak masuk ke dalam matrik skala prioritas pembangunan ketahanan pangan nasional berupa sarpras yang dibahas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ruslan mengaku maslalah teknis pembangunan yang dijadikan alasan, itu bisa dinomorduakan. Namun yang menjadi persoalan paling penting dan menjadi tugas bersama yakni bisa memastikan secara politik mendorong agar Dam Mujur masuk dalam matrik pembhasan Bappenas. Dalam hal ini sebagai solusi menurutnya harus kerja bersama, Bappeda, BWS dan tim pansus bisa bekerja bersama mendorong secara politik, agar pemerintah pusat mencantolkan Dam Mujur menjadi Matrik pembangunan ketahanan pangan dalam bentuk sarana prasana. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Tiga kawanan pelaku curanmor dijebloskan ke tahanan Polres Mataram. Mereka tergabung dalam kelompok yang sudah beraksi di 10 tempat di Mataram dan Lombok Barat. Sasarannya, tiga diantaranya motor matik bongsor Yamaha NMax. Mereka ditangkap di tempat terpisah. Berangkat dari tertangkapnya pelaku yang mengendarai motor Honda Vario dengan kondisi kunci kontak jebol di Jalan Raya Lingsar, Lombok Barat. Muncul nama IR (17) seorang residivis pencuri asal Pejarakan, Ampenan, Mataram yang ditangkap Minggu (11/3) dini hari. Tak lama kemudian menyusul kemudian, AR (18) dan RB alias IM (24) warga Taman Sari, Ampenan yang ditangkap di salah satu warnet di Gomong, Selaparang, Mataram. Pelaku IR mencoba kabur saat hendak ditangkap. Setelah tiga kali tembakan peringatan tidak diindahkan, akhirnya Tim Resmob 701 Satreskrim Polres Mataram menembak IR di kedua kakinya. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, kemarin menjelaskan, para pelaku itu merupakan komplotan yang beraksi berpasang-pasangan. Satu orang berperan mengawasi situasi, satu lainnya mengeksekusi merusak kunci motor sasarannya.

“Di satu TKP, motor dicuri pada saat sedang dipanaskan. Motor-motor yang disasar itu dalam keadaan stang terkunci. Nah mereka ini spesialisnya mencari Yamah NMax,” kata dia didampingi Kasubbaghumas, I Made Arnawa. Sejumlah lokasi yang disasar itu yakni di perumahan Taman Kapitan di Taman Sari, Ampenan pada 30 Agustus 2017 dan 27 Februari 2018, kemudian di Jalan Palawija, Taman Sari, Ampenan pada 30 Oktober 2017. Dari hasil interogasi, pelaku IR mengakui sudah beraksi di tiga tempat bersama dengan pelaku RJ –masih buron. Motor hasil curian kemudian dijual kepada B –juga masih buron- yang tinggal di Perampuan Barat, Perampuan, Labuapi, Lombok Barat. Dia mendapat jatah Rp 500 ribu dari setiap motor yang dijual. Kemudian pelaku AR, tiga kali mengaku mencuri motor dengan hasil Rp 1 juta per motor yang dijualnya ke penadah. Sementara RB mendapat Rp 500 ribu dari masing-masing tiga kali mencuri. Dari penangkapan para pelaku disita barang bukti Honda Vario DR 2445 HG dan Yamaha Nmax DR 5473 CU, dan belasan potong pakaian yang dibeli para pelaku dari hasil menjual motor curian. (why)

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Kawanan curanmor diamankan polisi. Salah satu tersangka terpaksa ditembak kakinya karena berusaha kabur.

Koramil 1606-01/Cakranegara Jadi Koramil Model Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., berkunjung ke Koramil 1606-01/ Cakranegara kemarin yang dijadikan model di jajaran Kodim 1606/Lobar. Kehadiran Danrem disambut Dandim 1606/Lobar Letkol Czi Joko Rahmanto, S.IP., bersama para Kasi Korem dan para Perwira Kodim 1606/Lobar. Pada kesempatan tersebut, Farid melakukan pengecekan kondisi kantor Koramil sekaligus memberikan arahan kepada seluruh anggota. Farid Makruf menekankan tentang lima kemampuan teritorial yang harus dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing Babinsa. “Kalian sebagai insan teritorial harus menguasai dan mengaplikasikan lima kemampuan teritorial yang sudah diperoleh dari kursus Babinsa maupun dalam program peningkatan kemampuan teritorial aparat wilayah (Katpuanter Apwil),’’ tegasnya. Lima kamampuan teritorial yang dimaksud Farid adalah temu, cepat lapor cepat, kemampuan manajemen teritorial, kemampuan penguasaan wilayah, kemampuan perla-

wanan rakyat dan kemampuan komunikasi sosial. Dilanjutkannya, lima kemampuan teritorial tersebut sebagai dasar dan modal utama untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat sehingga hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan pembinaan sesuai dengan harapan. Danrem juga mengingatkan tentang netralitas TNI yang harus dijaga dan dipertahankan karena sampai sekarang tingkat kepercayaan rakyat terhadap TNI masih pada peringkat pertama. “Tetap jaga netralitas TNI pada saat menjalankan tugas karena kalian sebagai ujung tombak dibidang teritorial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat rentan terhadap pelanggaran”, kata Farid. Farid berharap, sebagai Koramil model, harus mampu menjadi contoh bagi KoramilKoramil yang lain khususnya jajaran Kodim 1606/Lobar. “Semoga dalam menjalankan tugas selalu diberikan segala kemudahan dan keikhlasan dengan tetap berpedoman berbuat terbaik, berani, tulus dan ikhlas”, pungkasnya. (ars/r/*)

(Suara NTB/penrem)

Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, saat berkunjung ke Koramil 1606-01/Cakranegara kemarin yang dijadikan model di jajaran Kodim 1606/Lobar.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 14 Maret 2018

Halaman 9

Pemda Siap Gelar Festival Pesona Tambora 2018 Mataram (Suara NTB) Festival Pesona Tambora (FPT) merupakan kegiatan tahunan di Pulau Sumbawa. Kegiatan ini akan berlangsung pada 1 — 11 April 2018 mendatang. Berbagai kegiatan akan diselenggarakan Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa.

(Suara NTB/ist)

KERANDANGAN - Sejumlah wisatawan saat berkunjung ke Pantai Kerandangan yang ada di Lombok Barat.

Berkunjung ke Pantai Kerandangan yang Indah Giri Menang (Suara NTB) Pantai Kerandangan yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini memang banyak dijadikan destinasi wisata oleh wisatawan lokal. Pantai ini memiliki keunikan tersendiri dan memiliki pesona yang tidak kalah dari destinasi wisata lainnya untuk menarik wisatawan. Wisatawan lokal banyak berkunjung karena keindahan alamnya. Selain karena keindahan alamnya, juga karena jalur menuju ke pantai ini cukup mudah. Pantai Kerandangan berada sekitar 3 km dari Pantai Senggigi ini menjadi salah satu spot favorit masyarakat untuk wisata karena pantai ini memiliki banyak pohon yang rindang. Di Pantai Kerandangan ini wisatawan dapat menemukan pemandangan pantai yang mempesona. Pantai ini juga dikelilingi tebing tebing atau bebatuan yang tak kalah menarik untuk dijadikan sebagai spot foto. “Cocok jadi destinasi liburan bersama keluarga,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn, Selasa (13/3). Ada satu hal yang menjadi daya tarik di Pantai Kerandangan yaitu ombaknya yang sangat besar. Debur ombak bak putihnya kapas yang menggulung setinggi 3,5 meter, bukanlah sesuatu yang menyeramkan. Justru gulungan ombak seperti itulah yang menjadi ciri khas pantai ini, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang memanfaatkannya untuk berselancar di tengah gulungan ombak. Hal lain yang juga memikat adalah keadaan di sekitarnya yang cukup luas. Terdapat pula ratusan pohon kelapa yang berjejer membuat teduh dan rindang. Di Pantai Kerandangan ini tidak dianjurkan bagi wisatawan untuk berenang terlalu jauh. Karena pantai ini terhubung ke laut lepas sehingga keadaan ombak bawahnya memiliki arus yang sangat keras. Wisatawan dapat menikmati kebersamaannya dengan keluarga dan kerabat dengan bermain air di pinggir pantai. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati aneka hidangan dari pedagang-pedagang yang menjual berbagai jenis makanan di pantai ini. “Banyak yang jualan di sana. Jadi kalau tidak bawa bekal tidak perlu khawatir. Bisa beli di sana,” ujarnya. Pantai Kerandangan ini berada di kawasan Kabupaten Lombok Barat yang menjadikannya salah satu dari sekian banyak pantai di daerah ini. Wisatawan dapat berkunjung ke banyak destinasi sekaligus, karena pantai ini berdekatan dengan pantai-pantai lainnya. “Di sepanjang jalan itu banyak juga pantai. Kalau merasa kurang puas, bisa berkunjung juga ke pantai lainnya. Karena lokasinya yang berdekatan,” ujarnya. Ia mengharapkan fasilitas di destinasi wisata ini bisa semakin dilengkapi. Sehingga wisatawan bisa benar-benar merasa nyaman atas kunjungannya. (lin)

Diantara kegiatan itu, yakni Festival Mantar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Semalam Dalam Loka (Kabupaten Sumbawa), Fest in Fest Tambora (Kabupaten Dompu), Teka Tambora (Kabupaten Bima) dan Festival Lawata (Kota Bima). Terkait itu, selama dua hari, 12-13 Maret, Dispar NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Persiapan FPT 2018 dengan Pemda kabupaten/kota se Pulau Sumbawa. “Rakor ini penting dilakukan, mengingat salah satu item kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum acara puncak, yaitu Lomba Lari Lintas Pulau Sumbawa, Challenge Tambora, yang akan menempuh jarak 320 Kilometer (320K). Dimana kegiatan akan di lepas dari Poto Tano (KSB), kemudian melintas di wilayah Kabupaten Sumbawa, hingga finish di Doro Ncanga (Kabupaten Dompu),” kata Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos., M. Si dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (13/2) Tujuan awal digelarnya Festival Pesona Tambora lanjut Kadispar NTB, yang tahun ini telah memasuki tahun keempat penyelenggaraan, yaitu untuk mengenalkan, dan mempromosikan berbagai potensi kepariwisataan yang ada di

Pulau Sumbawa. Sehingga wisatawan selain berkunjung ke Pulau Lombok, juga mau berkunjung ke Pulau Sumbawa. “Itu mengapa seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa ini kami libatkan untuk mensukseskan Festival Tambora 2018, dengan masing-masing daerah menggelar kegiatan. Sehingga manfaat dari berdatangannya tamutamu luar daerah selama kegiatan, juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutur Faozal. Yang membanggakan, meskipun FPT ini baru memasuki tahun keempat penyelenggaraan, ternyata telah menjadi atensi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI. Terbukti dari 100 event se Indonesia yang masuk dalam Calendar of Event Kemenpar RI, empat diantaranya dari NTB, dan salah satunya adalah Festival Pesona Tambora. “Artinya, kegiatan FPT ini juga mendapatkan alokasi penganggaran maupun promosi gencar oleh Kemenpar. Dan tentu saja pelaksanaannya menjadi pantauan pemerintah pusat. Risikonya, kalau dinilai tidak berhasil, tentu menjadi bahan evaluasi tahun-tahun mendatang. Untuk itu, mari kita sukseskan FPT ini,” pinta Faozal.

