Edisi Jumat, 6 April 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

16 HALAMAN

SUARA NTB

JUMAT, 6 APRIL 2018

NOMOR 31 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

TGH. Abdul Karim: Ali BD Tak Mundur Tegakkan Kebenaran PIMPINAN Majelis Dzikir Darul Mujatami’in Mataram, TGH. Abdul Karim Hasan Basri mengaku mengenal Ali BD sejak tahun 1988. Dia tuturkan Tuan Guru, Ali BD disuruh masuk dalam pemerintahan. Menjadi calon kepala daerah. Pertama, Pak Ali BD mencalonkan diri sebagai Walikota Mataram. Alasan Pak Ali buat apa menjadi pemerintah. Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Kampanye Dialogis di Sakra Barat

Amaq Asrul: Tidak Ada Kemajuan Tanpa Kebebasan PASANGAN Calon Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Sakti, Kamis (5/4) kemarin menggelar kampanye dialogis di Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. Ratusan penduku-

ngnya menghadiri pertemuan dialogis dengan pasangan calon yang disebut Ali-Sakti ini. Doktor H. Moch Ali BD yang lebih familiar dipanggil Amaq Asrul dalam sambutannya mengatakan, calon perorangan

atau calon independen adalah calon bebas. Bebas dari pengaruh politik manapun. Tidak ada yang bisa menekan. Inilah calon independen yang maju bersama rakyat yang bebas. Bersambung ke hal 15

Penyeberangan Lembar-Padangbai Dikeluhkan

Bali dan NTB Desak Kemenhub Bangun Pelabuhan Amed Mataram (Suara NTB) – Penyeberangan Lembar – Padangbai masih menjadi persoalan karena lamanya kapal sandar di kedua pelabuhan. Kapal yang antre di tengah laut hingga dua jam dikeluhkan penumpang. Untuk itu, Pemprov Bali dan NTB mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar segera membangun Pelabuhan Amed yang lokasinya tidak jauh dari Pelabuhan Padangbai.

TO K O H

Demikian disampaikan, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Hj. Ary Purwantini ketika dikonfirma-

si di Kantor Gubernur, Kamis (5/4). Ia mengatakan, beberapa bulan lalu pihaknya menerima kunjungan kerja

DPRD Bali dan Dishub Bali. Dalam pertemuan tersebut dibahas juga mengenai kondisi Pelabuhan Padangbai yang tidak mungkin lagi dikembangkan. Sehingga salah satu solusinya adalah membangun Pelabuhan Amed. ‘’Dan Provinsi Bali mengajak kita secara bersama-sama untuk menggedor Kementerian Perhubungan supaya pembangunan ini bisa segera dilaksanakan,’’ kata Ary. Ia menjelaskan, pihaknya sudah

melakukan koordinasi dengan pihakpihak terkait lainnya. Keputusan akhir tetap berada di Kemenhub. ‘’Kami dengan Provinsi Bali nantinya akan terus berupaya untuk pengembangan pelabuhan ini,” ujarnya. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub NTB, Ir. Asep Supriatna menambahkan bahwa memang pihaknya sudah membuat usulan dari hasil evaluasi yang dilakukan. Bersambung ke hal 15

Siapkan Berbagai Strategi PENCARIAN Deputi Penindakan KPK berakhir sudah. Komisi antirasuah sudah memilih Brigjen Pol.Drs. Firli. Tugas besar pemberantasan korupsi kini menanti jenderal bintang satu ini. Kepastian mengenai hasil seleksi itu diperoleh Firli berdasarkan informasi dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menghubunginya, Rabu (4/4) petang. “Tadi malam saya diberi kabar Bapak Kapolri bahwa KPK Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

H. Lalu Winengan saat menerima penghargaan dan saat bersama para tokoh penerima penghargaan (foto bawah).

Firli (Suara NTB/why)

Intervensi Penentuan Ketua BPPD DUALISME kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB belum berakhir. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D mengatakan, ia masih menunggu arahan dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk menyelesaikan polemik yang terjadi. Sekda menyatakan sah – sah saja dirinya sebagai wakil dari pemerintah daerah melakukan intervensi terhadap penentuan Ketua BPPD NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ Dinas PUPR Sumbawa)

RUSAK PARAH - Bendungan Tiu Ai Angat, di Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa rusak parah diterjang banjir. Kerusakan infrastruktur ini hingga kini masih belum tertangani secara baik. Sehingga berdampak terhadap areal pertanian dan aktivitas ekonomi warga. Berita selengkapnya di halaman 6.

ZUL-ROHMI

Pastikan Budaya Prestasi Terjaga HAMPIR genap satu dasawarsa TGB memimpin pembangunan NTB, sejumlah capaian besar berhasil diraih. Sebut saja penurunan angka putus sekolah yang tajam, percepatan pembangunan infrastruktur yang mengesankan, pertumbuhan sektor pariwisata yang mengagumkan. Lompatan prestasi olahraga di PON yang mengejutkan, hingga penurunan prosentase kemiskinan yang signifikan. Bersambung ke hal 15 Calon Wakil Gubernur NTB Dr. Hj.Sitti Rohmi Djalilah bersama pendukungnya dalam sebuah kampanye baru-baru ini.

H. Lalu Winengan Raih Penghargaan sebagai Tokoh Kehormatan Betawi Giri menang (Suara NTB) Tokoh Sasak H. Lalu Winengan menorehkan prestasi di level nasional. Tak tanggung-tanggung, Winengan yang juga Kepala Dinas Pertamanan dan Tata Kota Lombok Barat ini dikukuhkan dan diberikan penghargaan sebagai tokoh kehormatan Betawi bersama belasan tokoh lainnya. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

H. Rosiady H. Sayuti (Suara NTB/dok)

Janji Mori untuk Felo Janga, Surga Tersembunyi di Dompu Dompu (Suara NTB) – Pemandangan hutan jati mewarnai sepanjang perjalanan Calon Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, H. Mori Hanafi di Dompu. Setelah menempuh 3,5 jam perjalanan dari Bima, dan dengan melewati jalanan yang rusak dan tak tersentuh perbaikan sama sekali, membuat Mori Hanafi merasa tersentuh melihat sambutan yang sangat meriah dari warga Desa Jambu Kecamatan Poja, Selasa (3/4). Desa ini memang terletak

cukup jauh dari pusat Kota Dompu. Namun, Mori Hanafi memantapkan niatnya untuk tetap bertatap muka dengan warga setempat sekaligus mendengar aspirasi mereka. “Dalam rangka mengejar ketertinggalan selama 15 tahun terakhir, maka proyek mercusuar akan kita buat untuk pulau Sumbawa khususnya Bima dan Dompu,” demikian pidato politik Mori Hanafi di Lapangan Desa Jambu. Selain itu, Mori juga akan

memfokuskan programnya kepada para petani dan nelayan dengan memberikan peralatan bertani dan melaut yang modern sehingga akan memudahkan pekerjaan para petani dan nelayan. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)

BERBINCANG - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm berbincang serius dengan pendukungnya dan rombongan di Desa Simpasae menuju Masjid Pancasila, Rabu (4/4).

SUARA NTB Jumat, 6 April 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Sosialisasi Perda Disambut Antusias SOSIALISASI Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Krama Adat serta Perda Nomor 9 tahun 2017 tentang Pembinaan Pendidikan Keluarga yang diadakan di kecamatan Selaparang disambut antusias oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan Camat Selaparang, Sudirman, kepada Suara NTB, Kamis (5/ 4), bahwa sosialisasi ini sangat strategis untuk dilakukan karena langsung menyentuh permasalahan yang ada dalam masyarakat. “Pemerintah sendiri kan hakikatnya untuk mengajarkan serta memberikan (Suara NTB/uul) ketertiban, keamanan dan Sudirman keharmonisan di tengah masyarakat,” jelasnya. Ia menambahkan, setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang bahagia dan aman, sehingga sangat diperlukan tata krama adat. “Itu sebagai salah satu ikhtiar dari pemerintah untuk mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat agar tercipta kehidupan yang damai,” imbuhnya. Tata krama adat memang sejatinya sudah hadir di tengah masyarakat sejak dahulu dan secara turun-temurun dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. “Untuk itu, pertemuan ini sangat strategis terutama menyangkut dua hal tadi,” kata Sudirman. Di kecamatan Selaparang sendiri, pihaknya menargetkan akan membentuk 61 lembaga krama adat sebagai bentuk realisasi perda ini. “Tetapi sejauh ini, baru 36% lembaga krama adat yang sudah kita bentuk,” terangnya. Meskipun baru sedikit, pihaknya mensyukuri bahwa semua lembaga krama adat yang ada di kecamatan Selaparang berkegiatan aktif. “Tidak ada yang vakum, semuanya berjalan aktif,” cerita Sudirman. Adanya sosialisasi perda ini, lembaga krama adat ini akan menjadi lembaga yang strategis baik fungsi maupun lainnya. “Terutama yang berkaitan dengan tata krama adat yang ada di tengah masyarakat,” tambahnya. Sudirman berharap dengan adanya tata krama adat ini bisa mempermudah tugas semua elemen terkait. “Elemen yang dimaksud adalah masyarakat, pemerintah serta semua unsur terkait yang pekerjaannya nanti akan ditopang oleh adanya tata krama adat ini,” jelasnya. (uul)

Telusuri Kasus Penahanan Ijazah KELUHAN bekas karyawan di beberapa ritel modern terkait ijazah mereka yang ditahan pihak perusahaan, sampai juga ke telinga anggota Dewan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., mengaku pertama kali menerima aduan terkait ijazah tersebut saat melaksanakan reses (penyerapan aspirasi masyarakat) baru-baru ini. Ternyata hal ini juga sudah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram. Apa yang menjadi temuannya saat reses itu, lanjut Gus Arik, sapaan akrabnya, sudah disampaikan kepada rekanrekannya di Komisi IV DPRD Kota Mataram. Ia memberi sinyal bahwa Komisi yang membidangi masalah tenaga kerja itu akan turun langsung ke manajemen beberapa ritel modern. ‘’Tapi sebelumnya kita sounding dulu ke Dinas Tenaga Kerja,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (5/4). Politisi Demokrat ini menegaskan bahwa perusahaan apapun bentuknya yang membuka usaha di Kota Mataram, tidak boleh melakukan hal seperti itu. ‘’Kalau dia melakukan hal seperti itu (meminta karyawan menebus ijazah), itu namanya pemerasan. Bahkan itu namanya penipuan sampai perbuatan tidak menyenangkan,’’ katanya. Dikatakan Gus Arik, memang warga yang melamar pekerjaan di ritel modern itu menyerahkan ijazah asli sebagai syarat bekerja di sana. Itu sebagai jaminan kerja agar yang bersangkutan tidak meninggalkan pekerjaannya sebelum masa kontrak berakhir. ‘’Tetapi di dalam perjalanan masa kontrak itu ada saja persoalan insidentil yang semua orang sebenarnya tidak menghendaki hal itu terjadi. Tetapi ketika hal itu terjadi, pihak perusahaan seharusnya memiliki suatu kebijakan mengenai hal ini,’’ demikian Gus Arik. Anggota Dewan dari Dapil Cakranegara itu menyesalkan tindakan manajemen ritel modern yang meminta sejumlah uang kepada karyawan yang berhenti bekerja di sana dan hendak mengambil ijazah miliknya. ‘’Lepas dari apakah yang melakukan itu manajemennya atau oknum yang bekerja di sana. Makanya kita akan beritahukan ini,’’ cetusnya. Oleh karena itu, ia berharap dalam minggu ini atau paling lambat pekan depan, Komisi IV turun langsung ke lapangan mengklarifikasi hal ini. (fit)

IGB Hari Sudana Putra (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

PASAR BER-SNI - Pasar Dasan Agung yang berdekatan dengan Islamic Center akan dijadikan pasar rakyat ber -SNI, agar menjadi pasar sehat, higienis, nyaman dan hijau.

Pasar Dasan Agung akan Dijadikan Pasar SNI Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bekerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli akan menyulap Pasar Dasan Agung sebagai pasar Standar Nasional Indonesia (SNI). Penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) sudah dilakukan antara Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana bersama Ketua Yayasan Danamon Peduli, Restu Pratiwi dan Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri, Kamis (5/4). Restu mengatakan, kegiatan ini diawali tahun lalu ketika penyelenggaraan festival pasar rakyat. Kegiatan itu mendapat sambutan baik dari Pemkot Mataram. Karena, tidak semua kabupaten/kota yang dikunjungi mempunyai visi membesarkan pasar tradisional. “Ini jadi semangat kami sehingga memilih Kota Mataram sebagai mitra. Pasar rakyat menunjukkan kepemilikan bersama,” kata Restu.

Pihaknya ingin meng- SNI kan Pasar Dasan Agung. Kapasitasnya tidak muluk - muluk. Pembentukan pasar biar jelas dan terukur. Restu menyebutkan pasar rakyat tahun 2007 sebanyak 13 ribu. Dia melihat turis yang ke Bali pasti ke pasar rakyat. Penting merevitalisasi pasar. Ini menjadi tempat insteraksi sosial masyarakat. “Jangan sampai pasar rakyat dilewati saja

oleh turis,” imbuhnya. Mohan mengapresiasi komitmen dari Yayasan Danamon Peduli membantukan meng -SNI kan Pasar Dasar Agung. Pasar yang terdekatan dengan Islamic Center jadi ikon, kebanggaan dan inspirasi dari yang lain, sehingga konsep pasar higienis tercetus. Dikatakan, program hari ini diinisiasi program pasar sehat, higienis, nyaman dan hijau. Konsep - konsep universal khusus di

Pasar Dasan Agung. “Sejak UU Nomor 7 tahun 2017 ada perubahan nama. Pasar tradisional jadi pasar rakyat. Tapi tidak menghilangkan kekhususan dan bagian infrastruktur strategis,” kata Mohan. Dia melihat pasar tradisional sebagai tempat insteraksi sosial masyarakat sesuai kultur tawar - menawar. Pasar jadi salah satu alat tempat mengukur tingkat inflasi. Dan, jauh lebih penting lanjut Mohan, pasar merupakan sektor informal merekrut peluang kerja potensial. “Saya minta perlu ada perhatian khusus,” pintanya. Dikatakan, dari 19 pasar sudah ada lima direvitalisasi. Tiga pasar tahun ini akan direvitalisasi. Selain itu, akan dilakukan pengua-

tan tidak saja infrastruktur, tapi sumberdaya manusia. Sehingga, jadi pasar rakyat pendekatan modern tanpa menghilangkan sisi kultur melengket kuat dalam dinamika masyarakat. Penanganan terhadap pasar rakyat tidak saja urusan Dinas Perdagangan dan kepala pasar. Pasar harus diperkuat manajemenya agar masyarakat merasa nyaman, aman beraktivitas dan menganggap ini sebagai rumah mereka. Fungsi pasar ada penambahan. Pasar dengan indentifikasi khusus. Karena, pasar jadi destinasi wisata. “Khusus pasarnya ada sentuhan lagi. Sehingga ini bisa di-branding jadi kegiatan pariwisata,” demikian kata Mohan. (cem)

Pemkot Mataram Berusaha Pertahankan Adipura Mataram (Suara NTB) Instrumen penilain pemberian penghargaan adipura semakin bertambah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Setidaknya 21 komponen penilaian adipura harus dipenuhi. Pemkot Mataram berusaha memenuhi persyaratan penilain agar bisa mempertahankan penghargaan adipura dimaksud. Pemkot Mataram memiliki 19 pasar tradisional. Nilai yang harus diperoleh 80 dengan kategori sangat baik. Tapi syaratnya setiap lapak tertata rapi. Pedagang menyiapkan pemilahan sampah, saluran seputar pasar tertangani dengan baik, gulma dan ruang terbuka hijau seimbang dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, pelayanan residu dan pemilahan sampah organik, non organik dan limbah B3 harus jelas. “Di pasar ada pengurangan sampah dilakukan pengolahan dan komposting. Ini harus berpikir sarana - prasarana, SDM dan anggaran. Jadi banyak hal yang harus kita penuhi. Sementara sekarang tahu sendiri kondisinya,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Irwan Rahadi dikonfirmasi, Kamis (5/4). Beberapa kelemahan adipura sebutnya, pertama instrumen sedikit mengalami perubahan. Ada penekanan terhadap diberlakukannya Perpres 97 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis

rumah tangga. Dengan target adanya pengurangan sampah dari seluruh sumber. Hal ini melibatkan masyarakat karena ada target Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan tahun 2025 Indonesia melakukan pengurangan sampah 30 persen. Karena itu kebijakan Pemerintah Pusat maka dijadikan salah satu instrumen penilaian dan poinnya besar. “Ini persoalan gampang tapi sulit dilakukan. Banyak daerah membutuhkan sinergitas dengan masyarakat. Ini yang susah,” ujarnya. Penanganan sampah di Kota Mataram sambung Irwan, sudah bagus melayani masyarakat dan telah mencapai 80 persen. Tetapi menjadi beberapa catatan pola pemilihan sampah, sarana prasarana, pewadahan kemudian upaya pengurangan sampah melalui mandiri. Pemkot Mataram memiliki sarana prasarana, tapi harus secara menyeluruh. Program tiga bulan bebas sampah (TBBS) harus dilakukan karena jadi bagian penilaian adipura. Pemerintah Pusat sudah melakukan penilaian. Tinggal menunggu evaluasi dari beberapa titik. “Kita masih tunggu hasil evaluasinya,” kata Irwan. Pihaknya berharap hasil penilaian ini dapat mempertahankan piala adipura. Bagaimanapun juga penilaian terburuk juga mesti diterima. (cem)

Pemasangan CCTV di 50 Kelurahan Belum Terealisasi Mataram (Suara NTB) Wacana pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) atau kamera pengintai di 50 kelurahan di Kota Mataram, hingga saat ini belum terealisasi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Lalu Martawang mengatakan, pemasangan kamera pengintai masih menunggu. Yang baru diprioritaskan di wilayah konflik. Tidak saja di lokasi itu, kata dia, space publik dan pusat - pusat keramaian juga akan dipasang. “Ini bagian dari cara kita melayani masyarakat,” kata Martawang, Kamis (5/4).

Setelah peresmian command center oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh (non aktif) pada Hari Ulang Tahun Kota Mataram 31 Agustus 2017 lalu, merupakan suatu hal yang baik harus dilanjutkan. Diakui Martawang, ada hal - hal yang perlu disempurnakan sembari berjalan dengan prinsip skenario pelayanan publik semakin meningkat. “Sambil berjalan dulu sembari kita melengkapi,” imbuhnya. Menurut dia, laporan disampaikan oleh masyarakat tidak semuanya terpenuhi. Pihaknya memetakan dulu. Kalau persoalannya terbatasnya sarana

dan prasaran. Pihaknya bagaimana mengatur sesuatu sesuai keterbatasan sarana prasarana. Meskipun ke depan, menjadi keharusan melengkapi keterbatasan tersebut. Smart City diresmikan Agustus lalu diharapkan memberikan akses dan informasi baik bagi masyarakat. Akan tetapi, tak berjalan maksimal karena keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Demikian pula, pemasangan kamera pengintai di 50 kelurahan dengan maksud mempermudah pengontrolan terhadap peristiwa sosial di masyarakat tak jelas pelaksanaannya. (cem)

(Suara NTB/cem)

PROGRES LHKPN - Sejumlah admin masing - masing OPD melaporkan progres LHKPN mereka. KPK memberikan tambahan waktu hingga akhir April untuk menyelesaikan laporan tersebut.

Pejabat Tak Serahkan LHKPN Terancam Tak Naik Jabatan Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tambahan waktu penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sampai akhir April mendatang. Jika sampai batas tersebut pejabat belum menyerahkan laporan, maka aparatur sipil Negara (ASN) yang bersangkutan terancam tak bisa naik jabatan. Progres pelaporan LHKPN pejabat Pemkot Mataram, Selasa (3/4) dari 1.159 pejabat yang wajib lapor hanya 51,51 persen atau 597 pejabat yang telah melapor. Sementara, 562 pejabat belum melaporkan harta mereka. Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia didampingi Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Ahmad Mujahiddin, Kamis (5/4) menjelaskan, sebenarnya lebih dari separuh pejabat melaporkan harta kekayaan mereka. Hanya saja masih proses dan mengunduh dokumen. Sementara, sisanya yang zona kuning telah ada penambahan waktu selama sebulan dari KPK. “Ini sengaja kita tidak sampaikan ke OPD. Biar mere-

ka bergerak cepat menyelesaikan laporan mereka,” kata Evi. Pelaporan ini nantinya akan dievaluasi pada admin masing - masing organisasi perangkat daerah (OPD). Progresnya akan terlihat apakah telah secara keseluruhan dilaporkan atau tidak. “Nanti kan kita evaluasi juga ke adminnya,” jawab Evi. Muja menambahkan, penyampaian LHKPN ini sudah ada Momerandum of Understanding (MoU) antara seluruh kepala daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsinya. Salah satunya, melihat ketaatan pejabat melaporkan harta kekayaan mereka. Pemkot Mataram juga mempertegas nota kesepahaman itu melalui Perwal. Artinya, pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan mereka tidak bisa naik jabatan. “Misalnya dari eselon IV ke III itu ndak bisa kalau belum menyerahkan laporan,” kata Muja. Evi kembali mempertegas bahwa LHKPN penting karena sebagai syarat promosi jabatan. Dia mengaku sistem pelaporan elektronik baru diterapkan, sehingga Kota Mataram belum juga menerapkan sanksinya. (cem)

Realisasi Keuangan dan Fisik Pemkot Mataram Masih Rendah Mataram (Suara NTB) Realisasi fisik dan keuangan Pemkot Mataram pada triwulan pertama tahun anggaran 2018 ini masih rendah. Data dihimpun Suara NTB dari http/monev.lkpp.go.id, total anggaran Kota Mataram di tahun 2018 Rp 1.4 triliun lebih. Belanja tidak langsung Rp 590,25 miliar. Belanja pegawai Rp 532,64 miliar dan non pegawai Rp 57,61 miliar.

Sedangkan, belanja langsung Rp 842,87 miliar. Dengan total belanja pegawai Rp 114,86 miliar dan non pegawai Rp 728,01 miliar. Untuk belanja tidak langsung Rp 452,27 miliar dan belanja modal Rp 275,74 miliar. Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., Kamis (5/4) mengklaim progres capaian fisik maupun keuangan di triwulan pertama mencapai 9,72 per-

sen. Progres ini setiap hari semakin bertambah tergantung pelaporan masing - masing organisasi perangkat daerah. “Sekarang masuk April dan masih dalam koordinasi dengan OPD teknis,” jawab Wartan. Progres realisasi fisik dan keuangan hingga Rabu (5/4), sangat rendah. Target 20 persen pada triwulan pertama untuk realisasi keuangan baru terserap 4,61 persen. Sedang-

kan, realisasi fisik 5,15 persen dari target 20 persen. Grafik progres realisasi fisik dan keuangan peningkatannya relatif kecil. Pembahasan secara detail realisasi ini akan dibahas pada rapat koordinasi 12 April pekan depan. Pihaknya akan menggali informasi dan mendapatkan laporan terakhir dari SKPD yang nantinya kembali diolah. Rendahnya realisasi ini dis-

ebabkan tertundanya pelaksanaan proyek atau mekanisme penggunaan anggaran? Dikatakan Wartan, tahun ini tidak ada proyek tertunda. Tapi di satu sisi, sempat ada kendala pelaksanaan proyek gedung Badan Keuangan Daerah (BKD) meski menunggu penjadwalan penghapusan dari KPKNL. “Tingkat koordinasikan dan intensifkan serta jemput bola ke SKPD teknis,” imbuhnya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 6 April 2018

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

KUNJUNGAN - Dewan Pengawas Perum Bulog melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk memastikan serapan.

