HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 124 TAHUN KE 13
E-mail: hariansuarantb@gmail.com
SELASA, 8 AGUSTUS 2017
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
(Suara NTB/ars)
TEMBAKAU VIRGINIA Petani Lombok mulai memasuki musim tanam tembakau. Di beberapa wilayah bahkan sudah ada panen. Kualitas tembakau Virginia untuk sementara ini jauh di bawah harapan, melihat daun kering hasil pengovenan masih berwarna cokelat dan hijau. Persoalannya karena anomali cuaca. Selain soal kualitas, belum ada kepastian harga dari perusahaan mitra. Petani tembakau cukup dilematis. Dalam foto beberapa buruh sedang melakukan sortir daun tembakau kering untuk dijual ke perusahaan. (Suara NTB/bul)
Evaluasi Serapan APBD 2017
Pemprov Segera Gelar Rakor Sikapi Ancaman Pemotongan DAU
Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan segera melakukan evaluasi terhadap serapan atau realisasi belanja APBD 2017. Hal ini untuk menyikapi ancaman pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika realisasi belanja masih di bawah dana transfer yang telah dikirim ke daerah.
TO K O H
Abaikan Proses Hukum PEMPROV NTB disarankan mengabaikan upaya hukum banding yang dilakukan kubu ahli waris lahan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di Lombok Tengah. Lahan itu sah milik Pemprov sehingga tidak ada hambatan untuk membangun sesuai rencana. Penjelasan ini pernah disampaikan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB kepada pihak Pemprov NTB. Ini sebagai upaya meyakinkan bahwa posisi Pemprov sebagai pemilik lahan, punya hak untuk membangun. ‘’Untuk membangun sah sah saja. Kalau ada yang tidak setuju ya itu biasa ,’’ Brsambung ke hal 15 Hendrik Selalau
‘’Saya mau izin ke Pak Gubernur untuk menggelar rakor, melakukan evaluasi. Saya mau izin ke Pak Gubernur dulu,” kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/8) siang kemarin. Ditanya kapan Pemprov akan melakukan rakor evaluasi penyerapan anggaran tersebut, Sekda belum bisa memastikan. Ia mengatakan akan melaporkan dulu ke gubernur terkait dengan hal ini. Bersambung ke hal 15
BTL Keuangan
BTL Fisik
BL Keuangan
BL Fisik
Total Keuangan
Total Fisik
Realisasi Fisik
(Sumber : emonev Biro APP dan LPBJP Setda NTB)
Realisasi belanja Pemprov NTB hingga 31 Juli 2017
persen, masyarakat pinggir hutan 0,83 persen dan sektor lainnya 28,76 persen. Untuk mengentaskan kemiskinan di sektor pertanian, Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) sesuai dengan tupoksi terus menggenjot Nilai Tukar Petani (NTP) dan produksi tan-
aman (provitas). Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si Yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Bersambung ke hal 15
Bulog Diminta Serap 40 Ribu Ton Beras Petani NTB (Suara NTB/dok)
Rencana Keuangan
Progres (%)
Separuh Masyarakat Miskin di NTB adalah Petani Mataram (Suara NTB) – Data yang dikeluarkan Pemprov NTB menunjukkan, sekitar 51,94 persen petani yang miskin dari total jumlah masyarakat miskin 786.580 orang atau 16,02 persen pada posisi September 2016. Kemudian buruh dari berbagai sektor 11,46 persen, nelayan 3,01
Realisasi Keuangan Rencana Fisik
Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat memberikan target baru penyerapan beras petani oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre NTB sebesar 40 ribu ton. Sebelumnya, Bulog diberikan target oleh pusat untuk menyerap beras petani di NTB sebanyak 180 ribu ton. Bulog Divre NTB telah menyerap sebesar 43 persen atau sekitar 60 ribu ton beras petani. Namun, target sebelumnya ini sudah dinolkan oleh pemerintah pusat. Bulog Divre NTB diberikan target baru untuk menyerap 40 ribu ton beras petani di NTB. ‘’Hari ini, Bulog NTB diminta 40 ribu ton. Target 180 ribu ton yang dulu awalnya untuk beras itu sudah nol, seluruh Indonesia dinolkan, target baru sekarang,” Bersambung ke hal 15
Husnul Fauzi
BPKPAudit Pembobolan Rp 1,2 Miliar BPD Syariah Dompu Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini sedang berkoordinasi dengan Polres Dompu terkait audit kasus dugaan korupsi perbankan. Dalam waktu dekat, audit investigasi itu terkait pembobolan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank NTB Cabang Dompu. ‘’Ini termasuk kasus baru yang akan kami audit nanti. Sudah ada koordinasi dengan Polres Dompu,’’ kata Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto, AK,M.Si, CA,CPMA melalui Korwas Investigasi Ngatno, SE, Senin (7/8). Kasus yang dikoordinasikan untuk dilakukan audit itu terkait pembobolan Bank NTB senilai Rp 1,2 miliar. Diduga pelaku utamanya F, karyawan setempat. Menurut Ngatno, setelah melalui ekspose bersama, ditindaklanjuti dengan dibentuknya tim audit investigasi yang akan bekerjasama dengan penyidik Sat Reskrim Polres Dompu. ‘’Tim nanti akan turun ke Dompu untuk audit investigasi kasus ini,” kata Ngatno, namun enggan menyebut waktu turunnya tim. Kasus ini mencuat sejak 2015 lalu. F diduga menjalankan modus memanfaatkan pelunasan kredit nasabah. Ketika dilakukan pelunasan, pelaku tidak mencatatkan dalam kas bank. Modus kedua pada pengajuan kredit. Pelaku F terindikasi mencatut nama keluarganya dan orang lain sebagai pengajuan kredit. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Nasib Dua Bayi yang Dibuang di KLU
Polisi Lacak Ibu Kandungnya, Orang Tua Asuh Antre Ingin Adopsi Dua orang bayi yang dibuang orang tuanya di wilayah Lombok Utara, saat ini dalam keadaan sehat. Keduanya dirawat terpisah, masing-masing di Puskesmas Gangga dan Ruang NICU RSUD Tanjung. BAYI yang dirawat di Puskesmas Gangga, berjenis kelamin perempuan. Bayi ini ditemukan oleh Rasinudin (45) - petani asal Dusun Beriri Jarak, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga. Sedangkan bayi yang dirawat di RSUD Tanjung, berjenis kelamin laki-laki, ditemukan di jalur Pusuk oleh warga asal Kota Mataram saat sedang melintas. Kedua bayi tersebut saat ini masih
dalam perawatan meski menurut penjelasan tim medis, keduanya sudah diperbolehkan pulang. Menurut penjelasan Bidan Puskesmas Gangga, Aulia, bayi perempuan yang dirawatnya dalam keadaan sehat. Saat ini beratnya 2.900 gram, lingkar kepala, 32 cm, lingkar dada, 31 cm dan panjang, 50 Cm. ‘’Sejak dibawa pada Jumat lalu, keadaan bayi sudah baik. Pada hari Sabtu itu sudah boleh pulang. Cuma kami masih menunggu dari Dinsos dan Panti Asuhan Paramita untuk serah terima,’’ kata Aulia di temui koran ini, Senin (7/8). Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ari)
BAYI MALANG - Dua bayi malang yang ditemukan di KLU. Nurni, calon orang tua asuh saat menggendong bayi perempuan (kiri). Sementara bayi laki-laki di RSUD Tanjung masih dirawat dalam inkubator
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 8 Agustus 2017
Kesadaran Masih Rendah KESADARAN warga untuk membuang sampah pada tempatnya masih terbilang rendah. Masih saja ada warga yang ditemukan membuang sampah ke sungai dan saluran. Padahal di tiap lingkungan telah disiapkan motor roda tiga untuk mengangkut sampah warga ke TPS. Persoalan rendahnya kesadaran warga ini juga masih terjadi di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan. Sebagaimana disampaikan Lurah Pejeruk, H. Abdul Wahab, SH kepada Suara NTB, Senin (7/8). (Suara NTB/ynt) “Cuma yang kita pikirH. Abdul Wahab kan perilaku masyarakat ini yang sulit terkontrol. Sudah kita sediakan roda tiga di samping juga angkutan gerobak sampah yang sudah dari dulu beroperasi, cuma kadang-kadang kita main kucing-kucingan dengan warga,” jelasnya ditemui di Kantor Walikota Mataram. Terkadang pihaknya langsung turun untuk memantau, tapi tidak memungkinkan untuk terus dipantau setiap saat. “Itu kadang-kadang yang menjadi beban bagi kita,” tambahnya. Pengawasan juga tetap dilakukan bersama kepala lingkungan dan Linmas. Hanya saja warga terkadang membuang sampahnya ke sungai maupun saluran saat subuh sehingga sulit dipantau. “Kadang-kadang tengah malam. Kalau pas patroli malam ditemukan ya kita tegur. Ada kadang-kadang yang bawa karung dan dibuang langsung ke sungai. Memang enggak banyak tapi kalau tiap hari kan numpuk juga sampah itu,” jelasnya. Wahab mengatakan operasional kendaraan roda tiga di wilayahnya telah berjalan baik walaupun diakui masih belum maksimal. Kendaraan ini juga cukup membantu dalam menangani tumpukan sampah. Pembuangan sampah di kontainer yang tersedia di wilayahnya juga telah sesuai dengan jadwal dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram, mulai pukul 18.00-06.00 WITA. “Ada yang ngangkut jam enam pagi, ada yang ngangkut sore mulai jam lima sampai jam enam,” sebutnya. Efektivitas operasional motor roda tiga juga masih terkendala persediaan BBM. Persoalan ini disikapi dengan inisiatif RT dan lingkungan agar warga mengeluarkan iuran seikhlasnya. Iuran itu pun diputuskan berdasarkan hasil musyawarah bersama warga. “Ada yang mengeluarkan Rp 5 ribu, Rp 10 ribu,” sebutnya. Jika ditemukan operator roda tiga yang mengangkut barang bukan sampah, Wahab langsung menegur yang bersangkutan. Jika ada warga yang menggelar hajatan, pihaknya akan meminjamkan kendaraan roda tiga yang merupakan milik kelurahan untuk mengangkut sampah yang bersangkutan ke TPS. (ynt)
Harus Ada Verifikasi Faktual
(Suara NTB/fit)
KALANGAN anggota DPRD Kota Mataram meminta Pemkot Mataram untuk lebih selektif dalam menentukan rekanan pemenang tender. Terlebih rekanan-rekanan yang sebelumnya bermasalah. “Soal data rekanan bermasalah, saya yakin Pemkot pasti tahu. Kalau pekerjaannya tidak baik, tidak tepat waktu, itu menjadi catatan,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (7/8). Terkait masih diberikannya kesempatan bagi rekanan wanprestasi mengerjakan proyek, Ketut Sugiarta mengatakan, Pemkot Mataram memang tidak bisa melarang rekanan untuk tidak mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa, sepanjang rekanan bersangkutan tidak melanggar aturan apalagi sampai masuk dalam daftar blacklist. “Karena mekanismenya memang seperti itu,” cetusnya. Kalau sekarang ada informasi bahwa pengadaan barang dan jasa di Mataram diduga menggunakan pola ijon, ia mendorong pihak yang mengetahui hal itu untuk melapor. “Itu harus dibuktikan kebenarannya supaya tidak menjadi informasi liar,” katanya. Namun demikian, Ketua Fraksi Gerindra ini tidak menyangkal bahwa hal bisa saja terjadi. “Zaman sekarang apa sih yang tidak bisa sepanjang kedua belah pihak bisa memainkan,” imbuhnya. Untuk itu, terhadap dugaan pola ijon pada pengadaan barang dan jasa di Kota Mataram, Ketut Sugiarta mengajak semua pihak untuk mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Dikatakan Ketut Sugiarta bahwa pengadaan barang dan jasa sudah jelas aturannya. Memang, dugaan kecurangan dalam proses tender barang dan jasa sulit dibuktikan. Tetapi paling tidak, hal itu dapat diminimalisir pada tahapan verifikasi. Panitia lelang harus melakukan seleksi yang ketat. Bahkan ia menyarankan agar dilakukan verifikasi faktual terhadap rekanan - rekanan yang mengikuti lelang proyek. “Harus dicek ke lapangan apakah dia (rekanan, red) punya kantor, apakah punya alat dan sebagainya,” terangnya. Langkah verifikasi faktual ini diyakini mampu mencegah Pemkot Mataram dalam hal ini panitia tender barang dan jasa keliru mengambil keputusan pemenang tender. Kalau tidak ada verifikasi faktual, ia khawatir, penyimpangan di lapangan tidak akan terdeteksi. “Benar ndak pemenang tender ini yang kerjakan. Jangan - jangan disubkan lagi,” katanya. Sayangnya verifikasi terhadap rekanan rekanan yang mengikuti tender, tidak sampai sejauh itu. “Justru itu yang perlu dilakukan supaya Pemkot tidak salah langkah,” pungkasnya. (fit)
I Ketut Sugiarta
Halaman 2
DAU Kota Mataram Terancam Dipotong Hampir Rp 11 Miliar Mataram (Suara NTB) – Rendahnya kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran dapat berdampak pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Khusus untuk Kota Mataram, nilai DAU yang terancam dipotong mencapai Rp 10 miliar lebih. Hal ini disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM, Senin (7/8). Terkait pemotongan DAU ini, Eko mengatakan belum menerima secara resmi PMK (Peraturan Menteri Keuangan). “Yang jelas kisarannya memang sekitar 1,8 persen, itu jatuhnya sekitar Rp 10 miliar lebih, mendekati angka Rp 11 miliar,” jelasnya. Jika memang akan terjadi pemotongan, sebagai antisipasinya, pihaknya akan berupaya menutupi dengan sumber pendapatan yang lain. Menurut Eko, pemotongan ini berlaku secara nasional. Pihaknya juga telah membicarakan rencana pemotongan ini dengan pihak terkait. “Bahkan dengan Banggar DPRD Kota Mataram, kita minta sama BKD (Badan Keuangan Daerah), Bappeda juga agar menelusuri persoalan itu. Ternyata memang benar adanya akan dilakukan pemotongan,” jelasnya. Pemotongan ini menurutnya bukan buah konsekuensi dari rendahnya realisasi DAK sebagaimana ditargetkan beber-
apa waktu lalu. Pihaknya pun belum mengetahui alasan di balik rencana pemotongan DAU ini. Hal ini juga bagi Sekda tidak berkaitan dengan rendahnya realisasi belanja Pemkot Mataram sampai pertengahan 2017 ini. “Enggak ada itu. Kita terbaik selama ini dan selalu terdepan (dalam realisasi belanja),” klaimnya. “Ini secara nasional karena fiskal nasional,” sambungnya. Dampak dari pemotongan DAU ini dapat dipastikan mempengaruhi berbagai program Pemkot Mataram yang telah masuk dalam perencanaan APBD Perubahan. Pihaknya pun terpaksa menunda beberapa program. “Pasti kita harus
menunda kegiatan-kegiatan kita yang lain yang seharusnya kita biayai,” terangnya. Ia pun memastikan pengurangan DAU ini tidak akan berdampak terhadap pembayaran gaji ASN. Eko melanjutkan akan banyak program di SKPD yang terpaksa ditunda sampai 2018. Salah satunya ialah anggaran pembebasan lahan yang seharusnya dialokasikan cukup besar namun dikurangi nilainya, padahal Pemkot Mataram berencana untuk membebaskan beberapa lahan tahun ini. Ditempat terpisah, Kepala BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi mengatakan, dari target penerimaan DAU Rp 609
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
HM. Syakirin Hukmi
H. Effendi Eko Saswito
miliar akan menjadi Rp 598 miliar. Otomatis lanjut Syakirin, ada penyesuaian dalam melakukan belanja. Sementara, dalam rancangan KUA PPAS untuk 2018 sudah mencantumkan Rp 609 miliar. Padahal di tahun 2016 berdasarkan pertemuan dengan Departemen Keuangan. Pemkot Mataram menyesuaikan dengan DAU setelah perubahan. Secara otomatis DAU di 2018 akan berkurang dan nilainya Rp 598 miliar. Syakirin bersyukur tidak
ada program sifatnya penting dipangkas. Pendapatan diterima akan didrop untuk menutupi kekurangan. Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden bahwa DAU tidak bersifat final. Artinya, anggaran yang ditrasfer ke daerah bersifat dinamis. Apabila pendapatan dalam negeri naik secara otomatis DAU akan naik. Demikian pula sebaliknya, DAU sedikit bilamana penerimaan dalam negeri berkurang. (ynt/cem)
(Suara NTB/ynt)
MELUBER Sampah yang meluber hingga ke tengah jalan di timur Pasar Kebon Roek, Ampenan. Padahal ada dua kontainer di tempat ini.
Sampah Pasar Meluber hingga ke Badan Jalan Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram baru saja mendapat Piala Adipura, namun tidak serta merta persoalan sampah dapat langsung teratasi. Tumpukan sampah masih terlihat di beberapa titik. Salah satunya di timur Pasar Kebon Roek. Sampah yang kebanyakan bersumber dari para pedagang ini meluber dan berserakan hingga ke tengah jalan. Padahal telah ada dua kontainer disediakan di pinggir jalan. Keberadaan kontainer ini juga telah sejak lama dikelu-
hkan para pedagang. Bahkan para pedagang dan warga yang tiap hari beraktivitas di sekitar tempat tersebut berharap kontainer segera dipindah ke tempat lain. Sebagaimana disampaikan salah seorang warga, Fauzan kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Lurah Ampenan Utara, Saharudin menyampaikan kendati ada dua kontainer yang disiapkan, sampah selalu penuh tiap hari. “Soalnya sampah pasar itu membeludak,” ujarnya. Pengangkutan pun
rutin dilakukan setiap hari, tapi karena volume sampah yang tinggi, maka kontainer selalu penuh dan sampahnya meluber hingga ke jalan. Dikonfirmasi perihal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi, S.STP mengatakan rencananya untuk meniadakan kontainer di tempat tersebut sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa pasar. Untuk pengangkutan sampah akan diberlakukan pola TPS bergerak (mobile). “Di sana nanti kita pakai mobile tanpa
Proyek Dikes Senilai Miliaran Rupiah Belum Dilelang Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek miliki Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram nilainya miliaran rupiah hingga memasuki triwulan ketiga belum dilelang. Pengadaan barang dan jasa belum ditender adalah pengadaan obat dan alat kesehatan. Sementara, rehab Puskesmas Selaparang Rp 1,2 miliar dan empat Puskesdes nilainya sama sudah dilelang. “Yang banyak itu obat dan Alkes,” kata Kadis Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi. Sebagian barang akunya, sudah dikirim oleh rekanan. Tinggal menunggu surat perintah pencairan dana (SP2D)
dari Badan Keuangan Daerah. Usman mengatakan, kebutuhan obat ribuan item. Semua telah diklik untuk memesan. Hanya dua perusahaan yang belum mengirimkan barangnya. Sehingga, pihaknya tidak mau membayar sebelum barang diantarkan. Ditambahkan, tender proyek fisik Rp 1,2 miliar yaitu Puskesdes Cakranegara, Abian Tubuh, dan Turida telah dilelang. “Rehab Puskesmas Selaparang nilainya Rp 1,2 miliar sudah ada pemenang,” sebutnya. Sementara, pengadaan alat kesehatan nilainya Rp 400 juta menunggu perusahaan penyedia barang. Administrasi seperti kontrak kerja, MoU dan lain
sebagainya telah dikirim. Untuk proyek fisik dipastikan tidak ada keterlambatan. Proyek ini sifatnya rehab saja tanpa membangun pondasi. “Kalau terlambat ini keterlaluan,” cetusnya. Terlambatnya pengadaan obat dialami secara keseluruhan puskesmas dan rumah sakit swasta maupun negeri di seluruh Indonesia. Distributor tidak mampu menyiapkan obat yang dibutuhkan oleh pemerintah. Salah satu alternatifnya dengan melakukan lelang atau penunjukan langsung. Dengan catatan harus ada bukti ketidaktersedian barang di perusahaan terkait. (cem)
Jalan Rusak di Timur Pasar Kebon Roek Diperbaiki Tahun Ini Mataram (Suara NTB) – Setelah berulang kali menerima keluhan dan protes dari warga soal rusaknya jalan lingkungan di Batu Raja, Kelurahan Ampenan Utara atau di timur Pasar Kebon Roek, Pemkot Mataram memastikan jalan tersebut akan segera diperbaiki tahun ini. Seperti diketahui, jalan tersebut telah mengalami kerusakan sejak lama. Aspal jalan telah mengelupas dan berganti dengan tanah dan lumpur. Saat musim hujan, jalan akan sulit dilalui pengendara. “Insyaallah tahun ini dikerjakan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura kepada Suara NTB, Senin (7/8). Per-
baikan jalan tersebut telah masuk dalam perencanaan sejak 2016 lalu namun bisa baru akan diwujudkan di 2017 ini. Ia mengatakan anggaran perbaikan jalan tersebut telah disiapkan dan digabung dengan anggaran perbaikan beberapa ruas jalan lainnya. Beberapa waktu lalu, tim dari Dinas PUPR juga telah turun memeriksa kondisi jalan serta melakukan pengukuran dari selatan hingga ujung utara jalan. Mahmuddin belum mengetahui berapa anggaran yang akan dibutuhkan untuk perbaikan jalan tersebut. Hanya saja berdasarkan estimasinya, anggaran yang akan dibutuhkan mencapai ratusan juta. “Taksiran biaya untuk jalan itu saja kurang lebih
Rp 200 juta,” ujarnya. Menurut Mahmuddin, rusaknya jalan yang merupakan salah satu akses utama warga Lingkungan Batu Raja karena dipicu persoalan sampah yang selalu menumpuk di tempat tersebut. Sampah dari pedagang Pasar Kebon Roek dibuang di sekitar jalan tersebut. Jika persoalan sampah ini bisa diselesaikan, maka semua persoalan menurutnya dapat tertangani, termasuk juga soal drainase yang rusak karena kebiasaan warga membuang sampah ke dalam saluran. Selain perbaikan jalan, warga juga berharap dibuatkan saluran di kedua sisi jalan sehingga tidak muncul genangan saat musim hujan. (ynt)
kontainer seperti pasar-pasar lain yang sudah bersih,” katanya dihubungi Suara NTB, Senin (7/8). Ada tiga pasar yang telah menggunakan pola TPS bergerak yaitu Pasar Cemara, ACC, dan Pagesangan. Sebelum pola ini diterapkan, sampah selalu menumpuk di dua pasar ini. Ia pun menyayangkan masyarakat yang membuang sampahnya di luar kontainer hingga sampah meluber ke jalan. Padahal telah disiapkan fasilitas untuk menampung sampah. Persoalan ini menurut-
nya berkaitan dengan perilaku masyarakat. “Padahal fasilitas memadai,” tambahnya. Pihaknya juga akan mengkoordinasikan persoalan ini dengan petugas kebersihan pasar. Karena setiap pasar juga telah memiliki petugas kebersihan. “Di setiap pasar sudah ada para petugas yang mereka miliki. Di bawah kendali kepala pasar tinggal kita koordinasikan. Kita mau semua pasar seperti di Cemara dan ACC yang bersih setiap hari dan tidak ada kontainer yang standby,” pungkasnya. (ynt)
Belum Bayar Administrasi
RSUD Mataram Diduga Tahan Jenazah Bayi Mataram (Suara NTB) Keluarga Musalamah, pasien nifas asal Desa Kekait Lombok Barat yang dirawat di Ruang Inter Mediet RSUD Kota Mataram tak mampu membendung kekecewaannya. Jenazah bayinya yang meninggal dunia usai persalinan diduga tidak diperbolehkan pulang (ditahan, red) pihak rumah sakit sebelum melunasi biaya administrasi. Bayi itu dinyatakan meninggal oleh tim medis sekitar pukul 03.00 dini hari. Saat proses melahirkan, Musalamah belum terdaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan. Belum terdaftar sebagai anggota, sehingga pihak rumah sakit membebani biaya persalinan dan rawat inap sebesar Rp 8 juta. Suaminya yang hanya sebagai guru honorer di salah satu sekolah di Desa Kekait tak mampu membayar biaya persalinan tersebut. Pihak rumah sakit pun mengancam akan menahan jenazah bayinya sebelum melunasi seluruh biaya. “Kita ditakuti - takuti sama perawatnya mau nahan jenazah bayi kalau ndak bayar Rp 8 juta,” jawab Kadus Kekait, Nabil, Senin (7/8). Semestinya segala hal yang sifatnya administrasi bisa diselesaikan belakangan tanpa mengorbankan jenazah dengan cara ditahan. Pihak keluarga kata Nabil, menunggu jenazah bayi ini harus cepat dikuburkan. “Keluarganya di rumah kasian nunggu,” jawabnya. Musalamah sambungnya, memang belum memiliki kartu BPJS. Sehingga, pihak ke-
luarga mengurus dengan harapan persoalan tersebut selesai. Perawat di RSUD justru marah - marah dan menakuti pihak keluarga dengan disuruh membayar Rp 8 juta. Nabil menyesalkan tindakan rumah sakit justru mengedepankan kepentingan bisnisnya, daripada kepentingan masyarakat. Apalagi sampai tega menahan jenazah bayi karena alasan belum melunasi biaya rumah sakit. “Seharusnya masyarakat miskin dilayani dengan baik. Jangan cuma orang kaya dan pejabat saja diperlakukan dengan baik,” kritiknya. Sementara itu, pihak RSUD Kota Mataram membantah adanya penahanan terhadap jenazah bayi. Ia mengaku hanya ada miskomunikasi dengan keluarga yang diminta mengurus administrasi ke rumah sakit. “Ndak ada niat kita nahan pasien. Apalagi ini jenazah. Cuma diminta nunggu diantar pakai ambulance, tapi keluarga pasien bawa pakai mobil sendiri,” kata Staf Humas RSUD Kota Mataram, L. Priagus S. Dari catatan administrasi pihak rumah sakit. Musalamah merupakan pasien rujukan dari Lombok Barat. Ia termasuk Binsos Lombok Barat yang ditanggung biaya perawatan senilai Rp 3 juta. Artinya, secara administrasi tidak ada masalah. Pihak keluarga juga telah mengurus BPJS Kesehatan, sehingga jenazah maupun pasien sudah diperbolehkan pulang. “Pasien sudah diperbolehkan pulang kok. Administrasi bisa diselesaikan belakangan,” tuturnya. (cem)
SUARA NTB Selasa, 8 Agustus 2017
EKONOMI DAN BISNIS
(Suara NTB/yon)
Halaman 3
Meleset, Target Penerimaan Pajak Rp 1,2 Triliun Mataram (Suara NTB) Kanwil DJP Nusa Tenggara (NTB, NTT) belum mencapai target penerimaan pajak pada semester I tahun 2017 ini. Januari hingga Juni, penerimaan pajak baru mencapai Rp 988.743.424,250 dari target Rp 1.262.267.752,436. Meski demikian, Kanwil DPJ Nusa Tenggara memandang hal itu biasa terjadi setiap awal tahun, atau sampai semeseter I. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Suparno, melalui Kepala Bidang P2 Humas, Widi Widodo cukup optimis, penerimaan pajak akan membaik pascasemester I berlalu. “Realisasi proyek biasanya mulai terlihat pada semester II. Penerimaan pajak
akan padat menjelang akhir tahun,” katanya kepada Suara NTB, Senin (7/8) kemarin. Ditemui di ruang kerjanya, Widi Widodo menyampaikan data akumulasi penerimaan pajak. Kendati semester II ini belum mencapai target, namun persentase penerimaan masih lebih baik dibanding periode yang sama pada tahun 2016 lalu. Pada Januari hingga Juni
2016 lalu, target penerimaan pajak yang dipatok oleh Kanwil DJP Nusa Tenggara Rp 1.594.866.704,461, tercapai Rp 973.289.765,823. Sebagian besar, penerimaan pajak bersumber dari anggaran pemerintah, APBN dan APBD. Kecenderungannya, bendaharawan Negara akan membayarkannya pada akhir tahun. Karena itulah, untuk men-
capai target penerimaan di 2017 sebesar Rp Rp 3 triliun, berbagai strategi dilakukan. Salah satunya, menyasar potensi-potensi pajak yang ada di sentra-sentra industri dan sentra-sentra usaha ikutan pariwisata. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi pajak ke pedagang-pedagang mutiara di Sekarbela Mataram baru-baru ini. Harapannya, tingkat kepatuhan membayar dan melapor pajaknya akan lebih baik. “Mestinya potensinya (pajak) lumayan di sentra industri/pedagang mutiara,” ujarnya.
