Edisi Sabtu, 13 Januari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SABTU, 13 JANUARI 2018

16 HALAMAN NOMOR 253TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Keberpihakan Terbentur Aturan

30 Proyek Besar Konstruksi Milik Pemprov Dikuasai Kontraktor Luar

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 30 proyek besar pekerjaan konstruksi milik Pemprov NTB pada 2017 dikuasai oleh kontraktor luar daerah. Berdasarkan data Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) NTB, puluhan paket proyek konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor luar daerah itu tersebar di Dinas PUPR, Dinas Dikbud, Dinas ESDM, BPKAD dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang

dikonfirmasi di Kantor Gubernur mengakui masih belum

banyak kontraktor lokal yang memenangkan tender proyekproyek besar. Kebanyakan kontraktor yang memenangkan proyek tersebut berasal dari luar daerah. Untuk mengakomodir kon-

traktor lokal supaya dapat mengerjakan proyek-proyek besar, Pemda terbentur aturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Kualifikasi para kontraktor lokal masih perlu ditingkatkan supaya

dapat memenangkan proyekproyek yang bernilai di atas Rp 5 - 10 miliar. ‘’Kita terbentur peraturan, Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Itu sebabnya saya sebagai Sekda seringkali juga memantau, mengimbau kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) supaya ada dalam tanda kutip keberpihakan (Pemda) kepada pengusaha lokal,’’ katanya. Bersambung ke hal 15

BERBENAH - Eks Pelabuhan Ampenan terus dibenahi. Pelabuhan bersejarah ini, akan komplit menjadi destinasi wisata potensial jika dipadukan penataannya dengan Kota Tua Ampenan. Jika penataannya dilakukan secara maksimal, destinasi wisata ini akan mampu menarik kunjungan wisatawan tidak saja lokal dan nusantara. Tetapi juga wisatawan mancanegara.

(Suara NTB/bul)

TO K O H

Pilkada 2018

TUAN Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan bahwa untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah adalah senantiasa menggantungkan diri pada Allah SWT. ‘’Ketergantungan mutlak hanya pada Allah. Kesempurnaan kita sebagai manusia manakala kita bisa merawat hubunganhubungan itu dengan semua dimensi yang ada sebaikbaiknya,’’ Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Kasus K2, Tiga Kepala Daerah Cuti, Lima Anggota Polda NTB Periksa Dewan Belum Ajukan Pengunduran Diri Saksi Tambahan di Dompu

Mataram (Suara NTB) – Tahapan Pilkada NTB 2018 telah berjalan sejak pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada 8-10 Januari lalu. Pesta demokrasi lima tahunan ini diikuti oleh beberapa calon petahana yang maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pilkada di tiga

Cari Bukti Tambahan

M. Agus Patria

Bersambung ke hal 15

(Mendagri). Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan kepala daerah yang sudah mengajukan cuti ke gubernur adalah Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dan Bupati Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT. Bersambung ke hal 15

500 UMKM Lokal Diprioritaskan Dapat Lapak di KEK Mandalika

(Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB mengklaim memiliki buktibukti yang cukup kuat terkait dengan kepemilikan lahan yang menjadi lokasi pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng). Bahkan, untuk memperkuat kepemilikan lahan tersebut, Pemprov sedang mencari cucu dari John Van Leeuwen. Dia adalah orang yang mengetahui soal kepemilikan tanah tersebut. “Sekarang ini kami mendengar, sedang mencari bahannya.

kabupaten/kota. Dari enam Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang maju dalam Pilkada, baru tiga orang yang sudah mengajukan cuti ke gubernur. Sementara, lima orang anggota DPRD NTB yang maju dalam Pilgub maupun Pilkada kabupaten/kota, semuanya belum mengajukan surat pengunduran diri ke Menteri Dalam Negeri

L. Saswadi

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 500 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal akan diprioritaskan mendapatkan lapak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Para pedagang kecil yang berasal dari kawasan Kuta akan diprioritaskan untuk mencegah munculnya gejolak. “Banyak yang minta di sini. Tapi kan supaya jangan terjadi tidak pas di kawasan wisata. Sehingga orang sekitar diutamakan,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, L. Saswadi ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin. Ia menyebutkan, jumlah lapak yang dibangun di sentra UMKM KEK Mandalika sekitar 500 unit. Sentra UMKM ini akan diperuntukkan bagi 500 pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan pariwisata nasional tersebut. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB belum tuntas memproses kasus K2 Dompu. Guna melengkapi petunjuk jaksa, penyidik turun ke lapangan beberapa waktu lalu meminta keterangan saksi tambahan. Saksi tambahan itu dari kalangan honorer K2 Dompu yang berulangkali diperiksa sebelumnya. Pemeriksaan secara maraton berlangsung Rabu (10/1) lalu. ‘’Saksi tambahan itu dari kalangan honorer K2,” kata Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin melalui Kabid Humas, AKBP Dra. Hj.Tri Budi Pangastuti, Jumat (12/1). Hanya beberapa saksi yang dianggap perlu yang dimintai keterangan. Mereka termasuk di dalam pengangkatan 134 tenaga honorer K2 menjadi CPNS tahun 2014. Ditambahkan Tri Budi, pemeriksaan sudah selesai dan tinggal diproses pemberkasan oleh penyidik Subdit III Tipikor yang menangani kasus ini. Proses pemeriksaan meminjam tempat di Mapolres Dompu. Diakui juga, saksi lainnya dari pejabat Pemkab Dompu. ‘’Pemeriksaan tambahan ini untuk melengkapi apa yang menjadi petunjuk jaksa. Kalau sudah lengkap, berkasnya akan diserahkan ke jaksa dalam waktu dekat,’’ jelasnya. Salah satu saksi yang diperiksa itu adalah Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI yang menerima surat panggilan Senin (8/1) lalu. Ia diminta untuk hadir di Polres Dompu atas panggilan penyidik Polda NTB di Mapolres Dompu, Rabu (10/1) kemarin. Pemanggilan terhadap Sekda, untuk menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) untuk mendukung keaslian keterangannya. Bersambung ke hal 15

Mengenal Subur MS

Penjual Ketupat Keliling yang Jadi Wakil Ketua PTUN Mataram Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, Sri Setyowati , SH. MH, melantik dan mengambil sumpah Subur MS, SH., MH sebagai Wakil Ketua PTUN Mataram , Kamis (11/1). Pelantikan berlangsung di ruang sidang PTUN Mataram, sekaligus menandai terisinya jabatan itu setelah setahun kosong. Siapa Subur MS ini? ‘’SAYA tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau kelompok tertentu,’’ janji Subur. Janji itu tertuang dalam Pakta Integritas yang dibacakannya di hadapan saksi dan para hadirin. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua PTUN Mataram, Subur adalah Hakim Madya Muda yang bertugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Pangkat Pembina Tingkat I (IV / b.) Pria asli Betawi kelahiran 1967 ini adalah lulusan cumlaude Akademi Litigasi Indonesia (Altri) dan program studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saat bertugas di PTUN Jakarta, Subur pernah

menangani perkara kakap seperti konflik Partai Golkar 2015 lalu. Saat itu Golkar terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Munas Bali dan Munas Ancol hingga berperkara di PTUN Jakarta. Jualan Ketupat Jadi Hakim Siapa sangka Subur MS yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua PTUN Mataram lahir dari keluarga sederhana. Ayah Subur, almarhum Minan Saibih adalah lelaki gigih yang menghidupi keluarganya dengan berdagang ketupat sayur keliling di bilangan Grogol, Jakarta Barat. Meski hidup dalam keterbatasan, ayah dan

ibu Subur sangat memprioritaskan pendidikan anak anaknya. ‘’Padahal Emak dan Baba gak bisa baca dan tulis. Tapi kami diminta terus belajar dan satu lagi pesan mereka, jangan pernah meninggalkan salat,’’ Subur mengisahkan masa lalunya. Bersambung Bersambung ke kehal hal15 15

Subur MS

(Suara NTB/ist)

Jaga Kesempurnaan Diri

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 13 Januari 2018

(Suara NTB/uul)

Dukung Kampung Wisata PERESMIAN kampung wisata Karang Jangkong di Cakranegara Barat didukung penuh oleh pihak kelurahan. Seperti yang dikatakan Sekretaris Lurah Cakranegara Barat, Dahri, S.Sos, Jumat (12/1), adanya kampung wisata Kangkong (Karang Jangkong) ini tidak lepas dari kerja keras warganya sendiri yang ingin image wilayahnya berubah menjadi lebih baik. “Selama ini lingkungan itu mendapat julukan kampung kumuh serta termasuk wilayah zona Dahri merah BNN,” terangnya. Ia menceritakan, saat peresmian kemarin antusias masyarakat cukup besar terlihat dari ramainya venue acara. “Semua kepala lingkungan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama se-Cakranegara Barat turut hadir dalam acara itu,” kata Dahri. Apalagi kampung wisata ini merupakan kampung wisata pertama di kota Mataram. “Rencana adanya kampung ini sudah dari beberapa bulan lalu,” terangnya. Nantinya kampung wisata Kangkong ini akan lebih menekankan pada pengenalan kuliner khas Sasak. “Biar ke Mataram, tidak hanya mengenal menu ayam Taliwang saja,” kata Dahri. Sehingga mulai hari Minggu besok, akan diadakan pasar kuliner sekaligus car free day di sana. “Pengunjung dapat menemukan menu khas Lombok yang jarang ditemukan di rumah makan atau restoran,” jelasnya. Pihak kelurahan sendiri sangat mendukung adanya kampung wisata Kangkong tersebut. “Selain menambah alternatif tujuan wisata di Mataram, juga kita berharap bisa mengurangi tingkat pengangguran di sana,” tukas Dahri.Warga di sana juga bisa menambah pemasukan ekonominya dengan berjualan makanan atau membuat kerajinan khas yang dapat dijual ke wisatawan yang berkunjung. Untuk itu, Dahri berharap para pemuda di kampung wisata itu bisa berkecimpung secara serius dengan mengembangkan kreativitasnya. “Selain itu, mereka juga harus menambah kemampuan berbahasa asingnya sehingga bisa memandu wisatawan asing yang datang,” jelasnya. (uul)

Halaman 2

Nelayan Ampenan Ancam Hadang Wisatawan Menuju Senggigi

Mataram (Suara NTB) Mediasi antara nelayan dengan Pemprov NTB, Kamis (11/1) malam, tak menemukan titik temu. Tuntutan agar pemerintah membongkar meja dan kursi beton di bibir pantai, tak digubris. Jika Pemprov dan Pemkab bersikeras melarang perahu berlabuh di kawasan tersebut, nelayan Ampenan mengancam akan menghadang wisatawan menuju Senggigi. Mediasi dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata NTB, Drs. L.M. Faozal, Camat Ampenan, Zarkasy, lurah dan perwakilan nelayan. Zarkasy ditemui usai bertemu Wakil Walikota, Jumat (12/1) mengaku, belum ada solusi dari pertemuannya dengan Pemprov NTB. Nelayan diminta tetap menyandarkan perahu mereka di tempat

masing - masing. Ketidakpastian berlarut larut dikhawatirkan nelayan justru beraksi. Apalagi mereka mengancam menghadang wisatawan mengarah ke Senggigi. “Seharusnya ada sedikit toleransilah dari Pemprov dan Pemkab Lobar,” kata Zarkasy. Pemikiran sederhana menurut Camat Ampenan,

beton di pinggir pantai jangan dibuat dulu. Sementara, penanganan masalah belum ada solusi. Ancaman menghadang wisawatan tidak saja merugikan pemerintah, tapi pelaku pariwisata. “Itu bentuk reaksi mereka, karena berkaitan dengan perut,” cetusnya. Pemprov maupun Pemkab Lobar semestinya sedikit long-

gar. Tidak memaksakan diri memasang beton. Sedangkan, nelayan terancam karena tak memiliki tempat melabuhkan perahu mereka. Persoalan ini kata Zarkasy, jelas jadi urusan Pemkot Mataram. Pihaknya sudah mencarikan solusi dengan berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemkab Lobar. Alternatif awal mengarahkan perahu nelayan berlabuh di Pantai Duduk, kembali dilarang. Pemprov NTB melalui Kadis Pariwisata, L.M. Faozal mengklaim pantai itu milik swasta. Nelayan dipersilakan menempati lokasi itu dengan

catatan berani menyewa. “Masak ada pantai milik swasta. Ini kan ndak benar. Nelayan diminta sewa lagi,” kritiknya. Secara keseluruhan Zarkasy tidak mengetahui total perahu berlabuh. Sebab, nelayan saling membantu satu sama lain. Sebagai contoh, jika ada 50 kapal nelayan berlabuh, maka mereka saling ikat. Di satu sisi, musim penghujan dan angin kencang saat ini, tidak ada wisatawan keluar. Mereka memilih diam di dalam hotel. “Hal - hal begini sebaiknya kita lentur saja,” ucapnya. (cem)

Operasi Pasar Belum Signifikan Turunkan Harga Beras Mataram (Suara NTB) Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Mataram masih belum turun. Pedagang menjual eceran Rp 10.500 – Rp 11.500/kg. Operasi pasar digelar pemerintah bersama Badan Urusan Logistik (Bulog), belum signifikan menurunkan harga beras. Desak, pedagang beras di Pasar Cemara, Jumat (12/1) menuturkan, sejak Desember lalu, harga besar melonjak. Satu karung berisi 25 kg dibeli di distributor Rp 285.000. Ia menjual eceran ke pembeli untuk beras premium Rp 10.500. Dan, beras medium Rp 11.500. “Beras sekarang mahal. Satu karung 25 kg, kita beli Rp 285.000,” sebutnya. Langkah pemerintah menekan harga beras dengan menggelar operasi pasar (OP) belum signifikan menurunkan harga. Kenaikan harga besar dimulai sejak Desember, tetapi harganya tetap mahal. Desak mengaku, sebelumnya beras medium dijual Rp 9.000 9.500. “Kalau dulu memang segitu,” akunya. Menekan harga beras, pemerintah bersama Bulog dan Bank Indonesia, kata Kadis Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan basri, menggelar OP di sejumlah titik. OP telah berjalan selama dua hari, diutamakan di pasar induk yakni Mandalika dan Kebon Roek. “Pantauan harga masih normal Rp 9.000 - Rp 11.000.,” sebut Alwan. Harga beras di NTB khususnya di Mataram menurut Alwan, masih standar dibanding-

(Suara NTB/cem)

MASIH MAHAL - OP digelar pemerintah masih belum efektif menstabilkan harga beras di pasar. Desak, pedagang beras di pasar Cemara menunjuk beras jenis medium dijual eceran ke pembeli. kan daerah lain. Hasil pemantauannya bersama Bulog terhadap stok beras masih aman 4 - 6 bulan kedepan. OP sebagai

langkah menstabilkan harga dinilai efektif. Saat ini, distributor maupun pengepul merasa kesulitan kare-

na stok beras menurun. “Kalau di pasar dengan OP alhamdulillah harga stabil. Bulog sudah menjual beras kualitas bagus.

Dan, layak dikonsumsi dan harga biasa tidak terlalu mahal seperti harga eceran tertinggi,” demikian ucapnya. (cem)

Izin Mutasi Pemkot Sejumlah Kepala Pasar di Mataram akan Diganti Sudah di Kemendagri

I Gede Wiska (Suara NTB/fit)

Kesulitan Lahan Pemakaman MINIMNYA Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Mataram melatarbelakangi pengajuan Raperda tentang pemakaman. “Teman-teman muslim yang tidak punya makam di lingkungannya masing-masing terutama yang pendatang yang tinggal di BTN-BTN ini yang sangat kesulitan. Apalagi TPU Karang Medain sudah over load,” ungkap Ketua Pansus Raperda pemakaman DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, kemarin. Raperda pemakaman ini juga merupakan penjabaran dari Perda PSU. “Di PSU itu disebutkan harus ada fasilitas umum dan fasilitas sosial sebesar 30 persen,” sebutnya. Dari 30 persen itu, 2 persen di antaranya disiapkan untuk pemakaman. Namun Wiska menyayangkan Perda PSU itu justru belum ada perwal nya sampai saat ini. Untuk Raperda tentang pemakaman, Pansus, katanya akan melakukan rapat kerja dengan Dinas Perkim dan Bagian Hukum. Pansus akan mendorong pembahasan Raperda tentang pemakaman harus disertai dengan draf perwal dari Perda tersebut. Sehingga, begitu Perda pemakaman ditetapkan akan segera disusul dengan perwalnya. Wiska dapat memaklumi mengapa pengembang belum menyediakan lahan pemakaman karena memang aturannya belum jelas. Di tingkat Pansus sendiri, lanjutnya, sempat ada pertanyaan kapan mulai berlakunya Perda itu. “Apakah PSU yang akan diikuti ataukah pemakaman. Ini masih akan kita konsultasikan ke pusat tentang pemberlakuan ini. Karena, kalau Perda pemakaman ini pasti berlaku sejak tanggal ditetapkan,” terangnya. Yang masih menjadi pemikiran adalah pengenaan lahan pemakaman sebesar 2 persen. Sementara Perda PSU sudah ditetapkan tahun 2017 lalu. Ketua fraksi PDI perjuangan ini membenarkan bahwa Perda ini tidak berlaku surut. Sehingga untuk BTN - BTN yang sudah dibangun sebelum adanya Perda pemakaman, mengacu pada PSU. “PSU perwalnya belum ada. Makanya ini juga akan kita konsultasikan,” katanya. Dikatakan Wiska pengembang tidak mutlak harus menyediakan lahan. “Masih ada opsi - opsi yang lain,” cetusnya. Misalnya pengembang yang mengembangkan lahan di atas 25 hektar wajib menyediakan lahan pemakaman. “Tetapi ada pasal yang bertentangan. Di situ di sebutkan lahan yang digunakan untuk pemakaman tidak boleh lahan produktif. Itu kembali akan kesulitan juga. Sedangkan pengembang yang mengembangkan di bawah 25 hektar bisa menyediakan lahan pemakaman secara kolektif dengan pengembang lainnya yang lokasinya berdekatan. Jadi kemana disiapkan lahan pemakaman ya silahkan saja,’’ ujarnya. Selain itu, para pengembang juga bisa berkontribusi dalam bentuk uang sesuai dengan jumlah lahan yang dikembangkan. Pendekatan pengadaan TPU ini, demikian Wiska adalah per kecamatan. TPU - TPU ini bisa dikelola oleh Dinas Perkim dengan membentuk UPTD. “Karena di situ pasti akan diatur mengenai jarak per makam, tinggi tumpangan dan lain sebagainya,” imbuhnya. Pansus mendorong agar Perda pemakaman ini terealisasi. Karena ke depan, Kota Mataram akan kesulitan dengan lahan pemakaman. (fit)

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan mutasi di lingkup Pemkot Mataram tinggal selangkah lagi. Surat izin mutasi diajukan Desember 2017 lalu, sudah di meja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo. Idealnya, surat izin mutasi dari Mendagri diterima Pemkot Mataram akan keluar Senin - Selasa (8-9/1). Tetapi sejauh ini, belum tanda - tanda. Bahkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terus mengawal dan mencari kepastian terhadap rekomendasi dengan menghubungi relasi mereka di Kemendagri. Mutasi kali ini sifatnya pengisian jabatan kosong saja. Yakni, jabatan Dinas Sosial dan Satpol PP berdasarkan hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Kemungkinan jabatan lainnya, tidak ada pergeseran. “Sifatnya pengisian saja. Ndak ada mutasi yang lain,” kata sumber Suara NTB, Jumat (12/1). Ada dua jabatan struk-

tural berubah berdasarkan nomenklatur baru. Yakni, Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan dan Bagian Infrastruktur. Dua jabatan struktural itu, telah ditunjuk pelaksana tugas (Plt). Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati membenarkan pengajuan mutasi Pemkot Mataram, sudah dimeja Kemendagri. “Mungkin Mendagri banyak pekerjaan,” kata Nelly. Kepastian kapan rekomendasi itu keluar, Nelly juga belum berani memastikan. Tetapi, pihaknya terus follow up dengan menghubungi pegawai di Kemendagri untuk memastikan surat tersebut telah ditandatangani atau tidak. Terhadap dua pengisian jabatan di Dinas Sosial dan Satpol PP, dia enggan menjawab. Perubahan nomenklatur di Bagian APP dan Bagian Infrastruktur, Nelly menjelaskan hal itu berdasarkan hasil evaluasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal). “Kita sudah komunikasikan dengan BKD,” jawabnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah kepala pasar di Kota Mataram akan diganti. Pergantian mereka dilatari oleh tolok ukur kinerja selama setahun. Rencana pergeseran itu sedang disusun berdasarkan kelebihan serta kekurangan mereka. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Jumat (12/1) menerangkan, dari hasil evaluasi Dinas Perdagangan, dinilai telah memberikan gambaran terhadap kinerja mereka. “Masih dicari dan disusun kelebihan dan kekurangan mereka,” kata Wawali. Mohan menjelaskan, perlu dilakukan pergantian dengan mengangkat kepala pasar baru dari luar. Pengangkatan dari luar dinilai memiliki kemampuan manajerial serta kompetensi baik mengelola pasar tradisional. “Kita angkat dari luar. Yang kita tarik itu akan mengisi pos - pos yang kosong. Kemungkinan minggu - minggu ini kita geser,” tegasnya. Dikatakan, pergantian serta pengangkatan kepala pasar baru dilakukan seobjektif mungkin. Artinya, ini dilihat berdasarkan upaya memaksimalkan potensi pasar. Dan, rekrutmen ini berdasarkan kemampuan dimiliki. Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri mengatakan, pergeseran berdasarkan penilaian komprehensif selama

(Suara NTB/cem)

PASAR CEMARA - Aktivitas pedagang di Pasar Cemara Kelurahan Monjok Timur, Mataram. Pergantian dan pergeseran kepala pasar nanti diharapkan meningkatkan pendapatan serta perubahan manajemen di pasar. setahun. Pihaknya secara objektif melakukan penilaian. Hal ini didasari oleh pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Inspektorat. Kedua lembaga auditor tersebut memberikan catatan - catatan terhadap pengelolaan pasar tradisional. “Kita tidak ada unsur like dan dislike di sini. Murni kita menunjuk itu secara profesional,” tegasnya. Agar tak menimbulkan salah kaprah nantinya, ia

akan menyerahkan hasil capaian kepala pasar ke Walikota dan Wakil Walikota. Kebijakan menentukan pergeseran maupun pergantian merupakan hak prerogatif pimpinan. Namun demikian, Alwan enggan menyebutkan kapan pergeseran termasuk kepala pasar mana saja yang dicopot. “Kami hanya bisa menilai. Kebijakan selanjutnya di Pak Wali dan Pak Wakil,” demikian kata Alwan. (cem)

Masyarakat Diimbau Waspada Siklon Tropis ’’Joyce’’ Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau agar masyarakat mewaspadai terjadinya siklon tropis joyce. Sebab, hujan disertai angin kencang dan petir akan terjadi selama dua hari. “Kita sudah imbau lewat mobil keliling terutama para pengendara hati - hati,” kata Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kota Mataram, I Made Gde Yasa, Jumat (12/1). Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) posisi Siklon Tropis Joyce berada di Pantai Austalia Barat, 20.0 LS, 120,2 BT atau sekitar 1.080 kilometer sebelah selata barat daya Rote. Arah

dan kecepatan gerak kata Yasa, selatan barat daya dengan kecepatan 6 knots (11 km/ jam) bergerak menjauhi

wilayah Indonesia. Siklon Tropis Joyce memberikan dampak terhadap cuaca di Indonesia berupa hu-

jan sedang - lebat berpeluang terjadi di NTB, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan NTT. Di samping itu, angin kencang berpeluang terjadi di wilayah Jawa bagian selatan, Bali, NTB dan NTT. Serta, gelombang laut ketinggian 1,25 - 2,5 meter di selat Bali, selat Lombok, selat Atlas bagian selatan, Laut Sawu, dan Laut Timor Selatan NTT. “Mataram juga terkena dampak. Dari kemarin hujan terus. Anginnya juga kencang tadi malam,” ucapnya. Pihaknya membuat edaran ke camat dan lurah mengantisipasi kemungkinan terjadi di masyarakat. Titik - titik banjir dan pohon tumbang dipantau oleh

personel dengan patroli rutin. “Kemarin sudah kita kirim surat edaran ke camat dan lurah,” ujarnya. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana juga mengimbau masyarakat terutama pengguna jalan, agar lebih berhati - hati mengingat cuaca ekstrem tiga hari ini. Situasi seperti ini rawan terjadi pohon tumbang. “Mulai kemarin BPBD saya suruh ingatkan warga lewat mobil keliling,” ujarnya. Antisipasi bencana berpotensi terjadi, Mohan sepenuhnya menyerahkan ke BPBD. BPBD sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) tersendiri. Bahkan, sejak awal musim penghujan mereka sudah siaga. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 13 Januari 2018

Halaman 3

Target Serapan 71.000 Ton

Anggaran Bulog NTB Hanya Rp 511 Miliar

PUPM Diperbanyak

Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Divisi regional (Divre) NTB tahun ini mendapat jatah serapan hanya 71.000 ton, turun cukup besar dari target awal serapan tahun 2017 lalu yang hampir mencapai 184.000 ton yang disesuaikan kembali. Jika tahun 2017 lalu, Bulog NTB memiliki anggaran Rp 1,3 triliun untuk serapan gabah/ beras di petani. Tahun ini dari target 71.000 ton serapan itu, dikonversi menjadi anggaran hanya sebesar Rp 511 miliar, atau setengah triliun. Disatu sisi, tahun ini pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menargetkan produksi gabah mencapai 2,6 juta ton. Tahun 2017 lalu, target produksi sebesar 2,4 juta ton, tercapai menurut Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, mencapai 2,3 juta ton berdasarkan Angka Ramalan BPS. Bagaimana dengan target produksi pemerintah daerah dan rencana serapan Bulog

rastra, ditebus langsung oleh penerima sebesar Rp 1.600/ Kg, tahun ini tidak lagi ada tebusan. Bulog bertugas langsung mendistribusikannya, tanpa penerima mengeluarkan biaya tebus sepeserpun. Tahun 2017 lalu, setiap bulan Perum Bulog Divre NTB menggelontorkan 6.800 ton untuk memenuhi kebutuhan rastra sebulan. Tahun ini, berkurang menjadi 4.400 ton sebulan. Pengurangan ini akibat pengurangan jatah yang harus diterima masyarakat. Penurunan target serapan tahun 2018 ini, tambah Ma‘mun disebabkan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tetap sudah diberlakukan di Kota

(Suara NTB/dok)

GABAH - Gabah di gudang penyimpanan milik Bulog Mataram. BPNT ini tidak didistribusikan lagi oleh Bulog melalui mitranya. Dinas Sosial yang memegang penuh kewenangan pendistribusiannya. Bulog akan membeli beras petani sampai Rp 7.500/Kg,

untuk kualitas terbaik dengan tingkat kerusakan 15 persen diterima di gudangnya, Rp 7.300/Kg untuk tingkat kerusakan 20 persen dan Rp 7.150/ Kg untuk tingkat kerusakan mencapai 25 persen. (bul)

ya beberapa pembangkit baru. Diantaranya Mobile Power Plant (MPP) Lombok dan PLTU IPP Lombok Timur dengan kapasitas masing-masing 2x25 Megawatt (MW). Selain, itu PLN juga terus melakukan perluasan jaringan untuk daerah-daerah yang belum teraliri listrik. Contohnya Pulau Bajo yang terletak di Manggalewa, Kabupaten Dompu. Saat ini sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu mencapai 274 MW dengan beban puncak 227 MW. Sistem kelistrikan Sumbawa memiliki daya mampu mencapai 54 MW dengan beban puncak sebesar 42 MW. Sementara untuk sistem kelistrikan Bima memiliki daya mampu mencapai 50 MW dengan beban puncak sebesar 45 MW. Tahun 2018, beberapa pembangkit baru yang saat ini sedang dalam proses konstruksi akan beroperasi. Diantaranya PLTMG Sumbawa berkapasitas 50 MW dan PLTMG Bima berkapasitas 50 MW. Sementara PLTGU Lombok Peaker berkapasitas 150 MW diprediksi selesai tahun 2018 atau 2019.