Masa Panen Raya

Bulog Diminta Serap Gabah Petani Mataram (Suara NTB) Dewan Pengawas Perum Bulog dari pusat turun ke NTB. Mereka memantau langsung serapan, kendala serapan gabah dan beras petani. Saat ini menjelang puncak panen, Bulog diminta menyerap maksimal gabah dan beras petani. Menyerap habis-habisan, adalah pesan yang disampaikan Dewan Pengawas kepada Perum Bulog Divre NTB. Maksudnya, agar target cadangan pangan pemerintah terpenuhi sebanyak 2,2 juta beras serapan nasional pada Juni 2018 ini. DR. Ir. Spudnik Sujono., K. MM, Dewan Pengawas Perum Bulog dan rombongan turun langsung ke NTB. Didampingi langsung Kepala Perum Bulog Divre NTB, Achmad Ma‘mun. Dewan Pengawas ini memonitor langsung serapan di lapangan. Ke sawah-sawah petani di Banyu Urip, Lombok Barat. Lalu menuju penggilingan Bulog yang ada di Lembar, Lombok Barat. Kunjungan ini bisa jadi sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah atas cadangan beras nasional. Spudnik menyampaikan hasil rapat dewan Direksi Perum Bulog di Jakarta, secara nasional target 2,2 juta ton serapan beras pada Juni 2018 ini, baru terpenuhi 9 persen, maksimal 10 persen. “Artinya, sangat khawatir. Jangan sampai stok Bulog nasional tidak tercapai,” kata Mantan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI ini di sela-sela kunjungan lapangannya kemarin. Dengan keadaan serapan ini , dewan direksi akhirnya memutuskan untuk menggeber serapan dengan cara memonitor langsung ke lapangan. Terutama untuk daerah-daerah penyumbang stok nasional. NTB salah satunya yang dipertimbangkan. Puncak panen bergeser, diperkirakan pada Maret hingga April ini. Serapan Bulog didorong agar benar-benar ditingkatkan. “Momen ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi stok nasional,” ujarnya. Ia melihat NTB persentase serapannya cukup bagus. Dan masuk lima besar nasional dengan tingkat serapan terbaik. “Kami datang untuk memastikan, apa kendala serapan, agar menjadi bahan evaluasi kami nantinya,” imbuhnya. Dewan pengawas juga mendorong adanya tim di lapangan digerakkan dengan sebesar-besarnya. Agar serapan justru tak direbut swasta. “Sebelum ini kan ada koperasi Kodim misalnya. DI NTB saya dengar juga digalakkan mitra yang ada, menggerakkan anak muda. Gunakan struktur yang fleksibel untuk melakukan penyerapan. Pandai-pandailah merangkul mitra,” pesannya. Kedepan, Spudnik juga menginginkan agar pembinaan tidak hanya dilakukan di hilir. Di hulu juga harus diperkuat. Misalnya, Bulog memberikan bantuan kepada petani saat musim penanaman. Selanjutnya, penjualan petani kepada Bulog langsung. Dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pola ini ke depan bisa dikembangkan. Kelompok-kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian, harus sepakat menjual paling tidak 20 sampai 30 persen hasil panennya kepada Bulog. Dengan demikian, ia meyakini pemerintah tak perlu mengkhawatirkan cadangan pangan. “Sudah kita terapkan juga untuk komoditas hortikultura. Saya pikir ini juga bisa dilakukan di beras. Kita akan usahakan kebijakannya dari pusat,” demikian Spudnik. Dalam kunjungannya kemarin, hasil panen petani sekaligus dibeli langsung oleh Perum Bulog. Dengan harga Rp 4.400/Kg. (bul)

Ekspor Jagung Harus Gunakan Nama NTB Mataram (Suara NTB) Pengamat Ekonomi Universitas Mataram Dr. M. Firmansyah, mendukung upaya pemerintah daerah memperjuangkan agar ekspor jagung yang dilakukan oleh salah satu perusahaan eksportir di Sumbawa, dapat menggunakan nama NTB sebagai penghasil (produsen). Hal ini menjadi sangat penting, dengan menyertakan Surat Keterangan Asal (SKA) atas nama komoditas NTB, dapat mempengaruhi neraca perdagangan NTB. Di mana, neraca perdagangan ini salah satunya sebagai komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. H. Putu Selly Andayani, M.Si., mewakili Pemprov NTB menyatakan keberatannya, atas ekspor jagung yang dilakukan PT. Seger Agro yang berbasis di Kabupaten Sumbawa, melakukan ekspor ratusan ton ke Filipina. Pengapalan telah dilakukan, sekitar 11.000 ton dari target ekspornya 300.000 ton. Sayangnya, SKA ekspornya, menggunakan nama Jawa Timur dengan alasan perusahaan, induk perusahaannya ada di Surabaya. Pemprov sekaligus mengancam akan menghentikan ekspor jagung dari NTB, sampai SKAnya menggunakan nama NTB sebagai daerah produksinya. Meskipun, ekspor dilakukan langsung melalui Surabaya. Menurutnya, dari sisi transaksi

(Suara NTB/dok)

M. Firmansyah di tingkat bawah (pedagang dan pembeli), ekspor menggunakan atas nama luar daerah tak memberikan pengaruh, karena transkasi tetap terjadi. Dalam konteks yang lebih luas, ekspor komoditas lokal menggunakan nama daerah lain sebagai asalnya, akan merugikan daerah, karena neraca perdagangannya tak terungkit. “Nilai ekspor kita harusnya tinggi, justru tidak berpengaruh. Bagi daerah ya merugikan. Karena ekspor adalah salah satu penentu pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. Perlu win-win solution menurut anggota tim pengkaji investasi daerah ini. Pemerintah daerah juga tak bisa sarkastis bersikap. Sebab tidak

mudah mendatangkan perusahaan yang menyerap langsung produksi petani, dalam jumlah cukup besar. Sementara, mengandalkan pasar dalam negeri tidak memungkinkan penyerapannya sebesar serapan ekspor. “Bagaimana caranya, transaksi tetap jalan. Pembeli besar tidak pergi, tidak mudah mencari penggantinya,” ujarnya. Dr. Firmansyah mengatakan, lain halnya bila ada perusahaan daerah yang mengambil alih ekspor. Tentu dengan catatan, perusahaan daerah memiliki kekuatan finansial. Di samping dukungan kekuatan jaringan usaha di luar negeri untuk mendukung aktivitas perdagangan internasionalnya. “Kalau perusahaan daerah mampu menggantikannya. Alangkah baiknya,” sarannya. Atau alternatif lainnya, bila produksi jagung di NTB yang demikian besarnya diolah oleh masyarakat NTB secara massif untuk pembuatan berbagai jenis produk turunan. Juga akan sangat lebih baik. Serapan tenaga kerjanya akan lebih tinggi, aktivitas ekonominya juga akan lebih tinggi. Peran dari dinas terkait. “Kemarin waktu forum SKPD, SKPD primer yang tangani pertanian, perkebunan paling tidak siapkan perangkat mengeksplor bagian-bagian yang bisa diintervensi. Maksudnya, agar seluruh nilai tambahnya bisa didapat oleh daerah,” demikian Firmansyah. (bul)

Izin Dicabut, KSP Nusa Sejahtera Diduga Tetap Beroperasi Mataram (Suara NTB) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTB mempertanyakan sikap tegas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, termasuk pengawasan yang dilakukan. Menyusul, dugaan masih beroperasinya koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nusa Sejahtera yang telah resmi dicabut izinnya. Dari laporan yang diterima Dekopinwil Provinsi NTB, salah satunya soal kasus indikasi penipuan nasabah Bank Bukopin yang melibatkan KSP, Koperasi Nusa Sejahtera yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No 17 A-B Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam berkas yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB pada 15 April 2016, perihal Penutupan Kantor Cabang Koperasi Nusa Sejahtera dicantumkan, beberapa pelanggaran beroperasinya koperasi tersebut di NTB, telah dinyatakan ditutup. Dengan bukti tandatangan langsung Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB waktu itu, Drs. H. Supran, MM. Ditembuskan kepada Gubernur NTB, serta stakeholders, termasuk Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram. Diperkuat lagi dengan surat bernomor 518/1275/Diskop UKM/XII/ 2017 tanggap 18 Desember 2017,

perihal Kajian Hukum Koperasi. Dinyatakan, Koperasi Nusa Sejahtera dan KSP Bakti Abadi Jawa Timur yang beroperasi di Jl. Hasanuddin Nomor 1 Praya Lombok Tengah, serta Koperasi Riski Abadi yang beralamat di Bandung, Jawa Barat dinyatakan ilegal dan ditutup. “Nah sekarang, Koperasi Nusa Sejahtera dan Bakti Abadi ini menjadi mitra Bukopin. Kenapa masih beroperasi hanya dengan rekomendasi Dinas Koperasi Kota Mataram, Yance (kepala Dinas) yang tanda tangan. Apalagi rekomendasi ini tidak ada tembusan ke mana-mana, seperti surat pencabutan izin dari Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Kan lucu, surat pencabutan izin dikeluarkan sebelumnya, kok ada rekomendasi terbit dari Dinas Koperasi di Kota Mataram, ada apa?,” tanya Ketua Dekopinwil Provinsi NTB, Ir. Mahmud Razak, MM, sesaat setelah menerima pengaduan dari nasabah Bank Bukopin. Suara NTB memantau langsung aktivitas koperasi Nusa Sejahtera di Jalan Elang Nomor 5A Cakranegara Mataram siang kemarin. Nampak koperasi ini masih menyediakan pelayanan. Beberapa pegawai yang dikonfirmasi perihal pencabutan izin koperasi ini, justru menunjukkan rekomendasi Nomor 518/732/

Disperindagkop&UMKM/VI/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, Yance Hendra Dirra, SE, MM. Mahmud Razak mengatakan heran, di dinas terdapat bidang pengawasan yang bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan koperasi. Artinya, selain pengawasan, tupoksi bidang ini juga melakukan penindakan. “Kenapa dia tidak melakukan hal itu, pada posisi dia melakukan pengawasan dan mengambil tindakan. Regulatornya kan ada di situ,” ujarnya. Persoalan yang muncul, jika yang bersangkutan adalah koperasi nasional. Mekanismenya ke bawah juga menurut Mahmud harus diperhatikan oleh Dinas. Jika ditemukan pelanggaran, harusnya ditindak. Dan dikoordinasikan dengan aparat. “Harusnya dia yang berani membuat penutupan, lakukan koordinasi penutupan penuh.” imbuhnya. Plh. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Muahammad Imran, SE, MM menyatakan, soal KSP Nusa Sejahtera sebelumnya disidak, dicek dokumen dan dipastikan tak memenuhi syarat, sehingga direkomendasikan ditutup. Proses selanjutnya, informasinya koperasi tersebut mengurus kembali dari nol di Kota Mataram. “Dulu koperasi ini tidak jelas, dan kita dapat laporan dari masyarakat. Ya kita turun dan tutup,” jelasnya.(bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 6 April 2018

Halaman 4

Terkait Pengisian LHKPN

Viralkan Budaya Jumat Bersih PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tahun 2018 ini kembali melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XV. BBGRM ke-XV ini mengambil tema “Melalui BBGRM ke-XV, Hidupkan Kembali Jumat Bersih”. Pembukaan BBGRM ke-XV tahun 2018 akan dilaksanakan, Jumat (6/4) di Lapangan Umum Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya. Adapun BBGRM bertujuan untuk mengembalikan dan menghangatkan gotong royong di tengah-tengah masyarakat. “Diharapkan melalui BBGRM ini dapat dihidupkan lagi budaya gotong royong. Viralkan Kembali Budaya Jumat Bersih,” terang Kepala Dinas PMD Lotim, H.M.Juaini Taofik, Kamis (5/4). Tujuan diviralkannya budaya Jumat Bersih dalam momentum BBGRM ini supaya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan terus terjaga dan melekat di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu caranya yakni harus ada teladan di tingkat desa, yakni kepala desa dan perangkatnya harus terlebih dahulu membudaya lingkungan bersih. Misalnya, seorang kepala desa tidak dapat mengajak masyarakat untuk hidup bersih menjaga lingkungan sementara di lingkungan kantor desa sendiri masih kotor. “Itulah yang kita gaungkan di BBGRM ke-XV tahun 2018 ini,” ujarnya. Dipilihnya Desa Labuhan Lombok sebagai pusat pelaksanaan BBGRM sebagai pemeratan wilayah. Di mana pada tahun 2017 lalu, dipusatkan di wilayah Kecamatan Terara dan sebelumnya di wilayah Kecamatan Pringgasela. Untuk itu, saat ini giliran wilayah utara sekaligus pintu utama masuk ke Kabupaten Lotim bagian utara. Dalam pelaksanaan pembukaan BBGRM ini rencananya dibuka langsung Pejabat Sementara Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik. (yon)

H.M.Juaini Taofik

(Suara NTB/yon)

Maju di Pilkada Lotim

Al-Habib Nilai Lawan Politiknya Tak Ada Istimewa

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) tanggal 28 Juni 2018 mendatang, pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Ali Masadi dan Putrawan Habibi (Al-Habib) mengaku tidak khawatir terhadap lawannya. Ali Masadi menganggap lawan-lawan politiknya dalam Pilkada Lotim, yakni H. Haerul Warisin-H.Machsun Ridwainny (Harum), H. Sukiman Azmy-H.Rumaksi (Sukma) dan H.M.Syamsul Luthfi-H.Najamudin (Fiddin)merupakan lawan yang biasa saja dan tidak ada yang istimewa. “Tiga paslon lainnya tidak perlu ada yang ditakuti meksipun banyak partai yang mendukungnya, saya tahu bagaimana pergerakan dari partai itu seperti apa,” ujarnya pada Suara NTB, belum lama ini. Bahkan, notaris ternama ini mengaku semakin optimis setelah turun ke lapangan dan berbaur dengan masyarakat secara langsung. Dari beberapa kali pertemuan bersama masyarakat sejak dibukanya masa kampanye, banyak aspirasi-aspirasi atau keinginan masyarakat yang terpendam disampaikan terhadapnya. Bahkan, katanya, tidak sedikit masyarakat yang menginginkan pemimpin yang baru dan muda berbakat. “Saya semakin optimis, banyak masyarakat menginginkan pemimpin yang baru dan insya Allah di Lotim akan terjadi bupati independen jilid kedua,” ujarnya yakin. Dari hasil analisasnya, Ali Masadi, mengaku sudah ada tanda-tanda kemenangan yang akan diraih oleh Al-Habib. Untuk meraih kemenangan yang sudah memiliki tanda-tanda itu, lanjutnya, langkahnya yakni terus bergerak untuk meyakinkan masyarakat bahwa Al-Habib yang dapat memenuhi segala keinginan mereka yang sudah lama terpendam. Disinggung terkait pergerakannya yang dibuntuti paslon lainnya, Ali Masadi menganggap jika hal itu bukan menjadi suati masalah, namun tindakan itu menurutnya merupakan cara orang baru belajar berpolitik. “Lawan itu biarkan ia berkembang, akan tetapi Ali Masadi tetap tidak khawatir dengan kekuatan calon lainnya,”pungkasnya. (yon) Ali Masadi

Pimpinan DPRD Lobar Bantah Data Inspektorat Giri Menang (Suara NTB) Unsur pimpinan DPRD Lombok Barat (Lobar) membantah data Inspektorat terkait progres pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di DPRD yang masih minim. Di mana, dari 45 anggota DPRD, baru dua orang yang sudah melapor sisanya sebagian besar belum mengisi. “Jumlah anggota yang sudah melapor itu 20 persen atau 9 orang dari 45 anggota,” tegas Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis, Kamis (5/4). Sulhan Mukhlis mempertanyakan sumber data yang dimiliki oleh Inspektorat yang menyebutkan kalau hanya dua anggota DPRD Lobar yang sudah melaporkan harta kekayaannya.” Darimana data

Inspektorat itu,” tanyanya. Perihal LHKPN ini pun sudah dirapatkan dengan segenap unsur pimpinan dan sekretariat, untuk mengejar target pelaporan tersebut para pendamping fraksi diminta membantu anggota fraksi mengisi LHKPN tersebut. Sekretaris DPRD Lobar Isnanto Karyawan juga membantah jumlah anggota DPRD Lo-

bar yang sudah melaporkan LHKPN hanya 2 orang dari 45 wakil rakyat yang ada di kursi DPRD Lobar. Ia menjelaskan semua dokumen pengisian LHKPN anggota DPRD Lobar sudah dikumpulkan kepada tim pendamping yang sudah dibentuk Sekretariat DPRD Lobar. Dokumen yang dikumpulkan tersebut berupa alamat email, e-KTP dan nomor hp yang aktif

juk Undang-Undang,” ujar Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Kamis (5/4). Menurutnya, isu moratorium yang digaungkan Asisten I Setda KLU sebelumnya jangan dijadikan senjata untuk tidak meneruskan proses definitif terhadap 10 desa persiapan. Sebaliknya pemerintah didorong untuk segera menuntaskan proses termasuk raperda yang sudah masuk dalam Prolegda DPRD KLU tahun 2018. Terkecuali, Pemda KLU membentuk desa persiapan pada tahun ini maka langkah tersebut harus

anggota DPRD Lobar, bagi yang merasa belum mengisi LHKPN agar segera berhubungan dengan Sekretariat Dewan, karena sudah disiapkan tim untuk memberikan pendampingan kepada anggota DPRD Lobar yang tidak faham atau kesulitan mengisi laporan LHKPN.” Tidak dipungkiri memang banyak juga anggota yang kesulitan isi LHKPN,” jelasnya. Dengan adannya perpanjangan waktu ini, diharapkan semua anggota yang merasa belum melengkapi supaya disegerakan, sehingga LHKPN yang sudah dilaporkan bisa diaktivitasi oleh Inspektorat. (her)

Jajanan di Sekolah

Murid MI NW Penyenggir Keracunan Massal Selong (Suara NTB) Sebanyak 23 murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) NW Penyenggir Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (5/4) dilarikan ke Puskesmas Sikur untuk segera mendapatkan perawatan medis. Pasalnya, puluhan murid itu mengalami keracunan massal setelah mengkonsumsi jajanan yang dibelinya di salah satu pedagang yang berjualan di depan sekolah mereka. Dari informasi yang diterima koran ini, kejadian itu terjadi sekitar pukul 9.30 wita. Kasus keracunan yang diduga disebabkan makanan kue jenis terang bulan yang dikonsumsi dijual di pinggir jalan depan sekolah mereka. Saat jam istirahat, para korban keluar dari lingkungan madrasah menuju pinggir jalan depan madrasah untuk membeli jajan terang bulan pada salah satu pedagang. Tak lama setelah dikonsumsi se-

bagian korban langsung merasakan kepala pusing, sakit perut, mual dan muntah. Terkait fenomena itu, pihak madrasah langsung membawa para korban ke Puskesmas Sikur untuk mendapatkan perawatan medis. “Dari hasil keterangan media,dugaan sementara penyebab keracunan dari jajan terang bulan yang di konsumsi karena kue terang bulan tersebut terkontaminasi kandungan kimiawi,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH,SIK., yang terjun langsung ke TKP didampingi Kapolsek Sikur. Terkait kasus ini, pedagang selaku dalam proses penyelidikan. Adapun cirri-ciri pelaku menggunakan sepeda motor. Sementara, jumlah para korban sebanyak 23 orang. Korban yang masih dilakukan observasi (diinfus) atau dalam penanganan medis sebanyak enam orang. Sementara 17 korban lainnya sudah dinyatakan

(Suara NTB/ist)

DIRAWAT - Murid MI NW Penyenggir yang menjadi korban keracunan jajanan sekolah saat mendapatkan perawatan medis, Kamis (5/4). membaik dan diperbolehkan pulang oleh pihak Puskesmas. Terkait kasus ini, aparat kepolisian langsung mendatangi

Lombok Utara Potensial Dikembangkan Kampung Udang Tanjung (Suara NTB) Investasi tambak udang di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belakangan mulai dilirik oleh sejumlah investor. Dari dua investor yang sudah membudidayakan udang vaname di Kabupaten Lombok Utara, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., optimis Lombok Utara ke depan bisa dikembangkan menjadi kampung udang. Di sela-sela panen udang di Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan, Kamis (5/4), Najmul Akhyar mengatakan dukungan investasi tambak udang di wilayah pesisir KLU potensial untuk dikembangkan. Terlebih komoditas yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar sektor pariwisata di KLU. “Kita memiliki potensi yang semua tempatnya sangat cocok untuk tambak udang. Tinggal mana yang konsen dikembangkan. Di Mumbulsari, Kadesnya sudah berkomitmen. Bahkan di sini mau dibentuk Kampung (udang) Vaname, itu salah satu contoh,” ungkap Najmul. Dikatakannya, Pemda KLU tidak akan ragu untuk mendukung kreativitas upaya masyarakat dalam membangun usaha ekonomi produktif sektor perikanan. Melalui wadah kelompok, masyarakat dapat berusaha mengembangkan budidaya udang. Tidak hanya udang air laut, melainkan juga udang air tawar. Ia berharap, upaya kelompok masyarakat di KLU itu dapat didukung penuh oleh pemerintah desa melalui anggaran yang dikelolanya. Bagaimanapun, potensi KLU sebagai kampung udang akan mendorong tumbuhnya ide-ide kreatif masyarakat sekaligus mendukung tumbuhnya kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

(Suara NTB/ari)

PANEN UDANG - Bupati KLU H. Najmul Akhyar panen udang vaname di Desa Mumbulsari Kecamatan Bayan, Kamis (5/4). Menurut Najmul, budidaya di Mumbulsari yang digalakkan oleh pengusaha dapat diikuti oleh masyarakat. Berhasilnya pengelolaan udang vaname di Mumbulsari ini bisa menjadi contoh untuk dapat dikembangkan di desa lain. “Masyarakat yang usahanya hanya ikan saja, misalnya di Jambianom kita tawarkan nanti. Kalau dalam waktu dua, tiga bulan mereka tidak melaut, masih ada usaha udang yang bisa dikelola,” sambungnya. Investasi tambak udang di Mumbulsari, awalnya dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan sektor pariwisata di KLU. Ia bersyukur, upayanya membuka keran investasi di sektor perikanan ini berlangsung secara baik dan berhasil di kalangan pengusaha. Untuk diketahui, pasar pariwisata khsusunya tiga gili saja membutuhkan komoditas udang sebesar 2,5 ton per minggu. Dengan pola panen periodik (2 bulanan) tentunya kebutuhan mingguan belum terpenuhi secara maksimal. Sehingga pasar udang harus diisi pula oleh peran serta masyarakat.

“Kekurangan kebutuhan udang masih sangat banyak, dan pengusaha kita di sektor pariwisata masih dibeli dari Bali dan Jawa. Kalau bisa ke depan, udang ini dipasok dari daerah kita saja,” tandasnya. Sementara itu, Pengusaha Udang yang tergabung dalam Kelompok Aqua Culture, Hj. Aryani Rahmawati, menyebutkan budidaya udang di Mumbulsari menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Panen udang kali ini sengaja mengundang Bupati Lombok Utara, untuk memperlihatkan potensi yang dimiliki dari budidaya itu. Dari hasil panen yang diperlihatkan, setiap 1 kilogram udang terdiri dari 30 ekor. Besaran udang bisa lebih besar apabila dibudidayakan lebih lama. “Kami sudah mengirim udang hingga ke Surabaya dan memenuhi pasar tiga gili sebanyak 2,5 ton per minggu. Apa yang dikembangkan di sini hanya skala rumah tangga, tetapi hasilnya tidak jauh beda dengan pertumbuhan udang 7 gram,” sebut Aryani optimis. (ari)

DPRD KLU Dorong 10 Desa Persiapan Didefinitifkan Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus mendorong pemerintah untuk meneruskan proses definitif terhadap 10 desa persiapan yang telah diproses sejak 3 tahun lalu. Menurut DPRD KLU, moratorium yang digaungkan eksekutif tak beralasan untuk menunda proses definitif. “Yang kita kerjakan sekarang ini adalah proses pendefinitifan yang telah dibentuk 3 tahun lalu. Sekarang tugas pemerintah bersama DPRD menyelesaikan proses itu sesuai petun-

untuk berkomunikasi,” Semua dewan sudah menyerahkan berkas untuk pengisian LHKPN,” kata Sekwan. Untuk memudahkan pengisian LHKPN semua anggota DPRD, pihaknya sudah membentuk tim pendampingan sampai laporan LHKPN aktif diterima di Inspektorat. Karena pelaporan LHKPN ini juga dianggap sangat penting oleh anggota DPRD, karena LHKPN ini menjadi syarat untuk bisa mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD pada masa mendatang. Dari pimpinan juga aktif mengingatkan kepada semua

dipertimbangkan. Namun berbeda dengan 10 desa persiapan yang telah berproses, di mana 10 desa ini telah mendapat evaluasi dari Pemprov dan direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut bersama 16 desa lainnya di NTB. Dasar itulah, Komisi I DPRD KLU meminta agar eksekutif tidak ragu untuk mengambil langkah selanjutnya. “Perkara proses sudah selesai sampai pada pembahasan Raperda desa pemekaran, sampai kita ajukan ke provinsi dan memperoleh registrasi dari pusat, ya kita tetapkan.

Maka kita tidak perlu bicara kaitan dengan moratorium 10 desa ini,” jelasnya. Komisi I dalam hal ini ingin mengetahui sampai dimana proses menuju definitif yang dilakukan eksekutif. Mengingat tahun 2018, raperda 10 desa menjadi desa definitif harus sudah selesai dibahas oleh legislatif KLU. “Kalau definitif memang kita masih harus menunggu dari pusat, tetapi harus dipastikan 3 tahun itu prosesnya sudah selesai di daerah. Kalau sekarang mereka berbicara moratorium dan membuat

prosesnya mandek, ini kan memusingkan,” cetusnya. Sebelumnya, Asisten I Setda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., kepada wartawan mengungkapkan pemekaran 10 desa persiapan di Lombok Utara terancam tertunda karena kebijakan pusat yang masih memberlakukan moratorium pemekaran desa, kecamata, kabupaten dan provinsi. “Pemerintah belum mencabut moratorium pemekaran desa. Kebijakan pusat ini menjadi kendala di seluruh kabupaten, termasuk juga Lombok Utara,” katanya. (ari)

TKP dan mengecek kondisi para korban. Termasuk sisa makanan yang diduga menjadi penyebab korban mengalami

keracunan sudah diamankan serta memeriksa sejumlah saksi untuk dilakukan proses penyelidikan terhadap pelaku. (yon)

Proses Coklit, 14.600 NIK Wajib Pilih Tak Ditemukan Selong (Suara NTB) Sebanyak 14.600 warga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan wajib pilih di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak ditemukan saat dilakukannya proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang digelar KPU Lotim melalui tim PPDP. Namun dari jumlah itu, Dinas Dukcapil Lotim sudah menemukan sekitar 6.000 orang yang sudah ditemukan NIKnya. “Kita sudah menggelar rapat dengan KPU, di mana disepakati dua hal. Yakni pertama harus diselesaikan sekitar 14.600 penduduk yang tidak ketemu NIKnya. Di mana dari jumlah itu, hingga saat ini sudah sekitar 6.000 pemilih yang sudah dapat diisi NIKnya,” terang Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcapil Lotim, Atmayakin, Kamis (5/4). Sisanya, lanjut Atmayakin, akan terus dipercepat penyelesaiannya yang ditargetkan dapat tuntas sebelum tanggal 17 April 2018. “Jadi NIK dari masyarakat waktu dilakukan coklit oleh KPU tidak ketemu. Sehingga kita sudah cari lewat sistem kita dan sudah ketemu sekitar 6.000,” ujarnya. Setelah selesai sekitar 14.600 masyarakat yang tidak memiliki NIK. Disebutkan terdapat sekitar 137.000 pemilih yang tidak memiliki dokumen baik E-KTP maupun surat keterangan pengganti E-KTP (Suket). Itulah yang sedang dilakukan verifikasi untuk nanti dapat dibuatkan Suket apabila sudah melakukan perekaman. Namun bagi yang belum melakukan perekaman harus diberikan surat panggilan untuk melakukan perekaman tentunya setelah dilakukan verifikasi yang proses tenggat wak-

(Suara NTB/yon)

Muhammad Saleh

tunya H-1 Pilkada. “Dari 137.000 kita verifikasi mana yang dapat dicetak E-KTP langsung dicetak. Tidak dapat cetak E-KTP dicetakkan suket dan bagi yang belum perekaman kita kirimkan surat supaya melakukan perekaman,” ujarnya. Adapun saat ini, dari seluruh wajib KTP di Lotim berdasarkan data bersih 2017 semester dua sebanyak 922.929 orang. Yang sudah melakukan perekaman mencapai 91 persen atau sekitar 836.000 yang sudah melakukan perekaman, sehingga sisanya sekitar 36.000 berdasarkan data KPU optimisi dapat tuntas hingga H-1 Pilkada. Terpisah, Ketua KPU Lotim, M.Saleh, menjelaskan KPU harus menjamin hak pilih warganya. Adapun setelah dilakukan proses pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dimungkinkan diubah dan ditetapkan kembali, artinya DPS bukan tidak ada upaya untuk memperbaikinya dari jumlah yang diturunkan beberapa waktu lalu sebanyak 866.173. KPU sudah melakukan pengecekan di beberapa tempat di wilayah yang cukup jauh, seperti di Sambelia dan Sembalun, sehingga dipastikan masyarakat sudah terdaftar. Apabila belum terdaftar maka bisa dimasukkan kembali hingga penetapan DPT pada tanggal 19 April 2018. Untuk saat ini, KPU Lotim mengarahkan kepada PPK-PPS untuk mencari bahkan dikumpulkan kembali PPDP yang melakukan proses coklit. Dilakukan pengecekan kembali DPS yang diturunkan supaya bagi yang belum masuk, maka dapat dimasukkan kembali. (yon)

(Suara NTB/yon)

Atmayakin

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 6 April 2018

Halaman 5

Numpang Nama

Rasio di Bawah Standar PERPUSTAKAAN Daerah (Perpusda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana akan menambah ribuan judul buku baru mulai tahun ini. Hal itu dilakukan untuk mengejar target pemenuhan rasio ketersedian buku di daerah ini yang tercatat masih di bawah standar nasional. Demikian diungkapkan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Loteng, L. Rinjani, kepada Suara NTB, (Suara NTB/kir) Kamis (5/4). L. Rinjani Ia menjelaskan, rasio ketersedian buku sesuai standar nasional yakni sebesar 0,025 persen per kapita penduduk. Artinya, setiap 1.000 orang penduduk minimal tersedia 25 judul buku. Sementara kondisi ketersediaan buku Loteng saat ini baru mencapai 80 persen dari rasio standar nasional tersebut. Sehingga untuk bisa mencapai target tersebut, harus ada penambahan judul buku baru. “Dan, tahun ini kita sudah mulai menambah koleksi judul buku antara 3.000 sampai 5.000 judul buku baru. Karena sangat tergantung ketersedian anggaran,” sebutnya. Judul buku baru yang akan dibeli bervariasi dan tergantung kebutuhan dan permintaan dari masyarakat. Seperti novelnovel baru maupun buku yang terkait mata pelajaran di sekolah. Sebelumnya ini, pihaknya sudah melakukan survei baik kepada pengunjung maupun kepada sekolah-sekolah yang ada, soal buku seperti apa yang dibutuhkan. “Semua aspirasi terkait buku seperti apa yang perlu disediakan di perpustakaan daerah, kita akomodir. Apakah itu buku novel kekinian, buku pelajaran, buku agama sampai buku anak-anak,” ujar Rinjani. Terpenting, dengan penambahan koleksi buku tersebut nantinya bisa semakin memacu minat baca masyarakat di daerah dan mendorong minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan daerah. Karena bagaimana, koleksi buku yang tersedia juga sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk datang dan berkunjung ke perpustakaan daerah. Soal pengujung, Rinjani ada peningkatan dari waktu ke waktu. Terbanyak dari kalangan siswa, baik itu SD, SMP maupun SMA. Bahkan dihari-hari tertentu, pengujung bisa mencapai hingga 200 orang per hari. Itu artinya, dari sisi minat baca masyarakat terutama kalangan pelajar sudah ada peningkatan. Untuk memacu hal tersebut, selain dengan penambahan koleksi judul buku, Perpusda Loteng juga melakukan beberapa inovasi. Seperti dengan menyiapkan fasilitas wi fi gratis sampai kemudahan pelayanan. Seperti soal keanggotaan, hanya butuh beberapa menit saja kartu sebagai anggota Perpusda Loteng sudah bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan ke depan, sesuai intruksi pimpinan untuk layanan Perpusda Loteng akan beralih ke sistem online dan tidak lagi manual seperti sekarang ini. Sehingga masyarakat akan semakin mudah mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Perpusda Loteng. (kir)

Sepi Peminat, Lelang Pengelolaan Aerotel Praya Diperpanjang Praya (Suara NTB) Proses lelang terkait pengelolaan Aerotel Praya diperpanjang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Lantaran sepinya peminat yang mengajukan diri untuk mengelola aset milik Pemkab Loteng. Di mana sampai sejauh ini baru dua perusahaan yang sudah mengajukan penawaran, untuk bisa mengelola aset tersebut. “Baru dua rekanan yang mengajukan diri untuk mengelola Aerotel Praya sampai sejauh ini. Sehingga kita putuskan untuk memperpanjang masa lelang. Dengan harapan, ada perusahaan lain yang ikut mengajukan diri,” ungkap Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/4). Karena semakin banyak perusahaan yang mengajukan diri untuk mengelola aset tersebut, maka proses seleksi akan lebih baik lagi, sehingga pemerintah daerah akan semakin banyak pilihan. Hanya saja, perpanjangan waktu lelang tidak lama. Jika sampai batas waktu perpanjangan perusahaan yang mengajukan diri tetap hanya dua perusahaan, maka itulah yang akan diseleksi nanti. Karena bagaimanapun juga, pengelola Aerotel Praya harus segera ditetapkan. Pihaknya tidak ingin gara-gara perusahaan yang mengajukan diri sedikit, kepastian pengelolaan aset tersebut menjadi molor. “Prinsipnya kita jalankan aturan dan mekanisme yang ada. Soal berada perusahaan yang mengajukan diri untuk mengelola aset pemerintah daerah tersebut, itu urusan lain,” ujarnya. Apakah sepinya peminat yang mengajukan diri untuk mengelola Aerotel Praya, disebabkan karena target pemasukan yang dipatot Pemkab Loteng, terlalu tinggi? Nursiah menegaskan itu bukan jadi soal. Memang saat dikelola oleh pengelola sebelumnya, Pemkab Loteng mematok pemasukan sebesar Rp250 juta per tahun. Dan, ternyata angka tersebut belum bisa dipenuhi oleh pengelola sebelumnya. “Kalau ada perusahaan yang sanggup mengembangkan aset ini serta siap berinvetasi, itulah yang jadi pertimbangan utama kita. Masalah berapa target pemasukan yang harus disetor ke daerah, itu urusan nanti,” ujar mantan Asisten III Setda Loteng ini. Selain Aerotel, Pemkab Loteng juga memiliki aset berupa hotel Tastura di kawasan Pantai Kuta Pujut. Hotel tersebut saat ini juga tengah dilelang untuk mencari perusahaan yang siap mengelola dan mengembangkan aset tersebut. (kir)

(Suara NTB/kir)

DILELANG - Aerotel Praya saat ini tengah proses lelang untuk mencari pengelola yang baru. Hingga saat ini baru 2 perusahaan yang mengajukan permohonan, sehingga pemerintah daerah memperpanjang masa lelang.