Meski demikian, untuk tingkat kepatuhan pajak, Widi Widodo tak bisa menggambarkan persentase di masingmasing sektor. Sebab yang paling tahu menurutnya, Kantor Pajak Pratama (KPP) di masing-masing wilayah. “Kita hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat,” imbuhnya. Sosialisasi dimasifkan, sekaligus edukasi Wajib Pajak terkait Perppu 1 dan PMK 70-73 tentang keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, pada 11 Agustus 2017 ini, secara serentak akan dilakukan keg-
iatan inklusi pajak bertutur di sekolah SD, SMP, SMA dan universitas. Inklusi ini mengajak masyarakat luas yang beragam ini untuk mengerti dan patuh terhadap pajak. “Kami akan melakukan pengajaran pajak serentak di seluruh indonesia. Yang melakukan pengajaran, mulai dari Kanwil sampai dengan KPP dan KP2 KP. Acaranya akan diawali dengan sambutan Menkeu RI yang ditayangkan. Selanjutnya serentak akan dilakukan pengajaran di dalam kelas. Ada rekor MURI juga terkait kegiatan ini,” demikian Widi Widodo. (bul)
(Suara NTB/bul)
Widi Widodo
Konsumen Cukup Optimis BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB melihat tingkat optimisme konsumen pascaberlalunya triwulan II tahun 2017 masih cukup baik. Kondisi ini menggambarkan investasi ke NTB masih menggembirakan. Masih optimisnya konsumen di provinsi ini tidak lepas dari terlaksananya program-program yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholdresnya kepada masyarakat. Sektor-sektor pendukung ekonomi juga tumbuh masih baik. “Kita lihat saja, apakah (Suara NTB/dok) tingkat optimisme ini akan Endang Tri Wahyuningsih sejalan dengan keadaan yang ada,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyu Ningsih dalam keterangan resmi yang disampaikan di kantornya, Senin (7/8) kemarin. Untuk menentukan tingkat optimisme konsumen, BPS mengambil sampel dari wawancara 190 orang. Terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Dari pengusaha, PNS, dan perusahaan. Tingkat optimisme konsumen ini, makin kuat menyusul dibukanya penerbangan langsung dari Korea ke Lombok. “Wisman (Wisatawan Mancanegara) yang masuk ke BIL, peringkat 3 secara nasional. Lambat laun, NTB ini akan tumbuh bagus. Perlu waktu dan tidak semudah membalik telapak tangan,” ujarnya. Salah satu fungsi ITK adalah sebagai indikator dini yang memberikan prediksi mengenai kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Indeks komposit yang mencerminkan prediksi tersebut adalah Indeks Perkiraan ITK mendatang yang juga dikumpulkan dari Survei Tendensi Konsumen. Perkiraan ITK Triwulan III-2017 tercatat meningkat, namun dengan optimisme sedikit menurun dibandingkan triwulan II, dimana konsumen NTB memberikan persepsi bahwa kondisi perekonomian mereka di Triwulan III-2017 akan lebih baik dari Triwulan II-2017 dengan indeks sebesar 106,63. Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada Triwulan III-2017 terutama didorong oleh persepsi akan meningkatnya pendapatan rumah tangga di Triwulan III-2017 yang terindikasi melalui Indeks Pendapatan Mendatang sebesar 119,73. Kendati pendapatan konsumen pada triwulan mendatang diprediksi akan mengalami peningkatan namun agaknya konsumen belum berencana untuk melakukan investasi atau pembelian barang modal di triwulan mendatang. “Untuk kebutuhan konsumtif, pembelian TV, kendaraan dan lain-lain, masyarakat nampaknya masih mikir-mikir. Apalagi masih suasana tahun ajaran baru,” ujarnya. Hal ini tercermin dari indeks rencana pembelian barang tahan lama, rekreasi dan pesta/hajatan hanya bernilai 83,67 yang berarti konsumen merasa bahwa triwulan III-2017 bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan pembelanjaan barang tahan lama. Sinyal yang diberikan oleh konsumen ini dapat disikapi oleh produsen dengan tidak melakukan ekspansi maupun peningkatan produksi yang berlebihan di Triwulan III-2017. Perkiraan ITK Provinsi NTB untuk triwulan III-2017 mendatang cukup optimis dibandingkan dengan perkiraan nasional, dimana perekonomian secara nasional diperkirakan masih akan relatif sama dengan triwulan II. Angka perkiraan ITK provinsi NTB di triwulan mendatang berada pada posisi delapan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Secara umum Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Maluku merupakan provinsi yang sangat optimis dengan kondisi perekonomiannya pada triwulan mendatang. Sedangkan provinsi lainnya memberikan persepsi netral sebagaimana tercermin dalam ITK mendatang Indonesia yang berada pada kisaran sedikit di atas 100. (bul)
(Suara NTB/bul)
PASAR PANGLIMA - Pasar Panglima Cakranegara menjadi sentra penjualan berbagai jenis unggas. Pasar ini kerap dikunjungi oleh penghobi burung dari berbagai daerah di Lombok. Setiap pagi, jalan di depan pasar ini macet. Pemkot Mataram diharapkan melakukan penataan ulang di bekas pasar beras ini.
Triwulan II
Sektor Properti Sumbang Rp 900 Miliar untuk PDRB NTB Mataram (Suara NTB)Sektor properti memberikan sumbangan Rp 900 miliar untuk mendukung komposisi Penerimaan Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai ini cukup mempengaruhi pergerakan ekonomi. Oleh karena itu, perannya harus ditingkatkan. Demikian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Edang Tri Wahyuningsih melalui Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Isa Ansori. Dikatakannya, total PDRB NTB Rp 30,35 triliun dengan memasukkan konstribusi sektor tambang dan Rp 25,7 triliun tanpa memasukkan sektor pertambangan. Kontribusi real estate ini dipersentasekan 3,13 persen pada triwulan II 2017, atau memberikan sumbangan 5, 41 persen terhadap pertumbuhan ekonomi NTB pada tri-
wulan II (April, Mei dan Juni) 2017. Artinya sebesar itulah perputaran uang dari sektor properti selama tiga bulan. “Konstribusi real estate terhadap PDRB ini didapat dari nilai hasil penjualan rumah oleh pengembang, hasil sewa kos-kosan dan hasil sewa ruko yang disiapkan oleh pengusaha. Kami mendapat laporan dari hasil survei, termasuk melihat potensi sewa kos-kosan,” demikian Isa pada Suara NTB di Mataram, Senin (7/8) kemarin. Kenapa sektor properti harus diperhatikan? Dengan berkembanganya sektor properti, serapan tenaga kerja akan lebih besar. Pendapatan masyarakat akan tersebar lebih merata. Terakit itu, secara umum BPS Provinsi NTB menyampaikan ekonomi Provinsi NTB triwulan II-2017 jika dibanding-
kan triwulan I-2017 (q-to-q) tumbuh 6,00 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,50 persen. Hal ini dipicu oleh peningkatan kunjungan wisatawan dikarenakan adanya beberapa event nasional antara lain event Rinjani 100 dan Festival Pesona Lawata dan Festival Pesona Tambora. Peningkatan kegiatan penyediaan makan minum disebabkan adanya bulan puasa dan lebaran. Ekonomi Provinsi NTB triwulan II-2017 bila dibandingkan triwulan II-2016 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar -1,96 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan
254 Ribu RTS di Pulau Sumbawa akan Dapat Kompor dan Tabung Gas Gratis Mataram (Suara NTB) Konversi bahan bakar, dari minyak tanah ke elpiji untuk Pulau Sumbawa mendapat lampu hijau dari pemerintah. Rencana besar ini sangat memungkinkan terlaksana sebelum akhir tahun ini. Rumah Tangga Sasaran (RTS) di sana akan dibagikan kompor dan tabung gas gratis. “Kemungkinan sekitar Bulan Oktober (2017), saya yakin,” kata Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M.Si. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa diharapkan memberikan dukungan penuh. Keyakinan konversi dari minyak tanah ke gas ini, setelah ada komunikasi intens yang dilakukan dengan Dr. Kurtubi, perwakilan rakyat NTB di Senayan. Dr. Kurtubi adalah anggota DPR-RI asal NTB yang membidangi pertambangan. “Rencananya sudah ada semua di Pertamina. Sementara ini saya yakin akan konversi. Karena kemarin pak Kurtubi kontak terus Dirjen Migas. Yang pasti anggaran sudah ada di APBN,” imbuh kepala dinas. Proses lelang paket konversi inipun sudah dilakukan pemerintah pusat, melalui Kementerian ESDM. Verifikasi calon penerima subsidi ini juga telah dilakukan pada tahun 2016 lalu dan telah tuntas.
Tahapannya tinggal menunggu waktu konversi benar-benar dilakukan. Saat ini masyarakat lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa masih menggunakan bahan bakar minyak subsidi. Sementara di Pulau Lombok, konversi sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi masyarakat di Pulau Sumbawa. Dengan demikian, diharapkan penyelundupan elpiji subsidi dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa, dan penyelundupan minyak tanah subsidi dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok dapat ditekan. “Sudah banyak yang tertangkap aparat itu, yang bawa minyak tanah harga subsidi dari Pulau Sumbawa, dan dijual dengan harga non subsidi di Pulau Lombok. Atau sebaliknya,” kata kepala dinas. Tabung-tabung elpiji subsidi yang dibawa dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa, diseberangkan tidak dalam jumlah banyak. Hanya hitungan jari, sehingga untuk menyeberangkannya antar Pulau tak mudah dideteksi, apalagi disimpan di dasar truk yang bermuatan penuh material lain. Dirjen Migas selaku leading sektor, kata M. Husni, di desa konversi agar secepatnya diputuskan. Apalagi tahapantahapan konversi telah tuntas
dilakukan. Bagaimana dengan infrastruktur pendukungnya? Kepala dinas menjelaskan, untuk sementara waktu, distribusi stok menggandeng Depo Pertamina di Badas (Kabupaten Sumbawa) dan Depo Bima. Dari 254 ribu lebih RTS subsidi, M. Husni mengatakan, untuk start awal konversi, nama-nama kepala ke-
luarga yang sudah didata, akan diberikan paket perdana tabung elpiji dan kompor gas. Sama seperti yang dilakukan saat konversi di Pulau Lombok. “Semua akan diberikan gratis. Dari 254 ribuan RTS ini, seluruhnya adalah masyarakat kurang mampu. Sebanyak 5 ribuan di antaranya adalah usaha kecil,” demikian M. Husni. (bul)
produksi oleh PT. Amman Nusa Tenggara dibandingkan dengan triwulan II-2016. Sampai dengan triwulan II-2017 (c to c) perekonomian Provinsi NTB mengalami kontraksi sebesar -2,83 persen kata Isa. Ekonomi Provinsi NTB tanpa sub kategori pertambangan bijih logam pada triwulan II-2017 secara q to q mengalami pertumbuhan sebesar 5,89 persen. Secara y on y mengalami pertumbuhan sebesar 5,77 persen. Dan secara c to c mengalami pertumbuhan sebesar 5,48 persen. (bul)
(Suara NTB/bul)
M. Husni
SUARA NTB Selasa, 8 Agustus 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Masih Bawah Target Adipura Bukan Tujuan KOTA Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk ke sekian kalinya gagal mempertahankan penghargaan Adipura. Penghargaan yang setiap tahun diberikan ke sejumlah daerah itu tidak bisa dipertahankan Pemkab Lotim, karena tidak bisa memenuhi semua standarisasi penilaian. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Lotim, Ahmad Subhan, Senin (7/ 8) menyatakan penghargaan Adipura itu bukanlah tujuan. Tujuan utama katanya adalah peningka(Suara NTB/rus) tan pelayanan kebersihan dan Ahmad Subhan penataan kota yang lebih baik. Soal penghargaan oleh Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, tambahnya, tidaklah dianggap penting. Bahkan, beberapa kali Bupati Lotim menolak penghargaan, karena bukan itu yang menjadi tujuan pembangunan. ‘’Tujuan pembangunan terpenting masyarakat bisa merasakan perubahan pembangunan yang lebih baik,’’ terangnya. Upaya yang dilakukan, ujarnya, Pemkab Lotim terus berbenah. Penanganan kebersihan dimaksimalkan dengan pengelolaan sampah dilakukan di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Diakuinya, tahun 2017 ini Lotim tidak bisa meraih Adipura karena persyaratan yang cukup ketat. Sebelumnya banyak daerah yang ikut lomba Adipura ini, sehingga banyak yang dapat. Subhan menjelaskan, Adipura merupakan penghargaan bagi kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan di daerahnya. Penghargaan ini terdiri dari Adipura kencana, Adipura dan Sertifikat serta plakat yang akan diberikan kepada daerah sesuai hasil penilaian dan syarat-syarat untuk meraihnya. Tahun ini penilaian dan persyaratan untuk meraih penghargaan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semakin ketat. Adipura Kencana diberikan kepada kabupaten/kota yang selain memenuhi syarat kota berkelanjutan juga harus sudah meraih anugerah Adipura minimal tiga kali berturut-turut. Berikutnya penghargaan Adipura diberikan kepada kabupaten/kota yang dinilai telah berhasil mewujudkan kota bersih, teduh, sehat dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Ada pula penghargaan berupa sertifikat dan plakat yang diberikan kepada kabupaten/kota yang memperlihatkan peningkatan kinerja lingkungan hidup yang semakin baik. “Kita perlu terus melakukan pembenahan-pembenahan untuk perbaikan ke depan termasuk pengelolaan sampah di TPS maupun di TPA. Beberapa kali Lombok Timur pernah meraih penghargaan Adipura,” tuturnya. (rus)
KLU ”Darurat” Nikah Usia Dini Tanjung (Suara NTB) Kabupaten Lombok Utara (KLU) sepertinya harus segera membentuk Perda yang mengatur usia minimal pernikahan. Pasalnya, pernikahan di usia dini tergolong cukup marak. Tahun 2016 lalu, tercatat angka usia dini mencapai 2.026 kejadian di 5 kecamatan. “Perda Nikah Dini sangat kita perlukan, tetapi sementara membuat perda kita dorong desa-desa membuat aturan melalui awik-awik masyarakat adat desa,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hadari, SP., melalui Kasi PPPA, Hasrurrahman, Senin (7/8). Spesifik pada angka per kecamatan, Kecamatan Bayan mengantongi jumlah tertinggi kejadian pernikahan anak usia sekolah yaitu sebanyak 1.021 kejadian. Menyusul Kecamatan Kayangan dengan 480 kejadian di, Tanjung dengan 281 kejadian. Terendah ada di Kecamatan Pemenang sebanyak 117 kejadian dan Kecamatan Gangga dengan 127 kejadian. Mereka yang tercatat menikah di usia dini adalah kalangan pelajar dengan usia 18 tahun ke bawah. Mengenai penyebabnya, Hasrurrahman mencatat cukup beragam dari pergaulan bebas, hamil di luar nikah, minimnya perhatian orang tua serta dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan pengaruh perkembangan teknologi informasi. Dalam hal mengurangi ini, Hasrurrahman mengatakan pentingnya peran serta masyarakat desa. Khusus di Kecamatan Bayan dengan kasus tertinggi, terdapat 5 desa yang sudah membentuk awik-awik desa yaitu Desa Sambik Elen, Desa Loloan, Desa Anyar, Desa Bayan dan Desa Sukadana. Desa lainnya seperti Akar-Akar, Senaru dan Mumbul Sari tengah dalam proses pembuatan awik-awik. Masalah sosial pada anak tidak hanya terkait pernikahan dini, tetapi Disos juga mencatat ada kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Tahun 2016 lalu, jumlah ABH sebanyak akibat perkelahian 13 kasus (7 di Gangga, 5 di Pemenang dan 1 di Tanjung). Kasus pencurian di mana anak sebagai pelaku sebanyak 2 kasus, terjadi masing-masing di Bayan dan Pemenang. Sedangkan anak yang terlibat narkoba 1 kasus terjadi di Pemenang. “Pada katagori anak sebagai korban pelecehan seksual, total 2016 ada 8 kasus, terbanyak di Kecamatan Gangga,” katanya. Pihaknya berharap, dukungan masyarakat dan juga sekolah lebih dikuatkan dalam mengendalikan jumlah kasus sosial yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Pihak dinas sendiri akan terus berupaya memberikan penyuluhan kepada kelompok masyarakat secara berkala agar bisa menurunkan kasus sosial anak tersebut. (ari)
Realisasi APBD KLU Baru 35,98 Persen Tanjung (Suara NTB) Hingga 4 Agustus 2017 lalu, realisasi APBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tercatat sebanyak 35,98 persen atau setara dengan Rp 263,562 miliar lebih dari Rp 878,5 miliar lebih APBD KLU. Angka ini diklaim lebih besar dari laporan LKPP NTB. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Drs. H. Raden Nurjati, Senin (7/8) menyebut rincian realisasi meliputi, belanja langsung Rp 107.186.737.742,58, dan belanja tidak langsung Rp 156.375.907.676,00. “Realisasi tersebut berdasarkan pengajuan SP2D. Memang masih di bawah target. Mengacu ke anggaran kas
akhir Juli harusnya 60 persenan,” ungkap Nurjati. Menurutnya penyerapan besaran anggaran sangat ditentukan oleh SKPD yang mengelola dana fisik. Umumnya akhir tahun serapan anggaran akan lebih besar karena sejauh ini dana fisik belum diklaim oleh SKPD. Hanya saja, serapan anggaran yang rendah ini tetap ma-
suk sebagai pertimbangan penilaian pemerintah pusat. Setidaknya BPKAD rutin mengirimkan laporan realisasi anggaran secara berkala. “Akhir Juni rutin kita kirim laporan. Apakah realisasi itu menjadi evaluasi pusat ataukah mempengaruhi DAU/DAK kita tidak tahu,” katanya. Sejauh ini BPKAD sambung Nurjati, informasi yang
(Suara NTB/dok)
PUSUK - Kawasan Pusuk Sembalun yang pengerjaannya diduga ada penyimpangan penggunaan anggaran dan kasusnya sedang dalam proses penyidikan oleh Polres Lotim. Keuangan dan Pembangunan (BPKP), disebutkan bahwa pihaknya sejauh ini belum menerima hasil audit. Akan tetapi, dari informasi yang didapatkannya, hasil audit itu sudah dikeluar dari BPKP dan dari BPKP sudah ada kerugian negara dalam pengerjaan proyek yang sumber anggaran-
nya dari Tugas Perbantuan (TP) Kemenpar RI. Sementara, dari Polres Lotim menargetkan kasus ini dapat tuntas tahun 2017 ini. “Intinya kasus ini akan dipercepat karena target penuntasannya hingga akhir Desember,” tegasnya. Diketahui, proyek penataan
kawasan Pusuk Sembalun ini menelan anggaran keseluruhan sebesar Rp 2 miliar. Dari total anggaran itu, sebesar Rp. 1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan di fisik dengan nama proyek penataan prasarana Pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga
titik. Di antaranya pembuatan gapura di Sebau, penataan Pusuk Sembalun, serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Akan tetapi dalam pengerjaannya dinilai mengalami kejanggalan, sehingga aparat kepolisian langsung turun untuk mengusut proyek tersebut. (yon)
159 Tahanan di Rutan Selong Diusulkan Dapat Remisi
Tidak Bisa Buat Karya Tulis
Selong (Suara NTB) Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Selong, mengusulkan sebanyak 159 tahanan dan narapidana untuk mendapatkan remisi hari kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Dalam pengusulan remisi HUT RI ke72 ini, sebanyak 14 tahanan dari 159 yang diusulkan terdiri dari tahanan yang terlibat dalam kasus narkoba dan korupsi. Ditemui di kantornya, Kepala Rutan Kelas IIB Selong, Kurnia Panji Pamekas, melalui Kasubsi Pelayanan, Nasruddin, menjelaskan, dari 159 tahanan yang diusulkan, sebanyak 145 di antaranya masuk dalam kategori pidana umum dan 14 terkena pidana khususnya seperti terlibat dalam kasus narkoba dan korupsi. Dari 14 tahanan yang masuk dalam pidana khusus, tiga orang terjerat kasus korupsi, dan 11 orang kasus narkoba. Nasruddin menambahkan, 159 tahanan dan narapidana
3.878 Guru Lotim Terkendala Naik Pangkat
(Suara NTB/yon)
Nasruddin yang diusulkan untuk mendapat remisi 17 Agustus itu tentunya sudah memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan. Misalnya, tahanan yang bersangkutan sudah menjalani masa tahanan minimal, enam bulan menjalani masa tahanan serta berkelakuan baik selama berada di dalam rutan. Adapun untuk re-
misi yang akan didapatkan, yakni pengurangan masa tahanan antara satu sampai tiga bulan. “Ini hal yang rutin kita lakukan setiap momentum HUT RI, yang layak diusulkan tahanan-tahanan yang berkelakukan baik dan sudah menjalani masa tahanan minimal enam bulan,” ujarnya. Hingga saat ini, kata Nasruddin, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kanwil berapa tahanan maupun narapidana yang akan mendapatkan remisi hari kemerdekaan RI dari 159 yang diusulkan. Pengurangan masa tahanan ini, sebagai bentuk motivasi bagi warga penghuni rutan untuk tetap berperilaku baik yang menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. “Prosesnya kita masih menunggu persetujuan dari Kanwil. Namun dari perhitungan kita, dari jumlah yang diusulkan, tidak ada yang langsung bebas,” ujarnya. (yon)
Harum dan Sukma Berebut Dukungan PBB Sesuai aturan yang baku, partai baru bisa mengusung satu pasangan calon kalau sudah mengantongi 10 persen kursi. Sebagai salah satu partai yang pernah besar di Lotim, PBB diyakini masih memiliki kekuatan besar. Proses penjaringan bakal calon melalui mekanisme pendaftaran dilalui PBB semata untuk mendapatkan pasangan calon yang terbaik untuk Lotim. “Ini bukan hanya untuk PBB,” ucapnya. Senin hari ini, merupakan hari terakhir pendaftaran. Pilihan kader atau tidak kader yang menjadi pilihan DPC PBB akan ditetapkan melalui pleno. Setelah rapat pleno DPC di kabupaten, seterusnya akan ada pertimbangan-pertimbangan dari DPW. Setelah itu akan dilanjutkan ke tingkat DPP. Mengingat PBB ada figur calon gubernur, keputusan final nantinya ada di tingkat DPP. H. Sukiman Azmy, Senin kemarin juga menggembalikan berkas pendaftaran bacabup ke DPC PKB Lotim. Pada kesempatan itu, Sukiman Azmy, mengatakan, kehadirannya di kantor DPC PKB untuk mengembalikan berkas pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah yang telah diambilnya beberapa waktu lalu. Berkas-berkas pendafa-
kita pesan supaya dipercepat saja,” katanya. Sebagai bentuk kontrol DPRD KLU, Komisi II telah melayangkan panggilan pada sejumlah instansi leading sector Komisi II. SKPD tersebut akan dipanggil secara bertahap untuk menjelaskan detail realisasi anggaran dan kendala selama eksekusi. “Rabu (besok) kita adakan pertemuan dengan SKPD leading sektor Komisi II, salah satu isunya mengenai serap anggaran. Kita ingin mereka cepat, karena kalau belanja publik telat terus, yang kasihan masyarakat,” pungkasnya. (ari)
Dugaan Korupsi Proyek Sembalun Ditingkatkan ke Penyidikan Selong (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pada proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun terus diatensi pihak kepolisian dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, kasus yang bergulir sejak tahun 2016 itu, saat ini statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan. Dikonfirmasi via ponselnya, Senin (7/8), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Antonius F Gea, menjelaskan, ditingkatkannya status dari kasus Pusuk Sembalun dari penyelidikan ke penyidikan, karena adanya indikasi kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan naiknya status penanganan proyek Pusuk Sembalun senilai Rp 1,6 miliar untuk pembangunan fisik itu. Antonius menyebut dalam waktu dekat ini akan melakukan pemanggilan kembali terhadap sejumlah pihak-pihak terkait yang diduga terlebih dalam pengerjaan proyek itu. Baik yang sudah diperiksa saat di tingkat penyelidikan ataupun pihak-pihak lain. Bahkan, Antonius menyebut tidak menutup kemungkinan akan adanya penetapan tersangka dalam proyek yang dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) atau sekarang Dinas Pariwisata (Dispar). “Dalam penyidikan ini, kita periksa lagi sejumlah pihak-pihak terkait, termasuk kemungkinan adanya penetapan tersangka,” ujarnya. Disinggung terkait hasil audit dari Badan Pemeriksa
Pilkada Lotim
Selong (Suara NTB) Paket H. Haerul Warisin dengan H. Mahsun Ridwayni yang belakangan disebut Harum dan H. M. Sukiman Azmy dengan H. Rumaksi alias Sukma berebut suara Partai Bulan Bintang (PBB). Hari terakhir pendaftaran Senin (7/8), kedua paket ini sudah menyerahkan berkas pendaftarannya. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Lotim, H. M. Juhri kepada Suara NTB mengatakan, kedua paket ini memiliki peluang yang sama. Samasama sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Namun, hingga saat ini, PBB belum memastikan pilihannya. Pilihan figur-figur bakal calon itu nantinya akan ditetapkan PBB melalui proses sidang pleno seluruh pengurus yang akan digelar dalam waktu dekat. Bahkan, H. M. Juhri belum berani menyebut siapa kemungkinan pasangan yang akan diusung. Sebelumnya, ketua DPC PBB Lotim, Edwin Hadiwijaya menerangkan, PBB merupakan partai yang hanya memiliki tiga kursi di dewan. Sebagai partai yang kecil, ia mengaku tahu diri dan tidak bisa memaksakan diri untuk mengusung kader sebagai kandidat calon bupati dari PBB.
diterima menyebut penyesuaian dana transfer pusat untuk APBD Perubahan akan dijanjikan awal Agustus. Namun, pihaknya hingga kini belum menerima salinan Keputusan pusat terkait hal tersebut. Terpisah, Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, SH., mengingatkan agar seluruh SKPD menggenjot serapan anggaran pada periode semester II - 2017. Walaupun besaran anggaran awal Agustus rendah, namun pihaknya optimis capaian realisasi akan lebih besar sampai akhir tahun. “Yang penting proyekproyek sudah ditender, tapi
taran itu dikembalikan dengan satu paket yakni paket Sukma. Dalam kesempatan itu, Sukiman mengatakan paket Sukma merupakan paket yang cukup ideal, yakni satu figur mewakili wilayah selatan dan satu figur lagi mewakili wilayah timur yaitu Rumaksi. Selain itu, Sukiman juga menjelaskan alasan dikatakan paket yang cukup ideal adalah, dua figur yang terdapat dalam paket itu berasal dari unsur eksekutif dan legislatif. Sehingga apabila keduanya bergabung dan diamanahkan memimpin Lotim, maka tidak akan banyak hal yang dibicarakan ataupun dipelajari. Maka dari itu, ia berharap kepada semua partai politik tempatnya mendaftar untuk memberikan dukungan. Dukungan dalam arti tidak hanya sebatas dukungan administrasi ke KPU. Melainkan, yang benarbenar bekerja dari awal, di lapangan dan seterusnya. “Saat Pilkada dulu, banyak partai yang mendukung, namun dari sekian partai itu hanya beberapa yang benar-benar bekerja. Kita tidak ingin itu terjadi lagi,” harapnya. Ketua DPC PKB Lotim, Abrorni Luthfi, S.Sos., mengatakan, dengan dikembalikan formulir pendaftaran oleh paket
(Suara NTB/yon)
KEMBALIKAN BERKAS - H. Sukiman Azmy (kanan) saat mengembalikan berkas pendaftaran sebagai bakal calon bupati yang diterima Ketua DPC PKB Lotim, Abrorni Luthfi, Senin (7/8). Sukma, itu menandakan secara resmi paket Sukma mendaftarkan dirinya di PKB sebagai kendaraan politiknya. Namun, untuk penentuan arah dukungan PKB terhadap bakal calon bupati, tentunya harus menunggu keputusan dari DPP. “Apabila DPP memberikan mandat untuk mengusung pak Sukiman ataupun yang lain, maka kita akan langsung melakukan konsolidasi bersama pengurus baik di 59 ponpes yang masuk dalam struktur kepengurusan,”ujarnya. Terkait dengan adanya salah satu kader PKB yang berhasrat maju di Pilkada Lotim, yakni H.