PENGECEKAN LISTRIK - Pengecekan gardu oleh manajer PLN Area Mataram, Chaidar Syaifullah untuk memastikan distribusi listrik tak terganggu Penambahan pasokan daya listrik ini diharapkan dapat memberi dukungan pada peningkatan perekonomian masyarakat hingga industri. Selain itu, ketersediaan pasokan daya membuat PLN optimis dapat

memenuhi kebutuhan listrik di NTB, baik untuk peningkatan rasio elektrifikasi, maupun untuk mendorong investasi. “Saat ini listrik surplus, kami mengundang para investor untuk membangun bisnis-

nya di NTB. Tidak perlu khawatir dengan masalah listrik, PLN akan siapkan kebutuhannya. Termasuk untuk ITDC Mandalika, berapa pun kebutuhannya, kami akan siapkan,” demikian Mukhtar. (bul)

300 Sarana Produksi Pelaku Pariwisata Apresiasi Bio Gas akan Perkuat Kelengkapan Fasilitas Mandalika Ketahanan Energi

Nina Yulaida

Promosi Desa Wisata Makin Gencar Mataram (Suara NTB) – Saat ini Lombok memiliki banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Banyak desa wisata yang semakin digemari oleh wisatawan. Para pelaku pariwisata juga semakin aktif mempromosikan berbagai desa wisata yang sudah dimasukkan dalam paket wisata. “Kita masukkan pilihan desa wisatanya itu termasuk Desa Wisata Setanggor, Kerujuk, Pringgasela, Bilebante dan banyak lagi. Jadi nanti kita jelaskan ke wisatawan setiap desa wisata seperti ini dan itu. nanti mereka pilih sendiri mau ke mana saja,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Barat M. Zaenuddin, di Mataram, Jumat (12/1). Ia mengatakan bahwa keinginan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke desa wisata semakin tinggi. Kebanyakan dari mereka ingin mengatahui tentang kebudayaan masyarakat sekitar. Sehingga memilih untuk berlama-lama di desa wisata. Meski demikian, dalam paket wisata itu sebelumnya wisatawan diajak terlebih dahulu untuk berkunjung ke destinasi wisata yang terkenal di Lombok. Misalnya gili dan kawasan Mandalika. Setelah itu dalam dua atau tiga hari, wisatawan akan tinggal dan menginap di desa wisata. “Meraka jadi bisa belajar tentang budaya kita, bagaiamana membuat makanan tradisional hingga kesenian tradisional yang dimiliki di desa itu,” ujarnya. Tidak sedikit dari wisatawan yang ingin belajar tentang kebudayaan asli Lombok. Sehingga mereka memilih untuk berkunjung ke beberapa desa wisata. Ini juga membantu mereka, wisatawan yang sedang melakukan penelitian tentang budaya Indonesia. “Jadi saya punya tamu itu lagi penelitian, bagaimana orang secara tradisional di pedesaan menjalani hidupnya. Seperti apa tingkat kebahagiaan mereka dan banyak indikator lainnya. Selain belajar, mereka juga terlihat menikmati suasana di pedasaan yang mungkin tidak ditemukan di negaranya,” ujarnya. Sebelumnya, salah satu wisatawan dari Norwegia, Chelsea mengatakan bahwa ia merasa senang berada di desa wisata yang ada di Lombok. Ia melihat masyarakat hidup berdampingan dan saling mempedulikan satu sama lain. Penduduk desa sangat ramah dan membuatnya merasa senang. “Saya rasa bagi orang yang meremehkan kehidupan orang di desa yang dikatakan tidak maju itu salah besar. Justru mereka lebih bahagia dibandingkan dengan kami yang hidup dengan serba modern. Mereka saling membantu dan saling mempedulikan satu sama lain, dan itu sangat berharga,” akunya. (lin)

yang berbanding terbalik? Kepala Perum Bulog Divre NTB, Achmad Ma‘mun mengatakan, 71.000 ton sebagai target awal, target inipun belum diterima suratnya secara resmi. Bukan tidak mungkin akan dilakukan penyesuaian kembali target serapan 2018 ini. Penurunan target serapan, bisa saja dipengaruhi beberapa hal mendasar. Diantaranya, penurunan jatah rastra, atau yang sebelumnya disebut raskin, oleh pemerintah dikurangi dari 15 Kg/penerima, menjadi 10 Kg/penerima. Rastra inipun disebut sebagai bansos. Presiden Jokowi menargetkan tanggal 25 Januari ini sudah terdistribusi. Jika tahun sebelumnya 1 Kg

Penjualan Listrik di NTB Tumbuh 5,4 Persen Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) Wilayah NTB mencatat pertumbuhan penjualan listrik di Provinsi NTB meningkat 5,4 persen pada tahun 2017. Tercatat, penjualan listrik pada tahun 2016 sebesar 1.591 GWh (Gigawatt Hour), sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 1.677 GWh. Peningkatan penjualan listrik terbesar masih terjadi di sistem kelistrikan Lombok yaitu hingga 54 GWh. Sistem kelistrikan Sumbawa penggunaan listrik meningkat sebesar 19,3 GWh. Sementara sistem kelistrikan Bima meningkat sebesar 12,6 GWh. Total peningkatan sekitar 86 GWh. General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar dalam keterangan resminya menilai peningkatan penggunaan listrik ini menunjukan bahwa tingkat konsumsi masyarakat meningkat. “Naiknya penggunaan listrik ini menjadi sinyal positif bahwa ekonomi masyarakat NTB terus membaik,” ujarnya. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan penjualan listrik ini adalah beroperasin-

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah memperbanyak jumlah sarana produksi bio gas. Dinas Enegeri Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB telah mengajukan penawaran lelang sebanyak 300-an unit ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pemerintah menambah jumlah sarana produksi bio gas ini agar potensi kotoran ternak yang ada di sentra-sentra peternakan, tak terbuang percuma. Kelompok masyarakat difasilitasi uuntuk memanfaatkan limbah tersebut menjadi energi baru dan terbarukan. “Sebarannya pembangunan sarana bio gas baru ini, tersebar di Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur,” kata Kepala Bidang Energi pada Dinas ESDM Provinsi NTB, Yuliadi Ismono di Mataram, Jumat (12/1) kemarin. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM rutin mendukung pembangunan sarana bio gas ini. Ada ribuan jumlahnya yang sudah dibangun, khususnya di Pulau Lombok. Tahun 2017 lalu, sebanyak 160 unit telah dibangun, dan telah menghasilkan. Untuk tahun 2018 ini, kabupatenmengusulkan451unit.Karena terbatasnya anggaran, Kementerian ESDM melalui DAK hanya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

BADAN Ketahanan Pangan (BKP) mendukung Pemprov NTB memperbanyak jumlah unit Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), dalam rangka memperkuat pengamanan stabilitas harga beras. Ada 13 PUPM yang didukung anggarannya oleh pusat tahun 2018 ini. Tahun 2018 lalu, pusat juga menganggarkan pembentukan 10 unit PUMPM yang tersebar di kabupaten/kota di NTB. “13 PUPM ini khusus beras. Sebelumnya kita ada 10 PUPM, ditambah 13 PUPM tahun ini, jadinya ada 23 PUPM ada di NTB,” kata Kepala Bidang Distribusi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Nina Yulaida. Masing-masing PUPM, mendapat dukungan sebesar Rp 160 juta, yang akan dimanfaatkan untuk menyediakan stok beras yang dibeli dari kelompok taninya. PUPM ini diperkuat, seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga. “Setiap PUPM akan memiliki minimal 2 TTI (Toko Tani Indonesia). Beras medium akan dijual dengan harga maksimal Rp 8.000 perkilo, dan minimal Rp 7.500 perkilo. Harus menjual di bawah harga pasaran. HET (Harga Eceran Tertinggi) pemerintah, harga beras mediumnya Rp 9.450 perkilo, lumayan di bawah HET harga beras di PUPM,” imbuh Nina. 13 PUPM yang akan dibentuk tahun ini, tersebar di Pulau Lombok. Saat ini masih dilakukan identifikasi kelompok tani yang menjadi embrionya. Nina menyebut sebarannya 3 PUPM di Lombok Barat, 5 PUPM di Lombok Tengah, 2 PUPM di Lombok Utara, dan 3 PUPM di Lombok Timur. Sementara 10 PUPM yang sudah terbentuk tahun 2016 lalu, tersebar masing-masing 1 PUPM di Kabupaten Bima dan Kota Bima, 3 PUPM di Kabupaten Lombok Timur, 4 PUPM di Kabupaten Lombok Tengah, dan 1 PUPM di Lombok Utara. “Di Kota Mataram belum ada, karena belum ditemukan adanya kelompok tani,” jelasnya. PUPM dibentuk di sentra-sentra produksi beras. Hal ini dimaksudkan agar produksi kelompok tani setempat langsung diserap. PUPM ini kriterinya adalah warung atau sejenisnya yang sudah menjual sembako, berada di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Ditambah lagi harus memiliki gudang penyimpanan, memiliki lantai jemur, dan memiliki penggilingan. Tahun 2017 lalu, 10 PUPM telah berhasil menjual lebih dari 500 ton. Karena targetnya, satu PUPM targetnya minimal 55 ton. Bahkan ada yang melampaui penjualan sampai 60 ton kata Nina. Tahun ini target penjualan satu PUPM masih sama, dan diharapkan selama setahun bisa terjual lebih dari 1.000 ton jika semua PUPM (23 unit) sudah total terbentuk. “Dengan masuknya 13 PUPM tahun ini, maka total ada sebanyak 51 jumlah TTI tersebar di NTB. Itulah sarana untuk menetrasi harga beras di pasaran,” demikian Nina. (bul)

Yuliadi Ismono

300-an unit, kata Yuliadi. Biogas adalah suatu gas yang dihasilkan dari proses anaerobik (fermentasi) bahan bahan organik seperti kotoran manusia, limbah rumah tangga dan juga kotoran hewan. Bahan yang sangat dibutuhkan dalam membuat biogas yaitu metana dan karbon dioksida yang terkandung di dalam bahan organik. Beberapa manfaat pemanfaatan biogas ini diantaranya, dapat mengurangi penggunaan dari gas LPG, hal ini dapat saja dilakukan karena gas metana yang terkandung di dalam biogas dapat digunakan sebagai pembakaran seperti halnya yang terdapat di dalam gas LPG. Lingkungan menjadi lebih bersih dan indah, hal ini terjadi karena memanfaatkan limbah dan kotoran untuk dijadikan bahan pembuat biogas. Dapat menghemat biaya operasional rumah tangga, dengan mengganti bahan bakar minyak dan gas yang relatif lebih mahal dengan penggunaan biogas. Limbah digeser dari biogas dapat kita manfaatkan sebagai pupuk organik, baik yang berupa cair maupun padat bagi pertanian. Biogas dapat berkonstribusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, pengurangan emisi ini terjadi karena kurangnya pemakaian bahan bakar minyak dan kayu. Menjadi bahan bakar alternatif yang dapat menghasilkan listrik untuk menggantikan penggunaan solar. Bahan bakar biogas ini dapat menghasilkan sekitar 6.000 watt per jamnya dengan menggunakan sekitar 1 meter kubik biogas. Biogas juga bermanfaat untuk mengurangi asap dan kadar karbon dioksida di udara. “Paling tidak, kompor tetap menyala tanpa harus membeli elpiji. Tambah penerangan semampunya,” demikian Yuliadi. Untuk pembangunan sarana bio gas ini, pemerintah mengucurkan dana untuk satu biodigester sebesar Rp 10,8 juta. (bul)

Mataram (Suara NTB) – Para pelaku pariwisata mengampresiasi kelengkapan fasilitas di kawasan Mandalika. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Saat ini sudah ada berbagai fasilitas yang disediakan oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan. Sebelumnya memang banyak yang mengeluhkan kurangnya fasilitas di beberapa destinasi wisata yang ada di kawasan Mandalika. Namun saat ini sudah banyak fasilitas yang dilengkapi demi kenyamanan wisatawan. Melihat hal ini, para pelaku pariwisata berterima kasih kepada pengelola dan pemerintah yang sudah bersungguh-sungguh untuk mengelola pariwisata di NTB. “Kita tidak bisa hanya mengkritisi saja tanpa mem-

berikan apresiasi. Dulu kita kritisi karena destinasi itu sudah bagus tapi fasilitasnya kurang. Sekarang fasilitas sudah ada, kita perlu berterima kasih kepada pemerintah,” ujar pelaku pariwisata asal Lombok Tengah Rohman, di Mataram, Rabu (10/1). Ia mengatakan bahwa hal serupa juga harus dilakukan di beberapa destinasi wisata lainnya. Pengelola destinasi wisata bersama pemerintah harus memiliki komitmen yang sama dalam melengkapi fasilitas destinasi dan memajukan wisatanya. Ini akan menjadi modal utama untuk mendatangkan banyak wisatawan. “Selain Mandalika kan banyak destinasi wisata juga, jadi harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Kita punya banyak destinasi yang belum ada fasilitasnya. Ada juga yang sudah ada kayak toilet begitu, tapi rusak. Jadinya tidak dap-

at difungsikan,” keluhnya. Ia melihat, perkembangan Mandalika hingga bisa sampai saat ini bisa menjadi contoh bagi destinasi wisata lain di NTB, khususnya Lombok. Sehingga kemanapun ia membawa wisatawan, tamunya itu tetap merasa nyaman dan senang. Hal ini menjadi salah satu poin yang penting saat pemerintah mau mempromosikan NTB sebagai salah satu Bali baru di Indonesia. “Kita juga minta pendapat dari wisatawan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan mereka saat berkunjung ke NTB. Sejauh ini memang lumayan baik, karena kita mengajak mereka ke destinasi yang sudah lengkap fasilitasnya. Tapi ada juga wisatawan yang melakukan permintaan untuk diajak ke destinasi wisata tertentu yang belum ada fasilitasnya. Ini yang susah,” keluhnya. (lin)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 13 Januari 2018

Halaman 4

TKD ASN Dinaikkan Bebas dari Utang PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan diri sudah bebas dari utang. Adanya berbagai isu atau pemberitaan yang menyatakan PDAM Lotim memiliki utang senilai Rp 1,7 miliar dibantah Direktur Umum PDAM Lotim, Rusdi. Menjawab Suara NTB, Jumat (12/1), Rusdi mengaku, PDAM Lotim sempat berutang beberapa waktu lalu. Utang ini, ujarnya, disebut berupa pinjaman PMK sejak tahun 2009 silam. “Kita sudah klir (lunas, red) dari utang, sudah tidak ada utang tahun 2018 ini,” paparnya. Diakuinya, pinjaman terakhir PDAM sudah dibayar beberapa waktu lalu dengan pembayaran terakhir sebesar Rp 353 juta. Selain itu, pihaknya juga sempat meminjam dana pada program SLA dari luar negeri. Namun, utang ini sudah bisa diselesaikan langsung melalui sistem pembayaran lewat perbankan. Dari program SLA pinjaman luar negeri kata Rusdi tembus Rp 1,3 miliar. Meski demikian, semua utang PDAM ini ada pada era kepengurusan sebelumnya dan sudah rampung dibayar. PDAM tegasnya kembali saat ini sudah zero utang. “ A d a n y a sekarang pribadi,” selorohnya. Rusdi (rus)

Pemkab Lotim Alokasikan Anggaran Rp 65 Miliar

Selong (Suara NTB) Alokasi dana yang dipersiapkan untuk membayar Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Timur (Lotim) meningkat. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah daerah meningkatkan TKD 50 persen bagi pejabat struktural dan 100 persen bagi non struktural. Itu artinya, pada tahun 2018, Pemkab Lotim harus membayar TKD ASN tahun 2018 sebesar Rp 65 miliar. Menurut Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, Edi Purnomo, sebelumnya anggaran TKD dialokasikan Rp 24 miliar. Namun, adanya kebijakan kenaikan TKD tahun 2018, jumlah anggaran yang harus dipersiapkan Pemkab Lotim

pun meningkat. Dalam hal ini, ujarnya, Pemkab Lotim di bawah komando H. Moch Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin terus meningkatkan kesejahteraan ASN. Apalagi sebelumnya, Pemkab Lotim menaikkan gaji para wakil rakyat Lotim. Selain itu,

sekarang ini, Pemkab Lotim juga mempersiapkan untuk memberikan seluruh honorer dana untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKNKIS). Tidak saja honorer daerah, namun dua anggota keluarga dari honorer daerah itu juga

turut menjadi tanggungan pemerintah daerah. Diakui, kemampuan memberikan honorer para honorer masih jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten yang tembus Rp 1,8 juta per bulan. Meski demikian, komitmen pemerintah daerah siap memberikan pembayaran iuran JKN)-KIS Rp 91,250 per keluarga. “Untuk peserta kelas III,” terang Edi Purnomo. Sesuai aturan yang berlaku, kewajiban membayar iuran bulanan JKN-KIS ini 2 persen dibebankan ke pekerja dan 3 persen dari pemberi kerja. Namun karena jumlah ga-

(Suara NTB/ari)

MANGROVE MATI Tanaman mangrove di Gili Air Kabupaten Lombok Utara banyak yang mati akibat abrasi. Perlu ada upaya pemerintah daerah dan pelaku pariwisata di Lombok Utara melakukan penanaman mangrove, sehingga ekosistem alam di Gili Air yang merupakan salah satu tujuan wisatawan di NTB tetap terjaga.

(Suara NTB/dok)

Empat Kepala UPTT Pertanian Bantah Hadiri Undangan Bacabup Selong (Suara NTB) Empat Kepala UPTT-Pertanian di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Jumat (12/1) memenuhi undangan dari Panwaslu Lotim untuk mengklarifikasi terkait indikasi pertemuan bersama salah satu bakal calon bupati (bacabup). Dari hasil klarifikasi yang dilakukan Panwas, ke empat kepala UPTT-P itu memenuhi undangan dari Dinas Pertanian dan bukan dari salah satu calon. Menurut Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Panwaslu Lotim, Sahnam, ke empat yang bersangkutan diklarifikasi di kantor Panwaslu Lotim. Ke empatnya datang sekitar pukul 09:00 Wita. Panwaslu melakukan klarifikasi dikarenakan laporan tersebut masuk ke Panwaslu. Hal itu karena ketika Panwaslu menerima laporan, sehingga menjadi suatu kewajiban untuk menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi. Dari hasil klarifikasi, semua kepala UPTT Pertanian mengaku undangan itu terkait silaturrahmi program-program dan bukan menghandiri pertemuan dengan salah satu bcabup. Bahkan, yang mengundang itupun dari Dinas Pertanian Lotim. Diketahui sebelumnya, sejumlah indikasi pelanggaran yang ditemukan berdasarkan laporan dari Panwascam yakni adanya penyuluh pertanian yang dikumpulkan oleh salah satu pasangan calon sebelum proses pendaftaran. Para penyuluh pertanian itu diundang dalam sebuah pertemuan melalui pesan berantai melalui WhatsApp. Terkait dengan temuan ini, Panwaslu sudah melayangkan surat panggilan terhadap empat Kepala UPTT Pertanian Kecamatan yang terindikasi terlibat politik. Mereka yang dipanggil yakni, Kepala UPTT Pertanian Kecamatan Montong Gading, Jerowaru, Sukamulia dan Terara. (yon)

Terduga Pengedar Sabu Diringkus Selong (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Lombok Timur (Lotim) mengamankan narkoba jenis sabu seberat 10,3 gram dari tangan pelaku Tingkap alias Beki (29) alamat Dusun Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat. Kasat Reserse Narkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan, menjelaskan penangkapan pelaku dilakukan, Kamis (11/1) sekitar pukul 15:30 Wita di rumahnya. Rumah ini diduga kerap dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli barang haram tersebut. “Pelaku ditangkap karena diduga membawa dan menguasai narkoba jenis sabu,” terangnya, Jumat (12/1). Pada saat dilakukan penangkapan, petugas sempat tidak mendapatkan barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan badan. Akan tetapi saat dilanjutkan dengan penggeledahan rumah, berhasil diamankan narkoba jenia sabu dengan bruto 10,3 gram rincian 1 poket sedang, 10 poketan kecil, empat buah korek api, dua buah tabung kaca dan satu buah bong. Selain itu, turut juga diamankan tiga buah gunting, satu buah cutter, satu buah selang kecil, dua buah sekop plastik serta beberapa barang bukti lainnya berupa satu unit hp merk Samsung dan satu buah timbangan digital. “Saat ini pelaku diamankan di Satres Narkoba Polres Lotim untuk pengembangan lebih lanjut,”ujarnya. Aparat juga tengah melakukan pengembangan untuk dilakukan penangkapan terhadap pelaku lain. Salah satunya berkoordinasi dengan Polres Loteng, karena berdasarkan pengakuan pelaku, barang haram ini kerap diedarkan ke wilayah Loteng. (yon)

jinya yang diterima terbatas, sehingga Rp 25.500 besaran iuran bulanan untuk peserta BPJS Kesehatan kelas III ini ditanggung semua oleh pemerintah daerah. Terkait dengan JKN-KIS, Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim ini juga diketahui memiliki tunggakan ke BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 34 miliar. Pemerintah daerah sudah sanggup membayar dengan cara mencicil selama 10 tahunyang dibayar tiap triwulan sebesar Rp 3,8 miliar. “Mudahan 10 tahun ke depan sudah terbayar semua,” harapnya. (rus)

Satu Unit RTLH Program 2017 Tak Tereksekusi Tanjung (Suara NTB) Penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) 2017 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebanyak 63 kelompok dengan jumlah anggota 512 orang. Di antara penerima itu tercatat ada 1 orang yang tidak tereksekusi, sehingga dananya dikembalikan ke kas daerah. Kepala Dinas Sosial PP3A KLU, Hadari, SP., belum lama ini mengakui satu orang warga penerima RTLH yang dananya dikembalikan itu berasal dari Kelompok Blok 4 Santong Mulia, Kecamatan Kayangan. Sebanyak Rp 10 juta dana yang sedianya diterima akan dikembalikan ke kas daerah. “Dari 513 penerima ada satu yang tidak terlaksana, sehingga dananya akan kita kembali-

kan ke daerah,” ujar Hadari menunjuk data penerima telah diblok stabilo warna kuning. Tahun ini Pemkab Lombok Utara mengucurkan bantuan RTLH untuk 530 orang. Namun setelah melalui rangkaian verifikasi, jumlah penerima bantuan berkurang menjadi 525 orang. Verifikasi yang melibatkan Inspektorat KLU itu berlanjut hingga mencatatkan data penerima sebanyak 512 orang. Dengan demikian jumlah dana RTLH yang terealisasi sebanyak Rp 5,12 miliar. Berkurangnya jumlah penerima bantuan ini dikarenakan dari hasil verifikasi ada kelompok yang tidak menggunakan nama kelompok tapi lembaga. Ada juga yang tidak punya sertifikat tanah sendiri atau tinggal masih menumpang dengan

orang tua. Hadari juga mengungkapkan bantuan untuk RTLH pada 2018 mendatang akan ditingkatkan. Jika tahun ini tiap kelompok yang berisi 10 orang mendapat uang sebesar Rp 10 juta untuk membangun rumah secara swadaya, nominal itu akan bertambah sebesar Rp 13,5 juta. Penambahan jumlah bantuan ini dilakukan agar masyarakat penerima bantuan tidak hanya merehab rumahnya tetapi juga melengkapi rumah dengan sarana MCK (jamban). Hadari menyebut, jika pembangunan RTLH dapat dibarengi dengan MCK maka pihaknya akan mengusulkan menggunakan sumber daya lokal. Mengingat sudah ada Karang Taruna yang bisa memproduksi kloset di KLU. (ari)

Diduga Edarkan Narkoba

Dua Terduga Pelaku Diamankan Tanjung (Suara NTB) Dua warga kembali diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara. Kedua pelaku inisial BSN, warga Terara, Lombok Timur dan S (perempuan) asal Gerung, berhasil dibekuk dengan barang bukti yang diduga narkoba. Kedua pelaku ditangkap Rabu (10/1) malam sekitar pukul 21.00 wita di kamar nomor 3 Home Stay Pandan Sari, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang. Pelaku diidentifikasi satu orang laki-laki, BSN (40 tahun) dan satu lagi perempuan, S (43 tahun). Kapolres Lombok Utara, AKBP Afriadi Lesmana, melalui Kasat Narkoba, Polres Lombok Utara, Iptu Remanto, Jumat (12/1) menerangkan, kronologi penangkapan pelaku bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat. Bahwa pelaku diduga telah sering mengedarkan barang berupa narkotika jenis sabu di wilayah Dusun Gili Trawangan. Modus yang dijalankan pelaku, yaitu dengan cara pelaku menjual narkoba di dalam kamar bersama istrinya. Sejak malam tahun baru 2018, pelaku menjadikan salah satu kamar Home Stay Pandan Sari sebagai lokasi transaksi. “Pembeli datang ke kamar home stay, sedangkan makan

minum dilayani. Dari keterangan kedua pelaku bahwa mereka menginap di home stay tersebut dan menjual atau mengedarkan barang sejak malam tahun baru 2018,” ungkapnya. Berbekal informasi tersebut, Satres Narkoba Polres Lombok Utara langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan di TKP. Pintu kamar Home Stay Pandan Sari nomor 3 didobrak hingga jebol. Disaksikan 2 saksi umum, Junaidi dan Andi, pelaku yang berada di dalam pun digeledah. Saat itulah Satuan Reserse Narkoba menemukan barang bukti (BB) yang disimpan di dalam tas warna hitam yang dipegang oleh pelaku S. Dari tangan pelaku, kepolisian mengamankan sejumlah BB antara lain, 1 (satu ) buah klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 5,58 gram, uang Rp 6.750.000 ( enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah), 2 (dua) bendel plastik klip. Selain itu, ditemukan pula 2 (dua) klip plastik bekas sabu yang masih ada bekas sisanya, 3 buah korek gas serta 1 (satu) buah taa kecil warna hitam yang digunakan untuk menyimpan sabu. “Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mako Polres Lombok Utara untuk menjalani proses lebih lanjut,” ujarnya. (ari)

Program Jubah KLU Libatkan Kalangan Perbankan Tanjung (Suara NTB) Program Jumat Bedah Rumah (Jubah) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat dukungan dari Perusda, PT. Bank NTB. Dalam hal ini, Bank NTB (Unit Syariah) Mataram terlibat pada pembangunan salah satu unit Jubah di Duaun Batu Rakit, Desa Persiapan Batu Rakit, Kecamatan Bayan. Dalam pelaksanaan Jubah, Jumat (12/1), sasaran program Jubah adalah Amaq Tayasih (52) dan istrinya. Petani Dusun Batu Rakit itu menjadi sasaran program, karena berdasarkan hasil survei Tim Jubah tidak memiliki rumah yang layak. Kediaman Amaq Tayasih terlihat sangat sederhana. Lantai rumah dari lantai tanah, dinding rumah dari bambu dan atap daun kelapa. Menurut kemampuan ekonomi ia juga tak memiliki kemampuan untuk membuat rumah permanen seperti warga lainnya. Pada peletakan batu pertama kemarin, hadir antara lain Asisten III Setda KLU, Ir. L. Mustain, Staf ahli, pengurus Baznas KLU, Kepala Cabang Bank NTB Syariah Mataram, Plt. Kepala Desa persiapan Batu rakit, Bimaspol Desa Sukadana, serta beberapa

warga setempat. “Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemkab Lombok Utara dan Bank NTB Syariah Cabang Mataram yang sudah membantu masyarakat Di Desa Persiapan Batu Rakit. Di mana Amaq Tayasih ini pekerjaan setiap harinya adalah Buruh dan memang layak untuk mendapatkan program Rumah jubah ini,” ungkap Plt. Kades Batu Rakit, Raden Sawinggih. Ia berharap program Jubah Pemkab KLU dapat menyasar warga lain di desanya. Sebab diyakininya masih ada lagi warga yang rumahnya tidak layak dan belum tersentuh RTLH pada program sebelumnya. Sementara Asisten III Setda KLU, L. Mustain menyampaikan program jubah yang ada di Dusun Batu Rakit merupakan program pertama di tahun 2018. Sepanjang 2017 lalu, program Jubah telah menyasar 39 warga. “Untuk program Jubah perdana di 2018 ini sumber dananya berasal dari Bank NTB Syariah cabang Mataram dan BAZNAS KLU,” imbuhnya sembark berharap perusahaan lain meniru langkah Bank NTB membantu program Jubah. (ari)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Amaq Tayasih yang berasal dari Desa Batu Rakit Kecamatan Bayan (kiri) menerima bantuan program Jubah dari Pemerintah KLU, Jumat (12/1).

