HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
SELASA, 6 FEBRUARI 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 273 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Mampu Bersaing dengan Rumah Sakit Lain
RSUD Tripat Gerung Targetkan Naik Kelas Giri Menang (Suara NTB) Direktur RSUD Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung, drg. Arbain Ishaq secara resmi menerima Sertifikat Akreditasi dari Ketua Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) DR. dr. Sutomo di Epiwalk Jakarta, Senin (5/2)
kemarin. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya RSUD Tripat ditetapkan menjadi Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna dengan raihan bintang lima awal Januari lalu. Dengan diperolehnya piagam paripurna tersebut, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
PIAGAM PARIPURNA - Dirut RSUD Tipat drg. Arbain Ishak saat menerima piagam paripurna untuk RSUD Tripat.
(Suara NTB/ist)
H Fauzan Khalid
Ekonomi NTB Melaju 7,10 Persen Tanpa Tambang Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB memuji pertumbuhan ekonomi NTB yang naik cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi NTB melaju 7,10 persen pada triwulan IV 2017, tanpa tambang. Biasanya, pertumbuhan ekonomi NTB tanpa tambang hanya tumbuh 5 persen setiap triwulan.
(Suara NTB/bul)
SIGNIFIKAN - Rilis resmi pertumbuhan ekonomi NTB kemarin di BPS NTB. BPS memuji pertumbuhan ekonomi NTB yang cukup signifikan.
TO K O H Tunggu Pengaduan Masyarakat
Darmowijoyo
PIHAK Kejati NTB belum memantau penuh dugaan aliran dana ke sejumlah pejabat, termasuk ke Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam kasus Pasar Brang Bara, Sumbawa Besar. Aliran dana ke oknum jaksa juga belum diproses karena masih menunggu pengaduan resmi. ‘’Saya baru dengar itu (dugaan aliran dana ke TP4D). Dan sampai saat ini kita belum menerima laporan soal itu,” kata Asisten Bidang Pengawasan (Aswas) Kejati NTB, Darmowijoyo, SH menjawab Suara NTB, Senin (5/2). Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
KO M E N TTAA R
Jagung Gagal Panen DINAS Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB mencatat, areal tanaman jagung yang gagal panen akibat diterjang angin kencang belum lama ini sekitar 1.700 hektare. Areal tanam jagung yang rusak diterjang angin kencang itu tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. ‘’1.700 hektare yang rusak,’’ kata Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (5/2) siang di Kantor Gubernur. Ia mengatakan, jumlah areal yang gagal panen akibat diterjang angin kencang tersebut berdasarkan laporan yang diterima dari Balai Proteksi Tanaman Pangan (BPTP). Ia menjelaskan, BPTP bertugas mendata tanaman pangan yang rusak akibat bencana maupun hama penyakit di daerah ini. Bersambung Husnul Fauzi ke hal 15 (Suara NTB/dok)
‘’Tanpa tambang, pada triwulan IV 2017, ekonomi NTB tumbuh 7,10 persen. Cukup bagus. Bukan karena diakhir masa pemerintahan TGB (Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi). BPS tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk Pak Gubernur,’’ kata Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih dalam rilis, Senin (3/2) kemarin. Sumber pertumbuhan ekonomi utama menurut lapangan usaha, diantaranya pertanian paling tinggi. Konstribus-
inya sampai 1,37 poin, menyusul perdagangan sebesar 1,02 poin. Selanjutnya, konstruksi 0,68 poin, transportasi 0,45 poin, jasa keuangan 0,30 poi. Kemudian jasa pendidikan 0,26 poin dan pertambangan minus 5,15 poin. Dalam rilis resmi kemarin, hadir Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Hidayat, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, Taukhid, Kepala Dinas Kominfotik, Tri Budiprayitno, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB,
Ahmad Nur Aulia, Kepala Biro Humas Setda NTB, H.Irnadi Kusuma dan pejabat lainnya. Endang memaparkan secara umum, kondisi perekonomian NTB berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku triwulan IV-2017 yang mencapai Rp 31,19 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 23,26 triliun. Sehingga PDRB tahun 2017 menjadi Rp 123,9 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp 94,6 triliun atas dasar harga konstan. Bersambung ke hal 15
Pembangunan Global Hub Kayangan Semakin Terang Mataram (Suara NTB) Lokasi pembangunan mega proyek Global Hub Kayangan Lombok Utara telah memperoleh rekomendasi dari Dirjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Artinya, pembangunan mega proyek tersebut semakin terang. ‘’Yang saya tahu, begitu. Sudah ada rekomendasi dari Dirjen Tata Ruang,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (5/2) siang. Dengan keluarnya rekomendasi mengenai pemanfaatan tata ruang, maka pengelola dalam hal ini PT. Bandar Kayangan Internasional akan menyelesaikan persoalan lahan. Termasuk mengenai Detailed Engineering Design (DED) pada lahan seluas 7.000 hektare tersebut. Ia mengatakan masterplan pembangunan Bandar Kayangan sudah ada. Begitu juga mengenai delineasi kawasan. Untuk memulai pembangunan di kawasan seluas 7.000 hektare tersebut, tentunya kata Ardhi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan keluarnya rekomendasi dari Kementerian ATR tersebut, maka izin lokasi sudah dapat dikeluarkan. Yang belum jelas, kata Ardhi, jalan yang ada saat ini apakah akan masuk dalam kawasan Global Hub Bandar Kayangan atau tidak. Jika ada di dalam kawasan maka statusnya harus di-clear-kan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
PUSAT BISNIS - Rencana pembangunan pusat bisnis dengan transportasi publik massal di Kawasan Global Hub Kayangan Lombok Utara.
Ahyar Sambangi Tokoh Hindu, Mori ’’Blusukan’’ ke Bima Mataram (Suara NTB) TGH. Ahyar Abduh yang juga Bakal Calon Gubernur Provinsi NTB menyambangi 300 umat Hindu dan para tokoh Hindu yang bertempat di Banjar Dadia, Pura Karang Medain, Kota Mataram, tentang betapa pentingnya menciptakan NTB yang toleran. Pertemuan Ahyar bersama para tokoh Hindu itu digelar dalam acara bertajuk “Simakrama TGH. Ahyar Abduh bersama Semeton Umat se-Darma”, Minggu, (4/2). Acara tersebut dihadiri sekitar 300 orang, termasuk para tokoh umat Hindu di Banjar Dadia, Karang Medain. Pertemuan itu digelar Ahyar dalam rangka menciptakan NTB yang cinta akan keberagaman dan cinta akan perdamaian sesama pemeluk agama. Ahyar menjelaskan, untuk menciptakan NTB yang toleran, masyarakat harus mengedepankan rasa kasih dan rasa saling menghargai antar sesama. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
MENYAPA - Bakal Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh saat menyapa umat Hindu dan para tokoh Hindu di Banjar Dadia, Karang Medain, Kota Mataram, Minggu (4/2).
Pemprov Kurangi 3.903 Usulan Formasi CPNS 2018 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengurangi jumlah usulan CPNS 2018 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebanyak 3.903 formasi. Pada 2017 lalu, Pemprov mengusulkan 4.603 formasi. Namun dengan adanya persyaratan belanja aparatur harus kurang dari 50 persen, maka Pemprov hanya mengusulkan 700 formasi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (5/2) siang mengatakan rasio belanja aparatur/pegawai dengan jumlah usulan 700 formasi menjadi 39,28 persen. “Kita tak berani terlalu melebihi dari rasio belanja pegawai yang kita miliki.
700 usulan formasi yang kita kirim ke pusat, secara resmi kemarin. Terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis,” terang Fathurahman. Ia menjelaskan, dengan usulan sebanyak 700 formasi tersebut maka biaya yang akan dikeluarkan mulai dari gaji sampai Diklat Prajabatan sebesar Rp 42,9 miliar lebih. Sehingga, total rasio belanja pegawai dengan tambahan 700 formasi tersebut menjadi 39,28 persen dan belanja publik 69,72 persen. Dari keadaan saat ini rasi belanja pegawai sebesar 29,47 persen dan belanja publik 70,53 persen. Pada 2017 lalu, Pemprov NTB mengusulkan sebanyak 4.603 formasi CPNS ke Kementerian PANRB. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 6 Februari 2018
Halaman 2
Tiga Kantor Lurah di Mataram Masih Sewa Mataram (Suara NTB) Tiga kantor lurah masih status sewa (ngontrak) dan menggunakan aset milik Pemprov NTB. APBD Kota Mataram 2018 masih tidak cukup untuk membangun kantor lurah. Tiga kantor lurah itu berada di Kecamatan Cakranegara, yakni Kelurahan Cilinaya, Mayura dan Karang Taliwang. berapa warga telah menawar agar lahan miliknya dibeli oleh pemerintah. Namun harga yang ditawarkan tidak terjang-
kau dengan kondisi kas daerah. ‘’Ada yang tawarkan. Tapi sangat mahal,” kata Sekda. Secara bertahap Pemkot
mudahan tahun berikut bisa kita anggarkan,” ucapnya. Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H.M. Syakirin Hukmi juga mengatakan, tidak ada anggaran untuk pembelian lahan khusus pembangunan kantor lurah. Yang ada, hanya pembebasan lahan persiapan pembangunan Kantor Walikota di Lingkar
Selatan sekitar Rp 8 - 9 miliar. “Kalau khusus yang itu tidak ada,” jawabnya. Kantor Lurah Cilinaya sejak lama tidak memiliki kantor tetap. Pelayanan administrasinya berpindah - pindah dari kontrakan yang satu ke kontrakan lainnya. Saat ini, pelayanan di Kelurahan Cilinaya menyewa salah satu kios
milik warga di Lingkungan Karang Tapen. Sedangkan, Kelurahan Mayura menempati eks Kantor Dinas Kesehatan yang merupakan aset milik Pemprov NTB. Demikian pula, Kantor Lurah Karang Taliwang menempati eks UPTD Dikpora yang merupakan aset milik Pemkot Mataram. (cem) (Suara NTB/cem)
Lahan di kawasan Cakranegara kata Sekda, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Senin (5/ 2), terbilang sangat mahal. Be-
Mataram akan membangunkan kantor bagi tiga kelurahan tersebut. Tetapi tidak bisa sekaligus begitu saja, karena harus melihat kemampuan keuangan daerah. Eko mengakui, anggaran APBD 2018 belum dialokasikan untuk pembangunan atau pembelian lahan kantor lurah. “Belum ada tahun ini. Mudah -
SEJAK dua pekan terakhir, kelurahan Karang Baru memberlakukan aturan baru terkait pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Karang Baru. Aturan ini hanya memperbolehkan TPS digunakan oleh masyarakat Karang Baru serta lingkungan Kamasan, Monjok untuk membuang sampah di sana. Spanduk aturan tersebut juga telah dipasang di TPS agar diketahui oleh masyarakat. Masrun Menurut Lurah Karang Baru, Masrun, S.H, aturan ini diperoleh atas kesepakatan bersama oleh masyarakat melihat tumpukan sampah yang kadang sampai meluber ke jalan. “Sebenarnya aturan ini sudah dari dulu, bahkan dari Pemkot tetapi baru efektif berlaku dua minggu ini,” jelasnya saat ditemui Senin (5/2). Posisi TPS yang berada di tepi jalan membuat banyak masyarakat dari luar Karang Baru atau Kamasan membuang sampahnya ke sana disaat melewati jalanan itu. “Kalau pengangkutannya kita berlakukan mulai siang sampai malam, tetapi tetap saja sampahnya selalu penuh,” kata Masrun. Ia menambahkan selalu rutin mengecek keadaan TPS tersebut setiap waktu, tetapi selalu penuh meski sudah dikerahkan mobil dam untuk mengangkutnya. “Terutama di cuaca ekstrem seperti sekarang ini, warga banyak yang menebang pohon karena takut tumbang jadinya TPS itu penuh dengan tumpukan pohon,” terangnya. Setelah diberlakukan aturan tersebut, ternyata efektif menurunkan volume sampah di TPS tersebut. “Setidaknya sudah tidak meluber ke jalan lagi seperti sebelumnya. Yang banyak sekarang tumpukan pohon, tetapi dalam beberapa hari ke depan sudah berhenti,” imbuh Masrun. Sebenarnya pihaknya berencana memindahkan TPS tersebut ke tempat lain agar tidak berada di seberang jalan. “Sebenarnya ada tempat yang cocok untuk dijadikan TPS yang posisinya berada di dalam pemukiman warga, tetapi belum tahu ke depannya bagaimana. Itu juga kalau masyarakatnya setuju,” terangnya. Masrun menerangkan tempat yang ingin dijadikan TPS itu dulunya sempat dijadikan kandang kumpul, tetapi sudah lama terbengkalai. (uul)
(Suara NTB/uul)
Berlakukan Aturan TPS
Penjarakan Pedagang Miras Tradisional (Suara NTB/fit)
ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., menyayangkan masih maraknya warga yang berjualan minuman keras (miras) tradisional. Apalagi setelah DPRD Kota Mataram mengisiasi perda Kota Mataram tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dua tahun lalu. Munculnya kembali pedagang minuman beralkohol tradisional jenis tuak, menurut dia, karena penanganan persoalan ini oleh HM. Husni Thamrin Pemkot Mataram masih parsial. ‘’Jadi penanganannya tidak menyeluruh,’’ sesalnya. Ketika Pemkot Mataram memberikan kompensasi harus dibarengi dengan perjanjian. Sehingga ketika mereka kembali berjualan harus ditindak tegas. ‘’Sebenarnya kalau ada tindakan tegas, mereka tidak akan berani, apalagi sampai melibatkan aparat kepolisian,’’ ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (5/2) kemarin. Kesan yang nampak, justru ada pembiaran terhadap pedagang tuak oleh Pemkot Mataram. Sebab, meski sudah dibantu modal usaha, mereka masih saja mengingkari perjanjian telah mereka sepakati. Ini, lanjut politisi PPP, menunjukkan bahwa pedagang tuak, tidak lagi menganggap Pemkot Mataram ada. ‘’Perda yang kita buat juga tidak dihargai,’’ cetusnya. Untuk itu, Ketua Bapperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kota Mataram ini meminta Pemkot Mataram bersikap tegas. Melibatkan pula tokoh-tokoh agama. Keterlibatan tokoh agama diharapkan mampu memberi pencerahan kepada masyarakat yang masih berjualan tuak. Husni tidak menampik bahwa selama ini, Satpol PP memang sudah berbuat. Hanya saja, belum maksimal. Karena, razia miras yang dilakukan Satpol PP bersama aparat kepolisian, belum intens. Seharusnya, lanjut anggota Dewan dari dapil Selaparang ini razia dilakukan terus menerus. ‘’Harusnya Pol PP bersama kepolisian mengambil tindakan yang memberi efek jera,’’ imbuhnya. Husni menyarankan supaya pedagang tuak ditangkap, bila perlu dipenjarakan. Sebab, jika tidak ada tindakan tegas, maka penjualan miras akan terus subur di Mataram. Padahal ini sangat bertentangan dengan visi misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. ‘’Pokoknya ini harus dilakukan terus menerus. Tidak bisa hanya sekali dua kali saja,’’ tegasnya. Jika masih membandel, penjanjian itu dapat menjadi dasar Pemkot Mataram memenjarakan para pedagang tuak tersebut. Kalau aparat Satpol PP tidak mampu melakukan penertiban sendiri, maka harus melibatkan aparat kepolisian. (fit)
ANGKUT SAMPAH Petugas Dinas Lingkungan Hidup menaikkan sampah ke kendaraan roda tiga dari salah satu lingkungan kelurahan di Kota Mataram, Senin (5/2). Pola angkut buang tidak mampu mengurai sampah di Mataram.
Pola Angkut Buang
Belum Tuntaskan Persoalan Sampah di Mataram Mataram (Suara NTB) Sistem pola angkut buang diterapkan Pemkot Mataram, dalam penanganan sampah belum mampu menuntaskan persoalan sampah di ibukota Provinsi NTB ini. Pola ini tak ubahnya seperti cara konvensional, sehingga membutuhkan inovasi serta penanganan serius. Hal ini dikatakan Kadis Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi, Senin (5/ 2). Tetapi pola angkut buang semata - mata dilakukan mengurangi residu sampah yang mengacu pada tata kelola lingkungan. Dikatakan, ada dua tata kelola lingkungan dilakukan untuk pengurangan sampah. Yakni, pengurangan sampah menggunakan gera-
kan 3 R ( Reduce, Reuse, Recycle) dan pembentukan organisasi atau UPTD Bank Sampah. “UPTD ini berjalan tapi belum maksimal,” kata Irwan. Kedua, dengan cara mandiri lakukan pemulung. Ada pemilahan untuk dimanfaatkan dijual kembali. Di samping itu, pengolahan sampah jadi kompos. Dikatakan Irwan, pengurangan sampah dengan pola Reduce, Reuse, Recycle tidak melampaui 5 persen. Tetap akan kembali dengan sistem pola angkut buang. Daerah disebut berhasil mengurai sampah seperti Surabaya, Malang, Jakarta dan termasuk Makassar juga melakukan pola angkut buang. “Pola masyarakat tidak saja di Ma-
taram. Persoalan sampah kumpul buang. Sistem 3R hanya bisa 5 persen pengurangan,” jawabnya. LH sedang memikirkan pola modern penanggulangan sampai dengan menggunakan teknologi tepat guna. Teknologi ni sedang dikaji oleh Litbang. Artinya, proses pengelolaan sampah di TPS menggunakan incenerator ini. Lalu apa fungsinya pengadaan sarana seperti 325 roda tiga menghabiskan anggaran Rp 16 miliar serta pengadaan dump truck? Menurut Irwan, sifatnya pengganti. Ada penambahan dua unit, tapi kondisi angkutan rusak berat 5 unit. Ia mengaku, persoalan dihadapi tinggal satu adalah pen-
anganan sampah di TPS. Jika ada penambahan 10 truk sampah dan dua alat berat dijamin permasalahan sampah akan selesai. “Sudah ada regulasi, zonasi dan sistem dibangun dengan pendekatan ke masyarakat. Secara ekstrem saya ngomong kalau ditambah 10 truk dan dua alat berat, selesai urusan sampah di Mataram,” tegasnya. Dia menyebutkan, volume sampah setiap hari 1.500 meter kubik. Dari total itu hanya 85 persen bisa diangkut. Sisanya 15 persen mengendap di TPS liar dan depo. TPS liar ada karena pewadahan kurang. Artinya, petugas tidak mampu menjangkau maksimal. Seandainya sarana prasa-
rana memadai, Irwan berani menutup depo di pinggir jalan. Seperti Karang Baru dan Karang Medain. Persoalannya sarana dimiliki tak sepadan dengan tanggungjawab diemban. “Kenapa ada titik baru, karena tidak ada pewadahan. Seperti di eks Bandara Selaparang sampah melimpah. Jika saya paksakan menutup TPS pinggir jalan, pasti ada solusi dipikirkan. Jika mengarah ke Lawata ada overload. Sementara, truk bekerja satu unit,” bebernya. Pihaknya nanti akan mengevaluasi penanganan sampah di masing - masing kelurahan. Ini jadi bagian memonitor dan mengetahui sejauh mana progres penanganan di seluruh kelurahan. (cem)
Operasional MWP Kembali Molor Lahan Kosong Dinilai Ganggu Mataram (Suara NTB) Operasional Mataram Water Park (MWP) di Kompleks Taman Udayana kembali molor. Padahal, kolam renang diresmikan tahun 2010 lalu ditargetkan beroperasi Januari lalu. Dinas Pemuda dan Olahraga disinyalir hanya Pemberi Harapan Palsu (PHP). Kepala Dispora Kota Mataram, Amran M. Amin membantah jika disebut hanya memberikan janji kepada masyarakat. Ia berdalih belum dimanfaatkan MWP hingga saat ini, karena ada perbaikan di ruang ganti dan kamar mandi. “Ndak PHP. Kita ada perbaikan sedikit di kamar mandi dan kamar gantinya,” kilah Amran ditemui, Senin (5/2). Kolam renang pekan kemarin telah terisi air. Dinas Kesehatan kata Amran, telah diminta mengecek kualitas air. Persoalan mesin pompa dan penjernih kolam tidak masalah. Hanya saja, pemanfaatan ini perlu persiapan. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar mengarahkan setiap sekolah belajar renang sudah dilakukan. “Kalau MoU sudah kita selesai,” ujarnya. Pemanfaatan MWP, Dispo-
Wajah Kota Mataram
(Suara NTB/cem)
PERBAIKAN - Sejumlah pekerja beberapa waktu lalu memperbaiki keramik kolam renang di MWP. Perbaikan kini telah rampung, tapi justru belum dimanfaatkan oleh Dispora dengan alasan menunggu perbaikan ruang ganti dan kamar mandi. ra mendapatkan anggaran sekitar Rp 300 juta untuk operasional. Anggaran revitalisasi Rp 1,8 miliar untuk kawasan itu batal, karena defisit keuangan daerah. Penataan pun diserahkan sepenuhnya ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dua pekan lalu, PUPR telah memperbaiki keramik, memperbaiki mesim pompa, menata tempat parkir serta
memperbaiki bagian lainnya. Bahkan, air di kolam renang telah diisi penuh. Seperti diketahui, MWP salah satu aset telah lama mangkrak. Pembangunan proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 6 miliar. Sejak diresmikan tahun 2010 lalu, tak juga dioperasikan. Bahkan, hingga saat ini pemanfaatan beberapa kali batal. (cem)
Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh rupanya risih melihat lahan kosong seolah tak bertuan. Lahan nganggur merupakan aset pemerintah maupun swasta sebaiknya dimanfaatkan, agar tidak mengganggu wajah kota. Dikatakan Walikota, pemerintah mendorong agar lahan nganggur yang berada di Kota Mataram dioptimalkan. Apakah aset itu milik Pemprov, Pemkot Mataram atau aset negara dikelola BUMN. Lahan produktif itu diketahui memiliki nilai tinggi, sehingga perlu dimaksimalkan pemanfaatan. “Lahan luas potensial jangan dibiarkan. Padahal mengharapkan sebagai upaya menyerap tenaga kerja dan sebagainya,” kata Walikota, Senin (5/2). Oleh karena itu, Walikota mendorong penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimasukkan satu klausul mengenai pemanfaatan lahan nganggur. Sebab, ia melihat di beber-
apa titik lahan kosong terbengkalai begitu saja. Bahkan, ditumbuhi semak belukar dan tidak diberikan pagar rapi. “Ini mengganggu wajah kota. Paling tidak dibersihkanlah. Jangan dibiarkan tumbuh semak belukar begitu,” tandasnya. Kalau seandainya pemerintah diberikan kewenangan memanfaatkan lahan telantar itu, Walikota akan memanfaatkan untuk kegiatan produktif. “Masalahnya kita tidak diperbolehkan,” demikian ujarnya. Kaitannya dengan pemanfaatan barang milik daerah telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengeolaan barang milik daerah. Pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam peraturan itu diatur mengenai pengelolaan barang milk daerah perencanaan, penggunan dan penataan, pemindahtangan sampai penghapusan. (cem)
Cuti Kampanye
Walikota Ingatkan Program Tak Boleh Terganggu
H. Ahyar Abduh
Matara (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan memasuki masa cuti kampanye di luar tanggungan negara 15 Februari hingga 23 Juni mendatang. Cuti sekitar empat bulan lebih ini, diharapkan tidak sampai mengganggu program di masing - masing organisasi perangkat daerah. “Iya, jangan loyolah. Program tidak boleh terganggu,” kata Walikota mengingatkan ditemui,
Senin (5/2). Saat cuti sambung Ahyar, jabatan Walikota akan diisi oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sebagai Pejabat Sementara (Pjs). Wawali diyakini memiliki pandangan soal program yang merupakan janji politik yang harus dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengan daerah (RPJMD) 2016 - 2021. “Yang jadi Pjs nanti kan Pak Wakil,” sebutnya. Terlepas dari itu, beberapa dokumen termasuk surat
menyurat diakui, banyak numpuk yang harus diselesaikan. Jangan sampai nantinya ini jadi hambatan untuk melaksanakan program. Sebab, Pjs Walikota memiliki keterbatasan. Sebelum cuti, ia akan menggelar rapat internal dengan seluruh pimpinan OPD, camat dan lurah. “Ada hal - hal lain rapat terbatas internal,” imbuhnya. Di satu sisi, pekerjaan rumah meski dituntaskan Walikota sebelum cuti kampanye yakni
pengisian jabatan struktural eselon III dan IV yang lowong. Walikota mengaku, sudah mengajukan pengisian jabatan ke Kementerian Dalam Negeri. Kini menunggu izin tersebut keluar. Kalaupun izin tersebut setelah masa cuti kampanye. Kemungkinan pelantikan akan dilakukan oleh Pjs Walikota. “Tapi saya tidak tahu apakah aturan diperbolehkan atau tidak. Yang jelas, kita sedang usahakan,” demikian tandasnya. (cem)
(Suara NTB/cem)
LAHAN KOSONG - Salah satu lahan kosong di Jalan Majapahit digunakan untuk arena pasar malam. Pemasangan pagar tak beraturan dinilai mengganggu wajah Kota Mataram.