Dukcapil Coret Ribuan Warga dari Dafduk Giri Menang (Suara NTB) Banyak warga luar Lombok Barat (Lobar) yang ditemukan sekedar numpang nama tercatat sebagai penduduk Lobar untuk kepentingan pengurusan dokumen keberangkatan ke luar negeri menjadi TKI. Seperti hasil pendataan di Lingsar ditemukan seribu lebih warga luar numpang nama di desa setempat. Pihak Dukcapil pun mengeluarkan ribuan nama ini dari daftar penduduk (dafduk) Lobar. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar H. Muridun pada Suara NTB, Kamis (5/4). Muridun mengaku pihaknya melakukan perekaman beberapa hari di Desa Lingsar. Berdasarkan data dari pusat terdapat 1972 orang belum perekaman, namun setelah dilakukan coklit dengan kepala dusun ternyata 10 persen

yang real ada mengacu data. Diakuinya, banyaknya penduduk tak jelas ini akibat lahir, mati, pindah datang. Selain itu, warga luar hanya pinjam nama. Data ini jelasnya harus dibenahi, sebab pasti kasus semacam ini pasti terjadi di desa lain. Karena itu pihaknya akan melakukan pendataan bekerjasama dengan desa. Pihaknya akan mencetak database penduduk per dusun, se-

lanjutnya pihaknya meminta desa untuk melakukan pendataan dulu mengacu database yang diberikan Dinas Dukcapil. ‘’Sejauh ini baru Desa Lingsar yang sudah clear. Beberapa desa sudah mengusulkan pendataan ini,” ujarnya. Namun kendala dihadapi SDM dan perlahan yang minim. Sebab ketika pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan melalui berbagai upaya,

namun berbagai kendala dihadapi. Pihaknya sudah mengusulkan penambahan alat, namun hanya dua unit yang disetujui. Seharusnya sesuai arahan pusat, usulan Dukcapil tidak boleh ditolak, karena untuk kepentingan pelayanan publik. Seperti di daerah lain, semua usulan Dukcapil yang bersifat pelayanan publik mendapatkan prioritas. Sementara itu, Kades Lingsar Abdul Hadi membenarkan adanya ribuan warga luar yang menumpang nama di desanya. Hal ini dikarenakan warga luar mengurus keberangkatan jadi TKI melalui Desa Lingsar. Tidak hanya pengurusan TKI, namun untuk keperluan mengurus sertifikat tanah. (her)

(Suara NTB/her)

H. Muridun

Silaturahmi ke Pemkab Lotim

Gita Pulang dengan Optimisme yang Tinggi

(Suara NTB/kir)

KAWASAN PERTOKOAN - Pusat pertokoan Kota Praya yang lahannya masih menjadi aset pemerintah daerah, diusulkan untuk dijual.

Rencana Penjualan Aset Pertokoan

Pemda Pertimbangkan Usulan Komisi II Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sedang mempertimbangkan untuk melepas (menjual, red) sejumlah aset milik pemerintah daerah yang dinilai sudah tidak produktif. Termasuk aset berupa lahan di pertokoan Kota Praya sebagaimana yang diusulkan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Loteng sebelumnya. “Usul dari Komisi II DPRD Loteng terkait aset kita yang ada di pertokoan Kota Praya tengah kita kaji dan dipertimbangkan,” ungkap Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (5/4). Nursiah mengaku kalau opsi untuk menjual atau memutihkan beberapa aset milik pemerintah daerah, merupakan satu dari beberapa alternatif yang saat ini tengah

dikaji. Supaya keberadaan aset-aset tersebut bisa memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi daerah dan masyarakat di daerah ini. Menurutnya, jika langkah untuk menjual aset-aset pemerintah daerah yang dinilai sudah tidak produktif tersebut, termasuk aset berupa lahan di pertokoan Kota Praya dinilai jauh lebih menguntungkan kenapa tidak itu yang diambil. Tapi sebelum itu, harus dilakukan kajian dan analisis yang mendalam. Baru kemudian pemerintah daerah bisa mengambil keputusan. “Kita tentu tidak bisa mengambil kebijakan begitu saja. Tanpa ada kajian dan analisasi yang mendalam,” ujarnya. Lagi pula, jika memang harus menjual aset pemerintah daerah tersebut, juga tidak bisa sembarangan. Ada mekanisme serta prosedur yang

harus dilalui baru kemudian pemerintah bisa sampai pada tahap pelepasan aset. Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, mendorong pemerintah daerah melepas sejumlah aset pemerintah daerah yang dinilai sudah tidak produktif. Salah satunya lahan pertokoan Kota Praya, lantaran aset tersebut dinilai sudah tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi daerah. Bagaimana tidak, aset tersebut saat ini masih dikelola dengan status sewa oleh pengusaha dengan nilai sewa hanya Rp 7 juta per tahun. Sementara kalau lahan tersebut dijual, daerah bisa memperoleh anggaran yang jauh lebih besar. Hasil penjualan aset tersebut nantinya bisa digunakan untuk mendukung program pemerintah daerah yang ada. (kir)

Banyak Buruh Tani Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Giri Menang (Suara NTB) Puluhan ribu buruh tani di Lombok Barat (Lobar) hidup di bawah garis kemiskinan lantaran beberapa faktor, di antaranya mereka minim memiliki lahan pertanian, karena menggarap lahan tuan tanah. Selain itu, penghasilan petani masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan melalui intervensi program pemberdayaan. Para petani Lobar juga masih minim mendapatkan asuransi, dari 17 ribu hektar lahan yang seharusnya masuk asuransi bagi 3 ribu hektar. “Memang buruh tani menjadi penyumbang terbesar kemiskinan, jika mengacu indikator kemiskinan. Buruh tani kita tidak punya lahan, nah ini jadi pemikiran kita upaya untuk melakukan terobosan,” Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lobar Ir. H. Muhur Zohri saat acara Family Gathering serangkaian HUT Lobar ke 60 dengan segenap keluarga besar Distan di Kantor Distan Lobar, Kamis (5/4). Acara ini juga dihadiri Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi. Dalam hal ini, ujarnya, petani ini akan dikumpulkan dalam satu wadah untuk bisa dibantu peralatan pascapanen, baik petani yang punya lahan dan tidak punya lahan. Dengan bantuan peralatan ini diharapkan petani bisa membuat produk seperti

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi didampingi Kepala Distan Lobar Muhur Zukhri menyerahkan hadiah ke peserta Family Gathering, Kamis (5/4). jajanan, kerepek dan dodol. Mereka ini akan diintervensi bersama dinas terkait. Melihat kondisi saat ini lapangan kerja tidak ada, sehingga didorong bagaimana mereka menciptakan lapangan kerja sendiri. Di samping tidak punya lahan, penyebab buruh tani miskin juga penghasilan yang minim. Penghasilan buruh tani begitu terbatas lantaran, mereka memang menggarap lahan milik orang lain. Petani hanya menggarap lahan, mulai dari pengolahan tanah, penyemaian hingga penanaman, pemupukan dan panen. Ada juga mereka sebagai penyakap lahan, namun hasilnya mereka bagi dua bahkan bagi tiga. Sistem bagi hasil inilah jelasnya yang juga cukup merugikan petani, sebab berdasarkan kesepakatan pet-

ani dan pemilik tanah. Sementara masih banyak petani yang mendapat program asuransi usaha tani. Dari target tahun lalu sebanyak 3000 hektar terlampaui, bahkan capaian ini terbaik di NTB. “Alhamdulillah terbaik di NTB,” katanya. Klaim untuk usaha tani ini, jelasnya, besaran premi yang dibayarkan petani Rp36 ribu per sekali musim tanam. Selain asuransinya usaha tani, juga ada asuransi usaha ternak ternak sapi. Sudah ada beberapa peternak memeroleh asuransi, karena ternak sapinya hilang. Bantuan pembayaran premi dari asuransi tersebut sebanyak Rp200 ribum namun yang dibayarkan pemerintah sebanyak Rp 160 ribu sehingga peternak hanya bayar Rp 40 ribu per ekor. (her)

Selong (Suara NTB) Baiq Gita Febiliyasni yang merupakan wakil NTB pada Kontes Liga Dangdut Indonesia (LIDA) yang diselenggarakan salah satu stasiun televisi swasta nasional akhirnya keluar pada nominasi 20 besar perwakilan dari masing-masing provinsi. Ucapan terima kasih kepada masyarakat dan pemerintah daerah (Pemkab) Lotim disampaikan Gita saat bersilaturahmi dengan Pjs. Bupati Lombok Timur, H. Ahsanul Halik, Kamis (5/4). Silaturrahmi Baiq Gita yang diterima Pjs. Bupati di ruang kerjanya merupakan bentuk apresiasi dan ungkapan syukurnya atas hasil yang dicapai meski hanya sampai 20 besar. Pjs. Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, menyampaikan rasa bangganya Gita telah menjadi wakil NTB dan Lotim pada khususnya dan membawa nama baik daerahnya. Terlepas apapun hasil dari Gita ini sudah seharusnya diterima dengan baik, karena Gita sudah berjuang dan berikhtiar. Namun selayaknya sebuah lomba ada yang menang dan

kalah dan harus diterima dengan lapang dada. Meski demikian, Ahsanul berharap kepada keluarga, manajemen dan Gita kegagalan ini merupakan keberhasilan yang tertunda dan janganlah menjadi akhir. namun hendaknya dijadikan pelecut semangat dan memanfaatkan peluang yang terbuka lebar untuk lebih berkarya dan berkarir dibiidang ini. Kendati menuai pro dan kontra atas keluarnya Gita pada babak 20 besar dalam kontes tersebut, akan tetapi Gita secara pribadi menerima keputusan itu dan tidak menyalahkan siapapun karena menurutnya dirinya sudah berusaha optimal memberikan penampilan terbaik. Saat ini pihak managemennya juga tengah menyusun langkah-langkah ke depan untuk karir Gita ke depan. Salah satunya memanfaatkan media sosial seperti twitter, facebook, youtube dan lain sebagainya. Untuk itulah pihaknya kembali meminta dukungan fans, masyarakat Lotim dan NTB pada umumnya. (yon)

Warga Lobar Keluhkan Macetnya Air PDAM Giri Menang (Suara NTB) Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang kembali dikeluhkan warga. Pasalnya, Sejak sebulan terakhir, hampir setiap hari aliran air dari PDAM ke pelanggan macet, bahkan hingga sampai tengah malam. Seperti di Perumahan Pemda Gerung Lobar, hampir setiap setiap hari air macet dengan waktu yang seolaholah sudah diatur. Salah satu pelanggan Made Sumada yang tinggal di Perumahan Pemda pada pagi hari, air PDAM itu mulai macet dari pukul 06.00 Wita hingga pukul 10.00 Wita. Hidup sebentar, lalu macet lagi dari pukul 16.00 Wita hingga pukul 21.00 Wita. Bahkan, bisa sampai pukul 24.00 Wita seperti yang terjadi pada Rabu (4/4) malam lalu. Kondisi serupa dikeluhkan Lalu Irwan, salah seorang warga Perumahan Pemda Gerung Lobar. Akibat air PDAM yang macet itu, warga perumahan sulit mendapatkan air untuk mandi. Bahkan parahnya lagi, warga Perumahan Pemda Gerung Lobar yang mayoritas Muslim kesulitan untuk sekedar mencari air untuk wudhu. “Air macet terus ini, kami merasa rugi tidak bisa mandi bahkan untuk keperluan salat,” keluhnya, kemarin. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kewajiban yang harus dibayarkan para pelanggan. Sebab jika pelanggan telat melakukan pembayaran sehari saja, maka pelanggan dikenakan denda. Kepala Desa Beleka Kecamatan Gerung H. Junaedi Mas’ud, juga merasakan kurang maksimalnya pelayanan PDAM Giri Menang. Menurutnya, kalau memang debit air atau kemampuan penyediaan pasokan air bersih sudah

tidak sebanding dengan jumlah pelanggan, seharusnya ada tindakan yang dilakukan PDAM untuk menanganinya. “Jangan malah sibuk mencari pelanggan baru,” kritiknya. Dia menyarankan agar pihak PDAM Giri Menang memperbaiki sistem pelayanannya terhadap pelanggan yang sudah ada. Tidak justru disibukkan mencari pelanggan baru, yang ujung-ujungnya akan merugikan pelanggan yang sudah ada. “Jangan hanya mau uangnya saja, pelayanannya juga harus diperbaiki,” pungkasnya. Terpisah, Wakil Ketua III DPRD Lobar H Sulhan Muchlis Ibrahim mengatakan, permasalahan yang dihadapi PDAM sebenarnya adalah ketersediaan sumber mata air. Selama ini, pihak PDAM hanya mengandalkan sumber mata air di wilayah Narmada dan Lingsar. “Seharusnya PDAM bisa meniru pengolahan air yang dilakukan di kotakota besar seperti Jakarta dan sekitarnya,” sarannya. Dari sisi pelayanan, Sulhan meminta kepada jajaran Direksi PDAM Giri Menang untuk tidak melulu melihat itu dari sisi bisnis. Sebagai perusahaan plat merah, PDAM seharusnya memfasilitasi penyediaan air bersih minimal 80 persen dari jumlah rumah tangga yang ada di daerah ini. Barulah PDAM boleh berbicara profit oriented,” kritiknya. Sementara Dirut PDAM Giri Menang H. L. Ahmad Zaini, menjelaskan, adanya gangguan di Gerung dan sekitarnya akibat pipa yang bocor beberapa waktu lalu dan sekarang sudah selesai perbaikan. Saat ini dalam proses normalisasi. “Mudah-mudahan cepat selesai dan cepat kembali seperti semula,” ujarnya, Kamis (5/4). (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 6 April 2018

Halaman 6

Kerjasama Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Tim Penilai Lomba Harganas Ke-XXV dan Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Turun ke Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Penilai Anugerah Kencana dalam rangka Harganas ke-25 Tingkat Provinsi NTB, Kamis (5/4/), melakukan penilaian di Pangenyar desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), Drs. H. Ibrahim S. Patawari, menyampaikan dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional dan Anugerah Kencana ini, Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan beberapa mata lomba yang sudah disiapkan sesuai dengan harapan. Diantaranya lomba kelompok BKB di Desa Usar Kecamatan Pelampang, lomba kelompok PKR permata, lomba kelompok PIKR jalur masyarakat Desa labuan Bontong Kecamatan Tarano, lomba kelompok BKR permata Desa Lopok, lom-

H. Ibrahim S. Patawari saat menyampaikan laporan kegiatan ba kelompok BKL amanah Desa Motong Kecamatan Utan, lomba Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) balai penyuluh KB Kecamatan Utan, lomba kelompok UPPKS melati kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, lomba KB lestari 10 tahun Kecamatan Alas, lomba KB les-

Agen PDPGR Adalah Pekerja Sosial Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyatakan, kerja-kerja para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di lapangan saat ini agar terus diperluas. Tidak sekedar dalam rangka mendukung penuh program pemerintah yang dikelola melalui agenda PDPGR tetapi juga terhadap seluruh agenda sosial di masyarakat. “Ingat hirarkinya semua agen PDPRG merupakan pekerja sosial. Jadi setiap urusan yang memiliki kepentingan pelayanan kepada masyarakat harusnya juga kita turut ambil bagian di dalamnya bahkan itu hal sekecil apapun,” tegas Musyafirin saat memberikan sambutan di acara pembekalan agen PDPRG di gedung Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Kamis (5/4). Menurut bupati, banyak hal yang bisa dilaksanakan para agen PDPGR di tengah masyarakat dalam rangka memaksimalkan fungsinya. Mulai membantu masyarakat hingga pemangku kepentingan di setiap tingkat pemerintahan mulai desa hingga kecamatan. “Saya juga minta kepada para pemangku kepentingan di desa dan kecamatan misalnya ada kegiatan sosial maka libatkan juga para agen,” pintanya. Ia juga menyatakan, dukungan para agen terhadap jalannya pemerintahan juga tidak sekedar dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Terhadap urusan-urusan lain pemerintah yang punya keterkaitan dengan masyarakat baik langsung maupun tidak, para agen bisa melibatkan diri di dalamnya. “Para agen bisa ambil bagian meningkatkan potensi pendapatan daerah. Contohnya ada warga yang kesulitan mendatangi kantor pajak karena jauh. Nah agen bisa membantu warga itu mengurusi pajaknya. Dan ini contoh kecil saja karena pada dasarnya semua hal agen PDPGR bisa ambil bagian,” cetusnya. Dalam hal Kamtibmas, bupati juga mengatakan, agen PDPGR mulai sekarang agar bisa mengambil bagian di lingkungannya masing-masing. Pemantauan secara rutin terhadap kondisi kamtibmas lingkungannya agar bisa mulai diaktifkan. Sehingga setiap ada gerakan mencurigakan secepatnya dikoordinasikan dengan aparat kepolisian. “Agen juga harus aktif menjaga kamtibmas mulai sekarang. Kalau sudah mulai jalan, jangankan peredaraan narkoba, indikasi terorisme juga akan cepat terdeteksi dengan cepat di daerah kita ini,” klaimnya. Terakhir bupati berharap kepada seluruh agen PDPGR agar tetap menjaga kekompakan dalam mengawal agenda program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah saat ini. Sebab tulang punggung pemberdayaan masyarakat yang digalakkan pemerintah KSB saat ini adalah semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat. “Jadi kata kuncinya harus kompak. Jangan kemudian ada blok-blok di masyarakat,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

SAMBUTAN - Bupati KSB HW. Musyafirin saat memberikan memberikan sambutan di hadapan para agen PDPGR.

tari 15 tahun Kecamatan Moyo Hilir, lomba KB lestari 20 tahun Kecamatan Lopok, dan lomba motivator KB pria Kecamatan Lantung. Sedangkan lomba Puskesmas kelompok Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) diwakili puskesmas

Brang biji, lomba institusi masyarakat pedesaan Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes, dan lomba Penyuluh KB PKB Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir. Melalui lomba tersebut diharapkan dapat lebih memacu semangat masyarakat untuk melaksanakan semua pembangunan, sehingga Sumbawa dapat diperhitungkan di tingkat Provinsi maupun Nasional. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Drs. Syamsul Anam, M.PH, menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan saat ini bukan hanya sekedar mencari juara. Tetapi juga untuk melakukan pembinaan agar program KKBPK benar-benar dapat berkelanjutan. Sebab program ini merupakan salah satu program strategis daerah. Sumbawa mempunyai program yang sangat luar biasa, karena pada kegiatan lomba yang sudah dikemas tahun ini dalam anugerah kencana mendapat-

Foto bersama dengan Tim Penilai Anugerah Kencana. kan dukungan masyarakat Sumbawa, sehingga InsyaAllah Bupati Sumbawa akan mendapatkan Anugerah Manggala Karya Kencana dari Presiden Republik Indonesia. Bupati Sumbawa yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan

Proposal Perbaikan Infrastruktur Menunggu Rekomendasi Gubernur Sumbawa Besar (Suara NTB) Kerusakan infrastruktur akibat banjir di Sumbawa hingga kini belum tertangani dengan maksimal. Sehingga, berdampak terhadap areal pertanian dan aktivitas ekonomi warga. Terutama dengan kerusakan bendung, irigasi dan jembatan. Untuk itulah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa tengah mengajukan proposal pembenahan fisik kerusakan infrastruktur akibat banjir ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Dengan harapan pembenahan dapat dilakukan tahun ini juga. Demikian disampaikan Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sumbawa, M. Nurhidayat S.T, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/ 4) kemarin. Saat ini, pihaknya

telah mengantongi rekomendasi dari BPBD Provinsi NTB sebagai dasar keluarnya rekomendasi Gubernur. Untuk pengantar proposal ke Deputi Kedaruratan BNPB pusat. “Begitu kami dapat rekomendasi Gubernur, segera kami bawa proposal ke Deputi Kedaruratan,” terangnya. Pihaknya juga telah berkoordinasi langsung dengan BNPB terkait proposal yang akan diajukan ini. Dengan harapan, bantuan penanganan kerusakan fisik akibat banjir dapat ditangani

tahun ini juga. Dalam proposal yang diajukannya, sebagain besar usulan perbaikan Sumber Daya Air (SDA) khusunya perbaikan jaringan irigasi. Kemudian kebina margaan terutama jalan dan jembatan. “Inilah yang kami upayakan,” tukasnya. Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Ilham Mustami, juga mendesak Pemkab Sumbawa untuk segera menangani Infrastruktur yang rusak akibat banjir. Terutama bendung dan jaringan irigasi yang sangat dibutuhkan masyarakat pet-

Sumbawa Besar (Suara NTB)Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP, menilai masih cukup banyak masyarakat yang telah memiliki hak pilih belum terakomodir dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilgub NTB. Inilah yang kini sedang diinvetarisir untuk selanjutnya direkomendasikan ke KPU Sumbawa untuk ditindaklanjuti. “Hasil pengamatan kami, masih cukup banyak yang belum terdata (dalam DPS). Dari temuan pengawas kami di lapangan, ada pula pemilih yang mestinya sudah terhapus karena sudah meninggal, namun namanya masih tercantum dalam DPS. Inilah yang kami inventarisir,”sebut Syamsihidayat kepada Suara NTB, Kamis (5/4). Rata rata masyarakat yang belum terdata di DPS, karena belum melakukan perekaman e KTP. Pihaknya pun telah menginstruksikan kepada Panwascam dan PPL untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat agar mendorong warganya untuk segara melakukan perekaman e KTP. Selain itu, ada pula mahasiswa yang kuliah di luar daerah maupun para TKI/TKW yang belum terakomodir dalam DPS. “Ini nantinya akan kami rekomnedasikan ke KPU

untuk segera ditindaklanjuti dalam masa perbaikan DPS ini,” jelasnya. Terkait Alat Peraga Kampanye (APK), untuk tambahan 150 persen dari yang disediakan KPU, baik itu baliho, spanduk maupun umbul umbul, diharapkan kepada Tim Paslon untuk melaporkan titik lokasi pemasangan. Meski, berdasarkan kesepakatan bersama Tim Paslon di KPU, lokasi APK untuk penambahan dibebaskan lokasinya dimana saja, sesuai kebutuhan Tim Palon. Hal ini, untuk memudahkan Panwaslu melakukan pengawasan di lapangan. “Desain APK untuk penambahan juga mesti sama dengan desain APK yang dikeluarkan KPU,”pungkasnya. Sebelumnya, Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, menyatakan, tahapan Pilgub saat ini memang memasuki fase atau tahapan perbaikan DPS. Menjelang rekap DPS hasil perbaikan mulai 13-19 April. Untuk kemudian nantinya diettapkan sebagai DPT. “Dalam proses perbaikan inilah kami mengintensifkan berbagai kegiatan. Antara lain mengintensifkan komunikasi dengan Dinas Dukcapil kaitan dengan pemilih yang belum melakukan perekaman e KTP,”tukasnya. (arn)

cana alam tersebut. Sementara kalau menunggu bantuan dari pusat atas laporan pemerintah daerah, maka memakan waktu yang cukup lama. Sementara infrastrukyur ini urat nadi kehdupan masyarakat,”pungkasnya. Camat Moyo Hulu, Mulyadi S.Sos, juga berharap bendung Tiu Ai Angat dan Jembatan Melung yang rusak di wiayahnya akibat banjir dapat segera ditangani. Mengingat fungsinya yang vital bagi kehidupan pertanian masyarakat. “Kondisinya sekarang sama seperti saat pertama kali rusak. Untuk jembatan ditangani secara darurat agar bisa dilalui oleh kendaraan dulu, sebelum dibenahi secara permanen. Kami juga sudah koordinasi dengan PU dan BPBD,”katanya. (arn)

(Suara NTB/bug)

TUTUPI JALAN - Genangan air menutupi badan jalan jalur dua Poto Tano, KSB, yang membuat pengendara harus berhati-hati saat melintas.

Jalur Dua Poto Tano Berbahaya di Waktu Hujan Taliwang (Suara NTB) Jalan jalur dua lintas Poto Tano - Taliwang ternyata sangat berbahaya dilintasi saat kondisi hujan. Jalan yang baru selesai dibangun pada akhir tahun 2017 lalu oleh pemerintah provinsi (Pemprov) NTB itu kerap digenangi air di waktu hujan sehingga mengancam keselamatan para pengendara.