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Suasana rapat persiapan Festival Pesona Tambora, di Sumbawa. Sementara Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin, dalam arahannya menyampaikan kepada seluruh jajarannya untuk memeriahkan dan mensukseskan kegiatan FPT 2018. Mulai dari awal kegiatan, hingga puncaknya nanti yang akan berlangsung di Doro Ncanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, pada 11 April mendatang. “Kami mewakili Pemkab Dompu, mengucapkan terima kasih kepada Pemprov NTB, dalam hal ini Dinas Pariwisata NTB, yang tak kenal lelah berjuang untuk mensukseskan kegiatan Festival Pesona Tambora,” ucap Bambang. Sedangkan Sekda Sumbawa, H. Rasyidi, pada pertemuan Rakor hari kedua yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Sumbawa, men-

yatakan pihaknya juga akan bekerja keras dan maksimal mensukseskan kegiatan Festival Pesona Tambora 2018. Hanya saja, dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya lanjut Sekda, kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Sumbawa agar dikemas lebih menarik dan atraktif lagi, agar para wisatawan tertarik untuk berkunjung ke Sumbawa. “Kami tidak ingin kesan “Jeruk Makan Jeruk” terdengar lagi. Kita yang menyelenggarakan, kita yang menghadiri, dan kita pula yang belanja berbagai produk yang dijual oleh masyarakat selama kegiatan. Kita maunya orang luar (wisatawan) itu yang banyak berkunjung ke Sumbawa, karena mereka tertarik dan memang ingin menyaksikan event yang kita

gelar,” pinta Rasyidi. Terkait salah satu kegiatan, Lomba Lari Lintas Pulau Sumbawa Challenge 320K. Mengingat kegiatan ini akan melintas di tiga daerah kabupaten di Pulau Sumbawa, Rasyidi juga berharap dilakukan persiapan lebih matang lagi. “Paling tidak di titik-titik pemberhentian (check point) peserta lomba lari yang telah ditentukan itu ada suguhan kesenian maupun kuliner khas daerah. Misalnya di KSB, ya nanti Pemkab KSB yang akan mengenalkan kesenian dan kulinernya. Begitu juga ketika peserta tiba di Sumbawa, kita juga akan suguhkan berbagai atraksi wisata yang bisa menjadi cerita indah para peserta maupun pendampingnya yang menyaksikan,” ujarnya. (lin)

Rio Dewanto Investasi di Lombok Jakarta (Suara NTB) Aktor Rio Dewanto tidak hanya selesai dengan mengagumi keindangan wisata Pulau Lombok. Ia mewujudkan kekagumannya dengan dengan ambil bagian dari investasi bisnis di pulau pedas. Saat ini pemeran film “Filosofi Kopi” ini sudah menguasai lahan di tiga titik spot wisata favorit. “Saya punya tanah di Kaliantan, saya punya tanah juga di Gili Meno, ada juga di Gili Air,” sebutnya saat ditemui Suara NTB di Kedai Filosofi Kopi miliknya kawasan Blok M, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu. Aktor yang karirnya di layar lebar mulai tahun 2011 ini mengaku membeli lahan di Lombok tidak lepas dari peluang bisnis, tidak jauh jauh dari bidang pariwisata. Beberapa tempat indah, pantai sampai bukit ia jajal, akhirnya memilih tiga lokasi tadi untuk melihat prospek binis di sektor pariwisata di sana. Visi bisnis suami Atiqah Hasiholan ini memang sudah terlihat ketika ia menjajal peruntungan di dunia bisnis. Bisnis baru yang tengah ditekuni oleh yaitu membuka kedai kopi bersama kompatriotnya sesama aktor Chico Jerikho. Salah satunya di bilangan Blok M, Jakarta Selatan yang setiap malam dijejali remaja. Film ‘Filosofi Kopi’ ternyata telah menginspirasi Rio Dewanto untuk menjadikan kedai kopi sebagai peluang usaha. Lantas usaha apa yang akan dibangun pada lahan yang sudah dibeli di Lombok? “Itu nanti dah, kalau udah benar benar jadi. Pasti akan kita kasitau kawan kawan wartawan,” ungkap pemilik tinggi 178 cm kelahiran 30 tahun lalu ini. (ars) Rio Dewanto (Suara NTB/ars)

(Suara NTB/her)

EKOWISATA - Salah satu destinasi wisata baru di Lombok Barat, yaitu Ekowisata Tanaman Mangrove Bagek Kembar yang ada di Desa Candimanik Kecamatan Sekotong.

Wisata Baru Jadi Pilihan Kunjungan Wisatawan Mataram (Suara NTB) Destinasi wisata baru semakin banyak bermunculan di Lombok. Baik wisata alam maupun wisata buatan. Ini menunjukkan perkembangan pariwisata yang semakin baik. Hal ini juga dapat menjadi pilihan wisatawan yang ingin berkunjung ke Lombok. “Sekarang sudah banyak desa wisata, rekreasi wisata bahkan wisata alam yang baru dibuka. Ini jadi referensi untuk kita sebagai pelaku usaha pariwisata untuk membuat paket. Tentu saja ini menjadi salah satu pilihan

yang bagus bagi wisatawan,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Utara Apriadi, Selasa (13/3). Ia mengatakan bahwa selama ini wisatawan hanya tahu tentang pantai dan Gunung Rinjani. Dengan adanya destinasi baru ini bisa memberikan referensi tambahan bagi wisatawan untuk dikunjungi. Beberapa diantaranya adalah Desa Wisata Setanggor, Desa Wisata Kerujuk, Pasar Pancingan Bilebante, Kebun Raya Lombok dan banyak lainnya. “Tentu saja ini bisa menjadi pilihan bagi wisatawan.

Apalagi kalau yang sudah pernah berkunjung ke Lombok. Pasti mau cari yang baru. Kita tawarkan saja destinasi wisata baru ini,” ujarnya. Apriadi mengatakan bahwa sejauh ini sudah semakin banyak wisata baru yang diketahui oleh wisatawan. Hanya saja, karena akses yang belum memadai membuat banyak wisatawan akhirnya mengurungkan niat untuk berkunjung ke wisata baru itu. “Kalau wisata yang sudah terkenal kan pasti sudah banyak fasilitasnya dan aksesnya juga sudah memadai. Inilah yang menjadikan destinasi

wisata lama yang sudah mainstream itu dikunjungi lagi, daripada mereka ke destinasi wisata baru yang fasilitas dan aksesnya kurang memadai,” ujarnya. Meski demikian, ada pula destinasi wisata baru yang sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan karena akses dan fasilitasnya sudah cukup memadai. Hal inilah yang harus menjadi perhatian semua pihak. Sehingga wisatawan bisa benar-benar merasa nyaman dan senang dengan kunjungannya. “Harapan kita kan bisa memberikan suasana baru

bagi wisatawan yang datang. Mungkin mereka sudah pernah berkunjung ke wisata mainstream seperti gili dan Mandalika. Jadi perlu juga wisata baru ini untuk menambah pilihan,” ujarnya. Ia berharap wisatawan bisa menikmati semua destinasi wisata baru yang ada di Lombok. Selain wisata mainstrem seperti gili, ia berharap wisatawan bisa melihat sisi lain dari pariwisata NTB dan Lombok pada khususnya. Sebab semakin banyak pilihan wisatawan, bisa saja membuatnya semakin lama tinggal. (lin)

Kearifan Lokal Jadi Kunci Pengembangan Wisata di Sade Mataram (Suara NTB) Wisata adat merupakan salah satu jenis wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Di NTB, salah satu destinasi wisata adat yang menjadi tujuan utama adalah Desa Adat Sade. Kebudayaan yang ada di desa ini menjadi salah satu ciri khas dan seolah-olah menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang. Banyak hal dilakukan oleh Kepala Dusun (Kadus) di Dusun Sade Kurdap Slake ini untuk membuat masyarakat di desa itu tetap menjaga dan melestarikan budayanya. Salah satunya dengan menghidupkan kembali kearifan lokal di dusun ini. Terbukti, masyarakat semakin sadar bahwa dirinya berada di kawasan destinasi wisata. “Kita harus memiliki kesadaran sendiri untuk lestarikan budaya kita. Karena ini adalah warisan leluhur yang harus kita jaga. Kalau bukan kita, kita tidak bisa andalkan orang lain untuk menjaganya,” ujarnya. Setiap hari ratusan wisatawan mendatangi tampat ini, untuk sekadar melihat-lihat dan ada pula yang berbelanja. Pasalnya tempat ini juga menyediakan aneka kerajinan tangan yang dibuat langsung oleh warga di

Desa Sade. Meski pekerjaan utama masyarakat di dusun ini adalah bertani, namun kecintaan terhadap budaya dan kesenian tidak pernah dilupakan. “Kita harus bersama-sama sadar bahwa kita ini menjadi desa atau dusun yang menjadi tujuan wisata. Salah satu caranya yaitu menanamkan kesadaran untuk mencintai warisan dan budaya luhur,” kata Kurdap Slake. Beberapa upacara adat dan budaya yang masih tetap dilakukan saat ini yaitu begawe merarik (upacara pernikahan), upacara khitanan, upacara nede hujan (meminta hujan), dan upacara-upacara lainnya. Bukan hanya itu saja, di dusun ini juga masih ada permainan rakyat yang sering dimainkan oleh pemuda dan warga sekitar, salah satunya betomplekan. Permainan ini dilakukan oleh dua orang pemuda dan beradu menggunakan bambu. Permainan ini menjadi salah satu permainan rakyat yang masih dijaga kelestariannya hingga saat ini. “Ini adalah salah satu cara kami lestarikan budaya yang kami miliki. Kalau bukan dari kita yang lestarikan, lalu siapa lagi,” ujarnya. Ada tiga hal utama yang dijadikan

sebagai dasar dalam menyambut wisatawan yang datang, yaitu Grasaq, Reeme, dan Lume. Grasaq berarti ramah kepada wisatawan. Ia selalu mengingatkan warganya agar selalu bersikap ramah kepada siapapun yang datang. Kemudian Lume, yaitu memberikan kesan yang baik kepada siapa saja. Yang terakhir yaitu Reeme yang berati terbuka, sehingga siapa saja

dapat mendatangi tempat ini tanpa terkecuali. Terdapat 150 rumah di desa sade yang dihuni oleh 150 kepala keluarga yang terdiri dari 750 warga. Dusun seluas lima hektar ini sangat mengedepankan kearifan lokal dan sikap kekeluargaan. Hal inilah yang selalu dijaga oleh Kurdap dan warga Sade pada umumnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

DESA SADE - Suasana di Desa Sade yang ada di Lombok Tengah.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 14 Maret 2018

Halaman 10

Gladi Bersih UNBK Terganggu

Server di SMAN 1 Mataram Diduga Diretas

Mataram (Suara NTB) Gladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 1 Mataram Selasa (13/3) sempat terganggu oleh adanya gangguan pada salah satu server di satu ruangan UNBK. Disinyalir gangguan itu disebabkan oleh peretas yang meretas salah satu server. Namun kurang dari satu jam, permasalahan itu sudah diselesaikan oleh proktor di ruangan itu.

H. Muh. Jauhari

Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa

(13/3) mengakui ada permalasalah di salah satu server ruangan UNBK. Gladi bersih di ruangan itu cukup terganggu dan tertunda sampai sekitar satu jam.

“Yang namanya peralatan canggih pasti ada sedikit masalah. Tadi (kemarin,red) pagi, ndak sampai satu jam. Sempat tadi pagi diretas, yang jelas ada yang mengganggu tapi proktor sudah terlatih,” kata Jauhari. Ia menceritakan, ketika sesi pertama dimulai, mulai muncul permasalahan, soal terkadang muncul dan terkadang hilang. Diduga masalah itu karena ada peretas yang meretas server. Namun menurut Jauhari, proktor hanya cukup melakukan scanning

untuk menyelesaikan permasalahan itu. Gladi bersih menjadi sedikit tertunda, tapi menurutnya tidak begitu masalah, karena hanya bermasalah di satu ruangan yang merupakan ruangan UNBK ke-empat, merupakan ruangan terakhir dari empat ruangan yang disiapkan SMAN 1. Jauhari mengatakan, peralatan di ruangan itu merupakan peralatan tua. Gladi bersih UNBK SMA dilaksanakan Senin (12/3) sampai dengan Rabu (14/3). “Hanya satu ruangan, yang

memang alatnya sudah tua, mungkin sudah lemah servernya. Di situ server yang paling tua. Siswa tidak full di ruangan itu, hanya 20 orang, hanya beberapa komputer yang terkena, sekitar tiga komputer,” kata mantan Kepala SMAN 3 Mataram ini. Jauhari belum bisa memastikan siapa yang meretas server di ruangan UNBK itu. Dari informasi yang beredar, server diretas oleh siswa SMAN 1 Mataram sendiri. Namun Jauhari menegaskan belum mengetahui siapa yang

meretas. Ia sengaja tidak terlalu menghebohkan gangguan UNBK, karena langsung dikelola pemerintah pusat. Saat ini ia fokus pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Terkait dengan kesiapan UNBK, Jauhari mengaku di SMAN 1 Mataram sudah sangat siap seperti peralatan dan juga listrik yang dayanya melebihi. Terkait dengan antisipasi gangguan serupa saat UNBK, Jauhari mengatakan akan mengantisipasinya, terlebih lagi sudah ada pengalaman seperti kejadian ini. (ron)

