Edisi Kamis, 8 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

KAMIS, 8 MARET 2018

16 HALAMAN NOMOR 07 TAHUN KE 14

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Ali BD Jawab Aspirasi dengan Pengalaman

Silaturahmi di Batulayar Selasa lalu

Silaturahmi dengan Warga Batulayar

Amaq Asrul: Saya Senang Bersilaturahmi SILATURAHIM merupakan salah satu hal yang sangat disenangi calon Gubernur Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan. Calon Gubernur NTB yang maju bersama rakyat ini me-

ngaku kerap mengunjungi daerah-daerah di pedalaman. Pandangan Ali BD saat berkunjung di Batulayar Lombok Barat, Selasa(6/3) lalu, Bersambung ke hal 15

CALON Gubernur NTB dari jalur Independen, Non Partai dan Non Blok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, Rabu (7/3) kemarin melanjutkan kegiatan kampanye dialogisnya di wilayah Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur (Lotim). Ribuan warga terlihat tumpah ruah menyambut kedatangan sang pendobrak ini. Sambutan meriah warga ini terlihat saat melihat Ali BD yang juga Bupati Lotim itu turun dari kendaraan dan memilih jalan kaki dari perempatan Wanasaba menuju lapangan. Sepanjang jalan, Amaq Asrul ini disapa dengan penuh kehangatan oleh warga Wanasaba yang berjejer di sepanjang jalan menuju tempat acara berlangsung. Meski lapangan Wanasaba becek karena guyuran hujan deras, namun tidak menyurutkan semangat para pendukung pasangan Nomor Urut 4 ini. Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

TO K O H

DISAMBUT - Ali BD saat disambut warga Wanasaba saat acara kampanye dialogis menuju Lapangan Umum Wanasaba Rabu kemarin (foto kiri). Simulasi pencoblosan pasangan nomor urut 4, Ali-Sakti

Investasi Swasta Murni

H. Ridwan Syah

PEMBANGUNAN megaproyek Global Hub Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak menggunakan uang negara atau APBN. Megaproyek tersebut merupakan investasi swasta murni. Untuk tahap awal, pengelola kawasan yakni PT. Bandar Kayangan internasional (BKI) akan membebaskan lahan seluas 500 hektare. Saat ini, investor yang akan membangun kilang minyak dan pelabuhan internasional sedang menunggu izin lokasi dari Bupati KLU, Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Bulog Belum Maksimal Serap Gabah Petani PENYERAPAN gabah petani oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) di NTB masih menjadi persoalan. Karena Bulog masih belum maksimal dalam menyerap produksi gabah petani ketika musim panen. Persoalan ini mengemuka dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimpda) di Kantor badan Intelijen Negara (BIN) Daerah NTB, Senin (5/3) lalu. Bersambung ke hal 15

Pengadaan Server BPR Diduga Menyimpang Mataram (Suara NTB) Kasus merger PD.BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB melebar. Di luar anggaran tim konsolidasi yang diduga menyimpang. Ada indikasi pengadaan server senilai Rp 530 juta dilakukan tanpa melalui prosedur lelang. Server yang tersimpan di Kantor PD BPR Lombok Tengah (Loteng) di Kota Praya itu dihajatkan untuk menampung database delapan PD BPR yang akan digabung (merger). Pengadaan dilakukan tahun 2016 lalu, bersamaan dengan proses merger BPR oleh tim konsolidasi yang dipimpin Ikhwan, SP. Diduga, server didatangkan lebih awal sehingga tidak ada pilihan untuk dibayar. ‘’Saya disodorkan untuk tanda tangan, tapi saya tolak. Saya perintahkan, agar pengadaannya lewat mekanisme pengadaan barang dan jasa dulu,’’ ungkap Ikhwan kepada Suara NTB, Rabu (7/3) didampingi kuasa hukumnya Dr. Umaiyah, SH.,MH. Penolakan itu disampaikan ketika ia disodorkan Har, anggota bidang IT tim konsoldasi. Ikhwan khawatir pengadaan itu akan jadi persoalan hukum. ‘’Dan sekarang benar-benar terjadi,’’ katanya. Bersambung ke hal 15

DISITA - Sever yang disita Kejaksaan Tinggi NTB beberapa waktu lalu

(Suara NTB/ist)

Rohmi: ”Pilkada Ini Memperkaya Batin Saya” SRI Astuti (27), warga Gunung Sari, Lombok Barat, sudah lama menyimpan penasaran di hatinya. Ia ingin betul bertemu langsung Ibu Rohmi, satu-satunya perempuan dalam Pilkada NTB 2018 ini. ‘’Saya melihat foto Ibu Rohmi pertama kali dua bulan lalu. Saat itu juga saya mulai tertarik dan berharap bisa bertemu muka secara langsung. Hari ini saya senang harapan itu terkabul,’’ ujar Sri. Boleh jadi Sri bukan satu-satunya perempuan yang penasaran dan berharap bertemu muka dengan Ibu Rohmi. Rohmi memang seperti magnet yang menarik perhatian banyak kalangan, terutama kaum hawa dan

Rektor Unram Dilantik

Prof. Husni Diharapkan

Bawa Kampus Maju, Pegawai Sejahtera

(Suara NTB/ist)

DISAMBUT - Hj.Sitti Rohmi Djalilah disambut antusias warga dalam setiap kunjungannya ke desa-desa. Dialog hangat kerapkali terjadi. kaum muda. Belakangan ikonnya yaitu Rohmi menyampaikan komitmennya, jilbab hijau juga kian populer di tengah mendengarkan harapan warga dan kaum hawa. biasanya diakhiri dengan permintaan Sepanjang Rabu (7/3) kemarin selfi yang penuh keceriaan. misalnya, Rohmi mendatangi hampir 10 desa di Kecamatan Gunung Sari, Makin Menyelami Lombok Barat. Di hari yang lain bahBerbulan-bulan menemui masyakan bisa hingga 15 desa didatanginya. rakat secara langsung, Rohmi meDi setiap kedatangannya, sudah bisa ngakui batinnya makin kaya. dipastikan ibu-ibu, remaja putri dan Bersambung ke hal 15 kaum muda antusias menerimanya.

Mataram (Suara NTB) Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Prof. Muhammad Natsir melantik Prof. Dr. H. Lalu Husni, sebagai Rektor Universitas Mataram (Unram) terpilih. Pelantikan berlangsung Rabu (7/3) malam pukul 19.00 WIB di Auditorium Kemenristek Dikti, Gedung D lantai II, Jakarta. Prof. H. Lalu Husni dilantik sebagai Rektor Unram periode 2018-2022. Wakil Rektor IV Unram, Prof. Ir. Suwardji, mengaku seluruh pimpinan Unram akan menghadiri undangan pelantikan. Adapun sebagai undangan dalam pelantikan di antaranya, Ketua Senat Unram Prof. Mansur Ma’sum, seluruh Wakil Rektor Unram, Biro, Sekretaris Senat, dan Dekan lingkup Unram. Suwardji berharap agar Prof. Husni dapat membawa Unram jauh lebih maju lagi dari sekarang. Capaian yang telah diraih saat ini agar ditingkatkan. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 8 Maret 2018

Aktifkan Kembali Karang Taruna ADANYA bantuan dari Dinas Sosial untuk kegiatan remaja, kelurahan Mandalika berencana mengaktifkan kembali organisasi kepemudaan karang taruna. “Selama ini, karang taruna memang ada di setiap lingkungan tetapi tidak terlalu aktif kegiatannya,” terang lurah Mandalika, Nasrudin, saat ditemui Suara NTB, Rabu (7/3). Ia menambahkan, tidak aktifnya karang taruna disebabkan para pengurusnya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. “Makanya dengan adanya program dari Dinas Sosial ini kita akan kembali aktifkan karang taruna di lingkungan,” (Suara NTB/uul) kata Nas, panggilan akrabnNasrudin ya. Hal ini menindaklanjuti anjuran dari kecamatan agar jika ada kegiatan dari dinas bisa dikerjakan dan diurus oleh karang taruna kelurahan. “Kalau di kelurahan, pengurusnya kita ambil dari anggota karang taruna yang aktif di lingkungan masing-masing,” ujarnya. Karang taruna di Mandalika, imbuhnya, dulunya memiliki banyak unit kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya. “Misalnya ada pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Sosial seperti sekarang ini, gampang kita ambil pesertanya dari anggota karang taruna,” tukas Nas. Selain itu, acara-acara kelurahan yang membutuhkan panitia juga diambil dari para remaja karang taruna. “Tapi karena mereka sibuk kerja, jadinya karang taruna melempem,” terangnya. Apalagi kebanyakan remaja di Mandalika kebanyakan bekerja di kawasan pertokoan dan pasar Bertais sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurusi kegiatan karang taruna. “Kita berharap dengan diaktifkannya kembali karang taruna ini, juga menjadi ajang mereka untuk saling bertemu setelah bekerja,” ucapnya. Nas berharap aktifnya karang taruna, prioritas yang dituju adalah dapat memajukan lingkungan masing-masing dengan kegiatan positif. “Program apa yang nantinya kita dapatkan dari pemerintah atau dinas terkait, itulah nanti yang akan kita kembangkan,” ujarnya. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Angka Pengangguran di Mataram Bertambah Mataram (Suara NTB) Tidak saja persoalan kemiskinan jadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram. Angka pengangguran pun justru semakin bertambah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Drs. H. Syaiful Mukmin mengungkapkan, angka pengangguran di Kota Mataram mengalami peningkatan menjadi 12 ribu jiwa dari total sebelumnya 7.375 jiwa. Tingginya angka pengangguran ini disebabkan lulusan perguruan tinggi, sekolah menengah atas dan kejuruan yang tidak terserap di dunia kerja. “Orang hidup kan ada yang nganak. Ini hukum alam. Yang tamat perguruan tinggi, SMA/ SMK tidak terserap di dunia kerja,” jawab Syaiful dikonfirmasi wartawan, Rabu (7/3). Syaiful menyampaikan, pihaknya tengah mempersiapkan menggelar job fair selama dua hari. Job fair ini akan diikuti

oleh 27 perusahaan dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.361 orang. Yang paling banyak menyerap tenaga kerja yakni perusahaan pemodal nasional madani sebanyak 224 orang. Selain itu, jasa keuangan lainnya 200 orang dan retail modern juga 200 orang. “Insya Allah, kita berharap job fair ini paling tidak mengurangi 30 persen angka pengangguran di Mataram,” harapnya. Penjaringan tenaga kerja melalui bursa seperti ini

lanjutnya, tidak bisa memprioritaskan kedaerahan saja. Dalam hal prioritas tentu membutuhkan skil dan keterampilan. Nantinya, perusahaan yang menyeleksi langsung. Tapi tetap mengarahkan untuk warga Kota Mataram. “Kita tidak bisa main person - person. Tidak bisa mengutamakan itu karena banyak lembaga yang mengawasi,” imbuhnya. Meskipun telah ditargetkan penurunan angka kemiskinan 30

”

Yang tamat perguruan tinggi, SMA/SMK tidak terserap di dunia kerja

persen melalui job fair. Syaiful tidak memaksakan pengangguran terdidik melamar ke 27 perusahaan tersebut. Bisa saja mereka mencari perusahaan lain yang dianggap cocok dengan skill mereka. Syaiful berharap sosialisasi secara masif dilakukan lewat kecamatan, spanduk dan informasi lainnya dapat menyerap

(Suara NTB/cem)

H. Syaiful Mukmin antusiame masyarakat Kota Mataram. (cem)

MAKIN MENYUSUT - Seorang petani berjalan di pematang sawah di Kelurahan Sapta Marga, Kota Mataram, Rabu (7/3). Massifnya perkembangan Kota Mataram menyebabkan lahan pertanian terus menyusut. Pada 2017 saja 19 hektar lahan beralih fungsi. Diperlukan regulasi baru dengan sanksi yang tegas agar penyusutan lahan pertanian tersebut lebih dapat dikendalikan. (Suara NTB/cem)

Belum Siap Seperti Malioboro WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Akhmad Azhary Ma’aruf mengkritisi rencana Pemkot Mataram yang akan menata kawasan Cakranegara seperti Malioboro, Yogyakarta. ‘’Parkiran saja belum bisa ditertibkan, apalagi komunikasi dengan para pemilik toko yang ada di Cakranegara belum berjalan dengan baik,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di Mataram, Rabu (7/3). Untuk itu, Azhary menyarankan Pemkot Mataram mengkaji ulang rencana tersebut. Anggota Dewan dari dapil Cakranegara ini (Suara NTB/fit) pesimis rencana tersebut Akhmad Azhary Ma’aruf dapat terlaksana. ‘’Belum bisa kita seperti Malioboro,’’ cetusnya. Karena, lanjut dia, halhal lain di Cakranegara yang sebetulnya sudah jelas solusinya, justru belum disentuh oleh Pemkot Mataram. Azhary mencontohkan persoalan yang dihadapi Pasar Cakranegara. Padahal, Pasar Cakranegara ini sebetulnya sudah membutuhkan perhatian sejak lama. ‘’Itu saja yang lebih pas digarap sama Pemkot Mataram. Pasar Cakra itu akan diapakan ke depannya,’’ katanya. Dia melihat, akan banyak tantangan bagi Pemkot Mataram untuk memalioborokan Cakranegara. Pertama persoalan parkir yang tidak kunjung ada solusinya. Kedua, komunikasi dengan pemilik toko. Ketimbang menyulap Cakraegara menjadi Malioboro, politisi Hanura ini lebih setuju kalau Pemkot Mataram fokus pada penataan pasar. ‘’Daripada kita menganggarkan program yang belum jelas,’’ pungkasnya. Karena bagaimanapun, setiap program yang dimunculkan oleh Pemkot Mataram jelas akan membawa konsekuensi biaya. Mulai dari biaya melakukan kajian, dan biaya-biaya lainnya. Azhary member gambaran betapa tidak sedikit program yang dibuat Pemkot Mataram, tetapi justru tidak dikelola secara maksimal. Contohnya Taman Udayana. ‘’Itu di sana (Udayana, red) tidak ada kendala apa-apa, tapi tidak terurus. Apalagi ini yang akan bersentuhan dengan pemilik toko, parkir dan muatan lokal masyarakatnya khusus di Cakranegara,’’ sesalnya. Azhary berharap, Pemkot Mataram lebih proaktif ‘’menjemput’’ angaran di pusat. Karena Presiden Jokowi telah menyiapkan program untuk rehabilitasi pasar-pasar tradisional. Ia menilai, bahwa kebijakan yang tepat untuk kawasan Cakranegara adalah dimulai dari penataan pasar. Dengan penataan Pasar Cakra menjadi lebih baik, sektor-sektor lain diyakini akan mengikuti. ‘’Jangan sampai di tahun politik ini ada cara-cara menekan rakyat untuk memilih salah satu pemimpin. Saya khawatir, begitu ini dimunculkan ke permukaan, tendensinya adalah politik,’’ tutupnya. (fit)

Usaha Karaoke Taman Udayana Segera Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja pekan ini akan menertibkan usaha karaoke di Taman Udayana. Selain tak memiliki izin, juga mengganggu kenyamanan warga setempat. Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, Rabu (7/3) mengatakan, pihaknya mulai aktif memantau aktivitas karaoke di Taman Udayana setelah Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta dilakukan pemantauan terhadap pembangunan mushala di lokasi tersebut. Empat dari delapan usaha karaokean yang lokasinya terbongkar, kembali berlanjut dan menempati lokasi lain. “Pokoknya pekan ini. Saya tidak usah sebut waktunya. Jangan sampai mereka sepi nanti setelah tahu informasinya,” kata Bayu. Namun sebelum mengambil sikap tegas,

Tim Medis Sebaiknya Tingkatkan Kualitas Pelayanan Mataram (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menyarankan sebaiknya petugas medis lebih meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat. Tidak boleh gaduh dengan hal hal kecil, sehingga merusak ritme pekerjaan. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Kota Mataram, dr. Emirald Isfihani, Rabu (7/ 3) mengatakan, inspeksi mendadak (sidak) oleh Pelak-

Soal Camat dan Panwas Bersitegang

Mohan Anggap Hanya Miskomunikasi Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menanggapi bersitegangnya camat dan petugas Panwas saat penertiban media promosi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Selasa (6/3). “Saya pikir itu hanya miskomunikasi saja,” kata Mohan, Rabu (7/3). Penertiban media promosi oleh tim terpadu menurut dia, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Tim terpadu bekerja supaya ada sinergitas sehingga duduk bersama menskenariokan apa dilakukan di lapangan satu bahasa. Prosedur penertiban media sosialisasi Paslon berdasarkan rekomendasi diberikan Panwaslu ke KPU. KPU selanjutnya menindaklanjuti dengan menyurati Paslon. Paslon diberikan batas wak-

tu menertibkan sendiri media promosi mereka. “Ada timeline diberikan KPU. Ketika tidak ditindaklanjuti, maka tim terpadu bekerja menertibkan,” katanya. Ditambahkan Mohan, tim terpadu yang bekerja pun di bawah instruksi. Pemkot Mataram memiliki Perwal zonasi diperbolehkan pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan di luar zonasi yang difasilitasi, Pemkot memiliki kewenangan menertibkan. Dia menyadari penertiban media sosialisasi paslon sangat sensitif di tengah situasi Pilkada saat ini. Akan tetapi, pihaknya harus tetap bekerja terutama mengatensi media sosialisasi terpasang di fasilitas publik. “Kalau media sosialisasi besar tidak terlalu menyita waktu. Yang menempel di fasilitas publik kayak stiker kecil ini membersihkan-

(Suara NTB/cem)

Bayu Pancapati aparat penegak Perda ini seringkali memberikan teguran secara lisan. Pihaknya memberikan toleransi, justru tidak diindahkan. Aktivitas usaha karaokean ini kata Bayu, sangat mengganggu ketertiban. Padahal, sudah diin-

gatkan bahwa Taman Udayana dikhususkan oleh Pemkot Mataram sebagai tempat pedagang kecil, bukan jadi tempat usaha karaoke. Pihaknya memberikan surat teguran. Bahkan, Kelurahan Karang Baru merespon surat teguran itu dengan mengumpulkan pedagang. Akan tetapi, mereka justru menantang petugas dan menganggap pemerintah tidak berani. ‘’Mereka malah nantang dan nyebut kalau pemerintah berani apa. Ini kan sudah tidak bisa dibiarkan,” sesalnya. Sikap tegas nantinya akan dilakukan dengan menyita alat musik yang digunakan. Soal kafe-kafe yang berada dekat Taman Udayana, kata Bayu, sudah mengantongi izin dari pemerintah. Namun, jika izin dimiliki sebagai alasan mengganggu kenyamanan masyarakat, pihaknya juga akan mengambil sikap tegas. (cem)

nya susah,” akunya. Dia meminta tim sukses Paslon berhenti memasang media promosi yang mengganggu ornamen kota. Di samping itu, KPU dan Panwaslu lebih bersikap tegas supaya jangan seolah - olah dilakukan pembiaran. Tim terpadu kemarin kembali menertibkan media sosialisasi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur di tiga zonasi. Penertiban selama tiga hari tersebut menindaklanjuti temuan baru oleh tim. Menurut Komisioner KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi, penertiban hari kedua itu menindaklanjuti temuan tim pada penertiban hari pertama. Pihaknya menfokuskan pada media promosi ilegal dipasang oleh tim sukses paslon. “Yang tidak sempat kemarin ditertibkan, sekarang kita turun tertibkan lagi,” jawabnya. (cem)

sana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana Selasa (6/3) merupakan bentuk perhatian pimpinan terhadap stafnya. Penyampaian saat apel pagi sebagai bentuk motivasi terhadap karyawan untuk meningkatakan performance pelayanan. Wajar kemudian seorang pimpinan mengingatkan bawahannya untuk menjaga kekompakan dan kondusivitas. Bukan berarti menunjukkan arogansi. “Kami anggap apa yang disampaikan Pak Wali sebagai hal yang positif. Jangan sampai satu oknum merusak yang lain,” tambahnya. Analogi mengenai hukum kekuasaan bahwa bawahan tidak boleh nampak terlihat lebih pintar dari pimpinannya, artinya papar Emirald, bagaimana bawahan bekerja dengan baik guna mengangkat popularitas atasannya. Ini sebenarnya harus dicerna dengan baik, tidak ditafsirkan macam - macam. Dalam mengambil kebijakan baik berupa sanksi tidak mungkin kepala daerah atau pimpinan mengambil sikap tegas tanpa ada permasalahan. Pengambilan keputusan pun berdasarkan pertimbangan dan prosedur yang ada. “Kita harus jadi bawahan yang baik baru jadi atasan yang baik. Kita mengikuti komando dari direktur. Kita tidak boleh berlaga,” tambahnya. Emirald menanggapi persoalan jasa pelayanan (Jaspel) tertunda dibayarkan oleh manajemen rumah sakit.

(Suara NTB/cem)

Emirald Isfihan Menurut dia, masalah ini secara nasional terjadi, tidak saja di Kota Mataram. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum membayar klaim diajukan oleh rumah sakit. Bukan berarti apa disampaikan Walikota, membanding - bandingkan dengan rumah sakit lain. Tetapi itu sebagai penggambaran rill terhadap kondisi saat ini. “Kondisi sekarang ini kan begini. Ini terjadi secara nasional. BPJS Pusat belum membayar klaim dari rumah sakit,” ujarnya. Bekerja dalam organisasi besar, ke depan, tim medis diharapkan tetap menjaga kekompakan untuk bersama sama mewujudkan pelayanan lebih baik. Tidak menimbulkan friksi - friksi yang mengganggu sistem yang telah terbangun dengan rapi. (cem)

Pemkot Mataram Optimis Pertahankan Adipura Mataram (Suara NTB) Meskipun instrumen penilaian dan beratnya persyaratan adipura, Pemkot Mataram tetap optimis mempertahankan penghargaan bergengsi terkait tata kelola lingkungan dan kebersihan kota tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (7/3) mengatakan, bagaimanapun juga persyaratan yang semakin berat, dia tetap harus optimis dan memberikan harapan dapat mempertahankan piala adipura yang diraih sebelumnya di tahun 2017 lalu. Bertambahnya persyaratan dinilai menambah semangat untuk bekerja keras. “Hasilnya tidak terlalu dirisaukan. Soal hasil yang menentukan di sana (Pemerintah Pusat,red)” kata Mohan. Instrumen penilaian yang ditambah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri dan pemilihan sampah rumah tangga. Di samp-

ing itu, pemerintah daerah dituntut agar menciptakan suasana Pilkada yang bebas sampah. Mohan menekankan, Dinas Lingkungan Hidup harus semakin kerja optimal dengan segala kemampuan. Meskipun diakui, sumber daya manusia dan sarana prasarana masih jadi kendala. Di samping itu, kebijakan penganggaran juga masih belum optimal. “Kalau manajemen kebijakan anggaran belum optimal, tentu kita realistis membagi secara proporsional,” ujarnya. Ditegaskan Mohan, penanganan persampahan dan mempertahankan piala adipura tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari dinas teknis terutama berkaitan dengan dampak publik. Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap tiga bulan bebas sampah (TBBS) dinilai tidak terlambat. Menurut Mohan, kultur ini harus dibentuk dan dilanjutkan. “Jika kultur sudah dibentuk, maka dilanjutkan saja,” demikian kata dia. (cem)

Pelaksanaan Pansel Jabatan Tunggu Kebijakan Plt Walikota Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram dalam posisi menunggu untuk melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Pelaksanaan pansel menurut Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, bergantung dari kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian. PPK nanti memerintahkan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menggelar pansel. “Kita nunggu perintah Pak Wali dan Pak Sekda,” jawab Nelly. Nelly yang didampingi Sekretarisnya, Taufik Priyono dan Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Ahmad Mujahiddin menambahkan, pelaksanaan pansel sebenarnya boleh dilaksanakan tiga bulan sebelum terjadinya kekosongan jabatan. Idealnya, pelaksanaan pansel membutuhkan waktu selama sebulan. Belum lagi, harus menunggu izin dari Kemendagri dan

KASN. “Kalau mau benar - benar prosesnya boleh tiga bulan sebelum kosong,” ujarnya. Dalam hal pelaksanaan pansel, kata Nelly, pihaknya dalam posisi wait and see. Jabatan struktural eselon II yang bakal kosong dalam waktu dekat yakni posisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Drs. H.L. Junaidi selaku Kadiskominfo akan mengakhiri masa tugas mulai 1 April mendatang. Kemudian disusul Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH, akan memasuki masa purna tugas 1 Juni mendatang. Untuk pengisian jabatan sementara, PPK boleh menunjuk para asisten atau pejabat satu tingkat di bawahnya. “Tergantung nanti siapa yang ditunjuk Pak Wali. Aturannya bisa jabatan satu tingkat di bawahnya,” jelasnya. Tidak saja jabatan struktural eselon II yang bakal kosong. Muja menyebutkan sekitar 48 jabatan kosong terdapat di kelurahan. Kemungkinan ini akan diisi secara bersamaan, karena harus meminta izin Kemendagri. (cem)

(Suara NTB/cem)

KOORDINASI - Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati didampingi Sekretarisnya, Taufik Priyono dan Kabid Pengembangan Aparatur, Ahmad Mujahiddin saat menunggu di ruang tamu untuk berkoordinasi dengan Plt Walikota, Senin (5/3).

Kamis, 8 Maret 2018

SUARA NTB

Halaman 3

(suara NTB/bul)

SIAP AMANKAN HARGA - Stakeholders siap mengamankan harga dan serapan gabah/beras.