Masih Ada Desa Belum Rampungkan Pengerjaan yang terbatas kita tidak mungkin bisa memeriksa semua desa sebanyak 157. Tetapi kita sudah memeriksa semua kecamatan. Di dalam kecamatan misalnya ada 10 desa, enam yang kita periksa. Pokoknya lebih dari 50 persen kita periksa dan sudah menyebar ke semua kecamatan,” ujarnya. Dari hasil pemeriksaan, baik yang reguler ataupun riksus secara umum sudah bagus. Namun ada beberapa desa ditemukan terdapat pekerjaan yang kekurangan volume, dan ada yang belum selesai. Selain itu juga ada yang kualitas pekerjaannya kurang bagus dan ada yang belum membayar pajak. Pihaknya pun sudah meminta desa untuk menyempurnakan hal tersebut. Terhadap pekerjaan yang belum rampung tetapi persentasenya tinggal sedikit,

ani. Terutama menjelang Musim Tanam II tahun ini. Termasuk perbaikan jembatan Melung di Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu yang putus akibat banjir. Kerusakan jembatan ini mengganggu aktivitas ekonomi warga. Pihaknya menyarankan Pemkab menggunakan dana tak terduga dari APBD. Kalupun tidak cukup, bisa dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran dengan merubah DPA di APBD. Atau kemudian dianggarkan di APBD Perubahan tahun ini. “Kalau sifatnya mendesak, maka sistem anggaran kita memungkinkan. Sebenarnya tidak ada alasan bagi Pemkab untuk tidak segera membenahi kerusakan infrastruktur akibat ben-

Cukup Banyak Pemilih Belum Terakomodir

Pemeriksaan Inspektorat

Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap desa untuk penggunaan anggaran tahun 2017 lalu. Meskipun secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa desa yang ditemukan belum merampungkan pekerjaan fisik di lapangan. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, Kamis (5/4) kemarin menyebutkan pihaknya telah merampungkan pemeriksaan terhadap desa baik reguler ataupun pemeriksaan khusus (riksus). Meskipun diakuinya tidak semua desa yang ada diperiksa karena keterbatasan tenaga dan waktu. Tetapi pihaknya sudah melakukan pemeriksaan ke semua kecamatan. “Dengan waktu dan tenaga

Politik, H. Burhan, SH, MH menyatakan keluarga adalah pilar bangsa, semua kepribadian dan karakter anak Negeri ini terbangun dari pola keluarga sebagai unit pendidikan pertama, yang memberikan dasar kepribadian seperti kejujuran, solidaritas, kecerdasan, dan

karakter positif lainnya. Kesadaran akan pentingnya keluarga sehat, produktif dan religius menuntun kita melakukan langkah-langkah strategis guna mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Untuk itu, Bupati sangat mengapresiasi kegiatan penilaian lomba ketahanan keluarga ini sebagai bentuk ikhtiar kita bersama dalam mewujudkan keluarga yang tangguh serta berkualitas. Bupati juga berharap mudah-mudahan lomba ketahanan keluarga tahun ini bisa lebih memotivasi semua pihak dan masyarakat pada umumnya, sehingga benar- benar dapat memberikan kontribusi positif dalam pembinaan dan pengembangan keluarga sebagai pilar penting pembangunan Daerah dan Bangsa. Bupati optimis hasil yang akan diraih oleh Kabupaten Sumbawa dalam penilaian lomba ketahanan keluarga tingkat NTB adalah hasil terbaik. (arn/*)

(Suara NTB/ind)

H. Hasan Basri diminta untuk dirampungkan. Tetapi yang persentasenya masih banyak , diminta untuk disetorkan ke kas desa untuk direncanakan tahun depan. Begitupula yang yang belum sempurna, diminta

disempurnakan. Termasuk yang belum membayar pajak kami minta segera dilakukan. “Secara umum masih lemah dalam administrasi. Paling banyak administrasi terkait surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan uang. SPJnya hampir semua desa belum. Mungkin karena kekurangan SDM. Tetapi yang paling banyak kita lihat masih ada yang kekurangan volume fisiknya. Belum seperti yang direncanakan” kata Inspektur. Dijelaskan, dalam pemeriksaan yang dilakukan pihaknya lebih banyak menekankan pembinaan. Supaya apa yang dikerjakan di desa sesuai dengan yang direncanakan serta bisa berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Meskipun demikian, jika desa sudah tidak bisa dibina maka akan diserahkan ke Aparat Penegakan Hukum (APH). “Setiap temuan Inspektorat harus ditindaklanjuti selama 60 hari. Kalau tidak mau ditindaklanjuti, maka diserahkan ke APH,” tandasnya. Pihaknya berharap, kedepannya beberapa temuan tersebut tidak lagi terjadi di desa. Tentunya semua unsur yang ada di desa harus berperan. Baik itu, TPK, PPHP, dan pengawas serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi. Selain itu diperlukan transparansi terkait anggaran dan penggunaannya di desa juga sangat diperlukan. “Kalau peran semuanya dan masyarakat mengawasi, maka dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ind)

Berdasarkan pantauan media ini, pada Rabu lalu, genangan air di jalan yang berada tepat di depan desa Tambak Sari itu tersebar di beberapa titik. Kondisi airnya terlihat cukup ekstrem karena ketinggiannya ada yang hampir mencapai 60 sampai 70 centimeter. Tidak saja dalam bentuk genangan. Air yang masuk ke badan jalan di sejumlah titik terlihat seperti sungai karena kondisi airnya berarus. Hal ini memang disebabkan air yang masuk ke badan jalan merupakan air hujan yang tercurah dari atas bukit yang berada tepat di samping jalan. Jalan yang berada tetap di depan desa Tambak Sari ini, tidak saja dikeluhkan oleh para pengguna. Masyarakat desa setempat juga merasa jalan itu turut menyusahakan mereka. Sebab saat hujan tiba air yang turun dari bukit langsung meluap ke pemukiman warga karena memang jalan itu dibangun tanpa dilengkapi drainase. “Kenapa kemudian air meluap sampai menutupi jalan karena memang tidak ada drainasenya. Nah ini juga berimbas ke pemukiman karena kalau sudah tidak muat di badan jalan otomatis meluap ke rumah-rumah,” cetus Rahmad Hidayat, salah seorang warga desa Tambak Sari. Menurut dia, saat jalan tersebut belum dirubah men-

jadi dua jalur luapan air dari bukit saat hujan tidak pernah menutupi badan jalan apalagi kemudian sampai meluap ke pemukiman. “Dulu kan ada drainasenya waktu masih satu jalur. Nah sekarang tidak ada sama sekali sehingga otomatis air langsung menuju jalan dan pemukiman kami,” keluh Rahmad yang juga menjabat ketua BPD Desa Tambak Sari ini. Selanjutnya ia menyampaikan, air yang menggenangi itu tidak saja membahayakan pengendara tetapi juga dapat memperpendek usia jalan. Bahkan beberapa bagian jalan selalui dilalui air kini mulai terkikis dan mengalami kerusakan. “Silakan lihat yang airnya sudah mulai melewati jalan dan langsung ke pemukiman. Bagian pinggirnya sudah terkikis habis dan seperti jurang dan itu berbahaya bagi pengendara juga,” ujarnya. Rahmad berharap, kepada pemerintah agar segera membangun fasilitas drainase di sepanjang jalan untuk menghadang air masuk ke pemukiman setiap hujan tiba. “Kalau pun bukan kami yang jadi prioritas, ya untuk ketahanan jalan itulah. Karena kalau tidak segera dibuatkan drainase maka saya pastikan umur jalan itu tidak akan lama,” pungkasnya. (bug)

SUARA NTB Jumat, 6 April 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas PMPD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Pelaksanaan Gelar TTG di Dompu Dinilai Paling Bagus Dompu (Suara NTB) Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG) ke XVI tahun 2018 di Kabupaten Dompu berjalan sukses dan dinilai lebih baik dari kegiatan sebelumnya. Namun pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB diharapkan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan gelar TTG. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten / Kota se NTB yang menjadi bagian dari kegiatan gelar TTG ke XVI di Dompu, Rabu (4/4) kemarin seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB, Kamis kemarin. Menurutnya, bila dibandingkan dengan pelaksanaan gelar TTG tingkat Provinsi selama 3 tahun sebelumnya, persiapan dan pelaksanaan di Dompu dinilai lebih baik dalam penyiapan stan oleh masing – masing Kabupaten/Kota. “Ada nilai perubahan

lebih baik, sehingga saya menyampaikan terimakasih,” kata H. Supardi. Rapat koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten / Kota se NTB di hari pertama pelaksanaan gelar TTG juga memutuskan tempat pelaksanaan gelar TTG tahun 2019 mendatang. Selain itu juga dilakukan evaluasi atas pelaksanaan gelar TTG di Kabupaten Dompu untuk diperbaiki pada pelaksanaan tahun 2019. “Bagaimana anggaran ini bisa dipertahankan atau dinaikan supaya kegiatan – kegiatan di tahun berikutnya supaya tidak jalan di tempat,” kata H. Supardi. Dikatakan H. Supardi, pada pelaksanaan gelar TTG tingkat Provinsi di Dompu hanya ditanggung stan senilai Rp3 juta per Kabupaten / Kota dari anggaran Provinsi. Sisanya menjadi beban pemerintah daerah (Pemda) sebagai tuan rumah. “Seharusnya lebih banyak dibebankan ke Pemprov ketimbang Kabupaten. Ini lokusnya di daerah, tapi kegiatan Provinsi. Ini malah kegia-

Satu Rumah Terbakar Disambar Petir Dompu (Suara NTB) Satu rumah warga di Dusun Nangamiro II Desa Nangamiro Kecamatan Pekat ludes terbakar. Diduga rumah milik Irwan (36) itu terbakar akibat sambaran petir, Rabu (4/4) Pukul 13.30 Wita. Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK melalui Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun mengatakan, petir disertai hujan siang kemarin menyambar atap rumah korban hingga menimbulkan percikan api, lantas membakar dinding rumah yang tebuat dari dari kayu. “Akibat sambaran petir itu terjadi percikan api yang kemudian membesar dan membakar dinding rumah yang terbuat dari kayu,” kata dia kepada Suara NTB dikonfirmasi, Kamis (5/4). Mengetahui kejadian ini warga setempat lantas malakukan upaya pemadaman dengan peralatan seadanya, higga setengah jam kemudian, si jago merah berhasil dipadamkan dan tidak sampai merambat ke pemukiman warga lainnya. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, sebab pemilik rumah saat itu tengah tidak ada ditempat karena sibuk bekerja sebagai buruh di PT. SMS. “Setelah api dipadamkan warga langsung menghubungi pemiliknya yang saat itu sedang bekerja di di PT. SMS,” ujarnya. Kendati peristiwa ini tak mengancam nyawa siapapun, kata Moh Saihun, hal ini telah membuat korban mengalami kerugian materil hingga puluhan juta rupiah. Pun perabotan milik korban tak banyak yang berhasil diselamatkan. “Akibat kejadian tersebut Irwan mengalami kerugian materil sekitar Rp20 juta, dan TKP sudah diberi garis polisi untuk proses lebih lanjut,” pungkasnya. (jun)

Dipulangkan, TKI Dompu Korban Perampasan Hak Bima (Suara NTB) Nurwahida (20), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dompu yang bermasalah di Malaysia akhirnya tiba di kampung halamannya, Rabu (4/4) malam. Ia diduga menjadi korban perampasan hak oleh majikan karena tidak sepenuhnya memperoleh gaji selama tiga tahun bekerja. Terlebih, sang majikan tidak mengizinkannya pulang ke Indonesia. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dompu yang memfasilitasi pemulangan TKI asal Kelurahan Dorotangga ini, melalui Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, Rahman, S.Sos, Skm. MMkes mengatakan, Nurwahida diketahui bermasalah setelah pihaknya menerima laporan dari pihak keluarga. Rupanya, ia hanya sekali diberikan gaji selama bekerja, pun majikan tidak mengizinkannya pulang serta semua dokumen disita. “Kita komunikasi kasus ini dengan P2T2A Provinsi NTB kemudian ditindaklanjuti ke kedutaan Malaysia, sehingga korban bisa dipulangkan,” kata dia kepada Suara NTB di sela wawancara korban, Kamis (5/4). Proses yang ditempuh sampai akhirnya korban dipulangkan cukup memakan waktu, mengingat TKI ini berangkat ilegal menggunakan visa pelancong dan mendongrak usianya. Di Disnakertrans setempat identitas korban tak ditemui pun demikan dengan imigrasi Sumbawa. Di paspor yang dikantongi Nurwahida lahir tahun 1993, sementara akta kelahirannya jelas tertera tahun lahirnya 1999. “Itu yang membuat kita kesulitan kemarin,” ujarnya. Berdasarkan pengakuan korban, kata Rahman, selama tiga tahun bekerja di Malasya ia hanya satu kali menerima gaji, senilai Rp15 juta. Dan parahnya, ia tidak dizinkan memberi kabar pada pihak keluarga. Jam kerjanya pun melampaui ketentuan. Mulai Pukul 05.00 hingga pukul 10.00 waktu setempat, itupun masih tergantung dengan tamu yang datang ke restauran tempatnya bekeja. Karena pekerjaannya itu juga, korban kini menderita luka serius di bagian paha dan rencananya akan segera dioperasi. “Perlakuan kasar tidak ada, cuma tidak diberi gaji dan tidak diizinkan pulang. Dan pahanya itu sudah infeksi karena kerjanya jarang ada waktu istirahat,” jelasnya. Sampai akhirnya ia dijemput pihak kedutaan di tempatnya berkerja 15 Maret lalu, Nurwahida belum memperoleh gaji. Beruntung atas kesadaran sang majikan sendiri haknya sudah diberikan langsung melalui pihak kedutaan. Tiket pemulangannya juga ditanggung sang majikan. Nuwahida yang dikonfirmasi langsung soal PJTKI yang memberangkatkannya 2015 lalu mengaku tak mengetahuinya secara pasti. Pasalnya semua dokumen pemberangkatan diurus sendiri pihak agen. Ia diberangkatkan dari Mataram menuju Batam lalu nyebrang dan bekerja di Malaysia. “PJTKI-nya di Sumbawa, namanya saya lupa dan ndak dikasi tau kemarin saat berangkat,” ungkap Nurwahida. (jun)

tan ini dibebankan ke Kabupaten, seharusnya provinsi yang punya anggaran. Kita di Kabupaten hanya tempat. Tapi sekarang anggaran dibebankan di daerah,” jelasnya. Terkait hasil inovasi teknologi tepat guna (TTG) yang dipamerkan, H. Supardi akan terpilih 3 terbaik untuk diorbitkan pemerintah Provinsi ke perusahaan yang ingin mengembangkannya. Sehingga produk inovasi teknologi bisa berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan masyarakat. “Pemerintah provinsi akan memilih 3 produk untuk diorbitkan,” katanya. Kepala bidang PSDA dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dukcapil Provinsi NTB, Didik Suwardi mengatakan, kegiatan gelar TTG di Kabupaten Dompu cukup spektakuler dan bagus. Karena kegiatannya juga dirangkaikan dengan kegiatan Festival Pesona Tambora 2018 dan peringatan hari jadi Dompu ke 203. “Saya melihat ini spektakuler dan sangat bagus. Ini

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

TINJAU STAN - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH bersama Sekda NTB, Ir H Rosiady Husaenie Sayuti, S.Sc, Ph.D dan muspida Dompu saat meninjau stan gelar TTG tingkat Provinsi NTB di Dompu, Rabu (4/4).

POSE BERSAMA - Kepala DPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si berpose bersama dengan penemu produk inovasi teknologi yang dipamerkan di stan milik Kabupaten Dompu, Rabu (5/4).

dapat menggempita, tidak hanya di kancah NTB tapi juga di kancah nasional,” katanya. Ia pun berharap pada pelaksanaan gelar TTG tahun 2019 akan datang, Kabupaten / Kota

dapat berpartisipasi aktif dan menstimulus masyarakat dalam rangka menemukan inovasi – inovasi baru terkait teknologi tepat guna dengan prinsip temuan ini bermanfaat bagi masyarakat,

ramah lingkungan, biaya murah dan berkelanjutan. Ketentuannya, inovasi teknologi yang dipamerkan sudah digunakan oleh masyarakat paling tidak 100 otang. Produknya, dipatenkan di

Direktorat Hakki untuk mendapatkan hak paten. Sehingga memiliki nilai ekonomis dan kepastian hukum. “Bila ada yang menduplikasinya, pasti ada sanksi hukumnya,” ungkapnya. (ula/*)

DLH dan Polres Miskoordinasi

Penertiban Penambangan Pasir Liar Jalan di Tempat Dompu (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dompu menepis anggapan pihaknya membiarkan aktivitas penambangan pasir liar di Doro Ncanga. Termasuk, tudingan tidak pernah mengkoordinasikan persoalan ini dengan jajaran Polres Dompu. Justru, Polres Dompu diketahui mengabaikan permintaan penertiban yang telah disampaikan DLH Dompu. Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S.IK, MIK di ruang kerjanya belum lama ini mengatakan, karena penambangan pasir tersebut sudah berlangsung lama, pihaknya baru sebatas memberi imbauan. Pun DLH, keluhnya, hanya mengeluarkan statemen di media, sedangkan koordinasi langsung terkait persoalan yang

mengancam kelestarian lingkungan tersebut tak pernah sama sekali dilakukan. “LH juga statemennya ke media saja, ndak pernah koordinasi. Sebenarnya kita kan banyak yang mau dikoordinasikan, dari amdal-amdal yang pernah mereka keluarkan itu, jangan pas ada masalah lempar ke kita,” kata dia.

Menurutnya, persoalan ini diibaratkan melempar bola panas sepenuhnya pada aparat. Harusnya DLH selaku instansi yang diberi tanggung jawab berkoordinasi untuk mencari langkah penyelesaiannya. Kabid Lingkungan Hidup DLH setempat, Andi Bahtiar, ST, MT., dikonfirmasi persoalan ini menanggapi santai

dengan menunjukan surat permohonan penertiban kegiatan penggalian, pengangkutan pasir dan pasir besi yang sudah dilayangkan ke Polres Dompu sejak 21 Februari 2018 lalu. Namun demikian, hingga saat ini tak ada langkah tindak lanjut yang dilakukan aparat kepolisian. Tak heran, aktivitas penambangan pasir liar di wilayah itu masih kerap terjadi. “Berkoordinasi untuk penindakan belum pernah sampai saat ini. Itu kan ilegal, jadi kita serahkan sama hukum, kalau dia ilegal sama dengan illegal logging harus aparat yang anu (tindak, red),” jelasnya.

Menyikapi anggapan masyarakat bahwa pihaknya melakukan pembiaran aktivitas merusak ini, Andi Bahtiar dengan tegas mengatakan hal itu karena semata-mata karena ketidaktahuan masyarakat. DLH tidak memiliki aparat untuk menertibkan oknum-oknum penambang yang beroperasi, karenanya dengan dasar surat permohonan yang dilayangkan Polres Dompu harusnya mengambil sikap dengan menindak para pelaku perusak lingkungan ini. “Karena mereka tidak tahu, tugas pokok kita bagaimana. Kita tidak punya aparat untuk menertibkan,” pungkasnya. (jun)

Mantan Kades Doropeti Ditahan, Pendukung Duduki Kejari Dompu Dompu (Suara NTB) Mantan kepala Desa Doropeti Kecamatan Pekat berinisial AA resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu dalam kasus dugaan korupsi APBDes tahun 2015 – 2016 dengan kerugian negara sekitar Rp500 juta lebih. Penahanan AA ini dipertanyakan para pendukungnya, dan melakukan aksi pendudukan di kantor Kejari Dompu. Tersangka AA ditahan Kejari Dompu setelah memenuhi panggilan Kejaksaan, Kamis (5/4) kemarin sekitar pukul 12.00 wita. Ia langsung dititipkan di Lapas Dompu dengan masa penahanan selama 20 hari. Penahanan tersangka AA dilakukan sebagai bagian dari pelimpahan tahap kedua setelah berkasnya dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa pemeriksa. “Kita pastikan tersangka tidak sampai 20 hari dititip di Lapas Dompu,” kata Kajari Dompu, Edi Nursapto, SH kepada wartawan. Setelah dititipkan di Lapas Dompu, para pendukung dan keluarga AA mendatangi kantor Kejari Dompu. Mereka mempertanyakan proses hukum hingga dilakukan penahanan terhadap tersangka AA. Kendati sudah ditemui para jaksa hingga Kajari Dompu, para pendukung AA yang merupakan warga sekitar kota Dompu ini tetap bertahan di kantor Kejari Dompu. Para pendukung AA mempertanyakan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, padahal

anggaran APBDes selama 2 tahun sebesar Rp2 M lebih itu telah dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program kegiatan. Termasuk diantaranya pembangunan ruas jalan lingkungan sepanjang 5 KM. “Kita minta untuk turun bersama, mereka (Jaksa) malah tidak terima. Masa hanya mengandalkan hasil audit Inspektorat,” kata Yos Sudarso warga Kecamatan Woja yang menjadi pendukung tersangka AA di teras kantor Kejari Dompu, Kamis (5/4). Ilham Yahyu, S.Pd yang juga Ketua Partai Berkarya Kabupaten Dompu yang turut serta mendatangi kantor Kejari Dompu ini juga mempertanyakan persoalan hukum kader partainya ini. Diketahuinya, APBDes Doropeti tahun 2015 sebesar Rp600 juta dan tahun 2016 sekitar Rp1,6 M telah dimanfaatkan untuk program kegiatan yang ada di Desa. Namun kerugian negaranya mencapai Rp500 juta lebih. “Kami meyakini tidak sebesar itu kerugian negaranya,” kata Ilham. Ia juga mempertanyakan penanganan perkara atas kasus APBDes Doropeti yang menimpa bakal calon anggota DPRD Dompu ini dengan kasus dugaan korupsi APBDes Nangakara Kecamatan Pekat yang dilaporkannya sejak 1 tahun lalu. Ia juga membanding – bandingkan perkara APBDes Doropeti dengan kasus dugaan korupsi lain yang ditangani Kepolisian seperti kasus pengangkatan CPNS K2 Dompu yang belum di-

(Suara NTB/ula)

PENDUKUNG - Para pendukung dan keluarga tersangka AA yang ditahan Kejari Dompu dalam kasus dugaan korupsi APBDes Doropeti tahun 2015 – 2016 dengan kerugian negara sekitar Rp500 juta lebih. lakukan penahanan terhadap para tersangkanya. “Kenapa terhadap rakyat dilakukan (penahanan) seperti ini,” kata Ilham Yahyu sambil duduk bersila di teras kantor Kejari Dompu bersama para pendukungnya dan keluarga tersangka AA. KasiPidsusKejariDompu,Deddi Diliyanto, SH di ruang kerjanya didampingi Kasi Intel dan Kasi Datun Kejari Dompu menegaskan, pihaknya telah menjelaskan proses penegakan hukum yang dilakukan dan bahkan Kajari langsung

menanyakan keinginan para pendukung tersangka AA. Tapi tidak ada yang menjawab. Terhadap kasus Desa Nangakara, Deddi mengaku, telah menjelaskan kepada pelapor bahwa kasus tersebut dalam tahap pengumpulan bahan data dan keterangan di Intel. Hasil pengumpulan bahan datanya tidak ditemukan cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan. “Kata sudah jelaskan. Itu masih di Intel dan tidak ditemukan cukup bukti untuk ditingkat-

kan,” kata Deddi. Setelah dilakukan penahanan terhadap tersangka, Deddi mengaku, akan segera melimpahkan kasusnya ke pengadilan tipikor di Mataram untuk disidangkan. Tersangka dan tim pembelanya bisa menyampaikan argumen dan alat bukti untuk membantah dakwahan jaksa. “Silahkan saja dibuktikan di pengadilan dengan saksi dan bukti (kalau tidak terima sangkaan jaksa),” kata Zulkarnaen, SH Kasi Datun Kejari Dompu. (ula)

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

H. M. Syafrudin ”Hipnotis” Ratusan Guru se-Dompu Dompu (Suara NTB) Anggota DPR/MPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Dompu, Rabu (4/4). Kegiatan yang digelar dengan menggandeng PGRI itu dihadiri lebih dari 300 guru yang bak terhipnotis saat menyimak pidato H. M. Syafrudin. Meski suhu ruangan cukup panas, dan dipadati ratusan orang, namun para pendidik dari berbagai penjuru Dompu itu tak beranjak dari lokasi saat mendengarkan pidato H. M. Syafrudin. Hal ini jarang dijumpai dalam kegiatan seremonial semacam ini. Biasanya, peserta akan keluar mencari suasana lain, atau pulang lebih dulu demi menghindari rasa bosan. Namun, kehadiran H. M. Syafrudin rupanya sukses membuat para peserta tak beranjak hingga kegiatan usai. “Semua peserta tidak ada yang meninggalkan tempat karena respon terhadap kegiatan tersebut. Lebih-lebih lagi mendengar materi sosialisasi yang bagus dari bapak H. M. Syafrudin ST,” ujar Ketua PGRI Kabupat-

en Dompu, M. Irhamsyah, S.Pd selaku penyelenggara. Irhamsyah menegaskan, para guru menaruh harapan kepada Syafrudin yang dianggap rajin turun dan menyerap aspirasi dari rakyat yang diwakilinya. “Kami mengharapkan karena Haji Rudi itu adalah putra terbaik NTB yang ada di Senayan,” tegas Irhamsyah. Ia menegaskan, kegiatan sosialisasi itu juga berubah menjadi ajang melepas keluh kesah para guru di Dompu. Khususnya, mereka yang berstatus honorer. Para honorer mengadukan problem kesejahteraan mereka yang masih jauh panggang dari api. “Gajinya itu, ada yang terima Rp200 ribu per triwulan itu. Sementara bisa bapak lihat sendiri di lapangan satu sekolah bisa ada 5 guru PNS, dan 15 honorer. Yang jelas per sekolah itu biasanya lebih banyak honorernya dari PNSnya,” tutur Irhamsyah. Irhamsyah menilai para honorer yang telah memenuhi persyaratan, selayaknya diangkat menjadi ASN demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Ia

sangat berharap H. M. Syafrudin bisa menyampaikan harapan ini kepada pemerintah pusat. Problem lain adalah maraknya kekerasan terhadap guru. Saat ini, para guru kerap takut menghukum anak didik karena khawatir risiko aksi balasan dari orang tua. Serentetan kejadian di berbagai daerah memperlihatkan, perlindungan terhadap guru belum sepadan dengan risiko yang mereka terima saat menegakkan disiplin kepada murid. “Kami berharap supaya ada regulasi menjaga dan mengamankan guru supaya mereka bisa merasakan tugas yang nyaman dan aman,” tandasnya. Kegiatan tersebut juga dibuka oleh Asisten Aparatur Pemerintah Setda Dompu Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si. Sudirman berharap, sosialisasi empat pilar ini dapat dilakukan di semua komponen, bukan saja di lingkup PGRI. “Tapi juga di aparatur sipil negara lain juga bisa dilakukan. Nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak Kesbangpoldagri,” ujarnya. Sudirman juga mengapresiasi sosok Syafrudin yang mengge-

lar kegiatan tersebut. Menurut Sudirman, H. M. Syafrudin adalah figur yang bisa menjadi panutan masyarakat di Dompu. “Baik dari sisi tutur kata maupun tingkah lakunya. Saya secara pribadi sangat salut sama beliau. Karena beliau sering turun ke lapangan,” ujarnya. H. M. Syafrudin sendiri mengutarakan rasa terima kasihnya atas kerjasama yang baik dengan PGRI dan Pemkab Dompu.