(Suara NTB/ron)

Kesiapan Mental Siswa Ikut UNBK Diklaim Sudah Siap Mataram (Suara NTB) Salah satu yang mesti disiapkan untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) adalah kesiapan mental siswa. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mengakui mental siswa SMP sudah siap karena mereka sudah mengikuti uji coba beberapa kali beberapa waktu belakangan ini. “Mental anak juga sudah siap mengikuti UNBK, karena sudah uji coba mereka beberapa kali,” ujar Kepala Disdik Kota Mataram, H. Sudenom, belum lama ini. Menurutnya, mental siswa itu sudah mulai terbiasa ketika mengikuti uji coba. Uji coba UNBK dari Disdik sudah dilakukan pada bulan Februari lalu. Di bulan Maret ini dilakukan uji coba oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Diakuinya peralatan pendukung UNBK juga sudah siap. “Peralatan juga sudah siap,” akunya. Ia berharap pelaksanaan UNBK dapat berjalan dengan lancar, dengan kejujuran dan prestasiyang bagus. “Anak-anak kita juga bisa berintegritas yang baik dan jujur, tanpa ada biaya yang dikeluarkan oleh anak-anak, kita pakai dana seadanya,” ucapnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan di tahun 2018 ini ada sebanyak 23 SMP sederajat, baik negeri dan swasta di Kota Mataram akan melaksanakan UNBK. Terjadi penambahan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 13 sekolah. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, dijadwalkan sinkronisasi UN SMP/MTs. pada 20 sampai 21 April 2018. UN SMP/MTs dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. Untuk UN susulan SMP/MTs pada dilaksanakan 8 dan 9 Mei 2018. (ron)

(Suara NTB/ist)

PENJELASAN - Peserta didik TK Putra I Mataram mendapatkan penjelasan mengenai cara memilah sampah di salah satu bank sampah di Kota Mataram, Senin (12/3) lalu.

TK Putra I Mataram Kunjungan ke Bank Sampah Mataram (Suara NTB) TK Putra I Mataram melakukan kunjungan ke Bank Sampah Bintang Sejahtera di Jalan Lingkar Selatan, Senin (12/3) lalu. Tujuan dari kunjungan itu agar peserta didik mendapat pemahaman untuk tidak mem-

Peserta didik yang datang ke buang sampah sembarangan. Kepala TK Putra I Mataram, Bank Sampah belajar tentang Hj. Yuniarti mengatakan, ia memisahkan sampah organik membawa anak-anak ke Bank dan non organik. Anak-anak Sampah agar anak-anak sejak juga diajarkan memanfaatkan dini mendapat pemahaman sampah-sampah yang dulunya untuk tidak membuang sampah mereka pikir sudah tidak bersembarangan. “Mereka melatih guna, menurut Yuniarti, diri bahwa ke- sekarang mereka tahu bahwa bersihan itu sampah yang mereka buang adalah yang bisa dimanfaatkan untuk kepaling utama, hidupan. “Seperti sampah ordan alham- ganik bisa dibuat untuk pupuk, dullilah di untuk makanan ikan lele, bahMataram ini kan setelah difermentasi dapat ada Bank menghasilkan biogas,” katanya. Setelah kunjungan ke Bank Sampah seperti ini, jadi Sampah, Yuniarti mengatakan edukasi ke akan mengajak anak-anak, juga a n a k - a n a k orang tua peserta didik untuk tentang sam- ikut terlibat dalam program pah lebih menabung sampah ini. Selain sampai lah ke itu, ia mengakui mengenai m e r e k a , ” masalah sampah, dari awal di TK Putra I memang sudah ujarnya. Giri Menang (Suara NTB) but menjadi Perpustakaan Keliling yang rutin turun ke Sedikitnya ada 17 pelajar tingkat SLTP se-Kabu- desa-desa dan sekolah-sekolah se-Lobar,” pungkas Banu paten Lombok Barat (Lobar) unjuk diri dalam kepiawa- Harly dengan menambahkan bahwa jadwal tersebut bisa ian bercerita. Mereka dengan bersemangat menutur- bertambah lagi dengan adanya permintaan-permintaan. kan aneka kisah anak-anak yang telah lama populer di Secara komulatif, Banu Harly menegaskan, tahun kalangan anak-anak Indonesia. Mulai dari kisah Malin 2017 lalu kunjungan ke Perpusda melebihi angka yang Kundang, Dewi Anjani, Batu Menangis, Bandung Bon- ditargetkan. Dari 22 ribu pengujung yang ditarget dalam dowoso, sampai pada penuturan sejarah tentang Asal kenyataannya ada 43.750 pengunjung yang datang. Usul Nama Pulau Lombok menjadi materi yang mereLomba Bercerita tingkat SMP dan Madrasah Tsanka tuturkan dalam Lomba Bercerita. awiyah ini sendiri diikuti 17 siswa-siswi. Mereka melanLomba ini adalah salah satu dari sepuluh mata lomba jutkan lomba yang sehari sebelumnya diikuti oleh 22 siswayang diselenggarakan oleh Pemda melalui Dinas Arsip dan siswi tingkat SD/ MI se Lobar. Gelaran lomba kali ini pun Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Lobar yang dimulai menjadi seleksi terhadap Lomba yang sama di tingkat sejak Senin (12/3) sampai tanggal 5 April 2018 di Pelataran Provinsi dan Nasional sekitar Bulan Mei dan Juli nanti. Halaman Kantor yang berada di sekitar Giri Menang Square. Mata Lomba ini pun masih akan berlangsung hari Aneka lomba itu tidak lepas dari upaya dinas ikut memer- ini dengan 17 siswa-siswa Tingkat SMA/ SMK/ MA. iahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lobar yang ke-60. Peserta untuk mata Lomba Bercerita di tahun ini menKepala Bidang Pembinaan Kearsipan dan Perpusta- ingkat sedikit dari tahun sebelumnya. Tahun ini diikukaan pada Disarpusda Lobar H. Maksum, menjelaskan, ti oleh 55 peserta untuk semua tingkatan, sedangkan aneka lomba ini diselenggarakan tidak lepas dari Renca- tahun lalu pesertanya di bawah 50 orang. na Strategis Dinas untuk ikut mencerdaskan masyarakat Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Lobar. “Tujuan pokok semua kegiatan kita adalah untuk Lobar yang ke 60, selain mata Lomba Bercerita ini, Mataram (Suara NTB) meningkatkan minat baca masyarakat, kunjungan ke Per- Disarpusda Lobar juga menyelenggarakan Lomba Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pustakaan Daerah, dan mewujudkan perpustakaan se- Baca Puisi, Lomba Cipta Puisi, Lomba Menulis CerKota Mataram, terus berbenah. Tahun bagai sumber belajar,” terang Maksum saat ditemui di ita, Lomba Mading, Lomba Mewarnai, Lomba Perini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan lokasi acara, Selasa (13/3). pustakaan Sekolah dan Desa, Lomba Teruna Dedare Kota Mataram mengembangkan perpusSementara itu, Sekretaris Disarpusda Banu Harly pun Duta Buku, Lomba Paduan Suara, dan Lomba Setakaan ramah disabilitas. memaparkan dampak lomba-lomba ini terhadap angka nam Berirama dan Kreasi Artistik. Kepada Suara NTB, Kepala Dinas kunjungan ke Perpusda yang semakin tahun meningkat. Rencananya saat penutupan tanggal 19 April nanti, di Perpustakaan dan Kearsipan Kota MatDiakuinya, samping aram, Siti Miftahayatun, mengungkapada 162 pemberian kan, pihaknya ingin keberadaan perpuskunjungan hadiah, Distakaan dapat dirasakan manfaatnya oleh per hari ke arpuda juga semua kalangan masyarakat. perpustaakan meTidak boleh ada satu elemen kaan di launching masyarakat, termasuk juga penyandang tahun 2017 aplikasi disabilitas yang tidak memperoleh akses lalu. Tahun Kunangke perpustakaan. Semua harus terakses ini, pihakKunang. dan terlayani dengan baik. Maka dengan nya optimis Aplikasi prinsip pelayanan seperti itu, pihaknya karena tersebut berkomitmen memberikan pelayanan banyak apuntuk mekepada semua pihak, tanpa terkecuali. likasi yang lengkapi Diakui pula bahwa, sebagai bentuk kodapat diaplikasi mitmen dalam memberikan pelayanan manfaatyang sebelterhadap penyandang disabilitas, sejak kan oleh umnya tetahun 2015 lalu, Puskot telah memiliki (Suara NTB/ist) para pe- PESERTA - Para peserta yang ikut lomba menunjukkan kebolehannya dalam lah ada, koleksi buku braile sebanyak 79 judul. ngunjung. yaitu InteJumlah itu bertambah sebanyak 25 judul lomba bercerita serangkaian HUT Lobar ke 60, Selasa (13/3). ‘’Kita grated Lipada 2016. “Sehingga kini sebanyak 104 juga punya brary Sysjudul. Sekarang khusus untuk anak-anak dua unit tem (Inlist) yang kita tambahkan,” ungkapnya. mobil yang Lombok Sementara akses lain seperti pemberutin turun Barat. “Denrian tanda bagi penyandang disabilitas empat hari gan aplikadi semua area perpustakaan, belum bisa d a l a m si Kunangdilalukan. Mengingat para penyandang seminggu Kunang ini, disabilitas kesulitan untuk berkunjung ke dan memkita bisa perpustakaan. beri akses berkunjung Maka mengantisipasi hal tersebut, pikunjungan ke 350 perhaknya telah menyediakan mobil kelilsebanyak pustakaan ing. Fasilitas mobil keliling berkeliling ke 100 orang se Indonesejumlah titik. Tujuannya ialah memperper kali tusia,” ujarmudah akses masyarakat yang memiliki run. Fasilinya bangga. (Suara NTB/ist) kesulitan berkunjung ke perpustakaan. tas terse(her) Peserta didik dari anak TK di Lobar antusias menonton lomba. (dys)

Meriahkan HUT Lobar Ke 60

Belasan Pelajar SMP Se - Lobar Ikuti Lomba Bercerita

Puskot Kembangkan Perpustakaan Ramah Disabilitas

melaksanakannya. “Jadi anak-anak yang membuang sampah sembarangan akan kena denda, jadi kita melatih disiplin anak. Untuk menabung sampah ini insya Allah kita akan bekerjasama dengan orang tua atau wali peserta didik, jadi setelah mereka diedukasi di Bank Sampah ini kemudian akan kami implementasikan di sekolah,” tuturnya. Manajer Bank Sampah, Bintang Sejahtera, Febriarti Khairunnisa mengapresiasi kunjungan anak-anak TK Putra I Mataram. Ia mengakui sering mendapat kunjungan dari sekolah-sekolah. Pihaknya memperkenalkan cara memproses sampah organik. Dijelaskannya, sampah organik dihancurkan lebih dulu dengan mesin pencacah. “Jadi kami jelaskan sam-

pah organik setelah dicacah kita fermentasi selama dua minggu dan bisa menghasilkan biogas, sampah plastik, kertas pun kami sortir di sini setelah itu kami bawa ke pusat penggilingan di Lombok Tengah, kita punya 2 lokasi untuk disini pusat edukasinya, yang di Lombok Tengah pemrosesannya,” urainya. Ia berharap, anak-anak mulai paham bahwa sampah merupakan tanggungjawab bersama. Mereka juga mulai bisa mengumpulkan sampah, minimal bisa memilah sampah. Setelah kunjungan mereka, dapat memberikan dampak kepada lingkungan keluarga mereka. “Saya berharap lima sampai sepuluh tahun ke depan kita dapat bertanggung jawab terhadap sampah kita masingmasing,” katanya . (r/ron)

Benahi Sistem Informasi UNIVERSITAS Nahdalatul Ulama (UNU) NTB terus berupaya melakukan pembenahan kampus. Perguruan tinggi yang baru berusia tiga tahun ini melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Dekan Fakultas Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) untuk pembenahan sistem informasi kampus seperti Sistem Informasi Akademik (Siakad). Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I. ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/3) mengatakan, nota kesepahaman resmi belum ada, tapi nantinya Dekan FTIK ITS, Dr. H. Agus Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom., akan datang langsung mendukung UNU NTB berkaitan dengan tri dharma (Suara NTB/ron) Baiq Mulianah perguruan tinggi, termasuk pembenahan sistem informasi, karena saat ini semua hal dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau online. “Pembinaan saja, kita isi kuliah umum dan pembinaan tri dharma. Siakad juga diproses, dibantu dari ITS,” ujar Mulianah. Direncanakan pada 15 Maret nanti Dekat FTIK ITS akan datang langsung memberikan pemahaman tentang sistem informasi. Pembenahan sistem informasi di UNU NTB memang akan dilakukan. Mulianah menekankan, saat ini Siakad memang menjadi ruh dari perguruan tinggi. Terlebih lagi saat ini seluruh kegiatan dilaksanakan secara online. Ia bersyukur karena saat ini UNU NTB sudah 100 persen masuk ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). “Semua laporan, termasuk komisi dosen dan sebagainya, dilaporkan secara online, kita alhamdulillah sudah 100 persen,” katanya. Menurutnya, di tahun pertama, pelaporan PDPT UNU NTB bagus, karena itu diberi hadiah untuk lokakarya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Ia berharap dengan adanya kerja sama di ITS, sistem informasi di UNU menjadi lebih bagus. Kemarin juga Fakultas Teknik UNU mengikuti seminar internasional, studi banding, dan juga membangun nota kesepahaman atau MoU dengan Universitas Airlangga (Unair). “Draft MoU itu berkaitan dengan sistem informasi dan teknik lingkungan di Unair,” katanya. Mulianah menjelaskan UNU NTB tetap berupaya meningkatkan kelembagaan Sumber Daya Manusia (SDM) di UNU. Proses yang dilakukan diupayakan yang terbaik. “Karena yang menilai output kita yaitu masyarakat,” pungkasnya. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 14 Maret 2018

Dispora NTB Benahi Fasilitas Olahraga

(Suara NTB/ist)

KEBUGARAN - Tampak beberapa Pegawai Dispora NTB tengah merapikan peralatan kebugaran di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (13/3).