Tim Sergab Atensi Harga Beras di Tingkat Petani Mataram (Suara NTB) Kementerian Pertanian RI melalui Badan Ketahanan Pangan pusat mengatensi langsung panen dan perkembangan harga gabah di tingkat petani. Tidak itu saja, gabah petanipun diminta diserap langsung. Tim Serap Gabah (Sergab) pusat dan daerah Rabu (7/3) kemarin turun ke lapangan. Mengunjungi lokasi panen padi di Pulau Lombok. Kepala Badan Ketahanan Pangan pusat, Agung Hendriadi turun langsung, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani dan Sekretarisnya, Ibnu Fiqhi beserta jajaran. Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, Achmad Ma‘mun, beserta Dandim dan dinas terkait di kabupaten. Pemantauan dilakukan di Wilayah Kecamatan Sikur, Rensing dan Jerowaru, Lombok Timur. Lalu ke Senteluk, Batu Layar Lombok Barat. bagi petani yang sedang panen, Bulog diminta langsung menyerap gabah tersebut, dengan harga yang berlaku di lapangan. Bahkan pada pemantauan kemarin, Bulog Wilayah NTB membeli langsung dengan harga Rp 4.300/Kg. Dengan cara ini diharapkan stok pangan dalam negeri dapat dikendalikan dan harga dapat dinikmati oleh petani. Agung ditemui di sela-sela kegiatan menyebutkan, NTB adalah salah satu dari 12 lumbung potensial pangan negeri ini. Karena itu, ia ingin memastikan sekaligus mengajak tim Sergab di daerah ini untuk mengamankan lumbung ini. Target cadangan pangan pemerintah sampai Bulan Juni 2018 ini sebanyak 2,2 juta ton. Kemudian di breakdown ke masing-masing provinsi. NTB mendapat target serapan sebanyak 58.800 ton. Sehingga dalam sehari NTB targetnya harus diserap 400 ton setara

beras. Dan serapan ini dilakukan langsung oleh Bulog. “Kepala Bulog NTB nampaknya cukup aktif, kemarin sudah tercapai 400 dan ini harus diteruskan karena panen ini akan naik sampai Bulan April,” pesannya. Selain itu, pemerintah juga berkeinginan tetap mengendalikan harga. Petani tak boleh sengsara sebagai produsen utama. Jika harga pembelian di bawah Rp 4.000/Kg gabah, petani dapat apa? Karena itulah, pemerintah pusat juga turun langsung, paling tidak harga rata-rata di kisaran Rp 4.200/Kg. “Kalau petani tidak dapat untung kita mau nanem apa, petani dapet apa. Siapa yang mau nanem lagi,” ujarnya. Karena itu, ia mengajak melakukan pengamanan di lapangan, terutama dengan dukungan kuat TNI. Badan Ketahanan Pangan di tingkat pusat terus memonitor perkembangan harga gabah di lapangan, terutama di 12 provinsi utama ini. “Saya terus minta laporan harga dari daerah. Tolong lakukan penyerapan terus menerus,” demikian Agung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani, memastikan bahwa perkembangan harga gabah dan beras kontinyu dilaporkan ke pusat. Ketika harga di bawah Rp 4.400/Kg, diharapkan penyerapan dilakukan terus menerus. Dan tak boleh dibawah itu. Ketahanan Pangan memiliki tim pemantau yang tersebar di kabupaten/kota. “Laporan inilah yang kita tindaklanjuti dengan Bulog dan TNI. Saat ini harga masih bagus di atas Rp 4.000 sekilo. Bahkan di Sumbawa sampai Rp 5.100/Kg. Tetapi kita harapkan harga maksimal sampai Rp 4.500 agar harga beras nanti tak melambung,” demikian H. Budi. (bul/*)

SUARA NTB Kamis, 8 Maret 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

BAB di Belakang Rumah

Jadi Perhatian Serius MASIH maraknya pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah masih menjadi perhatian serius dari aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, dalam undang-undang bahwa pelajar usia 17 tahun ke bawah dan belum mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak diperkenankan mengendarai sepeda motor. Menyikapi hal itu, orang tua dan pihak sekolah di(Suara NTB/yon) harapkan untuk intens menI Made Hendra gawasi dan menegakkan aturan serta larangan itu. Pelajar yang mengendarai sepeda motor harus diberikan sanksi yang tegas demi keselamatannya maupun keselamatan masyarakat yang lain. “Polisi tidak bisa jalan sendiri. Pihak sekolah dan orang tua harus tegas juga melarang siswa dan anaknya mengendarai sepeda motor jika belum mengantongi SIM,” terang Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. I Made Hendra, Rabu (7/3). Terkait dengan masih kurangnya fasilitas berupa kendaraan umum khusus pengangkut anak sekolah. Menurutnya, itulah yang harus menjadi perhatian semua pihak, terutama oleh pemerintah daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Apabila ada kendaraan umum yang mengangkut anak sekolah, maka diyakininya kecil kemungkinan siswa akan mengendarai sepeda motor ke sekolah maupun kita pulang naik di atas atap mobil. Terlebih saat ini sudah ada larangan dari gubernur bagi siswa untuk tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah. “Memang sulit diterapkan, karena orang tua beralasan sibuk, sehingga memberikan motor kepada anaknya,” ujarnya. Disinggung terkait pelajar yang kemudian parkir di luar dan bukan di sekolah. Hal itu menurutnya menimbulkan persoalan baru, parkir itu masuk dalam kategori parkir ilegal serta tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Melihat kondisi demikian, dinilainya jika tidak ada perbedaan antaran siswa membawa motor dan parkir di lingkungan sekolah dengan yang parkir di rumah masyarakat kemudian siswa itu membayar. “Undang-undang, yang masih di bawah 17 tidak diperbolehkan karena belum memiliki SIM,” jelasnya. Di dalam operasi keselamatan tingkatkan keselamatan dengan melakukan sosialisasi. Artinya dampak dari laka lantas harus diperhatikan karena itu juga mengancam keselamatan pengendara lain. (yon)

BKPSDM Diminta Tindak Tegas ASN yang Berpolitik Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai hanya omong kosong dalam menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyalahi wewenangnya sebagai abdi negara. Pasalnya, saat ini secara nyata terdapat ASN yang terlibat politik, seperti di media sosial, namun tidak ditindak. ‘’Memasuki tahun politik 2018, ASN dituntut untuk tetap bersikap netral. Apabila tidak, maka sanksi tegas akan diterima. Di mana yang berhak memberikan sanksi itu yakni BKPSDM,’’ terang Direktur Lembaga Transparansi Kebijakan (Lensa), Hafsan Hirwan, Rabu (7/3). Ditambahkannya, saat ini secara nyata banyak terlibat ASN yang berpolitik dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Di media sosial banyak ASN yang terlibat dengan berkomentar mendukung calon tertentu bahkan membuat suatu postingan. “Sekedar like saja sudah memberikan mendukung,” ujarnya. Ia berpandangan, ASN yang terlibat politik praktis akibat dari kurang percaya diri oknum ASN yang bersangkutan. Mengejar jabatan dengan faktor kedekatan. Bukan meraih jabatan berdasarkan prestasi, bukan dengan hasil kerja yang baik untuk kepentingan daerah dan rakyat. “Kita berharap ASN kita di Lotim mendapatkan jabatan yang strategis karena prestasi dan dedikasinya,” harapnya. Terkait pengawasan oknum-oknum ASN yang berpolitik ini, ia mengingatkan kepada Panwaslu Lotim aktif melakukan pengawasan. Pengawasan harus dilakukan secara ketat tanpa tebang pilih terhadap oknum-oknum ASN yang diduga berpolitik dengan ikut mengajak dan mengerahkan massa untuk memiliki calon tertentu. Untuk memperketat pengawasan terhadap ASN, ia juga berharap BKPSDM Lotim supaya membuka pos pengaduan. Artinya BKPSDM harus menjadi pihak yang pertama kali berperan di dalam mengawasi rumah tangganya sendiri. Sekretaris BKPSDM Lotim, Hj. Siti Sumantiar, menekan supaya ASN tetap menjaga netralitasnya dan tidak berpihak terhadap salah satu pasangan calon. Namun jika ada ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis, Siti Sumantiar mengatakan jika akan melihat aturan yang sudah tertuang dalam undang-undang tentang disiplin PNS, PP 53 tahun 2010 tentang pelanggaran disiplin maupun aturan lainnya yang tentunya akan melihat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu apakah masuk dalam pelanggaran berat, sedang atau ringan. (yon)

Papuq Naritep Belum Dijamah Bantuan Masih ingat Papuq Naritep (60 tahun) yang kedua matanya tidak bisa melihat? Warga Dusun Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga itu belum tersentuh bantuan pemerintah. Sejak diberitakan pada Senin (25/3) lalu, hingga kini bantuan belum mengalir. Salah satu yang sangat dibutuhkan adalah jamban, karena Papuq Naritep setiap harinya masih BAB (Buang Air Besar) di belakang rumah. KORAN ini kembali bertandang ke kediamannya, pada Selasa (6/3) malam. Saat itu jam di tangan sudah menunjukkan mendekati jam 9 malam. Setiba di kediamannya, koran ini mendapati suasana yang mencengangkan. Halaman rumah Papuq Naritep gelap gulita. Sampai-sampai bentuk rumahnya pun tak terlihat ditelan pekatnya hitam malam. “Wa’alaikum salam,” jawabnya dari dalam rumah. Pemilik rumah saat itu belum tidur. Terlihat dengan jelas, lampu senter menyeruak di balik pintu saat daun pintu rumah berdinding bambu itu ia kuak. Ya, dalam keadaan tak bisa melihat, tak seorang dermawan pun di dunia ini yang seolah peduli dengan kegelapan malam yang mendera orang tua jompo itu. Sejak 3 bulan lalu, kabel listrik sepanjang kurang lebih 50 meter yang nyantel dari rumah tetangga, Medianto dan istri, Nurhayati, tidak berfungsi. Di atas daun pintu di bawah atap asbes, masih menggantung fitting lampu warna putih. Fitting lampu itu dalam keadaan kosong tak ada balonnya. “Alhamdulillah sudah makan.” “Lauknya hanya daun ubi (karet) yang disambal,” lirihnya saat ditanya. Malam itu dan hampir setiap malam sebelumnya, Papuq Naritep hanya mengandalkan lampu senter pemberian Medianto. Ada juga lampu templok sebagai pengganti listrik, namun telah ia matikan saat beranjak tidur. Takut kalau sewaktu-waktu tumpah dan membakar rumahnya. “Kadang kalau malam hari saat hujan dan angin kencang, saya kemari menjemput Inaq ini. Saya ajak ke rumah dan tidur bersama istri saya,” aku Medianto yang malam itu mendampingi Suara NTB. Walaupun didera kebutaan, tidak menghalangi kemampuan dan naluri Papuq Naritep untuk beraktivitas. Seperti biasa, pagi harinya ia memotong

ranting kayu untuk dijadikan kayu bakar. Malam hari karena sang cucu Lira Aprianti (13) tahun menumpang di rumah tetangga, ia pun tidur sendiri. Memasak pun sendiri. Insting tajamnya menuntun tangan dan kakinya mencari ember tempat penyimpanan beras. Seolah sudah hafal, kayu-kayu bakar pun disulut persis di tungku perapian. “Beras masih ada, kebetulan kemarin dijatah oleh Pak RT 3 kg,” imbuhnya lirih. Yang paling ditakutkan oleh Papuq Naritep maupun Medianto dan istri, adalah saat suatu ketika ada ular yang masuk ke rumahnya. Pernah satu malam, seekor ular berwarna hitam meringkuk di bawah tumpukan karung berisi kapuk (randu). Ular itu ditemukan sendiri oleh Medianto, saat Papuq Naritep dijatuhi kelapa muda hingga mengenai dahi kiri hingga menyebabkan bocor. Ancaman serupa juga dikhawatirkan saat pada malam hari, Papuq Naritep keluar buang hajat (buang air besar). Di usia senja, membuang hajat bagi orang tidak bisa melihat hanya bisa dilakukan di sembarang tempat. Tidak mengenal depan rumah, belakang rumah, atau di kebun warga. Tetapi paling sering, BAB dilakukan di belakang rumah. Caranya, dengan bermodal cangkul, Papuq Naritep menggali seadanya. Di lubang itulah kotoran dibuang lalu ditimbun. “Saya sudah berusaha memintakan bantuan WC ke pihak desa, tetapi tidak direspons. Alasannya Inaq ini tidak memiliki Kartu Keluarga. Saya sebenarnya sangat berharap bantuan dari pemerintah barang WC, supaya Inaq tidak jauhjuah buang air (besar),” papar Medi. Sejak diekspose media ini pada 10 hari lalu, pejabat yang datang melihat kondisi Papuq ini hanya Kepala Dinas Dukcapil KLU, Sahabudin, dan jajarannya. Bekal informasi Koran pun, pihaknya memfasilitasi penerbitan KTP dan KK bagi Papuq buta itu. Harapannya,

RUPANYA, Adrian tak bisa bicara. Ia bisu. Sebagai seorang balita, Adrian seolah mengalami difabel kompleks. Karena sebagai penyanda tunawicara, ia juga mengidap kurang gizi, (diduga) mengidap polio sejak berusia 3 bulan. Penyakit itu menyebabkan berat badannya berkurang. Setiap ditimbang oleh petugas Posyandu, berat badan Adrian selalu di Bawah Garis Merah (BGM). Rekam Kartu Menuju Sehat (KMS) Adrian yang ditunjukkan ibunya menunjukkan, Adrian lahir normal. Ditolong persalinannya oleh bidan Sendy A, di Pustu Dusun Penjor, Kecamatan Gangga, berat badan Adrian 2.100 gr dan panjang 49 cm. Sejak kelahiran 23 Maret 2014 silam, hanya dalam waktu 7 bulan saja berat badannya di atas garis merah. Pada bulan ke 8 tahun 2014 hingga Februari 2018, balita ini BGM. “Lahirnya normal, sejak usianya 3 bulan mulai lumpuh. Saya sudah pernah membawan-

dokumen kependudukan itu memudahkannya memperoleh bantuan baik Kartu BPJS, bantuan PKH dari cucunya, maupun bantuan rumah kumuh dan logistik. “Saya didatangi oleh

bapak yang buatkan KTP, itu hari Rabu (pekan lalu, red). Katanya pun KTP dijanjikan Senin kemarin, tetapi sampai sekarang belum datang lagi,” tutup Naritep. (ari)

Implementasi SDSD Menyalahi Perbup

Pasien Masih Dibebani Biaya Darah Tanjung (Suara NTB) Ada yang menarik dari pemanggilan pejabat bidang kesehatan saat dipanggil DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (7/3). Berkembang dalam penjelasan pihak RSUD dan Dikes KLU, bahwa penerapan program unggulan visi misi Satu Dokter Satu Desa (SDSD) masih menyalahi aturan. Sebaliknya di level pelayanan rumah sakit terhadap pasien kekurangan darah, mencuat pula keluarga pasien masih pontang-panting mencari darah untuk keluarganya yang sakit. Di ruang sidang DPRD KLU kemarin, rapat pemanggilan untuk mengklarifikasi pelayanan bidang kesehatan dipimpin Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto didampingi Ketua Komisi III bidang pendidikan dan kesehatan, Narsudin, S.Sos. DPRD mengancam akan membentuk Pansus Pelayanan Kesehatan RSUD jika kinerja pelayanan tidak segera diperbaiki. “Kalau terus menerus terjadi (keluhan masyarakat) bisabisa kami membentuk Pansus Pelayanan Rumah Sakit. Ini juga tidak kami inginkan, sehingga kami minta supaya Direktur RSUD segera mengevaluasi kinerja dan pelayanan RSUD,” cetus Sudirsah. Dasar itu pula, pihaknya meminta komitmen Pemda KLU untuk mengawal pasien-pasien di KLU yang tidak mampu. DPRD merasa miris mendengar keluhan masyarakat yang dipingpong oleh faskes (Puskesmas dan RSUD). Bahkan terkesan anomali, megahnya bangunan rumah sakit tidak linier dengan pelayanan yang ada. “Saya terus terang saja, jadi saya ikut mengeluarkan uang

(menyebutkan nominal) untuk keperluan donor darah pasien kurang mampu. Lalu ke Mataram, begitu orang sudah siap donor sesuai dengan golongan darah pasien, tapi sampai jam 12 malam, pasien langsung meninggal,” sambung Ketua Fraksi Demokrat yang duduk di Komisi III, Kardi, A.Ma., mencontoh kasus lemahnya pelayanan RSUD Tanjung. Menanggapi itu, Kabid Penunjang RSUD, Hariyani, mengakui RSUD Tanjung belum mempunyai Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). Kelemahannya BDRS hanya sebatas menyimpan darah sementara saja, dan tidak bisa melakukan donor. Darah yang disimpan itu pun terbatas pada stok darah berdasarkan suplai yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). “Jadi kenapa kalau ada permintaan darah kami bebankan kepada keluarga pasien yang mempunyai golongan darah yang cocok dengan pasien untuk dikirim ke PMI (Lombok Barat). Tidak di rumah sakit, karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan donor darah,” ujarnya. Kendati demikian, untuk pasien pemegang BPJS maka

Nasib Adrian, Balita Diduga Polio Berharap Dibantu Kursi Roda Adrian Suliani (4), balita anak dari pasangan Inaq Rahmi dan Mardiansyah (status bercerai) ini hanya bisa tertawa. Gigi seri tengah (depan atas) terlihat tonggos dan kehitaman. Namun tak mengurangi senyumnya saat sang ibu, Inaq Rahmi mengajaknya bercanda, Selasa (6/3) malam itu.

(Suara NTB/ari)

BUTUH BANTUAN - Papuq Naritep, salah satu warga miskin di KLU yang hidup sendiri dan dalam kondisi tidak melihat. Papuq Naritep mengharapkan bantuan jamban dari pemerintah atau donatur.

ya ke Puskesmas tetapi penyakitnya tak bisa sembuh,” kata Inaq Rahmi di kediamannya, Dusun Busur, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Selasa malam. Mengetahui kondisi anaknya cacat mental, Inaq Rahmi hanya bisa pasrah. Meski tak bisa bicara, namun ia bersyukur anaknya masih bisa makan secara normal. Di hadapan 4 orang anaknya yang sudah besar hasil dari perkawinan dengan almarhum suami, Bardi, ia tak menunjukkan semangat pantang menyerah. Ia tak ingin sikap patah arah ikut melemahkan 4 anaknya merawat adik tiri mereka. “Kalau kerja, Alhamdulillah saya tidak terganggu. Adrian masih bisa ditinggal asal dalam keadaan kenyang. Kadang saya khawatir kalau menidurkannya sendiri. Sering saya dudukan di dalam ember,” katanya. Adrian didudukkan dalam ember? Cara ini seakan lumrah dilakukan orang kampung. Keterbatasan prasarana membuat mereka memilih cara itu. Ember dijadikan sebagai media mengajar anak untuk duduk, (Suara NTB/ari) juga memangku. Apalagi betis dan pinggul DIPANGKU - Adrian saat dipangku ibunya. kurus Adrian sudah tidak mampu menah- Adrian yang diduga balita mengidap polio an berat badannya untuk duduk secara nor- dan butuh bantuan kursi roda. mal layaknya anak-anak yang lain. Sikap tegar sang ibu, tertular pada anak peran membangunkan rumah bantuan prosulung Inaq Rahmi, Abdul Mutiadin (23). Se- gram RTLH dari Pemda KLU yang diterima bagai putra sulung, ia merasa berkewajiban tahun 2017 lalu. Kini rumah itu menjadi satumenjaga 3 orang adiknya yang masih tersisa satunya rumah tempat tinggal keluarga. Rusetelah adik perempuan menikah. Ia berprofe- mah peninggalan almarhum ayahnya dalam si sebagai tukang di Masjid Kujur. Ia juga ber- keadaan tua dan membutuhkan renovasi. (ari)

donor darah ditanggung oleh RSUD. Pasalnya, RSUD sudah menyiapkan anggaran belanja darah untuk pasien BPJS. Kabar baiknya, untuk tahun 2018 ini RSUD tanjung mendapatkan anggaran dari pusat untuk membentuk Unit Transfusi Darah (UTD) rumah sakit. Proses UTD masih berjalan dan diharapkan ke depannya pelayanan RSUD akan lebih baik. “Terkait dengan adanya oknum petugas yang tidak memberikan pasien darah karena pasien diperkirakan akan meninggal, ini masukan. Nanti kami akan telusuri kebenarannya, kami tidak bisa menjawab di sini (ruang sidang), karena memang harus kami telusuri (kebenarannya). Nanti bersama Pak Kabid Pelayanan akan telusuri,” jawabnya. Sementara, Kabid Kesmas pada Dikes KLU, Datu Madya, menjelaskan keberadaan dokter desa belum sesuai harapan pelayanan maupun regulasi di Perbup. Sebagaimana Perbup tentang SDSD, sebetulnya dokter desa harus tinggal di desa sesuai dengan arahan di Perbup. Tetapi permasalahan dikatakannya, dokter desa ini tidak

(Suara NTB/ari)

PANGGIL - DPRD KLU memanggil pejabat kesehatan terkait pelayanan kesehatan pada masyarakat, baik di puskesmas maupun rumah sakit. mau tinggal di desa. “Jangankan di desa, kita tempatkan di yang ramai saja dia tidak mau, maunya tinggal di Kecamatan, paling tidak di perumahan Puskesmas. Padahal pak yah, dalam Perbup itu juga komitmen sudah diberikan. Satu dokter satu sepeda motor, plus rumah (sewa 1 juta per bulan). Jadi apabila dokter tidak tinggal di desa itu, maka tidak dicairkan gajinya,” cetusnya. Kembali pada kebijakan, sambung Madya, pihaknya mengambil keputusan dengan pertimbangan, bahwa memaksakan dokter tinggal di desa, maka dokter tetap menolak. Akibatnya pihaknya kesulitan untuk memenuhi visi misi Bupati sampai 2021 mendatang.

Mengantisipasi kelemahan dan kekeliruan implementasi, pihaknya pun inovasi. Dikes akan membuatkan sistem dimana dalam satu bulan, dokter desa dibantu oleh Pustu dan Polindes harus merekapitulasi data gizi buruk, gizi kurang, maupun tingkat partisipasi masyarakat ke posyandu serta kasus terbanyak yang muncul di desa bersangkutan. Bidan desa juga harus memberikan laporan terkait kasus kematian ibu hamil/ melahirkan maupun kematian bayi di desa tempatnya bertugas dalam satu bulan. Rekapitulasi petugas-petugas terkait agar disampaikan ke Kepala Desa setempat maupun kepada Puskesmas dan ke Dinas Kesehatan di kabupaten. (ari)

Cuaca Buruk, Nelayan di Lotim Diimbau Tidak Melaut Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan semua nelayan di Kabupaten Lotim agar tidak melaut apabila terjadi cuaca buruk. Hal ini untuk mewaspadai sewaktu-waktu terjadi hujan lebat dan gelombang yang dapat mengancam keselamatan nelayan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik BPBD Lotim, Lalu Rusnan mengungkapkan, ia bekerjasama dengan pemerintah kecamatan sudah melakukan sosialisasi kepada nelayan dan masyarakat yang bermukim di pinggir pantai agar tetap waspada terhadap cuaca buruk dan naiknya air laut. Pasalnya, saat ini cuaca buruk sudah terjadi di beberapa daerah seperti bencana banjir, termasuk di Kabupaten

Lotim. Tak terkecuali di perairan yang berpotensi besar terjadinya gelombang tinggi. “Ini kita khawatirkan bagi nelayan yang masih nekat melaut,” ujarnya. Ditambahkannya, apabila pada saat itu kondisi cuaca tidak mendukung. Diharapkan supaya nelayan tidak melaut, termasuk masyarakat yang rumahnya di pinggir pantai supaya waspada jika hujan terjadi terus menerus dan jika air laut terus naik supaya masyarakat secepatnya mengevakuasi diri. Terlebih saat ini Kabupaten Lotim sudah ditetapkan siaga darurat bencana dari tiga jenis bencana, yakni bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung. Penetapan siaga darurat bencana itu sejak bulan Maret hingga April 2018. Terkait penetapan siaga darurat bencana ini, masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap segala bentuk dan jenis bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

BPBD menggerakkan tim siaga bencana (TSBD) yang terdapat pada masing-masing desa, terutama yang berada di wilayah-wilayah yang rawan bencana, seperti yang diatensi untuk saat ini wilayah pinggir pantai Keruak, Jerowaru, dan beberapa wilayah pantai lainnya. Di samping itu, terdapat di wilayah Sambelia, Belanting, Sugian dan Obel-Obel diatensi sejak bulan November supaya waspada terhadap cuaca ekstrem, gelombang pasang, tanah longsor, puting beliung dan banjir bandang. Selain mengimbau kepada nelayan untuk tidak melaut ketika sedang terjadi cuaca buruk. “Masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir pantai juga diharapkan supaya waspada terhadap gelombang pasang dan cuaca ekstrem yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” pesannya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 8 Maret 2018

Halaman 5

Perencanaan Kurang Matang

Proyek Penataan Revitalisasi Kawasan Senggigi Ditunda Giri Menang (Suara NTB) Proyek penataan atau revitalisasi kawasan wisata Senggigi, mulai dari Meninting hingga Kerandangan ditunda hingga waktu yang belum dipastikan. Ditundanya penataan kawasan ini disebabkan persoalan perencanaan yang belum matang. Persoalan pembebasan lahan dan relokasi warga belum diselesaikan, akan tetapi sudah dianggarkan untuk pembangunan fisik senilai Rp 3 miliar. Akibatnya dana inipun terpaksa dikembalikan.

Ispan Junaidi

jika penataan revitalisasi kawasan Senggigi mulai dari Meninting perencanaannya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, sedangkan eksekusi di Dinas Pariwisata. Perencanaan ini mestinya melibatkan pembebasan lahan dan re-

lokasi warga, namun yang dianggarkan hanya bangunan fisik. Hal ini, akunya, menjadi persoalan, sehingga ketika anggaran diserahkan masuk ke DPA dinasnya sebesar Rp 3 miliar tidak bisa dilaksanakan, sebab belum tuntas relokasi dan pembebasan lahan, sementara anggaran tidak ter-

aspek perencanaan harus ditata ulang. Pihaknya siap membangun asal jangan ada masalah sosial sebab pihaknya ingin membangun harus memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, membangun harus ada kajian aspek dampak sosial masyarakat, sehingga tidak cukup perencanaan teknis saja, namun ada aspek sosial, serta gangguan yang lain. Karena itu menurutnya pilihan terbaik saat ini adalah menunda dulu rencana revitalisasi sampai perencanaan betul-betul matang, sebab konsep pembangunan itu harus clean and clear.