Laporan Kekayaan Balon

KPU Lotim Tunggu Rilis KPK

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Terduga pelaku pengedar narkoba beserta barang bukti saat diamankan di Mapolres Lotim, Jumat (12/1).

Selong (Suara NTB) Seluruh pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) sudah diminta untuk mengisi formulir terkait dengan laporan harta kekayaan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga kini KPU Lotim belum mengetahui berapa jumlah yang pasti dari harta kekayaan masing-masing bakal calon, karena masih

menunggu rilis dari KPK. “LHKPN itu urusan KPK,” ucap Ketua KPU Kabupaten Lotim, Muhammad Saleh menjawab Suara NTB, via ponselnya, Jumat (12/1). Dalam hal ini, ujarnya, seluruh bakal calon sudah diminta menyerahkan bukti berupa keterangan sudah menyampaikan laporan kepada KPK. Ketentuan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau dis-

ingkat LHKPN itu sudah diatur jelas dalam peraturan perundangundangan. Penyerahan laporan LHKPN ini diwajibkan kepada seluruh penyelenggara negara. Proses pengurusan atas laporan kekayaan ini juga menjadi bagian dari persyaratan yang harus diserahkan seluruh bakal calon kepada KPU. Dari ke empat pasangan calon yang sudah mengajukan berkas persyaratan semua dilihat menerangkan dalam

proses. Keterangan mengenai jumlah harga kekayaan ini sebelum pencalonan juga akan dirilis sebelum penetapan pasangan calon. Diketahui jadwal penetapan pasangan calon bupati dan wakil Bupati Lotim akan dilakukan pada 12 Februari 2018 mendatang. (rus) Muhammad Saleh (Suara NTB/rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 13 Januari 2018

Halaman 5

Penanganan Jangka Panjang BELAKANGAN ini, kawasan Sekotong Lombok Barat (Lobar) menjadi daerah yang sering terkena banjir. Kondisi ini tentu saja membuat aktivitas masyarakat terganggu dan merusak fasilitas umum, rumah warga dan lainnya. Atas kondisi ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, H. M. Najib, menegaskan, jika pemerintah daerah berusaha mengatasi persoalan banjir yang selama ini terus terjadi, termasuk di Sekotong. Khusus untuk Sekotong, ujarnya, harus ada solusi jangka panjang. Diakuinya, selama ini (Suara NTB/dok) penanganan jangka panH. M. Najib jang, seperti pembangunan irigasi dan pentaludan sungai belum maksimal. Untuk itu, pemerintah bakal membangun talud di beberapa titik yang menjadi lokasi banjir. Terkait persoalan hutan, lanjutnya, ia mengakui masalah hutan ini juga menjadi pemicu terjadinya bencana, sebab hutan ditebang. “Akibat hutan gundul, maka air hujan tidak bisa diserap sehingga air hujan pun turun ke pemukiman warga,” ujarnya, Jumat (12/1). Menurutnya, penanganan hutan ini menjadi fokusnya ke depan. Hutan kritis di wilayah setempat bakal direhabilitasi (direboisasi) atau ditanami kembali. Terkait penanganan hutan ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi, sebab kewenangan kehutanan ada di provinsi. Sementara itu, Camat Sekotong, H. L. Satriadi menyatakan, terkait persoalan banjir di wilayahnya memang disebabkan hutan yang banyak dibabat. Untuk penanganan kawasan hutan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pusat dan provinsi untuk melakukan penanganan. (her)

Lokasi Pesta Narkoba di Loteng Digerebek Praya (Suara NTB) Tiga warga yang diduga pengguna narkoba narkoba jenis sabu-sabu dibekuk Satresnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng) di Desa Kuta Pujut, Jumat (12/1). Ketiganya, adalah ARN (38) dan KNM (37) warga Desa Kuta serta MR (40) asal Desa Prabu. Mereka dibekuk saat sedang menggelar pesta narkoba di salah satu rumah di Dusun Kuta II desa setempat. Polisi pun kini masih terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan para pengguna narkoba. “Para pelaku diduga sudah cukup lama menggunakan narkoba golongan I jenis sabusabu dan kerap menggelar pesta narkoba di tempat tersebut,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., melalui Kasat Resnarkoba, AKP Muhaimin, SIK., Jumat siang. Penangkapan para pelaku bermula dari informasi warga yang resah atas ulah para pelaku. Di mana pelaku sering kali menggelar pesta narkoba di tempat tersebut. Saat mendapat informasi sekitar pukul 12.00 Wita, anggota Satresnarkoba Polres Loteng langsung bergerak. Setelah memastikan tempat para pelaku menggelar berpesta narkoba, polisi langsung melakukan penggerebekan. Para pelaku yang tidak dasar akan kedatangan aparat kepolisian, dibuat kaget. Sempat hendak berusaha kabur, para pelaku akhirnya tidak bisa berkutik setelah lokasi pesta narkoba dikepung aparat kepolisian. Saat itu juga, polisi melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya dua poket sabu, alat hisap korek serta Hp milik pelaku. Tidak hanya itu, dari tangan para pelaku polisi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp 1,2 juta lebih yang rencananya akan digunakan para pelaku untuk membeli batu hasil galian emas di salah satu lokasi galian emas ilegal. Tak bisa mengelak, para pelaku langsung digelandang ke Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap kemungkinan jaringan ketiga pelaku. “Kita masih selidiki apakah para pelaku juga sebagai pengedar narkoba,” jelas Muhaimin. Para pelaku bersama barang bukti kini sudah diamankan di Mapolres Loteng dan rencananya akan menjalani tes urine Sabtu ini untuk keperluan melengkapi berkas penyelidikan. (kir)

Pengerjaan Proyek Gedung Disdik Loteng Dikebut Praya (Suara NTB) Penyelesaian pembangunan gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah dikebut. Pihak rekanan proyek sudah diinstruksikan supaya berkerja siang dan malam agar proyek bisa segera tuntas. Demikian disampaikan Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H., M.Pd., kepada Suara NTB, Jumat (12/1). Ia menjelaskan, pihak rekanan proyek diberikan kesempatan untuk menyelesaikan proyek sampai 50 hari ke depan, sehingga tidak ada alasan bagi pihak rekanan untuk bersantai-santai. Terlebih capaian proyek sampai sejauh ini baru sekitar 80 persen. “Proyek inikan seharusnya selesai akhir tahun kemarin. Tapi ternyata tidak bisa tuntas. Sehingga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sampai 50 hari ke depan,” ujarnya. Jika sampai batas waktu tersebut proyek tidak juga selesai, maka dengan terpaksa rekanan bersangkutan akan dijatuhkan saksi tegas dengan di-blacklist. Untuk itu, agar tidak sampai dijatuhkan sanksi tegas, maka pihaknya rekanan harus bekerja ekstra keras, karena setelah ini tidak ada lagi toleransi waktu. “Selama masa perpanjangan waktu ini, rekanan bersangkutan tetap dijatuhkan sanksi berupa denda keterlambatan setiap harinya,” ujarnya. Untuk itu, semakin cepat proyek selesai, maka benda denda yang harus ditanggung oleh pihak rekanan tentunya akan semakin berat. Lebih lanjut, Sumum menjelaskan, untuk gedung Disdik Loteng yang baru, pihaknya merencanakan akan membangun empat gedung. Di mana tahun ini akan ada pembangunan gedung kedua. Sisanya dua gedung lagi akan diselesaikan pada tahun 2019 mendatang. Untuk proses pembangunan gedung kedua, saat ini tengah dalam proses persiapan tender dengan alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 2,1 miliar. Jumlah ini hampir sama dengan alokasi anggaran yang disiapkan untuk pembangunan gedung pertama yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Pihaknya pun berharap untuk pembangunan gedung kedua dan selanjutnya itu nantinya, tidak sampai terlambat seperti pembangunan gedung pertama, sehingga proses tender lebih dipercepat supaya pelaksanaannya pembangunan juga bisa lebih awal. Dengan begitu, sampai akhir tahun ini pembangunan gedung kedua sudah bisa tuntas. (kir)

(Suara NTB/kir)

PEMBANGUNAN - Kondisi gedung Disdik Loteng yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Pihak rekanan diminta segera menyelesaikan proyek ini, jika tidak ingin di-blacklist.

(Suara NTB/her/kir)

BANJIR - Warga di Desa Sekotong Tengah terpaksa menjebol jalan dan memasang gorong-gorong untuk mengurai banjir yang terjadi. (kiri) Begitu juga di Loteng, warga di dua desa di bagian selatan dilanda banjir dan membuat mereka tidak bisa beraktivitas.

Lobar dan Loteng Bagian Selatan Diterjang Banjir Giri Menang (Suara NTB) Banjir kembali menerjang wilayah Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan, Jumat (12/1). Di Lobar, ada dua desa yang diterjang banjir, yakni Desa Sekotong Tengah dan Desa Cendimanik. Sementara di Loteng, desa yang dilanda banjir ada di Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut dan Desa Kidang Kecamatan Praya Timur. Di Lobar, informasi yang diterima koran ini, banjir menerjang Desa Sekotong Tengah lantaran intensitas hujan yang tinggi. Diperparah jaringan saluran irigasi yang buruk di daerah setempat. Khusus di daerah ini, diterjang banjir sejak Minggu lalu. Disebabkan genangan air tidak bisa mengalir akibat tidak adaanya saluran irigasi. Akibatnya air yang tergenang di pemukiman pun tak bisa surut, sehingga terpaksa warga menjebol jalan hotmik yang baru beberapa tahun dibangun di depan Pasar Sekotong untuk mengurai banjir. Kades Sekotong Tengah, L. Sarapudin menuturkan sejumlah dusun di daerahnya mulai diterjang banjir sejak Minggu lalu. “Kamis malam pun lagi banjir menerjang empat dusun dan berdampak pada ratusan rumah warga,” kata Sarapudin. Pihaknya bersama warga dan relawan tagana pun langsung terjun melakukan penanganan. Khusus di Dusun Mekar

Sari, persis di depan pasar banjir tak bisa surut, disebabkan tak ada saluran. Warga pun terpaksa merusak akses jalan kabupaten untuk menjadi saluran pengurai air yang menggenang di pemukiman warga. Kepala BPBD melalui Kasi Logistik Tohri menyatakan dua desa di daerah Sekotong diterjang banjir masing-masing Desa Cendimanik dan Sekotong Tengah. Jumlah dusun yang terkena sebanyak 5-6 dusun di daerah setempat. Banjir jelasnya dipicu intensitas hujan yang tinggi, sehingga saluran yang ada di sekitar wilayah setempat tidak bisa menampung debit air akhirnya terjadi banjir genangan. Terkait droping bantuan, pihaknya tengah turun ke lapangan untuk mendata dan memastikan kondisi di lapangan sebagai dasar untuk memberikan bantuan. Terkait kapan pendropan bantuan logistik, akan diupayakan, sebab Kepala Pelaksana BPBD sudah memerintahkan

agar mendrop bantuan berupa mie instan dan air. Selain banjir, angin kencang yang melanda daerah Kuripan juga merusak satu rumah warga di Dusun Pedek Anyar Desa Kuripan Utara. Angin disertai hujan lebat yang terjadi, Jumat (9/1) sekitar pukul 04.00 pagi merobohkan salah rumah warga. “Tembok rumah warga atas nama Rahinam asal Dusun Pedek Anyar Kuripan runtuh,” jelas Munawar warga setempat. Ia mengharapkan bantuan pemda dalam hal ini BPBD dan Dinas Sosial Lobar. Sementara banjir yang terjadi di Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut serta Desa Kidang Kecamatan Praya Timur menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Bahkan ratusan kepala keluarga terpaksa hanya bisa bertahan di rumahnya, lantaran terjebak banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng pun langsung bergerak dengan menerjunkan tim tang-

Bawa Potasium

gap bencana serta bantuan makanan. “Saat ini tim dari BPBD dibantu dari Dinas Sosial sudah turun di lokasi untuk memantau langsung kondisi warga yang terkena banjir,” ungkap Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang turun langsung di lokasi banjir di Dusun Peras Desa Kidang. Ia mengungkapkan, ada dua dusun yang paling parah terkena banjir. Selain Dusun Peras Desa Kidang, juga Dusun Pasung Desa Bangket Parak. Di mana di Dusun Peras ada sekitar 170 rumah yang terendam banjir. Sebanyak 115 kepala keluarga di antaranya tidak bisa beraktivitas sama sekali. Sementara di Dusun Pasung Desa Bangket Parak ada 226 rumah yang terkena banjir. Termasuk satu sekolah serta masjid. Akibatnya, seluruh aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut terpaksa diliburkan. “Banjir sendiri mulai naik pada Jumat pagi sekitar pukul 10.00 wita,” jelasnya. Hingga sore, ketinggian air terus meningkat hingga mencapai 1 meter lebih di beberapa titik. Terhadap bencana banjir tersebut, pihaknya sudah melakukan upaya penangangan dengan menerjunkan tim untuk

membantu warga yang terkena dampak banjir. Termasuk juga mengirim logistik berupa mi instan, selimut serta tikar. Tim dari Pemkab Loteng dibantu dari unsur TNI dan Polri sendiri akan terus ditempatkan di lokasi banjir sampai kondisi membaik. “Tim ini kita perlukan, selain untuk membantu warga juga memantau kondisi. Sehingga ketika ada hal-hal yang urgent terjadi bisa segera diambil langkah-langkah penanganan,” tambah Nursiah. Kepala Pelaksanaan BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, menambahkan, banjir terjadi akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut sejak beberapa hari terakhir. Kondisi diperparah dengan naiknya air laut, sehingga rumah-rumah warga yang berada didekat muara dan pinggiran sungai terendam. Untuk kerugian materi saat ini masih sedang diinventarisir sembari terus membantu warga, terutama warga yang menerima dampak banjir paling parah. “Soal kerugian materi belum bisa diketahui pasti, karena masih diinventarisir. Sedangkan untuk korban dari warga sampai sejauh ini tidak ada,” klaimnya. (her/kir)

KPU Telusuri Rekam

Warga Korea Selatan Diamankan Polisi Jejak dan Status Hukum

Praya (Suara NTB) Seorang warga negara Korea Selatan, Jungchun Kuk (62) diamankan anggota Polres Lombok Tengah (Loteng), Rabu (10/1). Pria yang bertempat tinggal di Denpasar ini diamankan setelah kedapatan membawa satu drum potasium. Belum diketahui peruntukan potasium tersebut. Informasi yang diperoleh Suara NTB, Jumat (12/1), pelaku diamankan di Dusun Nangkanya Desa Prabu Kecamatan Pujut. Awalnya, polisi mendapat informasi kalau ada warga negara asing yang aktivitasnya cukup mencurigakan. Polisi kemudian bergerak begitu mendapat informasi tersebut. Sekitar pukul 13.00 wita,

polisi mendapati pelaku sedang menaikkan potasium tersebut ke dalam mobil yang dibawanya. Saat ditanya aparat, pelaku mengaku hendak mengantar potasium tersebut rencananya ke rumah Hurni, di Dusun Bangkang desa setempat. Karena curiga atas apa yang dibawanya, polisi kemudian mengamankan pelaku ke Mapolres Loteng. “Saat ini warga asing tersebut masih kita amankan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Atas kepemilikan satu drum potasium,” terang Pjs. Kasubag Humas Polres Loteng Aipa Taufik, seizin Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., kepada Suara NTB. Fokus penyelidikan, ujarn-

ya, yakni terkait peruntukan potasium tersebut. Termasuk aktivitas yang dilakukan warga negara asing bersangkutan. Pihaknya curiga warga negara asing ini melakukan aktivitas terlarang di wilayah hukum Polres Loteng, mengingat, penggunaan potasium tidak sembarang. Penggunaan potasium dilakukan hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja. Terkait dokumen kependudukan, pelaku merupakan pemegang paspor M72280638 dengan masa berlaku sampai Oktober tahun 2023 mendatang. Sedangkan untuk Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas) masih berlaku sampai Bulan Mei tahun 2018 mendatang. “Sementara kasusnya masih kita kembangkan,” tegasnya. (kir)

Dukungan PKPI ke Farin-KTM

KPU Akui Terima Fax Gelap SK Pembatalan Giri Menang (Suara NTB) Surat Keputusan (SK) dukungan PKPI terhadap bakal pasangan calon (paslon) Nauvar F. Farinduan dan TGH. Muammar Arafat (Farin-KTM) di Pilkada Lombok Barat (Lobar) mencuat. Bahkan, ada facsimile (fax) gelap ke KPU Lobar yang meminta dukungan PKPI ke pasangan Farin-KTM dibatalkan. Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri yang dikonfirmasi di kantornya mengakui pihaknya menerima fax perubahan SK dukungan PKPI (membatalkan SK dukungan sebelumnya), bahkan fax ini dikrim juga ke Bawaslu. Hanya saja, ujarnya, persoalan yang terjadi di lapangan pengiriman ini tidak ada pengantarnya dari mana surat itu, apakah dari DPP, DPW atau DPC yang menjelaskan surat itu berasal dari lembaga resmi.

“Surat itu SK pencabutan dan dukungan ke pasangan lain sudah masuk fax ke kami. Hanya saja tidak jelas, apakah kita bisa pastikan dari DPP, apa alat ukur kita. Karena tidak ada penjelasan pengirim,” ,’’ ungkapnya, Jumat (12/1). Ditanya alasan KPU menerima SK dukungan PKPI terhadap Farin-KTM, karena saat mendaftar ke KPU, Ketua DPD atau DPW PKPI dan Sekretarisnya ikut datang mendaftar bersama paket ini. SK tersebut pun masih berlaku dan ada di silon. Kalau mengubah dukungan ke yang lain, ujarnya, mestinya ketua dan sekretarisnya tidak datang mendaftarkan ke KPU atau bersangkutan yang keberatan, karena telah mendukung paket lain dan mencabut dukungan terhadap duet sebelumnya. ‘’Hanya saja Ketua PKPI pun tidak dipersoalkan ini,’’ ujarnya. Tidak masalah, jelasnya, ketika ada pengurus PKPI

mempersoalkan SK dukungan, sebab pengurus tidak berhak mendaftarkan paslon. Sebab yang berwenang mendaftar bakal calon kepala daerah adalah Ketua PKPI dan Sekretaris. Untuk itu, ia menegaskan, SK dukungan PKPI terhadap Farin-KTM sah. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Lobar, Sarudin Ahmad membantah terkait SK yang diterbitkan untuk bakal paslon lain, selain pasangan Farin-KTM. Menurutnya, fax SK yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI tersebut tak berproses, artinya tidak melalui pleno di tingkat kabupaten dilanjutkan ke provinsi, sehingga akhirnya menjadi keputusan DPN PKPI. “Itu SK ke pasangan lain bodong, karena keluarnya tak berproses,” tegasnya. (her)

Tiga Bakal Paslon Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) saat ini sedang melakukan penelitian dan verifikasi berkas syarat tiga bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lobar, Nauvar F Farinduan-TGH. Muammar Arafat (Farin-KTM), HM. Izzul Islam-TGH Khudari Ibrahim (Zul – Khair) dan H. Fauzan Khalid-Hj. Sumiatun. Berkas yang diverifikasi seperti ijazah, rekam jejak hingga status hukum bakal paslon. Pihak KPU melakukan verifikasi faktual terkait kelengkapan persyaratan yang kemungkinan rawan banyak dipertanyakan seperti ijazah. ‘’Sedangkan untuk menelusuri rekam jejak status hukum bakal paslon, KPU membuka layanan untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat,’’ ujar Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri, Jumat (12/1). Terkait persoalan ijazah, ujarnya, sejauh ini ada yang berpotensi diragukan, namun telah dicek oleh KPU ke Jakarta. Bahkan, hasil pengecekan faktual ke Jakarta dinyatakan tidak ada masalah. Tim KPU sudah mendapatkan keterangan dan tanda tangan dari lembaga yang mengeluarkan ijazah bahwa ijazah yang diragukan tidak ada masalah atau dinyatakan sah. Hal ini, jelasnya, menjadi bukti KPU, sehingga ketika ada masyarakat yang mempersoalkan KPU memiliki dasar. “Tidak ada masalah ijazah, sejauh ini hasil tim ke Jakarta ijazah itu sah,”tegas Suhaimi. Menyoal penelusuran rekam jejak dan status hukum, pihaknya juga belum mendapatkan aduan atau masukan dari masyarakat. Pihaknya telah mengumumkan tiga bakal paslon yang lolos, termasuk mengumumkan di website KPU untuk meminta masukan dari masyarakat terkait rekam jejak tiga bakal paslon tersebut. Menurutnya, jika ada bakal paslon status hukum pernah dipidana atau mantan napi, maka mengacu aturan sebelumnya tidak boleh mencalonkan diri sebelum menunggu steril 5 lima tahun setelah putusan selesai

(Suara NTB/her)

Suhaimi Syamsuri menjalani hukuman. Namun ketentuan sekarang, lanjutnya, bagi mantan napi yang baru keluar sel (belum 5 tahun) maka cukup mengumumkan diri di media bahwa bersangkutan mantan napi dan sudah disel. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bakal paslon tersebut tidak memenuhi syarat untuk lolos. “Syaratnya bagi yang baru, belum cukup lima tahun setelah penetapan putusan status hukumnya bisa mengumumkan melalui media massa,”imbuhnya. Yang wajib mengumumkan jelasnya, jika bakal paslon yang berstatus terpidana di bawah tahun (kurang 5 tahun) lalu mau mencalonkan diri harus menyampaikan ke KPU bukti pengumuman melalui media massa tersebut dalam bentuk kliping. Beberapa hal ini, jelasnya, menjadi persoalan krusial yang rawan dipertanyakan, sehingga pihaknya mengantisipasi dengan menyiapkan segala sesuatu. Terkait jika ada bakal paslon berstatus tersangka pun jelas Suhaimi, tidak menghalangi pencalonan. Status tersangka, jelasnya, tidak mempengaruhi pencalonan, namun yang menghalangi putusan tetap pengadilan. Bahkan beberapa kasus terjadi, dilakukan pelantikan kepala daerah terpilih di dalam sel, sebab menjadi haknya karena belum ditetapkan menjadi terpidana. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 13 Januari 2018

Halaman 6

Ribuan Pelamar PT MacMahon ”Serbu” Disnakertrans KSB

Taliwang (Suara NTB) Ribuan pelamar PT MacMahon Indonesia, perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Jum’at (12/1), menyerbu kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sejak pagi hari para pelamar telah memadati ruang kantor hingga halaman dinas. Kehadiran mereka bukan untuk memprotes proses rekrutmen, tetapi mereka adalah para pelamar yang sehari sebelumnya dinyatakan lulus administrasi. Dan hari ini sesuai jadwal diharuskan melakukan registrasi ulang untuk mendapatkan kartu peserta tes tulis dan wawancara sebagai tahapan lanjutan proses rekrutmen. Berdasarkan pantauan Suara NTB, proses registrasi yang dilaksanakan di kantor Disnakertrans KSB yang juga menjadi sekretariat bersama tim rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon berjalan lambat. Pasalnya petugas hanya membuka beberapa loket sementara pelamar yang mengatre ribuan jumlahnya. Lambannya proses tersebut membuat banyak pelamar mengeluh karena tidak sedikit dari mereka yang datang dari luar daerah. “Kalau segini banyaknya kapan selesainya,” cetus Irfan salah seorang pelamar. Anggota tim bersama rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon, Taufiq Hikmawan, S.Psi menjelaskan, prosedur pelayanan registrasi ulang ini sebelumnya telah disetujui oleh tim. Di mana kegiatan registrasi terpusat di sekretariat tim bersama yakni di kantor Disnakertrans KSB. “Jadi memang harus di sini tempat registrasinya karena untuk memastikan yang datang pelamar ber-

sangkutan langsung datang,” terangnya kepada wartawan. Sesuai jadwal proses rekrutmen, kegiatan registrasi ulang ini akan berlangsung selama 2 hari mulai 12 hingga 13 Januari. Dijelaskan Taufiq, untuk hari pertama tim akan menyelesaikan pelayanan terhadap jalur umum kategori skill (keterampilan. Sementara bagi pelamar jalur umum semi skill dan non skill akan dilayani hingga hari kedua. “Jumlah pelamar non skill kan banyak sekali. Jadi kita layani mereka sampai besok (Sabtu). Kalau yang skill kita targetkan selesai hari ini sesuai jadwal,” janjinya. Selain memulai proses registrasi ulang, tim juga membuka loket pengaduan bagi pelamar atas hasil pengumuman kelulusan administrasi. Menurut Taufiq, saluran ini sengaja dibuka oleh tim untuk mengakomodir kemungkinan adanya yang tidak puas dari hasil verifikasi adminstrasi. “Loket pengaduan ini sudah kita bukan sejak kemarin (Kamis) bersamaan dengan pengumuman lulus administrasi dan kita akan tutup sampai 13 Januari nanti,” paparnya. Pengaduan dan protes yang dilayangkan dari para pelamar yang dinyatakan tidak lulus administrasi sangat banyak masuk. Mereka oleh tim kemudian diberikan penjelasan mengenai penyebab mereka tidak lulus. Taufiq menyebutkan, setiap pengaduan akan dikroscek dengan