Najamudin. Abror menegaskan siapapun figur tersebut harus tetap mengikuti mekanisme partai. “Memang secara organisasi partai kita mengusung H. Najamudin, tapi tetap DPP yang menentukan dari figur-figur yang diusulkan,” sebutnya. Sementara, Ketua Dewan Syuro PKB, Drs. H. Imron Fauzi, menyebut H. Sukiman Azmy atau paket Sukma, merupakan figur pertama yang mengembalikan formulir pendaftaran. Dalam kesempatan itu, ia berterima kasih kepada H. Sukiman Azmy atas kepercayaan yang diberikan kepada PKB. (rus/yon)
Selong (Suara NTB) Dari belasan ribu lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) didominasi guru dan pengawas yang jumlahnya mencapai 6.085 orang. Dari jumlah itu, tidak sedikit yang pangkatnya tidak kunjung naik. Catatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, sebanyak 3.878 guru di terkendala naik pangkat dari pangkat Pembina (IV/a) ke Pembina Tingkat I (IV/b) sejak tahun 2013. Data yang diterima dari BKPSDM Lotim, Senin (7/8), dalam pengembangan profesi para guru ini menggunakan sistim kredit. Di sinilah letak kendalanya. Salah satu di antara kendala tersebut, mereka tidak dapat menyusun karya tulis ilmiah yang memenuhi syarat sebagai salah satu item dalam pengusulan FAK. Senin kemarin, BPKSDM ini menggelar pelatihan untuk 50 pegawai agar bisa membuat karya tulis ilmiah. Asisten Ekonomi Pembangunan, Drs. Sahabudin, MM., yang hadir mewakili Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan pada pertemuan tersebut meminta para guru tidak terjebak pada rutinitas, mengingat hasil pendidikan saat ini sangat menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kebijakan bidang pendidikan di masa yang lalu dan apa yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini akan nampak hasilnya di masa yang akan datang. Karena itu disebutnya guru memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk memperbaiki kondisi di masa yang akan datang. Agar dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kehidupan masyarakat di masa yang akan datang, guru haruslah memiliki kepekaan terhadap berbagai perkembangan situasi. Termasuk perkembangan peraturan-peraturan, agar dapat melahirkan gagasan baru dan
berinovasi dalam melaksanakan tugasnya. Para guru harus terus belajar membaca atau menulis dan jangan hanya mengandalkan pengalaman dalam bekerja. Dalam hal ini, pihaknya meminta pada 50 peserta diklat untuk bersyukur atas kesempatan menjadi peserta, karena dari sisi kuantitas masih sangat banyak guru yang membutuhkan keterampilan tersebut. Ia berpesan agar 50 guru yang menjadi peserta harus menunjukkan hasil Diklat dengan kemampuan membuat karya tulis ilmiah dan lolos naik pangkat agar dapat menjadi motivasi dari guru lain untuk mengikutinya nanti, itulah ukuran manfaat diklat. Setiap pendidik memandang persoalan pendidikan sebagai persoalan bersama, sehingga pada saat pemerintah harus menyelesaikan suatu persoalan dalam bidang pendidikan guru ikut mengambil peran positif. “Jangan justru ikut menambah persoalan,” pintanya. Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, H. Najamudin, M.Si., mensinyalir banyak guru terkendala dalam membuat karya tulis ilmiah, karena rendahnya minat baca dan menulis. Padahal asal mau belajar menulis saja pasti bias, karena yang ditulis adalah pengalaman bekerja seharihari sebagai guru. Mengatasi hal itu BKPSDM bersama Dinas Dikbud telah berupaya mencari solusi terbaik. Melihat masih banyak guru yang terkendala naik pangkat, karena belum memiliki keterampilan membuat karya tulis ilmiah yang terkait dengan tugasnya, di sisi lain anggaran yang tersedia terbatas untuk itu, maka sebenarnya BKPSDM sudah mencoba membuat konsep terobosan, yakni sharing dana dengan para guru agar yang mengikuti Diklat lebih banyak, tetapi terbentur dengan payung hukum hal itu tidak dapat dilaksanakan. Ia berharap agar Kemendibud dapat segera menerbitkan payung hukum untuk mengatasi masalah tersebut. (rus)
SUARA NTB Selasa, 8 Agustus 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Melihat Warga Terisolir di Desa Pelangan
Anak-anak Sering Tak Bisa Sekolah, Banyak Ibu dan Bayi Tak Tertolong Ribuan jiwa yang tinggal di Dusun Gunung Bit, Pegendan dan Mecanggah Desa Pelangan Kecamatan Sekotong hidup terisolir, akibat buruknya akses jalan dan tak ada jembatan. Kondisi ini dialami warga mulai sejak dusun ini dibuka oleh masyarakat puluhan tahun silam. Warga setempat hidup terbelakang, diakibatkan minimnya sarana dasar. Parahnya, ketika hujan turun dan air sungai naik aktivitas mereka lumpuh total akibat tidak ada jembatan penghubung. Akibat kondisi ini, ratusan anak setempat tidak bisa ke sekolah. Warga yang sakitpun sangat kesulitan mendapatkan pelayanan, akibat tidak ada fasilitas. Mirisnya lagi, banyak ibu yang melahirkan di jalan tidak bisa ditangani ketika air sungai naik karena tidak bisa dibawa ke puskesmas yang berjarak 7 kilometer dari pemukiman mereka. Bahkan pengakuan warga setempat sejak beberapa tahun terakhir, tercatat 50 ibu dan bayi meninggal di tiga dusun setempat akibat tak bisa ditangani. Ditemui di dusun setempat bersama sejumlah kadus dan Kades Pelangan Zulkipli, Kepala Dusun Gunung Bit Ketut Semara, mengaku, bahwa kondisi ratusan jiwa yang mendiami dusun setempat begitu terisolir. “Ratusan KK di dusun kami hidup terisolir, keluh kesah warga kami tidak ada jembatan, tidak pernah terealisasi sampai saat ini. kami butuh jembatan dan akses jalan yang memadai,” tutur Ketut, Senin (7/8). Diakui, saat ini masyarakat mengidam-idamkan jembatan
dan jalan segera dibangun karena begitu vatal dampaknya bagi masyarakat. Tidak saja terhadap perekonomian warga, namun terpenting untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sebab selama ini warga khususnya anak-anak tidak ke sekolah, jika air sungai naik, parahnnya lagi warga yang sakit dibiarkan begitu saja di rumah, karena tidak bisa dibawa ke puskesmas. Warga jelasnya hanya bisa melalui akses sungai setempat ketika musim panas karena airnya turun. Itupun, tuturnya, tiap tahun warga bergotong-royong memperbaiki akses jalan setempat, karena ketika hujan akses jalannya ditutupi lumpur dan longsor. Diakuinya, warga yang mendiami dusun setempat 75 KK dengan total 200 jiwa lebih. Hal senada disampaikan Kepala Dusun Mecanggah H. Samsul Aziz , jika ratusan warga di dusunnya sangat memerlukan jembatan, karena di samping untuk memperlancar akses eskonomi juga untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.”Banyak warga kami
Pantau Daerah Rawan Kekeringan KONDISI kekeringan pada tahun ini diakui tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tetap memantau daerahdaerah langganan kekeringan serta rawan kekeringan di daerah ini. Harapannya, dampak kekeringan bisa diantisipasi sejak dini. “Kalau tahun-tahun sebelumnya begitu masuk bulan Agustus, permintaan bantuan air bersih sudah banyak. Tapi tahun ini, sampai sejauh ini belum ada permintaan bantuan air ber(Suara NTB/dok) sih dari masyarakat,” aku H. L. Moh. Amin Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/8). Diakuinya, jika pada bulan sama tahun-tahun sebelumnya, permintaan air bersih dari daerah-daerah langganan kekeringan cukup tinggi. Sementara pada bulan Agustus ini, belum ada permintaan. Hal itu menunjukkan kalau kondisi kekeringan tahun ini tidak separah tahun sebelumnya. Di mana air bersih masih bisa dengan mudah diperoleh masyarakat, sehingga belum membutuhkan intervensi dari pemerintah. Meski demikian, ujarnya, bukan berarti pemerintah daerah pasif. Secara berkala pemerintah daerah terus memonitor dan memantau daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Apakah membutuhkan bantuan air bersih tidak. Termasuk daerah-daerah yang masuk kategori rawan terkena dampak kekeringan. Amin mengatakan, secara umum hampir sebagian besar wilayah Loteng rawan mengalami kekeringan, terutama wilayah Loteng bagian selatan. Mengingat ketersediaan air bersih di wilayah tersebut memang terbatas begitu memasuki musim kemarau. “Tapi karena belum ada permintaan bantuan air bersih, itu artinya air bersih masih tersedia di wilayah tersebut,” ujarnya. Mantan Kepala Badan Pemberdayan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng ini mengatakan, debit air yang ada di Bendungan Batujai setiap tahun dijadikan patokan oleh pemerintah daerah dalam memprediksikan ketersediaan air bersih, khususnya di wilayah bagian selatan. Jika debit air di bendungan tersebut, jauh berkurang, itu artinya masyarakat Loteng bagian selatan sudah mulai merasakan kekeringan. (kir)
Rusunawa Siap Ditempati Tahun Depan Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bersiap merelokasi puluhan kepala keluarga (KK) miskin ada di wilayah Kota Praya. Menyusul sudah hampir rampungnya pembangunan satu unit rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di Kelurahan Semayan Praya. Jika tidak ada halangan berarti, awal tahun depan rusunawa tersebut sudah bisa digunakan. “Saat ini proses pembangunan rusunawa sudah mencapai 70 persen. Dan, ditargetkan tuntas akhir tahun ini, sehingga awal tahun depan, rusunawa tersebut sudah bisa digunakan,” tegas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., kepada Suara NTB, Senin (7/8). Satu unit rusunawa yang tengah dibangun memiliki daya tampung sekitar 74 KK. Itu artinya ada 74 KK yang akan direlokasi dengan fokus sasaran awal, yakni KK miskin yang menempati lahan-lahan milik pemerintah yang ada di Kota Praya, seperti warga Kampung Karang Kerem Praya dan sekitarnya. Sementara KK miskin yang tidak menempati lahan milik pemerintah tidak menjadi prioritas. Tetapi bisa saja diakomodir, jika memenuhi persyaratan yang ada. Guna menunjang penggunaan rusunawa tersebut, saat ini pihaknya tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang nantinya akan mengatur tata kelola rusunawa. Termasuk besaran sewa dan hal-hal lainnya, karena ini rumah susun sewa. (kir)
(Suara NTB/kir)
RUSUNAWA - Satu unit rusunawa yang berlokasi di Kelurahan Semayan diperuntukan bagi warga miskin di Kota Praya saat ini masih dalam proses penyelesaian.
melahirkan di jalan tidak sampai ke puskesmas, karena kendala tidak ada jembatan. Anakanak tidak bisa ke sekolah, ketika air sungai,” jelasnya Aziz menuturkan, ketika hujan turun warga sudah mulai was-was. Bagi ibu melahirkan dan warga sakit sangat “sakit” dikarenakan tidak bisa ditangani. Di dusun setempat tidak ada sarana pelayanan kesehatan. Bahkan, ia mencatat, dari tahun 1990 terdapat 50 ibu dan bayi yang meninggal akibat tidak sempat tertolong akibat tidak ada akses jembatan untuk membawa mereka ke puskesmas. Ketika hujan turun lanjutnya, warga sudah siap kelaparan, karena tidak bisa membeli kebutuhan pokok. Sehingga warga terpaksa membeli kebutuhan pangan dalam jumlah beasr, karena mengetahui tidak bisa melewati ke seberang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ekonomi masyarakat dengan kondisi saat ini sangat terhambat, sebab terkendala akses jalan untuk mengangkut produksi
pertanian. Karena itu harapannya selaku masyarakat ke pemda agar segera membangunkan akses jembatan tersebut. Sebab di dusunnya sendiri total 178 KK dan Pegendan 300 KK sehingga total 500 KK dengan 1500 jiwa. Kepala Desa Pelangan, Zulkipli menyatakan terdapat 20 desa di wilayahnya terdapat tiga dusun terisolir yakni Gunung Bit, Pegendan dan Mecanggah. Tiga dusun ini dihuni 1500 jiwa bahkan hampir sebagian penduduk desa setempat yang mencapai 3000 KK ada di tiga dusun setempat. Ia mengakui warga hidup terisolir karena tidak ada jembatan dan akses jalan yang buruk. “Jembatan dan jalan sangat diperlukan mendesak oleh warga kami di tiga dusun, saya selaku kades berharap segera direspons,” ujarnya. Diakui, di tiga dusun setempat juga tidak ada sarana pelayanan kesehatan seperti pustu dan lain-lain, sehingga warga harus menempuh jarak 7 kilometer ke puskesmas yang ada di seberang sungai. Ketika hujan turun, air sungai naik warga tidak bisa ke puskesmas. Sejauh ini, jelasnya, pihaknya sudah berupaya menangani jembatan ini melalui dana desa, namun tidak bisa karena dari sisi ketentuan. Ia menambahkan sebelumnya telah ada rangka baja un-
(Suara NTB/her)
MENYEBERANG - Warga terpencil tiga dusun di Desa Pelangan yang menyeberang melalui sungai akibat tak ada jembatan. Mereka mengharapkan pemerintah segera membangun jembatan penghubung. tuk pembangunan jembatan sudah tersedia. Karena tidak terpakai, rangka baja inipun mangkrak di di wilayah Serumbung Lembar. Warga setempat sangat berharap agar jembatan segera dibangun, karena sangat vital bagi warga yang tinggal di sejumlah dusun setempat. Sementara kadis PU PR Made Artadana menyatakan pihaknya sudah koordinasi
dengan Kades Pelangan terkait jembatan tersebut. Pihaknya juga sudah mencoba membantu jembatan ini menggunakan rangka baja yang sudah ada, namun ketika diakukan kajian nampaknya tidak cocok juga, sehingga diusulkan lagi seperti usulan semula untuk pembangunan jembatan. “Kalau perencanaan kita untuk jemnbatan standar itu besar ang-
garannya, kurang lebih Rp 4 miliar lebih,’’ jelasnya. Menurutnya rangka baja bantuan dari provinsi itu tidak bisa dipakai setelah dicek tidak cocok. Pihaknya sendiri telah mengusulkan ke pusat untuk pembangunan jembatan, bahkan usulan ke pusat tahun 2017 sudah masuk. Hanya saja persoalan anggaran yang belum ada. (her)
Soal Realisasi DD, Loteng Duga Ada Miskomunikasi Praya (Suara NTB) Klaim Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB yang mengatakan laporan realisasi serapan Dana Desa (DD) tahap I di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih nol dibantah pemerintah daerah. Menurut, Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, realisasi serapan DD tahap I di Loteng sudah di atas 70 persen. Bahkan, minggu ini laporan realisasi DD tahap I di Loteng sudah tuntas. “Posisi terakhir laporan serapan DD tahap I sebelum deadline waktu penyerahan laporan realisasi DD sudah pada angka 70 persen. Jadi kalau dikatakan laporan realisasi serapan DD kita nol, itu salah besar,” ujarnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (7/8). Ia menjelaskan, hingga saat
ini masih ada 6 desa yang belum menyerahkan laporan realisasi DD tahap I. Dan, dalam satu dua hari ke depan seluruhnya sudah tuntas. Untuk itu, pihaknya menduga ada miskomunikasi dalam persoalan ini. “Realisasi DD kita sudah hampir tuntas kok dikatakan nol. Jadi kita menduga ada misko-
munikasi,” ujarnya. Pemkab Loteng dalam hal ini sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan laporan realisasi DD tahap I. Seluruh tim kecamatan sudah dikerahkan untuk membantu desa-desa menyelesaikan laporan realisasi DD tahap I. Bahkan, tim dari kabupaten juga ikut turun, sehingga ca-
Masukkan Data Realisasi DD
BPKAD dan Dinas PMD Lempar Tanggung Jawab Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar) dengan Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) seolah saling lempar terkait tugas menginput data realisasi Dana Desa (DD) ke online monitoring (Omspan)yangadadi KanwilDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB. Pihak BPKAD berdalih tugasnya hanya membayarkan DD setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas PMD. Sedangkan yang memasukkan data dilakukan Dinas PMD. “Tidak, PMD yang sih yang menghimpun data, justru kami dapat laporan dari Dinas PMD. Kita hanya membayarkan, ha-
sil rekomendasi dari Dinas PMD’’ aku Kepala BPKAD Lobar Joko Wiratno, Senin (7/8). Ia membantah realisasi nol persen, namun realisasi DD sesuai data Dinas PMD sekitar 29 persen lebih. Menurutnya kemungkinan data realisasi ini belum semua dihimpun dan inventarisir, sehingga data belum terekam di DJPB. Ia menegaskan, pihaknya hanya membayarkan DD ke desa setelah ada rekomendasi dari Dinas PMD. Desa yang telah memenuhi syarat baik pelaporan, sistem keuangan desa dan persyaratan ABPDesnya dibayarkan. “Kalau ini lengkap baru Dinas PMD merekomendasikan ke kami untuk diminta dibayarkan. Berapa yang dibayar itu dihimpun oleh mereka (PMD, red),” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang PemerintahanDesapadaDinas PMD Lobar Kesuma Supaka membantah realisasi DD nol persen. Menurutnya realisasi DD nol persen yang disebut DJPB kemungkinan karena mengambil data dari online monitoring yang ada di KPPN. Sementara data realisasi ini belum selesai diinput oleh BPKAD.Pihakyangbertugasmengisi data realisasi ini sendiri operator di BPKAD. “Kami hanya memprogram data realisasi itu ke BPKAD, lalu petugas operator di BPAD yang menginput ke sistem online. Pengisian data inilah yang belum selesai sehingga data yang terekam di online nol persen,” ujarnya beberapa waktu lalu. (her)
Investor Cina Jajaki Peluang Investasi di Loteng
(Suara NTB/kir)
TERIMA - Wabup Loteng, L. Pathul Bahri menerima kunjungan sejumlah pengusaha Cina yang berencana berinvestasi di Pendopo Bupati Loteng, Senin (7/8). ya saja, pihaknya belum menenPraya (Suara NTB) Sejumlah pengusaha asal tukan di mana dan berapa nilai Cina tengah menjajaki peluang investasi yang akan ditanam, berinvestasi di Kabupaten Lom- karena pihaknya masih akan bok Tengah (Loteng). Para pen- melakukan penjajakan terlebih gusaha asal Nantong Provinsi dahulu guna menentukan, investaJiangju Cina tersebut, ren- si yang tepat yang akan diambil. cananya akan fokus berinvesta- “Ini baru tahap awal dari rencana si di sektor properti dan pem- investasi kita,” ungkapnya. bangunan fasilitas pariwisata. Pihaknya sejauh ini masih Rencana itu disampaikan mengumpulkan refrensi, terkait perwakilan pengusaha Nan- potensi-potensi yang dimiliki Lotong, Jiang Yong Hua usai ber- teng dan menentukan jenis intemu Wabup Loteng, L. Pathul vestasi seperti apa yang akan diBahri, S.IP., di pendopo Bupati lakukan. Diakuinya, investasi Loteng, Senin (7/8). butuh proses dan persiapan maIa menjelaskan, saat ini ada tang. Bahkan, pihaknya tidak empat pengusaha yang berminat mau salah berinvestasi, sehinguntuk berinvestasi di Loteng. Han- ga masyarakat dan pemerintah
daerah rugi. Untuk itu, pihaknya ingin serius berinvestasi dan tidak hanya sekedar rencana saja. Lebih lanjut Jiang menambahkan, kedatangan para pengusaha Nantong kali ini merupakan atas inisiatif dari Pemerintah Nantong. Di mana Pemerintah Nantong ingin membalas kunjungan yang sebelumnya dilakukan oleh Pemkab Loteng. Namun supaya tidak sekedar kunjungan balasan saja, Pemerintah Nantong mengirim sejumlah pengusahanya dan mungkin berminat untuk berinvestasi di Loteng. Mengingat, potensi yang dimiliki Loteng cukup menjanjikan. Menangapi rencana investasi ini, Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip., menegaskan Pemkab Loteng sangat terbuka dengan semua rencana investasi yang masuk. Asalkan investor bersangkutan serius untuk berinvestasi, pemerintah daerah siap memberikan kemudahankemudahan berinvestasi. Menurutnya, Pemkab Loteng tidak akan mempersulit setiap calon investor yang serius untuk berinvestasi. Mengingat, sebagai daerah yang tengah berkembang Loteng butuh investasi yang besar demi menunjang kemajuan pembangunan di daerah ini. (kir)
paian bisa di atas 70 persen sebelum batas waktu penyearahan akhir laporan realisasi DD tahap I beberapa waktu. “Inikan menggambarkan seolah-olah Pemkab Loteng tidak bekerja. Padahal kita sudah berupaya maksimal menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab terkait laporan realisasi serapan DD tahap I ini,” tambahnya. Meski demikian, Amin mengaku tidak akan mempersoalkan laporan Kanwil Perbendaharaan ini. Terpenting Pemkab Loteng sudah bekerja maksimal menyelesaikan
laporan realisasi serapan DD tahap I tahun ini. Dan, itu akan jadi pelajaran ke depan bagi pemerintah daerah untuk lebih optimal lagi bekerja. “Ke depan peran tim kecamatan akan kita perkuat. Untuk mengawal desa-desa dalam menyelesaikan laporan realisasi DD-nya, sehingga pelaporan realisasi DD desa-desa di Loteng bisa tepat waktu. Bahkan, bila perlu sebelum deadline waktu laporan realisasi DD desa-desa di Loteng sudah tuntas,” ujar mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng ini. (kir)
Dikebut, Penyusunan RDTRW Lingkar Kawasan Mandalika Praya (Suara NTB) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) lingkar kawasan Mandalika ditargetkan bisa tuntas tahun ini juga, sehingga proses penyusunan RDTRW kawasan dikebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersama dengan pemerintah pusat. Demikian ditegaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BPPPD) Loteng, H.L. Satria Atmawinata, Senin (7/8). Ia menjelaskan RDTRW kawasan lingkar Mandalika penting ada untuk memastikan proses pembangunan di kawasan tersebut juga berjalan dan tidak salah arah, sehingga kawasan lingkar kawasan Mandalika, bisa menjadi kawasan penunjang pengembangan kawasan Mandalika itu sendiri. “Ketika kawasan Mandalika berkembang, maka kawasan di sekitarnya pasti akan ikut berkembang. Tapi sejak awal harus diatur. Supaya tidak salah arah yang justru bisa mengganggu pengembangan kawasan Mandalika itu sendiri,” tegasnya. Dikatakannya, RDTRW kawasan lingkar Mandalika itu
nantinya akan ditandatangani langsung oleh presiden. Dan, jika ada pelanggaran terhadap RDTRW, bisa diproses hukum. “Aturan dalam RDTRW itu nantinya sangat ketat. Sedikit saja dilanggar, dampaknya bisa ke proses hukum,” tambahnya. Untuk itu, lanjuq Miq Iwin – sapaan akrabnya, selain dengan pemerintah pusat pihaknya secara intensif terus berkomunikasi dengan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan Mandalika guna memperoleh masukan maupun saran tentang konsep RDTRW kawasan lingkar Mandalika tersebut. Supaya disesuaikan dengan rencana pengembangan kawasan Mandalika, terutama terkait kawasan-kawasan mana saja yang harus diprioritaskan untuk dibangun, karena tidak semua kawasan lingkar Mandalika boleh dibangun dan harus ada yang ruang terbuka hijau yang disiapkan. “Dalam RDTRW lingkar kawasan Mandalika ini, direncanakan 30 persen wilayahnya akan jadi kawasan terbuka hijau. Itu artinya, di wilayah tersebut tidak boleh dibangun apapun. Kecuali ditanami pohon,” tegasnya. (kir)
(Suara NTB/kir)
PEMBANGUNAN - Pembangunan di Kawasan Mandalika saat ini terus berjalan. Di lingkar kawasan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat sedang menyusun RDTRW kawasan lingkar Mandalika, guna mendukung pembangunan di Kawasan Mandalika.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 8 Agustus 2017
Halaman 6
Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten XXIV 2017
Momentum Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Sumbawa Besar (Suara NTB) Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIV Tingkat Kabupaten Tahun 2017 berlangsung Senin (7/8) kemarin, di Lapangan Umum Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara. Dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa berserta Ibu Sofia Novianti Rayes Mahmud Abdullah dan pejabat lainnya termasuk perwakilan dari BKKBN Provinsi. Sebagai momentum dalam upaya menigkatkan kualitas keluarga. Kepala Dinas P2KBP3A, Drs. H. Ibrahim S. Patawari, menyatakan peringatan Harganas ke XXIV merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Nasional, Provinsi hingga Kabupaten. Sebagai momentum yang tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas keluarga di Kabu-
saja, akan tetapi program KKBPK juga merupakan program yang dikembangkan dalam keluarga untuk menjadi bahagia dan sejahtera yaitu setiap keluarga harus mampu menghayati, memiliki dan berperan dalam delapan fungsi keluarga. Sekretaris BKKBN Provinsi NTB juga banyak menjelaskan prestasi Sumbawa dalam menjuarai program Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Harganas merupakan kegiatan yang sangat strategis sekaligus dalam rangka evaluasi sejauh mana program kependudukan dan pemberdayaan keluarga dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia. Pendidikan di keluarga adalah yang pertama dan paling utama, oleh sebab itu sejak kehamilan dianjurkan untuk memeriksa kehamilan minimal 4 kali untuk melahirkan manusia yang berkualitas.
paten Sumbawa. Dengan menumbuhkan kesadaran setiap keluarga agar selalu memperbaiki kualitas keluarga secara berkelanjutan. Kegiatan ini mengambil tema sentral “Melalui Hari Keluarga Nasional Kita Bangun Karakter Bangsa Melalui Keluarga yang Berketahanan, Berdaya Saing, Mandiri dan Berkepribadian”, dengan Motto “Sumbawa Hebat Bermartabat dengan Keluarga yang Berketahanan. Pelaksanaan Peringatan HARGANAS Tingkat Kabupaten pada tahun ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di kecamatan. Agar peringatan HARGANAS dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa. Sehingga program pengendalian kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga tidak sematamata mengajak pasangan usia subur untuk menjadi peserta KB
Logo Festival Moyo dan Logo Discover Sumbawa
(Suara NTB/ist)
Penampilan tim kesenian Sakeco dari Sumbawa dalam peluncuran Festival Pesona Moyo di Jakarta.