Berbeda dengan pembangunan yang dilakukan pihaknya di puluhan titik kawasan wisata, seperti di Gili Gede Sekotong, Batu Idung Lembar, Makam Keramat Cemara, Gunung Sasak Gerung, Gunung Pengsong, Kuranji Labuapi, Lembah Sempaga Narmada, Sesaot, Giri Madya dan Tereng wilis dan Sesaot. Pihaknya berencana menata kawasan Desa Wisata Buwun Sejati, sekarang lanjutnya tinggal memacu masyarakat untuk berinovasi, artinya ada dana APBD yang dipakai untuk pembangunan harus juga diikuti adanya kreativitas masyarakat. (her)

Puncak Perayaan ’’Bau Nyale’’

Pantai Seger Dipadati Belasan Ribu Warga

Lambat Isi LHKPN LIMA anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) belum menuntaskan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Lima anggota DPRD ini lelet mengisi LHKPN padahal sesuai target penyelesaian pengisian tanggal 3 Maret, target ini pun molor, sehigga diperpanjang lagi hingga tanggal 5 Maret. Namun, hingga perpanjangan inipun belum semua anggota DPRD mengisi LHKPN. “Masih ada lima anggota yang belum mengisi LHKPN, tapi kita upayakan tuntas segera,” janji Sekretaris DPRD Lobar H. Isnanto Karyawan, Rabu (7/3). Dikatakan, pihaknya memperpanjang target pengisian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN) bagi anggota dewan. Dari sebelumnya ditargetkan selesai pada 3 Maret, sementara batas terakhir 31 Maret oleh KPK. Sebelum tenggat waktu oleh KPK, pihaknya berupaya menyelesaikan. Pihaknya pun sudah meminta tim untuk menyelesaikan sesegera mungkin. Isnanto menyampaikan tim yang sebelumnya dibentuk untuk mempermudah dewan dalam pengisian e-LHKPN, kini masih terus bekerja. Sejauh ini, dari 45 anggota dewan baru 40 anggota yang sudah menyerahkan kelengkapan pengisian LHKPN kepada tim. “Tapi ini masih terus sambil jalan (prosesnya),” ujarnya. Demi mempercepat pengurusan, tim itu juga terus bergerak langsung datang ke fraksi masing-masing anggota dewan untuk menjemput bola. Bahkan tidak jarang tim tersebut langsung mendatangi kediaman para anggota wakil rakyat itu, untuk kelengkapan pengisian LHKPN. Sehingga nantinya sebelum tenggat waktu pihaknya akan langsung menyerahkan kepada Inspektorat untuk selanjutnya diteruskan kepada KPK. “Kalau kendala (sejauh ini) kayaknya tidak ada, kita terus komunikasi dengan anggota dewan. Mungkin kalau tidak bisa dihubungi, ada yang ke rumah anggota, seperti Sabtu dan Minggu kemarin,” jelasnya. Menurut Isnanto, langkah ini dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD untuk memastikan anggota DPRD mengisi LHKPN. Terlebih lagi LHKPN itu nantinya menjadi syarat bagi anggota dewan yang akan kembali mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Para anggota dewan pun tidak perlu khawatir dalam pengisiannya, sebab tim itu akan membantu dalam proses pengisianya. Terutama dalam pembuatan email. “Karena yang diminta sederhana (kepada dewan) cuma foto copy KTP, nomor HP yang aktif dan sama email yang dibuat. Namun kalau berkaitan dengan pengisian nominal harta kekayaan akan berhubungan dengan yang bersangkutan, karena dia tahu nominalnya berapa,” ujarnya. (her) Isnanto Karyawan

Tindaklanjuti Ekspose Kasus ADD Beraim

BPKP Segera Turun Tim Audit

Praya (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan NTB berencana segera menurunkan tim audit. Tim ini akan melakukan audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Beraim Praya Tengah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil ekspose perkara yang digelar bersama Polres Lombok Tengah (Loteng) beberapa waktu lalu. Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., seizin Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., kepada Suara NTB, Rabu (7/3), menjelaskan, sebelumnya, pihaknya sudah meminta ekspose perkara kepada BPKP RI Perwakilan NTB, terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi ADD Desa Beraim. Hasilnya, pihak BPKP RI perwakilan NTB, memutuskan akan menurunkan tim auditnya dalam waktu dekat ini. “Tim audit diturunkan, karena dari hasil ekspos perkara tersebut ada ditemukan indikasi kuat kerugian negara dalam kasus ADD Desa Beraim,” jelasnya. Soal kapan tim audit BPKP RI Perwakilan NTB akan turun, itu tergantung dari pihak BPKP RI kapan siap. Tapi biasanya, kalau sudah selesai ekspose perkara, tidak lama audit sudah langsung turun. “Kini tinggal menunggu tim audit dari BPKP RI Perwakilan NTB bekerja. Hasilnya, sebagai bahan pelengkap berkas perkara kasus ADD Desa Beraim,” terang Rafles. Diakuinya, indikasi kuat terjadi kerugian negara dalam kasus ADD Desa Beraim sudah terlihat sejak awal proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Di mana polisi menemukan ada indikasi mark up harga material yang digunakan pada proyek-proyek fisik yang dikerjakan pada tahun 2015 lalu. Termasuk dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. “Proyek memang dikerjakan dan selesai. Tetapi material yang digunakan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. harga materialnya juga disinyalir di-mark up,” ujarnya. Soal besaran indikasi nilai kerugian negara yang timbul, pihaknya masih belum bisa memastikan, karena untuk bisa memastikan berasan kerugian negara harus melalui proses audit oleh lembaga negara yang berwenang. Dan dalam hal ini, pihaknya sudah meminta bantuan BPKP RI Perwakilan NTB. “Hasil audit tim BPKP RI perwakilan NTB inilah yang nantinya akan menentukan berapa nilai kerugian negara yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi ADD Desa Beraim,” pungkas Rafles. (kir)

Praya (Suara NTB) Malam puncak perayaan Festival Pesona Bau Nyale, Selasa (6/3) hingga Rabu (7/3), berlangsung meriah. Belasan ribu warga memadati lokasi perayaan Bau Nyale yang dipusatkan di kawasan Pantai Seger Kuta tersebut. Pertunjukan kesenian tradisional menambah perayaan puncak Bau Nyale yang tahun ini resmi menjadi kalender event Wonderful Indonesia tersebut, kian semarak. Tari Laumasu dari Kutai Timur menjadi pembuka acara malam puncak Festival Pesona Bau Nyale kali ini. Dilanjutkan dengan pemilihan Putri Mandalika, pertunjukan tradisi Betandaq dan beberapa kesenian tradisional lainnya dan ditutup dengan pementasan drama kolosal Putri Mandalika yang mengisahkan pengorbanan seorang putri raja yang rela mengorbankan dirinya sendiri dengan cara menceburkan diri ke laut dan menjelma menjadi nyale (sejenis cacing laut). Usai pertunjukan drama kolosal ini, sekitar pukul 03.00 wita, warga yang sudah datang sejak Selasa sore mulai turun ke laut guna menangkap nyale menggunakan peralatan berupa senter dan jala ikan, warga sampai harus berebut untuk memperoleh nyale yang memang hanya muncul beberapa hari saja dalam setahun.

(Suara NTB/kir)

TANGKAP NYALE - Warga turun ke laut untuk menangkap nyale (cacing laut) di Pantai Seger Kuta Lombok Tengah. Tampak salah satu warga menunjukkan nyale yang berhasil ditangkap. (kanan) “Event Bau Nyale merupakan salah satu dari 100 event kalender Wonderful Indonesia,” tegas Staf Ahli Multi Kultur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Dr. Isty Retno Astuty., di hadapan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, Plt. Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., saat membuka puncak perayan Bau Nyale di kawasan Pantai Seger Kuta. Itu artinya, dukungan dari pemerintah pusat jelas ada. Termasuk dalam hal dukungan anggaran dan sudah menjadi komitmen pemerintah pusat untuk terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan event Bau Nyale. Karena event Bau Nyale merupakan salah satu event yang

diharapkan bisa menarik minat wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara untuk mau datang ke Indonesia khusus ke Pulau Lombok. Apalagi pemerintah pusat telah mencanangkan angka kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini sebanyak 17 juta orang. Dan, Loteng dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika-nya diharapkan bisa memberikan andil dalam upaya pencapaian target ini, sehingga event apapun yang bisa menarik wisatawan pasti akan didukung penuh pemerintah pusat. Pemerintah berharap tradisi Bau Nyale bisa terus dipertahankan eksistensinya. Bukan hanya sebagai sebuah

’’Bau Nyale’’, Seorang Warga Meninggal

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

Hal ini diakui Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, M.Ed., kepada wartawan Rabu (7/3). Ispan menjelaskan,

masuk anggaran relokasi. Sementara relokasi dan pembebasan lahan ini tidak segampang yang dibayangkan. Relokasi warga ini harus dipersiapkan matang agar ketika warga direlokasi masyarakat semakin sejahtera. Walaupun mereka secara yuridis warga yang tinggal di sempadan sungai tidak punya hak atas lahan tersebut, namun ini menyangkut kemanusiaan sebab mereka sudah tinggal lama di sana. “Intinya untuk revitalisasi kawasan Meninting ini tidak bisa terlaksana dalam waktu dekat,” akunya. Menurutnya disinilah Pemda harus konsen, menyangkut

Praya (Suara NTB) Puncak perayaan Festival Bau Nyale di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memakan korban jiwa. Rabu (7/ 3) dini hari, seorang warga asal Dusun Otak Desa Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Mansur (40) meninggal dunia. Mansur diduga dianiaya sekelompok orang tak dikenal di kawasan Pantai Seger Kuta. Para pelaku penganiayaan pun kini masih dalam penyelidikan aparat berwajib. Informasi yang diperoleh, kejadian berlangsung sekitar pukul 02.15 wita. Kala itu, korban bersama beberapa anggota keluarganya sedang beristirahat di dalam tenda miliknya. Setelah selesai menyaksikan hiburan di area perayaan Bau Nyale, tidak beberapa lama kemudian, tenda korban dilempari pasir dari luar. Awalnya, korban tidak mengindahkan hal itu. Namun setelah beberapa kali dilempari pasir, korban akhirnya keluar dari tendanya. Saat itu, korban melihat ada beberapa orang berada tidak jauh dari tendanya. Korban pun langsung menanyakan siapa yang melempar tenda miliknya dengan pasir. Beberapa orang yang berada didekat tenda korban tersebut justru marah-marah. Dan,

langsung menghampiri korban hingga terjadilah perang mulut. Tiba-tiba seorang di antaranya mengeluarkan senjata tajam dan membacok korban di bagian dada. Korban yang terluka pun sempat berusaha melarikan diri. Tapi dikejar oleh para pelaku yang diperkirakan sebanyak delapan orang tersebut. Tanpa ampun, para pelaku kembali menganiaya korban setelah terjatuh hingga tak sadarkan diri. Mengetahui korban sudah tak sadarkan diri, para pelaku langsung kabur. Sementara para saksi yang tadinya sempat melihat kejadian berusaha meminta bantuan. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian sendiri sempat dibuat panik dengan kejadian tersebut. Tidak lama, aparat keamanan datang dan langsung mengevakusi korban ke puskemas terdekat. Namun naas, nyawa korban sudah tidak bisa diselamatkan. Lantaran mengalami luka parah di bagian kepala, tangan serta dada. “Dari pemeriksaan awal, ditemukan luka bekas sayatan senjata tajam di bagian tangan, kepala serta dada korban,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., melalui

Kasat Reskrim, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Rabu siang kemarin. Polisi masih terus berusaha mengungkap para pelaku dengan mengumpulkan keterangan serta alat bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Personel Polres Loteng juga sudah melakukan olah TKP, untuk mencari petunjuk awal tentang para pelaku. Ada dugaan pelaku tengah berada di bawah pengaruh minuman keras saat menganiaya korban. Karena sebelum kejadian, para pelaku disinyalir baru selesai menengak minuman keras. “Motif para pelaku sampai nekat menganiaya korban masih kita dalami,” terangnya. Apakah ada motif dendam lama atau kejadian spontanitas. Sejumlah saksi yang berada di dekat kejadian juga sudah diminta keterangan. Hanya saja, karena kondisi saat kejadian masih gelap beberapa saksi mengaku tidak melihat secara jelas para pelaku. Namun, polisi tidak akan berhenti sampai di situ. “Kita tengah berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap para pelaku. Meski agak kesulitan. Lantaran kondisi saat kejadian masih gelap, sehingga para saksi sulit mengenali para pelaku ,” tandas Rafles. (kir)

Ditegur Kementerian PUPR

DPRD Rekomendasikan Proyek Perumahan di Jalur Bandara II Dihentikan Giri Menang (Suara NTB) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kementerian PUPR) melalui Dirjen Bina Marga melayangkan surat teguran ke Pemkab Lombok Barat (Lobar) terkait proyek pembangunan di jalur bandara II, terutama perumahan yang akses keluar-masuknya langsung menembus jalur bandara. Dalam surat tersebut pemda diminta menghentikan proyek tersebut, sebelum pegembang menyiapkan jalur khusus perumahan menuju akses arteri yang ada, sehingga tidak langsung ke jalur bandara. “Surat dari Dirjen Bina Marga menegur dan meminta menghentikan proyek perumahan yang jalan akses keluarnya me-

nembus langsung ke BIL II, ini saya lagi minta surat itu. Tapi itu inti dalam surat itu,”tegas Wakil Ketua DPRD Lobar, H Sulhan Muchlis, Rabu (7/3). Ditegasakan anggota DPRD dua periode ini, kalau bisa pengembang menyiapkan akses jalan sendiri supaya bisa menemmbus jalan alteri yang lain yang terhubung ke jalur bandara. Hal ini diarahkan agar jangan sampai jalan keluar perumahan ini langsung ke jalur bandara. Menurut politisi PKB yang berencana maju menjadi anggota DPRRI ini, arahan Dirjen Bina Marga untuk pengaturan akses ini bagus, supaya akses bandara II ini tetap menjadi akses bebas hambatan non tol.

Termasuk jalur bandara I juga tengah dibahas di kementerian untuk dibuatkan jalur agar tidak langsung ke jalur bandara, sebab sejauh ini sudah banyak sekali kecelakaan. Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar, H. Lalu Winengan menegaskan pembangunan perumahan Granada Residence tetap berlanjut, karena izin sudah lengkap. “Tidak ada satupun aturan yang dilanggar, dilanjutkan saja pembangunan,” ujarnya. Terkait dengan aturan berupa RTRW dan RDTR yang belum ada, menurutnya justru karena belum ada RTRW dan RDTR itulah yang membuat tidak ada yang dilanggar. (her)

tradisi masyarakat di daerah ini, tapi juga sebagai satu destinasi pariwisata. Karena event Bau Nyale sekarang ini, tidak hanya dikenal di tingkat nasional saja tapi sudah semakin dikenal dunia internasional. “Tugas masyarakat sekarang bagaimana tradisi ini dengan baik,” harapnya. Pada kesempatan yang sama, Sekda NTB, H. Rosiady Sayuti, mengatakan, sudah dua tahun terakhir ini event Bau Nyale mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam hal anggaran. Dan, hal itu cukup membantu dalam penyelengaraan event Bau Nyale itu sendiri. Event Bau Nyale sendiri sekarang bukan lagi event

skala nasional saja. Tetapi sudah menjadi event internasional, sehingga tugas berat yang harus dipikul sekarang adalah tetap menjaga event bisa tetap berlanjut di masamasa yang akan datang. Dalam hal ini, peran serta masyarakat sangat diharapkan. Paling tidak dengan samasama menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan, sehingga siapapun yang datang dan berkunjung untuk mengikuti event Bau Nyale bisa benarbenar merasa aman dan nyaman. Karena maju tidaknya event Bau Nyale ada ditangan masyarakat. “Kalau masyarakat mendukung, event Bau Nyale akan semakin dikenal luas,” tandasnya. (kir)

Minim Sosialisasi Aturan Pilkada

Pjs Bupati Lobar Kritik Panwaslu Giri Menang (Suara NTB) Maraknya aduan tentang pelanggaran yang diduga dilakukan oleh perangkat desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pilkada kali ini membuat Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Saswadi bereaksi. Hal itu diperlihatkannya dengan gamblang di hadapan para kepala desa dan Ketua BPD Se-Kecamatan Kuripan, Kediri dan Labuapi di Aula Kantor Camat Kuripan, Rabu (7/3). “Mestinya Panwaslu melakukan sosialisasi. Jadi kita tahu batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh,” kritiknya. Selain itu, Saswadi menyatakan tolok ukur pilkada sukses adalah tingkat kehadiran masyarakat di TPS. Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya tidak ingin dari 400 ribu lebih masyarakat Lobar yang memiliki hak pilih, hanya separuh yang berpartisipasi ke TPS. Bagi Pjs Bupati itu, walaupun hal tersebut adalah tugas bersama KPU dan Panwaslu, namun pemerintah juga punya kewajiban yang sama. Dalam kesempatan yang sama Saswadi mengingatkan kepada seluruh kepala desa agar dokumen-dokumen pertanggungjawaban kegiatan pembangunan kemasyarakatan di tahun 2017 sudah di-

siapkan. Hal tersebut dalam rangka membantu audit yang diselenggarakan BPK. Selain dokumen yang diperlukan, lebih lanjut Saswadi mengingatkan, BPK turun untuk mengecek secara fisik seluruh kegiatan pembangunan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan.”Sejauh ini Lobar telah meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga kali secara berturut. Dengan dokumen yang lengkap tersebut, tidak menutup kemungkinan jika Lobar akan meraih WTP lagi untuk ke empat kalinya,” ujarnya. Menanggapi kritikan itu, Ketua Panwaslu Lobar L. Arjuna menyatakan sosialisasi sudah dilaksanakan ke Pemda khususnya terhadap jajarannya ASN dengan turun ke pemda, bahkan ke kecamatan. Langkah pencegahan pun telah dilakukan melalui pemanggilan para oknum kepala desa yang diduga melakukan pelanggaran. “kita sudah lakukan sosialisasi bukan diam, bahkan kami sudah lakukan langkah-langkah antisipasi (pencegahan),’’ bantahnya. Terkait sosialisasi ke desadesa juga pernah dilakukan namun diakui memang tidak bisa menjangkau semua, sehingga diperlukan keaktifan desa juga untuk membantu. (her)

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi bersilaturahmi dengan kepala desa, kepala BPD yang ada di Kecamatan Kuripan, Kediri dan Labuapi di Aula Camat Kuripan, Rabu (7/3).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 8 Maret 2018

Halaman 6

Ratusan Hektar Lahan Pertanian Terdampak Banjir Sumbawa Besar (Suara NTB) Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa kembali diterjang banjir, Selasa (6/3) sore lalu. Setelah sebelumnya beberapa infrastruktur rusak pekan lalu, kali ini belasan rumah dan ratusan hektar areal persawahan siap panen yang berada di Desa Lito terdampak banjir. Camat Moyo Hulu, Mulyadi, S.Sos yang dikonfirmasi, Rabu (7/3) kemarin membenarkan terjadinya bencana banjir di wilayah Desa Lito. Diperkirakan hujan terjadi sekitar pukul 15.45 Wita dan adanya kiriman air bah dari Kecamatan Lantung. Air sempat menggenangi rumah penduduk sekitar 20 sampai 50 sentimeter. Sekitar pukul 16.20 Wita air mulai surut dan warga sudah mulai membersihkan rumahnya. “Tadi malam kami besama BPBD mengecek rumah penduduk untuk mendata. Kemudian kita menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai untuk tetap waspada. Jangan sampai ada banjir susulan, karena cuaca ini tidak bisa diprediksi,” ujarnya. Dijelaskannya, tidak ada korban jiwa dari dampak banjir. Data sementara ada 11 rumah sempat tergenang air di Dusun Lito Atas. Satu rumah gedeg milik Abdul Gani yang terletak di Bantaran Sungai rusak berat dan satu kios milik Kadir Jailani warga Dusun Lito Jam hanyut.

“Untuk data rilnya nanti akan menyusul. Kemudian hari ini BPBD bersama tim kecamatan memberikan bantuan pada berupa barang sandang, selimut, sarung, handuk, peralatan dapur, peralatan kesehatan dan lainnya,” terangnya. Selain sempat merendam rumah warga, banjir juga merendam areal persawahan. Hanya saja, pihaknya belum mengetahui data pasti mengenai jumlah yang terdampak. Saat ini PPL tengah turun di lapangan untuk melakukan pengecekan dan pendataan terhadap tanaman padi siap panen yang terdampak. Sedangkan infrastruktur, untuk sementara diakuinya tidak ada yang terdampak di Desa Lito. Terhadap kerugian akibat banjir belum bisa diperkirakan, karena tim juga masih melakukan pengecekan dan pendataan di lapangan. “Ini data sementara. Perkiraan kerugian atas dampak banjir belum bisa diketahui. Saat ini tim masih melakukan pengecekan,” tandasnya. Menyinggung mengenai jembatan Dusun Melung yang

sebelumnya rusak akibat banjir, masyarakat bersama aparat dusun dan desa serta Dinas PUPR sudah memperbaikinya. Dimana untuk jembatan tersebut sudah diusulkan sejak tahun 2017 lalu, hanya saja karena keterbatasan anggaran belum bisa dikerjakan. Dengan adanya musibah banjir ini diharapkan jembatan tersebut bisa menjadi atensi, karena merupakan jalan strategis. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, M. Nur Hidayat, S.T yang dikonfirmasi terpisah menyebutkan, data sementara banjir yang terjadi di Kecamatan Moyo Hulu pada Selasa lalu menyebabkan beberapa rumah penduduk tergenang setinggi 20 cm di Desa Lito. Selain itu juga merendam areal persawahan siap panen tepatnya di Dusun Lito A, Dusun Lito B, Dusun Lito Desa Lito Dusun Geris Bage Loka, dan Dusun Sela, Desa Batu Tering. Adapun yang terdampak di Dusun Lito A tergenangnya areal persawahan sekitar 300 Ha

(Suara NTB/Kades Lito)

BANJIR - Rumah warga yang terendam Banjir yang melanda daerah Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Selasa (6/3) lalu. akibat dari jebolnya Bendungan (chek dam) Tiu Ai Angat Kecamatan Moyo Hulu. Tergenangnya unit rumah warga dengan kondisi rusak berat atas nana Abdul Gani. Kemudian di Dusun Lito B tergenang-

nya areal persawahan sekitar 250 Ha dan hanyutnya satu unit kios milik A. Kadir. Selanjutnya di Dusun Geris Bage Loka tergenangnya areal persawahan lebih kurang 150 Ha. Pihaknya sudah turun

melakukan pendataan dan kaji cepat di lapangan serta memberikan bantuan kepada korban bencana. Kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Adapun bantuan yang sudah disalurkan

berupa peralatan dapur, matras, sandang, sarung, selimut, handuk, peralatan kesehatan dan lainnya. Saat ini pihaknya juga tengah melakukan pendataan bersama pihak kecamatan. (ind/arn)

Pemutakhiran Data Tren Kasus Narkoba Selalu Meningkat Investor Korea Tertarik Investasi Energi Pemilih di Sumbawa Terbarukan di KSB Masih Berproses

Lahmuddin

Tim Bappenas Monitoring ke Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Bappenas bersama KOMPAK melakukan monitoring ke Sumbawa, setelah bertemu Wakil Bupati Sum-

(Suara NTB/arn)

Pemda Sumbawa akan Tutup Kafe di Tarano dan Buer Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) berencana menutup kegiatan kafe di wilayah Kecamatan Tarano dan Kecamatan Buer. Terhadap pemilik kafe, terlebih dahulu sudah diberikan surat teguran untuk menghentikan aktivitas kafe setempat. Kasat Pol PP Sumbawa, H. Mas’ud, S.Sos kepada wartawan, Rabu (7/3) kemarin mengakui pihaknya telah mendapat perintah dari kepala daerah untuk mengecek kafe di Kecamatan Tarano. Bahkan sudah menerima surat dari camat Tarano beserta data-data yang menginformasikan terkait keberadaan kafe setempat. Pihaknya pun sudah turun melakukan pemantauan sekaligus memberikan surat teguran untuk menghentikan kegiatan kafe. “Tadi pagi dari Bidang Trantibum sudah pergi ke Tarano memantau ini. Langsung kami buat surat teguran untuk segera menghentikan kegiatan cafe tersebut,” ujarnya. Dijelaskannya, kafe di lokasi Kunil Kecamatan Tarano berjumlah 18 bangunan. Pemiliknya rata-rata

berasal dari luar daerah. Kafe tersebut tidak mengantongi izin sama sekali, baik IMB maupun untuk rumah makan. Sedangkan kafe di lokasi Palung Kecamatan Buer berjumlah tiga bangunan. Kafe tersebut memiliki izin untuk rumah makan, hanya saja salah penggunaannya. Pihaknya pun sudah memberikan surat teguran kepada para pemilik untuk segera menghentikan kegiatan. “Surat teguran sudah kita kasi ke pemilik kafe untuk teguran pertama. Nantinya akan kita berikan sampai tiga kali surat teguran. Kalau bisa mereka (pemilik kafe) bongkar sendiri kafenya. Ini tetap akan kita lakukan pembongkaran untuk kafe di Tarano dan Buer,” tandasnya. Selain kafe di kedua lokasi tersebut, pihaknya juga memantau aktivitas kafe di Batu Guring. Karena dalam perjanjian sebelumnya, dalam waktu 15 hari aktivitas kafe setempat harus sudah ditutup. Dari pantauan yang dilakukan sudah terjadi pembersihan kafe. Hanya saja laporan pihak kecamatan bahwa masih ada satu kafe yang beroperasi. Dari koordinasi yang dilakukan pihaknya dengan Satpol

(Suara NTB/ils)

Jolmadi hap keduakan ke Kejaksaan. Sementara sisanya, pihaknya akan mengupayakan tuntas di bulan ini juga (Maret). “Maraknya peredaran narkoba ini di KSB, harus menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya kita (Polri), semua unsur masyarakat untuk sama-sama menyatakan perang terhadap narkoba,” ungkapnya. Ditemui secara terpisah, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) AKBP Jolmadi S. Pd, tidak menampik masalah narkoba di wilayah setempat terus meningkat setiap tahun. Bukan tidak ada upaya untuk menekan kasus ini terjadi, tetapi karena keterbatasan

personel akhirnya tidak bisa maksimal di lapangan. Pihak terkait juga sudah mengusulkan ke BNNP supaya bisa ditambah. Akan tetapi hingga saat ini belum ada realisasi dari BNNP untuk dilakukan penambahan personel. “Kita tidak memandang sebelah mata terkait kasus narkoba yang meningkat setiap tahunnya. Tetapi karena kita memiliki keterbatasan, akhirnya kita juga tidak bisa maksimal bertindak,” terangnya. Ia menambahkan, selain meminta tambahan personel, pihaknya juga tetap memaksimalkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus melakukan rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan dengn turun langsung ke masyarakat dan sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman bahaya laten narkoba dengan harapan masyarakat bisa semakin sadar. Selain itu, pihak terkait juga akan memakisimalkan peran dari satgas P4GN yang sudah ada terbentuk saat ini. Sehingga angka penyalahguna narkoba bisa semakin di tekan di Sumbawa Barat. “Kita akui, memang keberadaan kita (BNNK), dianggap belum maksimal karena kita belum melakukan pemberantasan dan itu terjadi karena keterbasan anggota,” tandasnya. Namun pihaknya bertekad melalui sosialisasi ke sekolahsekolah dan ke masyarakat, diharapkan angka penyalahguna narkoba bisa ditekan secara maksimal. (ils)