Ia pun bertekad terus memperkuat kemitraan dengan PGRI dan Pemda. Aspirasi dari para guru tersebut, khususnya, aspirasi menyangkut nasib para guru honorer akan segera ia suarakan. “Saya berkewajiban menyampaikan ini kepada temanteman di Komisi yang membidangi pendidikan. Agar kesejahteraan mereka bisa segera ditingkatkan dan segera menjadi PNS,” tegas Syafrudin. (*)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA GURU - Anggota DPR/MPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, bersama ratusan guru anggota PGRI dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Dompu, Rabu (4/4).

Jumat, 6 April 2018

SUARA NTB

Halaman 8 5) Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017 A. URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1) Urusan Wajib

6) Sosial

2) Kesehatan

2) Urusan Pilihan C. JUMLAH PEGAWAI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PER OPD (Kondisi 31 Desember 2017) Jumlah pegawai dikabupaten Lombok Timur sebanayk 10.946 orang. Terdiri dari 6.452 laki-laki dan 4.481 perempuan yang tersebar di 70 OPD.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

B. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1) Pendidikan

IV. TUGAS PEMBANTUAN Pada tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.Adapun uraian Tugas Pembantuan dari masing-masing SKPD yang diterima dari Pemerintah Pusat sebagai berikut : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menerima dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi. 2. Dinas Pertanian, menerima dari Kementerian yang digunakan untuk Program Peningkatan Produksi Tanaman pangan melalui Produktivitas dan mutu Tanaman Pangan dan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura ramah Lingkungan. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menerima dari Kementerian Perdagangan yang digunakan untuk Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan kapasitas Logistik Perdagangan. 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,menerima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang digunakan untuk Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan :Wira Usaha Tenaga Kerja Mandiri bagi TKI bermasalah, Padat Karya Infrastruktur dan Penempatan dan Pemberdayaan TKM melalui Penciptaan Wira Usaha Baru Bagi Tenaga Kerja Muda. V. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A Kerjasama Antar Daerah Peraturan Pemerintah yang mengatur Kerjasama Daerah masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, maka pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Lombok Timur melaksanakan kerjasama dengan daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Kolaka, daerah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan dan daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian/kesepakatan kerjasama. B Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi dengan instansi vertikal telah diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur senantiasa membangunan hubungan senergi dengan seluruh jajaran instansi Vertikal, dengan azas kesetaraan dan saling menghormati guna menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya maupun keamanan dan ketertiban. Kegiatan yang dilakukan diantaranya koordinasi dalam rangka menjaga kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban, koordinasi dalam penyediaan data/informasi daerah dan koordinasi dalam rangka penggadaan tanah di kabupaten Lombok Timur. C Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan batas wilayah di Kabupaten Lombok Timur dilakukan secara periodik oleh Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan. Batas wilayah yang dimaksud disini adalah batas wilayah antar desa yang satu dengan desa yang lain termasuk batas antara desa yang berada di kecamatan yang lain. Bagian Otda dan Pertanahan fokus menyelesaikan masalah batas antar desa yang belum mencapai kata sepakat. Selain itu, pada tahun 2017 proses penyelesain batas antar desa mendapat pendampingan dari MCA-Indonesia. Dengan lokasi fokus berada di kecamatan Suela dan kecamatan Jerowaru. Hasil dari pendampingan yang dilakukan MCAIndonesia akan langsung ditetapkan dengan regulasi Peraturan Bupati. Sehingga kedepan desa-desa tersebut memiliki batas yang diakui secara hukum. Adapun untuk batas daerah sudah tidak ada masalah, proses penyelesaian difasilitasi oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB.Dan masingmasing daerah sudah memiliki Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah Kabupaten/Kota. D Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Dalam upaya mengantipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan : - Penyusunan rencana penanggulangaan bencana. - Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana. - Menyusun rencana kontijensi bencana banjir. - Melakukan kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana (PRB) melalui Media cetak, elektronik dan kesenian tradisional. - Melakukan simulasi penanggulangan bencana melibatkan sektor terkait E Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan upaya-upaya kondusif, melalui koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI dan masyarakat, sehingga berkat koordinasi lintas sektoral yang mantap, di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2017 dapat menyelesaikan beberapa gangguan, baik yang disebabkan konflik berbasis SARA, anarkisme, maupun gangguan lainnya.

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

VI Penutup Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017disusun.Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin untuk terus membangun Kabupaten Lombok Timur yang kita cintai ini agar semakin maju, mandiri, makmur dan sejahtera. Amin. Selong, Maret 2018 Pjs. Bupati Lombok Timur

H. AHSANUL KHALIK, S.Sos., M.H.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 6 April 2018

Halaman 9

Selain Mandalika, Lombok Tengah Simpan Puluhan Potensi Wisata (Suara NTB/ars)

JUMPA PERS - Dewantoro selaku Ketua DPD ASITA, GM LIA I Gusti Ngurah Ardita, Devi Suradji sebagai Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT. Angkasa Pura I (Persero), Kadispar NTB L. M. Faozal, Robert D. Waloni sebagai tenaga ahli Mentri Pariwisata Bidang Aksebilitas Udara, dalam jumpa pers, Kamis kemarin.

Pariwisata NTB Harus Diperkuat dengan Kolaborasi Mataram (Suara NTB) Perkembangan pariwisata NTB semakin diakui secara nasional. Peran sektor transportasi dan khususnya bandara begitu penting, sehingga PT Angkasa Pura I (Persero) merasa berkepentingan membangun kolaborasi dengan sejumlah pihak. Memperkuat koordinasi itu, Angkasa Pura menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Collaborative Destination Development (CDD), dengan tema “Establishing Lombok Sumbawa as World Renowned Tourism Destination” Kamis (5/4) di Golden Palace Hotel Lombok, Mataram. Sejumlah pihak hadir, seprti Dewantoro selaku Ketua DPD ASITA, GM LIA I Gusti Ngurah Ardita, Devi Suradji sebagai Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT. Angkasa Pura I (Persero), Kadispar NTB L. M. Faozal, Robert D. Waloni sebagai tenaga ahli Menteri Pariwisata Bidang Aksebilitas Udara. Dalam sesi jumpa pers, Devi Suradji mengaku optimis dengan perkembangan pariwisata NTB, sebab termasuk destinasi yang paling diperbincangkan. Lombok khususnya, bukan lagi the next setelah Bali. “Tapi Lombok sudah jadi tujuan utama, bukan persinggahan,” pujinya. Situasi ini menurutnya tidak lepas dari proses promosi yang gencar melibatkan pemerintah bersama masyarakat, berhasil membuat pariwisata tidak saja dikunjungi tapi juga diceritakan ke sesama wisatawan. Banyak sekali segmen yang potensial digarap dari pariwisata NTB. Masukannya, memaksimalkan peran airport. “Kalau airportnya cantik, tapi penumpang cuma lewat, ya percuma. Jadi akan bahagia apabila ada yang mereka bawa pulang hal hal yang membuat mereka datang lagi ke Lombok,” ujarnya. Target 4 juta wisatawan optimis menurutnya bisa tercapai. Sementara I Gusti Ngurah Ardita dalam press release menjelaskan, CDD merupakan program yang diinisiasi Angkasa Pura I sejak 2015, berupa forum kolaborasi berbagai pemangku kepentingan industri pariwisata nasional dan daerah. Tujuannya, agar bersama-sama mengembangkan sektor pariwisata dan melaksanakan pelayanan pariwisata di wilayah kerja Angkasa Pura I. “Upaya ini dilakukan untuk membantu pemerintah pusat dalam mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara secara nasional sebesar 20 juta orang pada 2019,” ujarnya. Bagi Provinsi NTB kegiatan CDD diharapkannya dapat mendukung tercapainya target kunjungan 4 juta wisatawan pada tahun 2018 dan 1 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025, melalui Bandara Internasional Lombok. Ini yang dicanangkan bersama pada penyelenggaraan CDD bertema “1 Million Foreign Tourist Arrival to Lombok Sumbawa in 2025” pada 10 Desember 2015 yang lalu. “Angkasa Pura I berkomitmen untuk mendorong kunjungan wisatawan di Tanah Air melalui kegiatan CDD yang rutin dilaksanakan di wilayah kerja perusahaan sejak tahun 2015,” tandasnya. (ars)

Menikmati Keindahan Pantai Leppu Labangka Mataram (Suara NTB) – Banyak destinasi wisata di Pulau Sumbawa. Salah satunya Pantai Leppu Labangka yang masih jarang dikunjungi wisatawan. Selain itu fasilitas yang disediakan pun belum lengkap. Wisatawan yang berkunjung kebanyakan wisatawan lokal saja. Padahal panorama pantai ini tidak kalah menarik dari pantai-pantai lain yang sudah dikenal wisatawan. “Pantainya bagus, yang datang kebanyakan orang lokal saja. Karena fasilitasnya juga belum lengkap,” kata warga Sumbawa Boden Rakasiwi, Kamis (5/4). Di Pantai ini wisatawan akan dibuat tercengang oleh suguhan alamnya yang unik dengan karakter khas pesisir Selatan. Bentangan pasir putih membuat wisatawan semakin merasa nyaman dan menjadi tempat mengambil gambar yang sempurna. Di tepian lain wisatawan akan disuguhi keindahan lagunalaguna kecil yang airnya berkilau menjadi suguhan alami. “Di dekat sana ada tebing juga. Bagus biasnya digunakan untuk selfie (swafoto). Di pantai ini juga suka dilakukan pemotretan pra nikah calon mempelai,” ujarnya. Selain itu, ada dua sisi muara sungai dan laut. Keindahannya membayar letih setelah melintasi medannya yang unik dan menantang. Di pantai ini wisatawan dapat berenang atau menyelam. Suasana yang tidak terlalu ramai juga sangat pas bagi wisatawan yang suka berwisata di tempat yang sepi atau sedikit pegunjung. Pantai Leppu berada sejauh 74 kilometer dari pusat Kota Sumbawa. Lalu berbelok ke kanan menuju Labangka III sejauh 5 kilometer melewati perkebunan warga yang didominasi dengan tanaman jagung. Saat melewati kawasan ini pun menempuh perjalanan yang agak terjal, karena jalannya yang belum diaspal. Pantai Leppu terbilang punya panorama yang unik. Ada bebatuan karang besar di pantai tersebut yang mengingatkan wisatawan pada Tanah Lot di Bali. Butiran pasirnya pun mirip merica seperti pantai Kuta di Lombok. Tapi bukan hanya itu, bentangan pantainya begitu panjang sehingga wisatawan dapat melihat banyak jenis pasir di Pantai Leppu. Selain pasir merica, di pantai ini juga bisa temukan pasir besi (pasir hitam) dan pasir pantai pada umumnya. “Kalau yang suka koleksi pasir pantai, ini surganya. Karena banyak jenis pasir di pantai ini,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

PANTAI LEPPU - Keindahan Pantai Leppu Labangka yang ada di Sumbawa.

Mataram (Suara NTB) – Berbagai destinasi wisata di Lombok Tengah saat ini semakin berkembang. Tidak hanya Mandalika, namun beberapa destinasi wisata lainnya juga patut untuk dikunjungi. Pemdangan yang indah dan suasana yang menyenangkan bagi wisatawan sudah pasti bisa didapatkan. Destinasi wisata ini bisa menjadi destinasi wisata pendukung di Lombok Tengah. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Lalu Putria mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada. Termasuk kawasan destinasi di luar KEK Mandalika. Beberapa diantaranya adalah desa wisata, desa adat, kerajinan-kerajinan dan lainnya. “Silahkan dikunjungi, kita punya banyak destinasi wisata di Lombok Tengah. Mandalika dan sekitarnya menyajikan keindahan alam yang menarik bagi wisatawan,” ujarnya. Diketahui bahwa Kabupaten Lombok Tengah memiliki banyak potensi pariwisata

yang dapat dikembangkan. Sehingga saat berkunjung, wisatawan tidak hanya dapat menikmati keindahan Mandalika. Namun juga destinasi lain yang tidak kalah menarik untuk disaksikan. Terdapat berbagi jenis objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Objek Wisata Alam temasuk hutan dan perairan dalam. Diantaranya Benang Stokel, Benang Kelambu dan Aik Bukak. Daya tariknya adalah Air Terjun, Outbond Area, Camping, Kolam renang dan keindahan Alam serat pengamatan flora dan fauna. Adapula objek wisata bahari, diantaranya Pantai Geru-

puk, Pantai Awang, Pantai Aan, Pantai Seger, Pantai Kuta, Selong Belanak dan Pantai Mawi. Adapula Pantai Tomang, Pantai Are Guling, Pantai Pengatap, Rowok, Torok Aik Belek dan Pantai Mawun. Daya Tarik dari pantai-pantai di Lombok Tengahini selain pasir putihnya, juga perbukitan, ombak untuk serving, sunset, perkampungan nelayan, budidaya ikan kerapu, budi daya mutiara, pasar ikan tradisional dan terumbu karang. Ada objek wisata alam berupa geologi dan vulkanologi. Diantranya Goa Bengkang, Goa Pengembur, Gunung Rinjani dan Batu Rijan. Aktivitas

yang bisa dilakukan adalah Trekking, Pengamatan Flora Langka, Pengamatan Fauna langka, Photografi, memancing di danau dan bisa juga dipakai untuk wisata religi. Objek wisata budaya peninggalan sejarah. Diantaranya Dusun Sade dan Dusun Ende yang merupakan rumah tradisional, kampung tradisional, tipologi pemukiman suku sasak, kesenian daerah dan upacara adat. Mesjid Kuno Rembitan, Masjid Gunung Pujut adalah masjid kuno, tipologi Pemukiman Suku Sasak dan Upacara Agama. Makam Nyatok, Makam Ketak, Makam Serewe adalah makam Tokoh Agama Islam dan Makam Raja Pejanggik. Aktivitas wisata yang bisa dilakukan adalah belajar menenun, photografi, wisata ziarah, pengamatan upacara agama dan penelitian. Objek wisata budaya tentang kehidupan masyarakat. Keraji-

nan Gerabah Penujak, Kerajinan Tenun Tradisional Sukarare, Kerajinan Anyaman Rotan atau Ketak Beleke. Aktivitas wisatanya adalah study tour, penelitian, dan berbelanja. Objek wisata buatan seperti olahraga khusus yaitu Pacuan Kuda, Bendungan Pengga, Bendungan Batujai. Sedangkan objek wisata buatan festival khusus, yaitu Peresean, Rudat, Oncer, Gandrung, Gandrung, Amak Abir dan Bau Nyale. Ada pula Gendang Belek, Cilokaq, Menting Lelakaq dan Pagelaran Zikir Madani. Selain itu ada Sanggar Rinjani, Jangger, Ngorek, Jejaranan, Tambur, Genggong, Drama Sakral, Cupak Grantang, Wayang Kulit, Rudat, Macapat, Gansing, Selodor, Engrang, Pencak, Layanglayang dan Main Karet. Selain itu, ada pula objek wisata buatan berupa wisata agro Sekedek yaitu budi daya tanaman jeruk. (lin)

(Suara NTB/lin)

PUSUK - Sejumlah wisatawan sedang menikmati suasana di puncak Pusuk yang ada di Sembalun dan merupakan salah satu destinasi wisata di lingkar Rinjani.

Wisata Lingkar Rinjani Kian Memesona Mataram (Suara NTB) – Banyak wisatawan yang menjadikan Rinjani sebagai salah satu destinasi wisata utama saat berkunjung ke NTB. Namun, destinasi wisata di sekitar Gunung Rinjani juga tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata kuliner. Masyarakat sekitar juga semakin gencar membenahi destinasi yang ada di lingkar Rinjani. Jalur-jalur geowisata di sekitar Rinjani menjadi sangat potensial untuk menambah pendapatan warga. Pasalnya di

jalur-jalur tersebut terdapat sejumlah destinasi wisata yang dapat dikunjungi sebelum mendaki Gunung Rinjani. Ada air terjun, perbukitan, spot wisata buatan dan lainnya. “Kita mulai kembangkan desa wisata dan menyulap beberapa perkebunan sebagai destinasi wisata. Saya berharap dengan demikian wisatawan yang datang dapat semakin enjoy saat berkunjung,” kata warga Sembalun Muhammad Ishak, di Mataram, Kamis (5/4). Selain itu, ia bersama warga lainnya memaksimalkan potensi yang lainnya. Sepertia air terjun

dan spot wisata buatan. Banyak wisatawan yang datang untuk mengambil swafoto di spot-spot yang sudah dibuat. Menurutnya, ini dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola pariwisatanya semakin menunjukkan perkembangan yang baik. Masyarakat menata sendiri destinasi wisata yang ada di sekitarnya untuk bisa lebih menarik bagi wisatawan. Sehingga wisatawan bisa merasa nyaman dan puas setelah berkunjung. “Harapan kami tentu saja banyak yang berkunjung. Masyarakat

kami di Sembalun juga bisa mendapatkan keuntungan dari kunjungan itu. Kami juga berharap mereka banyak berbelanja selama di Sembalun,” ujarnya. Masyarakat juga membuat berbagai produk oleh-oleh yang dapat dibawa pulang oleh wisatawan. Semua produk unggulan itu merupakan hasil pertanian di Sembalun. Dengan harapan banyak wisatawan yang bisa membeli dan memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar. “Kita punya banyak produk juga yang bisa dibeli oleh wisatawan. Tidak hanya itu saja, kita juga punya banyak destinasi

wisata alam yang tidak kalah menarik. Ada Air Terjun Umar Maya, ada Air Terjun Mangku Sakti, ada puncak Pusuk, ada bukit-bukit dan lainnya,” ujarnya. Pasalnya terdapat destinasi wisata seperti air terjun, bukit, rumah adat, wisata kuliner asli Lombok dan masih banyak lainnya. Semua itu bisa mendatangkan keuntungan lebih bagi masyarakat. Hal ini pula yang mendasari masyarakat di Sembalun terus meningkatkan kualitas produknya. Selain itu beberapa destinasi wisata juga ditata sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung. (lin)

Soal BPPD NTB

Fauzan Minta Semua Pihak Ikuti Putusan Musyawarah

(Suara NTB/ist)

BENANG STOKEL - Suasana dan kesegaran Air Terjun Benang Stokel yang menjadi salah satu pilihan wisatawan di Lombok.

Banyak Wisatawan Memilih Berkunjung ke Air Terjun Mataram (Suara NTB) Lombok terkenal dengan destinasi wisata pantainya. Namun wisata air terjunnya juga tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Terdapat banyak air terjun yang indah yang biasanya menjadi pilihan bagi wisatawan. Tidak heran jika banyak wisatawan yang merencanakan liburannya untuk berkunjung ke berbagai air terjun yang ada di Lombok. Beberapa pelaku pariwisata juga berupaya untuk membuat paket wisata air terjun di Lombok. Sebab tidak sedikit dari wisatawan yang bertanya dan mencari paket wisata air terjun di Lombok. Paket ini biasanya dikombinasikan dengan paket wisata utama seperti pantai dan desa adat. “Kita buat paket wisata air terjun. Dalam satu hari kita bisa berkunjung ke dua hingga

tiga air terjun. Setelah itu ke pantai, lalu pergi ke warung makan khas Lombok,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Tengah Ahmad Ikhsan, di Mataram, Kamis (5/4). Terbukti, paket wisata ini paling laris dari paket wisata lainnya yang dibuat oleh Ikhsan. Ia mengatakan bahwa wisatawan cenderung menyukai air terjun, terutama wisatawan yang berasal dari Malaysia. Ia banyak mendapatkan pesanan paket tersebut bukan hanya dari Malaysia, namun juga dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu wisatawan yang juga mengambil paket wisata itu adalah Ika Setiani. Wisatawan asal Bandung ini mengaku sudah berkunjung ke beberapa air terjun di Lombok. Beberapa diantaranya Air Terjun Benang Kelambu, Air terjun Sendang Gil dan Air

Terjun Tiu Kelep. Ia mengaku senang karena air terjun itu memberikan pemandangan yang indah dan tidak membosankan. “Di Benang Kelambu itu bagus ya, saya suka pemandangannya. Itu air terjun seperti dibuat-buat padahal memang alami seperti itu,” akunya. Ia berharap bisa berkunjung ke lebih banyak lagi destinasi wisata selain pantai di Lombok. Sebab ia melihat Lombok memiliki banyak destinasi wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi dan dinikmati. Termasuk desa adat dan desa wisata yang belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan. “Kita juga ke Desa Sade dan Sukarara. Ternyata di Lombok itu banyak sekali yang bisa menenun. Mereka hebat bisa membuat kain secara manual,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – TGH Fauzan Zakaria sebelumnya telah mendeklarasikan diri bahwa dirinya telah dipilih melalui forum resmi. Bertempat di Rumah Langko pada 21 Maret lalu. Sembilan penentu kebijakan bersama Sekda NTB menghadiri pemilihan Ketua BPPD NTB. Ia mengajak semua pihak untuk mengikuti keputusan musyawarah tersebut. “Kita sudah musyawarah pada hari itu, dan setelah adanya pemilihan, tidak ada yang menyanggah atau menyatakan bahwa dia tidak setuju. Maka, diputuskanlah bahwa keputusan musyawarah itu adalah sah. Terkait dengan ketidaksetujuan beberapa pihak yang terjadi di luar musyawarah, itu bukan menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Kamis (5/3). Ia mengatakan bahwa memang betul bahwa pemilihan Ketua BPPD itu harus dipilih oleh sembilan penentu kebijakan. Namun tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pemilihan ketua harus dilakukan dengan cara voting. Hal ini pula yang ditegaskan oleh Fauzan Zakaria, bahwa hasil voting yang didapatkan setelah musyawarah adalah tidak sah atau tidak dapat dibenarkan. “Memang betul bahwa pemilihan harus dilakukan oleh penentu kebijakan yang sudah di SK –kan oleh Gubernur. Namun tidak ada ketentuan pula bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara voting. Kalau memang ada yang tidak setuju, harusnya pada saat musyawarah di Rumah Langko itu bilang saja tidak setuju,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa pertemuan itu juga dihadiri oleh Sekda NTB Ir. H. Rosiady Sayuti,

M.Sc., Ph.D. Menurutnya, sekda telah merekomendasikan kepada sembilan penentu kebijakan untuk menetapkan TGH Fauzan Zakaria sebagai ketua. Sedangkan semua penentu kebijakan menyatakan untuk meyetujui rekomendasi Sekda tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sanggahan atau penolakan dari mereka. “Saya rasa ini sudah jelas kan tidak ada yang menolak. Lalu kemudian mereka melakukan voting kembali kan tidak bisa. Artinya ini tidak menghormati hasil musyawarah yang sudah disepakati bersama,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa sangat wajar apabila Sekda memberikan rekomendasi terkait dengan pemilihan Ketua BPPD NTB. Sebab operasional BPPD menggunakan anggaran dari APBD Provinsi NTB. Sehingga menurutnya tidak ada salahnya apabila sekda merekomendasikan seseorang. “Apa yang salah dengan rekomendasi Sekda. Apa karena itu Sekda atau bukan gubernur yang kasih rekomendasi lantas itu tidak bisa? Bukan seperti itu. Sekali lagi, saya mengajak kita semua untuk mengikuti hasil musyawarah yang sudah kita sepakati sebelumnya,” ujarnya. Fauzan juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pertemuan atau diskusi apapun terkait hal ini. Menurutnya keputusan sudah sangat jelas, hanya perlu dilaksanakan saja. Ia mengajak semua pihak untuk tidak lagi mempermasalahkan soal Ketua BPPD NTB. Ia juga mengajak para asosiasi dan semua penentu kebijakan untuk lebih fokus pada program promosi yang akan dilakukan BPPD NTB. (lin)

SUARA NTB Jumat, 6 April 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Unram Sediakan Kuota 40 Persen untuk SBMPTN Mataram (Suara NTB) Pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dibuka sejak 5 April sampai dengan 27 April mendatang. Universitas Mataram (Unram) menawarkan 35 Program Studi (Prodi) dengan kuota 40 persen dari total daya tampung atau sekitar 1.495 orang. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Mataram (Unram), Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/4) menjelaskan, untuk SBMPTN ini, Unram menyediakan kuota 40 persen dari total daya tampung untuk Prodi S1 reguler. Sisanya, 30 persen melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan 30 persen melalui jalur mandiri. Ia menjelaskan, untuk SBMPTN akan menggunakan dua pola, yaitu Ujian Tertulis Ber-

basis Cetak (UTBC) dan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK). Lulusan SMA/SMK/ MA atau sederajat yang bisa mendaftar merupakan lulusan tiga tahun terakhir, yaitu 2016, 2017, dan 2018. “Pendaftar bisa memilih salah satu dari dua jalur tes,” kata Wiresapta. Khusus untuk UTBK jumlah pendaftar terbatas, Panitia Lokal (Panlok) 65 Mataram hanya menyediakan 220 komputer dekstop. Oleh karena itu, agar pendaftar yang memilih UTBK tidak cepat penuh, Wiresapta menjelas-

kan, pendaftaran untuk UTBK baru bisa pada dilaksanakan tanggal 18 April nanti. Pendaftaran SBMPTN dilakukan secara online. Tata cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada laman http:// pendaftaran.sbmptn.ac.id. Tata cara pengisian borang pendaftaran ujian tertulis (UTBC/ UTBK) dan ujian keterampilan dapat diunduh dari laman http:/ /download.sbmptn.ac.id. Bagi pendaftar yang ingin menggunakan jalur beasiswa Bidikmisi dipersilakan mendaftar di Bidikmisi terlebih dahulu.

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Wiresapta Karyadi Jenis ujian tertulis untuk UTBC dan UTBK terdiri atas Tes Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA), Tes Kemampuan Dasar Sains dan

Teknologi (TKD Saintek) terdiri atas mata uji matematika, biologi, kimia, dan fisika. Selain itu ada tes kemampuan dasar sosial dan humaniora (TKD Soshum) terdiri atas mata ujian sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Sementara Kelompok ujian tulis SBMPTN terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pertama, Kelompok Ujian Sains dan Teknologi (Saintek) dengan materi ujian TKPA dan TKD Saintek. Kedua, Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum) dengan materi ujian TKPA dan TKD Soshum. Dan, ketiga, Kelompok Ujian Campuran dengan materi ujian TKPA, TKD Saintek, dan TKD Soshum. “Setiap peserta dapat memilih kelompok ujian Saintek, Soshum, atau Cam-

puran,” ujar Wiresapta. Wiresapta mengatakan, ujian tertulis akan dilaksanakan pada 8 Mei 2018. Pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan pada 3 Juli 2018. Terkait dengan pola pemilihan Prodi, Wiresapta menjelaskan urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan, oleh karena itu pendaftar diharapkan memilih prodi yang benar-benar diminati pada urutan pertama. “Urutan dalam memilih prodi atau PTN menunjukkan prioritas pilihan, yang kita maknai sebagai dasar motivasi, sehingga benar-benar menempati selera dan minat jadikan sebagai pilihan satu,” sarannya. Selain itu, Prodi di PTN dibagi menjadi dua kelompok yaitu Saintek dan Soshum.