SUARA NTB Selasa, 6 Februari 2018
Izin Usaha Dicabut
OJK NTB Tunggu Pengaduan Nasabah AXA Life Indonesia Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mencabut izin usaha asuransi AXA Life Indonesia. Izin usaha AXA Life Indonesia dicabut resmi oleh OJK, berdasarkan Kep-2/D.05/2018 yang dikeluarkan oleh OJK pusat pada 30 Januari 2018. “Tidak ada kantor perwakilannya di NTB. Kita membuka layanan pengaduan, karena sejauh ini belum ada datanya nasabah AXA Life,” kata Kepala OJK NTB, Farid Faletehan. OJK NTB juga mengirim pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak AXA Life Indonesia, setelah izinnya resmi dicabut. Dalam keterangan resmi itu tertulis. Sehubungan dengan beredarnya berita seputar pencabutan izin usaha PT. AXA Life Indonesia (ALI) oleh OJK maka dapat kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan ‘single presence policy’ seperti yang diamanatkan dalam UU Asuransi 40/2014 dan Peraturan OJK turunannya, telah dilakukan peleburan atas PT. AXA Life Indonesia (ALI) dan PT. AXA Financial Indonesia (AFI). Dimana pencabutan izin usaha ALI adalah adalah sebagai akibat dari telah selesai dan disetujuinya proses peleburan (merger) antara ALI dengan AFI oleh OJK menjadi satu entitas yang bernama PT. AXA Financial Indonesia (AFI). Sesuai dengan pengumuman mengenai rencana proses merger ini di media massa Bulan Agustus 2017 lalu, disampaikan bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut, ALI akan berakhir demi hukum tanpa didahului dengan likuidasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Seluruh hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, kreditur dan pemegang polis akan beralih kepada AFI. Perusahaan ini pun telah sepakat untuk menerima seluruh karyawan ALI. PT. AXA Financial Indonesia akan terus berkomitmen untuk melanjutkan pelayanan terbaiknya kepada seluruh pemegang polis kami bersama dengan seluruh karyawan dan mitra kerjanya. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Tolak Ditertibkan, Komunitas Taksi ”Online” Konvoi Mataram (Suara NTB) – Para pengemudi taksi berbasis layanan daring/online yang tergabung dalam Lombok Gocar Community (LGC) memprotes sikap pemerintah yang melakukan penertiban. Mereka menggelar aksi konvoi. Dalam surat pemberitahuan dan permohonan pengawalan yang disampaikan ke Mapolres Kota Mataram, para pengemudi taksi online ini menolak PM 108 tahun 2017 tentang penyelenggaran angkutan orang. Rute yang direncanakan, lapangan Lanud Rembiga – Udayana - Jalan Pejanggik - Jalan AA Gde Ngurah - Jalan Panca Usaha - Jalan Bung Karno - Jalan Sriwijaya - Jalan Majapahit Jalan Saleh Sungkar – Meninting - Batu Layar - Senggigi dan stop di Pantai Nipah. Dipimpin langsung Ketua Lombok Gocar Community, Hijrah, M. Hi. Dengan pengawalan dari pihak Kepolisian, konvoi ini nyaris bentrok. Sebab di Senggigi, rute yang akan dilalui peserta konvoi, para pengemudi taksi konvensional beserta masyarakat Senggigi telah menunggu dan siap menertibkan. H. Nasrun, Ketua Koperasi
Jasa Wisata, yang notabenenya mewadahi para anggota travel konvensional di pusat pariwisata di Lombok Barat ini justru sangat menyangkan aksi yang dilakukan oleh LGC. Seharusnya, aksi cukup dilakukan hanya dengan berorasi di tempat. Sebagai pemberitahuan kepada pemerintah daerah. Ia juga menyayangkan sikap Polres Kota Mataram yang justru ikut mengawal kegiatan dari perusahaan yang dinilai ilegal. Mereka, taksi konvensional yang merasa dirugikan menunggu sikap tegas pemerintah. Agar tak terjadi gangguan kondusifitas daerah di lapangan, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal mengingatkan semua pihak seharusnya menjaga kondusifitas daerah. Jangan sebaliknya. Organda tetap menerima dan mendukung PM 108, bagi taksi on-
(Suara NTB/bul)
MENUNGGU KONVOI - Para supir taksi konvensional di Senggigi, Lombok Barat menunggu konvoi taksi online. Situasi ini nyaris ricuh. line yang belum memiliki izin, diharapkan kerjasama baiknya untuk mengurus izin-izin sesuai yang ditentukan. “Mari kita sama-sama jaga NTB yang sudah sangat kondusif. Pak Gubernur sudah capek membuat susasana kondusif, jangan taksi online membolakbalikkan suasana ini,” ujarnya. Organda meminta agar taksi online yang terbukti masih beroperasi tanpa izin-izin, diharapkan
dilaporkan ke Organda, disertai dengan barang bukti pelayanannya, serta plat kendaraannya. Untuk selanjutnya di tindaklanjuti. DPD Organda NTB menurutnya tetap berkoordinasi dengan Dishub Provinsi NTB untuk menentukan kuota sesuai dengan Kebutuhan di NTB, khususnya di Pulau Lombok. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windiya, MM men-
yatakan sikap bahwa pemerintah harus adil dan bersetara dalam melayani. “Syarat, prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk satu pihak harus diterapkan sama terhadap semuanya. Apa saja persyaratan itu? Tarif, SIM A Umum dan Harus KIR. Sukar bagi Dishub untuk mengurus mereka. Karena kehadirannya tidak punya legal standing yang jelas,” demikian kepala dinas. (bul)
MPOIN dan Pipaku Gelar ”Customer Gathering” Perdana di Lombok Mataram (Suara NTB) – PT Bangun Indopralon Sukses menggelar customer gathering di Lombok, bertempat di Hotel Lombok Astoria Kota Mataram. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan mitra ini bertujuan untuk mempererat hubungan dan kerjasama di masa mendatang. Direktur PT Bangun Indopralon Sukses Christian Purnomo, B.B.A, M.S mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan yang baik untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis produk atau barang yang diproduksi saat ini. Apalagi Lombok memiliki tren yang cukup bagus. Sebab produk ini juga terfokus pada kesehatan. “Kami melihat trennya sudah cukup bagus. Masyarakat NTB,
khususnya Lombok ini sudah sangat peduli dengan kesehatannya. Karena kami tidak hanya menjual produk begitu saja, kami juga berupaya untuk memberikan jaminan kesehatan bagi pelanggan yang menggunakan produk kami,” ujarnya di Mataram, Minggu (5/2). Pada kegiatan ini, ada beberapa produk baru yang diluncurkan oleh PT Bangun Indopralon Sukses. Tentu saja semua produknya mengutamakan kesehatan. Sebab, air keran yang terlihat bersih sebenarnya mengandung bakteri yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Sedangkan, ada beberapa hal sederhana yang tidak disadari namun bisa saja menyalurkan bakteri. Misalnya ber-
kumur, mencuci buah, menyikat gigi dan penggunaan air lainnya. “Masyarakat bilang bahwa mereka tidak menggunakan air keran untuk minum. Tapi mereka lupa bahwa mereka menggunakan air keran untuk cuci buah dan sayuran, berkumur dan banyak lainnya. Itulah mengapa kita membutuhkan air yang bersih,” ujarnya. Oleh sebab itu, perusahaan ini mengembangkan suatu produk yang memaksimalkan fungsi tangki air agar tidak berlumut dan tidak menyimpan bakteri. Tangki air itu bermerek MPOIN Plus. Berdasarkan berbagai riset yang dilakukan, tangki air ini dapat mencegah sinar matahari masuk. Sehingga dipastikan tang-
Surya Madistrindo Diadukan Pecat Karyawan Tanpa Pesangon Mataram (Suara NTB) Perusahaan rokok, PT. Surya Lombok diadukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, lantaran pemecatan secara sepihak, tanpa pemberian hak kepada karyawan. Eko Ardian, adalah yang mengadukan perusahaan terafiliasi PT. Gudang Garam yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 08 Bertais, Sweta. Dalam salinan SK-nya, Eko ditetapkan masuk kerja pada 28 April 2014. Dengan jabatan sebagai Merchandiser Kawasan Strategis. Eko Ardian, dari Kuripan Lombok Barat dipecat pada 2017 lalu. Pemecatan tidak dibarengi dengan pemberian hak-haknya sebagai karyawan. Karenanya, melalui pengacaranya, Antonius Zaremba Mustafa Kamal, persoalan ini diserahkan. Antonius kepada Suara NTB Senin (5/2) membenarkannya. Untuk langkah awal, sebagai kuasa hukum ia melaporkan kembali persoalan ini kepada Dinas Nakertrans Provinsi NTB. Sampai saat ini masih ditunggu jadwal mediasi dari
pemerintah daerah, kepada pelapor dan terlapor. Dalam laporannya disampaikan, perusahaan (PT. Surya Madistrindo) disebutkan telah melakukan PHK secara sepihak. Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terutama pada pasal 3 ayat 1,2 dan 3, telah dilakukan perundingan bipartid di perusahaan, namun tak terjadi kesepakatan/bipartid gagal. “Karena itu kami meneruskannya ke Disnakertrans Provinsi NTB, agar dilakukan mediasi. Sekiranya mediasi juga tidak mendapatkan titik temu, kami akan mempersoalkannya ke ranah hukum,” demikian Antonius. Dasar pelaporan ini, hanyalah perusahaan diminta untuk memberikan kepastian atas PHK kepada pelapor. Serta perusahaan menyelesaikan kewajibannya kepada yang di PHK. Persoalan ini menurutnya akan terus dperjuangkan. Sampai hak-hak karyawan, sesuai yang diatur oleh Undang-undang ketenagakerjaan, diselesaikan.
Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan membenarkan laporan tersebut, yang merupakan limpahan dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kota Mataram. Saat ini sedang proses kelengkapan dokumen pelapor. Lalu akan dijadwalkan sidang/mediasi. Dalam prosesnya, kata H. Wildan, jika perusahaan melakukan PHK, terlebih dahulu perusahaan akan diklarifikasi. Dimintai keterangannya mengapa PHK dilakukan. Demikian juga kepada pelapor juga akan diklarifikasi. “Dasar PHK juga harus jelas, tidak bisa sembarangan. Kalau PHK dilakukan tidak sesuai dasarnya, kena sanksi perusahaan, karena itu melanggar hukum,” imbuhnya. Ditempat terpisah, manajemen PT. Surya Madistrindo enggan memberikan klarifikasi. Firdaus, salah satu Satpam di Kantor PT. Surya Madistrindo di Bertais mendapat arahan manejemen, bertemu atau wawancara sekalipun dengan manajemen, harus terlebih dahulu mengajukan surat resmi secara tertulis dari perusahaan. (bul)
GNE Jadi Tumpuan Hilirisasi Komoditas Lokal Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas menjadi tumpuan mengembangkan hilirisasi komoditas lokal. Bahan baku tersedia cuk-
up melimpah. Dorongan ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Ahmad Nur Aulia di Kantor BPS, Senin (3/2) kemarin. Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih sangat menyangkan, industri justru tak masuk sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi NTB. Sumber pertumbuhan ekonomi NTB di luar tambang yang mendominasi yakni, pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi, jasa keuangan dan jasa pendidikan. Dan jasa pertambangan walaupun memberikan andil negatif terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Komoditas yang melimpah itu diantaranya rumput laut yang produksinya melimpah, demikian juga jagung. Hanya saja dikirim dalam bentuk mentah. Bukan produk olahan. Sehingga yang didapatkan petani dan masyakat hanya sebagian kecil dari pendapatan bila bahan baku tersebut diolah di dalam daerah. GNE adalah Perusda yang sangat diharapkan mengembangkan usahanya untuk mendukung penguatan hilirisasi produk. Menurut Aulia, Perusda ini perlu melakukannya. Tentu tidak kecil penam-
(Suara NTB/bul)
Ahmad Nur Aulia bahan modal untuk mendukung rencana besar itu. Aulia mengatakan, evaluasi pengembangan usaha yang disodorkan oleh PT. GNE di bawah kepemimpinan Dr. H. Syahdan Ilyas, MM sebagai Direktur Utamanya, telah dilakukan oleh tim investasi daerah. Pengajuan penambahan modal sedang berproses. Besarannya Rp 80 miliar kata Aulia. Harapannya akan ada lampu hijau dari legislatif. “Penambahan penyertaan modal sedang dalam proses. Kita berharap tak ada hambatan,” demikian Aulia. (bul)
(Suara NTB/lin)
CUSTOMER GATHERING - Customer Gathering MPOIN dan Pipaku yang telah diselenggarakan di Kota Mataram pada Minggu malam. ki ini tidak ditumbuhi lumut. “Tangki air ini tidak tembus cahaya dan sudah mendapatkan SNI. Jadi aman untuk digunakan,” ujarnya. Harganya pun relatif terjangkau. Ada yang Rp 500 ribu dan ada
pula yang Rp 1 juta. Harganya relatif lebih murah dari yang lainnya karena pembeli tidak dibebankan biaya kirim. Hal ini disebabkan karena produksinya dilakukan di Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. (lin)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 6 Februari 2018
Halaman 4
Digerebek Saat Pelatihan di Jakarta Pantau Medsos PANITIA Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Lombok Timur (Lotim) akan melakukan pengawasan ketat terhadap media-media sosial (medsos). Hanya saja, pengawasan Panwaslu ini baru bisa dilakukan setelah penetapan pasangan calon pada tanggal 12 Februari mendatang. Saat ini Panwaslu belum memiliki dasar hukum untuk melakukan pengawasan. Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati kepada Suara NTB mengatakan, pihaknya baru bisa bergerak melakukan pen(Suara NTB/rus) gawasan pasca penetapan Retno Sirnopati bakal pasangan calon menjadi calon. Di mana, diwajibkan bagi seluruh tim sukses masing masing paslon untuk menfartarkan akun medsos mereka maksimal 5 akun yang disampaikan ke panwas. “Akun tersebut menjadi pengawasan kami dan kita kerjasama dengan kepolisian untuk memantau akun-akun medsos tersebut,” terang Sirnopati. Disampaikan, kalau ada laporan atau temuan tentang kampanye negatif maka panwas akan memeriksa, mengkaji dan menginvestigasi hasil temuan atau laporan tersebut. Berdasarkan hasil kajian juga dapat disimpulkan apakah ada unsur-unsur pelanggaran atau tidak. Baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu. “Kalau pelanggaran pidana maka akan dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan,” urainya. Soal pendaftaran atas seluruh akun medsos tersebut katanya sudah diingatkan kepada seluruh timses baik jalur partai maupun perseorangan. Sosialisasi dilakukan melalui rapat koordinasi (rakor) persiapan kampanye beberapa waktu lalu yang diselenggarakan KPU dan dihadiri juga oleh forum komunikasi pimpinan daerah. (rus)
BPBD Pastikan Banjir di Lotim Tidak Menimbulkan Kerusakan Selong (Suara NTB) Banjir bandang yang menerjang empat kecamatan di Lombok Timur (Lotim), yakni Kecamatan Pringgasela, Suralaga, Aikmel dan Wanasaba Sabtu, (3/2) lalu dipastikan tidak berdampak pada rumah warga atau fasilitas umum lainnya. Pasalnya, banjir yang terjadi tidak terlalu besar dan tidak bertahan lama. Menurut Kabid Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, dari empat kecamatan (Suara NTB/yon) yang diterjang banjir bandang Lalu Rusnan itu. Pihaknya memastikan tidak ada kerusakan terhadap rumah warga, meskipun kondisi air pada saat itu masuk dan menggenangi rumah warga. “Tidak ada kerusakan untuk rumah warga maupun fasilitas umum,” terangnya pada Suara NTB, Senin (5/2). Dijelaskannya, penyebab dari banjir, karena curah hujan yang cukup tinggi, drainase yang kurang berfungsi serta persoalan sampah yang semakin menyebabkan penyumbatan di beberapa titik itu. Pihaknya memastikannya tidak terjadi kerusakan pada rumah warga. Menurutnya, banjir tersebut hanya membuat bahu jalan yang jebol yakni di Kecamatan Pringgasela dan Desa Aikmel Kecamatan Lenek. Namun kondisi demikian tidak berdampak terhadap aktivitas masyarakat. “Hanya bahu jalan yang tergerus karena memang tanahnya yang tidak padat. Namun masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Untuk kerusakan rumah sama sekali tidak ada,” klaimnya. Kendati demikian, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap banjir susulan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan saluran irigasi dari tumpukan sampah yang kerap menjadi penyebab banjir. Lalu Rusnan sendiri menyebutkan jika kondisi curah hujan akan terjadi sesuai dengan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terjadi hingga bulan April 2018 mendatang. Untuk itu, informasi tersebut harus mampu diserap diantisipasi oleh warga, karena curah hujan yang cukup tinggi sewaktu-waktu dapat terjadi. Selain itu, BPBD Lotim tetap secara rutin melakukan patroli dan meminta kepada masyarakat untuk melapor apabila terjadi banjir serta bencana apapun agar dapat secepatnya disikapi petugas yang sudah disiagakan. (yon)
11 Warga Lotim Dipulangkan
Selong (Suara NTB) Sebanyak 11 warga Lombok Timur (Lotim), Senin (5/2) dipulangkan dari Jakarta ke NTB. Pemulangan 11 warga itu dari hasil penggerebekan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja beberapa waktu terhadap dua tempat pelatihan TKI di Jakarta Timur. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim Andika Istujaya, dari penggerebekan yang dilakukan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Restu Putri Indonesia Pondok Kopi, Jakarta Timur tanggal 18 Januari 2018 ditemukan sebanyak 79 calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke kawasan Timur Tengah dan tidak memiliki dokumen. Calon pekerja migran ini kemudian dititipkan di Ru-
mah Perlindungan /Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. “Di Lotim ada 11 orang, 7 orang diamankan dari salah satu lembaga pelatihan yakni Putri di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Dan 4 orang dari PT Hasindo. Jumlahnya 11 orang warga Lotim yang diamankan terkait penangkapan itu,” terangnya, Senin (5/2). Menurut, Andika, alasan
(Suara NTB/ari)
(Suara NTB/yon)
Andika Istujaya
Jika Kalah Gugatan, Pemda KLU Siap Banding Tanjung (Suara NTB) Empat orang calon Kepala Desa Sokong didampingi tokoh masyarakat, LSM LUCW, dan pendukung, diterima Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada kesempatan hearing, Senin (5/2). Mereka meminta agar Pemkab Lombok Utara bersikap terhadap mispersepsi maupun opini yang berkembang di masyarakat. Di mana putusan sela PTUN untuk menunda Pemilihan Suara Ulang (PSU) dimaknai telah memenangkan Marianto dalam perkara gugatannya di Pengadilan. Tokoh masyarakat Sokong, Fajar Marta, mengatakan masyarakat Sokong saat ini menginginkan berita yang sejuk terkait Pilkades Sokong. Kabar penundaan ataukah pembatalan sifatnya dari PTUN, agar dijelaskan ke masyarakat. Sebagai pengawas desa, kata Fajar, maka sekecil apapun persoalan di masyarakat harus disikapi. Ia merasa kasihan dengan belasan ribu warga Sokong yang masih berpolemik terkait PSU, namun ditunda oleh putusan sela pengadilan. “Tolong disampaikan melalui surat secara tertulis yang lengkap, yang pasti ini (PSU) bukan pembatalan, tetapi penundaan. Karena surat bupati kemarin meminta kepada panitia, dan panitia ujug-ujug, artinya begitu ada surat bupati tidak ditelaah, ditindaklanjuti. Sampai buat surat di sini (Sekretariat Daerah, red) kok, saya tahu,” cetusnya. Senada dikatakan Ketua LUCW, Adam Tarpiin, mengatakan sampai detik ini Panitia Pilkades Sokong tidak pernah mengakui Pilkades Sokong tidak bermasalah secara hukum. Namun apa yang terjadi kemudian, Pilkades Sokong masih belum mampu diselesaikan sesuai harapan masyarakat. Tokoh masyarakat lainnya, Juwarto, menganggap Pemda KLU tidak serius mengawal jalannya Pilkades Sokong. Pasalnya, surat warga yang meminta diterima hearing langsung oleh Bupati KLU, niat itu tidak pernah kesampaian.
(Suara NTB/ari)
DENGAR PENDAPAT – Dengar pendapat PSU Pilkades Sokong di Ruang Rapat Sekda KLU, Senin (5/2). Menanggapi itu, Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, SH., menjelaskan perihal penetapan penundaan PSU Pilkades Sokong didasari surat Penetapan PTUN No. 177/G/TUN/ PTUN Mataram, yang dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2018. Surat itu dibacakan pada Senin (29/1) pukul 14.00 wita. Surat PTUN itu tidak lepas dari gugatan mantan Calon Kades Sokong, Marianto, terhadap Surat Bupati terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU). Gugatan itu dikabulkan oleh Pengadilan, sehingga menjadi menjadi objek perkara. Dalam perjalanan sidang dari proses persiapan sidang pokok perkara, Marianto di setiap persidangan diketahui selalu meminta segera diberikan putusan sela.