(Suara NTB/ist)
Kadisporapar Sumbawa foto bersama Deputi dan pejabat lainnya saat peluncuran.
Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Daerah Sumbawa Barat tetap akan melanjutkan hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap tiga desa yang diduga melakukan penyimpangan. Hal tersebut dilakukan setelah pihak Kepolisian Resort (Polres) setempat melakukan gelar ekspose terhadap kasus tersebut bersama dengan Inspektorat.
(Suara NTB/dok)
Inspektur Inspektorat Sumbawa Barat Ir. H. Ady Mauluddin M. Si kepada Suara NTB, Senin (7/8) kemarin mengatakan, untuk kasus ketiga desa tersebut tetap akan dilanjutkan. Mengingat hasil Riksus tahap awal dan gelar ekspose bersama Polres sudah ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang ada. Riksus yang sifatnya investagatif tersebut, akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini juga sesuai dengan petunjuk dari Polres.
Ruang Perumahan dan permukiman (PUPRPP) terkait realisasi kegiatan tahun 2016. “Untuk pemeriksaan reguler kita belum sampai Dinas PUPRPP. Kan kasus itu tahun 2016,” terangnya kepada wartawan, Senin (7/8). Sementara ini kata dia, pemeriksaan reguler di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam melakukan pemeriksaan, Itkab memiliki jadwal untuk masing-masing SKPD yang dilaksanakan di bawah koordinasi 4 inspektur pembantu (Irban). “Setahu saya kalau jadwal Dinas PUPRPP
“Kita sudah gelar ekspose sebagai bahan untuk terus melanjutkan kasus tersebut. Mungkin dalam waktu dekat kita akan turun lagi. Mengingat saat ini tim auditor yang sudah diberikan SK sedang melaksanakan Diklat di Makasar,” ungkapnya. Dijelaskannya, perbuatan yang diindikasi telah terjadi penyimpangan yakni, ada pem-
”
H. Ady Mauluddin
Apabila tidak kunjung diselesaikan maka akan diproses ke tahap selanjutnya
(Suara NTB/arn)
PIALA - Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah menyerahkan piala dan hadiah lainnya kepada para pemenang berbagai lomba di peringatan Harganas. pikir, dan pengetahuan, sehingga mampu melakukan pengasuhan anak yang baik, melaksanakan delapan fungsi keluarga, meningkat-
kan pendapatan keluarga, saling berbagi dan peduli dengan keluarga yang lain dan masyarakat di sekitar kita. (arn/*)
belian sejumlah barang, anggarannya sudah dicairkan tetapi tidak ada barang yang dibeli. Selain itu, pendirian bangunan yang dilakukan pihak desa juga diindikasi bermasalah karena volumenya kurang. Hal tersebut terindikasi masalah setelah tim turun melakukan pengumpulan data awal dalam kasus ini. Hanya saja untuk sementara ini pihaknya belum bisa memastikan apakah sudah ada yang diperbaiki atau belum terkait temuan tersebut. “Kita sengaja memberikan waktu untuk bisa diselesaikan oleh desa yang bermasalah ini. Apabila tidak kunjung diselesaikan maka akan diproses ke tahap selanjutnya,” tegas Haji Adi. Sementara untuk kisaran kerugian akibat praktek tersebut belum bisa difinalkan, mengingat masih harus di-
lakukan Riksus lagi. Catatan Suara NTB menyebutkan, kasus ini ditangani seteleh sebelumnya ada laporan dari masyarakat sekitar yang diduga telah dilakukan penyimpangan terhadap anggaran yang ada. Ketiga desa tersebut yakni, Desan Mantun, Kecamatan Maluk, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang dan Desa Belo, Kecamatan Jereweh. Penyimpangan yang dilakukan desa tersebut hampir sama yakni uang di APBDes yang sudah dicairkan untuk pembelian keperluan kantor tetapi dalam realisasinya terjadi penyimpangan begitupun juga dengan pendirian bangunan. Pemberian sanksi terhadap ketiga desa tersebut juga dilakukan untuk memberikan efek jerah supaya tidak ada lagi penyimpangan lainnya. (ils)
Oknum PNS Terlibat Narkoba akan Jalani Rehabilitasi Taliwang (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB bersama dengan BNNK, Sat Pol PP dan Polres Sumbawa Barat menggelar razia di beberapa tempat hiburan malam yang ada di Sumbawa Barat. Dari hasil operasi gabungan tersebut, tercatat ada puluhan orang yang berhasil terjaring dan satu orang diantaranya merupakan oknum PNS yang berkantor di DPRD setempat. Kepala BNN Sumbawa Barat AKBP Jolmadi S. Pd, kepada Suara NTB, Senin (7/ 8) membenarkan adanya oknum PNS yang terjaring dalam razia tersebut. Hanya saja kepala BNNK enggan menyebutkan inisial dari oknum yang saat ini bertugas di DPRD setempat tersebut. Sementara hasil tes urine yang dilakukan terhadap oknum tersebut positif narkoba. Karena tidak ada barang bukti saat diamankan, oknum ini hanya akan dilakukan asesment tanpa dilakukan upaya penegakan hukum. “Saya tidak dapat menyebutkan namanya dan inisialnya. Tetapi yang jelas ada oknum PNS yang berhasil kita jaring saat tim gabungan melakukan razia di salah satu hiburan malam di wilayah Maluk,” terangnya. Dijelaskannya, meskipun yang bersangkutan dinyatakan positive narkoba tetapi karena tidak ada barang bukti maka tidak bisa diproses secara hukum. Sementara yang
bisa diproses adalah orang yang ketika diamankan ada bersama barang bukti. Karena ketika disidangkan di pengadilan nanti tidak akan bisa diproses karena tidak ada barang bukti. Sementara untuk assessment terhadap oknum ini akan dilakukan selama delapan kali pertemuan. Ketika nantinya selama delapan kali sudah dinyatakan sembuh meskipun tidak bisa 100 persen akan diserahkan ke instansinya untuk dilakukan pembinaan. Selain itu, terhadap yang bersangkutan juga akan dilakukan pasca rehab di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk bisa melupakan kebiasaan mengonsumsi barangbarang ini. “Setelah delapan kali kita assessment maka akan kita serahkan ke instansinya. Instansinyalah yang akan mempertimbangkan status kepegawaian oknum ini,” tandasnya. Disinggung mengenai total yang sudah direhabilitasi, dia menyebutkan, saat ini sudah sudah ada sekitar 12 orang yang dilakukan rehabilitasi termasuk oknum PNS yang diamankan beberapa hari yang lalu. Dari jumlah tersebut, sudah ada sekitar empat orang merupakan penyalahguna narkoba yang secara sukarela minta direhabilitasi di BNNK. Sedangkan tujuh orang lainnya merupakan hasil peninjauan Tim Assessment Terpadu (TAT) dari Polres Sumbawa Barat. (ils)
Itkab KSB Belum Tangani Kasus Proyek Bronjong Kuburan Mura Taliwang (Suara NTB) Meski kasus proyek pembangunan bronjong kuburan desa Mura, Kecamatan Brang Ene terus bergulir di tingkat kejaksaan dan kepolisian. Namun kasus tersebut hingga kini belum ditangani oleh Inspektorat Kabupaten (Itkab) setempat. Sekretaris Itkab KSB, Ir. M. Saleh, M.Si mengatakan, pihaknya sejauh ini belum mengintervensi kasus tersebut. Pasalnya Itkab belum melakukan pemeriksaan reguler terhadap Dinas Pekerjaan Umum Penataan
dalam rangka membangun karakter bangsa,” jelas H. Mo, sapaan akrab Wabup. Delapan fungsi keluarga dimaksud, yakni agama, sosial budaya, fungsi cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Dilakukan dalam bentuk pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan. Sehingga peringatan ini menjadi momentum bagi setiap keluarga untuk kembali berkumpul bersama keluarganya, berinteraksi dengan keluarganya bercengkrama, bertukar pengalaman secara langsung dengan komunikasi yang berkualitas setelah sibuk dengan segala aktivitas. Disamping memberdayakan lingkungan di sekitar keluarga. Sebab dengan keluarga berdaya, dapat lebih mengandalkan segala potensi yang ada dalam dirinya, baik berupa keterampilan, olah
Hasil Gelar Ekspose, Riksus Tiga Desa di KSB Berlanjut
Peluncuran Bulan Pesona Lombok Sumbawa Sekaligus Festival Pesona Moyo di Jakarta Sumbawa Besar (Suara NTB) Bulan Pesona Lombok Sumbawa resmi dibuka dirangkaikan dengan peluncuran Festival Pesona Moyo di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata RI, hari Minggu lalu. Pada acara yang dibuka secara simbolis oleh Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan RI, Prof. Dr. Ahman Sya juga ditampilkan kesenian Sumbawa, Sakeco. Demikian disampaikan Kepala Bidang Promosi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sumbawa, Ardian Pranata S.P, Senin (7/8) kemarin. Dalam kegiatan yang juga dihadiri Kepala Disporapar Sumbawa, Ir. H. Junaidi tersebut juga dipaparkan mengenai kegiatan Festival Pesona Moyo yang bakal digelar 10 September – 9 Oktober 2017. Pada kesempatan tersebut, lanjut Ardian Deputi menyatakan akan menjadikan NTB termasuk Sumbawa sebagai destinasi perioritas untuk kunjungan wisatawan mancanegara. Diketahui, dalam Festival Pesona Moyo tahun ini, beberapa kegiatan/event baru diusung. Termasuk mengakomodir beberapa event festival di Kecamatan. Yang dianggap efektif dan potensial untuk dikembangkan kedepannya. Sementara ini tercatat 16 event dalam Festival Pesona Moyo 2017. Beberap diantaranya event baru, Kemah Bakti Pelaku Wisata dan Jelajah Wisata Pulau Moyo di Pulau Moyo. Kemudian event kecamatan seperti Rantok 1000 Deneng di kecamatan Maronge dan Pentas Budaya Empang (Raja Kepe) di kecamatan Empang. Selain kegiatan rutin lainnya, yang dimulai dari pembukaan Pesona Festival Moyo, Pawai Budaya, Ekspo UMKM, Temu Usaha, Main Jaran, Melala (1 Muharram 1439 H), Baap Sampan, Fishing Countest, Gebtar Pesta Jagung, Samawa 10 K, Barapan Kebo dan acara penutupan. Bagi event kecamatan yang belum masuk dalam agenda festival Moyo, maka masuk dalam kalender tahunan pariwisata Sumbawa. (arn/*)
Sementara Wakil Bupati Sumbawa dalam sambutannya menyatakan pentingnya penerapan delapan fungsi keluarga dan pembentukan karakter sejak dini. Untuk mewujudkan pelembagaan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, sebagaimana tema harganas tahun 2017 ini. Pesan atau tagline yang disampaikan adalah keluarga berketahanan Indonesia mandiri dan sejahtera. pendekatan ketahanan keluarga itu sendiri adalah keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya serta keluarga peduli dan berbagi. Melalui tema ini, bisa ditarik benang merah bahwa keluarga memegang peranan sangat penting dalam menyukseskan pembangunan bangsa. Pembangunan keluarga memiliki korelasi positif terhadap kemajuan bangsa. “Dari keluarga lah, langkah awal dilakukan
itu belum sampai sekarang,” timpalnya. Menurutnya, kasus tersebut pada akhirnya akan ditangani pihaknya. Seletah dilakukan pemeriksaan reguler, setiap temuan selanjutnya akan disampaikan ke bupati selaku kepala daerah. “Kita punya mekanisme sendiri. Di mana setiap hasil pemeriksaan kita sampaikan ke bupati,” urainya. Terkait kasus proyek bronjong kuburan desa Mura tersebut, Saleh menyatakan, pasti akan menemukannya dalam proses pemeriksaan reguler Dinas PUPRPP. Sebab pemeriksaan yang
dilaksanakan pihaknya secara menyeluruh. “Pasti nanti ditemukan,” cetusnya. Untuk diketahui, kasus proyek pembangunan bronjong kuburan desa Mura itu saat ini tengah ditangani oleh pihak kejaksaan dan kepolisian. Di tingkat kejaksaan, kasus yang merugikan keuangan daerah sekitar 92,8 juta itu sudah naik ke tahap penyidikan. Sementara di tingkat kepolisian fokus menangani dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen proyek tersebut, telah memeriksa sejumlah saksi. (bug)
(Suara NTB/ist)
SPANDUK - Tampak coretan serta spanduk berisi reaksi masyarakat di tembok Kantor Desa Poto, Kecamata Moyo Hilir.
Masyarakat Desak Kades Poto Diberhentikan SumbawaBesar(SuaraNTB)Puluhan masyarakat Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir mendatangi kantor desa setempat, Senin (7/8) kemarin. Kedatangan warga tersebut melakukan corat-coret terhadap kantor sebagai bentuk kekesalan terhadap ulah kades setempat yang digrebek berselingkuh beberapa waktu lalu. Selain itu juga ditempelkan spanduk yang berisikan desakan agar oknum kades berinisial HZ tersebut diberhentikan. Karena massa menilai yang bersangkutan sudah tidak layak memimpin desa setempat. Adapun coretan yang terdapat di tembok diantaranya bertuliskan turunkan Kades Poto karena menggauli istri orang, jangan biarkan hidup Kades Poto dan lainnya. Sementara di spanduk bertuliskan tolak pemimpin dan kepala desa tindak asusila, turunkan kades Poto, kami tidak butuh pezinah istri orang. Terhadap persoalan ini, pihak Polsek Moyo Hilir turun langsung ke lokasi untuk menenangkan massa. Kapolsek setempat juga langsung melakukan pertemuan dengan massa di aula kantor desa. Kapolsek Moyo Hilir, Iptu Hurfan yang dikonfirmasi membenarkan adanya coretan dan pemasangan spanduk di tembok kantor desa setempat. Tetapi masyarakat tidak sampai melakukan penyegelan. Apa yang dilakukan puluhan masyarakat tersebut intinya meminta supaya kades setempat diberhentikan dari jabatannya. Pihak-
nya pun sudah bertemu dengan kelompok masyarakat yang melakukan aksi tersebut di aula kantor desa. “Sekitar 40-an massa tadi berada di lokasi. Kami juga sudah melakukan pertemuan di aula kantor desa setempat. Mereka meminta Kades diberhentikan, karena sudah tidak layak memimpin. Mereka juga menanyakan proses hukum kades, kenapa tidak ditahan,” ujarnya. Terkait hal tersebut, sudah disampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan kades setempat. Dimana Ketua BPD Poto juga sudah langsung membuat surat dan dilayangkan ke Bupati Sumbawa supaya segera memberhentikan kepala desa setempat. Mengenai proses hukum kades, dijelaskannya yang bersangkutan memiliki ancaman hukuman dibawah lima tahun penjara. Dalam hal ini hukuman maksimal sembilan bulan penjara, sehingga sesuai ketentuan yang bersangkutan tidak ditahan. Ia juga menjelaskan kasus yang menjert oknum kades tersebut sifatnya delik aduan. Jika sewaktu-waktu pelapor mencabut laporannya,maka perkara ini dinyatakan selesai. “Dalam pertemuan kami sudah memberikan penjelasan kepada massa. Situasi di sana juga tetap kondusif,” tukasnya. Meskipun demikian, pihaknya tetap mengimbau masyarakat supaya tidak bertindak anarkis. Selain itu, pemantauan tetap dilakukan
di lapangan oleh pihaknya. Ia juga meminta anggota Bhabinkamtibmas setempat tetap siaga di lokasi. Kemudian meminta bantuan anggota Babinsa setempat untukmembantu pengawasan di lapangan. Seperti diberitakan Suara NTB, oknum Kepala Desa (Kades) Poto, Kecamatan Moyo Hilir berinisial HZ digerebek tengah berduaan dengan selingkuhannya di kamar hotel TS di wilayah Kecamatan Labuhan Badas, Rabu (2/ 8) malam lalu. Selingkuhannya yang berinisial SA (31) tersebut nampaknya masih bersatus sebagai istri orang. Dimana informasinya SA dengan suaminya tengah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Sumbawa. Penggerebekan di kamar 204 tersebut dilakukan langsung oleh ZA suami selingkuhannya dibantu anggota TNI dan dua petugas resepsionis hotel setempat. Keduanya diduga melakukan perbuatan tak senonoh, sebab saat penggerebakan kamar dalam keadaan gelap. Selain itu, saat lampu dinyalakan, sang perempuan langsung berlari menuju kamar mandi untuk mengenakan busana yang telah dilepas. Termasuk oknum kades semua kancing bajunya dalam keadaan terbuka dan resleting celananya tidak ditutup. Oknum kades dan selingkuhannya tersebut kemudian diamakan guna dimintai keterangan. Kini kasus dugaan tidak pidana perzinahan tersebut tengah ditangani pihak Polres Sumbawa. (ind)
SUARA NTB Selasa, 8 Agustus 2017
Perketat Pengawasan di Pintu Masuk untuk Tekan Peredaran Tramadol Dompu (Suara NTB) Masih banyaknya ditemukan peredaran ilegal tramadol di daerah cukup mengkhawatirkan banyak kalangan. Mudahnya akses masuk barang ke Dompu menjadi salah satu penyebab maraknya peredaran tramadol secara ilegal. Tindakan tegas bagi bandar dan pengendar diharapkan bisa membuat efek jera, selain upaya pembinaan bersama bagi pengguna. Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes kepada Suara NTB beberapa waktu lalu. “Sanksi juga harus tegas. Jangan hanya dibina saja. Karena selama ini setelah dibina masih kembali menjual,” kata Gatot Gunawan. Dalam undang – undang Kesehatan, kata Gatot, di pasal 106 ayat 1 jo pasal 197 sudah cukup tegas larangan peredaran obat – obatan tampa ijin. Di saja disebutkan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda Rp.1,5 M. “Tramadol itu dasarnya obat penghilang rasa nyeri dan masuk dalam daftar G. Artinya, peredarannya harus melalui resep dokter. Tapi tramadol yang beredar di tengah masyarakat, saya menduga bukan produk kesehatan. Tapi produk rumahan ilegal, tapi dikemas seperti produk obat kesehatan,” katanya. Tidak hanya tramadol yang dimanfaatkan pecandu untuk mabuk di tengah masyarakat. Tapi juga beberapa obat yang dijual bebas juga digunakan. Bahkan obat nyamuk baygon juga dimanfaatkan sebagai bahan racun untuk membuat mereka mabuk. “Kepada pedagang, saya imbau untuk bisa sama – sama menjaga generasi muda kita dengan tidak mudah menjual obat atau barang yang bisa dimanfaatkan untuk mabuk,” harapnya. Sejauh ini, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Dompu, ada 8 orang Dompu yang dirujuk ke RSJ Mataram. Mereka ini harus dirawat intensif karena persoalan sosial dan ekonomi. “Kalau dibilang Kabag Kesra ada 20an orang yang dirujuk ke rumah sakit jiwa (RSJ) karena tramadol yang awalnya menkonsumsi sabu, kami tidak tahu. Mungkin mereka langsung merujuk ke sana atau dibawa langsung orang tuanya,” terang Gatot. (ula)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
15.700 Angkatan Kerja Menganggur di Dompu Dompu (Suara NTB) – Berdasarkan akumulasi data BPS dan Dinsos sejak Tahun 2014-2017, tercatat sekitar 15.700 angkatan kerja di Dompu masih menganggur. Diantaranya 20 persen bergelar sarjana, 35 persen alumni SMA/sederajat, 25 persen tamatan SMP dan sisanya diisi mereka yang hanya tamat SD. Angka tersebut cenderung menurun jika dibanding tahun sebelumnya yakni 17 ribu pengangguran. “Karena memang, adanya beberapa perusahaan yang bisa merekrut mereka seperti perusahaan SMS dan STM. Kemudian juga didukung program daerah berupa PIJAR itu, jadi ikut membantu mengurangi,” kata Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
M. Nursalam melalui Kasi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Dompu, Jasman kepada Suara NTB, Senin (7/8). Belum signifikannya penurunan jumlah angkatan kerja yang mengangur ini disebabkan beberapa hal. Untuk lulusan SMA/SMK misalnya, mereka jarang dibekali kemampuan dan kreatifitas yang mumpuni sebagaimana yang
dibutuhkan dunia kerja. Kemudian masalah ekonomi keluarga yang tak memungkinkan untuk lanjut perguruan tinggi serta minat menekuni perkerjaan masih sangat lemah. Di sisi lain persoalan ini juga mucul akibat perusahaan penyedia lapangan kerja tidak konsisten dalam memberi jaminan kerja sesuai peratuaran yang ada. Seperti yang di-
lakukan perusaha besar di Dompu beberapa waktu lalu, mereka merekrut tenaga luar maupun putra daerah dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati. Namun saat bekerja masyarakat tidak diberikan hak-hak sesuai perjanjian. “Jadi beda perjanjian waktu direkrut dengan setelah dia bekerja. Demikian juga putra daerahnya menerima hal yang sama sehingga banyak yang masuk banyak juga yang keluar,” jelasnya. Menyikapi persoalan yang menyangkut perekrutan tenaga kerja ini Disnakertrans sudah berusaha memberi peringatan pada pihak perusa-
haan. Hanya memang realisasi atas peringatan pihaknya itu tak pernah diindahkan. Sementara untuk mengatasi masalah terbatasnya kemapuan dan kreatifitas angkatan kerja Disnakertrans berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK). Dengan begitu diharapkan angkatan kerja di Dompu memiliki bekal yang mumpuni sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini. “Semua pengangguran itu kita latih dulu sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, termasuk nanti pendidikan seperti apa yang dibutuhkan perusahaan,” pungkasnya. (jun)
TNT Pastikan Usir Paksa Petani di Kawasan Taman Nasional Dompu (Suara NTB) – Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu memastikan akan mengusir paksa petani yang mengelola lahan pertanian di dalam kawasan taman nasional. Sikap itu menyusul tidak diindahkanya surat peringatan sebelumnya. Petani beralasan tidak mengetahui surat teguran agar segera meninggalkan lahan tersebut. Demikian ungkap Kasat Polhut TNT, Muhamad Saat kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (7/8). “Operasi kemarin kita sepakat untuk memberi kelonggaran lagi dengan jarak waktu satu mingu, Tanggal 10 Agustus ini mereka sudah selesai bongkar pondok,” tegasnya. Jika kesepakatan yang sudah ditandatangani itu masih dilanggar maka pihaknya bersama tim gabungan TNI dan Polri akan membongkar paksa. Kemarin tim hanya membongkar pagar pembatas lahan pertanian petani, termasuk membakar salah satu pondok yang berada dalam kawasan milik mantan pegawai kehutanan. Para petani yang mengelola belasan hektare lahan di Doro Saha ini lanjut Saad, juga meminta pihaknya untuk mempertemukan mereka dengan Pemda Dompu. Mereka akan mengajukan protes karena menganggap lebih dahulu menduduki lahan tersebut. “Ya silahkan saja untuk menghadap bupati untuk mengajukan protes, kami akan layani. Selain di Doro Saha ada di lokasi lain sebelum Hodo yang pondoknya kita bakar. Informasinya ini milik mantan pegawai kehutanan tapi orangnya tidak ada,” jelasnya. Sementara untuk luas kawasan taman nasional yang sudah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tak bisa disebutkan pihaknya secara pasti, karena lokasi pengelolaan terpisah dan diisi masing-masing kelompok. Diperkirakan satu kelompok petani mengelola 20-30 Ha lahan. Muhamad Saad menegaskan, kawasan taman nasional tambora harus bebas dari aktivitas masyarakat, apalagi untuk mengelola petanian. Terkecuali bagi masyarakat yang melakukan penelitian atau kunjungan wisata. “Kita mau menghijaukan saja kita harus mengambil jenis flora disitu, umpama kita mau tanam jati atau durian itu tidak boleh, itu aturanya,” ungkap Saad. Saad menambahkan, selama empat hari melakukan operasi pihaknya tak mendapati pelaku pembalakan liar. Disinyalir pergerakan pihaknya sudah terpantau para pelaku perusakan hutan tersebut. (jun)
Tujuh Anggota Polres Dompu Terancam Dipecat Dompu (Suara NTB) – Tujuh orang anggota Polres Kasusnya Dompu terancam dipecat tidak dengan hormat dalam waktu memang dekat ini. Mereka dianggap beragam sudah melakukan pelanggaran berat dan mencoreng nama seperti baik institusi kepolisian, seperti terlibat kasus pembalakan penipuan, liar, penyalahgunaan sabu, penipuan, penggelapan dan penggelapan tindak pidana melanggar hudan sabu kum lainnya. Mereka yang terancam dipecat yakni Ys, Sp, Sg, Rf, Hr, Nv dan Cn. Hal tersebut diungkapkan Wakapolres Dompu, Kompol Etek Riawan, SE kepada wartawan di ruang kejanya, Senin (7/8). “Mereka tinggal kita sidangkan untuk mendapat putusan pemecatan tidak hormat. Berkas sudah kita ajukan ke Polda tinggal kita sidangkan saja,” ujarnya. Tindak pidana yang telah melibatkan oknum kepolisian ini jelas Etek Riawan, awalnya ditandai dengan malas masuk kantor dan menyalahgunakan sabu. Karena mengalami ketergantungan mereka akhirnya mencari jalan pintas dengan cara memanfaatkan seragam polisi untuk melakukan kejahatan. Tak tanggung-tanggung mereka bahkan menjadi eksekutor utamanya, seperti yang dilakukan Ys beberapa waktu lalu, yang mana mengendarai sendiri truk yang mengangkut kayu ilegal. “Kasusnya memang beragam seperti penipuan, penggelapan dan sabu. Pada dasarnya tidak pernah masuk dan melakukan kejahatan di luar,” ujarnya. Menurutnya, ketika oknum-oknum tersebut dipecat maka anggota Polres Dompu akan terbebas dari pengaruh melakukan aksi kejahatan, karena memang otak utamanya disinyalir tujuh orang ini. Dan pihaknya sudah beberapa kali memberi peringatan untuk mereka yang melanggar disiplin agar tidak mengulangi perbuatanya. Hanya memang perintah tersebut tak pernah diindahkan. “Jadi buat apa kita pertahankan orang seperti seperti itu,” tegasnya. Sementera itu disinggung soal gaji tujuh anggota Polres Dompu tersebut, Etek Riawan mengatakan saat ini kartu ATM mereka terblokir, bahkan langkah itu diambil saat mengetahui anggotanya tidak masuk selama tujuh hari kerja. (jun)
”
Etek Riawan
(Suara NTB/uki)
PARADE SAMPAN - Suasana Parade Sampan, di acara Festival Teluk Bima, yang dipusatkan di Pantai Kalaki, Kabupaten Bima, Minggu (6/8) lalu.