Disbudpar KSB Tunggu Komitmen PT AMNT Kembangkan Pantai Maluk Taliwang (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku masih menunggu komitmen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk memulai pengembangan pariwisata Pantai Maluk. Kepala Disbudpar KSB, Ir. IGB. Sumbawanto, M.Si mengatakan, komitmen PT AMNT untuk mengembangkan pariwisata Pantai Maluk sudah disampaikan pada pertengahan tahun 2017 lalu. Dalam pertemuan yang dihadiri perusahaan, Disbudpar dan pemerintah desa Pasir Putih kecamatan Maluk. Pihak AMNT menyatakan akan mulai menjalankan komitmennya tersebut mulai tahun 2018 ini. “Sekarang sudah Januari, tapi belum ada komunikasi lagi dari mereka,” ungkapnya kepada Suara NTB, Jum’at (12/1). Ia mengaku, sejak memasuki tahun 2018 pihaknya telah menghubungi beberapa kali PT AMNT. Sayangnya belum ada tanggapan apakah manajemen perusahaan tambang pengelola blok Batu Hijau itu sudah menyiapkan realisasi janjinya tersebut terhadap pengembangan pantai Maluk. “Kami bertanya-tanya apakah masih ada masalah di internal mereka atau mungkin keuangannya yang belum ada,” cetusnya. Menurut Sumbawanto, Pemda KSB berkepentingan mengetahui kepastian rencana pengembangan Pantai Maluk mulai tahun ini. Dengan begitu pemerintah dapat menyiapkan program juga yang bisa dijalankan secara paralel dengan agenda perusahaan. “Kita mau tahu mereka mau mulai dari mana, membangun apa di pantai Maluk. Nah kita kan juga bisa siapkan program biar bisa jalan sama-sama,” paparnya. Diungkapkannya, sebelumnya PT AMNT sempat menyampaikan pihaknya menginginkan agar dalam program pengembangan pariwisata pantai Maluk tidak mendapat kendala dalam perjalanannya. Untuk itu Pemda pun telah memberikan komitmennya kepada perusahaan. “Katanya kalau rumit untuk (pantai) Maluk, mereka minta pindah ke obyek lainnya seperti Poto Tano. Tapi kami tawarkan Mantar, mereka bilang maunya yang dari awal. Jadi kami persilakan saja maunya di mana yang penting mereka punya sumbangsih untuk pengembangan pariwisata kita,” tegasnya. Selanjutnya ia menyampaikan, untuk pengembangan pariwisata Maluk saat ini tidak sulit. Sebab sejumlah persiapan sudah dirintis oleh Pemda KSB sejak awal seperti telah adanya site plane pengembangan kawasan p a n t a i Maluk. “Kalau memang perlu ada yang harus dirubah kan bisa sambil jalan. Yang jelas pariwisata Maluk secara u m u m siap dikembangk a n , ” tukasnya. (bug)

hasil tim. Jika nantinya memang diperoleh terjadi kesalahan yang disebabkan oleh tim maka akan diakomodir. Namun jika kesalahan dari pelamar maka status mereka tetap dinyatakan tidak lulus administrasi. “Karena banyak pelamar kesalahan input data oleh kami ada beberapa yang terjadi sehingga pelamar dinyatakan tidak lulus. Nah setelah mereka datang mengadu dan kami sesuaikan dengan berkasnya dan ternyata tepat. Mereka ini kemudian yang bisa diluluskan,” sambung Taufiq yang juga menjabat Kabid Penta Lattas Disnakertrans KSB ini. Terakhir Taufiq menegaskan, loket pengaduan yang dibuka tim tidak akan mengakomodir pelamar yang tidak lulus akibat kesalahannya sendiri. Misalnya tidak melengkapi berkas persyaratan yang ditetapkan oleh tim pembukaan lowongan. “Kalau berkasnya salah atau kurang maka mereka tidak bisa mengganti atau menambah. Karena itu sudah kesalahan mereka sejak awal,” tandasnya. Setelah melakukan registrasi ulang, para pelamar selanjutnya akan menjalani kegiatan tes tulis dan wawancara yang akan dilaksanakan mulai tanggal 13 hingga 16 Januari. Untuk pelaksanaan tes ini sendiri, tim menggandeng Universitas Gajah Mada (UGM) guna melihat kemampuan para pelamar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.(bug)

(Suara NTB/bug)

PADATI HALAMAN - Ribuan pelamar PT MacMahon yang memadati halaman Kantor Disnakertrans KSB, Jumat kemarin.

Peduli Pendidikan Pelosok, UTS Bentuk Komunitas Tambawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) membentuk Komunitas Taman Baca Anak Sumbawa (Komunitas Tambawa). Wujud kepedulian generasi muda terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam membantu anak-anak Sumbawa yang tinggal di daerah pelosok untuk mendapatkan bahan bacaan yang bermutu secara

mudah dan murah. Founder & Project Leader Tambawa, Anabil Alhaq Mujahid bersama rekan rekannya telah menyosialisasikan keberadaan Komunitas Tambawa ini kepada masyarakat, dengan sebelumnya menggelar Grand Opening Tambawa Minggu lalu di Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu. “Kami telah menyosialisasikan Tambawa kepada masyarakat umum. Tak hanya

itu, Grand Opening ini juga merupakan gerbang untuk kegiatan 1000 kebaikan yang lebih hebat lagi ke depannya,” terang Anabil. Sebagai komunitas mandiri yang bergelut di bidang pendidikan, ke depan, keberadaan Tambawa dihajatkan untuk mencerdaskan anak-anak Sumbawa. Melalui literasi dan minat bakat serta menjadi wadah bagi para pemuda untuk berkreasi dan peduli terhadap sesama. (arn)

Diskominfotik Usulkan Internet Masuk Desa Wisata dan Nelayan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Sumbawa, terus berupaya menjadikan Sumbawa sebagai daerah digital. Setelah akses internet mennembus wilayah terpenci dan terisolir pada 2017, kini giliran desa wisata, nelayan, BUMDes yang disasar. Untuk diusulkan mendapatkan bantuan internet ke pusat. Sebagaimana disampaikan Kepala Diskominfotik Sumba-

wa, Ir. H. Ibrahim, Jumat (12/ 1) kemarin. Tahun ini, pihaknya telah mengusulkan ke pusat, untuk fasilitas internet 107 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendukung upaya percepatan informasi perkekonomian di desa. Kemudian 29 desa wisata untuk membantu promosi wisata lokal. Selanjutnya untuk 25 Puskesmas dan 59 Sekolah (SD/SMP) yang salah satu peruntukkannya untuk membantu Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Selain itu, Diskominfo juga mengusulkan internet desa nelayan. Untuk mendukung program program nelayan sesuai dengan permintaan pusat. “Jumlah yang kami usulkan ini sesuai dengan permintaan pusat. Begitu permintaan masuk, segera kami ajukan usulan. Semakin banyak usulan, tentu peuang yang kami dapatkan juga semakin besar. Sebagai bentuk keseriusan kami untuk membangun generasi digital yang hebat dan bermartabat,” tukas H. Ibrahim. (arn)

Puskesmas Sebotok Dioperasikan Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Puskesmas Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas sudah dituntaskan. Puskesmas yang dihajatkan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat di pulau setempat ini akan dioperasikan dalam tahun 2018 ini. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, H. Naziruddin Lambaji, mengakui sudah selesainya pembangunan puskesmas setempat. Pembangunan diselesaikan pada akhir tahun

2017 lalu. Saat ini, pihaknya masih menunggu SK penetapan legalitas lembaganya dari bupati dan Kementrian. “Pembangunannya sudah selesai. Kami masih menunggu SK penetapan legalitas lembaganya,” ujarnya. Puskesmas tersebut diupayakan beroperasi dalam tahun 2018. Peralatan sudah disiapkan, tinggal didrof ke wilayah setempat. Hanya saja mengenai kapan pastinya tidak disampaikan. Sedangkan untuk tenaga yang akan ditempatkan, diakuinya belum ada. Inilah yang akan dia-

tur, nantinya bisa diambil dari puskesmas lain, atau tenaga baru jika ada jatah pengangkatan tenaga baru. “Peralatan sudah siap, tinggal diantar ke sana. Untuk tenaga belum ada. Itu yangf harus kita atur,” terangnya. Diakuinya, selain puskesmas, pembangunan rumah dinas di Sebotok juga sudah tuntas. Meskipun sempat terjadi keterlambatan, namun memasuki bulan Januari sudah bisa diselesaikan. “Semuanya sudah tuntas di bulan Januari ini,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/bug)

Kecamatan Batulanteh Bakal Miliki Dua Puskesmas

IGB. Sumbawanto

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa melalui Dinas Kesehatan (Dikse) Sumbawa berencana membangun puskesmas baru di Kecamatan Batulanteh. Rencana pembangunan ini dihajatkan untuk melayani masyarakat di desa-desa terjauh di kecamatan setempat. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, H. Naziruddin Lambaji kepada wartawan Jumat (2/2) kemarin menyampaikan, Puskesmas Batulanteh tidak direlokasi. Tetapi

dibuatkan puskesmas lain khusus untuk kebutuhan masyarakat yang berada di atas. Seperti di Desa Tepal, Batu Rotok dan lainnya. “Puskesmas yang di bawah tetap. Cuma akan dibuatkan yang baru,” ujarnya. Dijelaskannya, rencana kedepan di Kecamatan Batulanteh akan ada dua puskesmas. Sebelumnya sudah terbangun satu Puskesmas di wilayah Desa Kelungkung. Sementara untuk puskesmas yang baru masih dikaji lokasi pembangunannya. Apakah

nantinya dibangun di Desa Tepal atau Desa Batu Rotok. “Yang satunya di Desa Kelungkung. Yang satunya masih dikaji apakah di Tepal atau Batu Rotok. Rencananya untuk melayani masyarakat Batulanteh yang di atas,” tukasnya. Mengenai lokasi tanah, pihaknya memperoleh informasi bahwa ada masyarakat yang bersedia menghibahkan tanah. Namun informasi tersebut perlu dicek kebenarannya. “Kita belum cek, masih informasi sepihak,” pungkas H. Nazir. (ind)

Lima SKPD Terima Catatan ”Negatif” Pengelolaan DAK Tahun 2017 Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya ada lima Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang mendapat catatan negatif terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2017. Kelima SKPD tersebut diberikan catatan pasalnya, realisasi DAK 2017 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, secara keseluruhan pengelolaan DAK di KSB sudah cukup baik yakni sekitar 93,55 persen. “Alhamdulillah pengelolaan DAK kita cukup baik, tetapi lima SKPD yang kita anggap lelet akan tetap diberikan warning (Peringatan) untuk bisa lebih maksimal lagi dalam mengelola DAK ini. Karena pada hakikatnya anggaran ini untuk digunakan dengan baik, tetapi kalau masih lelet ya kita mau bilang apa lagi,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat Nurdin Rachman SE, kepada Suara NTB, Jumat (12/1). Dikatakannya, lima SKPD yang lelet ini yakni, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Penataan Ruang Pemukiman dan Perumahan (PRPP), Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora), RSUD Asy Syifa Taliwang,Dinas Kesehatan (Dikes) dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak). Dari lima SKPD ini tercatat ada sekitar Rp. 3,9 miliar yang terpaksa dikembalikan ke pusat karena tidak mampu dikelola dengan baik. Tentu sisa anggaran yang tidak dibayarkan ini, maka APBD harus menanggulanginya karena didalam aturan pengelolaan DAK sudah jelas menerangkan terkait konsekuensi ini. “Patut kita sayangkan SKPD ini masih tetap saja lelet mengelola dana DAK. Padahal kita sudah sering ingatkan tapi kenyataannya tetap saja seperti ini,” sesalnya. Dia menyebutkan, hal yang menjadi kendala sehingga dana DAK ini ditahan yakni, lambannya SKPD melakukan tanda tangan kontrak pengelolaan DAK. Sebut saja, didalam aturan sudah sangat jelas bahwa batas akhir dalam penandatangan kontrak yakni sekitar 31 Agustus dan itu sudah

diingatkan. Tetapi fakta dilapangan berbeda tidak sesuai dengan masa kontrak, bahkan ada salah satu SKPD yang kontraknya baru akan ditandatangani pada bulan September dan itu sudah terbilang molor. Selain masalah tanda tangan kontrak, pihaknya juga menemukan SPKD yang lambat menyerahkan laporan realisasi program. Padahal sudah waktunya dilaporkan, masalah inilah yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana DAK ini. “Kita tidak tau apa alasan SKPD ini tidak bisa maksimal mengelola DAK ini padahal uangnya sudah tersedia, kita juga sudah ingatkan jauh-jauh hari tetapi toh tetap saja seperti ini,” timpalnya. Meskipun ada sekitar lima SKPD yang diberikan catatan penting lanjutnya, namun secara keseluruhan tata kelola dana DAK sudah cukup baik. Sebut saja total dana DAK yang diterima Pemkab setempat sekitar Rp. 171 miliar dari jumlah tersebut yang sudah terealisasi sekitar Rp. 160 miliar atau sekitar 93, 55 persen dan itu sudah dianggap baik. Namun demikian, di tahun 2018 dengan adanya tambahan dana DAK sekitar Rp. 18 miliar, maka pengelolaannya juga harus bisa lebih maksimal lagi. Karena anggaran ini untuk digunakan secara maksimal bukan untuk ditonton. “Kita tetap akan melayangkan surat ke SKPD yang mengelola dana DAK untuk bisa lebih maksimal. Hal ini kita lakukan dengan harapan SKPD ini bisa memacu diri untuk memberikan kinerja terbaik,” tukasnya. (ils)

Nurdin Rachman (Suara NTB/ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 13 Januari 2018

Hasil Validasi, Dompu Dapat Tambahan Tiga Ribu RTS Dompu (Suara NTB) Sekitar 22 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Dompu tercatat sebagai calon penerima tambahan program PKH tahun 2018. Terbatasnya tenaga dan waktu untuk verifikasi, mengakibatkan hanya 3 RTS tambahan untuk Dompu dari 22 ribu RTS. Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Drs Abdul Haris kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (12/1) kemarin mengaku, tambahan penerima program PKH untuk Kabupaten Dompu tahun 2018 sebanyak 3 ribu RTS. Tambahan ini hasil verifikasi yang dilakukan akhir 2017 lalu dari 22 ribu KK yang dikirim Kementerian Sosial. “Tambahan penerima PKH untuk Kabupaten Dompu sebanyak 3 ribu lebih (RTS),” kata Haris. Diakui Abdul Haris, sebanyak 3 kali permintaan verifikasi atas data calon penerima PKH akhir 2017 lalu. Sebanyak 13 ribu KK, kemudian 3 ribu KK, dan terakhir 6 ribu KK. Tapi yang mampu diverifikasi sangat terbatas karena waktu yang diberikan hanya 3 hari dengan sistem online oleh 39 orang petugas. “Selain waktu yang terbatas, juga ditemukan banyak nama yang ganda,” ungkapnya. Untuk verifikasi lanjutan calon penerima PKH, diakui Abdul Haris, hingga saat ini belum ada. Karena yang diverifikasi tahun 2017 lalu sebagai calon penerima PKH tahun 2018. Dengan demikian, penerima program PKH di Dompu menjadi 11 ribu lebih. 8 ribu lebih penerima lama dan 3 ribu lebih calon penerima baru. “Mungkin jatah Dompu dulu diberikan ke daerah lain, kita juga ndak tahu,” terangnya. Ia juga mengaku, kedepan ada perubahan pola pendistribusian beras rakyat sejahtera (Rastra) di tahun 2018. Jika sebelumnya rakyat dibebankan membayar Rp.1.500,- per kg, mulai tahun 2018 ini tidak lagi akan dibebankan biaya bagi penerima program rastra. “Kedepan penerima rastra akan diberikan kartu kombo untuk membelanjakan beras dan telur di kios yang ditunjuk,” ungkapnya. Di NTB, lanjut Abdul Haris baru Kota Mataram yang menerapkan sistem ini. Di Dompu kemungkinan akan diuji cobakan di wilayah Kecamatan Dompu dan Woja. karena perangkatnya yang belum mendukung. (ula)

Halaman 7

Baru Satu Pasangan Serahkan LHKPN

Kota Bima (Suara NTB) Selain pemeriksaan kesehatan, lima bakal pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima juga harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sejauh ini, dari lima pasangan, baru satu yang telah menyerahkan LHKPN tersebut. Ketua KPU Kota Bima, Bukhari S.Sos, Jumat kemarin mengatakan, kelima pasangan calon harus melengkapi surat keterangan LHKPN yang dikeluarkan KPK. “Dari lima pasangan yang mendaftar baru satu pasangan yang menyerahkan LHKPN. Sementara empatnya baru menyerahkan surat registrasi sebagai bukti awal tengah mengurus LHKPN di KPK,” katanya Jumat kemarin.

Ia menambahkan, syarat administrasi tersebut diakui Bukhari akan dilengkap atau diserahkan lima pasangan balon pada 18 hingga 20 Januari mendatang. Termasuk syarat dukungan yang kurang terhadap balon independen. Menurut Bukhari, usai tahapan pendaftaran, lima pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bima menjalani pemeriksaan atau tes kesehatan di RSUP Mataram

hingga 13 Januari mendatang. Tes kesehatan merupakan salahsatu syarat yang harus dilengkapi oleh pasangan bakal calon. Baik melalui jalur independen maupun parpol. “Tidak ada pengecualian. Lima pasangan yang mendaftar akan tetap menjalani tes kesehatan,” katanya. Diakuinya lima pasangan tersebut tiga pasangan jalur perseorangan, antara lain, La Tofi Taufik-Drs.H. Usman AK,

Sudirman-Syaifuddin dan Subhan-Wahyuddin. Serta dua pasangan jalur partai LutfiFery dan Arahman-Fera. “Jadwalnya mulai Rabu (10/1) hingga Sabtu (13/1),” katanya. Diakuinya, tempat atau ruang bagi kelima pasangan ini memeriksa kesehatan yakni di RSUP Provinsi. Sementara tenaga ahlinya bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), HIMPSI, dan ahli Kejiwaan. “Selain tes kejiwaan dan gigi, kelima pasangan ini juga akanmenjalani tes urine. Tes urine ini kita bekerjasama dengan BNN Provinsi NTB. Yang jelas 16 Januari hasilnya akan kita umumkan,” katanya. (uki)

(Suara NTB/uki)

Bukhari

Spesialis Jambret Diamuk Massa Dompu (Suara NTB) Spesialis jambret wilayah kota, Im (19) akhirnya diringkus setelah diamuk massa, Kamis (11/1) Pukul 20.00 Wita. Remaja asal Desa Taa Kecamatan Kempo ini tertangkap saat berusaha menjambret seorang bocah, Ananda Aditya (8) di depan Gereja Saloom Kelurahan Bada. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., menyampaikan, Im ditangkap warga setempat ketika berusaha membawa kabur hendpond curianya. “Melihat kejadian itu kakak korban teriak dan terdengar oleh pengendara hingga dilakukan pengejaran,” kata dia kepada Suara NTB, Jumat (12/1). Usaha pelaku melarikan diri rupaya tak membuahkan hasil. Ia terjebak saat masuk wilayah Bali Satu. Lantas Im menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur,dan beruntung ia tak sampai dibakar hidup-hidup. Mengetahui hal itu lanjut Suhatta, anggota Reskrim Polres Dompu langsung ke TKP untuk mengamankan pelaku. “Anggota langsung melakukan evakuasi terhadap pelaku yang diamuk massa itukemudian dibawa ke Polres,” ujarnya. Aksi jahat ini dilakukan tersangka untuk ke sekian kalinya, khusus menyasar anak di bawah umur dan pengguna jalan raya. Modusnya beragam, salah satunya dengan pura-pura bertanya pusat pembelian barang atau obat-obatan. Saat merasa korban lengah Im tak segan-segan merampas barang curianya. Dan aksi yang menimpa seorang bocah itu tidak dilakukannya seorang diri, ia bersama rekanya Dd warga Desa Katua. Hanya saja Dd saat itu berhasil kabur dan tengah dalam pengejaran polisi. “Pelaku pura-pura menanyakan dimana penjual komix, setelah melihat ada kesempatan pelaku tiba-tiba mengambil HP milik korban lalu membawa kabur,” jelasnya. Atas kejahatan yang telah lama merasahkan masyarakat tersebut, Im terpaksa harus mendekam dibalik jeruji besi untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. Sedang Dd masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). (jun)

(Suara NTB/jun)

DIBEKUK - Pasutri dan pemuda Dusun Pali Desa Soro Barat Kecamatan Kempo yang dibekuk Satresnarkoba Polres Dompu, Jumat (12/1).

Kerap Pesta Sabu, Pasutri dan Pemuda Kempo Dibekuk Dompu (Suara NTB) Setelah sebelumnya berhasil meringkus pengedar narkotika jenis sabu wilayah Pekat, Kamis (11/1) sore sekitar pukul 15.00 wita giliran pasangan suami istri (Pasutri) asal Dusun Pali Desa Soro Barat Kecamatan Kempo yang dibekuk Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu. Mereka berinisial Is (34) dan YN (36), selain keduanya juga tertangkap penyalahguna lain berinisial Jh (34) yang meru-

pakan residifis kasus narkoba. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH menjelaskan, tersangka menjadi target operasi kepolisian karena dugaan kerap pesta sabu-sabu di rumahnya. Terlebih sudah sangat meresahkan masyarakat. “Di rumah saudara Is sering dilakukan aktivitas yang mencurigakan seperti pesta sabusabu, dan dari informasi itu anggota melakukan penyelidikan kemudian berhasil menangkap tiga tersangka ini,” kata dia ke-

pada Suara NTB dikonfirmasi, Jumat (12/1). Setelah proses penyelidikan dengan menggali informasi masyarakat setempat, polisi kemudian melakukan penggrebekan. Dan didapati Is, Yn dan Jh tengah mengusai, menyimpan dan memiliki barang haram tersebut. Hal itu merujuk pada barang bukti yang ditemukan saat penggeladahan rumah Is, diantaranya dua poket besar berisi sabu dengan berat kotor

Dewan Rapat Tertutup Soal Kelangkaan Pupuk

(Suara NTB/jun)

BABAK BELUR - Im (19) spesialis jambret yang babak belur diamuk massa, Jumat (12/1).

Konversi Mitan ke LPG di Dompu Belum Jelas Dompu (Suara NTB) Rencana konversi minyak tanah ke LPG di Kabupaten Dompu hingga saat ini belum ada kepastian. Stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) untuk mendukung program konversi yang direncanakan dalam sosialisasi awal juga belum ada informasinya. Hal itu disampaikan kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT kepada Suara NTB di Dompu, Jumat (12/1) kemarin. Konversi mitan ke LPG yang hanya akan menanggung kelompok masyarakat ekonomi rendah, diakui Soekarno, hingga saat ini datanya belum final. Kondisi ini juga sangat bergantung kemampuan APBN dan hingga saat ini belum ada informasinya. “Belum ada undangan terkait konversi mitan,” aku Soekarno. Dalam sosialisasi awal, untuk mendukung konversi mitan ke LPG di pulau Sumbawa akan dibangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Namun instalasi ini belum diketahui akan dibangun dimana dan ini menjadi kewenangan Pertamina. Keberadaan instalasi ini sangat menentukan kesuksesan program dalam rangka menekan biaya. Diakui Soekarno, kewenangan soal minyak dan gas tidak lagi berada di daerah Kabupaten/Kota. Tapi sudah ditarik hingga ke level Provinsi. Namun dalam program konversi mitan ke gas, juga butuh kepastian peran daerah. “Apa tanggungjawab pemda dalam program konversi? Karena kewenangan (migas) ini ada (sudah ditarik) di Pemerintah Provinsi,” katanya. (ula)

Bima (Suara NTB) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima menggelar rapat terbatas dan tertutup dengan beberapa pihak terkait, di ruang Komisi setempat, Jum’at (12/1) siang, membahas persoalan kelangkaan pupuk yang terjadi dalam sepekan terakhir ini. Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi II, Ir. Suryadin, anggota Edi Muhlis S.Sos, M. Haryadin, Kepala Dinas Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun), Bagian Ekonomi Setda Pemkab Bima, Disributor Pupuk, perwakilan Disperindag dan Pupuk Kaltim. Menurut Edi Muhlis Edi Muhlis, rapat tersebut mengevaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait, mengenai persoalan pupuk yang terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Sampai harga pupuk melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Rapat ini sebagai respon Komisi II terkait kelangkaan pupuk yang terjadi selama sepekan ini,” katanya. Edi mengaku kecewa dengan kinerja Pemerintah dalam hal ini Disperbun, yang tidak sigap mengantisipasi kebutuhan pupuk bagi para petani. Yang mengakibatkan terjadi kelangkaan dan penjarahan di wilayah Kecamatan Bolo. “Kejadian ini sebagai bentuk antipatinya dan mandeknya kinerja Pemerintah terhadap kebutuhan petani di lapangan,” katanya. Duta NasDem ini mendesak Distributor dan Pengecer yang bermasalah agar dicabut izinnya oleh Pemerintah. Karena dinilai gagal dalam menyalurkan pupuk kepada para petani yang berujung terjadinya kegaduhan. “Harus dievaluasi dan diberikan sanksi tegas. Jangan sampai kelangkaan pupuk

terulang kembali,” katanya. Perlu diketahui lantaran stok pupuk di Kabupaten Bima langka dan harganya mencapai dua kali lipat HET. Membuat para petani di Desa Leu, Rasabou dan Sondosia Kecamatan Bolo meradang. Mereka melakukan penghadangan mobil yang mengangkut pupuk subsidi dan melakukan penjarahan serta memblokade jalan. Sementara Dsperbun mengklaim tidak ada kelangkaan pupuk. Hanya sedikit keterlambatan penyaluran pada Bulan Januari. Sementara Sekda Kabupaten Bima, Drs. H.M. Taufik HAK. M.Si menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap para Disributor dan Pengecer lantaran penyaluran pupuk ke masyarakat atau petani tersendat dan bermasalah. Serta mengancam mencabut izin apabila terbukti melanggar ketentuan. (uki)

(Suara NTB/uki)

BAHAS PUPUK - Rapat evaluasi dan koordinasi membahas kelangkaan pupuk di ruang Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Jumat (12/1).