Fraksi MP Minta Program di APBD Tidak Dialihkan Tanjung (Suara NTB) Fraksi Merah Putih (MP) DPRD Kabupaten Lombok Utara yang notabene digawangi Partai Gerindra, diam-diam mendukung langkah Fraksi Hanura untuk mendalami “keganjilan” pada APBD 2018. FMP turut menduga, terdapat sejumlah program yang diduga dialihkan dari RAPBD yang akhirnya disahkan di APBD. “Jangan sampai materi yang terkandung di dalam RAPBD terindikasi dialihkan atau dihapus dan digantikan kegiatan baru yang tidak pernah dibahas di Badan Anggaran. Apabila terjadi itu, maka ini patut dipertanyakan,” ungkap Anggota FMP yang juga Koordinator Badan Anggaran DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, Senin (5/2). Apa yang disampaikan Fraksi Hanura di salah satu media online nasional, bahwa dalam rangka fungsi kontrol anggota Banggar, maka pihaknya turut ikut mendalami APBD 2018. Pihaknya khawatir, jangan sampai APBD yang sudah ditetapkan berubah dan luput dari pembahasan Banggar. Wakil Ketua II DPRD KLU diketahui adalah salah satu dari 7 orang anggota DPRD yang tidak ikut membahas. F-MP ketika itu memilih walkout. APBD sebagai sebuah produk hukum, menurutnya tidak boleh dibuat berdasarkan keputusan sepihak. Fraksi Merah Putih dalam hal ini, sudah mencium adanya indikasi perubahan itu. Pihaknya mencium ada peralihan
dilakukan penangkapan dan penggerebekan itu yakni tempat pelatihan yang tidak representatif dan tidak dapat menampung peserta pelatihan atau over kapasitas. Termasuk tidak lengkapnya sarana prasarana yang yang ada dalam lembaga pelatihan tersebut atau melebihi standar penampungan orang. Selain itu, para warga Lotim tersebut direncanakan untuk menjadi penata laksana rumah tangga di sejumlah negara
Timur Tengah. Sementara saat ini tidak diperbolehkan lagi karena sudah dilakukan moratorium dan bukan karena lembaga pelatihan itu berstatus ilegal. “Kalau lembaga pelatihannya legal, hanya saja ia kelebihan kapasitas dan ilegalnya itu melatih yang tidak dibolehkan pemerintah,” ujarnya. Sementara. Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), Sarwin, menilai jika masih adanya masyarakat yang berangkat ke keluar negeri melalui jalur non prosedural disebabkan pemerintah yang mempersulit pelayanan terhadap para pahlawan devisa itu. Jika pelayanan dipermudah, ia meyakini kecil kemungkinan masyarakat untuk berangkat secara non prosedural. (yon)
(Suara NTB/ari)
Tusen Lasima
Sudirsah Sujanto
anggaran di 3 OPD. Sedangkan di dinas lainnya, masih didalami lebih lanjut. Pada kegiatan yang diduga digeser itu, rata-rata kegiatan untuk masyarakat yang dihapus dan diganti dengan kegiatan lain yang ia klaim tidak pernah masuk di pembahasan DPRD. Menanggapi itu, Ketua TAPD Pemda KLU, Drs. H. Suardi, MH., yang dikonfirmasi Suara NTB enggan menjawab. Di sela-sela menerima hearing warga Sokong kemarin, Sekda lebih memilih tidak berkomentar banyak. “Ndak usaha itu, ndak usah dikomentari,” ujarnya berlalu pergi. Sementara Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu OPD yang dituding mengalihkan anggaran melalui Kepala Dinas H. Rusdi, di ruang kerjanya membantah klaim anggota Dewan itu. Rusdi mengungkapkan OPD sebagai anggota TAPD
pada intinya hanya mengajukan sebanyak-banyaknya program berdasarkan plafon KUA PPAS yang diberikan oleh TAPD. Pada proses selanjutnya, usulan-usulan OPD dibahas di tim TAPD Kabupaten untuk dibawa ke Banggar DPRD. “Yang membahas di Banggar kan TAPD, kita hanya sebagai anggota teknis yang akan melengkapi pertanyaan yang belum dipahami oleh Banggar,” jawabnya. Ia menegaskan, klaim pengalihan oleh DPRD belum bisa dinyatakan pengalihan, karena usulan sifatnya masih dalam proses perencanaan. “Dinyatakan pengalihan itu kalau masuk ke dalam APBD lalu dikerjakan lain dari yang tertuang di APBD, itu baru pengalihan. Sekarang ini kita (pasti) menggunakan produk hukum yang ada (Perda APBD, red),” tandasnya. Pernyataan Rusdi itu, diamini dan dikuatkan oleh
Anggota Banggar DPRD yang ikut membahas APBD hingga final. Ketua Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional (PDIP, PKB, Nasdem dan PKPI) Tusen Lasima, SH., membenarkan adanya pengalihan usulan. Disertai pemahaman, bahwa pengalihan diperlukan dalam rangka penyesuaian terhadap kekurangan anggaran yang dialami KLU pasca-reasionalisasi dana perimbangan sebesar Rp 133 miliar lebih. “Sudah pasti akan banyak rencana anggaran yang disusun mengalami penyesuaian baik itu pengalihan maupun penghapusan. Jadi tidak mungkin kita bertahan di angka yang itu, sedangkan kita pada posisi kekurangan karena pemotongan. Jadi masuk akal,” ujarnya mendukung pernyataan Kadis LH. Diterangkan Tusen, draf yang tersusun di RAPBD sifatnya masih berupa rencana. Diantara item anggaran usulan, boleh diakomodir namun boleh pula dikeluarkan. Tetapi yang paling substantif menjadi pegangan adalah hasil keputusan terakhir APBD. “Jadi sekarang sebenarnya berbicara pengawasan pelaksanaan, bukan berbicara proses karena prosesnya sudah ditetapkan. Terlepas dari dia (program) masuk atau keluar itu tidak soal, sudah biasa. Kalau sudah disahkan di APBD kemudian terjadi perubahan, ya itulah pelanggaran,” cetus Tusen. (ari)
Sampai 4 kali sidang barulah dikabulkan putusan sela. Namun sifat dari penetapan sela, hanya memutus sementara agar dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan tapi belum masuk pada pokok perkara. Jadi persidangan terus berlanjut. Termasuk, Senin (5/2) masalah Pilkades Sokong disidang di PTUN jam 10 dengan agenda pemeriksaan 3 orang saksi dari pihak tergugat (Pemda KLU). Selain itu, ada Ketua Panitia Seleksi, Kepala sekolah dan salah satu teman Marianto di kelas 1 MTs (Sunan Kalijaga). ''Sehingga putusan sela ini tidak berbicara bahwa dia menang, masih panjang perjalanannya.” ujarnya. Eka menegaskan belum ada putusan yang mengatakan Marianto menang, melainkan hanya menunda PSU. Normalnya di persidangan, seandainya tidak ada per-
mintaan kembali dari majelis agar Pemda KLU menambah alat bukti, maka dengan 3 orang saksi hari ini, 2 pekan lagi putusan akhir sudah akan diperoleh. “Seperti kekhawatiran pak Juwarto, seandainya pihak sana (Marianto, red) menang, masih ada upaya pak, Banding! Dan wajib kita akan banding,” tegasnya. Pertanyaannya sambung Eka, sampai kapan banding dilakukan? Pada proses persidangan di PTUN, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjadi acuan. Terhadap pokok perkara yang dianggap kecil, maka kasusnya cukup sampai banding dan tidak perlu ke MA. Dari yang pernah dilakukan oleh Bagian Hukum sejauh ini, lamanya proses banding berjalan paling lama 3 bulan. Tetapi persoalan ini bukan hanya di PTUN. Melainkan di
Pengadilan Negeri, Marianto juga menggugat Kemenag terkait dengan pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang dikeluarkan lembaga tersebut. Salah satu tergugat, yakni tergugat dua Kepala MTs, mengajukan eksepsi kompetensi absolut. Pihaknya mengharapkan minggu depan sudah ada putusan sela. Dalam hal ini, ujarnya, kalau dikatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilkan objek sengketa, maka wajib dikembalikan lagi proses itu ke PTUN. ''Nah di sinilah nanti kita akan berargumentasi, sementara Surat PSU yang dikeluarkan oleh Pak Bupati, dasarnya adalah Kemenag. Dan Kami juga sudah ajukan eksepsi, bahwa objek yang diajukan bukan surat bupati tetapi surat dari Kemenag,” tandasnya. (ari)
19 Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Dilantik Selong (Suara NTB) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Provinsi NTB Dr. Drs. H. Lalu Makripuddin, MSi., melantik 9 tenaga fungsional penyuluhan keluarga berencana di Lombok Timur (Lotim). Tenaga penyuluh ini akan ditempatkan pada desa-desa yang tingkat kesehatan sangat tertinggal. Pelantikan dilakukan di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Senin (5/2). Pada kesempatan itu, L. Makripuddin, menjelaskan, pelantikan terhadap penyuluh keluarga berencana sudah dilakukan sejak tanggal 1 Februari 2018 di beberapa daerah di NTB. Pelantikan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang di mana saat ini sudah menjadi kewenangan dari Pemprov NTB. “Yang diambil sumpahnya ini adalah yang baru diangkat menjadi penyuluh KB sebanyak 19 PKB di Lotim,” ujarnya. Selesai pelantikan, ujarnya, penyuluh KB akan mulai bertugas di desa-desa untuk menjadi PKB pada lini terdepan. Kondisi di lapangan, dari dilakukannya penyuluh KB, ada perubahan yang cukup bagus. Di mana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) relatif menunjukkan peningkatan. Hal itu dilihat dari peserta KB baru dan peserta KB aktif serta komposisi penggunaan MKJP atau
(Suara NTB/yon)
LANTIK - Kepala BKKBN Perwakilan NTB H. Lalu Makripuddin melantik penyuluh KB di Ballroom Kantor Bupati Lotim, Senin (5/2). jangka pendek. Bahkan Lotim, ujarnya, dalam beberapa tahun terakhir sudah kelihatan MKJPnya yang sudah mulai menunjukkan kabar yang cukup menggembirakan. “Jadi dengan dilantik ini, maka langsung bertugas ke desa-desa,” ungkapnya. Pada kesempatan itu juga Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB menyerahkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Pusat kepada penyuluh KB yang telah dilantik. Selanjut-
nya kegiatan dilanjutkan dengan acara pembinaan kepada penyuluh oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dengan maksud dan tujuan agar Penyuluh KB dapat memberikan penyampaian, pengertian dan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan bimbingan dan membantu masyarakat dalam memahami tentang jenis dan alat kontrasepsi yang tepat, baik dan aman yang bisa digunakan masyarakat. (yon)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 6 Februari 2018
Halaman 5
Dua Raperda Inisiatif Disahkan di Awal Tahun
Dewan Dorong Pemda Tata Toko Swalayan dan Kerjasama Daerah Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) menunjukkan kinerja sebagai DPRD terproduktif di NTB dengan melahirkan peraturan daerah (perda) untuk mendukung kinerja pemerintah daerah. Di awal tahun ini, DPRD Lobar mengesahkan dua raperda menjadi perda, yakni Perda tentang Kerjasama Daerah dan Perda Penataan Pembinaan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan. Pengesahan dua buah raperda ini melalui sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Multazam, dihadiri unsur pimpinan lainnya, yakni H. M. Nursaid dan H. Sulhan Muchlis serta anggota DPRD. Dari jajaran eksekutif dihadiri Sekda Lobar H. Moch. Taufiq sejumlah kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dan jajaran TNI, Polri dan unsur kejaksaan. Hj. Nurhidayah selaku juru bicara sekaligus Ketua Pansus Perda Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan
dan Toko Swalayan menyampaikan perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat menjadi konsekuensi merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi yang terjadi di Indonesia, termasuk di Lobar. Liberalisasi perdagangan ini memungkinkan terjadi persaingan yang bebas antara pelaku usaha. Perkembangan dan fenomena pasar modern di Lobar khususnya minimarket dan Alfamart serta Indomaret telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Ke depan ini sangat mungkin terus berkembang, bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pasar rakyat dan UMKM serta usaha kecil lainnya,”tegas Nurhidayah. Karena itu lanjutnya perkembangan pasar modern ini perlu ditata dan dikendalikan agar pasar rakyat dan UMKM dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama
Upayakan Naik Status DINAS Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) mengupayakan pengembangan Puskesmas Pelangan Sekotong. Alasannya, jumlah pasien yang dirawat di puskesmas ini membeludak. Ada atau tidak kebijakan pemekaran Kecamatan Sekotong, puskesmas ini tetap masuk rencana pengembangan, mengingat dari sisi geografisnya dengan wilayah luas layak menjadi puskesmas perawatan. “Dalam rangka kita meningkatkan status Puskesmas Pelangan menjadi perawatan seperti Puskes(Suara NTB/her) H. Rahman Sahnan Putra mas Sekotong tentu saja butuh beberapa kesiapan untuk bisa kita angkat ke tingkat nasional,” jelas Kepala Dikes Lobar H. Rahman Sahnan Putra, Senin (5/2). Menurutnya begitu masuk menjadi puskemas perawatan tentu akan masuk ke pusat dalam rangka mencarikan anggaran. Kalau sudah ada lahan, jelasnya, pihaknya tidak terlalu sulit untuk bisa melobi ke pusat. Ia pun berharap ada masyarakat membantu, menjual lahannya, tinggal nanti tim aset menentukan tim apraisal untuk pembebasan lahan. Perluasan puskesmas ini memungkinkan ke kiri atau ke kanan, sebab kalau ke belakang ada kuburan. Peningkatan status puskesmas ini tergantung kesiapan lahan, jika cepat tersedia, maka cepat prosesnya. Sebab puskesmas ini masuk dalam rencana pemda. Pihaknya masih terkendala tanah, sebab sejak tahun lalu mencari lahan, namun belum dapat sampai saat ini. Ia juga meminta kepala puskemas untuk mencoba melobi ke masyarakat setempat. Jika dipindah, jelasnya, mempertimbangkan lokasi saat ini dianggap strategis. Tahun ini lanjutnya pihaknya mengupayakan relokasi dua puskesmas, yakni Puskesmas Perampuan Labuapi dan Penimbung. Relokasi dua puskesmas ini dilakukan karena pertimbangan tidak layak, sebab kerap kali dilanda banjir. Lahan untuk dua puskesmas ini tuntas sehingga untuk anggaran pembangunannya mudah ke pusat, bahkan tahun ini diperoleh anggaran dari pusat. Sementara itu, anggota DPRD Lobar Andi Irawan menegaskan, Puskesmas Pelangan sangat layak diperluas. Bahkan dirinya menginginkan agar puskesmas itu direlokasi saja, sebab kondisinya yang tak representatif.(her)
dengan pasar modern. Menurutnya perkembangan “raksasa” ritel ini menjadi ancamana besar bagi pasar rakyat di Lobar, sehingga dikhawatirkan mengancam ekonomi masyarakat kecil, khususnya pedagang kecil. Mengingat jumlahnya kian menjamur, bahkan melebihi aturan yang telah ditetapkan dalam Perbup. Apalagi mengacu jumlah warga miskin dari kalangan pengusaha banyak disumbangkan oleh pedagang kecil dan pelaku usaha olahan. “Oleh karenanya diperlukan perda yang menata dan membina perkembangan perekonomian daerah secara adil dan merata,”jelas politisi Gerindra ini. Juru bicara Pansus Kerjasama Daerah Zulfahmi menyatakan kerjasama antar daerah menjadi isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tidak semuanya dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam batas yurisdiksi wilayah administratif satu daerah se-
(Suara NTB/her)
SUASANA - Suasana paripurna pengesahan dua buah perda di ruang sidang DPRD Lobar, Senin (5/2). mata. Sebagai sebuah kelompok kepentingan, kerjasama antardaerah bisa menjadi wadah bagi anggotanya untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam menghadapi pihak lain, terutama pemerintah pusat dan pemerintah setingkat di atasnya serta pelaku swasta dalam dan luar negeri. Meskipun UU dan PP telah
menjamin jenis-jenis kewenangan yang dimiliki daerah, namun setiap kebijakan pemerintah pusat akan mempengaruhi nasib daerah. Mengacu UU nomor 23 tahun 2014 memberikan legalitas yang besa dan luas untuk dilaksanakan kerjasama antar daerah, pihak ketia, lembaga, pemda di luar negeri. “Kerjasama antar daer-
(Suara NTB/ist)
LAUNCHING - Bakal Calon Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat menghadiri Launching Gerakan NTB Gemilang di Praya, Senin (5/2).
ah dilakukan melalui perencanaan yang diibuat bupati yang kemudian menawarkan kepada pihak lain, apabila disepakati maka kerjasama bisa dituangkan dalam bentuk peraturan bersama untuk kerjasama daerah dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga serta dengan lembaga atau pemda luar negeri,”jelasnya.
Sementara itu, Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menyambut baik atas disahkannya dua perda ini. Menurutnya, dua perda ini penting untuk mendorong perkembangan pembangunan daerah ke depan.”Dua perda ini penting bagi daerah mengingat urgensinya itu maka pemda sangat menyambut baik,” kata sekda. (her)
Ritel Modern Dikhawatirkan Tambah Kemiskinan Giri Menang (Suara NTB) Perkembangan ritel modern di Lombok Barat (Lobar) dianggap sebagai ancaman bagi pasar rakyat. Pasalnya, aturan jarak, zonasi dan batasan-batasan tidak lagi dikenal. Bahkan keberadaan pasar rakyat ini berhimpitan dengan pasar modern atau ritel. Terbitnya Perpres Nomor 112 tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum mampu memberikan iklim usaha yang kondusif bagi keberlangsungan pasar tradisional. ‘’ Jika kondisi ini tidak disikapi, maka bakal menggerus pedagang kecil yang ada di Lobar, kondisi ini dikhawatirkan menambah kemiskinan di daerah mengingat pengusaha pedagang memberikan kontribusi besar terhadap tingkat kemiskinan di Lobar,’’ ujar anggota DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, Senin (5/2).
Menurut politisi Gerindra ini, perkembangan toko modern seperti ritel modern begitu pesat, bahkan dikatakan sudah merambah ke pelosok, sehingga dikhawatirkan mengancam ekonomi masyarakat kecil khususnya para pedagang. Jumlah toko modern di Lobar sudah melebihi sebagaimana telah ditetapkan
dalam Peraturan Bupati (Perbup) sebanyak 40 unit. Sebagai contoh jelasnya di Desa midang Gunungsari, telah berdiri tiga sa Diakuinya, keberadaan pasar modern ini di beberapa tempat juga menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat yang dikhawatirkan menimbulkan gangguan keamanan. Kondisi ini di-
akui tidak lepas dari belum sempurnanya Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016 yang terbit bulan Juli, yang tidak menetapkan jumlah banyak toko modern yang ada di Lobar. Hal ini diakuinya sangat mengkhawatirkan kalangan pedagang kecil, baik yang ada di desa maupun yang ada di pasar rakyat. Sebab kondisi ini menyebabkan usaha mereka mati, lantaran tergerus oleh ritel modern. Ditemui usai menyampaikan pendapat Akhir Kepala Daerah tentang dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menyatakan
Pemkab Lobar akan melakukan penataan terhadap menjamurnya toko modern berjaringan. “Perkembangan toko modern berjaringan tersebut dinilai berkembang sangat cepat, bahkan sudah merambah ke pelosok. Hal itu dikhawatirkan dapat mengancam ekonomi masyarakat kecil khususnya para pedagang,”aku Sekda. Taufiq menganggap terbitnya Perpres Nomor 112 tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern masih belum mampu memberikan iklim usaha yang kondusif bagi keberlangsungan pasar tradisional. (her)
Pansus Percepatan Dam Mujur Mulai Bekerja
Dr. Zul Sebut Pendidikan NTB Butuh Sentuhan Khusus Praya (Suara NTB) Memajukan kualitas pendidikan NTB tidak bisa setengah-setengah. Butuh sentuhan khusus untuk bisa memacu pendidikan, sehingga mampu mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang masih tertinggal dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal itu diungkapkan Bakal Calon Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimasyah, usai Launching Gerakan NTB Gemilang kepada wartawan di Praya, Senin (5/2). Dr. Zul – sapaan akrabnya, mengaku kalau potensi pendidikan NTB untuk maju sangat terbuka lebar. Tinggal sekarang bagaimana dukungan dan intervensi pemerintah dalam mendukung pendidikan, sehingga pendidikan di daerah ini bisa berkembang secara optimal. Menurutnya, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung yang tidak bisa dikesampingkan, karena semakin memadai fasilitas pendidikan di daerah ini akan diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikannya. Adanyadukungan fasilitas pendidikan yang memadai, tambahnya, akses masyarakat di daerah ini bisa menikmati pendidikan akan semakin terbuka lebar. “Ketersediaan sarana pendidikan tidak bisa dikesampingkan. Perannya dalam mendukung kemajuan pendidikan, tidak kecil,” ujar anggota DPR RI ini. Untuk itu, Dr. Zul yang nanti akan berpasangan dengan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., mengaku punya obsesi tinggi untuk bisa memperluas akses masyarakat di daerah ini dalam memperoleh pendidikan. Salah satu caranya, memperbanyak fasilitas pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Khusus untuk perguruan tinggi, Dr. Zul mengaku fasilitasnya masih sangat terbatas. “Sehingga ke depan kita perlu terus mendorong munculnya perguruan tinggi di NTB. Sehingga bisa membuka akses yang luas bagi masyarakat di daerah ini untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi yang murah dan terjangkau, tentunya,” terangnya. Jika masyarakat di daerah ini sudah banyak yang bisa mengenyam pendidikan tinggi, harapnya, akan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan bisa mendorong peningkatan IPM NTB. Jika IPM NTB sudah meningkat, maka NTB akan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia. (kir)
(Suara NTB/her)
Unsur pimpinan DPRD Lobar yang menghadiri rapat paripurna.
(Suara NTB/ist)
RESMIKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid meresmikan jembatan di Lembah Sempaga, Senin (5/2).
Mimpi Warga Lembah Sempaga Terwujud Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada kini bisa bergembira hati. Jembatan yang sudah lama dinantikan itu telah selesai pembangunannya dan diresmikan langsung Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, Senin (5/2). Jembatan ini merupakan Jembatan Usaha Tani. Disebut demikian karena merupakan akses masyarakat satusatunya yang menghubungkan Kampung Pesorongan Jukung dengan wilayah hutan dan pertanian. “Jembatan ini memang lama dinantikan masyarakat sebagai akses jalan untuk mengangkut hasil kebun bukan kayu,” ujar Kepala Desa Lembah Sempaga, Turmuzi. Ia menambahkan, jembatan
dibiayai dari APBDes senilai Rp 161 juta dan dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Tidak hanya itu, di tahun 2019 mendatang, dirinya kembali merencanakan pembangunan jembatan baru. Jembatan baru tersebut rencananya akan menjadi menopang jembatan yang ada. “Kita juga sekaligus akan perbaiki saluran tersier yang belum maksimal,” janjinya. Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku bangga kepada Desa Lembah Sempaga yang dapat membangun jembatan sebagai akses jalan menuju hutan dan pertanian. “Jembatan ini bukti kebersamaan kita,” pujinya. Kegembiraan bupati itu ditunjukkan dengan memberikan nama yang nyentrik bagi
jembatan tersebut. “Saya namai jembatan ini dengan nama jembatan idola, karena sudah lama jembatan ini diidolakan oleh masyarakat,” kata Bupati Fauzan. Orang nomor satu di Lobar itu mengingatkan kepada seluruh desa agar mendesain dan lebih kreatif dalam membangun desanya. Lebih-lebih yang memiliki potensi seperti pariwisata. “Silakan kepala desa desain desanya menjadi desa wisata. Karena yang sudah masuk di Kementerian PDT ada tiga desa yaitu Sesaot, Buwun Sejati dan pakuan. Insya Allah dana dari kementerian nilainya besar untuk jalan wisata dan kelompok masyarakat yang mendukung desa wisata itu,” pungkasnya. (her)
Praya (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Pembangunan Dam Mujur DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) langsung bergerak cepat usai dibentuk pekan kemarin. Kinerja pansus diawali dengan menginventarisir berbagai persoalan yang disinyalir menjadi penghambat terwujudnya pembangunan Dam Mujur di Kecamatan Praya Timur. Menurut Ketua Pansus DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., pihaknya tidak bisa mulai bekerja tanpa mengetahui persoalan yang sesungguhnya terjadi, terutama yang menghambat pembangunan Dam Mujur. “Ini sebagai langkah awal kita. Mencari tahu dan mengindentifikasi persoalan yang terjadi, sehingga pembangunan Dam Mujur tak kunjung terwujud,” terangnya, Senin (5/2). Diakuinya, jika menelusuri perkembangan yang ada sekarang ini, persoalan yang terjadi dalam pembangunan Dam Mujur tidak sederhana. Namun, persoalan yang muncul cukup banyak serta kompleks. Namun kondisi ini bukan berarti tidak bisa diselesaikan asalkan semua elemen di daerah ini punya satu komitmen dan kemauan yang sama untuk bisa mewujudkan terbangunnya Dam Mujur. Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan banyak kasus persoalan pembangunan yang begitu rumit terjadi di daerah ini. Tetapi pada akhirnya mampu diselesaikan dengan baik. Salah satunya, kata dia,
pembangunan Lombok International Airport (LIA). “Kita ketahui, hampir banyak pihak awalnya pesimis bandara bisa terbangun. Tapi karena ada komitmen serta kemauan yang kuat dari pemerintah daerah dan semua elemen di daerah, pada akhirnya bandara bisa terbangun dan sekarang sudah beroperasi,” terangnya. Begitu pula soal rencana pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru direncanakan sejak zaman kepemimpinan Bupati Loteng, L. Irham Srigede, namun pada era kepemimpinan kepala daerah yang sekarang inilah bisa terwujud. Itu semua karena ada komitmen serta kemampaun yang kuat untuk mewujudkan rencana tersebut. “Hal yang sama kita harapkan juga pada rencana pembangunan Dam Mujur kali ini. Bagaimana supaya semua pihaknya memiliki komitmen dan kemauan yang kuat. Dan, itu dibuktikan dengan kerja nyata. Bukan hanya dalam bentuk komitmen lisan saja,” tambah Suhaimi. Misalnya, Pemkab Loteng menunjukkan komitmen dengan menyiapkan alokasi anggaran pendukung. Begitu pula dengan pemerintah provinsi dan pusat juga melakukan hal yang sama. Termasuk para wakil rakyat baik di tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat. “Kalau kita semua punya komitmen dan kemauan yang sama dan dibuktikan dengan kerja nyata, saya yakin jadi ini barang (Dam Mujur,red),” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini. (kir)
Mamiq Ngoh Merapat ke Suhaili-Amin Praya (Suara NTB) Pasangan H. M. Suhaili FT – H. Muh. Amin, S.H., M.Si., kian percaya diri menapak perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB 2018 ini. Setelah mendapat dukungan dari tokoh karismatik Loteng yang juga mantan Bupati Loteng periode 2005-2010, H.L. Wiratmaja, S.H. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya pertemuan relawan SuhailiAmin, di salah satu kediaman milik mantan Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Tengah (Loteng) di Dusun Jeranjang Desa Selebung Kecamatan Batukliang, Senin (5/2). Mamiq Ngoh – sapaan akrab H.L.Wiratmaja memang tidak bisa hadir pada
pertemuan tersebut. Ia diwakili langsung putra pertamanya yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPRD NTB H.L. Wireginawang. “Meski beliau (Mamiq Ngoh,red) tidak bisa hadir, tapi tanpa dukungan beliau pertemuan ini tidak akan bisa terselenggara,” ujar H.M. Suhaili, FT. Suhaili mengaku kalau figur Mamiq Ngoh merupakan tokoh karismatik Loteng sekaligus politisi senior sarat pengalaman yang telah banyak memberikan pelajaran kepada para politisi-politisi muda, terutama politisi asal Partai Golkar. “Mamiq Ngoh adalah orang tua kami. Dan, perannya dalam mendukung kemajuan Loteng tidak bisa
dikesampingkan,” terangnya. Mantan Ketua DPRD NTB ini pun mengaku juga banyak menimba ilmu dari sosok Mamiq Ngoh. Bahkan, selama menjadi Bupati Loteng, secara tidak langsung Mamiq Ngoh juga telah banyak memberikan teladan sekaligus kontrol bagi pemerintahan. “Banyak dasar-dasar pembangunan di Loteng yang diletakkan pada masa kepemimpinan Mamiq Ngoh,” imbuh Suhaili. Selain dihadiri H.L. Wireginawang, sejumlah tokoh dan pemuka masyarakat Loteng turut hadir. Wakil Gubenur NTB, H. Muh. Amin, M.Si., yang merupakan pasangan H.M. Suhaili, FT., di Pilkada NTB 2018 juga hadir. Terma-
(Suara NTB/kir)
PERTEMUAN - Pasangan H. Suhaili - Amin saat menghadiri pertemuan dengan relawan di kediaman Mamiq Ngoh di Desa Selebung, Senin (5/2). suk Wabup Loteng, L. Pathul simpatisan dan pendukung Bahri, S.Ip., bersama ratusan pasangan Suhaili-Amin. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
12 Desa di KSB Belum Memiliki BUMDes
Rekrutmen Tenaga Skill PT MacMahon Indonesia Diperketat Taliwang (Suara NTB) Tim Bersama Rekrutmen Tenaga Kerja (TBRTK) PT MacMahon Indonesia untuk proyek Batu Hijau akan memperketat proses rekrutmen tenaga skill pada gelombang kedua. Upaya ini harus dilakukan untuk menyikapi hal-hal yang tidak diinginkan terulang seperti perekrutan di tahap pertama. Anggota tim bersama rekrutmen tenaga kerja PT. MacMahon Benny Tanaya, kepada Suara NTB, Senin (5/2) mengatakan, sistem perekrutan untuk tenaga skill ini tahap kedua ini sengaja diperketat, karena dari pengalaman di perekrutan tahap pertama kemarin ada banyak pelamar yang ijazahnya palsu. Selain masalah ijazah, KTP juga banyak ditemukan palsu dan ada juga pelamar yang hanya numpang kartu keluarga (KK). Hal ini yang diantisipasi pihaknya, sehingga proses tahapannya lebih diperketat lagi. Bahkan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pelamar yakni ijazah dan KK harus dilegalisir. “Sengaja kita perketat untuk rekrutmen tahap kedua ini, karena di tahap pertama kita masih banyak yang kecolongan, baik ijazah palsu, KK yang numpang,” ungkapnya. Dikatakannya, mekanisme tersebut sengaja diambil, sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terlebih lagi jumlah pelamar yang masuk jalur skill tahap kedua ini diprediksi akan jauh lebih banyak lagi dari tahap pertama kemarin. Hal tersebut bisa saja terjadi karena syarat untuk mendaftar semakin dipermudah, mulai dari pengalaman kerja minimal dua tahun dari sistem sebelumnya lima tahun, pendidikan minimal SD hingga usia maksimal sekitar 47-48 tahun. “Kita asumsikan para pelamar tenaga skill tahap kedua ini akan lebih dari 500 orang jauh lebih banyak dari tahap pertama kemarin. Makanya sebagai langkah antisipasi halhal yang tidak diinginkan kita perketat prosesnya,” sebutnya. Ia menambahkan, selain masalah pengawasan yang diperketat, proses penyerahan berkas lamaran juga akan direncanakan untuk diperpanjang. Karena waktu pendaftaran yang dibuka kemarin dianggap sangat singkat dan pendek.