PP KSB, satu kafe tersebut tidak lagi beroperasi. Adapun untuk kafe di lokasi Sampar Maras, pihaknya telah melaksanakan patroli rutin. Dimana terdapat 23 kafe di wilayah setempat. Rencananya pihaknya akan memanggil pemilik kafe setelah meminta petunjuk dari Bupati. Kalaupun tidak, pihaknya akan mengirimkan surat untuk segera menghentikan semua kegiatannya. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan ketua asosiasi kafe setempat. Ketua asosiasi menyambut baik rencana pemda untuk bertemu dengan para pemilik kafe setempat. (ind)

H. Mas’ud (Suara NTB/ind)

bawa dan Pimpinan OPD terkait, Rabu (7/3). Terkait Program Jaminan Sosial Nasional Tahun 2018. Tim Bappenas terdiri dari Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja. Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah memaparkan, inisiatif pelaksanaan SLRT di Kabupaten Sumbawa dimulai sejak Bulan Oktober 2016, mencakup 60 desa (dari 165 desa/kelurahan di 7 kecamatan) dari 24 kecamatan. Dengan pembiayaan melalui APBD Provinsi NTB sebesar Rp295.000.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tali asih supervisor sebanyak 6 orang, fasilitator sebanyak 60 orang, pengadaan server sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 7 unit dan tablet sebanyak 60 unit. Disampaikan pula pada Tahun 2017 dan 2018, operasional SLRT dilanjutkan melalui APBD Sumbawa dengan anggaran sebesar Rp1.024.801.400,-. Anggaran tersebut termasuk untuk pembangunan gedung sekretariat SLRT pada tahun 2017. Pada Oktober 2017, Kabupaten Sumbawa mendapatkan bantuan implementasi SLRT dari Kementerian Sosial, sehingga dilakukan perluasan-perluasan ke seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa yang melibatkan pelaksana SLRT. Pelaksanaan SLRT di Kabupaten Sumbawa juga didukung oleh Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Terkait permasalahan dan

kendala dalam implementasi, Wabup menayampaikan mekanisme dan standar pengelolaan data dan penanganan belum terintegrasi maksimal, mekanisme evaluasi dan pemanfaatan penanganan belum terintegrasi antar pemangku kepentingan dan aliran data dan informasi antar pemangku kepentingan belum terstandarkan. Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc menyampaikan tujuan dari monitoring tersebut adalah untuk melihat pencapaian, kendala, permasalahan dan inovasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa, yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan intervensi program, dan menggunakan metode swakelola. Monitoring dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder tingkat kabupaten, dalam hal ini Wakil Bupati Sumbawa, Instansi terkait, manager SLRT, serta stakeholder kecamatan dan desa. Selain untuk mengetahui tantangan dan kendala pelaksanaan program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di kabupaten, kecamatan dan desa, kunjungan monitoring dimaksudkan juga untuk melihat kemungkinan integrasi Program SLRT dengan Adminduk, Sistem Informasi Desa (SID) untuk informasi peluang bekerja . Tim monitoring dari Bappenas dan KOMPAK selanjutnya melakukan peninjauan lapangan di Desa Motong Kecamatan Utan. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyatakan, investasi asal Korea Selatan dalam waktu dekat akan masuk ke KSB. Perusahaan tersebut telah menyatakan ketertarikannya berinvestasi untuk mengelola potensi sumber energi terbarukan yang ada di KSB. “Saya minggu lalu sudah ke Korea mendengarkan presentasi mereka. Dan prospeknya bagus sehingga kami sambut baik rencana mereka tersebut,” jelas Musyafirin kepada wartawan, Rabu (7/3). Adapun energi terbarukan yang akan dikelola investasi asal Korea bernama Korindo tersebut, berupa sumber tenaga listrik. Dikatakan bupati, berdasarkan presentasi perusahaan ada dua sumber energi listrik yang akan dikelola yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau angin. “Menurut mereka potensi kita untuk energi terbarukan itu bagus. Dan mereka tertarik mengelolanya,” sebutnya. Menurut bupati, sebagai bentuk keseriusan Korindo, awal pekan ini perwakilan perusahaan telah melakukan peninjauan awal sejumlah lokasi yang akan dikembangkan. Untuk PLTA Pemda KSB menawarkan bendungan Bintang Bano, sementara PLTB di wilayah kecamatan Sekongkang. “Mereka sudah turun survei lokasi. Nanti kami tinggal tunggu tanggapannya yang mana kira-kira lokasinya cocok,” timpaln-

ya. Tidak saja investasi energi terbarukan, bupati mengaku, kepada Korindo turut menawarkan beberapa proyek pengembangan potensi yang dimiliki KSB.” Saat di Korea kami ada sampaikan beberapa potensi investasi. Termasuk yang sedikit nyeleneh saya minta ke mereka survei perairan selat Alas untuk kemungkinan membuat jembatan penghubung pulau Sumbawa dengan Lombok,” tukasnya. Bupati berharap, rencana investasi Korindo ini benarbenar terwujud. Pemda KSB sendiri siap mendukung perusahaan untuk kelancarannya di lapangan nantinya. “Investasi mereka ini kan bagus apalagi energi listrik sangat kita butuhkan untuk menunjang kegiatan masyarakat. Tentu apa yang menjadi kewenangan kami untuk kelancaran investasi mereka akan kita support,” janjinya. (bug)

H. W. Musyafirin

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemuktahiran data pemilih untuk Pilgub 2018 di Sumbawa masih berproses. Kini pada tahapan pleno terbuka di tingkat PPS, dari hasil Pencoklitan data PPDP lalu. Pleno dilakukan secara terbuka yang dihadiri Tim Paslon dan Panitia Petugas Lapangan (PPL). Sebagaimana disampaikan Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin S.E, kepada Suara NTB, Rabu (7/3) kemarin. Setelah pleno tingkat PPS, maka prosesnya dilanjutkan pada rekapitulasi tingkat PPK dan seterusnya hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). “Setelah itu, diturunkan kembali ke PPS untuk diumumkan sesuai jadwal pada 24 Maret hingga 2 April,” terangnya. Lahmuddin berharap pada saat pengumuman DPS nantinya oleh PPS, masyarakat dihimbau untuk mengecek dirinya, apakah sudah terdaftar atau belum. Untuk mengasilkan data pemilih yang valid. Sebelum nantinya ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurut Jadwal KPU pada 13-19 April 2018. “Harus valid data pemilih ini, karena DPT Pilgub nantinya akan menjadi DPS Pemilu 2019,” tukasnya. Untuk masyarakat yang berpotensi menjadi pemilih, namun KTP elektroniknya belum ada, maka akan dilanjutkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten. Untuk diterbitkan surat keterangan telah melakukan perekaman. Atau status kependudukan bagi mereka yang belum merekam. “Penduduk yang tadinya berpotensi memilih namun belum memiliki KTP, apakah bisa tetap memilih atau dicoret tergantung nanti hasil koordinasi dengan Disdukcapil. Sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 tahun 2017 tentang pendataan pemilih,” jelasnya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat mencatat setidaknya sudah ada tujuh kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi selama dua bulan terakhir. Dari jumlah kasus tersebut, pihaknya berhasil mengamankan sembilan orang tersangka dengan barang bukti sekitar 200 gram atau sekitar dua ons narkoba jenis sabu. Melihat banyaknya kasus yang berhasil terungkap, diindikasikan tren penyalahguna narkoba juga ikut meningkat setiap tahunnya. “Memang tren penyalahguna narkoba yang berhasil kita ungkap meningkat di setiap tahunnya. Dari 11 kasus di tahun 2016 hingga 17 di tahun 2017. Melihat data yang ada, angka kasus narkoba di tahun 2018 ini diprediksikan meningkat juga. Bayangkan saja, dalam dua bulan terakhir ada tujuh kasus, jumlah ini juga akan bertambah,” ungkap Kapolres KSB, kepada Suara NTB melalui Kasat Narkoba Iptu Mulyadi S. Sos, Rabu (7/3). Dikatakannya, terhadap kondisi masih maraknya penyalahgunaan narkoba, pihaknya mencatat hanya ada dua lokasi yang mendominasi peredaran narkoba. Dua lokasi tersebut yakni di Taliwang dan Kecamatan Brang Rea, sementara untuk kecamatan yang lain, penyalahgunaan narkoba tetap ada hanya saja tidak separah di dua titik ini. Sementara terkait penanganan kasus di tahun 2018, empat kasus sudah mulai di ta-

Pemda KSB Diminta Buat Kebijakan Amankan Harga Jagung Taliwang (Suara NTB) Mulai polulernya tanaman jagung di kalangan petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuat pemerintah dipandang perlu segera membuat kebijakan terkait harga. Kebijakan itu diperlukan untuk menjaga kestabilan harga jagung petani di saat musim panen tiba. “Seperti gabah, harusnya Pemda juga sekarang buat program untuk pengaman harga jagung,” kata Sekretaris Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, SP., MPM. Ia mengakui, secara nasional belum ada regulasi khusus mengenai pengamanan harga jagung. Namun demikian Pemda KSB harus memikirkan membuat kebijakan tersebut karena jumlah petani yang membudidayakan tanaman jagung semakin bertambah. “Contoh saja di Sekongkang, lahan tegalan tidak lagi mau ditanami padi oleh petani. Tapi semuanya ditanami

jagung,” klaimnya. Terlebih kata Abidin, ketertarikan petani saat ini menanam jagung turut didorong oleh pemerintah. Di mana sebelumnya Pemda KSB membuat program penanaman jagung memanfaatkan lahan tidak produktif. “Nah sekarang petani jagung kita sudah semakin banyak artinya produksi jagung terus bertambah yang bisa memicu anjloknya harga di tingkat petani,” ujarnya. Para petani jagung di KSB sementara ini masih mengandalkan penjualan hasil panennya kepada pengepul. Akibatnya, stabilitas harga tidak dapat terjamin karena ketika terjadi over produksi, maka secara harga dapat dimainkan oleh pengepul. “Memang sekarang belum ada keluhan di tingkat petani soal harga. Tapi saya yakin sebentar lagi akan anjlok karena musim panen sudah masuk,” pungkasnya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 8 Maret 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

PDAM Dompu akan Defisit Air hingga Dua Tahun Dompu (Suara NTB) PDAM Dompu akan tetap mengalami kesulitan air baku untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selaparang yang akan menyuplai air bersih di wilayah Kecamatan Woja. Rencana pembangunan bendungan permanen di Kamudi dan akan menjadi pengganti bendungan Kamudi yang jebol diterjang banjir, belum akan dilakukan BWS dalam waktu dekat. BWS masih konsen menyelesaikan pembangunan sistem irigasi Rababaka Kompleks. Kepala BWS Nusa Tenggara 1, Ir. Asdin Julaidy, MM, MT dalam konferensi pers di pendopo Bupati, Selasa (6/3) malam menegaskan, rencana pembangunan IPA untuk wilayah Manggelewa yang memanfaat-

kan air baku dari Dam Tanju merupakan rencana terpisah dari rencana pembangunan IPA Selaparang untuk wilayah Woja. Rencana pembangunan IPA Selaparang dan bendungan sumber air bakunya belum akan di-

lakukan, karena masih konsentrasi bangun saluran interbasin sepanjang 18 KM dan menyelesaikan dam Tanju serta dam Mila serta jaringannya. Pembangunan bendung Kamudi sebagai sumber air baku

untuk IPA Selaparang yang kembali jebol diterjang banjir, Asdin mengaku, tidak bisa mengintervensi. Terlebih bendungan tersebut telah ditangani Pemda dan sejauh ini belum ada permintaan bantuan untuk menanganinya. Sementara rencana pembangunan bendungan di atas daerah bendungan yang jebol saat ini, masih dikaji pihak BWS. “Mungkin nanti akan mengambil dari saluran Interbasin atau akan ambil dari Mila. Karena di saluran interbasin, kita sudah mendesainnya (untuk pengambi-

lan air baku),” katanya. Kendati demikian, Asdin mengaku, belum memutuskannya. Bisa juga akan membangun bendungan di atas lokasi bendungan Kamudi saat ini sesuai rencana awal. Namun pembangunan bendungan ini tidak terkait rencana pembangunan IPA yang memanfaatkan dam Tanju untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Manggelewa. “Itu perencanaan sendiri,” jelasnya. Namun Asdin menegaskan, setelah rampungnya pembangunan saluran interbasin sepan-

jang 18 KM yang mengalihkan air banjir di musim hujan dari daerah aliran sungai (DAS) Baka Kecamatan Woja ke Tanju Kecamatan Manggewa, maka tahun 2019 mendatang Dompu akan mendapatkan pasokan air yang cukup. Baik untuk kebutuhan irigasi maupun air bersih. Kendati demikian, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada kesempatan yang sama mengatakan, jebolnya bendungan Kamudi yang menjadi tempat pengambilan sumber air baku PDAM untuk jalur IPA Sela-

parang akan segera ditangani. Namun, untuk sementara akan kembali dibangun bendungan tradisionaldenganmenumpukkarung berisi tanah. “Nanti ada bantuan karung dari BWS juga untuk bendungannya,” kata H. Bambang. Selain itu, H. Bambang juga mengatakan, komitmen pemerintah menyiapkan air bersih bagi warga. Tahun 2018 ini akan membebaskan lahan untuk lokasi pembangunan IPA di bukit Selaparang dengan kapasitas tiga kali lipat dari IPA Selaparang saat ini. (ula)

Dua Wanita Diduga Bandar Sabu di Kota Bima Ditangkap Kota Bima (Suara NTB) Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bima Kota menangkap dua wanita yang diduga bandar narkoba jenis sabu disebuah rumah mewah di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota, Rabu (7/3) siang. “Dua wanita yang ditangkap ini masing-masing inisial Dr, (34) dan It (32),” kata Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, Iptu H. Jusnaiddin. Dikatakannya, penangkapan dua wanita, warga Kelurahan Melayu tersebut, berawal dari informasi masyarakat setempat. Petugas kemudian melakukan penelusuran hingga melakukan penggrebekan. “Sebelum melakukan penangkapan, petugas melakukan pengintaian. Apalagi kedua perempuan ini adalah target operasi dalam kasus narkoba,” ujarnya. Setelah itu, lanjutnya, petugas langsung melakukan penggeledahan didalam rumah mewah tersebut. Alhasih didapati dua orang wanita dan dari tangannya petugas berhasil disita beberapa barang bukti (BB). “BB yang disita yakni dua bungkus sabu dan sembilan poket kecil dengan total beratnya sekitar 2,5 ons,” bebernya. Selain Sabu, BB lainnya yang diamankan dari keduanya, yakni tiga unit telepon genggam, dua kartu ATM, dua alat penghisap (bong) satu buah alat timbang dan uang tunai Rp 3 juta. “Saat ini keduanya serta BB sudah diamankan di Res Narkoba untuk diproses hukum lebih lanjut,” katanya. Jusnaiddin menambahkan, dalam kasus tersebut akan terus dilakukan pengembangan lebih lanjut. Pihaknya menduga ada oknum lain yang terlibat. (uki)

Peresmian Dam Tanju Terhalang Tanaman Jagung di Daerah Genangan Dompu (Suara NTB) Rencana pengisian air perdana dan peresmian dam Tanju Manggelewa oleh Presiden Joko Widodo akhir Januari lalu kembali molor hingga akhir April 2018. Bangunan bendung belum bisa dirampungkan karena adanya ancaman dari warga yang menanam jagung di daerah genangan air dam. Peresmian dam Tanju direncanakan bersamaan dengan rampungnya pembangunan dam Mila. Kepala BWS wilayah Nusa Tenggara 1, Ir Asdin dalam rilisnya di aula pandopo Bupati, Selasa (6/3) malam mengungkapkan, pada 20 januari lalu pihaknya berencana pengecoran untuk menutup bendungan. Namun baru sedikit dicor, tiba - tiba diserang warga pemilik jagung di daerah genangan dan 3 orang pekerja nyaris meninggal dibacok warga. Begitu juga ketika pintu bendungan hendak diturunkan, pekerja justru mendapat ancaman dari warga. Padahal lahan di daerah genangan air dam Tanju telah dibebaskan pemerintah. Warga pemilik lahan bahkan menggedor, bahkan menghadang di jalanan BWS untuk segera menyelesaikan proses pembebasan lahan. Menjelang musim tanam tahun 2017 – 2018, tanda peringatan juga sudah dipasang agar warga tidak menggarap lahan yang menjadi daerah genangan. Tapi lahan tersebut tetap saja digarap warga. “Seharusnya (dam) Tanju harus genang,” ungkapnya. Dengan kondisi ini, kata Asdin, tidak mungkin Presiden atau Mentri PUPR akan hadir meresmikan dam Tanju. Karena pilihannya, menyelamatkan jagung atau resmikan bendung. Tapi ditunda penyelesaian bendung karena alasan sosial semata hingga para pemilik jagung memanen jagungnya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada kesempatan yang sama, mengatakan, lahan di daerah genangan tersebut telah selesai dibebaskan pemerintah. Namun tanpa sepengetahuan pihaknya, para pemilik awal justru menyewakan lahan tersebut ke pihak luar. “Itulah yang menjadi masalah sekarang. Kita tunda (resmikan dam Tanju), tunggu mereka (petani) panen jagungnya,” kata H. Bambang. Untuk dam Mila, Ir Asdin mengatakan, pihaknya tetap konsen dengan rencana akhir April 2018 semua pekerjaan sudah rampung dikerjakan. Karena pada April nanti di NTB akan ada konferensi nasional bendung besar dan moment tersebut akan dimanfaatkan untuk mereksmikan dam Tanju serta dam Mila. “Ada hikmahnya juga kita tunda peresmiannya, karena kita bisa menyelesaikan bangunan vila di Tanju dan Mila. Karena daerah ini akan kita jadikan sebagai daerah pariwisata. Kita juga akan tanam beberapa buah untuk mendukung daerah wisatanya,” terangnya. (ula)

Hanya 97 SMP yang Siap UNBK Bima (Suara NTB) Sebanyak 97 dari total 131 SMP di Kabupaten Bima sudah siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2018 ini. Jumlah tersebut meningkat jika dibanding tahun lalu. Demikian dikatakan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, H. Makruf SE, kepada Suara NTB. Kata dia, tahun 2017 kemarin hanya belasan saja. “Tapi tahun 2018 ini men(Suara NTB/uki) capai puluhan sekolah yang siap H. Makruf melaksanakan UNBK. Totalnya ada 93 sekolah,” ujarnya. Meski demikian, lanjutnya, jumlah tersebut belum memenuhi target. Pasalnya target yang ditetapkan Dikbudpora setempat yakni diatas 100 sekolah. Namun kendalanya masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana yang memadai. “Seperti ketersediaan alat komputer dan jaringan. Rata-rata kondisi ini dikeluhkan sekolah yang berada di wilayah terpencil,” katanya. Tahun 2018 Pemerintah Daerah sudah mengganggarkan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk pengadaan komputer. Hanya saja, waktu pengadaan tidak sesuai jadwal pelaksanaan UNBK. “Kondisi ini membuat sekolah terpaksa harus meminjam komputer diluar. Ada yang menyewa hingga pinjam milik siswa,” tuturnya. MakrufmengatakansekolahyangsiapmelaksanakanUNBKtersebut, tengah persiapan melakukan simulasi. Sementara sesuai dengan jadwal pada akhir bulan April mendatang mulai pelaksanaan UNBK. “Simulasi lebih dikhususkan bagi sekolah yang baru melaksanakan UNBK. Semuanya harus dipersiapkan,” terangnya. Selain itu, tambah Makruf, persiapan UNBK juga sudah dibahas bersama seluruh Kepala Sekolah. Mulai dari persiapan nomor induk siswa sampai pada nomor ujian. Data siswa ini sudah dikirim ke pusat. “Sejauh ini untuk persiapannya sudah mencapai sekitar 50 persen. Tinggal pemantapan jaringan dan komputer sekolah,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

BERSIHKAN LUMPUR - Bupati bersama Dandim 1614/Dompu, dan Kapolres Dompu bersama jajarannya membersihkan gedung SDN 8 Dompu dari lumpur sisa banjir, Rabu (7/3).

Banjir Dompu Akibat Penyempitan dan Pendangkalan Sungai Dompu (Suara NTB) Banjir Dompu, Senin (5/3) lalu diklaim imbas penyempitan dan pendangkalan sungai. Pun bencana ini tergolong ringan dibanding bencana banjir di beberapa Kabupaten/Kota lain di NTB dua tahun terakhir. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M, Yasin selaku penanggung jawab penanganan bencana di wilayah ini mengungkapkan, luapan air yang sudah melampaui kebiasaan tersebut selain karena debit air yang melimpah juga imbas dari penyempitan dan pendangkalan sungai. Sebagaimana diketahui bahwa Daerah Aliran Sungai (Das) Laju yang meluap itu merupakan tampungan dari beberapa sungai yang hulunya di Kabupaten Bima. “Ini air yang melimpah dari dalam sungai, kenapa seperti itu? ya memang karena volume atau debit airnya yang besar dan sungai kita semakin sempit dan dangkal,” kata dia didampingi Kepala BPBD Provinsi NTB dan Kepala BWS Provinsi NTB saat jumpa pers di Pandopo Bupati, Selasa (6/3) malam. Akibat dari luapan banjir kiriman tersebut daerah-daerah yang memang sudah menjadi langganan rutin terdam-

pak, seperti Dusun Kareke Desa Kareke, Lingkungan Parimpi, Megenda, Soriwono, Potu Kelurahan Potu. Lingkungan Kapo Rato, Karijawa Kelurahan Karijawa, Lingkungan Kadai II Timur, Kandai II Barat Kelurahan Kandai II. Lingkungan Mangge Maci Kelurahan Simpasai dan beberapa titik di Kelurahan Kandai I dan Desa Wawonduru. Sementara rumah yang tergenang, lanjut Bupati, di Desa Kareke sekitar 50 rumah, Kelurahan Potu 500 rumah, Kelurahan Karijawa 20 rumah, Kelurahan Simpasai 150 rumah, Kelurahan Kandai II 300 rumah, Desa Wawonduru 380 rumah dan Kelurahan Kandai I 18 rumah. “Untuk sementara kerugian material untuk wilayah Potu saja lurahnyanya menghitung sekitar Rp 600 juta, data untuk kelurahan lain mudah-mudahan tidak sebesar itu, karena memang dibeberapa tempat genangan hanya sekitar 50 centi, 20 centi,” ungkapnya. Melihat kenyataan ini, menurut Bupati, upaya penanggulangannya tidak akan cukup dengan memasang tanggul, tetapi menormalisai daerah aliran sungai yang sudah mengalami penyempitan dan pendangkalan, terutama di Ke-

BPBD Tepis Anggapan Banjir Dompu Kiriman dari Bima Bima (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima angkat bicara terkait banjir yang terjadi di Kabupaten Dompu disebabkan air banjir kiriman dari wilayah Kabupaten Bima. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Ir. Taufik Rusdi ST, kepada Suara NTB, Rabu, (7/3) mengatakan banjir yang terjadi di Dompu merupakan akumulasi dari faktor kerusakan alam. Baik di wilayah Bima maupun Dompu. “Saya kira banjir yang terjadi alamiah karena faktor alam, bukan karena banjir kiriman dari Bima,” katanya. Taufik mengaku terkejut ketika menonton berita pagi salahsatu TV nasional serta membaca berita media online penyebab banjir di Dompu lantaran air banjir kiriman dari wilayah Bima. “Harusnya saat kondisi seperti ini tidak saling menyalahkan,” terangnya. Meski demikian, pihaknya tidak ingin berpolemik lebih lanjut. Hanya saja Taufik berharap kepada semua pihak

agar menyikapi secara arif dan bijak terkait banjir yang terjadi tersebut. “Mari kita berbenah. Tidak lagi menyalahkan daerah lain yang menjadi penyebab banjir ini,” ucapnya. Ia mengajak Pemerintah Dompu untuk bersamasama memperbaiki kondisi alam, menata saluran air yang buruk. Serta mengupayakan normalisasi sungai yang menyebabkan terjadinya banjir. “Mari kita samasama bekerjasama dengan meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk memperbaiki dan menata kondisi yang terjadi pasca banjir ini,” terangnya. Taufik menambahkan, sebagai bentuk kepedulian BPBD setempat, sebanyak 40 personel dikirim ke Dompu selama dua hari. Tujuannya untuk membantu warga yang terkena dampak dan membersihkan beberapa fasilitas publik. “Selain tenaga, BPBD juga mengirim bantuan logistik. Hal ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada warga Dompu yang tertimpa musibah,” pungkasnya.(uki)

lurahan Potu dan Karijawa. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Muhammad Rum mengungkapkan, bencana alam ini masuk kategori banjir bandang kiriman wilayah hulu, karena pada saat terjadi banjir wilayah Dompu hanya gerimis. Persoalan banjir, lanjutnya, hanya akan tuntas diatasi dengan menormalisasi sungai yang kini mengalami degradasi. “Kerusakan ini ada di sungai kita, sungai kita ini semuanya sudah mengalami degradasi penyempitan, pendangkalan. Nah penyelesaiannya dengan cara normalisasi sungainya,” jelas dia. Sebagaimana yang sering diungkapnya, mengatasi ancaman banjir diwilayah NTB ialah bagaimana menjadikan sungai sebagai tol air. Bukan untuk penimbunan atau pembangunan rumah. Dan Lingkungan Soriwono yang kini terdampak parah diakui kondisinya tidak repsentatif untuk membangun rumah, ibaratnya masyarakat membangun rumah diatas kolam. “Tetapi kalau kita lihat dari histori masyarakat sangat cinta dengan tanah seperti itu mau tidak mau kita perbaikan di nor-

malisasi sungainya,” ujar dia. Rum, juga sependapat bahwa banjir bandang 5 Maret lalu tidak separah bencana banjir dibeberapa daerah di NTB, bahkan dengan tanggap tiga hari saja persoalan ini selesai. Terlebih persediaan logistik yang masuk bisa dipastikan kebutuhan hingga tujuh hari kedepan terpenuhi. Sementara Kepala BWS Nusatenggara I, Ir. Asdin Julaidy, MM. MT., mangatakan, tindak lanjut pasca terjadinya bajir ini pihaknya segera melakukan perbaikan tebing sungai lanju sepanjang 10 Km, sekaligus normalisasi. Terlebih mempercepat pembangunan bendungan rababaka komplek dengan harapan saluran interbasin yang terbentang mulai dari hulu sampai tanju bisa menjadi penyangga air yang ada di gunung. Dan sebagianya masuk dalam saluran untuk menghindari terjadinya luapan ke perkampungan warga. “Kami sudah memprogramkan daerah penangkapan untuk mengurangi kecepatan air di beberapa tempat dan menangkap sedimen yang turun dari gunung. Dan itu juga nanti bisa sebagai bahan masyarakat mengambil bahan material, tidak lagi ngambilnya di sembarang tempat,” pungkasnya. (jun)

Ratusan Korban Banjir Diserang Penyakit Dompu (Suara NTB) Ratusan korban banjir bandang mulai diserang penyakit, dua diantaranya terpaksa dilarikan ke puskesmas setempat. Rata-rata mengeluh mialgia, hipertensi, gatalgatal, ispa dan mencret. Koordinator posko kesehatan korban banjir, Maman, Skm., MMKes., mengatakan, hingga hari kedua pasca banjir bandang, Senin (5/3) lalu sudah tercatat 507 orang yang ditangani langsung pihaknya. “Total kunjungan 507 orang dengan keluhan mialgia, hepertensi, gatal-gatal, ispa dan mencret,” kata dia kepada Suara NTB, Rabu (7/3). Ratusan korban banjir yang terserang penyakit rata-rata mendapat penanganan awal, hanya dua diantaranya yang

terpaksa dilarikan ke puskesmas, satu orang karena riwayat sesak nafas dan satu lainnya akibat terkena senjata tajam saat banjir hari pertama. Dan sebagian besar pasien, lanjut Maman, berasal dari kalangan dewasa yang memang aktif mengevakuasi diri dan harta bendanya saat bajir beberapa waktu lalu. “Untuk yang ISPA, mencret, mialgia itu kondisi normal atau bisa ditangani di posko. Kebanyakan masyarakat terserang itu kalangan orang dewasa,” ujarnya. Disinggung ketersediaan obat-obatan, Maman mengaku, sampai saat ini sudah cukup memadai, ditambah bantuan dari pihak kesehatan Kabupaten/Kota Bima dan organisai profesi lainnya. Sementara data pasien, rincin-

ya, untuk pos Lingkungan Soriwono baru tercatat 92 orang, Lingkungan Magenda 17 orang, Desa Kareke 114 orang, Lingkungan Kampo Rato 142, Desa Wawonduru 33 orang, Kelurahan Kandai II 72 orang dan Kelurahan Simpasai 51 orang. “Di posko-posko ini hanya penanganan awal kalau emergenci langsung kita rujuk ke rumah sakit,” jelasnya. Selain menunggu pasien mengeluh penyakit di pos-pos kesehatan pihaknya juga menerjunkan tenaga kesehatan ke tiap-tiap rumah korban terdampak, sekaligus menyalurkan bantuan makanan sealakadarnya. “Kita informasikan juga keberadaan pos-pos ini supaya masyarakat mudah mendatanginya saat mengeluh penyakit,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

PERIKSA KESEHATAN - Salah seorang warga korban banjir di Lingkungan Soriwono, Kabupaten Dompu saat memeriksa kesehatanya, Rabu (7/3).