6,21 gram, 19 poket kecil berat kotor 5,75 gram, 1 buah bong, 2 buah korek api, 1 buah tabung kaca, 3 buah pipet, 1 buah korek sumbu, 10 bundel plastik klip dan 1 buah pembersih kaca. Barang bukti lain yang juga turut disita polisi, yakni 2 buah gunting, 1 buah HP, 1 buah buku rekening dan uang senilai Rp 4.850 ribu. “Selanjutnya pelaku dan BB kita amankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya. Penggeledahan yang dipimp-

in langsung Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S. Sos., dan Kapolsek Kempo Iptu Yuliansah beserta empat anggotanya itu disaksikan langsung oleh warga setempat, diantaranya Irwansyah, Wawan Kurniawan dan H. Dahlan. Saat ini ketiga tersangka diamankan di Mapolres Dompu untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya di mata hukum. “Kita sudah amankan untuk penyelidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut,” pungkasnya. (jun)

Disnakertrans akan Jamin Kesiapan Lulusan SMA/SMK Dompu (Suara NTB) Guna mengantisipasi bertambahnya jumlah angkatan kerja menganggur khususnya alumni SMA/ SMK di daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu akan turun memastikan kesiapan siswa terutama untuk mengisi peluang kerja yang masih terbuka lebar. “Ini untuk memberikan pemahaman mereka bagaimana peluang kerja kedepan,” kata Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertran Dompu, M Nursalam di ruang kerjanya, Jumat (12/1). Selain memastikan kualitas sumber daya alumni SMA/SMK untuk bisa terserap lapangan kerja, juga harapan besarnya ialah generasi penerus bangsa ini bisa membaca arah perkembangan zaman. Dengan demikian, mereka dapat memutuskan langkah apa yang akan diambil. Ketika melanjutnya ke perguruan tinggi misalnya, harus mengambil program studi yang betul-betul dibutuhkan daerah. Sehingga tak ada istilah sarjana perguruan tinggi yang sulit mencari kerja ketika kembali ke daerahnya. “Kalau mau lanjut harus jelaskan jurusan apa saja yang harus diambil dan bagaimana peluangnya di daerah,” jelasnya. M. Nursalam menyebutkan, beberapa peluang ker-

ja yang dibutuhkan akhirakhir ini berdasarkan hasil idetifikasi pihaknya, antara lain tenaga ahli eskavator, ahli boldeser, tehnik sains, lingkungan, geologi, kimia dan kelistrikan dasar. Dan melalui kegiatan rutin itu nantinya Disnakertrans juga akan memetakan lulusan dan tingkat pendidikan angkatan kerja. Sehingga diketahui rencana pelatihan apa yang tepat untuk setiap angkatan kerja diwilayah ini. “Kita juga melihat pelatihan apa yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Makanya kita selalu membuka komunikasi dengan temanteman di perusahaan-perusahaan,” ujarnya. Menyusul kegiatan ini membutuhkan anggaran yang besar, M. Nursalam berharap pemangku kebijakan bisa lebih memperhatikan porsi yang diberikan. Hal guna memastikan angkatan kerja yang dilatih sudah benar-benar mumpuni dibidangnya, terlebih ini menyangkut kepentingan umum dan sebagai upaya menekan tingkat kejahatan yang tidak lain dipicu tak adanya pekerjaan. “Ya kita berharap ada dukungan dana dalam arti kata alokasi penganggaran ke Disnakertrans itu diberikan porsi yang lebih, karena memang pekerjaan ini tidak mudah kalau tidak didukung oleh anggaran,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Sabtu, 13 Januari 2018

Sibuk dengan Agenda Pilkada, Dewan ’’Gantung’’ Seleksi KPID Mataram (Suara NTB) Proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB, di Komisi I DPRD NTB, sampai saat ini belum mendapat kejelasan. Meski nama-nama calon komisoner KPID sudah disampaikan oleh eksekutif dari tahun lalu, namun sampai saat ini, namanama calon komisioner KPID tersebut masih men(Suara NTB/ndi) ganggur dimeja Komisi I, Ali Achmad tanpa ada kepastian. Ketua Komisi I DPRD NTB, Ali Achmad yang dikonfirmasi, mengakui memang sampai saat ini pihaknya masih belum melakukan seleksi terhadap calon komisioner KPID tersebut. Ia beralasan, Komisi I belum memiliki waktu untuk melakukannnya, karena kesibukan akibat padatnya agenda para wakil rakyat belakangan ini, terutama menjelang pilkada serentak 2018. “Seleksi KPID Insya Allah akan kita lakukan setelah rapat internal dulu di komisi I, ya mungkin dalam waktu dekat setelah terangnya agenda yang ada ini (Pilkada),” jawab politisi PAN itu. Diketahui bahwa Wakil Ketua Komisi I, H, Rumaksi SJ, sudah kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan agenda DPRD NTB, karena kesibukannya mempersiapkan diri untuk tampil sebagai bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur, berpapasangan dengan Sukiman Azmi. Menurut Ali Achmad, hal itu juga cukup berpengaruh terhadap agenda-agenda di Komisi I, khususnya terhadap seleksi Komisioner KPID. Belum lagi para anggota Komisi I lainnya yang rata-rata menjadi petinggi di pengurus partai, ikut menambah kesulitan bagi Komisi I untuk melakukan seleksi KPID. “Harap dimaklumi juga, karena di sana Komisi I itu, tinggal saya yang lama di sana. Kalau bicara lama, ya memang lama sekali, dulu juga pernah lama sampai bertahun tahun,” ujarnya enteng. Namun ditegaskan oleh wakil rakyat empat periode ini, bahwa meskipun Komisi I belum melakukan seleksi, namun tugas-tugas di lembaga KPID tetap berjalan normal. Karena Gubernur NTB sudah mengeluarkan SK perpanjangan pada komisioner yang lama. “Kan tetap jalan, jadi tidak ada (agenda) yang terhadang, karena SK perpanjangan Gubernur sudah jalan. Jadi ya kita bermain pelan-pelan saja lah. Tapi jelas ada target, cuma kapan dia, itu yang belum jelas,” ucapnya. Kita ditegaskan apakah ada tarik menarik kepentingan politik dalam pengisian komisioner KPID tersebut. Ali Achmad dengan tegas membantah. (ndi)

Kasus Sekaroh

Pembatalan Sertifikat Pulihkan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Pemulihan kerugian negara kasus korupsi penerbitan sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh sedang diupayakan Kejari Lombok Timur. Pemulihan kerugian negara tersebut berupa pembatalan sertifikat yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Meskipun masih ada upaya hukum banding dari para terdakwa. “Penanganan perkara ini adalah upaya untuk memulihkan kerugian negara dari sisi tanahnya. Kalau BPN sudah membatalkan sertifikatnya, berarti persoalannya sudah selesai,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, NTB, Tri Cahyo Hananto. Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa kerugian negara senilai Rp 10,4 miliar dari penguasaan lahan 31 SHM di dalam kawasan hutan lindung tersebut tidak perlu lagi ada pertanggungjawaban dari pihak yang menguasainya. “Nominal angka itu kan muncul dari adanya penguasaan lahan secara pribadi. Kalau BPN membatalkan sertifikatnya, berarti pengembalian kerugian negara itu tidak ada lagi,” ujarnya. Putusan pengadilan tingkat pertama pada 5 Desember 2017, kata dia, sudah memperkuat langkah Kanwil BPN NTB untuk membatalkan 31 SHM yang terbit sejak tahun 2000 tersebut. Meskipun putusannya belum memiliki kekuatan hukum tetap karena enam terdakwa kembali mengajukan upaya hukum lanjutan ke tingkat Pengadilan Tinggi Mataram, namun proses tersebut dinilainya tidak mempengaruhi langkah Kanwil BPN NTB. “Sebenarnya itu tidak ada pengaruhnya. BPN boleh mengajukan pembatalan tanpa harus menunggu, itu tidak masalah,” ucapnya. Bahkan Cahyo mengaku telah mengabarkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Mataram ini kepada Kanwil BPN NTB pada akhir tahun 2017 lalu. “BPN sudah dapat informasinya, saya sudah kasih tahu tentang putusannya. Tapi apakah sudah dibatalkan, saya belum dengar kabar,” ungkapnya. Para terdakwa, yakni Kades Pemongkong nonaktif, Lalu Maskan Jamaludin mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah BPN Lotim; Mustafa Maksum, mantan Kasi Pengukuran Pendaftaran Tanah BPN Lotim. M Naim, mantan kasubsi Penataan, Penguasaan, dan Pemilikan tanah BPN Lotim; Irfan, mantan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Lotim; Ramli, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah BPN Lotim. Mereka masing-masing dihukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan penjara satu tahun enam bulan. Ditambah dengan denda Rp 100 juta. Para terdakwa terbukti korupsi secara bersama-sama melakukan korupsi menyalahgunakan kewenangannya dalam penerbitan 31 SHM pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Sebanyak 22 SHM diantaranya berada di dalam kawasan hutan Sekaroh, tujuh SHM sebagian masuk hutan Sekaroh, dan dua SHM di luar kawasan hutan. Total luas tanah mencapai 41,2 miliar Terbitnya SHM dalam kawasan hutan lindung tersebut menimbulkan kerugian negara Rp 4,12 miliar berdasarkan perhitungan majelis hakim yang diketuai Albertus Usada. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Gerindra Ancam Pecat Kader Membelot

Mataram (Suara NTB) Internal Partai Gerindra diisukan tengah terbelah dalam menentukan arah dukungannya di Pilkada NTB 2018. Beberapa kader partai berlambang kepala garuda tersebut, diduga mendukung pasangan calon lain. Situasi ini pun sudah dicium oleh Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat. Atas gelagat sejumlah kadernya itu, iapun langsung mengeluarkan pernyataan tegas untuk tidak ragu-ragu menjatuhkan sanksi berat terhadap kader yang diduganya berseberangan dengan arah kebijakan dukungan partai. Diketahui, Partai Gerindra merupakan partai pengusung utama pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi (AMAN) di Pilkada NTB 2018. Gerindra sudah didulat menjadi pemimpin utama terhadap enam partai lainnya yang masuk dalam gerbong koalisi pengusung pasangan AMAN. Dikhawatirkan jika dalam internal Gerindra sendiri tidak beres, hal itu bisa membawa dampak buruk di parpol ang-

gota koalisi lainnya. “Kalau ada kader tidak loyal, kita akan cabut Kartu Tanda Anggota (KTA), Apalagi menghadapi momentum Pilkada 2018 ini,” tegasnya. Ia menuturkan Setiap kader wajib hukumnya mengikuti aturan dan roda perjuangan partai yang tertuang di dalam AD/ART “Maka jika ada kader yang tidak mematuhi syarat dan ketentuan AD/ART partai, maka bisa disebut tidak loyal dan siap menerima keputusan Partai termasuk pemecatan baik dari keanggotaan maupun fungsi atas nama Partai,” cetusnya. Ridwan tidak menyebutkan secara rinci, siapa kader yang dimaksudnya. “Jika ada bukti yang menguatkan bahwa ada kader partai yang tidak bekerja atau bahkan bekerja

untuk paket lain, maka akan langsung diambil tindakan tegas,” tegasnya. Ia menyatakan, Partai Gerindra akan melakukan pembersihan terhadap kader yang tidak sejalan maupun loyal dalam menjalankan instruksi partai, terutama menyangkut dengan kepentingan politik maupun publik. Oleh Karena itu, Ridwan meminta semua kader Partai Gerindra agar loyal terhadap apapun keputusan DPP. “Kader Gerindra harus mendukung pasangan yang diusung DPP Partai Gerindra untuk maju di Pilkada NTB 2018 wajib didukung dan bila ada kader yang membangkang tentunya sanksi pemecatan akan diterimanya,” jelasnya lagi. Kakak kandung H. Ahyar Abduh itu, kemudian menam-

(Suara NTB/ndi)

Ridwan Hidayat bahkan bahwa pasangan AMAN untuk saat ini, di atas kertas sudah dekat dengan kemenangan. Pasalnya dengan dukungan dari tujuh partai politik, yang menguasai hampir setengah kursi di perlemen. Ia meyakini jika mesin politik dari partai pengusung ini maksimal digerakkan, maka kemenangan pasangan AMAN sudah dalam genggamannya.

“Kita mendominasi di dewan. Saya kira dengan jumlah dukungan partai ini, cukup efektif untuk mengantarkan pasangan AMAN untuk menjemput kemenangan. Kita sudah merasa yakin dengan kemenangan,” ujarnya optimis. Namun demikian, ia menyadari bahwa dengan dukung dari partai politik yang sangat besar, selain menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi kelemahan, jika tidak organisasir dengan baik. Untuk itu, Partai Gerindra sebagai pengusung utama pasang AMAN akan memastikan semua mesin politik partai pengusung akan bergerak habis-habisan. “Jadi saya sedikit pun tidak ada keraguan akan ada miskomunikasi, karena enam partai ini adalah partai besar, yang diketuai oleh tokoh-tokoh NTB. Saya kira semua partai pengusung, punya kearifan, kerjasama yang baik untuk bersinergi. Insya Allah semuanya dalam ikatan koalisi yang solid,” pungkasnya. (ndi)

Komisi I Ingatkan ASN Tidak Ikut Berpolitik

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Polda NTB, Syamsuddin Baharuddin Jumat (12/1) didampingi Kabid Humas, Tri Budi Pangastuti dan Kasubdit II Ditreskrimsus, Wahyudi menunjukkan barang bukti kasus asusila lewat media sosial dengan korban pelajar.

Pelajar Korban Asusila Modus Facebook Mataram (Suara NTB) – Pelajar yang masih di bawah umur kerap menjadi korban perbuatan asusila. Anak yang belum dewasa psikologisnya masih labil sehingga rentan termakan ancaman para pelaku. Kesempatan itu dimanfaatkan betul oleh I alias AR (25). Dia mengoleksi foto bugil korbannya. Dengan mengancam akan menyebarkan foto korban, dia minta bersetubuh. Walau akhirnya gagal juga. Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsuddin Baharuddin, Jumat (12/1) mengatakan, tersangka diduga tanpa hak mendistribusikan konten elektronik yang melanggar kesusilaan. Tersangka dikenai pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 dan asal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 UU RI No 19/2016 tentang perubahaan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. Syamsuddin menjelaskan, tersangka melancarkan aksin-

ya terhadap korbannya berinisial A (16) yang masih duduk di bangku SMA. Mereka berkenalan lewat BBM ada Juli 2016. Dua pekan saling bertukar pesan dan bujuk rayu, tersangka lantas meminta korban untuk mengirimkan foto-foto bugil. “Tersangka dikirimi 14 foto korban,” ungkapnya. Tak cukup sampai di situ, seminggu kemudian tersangka meminta korban untuk berhubungan badan. Sambil mengancam apabila tidak dipenuhi maka foto bugil korban akan disebarkan lewat Facebook. “Motifnya tersangka mau menyebarkan itu untuk memuaskan hasrat seksualnya yang suka terhadap anak-anak di bawah umur. Pelaku ini sasarannya pelajar,” terangnya. Takut dengan ancaman tersangka, korban lantas menghapus kontak tersangka dan tidak lagi menjalin komunikasi. Satu tahun sempat berselang, yakni sekitar September 2017 tersangka AR mencari mangsa

lagi. Dia berkenalan dengan pelajar lainnya berinisial N (16). Lewat fitur pesan Facebook, tersangka mengirimi N fotofoto bugil korban untuk menunjukkan bahwa dirinya pernah sukses menyetubuhi wanita, padahal tidak. Tersangka mengajak bertemu calon korban kedua dengan ekspektasi bisa menyetubuhi. Kenyataan tak sesuai harapan tersangka. Bukannya N yang datang, tetapi malahan polisi yang tiba dan langsung melakukan penangkapan. Turut disita barang bukti ponsel pintar, kartu SIM GSM, kartu memori 4 Gb, dan akun Facebook atas nama Arya Wang Bang Pinatih. Dalam kasus itu telah diperiksa tujuh orang saksi, ahli bahasa, dan ahli pidana. Tersangka sudah mendekam di penjara untuk menanti hukuman sesuai pasal yang dilanggarnya, yakni penjara paling lama enam tahun dan denda Rp 1 miliar. (why)

Mataram (Suara NTB) Ketua Komisi I DPRD NTB, yang membidangi persoalan pemerintahan, hukum dan politik, Ali Achmad, SH mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak mencoba melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis menjelang Pilkada serentak NTB 2018 ini. ASN harus tetap dalam sikap netral, sehingga tidak terganggu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ali Achmad, karena ia melihat gejala ASN sudah mulai nampak ke permukaan sengeja melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Terutama dalam kegiatan pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah di KPU pada tanggal 810 kemarin. Tidak sedikit terduga oknum ASN yang tertangkap oleh pantauan media, yang terang-terangan ikut dalam kegiatan politik tersebut. “Saya kira ASN harus tahu tupoksinya, harus tahu tugas dan perannya, jangan terlalu ceroboh untuk ikut-ikut berpolitik, harus dihormati ketentuan yang ada sebagai mana yang sudah digariskan dalam undang-undang ASN,” tegasnya ketika ditemui di DPRD NTB. Menurutnya, keterlibatan ASN untuk ikut berpolitik praktis bisa dipicu oleh dua kemungkinan. Pertama karena sengaja dikerahkan oleh atasannya, dan kedua karena memang keinginannya sendiri. Diketahui dalam Pilkada serentak NTB 2018 ini banyak kepala daerah yang akan ikut menjadi peserta pilkada. Yakni Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, Bupati Lombok Tengah, HM. Suhaili FT, Bupati

dan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Ali BD dan H. Khairul Warisin. Dengan banyaknya kepala daerah aktif yang ikut bertarung dalam Pilkada 2018 ini, maka peluang pengerahan ASN untuk ikut terlibat dalam politik praktis, juga sangat besar. Untuk itu ia menghimbau kepada para kandidat agar tidak menggunakan sumber daya ASN untuk menjadi bagian dalam pemenangan Pilkada. “Menurut komisi I, beliau harus hati-hati, jangan suka main belakang. Jangan cobacoba menyelam dalam lumpur. Walaupun nyelam, suatu saat akan kita cari,” tegasnya. Selain Komisi I akan aktif untuk mengawasi kinerja ASN dalam tahun politik ini, pihaknya juga memita bantuan dari semua pihak. Baik Bawaslu, Media dan masyarakat untuk samasama mengawasi agar ASN tetap dalam posisi netral di Pilkada serentak NTB 2018 ini. “Saya imbau pada semua pihak untuk kita sama-sama mengawasi siapa (ASN) yang mencoba menambrak ketentuan undang-undang. ASN harus fokus melayani rakyat, sehingga jangan gara-gara Pilkada kinerja pemerintahan menjadi terganggu, pelayanan pada masyarakat menjadi menurun. Pelayanan harus tetap berjalan, karena itu tupoksinya ASN,” tutupnya. Ditempat terpisah, Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, S.Ag, MH juga memberikan imbauan agar ASN tidak ikutikutan dilibatkan dan melibatkan dirinya dalam kegiatan politik praktis. Menurutnya, pengawasan terhadap ASN juga menjadi salah satu fokus pengawasannya, mengingat potensi politisasi ASN menjelang Pilkada NTB 2018, dinilainya cukup tinggi. (ndi)

Gagal di Pilkada, Lalu Rudi Fokus Kejar Pangkat Jenderal Mataram (Suara NTB) Sekitar awal 2015 lalu, Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede, ST, MT mencatatkan dirinya sebagai satu-satunya putra daerah yang pertama kali memagang tongkat Komando Komandan Korem (Danrem) 162/WB. Dari sini, nama pria kelahiran Lombok Tengah ini mulai dikenal luas masyarakat NTB. Atas torehan prestasinya itulah, ia mulai dilirik oleh masyarakat untuk digadang-gadang sebagai calon pemimpinan daerah masa depan. Semasa menjabat sebagai Danrem 162/WB, ia melakukan berbagai gebrakan, khusunya di sektor pertanian. Ia betul-betul menempatkan dirinya sebagai orang yang paling depan berdiri untuk membela kepentingan mayoritas masyarakat NTB yang beprofesi sebagai petani. Menjaga kedaulatan pangan adalah misinya. Selain itu, kegiatan-kegiatan sosial juga tidak kalah banyak yang ia lakukan. Berbgai terobosan-terobosan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dia lakukan. Menjadikan citra TNI pada masa kepemimpiannya, di tengah masyarakat mendapat apresiasi positif. Ia betul-betul ingin menujukkan TNI sedang melakukan re-

Aspirasi tersebut lantas tidak langsung dia amini. Lalu Rudi tidak cepat tergoda dengan dorongan tersebut. Ia tetap konsisten melaksanakan tugasnya sebagai Danrem 162/WB. Ditengah aspirasi dan dorongan masyarakat terhadap Lalu Rudi untuk tampil di pilkada NTB 2018, semakin kencang, tiba-tiba ia harus mengakhiri tugasnya sebagai Danrem 162/WB, karena dia mendapat promosi jabatan dari Mabes TNI, sebagai orang ketiga di Kodam IX Udayana, dengan jabatan Irdam IX/Udayana. Pada awal tahun 2017, konstelasi politik menjelang Pilkada NTB 2018, makin menghangat. Partai-partai politik mulai membuka pedaftaran menseleksi putra dan putri terbaik daerah untuk diusung sebagai kandidat bakal calon kepala daerah NTB. Kencangnya dorongan masyarakat NTB yang Lalu Rudy Irham Srigede menginginkan dirinya untuk (Suara NTB/dok) turun tampil

formasi, sesuai dengan slogannya, TNI kuat bersama rakyat. Lalu Rudi, sapaan akrabnya, benar-benar mendekatkan TNI dengan rakyat NTB. Buah dari hasil kerja-kerja sosialnya itu, kemudian membuat dia mulai dirilik oleh masyarakat NTB. Seiring dengan makin dekatnya perhelatan pesta demokrasi pemilihan kepal daerah NTB 2018, mulai muncul aspirasi dan dorongan dari tengah-tengah masyarakat agar Lalu Rudi bersedia untuk tampil bertarung di Pilkada NTB 2018 ini.

ambil bagian dalam proses perebutan kekuasaan di pilkada NTB, tidak mampu ia bendung, akhirnya memaksa dirinya untuk mengambil sikap, dan memutuskan untuk turun tampil bertarung. Lalu Rudi, mulai mengikuti proses penjaringan parpol. Tidak tanggung-tanggung ia mendaftar di lima partai, yakni PPP, Hanura, PKB, PAN dan Demokrat. Lalu Rudi kemudian tampil menjadi nominasi di masing-masing partai tersebut. Namun dari panjangnya proses politik di internal partai-partai tersebut, hingga penutupan pendaftaran di KPU, pada tanggal 8-10 Januari lalu, namanya tidak muncul untuk diusung oleh satu partaipun. Perjuangannya untuk tampil di pilkada NTB 2018, sudah selesai, harapan masyarakat terhadap dirinya langsung terkurbur. Empat kandidat pasangan calon Resmi tampil di pilkada NTB 2018. Lalu Rudi yang dihubungi Suara NTB, Jumat (12/1) kemarin, mengatakan bahwa empat pasangan calon yang berhasil lolos sebagai peserta Pilkada NTB, menurutnya itu adalah putra–putri terbaik NTB. “Semoga masyarakat memilih para putra terbaik NTB itu dengan hati nurani masing-masing

tanpa harus diiming-imingi sesuatu,” pesannya. Ia pun menunjukkan sikap kenegarawanannya. Ia tidak menujukkan perasaan kecewanya terhadap partai politik yang tidak merekomendasikan namanya. Ia mengaku sangat menghargai apapun keputusan yang ambil oleh partai politik, termasuk tidak memilihnya. “Kalau masalah partai politik, mereka punya mekanismen masing-masing dalam menjaring pimpinan nasional maupun daerah. Tapi yang jelas untuk menyiapkan pemimpina tersebut memang menjadi tugas partai. Kalau masalah kualitas atau pragmatisme politik di partai, saya rasa sangat subjektif, kalau saya yang menilai, yang jelas, bagi saya masingmasing partai punya parameter sendiri-sendiri,” ujarnya. Lantas setelah gagal ikut bertarung di pilkada NTB 2018, apa kemudian rencana ke depan yang akan dipersiapkannya? Lalu Rudi menjawab bahwa ia belum berpikiran untuk terjun ke dunia politik, terutama pada pemilu 2019. Ia ingin fokus untuk meraih pangkat Jenderal-nya di TNI. “Saya tentu fokus di TNI dulu saat ini, belum memikirkan hal yang lain,” tutupnya. (ndi)

SUARA NTB Sabtu, 13 Januari 2018

Jendela Sastra

Halaman 9 (Rafal Olbinski Tutt’Art@ - 10)