”
Di tahap pertama kita masih banyak yang kecolongan, baik ijazah palsu, KK yang numpang Benny Tanaya Tetapi untuk rencana perpanjangan waktu ini, pihaknya tetap akan menggelar rapat terlebih dahulu bersama dengan tim bersama lainnya. Sehingga keputusannya sangat kuat dan tidak ada anggota tim yang saling menyalahkan karena perpanjangan waktu pengajuan berkas lamaran ini. “Kita akan rapatkan terlebih dahulu terkait perpanjangan masa pendaftaran ini. Sehingga kesempatan bagi para pelamar skill yang belum memasukan lamaran untuk sesegera mungkin,” tandasnya. Tentu semua persyaratan di proses pengajuan lamaran harus dilegalisir sebagai bukti otentik dan upaya menekan tindakan pemalsuan dokumen. (ils)
Pembangunan Dermaga Sebotok Tuntas Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Dermaga Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas diklaim sudah tuntas 100 persen. Dermaga yang dihajatkan untuk mempermudah akses transportasi laut rakyat setempat ini tinggal dimanfaatkan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Ir. Mukmin yang dikonfirmasi, Senin (5/2) kemarin mengakui sudah selesainya pembangunan dermaga setempat. Pihaknya
sudah membuat penandatanganan prasasti, hanya saja saat itu Menteri tidak bisa datang. Sehingga sudah disampaikan secara simbolis. Semua dokumennya sedang dalam proses penyelesaian. Tinggal menunggu tim dari TP4D untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan. “Sudah tuntas 100 persen pembangunannya. Tinggal menunggu tim dari TP4D untuk mengevaluasi berakhirnya kegiatan,” ujarnya. Sebelumnya, pihaknya sudah berk-
oordinasi dengan TP4D terkait pengecekan hasil pekerjaan. Rencananya pengecekan akan dilakukan menunggu cuaca memungkinkan. Saat ini terhadap proyek tersebut masih daam masa pemeliharaan yakni selama enam bulan. Ketika nantinya ada yang rusak akibat dihantam gelombang, maka pihak rekanan harus memperbaikinya. “Masa pemeliharaannya selama enam bulan,” tukas Mukmin. Untuk diketahui, lanjutnya, Der-
(Suara NTB/ist)
TUNTAS - Kondisi jalan dermaga dari pinggir pantai Sebotok yang pembangunannya diklaim telah tuntas sepenuhnya.
maga Sebotok adalah dermaga rakyat untuk tambatan perahu dengan kapasitas kapal 7 GT. Hajatnya untuk mempermudah akses transportasi masyarakat khususnya nelayan-nelayan di Sebotok. Dimana selama ini masyarakat setempat kesulitan untuk akses transportasi laut. Dengan adanya dermaga ini, maka akan lebih mempermudah masyarakat setempat. “Sekarang pun masyarakat sudah mulai menikmati keberadaan dermaga,” pungkasnya. (ind)
Panwaslu Beri Peringatan Keras untuk ASN dan Kades Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Panwalsu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP, kembali memberikan peringatan secara tegas kepada Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa (Kades). Untuk tidak terlibat dalam proses dukungan terhadap pasangan calon tertentu. Peringatan ini disampaikan menyusul adanya indikasi mengarah kepada hal tersebut. Salah satunya, adanya beberapa ASN yang terlihat memberikan dukungan melalui media sosial. “Tidak boleh ASN atau Kades foto bersama dengan pasangan calon tertentu di Medos. Ataupun menombol simbol like di status pasangan calon ataupun tim pe-
menangan calon di medsos. Ini bisa masuk kategori pelanggaran,” tandas Syamsi, kepada Suara NTB, Senin (5/2). Hal ini mengacu kepada UU. No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Pasal 2 huruf F, menyebutkan, salah satu azas penyelenggara kebijakan dan manejemen ASN adalah netralitas. Yang berarti setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh
manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. UU No. 10 tahun 2016 pasal 70 dan pasal 71, juga melarang pasangan calon melibatkan ASN, TNI/ Polri dan Kepala Dea ataupun perangkat desa. Kalau ada indikasi kuat yan mengarah ke pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka Panwaslu Sumbawa bisa mengambil tindakan sesuai aturan.
Seperti diatur dalam Pasal 6 PP No. 42 tahun 2004, rekomendasi majelis kode etik terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan adminsitratif sesuai peraturan perundang undangan. Dapat berupa sanksi hukum disiplin ringan, maupun hukum disiplin berat sesuai pertimbangan tim pemeriksa. “Makanya hal hal seperti ini, jangan dianggap sepele,”pungkas Syamsi. (arn)
(Suara NTB/arn)
Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) baru saja melakukan pendataan terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasilnya, dari 57 desa yang tersebar di 8 kecamatan, 12 diantaranya hingga kini belum mendirikan lembaga ekonomi yang menjadi salah satu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut. Berdasarkan data DMPD KSB, ke 12 desa yang hingga kini belum mendirikan BUMDes tersebut. Diantaranya, di kecamatan Sekongkang terdiri dari desa Sekongkang Bawah, Kemuning, Tatar, dan desa Talonang Baru, berikutnya ada desa Senayan kecamatan Poto Tano. Sementara di kecamatan Brang Rea, ada desa Sapugara Bree, Desa Beru, Tepas, Tepas Sepakat dan terakhir desa Lamuntet. Kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si mengatakan, terhadap desa-desa tersebut pihaknya pada tahun ini telah menginstruksikan agar membentuk BUMDes. Caranya dengan mengalokasikan anggaran pendirian di Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2018 sebagai tahap awal penyertaan modal desa. “Tahun ini mereka harus punya BUMDes karena itu salah satu amanat dari undang-undang,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (5/2). Ia menjelaskan, setidaknya ada faktor yang menyebabkan desa masih belum paham dengan pentingnya pembentukan BUMDes. Pertama karena sumber daya manusia yang masih minim di tingkat desa dan kedua soal kemampuan menggali potensi desa yang memiliki keuntungan ekonomis untuk dikelola sebagai unit usaha BUMDes. “Dua hal ini yang sedang kita bina dan untuk desa yang sudah mendirikan BUMDes, mereka sudah bisa memetakan potensinya bahkan menjalankannya sebagai unit usaha,” ujarnya. Terhadap desa yang telah memiliki BUMDes, ternyata juga belum benar-benar efektif berjalan. Masih berdasarkan data DPMD, dari 46 BUMDes yang telah terbentuk, baru 34 yang dinyatakan aktif. Sebanyak 5 BUMDes dalam status kurang aktif, 6 unit baru terbentuk di tahun 2017 dan 1 diantaranya berstatus tidak aktif. Adapun BUMDes yang berstatus kurang aktif, di antaranya BUMDes Ai Kangkung, Seteluk Atas, Tapir, Bangkat Monteh, Mataiyang. Sementara yang dinyatakan tidak aktif yakni BUMDes Besantun, di mana BUMDes bersama ini dibentuk oleh dua desa yakni desa Benete dan Mantun di kecamatan Maluk. Berikutnya yang baru terbentuk di tahun 2017, ada BUMDes Kiatar Makmur desa Kiantar, Subali Makmur desa Kokarlian, BUMDes Mantar desa Mantar kecamatan Poto Tano, BUMDes Belo kecamatan Jereweh, BUMDes Karya Bersama desa Mura kecamatan Brang Ene dan terakhir BUMDes Bumi Balas Makmur desa Pasir Putih kecamatan Maluk. Menurut Mulyadi, pada tahun 2018 ini pihaknya menargetkan seluruh desa di KSB memiliki unit BUMDes. Dan bagi desa yang dinyatakan kurang aktif dan tidak aktif akan dilakukan pendampingan baik oleh dinas maupun tenaga pendamping desa dari program Dana Desa (DD). Di mana dalam pendampingannya akan difokuskan pada penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia pengelolanya serta mengarahkan BUMDes menginvetarisir potensi ekonomi desa masing-masing. “Minimal semua BUMDes punya satu unit usaha yang dikelola berbasis potensi desa masing-masing. Baru tahun berikutnya bertahap akan ditambah lagi unit usahanya dengan tetap melihat kemampuan keuangan BUMDes bersangkutan,” imbuh Mulyadi. (bug)
Halaman 6
Oknum PNS Pengedar Sabu Terancam Dipecat
(Suara NTB/arn)
MELANTIK - Suasana saat Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, melantik 37 Pejabat Fungsional dari beberapa perangkat daerah, Senin (5/2).
Wabup Lantik 37 Pejabat Fungsional Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Senin (5/2) kemarin, melantik 37 Pejabat Fungsional dari beberapa Perangkat Daerah, termasuk para dokter. Pelantikan pejabat fungsional yang baru pertama kali dilakukan di lingkungan Pemkab Sumbawa ini menurut Wabup, sesuai dengan regulasi yang baru berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Kepala (Perka) BKN nomor 7 tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Dalam aturan baru tersebut dinyatakan bahwa Pejabat Fungsional yang baru diangkat dalam Jabatan Fungsional Harus dilantik, sedangkan Pejabat Fungsional yang te(Suara NTB/ist) lah menjabat sebe-
lum terbitnya Perka tersebut dapat dilantik. Disampaikan pula bahwa sebagian besar Pejabat Fungsional yang dilantik hari ini berasal dari paramedis, khususnya dokter. Ini dihajatkan tidak lain untuk memberikan pemerataan akses layanan Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Wabup sangat berharap dukungan seluruh paramedis agar dapat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal dan sepenuh hati, sehingga masyarakat benar benar dapat merasakan manfaatnya. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan yang bertugas di kecamatan diharapkan mampu melakukan penanganan medis secara maksimal, sehingga masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke sumbawa besar, karena mereka merasa layanan kesehatan yang diperoleh di wilayahnya sudah cukup baik. Kepada tenaga fungsional di berbagai OPD, Wabup minta agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya di manapun ditempatkan, sehingga seberat apapun tugas yang dibebankan insya allah dapat diselesaikan dengan baik.
Wabup juga mengingatkan bahwa di zaman yang serba terbuka ini, sangat terbuka peluang dan kebebasan bagi setiap masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. Karena itu diminta kepada semua Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan mencermati setiap perubahan dan perkembangan zaman. Artinya, selaku aparatur pemerintah kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat sekitar kita. Pada bagian lain wabup mengingatkan bahwa Kabupaten Sumbawa sudah masuk dalam kategori darurat narkoba. Dan sangat miris ketika membaca di beberapa media, ada PNS yang terlibat narkoba, bahkan diduga sebagai pengedar. Karena itu Wabup menegaskan, pimpinan daerah akan mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba, yang jelas-jelas merupakan salah satu bahaya terbesar bagi keberlangsungan pembangunan dan masa depan bangsa. (arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Oknum PNS di lingkup Pemkab Sumbawa berinisial SP terancam dipecat. Pasalnya yang bersangkutan tersangkut kasus narkotika jenis sabu. Dari pengungkapan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa baru-baru ini, yang bersangkutan diduga sebagai pengedar. Dari tangannya diamankan tiga poket sabu. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri yang ditemui wartawan di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (5/2) menyampaikan, setelah adanya surat penahanan dari pihak kepolisian, akan menjadi dasar dikeluarkannya SK pemberhentian sementara dari jabatan yang bersangkutan sebagai ASN. Kemudian, gajinya akan diberikan 50 persen dari gaji yang diterima sebelumnya. Jika sudah adanya keputusan inkrach dari pengadilan, maka yang bersangkutan bisa dihentikan sementara atau seterusnya sebagai ASN. Sebab di dalam undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014 menyebutkan, ASN yang melakukan tindak pidana dengan sengaja yang dipenjara dua tahun penjara atau lebih akan diberhentikan sebagai pegawai negeri. “Kalau sudah ada surat penahanan dari kepolisian, maka akan menjadi dasar dibuatkan SK pemberhentian sementara. Jika dihukum dua tahun penjara atau lebih karena sengaja melakukan tindak pidana bisa diberhentikan,” ujarnya. Dijelaskannya, sebelumnya kasus serupa pernah dilakukan oleh oknum PNS lainnya. Hukumannya dua tahun satu bulan dan yang bersangkutan langsung diberhentikan. “Jika lebih dari dua tahun hukumannya dan melakukannya dengan sengaja maka bisa dipecat. Sudah ada contohnya sebelumnya,” terangnya. Pihaknya sangat menyayangkan adanya kasus ini. Dimana ASN yang seharusnya menjadi contoh, teladan dan panutan bagi masyarakat justru melakukan perbuatan tersebut. Untuk itu kepada ASN yang lain diharapkan untuk tidak mendekati apalagi tersangkut dengan narkotika. Kalaupun ada yang sudah mencoba diminta untuk berhenti dari sekarang. Karena hukumannya sangat berat, disamping juga merusak nama baik keluarga dan masa depannya. Di tempat yang sama Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Abdul Aziz mengakui sudah ada surat dari Plt. Kepala BKPP untuk meminta surat penahanan dari pihak kepolisian. Sebagai dasar membuat Keputusan Bupati untuk melakukan pemberhentian sementara dari jabatan PNS terhadap yang bersangkutan. Kemudian, gaji yang akan diterima 50 persen dari gaji sebelumnya sampai adanya keputusan inkrach dari pengadilan. Sesuai dengan pasal 88 ayat 1 huruf c nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti diberitakan, SP ditangkap tim Satres Narkoba Polres Sumbawa pada Jumat (2/2) malam lalu. Penangkapannya berdasarkan hasil pengembangandari seorang terduga pengguna sabu berinisial DK yang ditangkap beberapa saat sebelumnya. Dimana DK mengaku membeli sabu dari SP dengan harga Rp 500 ribu. Dari tangan SP polisi mengamankan tiga poket sabu, masingmasing dua poket hendak dibuang di dalam selokan air dan satu poket di dalam genggaman tangannya. Polisi pun melakukan tes urine terhadap yang bersangkutan dan hasilnya positif mengandung Amphethamine. (ind) H. Hasan Basri
(Suara NTB/ind)
SUARA NTB Selasa, 6 Februari 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 6 Februari 2018
Kembangkan Ekonomi Kreatif
Bupati Berharap Dompu Terpilih Jadi Daerah Binaan Bakref Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin berharap Dompu terpilih sebagai daerah binaan Badan Ekonomi Kreatif (Bakref) RI untuk pengembangan ekonomi kreatif. Beberapa hari lalu, Bupati melakukan presentasi terkait peluang ekonomi kreatif di Dompu dalam rangka mengembangkan potensi daerah. “Ya, mudah – mudahan kita terpilih supaya mereka membantu kita. Misalnya mengelola seperti apa? Supaya lebih fokus, bisa lebih cepat berkembang, sehingga itu da(Suara NTB/ula) pat menjadi ikon. Yang kira – H. Bambang M. Yasin kira akan menjadikan orang, bicara ini bicara itu mengingat Dompu, mengingat NTB,” kata H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB, Senin (5/2) kemarin. H. Bambang mengaku, beberapa kerajinan daerah diajukan untuk didampingi dan dibina Badan Ekonomi Kreatif yang disampaikan dalam proposal dan dipresentasikan beberapa hari lalu di Jakarta. Karena Bakref memiliki program setiap tahunnya akan menunjuk 5 – 6 daerah untuk dibina dan didampingi pengembangan ekonomi kreatifnya sebagai ikon daerah. Karena Dompu sudah cukup dikenal dengan program jagungnya, H. Bambang berharap, agar produk turunan dari jagung bisa kembangkan selain kerajinan daerah yang sudah berkembang seperti tenun daerah, produk kopi, mete, rumput laut dan lainnya. “Kita ajukan kerajinan daerah seperti sarung dan lain – lain. Kemudian kreatifitas masyarakat sebagai produk turunan jagung,” jelas H. Bambang. Kepala Bakraf RI mewakili wakil Presiden RI pada Festival Pesona Tambora April 2017 lalu mengungkapkan banyak potensi ekonomi kreatif yang belum tersentuh di Kabupaten Dompu dan pihaknya siap membantu untuk mengembangkannya. Kopi Tambora bahkan diklaim memiliki khasan, begitu juga dengan produk mete. Potensi ini bisa dikembangkan untuk mendukung kemajuan pariwisata di daerah. (ula)
Halaman 7
Pelamar 10 JPTP di Dompu Boleh Lamar Dua Jabatan Dompu (Suara NTB) Pendaftaran lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Kabupaten Dompu akan ditutup 9 Februari akhir pekan ini dan belum satupun pelamar mengajukan lamaran. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengingatkan panitia seleksi (Pansel) bahwa pejabat bisa mengajukan lamaran kepada lebih dari 2 JPTP yang dilelang setelah masa pendaftaran diperpanjang. Hal itu disampaikan Ketua Pansel JPTP Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (5/2). “Kemarin Komisi ASN mewanti – wanti agar setiap tahapan harus diumumkan,” katanya. Untuk mengantisipasi kekurangan pelamar terhadap 10 JPTP yang dibuka, H. Agus Bukhari juga mengaku, sesuai arahan KASN dibolehkan seorang pejabat melamar pada 2
jabatan. Namun itu bisa dilakukan setelah perpanjangan pendaftaran dilakukan. “Itu setelah pendaftaran diperpanjang, bukan sekarang,” katanya. H. Agus Bukhari kembali menegaskan komitmen Pansel untuk tetap mengedepankan keterbukaan dan profesionalitas dalam menjaring JPTP. Karenanya KASN mengingatkan untuk selalu mengumumkan setiap tahapan pansel. Anggota pansel akhir pekan
kemarin juga mendapat pembinaan dari KASN di Bali. Kepala bidang pengembangan pegawai BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH selaku anggota Sekretariat Pansel mengungkapkan, hingga Senin (5/2) kemarin belum satupun pelamar yang memasukan lamaran. Sesuai tahapan jadwal Pansel, pendaftaran dilakukan hingga 9 Februari stempel pos. “Sampai sekarang belum ada berkas lamaran yang kita terima. Ndak tau di
kantor pos, apakah sudah ada yang memasukan atau tidak,” kata Asraruddin. Sebagaimana diketahui, ada 10 JPTP di Kabupaten Dompu yang dibuka dalam proses lelang jabatan. Diantaranya Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
(Suara NTB/ula)
H. Agus Bukhari Anak, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. (ula)
Dua Terduga Pencuri Ternak Diringkus
(Suara NTB/ist)
DIRINGKUS - Ed (32) dan SA (31) dua pelaku pencurian ternak yang diringkus polisi, Senin (5/2).
(Suara NTB/uki)
DAGANGAN - Lapak pedagang busana yang dagangannya digelar di depan lapangan Manggemaci Kota Bima, Senin (5/2).