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 8 Maret 2018

Halaman 8

Pemilu 2019

KPU NTB Usulkan Penambahan Dapil Lima Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB, akan mempresentasikan usulan perubahan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota se -NTB pada pemilu 2019, ke KPU RI untuk disetujui, pada tanggal 20 Maret mendatang.

(Suara NTB/ist)

DAMAI - Proses Sangketa informasi penerima Rastra, Disos Loteng, di KI NTB, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hendriadi, berakhir damai.

Sidang Sengketa Informasi

Disos Loteng Bersedia Berikan Data Penerima Rastra Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, akhirnya mengalah dan bersedia memberikan informasi terkait data penerima beras sejahtera (Rastra) tahun 2017, kepada Sakban, selaku pemohon informasi, pada sidang pemeriksaan awal Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi (KI) NTB, Rabu (7/3) kemarin. Dengan kesanggupan pihak Disos Loteng memberikan informasi yang diminta oleh Sakban, maka KI NTB menyatakan bahwa sangketa informasi berakhir dengan damai,. Setelah pemohon dan termohon sepakat menempuh jalur mediasi yang dipimpin mediator KI, Najamudin Amy, yang memakan waktu sekitar dua jam lebih itu. Dalam kesepakatan mediasi tersebut, termohon bersedia memberikan data Rasta tahun 2017 by name by address, kepada pemohon, pada hari Kamis 8 Maret 2018 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dan juga pemohon berjanji akan menggunakan data dan informasi tersebut dengan semestinya. Jalur mediasi ditempuh, setelah Ketua Majelis Komisioner, Hendriadi, SE, MM, menawarkan kepada termohon dan pemohon untuk melakukan mediasi. Karena dalam proses persidangan pemeriksaan awal, berlangsung cukup alot. Kedua belah pihak tetap kukuh dengan pendapat dan pendirian masing-masing. Saat proses sidang berlangsung, sidang sempat memanas saat kuasa termohon, Dede Tsabitul Misyaq, menjawab pertanyaan majelis bahwa data penerima beras sejahtera (rastra) by name by address tahun 2017 adalah termasuk kategori informasi yang dikecualikan atau rahasia. Alasannya, informasi tersebut mengecualikan karena adanya Memorandum of Undestanding (MoU) antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Namun ketika Ajeng Roslinda, Anggota Majelis Komisioner KI NTB memeriksa dokumen MoU tersebut, nampak jelas dokumen tersebut belum ditandatangani dan bukan yang sebenarnya. Setelah dicecar dengan sejumlah pertanyaan oleh Majelis Komisioner terkait kebenaran dan keabsahan MoU tersebut, termohon akhirnya menyerah, dan menyatakan akan meminta konfirmasi balik ke Kemensos. Karena termohon tidak memegang MoU dimaksud. Sementara itu, M. Zaini, Anggota Majelis lainnya mengingatkan kepada termohon untuk memberikan keterangan yang benar terkait MoU data rastra tersebut. Setelah majelis menawarkan untuk mediasi, para pihak bersepakat dan hasilnya, termohon bersedia memberikan data yang diminta oleh pemohon. (ndi)

Kades Bayan Nonaktif Dihukum Satu Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Kepala Desa Bayan, Lombok Utara nonaktif, Raden Madikusuma dihukum penjara selama satu tahun. Dia terbukti bersalah menerima imbalan dalam pengurusan sertifikat tanah Prona tahun 2016. Hukuman yang dijatuhkan hakim lebih ringan. Sebelumnya, Raden dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum Kejari Mataram. Ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra, Rabu (7/3) menghukum Raden karena terbukti bersalah melakukan korupsi secara berlanjut. “Oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama satu tahun,” ujarnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Meski dihukum bersalah, terdakwa Raden tidak dibebankan membayar denda. Raden terbukti bersalah menurut pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim memutuskan, barang bukti uang tunai Rp 29,6 juta dikembalikan ke kas desa karena pertimbangan sebagai pungutan yang sah. Berikut juga kuitansi dan pernyataan jual beli tanah atas nama Sukrati dikembalikan kepada pemiliknya. Raden terbukti menerima uang dari dari 294 pemohon Prona pada tahun 2016. Nilai pungutan masing-masing beragam, mulai dari Rp 150 ribu sampai Rp 600 ribu. Totalnya mencapai Rp 176,9 juta. Pungutan itu untuk keperluan pembuatan sporadik, surat pernyataan hibah, surat pernyataan jual beli tanah, surat pernyataan silsilah. Persyaratan pengurusan prona dibuatkan Perdes yang diterbitkan pada April 2016. Uang hasil pungutan kemudian digunakan untuk kebutuhan operasional pengurusan Prona dan desa. Antara lain, Rp 50 juta untuk membeli pal batas, Rp 58,3 juta diserahkan ke bendahara desa, dan Rp 21,8 dikembalikan ke pemohon Prona tahap pertama, serta sisanya Rp 46,7 juta disimpan di brankas desa. (why)

(Suara NTB/why)

VONIS - Kepala Desa Bayan nonaktif, Raden Madikusuma dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (7/3).

Untuk itu, sebelum melakukan presentasi ke KPU RI, KPU NTB menggelar rapat koordinasi dengan segenap stakeholder terkait untuk melakukan uji publik terkait kelayakan usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota se -NTB, Rabu (7/3) kemarin di Ruang rapat utama KPU NTB. Hadir dalam rapat tersebut yakni, empat anggota komisionernya KPU NTB, Ketua Bawaslu NTB, Sekwan, Pengamat politik/akademisi, Sekretaris DPRD NTB, dan Bakesbangpoldagri NTB. Dalam rapat koordinasi tersebut, disampaikan oleh KPU NTB, bahwa ada usulan

penambahan jumlah dapil di lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bima diusulkan bertambah menjadi 7 dapil dari 6 dapil. Kabupaten Dompu dan KSB sama-sama diusulkan bertambah menjadi 4 dapil dari 3 dapil. Kota Mataram diusulkan bertambah menjadi 6 dapil dari 5 dapil, dan terakhir di KLU, bertambah menjadi 5 dapil dari 3 dapil. “Ya ini usulan dari KPU kabupaten/kota yang akan kita persentasikan di KPU RI. Nanti apakah disetujui atau tidak oleh KPU RI,” jelas Komisioner KPU NTB Divisi Hukum, H. Ilyas Sarbini, SH, MH, yang dikonfirmasi usai rapat koordi-

nasi digelar. Lebih lanjut disampaikan Ilyas, dalam penataan dapil dan alokasi kursi tersebut didasari oleh tujuh prinsip dasar, yakni Kesetaraan suara, ketaatan sistem, proporsional, coterminus, integralitas wilayah, kohesivitas, dan kebersinambungan. “Tapi titik startnya itu adalah kebersinambungan, karena itu berkaitan dengan sosial dan geografis wilayah, pembangunan, dan kaderisasi partai,” terangnya. Selain usulan penambahan dapil dari lima kabupaten/kota itu, terjadi juga usulan pergeseran alokasi kursi. Seperti di Kota Bima, Lotim dan Loteng.

Sementara Sumbawa dan Lobar, tidak ada usulan perubahan, alias tetap. Meski terjadi usulan penambahan jumlah dapil dan pergeseran alokasi kursi per dapil. Namun demikian tidak ada perubahan untuk jumlah total alokasi kursi di tiap-tiap kabupaten/kota, meskipun terjadi penambahan jumlah penduduk. Karena perhitungan jumlah alokasi kursi teras berdasar perhitungan interval besaran penduduk. “Penamabahan penduduk itu tidak mempengaruhi penambahan kursi, karena itu pakai interval. Misalnya untuk daerah dengan jumlah penduduk 100 ribu - 200 ribu, kursinya ada 25, yang masuk itu KSB dan Kota Bima,” sebutnya. Lebih lanjut disebut Ilyas, jumlah penduduk dari 200 ribu sampai 300 ribu, diberikan kursi 30, yakni KLU. Selanjutnya

jumlah penduduk 300 ribu sampai 400 ribu dengan 35 kursi. Namun di sini tidak ada daerah yang masuk dalam interval ini. Sementara untuk penduduk 400 ribu sampai 500 ribu mendapatkan alokasi jumlah kursi 40, yakni Kota Mataram. Penduduk dari 500 ribu sampai satu juta, mendapatkan alokasi kursi 45, yakni Kabupaten Bima dan Lobar. Dan terakhir penduduk di atas satu juta dengan 50 kursi, yang masuk yakni Lotim dan Loteng. Sementara untuk dapil DPRD Provinsi dan DPR RI tidak terjadi perubahan, karena sudah menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dimana untuk Dapil DPR RI, NTB terbagi dalam dua dapil, yakni Dapil Pulau Lombok dengan delapan kursi, dan dapil Pulau Sumbawa dengan tiga kursi. (ndi)

Danrem 162/WB: Pertahankan NTB Jadi Lumbung Pangan Nasional

(Suara NTB/ndi)

PENJELASAN - Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, didampingi Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan Wakil Ketua, Abdul Hadi, memberikan penjelasan kepada anggota dewan terkait aturan izin cuti kampanye anggota dewan.

Soal Cuti Kampanye, DPRD NTB Panggil Bawaslu Mataram (Suara NTB) Terkait dengan ketentuan yang mewajibkan bagi setiap anggota DPRD, untuk mengajukan izin cuti kampanye. Pimpinan DPRD NTB memanggil Ketua Bawaslu NTB, untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme dan tata cara pengajuan cuti kampanye tersebut, Rabu (7/3) kemarin. Hadir dalam pertemuan DPRD NTB dengan Bawaslu tersebut, yakni Ketua, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH didampingi Wakil Ketua, H. Abdul Hadi, MM, serta beberapa anggota DPRD NTB lainnya tampak ikut hadir untuk menyimak penjelasan dari Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, MH, terkait aturan cuti kampanye bagi anggota dewan. Dalam penjelasan, Khuwailid menyampaikan bahwa adapun alasan kewajiban mengajukan izin cuti kampanye bagi anggota dewan dan juga kepala daerah aktif, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan juga penggunaan fasilitas negara yang melekat dalam jabatannya, untuk digunakan sebagai fasilitas kegiatan kampanye. Maka dari itu, mereka harus melepas segala fasilitas negara pada saat ikut berkampanye. “Ada hal lain kalau anggota dewan dan kepala daerah itu ikut kampanye. Yakni berpotensi menggunakan kewenangannya dan juga fasilitas negara yang melekat dalam jabatannya. Kalau itu terbukti dilakukan, maka ada pasal sendiri yang sanksi pi-

dana,” ujar Khuwailid. Sementara soal izin cuti kampanye tersebut hanyalah soal administrasi. Sehingga kalau tidak mengajukan izin cuti, lalu kemudian ikut berkampanye, maka akan ada sanksi administrasi, berupa pengurangan hak ikut berkampanye. “Kalau dewan provinsi, izinnya ke pimpinan, yang wajib ditembuskan ke KPU dan juga Bawaslu. Tapi tadi kita lihat, ada respon yang positif dari anggota dewan,” katanya saat dikonfirmasi usai pemaparan. Ketika ditanya, sampai sejauh ini dari saat masa kampanye dimulai pada 15 Februari lalu, sudah berapa anggota dewan yang sudah mengajukan izin cuti kampanye? Khuwailid mengatakan bahwa sampai saat ini, pihak belum melakukan perekapan, karena masih berproses di Bawaslu Kabupaten/Kota. “Inikan begini, pengaturan tentang kampanye pejabat negara dan dewan itu, diatur dalam PKPU. Kami Bawaslu hanya memastikan bahwa aturan itu dijalankan degan benar,” katanya. Diketahui, bahwa banyak anggota dewan selama ini yang mengikuti kegiatan parpol dan aktivitas politik menjelang Pilkada NTB 2018 ini. Banyak anggota dewan yang menggunakan fasilitas pembiayaan (SPPD) dari negara, dengan alasan kunjungan kerja dalam daerah. Padahal yang dilakukan adalah kegiatan kampanye. “Oleh karena itulah kampanye bagi pejabat negara itu harus cuti, yang diserta-

kan dengan di luar tanggungan Negara. Dia harus lepas dari seluruh fasilitas negara, termasuk dari SPPD itu,” tegasnya. Sementara itu, Isvie Rupaeda dan sejumlah anggota dewan lainnya yang menyimak penjelasan dari Khuwailid tersebut nampak mengerti, sehingga tidak banyak pertanyaan yang dilontarkan. Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP mengaku belum ada satupun yang mengajukan izin cuti kampanye. Namun diketahui, bahwa baru Bupati Bima saja yang sudah mengajukan izin cuti kampanye ke Gubernur NTB. Sementara yang lainnya belum ada. Padahal diketahui, ratarata kepala daerah kabupaten/kota dan anggota Dewan masuk dalam tim kampanye pasangan Cagub dan Cawagub NTB. Seperti Bupati Sumbawa dan KSB yang jadi ketua tim pasangan AhyarMori, begitu juga dengan kepala daerah lainnya dan juga anggota dewan. (ndi)

RABU, 07/03/2018

Mataram (Suara NTB) Selasa (7/3) ratusan masyarakat besarta petani mengikuti kegiatan panen raya dan serab gabah (Sergab) bersama Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A. kegiatan panen itu berlangsung di lahan Kelompok Tani (Poktan) Harapan Dua, Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat. Hadir Dandim 1606/Lobar Letkol Czi Joko Rahmanto, para Danramil jajaran Kodim 1606/Lobar, Kepala Desa Senteluk berserta ibuibu Persit Kartika Candra Kirana Koorcab 162. Danrem dalam sambutannya mengucapkan terimakasih terselenggaranya kegiatan panen raya padi kali ini, karena sangat erat hubungannya dengan upaya pemerintah untuk swasembada pangan secara nasional. “Sehingga TNI AD khususnya, sudah memiliki komitmen yang dituangkan ke dalam MoU bersama Menteri Pertanian RI untuk mendukung program tersebut,” kata Danrem. “NTB merupakan salah satu sentral lumbung padi nasional. Untuk menjaga predikat tersebut perlu kerjasama yang

baikantarpetanidenganinstansi pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Bulog,” ungkap Farid. Danrem memuji selama ini para Babinsa yang tersebar di seluruh jajaran telah melaksanakan pendampingan kepada para petani. Mulai dari pembibitan, penyemaian, penanaman hingga panen. “Apabila para petani sudah mulai panen padi maka hasilnya harus dijual kepada Bulog dan jangan dijual kepada para Tengkulak, karena para Tengkulak membeli dengan harga murah di bawah Harga pembelian pemerintah (HPP) dan menjualnya dengan harga yang tinggi sehingga akan menyengsarakan rakyat”, tegas Farid. Farid berharap, Bulog dapat menyerap gabah para petani semaksimal mungkin. Sehingga petani tidak merasa dirugikan jika dihadapkan biaya operasional selama musim tanam. Kegiatan Panen raya dan Sergab Padi yang dipanen yakni varietas IR64, Ciherang, Mikongga dan Ciliwung. Panen di atas lahan seluas 20 hektar dari total 80 hektar dengan hasil 4-5 ton perhektar. (r/*)

(Suara NTB/penrem)

PANEN RAYA - Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, memimpin kegiatan panen raya di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat.

SUARA NTB Kamis, 8 Maret 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pemda KLU Targetkan PAD Sektor Pariwisata Rp 80 Miliar Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun ini menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 200 miliar. Sebanyak 40 persen atau Rp 80 miliar di antaranya diharapkan bisa diambil dari sektor pariwisata. “Kita targetkan 40 persen dari Rp 200 miliar itu berasal dari sektor pariwisata. Kita harapkan ini berjalan dengan baik,” kata Bupati Kabupaten Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, di Tanjung, Rabu (7/3). Ia mengatakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di KLU bahkan di NTB. Apalagi pihaknya mengklaim bahwa

kawasan tiga gili mampu mendatangkan wisatawan sebanyak 2.500 wisatawan sehari. Ini yang membuat pemda merasa percaya diri untuk menargetkan sebagian besar PAD berasal dari sektor pariwisata. “Tahun lalu kita mampu datangkan satu juta wisatawan. Tahun ini juga kita targetkan untuk bisa datangkan lebih banyak lagi wisatawan,” ujarnya.

Pihaknya terus berupaya memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Sehingga setiap wisatawan yang datang bisa senang dengan pelayanan yang diberikan. Ini diharapkan bisa membuat lama tinggal wisatawan semakin meningkat. “Tentu saja kita lakukan peningkatan kualitas pelayanan kita. Ini yang harus ter-

us kita lakukan tanpa henti. Karena bagaimanapun sektor pariwisata ini merupakan salah satu sektor yang kita unggulkan,” ujarnya. Pendapatan daerah itu nantinya akan digunakan untuk menambah atau melengkapi fasilitas bagi masyarakat, salah satunya fasilitas pada sektor pariwisata. Inilah mengapa PAD dari sektor pariwisata sangat diharapkan bisa terkumpul semua. Sehingga pemda bisa lebih banyak lagi menambah fasilitas tertentu terutama fasilitas umum. “Kita harapkan pariwisata

ini bisa memberikan kesejahteraan bagi warga KLU pada khususnya dan warga NTB pada umumnya. Tentu saja ini menjadi tugas kita bersama dalam meningkatkan kualitas layanan kita,” ujarnya. Pihaknya akan terus mendorong sektor pariwisata agar bisa menjadi sektor utama yang mendatangkan kesejahteraan bagi warga. Ia berharap warga juga mau untuk terus belajar meningkatkan kualitas pelayanannya. Sebab salah satu yang menjadi penyebab utama kenyamanan wisatawan adalah sektor pariwisata. (lin)

(Suara NTB/lin)

GILI TRAWANGAN - Suasana di Gili Trawangan yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang diharapkan dapat menyumbang PAD KLU dari sektor pariwisata.

Rupiah Melemah, Berpotensi Datangkan Wisatawan

(Suara NTB/lin)

LENGANG - Suasana di pinggir Pantai Bangsal yang terlihat lengang, Rabu (7/3).

Pelabuhan Bangsal Terlihat Lengang Tanjung (Suara NTB) Pelabuhan Bangsal merupakan salah satu akses yang terhubung ke kawasan tiga gili di Kabupaten Lombok Utara. Dalam sehari, Pemda memperkirakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini sebanyak 2.500 orang. Namun pada Rabu (7/3) kemarin Pelabuhan Bangsal terlihat lengang. Tidak banyak wisatawan yang menggunakan pelabuhan ini. “Tetap ada wisatawan tapi kalau bukan akhir pekan memang tidak terlalu ramai. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena orang banyak berkunjung ketika akhir pekan,” kata salah seoarang Boatman Amat, di Pelabuhan Bangsal, Rabu (7/3). Ia mengatakan bahwa ini merupakan hal yang biasa. Apalagi saat ini sudah semakin banyak akses menuju kawasan tiga gili. Bisa dari Padang Bai, Senggigi dan Teluk Nara. Menurutnya, hal ini sudah biasa terjadi pada hari-hari biasa.

Sebab pengunjung paling banyak memang pada akhir pekan. “Bisa lewat Teluk Nara, bisa juga lewat Senggigi. Bahkan banyak juga yang lewat Padang Bai. Jadi, kalau di Bangsal tidak banyak yang menyeberang bukan berarti pengunjungnya sedikit,” ujarnya. Terlihat banyak perahu kapal yang parkir di pinggir Pantai Bangsal. Meski demikian, tetap ada perahu kapal yang mengantar wisatawan dan warga untuk menyeberang ke kawasan gili. “Ini banyak warga yang bawa barang. Biasanya mereka ambil barang di Pemenang sini terus dibawa ke gili. Kalau itu hampir setiap hari selalu ada,” ujarnya. Beberapa wisatawan mancanegara terlihat juga sedang menunggu perahu yang bisa mengantarkan mereka ke kawasan gili. Namun perahu belum bisa berangkat apabila kuota penumpang belum terpenuhi. Biasanya satu perahu ka-

pal berisi hingga 40 penumpang. “Kita ikuti instruksi dari loket penjualan tiket. Kalau sudah cukup jumlah penumpangnya, biasanya kita dikasih tahu untuk siapsiap antar penumpang,” ujarnya. Selama ini, ia melihat kunjungan wisatawan relatif normal. Sebab setiap harinya selalu ada wisatawan atau penumpang yang bisa diantarkan ke kawasan tiga gili. Sehingga pihaknya melihat kondisi Bangsal masih relatif sama. “ Kita memang agak repot pada akhir pekan. Kalau hari-hari biasa ya biasa saja. Karena kita kan gantian antar penumpang. Tapi kalau bukan akhir pekan, kita bisa sedikit lebih santai,” ujarnya. Ia berharap semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan tiga gili melalui Pelabuhan Bangsal. Ia juga berharap wisatawan merasa senang dan nyaman selama di perjalanan menuju gili. (lin)

Bank Mandiri Luncurkan Gerakan Nontunai untuk Penyeberangan Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Dalam rangka mensukseskan program Gerakan Non Tunai (GNNT), Bank Mandiri Area Mataram kembali melakukan peluncuran pengunaan eMoney. Setelah sebelumnya pada 20 November 2017, Bank Mandiri sukses memperkenalkan e-Money untuk pembayaran parkir di Lombok Epicentrum Mall. Saat ini Bank Mandiri merambah Penggunaan e-Money untuk pembayaran jasa penyeberangan di Pelabuhan Bangsal yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) Bertempat di Pelabuhan Bangsal, acara peluncuran penggunaan e-Money yang dihadiri oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar SH., MH, Stakeholder dan Pengusaha di tiga Gili mendapat sambutan yang sangat Baik dari berbagai pemangku kepentingan. Karena penggunaan e-Money tersebut akan membuat wisatawan merasa aman dan nyaman untuk berkunjung ke kawasan wisata tiga Gili, dikarenakan wisatawan tidak perlu repot dalam membawa uang tunai. Vice President Bank Mandiri Area Mataram Gunawan Edi Sasongko mengatakan bahwa inisiatif ini berangkat dari komitmen perusahaan untuk mensukseskan program gerakan nontunai serta keinginan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap semua pengguna jasa penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal bisa menggunakan nontunai untuk mempermudah transaksi. “Meski tidak harus menjadi nasabah Bank Mandiri, kami berharap penggunaan Mandiri e-money dapat memberi masyarakat, terutama wisatawan, pengalaman bertransaksi yang baru dengan alat pembayaran Bank Mandiri,” kata Gunawan, di Pelabuhan Bangsal, Rabu (7/3). Untuk memperoleh dan mengisi ulang kartu prabayar e-money, masyarakat dapat melakukannya di kantor cabang dan jaringan ATM Mandiri serta jaringan ritel Indomart – Alfamart. Bahkan, saat ini pengisian ulang juga telah dapat dilaku-

(Suara NTB/lin)

NOTA KESEPAHAMAN - Penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Mandiri dan Koperasi Karya Bahari disaksikan oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara, di Pelabuhan Bangsal, Rabu (7/3). kan melalui aplikasi e-money isi ulang atau Mandiri Online yang ada di telepon pintar yang memiliki fitur NFC, dengan cara itu, pengisian ulang kartu e-money dapat dilakukan masyarakat dengan kartu debit yang diterbitkan bank manapun, pada waktu kapanpun dan dimanapun. Gunawan menjelaskan, perseroan mencatat kartu prabayar berlogo emoney yang telah beredar pada akhir 2017 mencapai lebih dari 13 juta kartu dengan jumlah transaksi sebanyak 624 juta transaksi senilai Rp 6,6 triliun. “Sekitar 70 % dari transaksi tersebut digunakan untuk pembayaran tol,” kata Gunawan. Pada kesempatan acara tersebut Gunawan mengatakan untuk Pulau Lombok, Kartu e-money tersebut dapat digunakan untuk Pembayaran Parkir di Lombok Epicentrum Mall, Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 9 SPBU di Pulau Lombok (SPBU Karang Jangkong, SPBU Palembak, SPBU Pagesangan, SPBU Narmada, SPBU Kekalik, SPBU Meninting, SPBU Selagalas, SPBU Dasan Cermen, SPBU Beleke), Pembelanjaan di Toko Ritel (Indomart, Alfamart, Hypermart, Breadtalk, Es Teller 99, J-Co dll), Kedepannya kami juga akan menjajaki penggunaan pembayaran transaksi electronic e-money untuk Pembayaran Parkir di Lombok International Airport (LIA), Pembayaran

BBM di seluruh SPBU dan Penggunaan Kartu Mahasiswa di beberapa Universitas. Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar SH., MH, dimana penggunaan Kartu e-money ini selaras dengan Gerakan transaksi nontunai yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga mendorong masyarakat menjadi cashless society, dimana masyarakat tidak lagi repot memakai uang tunai, tapi cukup dengan uang elektronik yang telah tersimpan di kartu. “Kita optimis dengan penggunaan e-money ini, masyarakat akan semakin mudah melakukan transaksi,” ujarnya. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Mandiri dengan Koperasi Karya Bahari. Ini sebagai bentuk keseriusan Bank Mandiri dalam meningkatkan penggunaan nontunai di tengah masyarakat. “Kami sangat senang program atau gerakan nontunai ini bisa kami lakukan di sini. Sebelumnya kita hanya melihat di tv dan penggunaannya hanya di kota-kota besar. Namun sekarang kita sudah bisa menggunakannya di Bangsal. Terima kasih kepada Pemda dan Bank Mandiri yang sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi penggunaan nontunai ini,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika belakangan mengalami fluktuasi, cenderung melemah. Terakhir, nilai tukar rupiah Rp 13.73/dolar Amerika. Bank Indonesia mengingatkan momen ini sekaligus menjadi sisi positif, terutama bagi NTB. Mengapa demikian, pelemahan nilai tukar rupiah adalah dua sisi. Ada yang dirugikan, ada pula yang diuntungkan. Disatu sisi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dapat memicu kenaikan harga-harga komoditas. Terutama produkproduk yang dominan impor. Harganya akan menyesuaikan dengan perubahan harga dolar Amerika. Namun perlu diingat, di sisi lain peluang yang harus ditangkap. Terutama oleh daerah-daerah yang fokus mengembangkan pariwisata, seperti NTB. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Yuwana Hidayat menegaskan, dengan “melemahnya” nilai tukar rupiah, berpotensi mendatangkan wisatawan. “Karena wisatawan melihat nilai mata uang dolar Amerika naik, nilai rupiah melemah, otomatis harga-harga barang di dalam negeri, di NTB akan turun,” kata Wahyu.