Peserta dapat memilih sebanyak-banyaknya tiga Prodi. Bagi peserta yang memilih dua atau tiga prodi, wajib memilih Prodi atau PTN di tempatnya lulus. Jika hanya memilih satu PTN, pendaftar boleh memilih di mana saja. “Kalau memilih lebih dari satu Prodi, harus salah satunya memilih PTN di tempat dia (pendaftar) lulus,” kata Wiresapta. Wiresapta juga mengingatkan agar masyarakat jangan percaya kepada oknum masyarakat atau pun orang Unram yang menawarkan diri bisa meluluskan pendaftar di SBMPTN. Karena sistem seleksi yang digunakan di SBMPTN merupakan sistem nasional. “Jangan percaya, terutama pada prodi yang banyak diminati,” sarannya. (ron)

Unram Gelar Konferensi Internasional AEMT Tak Diminati Perempuan PROGRAM Studi (Prodi) Teknik Mesin pada Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram), merupakan prodi cukup laris setiap tahun. Pada penerimaan mahasiswa baru, ratusan orang berebut kuota. Banyak orang tersingkir karena tak bisa lulus seleksi. Kondisi demikian, sangat menggembirakan di satu sisi. Sedang di sisi lain, prodi ini tidak memiliki satupun mahasiswi. Pada penerimaan mahasiswa baru, (Suara NTB/dys) tidak ada satupun Akmaluddin peminat perempuan yang ingin masuk Prodi Teknik Mesin. Dekan Fakultas Teknik Unram Akmaluddin, M.Sc (Eng)., PhD., menyayangkan tidak adanya mahasiswi masuk di Prodi Teknik Mesin. Dia menjelaskan, salah satu sebab tidak adanya mahasiswi pada Prodi Teknik Mesin adalah, lantaran perspektif masyarakat tentang Teknik Mesin yang hampir sama seperti bengkel. Padahal akunya, sangat jauh berbeda. “Gambarannya karena Prodi Teknik Mesin dikira seperti bengkel, tidak semua meskipun ada. Tapi banyak yang lain seperti bagaimana membuat bahan material komposit untuk pesawat terbang,” akunya kemarin. Akibat perspektif yang keliru tersebut, kini tidak ada perempuan yang masuk Prodi Teknik Mesin. Bahkan persentasenya 0 persen. Kondisi ini meski tidak berdampak apa-apa pada proses belajar mengajar, namun tetap saja terasa ada yang lain. “Akhirnya minat perempuan masuk Teknik Mesin yang kurang. Makanya kalau ada yang berminat silakan,” terangnya. Kini pada setiap sosialisasi ke SMK-SMK, pihaknya selalu menginformasikan kepada para siswi agar mau mengambil Prodi Teknik Mesin. Bahkan jika ada siswi yang ingin masuk, akan diprioritaskan. Selain itu, kondisi ini diakui pula, terjadi hampir di semua Prodi Teknik Mesin. Hanya saja, beberapa perguruan tinggi melalukan treatment dengan memberikan beasiswa. “Ini yang belum bisa kita lakukan,” akunya. Sementara jika dilihat dari pangsa pasar, masih sangat dibutuhkan. Banyak alumni Teknik Mesin yang sudah bekerja di luar Palau Lombok seperti di Jawa dan Kalimantan. Artinya pangsa pasar masih sangat membutuhkan. Belum lagi kedepan adanya KEK Mandalika, Global Hub. Tentu banyak hotel yang tentunya membutuhkan perawatan dari sisi teknik mesinnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Untuk kedua kalinya, Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) akan menggelar konferensi internasional AEMT (Applied Electromagnetic Technology). Kegiatan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9-12 April 2018 mendatang. Dekan Fakultas Teknik Unram Akmaluddin, ST., M.Sc (Eng), PhD., menerangkan kegiatan ini berjalan sekali dalam empat tahun. Tahun ini memasuki kali kedua pelaksanaan. “Ini merupakan kegiatan ulangan yang pernah dilakukan empat tahun lalu,” ujarnya saat menggelar konferensi pers, Kamis (5/3). Diakuinya, secara garis besar tujuan pelaksanaan konfrensi internasional AEMT adalah untuk membahas perkembangan ilmu pengetahuan geomagnetik bersama para ahli di bidangnya. Dikatakan pula, ada sebanyak 54 paper dan 10 poster hasil penelitian di bidang geomagnetik yang akan dipresentasikan selama kegiatan berlangsung. Para penyaji paper merupakan hasil seleksi ratusan paper dari berbagai negara seperti Jerman, Korea, Malaysia, dan Jepang. “Kita seleksi paper, yang masuk 100 paper, seleksi sesuai kualitas dan relevansinya,” kata Akmaluddin kemarin.

Pelaksanaan konferensi internasional pertama digelar tahun 2014 lalu. Hal itu ditandai dengan peluncuran pusat observatorium geomagnetik di Desa Rembitan, bekerjasama dengan Pemkab Loteng dan salah satu lembaga donor Jerman. Sementara pada konferensi internasional kedua tahun 2018 ini, juga direncanakan sekaligus peluncuran stasiun geomagnetik di Ponpes Nurul Bayan, KLU. Kegiatan ini mengundang para ahli memaparkan jika ada hal hal baru, dapat bertukar pengetahuan tentang elektromagnetik. Di tempat yang sama, General Chair, Dr. Misbahuddin, mengemukakan ada tiga isu besar yang akan dibahas para ahli geomagnetik. Seperti isu soal terjadinya pelemahan medan magnetik kutub utara yang terus mengalami pelemahan. Setiap tahun, terjadi pelemahan medan magnet pada kutub utara sebesar 2 persen setiap tahun. Kondisi ini memcemaskan dunia. Isu lainya ialah terkait krisis energi, dan kerawanan terjadinya gempa di Lombok. Berbagai rangkaian kegiatan telah dirancang, di antaranya yaitu, selain digelar workshop, juga akan digelar field trip ke Gili Nanggu, Sekotong. (dys)

(Suara NTB/dys)

KETERANGAN - Panitia Konferensi Internasional AEMT di Unram memberikan keterangan, Kamis (5/4). Konferensi internasional akan digelar 9 hingga 12 April 2018.

UNU NTB Sediakan Beasiswa untuk 100 Calon Mahasiswa Baru Mataram (Suara NTB) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB termasuk merupakan kampus yang sangat baru di NTB. Namun UNU NTB tidak segan menyediakan beasiswa buat para calon Mahasiswa baru berprestasi dan kurang mampu. Hal itu terbukti dari penyediaan kuota beasiswa sebanyak 100 orang. Rektor UNU NTB Baiq Mulianah, M.Pd.I, mengatakan, program beasiswa yang digalakkan pihaknya tahun ini, disebutnya merupakan bagian dari cara pihaknya untuk mendukung betapa pentingnya melanjutkan program studi ke jenjang yang lebih tinggi. Terutama bagi tamatan SMA sederajat yang memiliki prestasi bagus, namun kurang dalam hal biaya. Pada kondisi ini, pihaknya mengaku siap mencarikannya solusi melalui penyediaan kuota beasiswa sebanyak 100 orang. “Kita siapkan beasiswa untuk 100 orang mahasiwa baru, kategorinya mereka harus berprestasi dan kurang mampu,” katanya, Kamis (5/4). Penyediaan beasiswa yang diperuntukkan untuk 100 calon mahasiswa, pihaknya kerjasama dengan Pengurus Besar NU. Dengan demikian, pada persyaratan kategori yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut, selain calon mahasiswa itu harus berpresatsi dan kurang mampu. Calon mahasiwa itu juga harus mendapat rekomendasi dari Pengurus Cabang NU di setiap daerah dan dari Badan Lembaga Alumni Ponpes NU. Adapun proses supaya para calon mahasiswa tahu adanya beasiswa tersebut, pihaknya menyediakan informasi di kampus. Bahkan pihaknya aktif turun sosialisasi ke Pondok Pesantren yang memiliki latar belakang NU. Dengan demikian, dipastikan kuota beasiswa sebanyak 100 itu pemanfaatannya akan jelas. “Selain kita sediakan informasi di kampus, kita juga aktif turun sosialisasi ke Ponpes NU,” tambahnya. Sementara itu, Wakil Rektor III UNU NTB Irfan Suriadiata, SHI., MH., mengungkapkan, keseriusan UNU NTB dalam membangun dan mencerdaskan anak bangsa. Pasalnya, selain kualitas kampus yang tidak jauh beda dengan kampus negeri lainnya. Kampus ini sudah menyediakan beasiswa kepada calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki prestasi cemerlang. Bahkan tidak hanya itu, selain adanya beasiswa. Pihaknya juga sudah membuka keran kerjasama dengan pihak swasta dan pihak perusahaan di NTB, guna memperbanyak penyediaan Beasiswa kedepannya. “kita juga sudah membuka jaringan dengan pihak swasta dan perusahaan, supaya penyediaan beasiswa dan fasilitas di kampus makin meningkat,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

UNBK - Suasana pelaksanaan UNBK mata ujian Teori Kejuruan, Kamis (5/4) di SMKN 9 Mataram. Pelaksanaan UNBK diklaim berjalan lancar dan tidak ada kendala.

UNBK SMK

Diperlukan Perbaikan Sistem pada Soal Isian Singkat Matematika Mataram (Suara NTB) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK yang dilaksanakan sejak Senin (2/ 4) sampai dengan Kamis (5/4) berlangsung lancar tanpa ada gangguan yang begitu hebat. Meski demikian, ada evaluasi pada isian singkat di mata ujian matematika. Diperlukan perbaikan sistem untuk menyempurnakannya. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., melalui Kepala Seksi Kurikulum SMK Bidang Pembinaan SMK, Umar, S.Sos., MM., dikonfirmasi Kamis (5/4) mengatakan, sampai pelaksanaan UNBK hari terakhir kemarin, tidak ada gangguan yang begitu hebat. “Semua lancar, belum ada kendala belum ada laporan, belum ada yang mengeluh soal pelaksanaan hari ke empat,” ujarnya. Menurut Umar, secara umum tidak ada masalah. Namun, ada beberapa teknis yang perlu disempurnakan. Ia menyebutkan, pada soal isian singkat di mata ujian matematika, Selasa (3/4), ketika siswa mengerjakan soal isian singkat, harus benar-benar menempatkan kursor di kolom isian singkat. Jika salah menekan tombol, akan mengganggu jawaban siswa di pilihan ganda sebelumnya.

“Kalau siswa tidak teliti, kursor tidak dipastikan di kolom esai, akan menggangu jawaban di atasnya. Itu yang harus kita pastikan, sehingga berdampak buruk. Harus ada pemahaman semua pihak dan teman pengawas untuk memberikan instruksi kepada peserta,” kata Umar. Ia menyarankan, diperlukan perbaikan sistem untuk soal isian singkat Matematika. Berkaitan gangguan lainnya, tidak ada yang begitu heboh. Pelaksanaan UNBK sudah berjalan sesuai yang yang diinginkan. Selain itu, dukungan PLN dan Telkom dirasa baik untuk menyukseskan UNBK. Berkaitan dengan pelaksanan UNBK kemarin yang mengujikan mata ujian teori kejuruan, Umar mengatakan tidak ada laporan gangguan. Selain itu kekhawatiran adanya permasalahan tidak munculnya soal juga tidak terjadi. Ia justru sangat mengkhawatirkan jika soal yang dikerjakan tidak sesuai dengan jurusan siswa, tapi ternyata sudah diantisipasi. “Ternyata sudah diantispasi dengan kode masing-masing jurusan, dan soal sesuai dengan program keahlian,” ujarnya. Terpisah, Kepala SMKN 9 Mataram, Ridwan, S.Pd., MMPd., saat ditemui di ruang kerjanya di sela-sela pelaksanaan UNBK, Kamis (5/4), tidak

ada masalah dihadapi pihaknya di UNBK hari terakhir itu, baik dari sisi soal maupun jawaban UNBK. Menurutnya, persiapan spesifikasi dan koneksi internet yang baik diperlukan untuk mengatasi permasalahan soal UNBK, terlebih lagi program keahlian di SMKN 9 Mataram berkaitan dengan multimedia dan jaringan. “Sangat tergantung pada koneksi dan spesifikasi komputer,” ujarnya. Berkaitan dengan persiapan UNBK di SMKN 9 Mataram, Ridwan menjelaskan, pihaknya melakukan persiapan dari peningkatan jumlah jam belajar. Selain itu, dilakukan tiga kali simulasi UNBK. “Kita upayakan seperti mengikuti UNBK sebenarnya, kadang sengaja dibuat ada gangguan dari pusat. Dengan begitu, nantinya tidak menimbulkan kepanikan,” katanya. Perangkat juga disiapkan dengan baik, satu minggu sebelum UNBK, semua perangkat disiapkan. Listrik juga disiapkan, bahkan pihak PLN juga datang ke SMKN 9 Mataram. Sebanyak 166 siswa kelas XII mengikuti UNBK di SMKN 9 Mataram. Ada lima kompetensi keahlian di SMKN 9 Mataram, yaitu teknik ototronik, teknik kendaraan ringan, teknik dan bisnis sepeda motor, multimedia, dan teknik komputer jaringan. (ron)

Guru Harus Memahami dan Mengenali Masalah yang Dihadapi di Kelas Mataram (Suara NTB) Dari masalah teridentifikasi yaitu rendahnya tingkat pemahaman literasi siswa sekolah dasar kelas awal di Provinsi NTB. Program kemitraan Pemerintah Australia – Indonesia, Inovasi Pendidikan untuk Anak Indonesia (INOVASI), menggelar kegiatan sosialisasi lanjutan terkait program meningkatkan kualitas Pembelajaran Literasi Kelas Awal disingkat Pelita. Dari situ diketahui guru harus memahami dan mengenali masalah dan tantangan yang terjadi di sekolah Communications Officer INOVASI untuk Bima, Dompu, dan KSB, Stella Puteri, dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (5/4) mengatakan, kegiatan itu digelar di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu dari enam Kabupaten mitra INOVASI, Selasa (3/ 4). Kegiatan itu berawal dari masalah teridentifikasi yaitu rendahnya tingkat pemahaman literasi siswa sekolah dasar kelas awal, kelas 1, 2, dan 3 di Provinsi NTB. Melalui program rintisan Pelita, INOVASI juga merujuk pada berbagai penelitian yang menunjukan bahwa tingkat pemahaman siswa sangat terkait dengan kondisi dan kemampuan guru dalam hal penguasaan materi, metode, pemilihan alat atau instrumen, pemilihan materi yang digunakan serta pengelolaan kelas. Pada kesempatan kali ini, INOVASI mengundang 78 orang peserta yang terdiri dari 17 or-

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Kegiatan sosialiasi lanjutan terkait program meningkatkan kualitas pembelajaran literasi kelas awal. ang guru kelas 1, 17 orang guru kelas 2, 17 orang guru kelas 3, 17 orang kepala sekolah dan 10 orang pengawas SD, untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi di Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satu peserta, Supiani, S.Pd, menyatakan apresiasinya pada program rintisan Pelita. Supiani mengakui banyak pembelajaran yang bisa dipetik, banyak hal yang sebelumnya tidak mereka sadari sebagai suatu masalah dalam proses belajar mengajar di kelas. Kini, Supiani merasakan kemudahan untuk memahami dan mengenali masalah dan tantangan yang terjadi di sekolah. Dari situ lah para guru dapat mengembangkan potensi yang ada. Para guru, kepala sekolah dan pengawas tidak hanya diajak menemukan masalah yang ada pada pembelajaran kelas awal, tetapi juga diajak untuk mengembangkan diri dalam menemukan solusi yang relevan diterapkan. Sehingga ini menjadi modal awal bagi para peserta untuk mem-

perbaiki mutu pendidikan siswa mulai dari kualitas mengajar yang mereka bawa di kelas. Hal senada juga disampaikan Kepala SDN 2 Taliwang, A Rahman. Menurutnya, Pelita telah mengajak para guru menemukan metode-metode pengajaran baru sebagai solusi permasalahan di kelas. Hal ini sejalan dengan fokus pendekatan program INOVASI yang menitikberatkan pada solusi lokal untuk masalah lokal. Dengan antusiasmenya, Rahman berharap agar kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan dalam waktu yang lebih leluasa agar peserta dapat betul-betul memahami setiap materi yang diberikan. Kegiatan ditutup koordinator pengawas, H. M. Zaid, S.Ag, M.Pd.I. Zaid menyampaikan harapannya demi meningkatnya mutu pendidikan siswa, agar para guru dan unsur sekolah lainnya dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan program rintisan Pelita di Kabupaten Sumbawa Barat. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 6 April 2018

Jatah Makan Ditambah, Uang Saku Atlet Berkurang Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan, uang saku atlet Pelatda Mayung 2018 mengalami pengurangan. Pengurangan uang saku atlet itu dikarenakan KONI NTB menambah anggaran untuk jatah makan atlet selama tiga kali dalam sehari. Demikian disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (5/4). “Pengurangan uang saku yang diterima atlet itu karena KONI NTB menga-

nggarkan biaya makan atlet selama tiga kali dalam sehari. Sehingga uang saku atlet berkurang,” ucapnya. Diakui Andy, di Pelatda Mayung tahun 2017 lalu, uang saku yang diterima oleh atlet

sebesar Rp 2 Juta setiap bulannya. Namun untuk Pelatda Mayung 2018, uang saku atlet dikurangi Rp 500 juta sehingga total uang yang diterima atlet tiap bulannya menjadi Rp 1,5 juta setiap bulan.

Dijelaskan Andy, pengurangan uang saku yang diterima atlet setiap bulan ini cukup wajar. Pasalnya, di Pelatda tahun 2018 pihak KONI NTB telah menambah anggaran untuk biaya makan atlet. Sementara di Pelatda tahun 2017 atlet tidak mendapatkan jatah makan. Lanjutnya, selain menambah biaya makan atlet, pihak KONI NTB juga telah

menambah biaya untuk uji coba atlet. Bila di Pelatda Mayung tahun sebelumnya uji coba atlet dilakukan hanya satu kali dalam setahun, maka di Pelatda Mayung 2018 biaya uji coba atlet akan bertambah menjadi dua kali lipat. “Kita upayakan untuk uji coba atlet minimal dua kali dalam setahun,” jelasnya. Menurut Andy, bila dihi-

tung-hitung untuk anggaran pelatda Mayung tahun 2018 sebenarnya mengalami peningkatan. Peningkatan anggaran itu mengarah pada penambahan biaya uji coba, makan atlet dan biaya perlengkapan latihan atlet. “Kalau anggaran Pelatda Mayung tahun 2017 sebesar Rp2,9 Miliar. Sementara untuk Pelatda Mayung 2018 kita anggaran sebesar Rp4

Miliar lebih,” jelasnya. Pernyataan ini dilontarkan oleh Andy untuk menjawab keluhan atlet Pelatda Mayung 2018 yang mengeluhkan uang saku mereka menurun. Dimana uang saku yang mereka terima di Pelatda tahun 2017 sebesar Rp 2 Juta. Sementara di tahun 2018 atlet menerima uang saku sebesar Rp 1,5 juta perbulan. (fan)

Menang Telak, Klopp Cemaskan Kebugaran Salah London Penyerang Liverpool, Mohamed Salah meyakinkan manajer Juergen Klopp bahwa ia baik-baik saja setelah dilanda cidera pada pertandingan Liga Champions melawan Manchester City. Namun, sang manajer mengakui bahwa ia mencemaskan kebugaran pemain tersuburnya itu. Liverpool memang mengemas kemenangan telak dalam laga tersebut. Namun, Salah menjadi “tumbal” dari kemenangan tersebut. Salah meninggalkan lapangan saat babak kedua di Anfield baru berlangsung tujuh menit, setelah pemain Mesir itu mengemas gol pembukaan ketika Liverpool menang 3-0 atas pasukan Pep Guardiola pada pertandingan perempat final leg pertama. Klopp mengonfirmasi bahwa pemain 25 tahun itu, yang telah mengoleksi 38 gol untuk Liverpool di semua kompetisi pada musim ini, akan dinilai kondisinya beberapa hari mendatang menjelang pertandingan melawan rival sekota Everton di Goodison Park di ajang Liga Inggris. “Mengenai Mo, untuk saat ini saya belum tahu,” kata Klopp kepada para pewarta. “Ia menepi ke pinggir lapangan dan mengatakan ia merasakan sesuatu, sesuatu. Itu sudah cukup bagi saya untuk tidak menanyakan apa penyebabnya kepada dokter, maka kami segera menariknya keluar dari lapangan.” “Setelah pertandingan saya bertanya kepada dia dan ia berkata, ‘Saya akan baik-baik saja, ini akan segera membaik.’ Namun sekarang kami harus menunggu diagnosa sebenarnya, bukan diagnosa yang dilakukan Mo sendiri.” Liverpool akan berupaya mempertahankan keunggulan tiga poin mereka atas City pada leg kedua di Stadion Etihad pada Rabu mendatang, demikian Reuters.

(Suara NTB/ist)

CIDERA - Penyerang Liverpool, Mohamed Salah mendapatkan perawatan medis dan akhirnya diganti di menit ke – 7 karena cidera dalam laga Liga Champions melawan Manchester City, Kamis (5/4). Liverpool mencetak tiga gol pada babak pertama dari Mohamed Salah, Oxlade-Chamberlain dan Sadio Mane, kendati Salah harus meninggalkan lapangan pada awal babak kedua karena cedera. Uniknya, The Kop membungkus kemenangan hanya dengan 38 persen penguasaan bola berbanding 62 persen milik The Citizen, meski Liverpool lebih efektif dalam menyerang yaitu empat tendangan ontarget sementara City tidak menciptakan peluang on-target sepanjang laga. Hasil ini membuat Liverpool menjadi tim yang mampu mencetak tiga gol ke gawang City pada musim ini, termasuk saat mereka mengalahkan pasukan Pep Guardiola di Anfield pada Liga Premier Inggris. Liverpool juga mempertahankan tren mencetak banyak gol saat menjamu City dengan membukukan 17 gol dari selu-

ruh kompetisi sejak 2015, menurut statistik Skysports. Pada jalannya laga, Liverpool langsung mengambil inisiatif serangan melalui tendangan keras James Milner saat laga baru berjalan dua menit, kendati Manchester City juga menyerang lewat sisi sayap. The Reds memimpin 1-0 berkat sontekan Mohamed Salah yang menggiring bola dari serangan balik kemudianmengumpanpadaFirminoyang melepaskan tembakan. Bola itu diblokir Walker sebelum jatuh ke kaki Salah yang langsung menciptakan keunggulan pada menit 12. Juergen Klopp tersenyum saat Oxlade-Chamberlain menambah keunggulan Liverpool pada menit 21, bermula dari bola yang direbut James Milner kemudian disodorkan kepada mantan gelandang Arsenal itu. Manchester City mencoba menguasai kepemilikan bola kendati Liverpool terlihat sangat ber-

bahaya saat menyerang. Sadio Mane membuat pendukung di Stadion Anfield kembali bergemuruh saat menanduk bola hasil sepakan Salah yang kembali ke lapangan karena terblokir pemain City pada menit 31. Pada babak kedua, Manchester City berpeluang dari aksi Gabriel Jesus yang menyambar umpan Sane, namun tak berbuah angka, sebelum Mohamed Salah ditarik keluar digantikan Wijnadlum pada menit 53. Namun pada 20 menit pertandingan tersisa, Liverpool begitu mudah kehilangan bola dan memudahkan City mencari ruang. Sayangnya kelonggaran itu tidak dimanfaatkan The Citizen yang sudah terlanjur frustasi untuk memburu gol balasan. Skor 3-0 bertahan hingga laga selesai dan laga kedua perempatinal Liga Champions akan dihelat di Manchester pada pekan depan. (ant/bali post)

Agus Harus Bisa Merangkul Semua Perguruan Silat Mataram (Suara NTB) Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin ikut memberikan ucapan selamat atas dipilihnya, H. Agus Hidayatulloh sebagai pimpinan Pengprov IPSI NTB periode 2018-2022. Namun demikian Kadispora NTB juga mengingatkan Agus agar dapat bekerjasama dan merangkul semua pengurus perguruan silat di NTB dalam hal pembinaan atlet. Demikian disampaikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini. Pernyataan ini dilontarkan oleh Husnanidiaty Nurdin setelah melihat banyaknya persoalan yang terjadi ditubuh kepengurusan silat di NTB belum lama ini. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa kepengurusan silat di NTB masih diselimuti persoalan. Hal ini bisa dilihat dari persoalan yang terjadi belakangan ini. Persoalan pertama adalah penyelengaraan Musprov IPSI NTB yang harus di gelar dua kali. Musprov IPSI NTB bulan Februari yang digagas Agus Hidayatulloh bersama tujuh Pengcab IPSI kabupaten/kota tidak diakui oleh PB IPSI. Selanjutnya pada Musprov IPSI NTB yang kedua di Lotim Maret lalu diakui Eni menimbulkan kekecewaan beberapa perguruan silat karena pihak Perguruan Silat di NTB tidak diberikan hak memilih. Menurut Eni, semua persoalan yang terjadi dikepengurusan silat belakangan ini tidak boleh sampai menghambat pembinaan olahraga silat di NTB. Oleh karena itu Eni berharap lewat ketuaIPSINTB terpilih, H. Agus Hidayatulloh diharapkan mampu mengakomodir semua perguruan silat dan pengcab silat kabupaten/ kota dalam hal membina atlet. Hal itu penting dilakukan oleh ketua IPSI NTB terpilih agar prestasi olahraga silat yang menjadi kebanggaan NTB di kancah nasional hingga dunia terus bersinar di ajang nasional hingga internasional. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 6 April 2018

Halaman 12

SMK Dekatkan Pembelajaran dengan Dunia Usaha Mataram (Suara NTB) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut untuk memiliki kemampuan sesuai dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Oleh karena itu sekolah menggunakan model pembelajaran teaching factory atau pembelajaran yang berorientasi produk dan bisnis. “Teaching factory itu sekolah sebagai layanan Diklat, untuk meningkatkan produk, mutu, dan pemasaran karya inovasi siswa,” ujar Kepala SMKN 4 Mataram, Bakiriyanto, S. Pd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/4).

Ia menjelaskan, model teaching factory itu sekolah bekerjasama dengan pelaku usaha, sehingga kurikulum pun sesuai dengan kurikulum yang berbasis DUDI, istilah lainnya link and match dengan DUDI. Beberapa yang sudah jalan

Pengurusan Adminduk di Dukcapil Lotim Membludak Selong (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tampaknya harus kerja ekstra untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk). Pasalnya, membludaknya masyarakat mengurus Adminduk tersebut menyusul proses pelaksanaan seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) tingkat SMA serta seleksi pembukaan penerimaan anggota kepolisian. Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/4), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcapil Lotim, Atma Yakin menjelaskan, membludaknya masyarakat dalam mengurus Adminduk di Dukcapil Lotim beberapa hari ini disebabkan karena permintaan legalisir dokumen kependudukan, berikut seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) serta adanya penerimaan calon bintara kepolisian. Sementara semua dokumen kependudukan saat ini harus online. “Legalisir dan meng-online-kan data serta perbaikan data yang mengalami kekeliruan, sehingga membludak sudah sekitar empat hari ini,”ujarnya. Disebutkan jumlah permintaan yang melakukan legalisir untuk setiap hari mencapai 500 orang dengan masing-masing dokumen berupa akta kelahiran, KK dan KK 10 lembar. Adapun untuk melayani permintaan masyarakat, Atma Yakin menyebutkan bahwa penandatanganan dokumen kependudukan itu dilakukan oleh dua orang yakni Sekdis Dukcapil dan Kasubag Kepegawaian Dukcapil. Penyelesaian dipercepat dan paling lambat dua hari. Pembiayaan juga digratiskan untuk perbaikan masyarakat

(Suara NTB/yon)

Atma Yakin harus membawa KK dan akta kelahiran yang asli karena akan diganti dengan yang baru dokumen Adminduk yang baru. “Membludaknya masyarakat yang mengurus Adminduk terjadi sekitar empat hari. Namun pelayanan tetap berjalan lancar seperti sebagaimana yang kita harapkann,”terangnya. (yon)

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA SOUL DR3686CK NOKA/ NOSIN:MH31KPOODEJ897272/ 1KP897277 AN. EKA AYU NOVITASARI HLG DSKTR PASAR MANDALIKA HLG STNK R3 KAISAR DR6810CT NOKA/NOSIN :MGDT15MKTHJ00211/ 162MJG2007885 AN. DIKAL KHAIR HLG DSKTR JL. PEJANGGIK HLG STNK R2 HONDA DR6429CL NOKA/NOSIN :MH1JFH114FK472508/ JFH1E-1471159 AN. IDA AFRIANA HLG DSKTR JL.SANDUBAYA HLG STNK R2 HONDA DR2895BO NOKA/NOSIN: MH1JBC1159K575245/ JBC1E-1567455 AN, SRI SETIYO UTAMI HLG DSKTR JL. WIRA SENGGALA JEMPONG TIMUR

di SMKN 4 Mataram, antara lain, usaha kue, katering, layanan jasa kecantikan, jasa pengantin, pembuatan pakaian, dan beberapa lainnya. “Program sekolah, pendidikan pembelajaran di sini menggunakan sistem itu, di kuriku-

lum dunia usaha yang menganalisa ,” ujarnya. Bakir menyebutkan contoh kecilnya, seperti pintu hotel yang sudah menggunakan kartu, sementara di sekolah belum menggunakan itu. Desain seperti itulah yang dipelajari oleh siswa. Selain itu, berkaitan dengan salon, pihak sekolah akan melihat salon di luar seperti apa. Alat didesain seperti salon pada umumnya. “Oleh karena itu kita datangkan alat-alat,” katanya.