Kegiatan Promosi Wisata di Bima Lebih Banyak Diinisiasi Warga Bima (Suara NTB) – Beberapa event atau kegiatan budaya hingga pariwisata lokal yang pernah digelar di Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu. Rupanya lebih banyak diinisiasi sendiri oleh masyarakat setempat. Plt. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), Kabupaten Bima, Drs. H. Abdul Muis, Hal, M.Kes, juga mengakui hal itu. Kata dia, pihaknya hanya memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam rangka menyukseskan kegiatan dan event tersebut.
“Memang banyak diinisiasi oleh masyarakat, seperti event Festival Sangiang dan Parade Budaya di Sape. Kita hanya fasilitasi aspirasi,” katanya kepada Suara NTB, Senin (7/8). Dikatakannya, kegiatan atau event yang diinisiasi oleh masyarakat tersebut yang diharapkan oleh pihaknya untuk terus digelar. Dalam rangka mempromosikan dan memperkenalkan obyek destinasi wisata andalan masyarakat setempat. “Sebab hasil atau outputnya akan kembali kepada masyarakat,” katanya.
Seperti adanya kegiatan, Festival Sangiang dan Parade Budaya yang digelar belum lama ini. Menurutnya, dua kegiatan tersebut mampu mendongkrak atau memobilisasi massa dalam jumlah banyak. “Dua even atau kegiatan ini, warga dari berbagai kecamatan hingga desa ikut menyaksikan. Belum lagi mobilisasi kegiatan Pawai Budaya dan Festival teluk Bima, Bahkan masyarakat juga ambil bagian,” katanya. Ia mengakui even atau kegiatan yang pernah digelar,
Pulau Bajo - Kawangko Sudah Terhubung Jalan Darat Dompu (Suara NTB) Pulau Bajo yang berada di Desa Kawangko Kecamatan Manggelewa tergolong daerah yang terisolir dan terbelakang. Beberapa fasilitas seperti air bersih, listrik dan pembangunan lainnya selama ini belum tersedia. Keberadaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) cukup membantu pulau Bajo keluar dari keterisoliran. Setelah tahun 2016 lalu, program listrik dari PLN disambungkan ke pulau Bajo Desa Kawangko yang mulai mengalir pada 1 April 2017 lalu, kini pulau Bajo sudah terkoneksi melalui jalan darat dari daratan pulau Sumbawa di Desa Kawangko melalui program Desa dan dibiayai melalui APBDes tahun 2017. “Tahun ini kita buka akses jalan yang menghubungkan langsung dengan pulau Bajo. Insyaallah 1 bulan kedepan, akses jalannya sudah tersambung. Sekarang masih dalam tahap pengerjaan,” kata Kepala Desa Kawangko, Syaiful Baharuddin kepada Suara NTB, Senin (7/8) kemarin. Akses jalan menuju pulau Bajo yang dibangun tahun 2017 ini sepanjang 1 KM lebih dengan lebar badan jalan hingga 6 meter dengan menghubungkan Dusun Kawangko (daratan Sumbawa) dengan Dusun Pulau Bajo dengan total anggaran Desa hingga Rp.600 juta. Polanya dengan menimbun laut sepanjang lebih dari 100 meter, pada kedalamannya berfariasi antara 1 – 4 meter. Akses yang dipilih yang paling pendek dan selama ini ditumbuhi tanaman bakau dan dangkal. “Kalau sudah tersambung, ini bisa menjadi daerah wisata yang mudah diakses dengan kendaraan,” ungkapnya. Ia pun berharap, dengan adanya akses jalan darat dari Kawangko ke pulau Bajo akan memudahkan warga memasarkan hasil
(Suara NTB/ula)
PENGHUBUNG - Akses jalan yang menghubungkan Kawangko dengan pulau Bajo Desa Kawangko Kecamatan Manggelewa yang dikerjakan melalui APBDes tahun 2017. perikanannya serta memenuhi di pulau Bajo, yaitu Dusun pukebutuhan pokoknya. Akan teta- lau Bajo, Dusun Bajo Permai, pi untuk akses jalan di perkam- dan Dusun Bajo Baru. Empat pungan di pulau Bajo belum bisa tahun yang lalu melalui program dilalui kendaraan karena akses PNPM Mandiri juga sudah jalannya sempit dan melewati dibangun jembatan penghubung Dusun Pulau Bajo dan Bajo Perlorong perumahan warga. “Paling tidak, sudah bisa dile- mai untuk akses jalan bagi wati oleh sepeda motor di kam- siswa SD setempat. “Dulu siswa saat pulang pung. Kalau mobil untuk sementara sudah bisa tembus ke pu- sekolah sering tenggelam kalau air laut sedang pasang, makanlau Bajo,” jelasnya. Diakui Syaiful, ada 3 kebutu- ya dulu diupayakan pembanhan dasar masyarakat pulau Bajo gunan jembatan penghubung. selama ini sudah bisa diwujudkan Tapi saat ini jembatannya sudah pihaknya. Mulai dari air bersih banyak yang rusak,” terangnya. Desa Kawangko tahun 2017 yang diambil dari daratan Sumbawa di Dusun Kawangko, listrik ini mendapat alokasi anggaran dan saat ini akses jalan darat. Se- dari ADD dan DD mencapai Rp belumnya, warga harus ngojek 1,72 M. Terdiri dari DD sebesar perahu untuk mengambil air ber- Rp 837,492 juta dan ADD sebansih di Dusun Kawangko yang be- yak Rp 882,541 juta. Dengan angrada di daratan Sumbawa. “Ka- garan yang ada, untuk pembanlau air bersihnya sudah lebih dulu gunan akses jalan dari Kawangko ke pulau Bajo yang cukup bekita upayakan,” terangnya. Syaiful Baharuddin sendiri sar. Namun bukan berarti untuk merupakan warga Pulau Bajo. pembangunan fasilitas dan kebuSebagian besar warga Desa tuhan masyarakat di Kawangko Kawangko berasal dari 3 Dusun tidak diperhatikan. (ula)
tidak mempengaruhi meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnu) maupun Wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Bima. Dia menambahkan minimnya kunjungan Wisnu dan Wisman yang menyaksikan kegiatan atau even tersebut, tidak dipermasalahkan oleh pihaknya. Pasal tahun ini Dispar setempat hanya baru promosikan potensi. “Tahun ini kami memang fokus pada pengenalan brand. Kita jual potensinya bukan barangnya,” katanya.
Meski demikian, target pada even atau kegiatan kedepan, akan fokus meningkatnnya kunjungan Wisnu dan Wisman. Hanya saja, hal itu perlu dorongan semua pihak, karena soal wisata tidak hanya menyangkut potensi, tapi juga soal sarana dan prasarana memadai. “Selain itu kita juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahwa industri pariwisata ini cukup menjanjikan dan berdampak langsung untuk masyarakat,” pungkasya. (uki)
DPO Kasus Pembunuhan Kades di Bima Dilumpuhkan Bima (Suara NTB) – Timah panas harus bersarang di kaki Jaidin (27), salah seorang Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pembunuhan Kepala Desa (Kades) Parado Rato, Masyur SH, tahun 2016 lalu. Kapolres Bima, AKBP M. Eka Fathurahman S.IK SH kepada Suara NTB, mengatakan, warga Desa Wane Kecamatan Parado itu, terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melawan saat ditangkap tim Opsnal Sat reskrim Polres Bima Minggu (6/8) sekitar pukul 14.40 wita. “Saat ditangkap pelaku memanjat keatas plafon rumahnya, sehingga aparat mengeluarkan tembakan peringatan beberapa kali,” katanya. Hanya saja, lanjut Kapolres, tembakan peringatan tersebut rupanya tidak dihiraukan pelaku. Sehingga anggota terpaksa mengeluarkan tembakan dan tepat mengenai bagian kaki. “Meski telah dilumpuhkan, oknum ini masih berusaha melarikan diri. Namun anggota berhasil menangkapnya,” katanya. Usai ditangkap, pihaknya
kemudian langsung membawa pelaku ke RSUD Bima untuk mengeluarkan proyektil yang bersarang di kakinya. Untuk sementara pelaku masih dalan perawatan. “Setelah kembali pulih akan dibawa ke Polres Bima untuk diproses secara hukum,” katanya. Menurutnya, adanya penangkapan tersebut, membuat warga setempat terutama para ibu-ibu melakukan protes hingga memblokade jalan. Hanya saja hal itu berlangsung sebentar, setelah pihaknya melakukan negosiasi. “Warga menuntut agar kasus yang terjadi di Parado ditangani secara adil. Intinya kasus ini akan diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya. Dia menambahkan dalam kasus pembunuhan tersebut, pihaknya sudah menangkap satu orang pelaku, Syafrudin. Bahkan pelaku tersebut sudah divonis 10 tahun penjara. “Dalam kasus ini ada tiga pelaku. Mereka diantaranya Syafruddin, Jaidin dan Ihsan. Oknum Ihsan masih dalam buruan dan sudah dinyatakan DPO,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
PERAWATAN - DPO kasus pembunuhan Kades Parado Rato, Jaidin saat mendapat perawatan medis di RSUD Bima, Minggu (6/8).
POLHUKAM
SUARA NTB Selasa, 8 Agustus 2017
Halaman 8
Petani Garam Kurang Perhatian POTENSI produksi garam di Provinsi NTB cukup tinggi. Namun demikian, potensi tersebut tidak pernah disadari oleh pemerintah, sehingga diabaikan. Pemerintah baru sadar akan pentingnya pembinaan pada para petani garam, setelah garam mulai langka didapatkan. Kondisi itu diungkapkan anggota Komisi II DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar. Menurutnya, pemerintah baru menyadari setelah daerah ini dilanda oleh kelangkaan garam, sehingga membuat harga garam melambung tinggi. “Seandainya pemerintah sejak awal memperhatikan para petani garam, kemungkinan persoalan kelangkaan maupun kenaikan garam tidak mesti terjadi. Karena kenaikan atau pun kelangkaan garam itu bukan akibat faktor cuaca, tapi karena yang membuat tidak pernah diperhatikan,” kata Hazmi Hamzar di Mataram, Minggu malam. Di tengah melambungnya harga garam, seyogyanya SKPD di daerah merangkul petani, bagaimana meningkatkan produksi garamnya, sehingga ada kebanggaan petani garam terkait perhatian pemerintah. Oleh karena itu ia menyerukan sudah saatnya pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota memperhatikan kondisi para petani garam. “Kita tahu selama ini, produk garam tidak menjadi komoditas andalan seperti yang lain, begitu ada kelangkaan dan lonjakan harga baru ramai-ramai kita ributkan, sedangkan pembinaan terhadap mereka tidak ada,” ujar politisi dari PPP tersebut. Terkait rencana kebijakan impor garam, Hazmi Hamzar menegaskan hal tersebut sudah menjadi domain pemerintah unuk memutuskan. Daerah tidak bisa mengintervensi lebih jauh. Hanya saja yang bisa dilakukan daerah, bagaimana mendorong para petani garam untuk meningkatjan produksinya tahun ini. “Jangan buat petani kecewa, karena ketika produksi banyak mereka tidak tahu harus menjual ke mana. Namun, ketika harga naik mereka baru dilihat. Ini tidak boleh lagi seperti itu. Kalaupun akan impor, itu hanya satu kali, tidak secara terus menerus, lebih baik kita dorong petani garam kita,” pungkasTGH. Hazmi Hamzar nya. (ndi) (Suara NTB/dok)
DPC PPP NTB Rekomendasikan Paket Ahyar – Nurdin Mataram (Suara NTB) Setelah mendengarkan penyampaian visi dan misi bakal calon (balon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang mendaftar di DPW PPP NTB, DPC PPP 10 Kabupaten/Kota selanjutnya memberikan rekomendasi dukungannya. Dari pembacaan rekomendasi DPC tersebut, di Hotel Grend Legi, Senin (7/8), dukungan 10 DPC mengerucut pada satu nama untuk calon gubernur, yakni Ahyar Abduh. Dari 10 DPC itu, bulat menyebut nama Ahyar pada urutan pertama sebagai bakal calon gubernur. Ahyar mengungguli bakal calon lainnya yang juga telah mendaftar di PPP. “Ahyar Abduh, langsung disebut oleh 10 kabupaten/Kota, sementara Lalu Irham Sri Gde disebut oleh tujuh Kabupaten/Kota, Ahmad Rusni tujuh dan Farouk Muhammad, hanya tiga kabupaten /Kota,” sebut Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, M. Pd. Sementara untuk bacawagub, muncul dua nama, yakni Nurdin Ranggabarani dan Mori Hanafi. Keduanya mendapatkan skor yang sama, yakni 10 dukungan dari DPC. Hanya saja, nama Nurdin yang juga kader PPP, disebut paling atas dan akan menjadi prioritas. “Sangat berpengaruh rangking itu, karena ini langsung dari DPC. Nah nanti nama-nama yang masuk, tentu akan menjadi prioritas untuk diputuskan dalam rapat pleno tingkat wilayah,” jelasnya. Namun demikian, meskipun PPP sudah mendapatkan gambaran pasangan calon yang dikehendaki 10 DPC untuk didukung, yakni Ahyar dan Nurdin. Tapi PPP belum bisa memastikan bahwa keduanya akan mendapatkan dukungan final untuk diusung. Sebab hasil penjaringan PPP tersebut akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan calon partai mitra koalisi. “Nama ini pasti akan diusung, tapi karena kita tidak bisa mengusung sendiri, maka akan kita sampaikan dengan partai mitra koalisi. Nah kan kita tidak tahu hasil di partai lain, jangan-jangan ada nama lain yang lebih unggul. Dan kami juga tidak mau istilahnya kawin paksa,” jelasnya. Sementara untuk mitra koalisi, PPP tetap komitmen berada dalam bangunan koalisi poros tengah. Keputusan final akan mendukung siapa, pun akan disepakati dengan koalisi poros tengah. “Kita tetap di poros tengah saja, karena itu juga samasama partai pendukung pemerintah,” ujarnya. Sementara itu, dari tujuh balon Gubernur yang telah mendaftar di PPP, dua di antaranya telah didiskualifikasi, karena tidak serius mengikuti proses penjaringan. Mereka adalah H. Muh. Amin dan Sunardi Ayub. Keduanya dipastikan dicoret dalam daftar nama balon PPP, sebab tidak mengikuti penyampaian visi dan misi. “Nama pak Amin dan Sunardi Ayub dipastikan dicoret, karena tidak ikut menyampaikan visi dan misi. Itu otomatis dicoret dia berdua,” tambah Ketua desk pilkada DPW PPP NTB, Drs. Muzihir. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
REKOMENDASI - Pengurus DPW PPP NTB bersama Korwil PPP wilayah Bali-Nusra tengah mendengarkan penyampaian rekomendasi dukungan dari DPC se-NTB di Mataram, Minggu malam.
(Suara NTB/ist_Lanud Rembiga)
FORMASI - Air crew dan ground crew Skadik 102 Lanud Adisucipto membentuk formasi di apron Lombok International Airport, Praya, Lombok Tengah, didampingi Danlanud Rembiga, Kolonel Dodi Fernando. Tujuh siswa penerbang menuntaskan latihan pamungkas navigasi jarak jauh.
Skadik 102 Akhiri Misi di Lombok
Keselamatan Penerbangan Prioritas Utama Mataram (Suara NTB) – Sebanyak tujuh pesawat KT-1B Wong Bee Skadron Pendidikan (Skadik) 102 A.91 Lanud Adisucipto mengakhiri petualangannya di Lombok. Mereka kembali ke Yogyakarta dalam latihan pamungkas jelang pelantikan sebagai penerbang TNI AU. Selama dua pekan di Lombok, tujuh prajurit TNI AU digembleng latihan navigasi jarak jauh. Penguasaan kualifikasi terbang jarak jauh melengkapi kemampuan utama
penerbang TNI AU. Danlanud Rembiga, Kolonel Pnb Dodi Fernando menegaskan pentingnya kemahiran penerbang dalam menguasai kemampuan terbang jarak jauh sebagai wujud profesionalitas prajurit. “Terima kasih kepada air crew maupun ground crew atas profesionalitasnya selama latihan ini sehingga sukses dan lancar,” ujarnya saat memimpin latihan pamungkas Skadik 102 Lanud Adisucipto, Minggu (6/8) di apron
Lombok International Airport (LIA), Praya, Lombok Tengah. Ia menambahkan, prioritas utama dalam penerbangan yakni keselamatan. Apalagi TNI AU memiliki tanggungjawab dan kewenangan, serta kewajiban menjaga kedaulatan melalui tugas pertahanan matra udara. “Jadikan keselamatan terbang dan kerja sebagai prioritas utama,” tegas Dodi. Akhir pekan lalu, tujuh pesawat KT-1B Wong Bee tersebut lepas landas dari LIA untuk latihan shortie terakhir.
Masing-masing pesawat diawaki siswa sekolah penerbang A.91 berikut instrukturnya. Latihan navigasi jarak jauh tersebut berupa baca peta atau politage, fuel loggin, dan time calculation. Rute penerbangannya yakni LIA, Lanud Abdulrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, dan Lanud Adisucipto, Yogyakarta. Tujuan akhir itu merupakan markas Jupiter Aerobatic Team. “Ini adalah latihan pamungkas sebelum mereka menjalani wingday dan resmi dilantik menjadi
penerbang TNI AU,” ujarnya. Tujuh pesawat itu resmi kembali ke pangkalan utamanya, berikut pesawat Hercules dari Skadron Udara (Skadud) 32/Angkut Berat Lanud Abdulrahman Saleh. Pesawat KT-1B Wong Bee adalah pesawat bermesin turboprop bikinan Korea Aerospace Industry (KAI), Korea Selatan varia khusus TNI AU. Spesifikasi pesawat latih dasar milik TNI AU itu sesuai dengan kebutuhan penerbang yang akan beralih ke jet tempur. (why)
Koalisi Demokrat – PKS Menguat Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat menyatakan komunikasinya dengan PKS dalam rangka membangun koalisi untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur semakin menguat. Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi, Senin (7/8), tidak menampik jika komunikasi politik Demokrat dengan PKS baru-baru ini semakin mesra. “Ini sedang kita diskusikan untuk mengusung Rohmi. Ya, komunikasi dengan PKS sekarang ini menguat,’’ ungkap Mahali yang ditemui di DPRD NTB. Mahalli menyampaikan, partainya akan menggelar rapat internal pada Senin (7/8) malam, bersama pengurus
DPD dan dengan 10 DPD Kabupaten/Kota untuk membahas arah koalisi partai. “Nanti malam kita akan rapat DPD dengan DPC dulu, baru setelah itu akan kita lanjutkan rapat lagi dengan NW untuk memutuskan dukungan,” terang Mahalli. Saat ditanya mengenai wak-
tu partai Demokrat akan mengumumkan kepastian pasangan calon yang akan diusung. “Soal waktu kapan diumumkan, tunggulah nanti,” ucapnya. Sebelumnya dari awal, antara Demokrat dengan PKS sudah mengancang-ancang akan berkoalisi untuk mengusung pasangan Dr. Zulkief-
Terbukti Lakukan Pungli
limansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Tapi belakangan karena desakan dari jemaah NW agar Rohmi dicalonkan sebagai Gubernur, maka Demokrat sempat menguat mewacanakannya dan bahkan akan dipasangkan dengan Ketua DPW Nasdem NTB, H. Muh. Amin. Akan tetapi entah apa yang terjadi dengan Nasdem, sehingga Demokrat kembali berbalik untuk melanjutkan rencana awal mengusung Dr. Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah. Terkait menguatnya kemba-
li wacana koalisi Demokrat dengan PKS itu, bakal calon wakil Gubernur dari PKS, Johan Rosihan mengaku sangat mendukungnya. Sebab jika koalisi kedua partai berlanjut, maka PKS berada dalam posisi yang lebih diuntungkan, yakni sebagai orang nomor satu meskipun jumlah kursi PKS lebih kecil dari Demokrat. “Alhamdulillah, ya kita dukung kalau memang makin mesra. Kalau saya kan hanya berkomunikasi dengan Golkar, kalau tidak sama Golkar, saya tidak jadi maju,” teranganya. (ndi)
Pilkada Lotim
Mantan Kepala SMPN 6 Mataram PPP Prioritaskan Paket Sukiman – Rumaksi Dihukum Penjara Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala SMPN 6 Mataram, Lalu Marwan, terbukti melakukan pungli terhadap 397 siswanya. Ia dihukum penjara satu tahun dan denda Rp 50 juta. Ketua majelis hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Ferdinand M Leander menyatakan Marwan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 11 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Tipikor. “Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan penjara selama satu tahun dan denda Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar maka diganti hukuman kurungan satu bulan,” tegasnya, Senin (7/8) sambil mengetuk palu satu kali. Hukuman itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa, yakni hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan serta denda Rp 50 juta dengan pengganti kurungan dua bulan apabila tidak dapat dibayar. “Hukuman saudara lebih rendah ya dari tuntutan jaksa. Ini sudah melalui berbagai pertimbangan kami majelis hakim. Memang tujuan saudara ingin memajukan sekolah, tapi caranya salah,” ungkap Ferdinand. Hal yang meringankan terdakwa, menurut hakim, yakni terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. Terdakwa juga kini sudah berusia lanjut. Pertimbangan hal yang memberatkan Marwan antara lain, terdakwa sebagai kepala sekolah tidak memberi contoh yang baik selaku pendidik. Terdakwa juga mencederai tujuan kesejahteraan umum sebagai amanat UUD 1945. Marwan pun mengakui dirinya menerima uang dari pungli persiapan UNBK sebesar Rp 2 juta, yang merupakan selisih keuntungan dari
(Suara NTB/why)
AMAR PUTUSAN - Mantan Kepala SMPN 6 Mataram, Lalu Marwan, Senin (7/8) mendengarkan amar putusan majelis hakim pada sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Ia yang diciduk Tim Saber Pungli Provinsi NTB itu dihukum penjara satu tahun. pembelian berbagai alat persiapan ujian dengan uang yang dipungut dari para siswa. Pihak sekolah sejak November 2016 sampai Januari 2017 mengagendakan persiapan ujian nasional berbasis komputer. Sejumlah uang itu kemudian digunakan untuk membeli dua printer, satu komputer server, pintu besi pengaman, kaca riben ruang kelas, 50 kursi lipat, dan jaringan internet. Marwan divonis melakukan pungli senilai total Rp 95,33 juta. Pungutan itu berlangsung sejak 26 Oktober 2016 terhadap 397 siswa kelas IX yang akan menghadapi UNBK. Untuk melancarkan pungutan, terdakwa memanfaatkan komite sekolah. Terdakwa dalam rapat komite menyebutkan kepada wali murid bahwa total biaya untuk kelengkapan UNBK sebesar Rp 139 juta. Untuk mengumpulkan uang sejumlah itu, pihak sekolah meminta uang persiapan yang dipungut dari wali murid itu dititipkan ke masing-masing wali kelas IX di SMPN 6 Mataram yang berjumlah 10 kelas. Dari uang itu, penggunaannya dimanipulasi dan direkayasa. Hasil manipulasi itu men-
capai Rp 6.870.000 dan terdakwa telah menerima Rp 2 juta. Sisanya dikurangi bagian kepala sekolah digunakan untuk ongkos buruh, ongkos transportasi pegawai, ongkos pemasangan jaringan, dan ongkos transportasi komite sekolah. (why)
Mataram (Suara NTB) Sukiman Azmi yang berpasangan dengan anggota DPRD NTB dari fraksi Partai Hanura, H. Rumaksi SJ, (Sukma) telah mengantongi dukungan dari beberapa partai politik, kini pasangan Sukma kembali mendapatkan dukungan dari PPP. Hal itu diketahui setelah DPC PPP Kabupaten Lombok Timur, menyampaikan laporannya dan sekaligus merekomendasikan untuk mendukung pasangan Sukma di pilkada Lotim. Dukungan pada Sukma tersebut diputuskan, karena sampai saat ini, hanya pasangan Sukma yang serius membangun komunikasi dengan PPP. “DPC Lotim sudah melakukan penjaringan melalui pendaftaran, dan dari yang sudah mengambil formulir, hanya pasangan Sukma yang mengembalikan. Nah nanti tinggal diplenokan sama DPC untuk disampaikan ke DPP mela-
lui DPW,” terang Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, M. Pd. Ditegaskan, meskipun PPP belum secara resmi memberikan dukungan pada pasangan calon, tapi untuk Lombok Timur, karena hanya pasangan Sukma yang paling serius, maka partainya akan memberikan prioritas. “Ini memang masih dalam proses, tapi kita akan memberikan prioritas pada pasangan calon yang serius,” katanya. Selain Kabupaten Lombok Timur, PPP juga memberikan sinyal dukungannya pada Syafriansyar yang akan berpasangan dengan bakal calon Walikota Bima dari partai Golkar, yakni M. Lutpi. “Hasil musyawarah cabang Kota Bima merekomendasikan M. Lutpi dan Syafriansyar. Jadi kota Bima sudah tentukan sikap, yang lain tinggal diplenokan saja,” ungkapnya. Sementara untuk Lombok Barat, masih dalam proses. (ndi)
162 Calon Siswa Bintara Polda NTB Berangkat Pendidikan Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 162 calon siswa bintara Polri hasil seleksi panitia daerah NTB 2017 diberangkatkan Senin (7/8) untuk persiapan pendidikan pembentukan. Putra terbaik dari seluruh NTB itu akan menjalani pendidikan pembentukan bintara selama tujuh bulan ke depan. Ratusan calon siswa itu merupakan hasil seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri panitia daerah NTB tahun 2017. Sidang terbuka penetapan kelulusannya dilaksanakan Sabtu (5/8) lalu dipimpin langsung Wakapolda NTB, Kombes Pol Imam Margono. Hasil supervisi seleksi, sebanyak 190 calon siswa dinyatakan memenuhi syarat sesuai perwakilan masing-masing
kabupaten/kota di NTB. Termasuk dua calon taruna Akpol yang gagal bersaing di seleksi nasional awal Agustus lalu di Semarang, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti, Senin (7/8) menjelaskan, Mabes Polri menentukan kuota untuk panitia daerah NTB sebanyak 162 orang. Rinciannya, 146 siswa bintara polisi tugas umum yang akan menjalani pendidikan pembentukan di SPN Belanting Polda NTB, sembilan siswa bintara Polwan akan menjalani pendidiakn di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Jakarta, dan tujuh siswa bintara tugas khusus teknologi informasi akan menjalani pendidikan di SPN
Cisarua Polda Jabar. “Pembukaan pendidikan pembentukan pada Rabu (9/8). Hari ini (kemarin) mereka sudah diberangkatkan,” terangnya ditemui di ruang kerjanya. Dalam seleksi itu, kuota yang masuk pendidikan diklasifikasi berdasarkan Polres. Untuk kota Mataram sejumlah 26 orang, Lombok Barat 16 orang, Lombok Tengah 31 orang, Lombok Timur 37 orang, Sumbawa 11 orang, Sumbawa Barat tiga orang, Dompu tujuh orang, Bima Kota lima orang, Bima enam orang, dan Lombok Utara empat orang. Sedangkan bintara tugas umum untuk Polwan sebanyak sembilan orang dinyatakan terpilih serta termasuk tujuh orang bintara khusus TI. (why)
BUDAYA DAN HIBURAN
SUARA NTB Selasa, 8 Agustus 2017
Halaman 9
Bulan Pesona Lombok Sumbawa Resmi Dibuka
(Suara NTB/lin)
RINJANI - Keindahan Rinjani yang membuat wisatawan selalu ingin berkunjung kembali.