(Suara NTB/bul)

Wahyu Yuwana Hidayat Sementara komoditas yang ada di daerah daerah, terutama komoditas yang tak memerlukan bahan baku pendukung dari luar negeri, harganya akan tetap sama, tak terpengaruh fluktuasi nilai dolar Amerika terhadap rupiah. Inilah peluang yang diharapkannya bisa ditangap oleh NTB. bagaimana caranya agar situasi ini juga dimanfaatkan dengan kreatif mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan. Tidak hanya itu, yang tak kalah penting adalah bagaiamana kapasitas seluruh infrastruktur pendukungnya dapat memadai.

Salah satu yang disorot Bank Indonesia adalah kapasitas bandara internasional di Lombok Tengah yang saat ini telah over kapasitas. “Jangan sampai orang dari luar negeri datang banyak, tapi infrastruktur pendudukung kita tidak memadai. Ini perlu dipertimbangkan juga,” imbuhnya. Ia meyakini kondisi ini tak berlangsung lama, hanya memberikan efek kejut, lalu akan normal kembali. Pelemahan nilai tukar mata uang ini bahkan seringkali dilakukan oleh beberapa negara agar nilai tukar mata uangnya melemah. Artinya negara itu megejar target untuk mendatangkan wisatawan dan untuk membelanjakan uangnya. Dalam keterangan resmi Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo yang disampaikannya kembali, bahwa Bank Indonesia senantiasa menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia secara konsisten dan berhatihati merespons dinamika pergerakan nilai tukar rupiah yang sedang berlangsung untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, sehingga keberlangsungan pemulihan ekonomi dapat berlanjut. (bul)

SUARA NTB Kamis, 8 Maret 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Belajar Soal Kebudayaan, Dikbud Tangsel Studi Banding ke Lobar Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) dikunjungi oleh Dinas Dikbud Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (7/3). Kedatangan rombongan Dinas Dikbud Tangsel berkunjung ke Dikbud untuk studi banding terkait pengelolaan bidang kebudayaan yang dilakukan di dinas terkait. Rombongan Dikbud Tangsel yang dipimpin Kabid Pembinaan dan Ketenagaan Hamdani membawa serta sejum-

lah kasi dan staf. Rombongan pun diterima dengan hangat dan ramah Kadis Dikbud M. Hendrayadi didampingi Kasi Kepurbakalaan. Dihadapan rombongan Dinas Dikbud Tangsel, Kadis Dikbud Lobar memaparkan beberapa tahun tahun terakhir merupakan awal kabangkitan kebudayaan Lobar, sebab beberapa kebijakan sudah ada perbupnya, seperti Dewan Kebudayaan. Bahkan kebudayaan sudah dikelola secara mandiri dengan mengucurkan

Belum Penuhi Kualifikasi KONDISI guru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan. Banyak di antaranya yang hanya berpendidikan SMA sederajat. Terutama guru-guru yang diangkat menjadi PNS melalui jalur honorer kategori 2 (K2) yang baru lalu. Hal itu diakui Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., kepada Suara NTB, Selasa (6/3). Menurutnya, dari sisi pengalaman mengajar para guru-guru PNS tersebut sudah tidak diragukan lagi, karena ratarata sudah mengajar sejak bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja, sesuai atu(Suara NTB/dok) ran para guru tersebut H.M. Nursiah tetap harus bisa memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, yakni minimal berpendidikan sarjana (S1) walau guru SD sekalipun, tetap harus berpendidikan sarjana. “Aturan bagi kualifikasi guru yang mengajar sudah jelas diatur, minimal sarjana. Sehingga menjadi keharusan bagi guru bersangkutan untuk bisa memenuhi kualifikasi pendidikan tersebut,” terangnya. Hal itulah yang saat ini tengah diupayakan Pemkab Loteng supaya guru-guru yang masih belum memenuhi kualifikasi pendidikan bisa segera memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. “Pilihannya guru tersebut harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kalau tidak, hal itu bisa berpengaruh pada karir guru bersangkutan,” terangnya. Disinggung jumlah guru yang masih belum memenuhi kualifikasi pendidikan, Nursiah mengaku masih diinventarisir Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng dan akan ditindaklanjuti dengan bersurat ke masing-masing guru. Karena bisa jadi, sudah ada guru yang sebelumnya hanya berijazah SMA saat diangkat menjadi honor, namun sudah selesai menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Soal target waktu penuntaskan kualifikasi guru tersebut, memang tidak ada. Tapi pihaknya berupaya bisa secepatnya supaya guru-guru yang mengajar di Loteng seluruhnya memenuhi telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. (kir)

anggaran hibah. “Sudah beberapa kegiatan di kebudayaan. Bahkan kami sudah ke kementerian untuk usulkan beberapa situs budaya,” kata Hendra. Khusus tahun 2018 ini pihaknya sudah memilih beberapa seni dan budaya yang bakal dikembangkan seperti kesenian Kayak Sandongan di Lingsar. Di Dikbud Lobar, jelas Hendra, memiliki beberapa tenaga teknis di bidang kebudayaan. Lebih jauh menyangkut kebudayaan beririsan antara budaya Lombok yang terbuka den-

gan Bali. Banyak suku yang ada di Lombok umum-nya, yakni Sasak, Bali, ada Jawa dan suku Bima serta Dompu. Untuk Pulau Lombok sendiri, titik sentral pengembangan kebudayaan tersebar. Hamdani selalu Kabid pembinaan dan ketenagaan Dikbud Tangsel menyatakan pihaknya berkunjung ke Dikbud Lobar ingin menggali informasi terkait layanan Bidang Tenaga Kebudayaan. Sebab sebagai daerah otonom baru dengan usia 9 tahun perlu banyak belajar.

(Suara NTB/her)

TERIMA - Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi saat menerima rombongan Dinas Dikbud Tangsel, Rabu (7/3). Alasan pihaknya memilih Lobar, sebab di samping dikenal damai juga daerah wisata. Untuk itu, setelah dari Lobar bisa memberikan laporan ke pimpinan terkait dengan pelayanan bidang kebudayaan yang sudah dilakukan di Lobar.

‘’Karena itu kami berharap dari Dikbud bisa memberikan ke kami informasi sebab dalam memberi layanan di sana juga kami multi etnis. Bentuk perhatian kami ke kebudayaan seperti apa, kami ingin belajar dari Dikbud Lo-

Formasi Nihil, Kota Mataram Kekurangan Pustakawan Mataram (Suara NTB) Kota Mataram mengalami kekurangan pustakawan dalam jumlah banyak. Saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustkaan Kota Mataram hanya baru memiliki enam orang pustakawan. Itu diakibatkan karena tidak adanya formasi pada setiap kali penerimaan CPNS. Kendala lain terkait minimnya formasi pustakawan, karena aturan untuk mengangkat tenaga honOrer agak ketat. Tidak jarang sekolah menempatkan guru dan TU sebagai pengelola perpustakaan dengan sukarela yang penting ada tempat. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, Siti Miftahayatun menegaskan pihaknya mengalami kekurangan jumlah pustakawan. Dari jumlah enam orang pustakawan, sangat tidak memadai dengan semakin banyaknya tugas-tugas pelayanan di perpustakaan kota. Karena kekurangan pustkawan, pelayanan jadi tidak maksimal. Apalagi pada tahun 2018 program kian banyak mulai dari pembinaan, dan pengolahan. Sementara guna mensiasati kekurangan pustakawan, pihaknya menambah pelayanan tidak saja di kantor perpustakaan kota, melainkan juga melalui mobil keliling dan taman baca yang kini berjumlah tiga unit. “Itu makanya jam kerja pelayanan di

kantor dan mobil keliling. Dengan personel yang terbatas, tidak bisa dilayani Sabtu - Mminggu. Tantangannya karena jumlah personel sedikit,” katanya menjelaskan. Selain itu, kekurangan pustakawan juga berimbas pada pengelolaan perpustakaan baik di sekolah maupun di kekurahan. Saat ini, pengelola perpustakaan sekolah dan kelurahan hanya dikelola seadanya saja. Pengelolanya merupakan guru-guru dan TU yang tidak mengerti bagaimana mengelola perpustakaan. “Jadi untuk sekokah dan kelurahan tidak dikelola oleh pustakawan, kebanyakan mereka masih merangkap,” ungkap Miftahayatun. Program bimbingan dan teknis bagi para pengelola perpustakaan sekolah dan kelurahan pun diprogramkan dinas sebagai langkah mengembangkan kemampuan para pengelola perpustakaan. Agar jangan sampai, buku koleksi yang telah ada tidak bisa dijaga dengan baik. “Program perpustakaan untuk pengelolaan buku perpus sekolah-sekolah

(Suara NTB/dys)

RUANG BACA - Kondisi ruang baca perpustakaan Kota Mataram. Perpustakaan Kota Mataram mengalami kekurangan pustakawan, karena tidak ada pengangkatan CPNS. agar jangan ditumpuk saja, kita adakan bimtek untuk pengelola perpustakaan di sekolah. Kemudian pengelola perpustakaan kelurahan,” jelasnya. Meski demikian, namun ada juga beberapa sekolah yang sudah punya pustakawan yakni SMAN 1 Mataram dan

SMPN 6 Mataram. “Kalau tidak salah sekolah juga ada di SMPN 2, dan SMP 15 tapi honorer. Kalau pustakawan masih minim, jumlahnya mencapai. Lulusan D 3 jumlahnya ada 5 orang dan lulusan S 1 hanya 1 orang,” tutupnya. (dys)

Meski Sulit, Bantuan Komputer UNBK SMA Diupayakan Tepat Waktu

Khawatirkan Pemadaman Listrik saat UNBK Mataram (Suara NTB) SMKN 3 Mataram mematangkan persiapan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Gladi bersih terakhir dilaksanakan minggu ini. Gangguan listrik padam menjadi kekhawatiran tersendiri bagi sekolah. Kepala SMKN 3 Mataram, Moh. Tauhid, S.Pd., mengatakan, listrik padam menjadi salah satu kekhawatiran pihaknya. Sementara permasalahan lainnya, menurutnya tidak terlalu menjadi masalah. “Tidak ada masalah persiapan, kalau lampu padam, itu saja yang akan menjadi kendala nanti,” ujar Tauhid. Ia mengaku UNBK di SMKN 3 Mataram sudah siap dan tidak ada masalah. Gladi bersih dilaksanakan minggu ini sebagai persiapan akhir. Pengayaan juga sudah dilakukan bagi 654 siswa kelas XII di 13 kompetensi keahlian yang akan mengikuti UNBK. “Harapannya pelaksanaan berjalan dengan lancar. Kalau normal tidak ada kendala, pelaksanaan bisa berjalan lancar,” harapnya. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di SMKN 3 Mataram juga sudah dilaksanakan pada pekan lalu. UKK itu melibatkan penguji dari internal sekolah dan dari pihak eksternal sekolah. Melalui UKK bisa mengetahui sejauh mana penguasan keterampilan siswa. Dari pihak eksternal, penguji diambil dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang relevan dengan kompetensi keahlian siswa. Bagi siswa yang tidak mampu meraih nilai di atas standar yang ditetapkan maka tidak bisa mendapatkan sertifikat. “Kalau tidak nilainya di bawah standar atau dibawah 7, mereka tidak dapat sertifikat,” ujarnya. Tauhid berharap semua siswa mendapatkan sertifikat. Ia juga menjelaskan, sebelum UKK siswa sudah dibekali keterampilan sejak duduk di kelas X. Pada UKK itu, penguasaan keterampilan para siswa diuji. “Harapannya semua siswa berhasil,” katanya. Sebelumnya, Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., dihubungi akhir pekan kemarin mengatakan, persiapan UNBK terus berjalan sesuai jadwal. Pihaknya juga sudah mengoordinasikan dengan sekolah-sekolah penyelenggara untuk memperketat pengamanan peralatan UNBK. Sementara untuk mengantisipasi listrik padam atau jaringan internet yang bermasalah, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan berkoordinasi dengan PLN dan Telkom. (ron)

bar. Kalau dalam hal-hal berupa dana insentif tentu payung hukum nya apa,” jelasnya. Setelah itu berlangsung diskusi yang cair. Kedua belah pihak saling memberi informasi terkait yang dilakukan di masing-masing dinas.(her)

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Pembukaan Pelatihan Fasda Guru BAIK oleh Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muh. Suruji belum lama ini.

Kuatkan Kapasitas SDM Lokal Lewat Fasilitator Mataram (Suara NTB) Program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) menyelenggarakan berbagai rangkaian pelatihan bagi fasilitator daerah (fasda) sebagai salah satu bentuk dukungannya mengembangkan kapasitas sumber daya setempat di provinsi mitranya, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berbagai macam pelatihan tersebut berlangsung selama bulan Februari di Mataram, NTB. Terkait bidang implementasi program rintisan, pelatihan selama tiga hari pada 28 Februari hingga 2 Maret 2018 lalu diberikan kepada kurang lebih 80 orang fasda yang menangani salah satu program rintisan INOVASI, yaitu Guru Baik. Pelatihan untuk Fasda program rintisan Guru BAIK ini dibuka secara resmi Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Suruji. “Di dunia ini, kemajuan, perbaikan, dan keberhasilan, hanyalah milik orang-orang yang mau berubah. Orang yang tidak mau berubah tidak akan memperoleh kemajuan. Perubahan adalah satu-satunya pintu meraih keberhasilan demi keberhasilan,” kata Suruji dalam siaran pers yang diterima Suara NTB.

Ia menyatakan keyakinannya terhadap manfaat dari Program INOVASI dan menaruh harapannya pada para Fasda Guru Baik untuk turut mengantar nasib pendidikan di Provinsi NTB ke pintu kemajuan. “Pesan utama saya kepada kepala sekolah adalah bahwa syarat menjadi berhasil adalah aspiratif. Mau dan mampu mendengar, membaca potensi dan menempatkan semua pihak baik sumber daya manusia maupun di luar itu sebagai bagian yang akan bermanfaat bagi semuanya,” ujar Suruji. Para Fasda yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program dan kegiatan INOVASI tersebut berasal dari enam kabupaten mitra INOVASI di NTB, yaitu Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah. Ada lebih dari 150 orang Fasda NTB yang mengikuti rangkaian pelatihan INOVASI sesuai peran mereka yang berbeda-beda: Fasda bidang komunikasi, bidang monitoring dan riset, serta bidang implementasi program-program rintisan. Dengan turut melibatkan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, serta institusi pendidikan

seperti Universitas Mataram, dan UIN Mataram. Program rintisan Guru Baik bertujuan untuk mendukung guru agar mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan menguji berbagai solusi terhadap tantangan-tantangan pembelajaran yang dihadapi di dalam kelas. Education Advisor INOVASI NTB, Sri Karna menjelaskan, Guru Baik adalah program rintisan INOVASI yang berupaya untuk meningkatkan kapasitas guru SD dan MI agar mampu menjadi guru yang selalu B – Belajar, selalu mendengar aspirasi, sehingga bersifat A – Aspiratif, selalu melibatkan seluruh siswanya sehingga bersifat I – Inklusif, serta memperhatikan konteks sehingga bersifat K – Kontekstual. Sri pun berharap para Fasda tidak hanya membawa pulang bekal untuk memfasilitasi para guru dari pelatihan selama tiga hari ini, tetapi juga untuk pengembangan diri. “Semoga bapak dan ibu menjadi aset tidak hanya bagi kabupaten masing-masing tetapi juga provinsi. Sehingga ke depannya program rintisan ‘Guru Baik’ ini pun juga dapat disebarkan dan dipraktikkan di daerah lain,” tambah Sri. (ron)

Mataram (Suara NTB) Bantuan komputer tidak kurang dari 3.000 unit untuk mendukung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018 sulit terealisasi di awal tahun 2018 ini. Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengupayakan agar bantuan komputer bisa datang pada bulan Maret ini. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, mengatakan, upaya mendatangkan bantuan komputer masih bisa. Dirinya sudah berdiskusi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jika minggu pertama Maret sudah keluar Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah (LKPP), bantuan itu masih bisa datang sebelum UN. “Penyedia ini sudah keliahtan yang mengajukan SKU ke LKPP, tapi formalnya belum, artinya SKU belum terbit. Dari penyedia itu kalau dipaksakan, tiga hari cukup untuk nunggu segala macam itu, sehingga pada hari ke empat, sudah dibuka portalnya itu sudah bisa kontrak,” ujarnya. Suruji menyebut, penyedia komputer berani menjamin begitu kontrak barang sudah bisa langsung dikirim. Beberapa penyedia yang datang ke pihaknya, mengatakan barang sudah siap atau ready stock. Ia menyampaikan, PPK menyebut masih bisa mengejar sebelum pelaksanaan UN jika dalam waktu 10 hari barang bisa sampai. “Kami mendiskusikan siasat, kalau begitu mepet, skenarionya kontrak dengan penyedia, barang diantar sampai ke kantor UPT, nanti sekolah diminta mengambil ke kantor UPT, kalau idealnya langsung diantar ke sekoah,” katanya. Bantuan komputer sebanyak 3000 unit itu direncanakan ditempatkan di sekolah swasta dan sekolah negeri terutama SMA yang bertindak sebagai penyelenggara UNBK. Nantinya, SMK, SMP, dan MA bisa menggunakan juga sarana yang ada di SMA. Suruji menekankan, jika komputer tidak bisa datang tepat waktu, maka target 100 persen UNBK di SMA/SMK negeri dan swasta sulit tercapai. Terutama pelaksanaan UNBK di sekolah swasta. Jika di SMA/SMK negeri, Suruji memastikan pelaksanaan UNBK tetap terlaksana. Jadwal UNBK untuk SMK sendiri akan dilaksanakan pada 2 sampai dengan 5 April 2018. Sementara UNBK SMA dilaksanakan pada 9 sampai dengan 12 April 2018. Berdasarkan pengalaman UNBK di tahun 2017 lalu, masih banyak SMA/SMK negeri yang meminjam laptop siswa untuk pelaksanaan UNBK. Diharapkan dengan adanya bantuan 3000 unit komputer, sekolah tidak perlu meminjam lagi. Bahkan sekolah swasta pun bisa ikut melaksanakan UNBK. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 8 Maret 2018

KONI NTB Tunda Penerbitan SK Pelatda

Mataram (Suara NTB) KONI NTB masih menunda penerbitan Surat Keputusan (SK) Pelatda Mayung yang semula direncanakan akan diterbitkan oleh KONI NTB tanggal 1 Maret 2018. Pihak KONI NTB akan melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) lebih dahulu sebelum menerbitkan SK Pelatda Mayung 2018. Demikian disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat dikonfir-

masi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (7/3) kemarin. “Insyaallah besok pagi rapat

pimpinan KONI NTB diputuskan,” ucapnya. Andy yang juga menjabat

Direktur Umum PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) tidak menjelaskan alasan pihaknya menunda penerbitan SK Pelatda Mayung 2018. Namun demikian informasi dari beberapa pengurus KONI NTB bahwa Andy akhir- akhir ini sedang sibuk ke luar daerah untuk mempersiapkan diri

menjadi tuan rumah bersama PON 2024. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa NTB dan Bali telah mengajukan diri menjadi tuan rumah PON 2024. Selain Bali dan NTB terdapat dua kontestan lainnya yang akan menjadi kompetitor NTB-Bali untuk

menjadi tuan rumah PON 2024, yakni Kalimanatan Selatan (Kalsel) dan Aceh-Sulut. Ketiga calon tuan rumah PON 2024 itu akan bersaing lewat Bidding PON yang di gelar dalam Musornas KONI Pusat yang akan dihelat akhir Maret 2018. Ditambahkan Andy, meski

penerbitan SK Pelatda Mayung ditunda beberapa hari lagi, namun hal itu kata Andy tidak akan mengganggu kegiatan latihan atlet Pelatda Mayung NTB yang dipusatkan di GOR Turide Mataram. “Molor sedikit SK-nya nggak masalah. Yang penting atletnya kan tetap latihan,” jelasnya. (fan)

(Suara NTB/fan)

PEMANASAN - Atlet atletik NTB melakukan pemanasan sebelum menjalani latihan fisik. Tampak Pelatih Atletik NTB, Mayor Muhdar melatih atlet atletik di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (7/3).

Atlet Atletik akan Kembali Disiapkan Ikut Kejurnas Mataram (Suara NTB) Atlet cabang olahraga atletik akan kembali mempersiapkan diri mengikuti event nasional. Mereka akan ambil bagian di Kejurnas Atletik di Jakarta bulan Mei mendatang. “Undangan terkait agenda kejurnas atletik bulan Mei mendatang sudah kami terima. Kita akan segera menggelar rapat internal pengurus PASI NTB untuk

membahas kesiapan atlet NTB,” ucap Ketua Umum Pengprov PASI NTB yang dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Minggu (4/3). Terkait dengan pelaksanaan kejurnas atletik pada bulan Mei tersebut, Pengprov PASI NTB mengungkapkan bahwa atlet NTB sudah siap ambil bagian di event itu. Pasalnya atlet-atlet terbaik NTB sudah menjalani pe-

mustn latihan yang panjang menghadapi event nasional. Di tempat terpisah, pelatih atletik NTB, Akrin Ibrahim mengungkapkan hal yang senada. Menurut Akrin, sejumlah atlet andalan atletik sudah melaksanakan pemusatan latihan lewat Pelatda Mayung KONI NTB. Tahun ini PASI NTB kata Akrin sudah mengajukan sebanyak 15 atlet andalan yang

dipersiapkan khusus mengibarkan marwah NTB di level nasional. Belasan atlet itu tersebar di dua tempat, ada yang di Pelatnas persiapan Asian Games dan ada yang di Pelatda Mayung. “Sebanyak 15 atlet sudah siap ikut kejurnas. Tinggal saat ini kita menunggu surat resmi dari PB PASI terkait penjelasan tempat pertandingan,” ucapnya. (fan)

Voli Pasir Berupaya Amankan Satu Emas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga bola voli pasir NTB punya peluang mendulang dua emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2018. Meski berpeluang sumbang dua emas, namun pelatih voli pasir NTB Agus Salim tak ingin muluk-muluk, dia berharap timnya dapat mengamankan satu emas di PON 2024. “Kalau melihat potensi atlet, saya melihat cabor atlet kita berpeluang sumbang dua medali emas, tapi fokus utama kita bagaimana mengamankan satu emas dulu. Itu jauh lebih penting ketimbang kita muluk-muluk,” ucap Pelatih

Voli Pasir NTB, Agus Salim saat diwawancara Suara NTB di Mataram belum lama ini. Pelatih voli pasir pelatnas asal NTB itu mengatakan bahwa peluang medali emas NTB saat ini ada pada tim voli pasir putri pasangan Desi Ratnasari dan Allysa Mutakhara. Kemudian tim putra NTB pasangan Danangsyah dan Tio Kusuma sangat berpeluang meraih medali emas. Kedua tim itu berpotensi mendulang medali emas di ajang multi event nasional karena memang masing-masing pasangan merupakan atlet pelatnas Indonesia. Dimis-

alkannya, atlet putra, Danangsyah merupakan tim pelatnas persiapan mewakili Indonesia mengikuti Asian Games 2018. Demikian halnya atlet putri NTB, Desi Ratnasari merupakan atlet pelatnas yang akan membela marwah agama Indonesia di Asian Games 2018. “Anang dan Desi masuk dalam timnas voli pasir Indonesia yang selalu tampil di event internasional. Mereka akan cepat berkembang selama di Pelatnas,” jelasnya. Meski NTB punya dua atlet yang di Pelatnas, namun diakui Agus masing-masing

pemain di dua tim itu memiliki tantangan yang berarti. Pasalnya satu atlet di tim putra dan satu atlet di tim putri lagi berlatih dilokasi yang berbeda. “Ini akan menjadi tantangan saya bagaimana atlet yang berlatih di daerah dan atlet NTB yang latihan di Pelatnas bisa tetap memiliki kualitas permainan yang sama. Saya akan mengupayakan pasangan voli pasir putra dan pasangan voli pasir putri harus sering dimainkan di event nasional, sehingga mereka tetap kompak selama bertanding,” ungkapnya. (fan)

Mekaki Marathon 2018 Tunggu Kepastian Sponsor Giri menang (Suara NTB) Event Mekaki Marathon tahun 2018 kemungkinan besar akan digelar akhir April mendatang. Untuk kepastian pelaksanaan even internasional ini, Pemda Lobar masih menunggu kepastian sponsor, dalam hal ini pihak BNI. Namun, berbagai persiapan pun telah jauh-jauh hari dilakukan, salah satunya menyebar informasi melalui Videotron di seluruh Indonesia yang dilakukan pihak Event Organizer (EO). Kepala Dinas Pariwisata, Ispan Djunaidi menjelaskan bahwa penyebaran informasi melalui videotron itu diperoleh secara gratis tanpa berbayar. Jika dikalkulasikan, anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk menyebar informasi melalui videotron itu bisa mencapai angka