Tak Dapat Rekomendasi PB IPSI, NTB akan Musprov Ulang Mataram (Suara NTB) – Terpilihnya, H. Agus Hidayatulloh dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musprov) IPSI NTB di Mataram bulan lalu ternyata tidak mendapat rekomendasi pihak PB IPSI. Oleh karena itu pihak pengurus PB IPSI meminta pengurus cabang olahraga pencak silat periode 2013-2017 untuk segera menggelar Musprov. “Kami telah menerima surat dari PB IPSI yang isinya meminta pengurus IPSI NTB periode 2013-2017 untuk segera menggelar Musprov,” ucap Sekum Pengprov IPSI NTB, Baharuddin yang dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Selasa (13/3). Terkait dengan surat penugasan dari PB IPSI NTB tersebut, pihak pengurus olahraga pencak silat NTB yang sebelumnya dipimpin oleh Wahyudin akan menggelar Musprov IPSI NTB yang akan dilaksanakan di Lombok Tengah (Loteng) 23-24 Maret 2018. Agenda Musprov IPSI NTB

nantinya akan memilih Ketua Pengprov IPSI NTB periode 2018-2023. Selain itu kepengurusan IPSI NTB demisioner akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran IPSI NTB periodesasi 2013-2017. Terkait dengan kegiatan Musprov IPSI NTB itu, pihak IPSI NTB telah membentuk panitia Musprov yang akan menindaklanjuti rencana Musprov IPSI NTB tersebut. Dalam hal ini pihak panitia Musprov akan bersurat ke 10 kabupaten/kota untuk hadir. Selain itu Musprov akan dihadiri pihak IPSI NTB dan PB IPSI.

Ditanya soal terpilihnya H. Agus Hidayatulloh di Musprov IPSI NTB bulan lalu, Baharuddin tidak berani berkomentar. Namun demikian dia menjelaskan bahwa Agus Hidayatulloh akan menjadi salah satu figur yang akan dicalonkan oleh Pengcab IPSI kabupaten/kota. Sementara itu, Wahyudin yang merupakan ketua IPSI NTB sebelumnya tidak akan mencalonkan diri lagi. Sehingga terbuka peluang untuk calon lainnya untuk maju di Musprov IPSI NTB tahun ini. “Mudah-mudah calonnya lebih dari satu. Informasinya H. Agus Hidayatulloh akan di-

calonkan oleh Pencab. Saya berharap ada calon lain juga yang mendaftar sehingga musprov IPSI NTB dapat memilih pemimpin yang serius ingin membangun prestasi olahraga silat ke tingkat yang lebih baik lagi,” harapannya. Di tempat terpisah, Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, H. Mufti Murad membenarkan bila pihaknya telah menerima tembusan surat dari PB IPSI yang meminta IPSI NTB untuk menggelar Musprov IPSI NTB. Dalam surat tersebut pihak PB IPSI telah memberi batas waktu hingga akhir Maret kepada IPSI NTB untuk menggelar Musprov. (fan)

Mulai Pelatda, Lobar Bidik Juara Umum Popda NTB Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat menargetkan juara umum pada pekan olahraga pelajar daerah (Popda) tingkat NTB yang diadakan tanggal 25 maret mendatang. Target yang dipasang ini dianggap realistis, pasalnya belajar dari Porprov sebelumnya, Lobar meraih juara umum. Selain itu, dililihat kekuatan di masing-masing Cabor juga merata. Untuk mempersiapkan para atlet, pihak Dinas pemuda dan olahraga pun telah menggelar training center (TC) atau pemusatan latihan daerah (Pelatda) jauh-jauh hari sebelumnya. “Kita targetkan juara umum pada ajang Popda tingkat provinsi,” kata Kabid Olahraga pada Dispora Lobar Dr. H Sahabudin kemarin. Saat ini jelasnya para atlet menjalani TC, sebab ajang Popda yang diadakan dua tahun sekali ini digelar tanggal 25 mendatang. Untuk mempersiapkan atlet menghadapi Popda ini anggaran yang disiapkan Rp 90 juta, membina 8 cabor dengan target juara umum. Dibandingkan tahun lalu, lebih bagus target Popda tahun ini. Lobar sendiri jelasnya mengirim sekitar 99 atlet dengan official, terdiri dari Cabor Voli indoor putra dan putri, sepak takraw putra, pencak silat 13 nomor terdiri 7 nomor untuk

kategori putra dan sisanya putri. Tenis meja 4 atlet putra-putri, bulutangkis 4 atlet putra-putri, kemudian tenis lapangan 4 atlet putraputri dan sepak bola. Tolak ukur sehingga pihaknya menargetkan juara umum, melihat peta kekuatan Cabor. Di Cabor voli indoor saja sebanyak enam atlet mewakili NTB dalam ajang Popnas, kemudian basket ditarget juara umum baik putraputri dengan target 2 emas. Pencak silat ditargetkan 6 emas lalu tenis meja 1 medali emas serta tenis lapangan 1 medali emas. Sehingga total medali emas yang harus diraih 11 emas. Sebab jumlah emas yang diperebutkan hanya 33 emas, sehingga jika mampu meraih 11 emas saja bisa juara umum. Sedangkan sisanya emas direbutkan oleh daerah lain. Awalnya, ditargetkan 10 emas, namun karena ada masukan dari pelatih sehingga target ditambah menjadi 11 emas. Dalam proses seleksi atlet yang ikut popda pun cukup ketat, bahkan digariskan kepada semua pelatih agar mencari atlet dan tidak boleh ada titipan.

Setelah seleksi, dua hari kemudian sudah terbentuk tim lalu langsung digelar TC. Sampai saat ini TC masih digelar disemua cabor. “Beberapa kali uji coba melawan klub-klub tangguh dan kita menang, terutama voli melawan atlet porprov kita menang. Kekuatan kita sekarang merata di semua Cabor,” tukasnya. Hanya saja, yang tidak ditargetkan medali adalah takraw sebab yang kuat masih wilayah timur. Ia menambahkan jika atlet Lobar yang ada di PB Djarum turun di popda maka ia menargetkan dua emas. Hanya saja akibat alami cidera, atlet ini tidak bisa ikut. Namun tim lapis ke dua dan tiga atlet bulutangkis akan diikutkan. (her)

H Sahabudin

Silva Antar City ke Ambang Gelar Juara

(Suara NTB/phillip oldham/BPI/REX/Shutterstock)

GOL PEMBUKA - Kiper Stoke, Jack Butland mengekspresikan kekecewaannya setelah David Silva mencetak gol pembuka City di lanjutan Liga Inggris, Selasa (13/3).

London David Silva menunjukkan pentingnya keberhasilan meraih gelar juara Liga Inggris (Premier League) untuk Manchester City setelah dua golnya mengantarkan kemenangan atas Stoke City, Selasa (13/3). Pemain internasional Spanyol itu membuat City unggul pada menit ke-10, mengakhiri pergerakan bola yang menakjubkan dengan tendangan percaya diri hasil umpan silang rendah Raheem Sterling. Stoke, yang kini menjadi juru kunci di posisi terbawah klasemen, menunjukkan banyak serangan, tapi City selalu mampu membendung hingga akhirnya Silva menggandakan keunggulan lima menit setelah turun minum, melakukan konversi gol setelah pertukaran cepat dengan pemain depan Brazil Gabriel Jesus. Tim besutan Pep Guardiola kini terpaut 16 poin dari posisi kedua Manchester United dan hanya membutuhkan tiga kemenangan lagi dari delapan pertandingan tersisa mereka untuk memastikan gelar juaranya itu, demikian Reuters. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Pihak Dispora NTB terus mendukung fasilitas kegiatan latihan atlet-atlet berprestasi di NTB. Salah satu bentuk dukungannya yakni dengan membenahi alat kebugaran (fitness) di gelanggang Pemuda Mataram. Kepala Dinas (Kadispora) NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Selasa (13/3) kemarin mengatakan bahwa program Dispora NTB tidak saja mengadakan sarana olahraga dan membina atlet remaja. Namun pihaknya sebagai kepanjangan tangan Pemprov NTB akan terus membenahi sarana dan fasilitas olahraga yang sudah usang. Salah satu fasilitas olahraga yang baru saja dibenahi oleh pihaknya adalah perlengkapan kebugaran yang ada di Gelanggang Olahraga Mataram. Dari 26 jumlah atlet kebugaran yang tidak dapat dimanfaatkan di gelanggang olahraga tersebut kini sebagian besar sudah dapat digunakan.

“Alhamdulillah dari 26 alat fitness yang ada, sudah ada 22 alat yang berfungsi. Tinggal empat alat lagi yang sedang diperbaiki,” ucapnya. Dijelaskannya sisa empat alat kebugaran yang sedang diperbaiki oleh pihak saat ini akan memakan waktu kurang lebih sepuluh hari. “Sekarang sedang dibuat stangnya. Katanya butuh waktu sepuluh hari lagi baru selesai diperbaiki,” jelasnya. Dengan difungsikannya kembali sejumlah alat kebugaran tersebut, Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni berharap kepada atlet-atlet terbaik NTB dapat memanfaatkan dengan baik alat kebugaran sebagai pendukung latihan. “Selamat berlatih untuk anak-anakku. Walaupun alat sudah berumur tujuh tahun yang penting kita pelihara bersama,” ujar Eni seraya menambahkan bahwa pengadaan peralatan kebugaran oleh Menpora tersebut dimulai sejak tahun 2008 dan pengadaan di tahun 2011 menggunakan APBD NTB. (fan)

Zigi Tetap Bersiap Hadapi Asian Games Mataram (Suara NTB) Atlet karate NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda akhirnya angkat bicara terkait rencana dirinya mengikuti Seleknas Asian Games 2018. Dia mengklaim dirinya masih berpeluang untuk ikut serta membela tim karate Indonesia di Asian Games 2018. Ahmad Zigi Zaresta Yuda yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (13/3) kemarin mengatakan peluang dirinya tampil membela tim Karate Indonesia di Asian Games 2018 masih terbuka. Pasalnya masih ada Seleknas tahap akhir persiapan Asian Games bulan Juni mendatang. Dan dia akan ambil bagian di

Seleknas tersebut. “Saya sekarang sedang menuju Jakarta untuk mengikuti latihan persiapan ikut seleknas Asian Games bulan Juni mendatang,” ucapnya. Dikatakannya, keikutsertaan dirinya mengikuti Seleknas Asian Games di Jakarta bulan Juni mendatang sudah pasti. Pasalnya dia juga masih diberikan kesempatan untuk ambil di ajang seleknas persiapan Asian Games. Oleh karena itu dia pun dipanggil oleh pelatihnya untuk menjalani latihan di Jakarta. Dijelaskannya, proses latihan di Jakarta akan dimulai 14 Maret hingga bulan Juni