BTNGR Imbau Pendaki Tidak Upacara di Rinjani Mataram (Suara NTB) – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) akan mengeluarkan imbauan agar pendaki tidak melakukan upacara kemerdekaan di Rinjani. Sebab rencana adanya upacara kemerdekaan itu membuat jumlah kunjungan meningkat drastis. Hal ini terjadi hampir setiap tahun. “Kami akan memberlakukan pembatasan jumlah pendaki. Kami mengimbau kepada pendaki agar tidak melakukan upacara di Gunung Rinjani,” kata Kepala Bagian Tata Usaha Balai TNGR, Mustafa Lubis kepada Suara NTB di Mataram, Senin (7/8). Ia mengatakan bahwa antisipasi lonjakan jumlah kunjungan ini berkaitan dengan antisipasi meningkatnya volume sampah di Rinjani. Sementara ini BNTGR bersama Dinas Pariwisata Provinsi NTB menempatkan delapan orang satgas sampah di berbagai titik di
Rinjani. ‘’Memang selalu ramai dan banyak yang ingin mendaki saat HUT RI,” ujarnya. Misalnya pendaki asal Tangerang Andi Nur Fadli yang berencana akan mendaki Rinjani pada 15 Agustus mendatang. Ia bersama delapan orang rekannya berencana untuk merayakan kemerdekaan RI di puncak Rinjani. Menurutnya, itu akan menjadi perayaan kemerdekaan yang menarik dan menakjubkan. “Saya memang sudah lama berencana untuk mendaki Rinjani dan ingin melakukan upacara kemerdekaan di sana.
Ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan,” ujarnya. Meski ada imbauan untuk tidak melakukan upacara kemerdekaan di Rinjani, namun Andi bersama rekannya akan tetap mendaki Rinjani. Ia mengatakan bahwa situasinya akan dikondisikan. Selain itu, tujuan utamanya memang untuk mendaki. “Kalau nanti kondisinya tidak memungkinkan ya tidak apa-apa tidak ikut upacara. Yang paling utama itu mendakinya. Ini memang pendakian saya yang kedua kalinya, tapi ini menjadi yang
pertama untuk teman-teman saya,” akunya. Sementara itu, Mustafa Lubis kembali mengimbau setiap pendaki agar memperhatikan kebersihan dan membawa kembali sampahnya. Ia berharap kemerdekaan tahun ini dimaknai dengan lebih baik. Selain itu, berharap pendaki tetap mengutamakan keselamatan dalam mendaki. “Salah satu cara kita mengantisipasi lonjakan kunjungan, dengan cara membatasi jumlah pendaki. Namun jumlahnya belum ditentukan b e r a p a . Mungkin dalam waktu dekat ini,’” ujarnya. (lin)
Pertama di NTB, Program S1 Pariwisata Mataram (Suara NTB) – Pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor unggulan di NTB. Perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan memiliki kualifikasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram berdasarkan Keputusan Menristekdikti RI Nomor 416/KPT/I/ 2017 resmi menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram. Program studinya pun bertambah menjadi tiga, prodi Perhotelan, Perjalanan Pariwisata dan Strata-1 Pariwisata. “Sekarang tidak perlu lagi ke luar daerah untuk bisa mendapatkan pendidikan S1 Pariwisata. Akpar Mataram yang sekarang menjadi STP Mataram membuka prodi itu, sehingga calon mahasiswa bisa mendaftarkan diri,” kata Direktur Akpar Mataram atau STP Mataram, I Putu Gede, M.Par, di Mataram, Senin (7/8). Ia mengatakan, ini merupakan sekolah tinggi pariwisata pertama di NTB. Dengan adanya program S1 ini diharapkan dapat mencetak SDM bidang pariwisata yang unggul. Selain itu juga mampu melayani wisatawan
(Suara NTB/lin)
I Putu Gede dengan baik dan maksimal. “Akpar atau STP ini hadir untuk mencetak generasi atau SDM Pariwisata yang berdedikasi dan berkualitas. Dengan adanya program S1 ini, kami harapkan SDM bisa semakin banyak dan kualitasnya bagus,” ujarnya.
Saat ini jumlah mahasiswa yang sedang belajar di STP Mataram sebanyak 690 orang. Diharapkan semuanya dan alumni-alumninya mampu menjadi insan pariwisata yang berkualitas tinggi. Terlebih kebutuhan akan SDM bidang pariwisata saat ini meningkat drastis. “Ini bentuk dari perkembangan pariwisata kita di NTB. Permintaan akan SDM yang bersertifikasi itu semakin meningkat. Karena sekarang itu tenaga kerja yang berkerja pada bidang pariwisata harus bersertifikasi resmi,” ujarnya. Ia berharap setiap mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga SDM bidang pariwisata benar-benar berkualitas tinggi dan mampu bersaing secara global. Sehingga sektor pariwisata NTB dikelola oleh warga NTB sendiri. “Saat ini NTB sedang membutuhkan banyak SDM bidang pariwisata. STP Mataram punya prodi baru yang bisa menjadi pilihan untuk mahasiswa mengembangkan diri. Apalagi ini prodi S1 Pariwisata pertama di NTB,” ujarnya. (lin)
Mataram (Suara NTB) Dinas Pariwisata Provinsi NTB secara resmi meluncurkan Bulan Pesona Lombok Sumbawa (BPLS) sebagai salah satu agenda event pada Agustus ini. Ini merupakan salah satu event tahunan di NTB yang melibatkan hampir semua daerah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Peluncuran BPLS dilakukan di Jakarta, Minggu (6/8). “Provinsi NTB telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi prioritas di Indonesia. Sehingga diharapkan sektor pariwisata terus berkembang melalui budaya dan pendukung lainnya,” kata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Kemenpar RI Muhammad Amansyah berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Minggu (6/8). Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H.L.Moh.Faozal, S.Sos., M.Si mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan mancanegara atau domestik untuk berkunjung. Selama sebulan, setiap daerah akan menampilkan kekayaan budaya dan mempromosikan destinasinya. Ini menjadi bagian terpenting dari BPLS tahun ini. “Paling tidak kami menyumbang 10 persen dari target wisman kemenpar tahun ini,” kata Faozal. Rangkaian bulan pesona Lombok Sumbawa 2017 dibuka dengan atraksi Sakeco asal
(Suara NTB/dok)
BULAN BUDAYA - Kontingen dari Bima pada Bulan Budaya Lombok Sumbawa tahun lalu. Sumbawa. Atraksi ini dimainkan dua orang diiringi alunan rebana berisi sastra lokal dan disampaikan dalam bentuk sajak yang sifatnya mendidik. Ini menjadi salah satu dari sekian banyak kebudayaan yang dimiliki NTB. Baik itu kebudayaan yang masuk dalam warisan budaya tak benda RI maupun yang belum terdaftar Bulan Pesona Lombok Sumbawa 2017 akan dimulai pada 18 Agustus hingga 16 September mendatang. Sejumlah rangkaian atraksi budaya sudah disiapkan. Setiap daerah akan mempersiapkan dan memanjakan wisatawan asing dan domes-
tik yang berkunjung. Acara wisata budaya tersebut akan di konsentrasikan di beberapa wilayah. Diantaranya Mandalika, Kota Tua Ampenan, Sembalun, hingga Gili Tramena Begawe. Kegiatan yang dilakukan adalah food street festival, rally wisata, pameran hasil bumi, musik holtikultura, seni dan atraksi Lombok, hingga coaching clinic tarian Lombok. “Kami berharap wisatawan merasa senang dengan atraksi budaya yang akan disuguhkan. Apalagi kegiatannya meliputi Pulau Lombok dan Sumbawa. Silahkan berkunjung dan nikmati setiap pertunjukannya,” ujarnya. (lin)
SUARA NTB Selasa, 8 Agustus 2017
PENDIDIKAN
Halaman 10
Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB
FSEI UIN Gelar Yudisium Mataram (Suara NTB) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Senin (7/8) menggelar yudisium dalam rangka wisuda semeser genap tahun ajaran 2016/2017 bertempat di auditorium kampus I. Ada 115 mahasiswa FSEI yang diyudisium. Mereka berasal dari tiga program studi, yaitu Ekonomi Syariah, Akhwalu Syakhsiyah dan Muamalah. Selanjutnya mereka akan wisuda pada tanggal 19 Agustus mendatang. “Jumlah yudisium tahun kemarin lebih banyak, kini agak turun, dipengaruhi oleh situasi mahasiswa sendiri,” jelas Dekan FSEI Dr. H. Musawwar, ditemui usai yudisium.
Menurunnya jumlah calon wisudawan tahun ini disebabkan adanya persoalan di internal mahasiswa sendiri. Padahal untuk mempercepat proses penyelesaian akademik mahasiswa, pihaknya mengaku sudah berupaya memberikan pelayanan terbaik agar para mahasiswa cepat wisuda baik dari segi pembimbingan, pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Semuanya tidak ada yang disulitkan. Diakui Musawwar, ada tiga syarat atau komponen yang harus diselesaikan oleh mahasiswa agar cepat wisuda. Pertama komponen administrasi meliputi pelunasan pembayaran SPP, termasuk juga menyangkut lembaga juga harus selesai. Komponen kedua yaitu aka-
demik menyangkut tiga hal dari Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu kegiatan belajar di kelas dihitung melalui SKS yang ditempuh, kedua penelitian bersifat penulisan skripsi, ketiga pengabdian masyarakat melalui pelaksanaan KKP. “Tiga komponen ini harus ada bukti telah dilakukan baru kita proses untuk bisa wisuda. Jadi sangat mudah kalau bisa selesaikan tiga hal ini,” jelasnya. Kalaupun ada mahasiswa FSEI tidak bisa diwisuda, hal itu semata-mata karena yang bersangkutan belum tuntas pada tiga komponen tersebut. “Kalau mereka bermasalah di tiga komponen itu tidak bisa. Padahal sangat dimudahkan dan tidak dipersulit,” ujarnya. (dys/*)
(Suara NTB/dys)
(Suara NTB/dys)
HADIR - Petinggi UIN Mataram dan Dekan dan Wakil Dekan di FSEI UIN Mataram saat mengikuti proses yudisium.
YUDISIUM - Suasana yudisium mahasiswa FSEI UIN Mataram di Kampus I UIN Mataram, Senin (7/8).
Melebihi Daya Tampung Siswa Perkuat Integrasi SMK dengan DUDI PROSES revitalisasi SMK yang dicanangkan pemerintah terus diperkuat. Salah satunya dengan integrasi SMK dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Selain juga penataan ulang kompetensi keahlian di SMK. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., melalui Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMK, H. Makbullah, S. Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya pekan kemarin. Pihaknya mengarahkan SMK untuk memperhatikan kerjasama dengan DUDI. Salah satu bukti terintegrasinya itu dengan adanya proses praktik kerja industri (prakerin), yang saat ini dilakukan selama enam bulan. “Harus terintegrasi, buktinya prakerin harus enam bulan sekarang,” katanya. Dinas Dikbud NTB menjalin komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berkaitan dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK. Nantinya lulusan SMK bisa membuat kartu tanda pencari kerja di SMK masing-masing. Sebelumnya L. Hasbulwadi, menjelaskan, bursa kerja khusus yang ada di SMK akan diperkuat kembali atau direvitalisasi. Diupayakan di tahun ini kerjasama dengan Dinas Nakertrans. Bursa kerja khusus ini wadah untuk memberikan informasi penyaluran sampai ke penempatan tenaga kerja, bagi lulusan SMK. Terlebih lagi, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, pada Februari 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada penduduk dengan pendidikan SMK menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 11,12 persen. Terkait revitalisasi BKK di SMK, ia menjelaskan sudah dibuatkan nota kesepahaman dengan tiga menteri, yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Ristekdikti), Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). BKK diakuinya sangat membantu mitra kerja dalam hal pemberian informasi penyaluran, penempatan, dan bimbingan karier. “Karena itu juga ada di instrumen akreditasi, sekolah harus punya BKK, nanti ada semacam ada pendelegasian kewenangan, nanti ada pembuatan kartu kuning, dan sebagainya,” katanya. (ron) L. Hasbulwadi (Suara NTB/dok)
Banyak Sekolah Swasta Dibangun dengan ’’Emosional’’ Mataram (Suara NTB) Banyak sekolah swasta di sejumlah daerah di NTB yang masih belum layak, terbukti dari data fisik sementara akreditasi masih banyak sekolah hanya berdindingkan gedek atau anyaman bambu. Disinyalir pendiri sekolah membangun sekolah dengan emosional, tanpa kemampuan yang ada. “Di satu sisi pemerintah belum mampu memfasilitasi semua warga bersekolah di sekolah negeri. Di sisi lain swasta mau membangun tapi kadang membangun tapi emosional, tidak ada kemampuan tapi membangun, itulah jadinya ada yang pakai gedek dan segala macam,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi kemarin. Menurutnya banyak pihak sekolah itu yang mencari lahan, kemudian barulah membangun gedung. Lalu mencari siswa, setelah ada siswa baru mencari guru. Setelah itu barulah mencari biaya operasional. “Sepanjang hidupnya terus berjuang, tetapi luar biasa semangat kita (pendiri sekolah swasta) di Pulau Lombok ini,” katanya. Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Syamsudin Anwar, menyorot adanya sekolah yang tidak layak di sejumlah daerah pelosok dikhawatirkan akan mempengaruhi pembentukan sumberda daya manusia ke depannya. “Memang tidak langsung, tapi kalau lama kelamaan seperti itu, dengan tingkat kepedulian yang rendah dari pemerintah. Maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang apa adanya,” katanya. Oleh karena itulah, pendidikan sudah semestinya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Ia meminta agar pemerintah lebih peduli terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah. “Kita berharap agar pemerintah lebih peduli, sebab bagaimanapun itu berada di wilayah kita, berada di yuridiksinya bupati, walikota, gubernur. Jadi wajar kalau memberikan perhatian yang lebih bagi sekolah-sekolah yang kondisinya seperti itu, yang harus menjadi perhatian,” harapnya. Apalagi dalam undang-undang, katanya, sudah diatur mengenai pengalokasian anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan. “Sehingga pendidikan bagi generasi hari ini kita siapkan sebaik-baiknya, bermutu, berkualitas, dan mampu bersaing,” tandasnya. (ron)
Sekolah Sulit Berikan Pendidikan yang Layak Mataram (Suara NTB) – Beberapa sekolah negeri di Kota Mataram menerima siswa melebihi daya tampung. Bahkan ada yang masih melaksanakan double shift atau membagi siswa masuk pagi dan siang hari. Hal ini dikhawatirkan membuat sekolah sulit memberikan pendidikan yang layak kepada siswa. Hal itu disampaikan pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Syafril, S.Pd., M.Pd., Senin (7/8). Menurutnya mesti ada ketegasan dari sekolah, pengawas pendidikan, dan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram. “Tidak boleh siswa itu diterima melampaui batas, dan akhirnya belajar di tempat yang tidak layak, karena itu bertolak belakang dengan undang-undang, bahwa semua peserta didik berhak mendapatkan pendid-
ikan yang layak,” kata Syafril. Setiap penerimaan siswa baru, harus ada analisis daya tampung sekolah. Jika melewati batas daya tampung berarti penerimaan itu bermasalah. Selain itu, sangat jauh dari teori pembelajaran, karena tidak boleh jumlah siswa melewati batas daya tampung sekolah. “Proses pembelajaran double shift betulbetul tidak sehat,” ujar Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMM ini. Menurut Syafril, sekolah juga harus memiliki ramalan kebijakan pendidikan ke depan.
24, tapi kita sudah punya stok, dan sekarang sedang pelatihan. Bulan Agustus ini sudah harus diisi,” katanya. Pengangkatan kepsek untuk SMA/SMK sendiri harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 tahun 2010, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. “Kalau pengangkatan kepala sekolah harus sesuai Permendiknas 28 tahun 2010,” katanya. Sebelumnya, ia menekankan, pengangkatan kepsek harus melalui proses seleksi.
untuk jalur BL maksimal sebanyak 20 persen dari kuota siswa di sekolah. Tapi kenyataannya, masyarakat tidak bisa menerima itu. Akhirnya keinginan masyarakat diakomodir. Namun, pihaknya menyesuaikan dengan kemampuan sekolah. Siswa yang diterima melebihi kuota itu tetap memperhatikan kemampuan sekolah. Sidik menyampaikan semua aspek di sekolah menjadi pertimbangan, seperti sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan tenaga kependidikan. “Tetap kita memperhatikan kemampuan sekolah, supaya sekolah tidak terbebani. Kepentingan masyarakat yang kita utamakan agar tidak ada yang tidak sekolah,” ujarnya. (ron)
Minim, Operator Sekolah Berstatus ASN
(Suara NTB/ist)
MENGGAMBAR - Peserta didik RA Alkhyar NW Bagik Polak Barat saat mengikuti lomba menggambar yang digelar di IC beberapa waktu lalu.
RA Al-Akhyar NW Bagik Polak Programkan Wisata Religi Giri Menang (Suara NTB) Raudatul Athfal (RA) Al-Akhyar NW Bagik Polak Barat, dengan semangat baru di tahun ajaran baru memiliki program salah satunya adalah karya wisata, khususnya wisata religi. Anakanak mulai sejak dini dikenalkan, diajarkan, dan dididik untuk senang dan cinta pada rumah Allah atau masjid. Kepada Suara NTB, Guru Pendamping RA Al-Akhyar NW Bagik Polak, Maelani, S.Pd., menegaskan program karya wisata khususnya wisata religi untuk mendukung pemerintah yang kini tengah mengembangkan pariwisata halal. Dalam rangka itulah, puluhan murid RA Al-Akhyar beberapa waktu lalu diajak mengunjungi Islamic Center. Di samping itu, kunjung wisata religi ini juga untuk memenuhi undangan Komunitas Pecinta Kaligrafi yang saat itu tengah menggelar Pekan Khazanah Kaligrafi Islam dan mengadakan lomba menggambar yang diadakan tanggal 4-5 Agustus 2017 di IC. “Tidak saja IC, objek wisata religi lainnya yang ada di Pulau Lombok ditargetkan jadi sasaran kunjungan,” ujarnya.
Dikatakan Maelani, salah satu tujuan dari program karya wisata ini adalah untuk mengajarkan pada anak-anak bahwa berwisata tidak hanya melulu ke tempat yang jauh, wisata tidak hanya identik dengan pantai, taman, dan kolam. Namun dengan hadirnya IC sebagai tempat wisata religi yang menjadi kebanggaan masyarakat NTB, patut dijadikan tempat wisata yang menarik bagi anak-anak. “Di samping tentu dapat mengenalkan dan mendekatkan anak-anak pada rumah Allah. Ketika ada undangan untuk berpartisipasi dalam acara ini pihak sekolah langsung mengagendakan untuk hadir dan sekalian merealisasikan program dari sekolah. Untuk lomba, kemarin kami mengadakan langsung dari sekolah, untuk program sekolah sendiri,” tuturnya. Selanjutnya, pihaknya berharap lebih banyak lagi eveneven bernuansa islami seperti ini ke depannya. Baik yang berupa lomba-lomba, pameran maupun demo kaligrafi seperti yang diadakan kali ini. Sebab dengan mengikuti lomba-lomba baik yang diadakan oleh sekolah maupun pihak luar
Agustus, Pengisian Kepsek Lowong Mataram (Suara NTB) Saat ini ada sebanyak 24 jabatan kepala sekolah (kepsek) yang masih kosong, sementara ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala sekolah dari unsur pengawas pembina sekolah. Direncanakan pada bulan Agustus ini akan ditetapkan kepala sekolah definitif untuk mengisi jabatan kepsek yang masih kosong. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji ditemui di Mataram, akhir pekan kemarin. “Yang masih kosong sebanyak
Apalagi nanti jika Peraturan Peresiden yang menguatkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah, yang mengharuskan lima hari sekolah dan delapan jam belajar di sekolah. “Harus ada ramalan kebijakan ke depan, mengarah ke mana, kalau mengarah ke delapan jam, bagaimana yang masuk sore,” katanya. Syafril menegaskan, hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Dikhawatirkannya, jika generasi mendatang tidak bermutu, maka negara dan bangsa akan hancur berantakan.