CERPEN

Suatu Hari di Kota Em Fina Lanahdiana

Dingin senantiasa menumbuhkan gigil, menjadi pemarah bagi orang-orang tipis, menyerupai sayap kupu-kupu. Matahari selalu hangat, meskipun kadang tidak datang, tapi angin kerap menjadi pemburu lapar yang ingin menang sendiri. Keduanya saling menjadi pelengkap satu sama lain. SEBUAH kotak musik mengalun. Jemari mengetuk-ngetuk ujung lancip sudut meja. Tuk-tuk-tuk. Sekali lagi. Hingga suara melodi itu mengakhiri perputarannya sendiri. Perempuan itu terperangah menyaksikan pemandangan kaca jendela dan tidak sabar untuk menyaksikannya lebih dekat. Salju. Ia tidak sedang bermimpi ketika menyaksikannya. Ini begitu berembun untuk napasnya yang hangat. Masih belum percaya ketika itu, ia memutuskan untuk mencubit lengannya sendiri. Sakit. Ia benar-benar tidak percaya. Bukan mimpi. Ia menari. 1/ Tidak berbeda dengannya, orangorang begitu heran, dan memutuskan keluar rumah dengan bergerombol. Seperti koloni lebah, serupa kunang-kunang. Malam belum datang, tapi langit demikian pekat. Lampu-lampu tangan segera membentuk garis-garis terang menyerupai jalan-jalan lengang. Putih. Seperti hampa. Kota Em berada di titik suhu terendah yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Tidak ada alasan lain yang segera bisa membuktikan kebenaran ilmiah tentang butiran salju yang turun di sebuah kota beriklim tropis, kecuali satu hal: keajaiban. “Tuhan begitu baik melahirkan sesuatu yang tidak terduga,” “Ini bencana!” Kabut melingkupi dinding kaca yang licin. Serupa terpercik air hujan, tapi lebih pekat. Ia ingin menggambar sesuatu melalui kabut. Ibunya datang dengan segumpal kecemasan pada sebuah cangkir berisi cokelat panas yang kini tampak sebagai lumpur yang mendidih. Kental dan lengket. “Semula kukira hanya hujan. Hujan air, tapi dugaanku salah.” “Di pagi yang salju seperti ini, apakah akan ada kupu-kupu?” Ibunya hanya menggeleng, tidak terlalu jelas antara ingin berkata ya atau tidak. Meskipun gelengan lebih sering berarti tidak. Mungkin ia tidak tahu. Perempuan itu membebat tubuhnya dengan baju bertumpuk. Seperti tangga. ia berpikir, nyamuk tidak akan senang menggigit kulitnya. Jarum penghisapnya tidak akan mampu menembus lapisan baju yang membuat tubuhnya tampak sedikit raksasa. Perubahan yang tiba-tiba menjadikannya tidak punya waktu untuk memikirkan ke toko baju dan membeli mantel. Lagi pula ia tidak terlalu yakin, apakah ada yang menjualnya di tempat yang tidak jauh dari jangkauannya. Ia berkata ingin menari sekali lagi. Ibunya menggerutu, jangan bercanda, katanya. Ia menjawab tidak sedang bercanda, Ibu tahu aku suka menari. *** “Apa yang kamu bayangkan tentang salju?” “Lembut dan manis.” “Tapi ia berwarna putih.” “Apakah jika putih tidak bisa menjadi manis?” “Putih adalah warna tawar, tanpa rasa.” “Tapi gula berwarna putih, dan ia manis.” Lelaki di hadapannya tidak bisa

membantah. Udara menjadi asing untuk beberapa saat. Dua cangkir kopi menguap, panasnya digagalkan gigil yang menyerbu tanpa ampun. Ia tahu hal-hal kecil bisa menjadi besar dengan tiba-tiba, seperti api di atas lilin yang membakar bendabenda remeh, namun bisa menghanguskan seluruh isi bangunan yang menyertainya. Perempuan itu membayangkan kapas yang lembut, seperti gulagula yang dijual di sebuah pasar malam. Sangat lezat dan menimbulkan rasa ingin terus menerus. “Dulu ketika kecil aku membayangkan membuat es campur dengan butiran salju. Pasti serupa es krim. Susu full cream dengan tambahan sirup rasa stroberi yang meleleh. Saat itu usiaku masih enam tahun.” Liur di dalam mulutnya serupa banjir yang meluap-luap, memancing kenikmatan yang agung. Ia menelan beberapa kali. Lelaki di hadapannya tertawa kecil, memecahkan bongkahan es yang membentuk tembok tinggi di antara mereka. “Bagaimana rupa wajahmu saat itu?” “Mungkin sangat lucu. Kata ibu aku selalu kesulitan mengucapkan huruf R, dan selalu terbaca dengan EL. Teman-temanku bilang lidahku pendek. Tapi ternyata mereka hanya gemar mengejek.” “Bagaimana kabar teman-temanmu itu sekarang?” “Tidak jauh berbeda denganku, denganmu. Mereka hidup, bekerja, menikah, punya anak ....” “Kapan kamu akan menikah?” Pertanyaan itu hanya pendek, namun dalam. Jika lebih teliti menyimak, lelaki itu sedang meminta sebuah jawaban atas hubungan mereka yang telah berjalan lebih dua tahun, membentuk pertanyaan lain: kapan kita menikah? namun perempuan itu tidak terlalu awas dengan susunan kalimat yang membentuk lorong serupa jebakan tikus itu, sehingga yang yang meluncur dari lidahnya ialah: kamu sedang tidak mencintaiku? Lelaki itu segera memperbaiki posisi duduknya. Tergeragap. Sesuatu yang asing terasa mengganjal di antara pangkal tenggorokan dengan langit-langit mulutnya. Mungkin benda keras, atau bisa jadi benda tajam yang menciptakan luka. Ia merutuki dirinya sendiri. Menyesalkan bahwa ia telah membuat sebuah pertanyaan yang salah. Ingin rasanya segera mengganti kata ‘kamu’ dengan kata ‘kita’ pada pertanyaan sebelumnya, namun ia segera membatalkannya. Ia berpikir, ini bukan sebuah jadwal penerbangan yang mendesak dan harus segera tiba di bandara sebelum suara-suara bising dalam mikrofon menyebut-nyebut namanya. Ia bisa memperbaikinya lain kali. “Barangkali kamu mencintai orang lain.” Lelaki itu kembali menyesal dengan apa yang telah ia katakan. Sebuah kesalahan yang fatal, dan mungkin tidak termaafkan. Terlalu gugup membuat kepalanya diliputi banyak bayangan, sehingga rencana-rencana yang telah disiapkan menjadi runtuh serupa ditimpa tebing. Ia memejamkan mata sejenak, lantas buru-buru meraih tangan perempuan di hadapannya. “Jangan khawatir. Aku masih

mencintaimu.” Kelegaan terasa sebagai guyuran air saat siang hari yang terik. Tidak bisa tidak, lelaki itu segera menggariskan senyum. Pandangannya seperti sebuah permohonan dan ucapan terima kasih. Meskipun begitu, ia ingin membahas hal lain saja. Ia takut kembali melakukan kesalahan. Ia tidak ingin ditinggalkan. 2/ Perempuan itu bukanlah seorang pengidap hypopituitarism yang tidak bisa merasakan cinta. Tetapi kadang-kadang ia sendiri berada pada sebuah posisi yang mengharuskan ia berdiri di antara cabang perasaan antara cinta atau bukan. Ia tidak terlalu tahu perihal definisi. Hubungannya tidak terlalu bermasalah, dan bahkan bisa dikatakan selalu baik-baik saja. Di antara ia atau pun kekasihnya, samasama memelihara keinginan untuk saling merawat kemarahan, dan tidak ingin memunculkannya pada tempat yang salah. Apakah kemarahan pernah berada di tempat yang benar? Permasalahan yang diam-diam membuatnya cemas, bahwa ia merasa segalanya berjalan lurus tanpa hentakan yang menyenangkan, datar, dan seolah tidak ada yang patut untuk diperjuangkan. Perjuangan seperti apa? Ia tidak tahu. Apakah itu juga cinta? Ia merasa sedang dilingkupi mahluk raksasa yang besar di dalam kepalanya. 3/ Raksasa itu memiliki mata yang lebar, dengan tubuh yang berduri. Membuatnya kerap merasa dipenuhi dengan sesuatu yang sesak, meski ia sedang tidak ingin memikirkan apa-apa. Ia hidup di sebuah kebun yang dipenuhi pohon kersen. Buah-buah itu kerap jatuh dan ia tidak pernah berkeinginan untuk memungutnya. Ia berpikir, sudah pasti buah itu pahit dan mungkin beracun. Jika tidak, minimal membuatnya sakit perut atau sakit kepala, atau mengidap insomnia yang menyala-nyala—menjelma lampulampu 100watt yang sinarnya seperti siang hari. Di antara rumahnya, pagar terbuat dari jalinan bambu melingkar. Membuatnya kesulitan jika ingin mengusir mahluk itu pergi. Lagi pula ia tidak yakin memiliki senjata untuk mengalahkannya. Pilihan itu mengharuskannya tetap diam dan membiarkan mahluk itu tetap hidup dan tumbuh dari waktu ke waktu. Suatu malam keningnya dihujani panas 40 derajat. Ia kerap mengeluarkan igauan tidak penting.

Berulangkali menyebut raksasa. Dan ibunya tampak bingung sebab merasa tidak tahu apa-apa. “Makanlah buah-buah dari pohonku yang subur dan menjulang. Kau akan merasakan suatu kenikmatan yang belum pernah ada.” “Kenikmatan seperti apa yang belum pernah ada? Bukankah segala yang di bawah matahari ini tidak ada yang mencolok dan terlalu istimewa?” “Cobalah!” Dan ia terbangun dengan keringat yang membanjiri hampir seluruh tubuhnya. Ia berteriak, air! ibunya terkejut dan menghampiri tidurnya yang tidak lelap. Warna dan gerakan dan suara itu begitu jelas ia rasakan. Raksasa itu tengah menjejalkan tangannya yang besar untuk memaksa mulutnya menerima buah-buah berwarna merah keunguan. “Warna ungu pastilah asam!” “Apa yang kamu katakan?” Tangan ibunya terburu-buru menyentuh kening yang kini menyerupai lapangan bola di siang hari. Terik.

Ia berdiri dan berjalan mengejutkan ibunya. Lalu menari. Ia pasti tengah mengigau, kata ibunya. Ia berjalan mencari batas. Batas perasaan cinta dan bukan cinta. 4/ Langit tetap biru, begitu juga matahari yang tetap sama. Luas dan tanpa batas. Tetapi tidak dengan dirinya. Dan apa yang ia bayangkan tentang salju tidak benar seutuhnya. Butiran halus yang tampak menggiurkan itu tidak bisa dimakan. Itu sebuah kenyataan lain yang harus mulai didengarnya. “Kamu bahkan tidak akan terlalu berselera dengan es krim yang lezat sekali pun, jika di sekelilingmu dingin menjelma sampah tidak tahu diri dan tidak bisa didaur ulang. Segala sesuatu yang berlebihan tidak pernah menggiurkan.” Hari itu, daun-daun menjelma putih. Warna tua bagi usia. Apakah bumi telah begitu tua sehingga ia lantas tak menolak warna putih? “Tapi putih juga bisa berarti kelahiran. Sesuatu yang suci.” “Barangkali kota Em tengah

menyambutmu. Kelahiranmu yang baru.” Ia tidak terlalu yakin dengan pernyataan itu. Ingin sekali berkata, “Jangan menghibur.” Tapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. “Aku tidak lagi bisa menari.” Ibunya memasang scraft merah bercorak garis hijau-putih persegi di lehernya dengan lembut, lantas mengecup keningnya. “Tadi aku melihatmu menari,” “Jangan bercanda, Ibu.” “Aku benar-benar melihatnya, Grasia.” Tubuhnya memang menari saat salju luruh dan menciptakan putih yang menyeluruh—tapi tidak dengan sepasang kakinya yang rapuh diserang mahluk ganas di dalam dirinya, sementara pertahanan tubuh tak bisa banyak berbuat kecuali menunggu pasukan penyerang dari luar. Diam-diam perasaannya tumpah: Patrick, apakah kita akan menikah? Fina Lanahdiana, Lahir dan tinggal di Kendal.

PUISI Liya Maulidianti

Situs Inversus ketika ketukan sama sekali tak berjawab, lantaran telah pulangnya seisi harap, atau justru belum ada yang hendak datang ke perjamuan debu-debu menunggal meraut badan dan berjalan seperti sedia kala -ia tumbuh dan berkembang perlahan tanpa perlu makan setiap siang, di kejauhan, ada trotoar yang hilang tapak maka jalanan adalah keputusan bunuh diri ia melenggang menantang ajal sepanjang umur yang tak terhitung angka “Pada siapa bisa bertanya perihal ini?” ia berpura-pura mengecap jempol di antara para bayi supaya tak ada beda, ia berpura-pura mengoles balsam di balik seluar ikuti sesepuh yang terpenjara di kamar, tapi tersebab ihwal berselok-belok dan yang ia tahu nasibnya baik maka tak ada nelangsa di prasangka hidupnya baik-baik saja Mataram, Januari 2018

Menunggu Bemo Kuning Dulu dan sekarang tak ada bedanya, di Mataram Rute panjang bemo kuning Bertais-Ampenan dan Ampenan-Bertais Masih dipenuhi wajah bimbang wanita paruh baya yang berdiri di ujung gang Dengan tas di ketiak dan payung lipat di genggaman, Mereka menunggu bemo kuning dengan tabah Dulu; sebab penuh Sekarang; sebab punah Mataram, 22 Juli 2017

Secarik Surat yang Kuletakkan di Laci Nomor Dua Aku memang tidak memberikannya langsung padamu Matamu adalah marabahaya, mataku adalah nyawa yang patut waspada Maka kuletakkan kata-kata di laci nomor dua Aku tahu kau selalu membenci segala pertama Isi surat itu, kumau kaubaca perlahan Sebagaimana desah gerimis kepada tanah Lalu musnah sebagai ranah Telah kutuang seluruh aku, di sana Juga seluruh kita, yang masih jadi wacana Mataram, 23 Juli 2017

Air Es : Air Terjun Benang Kelambu gigil menjadi sarang yang dibangun atas kesiapan menanggung demam di uap-uap napas doa-doa diterbangkan tubuh telanjang dibalut bening benang wajah direndam dan darahnya didih oleh ingatan beku pulang sebelum sempat datang Mataram, 21 Agustus 2017 Liya Maulidianti, lahir di Mataram, 29 Agustus 1993. Buku puisinya berjudul Bermain di Sudut Netra (2017).

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 13 Januari 2018

Tindak PTS Nakal KOPERTISWilayah VIII BaliNusra telah membentuk Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) untuk menangani adanya perguruan tinggi swasta (PTS) nakal. Tim EKA Kopertis VIII diberikan kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk menindak setiap jenis pelanggaran yang dilakukan perguruan tinggi swasta. Anggota Tim EKA Kopertis Wilayah VIII Prof. Ir. H. Mansur Ma’shum, PhD., mengaku dia ditunjuk menjadi salah satu bagian Tim EKA Kopertis Wilayah VIII. Salah satu tugas Tim EKA ialah memantau (Suara NTB/dok) perkembangan akademik seH. Mansur Ma’shum mua PTS yang berada di bawah Kopertis Wilayah VIII. Itu untuk memastikan pelayanan pendidikan di semua PTS berjalan sesuai dengan amanah undang-undang. Tidak saja aktif turun memantau perkembangan PTS di lapangan, Tim EKA juga meminta partisipasi masyarakat luas untuk turut terlibat memantau perkembangan PTS. Jika ditemukan adanya PTS nakal dan tidak beres atau diindikasi melakukan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada Tim EKA Kopertis Wilayah VIII. “Jika nanti ditemukan pelanggaran bisa dipidana. Masyarakat silakan melaporkan jika ada PTS bodong, dan ada masalah lainnya,” katanya belum lama ini. Selanjutnya Tim EKA akan memberi rekomendasi kepada pemerintah terhadap PTS yang diduga melakukan pelanggaran. Rekomendasi yang diberikan tergantung dari jenis pelanggaran, mulai dari kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk pelanggaran ringan misalnya dosen PTS masuk tidak sesuai dengan jumlah jam mengajar yang ditetapkan dengan jumlah absensi yang tersedia. “Misalnya tatap muka delapan kali, laporannya 14 kali. Dilaporkan ada perpus, padahal tidak ada,” urainya. Untuk kasus seperti ini, Tim EKA hanya memberi rekomendasi kepada Kopertis untuk diberikan teguran. Meski sudah ditegur, namun tidak ada tindak lanjut selama enam bulan sejak diberikan teguran, maka bisa naik jadi pelanggaran sedang. Begitu pun jika kembali tidak diindahkan, maka jenis pelanggaran yang dilakukan bisa naik menjadi pelanggaran berat. Termasuk kata dia, jika ada dosen PTS masih berijazah S1 masuk dalam pelanggaran sedang. “Jadi kita pantau terus, setiap enam bulan kita turun lapangan,” ujarnya. (dys)

Aturan PPDB Tidak Ketat Dikhawatirkan Ganggu Mental Siswa Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA yang tidak ketat dikhawatirkan akan mengganggu mental siswa. Terutama semangat berkompetisi siswa yang menjadi hilang. Belum lagi berdampak pada minimnya jumlah siswa yang ada di sekolah swasta. Kepala SMA Saraswati Mataram, Dra. Ni Komang Sukerti Asih, M.MPd., ditemui di ruang kerjanya belum lama ini, mengatakan, aturan PPDB yang tidak ketat atau ada kelonggaran di akhir (Suara NTB/ron) PPDB bisa berdampak pada Ni Komang Sukerti Asih mental siswa. Pada PPDB beberapa tahun lalu dengan menggunakan mekanisme Bina Lingkungan, kerap kali aturan tidak terlaksana sepenuhnya. Setelah pengumuman biasanya akan ada penambahan siswa di sekolah negeri. “Kalau ada yang diterima setelah kuota yang ditentukan sudah penuh, akhirnya yang tidak diterima tadi ingin agar semua siswa harus diterima,” katanya. Dengan adanya kenyataan seperti itu, semangat anak untuk berkompetisi dikhawatirkan menjadi hilang, karena begitu mudahnya melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Padahal saat ini revolusi mental yang dikedepankan. Jika terus menerus praktik itu terjadi, cenderung revolusi mental tidak tercapai, karena tidak memulai untuk disiplin dalam penerapan aturan. “Revolusi mental, inilah yang harus ditekankan. Jika tidak nanti akan cenderung ke hal-hal negatif,” kata Komang. Ia menceritakan, di tahun 2000-an awal, SMA Saraswati bisa mendapatkan siswa sampai ratusan orang bahkan sampai menerima 10 rombongan belajar. Tapi semenjak aturan BL, siswa mulai berkurang, rata-rata hanya 10 orang yang mendaftar. Jika kemudahan di PPDB terus terjadi, selain akan berdampak bagi kualitas sekolah negeri itu, juga akan berdampak bagi siswa sendiri. Menurutnya, siswa akan meniru ketidakdisiplinan. “Akan terasa setelah tamat SMA,” ujarnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB merencanakan akan menerapkan PPDB zonasi di sekolah negeri dengan sangat ketat. Komang berharap agar aturan itu dapat benar-benar diterapkan sesuai aturan. “Harapannya aturan dilaksanakan, apapun aturannya, sehingga anak-anak akan bersaing secara positif. Kasihan revolusi mental tidak tercapai kalau tidak dimulai disiplinnya,” pungkasnya. (ron)

PGRI Minta Dikbud Tidak Ulur Perekrutan Guru Honorer Mataram (Suara NTB) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB agar tidak mengulur perekrutan guru honorer. Pasalnya sudah lebih dari satu tahun yang lalu rencana itu disampaikan. Guru honorer membutuhkan kejelasan.

“Ndak perlu diadakan testing mereka-mereka itu, yang perlu verifikasi saja. Rencana Dikbud NTB ini sudah sampai satu tahun H. M. Ali H. Arahim lebih,”

Sinarah mengaku, ekskul pramuka sangat penting dan bermanfaat bagi siswa. Tidak saja mereka memperoleh pengetahuan, wawasan dan pengalaman lapangan, secara motorik juga turut berkembang mengingat ekskul pramuka mengedepankan lebih banyak praktik di lapangan ketimbang teori. Di samping itu, lewat ekskul pramuka siswa juga blajar berempati menghadapi situasi yang berbeda di lapangan. Termasuk juga mereka belajar membangun hubungan persaudaraan dengan anggota pramuka dari sekolah lainnya. “Tentunya, hal itu sangat berguna bagi mereka. Itu juga adalah keterampilan di luar kelas yang harus dimiliki setiap siswa, kemampuan membangun pertemaman, mereka bisa saling bantu mbantu antar gugus,” ujarnya. Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu kepribadian, kemandirian mereka akan dengan sendirinya terbentuk yang selanjutnya menjadi modal bagi mereka kelak. (dys)

Ali menekankan, tidak perlu diadakan seleksi bagi guru honorer itu. Hanya perlu dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan agar mereka bisa diterima. “Ndak perlu diadakan testing merekamereka itu, yang perlu verifikasi saja. Rencana Dikbud NTB ini sudah sampai satu tahun lebih,” katanya, Jumat (12/1). Ia menekankan agar Dinas Dikbud NTB tidak terlalu lama mengulur. Ditegaskannya, Dikbud NTB jangan mengambil keputusan berdasarkan kekuasaan, karena pendidikan merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia men-

yarankan kepada pemerintah, baik legislatif dan eksekutif agar menempatkan pendidikan sebagai program utama di dalam program pembangunan di masing-masing daerah. “Ini kan sudah dari tahun lalu ada rencana ini. Apa dipermainkan begitu jasa orang (guru honorer). Saya punya pemikiran, pengalihan kewenangan pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi malah jadi tambah rumit, setelah dipindahkan,” sesal Ali. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang seolah menggantung nasib guru honorer. Disarankannya agar jangan mengulur perekrutan guru honorer itu. Terlebih lagi tahun 2018 ini merupakan tahun politik, yang dikhawatirkan akan berdampak ke sana. Sebelumnya, Ali juga menyarankan salah satu alternatif yaitu melalui pemberian Surat Keterangan (SK) Pemerintah Daerah kepada guru hon-

orer. Langkah ini dilakukan agar ada pengakuan pemerintah kepada guru honorer. Dengan adanya SK itu maka guru akan bisa mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Setelah guru honorer mendapatkan NUPTK, mereka akan mendapatkan nomor registrasi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nantinya guru honorer itu bisa diikutkan pada Uji Kompetensi Guru (UKG), kemudian bisa mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG). Tujuan utama mendapatkan SK itu, kata Ali, agar guru honorer bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan hak memperoleh tunjangan sertifikasi. “Tujuan utama untuk dapat sertifikat pendidik, mereka bisa mendapatkan hak mendapatkan tunjangan sertifikasi,” harapnya. (ron)

(Suara NTB/dys)

Hari Ini, Pendaftaran SNMPTN Dibuka Jakarta (Suara NTB) Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau berdasarkan nilai rapor dan portofolio akademik siswa akan dibuka pada 13 Januari ini. “Untuk penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN dibuka mulai 13 Januari hingga 10 Februari mendatang. Mulai besok (hari ini, red), sekolah dipersilakan mengisi data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS),” ujar Ketua Panitia SNMPTN, Prof Ravik Karsidi, dalam acara peluncuran SNMPTN yang juga dihadiri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di Jakarta, Jumat (12/1). Ravik menjelaskan penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dilakukan melalui tiga cara yakni SNMPTN, Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan ujian mandiri yang diselenggarakan pihak kampus. Pada tahun sebelumnya, UTBC dan UTBK mempunyai nama Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). “Pada tahun ini, SNMPTN diikuti 85 PTN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama.” Disinggung mengenai daya tampung, Ravik mengatakan tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan batas minimal untuk SNMPTN minimal 30 persen

dari daya tampung, UTBC dan UTBK minimal 30 persen dan ujian mandiri maksimal 30 persen. Rektor Universitas Negeri Solo itu menambahkan sekolah yang bisa mendaftarkan siswanya, dengan ketentuan akreditasi A yakni 50 persen siswa terbaik di sekolahnya, akreditasi B sebanyak 30 persen siswa terbaik di sekolahnya, akreditasi C sebanyak 10 persen yang terbaik di sekolahnya, sementara akreditasi lainnya sebanyak lima persen siswa terbaik di sekolahnya. Sedangkan mengenai tes UTBC dan UTBK, akan ditingkatkan jumlah pesertanya. Model ujian UTBK ini menjadi embrio model penerimaan mahasiswa baru melalui Pusat Layanan Tes. Sedangkan untuk jalur Seleksi Mandiri, dilaksanakan sendiri oleh masingmasing PTN setelah pengumuman SBMPTN. Seleksi Mandiri oleh masing-masing PTN salah satunya dapat menggunakan atau memanfaatkan nilai hasil tes SBMPTN yang difasilitasi oleh panitia pusat. Calon peserta dari kalangan keluarga tidak mampu dapat mendaftar Program Bidikmisi dan harus mendaftar terlebih dahulu sebagai calon peserta penerima Bidikmisi terlebih dahulu ke laman http:/bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id. Masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menggunakan layanan informasi resmi melalui laman SNMPTN di http://www.snmptn.ac.id dan http://halo.snmptn.ac.id. (ant/bali post)

Ekskul Pramuka Mampu Kembangkan Potensi Peserta Didik Mataram (Suara NTB) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islahul Muta’alim, Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, sejak tahun lalu mulai mengembangkan ekstra kurikuler pramuka bagi peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler sekolah diyakini mampu mengembangkan bakat dan potensi anak hingga dua kali lipat. Sebab itulah, tidak ada alasan bagi sekolahsekolah untuk tidak menghidupkan kegiatan ekstra kurikuler sekolah, termasuk pramuka. Menurut Guru MI Islahul Muta’alim Sinarah, S.Pdi., pembentukan ekskul pramuka di sekolah ini bukanlah pertama kalinya. Namun jauh sebelum itu sudah ada hanya saja vakum dan tidak aktif. Ketidakaktifan ekskul pramuka di MI Islahul Muta’alim mengakibatkan siswa-siswi tertinggal jauh bila dibandingkan sekolah dan madrasah lainnya di Kota Mataram. ‘’Untuk itu, pilihan pihak sekolah menghidupkan kembali ekskul pramuka sudah tepat,’’ ujarnya, Jumat (12/1).

Halaman 10

(Suara NTB/ist)

KEGIATAN - Kegiatan murid dan siswa Tunas Daud Stop Bullying yang dilaksanakan di halaman Sekolah Kristen Tunas Daud, Jumat (12/1).

Perkuat Pendidikan Karakter

Sekolah Kristen Tunas Daud Gelar Tunas Daud ”Stops Bullying” Mataram (Suara NTB) Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) menggelar kegiatan Tunas Daud Stops Bullying pada Jumat (12/1). Kegiatan itu merupakan bagian dari pendidikan dan menekankan kepada siswa agar memiliki karakter saling mengasihi bukan saling mem-bully atau merundung. Kegiatan itu diikuti oleh seluruh jenjang pendidikan yang ada di SKTD, mulai dari Kelompok Bermain, Taman Kanakkanak, SD, SMP, dan SMA. Kegiatan itu bertujuan untuk memberi pendidikan karakter tentang perilaku anti bullying bagi seluruh warga sekolah. Direktur SKTD, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., ditemui di akhir kegiatan, menjelaskan, kegiatan itu penting dilakukan, karena tidak menutup mata banyak terjadi praktik perundungan di antara murid, guru dan murid, atau antarguru. Terlebih lagi saat ini ada yang disebut bully elektronik, melalui media sosial. Selain itu, dari survei dari

salah satu lembaga yang menyebutkan Indonesia termasuk memiliki kasus bullying terbesar di dunia. “Kita ingin mencegah itu, karena bully itu sangat berdampak ke anak-anak. Anak bisa stres bahkan sampai cedera atau meninggal dunia. Kita berharap selain Tunas Daud, Kota Mataram bisa menerapkan bebas bully,” ujar Kris. Dalam kegiatan itu, anakanak diperkenalkan terkait apa itu bullying. Kris menyampaikan, hal itu penting disampaikan, karena mungkin anakanak tidak sadar bahwa ia pernah menjadi korban bully atau menjadi pelaku bully. Disampaikan juga dampak bagi korban dan konsekunsi yang ditanggung oleh pelaku. “Korban dan pelaku punya dampak dari bullying itu,” katanya. Puncak dari kegiatan itu yaitu deklarasi stops bullying yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Anak-anak KB dan TK memberikan cap tangannya, sedangkan anak-anak SD

sampai dengan SMA, dan guru serta tamu undangan membubuhkan tanda tangan. Kris mengharapkan kegiatan itu bisa memberi inspirasi kepada masyarakat Mataram dan NTB secara umum agar bebas dari bully. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dr. H. Aidy Furqan. Juga dari gugus TK, Pengawas, dan Ketua IGTKI. Kegiatan itu diawali oleh upacara pembukaan , dengan lagu pembukaan Indonesia Raya dan Mars Tunas Daud dipimpin oleh Paduan Suara SD Kristen Tunas Daud dan tarian SMA Tunas Daud. Ada juga kegiatan kegiatan kelompok diskusi di antara anak-anak. (ron)

Perekrutan Guru Honorer Tunggu Formasi CPNS

(Suara NTB/ist)

PRAMUKA - Anggota Pramuka di MI Islahul Muta’alim saat mengikuti legiatan pramuka yang digelar sekolah beberapa waktu lalu.