2018. Dia akan dilatih oleh pelatihnya yang ada di Jakarta. Sementara itu Sekum FORKI NTB, Ahwan mengaku belum mengetahui tentang akan adanya agenda seleknas persiapan Asian Games bulan Juni 2018. Pasalnya sejauh ini pihaknya belum mendapatkan surat pemberitahuan dari PB FORKi terkait pemanggilan atlet NTB mengikuti Seleknas bulan Juni 2018. “Kalau ada pemanggilan atlet NTB mengikuti Seleknas biasanya ada surat tembusan untuk FORKI NTB. Tapi sampai saat ini kami belum menerima surat tembusan dari PB FORKI,” jelas Ahwan. (fan)

SUARA NTB Oknum ASN Diduga Terlibat Politik Praktis Belum Diperiksa

Halaman 12

Rabu, 14 Maret 2018

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB belum melakukan pemeriksaan terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat politik praktis. Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih menunggu hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan BPSDM untuk pemberian sanksi terhadap oknum ASN yang bersangkutan. Kepala BPSDM NTB, H. Rusman, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri rapat monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi di Kantor Gubernur NTB, Se-

nin (12/3) siang tak berkomentar banyak. Rusman mengatakan pihaknya belum melakukan BAP terhadap oknum bersangkutan. “Belum, belum,” ujarnya singkat. Terpisah, Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengaku belum menerima laporan hasil BAP yang dilakukan BPSDM. BKD telah meminta Kepala BPSDM untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum ASN inisial LSS lantaran diduga terlibat politik praktis. Surat yang dilayangkan BKD ke BPSDM NTB menindaklanjuti surat Ketua Panwaslu Lobar No. 0303/KNB-02.00/II/2018 tanggal 12 Februari 2018perihal

rekomendasi. Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Gerung terdapat PNS di BPSDMD NTB atas nama LSS dengan jabatan widyaiswara madya diduga terlibat mendukung dan mengkampanyekan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Lobar pada acara silaturahmi di rumah keluarga besar LSS. “Kan itu sudah ada batasan untuk penyampaian itu. Nanti kita lihat dulu apa yang terjadi di situ. Belum ada memang sampai saat ini. Apakah dia diinternal dulu menyelesaikan. Karena itu harus laporan resmi yang dikirim ke BKD,” kata Fathurahman ke-

tika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (13/3) siang. Untuk pemberian sanksi terhadap ASN yang diduga terlibat politik praktis, kata Fathurahman sesuai aturan harus dilakukan BAP. BAP tersebut harus dilakukan OPD tempat ASN tersebut bertugas, dalam hal ini BPSDM NTB. BAP yang dilakukan BPSDM tersebut menjadi landasan untuk pemberian sanksi atau tidak terhadap ASN yang bersangkutan. Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian BKD NTB, Raisah, SE, MM menjelaskan pemberian sanksi kepada ASN yang tidak netral dalam Pilkada mengacu

PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Dalam Pasal 4 butir 15 menyatakan adanya larangan kepada PNS terlibat dalam politik praktis dalam Pilkada. Baik itu mendukung atau melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon dengan mengadakan pertemuan, memberikan arahan maupun imbauan. “Artinya, kalau dia memang terbukti bisa saja. Sanksi disiplin dari sedang hingga berat. Tidak ada hukuman disiplin ringan. ASN bukan diberhentikan sementara tapi diberhentikan langsung. Tapi nanti kita lihat tingkat kesalahannya itu yang bersangku-

tan,” katanya. Raisah menambahkan, BPSDM NTB diberikan tenggat waktu selama dua minggu untuk memanggil dan memeriksa ASN yang bersangkutan. Artinya, minggu depan, BAP dari BPSDM harus sudah diserahkan ke BKD. Disinggung mengenai jumlah laporan yang masuk ke BKD terkait dengan netralitas ASN dalam Pilkada, Raisah mengatakan baru satu laporan. Terkait dengan penegakan disiplin ASN, selama 2017, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memecat delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB. Selain itu, sebanyak 4

pejabat dibebastugaskan dari jabatan struktural. Sepanjang 2017, sebanyak 68 ASN Pemprov NTB kena sanksi ringan, sedang hingga berat. ASN kena sanksi ringan sebanyak 33 orang, sanksi sedang berupa penundaan gaji berkala 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat 1 tahun dan penurunan pangkat 1 tahun sebanyak 16 orang. Kemudian kena sanksi berat sebanyak 19 orang. Terdiri dari penurunan pangkat 3 tahun 7 orang, pembebasan jabatan 4 orang, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 5 orang dan pemberhentian tidak dengan hormat 3 orang. (nas)

Lotim Siap Laksanakan Program Penyehatan Lingkungan Selong (Suara NTB) Pjs. Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik. S. Sos, MH, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Pemukiman Tahun 2018 untuk Wilayah Timur Indonesia, bertempat di Hotel Sanur Paradise Denpasar Bali, Selasa (13/3). Kegiatan itu dalam rangka memperjelas peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota, terkait pembangunan sanitasi tahun 2018 yang dituangkan dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh masing-masing pihak. Di antara

yang melakukan penandatanganan perjanjian ini adalah kepala daerah kabupaten/kota terkait lokasi kegiatan APBN tahun2018 di mana Kabupaten Lotim dilakukan oleh Pjs. Bupati H. Ahsanul Khalik, Selain Bupati penandatanganan juga dilakukan oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota lokasi kegiatan APBN tahun 2018. Diikuti oleh kepala OPD teknis kabupaten/kota untuk alokasi kegiatan APBN tahun 2018. Dengan ditandatangani perjanjian tersebut maka sudah jelas pembagian peran, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan infrastruktur penyehatan lingkungan pemukiman tersebut. Ahsanul berharap dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bersama Kemen PUPR RI, Kabupaten Lotim siap mensukseskan program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. “infrastruktur tidak hanya berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu kita siap mendukung rencana

( Suara NTB/ist)

PERJANJIAN - Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Pemukiman Tahun 2018 untuk Wilayah Timur Indonesia, bertempat di Hotel Sanur Paradise Denpasar Bali, Selasa (13/3), strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019, salah satunya memuat program 100-0-100 yang artinya 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak,” ujarnya. Adapun target program 1000-100, yang diharapkan Pjs Bupati meliputi, penyediaan air minum aman, sanitasi layak dan luasan permukiman kumuh yang perlu ditangani. Sementara untuk mencapai 100% akses sani-

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

tasi layak, akan dilakukan pembangunan pengolahan sistem pengelolaan air limbah mulai dari skala regional, kota, kawasan dan berbasis masyarakat untuk rumah tangga di Lotim. Tidak hanya itu, Lotim juga akan menjalankan rencana yang tidak kalah penting dan masih menjadi masalah di Lotim yakni pembangunan sistem penanganan persampahan berbasis masyarakat untuk setiap rumah tangga. “Dengan telah ditandatangani perjanjian ini kita berharap mendapat dukungan dalam rangka menjalankan pembangunan sistem penanganan persampahan dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dan indah,”ujarnya. Seperti dijelaskan, kegiatan ini didasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Nasional (RPJMN) 2015- 2019 Bidang Perumahan dan Permukiman mengamanatkan 6 sasaran prioritas yaitu, tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia. Optimalisasi penyediaan layanan air minum, peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional. Selanjutnya penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung, meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan serta meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air Iimbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 % pada tingkat kebutuhan dasar. Kriteria kesiapan yang dimaksud terdiri atas kriteria

teknis seperti master plan/DED yang sudah layak bangun, kesiapan lahan, institusi pengelola pasca kontruksi, tersedianya alokasi dana untuk OP satana pasca kontruksi serta persyaratan administratif yaitu surat minat usulan kegiatan surat kesediaan menerima hibah dan MoU antara Pemda dengan pihak terkait mengenai peran tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pembangunan sanitasi. Pada kesempatan itu juga dilakukan pemaparan oleh Direktur Pengembangan PLP Dodi Krispratmadi, terkait Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, Readiness Criteria Pembangunan Bidang PLP. Paparan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nyoto Suwitnyo Kementerian Dalam Negeri Terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib

yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Bidang Sanitasi (Air Limbah, Persampahan Dan Drainase). Pengalokasian Anggaran untuk Pembangunan dan Pengelolaan Layanan Dasar Bidang Sanitasi (Air Limbah, Persampahan Dan Drainase). Terakhir Paparan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian PUPR mengenai Konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS). Alih Status dan Hibah Barang Milik Negara (BMN) lnfrastruktur Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman. Turut hadir dalam kegiatan itu, Direktur Pengembangan PLP Kemendagri RI Dodi Krispratmadi, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nyoto Suwitnyo Kementerian Dalam Negeri, Bupati/Walikota di Wilayah Timur Indonesia, Kepala Bagian Humas dan Protokol Lotim, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lotim. (yon/r)

RUPA-RUPA

HILANG

HILANG

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

HLG STNK R2 HONDA DR4263CI NOKA/ NOSIN:MH1JFH11AK120852/ JFH1E11205060 AN. RIANA MEILIA HLG DSKTR KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR6227CD NOKA/ NOSIN:MH1JF8110DK797301/ JF81E-1791464 AN. HADIJAH HLG DSKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM

HLG BPKB R4 SUZUKI DR1071XA NOKA/ NOSIN:MHYJTE54V6J100282/J20AID-200511 AN. AQI SULAEMAN AKBAR HLG DSKTR JL. PAGUTAN KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR2475HQ NOKA/ NOSIN:MH1JFD228K850201/ J F D 2 E - 2 8 4 1 8 9 7 AN.TRASNE HLG DSKTR JL. UMUM SESAOT MENUJU NARMADA

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO),Krmlmran:PT.LenkoSurya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 14 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 14 Maret 2018

SUARA NTB

Halaman 14

Belum Masuk NTB

UNRAM MEMENANGKAN 2 GRANT RISET BERGENGSI INTERNASIONAL Program Pengembangan KerjasamaPenelitian Perguruan Tinggi SHERA (Sustainable Higher Education Research Alliances) Konsorsium Penelitian Kerjasama Bioteknologi Hewan dan Terumbu Karang (CCR AnBioCore) (IPB,UNRAM,UNUD, USYIAH dan UNIPA) Latar Belakang 1. Indonesia harus memenangkan persaingan global, khususnya di kawasan ASEAN, dalam publikasi internasional. 2. Dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi internasional yang berreputasi, peneliti Indonesia harus meningkatkan kerjasama penelitian di dalam negeri dan ke luar negeri. 3. Kemenristekdikti bekerjasama dengan USAID membuat program SHERA, yaitu pembangunan kerjasama penelitian antar universitas yang berkelanjutan; dimulai tahun 2017 dan berakhir tahun 2021. Sekilas tentang SHERA Tujuan program: 1) Meningkatkan kemampuan dosen, mahasiswa S3 dan Lulusan S3 (Postdoc) pada universitas target agar mampu melakukan riset berkelas internasional. 2) Memperkuat lingkungan lembaga untuk menuju universitas riset di Indonesia. Dalam rangka peningkatan kemampuan dosen tersebut akan dilakukan: 1) Mendekatkan peneliti Indonesia dan peneliti USA untuk bekerjasama dalam penelitian, dan meningkatkan pengalaman mereka dalam kerjasama penelitian internasional. 2) Meningkatkan ketrampilan dan keahlian peneliti terkemuka Indonesia dan menularkan ketrampilan dan keahlian tersebut kepada peneliti lain di universitas tersebut dan di universitas lainnya. 3) Memperluas lingkungan kerjasama penelitian lembaga dan meningkatkan akses wanita dalam penelitian dan pengembangan profesi. Penelitian yang dibiayai SHERA difokuskan pada lima bidang yaitu: 1) Ketahanan dan kemandirian pangan 2) Lingkungan, energi dan maritim 3) Kesehatan masyarakat dan penyakit menular 4) Perencanaan dan pembangunan kota 5) Teknologi inovatif Universitas Mataram dan CCR AnBioCore Universitas Mataram tergabung dalam

SHERA AnBioCore di Universitas Mataram adalah Dr. Imam Bachtiar (FKIP) sedangkan pengelola keuangannya adalah Diana Agusetyaningsih, SE, MM (Rektorat). Jumlah dosen yang terlibat di program ini diperkirakan 30-40 orang, 20 orang di antaranya dosen dari Prodi Budidaya Perairan dan sisanya dari lintas disiplin dari berbagai fakultas di UNRAM.