Sementara itu berkaitan dengan sinkronisasi pembelajaran, Bakir mengatakan pihakya beberapa kali mendatangakan guru tamu. Langkah itu dilakukan dalam rangka menambah wawasan siswa. Guru tamu yang didatangkan merupakan pelaku usaha dan juga alumni dari SMKN 4 Mataram. “Harapannya dengan ada teaching factory, hasil pembelajaran siswa sama atau mendekati dunia usaha,” harap Bakir. (ron)

Panwaslu Lobar Temukan Kejanggalan DPS Giri Menang (Suara NTB) Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus dilakukan. Selama pemutakhiran tersebut pihak Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Lombok Barat (Lobar) menemukan beberapa temuan kejanggalan terutama pada hasil pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS).. Divisi Pengawas Panwaslu Lobar, Abror, Kamis (5/4) menyampaikan bahwa terdapat lima temuan yang menjadi perbaikan nantinya pada DPS. “Seperti terdapatnya jumlah data yang berbeda antara hasil pleno di tingkat PPS dengan DPS yang ditempel di kantor desa. Ini ada pada empat kecamatan yaitu Narmada, Lingsar, Kediri, dan Gerung,” ungkapnya. Kemudian, masih ada munculnya data lama yang bukan merupakan hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di DPS yang ditempel di desa. Termasuk juga ada ditemukan perbedaan jumlah hasil pleno di tingkat PPS dengan yang ditempel. “Tapi jumlah pemilih per desa tidak berubah,” sambungnya. Tak sampai di situ, pi-

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

haknya juga menemukan adanya pemilih ganda. Serta data yang sudah di Coklit tapi tidak masuk di DPS. “Cara mengawasi, PPL cek satu per satu dan akan kita rekom ke KPU nantinya,” pungkasnya. Sementara ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri mengatakan, Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) di pilakada serentak 2018 dari hasil coklit yang dilakukan KPU mengalami penyusutan. Pasalnya, DPS tersebut lebih kecil dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2014. Angka penurunannya, sekitar 209 pemilih dari 475.028 pemilih menjadi 472.237 pemilih. Seharusnya, jumlah DPS harus lebih besar dari jumlah DPT, mengingat pertumbuhan penduduk Lobar dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. “Angka DPS tahun ini (ha-

sil Coklit) dibandingkan DPT tahun 2014 lebih kecil, DPT saat ini sekitar 472.237,” kata Suhaimi Syamsuri. Mengapa terjadi penurunan jumlah DPS? Ia beralasan, sebab bisa jadi angka DPS saat ini lebih benar dibandingkan angka DPT pilkada terakhir. Karena dalam pendataannya telah menggunakan satu indikator penting, yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Artinya, angka DPS 2018 menjadi lebih valid dibandingkan data DPT sebelumnya. Dibandingkan dulu, belum diberlakukan KTP elektronik, sehingga ada data yang dobel. (her)

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 6 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 6 April 2018

Sanksi Pejabat Tak Lapor LHKPN SEBAGAI pejabat atau publik figur sudah seharusnya melaporkan harta kekayaan yang diperoleh selama menjabat atau menduduki jabatan. Kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melaporkan harta kekayaannya tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Sementara bagi pejabat negara atau penyelenggara negara lainnya, seperti presiden, wakil presiden, menteri, pejabat setingkat menteri, kepala daerah hingga anggota DPRD diwajibkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun, banyak oknum pejabat, baik di tingkat pusat dan daerah yang enggan memberikan laporan mengenai berapa hartanya. Padahal, dari laporan yang diberikan ke pihak berwenang – khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diketahui seperti track record dari pejabat bersangkutan. Apakah selama menjabat, melakukan korupsi atau perbuatan yang melanggar aturan penyelenggaraan pemerintahan. Seperti yang terjadi di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di NTB, pejabat yang ada di daerah, baik eksekutif dan legislatif terkesan masih enggan memberikan laporan mengenai harta kekayaan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Masih enggannya para pejabat di daerah melaporkan harta kekayaannya ini tentu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, apakah mereka enggan karena malas atau mendapatkan kekayaan dari bukan jalan yang sewajarnya. Meski demikian, kita masih yakin dan percaya, jika para pejabat dan wakil rakyat yang belum melaporkan harta kekayaan, karena masih ada kesibukan, sehingga terlambat memberikan laporan. Kasus yang terjadi di lingkup Pemprov NTB masih ada ratusan pejabat Pemprov NTB belum melaporkan LHKPN hingga batas tenggat waktu, 31 Maret lalu. Dari 1.721 pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN, baru 1.046 orang yang melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi e-LHKPN. Bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPNnya akan diberikan sanksi berat. Termasuk atasan yang cenderung membiarkan bawahannya lalai dalam melaporkan LHKPN juga akan dindak. Begitu juga di Lombok Barat. Banyak pejabat dan anggota DPRD masih minim yang sudah mengisi LHKPN. Khusus untuk DPRD dari 45 anggota, baru 9 anggota yang sudah melapor. Hal ini membuktikan kesadaran para wakil rakyat ini melaporkan berapa jumlah harta kekayaannya masih sangat minim. Sebagai wakil rakyat harus menunjukkan pada rakyat yang diwakilinya untuk memberikan sikap dan teladan yang baik, terutama mengenai berapa jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Kita berharap apa yang disampaikan Kepala Sekretariat Pokja LHKPN Pemprov NTB, Yus Harudian Putra, S. STP., bagi pejabat yang tidak melaporkan LHPN akan kena sanksi berat bisa diterapkan. Kita tidak ingin Pergub Nomor 27 Tahun 2017 tentang LHKPN lingkup Pemprov NTB pasal 11 menyatakan bagi yang tidak melaksanakan LHPN dikenakan sanksi disiplin berat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan tidak diterapkan. Paling tidak ada penerapan sanksi ini menjadi bukti bagi pemerintah daerah betul-betul melaksanakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan pejabat yang menduduki pemerintahan terbebas dari tindak pidana korupsi. Untuk itu, kita tunggu sikap tegas pemerintah terhadap oknum pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya. (*)

OPINI

Halaman 14

Mengurangi Kemiskinan atau Mengurangi Pengangguran? ERLUASAN lapangan kerja merupakan persoalan utama setiap negara. Lapangan pekerjaan yang terbatas menjadi penyebab terbatasnya pemenuhan hak kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Lapangan pekerjaan tidak dapat bertambah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat jika pertumbuhan ekonomi tidak maksimal bekerja. Tingkat pengangguran terbuka juga terlihat stabil di angka sebesar 5 persen. Sampai dengan Agustus 2016, tingkat pengangguran terbuka berkisar sebesar 5.33 persen. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka juga berada di kisaran angka 5 persen yang sama, yaitu sebesar 5.50 persen. Dari kondisi tersebut, jalan terbaik dari situasi ekonomi yang belum mendukung keberpihakan kepada pengangguran untuk dapat terserap di sektor usaha ekonomi riil adalah dengan mengusahakan tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi informal. Mencetak wirausahawan adalah salah satunya. Dengan jumlah wirausahawan yang masih terbatas, pemerintah memprogramkan banyak kegiatan untuk mendukung generasi milenial menjadi wirausahawan muda yang andal. Usaha menyerap angkatan kerja di seluruh sektor ekonomi yang ada bukan berarti dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan secara tuntas di tanah air. Kemiskinan tidak mungkin dituntaskan secara sempurna, karena adanya keterbatasan distribusi pendapatan secara merata dan adil. Sedangkan mendukung keadilan melalui pemerataan pendapatan masyarakat juga tidak mungkin terjadi secara sempurna, karena perbedaan sikap, kepentingan, dan kebutuhan setiap individu yang menyebabkan pemerataan pendapatan tidak mungkin dilakukan secara sempurna. Dari sebab itu, konsentrasi pada pemenuhan kebutuhan barang-barang publik menjadi kegiatan prioritas yang harus dilakukan pemerintah di set-

Rostamaji Korniawan (Analis di Kementerian Keuangan (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi) iap pergantian kepemimpinan. Kemiskinan atau Pengangguran? Jika ada pilihan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu antara menuntaskan kemiskinan atau mengurangi pengangguran, maka jawaban yang tepat adalah dengan mengurangi pengangguran. Berkurangnya tingkat pengangguran sudah dipastikan akan dapat mengurangi kemiskinan. Agar tenaga kerja dapat diserap, kebutuhan lapangan pekerjaan perlu untuk diperluas. Namun perluasan lapangan juga membutuhkan membutuhkan stimulasi ekonomi agar seluruh sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja dapat meningkatkan produktifitas dan nilai tambahnya, sehingga mereka dapat memenuhi pendapatan yang diberikan kepada tenaga kerja yang dapat terserap. Dalam praktiknya, stimulasi ekonomi yang diberikan seringkali tidak digunakan secara optimal. Salah satunya adalah insentif fiskal. Kebijkan insentif fiskal sering dikeluarkan setiap tahunnya. Namun, di dalam implementasinya, insentif fiskal belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha. Walaupun demikian, beberapa kebijakan pemerintah telah berhasil dilaksanakan. Salah satunya adalah kebijakan program tax amnesty tahun 2017 sebagai usaha untuk meringankan beban bagi dunia usaha. Selain kebijakan stimulus ekonomi, beberapa indikator ekonomi sebagai faktor internal dan eksternal ekonomi juga menjadi pertimbangan bagi dunia usaha untuk memutuskan apakah mereka tertarik untuk mengembangkan usahanya atau sebaliknya. Indikator ekonomi tersebut akan selalu berubah seiring dengan perubahan situasi yang tengah berlangsung. Apakah itu nilai tukar, suku bunga perbankan, inflasi, harga komoditas dunia, nilai saham, ataupun indeks keuntungan perusahaan merupakan bagian dari indikator yang menjadi pertimbangan bagi dunia usaha. Selain dunia usaha, pemerintah

RADIO

pun turut melihat semua indikator tersebut untuk mendukung kebijakan yang mungkin akan dikeluarkannya. Catatan sejarah sejak kemerdekaan sampai saat ini melihat naik turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dan pengangguran mungkin sedikit dapat membaik. Namun, di saat pertumbuhan ekonomi belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya secara luas, penuntasan kemiskinan dan pengangguran akan menjadi program kegiatan yang perlu segera harus dilaksanakan pemerintah pada umumnya. Untuk dapat merealisasikan program pemerintah yang benar-benar ingin menuntaskan masalah kemiskinan dan pengangguran, ada tiga hambatan yang perlu diselesaikan dengan sebuah gagasan yang lebih komunikatif. Pertama, kurangnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah maupun koordinasi antarpemerintah daerah. Kedua, minimnya harmonisasi kebijakan dan regulasi daerah dan pusat di mana hal ini diperlukan agar dapat mengefisienkan kuantitas dan kualitas kebijakan dan regulasi yang ada. Dan yang ketiga adalah hambatan merubah paradigma pemikiran dan perilaku negatif masyarakat. Ketiga hal tersebut merupakan tantangan yang sampai saat ini masih menjadi hambatan dalam menuntaskan kemiskinan dan pengangguran. Hampir sebagian besar di daerah belum memiliki kondisi lingkungan sosial dan pemerintahan yang memberikan sebuah keberhasilan daerahnya dalam memajukan seluruh sektor ekonomi yang ada. Sebenarnya, hambatan utama yang paling tidak menguntungkan dalam menuntaskan kemiskinan dan pengangguran adalah perilaku masyarakatnya. Rendahnya perhatian masyarakat terhadap peningkatan pengetahuan menjadi alasan mengapa masyarakat seringkali berperilaku secara irasional. Masih maraknya perilaku korupsi, tingginya perilaku kejahatan, rendahnya kualitas lingkungan sosial dan alam menjadi faktor penyebab mengapa kual-

itas masyarakat kita masih tersulut dengan pemikiran dan perilaku yang cenderung negatif. Meskipun teknologi mengubah pola kehidupan sosial, perilaku ini masih tetap terlihat dengan jelas. Oleh sebab itu, untuk menghapus kemiskinan dan pengangguran sebagai bagian dari dukungan terhadap tujuan pemerintah menciptakan ekonomi yang berkeadilan, perubahan prioritas yang harus dilakukan adalah perubahan masyarakat itu sendiri. Perubahan yang tercermin dari sikap, perilaku, dan paradigma pemikiran positif, baik di lingkungan pergaulan sosial secara nyata maupun di lingkungan sosial di dalam jaringan. (*)

Proposal perbaikan infrastruktur menunggu rekomendasi gubernur Lebih cepat lebih baik

*** Pemkot Mataram berusaha pertahankan Adipura Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan harus ditingkatkan

***

SUARA NTB

Jumat, 6 April 2018

Bali dan NTB Desak Kemenhub Bangun Pelabuhan Amed Dari Hal. 1 Bahwa memang Pelabuhan Padangbai harus dikembangkan menjadi dua pelabuhan. Pertama, Pelabuhan Padangbai yang ada saat ini tetap ada. Kemudian, kedua dibangun lagi Pelabuhan Amed, yang lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan Padangbai. Ia menjelaskan, Pelabuhan Padangbai sudah tidak memungkinkan lagi dikembangkan untuk penambahan dermaga. Pasalnya, pada daerah pelabuhan itu merupakan tanah adat. Sementara, Pelabuhan Lembar masih memungkinkan untuk dikembangkan menjadi tiga smapai empat dermaga. ‘’Jadi nanti ada dua pelabuhan tapi masih diskusi dengan Provinsi Bali dan Kementerian

Perhubungan. Sekarang masih dalam tahap penyelesaian perencanaan. Insya Allah kalau sudah ada dua pelabuhan di wilayah Bali, waktu tempuh bisa bisa lebih cepat,’’ katanya. Ia menjelaskan, lamanya waktu tempuh kapal dari Lembar –Padangbai atau sebaliknya bukan karena persoalan mesin atau kapal. Tetapi lebih kepada ketidakseimbangan jumlah dermaga antara yang ada di Lembar dengan yang ada di Padangbai. Jika di Lembar ada tiga dermaga, di Padangbai hanya dua dermaga. ‘’Kalau hanya satu yang dioperasikan, maka sulit. Itu yang kita coba terus diskusikan dengan Kementerian Perhubungan , untuk menambah satu pelabuhan lagi di Amed,” tandasnya. (nas)

HL. Winengan Raih Penghargaan sebagai Tokoh Kehormatan Betawi Dari Hal. 1 Pengukuhan Ketua Parfi NTB ini dilaksanakan saat kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan Forum Pemuda Betawi bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta, kemarin. Tahun ini adalah tahun ke17 Bamus Betawi menyelenggarakan kegiatan serupa dengan memberikan penghargaan dan penghormatan kepada tokoh-tokoh luar Betawi yang dinilai memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan terkait isu-isu kearifan lokal untuk penguatan kebangsaan. Kegiatan pemberian penghargaan berlangsung di salah satu hotel di Jakarta sekitar pukul 14.00 WIB. Hadir pada kegiatan ini

sejumlah tokoh Betawi. Mengawali acara, masing-masing penerima penghargaan lebih dulu diberikan kesempatan menyampaikan orasi. Dalam kesempatan itu, Winengan sendiri secara garis besar menyampaikan pentingnya Bangsa Indonesia melakukan taubat nasional. Menurutnya banyak kejadian buruk di Indonesia yang justru terjadi karena kecerobohan para tokohnya yang tidak menjaga etika saat berbicara di hadapan publik sehingga menimbulkan kegaduhan. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi Rahmat HS dalam sambutannya menyatakan, ada 200 tokoh yang diberikan status warga kehormatan ini sudah diadakan sejak tahun 2002 hingga

BPKP Serahkan Audit Taman Pusuk Sembalun Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastika pekerjaan panjang audit kasus proyek Taman Pusuk Sembalun sudah tuntas. Naskah laporan hasil audit kerugian negara pun sudah diserahkan ke Polres Lombok Timur. ‘’Audit sudah selesai. Rabu (4/4) kemarin tim dari Sat Reskrim Polres Lombok Timur sudah datang mengambil hasil audit,’’ kata Korwas Investigasi BPKP NTB, Adi Sucipto kepada Suara NTB Kamis (5/4) kemarin. Audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dalam kasus ini prosesnya menghabiskan waktu berbulan bulan. Tim audit harus turun lapangan, cek lokasi untuk mengkomparasikan data temuan penyidik dengan proses audit melalui hitun-

Siapkan Berbagai Strategi Dari Hal. 1 sudah memilih calon Deputi Penindakan KPK, dan yang terpilih adalah saya sendiri dari NTB,” ujarnya ditemui di Mapolda NTB, Kamis (5/4). Untuk mengemban tugas itu, Firli yang kini masih menjabat Kapolda NTB sudah menyiapkan berbagai strategi. Namun, itu hanya menjadi konsumsi internal KPK. Namun, secara umum Firli menjelaskan Deputi Penindakan tugas dan kewenangannya mengomandoi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. ‘’KPK merupakan trigger mechanism penegakan hukum tindak pidana korupsi,’’ ungkap Firli. Peran pemicu tersebut dimainkan dengan menggerakkan fungsi koordinasi dan supervisi dengan seluruh aparat penegak hukum lain yang memiliki kewenangan menangani korupsi. Inti besarnya, kata Firli, pemberantasan korupsi dilakukan dengan pendekatan pencegahan dan penindakan. Selain itu, juga menguatkan pengawasan, pencegahan, dan pemantauan dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat.

‘’Tugas Deputi Penindakan membidangi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kemudian unit Korsup (koordinasi dan supervisi) dan unit monitoring. Tugas pokok saya tidak lepas dari itu,” paparnya. Selain kompleksnya penanganan korupsi di tingkat KPK, Firli juga menyiapkan mental dan fisik menghadapi intervensi. Seperti yang menimpa penyidik Novel Baswedan. Tetapi menurutnya, KPK memiliki independensi dalam hal menangani korupsi. Dia meyakini tekanan dari pihak luar tidak memengaruhi kinerja KPK. “Tidak ada intervensi. Saya yakin tidak ada,” tegasnya. Firli akan dilantik Jumat (5/4) ini di Gedung KPK, Jakarta. Dia menggantikan Komjen Heru Winarko yang promosi menjadi Kepala BNN RI. Menduduki Deputi Penindakan KPK, Firli juga akan mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal. Mabes Polri juga sedang menggodok perwira tinggi Polri yang akan menjabat Kapolda NTB untuk menggantikan Firli. (why)

Intervensi Penentuan Ketua BPPD Dari Hal. 1 “Apa salahnya kita intervensi untuk kebaikan. Kan saya posisi sebagai pemerintah, mewakili Pak Gubernur. Bahwa kita punya visi pariwisata ke depan begini. Oleh karena itu, maka begini,” kata Sekda ketika dikonfirmasi di Mataram, Kamis (5/4) siang. Ia mengatakan, BPPD merupakan lembaga yang membantu gubernur dalam rangka promosi pariwisata daerah. Sehingga, sembilan unsur penentu kebijakan BPPD NTB harus patuh terhadap apapun keputusan gubernur. Ketika ditanya mengenai adanya ketentuan yang mengatur tentang penentuan ketua BPPD, Sekda mengatakan bahwa memang ada aturan seperti itu. Namun, bukan berarti sembilan anggota penentu kebijakan itu bisa semaunya sendiri. Karena bagaimanapun juga mereka ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur. ‘’Kemudian BPPD adalah lembaga yang membantu gubernur. Sehingga secara etika dan norma, mereka harus patuh terhadap apa arahan gubernur, tidak semaugue,” katanya. Mengenai adanya anggapan bahwa Pemprov memihak kubu Fauzan Zakaria. Rosiady mengatakan bukan di situ letak permasalahannya. Masalahnya terletak pada siapa yang direstui oleh gubernur sebagai Ketua BPPD NTB. Lebih-lebih BPPD adalah lembaga yang membantu gubernur dalam promosi pariwisata daerah. ‘’Kan lucu, kalau orang-orang yang ada di BPPD itu tidak mau mendengar arahan gubernur,” imbuhnya. Mantan Kepala Bappeda NTB ini menjelaskan, sekarang NTB fokus dalam pengembangan wisata halal. Sehingga dalam musyawarah yang dihadirinya sebagai wakil pemerintah daerah mengingatkan bahwa BPPD NTB ke depan fokus dalam pengembangan wisata halal. Pariwisata halal ini, notabene pasarnnya adalah Timur Tengah (Timteng). Sehingga, dibutuhkna Ketua BPPD yang bisa berbahasa Arab. Ia kemudian menyarankan agar Ketua BPPD NTB adalah orang yang dapat berbahasa Arab. “Logikanya kan begitu,” ujarnya.

Pada waktu musyawarah tersebut, kata Sekda, tidak ada satupun dari sembilan penentu kebijakan yang membantah. Sehingga, menurut Sekda, semua setuju. “Kebutuhan kita, BPPD ini promosi seluas-luasnya kepada masyarakat Timur Tengah. Sehingga sangat tepat menurut saya. Ketika saya ajukan beliau (Fauzan Zakaria), Pak Edo sebagai Wakil Ketua, Pak Wirajagat sebagai Sekretaris, tidak satupun yang membantah,’’ ungkapnya. Diketahui, saat ini terjadi dualisme kepengurusan BPPD NTB. Yakni kepengurusan TGH. Fauzan Zakaria dan Lalu Abdul Hadi Faishal. Abdul Hadi Faishal mengaku terpilih menjadi Ketua BPPD NTB berdasarkan hasil voting dari sembilan penentu kebijakan yang dipilih gubernur. Berdasarkan hasil voting, Abdul Hadi Faishal memperoleh enam suara, sedangkan Fauzan Zakaria tiga suara. Sebelumnya, TGH. Fauzan Zakaria mengumumkan dirinya sebagai Ketua BPPD NTB yang dipilih oleh gubernur melalui Sekda. Ditanya mengenai musyawarah pemilihan Ketua BPPD yang difasilitasi Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, menurut Sekda hal itu tidak tepat. Pasalnya sudah ada musyawarah penentuan ketua yang dihadiri langsung oleh dirinya mewakili pemerintah daerah. Untuk itu, Sekda mengatakan sudah menegur Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si yang telah memfasilitasi pemilihan Ketua BPPD. Menurutnya, fasilitasi yang dilakukan Dispar NTB merupakan langkah yang tidak perlu. “Saya sudah tegur kepala dinas. Saya kira tidak perlu (musyawarah lagi). Dari awal sudah saya katakan. Namanya BPPD ini adalah lembaga yang mempromosikan wisata kita. Sehingga tak boleh ada keteganganketegangan. Harus dilakukan dengan riang gembira, dengan senyum,” tandasnya. (nas)

gan kekurangan volume pekerjaan. Selain itu, dugaan mark up juga diusut pihaknya. Hasil audit melibatkan tim auditor investigasi itu dipastikannya sudah tuntas pekan kemarin. ‘’Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) kasus Pusuk sudah terbit minggu kemarin. Informasinya memang Rabu, pihak penyidik Polres Lotim akan mengambil laporan tersebut,’’ jelasnya. Mengenai berapa nilai kerugian negara, disarankan konfirmasi ke Polres Lotim sebagai pihak yang meminta. Diketahui, proyek penataan kawasan pusuk Sembalun ini menelan anggaran keseluruhan sebesar Rp 2 miliar. Dari total anggaran itu, sebesar Rp 1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan prasarana Pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik. Seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan Pusuk Sembalun, serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Akan tetapi dalam pengerjaannya dinilai mengalami kejanggalan, sehingga aparat kepolisian langsung turun untuk mengusut proyek tersebut. (ars)

penyelenggaraan tahun ini. Tokoh Betawi H. Lulung Lunggana yang sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menyampaikan, kegiatan ini adalah cara warga Betawi bersilaturahmi dengan komunitas lain untuk menguatkan peran kebangsaan. Menurutnya, mereka yang terpilih adalah orang-orang pilihan yang diketahui kiprah mereka selama ini. Pada kesempatan itu, Lalu Winengan secara khusus menyampaikan kondisi dan hirukpikuk berbangsa saat ini justru akibat tidak adanya kearifan dalam berkomunikasi dan berinteraksi para elitenya. Ia misalnya secara khusus menyindir pidato salah satu tokoh nasional yang meramalkan bubarnya Indonesia pada tahun 2030. Pidato ini kata Winengan, jika disampaikan dengan data yang jelas serta dengan maksud mengajak banga waspada, maka itu bermakna positif. Tetapi bila pidato ini digunakan hanya untuk kepentingan politik jangka pendek, maka yang muncul hanya kegaduhan di akar rumput. Selain itu ia juga memberi contoh kecerobohan salah satu tokoh yang menyampaikan hal kontroversial yang justru melukai perasaan Umat Islam. Yang ia maksud adalah puisi Sukmawati Soekarnoputri yang berujung pada protes warga. Bagi mantan Ketua DPD KNPI NTB, penghargaan ini adalah bentuk apresiasi serta semangat untuk berbuat lebih baik lagi. (her/*)