Mataram (Suara NTB) Rencana perekrutan guru honorer yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB di akhir tahun 2017 lalu, dipastikan ditunda. Alasannya karena menunggu formasi CPNS, agar tidak terjadi kekeliruan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji. Menurutnya rencana perekrutan guru honorer sebanyak 3.200 orang akan menunggu formasi CPNS. Langkah itu dilakukan agar menghindari memberhentikan guru honorer, ketika sudah ada guru CPNS yang direkrut. “Jangan sampai merekrut orang (guru honorer) baru

enam bulan, kemudian diberhentikan karena sudah ada formasi CPNS, kan kasihan orang,” ujar Suruji. Ia menekankan, saat ini ada jumlah guru di mata pelajaran tertentu yang berlebih, sedangkan di beberapa pelajaran tertentu masih kurang. Pihaknya akan merekrut guru yang masih kurang itu. Namun, terlebih dahulu harus menunggu formasi CPNS nantinya. “Tapi kalau saya dipilih PNS atau non PNS, saya pilih non PNS, karena lebih pasti,” katanya. Sebelumnya, ia mengatakan akan dilakukan rekrutmen 5.200 guru honorer SMA/ SMK termasuk pegawai tata usaha. Untuk kebutuhan gaji

5.200 guru honorer ini pihaknya sebenarnya mengajukan anggaran sebesar Rp 125 miliar. Namun, anggaran yang disetujui TAPD dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 baru sebesar Rp 60 miliar. Nantinya akan diutamakan guru dan pegawai yang selama ini menjadi honorer. Bagi guru dan pegawai yang selama ini mengabdi akan mendapatkan poin. “Tentu diutamakan bagi yang memiliki pengabdian, makanya pengabdiannya mendapatkan poin, selain dia harus mengikuti tes secara bebas itu. Ketika tes, dia sudah dapat poin lebih dulu,” kata Suruji. (ron)

SUARA NTB Sabtu, 13 Januari 2018

Halaman 11

Silat Usulkan Empat Atlet Masuk Pelatda

Mataram (Suara NTB) Selain cabang olahraga aletik, cabang olahraga pencak silat juga akan mengusulkan penambahan kuota atletnya di Pelatda Mayung 2018. Rencananya, cabor silat akan menambah empat pesilat untuk mengikuti Pelatda Mayung 2018. Demikian Dikatakan Sekretaris Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Baharuddin ketika diwawancara Suara NTB

di Mataram, Jumat (12/1). “Pencak Silat juga akan mengusulkan penambahan atlet Pelatda. Rencananya kita mengusulkan

empat pesilat,” ucapnya. Menurut Baharuddin, usulan penambahan empat atlet silat di Peletda Mayung tersebut ber-

dasarkan hasil rapat internal pengurus IPSI NTB di Mataram belum lama ini. Rapat yang melibatkan para pengurus untuk IPSI NTB saat itu menyepakati untuk mengajukan empat nama pesilat di Pelatda Mayung 2018. Dikatakannya, empat atlet yang diusulkan ditambah itu adalah Indrya Milasari, Nur

Haedah, Ni Ketut Swartini dan Roni Pasarani. Keempat atlet itu merupakan atlet yang pernah meraih medali di PON 2016 dan mantan atlet PPLP NTB. Nur Haedah peraih medali perak di PON 2016, kemudian Indrya Milasari peraih medali perunggu PON 2016 dan medali emas di PON 2012. Semen-

tara Roni Pasarani dan NI Ketut Swartini merupakan mantan atlet PPLP NTB yang pernah berprestasi di Popnas 2015 dan 2017. Dengan bertanbahnya empat atlet yang diusulkan masuk Pelatda Mayung 2018, maka jumlah atlet atletik yang bakal masuk Pelatda 2018

akan bertambah menjadi delapan atlet, pasalnya sebelumnya IPSI NTB sudah mengajukan dua atlet, yakni Muhammad Iradat Sanjaya Putra dan Muhammad Baim. “Mudah-mudahan empat atlet yang kami usulkan itu disetujui oleh KONI NTB,” harap Baharuddin. (fan)

(Suara NTB/ist)

Panji Berlatih Tenis di Amerika

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Impian atlet tenis NTB, Panji Untung Setiawan untuk belajar tenis di luar negeri akhirnya bisa diwujudkan tahun ini. Peraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016 itu telah bertandang ke Amerika untuk bejalar ilmu tenis. Ketua Umum Pengprov Pelti NTB, Jamaluddin Maladi yang

Teknologi Garis Gawang

Liga Prancis Stop Gunakan Teknologi Garis Gawang Paris Liga Sepak Bola Prancis (LFP) telah menghentikan penggunaan teknologi garis gawang karena serangkaian kesalahan oleh teknologi ini. Keputusan ini mencakup semua kompetisi di bawah kewenangan LFP, termasuk Ligue 1 dan Piala Liga. Menurut LFP, Goal Control mendapat peringatan bulan lalu karena serangkaian kesalahan yang terjadi pada awal musim dan gerakan untuk menghentikan penggunaannya terjadi setelah dua insiden terjadi pada pertandingan Piala Liga Prancis pada Rabu. “...GLT (Teknologi Garis Gawang) mengalami dua malfungsi serius pada pertandingan Amiens-PSG... dan insiden kedua pada (pertandingan) Angers-Montpellier di mana GLT yang keliru menyebabkan jam tangan wasit bergetar,” kata direktur umum LFP Didier Quillot seperti dikutip ESPN. “Dua kesalahan itu tidak dapat diterima, khususnya karena terjadi setelah kami memperhatikan GoalControl,” katanya. LFP juga mengatakan dewan administrasi akan memutuskan tindakan lebih lanjut untuk GoalControl ini pekan depan. (ant/bali post)

Wenger : Belum Ada Kejelasan Soal Transfer Sanchez London – Manajer Arsenal, Arsene Wenger, menyatakan bahwa transfer striker Alexis Sanchez masih ‘belum jelas’ kendati penyerang asal Chile itu menjadi target dua klub raksasa asal Manchester. Sanchez menjadi bahan perdebatan pada bursa transfer karena kontraknya bersama Arsenal akan habis pada akhir musim ini. Sanchez pun dikaitkan dengan Manchester City untuk reuni dengan bekas pelatihnya di Barcelona, Pep Guardiola, kendati saat ini muncul laporan bahwa Manchester United juga tertarik. Ketika ditanya apakah United benar-benar serius mengejar Sanchez, Wenger mengatakan: “Saya tidak dapat memberi tahu Anda lebih jauh tentang situasi ini.” “Tidak ada yang benarbenar konkret,” kata Wenger seperti dilansir Skysports, Jumat kemarin. “Bukannya saya tidak mau memberi tahu Anda,

tapi saya tidak ingin memberikan informasi yang salah. Saat ini, tidak ada yang diputuskan dengan cara apa pun,” kata pelatih asal Prancis itu. “Persaingan penawaran selalu bermanfaat bagi klub yang bisa memanfaatkannya tapi kami tidak dalam hal itu,” kata Wenger. “Saya pertahankan apa yang saya katakan berkali-kali, bahwa semestinya dia bertahan di sini sampai akhir musim, tapi kita akan lihat nanti.” Sanchez karirnya di klub domestik Cili, Cobreloa, sebelum lima musim memperkuat Udinese. Kecepatan yang dimilikinya membuat Barcelona merekrutnya dari 2011 hingga 2014 sebelum berseragam Arsenal hingga musim ini. (ant/bali post) Alexis Sanchez

dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Jumat (12/1) kemarin membenarkan bila atlet asal Kota Mataram itu telah bertandang ke Amerika dua Minggu yang lalu. Keberangkatan atlet tenis kebanggaan NTB ke Amerika itu untuk menempuh pendidikan tinggi. Maklum, atlet yang baru tamat

SMA itu berhasil mendapat beasiswa prestasi. Meski prioritas utama menempuh pendidikan, namun kesempatan kuliah di Negara Adikuasa itu sekaligus akan dimanfaatkan Panji untuk memperdalam ilmu di olahraga tenis lapangan. “Jadi tujuan utama Panji ke Amerika itu sebenarnya untuk kuliah. Disampingi itu Panji akan memperdalam ilmu tenisnya,” ucap Jamaluddin. Panji Untung Setiawan yang merupakan atlet Pelatda Mayung NTB itu diakui Jamal bisa sekolah di Amerika karena mendapat beasiswa prestasi. Selain itu dukungan dari Danrem 162 Wira Bhakti (WB) dan Pelti NTB juga telah mempermu-

lus perjalanan Panji ke Amerika. Selain mendapat dukungan penuh dari Danrem 162/WB, Panji juga memiliki cita-cita ingin menjadi pemain tenis profesional. Oleh karena itu Panji berlatih di Amerika. Harapannya dengan berlatih di luar negeri Panji bisa berprestasi di multi event nasional, dan menjadi petenis profesional. (fan)

Panji Untung Setiawan

Raptors Hantam Cavaliers 133-99 Jakarta (Suara NTB) Toronto Raptors menghantam Cleveland Cavaliers 133-99 dalam laga lanjutan NBA 2017-2018 di Air Canada Centre, Ontario, Kanada, Jumat kemarin. Sedikitnya tujuh penggawa Raptors meraih dua digit poin untuk menyokong kemenangan tersebut, empat di antaranya pemain yang turun dari bangku cadangan, termasuk Fred VanVleet yang memimpin dengan 22 poin. C.J. Miles dan Pascal Siakam masing-masing mencetak 16 poin. Jonas Valanciunas dan Jakob Poelttl mencapai doubledouble, masing-masing lewat 15 poin dan 18 rebound serta 12 poin dan 12 rebound.

Sedangkan Norman Powell menyumbangkan 14 poin dan DeMar DeRozan “hanya” 13 poin. Kubu Cavaliers, yang tampil begitu buruk bahkan sudah tertinggal 25 poin di paruh laga, seolaholah hanya dipikul oleh sang megabintang LeBron James yang mencetak 26 poin. Sisanya hanya tiga pemain menyumbangkan dua digit poin, yakni Jeff Green 13 poin, Jae Crowder 11 poin dan Kevin Love 10 poin. Hasil itu membuat Raptors makin nyaman di peringkat kedua klasemen sementara Wilayah Timur dengan catatan 29 kemenangan dan 11 kekalahan, sementara Cavaliers (26-15) harus tetap bersabar di urutan ketiga. Selanjutnya, Raptors akan kembali menjamu tim kuat lainnya, Golden State Warriors (33-9), pada Minggu (14/1) WIB, sedangkan Cavaliers melawat ke markas Indiana Pacers (21-20). (ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

KONSULTASI - Ketua Tim Satlak Dompu Berlari, Wahyudin bersama rekannya, Risman sedang berkonsultasi program latihan dengan Pengurus KONI NTB, di Sekretariat KONI NTB, Jumat (12/1).

Satlak KONI Dompu Konsultasikan Tottenham : Harry Kane Program Latihan

dan Dele Alli Tidak Dijual London Tottenham akan menjamu Everton pada Sabtu dengan jaminan dari ketua Spurs Daniel Levy bahwa Harry Kane dan Dele Alli tidak akan hengkang bulan ini atau pada akhir musim. Skuat Mauricio Pochettino saat ini berada di luar slot Liga Champions, meski mereka bisa menyamakan kedudukan dengan tim urutan keempat Liverpool bila mereka menang di Wembley dan menyalip skuat Jurgen Klopp bila mereka mengalahkan Everton dengan lima gol atau lebih. Namun, klub itu harus membayar sta(Suara NTB/ist)

dion baru berkapasitas 61.500 kursi itu dan para saingan berkantong lebih tebal mengincar beberapa pemain utama Spurs. Pencetak gol terbanyak Kane dilaporkan diincar oleh Real Madrid dan klub Spanyol itu juga dikaitkan dengan gelandang tengah Alli, bersama Paris Saint-Germain (PSG). Bek kiri Danny Rose diyakini menjadi incaran Manchester United (MU). Namun, Levy menegaskan bahwa bursa transfer saat ini adalah saat untuk memperkuat tim, bukan melemahkan, dan mengatakan bahwa dia akan menolak seluruh tawaran yang tidak diinginkan dalam bursa transfer musim panas juga. “Saya 100 persen percaya diri,” katanya. “Setiap pemain yang ingin kami pertahankan, saya yakinkan Anda akan bermain untuk Tottenham Hotspur musim depan,” lanjutnya seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Pengurus KONI Dompu rupanya tidak ingin main-main menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018. Mereka telah membentuk tim Satuan Pelaksana (Satlak) Program Dompu Berlari dalam rangka meningkatkan pencapaian prestasi olahraga Dompu di Porprov NTB 2018. Bahkan tim Satlak Program Dompu Berlari KONI Dompu yang diketuai oleh H. Wahyudin itu telah mulai ambil langkah strategis untuk penetapan program latihan atlet andalan KONI Dompu. Salah satu gebrakan pertamanya dengan melakukan konsultasi progran latihan dengan KONI NTB. “Tujuan kami kesini untuk melakukan konsultasi program latihan atlet andalan untuk persiapan mengikuti Porprov NTB tahun 2018. Karena kami (KONI Dompu) sudah membentuk satlak untuk penetapan progran latihan atlet andalan,” ucap Ketua Satlak Dompu Berlari, Wahyudin saat diwawancarai Suara NTB dalam kun-

jungannya di Sekretariat KONI NTB, Jumat (12/1). Dalam kunjungan itu Wahyudin yang didampingi rekannya, Risman diterima oleh Sekum KONI NTB, Moh. Iqbal di Sekretariat KONI NTB, Jumat (12/1). Wahyudin yang juga menjabat Ketua IPSI NTB itu menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke Sekretariat KONI NTB untuk konsultasi program latihan atlet sebagaimana yang sudah dilakukan oleh KONI NTB dalam rangka persiapan PON 2020. Dalam hal ini Satlak Dompu Berlari berencana ingin mengadopsi program Pelatda KONI NTB dalam rangka mempersiapkan atletnya menghadapi Porprov NTB tahun 2018. Dijelaskan Wahyudin, pembentukan Satlak Dompu Berlari merupakan upaya ketua KONI Dompu untuk meningkatkan prestasi olahraga Dompu di Porprov NTB 2018. Dalam hal ini pihak KONI Dompu akan mulai melaksanakan Pemusatan latihan atlet mulai tanggal 1 Februari guna persiapan menghadapi Porprov NTB. (fan)

SUARA NTB

Sabtu, 13 Januari 2018

Halaman 12

Paket Paslon Zaitun Tak Khawatir Pendukungnya Terpecah

(Suara NTB/cem)

DIMAKAN KAMBING - Pohon bunga yang baru ditanam di Taman Bunga eks Pelabuhan Ampenan dihajatkan untuk mempercantik kawasan di sana. Namun, daun tanaman bunga-bunga tersebut habis dimakan oleh kambing milik penduduk yang mencari makan ke taman tersebut.

Pemilih Potensial Pilkada Lobar Bertambah

(Suara NTB/her)

Suryadi Hidayat Giri Menang (Suara NTB) Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Lombok Barat (Lobar) pada Pilkada nanti telah diterima oleh KPU. Terdapat penambahan DP 4 dibandingkan DPT pada pemilu terakhir 2014 lalu. DP 4 yang diterima KPU menca-

pai 520.013 ribu lebih, terdapat penambahan mencapai 44.985 dibandingkan DPT terakhir mencapai 475.028. Komisioner KPU Lobar, Suryadi Hidayat, Jumat (12/ 1) menyebutkan, jumlah DP4 bertambah di Lobar. “DP4 telah kita terima untuk pilkada nanti sebanyak 520.013 dari DPT Pilpres 2014 475.028. Ada penambahan pemilih potensial mencapa 44 ribu lebih,” kata Suryadi. Untuk menggenjot pemilih potensial ini, dinas Dukcapil perlu menggenjot perekaman terutama terhadap penduduk potensial yang sudah masuk berumur 17 tahun. Sebab perekaman ini berdampak terhadap DPT dan partisipasi pemilih. Semakin besar perekaman maka DPT bertambah, sehingga tingkat partisipasi pemilih juga akan meningkat pada pilkada nanti. Pihaknya tidak tahu aturan terkait perekaman ini, seharusnya ada aturan mengharuskan warga membuat KTP elektronik. Jika tidak membuat maka dijatuhkan sanksi, sebab saat ini hanya sebatas dorongan. Ketika butuh untuk pilkada barulah ramai-ramai melakukan perekaman. DP4 ini lanjutnya bakal difaktualkan melalui

HILANG HILANG SERTIFIKAT TANAH AN.BUKRI DENGAN NOMOR 407 HLG DSKTR JL. SWADAYA VIII KEKALIK JAYA KEC. SEKARBELA

pencocokan dan penelitian (Coklit) di lapangan yang dimulai tanggal 20 Januari hingga Februari, di mana semua petugas PPDP bergerak melakukan coklit. Hasil Coklit ini bakal dikumpulkan di KPU, berjenjang mulai tingkat kecamatan. Setelah Coklit ini barulah dijadikan daftar pemilih sementara (DPS) untuk ditetapkan menjadi DPT. “Hasil di lapangan itu ditetapkan,”ujarnya. Menyoal pengurangan penduduk berdasarkan DAK2, menurut informasi karena be-

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

lum melakukan perekaman EKTP. DAK 2 ini berasal dari DAK 2 2014, setelah dilakukan pencocokan terdapat selisih karena pengurangan di dapi 3 Kediri - Labuapi. “Pengurangan ini berpengaruh terhadap DPT nanti,”imbuhnya. (her)

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

LOWONGAN DIBUTUHKAN MARKETING HOTEL & RESTO ,HRD,WAIER,ADMIN GUDANG MIN.2TH BEKERJA CV. EMAIL KE reservasi@centralsenggigi.com HUB. 081907401442/0817588298 DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Giri Menang (Suara NTB) Bakal pasangan calo (Paslon) Bupati H. Fauzan Khalid dan wakil bupati Hj. Sumiatun (Zaitun) tak khawatir majunya paket H.M. Izzul Islam - TGH Khudary bakal memecah suara pendukungnya di wilayah Gunungsari-Batulayar. Sebab menurutnya suara pemilih pasti pecah pada pilkada, namun ia tetap yakin menang dengan suara signifikan pada pilkada nanti. “Maju atau tidaknya paket HASAN, Zul-Khair, F-One di mana-mana suara pasti pecah, tidak ada yang bulat,” katanya santai. Dengan penuh percaya diri, Bupati katakan saat menggelar istigosah di Lapangan Mareje sebelum mendaftar di KPU. Fauzan telah menyerukan kepada segenap para pendukungnya agar mendoakan dan perjuangan serta dukung paket Zaitun. “Doakan, perjuangkan dan dukung, Insya Allah kita menang, yakinlah menang. Percayalah kita akan menang dengan persentase luar biasa, itu bukan karena kami berdua, namun berkat doa dan dukungan tuan guru (almukarramun) para tokoh lintas agama serta masyarakat Lobar,” imbuhnya. Terkait isu Demokrat yamg mendukungnya pada pilkada nanti, ia mengaku baru mendengar kabar tersebut. Belum ada pembicaraan langsung antar tim pemenangan ataupun yang langsung menemuinya. Jika benar, diakui bakal paslon dengan jar-

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

gon Sopoq Angen ini menerima dengan tangan terbuka. “Silakan saja, kita welcome ke semua,” katanya. Sementara itu, Partai Demokrat tetap mengharapkan dapat ikut mendukung antara tiga bakal paslon. Beredar kabar jika Demokrat mengarahkan dukungannya ke bapaslon H. Fauzan Khalid-Hj Sumiatun (Zaitun). Bahkan, komunikasi antar kedua tim tengah berproses. Menanggapi hal ini, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri menegaskan, belum ada keputusan apa pun mengenai ke mana dukungan Demokrat di Pilbup Lobar 2018. Sebab masih memfokuskan diri membuat laporan tertulis mengenai Pilkada NTB serentak 2018. “Belum ada keputusan (arah dukungan ke paslon di Lobar) kita akan ikuti arahan atas dasar pertimbangan DPP Partai Demokrat,” kata Wakil Ketua DPRD NTB ini, kemarin. Mengenai sudah ada atau tidak komunikasi antartim, ia sendiri belum mengetahui. Namun, untuk berkomunikasi antar keduanya silakan dilakukan. Meski demikian, ia tegaskan untuk memberikan dukungan kepada bakal paslon manapun harus sesuai mandat partai politik (parpol). Tingkat DPC tak bisa memutuskannya sendiri. “Karena sifatnya melaksanakan mandat politik partai,” kata Mahalli. (her)

SALON SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah,PrmLbra:gratiscutting hairu/rbondng&smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 13 Januari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 13 Januari 2018

Maksimalkan UMKM di Mandalika KEBERADAAN Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sehat adalah salah satu syarat terbangunnya sebuah tatanan ekonomi yang kuat di sebuah daerah. Karena itu, upaya untuk memberikan ruang yang strategis bagi ratusan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika haruslah disambut sebagai angin segar, sekaligus dikawal bersama. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, L. Saswadi, tak kurang dari 500 UMKM lokal akan diprioritaskan mendapatkan lapak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Para pedagang kecil yang berasal dari kawasan Kuta akan diprioritaskan untuk mencegah munculnya gejolak. Rencananya, sentra UMKM di KEK Mandalika itu akan beroperasi Mei mendatang. Kabar ini tentu saja patut disambut dengan gembira karena dengan keberadaan ratusan UMKM itu, warga dengan kekuatan ekonomi kecil bisa memiliki tempat untuk berusaha di kawasan strategis tersebut. Kabar gembira lainnya adalah akan disediakannya akses permodalan dan SDM UMKM di KEK Mandalika. Menurut Saswadi, dalam waktu dekat akan ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur NTB dengan Menteri Koperasi dan UMKM terkait dengan pelaksanaan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB). MoU tersebut menjadi payung hukum untuk melanjutkan program pinjaman dana bergulir di NTB. Namun, selain menjadi angin segar, upaya mengakomodir ratusan UMKM ini juga harus dikawal bersama. Tujuannya, agar mereka yang mendapatkan kesempatan berjualan di 500 lapak yang disediakan benar-benar mewakili kaum dengan ekonomi menengah ke bawah. Pemberdayaan UMKM, harusnya memang mengusung semangat pemberdayaan masyarakat dengan level ekonomi yang tidak cukup besar. Mereka yang miskin, yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, haruslah diprioritaskan untuk diterima berjualan di lapak-lapak tersebut. Jangan sampai, lapak-lapak dan fasilitas-fasilitas yang diberikan justru dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi justru telah mapan. Jika hal tersebut terjadi, maka warga miskin di sekitar Kawasan Mandalika bisa jadi akan terus gigit jari. Untuk mendirikan usaha, mereka tidak kebagian. Sementara untuk bekerja di hotel-hotel dan berbagai jenis usaha wisata papan atas, mereka hampir dipastikan tidak punya cukup kualifikasi untuk bisa diterima. Fenomena inilah yang harus dihindari dan sedini mungkin harus dipastikan secara cermat. Proses seleksi terhadap ratusan warga yang akan berjualan di lapak-lapak itu haruslah dilakukan dengan transparan, dengan cermat dan penuh perhitungan. Sebab, di sinilah biasanya kelemahan dari berbagai program pemberdayaan yang selama ini dikerjakan pemerintah. Ada begitu banyak program pemberdayaan, namun justru banyak yang salah sasaran. Program-program itu bukannya menyejahterakan mereka yang miskin, namun justru memperkaya mereka yang sudah cukup mapan kehidupan ekonominya. Selain proses seleksi yang harus benar-benar dijalankan dengan baik, upaya lain yang juga perlu diseriusi adalah membangun kemitraan yang kokoh antara UMKM dan para penyelenggara bisnis perhotelan di Kawasan Mandalika. Selain itu, para pengusaha ritel modern yang nantinya akan beroperasi di kawasan itu tentu harus bersinergi dengan UMKM setempat. Upaya membangun UMKM ini memang tidak boleh berhenti hanya sebatas memberikan lapak saja. Perlu ada bimbingan yang berkelanjutan, mulai dari bagaimana standar mutu pelayanan, membangun label halal untuk komoditas dagangan, mendorong adanya kemasan yang sesuai standar, tanggung jawab mutu, dan berbagai standar lainnya. Untuk mencapai semua itu, diperlukan perencanaan strategi yang kreatif agar UMKM dapat bertahan hidup. Dengan adanya dukungan serius dari semua pihak, upaya-upaya ini tentu akan bisa mendatangkan hasil yang menggembirakan di masa mendatang. (*)

OPINI

Halaman 14

Rabitah dan Potret Perempuan Desa Oleh : Riza Multazam Luthfy ASUS Sri Rabitah yang diduga kuat menjadi korban perdagangan orang dan perdagangan organ tubuh di Qatar, empat tahun silam, seolah terkubur seiring dengan gencarnya berbagai berita politik di media cetak dan daring. Padahal, tenaga kerja wanita asal Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat tersebut sedang menanti keadilan. Penyidikan oleh Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB sejak Bupati Lombok Utara Nazmul Akhyar melaporkan kasus tersebut pada 11 April 2017 menunjukkan bahwa kasus Rabitah masih berlanjut. Apa yang dialami oleh Rabitah merupakan secuplik dari rentetan panjang kisah penderitaan perempuan di negeri ini. Terutama di wilayah pedalaman, perempuan kurang mengantongi akses dan kesempatan untuk mengambil keputusan. Arah dan jalan hidup mereka seolah hanya mengikuti ke mana bandul zaman bergerak. Hingga saat ini, potret perempuan desa direpresentasikan dengan gadis yang menikah pada usia belia (10-15 tahun), terpaksa putus sekolah, mempunyai kesehatan reproduksi buruk, tercemar lingkungan, serta angka kematian ibu (AKI) yang kian meroket. Kawasan perdesaan yang pada mulanya merupakan “lumbung padi”, kini tak lebih sekadar “penghasil” perempuan dan anak buruh migran sektor informal, gadis kecil yang sengaja dilacurkan, korban trafficking, penderita busung lapar, dan sebagainya. (Sulistyowati Irianto [ed.], 2008: 279). Melalui buku Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: dari Wacana Bangsa hingga Wacana Agama, Yasir Alimi (2004: 79) menunjukkan bahwa demi kepentingan bangsa, perempuan sebelum masa developmentalisme dianjurkan untuk menghasilkan keturunan sebanyak mungkin. Sebaliknya, juga demi ke-

(Peneliti Desa. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta) pentingan bangsa, perempuan didorong bahkan diwajibkan untuk membatasi angka kelahiran. Pada masa developmentalisme, seorang ibu dituntut mempunyai maksimal dua anak. Oleh perangkat desa, tak jarang perempuan yang mengesampingkan program Keluarga Berencana (KB) dicap sebagai “komunis”. Fakta di atas mengindikasikan begitu rentannya posisi perempuan di ranah publik. Hak mereka kerap diabaikan demi terpenuhinya misi penguasa. Beberapa program dan kebijakan pemerintah yang diselundupkan hingga wilayah perdesaan telah mengerdilkan hakikat perempuan. Momok Menakutkan Celakanya, perampasan hak kaum Hawa semakin dikukuhkan dengan praktik poligami. Betapa poligami telah menjadi momok menakutkan bagi mereka. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa menjamurnya poligami tidak dilandasi dengan niat dan tujuan mulia. Seringkali poligami dijadikan oleh para lelaki sebagai alibi mengumbar berahi, bukan ikhtiar mengulurkan kasih sayang dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Praktik poligami berdalih agama menggambarkan bahwa dalam lingkup rumah tangga, perempuan kerap diposisikan sekadar sebagai konco wingking (teman di belakang). Tak heran jika keseharian kaum Hawa identik dengan dapur, sumur, dan kasur. Budaya patriarki yang cukup kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat membuat peran mereka dinihilkan. Padahal, pada era 1980-an, pemerintah sempat mengurangi laju perkembangan poligami dengan melarang pemimpin lokal beristri banyak. Sebagaimana diketahui, lantaran menyandang perekonomian yang mapan,

RADIO

dahulu kala kepala desa gemar berbini. Hal ini dilakukan antara lain demi menyokong kedudukan elite lokal di mata masyarakat. Poligami merupakan salah satu kiat mengatrol status sosial sekaligus memantapkan image (citra) di hadapan publik. Pada beberapa kasus, poligami bahkan menjadi gaya hidup (way of life) para pemimpin di level lokal. Berdasarkan pernyataan Memed Tohir, pada waktu itu disinyalir masih banyak kepala desa beristri lebih dari satu. Harian Pikiran Rakyat edisi 09-02-1984 pernah mengutip ucapan Bupati Cirebon tersebut, “Jadi kalau mereka yang punya isteri lebih dari seorang itu, berminat kembali mengikuti pemilihan Kepala Desa tentunya mereka harus menceraikan isteri-isterinya sampai benar-benar hanya beristeri seorang saja.” Fondasi Peradaban Upaya memperjuangkan hak Rabitah seakan menguap apabila eksistensi perempuan di berbagai penjuru negeri ini masih direndahkan. Padahal, potensi perempuan dapat dimanfaatkan sebagai medium pengukuh fondasi peradaban bangsa. Atas dasar inilah, berbagai proyek pembangunan sebaiknya senantiasa melibatkan tenaga dan pikiran perempuan. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa antara lain menggariskan bahwa perempuan berhak disertakan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Ini berarti, perempuan mengantongi daya saing di hadapan kaum Adam. Fakta-fakta di lapangan menggambarkan tingginya produktivitas kaum Hawa. Dalam berbagai situasi, mereka dinilai mampu memelihara motivasi bekerja. Berdasarkan realitas historis, perempuan Nusantara sejak masa silam menggenggam etos kerja yang lay-

ak dibanggakan. Keteguhan mereka dalam menyiasati beban hidup diturunkan lintas generasi. Kelebihan ini, misalnya, terlihat jelas pada masa kolonialisme. Karakter tahan banting antara lain dibuktikan oleh perempuan ketika Indonesia dikuasai oleh Jepang. Penelusuran Hario Kecik (2009: 12) menunjukkan bahwa penjajahan Jepang genap menciptakan istilah “bakul”. Kelompok baru di kalangan masyarakat perdesaan tersebut terdiri dari para perempuan yang menjalankan aktivitas jual-beli antara desa dan kota. Hasil tanaman di kawasan perdesaan, semisal rebung, pete, keluwak, biji kopi mentah, dan lain-lainnya, dibawa demi mendatangkan keuntungan. Aneka corak kebutuhan tersebut kemudian dijual atau ditukarkan dengan apa yang hanya dijumpai di wilayah perkotaan.