Zonasi Lapak Tak Efektif Diterapkan Kota Bima (Suara NTB) – Meski zonasi lapak konveksi dan kuliner telah ditetapkan di Kota Bima, namun penerapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Pasalnya masih banyak lapak-lapak liar. Bahkan, kian hari kian menjamur. Seperti yang terlihat depan lapangan Manggemaci dan di sebelah kanan Lapangan Se-
rasuba atau Merdeka. Di dua tempat ramai tersebut banyak sekali ditemukan lapaklapak konveksi dan kuliner liar milik PKL. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, Nurjannah, SE, mengakui menjamurnya lapak di dua tempat tersebut. Bahkan kondisi tersebut kata dia, pas-
ca musibah banjir tahun lalu. “Kita sudah larang, tapi tetap tak dihiraukan,” katanya kepada Suara NTB, Senin (5/2). Diakuinya adanya lapak di tempat-tempat tersebut juga mendapat keluhan dari para pedagang. Salah satunya yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia (APSI) Kota Bima. “Makanya soal ini kami
sampaikan ke OPD teknis terkait, dalam hal ini Satuan Pol PP agar segera menertibkan,” katanya. Menurutnya sesuai dengan zonasi, lapak konveksi semestinya berada di Pasar senggol. Sementara zonasi lapak kuliner berada di dalam lapangan Serasuba atau Lapangan Merdeka. “Tapi kita berikan pengecualian lapak Kuliner
bisa beroperasi di Manggemaci. Tapi dalam waktu tertentu,” katanya. Meski demikian, lanjutnya, lapak-lapak liar konveksi akan dialihkan ke Pasar Senggol dan di sekitar pasar tradisional Amahami, dalam waktu dekat ini. Begitupun dengan lapak kuliner. “Tapi terlebih dahulu akan kita lakukan penataan,” pungkasnya. (uki)
Minim, Guru Pendidikan Seni di Dompu Rencana Pembentukan Dompu (Suara NTB) – Kepala UPT Dikmen PK-PLK Dompu, Ahmad Taufik, S. Pd, mengaku guru pendidikan seni di wilayah ini sangat minim. Dari sekian banyak SMA/SMK dan SLB baik swasta maupun negeri hanya dua sekolah yang memiliki guru seni, yakni SMAN 1 Kempo dan SMAN 1 Woja. “Guru pendidikan seni kurang sekali, hanya ada dua gurunya padahal kita butuh banyak sekali,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/2). Menurut dia, minimnya guru seni di sekolah menyusul keberadaan lulusan perguruan tingginya yang kurang, terlebih tidak semua universitas menyediakan fakultas seni rupa. Kalaupun ada, formasi yang disediakan pemerintah untuk merekrut guru-guru ini hampir tidak ada. Selain itu, hal tersebut juga imbas dari kebijakan permerintah yang berubah-ubah, contohnya guru mata pelajaran TIK yang sempat menjadi favorit dan dibutuhkan banyak sekolah. Setelah
(Suara NTB/jun)
Ahmad Taufik berjalan dan banyak universitas yang membuka jurusan tersebut, justru mata pelajarannya TIK-nya dihapus, sehingga guru bidang studi ini tak tahu harus mengajar apa. Dan pada akhirnya akan menambah jumlah angkatan kerja yang menganggur. “TIK dulu booming banyak sekali fakultas jurusan yang
buka TIK, setelah masuk TIK pelajaran TIK-nya dihapus kan, dikembalikan tidak ada, mau ngajar apa. Jadi kebijakan yang berubah-ubah juga bingung kita,” ungkapnya. Meski guru pendidikan seni hanya mengajar dua jam dalam satu kelas namun karena semua jurusan memerlukan pelajaran ini maka cukup banyak yang akan dibutuhkan. Berbeda dengan bidang keilmuan lainya. Selain guru pendidikan seni, guru BPBK pun masih sangat kurang di wilayah ini, apalagi dilihat dari kondisi pergaulan peserta didik yang kurang terkontrol. Dan karena adanya penambahan kurikulum, lanjut Ahmad Taufik, beberapa guru mata pelajaran lain juga akan kekurangan, seperti guru sejarah, Bahasa Indonesia dan olahraga. “Untuk menutupi kekurangan guru seni itu ada yang namanya GTT yang kita manfaatkan, SMAN 1 Dompu nda ada, sekolah segitu besar ndak ada guru seninya,” pungkas dia. (jun)
Rastra Bakal Diganti Voucher Pangan Kota Bima (Suara NTB) – Program Beras Sejahtera (Rastra) bakal diganti voucher pangan. Penerapan program tersebut akan mulai diberlakukan pada Bulan Agustus atau September 2018 mendatang. “Rastra ini hanya berlaku Januari hingga Juli saja. Setelah itu diganti voucher pangan,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, Drs. H. Muhidin A. S. Dahlan M.M, Senin (5/2). Muhidin menjelaskan, awalnya program Rastra bernama Beras miskin (Raskin). Setiap Kepala Keluarga (KK) atau penerima mafaat menerima sebanyak 15 kilogram beras dengan memberikan uang tebusan. “Uang tebusan karena program Raskin ini tidak disubsidi. Namun setelah itu dinamakan Rastra tapi disubsidi pemerintah. Sehingga penyalurannya tidak dipungut biaya,” katanya. Namun lanjutnya, pada Bu-
(Suara NTB/uki)
H. Muhidin A. S. Dahlan lan Agustus atau Juli mendatang akan mulai diberlakukan atau diterapkan voucher pangan. Berdasarkan kouta ada 8.393 KK yang mendapatkan bantuan program tersebut. “Penerima manfaat tidak
diberikan beras, berupa uang sebesar Rp 110.000 perbulan. Nanti uang ini akan dikirim voucher, penerima memiliki kartu voucher sejenis kartu ATM,” katanya. Diakuinya, dana yang dikucurkan tersebut dipakai untuk membeli keperluan sembako. Seperti beras, minyak goreng dan gula di 12 titik elektronik warung (ewarung) yang sudah ditunjuk. “Mereka akan membeli di ewarung gotong royong pada 12 titik yang menyediakan khusus kebutuhan sembako,” katanya. Selain itu, Menurutnya ewarung tersebut juga dikelola oleh keluarga atau kolega penerima manfaat. Kata dia, e-warung memiliki struktrur kepengurusan lengkap, seperti Ketua, Sekretaris hingga Bendahara. “Tujuan program ini akan dikelola sendiri oleh penerima manfaat. Kita pastikan program ini dari Pusat melalui Kementrian Sosial (Kemensos),” pungkasnya. (uki)
BNNK, Pemda Dompu Surati BNN Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu akhirnya melayangkan surat ke BNN Pusat terkait rencana pembentukan instansi vertikal BNNK diwilayah ini. Pertemuan yang ditargetkan awal Februari ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi untuk menindaklanjuti berkas yang diajukan sebelumnya. “Minggu pertama bulan Februari ini kita akan hadir di BNN pusat untuk berdialog langsung,” kata Kabag Kesra Sekaligus Sekertaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) H. Zulkifli Lubis, Senin (5/2). Selain BNN pusat pihaknya juga berencana mendatangi Kemenpan dan Mendagri untuk mendorong percepatan vertikalisasi BNNK Dompu. Karena bagaimana pun penyalahgunaan narkotika jenis sabu diwilayah ini sudah menjadi isu nasional dan kondisinya cukup memprihatinkan. Di awal 2018 ini s a j a sudah terung k a p enam kasus dengan tujuh orang tersangka pengedar barang haram tersebut. “Masalah
narkoba di Dompu sudah menjadi isu nasional, 2018 ini saja sudah ada enam kasus,” ujarnya. Zulkifli mengungkapkan, hasil koordinasi pihaknya dengan BNN Provinsi beberapa waktu lalu dikatakanbahwa daerahdaerah di NTB tahun ini tidak ada yang mendapat jatah vertikalisasi BNNK. Sementara dilihat dari persyaratan dan indikator yang diminta pusat, menurutnya, Dompu sudah cukup layak dibentuk intasi vertikal BNNK. Berdasarkan naskah akademis terkait indikator yang harus dicapai dalam pembentukan BNNK wilayah ini pun sudah melampuai target, baik dari pelaporan kasus, kegiatan maupun sarana prasana pendukungnya. “Tapi sampai saat ini di pusat belum ada respon untuk Dompu,” jelasnya. Zulkifli menjelaskan, ketikan BNK sudah menjadi instansi vertikal BNNK maka lembaga ini akan berdiri sendiri dibawah Presiden RI. Segala bentuk kegiatan bahkan sumber anggarannya langsung dari pusat. Dan di NTB, lanjut dia, baru empat wilayah yang sudah dibentuk instansi vertikal BNNK,diantaranya Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Besar dan Kota Bima. “Di NTB inikan baru empat BNNK yang sudah jadi lembaga vertikal,” pungkasnya. (jun) (Suara NTB/jun)
Dompu (Suara NTB) Dua terduga pelaku pencurian ternak, Ed (32) dan SA (31) diringkus Tim Opsnal Satreskrim Polres Dompu, Minggu (4/2). Mereka ditangkap sehari setelah melancarkan aksi jahatnya di So Rasanggaro Desa Matua. Dari tangannya berhasil disita dua ekor ternak dan satu unit mobil bak terbuka yang dipakai mencuri. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengatakan, ditangkapnya Ed dan SA buah tindak lanjut laporan pemilik ternak, Syamsul Kasturi dengan LP/22/II/2018/NTB/Polres Dompu/Polsek Woja. “Penangkapan dua pelaku tindak lanjut laporan korban ke Polsek Woja kemarin,” kata dia dikonfirmasi, Senin (5/2). Berdasarkan pengakuan korban, ternak yang diikatnya di So Rasanggaro Sabtu kemarin tiba-tiba sudah tak di tempat. Upaya pencarian hingga ke atas gunung sudah dilakukan, namun tak membuahkan hasil apa-apa. Atas kejadian ini korban lantas menceritakanya pada Anton warga setempat, hingga didapati informasi bahwa sesama peternaknya itu sempat melihat mobil bak terbuka mengangkut sapi ke arah Menggelewa sekitar Pukul 23.00 Wita. Berbekal informasi tersebut, Syamsul Kasturi langsung melapor ke Mapolsek Woja dan tidak memakan waktu yang lama kedua pelaku berhasil ditangkap polisi di kediaman Ed di Dusun Rasanae Desa Bakajaya. “Dua orang ini ditangkap saat berada di rumah Ed di Dusun Rasanae Desa Bakajaya,” ujarnya. Meski sempat mengelak dua orang ini akhirnya mengakui perbuatannya, terlebih hasil interogasi anggota diketahui bahwa aksi pencurian itu dilakukan bersama dua rekan lainya, yakni Ah (30) dan Je (33). Mereka saat ini masih dalam pengejaran polisi. Sementara barang bukti hasil curian, lanjut Suhatta, dititip para pelaku di rumah Salman warga asal Kore Kabupaten Bima. “Saat ini sudah kita bawa dan amankan di Mapolsek Woja untuk barang bukti,” jelasnya. Atas aksi melawan hukum yang dilakukan, komplotan pencuri ternak tersebut digiring ke Mapolres Dompu untuk diproses lebih lanjut, termasuk pengembangan guna membongkar jaringan lain yang selama ini mereksahkan masyarakat. Sementara BB yang diamankan yaitu, satu unit pickup dengan Nopol S 8646 HG dan dua ekor ternak curian. (jun)
H. Zulkifli Lubis
POLHUKAM
SUARA NTB Selasa, 6 Februari 2018
Halaman 8
Lima Anggota Dewan Maju di Pilkada Masih Ikut Reses Mataram (Suara NTB) Verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan pasangan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur independen, Ali BD-Gede Sakti, sudah berlangsung mulai tanggal 30 Januari lalu dan berakhir tanggal 5 Februari kemarin. Hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan ini, menjadi penentu nasib pasangan Ali-Sakti untuk ikut bertarung di Pilkada NTB 2018. Sampai hari terakhir proses verifikasi faktual Senin (5/2) kemarin, santer beredar isu yang menyebutkan bahwa pasangan Ali-Sakti berpotensi tidak memenuhi syarat. Informasinya hal itu terjadi karena tim sukses kesulitan menghadirkan para pendukungnya untuk diverifikasi oleh petugas verifikasi KPU di tingkat desa/kelurahan. Terkait hasil verifikasi faktual yang sudah beredar itu, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansor, yang dikonfirmasi Senin (5/2) kemarin menegaskan bahwa data yang beredar tersebut tidak benar. Karena sampai hari ini, KPU masih belum melakukan perhitungan. “Belum, belum. Kita tunggu saja hasilnya, karena verifikasi masih berlangsung sampai nanti malam jam 00:00. Jadi kalau ada (hasil) yang beredar, itu ndak benar, intinya tidak benar,” ujar Aksar yang dikonfirmasi usai kegiatan FGD Pilkada Damai bersama Kapolda NTB dan Ketua Bawaslu NTB, di Auditorium Unram. Menurut Aksar, verifikasi faktual masih berproses, sehingga pihaknya belum mendapatkan hasilnya. Ia menyebutkan bahwa proses perhitungan hasil verifikasi akan dimulai tanggal 6-7 di tingkat Kecamatan, kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten/kota pada tanggal 8-9. Terakhir pleno KPU Provinsi akan dilakukan pada tanggal 10-11, yakni sehari sebelum pengumuman penetapan pasangan calon tanggal 12 Februari. “Jadi kami sendiri belum mendapatkan rekap draf final hasilnya dari 10 kabupaten/kota,” tegasnya. Dikonfirmasi terpisah, Sekretris tim pemenangan Ali-Sakti, M. Zainul Fahmi juga menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan proses verifikasi faktual. Ia menolak menanggapi isu yang mengatakan Ali-Sakti tidak memenuhi syarat. Sementara itu, salah satu tim pemenangan Ali-Sakti, Tajir Syahroni, menegaskan pihaknya optimis lolos sebagai peserta Pilkada serentak NTB 2018. Karena dukungan AliSakti sudah melampaui syarat minimal. “Verifikasi dukungan Ali-Sakti sebagai Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan satu-satunya di Indonesia sudah melampaui target kekurangan. Insya Allah tanggal 12 Februari 2018 siap mengikuti penetapan Paslon Gubernur NTB bersama Paslon-Paslon lainnya (dari jalur parpol)” tambahnya. Seperti diketahui, verifikasi faktual dukungan perbaikan dari 136.353 dukungan KTP yang diserahkan, Ali-Sakti harus memastikan dukungan yang berhasil terverifikasi sebanyak 101 ribu lebih. Jika kurang satu, maka dipastikan ia akan kandas. (ndi)
Seperti diketahui, saat ini DPRD NTB tengah turun ke konstituennya di dapil masing-masing, untuk melakukan reses selama lima hari. Mulai Senin (5/2) kemarin sampai tanggal 10 mendatang. Lima anggota dewan yang sudah resmi mengundurkan diri juga masih bisa mengikuti kegiatan reses bersama rekan-rekan anggota dewan lainnya. Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, SH, MH.,
(Suara NTB/ist)
Dualisme Hanura, Kubu Mudahan Tunggu Putusan PTUN Mataram (Suara NTB) DPD Hanura NTB, kubu Mudahan Hazdie telah mengajukan gugatan hukum ke PTUN terkait Musdalub yang dilakukan oleh kubu Hanura NTB Syamsu Rijal. Gugatan itu dilayangkan karena kegiatan Musdalub tersebut telah melanggar AD/ART partai. Pihak Mudahan juga masih menunggu proses gugatan hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, ia tidak menanggapi terlalu serius manuver yang dilakukan oleh kubu Syamsu Rijal. “Yang jelas siapapun mengklaim boleh saja. Kita tunggu putusan PTUN dan SK Menkumham,” tegas Mudahan. Terkait aksi pemecatan terhadap dirinya dan pengurus Hanura lainnya. Ia sebagai suatu hal yang normal dalam situasi internal partai yang tengah diterpa konflik dualisme. Iapuntetaptegastidakmengakuikeberadaankepengurusan Hanura NTB hasil Musdalub yang mengangkat Syamsu Rijal sebagai Ketua DPD Hanura NTB. Menurutnya, upaya hukum yang dilakukan tersebut sebagai upaya penyelamatan partai, dan untuk menegakkan konstitusi atau AD/ART menjadi acuan dan pedoman dalam berorganisasi di Partai Hanura. “Tapi tentu dengan kondisi ini, kita tidak akan tinggal diam,” katanya. Lantas bagaimana dengan pengakuan KPU yang menganggap kepengurusan Hanura NTB yang syah adalah kepengurusan hasil Musdalub. Karena pada saat verifikasi faktual parpol di tingkat Provinsi beberapa waktu lalu, justru Hanura kubu Syamsu Rijal lah yang diverifikasi oleh KPU NTB. “Ya memang yang diverifikasi itu Hanura sebelah. Tetapi tidak ada masalah silahkan saja. Kalau saat ini siapapun yang mengklaim silahkan saja tidak ada masalah yang penting saat ini kita sedang ajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) terkait kepengurusan yang sah,” ungkapnya. Meski begitu. Proses verifikasi faktual dilakukan KPU terhadap Hanura NTB kubu Syamsu Rijal tetap berangkat dari data Hanura NTB lama. (ndi)
pemberhentian dari Mendagri,” ujar Mahdi. Disampaikan Mahdi, untuk lima anggota dewan yang ikut mencalonkan diri di Pilkada serentak 2018 ini, baru akan distop fasilitasnya sebagai anggota dewan pada tanggal 21 Februari mendatang, bertepatan dengan penetapan pasangan calon oleh KPU. “Nanti setelah penetapan KPU baru kita stop fasilitas dan hak-haknya. Kalau
gungjawaban reses terhadap lima anggota dewan yang akan berhenti pada tanggal 12 nanti. Mahdi menggatakan bahwa proses pertanggungjawaban tetap sama seperti biasa. Adapun lima anggota dewan tersebut, yakni Mori Hanafi dari Fraksi Gerindra, yang maju sebagai bakal calon wakil Gubernur NTB. Kedua yakni H. Rumaksi SJ dari Fraksi Hanura dan Machsun Ridwaini dari Fraksi Bintang Restorasi yang sama-sama maju di Pilkada Lombok Timur. Dua anggota dewan lainnya, yakni TGH. Khudari Ibrahim dari Fraksi PKB dan TGH. Muammar Arafat, yang sama-sama maju di Pilkada Lombok Barat. (ndi)
(Suara NTB/why)
PASPOR – Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB menunjukkan barang bukti paspor korban TPPO ke Turki, Senin (5/2).
Tersangka TPPO Enam TKI Ilegal ke Turki Masuk Bui Mataram (Suara NTB) Tindak Pidana perdagangan orang (TPPO) enam TKI NTB ke Turki November 2017 lalu akhirnya terbongkar. Pelakunya dua orang wanita paruh baya yang meraup untung jutaan rupiah dari ‘menjual’ enam korban asal Dompu. Dua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu antara lain SU (40) dan UA (40). Mereka berbagi peran mulai dari merekrut, menampung, dan memberangkatkan korban. Kasubit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati menjelas-
VERIFIKASI FAKTUAL - Suasana proses verifikasi faktual dukungan perbaikan Ali-Sakti oleh PPS sedang berlangsung.
yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (5/2) kemarin membenarkan bahwa lima anggota dewan yang sudah mengundurkan dirinya masih mengikuti kegiatan reses. Reses untuk menyerap aspirasi masyarakat itu, tercatat menjadi reses terakhir untuk mereka. “Ya, beliau-beliau masih mengikuti reses, ini reses terakhirnya. Jadi beliau-beliau itu masih tercatat aktif sebagai anggota sebelum ada SK
kan, para pelaku melakukan tipu daya mengimingi para korbannya dengan tawaran kerja dengan gaji besar tanpa potongan dan masa kerja singkat yaitu 2,5 tahun. “Tersangka SU perannya merekrut di korban di Dompu atas perintah UA. Sementara tersangka UA warga Bima yang domisili di Jakarta menampung dan memberangkatkan,” jelasnya, Senin (5/2). Modus operandinya, tersangka SU meyakinkan para korban yang direkrutnya dengan iming-iming pekerjaan. Setelah korbannya kepincut, kemudian dibuatkan doku-
korbannya. “Tersangka SU memperoleh keuntungan Rp 2-3 juta per orang. Tersangka UA mendapatkan Rp 4 juta dari setiap korban,” sebut Pujawati. Sejak tahun lalu, dua tersangka sudah memberangkatkan 10 orang ke Turki. Kasus itu terungkap setelah enam korban kabur dari tempat penampungan untuk mencari perlindungan ke KBRI Ankara Turki pada November 2017. Selama di Turki, para korban yang diantaranya bidan dan perawat tersebut menderita. “Dokumen dan ponsel mere-
men keberangkatan ke luar negeri tujuan liburan. Beres urusan dokumen perjalanan, korbannya diberangkatkan ke Jakarta. Urusan kemudian diambil alih UA yang memberikan tempat penampungan. Selanjutnya korban diberangkatkan ke Turki dan diserahkan kepada seseorang yang akan menyalurkan mereka ke majikan-majikan sebagai pembantu rumah tangga. Semua proses itu berlangsung sepanjang Oktober-November 2017 lalu. Masingmasing tersangka mendapat untung dari pemberangkatan
Pilkada NTB 2018
Dunia Maya Juga Jadi Medan ”Perang” Bakal Calon Mataram (Suara NTB) Dunia maya merupakan salah satu jadi medan pertempuran para pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada serentak NTB 2018 ini. Para tim sukses sengaja merekrut orang profesional untuk dijadikan pasukan siber yang akan diturunkan “berperang” di dunia maya. Pasukan siber ini tidak hanya ditugaskan untuk memasifkan kampanye dan sosialisasi pasangan calon yang mempekerjakannya kepada masyarakat dunia maya. Tapi juga bertugas untuk melakukan penyerangan terhadap musuh sekaligus menangkis serangan kampanye hitam yang dilancarkan oleh lawan politik terhadap calon yang didukungnya. Demikian salah satu pasukan siber dari salah satu bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang namanya enggan dikorankan kepada Suara NTB Senin (5/2) kemarin. “Kita diminta sama tim calon jadi buzzernya di media sosial. Tim buzzer ini ada berapa orang yang saya tahu. Tapi mungkin lebih banyak lagi, karena kita hanya komunikasi saja sama tim calonnya dan saya diajak sama teman,” tutur sumber ini kepada Suara NTB. Masing-masing orang, membuat akun media sosial (bodong) sampai belasan akun. Akun tersebut digunakan untuk mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Beberapa akun juga digunakan untuk menyebarkan berita negatif terhadap pasangan calon lain, sekaligus untuk mengcounter isu-isu negatif yang menyerang calonnya. “Ya, kita buat akun palsu sampai lebih dari 10 akun untuk satu orang. Nanti akun-akun itu kita gunakan untuk mengshare berita calon kita,” akunya. Lebih lanjut disebutkan sumber ini, ratarata tim siber tersebut adalah orang-orang yang memang sudah paham dengan dunia digital, dan jago memainkan agar berita mendapatkan banyak pembaca dan perhatian publik di dunia maya. “Biasanya itu orang-orang bloger itu yang dipakai, saya juga diminta sama teman saya.
Ya kita dibayar tapi ada juga yang secara sukarela,” ungkapnya tanpa mau menyebutkan nominal bayaran yang ia terima. Pantauan Suara NTB, di akun media sosial facebook, isu Pilkada memang menunjukkan sudah cukup ramai. Statu-status terkait Pilkada hampir tiap detik berseliweran. Ada yang berisi konten positif maupun negatif. Tidak jarang juga antar akun saling adu argumen yang cukup panas antar pendukung salah satu pasangan calon. Sejumlah tim sukses pasangan calon yang dikonfirmasi terkait keberadaan tim siber itu, mengakui bahwa pihaknya memang memiliki tim yang mengelola akun media sosial, yang bertugas untuk mempublikasikan kegiatankegiatan pasangan calon. Tapi mereka menolak tim tersebut dibentuk untuk tujuan berita bohong atau menyerang calon lain. “Betul tim media sosial itu ada,” kata Ketua Tim Media pasangan Ahyar-Mori, Suaeb Qury. Namun demikian Suaeb membantah bahwa tim media sosial itu digunakan untuk menyebar berita negatif. Tim tersebut hanya mengelola akun kampanye resmi, yang nantinya akan dilaporkan ke KPU. Selain itu, kampanye di media sosial dilakukan oleh Ahyar-Mori juga bertujuan mengajak para pemimpin generasi mileneal yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada NTB 2018. “Jadi kita fokus pada upaya mendorong kreativitas pelajar, pemuda dan mahasiswa,” tegasnya. Sementara itu, Sekretaris tim pemenangan pasangan Ali-Sakti, M. Zainul Fahmi mengaku pihaknya masih belum memiliki tim khusus yang mengelola akun media sosial. Jikapun ada itu masih atas inisiatif pendukung sendirisendiri. Ditempat terpisah, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuat tim satgas nusantara yang bertugas untuk memantau aktivitas kampanye didunia maya. Pihaknya akan mengambil langkah-langkah strategis jika menemukan akun media sosial yang sengaja menyebar berita bohong terkait Pilkada. (ndi)
ka dirampas. Mereka disekap di penampungan. Ada yang dipekerjakan tapi gaji tak dibayarkan dan ada yang mendapat kekerasan fisik,” jelasnya. Para tersangka dijerat dengan pasal 10 dan atau pasal 11 juncto pasal 4 UU RI No 21/ 2007 tentang Pemberantasan TPPO, ancaman hukumannya paling singkat tiga tahun paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta. Dua tersangka sudah ditahan di Rutan Polda NTB. Sementara barang bukti yang disita antara lain, paspor korban, tiket pesawat, dokumen kependudukan. (why)
Kampanye Terbuka Rentan Pelanggaran Lalu Lintas Mataram (Suara NTB) – Tahapan Pilkada Serentak 2018 akan beranjak ke kampanye pasangan calon pekan depan. Pergerakan massa di jalan rentan pelanggaran lalu lintas pada saat kampanye terbuka. “Karena ada perpindahan massa simpatisan pasangan calon rawan terjadi pelanggaran lalu lintas meskipun pada saat itu ada pengawalan,” ungkap Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol Arman Achdiyat, Senin (5/2). Dalam operasi Mantap Praja Gatarin Pengamanan Pilkada Serentak 2018, dia bertindak selaku kepala satuan tugas preventif. Berdasarkan hal itu, dia berperan memberikan imbauan kepada masyarakat. Salah satunya antara l a i n
(Suara NTB/dok)
Verifikasi Faktual Berakhir, Ali-Sakti Optimis Lolos
sekarang ini masih, karena ini baru usulan saja,” terangnya. Sementara itu, untuk pemberhentian lima anggota dewan tersebut sedang berproses di Kemendagri. Karena pimpinan DPRD NTB sudah bersurat ke KPU dan juga Gubernur NTB, kemudian untuk dilanjutkan usulan pemberhentiannya ke Mendagri. “Sedang berproses, Ketua sudah bersurat ke KPU dan juga Gubernur, untuk dilanjutkan ke Mendagri. Jadi tunggu turun dari Mendagri dulu surat pemberhentian resminya,” katanya. Reses pertama di tahun 2018 ini, anggota dewan dijadwalkan akan turun di enam titik. Lantas bagaimana dengan pertang-
Mataram (Suara NTB) Lima anggota DPRD NTB yang sudah mengundurkan diri, karena maju sebagai bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak NTB 2018, masih aktif menikmati fasilitas sebagai anggota dewan sampai penetapan pasangan calon oleh KPU pada tanggal 12 Februari mendatang.