Harus ada dorongan kesadaran di sekolah, orang tua, dan dinas terkait agar bisa mengawal penerimaan siswa baru sesuai dengan daya tampung sekolah. “Harus ada ketegasan untuk masa depan generasi,” katanya. Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan, pihaknya sudah berusaha melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai Petunjuk Teknis (Juknis). “Tetapi kadangkala ada yang mungkin satu dua yang harus keluar dari juknis, karena tuntutan masyarakat,” katanya. Mantan kepala SMPN 5 Mataram ini mencontohkan, juknis
“Pengembangan teknis akan diberikan kepada kepala sekolah, pengawas, dan guruguru. Pengangkatan kepala sekolah harus melalui proses seleksi,” ujarnya. Saat ini masih dilaksanakan proses seleksi calon kepsek dan asih menunggu hasil psikometri dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Dari situ akan dilihat juga sebagai bagian penilaian. Pengawas Pembina sekolah yang mengisi posisi Plt Kepala Sekolah terpaksa mengerjakan dua tugas sekaligus. Ini diakui cukup mempersulit kerja
pengawas. Kepala Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, H. Mashun, S.Pd., M. AP., ditemui di Mataram pekan kemarin. Menurutnya, ada beberapa sekolah yang cukup lama jabatan kepsek diisi oleh pengawas pembina. “Pengawas kita juga berfungsi ganda,” katanya. Pada pengisian kepsek itu nantinya, tidak menutup kemungkinan ada pergeseran posisi antara kepsek yang ada di Mataram dan Lobar. “Tidak menutup kemungkinan itu,” kata Mashun. (ron)
sekolah, menjadi salah satu ajang berkompetisi sehat dan melatih anak untuk mengatur emosi, kesabaran, fokus, kejujuran dan kemandirian. “Masalah kalah menang itu bukan menjadi prioritas, tetapi keberanian anak untuk unjuk dan bersosialisasi sudah menjadi penghargaan yang luar biasa,” ujarnya. (dys)
Mataram (Suara NTB) Operator data pokok pendidikan (dapodik) di sekolah masih banyak yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal mereka merupakan tulang punggung sekolah untuk pendataan dapodik. Oleh karena itu sekolah harus memperhatikan kesejahteraan mereka. Demikian disampaikan Kepala Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, H. Mashun, S.Pd., M. AP., Senin (7/ 8). Di Lombok Barat (Lobar) dan Mataram saja dari 47 sekolah negeri hanya 10 sekolah yang operator sekolah berstatus ASN. “Berarti yang 37 tenaga lepas, ini juga harus menjadi perhatian kepala sekolah. Tidak hanya memperhatikan pekerjaannya, tapi juga kesejahteraan dari operator dapodik itu,” kata Mashun. Pemberian perhatian kepada operator sekolah, menurutnya penting dilakukan, karena mereka menjadi tulang punggung sekolah untuk pendataan dapodik. Terlebih lagi, saat ini acuan pendidikan sangat bergantung pada dapodik. “Harus menjadi bagian dari perhatian,
dengan memberikan mereka semangat,” ujar Mashun. Mashun mengatakan, saat ini juga dilakukan Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) melalui aplikasi PMP. Peran operator sekolah menjadi sangat penting. PMP itu salah satu pengukuran delapan standar pendidikan, yang selama ini sekolah belum maksimal melaksanakan kegiatan itu. Pemenuhan delapan standar pendidikan harus diupayakan. Menurutnya tidak boleh ada satu atau dua standara yang diselesaikan, tapi seluruh delapan standa pendidikan itu harus diselesaikan sekolah. Delapan standar pendidikan itu yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan. “Seluruh delapan standar pendidikan itu harus terselesaikan, tidak hanya sekadar kita berbicara fisik saja, tapi kita abaikan standar pendidikan kita. Termasuk tenaga kependidikan kita juga harus menjadi perhatian kita. Bukan saja kita perhatikan satu-dua sekolah tapi secara keseluruhan,” ujarnya. (ron)
Halaman 11
SUARA NTB Selasa, 8 Agustus 2017
KONI NTB Harus Mampu Wujudkan Target 17 Emas di PON/2020 Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB mengatakan pengurus KONI NTB yang akan datang harus bekerja lebih baik lagi dalam membangun prestasi olahraga di NTB. Dalam hal ini KONI NTB harus mampu mewujudkan target 17 medali emas di PON Papua 2020. “Semua pengurus KONI NTB kedepan harus bekerja lebih baik lagi. Mereka harus benarbenar mau mengorbankan waktu pikiran dan tenaga untuk kemajuan prestasi olahraga di NTB,” ucap H. Ahmad Rusni saat diwawancarai Suara NTB di Mataram, Senin (7/8). Pernyataan ini dilontarkan pimpinan pengurus cabor tarung derajat setelah mendengar target 17 emas NTB di PON 2020. Selain itu dia
juga telah mendengar susunan pengurus KONI NTB yang sudah selesai dibentuk oleh tim formatur KONI NTB. Menurut Rusni, bahwa siapapun orang yang masuk dalam jajaran kepengurusan KONI NTB yang dipimpin H. Andy Hadianto SH periode 2017-2021 merupakan orangorang terbaik dalam membina organisasi olahraga. Oleh karena itu kinerja kepengurusan KONI NTB kedepan di-
harapkannya lebih baik lagi. Ukuran kinerja KONI NTB lebih baik adalah mampu meningkatkan prestasi olahraga di ajang multi event nasional hingga event internasional. Dalam hal ini KONI NTB kedepan harus komit meningkatkan prestasi olahraga di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2017. Diakui Rusni, prestasi olahraga NTB di kancah nasional terus menunjukan peningka-
tan. Hal itu terlihat dari jumlah perolehan medali yang diraih di setiap mengikuti PON. Terakhir KONI NTB berhasil meraih 11 emas, 10 perak dan 18 perunggu di PON 2016. Jumlah perolehan medali NTB di PON 2016 cukup banyak dibanding PON sebelumnya di Kaltim tahun 2008 dengan perolehan 3 emas dan PON di Riau tahun 2012 yakni 11 emas, 5 perak dan 8 perunggu. Setelah sukses meningkatkan perolehan medali di PON 2016, KONI NTB kata Rusni harus bisa mewujudkan target 17 emas NTB di PON 2020. Pasalnya dukungan anggaran olahraga di NTB sudah relatif bagus. (fan)
Ribuan Atlet Ikuti Porkab II Sumbawa 2017 Sumbawa Besar (Suara NTB) Pekan Olahraga Kabupaten ke-II Tahun 2017 yang dimulai tanggal 7-13 Agustus 2017 telah resmi dibuka Sekda Sumbawa Drs. H. Rasyidi di Halaman Kantor Bupati Sumbawa pada Senin (7/8) kemarin. Porkab dimaksud diikuti seribuan lebih atlet dari perwakilan setap kecamatan. Sekda mengapresiasi Porkab yang mengusung tema “Multi Even KONI Kabupaten Sumbawa Dalam Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Menuju Juara Umum Pekan Olahraga Provinsi ke-X 2018” tersebut. Sebagai salah satu upaya bersama dalam membangun kualitas atlet-atlet Sumbawa agar mampu berkompetisi dalam berbagai pertandingan atau kejuaraan dan berharap kepada para peserta dapat menampilkan performa maksimalnya dalam bertanding sehingga akan menempa para kontingen dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan yang dimiliki. Sementara Ketua Panitia Amiruddin, S.Pd Melaporkan peserta berasal dari 24 Kecama-
tan se-Kabupaten Sumbawa dengan jumlah 1102 altet, terdiri dari 791 atlet putra, 311 atlet putri dari 15 Cabang Olahraga. Yakni, atletik, tarung derajat, sepak takraw, billyard, senam, tae kwondo, karate, tenis lapangan, tenis meja, kempo, pencak silat, bulutangkis, bola volly, catur dan basket. Tempat pelaksanaan di Gedung Olahraga Mampis Rungan, Stadion Pragas, Stadion Brangbiji, Saliper Ate dan Lapangan PELTI. Ketua Umum KONI Sumbawa, Mustami H. Hamzah S.H, menyatakan kegiatan ini adalah untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial, meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Sumbawa, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, mempererat persaudaraan, persatuan dan ke-
SALON Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543
SALON SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
Panjat Tebing Pasang Target Medali di Kejurnas KU Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga panjat tebing NTB siap mengirim atlet di Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur (KU) yang akan berlangsung di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat (Sumbar), 23-29 Agustus mendatang. Mereka memasang target medali di kejurnas singel event kelompok umur tingkat nasional itu. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB, Adi Hendra Susanto, yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (7/8) kemarin mengatakan pihaknya akan mengirim sebanyak tujuh atlet di kejurnas kelompok usia muda itu. Ketujuh atlet itu diambil dari hasil koordinasi FPTI NTB dan FPTI Kota Mataram, Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim) belum lama ini. “Hasil koordinasi kami dengan pengurus FPTI kabupaten/kota ternyata hanya Kota Mataram, Loteng dan Lotim yang siap mengirim atlet. Sehingga dipilih tujuh atlet yang akan kita kirim,” ucapnya. Lanjutnya, sebanyak tujuh atlet yang akan dikirim itu adalah Imam Fathurrahman, Topan Purnawan, M. Agha Safaraz, B. Zahvania Awali, Khanza Atthaya Putri, M. Aldi Satria dan Afifah Alfina. Masing-masing atlet akan bertanding di kelas lead (jalur pemanjatan) dan boulder (jalur pendek) klasik pada empat kategori usia, yakni KU1, KU2, KU3 dan KU4. Dari tujuh atlet itu, FPTI NTB memasang target medali di kelas lead dan boulder klasik. Menurut Adi, sejumlah atlet yang turun di kelas boulder dan lead perorangan memiliki harapan untuk meraih medali. Pasalnya ketujuh atletnya sudah melaksanakan persiapan khusus untuk mengikuti event itu. Latihan sudah berlangsung cukup lama (tiga bulan) di Gelanggang Pemuda Mataram. (fan)
(Suara NTB/fan)
PANJAT TEBING - Atlet panjat tebing NTB berlatih di Gelanggang Pemuda Mataram, Senin (7/8). Latihan itu dalam rangka persiapan mengikuti Kejurnas Panjat Tebing di Sumatera Barat (Sumbar), 23-29 Agustus 2017.
(Suara NTB/arn)
PORKAB - Devile atlet dari berbagai cabor dalam pembukaan Porkab II 2017, Senin (7/8). satuan masyarakat sumbawa, mempersiapkan atlet dari seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan perolehan medali emas di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X NTB 2018 di Mataram serta menambah jumlah cabang olahraga peserta PON XX di Papua Tahun 2020. Diharapkan melalui kegiatan ini, sukses penjaringan bibit atlet olahraga prestasi se-
Kabupaten Sumbawa, sukses penyelenggaraan PORKAB II 2017, sukses meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan olahraga, sukses dalam menghadapi PORPROV X Tahun 2018 Tahun 2018 di mataram dengan target juara umum. Porprov IX Tahun 2010 lalu, Sumbawa menempati juara umum dua dari 10 Kabupaten Kota se-NTB. (arn)
SALON
SALON
Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)
Andy Tunggu SK KONI Pusat Mataram (Suara NTB) Tim formatur KONI NTB sudah bekerja merampungkan susunan atau namanama pengurus KONI NTB yang baru. Namun namanama pengurus KONI NTB itu masih dirahasiakan oleh tim formatur, alasan pihaknya masih berkonsultasi dengan pihak KONI Pusat terkait nama-nama pengurus tersebut. Informasi yang diterima Suara NTB dari beberapa tim formatur bahwa ketua tim Formatur KONI NTB, H. Andy Hadianto bersama empat anggotanya telah rampung menyusun nama-nama pengurus KONI NTB periode 20172021 sejak seminggu yang lalu. “Nama-nama pengurus KONI NTB sudah selesai kita susun. Tinggal menunggu pengesahan dari KONI Pusat,” ucap Anggota Tim Formatur KONI NTB, Junaidin Yaman yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Senin (7/8). Meski mengetahui hasil
LOWONGAN
KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4
DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)
SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
rapat formatur, Junaidin masih merahasiakan namanama pengurus yang telah disusun oleh pihaknya, karena menurutnya yang berhak mempublikasikan nama tersebut adalah ketua tim formatur. Ketua Tim Formatur, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi terpisah ternyata belum mau membeberkan namanama pengurus yang disusun oleh tim formatur. Pasalnya pihaknya masih konsultasi ke pengurus KONI Pusat terkait nama-nama pengurus KONI NTB yang baru. Dia menginginkan namanama pengurus KONI NTB dapat dipublikasikan setelah disahkan oleh KONI Pusat. “Nanti aja setelah SK pusat terbit,” ungkap Direktur PT. DMB. Sebagaimana diketahui sebelumnya, H. Andy Hadianto ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum KONI NTB periode 2017-2021. Dia dipilih secara aklamasi oleh 57 anggota KONI NTB lewat Musorprov KONI NTB yang di gelar di salah satu hotel
LOWONGAN
berbintang di Mataram bulan, 14-16 Juli lalu. (fan)
HILANG HIANG STNK R2 YAMAHA DR6687CM NOKA/NOSIN : MH3SE8810FJ357272/ E3R2E-0379444 AN. TITIK HARIYANI HILANG DISEKITAR JL. BRAWIJAYA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR3273CR NOKA/NOSIN : MH1JFZ113GK011419/ JFZ1E-1021582 AN. JUMAEHUL BAHRI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5539AM NOKA/NOSIN : MH1KEV8152K554947/ KEV8E-1553674 AN. DIDI WAHYUDI FIRMANSYAH HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA VARIO DR6569HR NOKA/ NOSIN : MH1JFH118EK116948/ JFH1E-1116625 AN. MARSUNIN HILANG DISEKITAR DUSUN LOCO DESA SENGGIGI KEC. BATULAYAR
Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592
HILANG STNK R4 SUZUKI DR1620AJ NOKA/NOSIN : MHUGDN42V7J-300625/ G15AID-162981 AN. DENUNEANJANA HILANG DISEKITAR JL. BRAWIJAYA KOTA MATARAM
PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit. Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr. Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
SUARA NTB
Selasa, 8 Agustus 2017
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 8 Agustus 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar Pin ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB
Selasa, 8 Agustus 2017
Halaman 14
Gubernur Sidak Instansi Penyelenggara Layanan Publik GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke beberapa instansi peyelenggara layanan publik lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, Senin (7/8). Instansi layanan tersebut diantaranya Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP), Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Melalui Sidak itu, gubernur ingin memastikan bahwa pelayanan publik di instansi tersebut berjalan baik, lancar dan sesuai prosedur yang ditetapkan. Di RSUP, Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akbrab Gubernur NTB tersebut, mengecek satu persatu pelayanan yang dilakukan di hampir semua klinik dan bagian yang ada, seperti Bagian administrasi, Ruang Network Operation Center (NOC), Instalasi JPK, Klinik Jantung, Klinik Rehabilitasi Medik, Klinik Dalam, Klinik Anak, Klinik Bedah serta bagian pelayanan lain yang berhubungan langsung dengan pasien. Di ruang bedah Onkologi, TGB berbincang dengan paramedis mengenai sejumlah penyakit yang dikeluhkan masyarakat, terutama penyakit kanker. Ditemani Direktur Rumah Sakit, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, gubernur mendapatkan banyak informasi yang menjadi muncul-
nya penyakit ganas seperti kanker payudara. Salah satunya disebabkan oleh gaya hidup. Dari informasi itu, TGB meminta rumah sakit dan dinas kesehatan untuk meningkatkan penyuluhan terkait pola hidup sehat. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi utuh serta polapola yang diterapkan agar terhindar dari penyakit tersebut. Selain berinteraksi dengan petugas kesehatan dan dokter di rumah sakit tersebut, TGB juga berbincang dengan masyarakat untuk menggali informasi mengenai pelayanan masyarakat di rumah sakit. Termasuk menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat mendapatkan perwatan di rumah sakit, baik rawat inap maupun rawat jalan. Selain pelayanan, gubernur yang juga
Gubernur NTB,TGH.M.Zainul Majdi menyapa pasien yang sedang berobat di RSUP NTB
ahli tafsir itu mengecek kebersihan di setiap sudut ruangan pelayanan publik dan juga ruang kerja petugas. Usai Sidak di RSUD, gubernur kemudian menyambangi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penempatan dan Perlindunag Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Jalan Udayana, Kota Mataram. Di tempat itu, TGB berbincang dengan sejumlah Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, seperti di Malaysia, Brunai Darussalam dan sejumlah negara lainnya. Sebagian besar Calon TKI yang diajak berbincang TGB saat itu sedang mengurus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), Paspor dan sejumlah administrasi lainnya. TGB meminta mereka untuk melengka-
pi semua berkas yang dibutuhkan untuk menghindari masalah saat nanti sudah bekerja di luar negeri. Di ruang pelayanan, gubernur kemudian berdialog dengan petugas, untuk menjaring informasi, termasuk jaminan-jaminan dan hak-hak yang diperoleh TKI ketika mendapat masalah di luar negeri. Ia meminta suluruh petugas untuk melayani masyarakat dengan baik, tulus serta mengedepankan keramahan. Dari kantor LTSP, TGB kemudian berjalan kaki menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UPTD Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi NTB yang berada di sebelah timur tidak jauh dari Kantor LTSP-TKI. Disambut Kepala UPTD, TGB memasuki ruangan pelatihan yang saat itu, sedang diselenggarakan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Gubernur dua periode tersebut menyapa satu persatu kader itu dan dilanjutkan dengan dialog terkait kebutuhan dan masalah yang perlu ditangani di desa masing-masing. Saat itu, gubernur mengajak pemuda-pemudi itu untuk senantiasa memberikan sum-
Gubenur NTB, TGH.M.Zainul Majdi saat menyapa pasien yang sedang berobat di RSUP NTB
(Suara NTB/humas setda ntb)
Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi menyalami salah seorang pasien saat menggelar sidak di RSUP NTB, Senin kemarin. bangsih positif bagi desa masing-masing. Sehingga, seluruh program yang ada di desa dapat berjalan lancar dan mem-
berikan kemanfaatan bagi masyarakat. ‘’Sepulang dari pelatihan ini, datangilah orang-orang yang memiliki pen-
Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi di lobi RSUP
garuh di desa itu dan lakukan yang terbaik untuk desa anda,’’ pesan Gubernur TGB. (humas Setda NTB/*)
Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi mengamati fasilitas pelayanan di RSUP NTB
Fasilitator Desa Diminta Tayangkan Literasi Data Desa di Website KETERSEDIAAN data sangat dibutuhkan sebagai modal startegis di setiap lini pembangunan, termasuk pembangunan sektor terkecil di Pemerintahan Desa. Menyadari hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi meminta kepada fasilitator desa yang sedang mengikuti pelatihan agar sepulangnya nanti segera menyusun literasi data desa, kemudian semua data itu ditayangkan di website desa sehingga mudah diakses. Kehadiran Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) didepan peserta Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (RKMD) Angkatan VI Tahun 2017 di kantor UPTD Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi NTB, Mataram (7/8), merupakan bagian akhir dari kegiatan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah instansi penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi NTB. Sebelumnya Gubernur TGB telah melakukan sidak di RSUP Provinsi NTB, kemudian dilanjutkan di Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Penempatan dan Perlindungan TKI NTB dan terakhir di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kedatangan gubernur di lokasi pelatihan tersebut, sontak membuat kaget pengajar dan puluhan fasilitator peserta pelatihan yang sebagian besar berasal dari desa itu. Saat itu, gubernur menegaskan bahwa selain pembangunan fisik, hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan data spasial tentang kondisi faktual desa. Data itu harus mudah diakses sehingga pembangunan desa dapat lebih terarah dan dapat dikawal oleh seluruh masyarakat desa, terangnya. ‘’Buat-
lah website desa dan masukkan seluruh datanya, termasuk APBDesnya agar semua masyarakat bisa mengaksesnya. Karena hal itu merupakan bagian dari akuntabilitas desa kepada masyarakat,” jelas Gubernur TGB. Dalam sesi dialog, gubernur juga sempat bertanya kepada sejumlah peserta dari Kabupaten Dompu, Bima dan Sumbawa tentang permasalahan utama yang dihadapi di masing-masing desanya. Para peserta kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan sejumlah keluhan dan permasalahan yang dihadapi didesanya. Seperti Fastabiqul Khoirat dari Dompu yang mengeluhkan kondisi jalan di desanya yang rusak parah. Mereka mohon kepada gubernur untuk memberi perhatian. Merespons keluhan keluhan itu, gubernur berjanji akan segera menindaklanjutinya, seraya mengingatkan bahwa tugas mereka bukanlah sebagai penyelesai masalah, melainkan sebagai fasilitaor yang mampu mempertemukan stakeholder. ‘’Jadilah jembatan yang menghubungkan banyak titik. Diperlukan kerendahan hati membangun silaturrahmi untuk memaksimalkan potensi yang ada,’’ ungkap gubernur. Sebagai penutup, gubernur kembali mengingatkan bahwa pengabdian para fasilitator di desa sangat besar kontribusinya bagi kemajuan daerah. ‘’Wajah desa juga ditentukan dedikasi anda semua,’’ pungkas gubernur. Kegiatan RKMD terlaksana atas kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi NTB dan UPTP Balai latihan Denpasar yang dilaksanakan dari 4 s/d 8 Agustus 2017. (humas setda ntb/*)
Gubernur NTB,TGH.M.Zainul Majdi saat berdialog dengan para dokter dan paramedis lainnya saat menggelar sidak di RSUP NTB, kemarin.
Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi saat melakukan sidak di RSUP NTB
Layanan Sudah Baik, Tapi Harus Terus Dimaksimalkan GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyatakan kondisi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP ) NTB saat ini sudah cukup baik. ‘’Alhamdulillah, pelayanannya sudah baik. Pelayanan di RSUP ini telah menunjukkan pelayanan yang memanusiakan. Namun tetap harus terus dimaksimalkan,’’ tegasnya. Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB dua periode tersebut, menyampaikan hal itu, Senin Siang (7/8) usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan mengecek satu persatu kondisi layanan pada semua poli dan unit/ruang pelayanan rumah sakit, sekaligus juga memeriksa kondisi serta kelengkapan sarana prasana dan
Gubernur NTB,TGH.M.Zainul Majdi sedang sidak di Kantor LTSP
kebersihan, baik kebersihan di dalam ruangan maupun di lingkungan rumah sakit. Selama sidak dari ruang satu ke unit layanan lainnya, gubernur juga sempat bersalaman dengan sejumlah warga masyarakat dan pasien yang tengah antre menunggu giliran pelayanan medis, sembari menanyakan keluhan penyakit yang dirasakannya. Usai melakukan peninjuan keliling di seluruh area vital rumah sakit terbesar di Provinsi NTB itu, dengan didampingi Direktur RSUP, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, Gubernur TGB kemudian mengadakan ramah tamah dengan para medis dan dokter petugas pendamping haji asal NTB musim haji tahun 2017 di Aula Pertemuan Rumah Sakit tersebut.
Pada saat itu TGB mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran rumah sakit, termasuk petugas kebersihan atas kemajuan pelayanan, termasuk kebersihannya. Gubernur memuji kemajuan yang dicapai rumah sakit. Terutama pada penyediaan fasilitas pelayanan medis, mulai dari gedung, ruang perawatan, poli, apotek dan peralatan medis yang memadai. Dengan dukungan peralatan ini, maka fungsi pokok rumah sakit ini dapat berjalan cukup baik Hanya saja Gubernur Tuan Guru Bajang mengingatkan bahwa pelayan yang sudah baik, terutama dari aspek tangible (nyata) berupa kecanggihan peralatan tersebut, harus diiringi dengan dukungan
aspek distangible, yaitu semangat pelayanan dari segenap SDM rumah sakit. Yakni dengan terus memaksimalkan koordinasi antara unit layanan, serta meningkatkan skill SDM maupun keramahtamahannya dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Meski secara umum, pelayanan RSUP sudah semakin baik, namun satu catatan yang menjadi temuan gubernur adalah kebersihan pada ruanganruangan tertentu yang tidak diakses masyarakat, seperti di ruang farmasi, masih kotor. Padahal semua area mestinya terjaga dan diperhatikan kebersihannya dengan baik agar steril dari kuman. ‘’Ini artinya menjaga kebersihan harus konprehensif, ‘’ ujar gubernur.
Selain itu, saat mengunjungi ruang perawatan bedah onkologi, gubernur mendapatkan penjelasan dari dokter spesialis bedah, bahwa tend penyakit kanker payudara satu semester tahun ini yang ditangani rumah sakit, sama jumlahnya dengan tahun lalu. Padahal penyakit itu terkait dengan gaya hidup (lifestyle) yang penanganannya berada di hulu atau bersinergi dengan instasi terkait lainnya, seperti Dinas Kesehatan. Karenanya, gubernur menginstruksikan kepada Direktur RSUP agar terus melakukan evaluasi dan mengkonsolidasi seluruh struktur. Ia juga mengingatkan pentingnya konsolidasi dan sinkronisai dengan Dinas Kesehatan dalam mengatasi masalah kesehatan. (humas setda ntb/*)
Gubernur NTB,TGH.M.Zainul Majdi dalam sidaknya juga berkesempatan berdialog dengan peserta pelatihan fasilitator desa.