Operasi pasar belum signifikan turunkan harga beras Butuh operasi pasar yang lebih massif

*** 500 UMKM lokal diprioritaskan dapat lapak di KEK Mandalika Kesempatan emas UMKM berkembang

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 13 Januari 2018

Desk Pilkada Pemprov Janji ’’Garang’’ Tindak ASN Terlibat Politik Praktis Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB membentuk Desk Pilkada untuk memantau netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada serentak di NTB 2018 ini. Desk Pilkada Pemprov berjanji akan “garang” menindak ASN yang terlibat dalam politik praktis. “Jika ada ASN Pemprov yang terlibat atau terindikasi dengan bukti-bukti yang valid bahwa terlibat politik praktis, silakan laporkan ke desk Pilkada untuk kita tindaklanjuti Pembina Kepegawaian. Kita akan koordinasi dengan Bawaslu,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/1) siang. Ia menegaskan ASN yang tidak netral atau terlibat dalam politik praktis sudah

H. Wirajaya Kusuma ada sanksi yang akan diberikan sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB). Bahkan, ada juga surat imbauan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menekankan supaya ASN benar-benar netral dalam Pilkada mendatang.

“Artinya, dalam hal ini pembina kepegawaian pasti akan mengacu pada aturan yang ada dalam memberikan sanksi,” ucapnya. Desk Pilkada Pemprov NTB sudah dibentuk belum lama ini. Tetapi masih belum bekerja lantaran masih menunggu SK dari gubernur. Desk Pilkada diketuai oleh Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dan Sekretaris dijabat Kepala Biro Pemerintahan. Pembentukan Desk Pilkada ini, kata Wirajaya merupakan perintah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No. 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pilkada. Keberadaan Desk Pilkada ini untuk memantau dinamika dan perkembangan pelaksanaan Pilkada supaya pesta demokrasi lima tahunan itu

berjalan sukses. ‘’Ketika ada masyarakat yang menemukan ASN terlibat politik praktis silakan menyampaikan ke Desk Pilkada provinsi,’’ pesannya. Dalam memantau netralitas ASN, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan Bawaslu. ASN-ASN yang menjadi petugas di Desk Pilkada diperbolehkan memantau kegiatan-kegiatan di lapangan. Sehingga petugas desk Pilkada akan punya identitas khusus. Sehingga tidak disalahartikan oleh media dan Bawaslu ketika berada di kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah. Ia mengatakan, Desk Pilkada ini bukan hanya dibentuk di tingkat provinsi. Tetapi juga kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada juga diwajibkan membentuknya. (nas)

Kalah Pilkades, Calon Kades Segel Kantor Desa Selong (Suara NTB) Lantaran kalah dalam pelaksanaan pilkades yang digelar pada serentak pada 13 Desember 2017 lalu, salah satu calon yang kalah di Desa

Gerung Permai Kecamatan Suralaga melakukan aksi penyegelan terhadap kantor desa. Penyegelan dilakukan karena calon yang kalah tersebut merupakan pemilik dari

500 UMKM Lokal Diprioritaskan Dapat Lapak di KEK Mandalika Dari Hal. 1 Saswadi menambahkan, para pelaku UMKM di kawasan Kuta yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Jika ada sisa dari 500 lapak tersbeut baru kemudian diperuntukkan bagi pelkau UMKM yang beraada di luar daerah Kuta. Ia mengatakan sentra UMKM di KEK Mandalika itu akan beroperasi Mei mendatang. ‘’Kita hanya mendidik UMKM saja, yang menyiapkan lahan dan lapak adalah ITDC,’’ katanya. Dalam mendukung akses permodalan dan SDM UMKM di KEK Mandalika, mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip ini menyatakan dalam waktu dekat akan ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur NTB dengan Menteri Koperasi dan UMKM

terkait dengan pelaksanaan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB). MoU tersebut menjadi payung hukum untuk melanjutkan program pinjaman dana bergulir di NTB. Ia menjelaskan, setelah dilakukan MoU, maka dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara Direktur LPDB dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. ‘’Itu alas untuk kami di daerah melanjutkan program pinjaman dana bergulir itu. Dan dari Kementerian Koperasi sudah sanggup, sampai menteri turun ke KEK Mandalika. Untuk mendidik SDM yang akan melakukan ikhtiar usaha di KEK Mandalika. Kalau ini dalam bentuk, di luar permodalan juga peningkatan SDM,’’ terangnya. (nas)

tempat berdirinya kantor desa. Dari aksi penyegelan yang dilakukan pada, Jumat (12/1), akses pelayanan terhadap masyarakat terganggu. Termasuk staf desa yang datang ke kantor desa sebagaimana mestinya tidak dapat masuk untuk menjalankan tugas pengabdiannya kepada masyarakat. Terkait hal tersebut, aparat keamanan dari TNI-Polri dikerahkan ke lokasi. Petugas keamanan berjaga sejak pagi untuk mengamankan kantor desa serta menghindari hal-hal yang tidak ingin yang tidak menutup kemungkinan terjadi. Camat Suralaga, H. M. Supriyadi, membenarkan aksi penyegelan Kantor Desa Gerung Permai yang terjadi di wilayah kerjanya itu. Penyegelan, katanya, dilakukan oleh pemilik lahan lantaran tidak terima anaknya kalah dalam pilkades yang bergulir pada bulan Desember lalu. Dijelaskan Supriyadi, pihak dari pemerintah desa setempat sudah melakukan pembayaran terhadap lahan yang menjadi tempat dibangunnya kantor desa yang dis-

ertai dengan akta jual beli. Akan tetapi, persoalan yang terjadi yakni pihak incumbent tidak ingin menandatangani surat tersebut. Terkait persoalan inipun, Supriyadi menegaskan pihak pemerintah kecamatan bersama pihak-pihak terkait lainnya sudah mengkomunikasikan tersebut, terutama bersama pemilik lahan, kades serta anaknya. Hanya kondisi di lapangan, pemilik lahan tetap bersikeras untuk tidak menandatangani surat akta jual beli dan memintah tambahan harga lahan. Kendati demikian, persoalan ini secepatnya diselesaikan, karena dapat mengganggu akses pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya. Jika dibiarkan berlarut-larut, tentunya yang paling merasakan dampaknnya adalah masyarakat. “Saat ini kantor desa masih disegel, semua pintu di pasangkan palang kayu. Namun secepatnya akan kita selesaikan,”pungkasnya. (yon)

Jaga Kesempurnaan Diri Dari Hal. 1 ujar TGB saat menjadi Khotib Salat Jumat, di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center, Jumat (12/1). Hal lain yang diingatkan TGB adalah perlunya senantiasa menjaga diri dengan semaksimal mungkin, baik kebersihan lahir batin, dengan mengembangkan sifat rahmat dan kasih sayang sebagai prinsip utama maupun merawat diri dari segi kemanfaatannya. Yaitu bagaimana menjaga seluruh anggota tubuh kita ini dari perbuatan yang mengandung nilai kemaksiatan di hadapan Allah SWT. Karena itu menurut TGB, seluruh amal perbuatan ini harus berorientasi hanya kepada Allah SWT. Sebab, seberapapun nilai ibadah yang kita laksanakan, kalau diniatkan hanya untuk Allah SWT, maka nilainya akan tinggi. ‘’Contoh kecilnya adalah menyingkirkan ranjau atau sesuatu yang dapat membahayakan orang lain,’’ katanya. Selain itu, TGB juga menguraikan pentingnya kehidupan ini dihiasi dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Sebab, salah satu senjata pamungkas dari Rasul SAW sehingga hati manusia tersentuh untuk masuk ke dalam Islam karena lahir batin Nabi SAW memancarkan

rahmat dan kasih sayang. ‘’Marilah kita ber-Islam dengan menjadikan cinta dan kasih sayang sebagai prinsip utama dalam kita,’’ ajak TGB, seraya mengingatkan bahwa sikap dan tindak tanduk kita merupakan batu ujian yang nyata dalam kehidupan seorang muslim. Karena itu, tolak ukur kehidupan kita yang baik adalah memiliki akhlak yang mulia. Usai Salat Jumat dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Qur’an yang mengupas Surat Al Baqarah, Ayat 45, yang berbunyi ‘’jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’’. Dalam kajiannya TGB mengungkapkan bahwa salat itu berat untuk dilaksanakan, kecuali bagi orang-orang yang khusu’. Khusu’ menurut TGB juga bermakna sabar dalam menghadapi urusan atau kesulitan-kesulitan. Artinya, menahan diri dari halhal yang tidak baik dengan salat. Karena itu, gubernur mengingatkan bagaimana pentingnya menegakkan salat untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik. (*)

Cari Bukti Tambahan Dari Hal. 1 Bahwa John Van Leeuwen punya cucu di sini, yang mengetahui juga bahwa itu tanah pemerintah. Ini yang sedang kita cari informasi,” kata Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH dikonfirmasi di kantor Gubernur, kemarin. Ia mengatakan Pemprov sudah mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pihaknya tinggal menunggu hasil sidang dari MA. Ia optimis bahwa mennag di tingkat kasasi. Pasalnya, Pemprov punya bukti-bukti yang kuat mengenai kepemilikan lahan tersebut. Kekalahan Pemprov di tingkat kasasi, menurut Agus karena hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pemerintah daerah. Sehingga, putusan di tingkat banding dinilai ada kejanggalan. Untuk itu, Pemprov juga sudah melaporkan majelis hakim yang menangani perkara ini di tingkat banding ke

Komisi Yudisial (KY). “Kita melihat ada ketidakprofesionalan dalam memutuskan perkara tersebut. Sehingga itulah yang kita ajukan ke Komisi Yudisial. Seharusnya buktibukti ynag kita ajukan ikut dipertimbangkan. Banyak hal yang tidak ikut dipertimbangkan,” ucapnya. Agus menamahkan boleh saja penggugat mengklaim memiliki bukti-bukti yang kuat. Namun, Pemprov juga punya buktibukti yang cukup kuat. Bukti kepemilikan lahan itu, lanjutnya, Pemprov lebih dulu memiliki. Sehingga secara hukum, bukti kepemilikan yang lebih dulu itu yang harus didahulukan. ‘’John Van Leeuwen ini bekerja di perusahaan gula, perusahaan BUMN. Sehingga bisa saja (lahan) yang kita beli itu diinventarisir lagi oleh mereka. Jadi kita merasa dari sisi kepemilikan lebih kuat dari mereka,” katanya. (nas)

(Suara NTB/ist)

DISEGEL - Kantor desa yang disegel oleh pemilik lahan, lantaran anaknya kalah dalam pilkades di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga.

Halaman 15

Jaksa Persilakan Polisi Usut Jembatan Dasan Agung Mataram (Suara NTB) Polres Mataram sempat mengusut dugaan penyimpangan pada proyek Jembatan Dasan Agung yang gagal tuntas. Namun karena sudah masuk pendampingan Kejaksaan, Polres memilih akan berkoordinasi. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, SIK mengakui, begitu membaca di media soal polemik proyek Jembatan Dasan Agung, langsung turunkan tim. ‘’Kita sempat usut waktu itu. Mau lihat di-

Dari Hal. 1

tuk itu, ia mengimbau Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan asosiasi pengusaha jasa kontruksi untuk mempercepat peningkatan kapasitas kontraktor lokal. ‘’Supaya secara peraturan dia tidak ada alasan untuk tidak dimenangkan,’’ ujarnya. Sementara itu, untuk proyek-proyek non lelang atau Penunjukan Langsung (PL), Sekda mengklaim Pemda sudah memberdayakan kontraktor lokal. Proyek dengan nilai Rp 200 juta ke bawah

Mataram (Suara NTB) – Antusiasme masyarakat Lombok terhadap film AyatAyat Cinta 2 (AAC2) sudah terlihat dari pertama kali merelease film. Hal ini juga terbukti dengan banyaknya penggemar yang datang pada acara meet and greet yang diselenggarakan di CGV Transmart Mataram. Ratusan penggemar memadati lobi CGV Transmart Mataram untuk bertemu dengan idolanya. ‘’Kami sangat senang datang ke Lombok ini. Kami tidak menyangka sambutan warga Lombok akan semeriah ini. Kalau tahu begini kan kenapa tidak dari awal kita datang, gitu sih kita mikirnya,’’ kata Dewi Sandra yang memerankan karakter Sabina dalam AAC2, di Mataram, Kamis (11/1). Ia mengatakan bahwa pesan moral yang bisa didapatkan dari karakter Sabina adalah banyak sabar dan ikhlas. Sesulit apapun kehidupan yang dijalani harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah SWT adalah bentuk rasa sayangNya kepada hambanya. Sabina juga mengajarkan, agar setiap orang harus berkeinginan untuk bangkit dari keterpurukan yang dialaminya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tatjana Saphira yang memerankan karakter Hulya. Tatjana juga mengungkapkan bahwa film Ayat-Ayat Cinta 2 ini mengandung pesan moral yang sangat baik untuk para penonton. Diantaranya adalah belajar mencintai sesama umat manusia, saling toleransi, kesetiaan dan keikhlasan dalam mencintai seseorang. ‘’Yang paling utama adalah pesan tentang cinta tanah air. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap ingat tanah air kita dan harusnya itu membuat kecintaan kita kepada tanah air terus bertambah,’’ akunya. Begitupula pengakuan dari Fedi Nuril yang memerankan karakter Fahri. Ia menyadari bahwa film ini banyak dinikmati oleh remaja dan orang

diklaim banyak yang dikerjakan kontraktor lokal. ‘’Proyek yang nilainya di atas Rp 5 miliar, Rp 10 miliar sedikit pengusaha kita yang berkompetisi di situ. Itu tugasnya Kadin dan asosiasi pengusaha jasa kontruksi yang ada,” tandasnya. Pada 2017 lalu, jumlah proyek yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB sebanyak 353 paket senilai Rp 865 miliar lebih. Sementara untuk proyek PL jumlahnya 6.595 paket senilai Rp 627 miliar lebih. (nas)

Kasus K2, Polda NTB Periksa Saksi Tambahan di Dompu Dari Hal. 1 Menurut H. Agus Bukhari, tidak hanya dirinya dipanggil, namun sejumlah pejabat yang sudah diperiksa dan dimintai keterangan terkait kasus hukum K2 sebelumnya. ‘’Karena pemeriksaan ini hanya untuk melengkapi berkas, yaitu menandatangani

BAP yang sudah ditandatangani sebelumnya,’’ sebutnya. Pantauan Suara NTB sebelumnya, para penyidik Polda NTB bahkan sempat mendatangi ruang kerja Sekda Dompu di gedung Paruga Parenda Dana Ngahi Rawi Pahu. Pemeriksaan para pejabat di lingkup Pemda Dompu ini dalam kapasitasnya sebagai

mempersilahkan Polres Mataram jika ingin masuk menyelidiki proyek senilai Rp 3 miliar tersebut. “Silakan kalau memang mau diselidiki Polres, kita tentu tidak punya kewenangan melarang,” jelasnya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/1) sore. Namun di luar soal kewenangan, ia memberi gambaran bahwa selama proses pendampingan, dipastikan potensi kerugian negara sudah diantisipasi. (ars)

CGV Transmart Mataram Hadirkan Artis Ayat-Ayat Cinta 2

30 Proyek Besar Konstruksi Milik Pemprov Dikuasai Kontraktor Luar Pasalnya, pemberdayaan pengusaha atau kontraktor lokal merupakan amanat Presiden supaya ada pemerataan aliran dana pemerintah yang mengalir di daerah. Persoalan yang dihadapi selama ini ketika nilai proyek di atas Rp 5 miliar ke atas, rata-rata dimenangkan kontraktor luar daerah. Menurutnya, hal ini akibat kapasitas kontraktor lokal yang masih banyak belum memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Un-

mana letak penyimpangannya,’’ kata Kapolres kemarin. Namun begitu masuk, penyidik mendapati proyek sudah didampingi TP4D Kejari Mataram. ‘’Makanya kita berkoordinasi dengan jaksa,’’ jelasnya. Institusinya menghargai koordinasi dalam penegakan hukum, meskipun TP4D kewenangannya hanya pendampingan. ‘’Jangan sampai ada dua penegak hukum dalam satu perkara,’’ tandasnya. Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska, SH.,MH

saksi. Kasus pengangkatan honorer K2 Dompu yang telah menetapkan Bupati Dompu sebagai tersangka ini sudah berulang kali dikembalikan jaksa pemeriksa di Kejati NTB. Sehingga tidak heran, beberapa pihak meminta agar kasus ini segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum. (ars/ula)

(Suara NTB/lin)

SUARA NTB - Artis Dewi Sandra, Fedi Nuril dan Tatjana Saphira di sela-sela promosi film Ayat-Ayat Cinta 2 di CGV Transmart Mataram berkesempatan membaca Harian Suara NTB di selasela kegiatan menyapa penggemarnya di Lombok. dewasa. Salah satu pesan yang bisa didapatkan dari karakter Fahri bagi anak muda adalah terus berjuang dan tetap semangat dalam menggapai cita-cita. Ia berpesan kepada anak muda agar tidak mudah menyerah dengan keadaan dan terus berusaha untuk menggapai apa yang diinginkan, terutama soal pendidikan. ‘’Kalau buat anak muda pelajaran yang bisa diambil adalah kegigihan dari seorang Fahri dalam menuntut ilmu. Anak muda harus tetap semangat dalam mengejar im-

piannya dalam menuntut ilmu,’’ ujarnya. Diketahui bahwa karakter Fahri yang ada dalam novel dan film AAC pertama dan kedua digambarkan sebagai pria sempurna. Selain tampan, Fahri juga digambarkan sebagai sosok yang pintar, baik dan taat pada agama. Sementara itu, Manajemen CGV Transmart Mataram juga memang sengaja menghadirkan para pemeran dalam AAC2. Hal ini melihat tingginya antusiasme warga untuk melihat secara langsung idola-idolanya itu. (lin)

Penjual Ketupat Keliling yang Jadi Wakil Ketua PTUN Mataram Dari Hal. 1 Di tengah masa sekolah, seringkali Subur membantu ayahnya keliling jual ketupat. ‘’Hasil jual ketupat berapa sih? Tidak seberapa lah, setelah dipotong untuk biaya makan kami sekeluarga. Yang luar biasa, Baba masih bisa menabung di celengan. Nah tabungan itulah yang digunakan untuk keperluan sekolah,’’ tutur anak ke 11 dari 13 bersaudara ini. Masa kanak -kanak hingga remaja tidak jarang dihabiskan Subur di dapur. Ia biasa membantu ibunya memasak ketupat sayur khas Betawi. Saat membantu mengupas bawang , ada kebiasaan Subur membaca kertas yang menjadi pembungkus barang yang dibeli keluarganya. Anehnya seringkali ia menemukan lembaran kertas yang berisi tulisan tentang aturan , undang undang dan perkara hukum. Karena sukanya membaca, tulisan tersebut ia kumpulkan dan dikliping. Dari hobi tersebut tumbuh minat dan kepedulian yang kuat terhadap persoalan hukum. Tak heran selepas SMA ia lanjutkan sekolah di Akademi Litigasi Indonesia (Altri). Di akademi tersebut ia aktif dalam organisasi mahasiswa. Lulus dari Altri, Subur memulai karir sebagai PNS pada 1993, di PTUN Padang, Sumatera Barat. Sambil bekerja ia melanjutkan kuliah S 1 dan Program Magister Hukum. Berkat ketekunannya karir Subur terus meningkat. Tahun 1998 ia diangkat menjadi panitera pengganti hingga menjadi calon hakim di PTUN Jambi. 2002 awal ia

kembali ke PTUN Padang, kali ini ia telah dilantik sebagai hakim. Menekuni tugas sebagai hakim ia melakukan tour of duty ke Yogya dan Semarang. Karena berprestasi ia mendapakan amanah untuk menjadi Asisten Hakim Agung di Mahkamah Agung sejak 2009 – 2015. Selama kurun waktu tersebut ia telah mendampingi tiga hakim agung, yakni Prof. Dr. Ahmad Sujardja, S. H., M.A. , Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. Yulius, S.H., M.H. ‘’Itu sebuah pengabdian yang membuat saya bangga dan bersyukur, karena saya bisa belajar banyak dari tiga orang Hakim Agung. Kebahagiaan saya bertambah saat saya dilibatkan dalam Tim Pembaharuan Mahkamah Agung, khusunya pembaharuan dalam Bidang Manajemn Perkara,’’ tutur Subur. Usai bertugas di Mahkamah Agung ia ditempatkan di PTUN Jakarta. Dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Wakil Ketua Pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan Mahkamah Agung Mei 2017 lalu, Subur MS mendapatkan ranking pertama. Ia mulai menjalani tugasnya sebagai Wakil Ketua PTUN Mataram sejak dilantik Kamis lalu. ‘’Pada prinsipnya saya siap ditugaskan di mana saja. Menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bisa mengabdi di Mataram. Ini daerah yang religius hingga dijuluki daerah seribu mesjid. Lombok juga tempat yang bagus , memiliki banyak pantai yang indah,’’ ujar pecinta olah raga memancing ini. (ars)

Tiga Kepala Daerah Cuti, Lima Anggota Dewan Belum Ajukan Pengunduran Diri Dari Hal. 1 ‘’Yang belum kami terima izin cutinya sampai tadi (kemarin, Red) itu Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati Lombok Timur dan Wakil Walikota Bima. Cuma tiga itu yang belum. yang lain sudah semua kita ajukan ke Pak Gubernur,’’ sebut Wirajaya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/1) siang. Izin cuti untuk Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota yang maju dalam Pilkada ditandatangani oleh gubernur. Sementara, izin cuti untuk Wakil Guber-

nur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si yang ikut bertarung dalam Pilgub 2018 ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mengenai pengajuan izin cuti Wagub ini, Pemprov melalui Biro Pemerintahan akan mengajukannya pada awal pekan depan. Wirajaya menjelaskan tak ada batas waktu bagi kepala daerah untuk mengajukan cuti ke gubernur. Tetapi sesuai dengan aturan KPU, sebelum penetapan pasangan calon izin cuti sudah ada. ‘’Karena dia wajib cuti sejak tanggal 15 Februari. Tiga hari setelah penetapan se-

bagai paslon oleh KPU, dia harus cuti. Makanya di sana dicantumkan dia cuti sejak tanggal 15 Februari sampai 23 Juni. Kalau dia tak ada izin cuti maka ada konsekuensi dari KPU,’’ jelasnya. Sementara itu, untuk anggota DPRD yang ikut dalam Pilkada maka wajib mengajukan surat pengunduran diri. Tercatat, ada lima anggota DPRD NTB yang maju dalam Pilkada 2018. Yakni Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm yang maju di Pilgub NTB mendampingi H. Ahyar Abduh. Serta empat anggota DPRD NTB, yakni H.

Rumaksi dan H. Machsun Ridwainy maju di Pilkada Lombok Timur, H. Muammar Arafat dan TGH. Khudori Ibrahim yang maju di Pilkada Lombok Barat. Dari lima anggota DPRD NTB yang maju dalam Pilkada ini, belum ada satupun yang sudah mengajukan surat pengunduran diri. ‘’Sampai sekarang usul pengunduran diri dari anggota DPRD yang maju di Pilkada sampai sekarang belum masuk di meja kami. Itu belum ada,’’ ujar Wirajaya. Ia menjelaskan, mekanisme usulan pengunduran diri anggota dewan itu melalui

Sekretariat DPRD yang memproses kelengkapan berkas. Kemudian ditandatangani oleh pimpinan dewan. Selanjutnya diajukan ke Mendagri melalui gubernur. Sementara itu, untuk anggota DPRD kabupaten/kota yang maju dalam Pilkada, maka surat pengunduran diri diajukan ke gubernur melalui Bupati/Walikota. ‘’Mereka pada saat mendaftar 8-10 Januari, sudah menandatangani kesiapan untuk mengundurkan diri. Sekarang proses pengunduran diri itu harus diformalkan melalui mekanisme yang ada,’’ tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 13 Januari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’Grilled Salmon Green Pea Puree’’

Menu Promo Awal Tahun di Golden Palace Hotel Lombok

(Suara NTB/ist)

IKAN SALMON – Daging ikan Salmon dengan bumbu rahasia ini menjadi sajian khusus menu bulan ini di Golden Palace Hotel Lombok.

Mataram (Suara NTB) Membuka awal tahun dengan sajian internasional yang menggugah selera, Executive Chef Muchlis Affandi meracik menu promo spesial untuk bulan Januari 2018 yang diberi nama “Grilled Salmon Green Pea Puree”. Sesuai dengan namanya, maka menu andalan di bulan ini terbuat dari daging ikan Salmon segar yang dibakar dengan bumbu – bumbu raha-

sia, kemudian disajikan dengan saus sayuran lengkap dengan kentang dan jamur. Golden Palace Hotel Lombok yang saat ini terkenal dengan kenikmatan dan keberagaman makanannya membuat Executive Chef Muchlis Affandi meluncurkan menu promo di bulan Januari ini yang terbilang unik dan tentunya selalu menarik para tamu untuk dapat mencicipinya. Menu yang merupakan

hasil kreasi dan inovasi dari tim F&B Product di hotel berbintang empat ini dibandrol dengan harga Rp. 125.000 net/ porsi. ‘’Menu internasional kali ini terbilang menu yang sehat dan bergizi tinggi karena seperti kita ketahui daging ikan Salmon mengandung omega 3 dan protein yang tinggi, sehingga baik untuk kesehatan,” ungkap Chef Muchlis yang selalu optimis menu promo tiap bulannya selalu laris diserbu para tamu. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan beberapa pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hinggasunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com . (r)