Arman Achdiyat
massa pendukung pasangan calon yang ikut serta dalam kampanye terbuka untuk tetap menggunakan perangkat keselamatan. Pemakai sepeda motor, pengendara tetap diwajibkan untuk mengenakan helm, dan knalpot standar. Kemudian larangan mengangkut orang dengan mobil bak terbuka. “Kita mendukung setiap pelaksanaan tahapan Pilkada. Diharapkan juga peserta kampanye di jalan raya tetap mengikuti aturan lalu lintas,” kata Arman. Perilaku di jalan raya tersebut menurutnya cermin dan contoh panutan. Setiap pasangan calon atau tim pemenangan menunjukkan contoh tertib di jalan raya. “Kampanye terbuka ini juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan contoh kepada masyarakat soal perilaku yang baik di jalan raya. Sekaligus tetap menjaga keselamatan,” jelasnya. Dia pun sudah memberikan instruksi kepada Satlantas masingmasing Polres untuk memberikan imbauan kepada masyarakat yang akan ikut dalam rangkaian kampanye terbuka. “Saya sudah instruksikan jajaran. Apabila ada pelanggaran yang berakibat fatal untuk ditindak secara tegas,” pungkas Arman. (why)
SUARA NTB Selasa, 6 Februari 2018
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 9
Pertemuan Bank Dunia
Dispar NTB Siapkan Mandalika dan Trawangan Mataram (Suara NTB) Pertemuan tahunan IMF-World Bank Group (WBG) yang rencananya akan dilaksanakan tahun ini di Bali, juga diambil sebagai momentum yang pas untuk pariwisata NTB. Dinas Pariwisata Provinsi NTB saat ini sedang melakukan persiapan di Mandalika dan Trawangan. Sehingga bisa menjadi destinasi wisata para peserta IMF-WBG nantinya. Ini bertujuan agar NTB turut mendapatkan keuntungan dari pertemuan itu. “Kita siapkan Trawangan dan Mandalika. Kita (Lombok) akan jadi destinasi program leisure (waktu luang)
para peserta yang hadir di pertemuan itu. Yang jelas, kita siap untuk dikunjungi,” kata Kepala Dinas Pariwisata
Meningkat, Lama Menginap Wisatawan di Hotel Berbintang Mataram (Suara NTB) Rata-rata lama menginap wisatawan di NTB mengalami peningkatan. Ini menunjukkan wisatawan semakin betah berkunjung ke NTB. Berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, lama menginap wisatawan ini mengalami peningkatan, terutama pada hotel berbintang. Berdasarkan rilis BPS NTB Bahwa rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Desember 2017 tercatat 2,14 hari. Ini naik 0,17 hari dibandingkan dengan RLM bulan November 2017 sebesar 1,97 hari. Jika dibandingkan dengan RLM bulan Desember 2016 yang hanya 1,75 berarti terjadi kenaikan 0,39 hari. Dalam rilis itu, Kepala BPS Provinsi NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih., MM mengatakan bahwa terjadi kenaikan pada RLM hotel berbintang. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pun terjadi kenaikan yang lumayan. Sedangkan rata-rata lama menginap pada hotel non bintang pada Bulan Desember 2017 mencapai 1,70 hari, mengalami penurunan sebesar 0,13 hari dibandingkan dengan RLM bulan November 2017. Dibandingkan dengan bulan Desember 2016 juga sedikit turun sebesar -0,05 hari. “RLM hotel bintang mengalami kenaikan tapi pada hotel non bintang mengalami peningkatan,” ujarnya. Namun demikian, TPK (tingkat penghunian kamar) pada hotel non bintang yang mengalami kenaikan. TPK Hotel Non Bintang bulan Desember 2017 sebesar 27,76 persen mengalami kenaikan 1,93 poin dibanding Bulan November 2017 dengan TPK sebesar 25,83 persen. Jika dibandingkan dengan bulan Desember 2016 juga mengalami kenaikan sebesar 1,70 poin dari 26,06 persen. “TPK Hotel Non bintang bulan Desember 2017 sebesar 27,76 persen. Ini tentus saja mengalami kenaikan 1,93 poin dibanding bulan November 2017 dengan TPK sebesar 25,83 persen,” ujarnya. Sedangkan TPK hotel bintang pada Bulan Desember 2017 mengalami penurunan dibandingkan Bulan November 2017. TPK Bulan November 2017 mencapai sebesar 52,48 persen, turun 2,43 poin pada Bulan Desember 2017 dengan TPK 50,05 persen. Kendati mengalami penurunan, namun RLM mengalami peningkatan. (lin)
Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos., M.Si, di Mataram, Senin (5/2). Ia melihat ini sebagai
GILI KONDO - Gili Kondo adalah salah satu objek wisata yang masih belum dikelola maksimal. Banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Sebagaimana terlihat dalam gambar, miniatur bangunan dari tumpukan pasir yang dibuat salah satu wisatawan yang datang ke Gili Kondo beberapa waktu lalu.
Kawasan Petrando Belum Dikelola Maksimal Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) memiliki banyak kekayaan alam yang tidak kalah eksotik dibandingkan daerah lain. Salah satu kawasan yang terkenal adalah, tiga gili cantik di wilayah Lotim bagian utara, Gili Petagan, Gili Bidara dan Kondo (Petrando). Namun, kawasan Petrando sampai sekarang belum mendapat sentuhan pengelolaan secara maksimal. Menurut Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lotim, Akhmad Roji, kawasan Petrando ini sangat cocok sebagai tempat diving dan snorkeling dan bisa sebagai pusat penelitian. Sebelumnya, beberapa tahun lalu, Kondo sempat dikelola oleh pelaku wisata. Akan tetapi karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah membuat pengelola itu diminta meninggalkan kawasan, khususnya di kawasan Gili Kondo. Kawasan Kondo, Bidara dan Petagan pada saat musim hujan saat ini dimanfaatkan warga sekitar untuk bercocok tanam, seperti menanam ubi jalar dan lainnya. Roji menyarankan, pemerintah harus berpikir keras untuk memajukan kawasan Petrando. Tidak saja menjadi penghasil ubi tapi bisa menghasilkan sumber pendapatan lebih bergengsi untuk pembangunan daerah. Selain itu, bisa memberikan hak pengelolaan kepada pihak swasta atau pemerintah dalam membangun resort atau bungalow dengan konsep eco tourism. Sebagai tempat persinggahan bila perlu tempat menginap para wisatawan yang datang ditambah lagi tambahan sarana dan prasarana penunjang lain yang dapat menjadi sumber penghasilan bagi daerah. Menurutnya, dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan Petrando ini sangat luar biasa. Selama sepekan terakhir ini saja, sudah ratusan pengunjung yang datang. Ada banyak grup wisatawan mancanegara dan lokal untuk melakukan snorkeling dan diving. Bahkan melakukan camping dan menginap beberapa hari dengan hanya menggunakan tenda. Soal investasi yang tidak kunjung masuk, ujarnya, agar pemerintah bisa lebih terbuka lagi kepada para penanam modal. “Jika ada investor yang serius dipersilakan dan bukan membawa investor abal-abal,” paparnya. (rus)
yang jelas dua tempat ini, Trawangan dan Mandalika akan menjadi destinasi utama. Selain itu, Desa Sade juga kita benahi untuk mereka (para peserta) bisa kunjungi pula,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya sudah melakukan pembenahan di beberapa destinasi wisata unggulan. Termasuk Dermaga Trawangan yang saat ini sudah diperbaiki, sehingga bisa men-
(Suara NTB/lin)
yambut wisatawan dari berbagai negara. Begitu pula Mandalika yang dianggap sudah sangat siap. Sehingga para peserta bisa benar-benar menikmati waktu luangnya setelah mengikuti kegiatan di Bali. “Kita juga perlu untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu kesempatan emas bagi NTB untuk
menunjukkan keindahannnya kepada dunia. Ini dianggap bisa menjadi ajang promosi yang baik karena pesertanya merupakan para petinggi bank dunia dan CEO perusahaan ternama di dunia. “Kita tangkap momen ini sebagai kesempatan yang sangat baik. Masyarakat juga harus siap, destinasi juga sudah kita siapkan. Tinggal teknisnya saja. Secara keseluruhan, kita sudah siap,” ujarnya. (lin)
PANTAI DUDUK - Sejumlah wisatawan tengah menikmati suasana di Pantai Duduk yang ada di Lombok Barat.
Pantai Duduk Diminati Wisatawan Lokal Giri Menang (Suara NTB) Tren berwisata tidak hanya dilakukan oleh wisatawan dari luar. Warga Lombok juga beramai-ramai menikmati destinasi wisata. Salah satunya Pantai Duduk yang ada di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat semakin banyak dikunjungi wisatawan. Pantai ini menjadi salah satu pilihan wisatawan lokal karena letaknya yang tidak jauh dan pemandangannya
(Suara NTB/rus)
kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. Selain itu, ini juga bisa sebagai ajang promosi pariwisata NTB bagi para peserta. Dengan harapan, para peserta bisa berkunjung kembali bersama kerabatnya untuk menikmati lebih banyak destinasi wisata yang ada di NTB. “Industri juga saya rasa sudah sangat siap ya untuk ini. Kita tinggal mantapkan saja,
yang indah. Apalagi suasana sore yang bersahabat menjadikan tempat ini lokasi yang pas untuk menikmati matahari tenggelam. “Pantai Duduk ini dekat dengan Kota Mataram. Jadi mudah dijangkau dan tempatnya juga menyenangkan meskipun tidak berpasir putih seperti pantai lain di Lombok,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn, Senin (5/2). Pantai ini memang kerap-
kali dijadikan sebagai tempat melaksanakan berbagai acara. Termasuk perayaan Lebaran Topat dan lainnya. Pemandangan dengan pohon kelapa yang banyak dan tepi pantainya yang agak lapang membuat tempat ini menjadi tempat favorit untuk berkegiatan. Terlihat antusias pengunjung yang bercengkrama bersama keluarganya. Pantai ini memang paling pas untuk dinikmati bersama keluarga dan orang terde-
kat. Beberapa wisatawan asing juga terlihat menikmati suasana Pantai Duduk. Ia berharap pemerintah daerah dapat melengkapi fasilitas dan sarana di Pantai Duduk. Sehingga wisatawan bisa lebih lama dan merasa lebih nyaman. Kendati yang berkunjung kebanyakan merupakan wisatawan lokal. “Memang di sini yang banyak itu wisatawan lokal. Tapi ini kan bagus, mau lokal atau
mancangera yang penting destinasinya ramai dan banyak yang beli makanan pada pedagang yang jualan,” ujarnya. Pantai ini sangat cocok dijadikan tempat piknik bersama kerabat atau keluarga. Sebab ombak yang tidak terlalu keras juga dapat dijadikan wahana yang menarik untuk bermain air. Bukan itu saja, pantai ini juga cocok untuk berkegiatan bersama komunitas atau kelompok pencinta alam. (lin)
Pedagang di Pantai Ampenan Kecewa Mataram (Suara NTB) Para pedagang di Pantai Ampenan merasa kecewa dengan adanya larangan menaruh kursi dan meja di tepi pantai. Larangan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Pantai Ampenan. Sementara itu, Pemerintah sudah melakukan penataan terhadap Pantai Ampenan, sehingga para pedagang dan wisatawan bisa beraktivitas dengan nyaman. Namun para pedagang tetap ingin menaruh kursi dan meja di pinggir pantai agar banyak pelanggan yang datang. Namun hal ini dianggap dapat mengurangi kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Ampenan. “Kemarin memang betul ada Satpol PP yang datang tertibkan. Kita disuruh untuk tidak taruh kursi dan meja di dekat pantai. Dulu-dulukan kita taruh di sana, jadi banyak yang duduk, banyak yang beli. Sekarang tidak boleh, pendapatan jadi berkurang,” keluh salah satu pedagang di Pantai Ampenan Inaq Anah, di Mataram, Senin (5/2). Ia mengaku pada Minggu malam sejumlah Satpol PP datang untuk memberikan peringatan agar para pedagang tidak lagi menaruh kursi dan meja di zona yang sudah
ditetapkan. Inaq Anah pada dasarnya mengerti bahwa hal itu demi kenyamanan wisatawan, namun itu dapat mengurangi pendapatannya. Sementara itu, salah satu pengunjung atau wisatawan di Pantai Ampenan Novia Widiani mendukung langkah pemerintah dalam membatasi para pedagang. Dengan adanya kursi dan meja hampir di semua sudut itu mengurangi ruang geraknya dalam menikmati Pantai Ampenan. “Pengalaman kalau di Pantai Ampenan tidak bisa sembarangan duduk. Diusir sama ibu-ibu yang jualan (kalau tidak beli barang dagangannya),” ujarnya. Penataan ini memang bertujuan untuk semakin melengkapi fasilitas di Pantai Ampenan. Selain itu juga untuk memberikan ruang yang lebih kepada wisatawan yang datang. Sehingga wisatawan bisa menikmati suasana dan keindahan Pantai Ampenan dengan lebih leluasa. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Abdul Latif Nadjib belum memberikan keterangan terkait hal itu. Sebelumnya, ia mengatakan bahwa penataan bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi semua pihak. Baik itu pedagang maupun wisatawan yang datang. (lin)
(Suara NTB/ist)
PENERTIBAN - Suasana kepanikan di Pantai Ampenan pada saat penertiban pedagang oleh Satpol PP Mataram pada Minggu malam.
(Suara NTB/ist)
PEPADU BADJANG - Para anggota Pepadu Badjang yang mempelopori program musik indie.
Pepadu Badjang Fasilitasi Musik Indie ke Berbagai Aplikasi Mataram (Suara NTB) Musik Indie Lombok saat ini sudah dapat bersaing dengan musik internasional. Sebab saat ini lagu-lagu indie sudah dapat dinikmati di berbagai aplikasi musik melalui jaringan internet. Misalnya Joox, ITunes, Spotify dan banyak lainnya. Ini diinisiasi oleh komunitas Pepadu Badjang yang sudah berdiri sejak tahun 2017. “Sampai sejauh ini semakin bertambah yang mau mendigitalkan karyanya. Ini adalah yang pertama di NTB yang dipelopori oleh Pepadu Badjang. Jadi sekarang buka Joox, lalu buka di pencarian judul lagu indie yang diinginkan, sudah bisa dinikmati,” kata Anggota Komunitas Pepadu Badjang Andika Jose, di Mataram, Senin (5/2). Ini sekaligus menjadi ruang bagi para pemusik indie untuk semakin melebarkan sayapnya di dunia musik tanah air maupun internasional. Sebab aplikasi yang dapat diakses oleh siapa saja ini memungkinkan pendengar berasal
dari berbagai negara dan daerah. Saat ini sudah 50 lagu indie lebih yang dapat diakses di berbagai aplikasi tersebut. “Ada beberapa tahapan atau persyaratan yang harus dilakukan sebelum kemudian Pepadu Badjang memasukkan lagu tersebut ke dalam aplikasi. Ini diharapkan bisa membuat musik-musik indie kita bisa dinikmati oleh banyak orang,” ujarnya. Beberapa pelopor dari program ini adalah Helmy PB, Gellen Martahdinata, Dian Jrenk dan beberapa anggota lainnya. Mereka mengupayakan agar musik indie dapat dinikmati oleh semua pengguna aplikasi tersebut. Setelah didaftarkan, lagu tersebut sudah dapat dinikmati di Google Play, Dezer, Napster, Anghami, Tidal, Amazon Music, Kkbox, hungama, zvooq, yandex, groove, termasuk Joox, Spotify dan ITunes. “Ini memungkinkan para pendengar yang ada di luar daerah dan luar negeri dapat menikmati berbagai karya musisi-
musisi NTB. Jadi kami mengajak kepada para pemusik indie untuk segera memasukkan lagukanya ke berbagai aplikasi ini. Ini gratis,” ujarnya. Ada beberapa syarat yang harus dilengkapi sebelum Pepadu Badjang mendistribusikan lagu-lagu tersebut ke store aplikasi. Diantaranya, nama artis, judul lagu, master lagu, artwork, judul album, pencipta lagu, arranger, label, tahun produksi, lirik lagu dan kontak personal. “Pastikan itu merupakan karya sendiri, bukan cover karya atau lagu orang. Sedangkan untuk genrenya bebas, jumlahnya juga bebas,” ujarnya. Ia berharap dengan adanya pendistribusian lagu ke berbagai aplikasi ini dapat lebih memperkenalkan musik indie. Pada dasarnya, aplikasi-aplikasi ini secara umum menerima berbagai musik yang dikirim ke store aplikasi. Sehingga bisa memberi kemudahan bagi pendengar dan penggemar yang ingin menikmati musik tersebut. (lin)
SUARA NTB Selasa, 6 Februari 2018
PENDIDIKAN
Halaman 10
Belum Ada Kejelasan Kepsek ”Dihantui”Mutasi WACANA mutasi guru dan kepala SD Kota Mataram kian menguat dan menghantui para kepala sekolah (kepsek) jenjang pendidikan dasar itu. Rencananya, mutasi para kepsek akan dilakukan sebelum Walikota Mataram H. Ahyar Abduh cuti, karena mengikuti Pilkada NTB pada 2018 ini. Kepala SDN 42 Mataram Johani, S.Pd., mengemukakan wacana akan digelarnya mutasi sudah lama terdengar di antara sesama keps(Suara NTB/dys) ek. Dia pun tidak mengetahui pasti Johani kebenaran mutasi bakal dilakukan. Dia pun berharap agar mutasi yang dilakukan pemerintah mempertimbangkan aspek keberlanjutan program kerja kepsek. Karena jangan sampai mutasi dilakukan berakibat pada program kerja sekolah terhenti oleh kepsek baru. Dicontohkan Johani, di sekolah yang dia pimpin saat ini sedang berbenah. Terutama pembenahan mental dan sikap anak didik. Tantangan di tempat itu sangat kompleks. Mulai dari persoalan orang tua yang terkesan tidak peduli dengan anak-anak mereka, hingga berbagai kenakalan dilakukan siswa. Selain itu, tingkat disiplin anak juga sangat rendah. Penghormatan sesama teman mereka juga kurang, termasuk terhadap guru sangat kurang. Bahasa keseharian mereka lebih banyak menggunakan bahasa slank. Persoalan-persoalan itulah yang kini tengah dibenahi. Perlahan namun pasti, sejak Johani memimpin SD yang terletak di Cakranegara itu, anak didik mulai menunjukkan perubahan. Anak didik yang awalnya suka berbahasa slank perlahan mulai mengubah bahasa keseharian mereka. Penghormatan anak didik pada guru kini terlihat. Mereka mulai salaman kepada guru-gurunya saat bertemu. “Pembentukan disiplin anak-anak yang jelas lebih banyak disekolah karena banyak ekskul,” katanya menjelaskan. Semua program kerja dilakukan di sekolah seperti itu jangan sampai terhenti karena mutasi. Lebih jauh dikatakan, di tempat itu, Johani hanya fokus pada pembenahan moral anak. Sedang untuk pembenahan prestasi belum terlalu jadi fokus perhatian. Untuk itu, berbagai ekskul dibentuk agar siswa banyak beraktifitas di sekolah. “Mantapkan anak kelas 6 perbaiki moral. Walaupun belajar diimbangi dengan salawat. Prestasi belim bisa mengejar tapi perbaiki akhlak karimah mudahan bisa. Kita mengubah anak-anak dari bahasa slank dengan bahasa-bahasa salawat,” tukasnya. (dys)
Wagub Minta Pengisian Rektor Unram Definitif Dipercepat Mataram (Suara NTB) Kelanjutan pemilihan calon Rektor Universitas Mataram (Unram) tidak kunjung menemui kejelasan. Sempat tertunda hingga dua kali tanpa alasan yang jelas, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Prof. Muhammad Natsir didorong segera mempercepat pengisian kekosongan rektor.
(Suara NTB/dys)
H. Muh. Amin
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, meminta menteri mempercepat proses pengisian jabatan Rektor Unram definitif mengingat jabatan ini telah kosong berbulan-bulan. Tentu kata Amin, hal ini akan mengganggu jalannya pengelolaan kampus. Di samping membuat posisi kampus tidak stabil. “Kita harapkan pengisiannnya bisa segera cepat. Kalau terlalu lama kosong tentu
tusannya tidak berlarut- larut. Kan sudah jelas ada kriteria ada syaratnya,” ungkapnya. Sehingga pada dasarnya menteri tinggal menetapkan saja rektor yang memenuhi kriteria dan masuk syarat tadi. Tanpa perlu berlama-lama seperti saat sekarang ini yang justru merugikan kampus. Dia pun meminta agar pemilihan Rektor Unram tidak diitarik ke konteks politik
Dinas Dikbud NTB Pantau Keberadaan SLB Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan memastikan proses pembelajaran di Sekolah Luar Biasa (SLB) dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nantinya akan dilakukan pemantauan kepada 40 SLB negeri dan swasta di NTB. Jika pembelajaran SLB tidak berjalan, maka akan dilakukan pembinaan.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Dikbud NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/2). Menurutnya, pihaknya tengah memastikan data SLB melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). “Dari 40 SLB ini, masih ndak beroperasi? Saya khawatir, sia-
Bantu UNBK, Dikbud Lobar Siapkan Rp 2 Miliar Giri Menang ( Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar siap menganggarkan bantuan untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Tidak tanggung-tanggung anggaran sebesar Rp 2 miliar dipersiapkan untuk membantu pengadaan pelengkapan penunjang UNBK. Kepala Dinas Dikbud Lobar, M. Hendrayadi yang dikonfirmasi mengaku anggaran Rp 2 miliar tersebut diperuntukan untuk bantuan pengadaan server, genset dan kelengkapan UNBK lainnya. “Bantuan tersebut akan diberikan kepada 38 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan mengelar UNBK. Kami hanya bisa mengakomodasi bantuan beberapa unit server dan genset, masalah komputer nanti kita suruh (pihak sekolah) berkoordinasi dengan Komite,” jelasnya akhir pekan kemarin. Terkait dengan sekolah yang akan menggelar UNBK, Hendra menerangkan sekolah yang siap melaksanakan UNBK
membuat kampus tidak stabil,” ungkapnya saat ditanya di Unram, Senin (5/2). Meski begitu, Amin tidak setuju bila ada anggapan dari masyarakat jika lambannya penetapan rektor definitif disebabkan adanya unsur politik tertentu. Alasannya, kampus merupakan lembaga pendidikan, bukan lembaga politik. “Tentu ada aturan yang berlaku. Pemilihan rektor itu kan bukan lembaga politik yang kepu-
demi kepentingan politik tertentu, mengingat marwah kampus sebagai lembaga pendidikan harus tetap dijaga. “Tapi namanya pemilihan, ada juga seni politik di situ. Institusi keagamaan juga ada juga yang lonjong-lonjong tidak bulat-bulat,” ungkapnya. Alumnus Fakultas Hukum Unram ini pun berharap agar dalam waktu dekat Menristek Dikti dapat menentukan rektor Unram definitif dan meminta menteri dapat peka dan mendengar suara masyarakat kampus. “Saya kira sebagai alumni, berharap agar segera terisi. Ya sebaiknya cepat terisi,” tukasnya. (dys)
sebanyak 38 sekolah dari total 40 SMP yang ada di Lobar. Menurutnya, peningkatan penyelenggara UNBK ini meningkat signifikan jika dibandingkan tahun lalu. “Tahun lalu yang menyelenggarakan UNBK hanya empat sekolah saja, sekarang ini 2018 ada 38 sekolah,” ungkapnya. Diakuinya sekolah yang tidak menyelenggarakan UNBK tersebut terkendala dengan biaya. Sebab untuk menyelenggarakan UNBK membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ditambah lagi anggaran di dinas terbatas. “Di satu sekolah saja jumlah siswanya banyak, karena itu kami belum bisa membantu, apalagi menyangkut anggaran,” jelasnya. Hendra menambahkan, untuk bantuan unit server tersebut nantinya setiap sekolah yang menggelar UNBK akan diberikan 2 atau 3 unit server. Namun nantinya hal itu akan disesuaikan juga dengan kebutuhan yang diperlukan. “Yang disediakan server sama genset, tergantung dari jumlah kebutuhan, jika memang server yang mendesak tinggal nanti kita sesuaikan dari kesiapan anggarannya saja,” tandasnya. (her)
pa tahu ada yang tidak jalan. Kita cross check keberadaannya. Kami akan cross check keberadaan SLB negeri dan swasta di NTB,” ujar Saiful. Mantan Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK Lombok Timur ini menegaskan, pihaknya terlebih dahulu akan memastikan proses pembelajaran di 40 SLB bisa benar-benar berjalan. Jangan sampai ada murid, tetapi tidak ada guru, atau ada guru tetapi tidak ada murid. Langkah selanjutnya, akan dilakukan pembinaan kepada SLB. Jika sudah dibina, tapi tidak diindahkan, pihaknya akan menindaklanjuti SLB itu. “Intinya, anak-anak harus bisa belajar. Kita inginkan semua bisa berjalan dengan baik. Sekarang efektif atau tidaknya, itu yang harus dilihat. Data
(Suara NTB/ron)
H. Saiful Islam harus betul, supaya sekolahsekolah itu berfungsi sebagaimana fungsinya,” tegasnya. Saiful menambahkan, selanjutnya pihaknya akan memikirkan permasalahan kekurangan guru yang ada di SLB. Ia mengakui kekurangan guru memang rata-rata terjadi di semua
SLB. “Rata-rata di semua sekolah kita kekurangan guru negeri,” akunya. Sementara itu, terkait dengan rencana pembangunan unit sekolah baru, pihaknya masih harus menunggu adanya lahan yang pasti. Menurutnya, nantinya pihaknya akan melihat langsung wilayah yang membutuhkan keberadaan SLB. “Di mana anak berkebutuhan khusus jumlahnya lumayan, di sana akan dibangunkan unit SLB baru,” katanya. Terkait dengan ujian sekolah bagi SLB di tahun 2018, Saiful menyampaikan Dinas Dikbud masih menunggu petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) Ujian Sekolah (US) SLB. Ia memastikan US akan tetap dilaksanakan. “Namun kita masih tunggu Juklak dan Juknisnya,” pungkas Saiful. (ron)
(Suara NTB/ist)
HADIR - Mahasiswa Unram yang hadir pada FGD Pilkada Damai di Auditorium Unram, Senin (5/2).