Prof.Ir. Suwardji, M.App.Sc.,Ph.D dua konsorsium kerjasama penelitian (CCR, consortium of collaborative research), yaitu Bioteknologi Hewan dan Terumbu Karang (AnBioCore) yang dipimpin oleh IPB Bogor dan Vaksinasi Tanpa Jarum yang dipimpin oleh Universitas Pajajaran. Perjuangan untuk memenangkan program SHERA sangat kompetitif. Dari 160 proposal yang diterima dipilih hanya 7 (tujuh) proposal yang didanai. Universitas Mataram menempatkan posisinya di dua proposal yang memenangi kompetisi SHERA. Konsorsium penelitian kerjasama (CCR) AnbioCore memfokuskan penelitian pada tema yang pertama, yaitu ketahanan dan kemandirian pangan. Di dalam CCR AnBioCore, Universitas Mataram tergabung dalam kelompok penelitian terumbu karang.Di dalam AnBioCore terdapat dua kelompok penelitian, yang melibatkan 7 (tujuh) universitas. Kelompok terumbu karang melakukan penelitian tentang keanekaragaman genomik karang dan permodelan ikan terumbu karang. Kelompok bioteknologi hewan melakukan penelitian tentang penerapan bioteknologi dalam peternakan sapi lokal. Kelompok terumbu karang terdiri dari IPB, Unud, Unram dan Unipa. Kelompok bioteknologi hewan terdiri dari IPB, UB, Unsyiah, Unpad dan Undana. Di Universitas Mataram, CCR AnBioCore difokuskan pada pengembangan lembaga Program Studi Budidaya Perairan. Prodi Budidaya Perairan relatif masih muda sehingga membutuhkan penguatan kelembagaan dan peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan dan kerjasama penelitian. Pengelola program

CCR AnBioCore Program Kegiatan: 1) Riset tentang reproduksi dan genomik sapi serta ekologi dari karang dan ikan terumbu karang. 2) Pelatihan dan lokakarya tentang metode penelitian, penulisan proposal internasional dan penulisan artikel di jurnal internasional. 3) Pertukaran dosen, pembimbingan mahasiswa pascasarjana melalui program sandwich. 4) Pertukaran ilmu secara virtual pada berbagai topik dan keahlian. 5) Pertemuan-pertemuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. 6) Peningkatan dalam kebijakan dan pengelolaan penelitian. 7) Pembuatanbulletin,brosur,leafletdan sejenisnya untuk mendukung program pengajaran dan penyuluhan. Target Luaran: 1) Publikasi ilmiah di jurnal internasional berreputasi minimal 40 artikel; 20 dari kelompok bioteknologi hewan dan 20 dari kelompok terumbu karang. 2) Pertukaran dosen dan mahasiswa pascasarjana minimal 16 dosen dan 10 mahasiswa S3. 3) Kerjasama dengan lembaga terkait 4) Minimal ada sebuah laman (website) di universitas yang memberikan informasi tentang CCR AnBioCore 5) Produksi bahan-bahan informasi minimal 1000 macam materi tercetak dan elektronik. Dampak yang Diharapkan 1) Terjadinya peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa pascasarjana dalam melakukan penelitian dan kerjasama penelitian. 2) Semakin meningkatnya lingkungan universitas dalam penelitian dan pengelolaannya. 3) Semakin kokohnya kerjasama penelitian antar universitas di dalam konsorsium dan di luar konsorsium.

NTB Potensial Jadi Eksportir Kopi Mataram (Suara NTB) – Nusa Tenggara Barat memiliki kemampuan produksi kopi mencapai 26.000 ton pertahun, kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. Dengan kemampuan produksi sebesar itu, provinsi ini menjadi potensial sebagai eksportir kopi. Berbicara hari ini, produksinya masih kosong. Pada Mei dan Juni, barulah petani akan memanen kopi hasil perkebunannya. Di NTB ada 35.000 hektar kebun kopi produktif, tersebar di beberapa di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. “Apabila ini menjadi komitmen siapapun, permintaan pasar, kita terbuka untuk itu, silahkan melakuklan MoU dengan kelompok tani yang ada di kita,” kata Husnul Fauzi di Mataram, Selasa (13/3) kemarin. Seperti diketahui, L. Thoriq, pemilik Rumah Kopi di depan Lapangan Karang Genteng, Mataram adalah salah satu pengusaha kopi lokal yang membutuhkan pasokan kopi dalam jumlah besar. Kebutuhan tersebut untuk memenuhi permintaan dari investor korea. Tak tanggung-tanggung, dalam setahun dibutuhkan 500 ton, bahkan sebanyak-banyaknya. Tingginya permintaan salah satu pengusaha kopi ini, lantaran kelebihan kopi NTB dengan empat varian citarasa. Brown sugar (rasa gula merah), chocolate (cokelat), apel dan caramel. Kelebihan ras itu terutama kopi yang dikembangkan di KLU. Karena ia tumbuh di pegunungan aktif 600 MDPL sampai 1.000 MDPL. Sayangnya, yang disanggup penuhi hanya puluhan ton. Karena produksinya masih terbatas. Padahal, permintaan Korea ini menjadi peluang yang menjanjikan bagi petani kopi di NTB. Dinas Perdagangan Provinsi NTB bahkan telah memproses dokumen-dokumen perizinan untuk melakukan ekspor. Husnul Fauzi menyebut, jika permintannya tinggi, pengusaha bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan. Koordinasi ini dimaksudkan, untuk mempermudah pengusaha mendapatkan informasi daerah-daerah produksi, kawasan-kawasan yang sudah memiliki Identitas Geografi, Bio Organik atau jenis kopi spesial. “Asal ada pendekatan ke dinas, kita akan sampaikan informasi potensi dan kawasannya. Tetapi harus jelas, harga pembeliannya harus lebih baik dari harga pasar,” kata kepala dinas. Harga kopi saat ini, Rp 100 ribu lebih, untuk biji kopi kering (biji bersih). Untuk kopi masih dalam bentuk chery, harganya antara Rp 60 ribuan sekilo. Dinas Pertanian dan Perkebunan, lanjut Husnul, sedang mengupayakan peningkatan produksi. Dari biasanya hanya 6 kuintal perhektar, menjadi 1,2 ton perhektar. Atau dua kali lipat. (bul)

Husnul Fauzi

Tiga Perusahaan Sekuritas Terkendala Ketersediaan SDM Berlisensi Mataram (Suara NTB) Tiga perusahaan sekuritas telah mempersiapkan diri masuk meramaikan pasar modal di NTB. Sayangnya, masuknya belum mulus, lantaran belum siapnya dukungan SDM lokal yang berlisensi. Mustinya ini menjadi peluang bagi angakatan kerja kita. Tiga perusahaan sekuritas itu dianraranya, MNC Sekuritas, Philip Sekuritas, dan RHB Sekuritas. Semantara perusahaan sekuritas yang sudah membuka cabang di NTB, Phintraco Sekuritas, Indopremier Sekuritas dan Kresna Sekuritas. Dua perusahaan sekuritas ini menyiapkan fasilitas investasi pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) Mataram. Kepala BEI Mataram, Gusti Ngurah Putra Sandiana menyebut, saat ini masih terbatas jumlah perantara pedagang efek yang memiliki lisensi. “Perantara efek ini tugasnya menjadi fasilitator transasaksi pasar modal. Dia yang melakukan edukasi ke masyarakat,” katanya. Ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/3), Gusti menyebut, setelah BEI

masuk NTB beberapa waktu lalu. Bursa Efek menyediakan fasilitas pelatihan dan sertifikasi kepada siapa saja SDM yang ingin berkarir di bisnis pasar modal. Ada 23 orang yang sudah dibekali pemahaman menjadi pemasar produk-produk pasar modal. Hanya saja, 10 diantaranya yang berhasil mendapatkan lisensi. Lisensi ini menjadi syarat utama yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi mereka yang akan menjadi pemasar produk pasar modal. “Ini peluang, karena industry (pasar modal) sedang berkembang, terutama di NTB. Tapi SDMnya yang belum siap,. Itu menjadi salah satu tantangan memasyarakatkan pasar modal di NTB,” terangnya. Ada 114 perusahaan sekuitas di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, perusahaan-perusahaan itu akan ekspansi ke NTB. Apalagi melihat pertumbuhan pembangunan daerah yang cukup progresif. Ada juga rencana besar membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang nantinya

akan menyedot tidak sedikit pemodal/investasi masuk NTB. Selain peluang berkarir di perusahaan sekuritas. BEI juga sedang membuka peluang bagi angkatan kerja di NTB. BEI melakukan rekrutmen. Kesempatan berkarir dibuka syarat pendaftarannya hingga 6 April 2018 ini. “Disiplin ilmu boleh dari mana saja. Nanti akan diseleksi, yang lolos akan diberikan pelatihan. Dan harus siap ditempatkan dimana saja di Indonesia,” terangnya. Seleksi akan dilakukan di kantor BEI di Mataram. Bagi yang beruntung lolos, akan disaring kembali di Jakarta. Saat ini BEI sedang membutuhkan SDM yang berkualitas untuk menjangkau pengembangan pasar modal di seluruh Indonesia. “Produk-produk pasar modal, dan perusahaan penyedia produk pasar modal ini perlu dimsyarakatkan. Ini menjadi sarana investasi alternative modern. Tinggal memperbanyak informasinya kepada masyarakat. Untuk sementara ini SDM kita juga masih terbatas, menjadi kendalanya,” demikian Gusti.(bul)

Pencapaian di KEK Mandalika Bukan Kerja Satu-Dua Orang Mataram (Suara NTB) Anggota Tim Percepatan Pembangunan Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas, Taufan Rahmadi menilai kemajuan yang berhasil dicapai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika adalah buah kerja keras banyak pihak. Dengan kata lain, pencapaian ini bukanlah kerja satu atau dua orang saja. Hal itu disampaikan Taufan, yang baru saja ditetapkan kembali sebagai Anggota Tim Percepatan Pembangunan Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Taufan menilai, perjuangan dalam pembenahan destinasi pariwisata prioritas Mandalika selama dua tahun bisa dicapai berkat dukungan semua pihak. “Dan kita sudah melihat cukup banyak kemajuan,” ujarnya. Terlebih, ujar Taufan, setelah Presiden jokowi meresmikan beroperasinya KEK Mandalika, baru-baru ini. Meski demikian, semua pemangku kepentingan tidak boleh larut dengan pencapaian yang telah dicapai sekarang. Saat ini, masih banyak pekerjaan rumah di Mandalika yang harus terus dikawal bersama. “Pembenahan 3A (atraksi, amenitas dan aksesibilitas ) adalah hal wajib yang terus dilakukan. Kita tidak boleh cepat puas dengan kondisi

(ant/bali post)

Menko Maritim Luhut B. Panjaitan, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI, Agus DW Martowardojo didampingi Dirut ITDC, Abdulbar M. Mansoer dan Direktur Pengembangan ITDC Edwin Darmasetiawan meninjau kawasan Mandalika yang dikelola ITDC di Kuta, Lombok Tengah, NTB, Kamis, 1 Maret 2018 lalu. sekarang,” ujarnya kepada wartawan, Selasa, 13 Maret 2018. Pernyataan Taufan ini disampaikan menyusul mulai munculnya gejala politisiasi terhadap sejumlah capaian pembangunan di NTB jelang Pilkada NTB 2018. Taufan menegaskan, tidak boleh ada kekuatan politik manapun yang boleh memanfaatkan kemajuan Mandalika sebagai prestasi mereka. Pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah Lombok Tengah yang menjadi lokasi dibangunnya Mandalika, menurut Taufan hanyalah salah satu dari sekian banyak unsur penggerak pembangunan di

Kawasan Mandalika ini. Ia menilai, peran serta masyarakat justru menjadi hal yang juga perlu disebut sebagai salah satu kunci kemajuan di Mandalika. Masyarakat dari berbagai elemen, menurutnya telah berkontribusi besar dalam menjaga kondusivitas, maupun menjaga kebersamaan dalam pembangunan ini. “Kita berharap semua ini terus dijaga. Jangan sampai karena ada ajang politik, lalu ada sekelompok orang yang merasa berjasa membangun Mandalika. Ini tidak boleh terjadi karena bisa kontraproduktif terhadap proses pembangunan,” tegasnya. (tim)