Janji Mori untuk Felo Janga, Surga Tersembunyi di Dompu Dari Hal. 1 Ada hal menarik dari Desa Jambu ini, terdapat sebuah pulau bernama Felo Janga yang berjarak hanya 15 menit dari tempat Mori Hanafi melakukan tatap muka dengan warga di desa ini. Pulau ini terletak di bagian utara dari Kota Dompu. Tempat ini juga dikenal sebagai tempat yang sempurna untuk menikmati senja dengan semburat warna-warni yang cantik sambil menunggu tenggelam nya matahari. “Pulau Felo Janga ini juga akan masuk di dalam salah satu program pembangunan 100 desa wisata Ahyar-Mori, yang akan difokuskan juga pada pembangunan fasilitas bertaraf nasional untuk kemudahan para wisatawan yang berkunjung ke pulau ini”, ujar calon wakil gubernur nomor urut 2, H. Mori Hanafi. Felo Janga sangat menawan karena bentuknya yang terletak agak ketengah laut di bibir pantai dengan hamparan pasir putih yang kekuning-kuningan, ditambah dengan biru air laut yang sangat jernih . Secara harafiah, Felo Janga berarti Jengger Ayam. Nama ini memang sangat sesuai dengan bentuk bukit yang menyerupai seekor ayam lengkap dengan jenggernya. Selain itu, pantai ini berdampingan dengan pantai Wadu Jao (Batu Hijau) yang mana pantainya memiliki batu berwarna hijau. Keunikan pantai ini selain warna batunya hijau, terdapat pula batu raja yang menyerupai kepala menghadap kelaut, yang lebih indah lagi ditebingnya ada ukiran batu yang khas dengan gu-

ratan-guratan indahnya. Diperkirakan ukiran batu ini muncul melalui hasil proses alam jutaan tahun yang lalu. Setelah tatap muka di Desa Jambu, Mori Hanafi dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Desa Temba Lae, Ranggo. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 ini menghabiskan waktu hingga tengah malam untuk menyapa warga sebelum akhirnya kembali ke Kota Bima. Bibit dan Pupuk untuk Petani Dompu Sehari berselang, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm juga berkampanye di Kecamatan Wijaya Desa Simpasae dan Desa Saneo, Rabu (4/4). Di sini, Mori menegaskan akan memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan bibit jagung untuk para petani jagung di Dompu. Penegasan itu disampaikannya saat. Khusus untuk para petani jagung di Dompu, Mori Hanafi menegaskan akan memperhatikan mengenai bibit jagung berkualitas terbaik untuk petani di Dompu. Ia menilai, hasil jagung di Dompu ini terkenal sangat terbaik dan berkualitas ekspor sampai ke mancanegara. Problemnya adalah, pupuk untuk jagung saat ini termasuk sangat sulit diperoleh petani di Dompu. Maka sudah saatnya Bima dan Dompu menerima irisan kue pembangunan untuk 5 tahun kedepan. “Saya memohon dukungan, doa dan restu untuk merebut konstitusi untuk memimpin NTB. Demi mengejar ketertinggalan kita selama 15 tahun belakangan ini. Hanya dou ndai lah yang bisa memba-

ngun dan mengerti mengenai kebutuhan daerah kita ini. Sorban adalah tanda suci untuk perjuangan Ahyar-Mori, agar Anda semua bisa menyampaikan kabar kepada seluruh keluarga untuk mencaki No.2,” tegas Mori Hanafi dalam orasinya. Setelah menyampaikan orasi politiknya, Mori Hanafi dan rombongan melanjutkan kegiatannya dengan blusukan dan menyapa masyarakat secara langsung. Ratusan warga Desa Simpasae dan Desa Saneo keluar dari rumah masingmasing dan menyambut dengan bahagia kehadiran Mori Hanafi di desa mereka. Selain itu, Mori Hanafi, juga melakukan kunjungannya ke Desa Baka Jaya, Dompu. Dalam kampanye di desa ini, Didi Wahyudi, SE, yang merupakan anggota DPRD Kota Dompu Fraksi Gerindra menegaskan dukungan dan komitmen pemenangan pasangan Ahyar-Mori. “Hanya Mori Hanafi yang orang Mbojo. Maka di desa ini suaranya harus 90% untuk Ahyar Mori. Yang saya bawa kesini untuk ekonomi rakyat yang lebih baik lagi, untuk kemaslahatan masyarakat. Sehingga 85 hari lagi jangan lupa kita harus memenangkan Ahyar-Mori. Caki mena nomor 2, coblos sorbannya AhyarMori!,” demikian sambutan yang penuh semangat dari Didi Wahyudi di Desa Baka Jaya. Rangkaian acara Mori Hanafi di Dompu kemaren termasuk juga mengalungkan sorban sebagai tanda suci perjuangan Ahyar Mori kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Gender dan Relawan. (tim)

Amaq Asrul: Tidak Ada Kemajuan Tanpa Kebebasan Dari Hal. 1 Bebas dari rasa takut. Rakyat juga tidak boleh ditakut-takuti. Kebebasan, kata Amaq Kake Ali ini, ibarat sekeping mata uang dari kemajuan. Tidak ada kemajuan tanpa kebebasan. Calon independen yang datang dari rakyat sendiri akan keliru kalau tidak dipilih oleh rakyat. ‘’Mau pilih atau tidak pilih itu urusan side, kalau tidak dipilih berarti side yang keliru, kira-kira begitu,’’ ucap Sang Pendobrak ini menegaskan. Dalam memilih pemimpin, sudah jelas ada ketentuan dalam Kitab Suci Al Quran. Allah berfirman, kalau memilih pemimpin, pilihlah yang ahli. Yakni yang bisa berbuat adil. Apa yang menjadi ketentuan dalam Firman Allah itu diingatkan Ali BD sebagai panutan. ‘’Tidak usah cari yang lain, pakai Al Quran,’’ ucapnya. Keadilan itu tentunya identik dengan tidak berpihak. Non Partai dan Non Blok. Inilah calon independen. ‘’Bagaimana bisa adil kalau ditakuti dan dikungkung kelompok tertentu,’’ terangnya. Calon independen adalah calon yang datang dari rakyat. Rakyat yang mengusung, bukan partai, bukan organisasi, bukan kelompok tertentu. Dihadapan massa yang hadir, Ali Dachlan ini juga menyempatkan diri menjawab sejumlah pertanyaan yang dialamatkan kepadanya. Diantaranya, ada pertanyaan soal perhatian pemerintah mengatasi krisis air? Jawab Ali

Dachlan, ia adalah pelopor dimulainya Bendungan Pandanduri. Saat awal dianggarkannya pembebasan lahan Rp 5 miliar tahun 2004 silam, banyak yang menentang. Namun kini bisa dirasakan manfaat besarnya bagi masyarakat. Dalam menyediakan air bersih, air Pandanduri juga saat ini sedang dipersiapkan pengelolaannya menjadi air bersih. Air tersebut kemudian akan dibawa ke wilayah Lotim bagian selatan. Persoalan krisis air bersih diyakini akan segera tertangani di wilayah selatan. Lombok bagian selatan katanya, akan melimpah air bersihnya nanti. Bahkan diyakini, akan lebih baik dibandingkan dengan air bersih yang ada di wilayah perkotaan. Dituturkan, beberapa waktu lalu ada salah satu calon yang mengaku menangis di wilayah Maringkik. Padahal, air ke Maringkik itu sudah ada sejak lama. Pemkab Lotim sudah memasang pipa lewat laut. “Mungkin calon itu belum melihat airnya,” urainya. Bagaimana soal pembangunan pasar? Soal pasar, Ali BD selama menjadi Bupati Lotim memang menjadikan pembangunan pasar ini sebagai salah satu prioritas. Ditempat-tempat yang sudah dibangun, sudah sangat dirasakan manfaatnya. Semua pasar yang dibangun pun tanpa utang. Tidak seperti kabupaten lain yang masih berutang. Ada salah satu kabupaten yang berutang Rp 290 miliar untuk membangun kantor bupati. ‘’Kalau kita

membangun kantor bupati tanpa utang,’’ urainya. Ali BD menegaskan, dirinya tidaklah termasuk orang yang berbicara terlalu tinggi. Tidak suka janji janjikan orang. ‘’Saya orang orang yang suka bekerja. Siapa yang suka dengan janji-janji, datang saja ke orang yang berjanji, siapa yang bekerja datang ke orang yang suka bekerja,’’ imbuhnya. Soal Kabupaten Lombok Selatan turut ditanyakan warga ke Ali Dachlan. Kata Ali BD, KLS sama statusnya dengan Provinsi Pulau Sumbawa. Untuk saat ini, pembentukan daerah otonomi baru itu sedang mengalami moratorium. ‘’KLS itu bagus, cuma sekarang moratorium. Karena banyak daerah baru yang tidak maju. Saat moratorium dibuka, pasti terbentuk nanti PPS dan KLS,’’ ujarnya. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Independen, TGH Lalu Gede Sakti menegaskan kembali cara memilih pemimpin. Ia katakan, caracara memilih pemimpin itu sudah jelas dalam Islam. Syariat Islam audah tegas menerangkan pilih calon yang jelas. Ali BD adalah jawaban dari figur pemimpin yang jelas. Sudah pasti bisa dan berpengalaman dalam memimpin. Ali BD juga sudah sangat berjasa memimpin Lotim. Salah satu bukti nyatanya, gaji guru tidak tetap (GTT) tertinggi di NTB. ‘’Ini kita bicara kenyataan, bukan buat isu yang buta atau sekadar buat janji-janji. Ali BD sudah melakukannya dengan nyata,” demikian. (rus)

Halaman 15

Pastikan Budaya Prestasi Terjaga Dari Hal. 1 Atas sejumlah capaian itu, NTB meraih sejumlah apresiasi dan penghargaan bergengsi.Pada 2010 NTB meraih dua penghargaan bergengsi di bidang pariwisata, masing-masing Indonesia Tourism Award (ITA) dan Indonesia MICE Award (IMA). Pada 2013 NTB terpilih sebagai provinsi terbaik dalam kinerja pembangunan infrastruktur jalan bersama Jawa Timur dan Sulawesi Selatan (2013). Pada 2015 NTB merebut World’s Best Halal Honeymoon Destination dan World’s Best Halal Tourism Destination pada ajang World Halal Travel Award di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Pada akhir 2016, TGB didaulat memberi testemoni pada Sidang Umum PBB di New York Amerika Serikat atas capaian MDGs di NTB yang dinilai paling progresif. Prestasi pembangunan tidak jatuh dari langit atau datang seketika. Ada budaya prestasi yang coba TGB tanamkan sejak awal di ranah birokrasi pemerintahan khususnya dan di kalangan masyarakat luas umumnya. TGB menanamkan optimisme bahwa NTB bisa berdiri sama tegak dengan daerah lain dalam bidang apapun. Bahwa NTB tidak boleh lagi diplesetkan dengan sebutan Nasib Tidak Baik dan sebutan sejenisnya yang cenderung merendahkan diri sendiri. Di ranah birokrasi, TGB mendorong budaya prestasi ini sebagai motor percepatan pembangunan. Tentu bukan perkara mudah mengubah mentalitas birokrasi yang sering dilekatkan dengan lambat, tertutup dan kotor. Namun TGB memulainya dengan satu keyakinan bahwa budaya prestasi harus mulai ditanamkan di ranah birokrasi, sebab birokrasi inilah ujung tombak pembangunan. Jika budaya prestasi tidak melekat pada diri birokrasi, percepatan pembangunan NTB mustahil bisa digerakkan. Pastikan Terjaga ZUL-ROHMI sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang mendapat dukungan TGB, menyadari betul pentingnya menjaga warisan budaya prestasi ini. Lebih dari sekadar menjaga, ZUL-ROHMI menyadari budaya prestasi di ranah birokrasi NTB masih sangat mungkin ditingkatkan. Perbaikan tatakelola dan peningkatan kapasitas para birokrat menjadi titik fokus yang akan ZUL-ROHMI sentuh. “Tantangan pembangunan NTB ke depan makin membutuhkan satu perangkat birokrasi daerah yang terkelola dengan sistem yang terpadu, transparan dan profesional dalam memangku amanah menjalankan roda pemerintahan,’’ Doktor Zul. Menjaga budaya prestasi khususnya di ranah birokrasi akan dilakukan ZUL-ROHMI dengan memantapkan apa yang TGB lakukan. Sembari terus mencari terobosan dan inovasi dalam mengelola birokrasi daerah. ZUL-ROHMI menekankan betul pentingnya terobosan dan inovasi, agar birokrasi daerah terus menerus memperbaharui di-

rinya menjadi lebih baik. Inovasi terutama ditujukan pada perbaikan pelayanan publik, kecepatan merespons masalah atau keadaan dan transpransi NTB Care Salah satu terobosan ZULROHMI untuk memastikan budaya prestasi di ranah birokrasi terus tumbuh, adalah menyiapkan layanan NTB Care guna menjawab persoalan warganya. “Sekarang sudah zamannya teknologi, kita akan manfaatkan teknologi untuk kemudahan masyarakat,” kata Doktor Zul. Layanan NTB Care sangat mudah di akses. Masyarakat yang memiliki keluhan seputar dampak akibat bencana, TKI dan TKW, hingga meninggalnya kepala rumah tangga bisa langsung melaporkan ke NTB Care. Nantinya, petugas NTBCare yang tersebar di seluruh kabupaten/kota akan mendatangi warga untuk memberikan pendampingan atas permasalahan hidup yang dihadapi. ZUL-ROHMI terinspirasi dari layanan transportasi //online// seperti Go-jek, Grabbike, dan Uber yang mampu memanjakan para pengguna. Terobosan seperti ini juga harus dilakukan dalam memberi kemudahan bagi masyarakat NTB. Sama seperti Go-jek, Grabbike, dan Uber yang mengantarkan para pengguna mencapai tujuan, NTBCare pun akan mengantarkan masyarakat mendapatkan penanganan persoalan dengan segera. “Tak ada lagi cerita warga kita bingung hendak melapor ke mana. Kita dipilih rakyat itu untuk rakyat,” ujar Doktor Zul. Gagasan NTB Care sendiri buah karya ciamik dari pasangan ZUL-ROHMI. Pemikiran matang keduanya mampu mewujudkan berbagai program yang menarik, efektif, dan juga bermanfaat bagi warga NTB. Rohmi berharap NTB Care menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan yang kerap dialami perempuan NTB. Perempuan NTB tidak perlu ragu mengadu. Bagi Rohmi, pemanfaatan teknologi menjadi hal yang wajib dilakukan guna mengetahui kondisi warganya, terutama perempuan. Selama ini, banyak perempuan yang enggan mengadukan persoalannya dan memilih pasrah. Menurut Rohmi, perempuan jangan ragu mengadu. Rohmi tidak ingin jika kelak Allah izinkan terpilih, perempuan NTB menganggapnya sebagai sosok kepala daerah yang ‘jauh’ dari warganya. Rohmi ingin sekali menjadi teman, sahabat, dan keluarga sebagai sesama perempuan. Kehadiran NTB Care juga diyakini akan memutus lambannya proses pengaduan masyarakat. ZUL-ROHMI dan Rohmi menggagas NTBCare sebagai sebuah badan yang diisi tim khusus untuk melayani pengaduan masyarakat. Penuh kekinian, masyarakat NTB bisa mengakses layanan NTB Care melalui sejumlah platform, mulai dari aplikasi NTB Care, whatsapp dan messenger.(Tim)

TGH. Abdul Karim: Ali BD Tak Mundur Tegakkan Kebenaran Dari Hal. 1 Awalnya, memang Pak Ali tidak mau, karena alasan tidak paham politik. Ali BD kemudian dibujuk lewat teman dekatnya agar benar-benar mau maju. Sang Pendobrak ini pun kemudian coba dijebak dengan membutkan surat dukungan dari sejumlah partai politik. Setelah surat itu jadi, baru kemudian dibawa ke Ali BD. “Saya minta tanda tangan lengkap dengan stempel pada beliau,” ucapnya. Tuan Guru bercerita, ia tidak mau menceritakan tujuan saya secara langsung. Saat itu, TGH. Abdul Karim berkata, ia akan meminta sumbangan. Salah satu syaratnya adalah ada keikutsertaannya. “Saya bilang jangan dibaca,” tuturnya. Setelah menandatangani dan stampel, surat tersebut kemudian dibawa ke Kantor Walikota Mataram. Setiba di kantor wali kota, tuan guru ditanya oleh staf. “Mau apa? Jawabnya, “Saya mau melamar,”. lamar apa?, “Mau jadi walikota,” jawabnya. Dirinya kemudian bertanya di mana memasukkan lamaran. Staf yang menerima justru menjawab, “Kan mau jadi walikota, kok tempat melamar tidak tahu,”. Tuan Guru menjawab, “kan nggak pernah ini itu, saya baru belajar, nanti kalau saya sudah jadi, pasti saya tahu,” tuturnya. Selanjutnya staf memintanya untuk memasukkan datanya ke DPRD. “Di mana kantor DPRD?” tanyanya kembali.

Pertanyaan staf ini dijawab dirinya tidak pernah mengurus hal semacam itu. Kemudian semua berkas yang dibawa dimasukkan ke DPRD Kota Mataram. Menjelang dua hari, lanjut Tuan Guru Abdul Karim, ia mendatangi kantor YSM milik Ali BD. Saat keluar bertemu tuan guru, Ali BD bekata, “Sekarang saya tahu maksud tuan guru”. Pengakuannya, dia dikasih tahu oleh wartawan yang sempat mewawancara Ali BD kala itu. Sejak saat itu, Ali BD tegasnya dirinya siap maju agar tidak dikatakan bohong. Akan tetapi, saat proses pemilihan berlangsung, ia kalah satu suara dari H. Moh. Ruslan. Setelah itu kemudian , ada cerita bahwa Ali BD mencalonkan diri sebagai calon Bupati Lotim. Dirinya setuju Ali BD sebagai calon bupati dan berhasil menjadi bupati pada tahun 2003-2008. Sejak periode pertama menjadi Bupati ini, Ali BD langsung menegakkan syariat Islam, dengan memberlakukan zakat 2,5 persen bagi pegawai. Meski menuai protes keras di awal penerapannya, namun Ali BD tdak mundur dalam menegakkan kebenaran. Tidak mundur dengan adanya demonstrasi dan penolakan yang terjadi. Sangat disyukuri, zakat saat ini berkembang dengan baik. Bahkan sangat banyak sekali manfatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin. (*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 6 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Soal Nambung

Pemkab Loteng Ambil Sikap Usai Pilkada Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan belum akan mengambil sikap soal sengketa tapal batas dengan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di wilayah Nambung dalam waktu dekat ini. Paling tidak hingga usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB bulan Juni mendatang. Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (5/4) mengatakan, pihaknya tidak mau mengambil risiko jika harus bersikap sebelum pelaksanaan pilkada. Karena khawatir, sikap Pemkab Loteng itu nantinya bisa memicu konflik di tengah masyarakat. Se-

mentara stabilitas keamanan sangat dibutuhkan dan jauh lebih penting menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. “Kita fokus ke persiapan pilkada dulu. Bagaimana supaya masyarakat dan daerah bisa tetap aman. Soal Nambung, nanti kita bahas setelah

pilkada,” terangnya. Pemkab Loteng sendiri sudah menyiapkan langkah hukum terkait sengketa wilayah Nambung tersebut. Dengan akan mengajukan yudisial review ke Mahkamah Agung (MA), terkait keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tahun

2017 lalu yang mengatakan kalau wilayah Nambung masuk menjadi bagian dari wilayah Lobar. Semua berkas dan dokumen pendukung tengah dipersiapkan oleh Pemkab Loteng. “Pada waktunya Pemkab Loteng pasti bakal bersikap,” tandasnya. Karena bagaimanapun juga, wilayah Nambung adalah bagian dari Loteng. Dan, Pemkab Loteng berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut. Meski harus dengan menempuh proses hukum. (kir)

Penyidik Buru Pemilik Bibit Lobster Mataram (Suara NTB) – Pengungkapan kasus penyelundupan bibit lobster senilai Rp 600 juta tak berhenti pada penangkapan dua pelaku. Pemilik atau cukong bibit lobster juga diburu. Sebab dia yang memiliki hubungan bisnis dengan pengepul di Jakarta. Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda NTB, AKBP Erwin Ardiansyah menerangkan, penelusurannya dimulai dari keterangan kedua tersangka yang berperan sebagai kurir. “Tersangka yang sudah kita amankan akan kita mintai keterangan. Dari sana nanti kita lakukan pengembangan,” ujarnya dikonfirmasi kemarin. Informasi awal yang diperolah, pemilik bibit lobster tersebut berinisial KH yang berasal dari Lombok. “Dia penjualnya,” ungkap dia. Penelusuran juga terhadap cukong di Jakarta calon penerima bibit lobster. Erwin mengatakan, pihaknya masih mendalami mengenai jaringan penyelundupan bibit lobster ini. Sebanyak 8.501 bibit lobster pesisir selatan Lombok digagalkan penyelundupannya, Senin (2/4) lalu. Rinciannya 7.650 ekor dan jenis mutiara 851 ekor. Dua orang yang diamankan, yakni MS dan SM. Mereka diamankan di wilayah Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Bibit diangkut tersangka MS yang mengemudi mobil pikap bernomor polisi DR 9478 LZ. Dua tersangka yang kini masih diamankan itu dikenai Pasal 88 Juncto Pasal 16 Ayat 1 dan atau Pasal 100 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31/2004 tentang Perikanan. (why)

Ketua Panwaslu Lobar Tak Gentar Diadukan ke Bawaslu Giri Menang (Suara NTB) Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Barat (Lobar), Lalu Arjuna Surya Nursiwan angkat bicara terkait laporan pemilik akun media sosial Datu Daha ke pihak Polres Lobar. Arjuna mengklarifikasi bahwa pelaporan itu bukan mengatasnamakan pribadi dirinya. Namun dirinya hanya mengakomodir para Panwascam yang menyatakan keberatan atas postingan dari pemilik akun Datu Daha itu. Arjuna menegaskan tak gentar menghadapi jika persoalan ini diadukan ke Bawaslu provinsi NTB. “Jadi salah kalau yang dianggap saya yang melaporkan, saya hanya mengakomodir. Dan di situ ada tanda tangan 30 Panwascam,” ujar Arjuna, Kamis (5/4). Menurutnya segala tindakan yang dilakukan dirinya bukan mengataskan pribadi, mengingat lembaga yang dinaunginya merupakan lembaga kolektif kolegial. Di mana didalamnya terdapat keputusan pleno pimpinan. Sehingga ia membantah adanya anggapan orang jika dirinya hingga terbawa perasaan dan antikritik.Sebab secara pribadi dirinya mengaku tidak antikritik dan sudah tebal telingga mendegar hal itu. “Yang namanya penyelenggara itu harus tebal telinga, tapi ini rekan-rekan Panwascam merasa tersinggung dan keberatan dengan hal itu. Sehingga dari pada mereka melakukan hal yang tidak diingingkan, kita akomodir saja,” jelasnya. Selain itu menyangkut postingan foto Datu Daha terkait kritik adanya pelanggaran pilkada oleh oknum kepala desa dan dibiarkan oleh Panwaslu, Arjuna mengatakan pihaknya justru tidak membiarkan pelanggaran itu. Bahkan Arjuna mengaku malam sebelum postingan itu pada tanggal 18 Maret 2018 lalu, pihaknya justru sudah berkoordinasi dengan sentral Gakkumdu untuk mengundang klarifikasi oknum kepala desa yang diposting itu. “Malamnya itu kita sudah koordinasi awal. Saya perintahkan kepada Panwascam Gunungsari dan Batulayar untuk melakukan undangn klarifikasi,” sambungnya. Sebelumnya pihak Kuasa Hukum Datu Daha berencana akan meneruskan persoalan ini hingga ke Banwaslu Provinsi NTB. Bahkan menuntut agar Ketua Panwaslu Lobar untuk dipecat lantaran diduga mengarah kepada salah satu calon. Menanggapi hal itu, Arjuna justru mempersilakan untuk meneruskannya. Iapun mengaku akan siap mengahadapi laporan tersebut. “Saya akan siap saja, dan saya akan buktikan kalau persangkaan beliau-beliau itu menyatakan bahwa saya berpihak kepada salah satu paslon tidak benar. Tentunya saya punya bukti-bukti otentik,” tegasnya. (her)

(Suara NTB/ars)

BERSALAMAN - Nazarudin dan Muhamad Kasim bersalaman disaksikan Plt. Walikota Mataram H. Mohan Roliskana dan Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang.

Pemkot Mataram Minta Maaf ke Jurnalis Mataram (Suara NTB) Dugaan intimidasi yang dialami jurnalis Suara NTB, Muhammad Kasim akhirnya diselesaikan dengan damai, Kamis (5/4). Plt Walikota Mataram H. Mohan Roliskana secara terbuka meminta maaf kepada korban dan media umumnya. Permintaan maaf juga disampaikan Nazarudin Fikri, pelaku intimidasi yang menjabat sebagai Kabag Infrastruktur dan Kerjasama Setda Kota Mataram. Perdamaian difasilitasi Alainsi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, dihadiri sejumlah jurnalis dari berbagai media di Kantor Walikota Mataram. Dalam pertemuan itu, Mohan Roliskana mengaku sudah menerima kabar insiden itu dari pemberitaan yang bertebaran di media sosial dan media cetak. “Tadi pagi saya langsung panggil yang bersangkutan, saya berikan peringatan, dan saya harus akui, saya minta maaf,” kata Mohan. Ia mengaku tidak meyangka insiden itu akan terjadi, terlebih selama ini komunikasi antara wartawan dengan semua pejabat Pemkot Mataram selama ini berlangsung baik. Wakil Walikota Mataram ini juga berterimakasih karena kasus itu tidak dilanjutkan ke proses hukum. “Kami akan melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Tapi saya ingin sampaikan, tidak semua (pejabat) punya kemampuan komunikasi yang baik, untuk itu ini akan jadi bahan evaluasi saya,” ujarnya. Mohan berjanji akan melakukan pembinaan lebih jauh kepada para pejabat, setidaknya berupa pelatihan public speaking dan sikap ketika berhadapan dengan jurnalis agar insiden yang sama tidak terulang. Ketua AJI Mataram Fitri Rachmawati dalam pertemuan itu memaparkan kronologi kejadian sesuai keterangan Muhammad Kasim alias Cem dan saksi wartawan Radar Lombok, Ali Ma’sum. Menurutnya ada masalah dengan cara komunikasi Nazarudin yang dianggap berlebihan. Apalagi sempat mengayunkan tangan hendak memukul. Cem yang sedang menjalani tugas jurnalistik menurutnya sangat terganggu dan merasa dihalang - halangi untuk mendapat informasi. “Padahal menurut

kami, informasi yang ditanyakan Cem adalah informasi publik, tentang serapan anggaran triwulan pertama 2018. Ya, mestinya dijelaskan apa adanya, tidak kemudian ditanggapi dengan reaksi berlebihan,” paparnya. Pikong - sapaan Fitri Rachmawati - juga melakukan koreksi dan identifikasi kemungkinan ada pelanggaran kode etik dari cara dan sikap Cem mewawancarai oknum, namun tidak ditemukan. Menurutnya Cem sudah menjalankan tugasnya sesuai kaidah profesi. “Sehingga barangkali ada cara pandang yang salah pak Nazarudin terhadap kerja jurnalistik. Kami tidak tahu itu apa, dia (Nazarudin) yang bisa menjelaskan,” jelasnya. “Tapi intinya kita menyayangkan ini terjadi, itu satu. Yang kedua, ini barangkali bisa jadi bahan evaluasi kepada (birokrasi) di Kota Mataram atas pejabat yang mungkin masih ada yang arogan. Intinya kami tidak ingin ini terulang lagi,” harapnya. Pertemuan berlanjut dengan menghadirkan Nazarudin. Mohan kembali mengulas penyampaian permintaan maaf, dilanjutkan ucapan sama oleh Nazarudin. “Saya akuisayakhilaf,sayamenyesaldan saya minta maaf,” akunya. Suasana semakin cair ketika Cem dan Nazarudin bersalaman dan saling memaafkan. (ars)

Kapolda NTB Prihatin Kasus Perwira Polres Loteng Tembak Mati Ipar Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli menyayangkan peristiwa penembakan warga sipil oleh perwira Polres Lombok Tengah (Loteng) di Medan, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi saat yang bersangkutan sedang mengambil cuti. “Saya prihatin,” kata Firli ditemui di Mapolda NTB, Kamis (5/4). Dia mengatakan, penyelidikan kasus tersebut di luar kewenangannya. Meskipun terduga pelakunya merupakan perwira di Polres Lombok Tengah yang notabene jajaran Polda NTB. “Saya tidak bisa menjelaskan peristiwa yang

tidak terjadi di wilayah saya. Mohon maaf,” kata dia ketika ditanya lebih lanjut mengenai kronologis kejadian tersebut. Firli mengatakan, Kompol Fahrizal yang kini menjabat sebagai Wakapolres Lombok Tengah pergi ke kampung halamannya di Medan di luar tugas kedinasan. “Dia sedang cuti,” sebutnya. “Untuk penanganannya sudah diserahkan ke Mabes dan Polda Sumut. Kalau kejadiannya di sini, saya yang menangani,” imbuh Firli. Informasi yang dihimpun, Fahrizal (41) diduga menembak adik iparnya Jumingan alias Iwan (34), Rabu (4/4) petang sekitar pukul 21.00 Wita

di rumah keluarganya di Jalan Tirtosari, Bantan, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Dia pulang menjenguk ibunya yang baru sembuh dari sakit. Sebelum menembak korban, pelaku diduga sempat menodongkan pistol ke arah ibundanya. Korban menderita luka tembak di kepala dan perut. Setelah itu, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolda Sumut. Kompol Fahrizal dilantik sebagai Wakapolres Lombok Tengah 11 Desember 2017 lalu. Sebelumnya, Fahrizal pernah bertugas di Polrestabes Medan. (why)