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 8 Agustus 2017
TPTGR Belum Libatkan Kejaksaan Tagih Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Majelis Tim Penyelesaian Tagihan Ganti Rugi (TPTGR) Kota Mataram terus melakukan penagihan ke sejumlah SKPD terhadap tunggakan kerugian negara. Sehingga dianggap belum waktunya melibatkan Kejaksaan. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi mengaku belum ada pemikiran melimpahkan kewenangan penyelesaian ganti rugi ke Kejaksaan. Sebab, Pemkot Mataram telah membentuk tim yang terdiri dari Inspektorat, Sekretariat Dewan dan Badan Keuangan Daerah serta instansi teknis untuk menelusuri aset ataupun potensi kerugian negara. “Kita belum berpikir ke sana. Tim akan bekerja,” kata Syakirin, Senin (7/8). Termasuk aset yang diduga dikuasai mantan Anggota Dewan. Syakirin menambahkan, lamanya tidak selesai aset di Dewan yang diduga merugikan daerah senilai Rp 400 juta lebih karena tidak intens dilakukan penagihan. Tim dibentuk ini diharapkan bisa menyelesaikan benang merah persoalan tersebut. Syakirin menjelaskan, pihaknya tengah merumuskan perubahan Perwal tentang majelis TPTGR yang sebelumnya belum diakomodir dalam aturan lama. Aturan lama itu bahwa semua disidangkan oleh majelis. “Tapi saat ini kita harus tunduk terhadap aturan BPK,” terangnya. Untuk melibatkan perbendaharaan sambung Syakirin, harus masuk ke BPK. Auditor negara ini yang melakukan penilaian. Kerugian sifatnya di luar itu baru masuk ke TPTGR. Setelah selesai putusan akhir di BPK. Selanjutnya, tim baru memanggil yang bersangkut. Pemanggilan itu berdasarkan surat keputusan dikeluarkan oleh BPK. Sebagai contoh kasus kehilangan uang di Inspektorat beberapa waktu lalu, setelah hasil penelitian BPK RI bukan jadi tanggungjawab bendahara sehingga tidak dibebankan. Demikian pula dengan proses di masing - masing SKPD. Syakirin tidak menyebutkan total kerugian negara yang belum tertagih. Hanya disampaikan bahwa baru tiga kasus yang masuk ke tim. “Baru tiga sepeda motor yang hilang. Itu kita minta diganti setelah dihitung berdasarkan penyusutan,” katanya. (cem)
Abaikan Proses Hukum Dari Hal. 1 kata Asdatun Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH.MH, menanggapi polemik seputar upaya banding kuasa hukum penggugat lahan Poltekpar. Pada sidang sebelumnya di Pengadilan Negeri Praya, pihaknya maju sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) mewakili Pemprov NTB. Dengan bukti sertifikat, JPN memenangkan gugatan tersebut, sehingga semakin membuat semakin sahih lahan itu milik Pemprov NTB. “Sehingga kalau mau bangun di lahan itu sekarang, ya tidak ada masalah. Kami sudah sampaikan itu ke Pemprov,” jelasnya. Bagaimana upaya banding yang bisa menghalangi proses pembangunan? Menurutnya sama sekali tidak ada masalah. Banding adalah proses normal dalam upaya hukum pada pihak ketika tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama. Itu pun masih ada langkah kasasi ke MA bagi salah satu pihak yang tidak puas selepas putusan banding Pengadilan Tinggi. ‘’Saat ini status tanah milik Pemprov NTB. Kalau ada upaya banding, tidak halangi
aktivitas (Pemprov) pemilik tanah,’’ ulasnya. “Setelah putusan itu (tingkat pertama), sudah clear. Bagaimana jika banding? nanti kan ada kasasi, ada upaya hukum berlanjut. Itu pun jika bicara kemungkinan terburuk Pemprov kalah di tingkat banding,” bebernya. Tapi dalam konteks ini pihaknya tidak ingin berandai andai soal kemungkinan apapun putusan Pengadilan tingkat banding nanti. Karena jelas urusan lahan Poltekpar adalah urusan negara untuk kepentingan pendidikan. Pemprov sudah bisa membuktikan lahan 41 hektar lebih itu statusnya milik negara dengan dasar sertifikat. Tidak saja Datun, pendapat sama sebelumnya dalam satu forum disampaikan juga perwakilan dari akademisi kepada Biro Hukum Setda NTB. “Kami semua sepakat itu harus dilaksanakan. Dalam posisi status tanah yang ada sekarang, menurut aturan hukum, satu pun tidak ada yang bisa menghalangi,” tandasnya. (ars)
Pemprov Segera Gelar Rakor Sikapi Ancaman Pemotongan DAU Dari Hal. 1 Terkait dengan penyerapan anggaran, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini mengatakan, terus memacu kinerja SKPD merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Meskipun realisasi belanja pada pertengahan tahun ini masih di bawah target, namun ia mengatakan pada akhir tahun anggaran pasti akan mencapai target. ‘’Sudah biasa itu. Nanti kalau Desember selesai,’’ tandasnya. Berdasarkan data emonev Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, dari total APBD sebesar Rp 5,008 triliun, realisasi keuangan sudah mencapai 43,05 persen dari target 61,19 persen. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 46,19 persen dari target 63,95 persen. Artinya, masih ada deviasi realisasi anggaran 18,14 persen untuk keuangan dan 17,76 persen untuk realisasi fisik. Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA mengatakan pemerintah daerah harus siap tidak menerima DAU sesuai dengan target yang mereka tetapkan jika realisasi belanja tidak bagus. Ia mengatakan, dana yang ditransfer pemerintah pusat harus dibarengi dengan progres belanja yang bagus. Ia menyebutkan, hingga pekan lalu, jumlah dana transfer yang dikirim Kemenkeu ke 11 Pemda di NTB sudah mencapai Rp 9,6 triliun. Sementara itu, data realisasi anggaran yang diperoleh Suara NTB dari emonev Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) hingga 31 Juli lalu, kinerja Pemda di NTB dalam merealisasikan
anggaran cukup rendah. Dimana, realisasi belanja 11 Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota sampai Juli lalu baru mencapai 31,85 persen atau Rp 6,18 triliun lebih. Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan dana transfer daerah kepada 11 entitas pemerintahan di NTB mencapai Rp 9,6 triliun lebih. Rinciannya, Pemprov NTB telah menerima dana transfer sebesar Rp 2,15 triliun, realisasi belanjanya sampai 31 Juli baru 43,05 persen. Kota Mataram sudah menerima dana transfer sebesar Rp 597,9 miliar lebih, realisasi belanjanya baru 34,75 persen. Lombok Barat telah menerima dana transfer Rp 828,2 miliar, realisasi belanja baru 37,51 persen. Kemudian, Lombok Utara telah menerima dana transfer Rp 435,59 miliar, realisasi belanja baru 8,56 persen. Lombok Tengah telah menerima Rp 1,016 triliun, realisasi belanja sudah mencapai 45,62 persen. Lombok Timur telah menerima dana transfer Rp 1,238 triliun, realisasi belanja baru 36,64 persen. Selanjutnya, Sumbawa Barat telah menerima dana transfer Rp 611,63 miliar, realisasi belanja baru 32,29 persen. Sumbawa sudah menerima Rp 826,8 miliar, realisasi belanja baru 36,62 persen. Dompu sudah mendapatkan dana transfer Rp 528,48 miliar, realisasi belanja baru 32,41 persen. Bima dan Kota Bima sudah menerima dana transfer masing-masing Rp 918,04 miliar dan Rp 447,25 miliar. Dengan realisasi belanja baru mencapai 19,04 persen dan 23,8 persen. (nas)
Halaman 15
Incaran Pelaku ”llegal Logging”
Pemprov Usulkan Kuota Nol Penebangan Kayu Sonokeling Mataram (Suara NTB) – Kayu jenis sonokeling menjadi incaran para pelaku illegal logging di NTB. Hal ini terlihat dari maraknya penggagalan pengiriman jenis kayu yang mulai punah ini di daerah ini. Belum lama ini, pengiriman kayu sonokeling diduga hasil illegal logging sebanyak enam kontainer digagalkan di Pelabuhan Bima. Belum lagi penggagalan pengiriman kayu jenis ini melalui jalur darat. Menyikapi persoalan ini, Satgas Percepatan Penanggulangan Kerusakan Hutan yang terdiri dari unsur Pemprov NTB, TNI dan Polri menggelar rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi tersebut menyimpulkan supaya Pemprov NTB mengusulkan kuota nol untuk penebangan kayu sonokeling ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). “Karena usulan kuota nol itu berdasarkan pertimbangan tingkat kerusakan dan keterancaman daripada suatu spesies. Jenis sonokeling ini sudah terancam punah di NTB,” kata Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Konservasi SDA dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Mursal, SP., M.Si. Mursal mengatakan, tahun 1978, Presiden Soeharto telah meratifikasi atau menyetujui perlindungan spesies tanaman kayu sonokeling. Kemudian hal ini dikukuhkan lagi pada 2017, bahwa
sonokleing merupakan tanaman yang terancam punah. Sehingga, berbagai aktivitas yang terkait dengan perdagangan, pengangkutan dan peredaran kayu sonokleing harus dengan Surat Angkut Tanaman dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN). Kemudian, jika diekspsor, maka harus menggunakan Surat Angkut Tanaman dan Satwa Luar Negeri (SATSLN). Mursal mengungkapkan, surat Pemprov NTB yang meminta kuota nol penebangan kayu sonokeling sudah ditandatangani Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Surat tersebut juga sudah dikirim ke Menteri LHK pada 17 Juli lalu “Dengan adanya surat itu, berarti merusak, menebang, mengangkut, mengedarkan, menampung, mengolah baik di dalam maupun ke luar daerah itu ilegal,” katanya. Mursal menambahkan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB
juga memperkuat surat tersebut. BKSDA menyatakan hingga saat ini belum pernah mengeluarkan SATSDN. ‘’Jadi, dimanapun dari ujung barat maupun ujung timur NTB, sonokeling kalau diangkut ke luar daerah, itu ilegal,” tambahnya. Mursal mengatakan, kayu jenis sonokeling banyak tersebar di Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Timur. Namun, khusus di Pulau Lombok kayu jenis ini sudah habis ditebang. Ia mengatakan, tak memiliki data khusus mengenai potensi jumlah kayu sonokeling di NTB. Mursal mengatakan, kayu sonokeling yang tumbuh saat ini banyak yang tumbuh alami dan hasil penghijauan puluhan tahun lalu. Ia menyebutkan, dari satu hektar luas hutan di NTB, tinggal 30 persen yang kondisinya masih bagus. “Jadi sudah mengalami degradasi yang cukup parah,” tandasnya. (nas)
Separuh Masyarakat Miskin di NTB adalah Petani Dari Hal. 1 Senin (7/8) siang kemarin mengakui penduduk miskin masih banyak di sektor pertanian. ‘’Maksudnya petani itu juga kebetulan mengkonsumsi rokok, juga sumber dari kemiskinan. Tapi kan penerimaan dari bea cukai rokok juga tidak pernah kurang. Kemudian petani tembakau juga kita perlu berinisiasi supaya provitasnya kita tingkatkan,” kata Husnul. Ia mengatakan, sumber masalah banyaknya petani yang masih miskin terletak dari dua hal tersebut. Namun, untuk meningkatkan pendapatan petani, pihaknya dari sisi sektor pertanian akan terus mendongkrak NTP. Menurut Husnul, NTP tanaman pangan di NTB jauh lebih tinggi dibandingkan NTP lainnya. Menurutnya, yang masih perlu ditingkatkan adalah NTP hortikultura. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB pada bulan Juli 2017 tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 104,44. Kemudian Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 89,26, Nilai
Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 93,27. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 119,10 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 106,04. Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 115,27 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 91,17. Secara gabungan, NTP NTB sebesar 104,44. NTP NTB bulan Juli 2017 mengalami penurunan 0,61 persen bila dibandingkan dengan bulan Juni 2017 dengan NTP sebesar 105,06. Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi NTB yang diperoleh dari hasil bagi antara indeks yang diterima petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), pada bulan Juli 2017 tercatat 112,81 yang berarti mengalami penurunan 0,14 persen dibandingkan bulan Juni 2017 dengan Nilai Tukar Usaha Pertanian 112,97. Pada bulan Juli 2017, terjadi inflasi di daerah perdesaan di NTB sebesar 0,60 persen. Inflasi disebabkan karena terjadinya peningkatan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) pada kelompok bahan
makanan sebesar 0,93 persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,62 persen. Selanjutnya, kelompok makanan jadi sebesar 0,47 persen, kelompok perumahan sebesar 0,36 persen, kelompok sandang sebesar 0,14 persen, Kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 0,08 persen dan kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen. Husnul mengatakan, ada beberapa langkah yang dilakukan terkait dengan beberapa komoditas pertanian yang memicu inflasi seperti bawang merah, bawang putih dan cabai. Dimana, Pemprov NTB melalui gubernur akan mengusulkan ke pemerintah pusat atau kementerian terkait mengenai penetapan harga acuan sejumlah komoditas tersebut. Harga acuan dasar yang diajukan Pemprov NTB tersebut untuk memastikan petani tidak mengalami kerugian besar. “Kita sudah hari ini masukkan suratnya, berkenan Pak Gubernur tandatangan. Kemudian kita ajukan ke menteri untuk mengajukan harga acuan dasar sesuai BEP. Sudah dimasukkan hari ini,” ungkapnya. (nas)
(Suara NTB/penrem)
SERTIJAB - Danrem 162/WB Kol. Inf. Farid Makruf saat memimpin sertijab Dandim 1615/Lombok Timur dari Letkol Inf Musthofa kepada Letkol Inf Agus Setiandar, S.I.P.
Dandim 1615/Lotim Diganti Mataram (Suara NTB) Bertempat di Aula Sudirman Korem 162/WB, Senin (7/8) digelar serah terima jabatan (Sertijab) Dandim 1615/Lombok Timur dari Letkol Inf Musthofa kepada Letkol Inf. Agus Setiandar, S.I.P. Kegiatan serah terima jabatan yang dipimpin langsung Danrem 162/WB Kol. Inf. Farid Makruf, MA. Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Letkol Inf Musthofa beserta isteri atas pengabdian dan pelaksanaan tugasnya di Kodim Lotim. Kepada Dandim yang baru, Danrem menyampaikan selamat datang. “Segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas yang baru,” pesan Danrem. Dia juga berpesan, jabatan
yang disandang saat ini bukanlah hadiah, tetapi merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jabatan juga sebagai kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan TNI Angkatan Darat, yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban. ‘’Untuk itu, amanah ini hendaknya kita terima dengan penuh rasa syukur, disertai tekad untuk senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan semaksimal mungkin,’’ pesan Danrem. Setelah kegiatan upacara serah terima jabatan, acara dilanjutkan dengan kegiatan ramah-tamah yang dihadiri jajaran Korem 162/WB, para Kasi Korem 162/WB, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB dan Ibu Ketua Persit KCK Rem 162 beserta pengurus. (ars/*)
BPKP Audit Pembobolan Rp 1,2 Miliar BPD Syariah Dompu Dari Hal. 1 Kasus ini kemudian diendus internal Bank NTB, setelah melakukan audit dan ditemukan dana bank milik daerah ini dibobol Rp 1,2 miliar. Dua modus tersebut leluasa dilakukan oleh F karena posisinya yang strategis sebagai analis kredit sekaligus petugas pembiayaan. Informasinya, terbongkarnya kasus tersebut ketika F sudah tidak mampu membayar tagihan bank kepada nasabah. Semen-
tara nasabah sudah membayar melalui debet gaji. Kasus perbankan kedua yang rencananya akan ditangani terkait merger PT Bank BPR. Sudah ada komunikasi awal antara penyidik Kejati NTB yang menangani kasus ini dengan BPKP. Namun Ngatno belum bisa memastikan, kemungkinan akan ditindaklanjuti ke ekspose awal untuk ditingkatkan ke audit investigasi atau audit kerugian negara. ‘’Kalau soal BPR, kami tunggu dari Kejaskaan,’’ tandasnya. (ars)
Bulog Diminta Serap 40 Ribu Ton Beras Petani NTB Dari Hal. 1 ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (7/8) siang kemarin. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Kepala Bulog Divre NTB, Achmad Makmun mengenai hal ini. Bahwa Bulog Divre NTB diberikan target oleh pemerintah pusat menyerap 40 ribu ton beras. Husnul mengaku tidak mengetahui alasan pemerintah pusat memberikan target baru dan menolkan target serapan sebelumnya. Namun, ia mengatakan hal itu ada kaitannya dengan penyediaan beras sejahtera (rastra) atau beras tidak premium. Dengan target baru itu, maka Bulog Divre NTB harus menyerap 40 ribu ton beras
petani NTB. “Artinya, dia harus beli gabah paling tidak 100 ribu ton,” sebut Husnul. Menurutnya, masih ada petani yang panen untuk musim tanam Juli-Agustus-September. Saat ini, katanya, angka tanam di NTB sudah mencapai 98 persen dari luas areal tanam 475 ribu hektar. Ekspansi tanaman padi pada Juli-Agustus-September sesuai target nasional sebesar 506 ribu hektar dari 475 ribu hektar. Artinya, kata Husnul, ada penambahan luas areal tanam seluas 36-40 ribu hektar. Jika produksi per hektar sebesar 5,2 ton, maka masih ada produksi sekitar 200 ribu ton gabah. Husnul mengatakan, produksi gabah sebanyak itu sudah mampu untuk memenuhi target serapan 40 ribu ton beras, sesuai target yang terbaru. (nas)
Polisi Lacak Ibu Kandungnya, Orang Tua Asuh Antre Ingin Adopsi Dari Hal. 1 Penanganan terhadap bayi perempuan ini pun normatif seperti penanganan bayi lahir biasa. Bidan dan perawat Puskesmas memberi obat mata, vitamin A dan Imunisasi HB Nol. Sama dengan bayi yang ditemukan di kawasan Hutan Pusuk oleh warga. Bayi lakilaki ini juga dalam kondisi baik. Meski berat badannya lebih rendah yakni 1.820 gram, namun bayi tersebut sudah tidak menggunakan bantuan alat pernafasan bantuan melalui selang oksigen. Hanya saja, dokter RSUD masih menginstruksikan perawatan bayi dilakukan di dalam inkubator untuk menjaga suhu tubuhnya. ‘’Menurut keterangan dokter, bayinya sudah bisa pulang. Selang oksigen sudah dibuka tinggal disarankan untuk mencoba memberi dot. Anaknya masih dioven biar badannya tetap hangat,’’ kata perawat jaga ruang NICU, Dani Sartika. Ukuran berat badan bayi tersebut memang jauh dari normal (2,5 Kg). Namun berdasarkan analisa medis, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kondisi terkini sang bayi. Hanya pada saat hari pertama dibawa ke RSUD, tim medis memberi penanganan khsus. Misalnya pemberian susu melalui perantara selang, dan membantu pernafasannya menggunakan oksigen. ‘’Dokter masih melihat sampai besok (Selasa) pagi, apakah sudah bisa dibawa atau tidak,’’ katanya. Selaku lembaga yang ber-
tanggung jawab sebagai pengasuh sementara anak, bayi malang ini akan diserahkan ke LPA Paramita Mataram. Selanjutnya bakal orang tua asuh bayi akan ditentukan kemudian sesuai prosedur yang berlaku. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KLU, Hadari melalui Kabid PPPA, Nartodi dan Kasi PPPA, Hasrurrahman, S.Psi., mengakui bahwa orang tua asuh dari kedua bayi mengantre. Terutama bayi malang berjenis kelamin perempuan. “Memang banyak yang meminta mengadopsi. Ada pejabat Kepolisian (Polres KLU), ada dari Mataram, sampai dari Bali dan Jakarta. Bahkan ada keluarga yang langsung menghadap Pak Bupati meminta anak itu,” kata Hasrur di ruang kerjanya. Hanya saja, keputusan membawa pulang anak dan menentukan pengasuh bayi bukan kewenangan Dinsos KLU. Melainkan melibatkan lintas instansi antara lain, lembaga Pengadilan, Kepolisian, LPA Paramita, Dinsos Provinsi NTB dan Dinsos KLU. Finalnya keputusan adopsi berada di Pengadilan melalui keputusan hukum seorang hakim. ‘’Banyak prosedur yang harus dipenuhi karena kami dari dinas juga akan mensurvei keadaan ekonomi, status sosial dan sebagainya dari calon orang tua bayi. Keinginan warga yang menemukan bayi untuk mengadopsi tidak berani kita iya-kan. Tetapi orang yang menemukan dan inisiat-
ifnya mengadopsi bisa jadi nilai lebih untuk dipertimbangkan,’’ katanya. Hasrur mencatat, selama 2017 ini telah terjadi tiga kasus pembuangan anak yang diketahui (dilaporkan). Pertama terjadi pada April lalu, dimana bayi malang ditemukan warga di Kali Dusun Bentek, Desa Persiapan Menggala Kecamatan Pemenang. Bayi tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal. Dua kasus lainnya yang terdata adalah pada hari Jumat (5/8) lalu. ‘’Pesan Pak Bupati meminta supaya yang mengadopsi anak ini tidak keluar dari wilayah KLU.’’ Sementara di Puskesmas Gangga, Nurni dan suaminya, Rasinudin (warga yang menemukan bayi perempuan) terlihat menunggui bayi tersebut. Ia dan kerabatnya sampai menginap di Puskesmas menunggui sang bayi. Pasangan keluarga ini sangat antusias ingin mengadopsi bayi perempuan tersebut. Bahkan keduanya sudah memberi nama pada bayi tersebut yakni, Kasih Aulia Putri. Warga Dusun Beriri Jarak, Desa Samik Bangkol Kecamatan Gangga ini saat ini memiliki tiga orang anak, seluruhnya laki-laki. Putra sulung sudah menikah, anak kedua sudah SMA dan si bungsu berusia 4 tahun. ‘’Saya dan suami ingin mengadopsi karena tidak punya anak perempuan. Bayi ini akan jadi anak terakhir saya,” ujar Nurni, sesekali mencium pipi sang bayi.
Keluarga ini tengah bersiap menunggu keputusan pemerintah terkait hak asuh anak yang ditemukan. Keduanya juga berjanji akan mengasuh dan menjaga anak tersebut layaknya anak sendiri. ‘’Perasaan saya bahagia sekali. Seandainya nanti ibu bapakmya ditemukan dan mereka minta anak ini, saya tidak akan berikan,’’ tutupnya. Sementara Kapolres Lombok Utara AKBP Rifai, SH., melalui Kapolsek Gangga AKP WB Cahyono membenarkan adanya penemuan bayi berjenis kelamin perempuan yang dibuang Jumat lalu. Pihak kepolisian, ujarnya, menerima laporan adanya penemuan bayi pukul 16.30 Wita dari warga. Menurutnya, bayi ini ditemukan Rasidin, warga Dusun Beririk Jarak Desa Sambi Bangkol Kecamatan Gangga pada hari Jumat pukul 14.30 Wita. Saat itu, ujarnya, Rasidin sedang pergi ke kebun miliknya untuk menyabit rumput dengan menggunakan sepeda motor. Di perjalanan tiba tiba topinya terjatuh di salah satu tempat. Kemudian Rasidin turun dan mengambil topinya yang terjatuh. Saat itulah dia mendengar suara tangisan bayi dari dalam kebun dan mencari sumber suara tangisan bayi. Sekitar 15 meter dari jalan raya, tambahnya, Rasidin melihat tas keresek warna putih dan membukanya. Di dalam tas keresek ini ditemukan bayi dalam keadaan ari-ari atau plasenta masih melekat dalam tubuhnya. Sementara di lehernya terlilit celana dalam
yang diduga milik ibunya. Rasidin kemudian, membawa bayi itu pulang dan memanggil dukun beranak Inaq Rinu untuk memutuskan ari-ari atau plasenta. Setelah itu, Rasidin membawa bayi tersebut ke Puskesmas Gondang untuk mendapatkan perawatan medis. Sampai di Puskesmas Gondang bayi tersebut mendapatkan pertolongan oleh perawat setempat dan bayi tersebut dalam keadaan sehat. Polisi masih melakukan penyelidikan siapa orang tua yang tega membuang bayinya di dalam kebun warga. Begitu juga penemuan bayi di Pusuk masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Kapolsek Pemenang Iptu Hilmi Manosoh Prayugo, mengaku, bayi berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan pada hari Jumat pukul 14.00 Wita dalam keadaan sehat oleh Swarno, warga Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Mataram. Saat itu, ujarnya, pelapor sedang melintas di Jalan Pusuk dan dipanggil seorang anak kecil yang berada di pinggir jalan. Setelah berhenti, anak kecil tersebut menunjukkan tas keresek hitam pada Swarno di sela batu di pinggir jalan. Setelah dibuka oleh pelapor ternyata berisi bayi dan kemudian dibawa ke Puskesmas Pemenang. Namun, karena peralatan tidak ada di Puskesmas Pemenang bayi malang tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Tanjung. Pihaknya menduga, bayi yang ditemukan tersebut merupakan hasil hubungan gelap dan masih dalam penyelidikan polisi. (ari)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 8 Agustus 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Proyek Embung Desa Pelangan Sejumlah Kegiatan SKPD di Lobar Dibatalkan Diduga Mubazir Giri Menang (suara NTB) – Proyek embung di Dusun Mecanggah Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong yang dibangun tahun 2016 bernilai Rp 5 miliar lebih yang didanai dari DAK tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, lantaran diduga terdapat kesalahan teknis sehingga air yang ditampung pun tidak ada. Disamping itu, kondisi saat ini embung ini mengalami kebocoran. Akibatnya, embung yang dihajatkan untuk pengairan lahan pertanian warga diduga mubazir karena tidak bisa dimanfaatkan. Demikian diakui kepala Desa Pelangan, Zulkipli kepada wartawan, kemarin ditemui di desa setempat. Dijelaskan, perencanaan embung dilaksanakan tahun 2015 lalu, dan pelaksanaannya tahun 2016 didanai dari DAK pemda. “Embung itu mubazir karena tidak bisa dimanfaat-
kan warga. Hajatnya untuk pertanian namun tidak bisa dimanfaatkan,”jelas Zulkipli. Dijelaskan, terindikasi ada kesalahan teknis embung tersebut sehingga ketika hujan, air hanya numpang lewat saja, tidak ada genangan. Disamping itu kondisi saat ini embung itu mengalami kebocoran. Embung ini sendiri dihajatkan untuk pertanian, karena pada saat itu ia berharap agar petani setempat bisa menanam dua kali tanam padi dan dua kali tanam palawija. Akan tetapi apa yang dihajatkan itu tidak sesuai harapan. Bahkan petani setempat kerap kali tidak bisa menanam dan gagal panen akibat air minim. Namun tahun ini kabar yang ia peroleh justru embung itu kembali dianggarkan sebesar Rp 2 miiar lebih untuk pembangunan saluran irigasi.
Pembangunan irigasi ini dinilai tidak ada gunanya karena air embung sendiri tidak ada untuk dialirkan ke sawah warga, lebih baik katanya dana itu diarahkan untuk akses lain yang lebih vital seperti jalan. Namun sesuai instruksi pemerintah pusat untuk pembangunan embung maka tidak bisa dialihkan untuk sarana yang lain. “Sehingga tidak bisa katanya untuk dialihkan ke yang lain,”tukasnya. Kadis PU PR Lobar, Made Artadana menjelaskan pihaknya perlu turun ke lokasi untuk mengecek langsung embung yang dimaksud. Menurutnya, terkait program embung ini memang program nasional pemerinah pusat. Menurutnya tidak ada proyek yang dibangun mubazir sebab sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kita cek dulu, nanti dulu ya,”tegasnya. (her)
Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) termasuk daerah yang terkena pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat tahun 2017 ini. Lobar terkena pemotongan sebesar Rp 13 miliar lebih dari total Rp 748 miliar lebih menjadi Rp 735 miliar lebih. Pemotongan DAU ini akibat fiskal secara nasional mengalami defisit. “Kita (Lobar) terkena pemotongan DAU sebesar Rp 13 miliar ini terjadi nasional diakibatkan struktur anggaran secara nasional terjadi defisit. Dampaknya, kita lakukan rasionalisasi sehingga program dan kegiatan di sejumlah SKPD akan hilang,” tegas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, Joko Wiratno kepada wartawan, Senin (7/8). Joko menjelaskan, pemotongan kali ini bukan penundaan DAU karena disebabkan struktur
anggaran secara nasional terjadi defisit. Sehingga DAU di hampir semua kabupaten/kota dan provinsi dipotong dengan kisaran 0,8-1,8 persen. Pemotongan DAU di Lobar sendiri diperkirakan sebesar Rp 13 milair lebih. “Pemotongan ini bukan karena lamban pelaporan atau sanksi lainnya. Namun karena ini kebijakan nasional,” jelasnya. Program dan kegiatan di sejumlah SKPD jelasnya bakal dihilangkan (dibatalkan) karena memang anggaran yang telah dialokasikan habis dari DAU untuk pelaksanaannya berkurang Rp 13 miliar. Program ini terpaksa dibatalkan, karena tidak ada anggaran untuk membiayainya. “Jadi Program dan kegiatan ini akan dihilangkan yang ada dinas-dinas yang ada,”jelasnya. Menurutnya, dinas-dinas yang akan terkena pemotongan tengah diinventarisir oleh Bappeda. (her)
Tak Mampu Bayar Pajak
Dua Kafe di Senggigi Ditutup Giri Menang (suara NTB) – Dua Tempat Hiburan Malam (THM) atau kafe di wilayah Senggigi bersedia ditutup Pemda lantaran tidak mampu membayar kerugian negara yang menjadi temuan BPK hasil LHP tahun 2016 lalu. Temuan kerugian yang harus dikembalikan sendiri Rp 75 juta terkait pajak hiburan, namun karena hiburan ini mengalami bangkrut sehingga tidak bisa mengembalikan. “Terkait temuan di Perizinan terkait tunggakan dua tempat hiburan malam sebesar Rp 75 juta, sudah kami lapor ke BPK karena sudah bangkrut maka pengelola hiburan siap ditutup usahanya,” tegas Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat belum lama ini. Hiburan yang nunggak kerugian
jelasnya ada dua tempat. Pihaknya sendiri sudah melaporkan ke BPK, temuan ini akan masuk kolom empat, artinya tindaklanjut yang tidak bisa ditindaklanjuti. Dasarnya, karena usaha dua lokasi hiburan yang menunggak telah lama bangkrut, pihaknya sendiri akan melengkapi kronologi tindaklanjut klom 4 ini. selain itu pihak pengelola sudah bersedia loka-
si usahanya ditutup. Apakah temuan ini mengendap? Menurutnya tidak tertagih karena ada alasan. Pihak pengleola mengakui kepada tim, bahwa mereka tidak tahu kalau ketentuan Perda itu diberlakukan sehingga tidak membayar. “Jika kalau diketahui dan setiap bulan ditarik maka tidak berat bagi mereka,’tukasnya. Ia menambahkan per-
soalan ini tidak menjadi persoalan hukum. Karena tim nanti menjelaskan ke BPK. Diakuinya nilai temuan kerugian negara khusus di perizinan sendiri mencapai ratusan juta, namun sebagian hiburan sudah mengembalikan sehingga tersisa dua lokasi hiburan yang belum mengembalikan.(her)