SUARA NTB

Rabu, 14 Maret 2018

Halaman 15

Kejati NTB Diingatkan 10 Tunggakan Kasus Korupsi Mataram (Suara NTB) Pergantian jabatan Kajati NTB disambut pegiat antikorupsi sebagai langkah penyegaran. Namun Kajati yang baru, Mohamad Dofir, SH diingatkan soal sejumlah tunggakan kasus yang belum diselesaikan pejabat sebelumnya. Kinerja aparat penegak hukum yakni kejaksaan patut selalu menjadi perhatian khususnya dalam hal penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi. Sebab setiap hari selalu saja ada kasuskasus korupsi yang baru bermunculan. Sehingga terkadang kasus-kasus korupsi yang sudah ditangani lebih dulu menjadi tidak jelas pe-

nanganannya. Mohamad Dofir yang pernah menjabat Wakajati NTB dipertaruhkan reputasinya sebagai petinggi Adhyaksa yang pernah mengenal daerah ini. Data Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB tahun 2016 – 2017 sejumlah kasus yang ditangani Kejaksaan masih belum jelas perjalanan penan-

ganan kasusnya. Diantara kasus yang pernah ditangani, yakni dugaan korupsi pada proyek Bendungan Rababaka Dompu senilai Rp 316 miliar, penyelidikan proyek jembatan timbang Poto Tano KSB senilai Rp 824 juta, proyek pengadaan bahan bakar pada PLN NTB senilai 472 miliar, penyelidikan dugaan penyimpangan pada

proyek rehabilitasi saluran pengairan atau drainase di Dompu senilai Rp 2,9 miliar. Terbaru yang ditangani tahun 2017, dugaan penyimpangan anggara pembangunan gedung serbaguna asrama haji NTB senilai Rp 60 miliar. “Hasil pengamatan kami, perjalanan penyelidikan kasus ini tidak jelas di Pidsus maupun di Intelijen Kejati NTB. Untuk itu, kami berharap kepada Kajati yang baru, agar atensi tunggakan tunggakan ini,” harap peneliti hukum pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB.

Selain kasus yang ditangani Kejati NTB, kasus lainnya juga ngambang di tingkat Kejari. Seperti dugaan korupsi pengembangan irigasi Dam Pela Parado senilai Rp 9 miliar, ditangani Kejari Bima. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan motor dinas DPRD Loteng senilai Rp 1,5 miliar. Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung RSMA (Rumah Sakit Manambai Abdul Kadir) Sumbawa senilai 7,8 miliar yang ditangani Kejari Sumbawa. Dugaan Penyimpangan pembangunan PLTS Rarak Ronges senilai Rp 800

Agama Islam Merupakan Pemersatu Dari Hal. 1 Demikian pandangan Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul alias Papuk Abada, Tuan Guru Tekes saat mengisi acara pertemuan majlis dzikir dan ta’lim Nurul Musthafa Dusun Jago Desa Jago Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah, Selasa (13/3) kemarin. Kehebatan orang-orang Suku Sasak ini ditandai oleh sesenggak atau kata-kata bijak dari orang-orang Sasak yang bunyinya “lain setuk lain jajak”. Artinya, lain gubuk lain adat. Sesungguhnya, bentuk dari suatu suku bangsa adalah adanya kesatuan dan kesamaan bahasa. Akan tetapi aneh dan ajaib serta luar biasa bagi orang suku bangsa Sasak. Sasak meski berbeda, tapi tetap bersatu dalam suku Sasak. Sasak tidak bisa pisah dari Islam. Kekuatan agama telah membuat orang Sasak ini tetap bersatu dalam perbedaan. Di tengah-tengah perbedaannya dia menjadi satu suku bangsa. Ini secara nasional sangat baik sekali. Akibat dari perbedaan-peberdaan itu dia lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Berhubungan dengan satu kampung dan dengan kampung lain tidak menggunakan bahasa Sasak tapi bahasa Indonesia. Hal ini untuk menghindari salah pengertian. Disinilah kata Ali Dachlan peranan Agama Islam sebagai pemersatu. Penting agama dihayati dan diimplementasikan oleh masyarakat Sasak sendiri. Pengamalan ajaran

agama Islam ala masyarakat Sasak ini dinilai Ali BD justru lebih baik dari pengalaman yang dilakukan orang-orang Arab Timur Tengah. ‘’Jangan ikuti orang-orang Timur Tengah yang saling bunuh,’’ terang Ali Dachlan. Saat ini memang banyak orang belajar termasuk orang Sasak ke negara-negara timur tengah. Keyakinan Ali BD, selama kurun waktu 40 tahun ke depan orang Arab justru akan belajar tentang Islam ke Lombok. Basis orang Sasak sekarang sudah baik. Bisa mengatasi perbedaannya dengan persatuan dan kesatuan. Karenanya orangorang Suku Bangsa Sasak ini lebih gampang merancang diri menuju kemajuan dibanding dengan suku bangsa lain. Orang Sasak telah meletakkan dasar filosofis kehidupannya untuk membangun ke arah masa depan yang lebih baik. Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), masyarakat Sasak sudah melaluinya berkali-kali dan tidak terpecah. Biarpun zamannya beda. Namun semua orang Sasak sudah bisa mengatasinya. Ali BD dalam setiap momentum silaturahimnya dengan elemen masyarakat Sasak selalu mengingatkan jangan sampai Pilkada ini menghancurkan orang-orang Sasak itu sendiri. ‘’Ini kata-kata saya dimana-mana tempat yang saya datangi,’’ demikian urainya. (rus)

TGH. Hazmi Hamzar: Ali BD Reformis Sejati Dari Hal. 1 Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Dr (Hc) TGH. Hazmy Hamzar, SH. MH.CL dalam buku yang ditulis TGH. ABD Latief HR berjudul ‘’Ali BD di Mata Ulama dan Sahabat’’. Bupati Lombok Timur dua periode itu disebut TGH Hazmi merupakan pemimpin yang sangat netral. Memperhatikan seluruh elemen masyarakat tanpa melihat asal organisasi atau kelompok. Sepak terjang Ali Dachlan dalam mempimpin Lotim sudah sangat nyata. Tuan guru yang juga anggota DPRD NTB ini mengaku mengenal Ali BD sudah sangat lama. Penampilan sang pendobrak ini sangat bersahaja. Hal inilah yang membuat Ali BD sanagt disayangi rakyatnya. “Kita doakan semoga beliau

berhasil jadi gubernur,” ucap TGH. Hazmi. Hasil karyanya memimpin Gumi Selaparang sangat luar biasa. Terlihat hasil perjuangannya dalam membangun Lotim selama dua periode. Infrastruktur jalan sekarang banyak diperlebar. Pasarpasar tradisional semua dibangun. Rumah sakit semakin mentereng dengan terus dilengkapi fasilitas layanan kesehatan yang memadai. Bantuan masyarkaat miskin melalui zakat juga sudah sangat bagus. Zakat diketahui dalam setahun bisa dikumpulkan Rp12 miliar. Menurut TGH. Hazmi, apa yang sudah dilakukan Ali BD selama memimpin Lotim sudah menjadi bukti nyata. Ali BD sangat layak menjadi Gubernur NTB. (*)

Bangun Kemitraan Dari Hal. 1 membangun Unram. Tentu dalam rangka membangun Unram sebagai kampus berkualitas. ‘’Kita ingin Unram jadi kampus yang terus berkualitas,’’ tegasnya. Diakui Prof. Husni bahwa kerjasama Unram-Universitas Gorontalo, ini khususnya dalam bidang sistem penjaminan mutu pendidikan. Melalui kerjasama ini, diharapkan mampu meningkatkan mutu Unram secara kelembagaan. ‘’Kita akan banyak belajarlah bagaimana kiatnya Universitas Gorontalo dia persiapkan akreditasi,’’ jelasnya. Lebih jauh dikatakan Prof. Husni, dipilihnya Universitas Gorontalo sebagai mitra kerjasama, lantaran perguruan tinggi asal Provinsi Gorontalo itu terbukti telah berhasil membawa kampus itu meraih hasil akreditasi dari nilai B ke nilai A dalam jangka waktu persiapan tujuh bulan. ‘’Kita merasa beruntung bisa

bekerjasama dengan Universitas Gorontalo, karena dalam persiapan tujuh bulan bisa meraih akreditasi institusi B ke A,’’ ungkap Husni. Selain itu, sebagai langkah awal menindaklanjuti MoU, secara bersamaan juga dilakukan workshop penjaminan mutu internal. Di forum ini, kedua perguruan tinggi melakukan sharing informasi bagi kebaikan kedua perguruan tinggi. Selain itu, workshop ini dalam rangka mempersiapkan Unram dalam mengajukan akreditasi institusi. ‘’Akreditasi harus ada jalan. Kalau SPMU ini jalan dengan sendirinya. Artinya sangat penting karena dapat menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka mewujudkan visi perguruan tinggi,’’ ujarnya, seraya berharap ke depan Unram sebagai perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan dan selaras dengan kebutuhan industri. (dys)

juta, juga ditangani Kejari Sumbawa. Dugaan penyimpangan pembangunan lapangan tembak dan berburu di Gunung Sasak Lobar yang diduga fiktif senilai hampir Rp 1 miliar. Kasus ini pernah ditangani Kejari Mataram. Catatan catatan dari pihak eksternal itu diharapkan jadi perhatian Kajati NTB. Somasi berharap kinerja Kejati NTB di bawah kepemimpinan Mohamad Dofir tidak stag apalagi sampai mengobral SP3 seperti sebelumnya. Setidaknya tiga catatan disampaikannya. Pertama,

dengan posisi Kajati yang baru diharapkan dapat mengembalikan percayaan publik akan penegakan hukum tindak pidana korupsi. “Dimana ke depan tidak mudah untuk mengeluarkan SP3,” jelasnya. Kedua, Kajati diharapkan agar meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah NTB. Ketiga, Kejati NTB diharapkan meningkatkan koordinasi dan supervisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengontrol penanganan kasus agar terarah dan jelas hasil akhirnya. (ars)

Masyarakat Tak Optimal Kelola Potensi Ekonomi Bendungan

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Hj. Sitti Rohmi Djalilah berbincang akrab dengan H.L.Mudjitahid didampingi istri Hj.Kerniasih.

Sitti Rohmi Djalilah Silaturahmi dengan Sesepuh Sasak

Mataram (Suara NTB) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah dan Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), terus membangun dan menjaga silaturahmi dengan sesepuh Sasak dan NTB. Selasa (13/3) kemarin Sitti Rohmi menyambangi kediaman sesepuh yang juga tokoh sentral NTB, Drs.H.L. Lalu Mudjitahid di Selagalas, Kota Mataram. Rohmi bersama rombongan datang siang hari dan disambut langsung oleh sesepuh yang biasa disambut Mamiq Mudji dan istri Hj.Kerniasih. Rohmi beserta rombongan dijamu di ruang tamu kediaman Mamiq Mudji. Rohmi berbincang dan ber-

dialog mengenai banyak hal. Dalam kesempatan itu, Rohmi yang merupakan kakak kandung Gubernur NTB Dr.TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mendapatkan nasehat-nasehat dan masukan mengenai perihal melanjutkan pembangunan NTB ke arah yang lebih gemilang. Kemudian, Rohmi juga meminta doa dan restu dari Lalu Mudjitahid terkait keikutsertaan Zul-Rohmi di Pilkada NTB 2018. Lalu Mudjitahid merupakan tokoh sentral NTB. Ia adalah saksi sekaligus pelaku yang pernah terlibat dalam banyak program pembangunan NTB. Sejak tahun 1989 sampai 1999, Mudjitahid menjabat sebagai Bupati

Lombok Barat. Mudjitahid juga merupakan Ketua Badan Pengawas Yayasan Pembina IKIP Mataram. Komunikasi dengan tokoh sepuh bukan kali ini saja dilakukan oleh Rohmi. Beberapa pekan lalu, mantan Ketua DPRD Lombok Timur itu juga bersilaturahmi ke kediaman Pimpinan Yayasan 45 Mataram Brigjen TNI (Pur) H. Abdul Kadir. Selain itu, Rohmi juga silaturahmi ke kediaman Drs.H.Lalu Azhar. Lalu Azhar adalah mantan Wakil Gubernur NTB. Lalu Azhar juga merupakan tokoh akademik. Sampai sekarang, lulusan Universitas Gadjah Mada itu menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Pembina IKIP Mataram. (*)