Rp12 miliar. “Informasi itu disebar di seluruh point penting seperti di Bandara yang ada di Medan, Batam, Surabaya, Bali, serta Makasar. Dan itu gratis, kita menyebutnya media and news velue. Setidaknya itu cara kita melakukan promosi di luar,” jelasnya. Untuk event yang kedua ini, Ispan mengatakan bahwa target yang ingin dicapai bukanlah terlihat dari sisi banyaknya peserta. Melainkan, memberikan yang terbaik dalam hal kualitas. “Target kita tidak banyak peserta, mungkin sekitar 2.500 peserta, namun bisa mengangkat citra daerah,” tegasnya. Dikonfirmasi mengenai kesiapan lebih jauh, Ispan mengatakan bahwa sejarah ini semua persiapan masih berproses. Ia mengambil contoh sponsor atau vendor utama

yakni salah satu Bank di Indonesia. Jika berkaca dari pengalaman tahun lalu, pihak Bank tersebut biasanya mulai intens melakukan komunikasi sebulan menjelang pelaksanaan. “Begitu sudah confirm, dalam hal ini sponsor utama, maka EO akan langsung melaporkannya ke kami,” katanya. Berdasarkan laporan terakhir, sudah ada komunikasi dengan Direksi Bank tersebut, namun dia belum mengetahuinya sampai dimana. Lanjutnya, dalam event Mekaki Marathon ini merupakan kerjasama yang kedua dari Bank tersebut. “Pihak Bank tersebut pun sedang berpikir bagaimana mengulangi reputasi event yang pertama,” imbuhnya. Lalu kapan kepastian pelaksanaannya ? Ispan mengatakan bahwa rencana awal, pel-

aksanaan event Mekaki Marathon akan dilakukan pada 29 April mendatang dan sebenarnya itu sudah ditetapkan. “Prosesnya sama dengan tahun lalu, sponsor kecil saya kira kita sangat perlukan juga, tapi konsep pembiayaannya kan tidak bisa maksimal. Karena kita juga membutuhkan property, jersey, yang pastinya berlisensi internasional,” paparnya. Mengenai kesiapan fisik, Ispan mengatakan bahwa itu bisa dikatakan menjadi tanggung jawab dua tim yakni EO dan Pemda. Untuk Pemda, itu bertanggung jawab soal keamanan dan venue di Pantai Mekaki. Nantinya, Pemda akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan lainnya termasuk bersih-bersih. (her)

SUARA NTB

Kamis, 8 Maret 2018

Halaman 12

Serap Gabah Petani

Bulog Bersaing dengan Tengkulak Mataram (Suara NTB) – Bulog all out membeli gabah petani. Harga yang dipakai di atas acuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Perum Bulog kini bersaing sehat dengan tengkulak. Bulog melakukan serapan langsung gabah petani. Pada kegiatan pemantauan lapangan oleh tim Serap Gabah (Sergab) bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Agung Hendriadi Rabu (7/3), gabah petani dibeli dengan harga Rp 4.300/Kg. Harga ini menurut Kepala Divisi Re-

gional Perum Bulog Divre NTB, Achmad Ma‘mun, masih masuk dihitung-hitungan bisnisnya. Meskipun Bulog masih harus melakukan proses pengeringan atas gabah-gabah petani yang dibelinya itu. Dengan harga pembelian sebagus itu, kehadiran Bulog dapat menekan pengaruh

tengkulak mempermainkan harga di lapangan. Meski begitu, Ma‘mun mengatakan tengkulak bukanlah saingan,, melainkan mitra. “Kita sama – sama bergerak di lapangan. Ya, kalau dia membeli dengan harga tinggi di lapangan, janganlah. Kita bisa komunikasikan. Paling tinggi maksi-

Polres Loteng Segera Limpahkan Kasus ADD Langko Praya (Suara NTB) Berkas perkara kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 yang melibatkan mantan Kepala Desa Langko Kecamatan Janapria, sudah dinyatakan lengkap. Untuk itu, Polres Lombok Tengah (Loteng) berencana akan segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan, untuk tahap selanjutnya. Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., melalui Kasat Reskrim,

AKP Rafles Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Rabu (7/3) menyatakan, pihaknya sudah meningkatkan berkas perkara ke tahap I ke Kejaksaan Negeri I (Kejari) Loteng. Dari proses tersebut, jaksa telah memberikan beberapa catatan dan rekomendasi untuk dilengkapi. “Dan, semua rekomendasi yang diberikan jaksa sudah kita penuhi. Sehingga sekarang kita tinggal menunggu penetapan P21 saja,” timpalnya. Dengan penetapan P21

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR3371CD NOKA/NOSIN:MH1JFB115DK723343/ JFB1E-1675879 AN. RIKA HENDRIKA D. HLG DSKTR MAJAPAHIT KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR5096CM NOKA/NOSIN :MH1JFH11XFK481651/ JFH1F1480172 AN. IWAN HADI HLG DSKTR KOTA MATARAM

tersebut, maka berkas perkara kasus ADD Desa Langko dinyatakan lengkap. Sehingga bisa dilanjutkan ke tahap II. Di mana nantinya berkas bersama barang bukti yang akan dilimpahkan ke jaksa. Termasuk tersangka dalam kasus tersebut. “Harapan kita bulan ini sudah ada penetapan P21 dari jaksa. Sehingga kita bisa segera melimpahkan seluruh berkas bersama barang bukti dan tersangkanya. Dengan begitu, bulan ini juga kasus ADD Desa Langko benar-benar tuntas,” timpalnya. Kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko sendiri merupakan satu dari beberapa kasus ADD yang saat ini ditangan Polres Loteng. Dalam kasus ini, Polres Loteng telah menetapkan mantan Kades Langko sebagai tersangka sejak awal tahun kemarin. Polisi sendiri menemukan ada indikasi kerugian negara dalam kasus tersebut. Dan, itu dikuatkan dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI perwakilan NTB, yang mencapai lebih dari Rp. 240 juta. “Kasus ini memang sudah cukup kita tangani. Dan, sekarang sudah hampir tuntas,” pungkas Rafles. (kir)

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

mal Rp 4.500/kg lah,” harapnya. Keberadaan Bulog yang menawarkan pembelian gabah petani dengan harga Rp 4.400/ Kg maksimal, dari harga standar pemerintah Rp 3.700/Kg akan memberikan banyak referensi bagi petani untuk menjual hasil panennya. Di atas harga pembeliannya itu, Bulog sangat mempertimbangkan dampaknya justru harga beras yang diterima oleh petani nantinya akan mahal. “Petani yang menjual gabah,

petani juga yang akan membeli beras. Kalau harga beli gabah petani tinggi, otomatis harga beli beras oleh petani nantinya akan mahal. Stabilitas harga inilah yang kita jaga agar tak merugikan salah satu pihak. Kita samasama lah jaga harga,” demikian Ma`mun agar Bulog dan tengkulak berjalan beriringan menyerap gabah dan beras petani. Ma‘mun mengungkapkan, Bulog memberlakukan harga pembelian lebih tinggi Rp 500/ Kg dari harga acuan pemerintah.

Harga ini cukup bersaing dan berlaku meskipun musim panen raya. Akhir Maret hingga April tahun diperkirakan menjadi puncak panen. Karena itu, Bulog berkeinginan menyerap sebanyak-banyaknya gabaah petani dalam dua bulan kedepan ini. Ia juga mengemukakan kembali harga beli untuk beras, Ma‘mun menyebut Perum Bulog akan membeli dengan harga hingga Rp 8.760/Kg. Beras dengan harga ini diterima langsung di gudang-gudang

penyimpanannya. Dengan catatan, Kadar Air (KA) tidak boleh di atas 14 persen, Broken maksimal 20 persen dan menir maksimal 2 persen. Saat ini Perum Bulog pusat telah memberikan kewenangan kepada masingmasing di daerah untuk menyerap harga gabah dan beras yang melihat kondisi pasar. Karena itulah, harga Rp 4.400/ Kg untuk GKP dan 8.760/Kg untuk beras ini menurutnya lebih dari harga ideal. (bul)

Pendapatan KSB dari Tambang Galian C Sesuai Target Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendapatan dan

Aset Daerah (DPAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat pendapatan dari sektor pajak tambang bukan logam (Galian C) tetap sesuai dengan target yang ditetapkan. Bahkan di tahun 2017 lalu, pajak dari sektor ini bisa mencapai angka Rp 4 miliar. Meskipun demikian, jumlah tersebut dianggap masih bisa meningkat dari banyaknya lokasi galian C yang belum bisa dikelola maksimal. “Target pendapatan tambang Galian C, selalu tercapai setiap tahunya, bahkan menjadi salah penyumb a n g terbesar

M. Yusuf

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

K A M O R R Y BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 4 miliar. Hanya saja kita juga tidak bisa pungkiri jumlahnya yang ada saat ini masih bisa meningkat jika bisa dikelola dengan baik. Makanya kita akan mulai kelola dan tata sektor ini dengan baik, sehingga pendapatan akan semakin maksimal,” ujar Kepala BPAD KSB, M. Yusuf, S. Ip kepada Suara NTB, Rabu (7/3). Dikatakannya, hasil evaluasi selama ini, pendapatan dari sektor tersebut, selalu meningkat setiap tahunnya. Sementara untuk lokasi tambang galian C diduga ilegal, pihaknya juga tidak menampik hal tersebut. Kalaupun tidak mengantongi izin untuk lokasi galian C yang dimaksud, maka pihaknya bisa menarik retribusi dari proses pemanfaatan lahannya. Jika pengelola diketahui mengantongi izin, maka pihaknya akan menarik retribusi dari pengambilan materialnya. “Kita tidak ambil pusing, apakah itu tambang galian C ilegal atau tidak, yang jelas kita hanya ingin sektor tersebut bisa memberikan penerimaan bagi daerah berupa pajak dan retribusi,” ujarnya.

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Seraya menambahkan, terkait dengan masih adanya sektor tambang galian C yang belum bisa dikelola dengan baik, pihaknya akan turun untuk melakukan pendataan awal. Hal tersebut dilakukan dengan harapan pendapatan dari sektor ini bisa semakin maksimal. Belum lagi jumlah pendapatan dari sektor juga cukup menggembirakan untuk terus dimaksimalkan. “Kita akan data sektor ini secara menyeluruh, sehingga pendapatan akan jauh lebih maksimal dari yang kita dapatkan saat ini sekitar Rp 4 miliar saja,” tukasnya. Selain sektor tambang galian, sektor unggulan yang lain juga akan terus dimaksimalkan keberadaannya. (ils)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR4806BC NOKA/NOSIN:MH1HB321775124582/ HB32E-1126500 AN. NURJANAH HLG DSKTR JL. MAJAPAHIT MENUJU KEKALIK HLG STNK R2 YAMAHA DR5359BE NOKA/NOSIN: MH34D70027J552106/407552126 AN. BOHARI RAHMAN HLG DSKTR JL.MAJAPAHIT MENUJU KEKALIK

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 8 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Kamis, 8 Maret 2018

Halaman 14

Inovasi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram

Mataram (Suara NTB) – Dua pejabat Kementerian Hukum dan HAM RI, Dirjen Imigrasi, Ronny Franky Sompie dan Dirjen HAM, Mualimin Abdi meresmikan ruang pelayanan paspor berdimensi ramah HAM, Rabu (7/3). Ruang pelayanan dengan jalur khusus itu adalah implementasi perbaikan pelayanan publik keimigrasian. Kegiatan itu juga dirangkai dengan penandatanganan MoU Kerjasama Penguatan Kelembagaan Unit Pengawas Keimigrasian (UPK) pada Kabupaten Lombok Utara, antara Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily dengan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar. Turut disaksikan oleh Sekda NTB, H.Rosiady H Sayuti, M.Sc.PhD. UPK akan ditempatkan di Gili Trawangan, Lombok Utara sebagai bagian dari upaya pengawasan orang asing. Sebab tingkat kunjungan wisatawan asing ke pulau eksotik itu mencapai 2.5003.000 orang per hari. Ronny menjelaskan, pelayanan ramah HAM untuk men-

jawab tantangan meningkatknya permohonan paspor di NTB. contohnya untuk keperluan haji dan umrah. Sementara pemohon paspornya mayoritas yang berusia lanjut. “Kemampuan melayani kita baru satu pertiga dari total kebutuhan. Jadi ini adalah inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.Ini yang pertama dari total 125 kantor imigrasi se-Indonesia,” ujarnya. Mualim menambahkan, dengan pelayanan ramah HAM tersebut, Kantor Imigrasi Mataram sudah menetapkan standar pelayanan publik yang bisa diikuti instansi lain. “Ini suatu keharusan. Agar masyarakat dimudahkan dan terjamin hak asasinya dalam mengakses layanan publik keimigrasian. pelayanan publik dengan penghormatan dan perlindungan HAM adalah tanggung jawab negara,” terangnya. Sevial menjelaskan, ruang pelayanan ramah HAM adalah upaya Kanwil Kemenkumham NTB untuk mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan komitmen dengan akronim PASTI, yakni Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif. “Pemberian jalur khusus lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak dirasa perlu. Misalnya untuk haji dan umrah didomi-

BERSAMA - (Kiri ke kanan) Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, Ronny F Sompie; Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim; Dirjen HAM, Mualimin Abdi; Sekda NTB, Rosiady Sayuti; Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar di ruang pelayanan paspor ramah HAM.

nasi orang tua lanjut usia yang membutuhkan bimbingan dan pelayanan khusus,” paparnya. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim menerangkan, tidak ada jalan lain dalam menanggapi permintaan pelayanan publik yang baik selain dengan perbaikan dan peningkatan layanan. “Ini adalah salah satu jawaban dari tantangan pelayanan publik keimigrasian yang terus berkembang. Sebuah solusi dengan pola membangun perbaikan sistemik,” ujarnya. Rosiady pun mengapresiasi ruang pelayanan paspor ramah HAM tersebut. “NTB menjadi pionir dalam perbaikan pelayanan publik keimigrasian. Ini bisa menjadi contoh untuk yang lain,” kata dia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menyebutkan, ruang pelayanan paspor ramah HAM dilengkapi dengan kursi roda, buku pelayanan dengan huruf braille, jalur prioritas, dan layanan verifikasi berkas di bawah lima menit. Layanan itu diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak di bawah dua tahun, dan ibu hamil. (why/*)

Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, Ronny F Sompie memberikan cinderamata kepada Kakanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily.

(kanan ke kiri) Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, Ronny F Sompie dan Dirjen HAM, Mualimin Abdi menuntun penyandang disabilitas menuju ruang pelayanan paspor berdimensi ramah HAM.

Entaskan Kemiskinan

Disperindag Bangun Ekonomi Desa Melalui Produk Unggulan Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus berupaya menekan kemiskinan. Pasalnya, mengacu data dinas terkait mengklasifikasikan dari 17,38 persen kemiskinan di Lobar setelah dianlisis dari 21 usaha ada dua usaha yang memberi kontribusi terhadap kemiskinan. Masing-masing usaha industri olahan sebesar 5,3 persen dan sektor pedagangan ada 7,5 persen. Karena itu menurutnya, perkembangan pasar modern ini perlu ditata supaya tidak memperparah permasalahan yang ada seperti kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan ini dinas terkait mengembangkan produk unggulan untuk membangun ekonomi desa. Salah satu pelaku usaha sukses dibina oleh Disperindag yang kini terangkat derajat ekonominya, adalah Inaq Mainah (45) warga Dusun Penangke Desa Sesaot Kecamatan Narmada. Salah satu pelaku usaha olahan hasil hutan bukan kayu binaan Disperindag ini terbilang sukses. Dulunya, Inaq Mainah tergolong miskin namun berkat tekad dan bantuan Dinas Perindag Lobar telah mampu mengangkat derajat ekonominya. Dulu penghasilan ibu tiga anak ini diperoleh dari kegiatan ilegal merambah hutan. Kini usahanya beromzet Rp 30-35 juta dengan penghasilan bersih 5-7 juta rupiah per bulan dari hasil mengolah hasil hutan non kayu. Ditemui di Kantor Disperindag Lobar beberapa waktu lalu, Inaq Mainah begitu sumringah lantaran produk olahan hasil buatannya ludes terjual. Bahkan ketika berangkat dari rumah ke Kantor Perindag, ia membawa uang Rp 30 ribu. Namun kemudian tasnya berisi ratusan ribu dari hasil jualannya. Ibu paruh baya yang tak mengenyam bangku sekolah ini, menuturkan awal mula ia menjadi perambah dan pengepul kayu hasil illegal logging tahun 2001. Bahkan akibat aktivitas ilegal yang ia jalani, tak jarang ia berurusan dengan hukum. “Dulu saya jadi perambah dan penjual kayu hasil rambahan, pernah ditangkap polisi. Kini saya pindah (beralih) menjadi pelaku usaha IKM dengan hasil omzet puluhan juta,”tuturnya sembari mengucapkan syukur. Kadis Perindag melalui Kepala Bidang Industri Komoditi Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) H. Amarudin menyatakan Pemda targetkan penurunan angka kemiskinan melalui program IKAHH dengan menggali potensi lokal di seluruh kecamatan di Lobar. Sejauh ini program tersebut diklaim mampu mengangkat dan mensejahterakan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. ‘’Kita programkan bangun Ekonomi Desa Melalui Produk Unggulan untuk mengentaskan kemiskinan,’’jelasnya. Amarudin mengatakan, sasaran program kegiatan ini adalah dengan menargetkan sebanyakbanyaknya potensi lokal yang dimiliki masyarakat miskin terhadap semua kecamatan yang ada. Setiap kecamatan akan dilakukan pembekalan sumber daya manusia (SDM) dan diberikan pelatihan dan pembinaan. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pihaknya berupaya memberdayakan

(Suara NTB/why)

Dirjen Imigrasi dan Dirjen HAM Resmikan Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM

Kabid IKAHH Amarudin bersama pengusaha UKM yang berhasil menjalankan usahanya

dengan melakukan road show dan memberikan pelatihan dan pembinaan dengan mendatangkan tenaga pendamping. Dalam setiap road show yang dilaksanakan tersebut, pihaknya memberikan pemahaman tentang pola pengelolaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap peserta di masing-masing kecamatan yang ada. ‘’Kami undang road show yakni bertujuan untuk mengasah sumber daya manusia tentang pengelolaan berdasarkan potensi yang dimiliki setiap orang,’’ katanya. Kalau memang ada masyarakat yang memiliki bakat potensial, kemudian tercatat sebagai warga miskin, tentu pihaknya akan membinanya dan dilatih untuk diberdayakan.’’Sekarang ini kami sedang memulai pendataan di setiap kecamatan terkait bakat potensial yang dimiliki oleh masyarakat. Terutama masyarakat yang miskin untuk diundang road show dan selanjutnya akan dilatih,’’ terangnya. Satu kecamatan semuanya akan dihimpun sekitar 100 sampai 200 orang. Namun akan didata dulu sesuai keahlian yang dimiliki oleh mereka. Selanjutnya mereka akan diundang menghadiri road show. Selain itu Disperindag akan memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap mereka. ‘’Untuk pelatihan nanti, semuanya sudah disiapkan rumah khusus. Setiap kecamatan akan diberdayakan sebanyak 100 hingga 200 orang. Jika dikali 10 kecamatan, berapa banyak nilai UKM yang bermunculan,’’ ucapnya. Dalam hal pelatihan dan pembinaan ini, pihaknya menyasar mulai dari hulu sampai hilir. Namun tetap diutamakan warga miskin supaya sasaran program ini memang benar benar mampu mengurangi dan mengentaskan kemiskinan. Seperti pembuatan gerabah, peningkatan kualitas bata, dan lainnya. (her/*)

Kakanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily (paling kanan) menandatangani MoU Kerjasama Penguatan Kelembagaan Unit Pengawas Keimigrasian (UPK) pada Kabupaten Lombok Utara dengan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar (kedua kiri).

Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, Ronny F Sompie, Dirjen HAM, Mualimin Abdi, Sekda NTB, Rosiady Sayuti, dan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menggunting pita peresmian ruang pelayanan paspor berdimensi ramah HAM.

SUARA NTB

Kamis, 8 Maret 2018

Ahyar-Mori Siapkan Kejutan untuk Guru Honorer Mataram (Suara NTB) Selama ini, guru honorer telah memberikan kontribusi besar di bidang pendidikan di NTB. Sayangnya, penghargaan yang mereka terima sangat tidak sepadan dengan andil mereka. Menyadari itu, pasangan Cagub dan Cawagub NTB, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori) pun menyiapkan program untuk mendongkrak kesejahteraan mereka. Selama ini, profesi sebagai guru honorer memang belum dapat menjadi sandaran untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Di berbagai daerah, GTT atau guru honorer kerap kali hanya diganjar upah minim. Honor yang diterima GTT cukup bervariasi di berbagai daerah. Ada yang menerima Rp450 ribu per bulan, Rp350 ribu per bulan. Ada pula yang hanya menerima Rp300 ribu per bulan. Ada lagi yang hanya menerima Rp50 ribu per bulan. Honor tersebut juga tergantung dari kemampuan sekolah dan jam mengajar guru bersangkutan. Jika dilihat nilai honornya, tentu saja nilai tersebut sangat jauh dari standar upah yang layak. “Kalau bicara layak sih masih sangat jauh. Siapa bisa hidup dengan uang Rp 300 ribu?” ujar Ahyar Abduh dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. Sebenarnya, pemerintah pusat telah memastikan akan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Namun, Pemprov NTB masih harus menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

(Suara NTB/ist)

AHYAR ABDUH - Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh dalam sebuah kesempatan, baru-baru ini. Ahyar menilai saat ini kesejahteraan guru honorer belum layak dan ia telah menyiapkan program untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer. dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) terkait kuota CPNS 2018 khususnya formasi guru SMA/SMK. Proses pengangkatan guru honorer menjadi PNS juga tentunya akan mempertimbangkan rasio belanja aparatur. Kemen PANRB memberikan persyaratan pemda yang dapat alokasi CPNS jika belanja aparatur dalam struktur APBD-nya berada di bawah 50 persen. Pemprov NTB harus menunggu keputusan Kemen PANRB karena ada rencana rekrutmen 5.200 guru dan tenaga honorer SMA/SMK. Dalam usulan formasi CPNS 2018 sebanyak 700 orang, Pemprov juga mengusulkan untuk formasi guru. Setelah usulan formasi itu dikirim, Kemen PANRB meminta rincian belanja aparatur. Saat ini, belanja aparatur Pemprov NTB masih berada di

Amaq Asrul: Saya Senang Bersilaturahmi Dari Hal. 1 ia menyampaikan kesenangannya bersilaturahmi dengan masyarakat di dusun-dusun terpencil karena dinilai masih murni. Warga di pinggiran ini masih terjaga imannya dari sifat konsumerisme. Yakni sifat masyarakat di perkotaan. Masyarakat di desa menurut Amaq Asrul ini lebih jernih dalam berfikir. Perhatian terhadap masyarakat terpencil ini kerap terlupakan. Hal ini tergambar dari kondisi infrastruktur jalan dan keterbatasan infrastruktur lainnya. Seperti disaksikan sendiri oleh Ali Dachlan di Eat Mayang, Batu Layar, Lombok Barat itu. Dikatakan menjadi tugas gubernur adalah memantau dan melengkapi tugas yang dilakukan bupati. Dihadapan para warga, Ali BD tegaskan dirinya datang bukan mengajak untuk memilihnya. ‘’Bertemu dengan saudara semua ini sudah saya

sangat senang,’’ucapnya. Melihat kondisi infrastruktur yang masih terbatas, maka menjadi kewajiban pemerintah katanya untuk membangun. Jika pemerintah daerah tingkat kabupaten tidak mampu maka tugas pemerintah provinsi membantu pemerintah daerah tingkat kabupaten bersama. Bukan dikerjakan oleh provinsi. Namun diserahkan sepenuhnya pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Sebagai salah satu calon kepala daerah, Ali BD tegaskan dirinya tidak datang dengan menjanji-janjikan orang. Membangun memang sudah kewajiban bukan menjadi janji. ‘’Saya tidak ingin dipilih karena memberi janji. Saya ingin dipilih oleh masyarakat yang cerdas dan mengetahui betul bagaimana pemimpinnya,’’ demikian Ali Dachlan. (rus)