Mataram (Suara NTB) Ada sembilan bendungan besar di NTB. Keberadaan infrastruktur untuk kebutuhan irigasi ini belum dikelola dengan baik oleh masyarakat. Padahal, efek ganda potensi ekonominya cukup besar. Sembilan bendungan itu tersebar di NTB. Batujai, Pengga, Pandanduri, Batu Bulan, Tiu Kulit, Mamak, Sumi, Pelaparado dan Bendungan Gapit. Bendunganbendungan jika masyarakat sekitar memeliharanya, potensi ekonomisnya cukup besar dapat dimanfaatkan. Sayangnya, masyarakat memandang bendungan ini dipandang sebagai infrastruktur irigasi, tak jauh dari itu. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy,MM.MT, melalui Humas, Abdul Hanan mengatakan, keberadaan Bendungan Batujai, di Lombok Tengah misalnya. Saat ini bendungan tersebut menjadi lautan eceng gondok. Jika masyarakat sekitarnya kreatif, eceng gondok ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan bahan baku. Demikian juga untuk bendungan di Bima. Terhadp potensi itu, BWS telah memberikan pembinaan kepada masyarakat sekitar, agar memanfaatkannya menjadi kerajinan. Sayangnya, transfer pengetahuan yang difasilitasi BWS, tak konsisten dilaksanakan. “Apakah karena harga kerajinan yang dihasilkan rendah, atau bagaimana. Padahal masyarakat sudah

kita berikan pemberdayaan,’’ ujar Hanan, Selasa (13/3) kemarin. Padahal, eceng gondok dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan tali sandal, tali tas, atau untuk pembuatan tas. Masyarakat lingkar bendungan juga diberikan pemahaman bagaimana memanfaatkan eceng gondok sebagai pakan ternak. Nampaknya, petunjuk itu juga tak konsisten dimanfaatkan. Akibatnya, lautan eceng gondok itu terpaksa harus dicacah (dihancurkan) karena berpotensi mengakibatkan pendangkalan. Untuk Bendungan Batujai, BWS Nusa Tenggara I telah mengerahkan tiga mesin penghancur eceng gondok untuk menormalisasinya. Belum lagi BWS rutin melakukan penanaman pohon di sekitar bendungan. Pada setiap hari air sedunia yang diperingati setiap tahun. BWS menanam ribuan pohon. Baik pohon yang dapat dikonsumsi langsung, atau pohon buah yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan minyak. Hanan menyebut, masyarakat sekitar bendungan tak melihat peluang itu. Misalnya bersama-sama melakukan pemeliharaan. Belum lagi BWS melepas ribuan bibit ikan di bendungan setiap tahunnya. Justru masyarakat sekitar beramai-ramai membuat keramba ikan hanya untuk kepentingan pribadi. Padahal, dalam waktu panjang, limbah keramba-keramba tersebut akan mengakibatkan pendangkalan.(bul)

Program Perhutanan Sosial Dari Hal. 1 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si mengatakan seratusan ribu lahan hutan yang sudah dirambah masyarakat di NTB akan dijadikan perhutanan sosial. Hutan yang sekarang sudha gundul, akan dikembalikan kondisinya seperti semula melalui pemberian pengelolaan lahan hutan kepada masyarakat. ‘’Sekarang kalau mau diproses ribuan orang itu, kapan selesai? Maka harus tobat nasuha, sama-sama intrsopeksi. Saya juga tak proses. Tapi tunjukkan tanggung jawab untuk mengembalikan fungsi hutan. Mereka siap,’’ kata Madani. Data Dinas LHK NTB, lahan hutan yang dirambah masyarakat hingga 2017 lalu seluas 101.324 hektare. Dengan rincian, jumlah perambahan hutan sejak 2014 hingga 2016 seluas 94.914 hektare dan tahun 2017 seluas 6.410 hektare. Tersebar di 11 Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH) yang ada di NTB. Antara lain, KPH Rinjani Barat 18.640 hektare, KPH Rinjani Timur 2.300 hektare, KPH Sejorong 525 hektare, KPH Orong Telu Brang Beh 11.420 hektare. Kemudian KPH Ropang 1.600 hektare, KPH Puncak Batulanteh 5.854 hektare, KPH Ampang Plampang 14.585 hektare, KPH Ampang Riwo Soromandi 18.205 hektare, KPH Tambora 10.815 hektare, KPH Tofo Pajo 5.985 hektare dan KPH Maria Donggo Masa 11.395 hektare. Ia menjelaskan, pemberian pengelolaan hutan kepada masyarakat dilakukan melalui lima skema. Yakni hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, hutan adat dan hutan desa. Namun, khusus untuk NTB yang diakomodir tiga skema, selain hutan adat dan hutan desa. Pasalnya, untuk skema hutan adat, harus dibentuk Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan hutan desa, rentan terjadi konflik di masyarakat ketika ada Pilkades. Dari lima ske-

ma perhutanan sosial itu, sebut Madani, ada empat yang izinnya dari Menteri LHK. Sementara untuk pola kemitraan dapat langsung dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tersebar di NTB. ‘’Masyarakat nanti diberikan hak pengelolaan hutan dalam puluhan tahun. Bisa diperpanjang lagi dan turun temurun, mereka ambil manfaatnya,’’ jelasnya. Perhutanan sosial ini, kata Madani salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masyarakat merambah hutan. Melalui perhutanan sosial, mereka akan diberikan legalitas untuk mengelola hutan. ‘’Ada hak dan kewajibannya di situ. Kalau dia melanggar ada sanksinya. Dan yang dapat itu harus orang setempat,’’ ujarnya. Madani menyebutkan, jatah perhutanan sosial di NTB dari pusat sebanyak 100 – 200 ribu hektare. Masing-maisng masyarakat yang berada di sekitar hutan akan mendapatkan hak pengelolaan seluas 2 hektare. (nas)

Abuya : Ahyar Abduh Sosok Jujur dan Amanah Dari Hal. 1 “Khusus pondok pesantren, kami sudah masukkan dalam visi-misi Ahyar-Mori, bahwa kami akan jadikan pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat menjadi Ponpes yang modern berbasis digital,” ungkap Ahyar Abduh yang juga cagub no urut 2 ini. Sebelumnya, pasangan Ahyar-Mori juga secara bersamaan mengukuhkan relawan teritorial serta konsolidasi sembilan partai pendukungnya dalam sebuah rangkaian kegiatan yang dihadiri 2000 lebih warga menghadiri. Acara yang diinisiasi relawan Ahyar-Mori Kota Bima ini berlangsung dengan penuh

antusias. Acara diikuti oleh para relawan dan pendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 2 ini. Tak hanya relawan, ratusan masyarakat Kota Bima turut serta berbondongbondong menyambut. Mereka ingin melihat serta mendengar gagasan yang dipaparkan oleh pasangan calon tersebut. Adapun warga Bima dan sekitarnya sangat berharap jika pasangan Ahyar-Mori terpilih nanti sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, nasib mereka dapat diperhatikan serta pasangan ini bisa menunaikan janjinya. “Kami masyarakat Kota Bima tentunya berharap kepa-

da calon pemimpin yang kami rasa tepat ini, jika terpilih nasib kami dapat diperhatikan, karena masih banyak terjadi ketimpangan dan kemiskinan di Provinsi NTB ini, perlu penanganan lebih dan kami butuh pemimpin yang peduli akan itu,” ujar salah seorang masyarakat yang hadir. Adapun dalam kesempatan ini Pasangan Calon Gubernur Nomor 2 ini pun menyampaikan mengenai gagasan yang ditawarkan kepada masyarakat NTB yang dibungkus dengan konsep “Janji Kerja”, ada total 25 janji kerja terhadap masyarakat NTB sebagai komitmen pasangan ini dalam melayani rakyat serta memajukan NTB ini. (tim)

NTB Siap Rekrutmen CPNS Usai Pilkada Dari Hal. 1 Persyaratan utama daerah mendapatkan kuota CPNS jika belanja aparatur di bawah 50 persen. Dari hasil hitungan BPKAD, Pemprov hanya mampu membayar gaji, TKD sampai Diklat sebanyak 700 CPNS. Jika lebih dari itu, maka rasio belanja aparatur akan lebih dari 40 persen. ‘’Kita diminta merincikan untuk yang 700 orang ini. Apa saja rancangannya, jabatan apa saja. Itu yang diminta dirincikan

oleh Kemen PANRB. Kami akan pelajari lagi,’’ terangnya. Jumlah PNS Pemprov NTB yang pensiun sejak 2014 hingga 2018 sebanyak 1.149 orang. Jumlah itu termasuk PNS yang meninggal maupun pindah. Melihat banyaknya PNS yang pensiun, Pemprov sangat kekurangan PNS. Terlebih berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), Pemprov masih kekurangan 5.554 orang PNS. Namun, kemampuan APBD hanya mampu untuk tambahan 700 CPNS. (nas)

Harga Meroket, NTB Datangkan Cabai dari Luar Daerah Dari Hal. 1 Setiap hari pasokan cabai di pasar-pasar sebanyak 12 ton. Ia mengatakan pasokannya berkurang sekitar 50 – 55 persen dari biasanya. Karean stok berkurang, ia meminta para pengusaha atau produsen cabai menurunkan harga. Jangan sampai harga cabai di pasaran mencapai Rp 75 – 80 ribu per Kg. Produsen cabai, kata Husnul mau menurunkan harga. Misalnya, harga pembelian di tingkat petani sebesar Rp 45 ribu. Maka harga di pasaran Rp 50 ribu. Kurangnya pasokan cabai di dalam daerah ini, lanjut Husnul akibat cuaca buruk, yakni hujan yang terjadi terus menerus. ‘’Jadi, banyak yang belum matang. Sekarang cuaca sudah agak bagus. Sehingga memungkinkan untuk penurunan harga di tingkat petani. Mereka mau kok,’’ ujarnya. Disinggung mengenai jumlah produksi cabai sejak Januari hingga Februari, Husnul

menyebutkan luas areal panen seluas 3.400 hektare. Jika dikalikan dengan jumlah produksi per hektare sebesar 11,7 ton, maka jumlah produksi cabai sejak Januari hingga Februari sebanyak 39.780 ton. Untuk bulan Maret ini, luas areal panen seluas 819 hektare atau jumlah produksi 1.041 ton. Jika dihitung dengan kebutuhan di dalam daerah yang mencapai 12 ribu ton, sebenarnya produksi yang ada sudah mencukupi. Ditanya mengenai adanya cabai luar daerah yang didatangkan ke NTB untuk menstabilkan harga, Husnul menyatakan bahwa hal itu memang tak bisa dibendung. Menurutnya, masuknya cabai dari luar daerah bukan domain dari Distanbun. “Saya hanya mengamankan di daerah. Ternyata kita memang surplus. Kondisi alam yang tak mendukung sehingga produktivitasnya kecil. Sekarang kalau cuaca agak membaik penjemuran bisa dilakukan,” tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 14 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Nihil, Anggota DPRD Loteng Cuti Kampanye Praya (Suara NTB) Selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB berlangsung, dipastikan tidak ada anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) yang mengajukan cuti kampanye. Seluruh anggota DPRD Loteng sampai saat ini masih berstatus anggota aktif. Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (13/3) menjelaskan, tidak adanya anggota DPRD Loteng yang mengajukan cuti kampanye, bisa jadi karena tidak ada anggota

DPRD Loteng yang tercatat masuk sebagai juru kampanye, baik untuk pasangan kepala daerah, H.M. Suhaili – H. Muh. Amin, H. Ahyar Abduh – Mori Hanafi maupun pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti

Rohmi Djalilah dan pasangan H.M. Ali Bin Dachlan – TGH. L. Gede Sakti. Selama cuti kampanye, maka semua hak yang melekat pada diri anggota Dewan bersangkutan tidak diberikan. Termasuk dalam hal meng-

gunakan fasilitas negara, juga tidak dibolehkan. Karena cutinya anggota Dewan, sama seperti cutinya kepala daerah yang ikut dalam pilkada. “Jadi ketika cuti, status anggota Dewan sama seperti kepala daerah yang cuti ikut kampanye. Yakni cuti di luar tanggungan negara. Sehingga semua hak yang melekat pada diri anggota Dewan bersangkutan tidak diberikan selama cuti berlangsung,” tandasnya. (kir)