Bulog Belum Maksimal Serap Gabah Petani Dari Hal. 1 Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul majdi meminta supaya persoalan penyerapan hasil pertanian oleh Bulog ini menjadi perhatian. Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterima, gabah dari para petani belum sepenuhnya diserap oleh Bulog. Untuk itu, gubernur meminta jajaran terkait untuk mengkoordinasikan hal tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (7/3) siang mengatakan saat ini NTB belum masuk musim panen raya padi. Ia mengatakan, puncak musim panen raya tahun ini pada April mendatang. Pada Maret ini, luas areal panen padi sebanyak 92 ribu ton. Kemudian pada April mendatang, luas areal panen padi mencapai 148 ribu ton. Ia mengatakan, panen raya padi tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Pada 2017, panen raya dilakukan pada Maret, sementara tahun ini pada bulan April. Bahkan, panen padi tahun ini, kata Husnul hingga Mei mendatang. “Saya sudah menyiapkan data, sekian ribu hektare yang panen di kabupaten/kota. Kemudian Bulog kita kasih angkanya, kemudian dia turun, menyerapnya dimana,’’ terang Husnul. Mengenai serapan Bulog hingga saat ini, Husnul mengatakan sebaiknya ditanyakan langsung ke perusahaan pelat merah tersebut. Namun yang pasti, setiap bulan pasti ada target serapan gabah petani yang akan diserap Bulog. Serta berapa jumlah capaiannya. Ia menjelaskan, belum lama ini dilakukan rapat pimpinan di Kementerian Pertanian mengenai penyerapan gabah petani ini. rapat tersebut juga dihadiri Pangdam IX/ Udayana yang diwakili Kasdam. Kasdam kemudian me-

merintahkan kepada jajaran di bawahnya seperti Danrem, Dandim hingga Babinsa untuk mengawal penyerapan gabah petani oleh Bulog. Untuk membantu Bulog menyerap gabah petani sebanyak-banyaknya, kata Husnul, Pokja akan meminta BRI untuk memfasilitasi Koperasi Korem diberikan dana dengan bunga yang ditentukan bank BUMN tersebut. Dari pemberian pinjaman tersebut, akan digunakan untuk membeli gabah petani. Setelah dibeli oleh TNI melalui Koperasi Korem tersebut, selanjutnya dibawa ke Bulog. Langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan serapan gabah petani oleh Bulog. ‘’Sehingga tidak hanya mengandalkan uang di Bulog tetapi uang yang dipinjamkan BRI kepada koperasi Korem. Sekarang harganyapun tidak menggunakan HPP yang Rp 3.700 per kg. Tapi menggunakan harga fleksibilitas. Dengan harga Rp 4.200, di tingkat petani,’’ ujarnya. Perum Bulog Divisi Regional (Divre) NTB tahun ini mendapat jatah serapan hanya 71.000 ton. Angka ini turun cukup besar dari target awal serapan tahun 2017 lalu yang hampir mencapai 184.000 ton. Jika tahun 2017 lalu, Bulog NTB memiliki anggaran Rp 1,3 triliun untuk serapan gabah/beras di petani. Tahun ini dari target 71.000 ton serapan itu, dikonversi menjadi anggaran hanya sebesar Rp 511 miliar atau setengah triliun. Di satu sisi, tahun ini Pemprov NTB menargetkan produksi gabah mencapai 2,6 juta ton. Tahun 2017 lalu, target produksi sebesar 2,4 juta ton, tercapai 2,3 juta ton berdasarkan Angka Ramalan BPS. (nas)

bawah 40 persen dengan adanya penambahan 700 ASN. Dimana, anggaran untuk gaji, tunjangan dan diklat bagi ASN sebanyak itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp 40 miliar. Dengan kondisi dan adanya payung regulasi tersebutlah, pasangan Ahyar-Mori merasa optimis bahwa di tahun ini, pihaknya bisa memberikan semacam kejutan untuk para GTT atau guru honorer tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu poin dalam program kerja Ahyar-Mori. Program tersebut adalah penanganan terhadap 7.500 GTT dan PTT SMA/SMK, serta sertifikasi 1000 guru mengaji. Program tersebut merupakan turunan dari enam program kerja NTB Untuk Semua yang diusung pasangan Ahyar-Mori di Pilkada NTB 2018 ini. Selain penguatan SDM melalui penanganan GTT, PTT dan guru mengaji, Ahyar-Mori juga menyiapkan kebijakan lain

di sektor pendidikan. Seperti, mendorong pencapaian IPM sebesar 7,10 pada 2023, dengan kenaikan 1 persen per tahun. Selain itu, ada pula gerakan zero drop out dan zero illiterate untuk meningkatkan SDM di NTB. Berikutnya, Ahyar-Mori juga akan melakukan pemetaan dan pengembangan 100 budaya daerah. Serta, membangun big data, good data, dan functional data dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Sejumlah program turunan lain juga disiapkan Ahyar-Mori di bidang kesehatan dan pendidikan. Misalnya, meningkatkan status RSUP di Pulau Lombok menjadi katagori A dan membangun RSUP kategori B di Pulau Sumbawa, pengendalian gizi masyarakat melalui gerakan NTB Sehati, gerakan 1 kecamatan 1 bank darah dan Jamkesdes, pengendalian HIV/AIDS, 1 Puskesmas 1 dokter dan mengendalikan sampah dengan gerakan zero waste. (tim)

Halaman 15

Penurunan Pengangguran Belum Signifikan Kurangi Kemiskinan Mataram (Suara NTB) – Penurunan angka pengangguran belum signifikan mengurangi kemiskinan di NTB. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB sedang memetakan persoalan ini bersama dinas terkait. Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Perencanaan Sosial Bappeda NTB, L. Hasbulwadi ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Ia mengatakan tingkat pengangguran terbuka di NTB sekarang turun menjadi 3.32 persen. Namun, angka kemiskinan masih berada di atas 15 persen. “Kita petakan dengan dinas terkait. Artinya, apakah pemberian upah yang layak di dunia usaha, industri sudah mengikuti UMP/UMK. Kalau konsisten sebenarnya tak terjadi. Seharusnya pengangguran turun, diikuti juga dengan penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Tapi ini masih jadi PR,” kata Hasbulwadi. Menurutnya, angkatan kerja NTB paling banyak di sektor pertanian. Sehingga perlu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Artinya, investasi yang masuk ke NTB didorong di sektor pertanian. Dengan demikian, investasi diharapkan memiliki nilai tambah dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu, perlu peningkatan produktivitas tenaga kerja. Program-program untuk peningkatan kualitas daya saing perlu dilakukan. Dengan adanya daya saing maka akan berdampak terhadap pendapatan yang diterima. Dalam bidang pendidikan, kata Hasbulwadi, perlu dilakukan penyempurnaan kurikululm baik di tingkat SMK maupun perguru-

Ali BD Jawab Aspirasi dengan Pengalaman Dari Hal. 1 Antusiasme terlihat juga sangat besar dengan penyampaian banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Ali BD. Menjawab aspirasi masyarakat tersebut, Ali BD mengatakan, itu berdasarkan pengalamannya. Pengalaman menjadi Bupati Lotim dengan seabrek kemajuan pembangunan yang telah diraih. Pengalaman Ali BD berbeda dengan pasangan lainnya. Ali BD merupakan calon yang diusung dari rakyat dan paling lama menjadi Bupati Lotim. Agustus 2018 mendatang, 10 tahun sudah memimpin Gumi Selaparang. Diantara pertanyaan yang disampaikan warga Wanasaba adalah: 1. Bagaimana penanganan tanah Jurang Koak? Kata Ali BD, ia mengaku kasihan dengan warga Lotim yang ada di Jurang Koak. Karenanya, Ali BD bersurat ke aparat agar jangan dikejar kejar warga Jurang Koak tersebut. Ali BD tegaskan dirinya berpihak kepada rakyat. 2. Apakah program bapak tentang masyarakat miskin dan telantar? Disebutkan, Lotim sudah punya Badan Amil Zakat Daerah. Setiap tahun Rp 1 miliar digelontorkan dana zakat tersebut untuk anak-anak di panti asuhan. Panti asuhan di bantu Rp 200 juta. Bazda ini hanya ada di Kabupaten Lotim. Tidak ada di kabupat-

en lain di NTB. Sedangkan untuk anggaran bantuan sosial untuk masyarakat miskin dipersiapkan anggarannya oleh Lotim jauh lebih besar dari provinsi. Bansos Rp 65 miliar sedangkan provinsi Rp 35 miliar. Ke depan, anggaran bansos provinsi ini harus tiga kali lipat dari Bansos Lotim. 3. Bagaimana perhatian terhadap honorer? Bupati Ali BD memiliki perhatian yang besar terhadap nasib para honorer. Sebanyak 1.600 orang sudah diangkat menjadi hoborer. Orang yang pindah ke provinsi sebanyak 385 orang yang belum diangkat siap akan diangkat kembali nantinya saat menjadi Gubernur NTB. Besaran honor yang diberikan Pemkab Lotim ini jauh lebih besar dari daerah lain. Lotim mampu berikan Rp 750 ribu perbulan. Sedangkan daerah lain seperti Mataram hanya mampu Rp 300 ribu. 4. Bagaimana gubernur bisa berdiri di tengah perbedaan? Tegas Ali BD katakan, ia berdiri di atas perbedaan. Pemerintah yang tidak adil itu bukan pemimpin. Pemimpin daerah ini bukan jadi pemimpin geng. Rasulullah SAW telah mencontohkan menjadi pemimpin untuk semua. Rasulullah berdiri di atas semua orang. Diketahui zaman Rasul di Madinah ada animisme, Yahudi dan lainnya. Semua bersama di bawah kepemimpinan Rasulullah. Inilah yang dicontoh Ali BD

saat memimpin Lotim. Banyaknya pertanyaan tidak langsung semua bisa dijawab. Sang Calon Gubernur ini pun mengaku membawa langsung lembaran-lembaran tulis tangan warga yang hadir menyampaikan pertanyaan. Semua pertanyaan tersebut dipelajari Ali BD dan akan dijadikan sebagai program kerjanya nanti. Berikutnya ditegaskan, jumlah penduduk yang menghuni NTB terbesar ada di Lotim. Yakni sebanyak 1,3 juta jiwa. Jumlah penduduk itu sama dengan jumlah penduduk se Pulau Sumbawa. Maka tidak heran kalau yang memimpin NTB selama ini sebagian besar dari Lombok Timur. Gubernur H. Lalu Serinata, Gubernur TGH. M. Zainul Majdi, semuanya berasal dari Lotim. Demikian disampaikan Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan saat Kampanye Dialogis yang digelar di Lapangan Wanasaba, Rabu (7/3) sore kemarin. Disebut, Lombok Timur merupakan orang-orang pintar di NTB. Hal ini terlihat dari banyaknya tokoh di NTB ini yang belajar di Lotim. Masyarakat Lotim paling dulu mengenal pendidikan. Seperti Walikota Mataram saja, diketahui belajar di Lombok Timur. Lombok ini juga dikenal dengan sebutan Gumi Selaparang. Tempat Kerajaan Selaparang itu sendiri ada di Lombok Timur. Maka yang menjadi rajanya pun dari Lombok Timur. Bukan diambil dari Ampenan. (rus)

Pengadaan Server BPR Diduga Menyimpang Dari Hal. 1 Nilai pengadaan server itu menurut Wakil Ketua Tim Merger BPR, Mutawalli Rp 530 juta. Sumber anggaran bukan dari tim konsolidasi, melainkan dari kas BPR Lombok Timur. ‘’Anggaran yang dari tim konsolidasi hanya Rp 50 juta. Selebihnya anggaran dari kas BPR Lombok Timur,’’ kata Mutawalli kepada Suara NTB, Rabu (7/3). Situasi itu diakui oleh Mutawalli. Mutawalli saat itu posisinya sebagai Direktur BPR Lombok Timur dan sekaligus Wakil Ketua Tim Konsolidasi. Terjadi perdebatan telepon antara Ikhwan yang posisinya saat itu di Sumbawa menjalankan tugas Direktur PD. BRP Sumbawa. ‘’Pak Ikhwan tetap menolak, tidak mau tanda tangan persetujuan pengadaan,” jelasnya. Rupanya Har tetap memaksa pengadaan barang tersebut tanpa tanda tangan Ikhwan. Karena belakangan terungkap, server sudah dikirim fendor atau perusahaan tempat pemesanan. ‘’Sehingga tidak ada pilihan, harus dibayar, makanya keluar uang Rp 530 juta itu.’’ Pengadaan ini pun diakui jadi temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mataram, karena sumber pengadaannya dari BPR Lombok Timur, sementara penggunaan untuk

kepentingan tim konsolidasi. Pengadaan server ini diketahui jadi bagian dari barang bukti oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dalam kasus merger PT. Bank BPR NTB dengan kerugian Rp 1,1 miliar. Sever tersimpan di gudang BPR Lombok Tengah sudah disita pertengahan 2017 lalu. Aspidsus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap, SH belum lama ini menjelaskan, server tersebut disita sebagai bagian dari barang bukti untuk penyidikan penggunaan anggaran merger BPR. “(Sever) disita sebagai barang bukti penyidikan,’’ ujarnya singkat. Dikonfirmasi soal pernyataan Ikhwan tersebut, Har yang posisinya menjadi anggota tim IT konsolidasi tidak membantah. Ia mengakui, barang datang lebih awal setelah dikirim rekanan. Fendornya dari PT. MIS (disebut lengkap), sehingga tidak ada pilihan kecuali dibayar. ‘’Kendalanya itu, barang sudah dipesan. Nah (tim konsolidasi) tidak punya uang yang untuk membayar. Kan kita malu, sudah pesan, belum dibayar,’’ ungkapnya. Sementara untuk memesan, tim konsolidasi harus merogoh uang dari kas BPR Lombok Timur Rp 50 juta sebagai uang muka. Secara ringkas diulasnya, sejak rencana pengadaan memang ada kendala secara legalitas. Sebab tim konsolida-

si bukan sebuah lembaga. Pihaknya pun berkonsultasi. “Arahan dari pejabat pengadaan barang dan jasa, bahwa ini harus diwakili oleh salah satu BPR yang sudah punya legalitas,” ungkapnya soal legalitas pengadaan. Sehingga atas dasar itu, proses pengadaan bisa dijalankan seperti sesuai saran Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ULP). Dibutuhkan percepatan pengadaan server karena ketika proses merger dijalankan, diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak. Pada saat itu tidak ada PD BPR yang mau dipakai secara kelembagaan untuk pengadaan. Sampai akhirnya PD BPR Lombok Timur mau mengeluarkan anggaran. Har berusaha mengklarifikasi pernyataan Ikhwan yang dianggap masih sepotong sepotong terkait pengadaan server. Alasan pengadaan tanpa melalui lelang, juga sudah dijelaskan secara rinci. Terlebih sebelumnya sudah dijelaskan ke Kejaksaan Tinggi NTB, sehingga baginya khusus soal pengadaan sever sudah clear. ‘’Pernyataan itu kan menyudutkan tim IT. Padahal pengadaan server ini sudah diperiksa oleh Kejaksaan, sudah diperiksa juga di BPKP. Informasi yang saya sampaikan ke Kejaksaan dan BPKP itu sama,’’ tandasnya. (ars)

an tinggi. Supaya lembaga pendidikan tidak hanya mencetak pencari kerja. Namun mampu mencetak pencipta lapangan kerja. Menurutnya, hal ini akan dapat dilakukan dengan komitmen yang konsisten dan berkalanjutan dengan memprogramkan peningkatan SDM yang andal. Berdasarkan data BPS 2017, jumlah angkatan kerja di NTB menurun sebanyak 124.505 orang. Jumlah angkatan kerja NTB pada Agustus 2017 sebanyak 2.396.169 orang, turun 124.505 orang dibanding keadaan Februari 2017 dan tu-

run 68.162 orang dibanding Agustus 2016. Angka pengangguran sebanyak 79.449 orang mengalami penurunan sekitar 17.775 orang dibanding semester lalu dan berkurang sebanyak 17.572 orang dibanding 2016. Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2017, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,67 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,43 persen. (nas)

Investasi Swasta Murni Dari Hal. 1 disamping perizinan-perizinan lainnya di tingkat pusat. ‘’Sekarang masuk izin lokasi, sedang diproses. Sekarang proses pembebasan lahan seluas 7000 hektare. Tapi tahap awal akan dibebaskan 500 hektare,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP di Mataram, Rabu (7/3). Dalam pembebasan lahan ini, memang harus sabar. Pasalnya, untuk membebaskan satu atau dua hektare saja tidak mudah. Apalagi, kata Ridwan, membebaskan lahan seluas ribuan hektare. Untuk tahap awal akan dibebaskan sekitar 300 – 500 hektare. Ia mengatakan, sudah ada investor yang akan melakukan pembebasan lahan tersebut. ‘’Dan harapan kita kepada PT. BKI supaya tahun 2018 ini ada yang di-grounbreaking. Apakah kilang minyak, pelabuhan,’’ katanya. Menurutnya, progres untuk proyek Global Hub Kayangan cukup cepat. Minggu lalu, ada sejumlah investor yang datang ke KLU. Ia menyebut investor yang fokus untuk membangun di Global Hub Kayangan berasal dari Rusia dan Rotterdam. Mereka akan membangun kilang minyak dan pelabuhan internasional. Untuk rencana pembangunan pelabuhan internasional, katanya, sedang diurus ke Menteri Perhubungan. Mengenai penetapan status pelabuhan yang ada di Global Hub Kayangan. ‘’Yang paling pokok sekarang pembebasan lahan. Tidak ada investasi tanpa pembebasan lahan. Jadi, bola sekarang berada di Pemda KLU dan BPN. Untuk melakukan proses pembebasan lahan tahap awal,’’ terangnya. Mengenai jumlah warga yang direlokasi akibat pembe-

basan lahan itu, Ridwan mengatakan sedang diinventarisir. Pihaknya berharap, masyarakat tidak terlalu panik atau terburu-buru menjual lahannya. Pasalnya, pembebasan lahan yang akan dilakukan akan disesuaikan dengan prosedur dan harga yang pantas. ‘’Dan konsep dari PT. BKI ini menggunakan prinsip syariah di dalam pembangunan proyek ini. Prinsip-prinsip yang memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik lahan. Tidak seperti proyekproyek lainnya. Konsep ini sedang dimatangkan. Jadi, pemilik lahan itu akan diberikan hak walaupun sudah menjual lahannya untuk mendapat saham. Termasuk mendapatkan hak kapling di kota yang akan dibangun itu,’’ paparnya. Ridwan menambahkan, pembangunan proyek Global Hub Kayangan ini berbeda dengan proyek lainnya karena tidak menggunakan uang negara. Tetapi pembangunan “Singapura Besar” itu murni investasi swasta. Nilai investasinya mencapai Rp 200 triliun. “Pembangunan pelabuhan internasional, kilang minyak dan lain-lain. Kepastian lahan sudah ada. Sekarang dilakukan pembebasan lahannya. Mudah-mudahan bisa selesai dalam dua, tiga bulan. Setelah itu berproses untuk izin lingkungannya,” katanya. Kaitan dengan pembebasan lahan ini, Ridwan mengatakan BPN akan mem-back up. Sehingga, pembebasan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan Bandar Kayangan itu diharapkan akan segera tuntas. ‘’Pemda menyiapkan tim percepatan. Membuat regulasi-regulasi. Sudah ada lampu hijau dari BPN untuk mem-back up pembebasan lahan dalam waktu segera ini,’’ pungkasnya. (nas)

Prof. Husni Diharapkan Bawa Kampus Maju, Pegawai Sejahtera Dari Hal. 1 Termasuk juga yang penting adalah, agar nilai akreditasi universitas bisa naik menjadi A. ‘’Bisa tingkatkan akreditasi. Akreditasi kita ketinggalan ini dengan kampus-kampus luar seperti di Jember sudah A,’’ Suwardji. Harapan juga datang dari para tenaga kontrak di lingkungan rektorat. Mereka berharap, pergantian pimpinan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan para tenaga kontrak. ‘’Harapan dengan rektor baru, khusus tenaga kontrak kesejahteraan meningkat,’’ kata Wawan Gustiawan, salah seorang tenaga kontrak. Menurut Wawan, tidak salah jika harapan itu muncul dari para tenaga kontrak, terlebih banyak di antara mereka yang telah mengabdi hingga belasan tahun. Dia misalnya, telah mengabdikan diri di Unram sebagai tenaga kontrak hampir 12 tahun. Namun kesejahteraan tak kunjung dirasakan. Gaji yang diberikan pun tak mencapai upah minimum. ‘’Sesuai

dengan UMP lah. Tapi selama ini gaji kami di bawah UMP. Padahal penting pekerjaannya,’’ ungkapnya. Termasuk kata dia, adanya pergantian pimpinan dapat membuat perlakuan yang adil terhadap semua tenaga kontrak. Mengingat sebelumnya, mereka merasakan adanya ketimpangan. Belum lagi adanya perbedaan tingkat kesejahteraan tenaga kontrak di tingkat fakultas, yang dinilai masih jauh lebih tinggi di bandingkan tenaga kontrak di tingkat rektorat. ‘’Kita merasa ada ketimpangan antara pegawai kontrak yang lama dengan yang baru, khususnya yang di rektorat,’’ tutur Wawan. Meski dalam surat perjanjian kontrak, tenaga kontrak tidak boleh meminta untuk menjadi PNS. Namun dia dan rekan-rekannya masih berharap agar Rektor Unram yang baru dapat mengusulkannya, walau hal itu merupakan kewenangan pusat. “Harapannya untuk (pegawai) yang lama-lama ini agar bisa diusulkan (menjadi PNS),’’ harapnya. (dys)

”Pilkada Ini Memperkaya Batin Saya” Dari Hal. 1 Ia pun makin dalam menyelami sejumlah persoalan dan tantangan mendasar di tengah masyarakat. Lebih khusus lagi berkaitan dengan nasib dan kondisi kaumnya. Tim yang mengikuti beberapa kali perjalanan Rohmi ke desa-desa, mencatat sejumlah komitmen Rohmi untuk memperbaiki nasib kaumnya. Mulai dari bagaimana memastikan anak-anak perempuan mendapat akses yang setara dan luas dalam layananan pendidikan dan kesehatan, menekan angka kematian ibu dan bayi, mendorong pengelolaan dana remiten TKW menjadi produktif, hingga mendorong kaum perempuan mengelola usaha-usaha produktif. ‘’Saya lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi dari kaum perempuan di akar rumput. Mereka yang merasakan dan mengetahui langsung permasalahan yang mereka hadapi. Saya dengarkan, saya resapi dan saya ajak mereka

untuk tetap optimis mencari penyelesaiannya..” ujar Rohmi. Ida Wahyuni (33), perintis dan pegiat desa wisata yang membesarkan nama Desa Setanggor, Lombok Tengah hingga menjadi ikon desa wisata di Lombok, punya harapan besar kepada Rohmi. “Saya baca salah satu komitmen gemilang ZUL-ROHMI adalah mendukung satu miliar untuk satu desa wisata potensial, bagi saya ini terobosan berani dan masuk akal dilakukan. Dan Ibu Rohmi harus bisa memberikan perlakukan khusus pada perempuan dalam pengembangan desa wisata yang dijanjikan ini..” ujar Ida. Ida berharap betul agar Rohmi lebih konkret dan terbuka menawarkan gagasan-gagasannya tentang perbaikan nasib perempuan NTB. “Saya lihat Rohmi masih belum berani menawarkan program-program khusus perempuan. Padahal di sanalah kekuataan Rohmi. Ia punya aura yang kuat kepada kami kaum perempuan NTB...” tandas Ida. (tim)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 8 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Ratusan Hektar Lahan Produktif di Lobar Beralih Fungsi Giri Menang (suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lokasi pembangunan perumahan. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017), tercatat seluas 168 ribu lahan pertanian Lobar dipakai untuk pembangunan. Bahkan tahun ini sebanyak 38 izin proyek perumahan, pabrik dan pergudangan yang masuk ke Pemkab Lobar. Kalangan DPRD pun menyikapinya dengan merekomendasikan ke pemda agar membatasi pengeluaran izin, bahkan moratorium khusus untuk penggunaan lahan diatas 1 hektar. “Kita minta agar izin dimoratorium pada posisi-posisi tetentu (luas lahan di atas 1 hektar) sebab kalau dibiarkan maka akan memperparah alih fungsi lahan pertanian kita,” tegas wakil ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis, Rabu (7/3). Sementara kata Sulhan, lahan pertanian menurut Perda LP2B provinsi itu Lobar seharusnya pada posisi 25 ribu luas lahan pertaniannya. Namun Lobar hanya memiliki 17 hektar ribu lebih. Itupun dikurangi luas lahan yang sudah dipakai untuk pembangunan seluas 168 hektar selama kurun waktu 2015 sampai tahun 2017. Artinya mengacu data luas lahan yang ditetapka provinsi dalam Perda LP2B tersebut, Lobar belum mencukupi. Sehingga pihak eksekutif meminta Dewan agar menyampaikan ke DPRD NTB untuk mengubah Perda LP2B tersebut, sebab waktu pengesahan Perda ini Lobar tidak pernah diajak membahasnya. Munculnya angka 25 ribu hektar tersebut jelasnya sama dengan pada saat lobar bergabung dengan KLU. Di satu sisi Lobar sendiri belum memiliki Perda LP2B, sedang Perda LP2B ini menjadi dasar menyelesaikan Perda RDTR. Akan tetapi selama lima tahun Perda RDTR ini belum juga selesai, dengan alasan pihak eksekutif bahwa RDTR bisa diselesaikan kalau Perda LP2B ini disah-

kan oleh DPRD. “Ini alasan dari pertanian,”tegasnya. Kondisi belum adanya RDTR ini menyebabkan ada ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh oknum untuk membangun di lahan pertanian. Untuk menyikapi ruang abu-abu ini, pihaknya pun meminta eksekutif menyiapkan konsep terkait berapa luas lahan yang harus disiapkan, lokasi mana saja unuk perumahan dan lain-lain. Setelah pra konsep ini ada, barulah didiskusikan dengan OPD terkait dan leading sector mitra Komisi. Seperti Komisi II terkait lokasi pertanian, di mana Komisi III menyangkut lokasi pembangunan perumahan. Komisi I tentang peruntukan lahan untuk pemerintahan dan komisi lain. “Kita minta pra konsep RDTR dulu, itu yang nanti kita sepakati menjadi acuan sambil menunggu RDTR keluar,” tegasnya. Menurutnya jika dibiarkan terus pada ruang abu-abu maka aman tetap menjadi persoalan bagi investor, sebab mareka tidak tahu terkait pembagian zonasi kawasannya. Kepala Dinas Pertanian Lobar, H. Muhur Zokhri menyatakan alih fungsi lahan pertanian produktif hampir tiap tahun terdapat sekitar puluhan ribu hektar. “Alih fungsi lahan pertanian (produktif) yang dianggap mengkhawatirkan terjadi di sejumlah daerah, tapi alih fungsi lahan ini dibolehkan mengacu Perda nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW,” kata Muhur. Dalam Perda di atas sudah ada semacam arahan pengelolaan secara umum. Kemudian ada pengaturan zonasi, dibeberapa wilayah Lobar telah ditetapkan arahan pola ruangnya ada yang ditetapkan untuk pengembangan pertanian, perumahan, jasa dan perdagangan kemudian untuk pengembangan industri serta pariwisata. Untuk pengembangan perumahan di lokasi lahan produktif sendiri dalam Perda ini telah diatur namun khusus di beberapa wilayah tertentu, misalnya Labuapi, Kediri dan

Gerung memang arahan pola ruangnya ada untuk perumahan. Hanya saja perlu pengaturan, dan penataan sehingga sektor-sektor ini berjalan beriringan, tidak tumpang tindih. Seperti alih fungsi lahan di jalur BIL, yang menurut aturan tidak dibolehkan, menurut Muhur bukan tidak boleh. Namun demikian akan ditata mengacu aturan, sebab jalur Bypass tentu ada aturan yang mengatur seperti jarak pembangunan dari pinggir jalan, tentu ini kewenangan di instansi terkait. Diakuinya, saat ini Perda RDTR kota Gerung dan Perda LP2B belum ada. Pihaknya sendiri sudah mempersiapkan rancangan Raperda LP2B tahun ini agar bisa masuk Prolegda. Pihaknya sudah menyiapkan penyusunan naskah akademis melibatkan Unram untuk menyusun naskah akademis. Ia menambahkan, total luas lahan berkelanjutan ditargetkan berdasarkan naskah akademis tersebut seluas 15 hektar sementara luas lahan pertanian saat ini mencapai 17 ribu lebih. Jika mengacu Perda LP2B provinsi tercatat 25 ribu hektar, diakuinya ada ketidakpaduan data terkait luas lahan ini. (her)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257