Masuki Tahun Politik, Perguruan Tinggi Diingatkan Jaga Netralitas Mataram (Suara NTB) Memasuki tahun politik 2018, perguruan tinggi di NTB diingatkan agar tetap menjaga netralitasnya dan tidak terjerumus ke dalam arena politik praktis. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH., MSi., menegaskan kampus harus steril dari aktivitas politik praktis. Kampus tidak boleh bermain politik, untuk itu harus dijauhi oleh seluruh civitas akademik semua perguruan tinggi. Termasuk dosen dan mahasiswa di dalamnya sebagai komponen luar biasa dan kaum terdidik dalam masyarakat, tidak boleh bermain politik praktis di kampus. Mereka mempunyai landasan dan acuan berupa tri darma perguruan tinggi yang jadi patokan dalam bertindak. “Tapi juga punya tri darma perguruan tinggi yang menjadi
acuan mereka dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat,” ujarnya usai menghadiri FGD Pilkada Damai yang berlangsung di auditorium Unram, Senin (5/2). Dengan pengalaman intelektual yang dimiliki mahasiswa, mereka dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Termasuk mampu memposisikan diri saat di kampus dengan cara tidak terlibat politik praktis di kampus, namun saat berada di luar kampus, maka melekat di dalamnya hak politik. “Saya kira kalau di kampusnya ya tidak boleh. Tapi kalau mahasiawanya di luar boleh. Di dalam kampus tidak boleh, harus netral. Kalau di luar boleh, tapi secara individu boleh,” tegasnya. Kegiatan yang dihadiri rektor berbagai perguruan tinggi itu, Amin berharap agar dalam penye-
lenggaraan Pilkada nanti, semua pihak harus bersinergi mewujudkan Pilkada damai dan berintegritas. Mulai dari pendidik, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, ulama, dan lain sebagainya. Semuanya harus bersatu padu menjaga agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman dan damai. “Menghadapi Pilkada agar berlangsung aman dan damai. Tentu kepatuhan kita mematuhi aturan baik timses dan paslon saya kira tidak akan terjadi hal- hal demikian,’’ sarannya. Sementara dalam laporannya, Wakil Rektor III Unram Dr. H. Muhammad Natsir, mengungkapkan peserta kegiatan adalah mahasiswa perwakilan seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta se Pulau Lombok. “Ini merupakan ide besar dalam rangka kerjasama dengan perguruan tinggi,” ungkapnya. (dys)
Kekurangan Sarana UNBK M. Hendrayadi (Suara NTB/dok)
Kepala Sekolah Didorong Kreatif dan Redam Kendala Psikologis Mataram (Suara NTB) – Target 100 persen SMA/SMK melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terkendala belum lengkapnya sarana pendukung di sejumlah sekolah. Kepala sekolah (kepsek) dituntut kreatif dalam menyelesaikan permasalahan itu. Selain itu, sekolah diminta meredam kendala psikologis, jika adanya keharusan bergabung dengan sekolah lain. Hal itu disampaikan Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/2). Menurutnya, pola untuk mengantisipasi kekurangan sarana UNBK dengan cara sekolah yang kekurangan sarana bergabung dengan sekolah memiliki sarana memadai.
“Cuma kan kreativitas kepsek nanti yang diuji. Maksudnya, bisa jadi sekolah butuh komputer 200, dia punya hanya anggaplah 60, yang 140 bagaimana? Kalau kepsek kreatif, bisa saja dia meminjam ke siswa yang memiliki komputer dengan spesifikasi terstandar, atau cara lain yang dilakukan di internal sekolah,” urainya. Ia menerangkan, saat ini pihaknya masih mendata sekolah yang terkendala sarana. Pihaknya menargetkan pelaksanaan UNBK tetap terlaksana di seluruh SMA/SMK. Saat ini juga tengah dilakukan pelatihan proktor. Secara teknis, menurutnya ketenagaan sudah disiapkan, tinggal melihat ketersediaan sarana. Selain pilihan meminjam alat di siswa, jika pelaksanaan UNBK tidak bersamaan waktu pelaksanaannya, maka bisa menggunakan mekanisme
menumpang atau bergabung. Contohnya, SMK bisa menumpang di SMA terdekat yang memiliki sarana pendukung yang memadai. “Dari dinas, seperti disampaikan pak kadis, ada intervensi alat, tapi belum bisa menjangkau semua, makanya model dropping per kecamatan misalnya, dengan harapan bisa dilaksanakan secara bersama, memanfaatkannya bisa bersama,” ujar Rosyidin. Kendala Psikologis Rosyidin berharap, pihak sekolah bisa melepas kendala psikologis. Ia menjelaskan, yang dimaksud kendala psikologis itu, ada perasaan tidak enak jika siswa SMA diuji di SMK. Itulah yang perlu diberikan pemahaman. Dengan sistem ujian seperti ini, di mana jadwal antara SMK dan SMA berbeda, maka pelaksanaan UNBK bisa di mana saja. (ron)
SUARA NTB Selasa, 6 Februari 2018
Ansori Ingin Pelatda Lebih Baik Mataram (Suara NTB) Ketua Pelatda Mayung, Mars Ansori Wijaya mengatakan Pelatda Mayung 2017 sudah berjalan baik serta melahirkan atlet-atlet berprestasi nasional hingga internasional. Oleh karena itu dia berharap kedepannya Pelatda Mayung 2018 harus lebih baik lagi dan menghasilkan prestasi atlet lebih baik lagi. “Saya berharap Pelatda Mayung 2018 lebih baik lagi. Dan orang yang menggantikan posisi saya di ketua Pelatda Mayung 2018 harus lebih baik dari saya,” ucap Mars Ansori Wijaya kepada Suara NTB, di Sekretariat KONI NTB, Senin (5/2). Pernyataan ini dilontarkan oleh Ansori terkait rencana pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Pelatda Mayung tahun 2018. Menurutnya, orang yang akan menggantikan dirinya diposisi ketua Pelatda Mayung 2018 harus lebih baik dari dirinya, terutama figur calon ketua tersebut harus memiliki waktu luang mengurus olahraga. Dijelaskan Ansori, program latihan atlet Pelatda tahun 2017 memang belum maksimal yakni dilaksanakan satu kali dalam sehari. Meski demikian prestasi atlet NTB sudah lebih baik. Hal itu bisa dilihat pencapaian prestasi atlet-atlet di event nasional hingga internasional. Sebagaimana diketahui, prestasi yang sudah diukir atlet Pelatda NTB sudah menembus level internasional. Dimisalkan, atlet atletik berhasil mendulang medali emas di beberapa kejurnas tahun 2017. Begitu juga atlet panjat tebing, Nurul Iqamah meraih medali emas di kejurnas panjat tebing di Jogjakarta tahun 2017. Prestasi terbaik diraih atlet balap sepeda BMX, I Gusti Bagus Saputra yang sukses meraih medali emas di SEA Games 2017. Selanjutnya, atlet karate atas nama Ahmad Zigi Zaresta Yuda meraih medali perak di SEA Games 2017. Sementara, atlet atletik NTB sukses menyumbang satu perak dan satu perunggu. Medali perak di cabor atletik diraih oleh Iswandi dan Fadlin di nomor estafet 4x100 meter dan Andrian meraih medali perunggu di nomor 400 gawang putra. Keberhasilan atlet-atlet Pelatda NTB mendulang medali di event ansional hingga internasional itu tidak lepas dari program Pelatda Mayung 2017. Kedepan kata Ansori Pelatda Mayung 2018 harus lebih baik lagi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Ketua Pelatda Mayung NTB, Mars Ansori Wijaya dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatan ketua Pelatda Mayung 2018. Rencana pengunduran diri Sekretaris KPUD NTB dari jabatan ketua Pelatda Mayung dibenarkan oleh Ansori. Alasannya dia sedang fokus dengan pekerjaannya di KPUD NTB sehingga tak memiliki banyak waktu mengurus Pelatda Mayung 2018. (fan)
Halaman 11
KONI Berlakukan Batas Usia Atlet di Porprov NTB Mataram (Suara NTB) Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI NTB, telah berakhir 3 Februari 2018. Rapat membahas program kerja KONI NTB tahun 2018 tersebut menyepakati beberapa hal. Salah satunya, pembatasan usia atlet Porprov NTB. Salah satu yang menjadi kesepakatan di RAT tersebut adalah merealisasikan usulan KONI NTB menjadi tuan rumah PON tahun 2024 bersama Bali dan NTB. Selain itu pihak KONI NTB juga akan memberlakukan batasannya usia atlet yang akan bertanding di Porprov NTB tahun 2018. “Para peserta RAT KONI NTB sepakat NTB menjadi tuan rumah PON 2024 bersama Bali. Selain itu kita akan
diberlakukan pembatasan usia di Porprov NTB 2018,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang diwawancara Suara NTB usai RAT KONI NTB. Direktur PT. DMB itu menjelaskan bahwa rencana KONI NTB menjadi tuan rumah PON 2024 bersama Bali sudah diwacanakan sebelum RAT KONI NTB. Dan hampir semua provinsi siap mendukung NTB dan Bali jadi
tuan rumah PON 2024. Hasil roadshow KONI NTB ke sejumlah KONI provinsi di Indonesia, sudah ada 17 provinsi yang mendukung. Dan Andy yakin NTB dan Bali bakal dipilih menjadi tuan rumah pelaksanan multi event nasional di tahun 2024 itu. Terkait rencana menjadi tuan rumah PON 2024 itu, KONI NTB dengan KONI Bali telah membuat kesepakatan. Dimana, dalam kesepakatan yang dibuat
itu, tuan rumah NTB akan mempertandingkan sebanyak kurang lebih 15 cabor, sementara Bali akan mempertandingkan sebanyak 35 cabor. Jumlah cabor yang akan dipertandingkan di NTB diakui Andy sangat sedikit bila dibandingkan dengan Bali. Hal itu diputuskan Bali dan NTB setelah mempertimbangkan kesiapan sarana dan sarana yang dimiliki oleh NTB dan Bali. Diakui Andy, KONI NTB memberikan kesempatan lebih besar ke KONI Bali untuk mempertandingkan banyak cabor. Presentasinya adalah 70 dan 30 persen. Bali mempertandingkan banyak cabor,
maklum Bali memiliki dukungan finansial yang tinggi untuk pelaksanaan event itu, begitu juga dari sarana dan Prasarana olaharaga, Bali lebih siap. Demikian juga dengan anggaran PON. KONI Bali akan mengeluarkan dana lebih besar, yakni sebesar Rp 3,5 Miliar untuk uang jaminan event. Sementara NTB Rp 1,5 Miliar. Selain menyepakati menjadi tuan rumah PON, RAT KONI NTB juga menyepakati pemberlakukan batasan usia bagi atlet yang ikut Porprov 2018. Batasan usia nantinya tentu akan mengacu pada aturan Pengurus Besar (PB) cabor masing-masing. (fan)
Gelar RAT 2018
KONI NTB Harus Mampu Tingkatkan Prestasi Mataram (Suara NTB) Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI NTB digelar, di Hotel Lombok Astoria Mataram, Sabtu (3/2) lalu. Rapat yang membahas program KONI NTB tahun 2018 itu dibuka secara resmi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Hadir pada acara itu, Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dengan melibatkan sebanyak 178 peserta yang terdiri dari 10 pengurus KONI kabupaten/kota dan 57 pengurus cabor. Dalam sambutannya, Muh. Amin mengatakan bahwa RAT KONI NTB merupakan salah satu kegiatan strategis merencanakan program pembangunan prestasi olahraga NTB. Oleh karena itu pihaknya mewakili pemerintah dan masyarakat NTB menaruh harapan besar terhadap kiprah dan kerja keras KONI NTB dalam mengantarkan atlet - atlet NTB pada prestasi gemilang, baik di level nasional maupun internasional. Diakui Amin, prestasi olahraga NTB di bawah kepemimpinan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto sudah mampu menunjukan kiprahnya di level nasional hingga internasional. Prestasi tersebut, kata Amin, harus terus ditingkatkan lagi. “Berbagai prestasi olahraga telah berhasil diraih NTB, dibalik tiap keberhasilan ada target yang belum bisa dicapai. Ini menjadi tugas utama bagi KONI. Institusi kuat, pengelolannya juga kuat hasilnya pasti akan baik,” jelasnya. Wagub mengatakan, RAT KONI NTB itu harus dapat menghasilkan kiat konstruktif yang mampu mengantarkan atlet NTB kepada prestasi tertinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Terlebih, hajat rapat kali ini adalah untuk menggalang kekuatan dan kebersamaan menuju Asian Games bulan Agustus di Jakarta tahun 2018, selanjutnya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB pada bulan November serta menyambut PON di tahun 2020 mendatang. “Mari satukan tekad bagi kejayaan olahraga yang kita cintai, mari tuangkan berbagai ide dan gagasan secara terbuka dan konstruktif,” harapnya. Di tempat yang sama Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto, menjelaskan RAT KONI NTB memiliki nilai yang luar biasa. Pasalnya rapat tersebut akan menyusun program-program, diantaranya program pada bulan Agustus 2018 dimana akan diselenggarakan Asian Games. Pada ajang tersebut sebanyak 12 atlet asal NTB akan berjuang untuk mengibarkan merah putih di Asian Games. “Kita akan support atlet-atlet kita, apa yang belum menjadi perhatian pemerintah pusat, kita sebagai warga NTB harus mensupport habis-habisan,” tegasnya. Selain mempersiapkan atlet di Asian Games 2018, KONI NTB akan menggelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Beranjak dari ajang multi event regional NTB itu selanjutnya KONI NTB akan melakukan persiapan penuh menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2020. Tidak tanggung-tanggung, NTB menargetkan tujuh belas emas. “Saya yakin 17 emas bisa dicapai,” ucap Andy. Di bagian lain, Andy menambahkan bahwa pada tahun 2024, KONI NTB bersama Bali telah mengajukan diri menjadi Tuan Rumah bersama penyelenggaraan PON 2024. “Kita ingin membuat sejarah untuk NTB, dari 17 provinsi yang sudah saya kunjungi semua atlet ingin PON mendatang diadakan di Bali-NTB,” terangnya. Sementara itu, Ketua Panitia, H. Mufti Murad melaporkan bahwa rapat tersebut sangat strategis, sebab ini menentukan program dalam satu tahun ke depan. Rapat tersebut dihadiri sebanyak 170 peserta utusan dari 57 pengurus cabor di NTB dan melibatkan 10 pengurus KONI kabupaten/kota dan provinsi. (fan)
(Suara NTB/daily mail)
BUKA KEUNGGULAN - Penyerang Napoli, Dries Mertens membuka keunggulan Napoli atas Benevento di menit ke-20, dalam laga lanjutan Serie A, Italia, Senin dini hari kemarin.
Napoli Geser Juventus dari Puncak Roma Napoli kembali menempati puncak klasemen Liga Italia (Serie A) seusai mengalahkan tim juru kunci, Benevento, dengan skor 2-0 pada pertandingan pekan ke-23, Senin dini hari kemarin.
Napoli mengumpulkan 60 poin, memimpin satu angka dari Juventus yang turun ke peringkat dua kendati menang besar 7-0 atas Sassuolo berkat hattrick Gonzalo Higuain pada Minggu (4/2). Pasukan Maurizio Sarri itu
menundukkan Benevento berkat gol Dries Mertens dari umpan Allan di babak pertama, sebelum Marek Hamsik menuntaskan bola dari Jose Maria Callejon untuk memastikan Napoli menang 2-0 di Ciro Vigorito. Persaingan gelar juara Liga
Italia mengerucut pada Napoli dan Juventus karena selisih poin yang begitu lebar dengan Lazio (46) dan Inter Milan (45) di urutan tiga dan empat. Juventus bisa saja merebut puncak klasemen pada pekan depan apabila mengalahkan
Fiorentina di Artemio Franchi karena Napoli akan menghadapi lawan berat, Lazio, di San Paolo. AS Roma dan Sampdoria di posisi lima dan enam atau zona Liga Europa yang juga diincar AC Milan di urutan delapan. (ant/bali post)
Masuk ”Klub 100”, Cabor Berkuda Berpeluang Harry Kane Gugup Jadi Unggulan Liverpool Selain mencetak gol yang membuat Tottenham Hotspur terhindar dari kekalahan di kandang Liverpool di Anfield, Harry Kane juga mencatat tonggak bersejarah bagi dirinya karena gol penentu satu poin timnya itu adalah juga gol ke-100 dia pada Liga Premier. Lima menit menjelang masa injury, Liverpool masih memimpin 2-1, namun Spurs mendapat hadiah penalti kontroversial setelah ada intervensi asisten pelatih. Kane gagal pada penalti perta-
pencapaian itu dalam waktu secepat itu. “Saya gugup. Ini momen besar dengan banyak tekanan. Hebat rasanya kini ada di klub 100, hebat rasanya meraih sesuatu dari pertandingan setelah c a m p u r aduknya perasaan,” kata Kane dalam laman New Observer. (ant/bali post)
Mataram (Suara NTB) Pembinaan cabang olahraga berkuda mulai mendapat atensi dari pengurus KONI NTB. Pasalnya, olahraga berkuda telah mampu menorehkan prestasi di event nasional. Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini mengaku dia telah mendengar kabar bahwa cabor berkuda telah mampu menorehkan beberapa prestasi di beberapa event nasional tahun 2017. Bila informasi tersebut benar, KONI NTB siap mendukung kebutuhan
dapat
ma dalam menit 87. Dia kecewa dan makin kecewa setelah Mohamed Salah merestorasi keunggulan Liverpool pada menit pertama masa injury. Lalu datang hadiah penalti kedua dan kali ini Kane tak mau menyinyiakan kesempatan. Dan akhirnya pada kesempatan kedua Kane berhasil memasukkan bola ke gawang lawang untuk menyamakan kedudukan 2-2. Gol ini adalah juga tonggak bersejarah bagi Kane karena merupakan gol ke100 yang dia cetak setelah melewati 141 pertandingan Liga Premier. Hanya Alan Shearer (124 pertandingan) yang mengalahkan Kane dalam mencetak
olahraga berkuda untuk meningkatkan
prestasi atletnya di PON 2020. “Saya dengar kabar bahwa cabor berkuda telah mampu meraih medali emas di beberpa event nasional. Kalo itu benar kita akan mendorong cabor berkuda untuk bisa meraih medali emas di PON 2020,” jelasnya. Ditanya soal prestasi yang telah dicatatkan oleh cabor berkuda di event nasional, Andy belum tahu s e cara rinc i . Pasalnya dia baru mendengar secara lisan dari pengurus berkuda terkait prestasi atlet berkuda. Menurut Andy, bila benar
cabor berkuda pernah meraih medali emas di event nasional, pihaknya siap mendukung. Dalam hal ini pihak KONI NTB akan mendukung penuh segala kebutuhan cabor berkuda dalam rangka persiapan menghadapi PON XX di Papua tahun 2020. “Kalau benar cabor berkuda pernah meraih medali emas di event nasional, kita akan menjadikan cabor berkuda sebagai unggulan NTB dalam meraih target 17 emas di PON. Dan kami akan mendukung penuh untuk kebutuhan sarana dan prasarananya,” jelasnya. Sementara itu, Sekum Pengprov Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) NTB, Muliyono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (5/2) kemarin belum bisa dikonfirmasi. (fan)
Pesta Ultah Neymar Bertabur Bintang
Harry
Paris Mantan bintang Brasil Ronaldo dan sejumlah pemain Paris Saint-Germain serta rekan di tim nasional datang untuk merayakan ulang tahun Neymar pada acara yang mewah di pusat kota Paris, Minggu (4/2). Dikutip dari AFP, Edinson Cavani dan pelatih PSG Unai Emery termasuk di antara 150 tamu yang dikabarkan meramaikan acara itu, sementara gelandang Marseille Luiz Gustavo dan penyerang Manchester City Gabriel Jesus juga menghadiri acara tersebut. Tidak hanya rekan satu tim. Marca melansir, pesta ulang tahun Neymar Jr itu juga dihadiri pembalap ForKane mula 1, Lewis Hamilton dan Presiden (Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
ULANG TAHUN - Penyerang Paris Saint Germain, Neymar (tengah) tiba di Pavillon Cambon untuk merayakah ulang tahunnya yang ke 26, Minggu (4/2). Brasil Michel Temer. Menanggapi pesta ulang tahun tersebut, pelatih PSG Unai Emery mengaku tidak terlalu mempersoalkan. Neymar, pemain sepak bola termahal di dunia menyusul kepindahannya dari Barcelona pada Agustus dengan nilai trans-
fer sebesar 222 juta euro (sekitar Rp3,73 triliun), akan berusia 26 tahun pada Senin kemarin. Dia mencetak 27 gol dalam 26 penampilan di seluruh kompetisi untuk PSG di enam bulan pertamanya merumput di klub itu. (ant/bali post)
SUARA NTB
Selasa, 6 Februari 2018
Dituding Vakum
Komisi III DPRD KLU Akhirnya Gelar Rapat Tanjung (Suara NTB) Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara, Narsudin, S.Sos., langsung “bereaksi” tatkala dituding vakum oleh anggoatanya. Politisi PPP KLU itu langsung mengagendakan rapat Komisi III bersama Wakil Ketua dan 6 orang anggota Komisi yang hadir. Sebelum menyampaikan kesimpulan program kerja Komisi III tahun 2018, Narsudin dan Wakil Ketua Komisi, Drs. Sengrajib, menyerap usulan apa saja yang menjadi agenda anggota Komisi. Mengemuka pada saat itu, anggota mengusulkan agar Komisi III merespon cepat surat-surat permintaan hearing masyarakat yang masuk ke DPRD, khususnya Komisi III. Komisi III juga diminta untuk cepat tanggap terhadap persoalan masyarakat, misalnya mendengar keluhan yang beredar di media sosial, media massa, dalam rangka menegakkan kontrol DPRD terhadap kinerja pemerintah khususnya di tataran SKPD leading sector komisi. “Surat permintaan hearing dari 31 karyawan hotel di Gili Trawangan yang masuk ke kita, itu harus kita jawab. Kapan kita akan jadwalkan itu dan tidak boleh tidak. Kedua, tadi juga saya terima langsung surat terkait dengan bencana alam yang terjadi di masyarakat. Kita harus siap karena uang untuk bencana alam kita punya, kalau bisa kita langsung kontak BPBD,” ujar Anggota Komisi III, Ada
Malik, Senin (5/2). Selain itu, politisi PKB Lombok Utara ini pun meminta agar fungsi kontrol di lapangan dilakukan secara kolektif sebagaimana asas kolektif kolegial yang berlaku di lembaga legislatif. Tidak efektif menurutnya, manakala anggota DPRD bergerak melakukan pengawasan program SKPD secara parsial. Pengaruh terhadap pemantauan juga dirasa tidak akan mempengaruhi kebijakan maupun kinerja SKPD maupun pihak ketiga. “Kita butuh kekompakan, kita harus kerja tim. Apapaun nanti hasil yang kita temukan di lapangan, tidak bisa kita selesaikan sendiri. Harus didiskusikan bersama, sebab belum tentu hal teknis yang kita temukan di lapangan benar menurut (pemahaman) kita,” pintanya. Permintaan Adam itu dikuatkan pula oleh Anggota Komisi III, Kardi, di mana ia meminta agar respon hearing juga dipercepat terhadap surat masuk dari kalangan tenaga kontrak perawat. Pasalnya, para perawat yang rata-rata mengabdi sudah lama mempertanyakan kebijakan rekrutmen pemerintah daerah. Demikian menurut Anggota Komisi III, Lalu M. Zaki. Menurut Politisi PDIP ini, Komisi III cenderung lamban dalam memantau kinerja pelaksanaan anggaran oleh SKPD melalui pihak ketiga. Ia menginginkan, proyek-proyek yang sedang dikerjakan terpantau oleh Komisi sehingga program tidak molor. Dari usul-usul anggotanya, Ketua Komisi III, Narsudin merangkum bahwa beberapa program kerja akan langsung tersusun dan diketahui oleh anggota. Program secara berkala harus sudah ditulis oleh pendamping Komisi melalui media papan white board maupun printout penjadwalan kungker komisi dalam daerah yang dikirim ke masing-masing anggota Komisi. Diakuinya, kegiatan dalam daerah di internal Komisi III masih harus menyesuaikan
dengan jadwal paripurna DPRD. Kendati demikian, ia tidak mempermasalahkan langkah anggota- anggota Komisi III yang secara pribadi telah lebih turun ke masyarakat. “Tetapi alangkah lebih kuatnya kalau ini atas nama lembaga. Komisi III turun ke Bayan, tidak hanya perorangan yang bagus namanya di masyarakat, tetapi lembaga Komisi. Yang jelas kita akan coba susun dan mengawal secara optimal,” demikian Narsudin. Untuk diketahui, Komisi III pada pekan ini juga akan mengagendakan untuk menerima hearing dari 32 karyawan Hotel Trawangan Resort menyikapi PHK yang dilakukan perusahaan tanpa pesangon. Sedangkan hearing dari kalangan tenaga kontrak perawat akan diagendakan menyusul disesuaikan dengan agendaagenda sidang di DPRD. (ari)
Dispora Lotim Siap Kembali Gelar Popda
Selong (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Timur (Lotim) kembali akan menggelar Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda). Rencana acara akan digelar pada tanggal 10 Pebruari 2018 mendatang. Popda kali ini akan mempertandingkan 8 cabang olahraga. Demikian penjelasan Kepala Dispora Lotim, M. Zaini, Selasa (5/2). Menjawab Suara NTB, Zaini menjelaskan, Popda kali kedua digelar di Lotim ini
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR4261CA NOKA/NOSIN: MH1JB811CK775492/ JB81E-1711138 AN. DARWIS NURDIN.SE HLG DSKTR AMPENAN
HLG STNK R2 HONDA DR3921BT NOKA/NOSIN: MH1KC2111AK008630/ KC21E1008671 AN. ID AYU GEDE SRISURYANI HLG DSKTR JL. MASBAGIK MENUJU SELONG HLG STNK R2 HONDA DR3981CR NOKA/NOSIN: MH1JFX116GK156927/ JFX1E-1159021 AN. SALMAH HLG DSKTR LOMBOK TENGAH MENUJU MATARAM
SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
RUPA-RUPA
HLG STNK R4 DR1317XZ NOKA/NOSIN : MHKA4DA3J3J026930/ 1KRA086221 AN. RUT WASIT HLG DSKTR JELANTIK LOMBOK TENGAH
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
RUPA-RUPA
Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.
DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
sangat efektif untuk membina para atlet pelajar. Melalui Popda ada proses pelatihan dan pembinaan dan hasilnya bisa bersaing dengan kabupaten lain di tingkat provinsi. Senin kemarin, Dispora sudah menggelar pertemuan dengan 8 pengurus cabor yang atletnya akan dipertandingkan pada laga Popda. Dispora sudah mempersiapkan anggaran. Digelarnya kembali Popda karena dianggap sebagai salah satu event bergengsi. Melalui Popda bisa mengetahui bagaimana perkembangan atlet di masing-masing cabor. Dispora ingin
mempertahankan prestasi meski tidak pernah meraih juara umum. Anggaran Popda dipersiapkan Rp 250 juta yang masuk dalam Daftar Isian Anggaran (DPA). Tindaklanjut dari Popda, Dispora menyatakan tidak mau menyeleksi atlet siapa yang juara satu dua dan tiga. Tapi dibarengi dengan pembinaan. Dispora tidak menginginkan setelah Popda selesai digelar, atlet menjai tidak terurus. Diagendakan pasca Popda akan dilakukan pembinaan lanjutan. Para jawara Popda akan dikarantina. Tidak seperti tahun sebelumnya, kerap dadakan membuat kegia-
tan sehingga hasilnya pun hasil dadakan. Pembinaan dan pelatihan lanjutan pasca Popda digelar diyakini sangat efektif untuk menjaga kualitas atlet. Rencana Dispora akan datangkan pelatih dari luar daerah. Pelatih ini diharap bisa membina dan menggembleng para atlet untuk bisa lebih baik ke depan. Adapun Cabor yang akan dipertandingkan adalah Bulutangkis, Silat, karate, tenis meja, tenis lapangan, bola volly, sepak takraw. Kegiatan pembinaan Cabor ala Dispora ini katanya berbeda dengan yang dulakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim. “Ini kita menjalani ketentuan yang diberikan provinsi NTB. Program provinsi inilah yang kemudian kita tindaklanjuti di kabupaten,” demikian Zaini. (rus)
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only)
M. Zaini (Suara NTB/rus)
HLG STNK R2 HONDA DR2040BY NOKA/NOSIN: MH1JB9127CK949258/JB01E2939495 AN. NI WAYAN SRI RUSMAWATI,AMD.KEP HLG DSKTR JL. MAJAPAHIT KOTA MATARAM
Halaman 12
LOWONGAN
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
L O R E S P A : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
(Suara NTB/her)
Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
LOWONGAN
LOWONGAN
SALON
DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram
AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 6 Februari 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Selasa, 6 Februari 2018
OPINI
Halaman 14
Suara Milenial di Pilkada NTB Ganggu Pelayanan JANJI Pemkot Mataram membangun kantor bagi tiga kantor lurah yang sampai saat ini masih berstatus sewa, ternyata isapan jempol belaka. Tiga kantor lurah itu, masingmasing Kelurahan Cilinaya, Mayura dan Karang Taliwang Setelah bertahun-tahun dijanjikan, pada tahun anggaran 2018 inipun, pembangunan tiga kantor lurah itu, belum juga kebagian kue anggaran. Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., beralasan, harga tanah di Kecamatan Cakranegara sangat mahal. Seperti diketahui, tiga kelurahan yang belum memiliki kantor definitif itu, semuanya berada di Kecamatan Cakranegara. Sekda mengakui bahwa Pemkot Mataram belum bisa melakukan pembangunan tiga kantor lurah tersebut dalam tahun ini. Alasannya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa pembangunan tiga kantor itu terkendala anggaran. APBD Kota Mataram yang trennya terus naik setiap tahun, juga tidak mampu mengcover pembangunan satu kantor lurah pun. Padahal, Pemkot Mataram menjanjikan pembangunan tiga kantor lurah itu akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Dimulai dari pembebasan lahan. Alih-alih melakukan pembangunan dimaksud, hingga saat ini, Pemkot Mataram belum melakukan pembebasan lahan. Sebelumnya, Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Putu Sudarsana mengungkapkan bahwa untuk Kantor Lurah Karang Taliwang lahan masih dicari. Rencananya untuk pembangunan kantor baru akan dimanfaatkan eks lahan yang saat ini digunakan UPTD di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram. Jika nanti kelurahan yang akan menggunakan lahan tersebut, UPTD akan direlokasi. Khusus Cilinaya yang merupakan wilayah padat dan jarang ada lahan kosong, Pemkot Mataram akan tetap berupaya mencari lahan di sekitarnya kendati harga lahan di kawasan perdagangan dan jasa tersebut juga cukup mahal. Awalnya, wacana pembangunan tiga kantor lurah itu pada tahun anggaran 2017 menggunakan APBD murni tahun yang sama. Namun, dengan alasan anggaran yang terbatas, Pemkot Mataram menunda pengadaan lahan untuk tiga kantor lurah tersebut, dengan harapan, program itu dapat terlaksana pada perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2017. Kenyataannya, tahun anggaran 2017, baik anggaran murni maupun tambahan, berlalu begitu saja. Ironisnya, anggaran pembangunan tiga kantor lurah ini juga tidak masuk hitungan pada APBD tahun anggaran 2018. Pemkot Mataram nampaknya belum melihat pembangunan kantor lurah ini sebagai prioritas. Kalau saja Pemkot Mataram memandang begitu vitalnya peran kelurahan terhadap pelayanan kepada masyarakat, Pemkot Mataram tentu akan memperjuangkan penganggaran tiga kantor lurah itu, meskipun secara bertahap. Padahal, keberadaan kantor lurah mencerminkan wajah pelayanan Pemkot Mataram kepada masyarakat. Karena bagaimanapun, kantor lurah menjadi wadah pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan kata lain, kantor lurah merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Terkait pembangunan tiga kantor lurah ini, dibutuhkan komitmen dari Pemkot Mataram untuk mewujudkannya. Pola pembangunannya bisa saja multiyears agar tidak membebani anggaran daerah. Status kantor lurah yang masih sewa ini, jelas sangat mengganggu pelayanan kepada masyarakat berikut kenyamanan para pegawai yang bekerja di sana. (*)
Tahun politik 2018 ini terasa istimewa bagi generasi milenial. Generasi ini perdana akan mengikuti dinamika politik yang diprediksikan panas hingga 2019. Kunci pemenangan elektoral kini ada di generasi milenial. BPS (2016) memprediksikan bahwa generasi milenial yang akan mengikuti kontestasi demokrasi 2019 mencapai 33,1 persen. EHADIRAN generasi milenial tidak luput dari fenomena bonus demografi. UN World Population Prospects (2002) memproyeksikan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi selama kurun 2020-2030. Periode ini dikenal dengan istilah jendela peluang (the window of opportunity). Bonus Demografi artinya rasio ketergantungan usia non produktif (014 tahun dan 65 tahun ke atas) pada usia produktif (15-64 tahun) semakin kecil. Bentuk piramida penduduk Indonesia secara visual akan seperti guci, dimana stuktur terbesar pada usia muda. Bonus demografi dan kehadiran generasi milenial berpotensi membuka peluang pemanfaatan. Salah satunya untuk kepentingan politik elektoral. Potensi yang ada mesti disadari dan dioptimalkan tidak sekadar menjadi subyek namun juga obyek dalam pesta demokrasi nanti, termasuk di Pilkada Nusa Tenggara Barat (NTB). Peta Potensi Potensi bonus demografi selama ini masih terbatas dimaknai sebagai peluang yang harus dimanfaatkan guna mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Selain bagi ekonomi, bonus demografi memberi peluang juga terhadap sektor politik, khususnya dalam hajatan demokrasi. Penangkapan peluang bonus demografi bagi pemilu paling tidak menjadi kepentingan dua komponen, yaitu peserta dan penyelenggara pemilu. Peserta pemilu baik partai politik (parpol) maupun tim sukses calon presiden (capres)
Oleh : RIBUT LUPIYANTO (Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)
Golongan usia produktif bisa berubah menjadi pemicu hadirnya pemilu yang suram jika angka pengangguran atau ekonomi lemah tinggi. Kondisi ini akan memicu merajalelanya praktik politik uang. Politik uang sebagaimana dipahami akan menjadi bibit korupsi di negeri ini. Penduduk miskin berpotensi menjadi sasaran empuk politik uang. akan mendapatkan peruntungan elektoral dengan menempatkan bonus demografi sebagai lumbung suara. Penyelengara pemilu mendapatkan peluang untuk kepentingan peningkatan partisipasi pemilih. Bonus demografi yang paling potensial adalah kehadiran pemilih muda dan pemula. Data KPU (2015) menunjukkan Pemilih pemula yang berusia 17 sampai 20 tahun sekitar 14 juta orang (7,57%) pada Pemilu 2014. Sedangkan yang berusia 20 sampai 30 tahun sekitar 45,6 juta jiwa (24,65%). Usia produktif mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang baik. Artinya, golongan ini akan menjadi pemilih kritis dalam pemilu. Mereka juga melek teknologi yang berpeluang banyak menyerap informasi. Golongan usia produktif rentan terhadap apatisme politik yang berbuah golput. Fenomena golput menjadi momok menakutkan dalam pencapaian kualitas penyelenggaraan pemilu. Angka partisipasi pemilu sejak era reformasi terus mengalami penurunan. Partisipasi Pemilu 1999 sebesar 92,74 persen turun 21 persen pada Pemilu 2009 menjadi 70,99 persen. Selanjutnya naik sedikit menjadi 75,11 persen pada Pemilu 2014. Golongan usia produktif bisa berubah menjadi pemicu hadirnya pemilu yang suram jika angka pengangguran atau ekonomi lemah tinggi. Kondisi ini akan memicu merajalelanya praktik politik uang. Politik uang sebagaimana dipahami akan menjadi bibit korupsi di negeri ini. Penduduk miskin berpotensi menjadi sasaran empuk politik uang. Strategi Optimalisasi Siklus bonus demografi atau dise-
RADIO
but “Golden Age� baru akan berulang 500 tahun. Jika peluang itu tidak ditangkap periode kini, maka akan menunggu 5 abad lagi. Dalam konteks kepentingan Pemilu 2019, bonus demografi dapat dioptimalisasi demi peningkatan kualitas demokrasi. Pertama, peserta pemilu baik capres dan parpol dapat menangkap peluang bonus demografi sebagai pasar potensial. Hadirnya sekitar 54% pemilih pemula dan muda penting disikapi menjadi target lumbung suara. Konsekuensinya gaya komunikasi dan pendekatan mesti menyesuaikan selera golongan muda. Kedua kelompok ini menanti visi dan agenda baru dari setiap peserta pemilu. Beragam media dapat dioptimalkan terutama media sosial yang sedang menjadi trend. Peserta pemilu memiliki tanggung jawab pendidikan politik agar golongan ini tidak apatis dan mau memberikan suara. Golongan menengah ke bawah juga penting digarap selama kampanye. Capres dan parpol hendaknya tidak menangkap peluang dengan aji mumpung, seperti cara instan melalui politik uang. Kontribusi penting mengutamakan pemberian kail daripada ikan. Program yang ditawarkan mesti realistis dan menyentuh perut kelompok ini. Kedua, penyelenggara pemilu dapat menangkap peluang bonus demografi untuk kepentingan partisipasi pemilih. Sosialisasi kepada pemilih pemula dan muda penting digencarkan. Media yang digunakan mesti menarik dan variatif, seperti melalui seni, olahraga, komunitas, media sosial, dan lainnya. Penyelenggara pemilu juga berkewajiban melakukan pendidikan politik demi penguatan kuali-
tas partisipasi. Kerjasama dapat dikembangkan dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, LSM, dan lainnya. Ketiga, pemerintah dapat menangkap peluang bonus demografi untuk kepentingan pembangunan. Hal ini secara tidak langsung akan berkontribusi agar bonus demografi memberi berkah bagi demokrasi. Adioetomo (2014) memaparkan bahwa bonus demografi dapat dinikmati melalui harmonisasi kebijakan penurunan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas pekerja. Perbaikan ekonomi diharapkan dapat meminimalisasi politik uang. Generasi milenial dan efek bonus demografi semestinya tidak sekadar dimanfaatkan untuk eksploitasi suara. Ada tanggung jawab pendidikan politik dan komitmen kebijakan perbaikan demografis. Alih-alih menangkap peluang, jika tidak tepat pendekatannya justru dapat menjadi bumerang. Bonus demografi bukan tidak mungkin berubah dari berkah menjadi musibah bagi demokrasi. Hal ini menuntut komitmen, integritas, dan sinergisme antar stakeholder politik.
Ekonomi NTB melaju 7,10 persen tanpa tambang Yang utama harus berkontribusi pada masyarakat
*** Pembangunan Global Hub Kayangan semakin terang Yang paling penting realisasinya
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 6 Februari 2018
RSUD Tripat Gerung Targetkan Naik Kelas Dari Hal. 1 pihak RSUD Tripat lebih semangat mengejar target naik kelas ke tipe B tahun ini. ‘’Setelah terima piagam kami tentunya bangga. Dengan begitu bisa menunjukkan RSUD Tripat mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya,’’ kata Arbain via sambungan telepon kemarin. Ditetapkannya RSUD Tripat dengan predikat Akreditasi Paripurna menambah rasa percaya diri untuk meningkatkan tipe RSUD Tripat menjadi tipe B. Dijelaskan Arbain, dalam rangka implementasi akreditasi pihaknya sudah melakukan kegiatan di antaranya sosialisasi jenis dan jumlah layanan, meningkatkan disiplin pegawai dan melakukan workshop internal. Terakhir, pihak RSUD Tripat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lombok Barat seperti Sekda, Kepala Bappeda dan sejumlah pejabat lainnya melakukan study banding ke RSUD KRMT Wongsonegoro, Semarang dalam rangka penyiapan aplikasi daftar online berbasis android dan penyiapan rencana kenaikan kelas RS menjadi kelas B. Rumah sakit tipe B merupakan sebuah rumah sakit yang diklasifikasikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang diatur dalam PMK 340 tahun 2010 sebagai rumah sakit yang memiliki fasilitas pelayanan spesialis dan subspesialis yang terbatas. Yang membedakan rumah sakit tipe B dengan rumah sakit tipe lain adalah fasilitas dan kemampuan pelayanan mediknya. Rumah sakit tipe B harus
sedikitnya memiliki empat pelayanan medik spesialis dasar, empat pelayanan spesalis penunjang medik, delapan pelayanan medik spesialis lainnya dan dua pelayanan medik subspesialis dasar. ‘’Tahun ini kita juga akan tambah Dokter Spesialis Jantung, Rehabilitas Medik, Paru dan Patologi Anatomi,’’ tutup Arbain. Keseriusan untuk mengejar naik kelas menjadi RSUD Tipe B, dibuktikan dengan melakukan study banding ke RSUD KRMT Wongsonegoro di Semarang, Kamis (1/2) lalu. Direktur RSUD Tripat, Drg. Arbain Ishaq membawa beberapa staf dan dokternya untuk melakukan kajian persiapan menuju peningkatan tipe tersebut. ‘’Kami serius mengkaji kemungkinan bisa meningkatkan tipe karena juga akan meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat,’’ ujarnya. Bentuk keseriusan direktur itu dibuktikannya dengan mampu mengadvokasi hal itu dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lobar dalam kegiatan study banding ke RSUD milik Pemkot Semarang Provinsi Jawa Tengah ini. Tim Study Banding RSUD Tripat bahkan langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah Lobar, H. Moh. Taufiq yang membawa Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan beberapa pejabat lainnya. (her/*)
Pembangunan Global Hub Kayangan Semakin Terang Dari Hal. 1 Dengan keluarnya rekomendasi Kementerian ATR tersebut, pengurusan izin lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan lainnya sudah dapat dilakukan. Ditanya mengenai dukungan pemerintah provinsi mengenai keberadaan Global Hub Bandar Kayangan? Ardhi mengatakan, Pemda akan mendukung infrastruktur di luar kawasan. Untuk infrastruktur yang berada di dalam kawasan merupakan tanggung jawab pengelola. ‘’Kalau masalah air bersih, kita tanya mereka berapa demand-nya, PDAM yang di kabupaten bagaimana? Kita belum tahu juga demand-nya mereka berapa. Kalau secara indikatif bisa kita siapkan. Tetapi demand sebenarnya kita belum tahu,” ujarnya. Pascakeluarnya PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang menetapkan Proyek Global Hub Kayangan Lombok Utara sebagai kawasan andalan nasional. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi langsung membentuk Tim Percepatan Pembangunan Global Hub Kayangan. ‘’Prinsipnya kita siap mendukung keberadaan Global Hub Kayangan. Sekarang tinggal koordinasinya. Kita tunggu kepala perizinan, bagaimana kelanjutannya,’’ tandasnya. Dalam pertemuan di Kantor Gubernur beberapa waktu lalu, inisiator Proyek Global Hub Kayangan, Son Diamar mengatakan dengan keluarnya PP tersebut, pengembangan Global Hub Kayangan akan terlihat 3-4 tahun ke depan. Global Hub Kayangan akan menyerupai Kota Dubai Uni Emirat Arab dengan penduduk sekitar satu juta jiwa pada lahan seluas 7.000 hektare. Dimana, pada kawasan tersebut dibangun pelabuhan modern yang dapat menampung kapal-kapal raksasa dengan panjang 500 meter. Di Indonesia, tidak ada pelabuhan internasional yang mampu menampung kapal sepanjang 500 meter tersebut kecuali di Global Hub Kayangan. Pasalnya, di daerah lain lautnya dangkal dan hanya mampu menampung kapal-kapal besar dengan ukuran atau panjang maksimal 300 meter. Perairan di Pulau Lombok terutama di kawasan Global Hub Kayangan akan mampu menampung kapal dengan panjang 500 meter tersebut, dengan kedalaman sekitar 35 meter. Kapal dengan ukuran seperti itu akan mampu mengangkut 18 ribu kontainer. Jika empat saja kapal yang sandar dan menurunkan separuh barangnya, maka kawasan industri seluas 1.000 hektare akan penuh. Selain akan dibangun pelabuhan internasional, juga kilang minyak dengan investasi yang cukup besar mencapai Rp 130 triliun. Sementara untuk pelabuhan diperkirakan investasinya sebesar Rp 30 triliun. Setelah PP No. 13 Tahun 2017 tentang RTRW nasional ini keluar, maka akan ditindaklanjuti oleh pemerintah
daerah, baik provinsi dan Pemda Lombok Utara untuk melakukan revisi Perda RTRW. Direktur Utama PT. Bandar Kayangan Internasional ini menegaskan, proyek Global Hub Kayangan ini bukan khayalan. Pasalnya, dari sisi regulasi, pemerintah pusat sudah menerbitkan PP No. 13 Tahun 2017. Kemudian, dari sisi investor, sudah ada yang melakukan Memorandum of Understanding (MoU). MoU tinggal ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerjasama. Ia mengatakan, proyek ini murni investasi swasta, bukan didanai APBN maupun APBD. Pada saat dirinya mengantar Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Bupati Lombok Utara, Presiden sempat mempertanyakan siapa yang akan membangun Global Hub Kayangan ini. Pada saat itu, kata Son Diamar, dirinya meyakinkan Presiden bahwa yang membangun adalah para pemilik kapal-kapal besar dari Eropa serta kilang minyaknya dari Rusia dan Cina. Sebagai pengelola kawasan itu, telah dibentuk PT. Bandar Kayangan Internasional. Komposisi kepemilikan saham perusahaan yang mengelola Global Hub Kayangan ini, 60 persen para investor, 20 persen Pemprov NTB dan 20 persen Pemda Lombok Utara. Selain itu, PT. Bandar Kayangan Internasional juga sudah membentuk anak perusahaan yakni PT. Properti Bandar Kayangan. Dengan komposisi kepemilikan saham 65 persen milik investor dan 25 persen diberikan kepada perusahaan daerah, milik Pemprov dan Pemda Lombok Utara. Untuk investor yang akan membangun kilang minyak berasal dari konsorsium investor Cina dan Rusia. Dimana, investor Cina menyiapkan uang sementara Rusia menyiapkan teknologi. Hal tersebut, kata Son Diamar, bentuk komitmen pemerintah Cina yang siap membantu Indonesia dalam bidang investasi. Rencana investasi pembangunan kilang minyak itu sekitar 15 miliar euro. Masing-masing untuk pembangunan kilang minyak itu sendiri dengan rencana investasi 10 miliar euro atau Rp 125 triliun dan fasilitas pendukung sebesar 5 miliar euro. Kemudian, untuk investor yang akan membangun pelabuhan internasional berasal dari konsorsium investor Eropa dengan nilai investasi sebesar 2 miliar euro atau Rp 30 triliun. Sementara untuk pembangunan kawasan perkotaan mereka akan mengalokasikan 20 miliar euro atau Rp 300 triliun selama 20 tahun. Dengan dibangunnya Bandar Kayangan ini, maka Lombok bukan saja menjadi perhatian nasional tetapi juga dunia. (nas)
Halaman 15
Anggota Korem 162/WB Diingatkan Soal Netralitas Mataram (Suara NTB) Netralitas TNI dalam aktivitas politik apapun menjadi harga mati. Apalagi saat ini sedang berlangsung proses Pilgub NTB, sehingga penekanan soal netralitas terus disampaikan, agar tidak ada oknum anggota yang diproses hanya karena berpihak. Danrem 162/WB Kol. Inf. H. Farid Makruf, MA, membuka penyuluhan hukum program kerja triwulan I tahun 2018 itu Senin (5/ 2) kemarin. Kegiatan diselenggarakan oleh Hukum Komando Daerah Militer (Kumdam) IX/Udayana kepada ratusan personel Korem 162/WB di Aula Sudirman Makorem 162/WB, Senin (5/2). Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan soal sejumlah ketentuan hukum bila oknum anggota TNI tidak netral. Dengan diketahui ketentuan hukumnya, maka diharapkan Danrem, personel berpikir seribu kali untuk melakukan pelanggaran sebab itu akan merugikan diri dan keluarga serta satuan.
(Penrem)
BUKA - Danrem 162/WB Kol. Inf H. Farid Makruf saat membuka penyuluhan hukum Senin (5/2), terkait netralitas TNI. ‘’Semoga penyuluhan hukum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi satuan sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota,’’ harap Danrem. Penyuluhanhukumyangdisampaikan oleh tim hukum Kodam IX/ Udayana diikuti para perwira, bintara,tamtamadanASNKorem162/ WB serta ibu-ibu Persit KCK Korcab Korem 162 membahas tentang tindak pidana asusila, tindak Pi-
dana Militer (disersi), Peraturan disiplin militer (PDM), Bantuan hukum,NetralitasTNIdanASNpada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun2018,Pemilihanlegislatifdan Presiden beserta Wakil Presiden tahun 2019. Kegiatan penyuluhan hukum diakhiri dengan penyerahan buku pedoman Netralitas TNI secara simbolis kepada sepuluh orang perwakilan dari personel TNI dan ASN Korem 162/WB. (ars/*)
FGD Polda NTB
Masyarakat Berperan Besar Wujudkan Pilkada Damai Mataram (Suara NTB) – Setiap elemen masyarakat memliki peran penting dlaam mendukung terwujdnya Pilkada damai. Pemahaman atas peran masing-masing mencegah timbulnya konflik. Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs.Firli, M.Si mengatakan, Pilkada serentak 2018 akan berjalan aman apabila setiap elemen mampu menjalankan peran baik dalam pencegahan dan penanganan konflik. ‘’Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga tokoh pemuda kita harapkan dapat menjadi pendingin seketika tensi pilkada mulai menghangat,’’ ujarnya, Senin (5/2). Hal itu diungkapkam usai Focus Grup Discussion dengan tema Peran Serta Masyarakat Guna Mewujudkan Pilkada NTB yang Aman, Tertib, Adil, dan demokratis dalam rangka Ketahanan Nasional. Firli menambahkan, mahasiswa adalah salah satu elemen yang dapat mewujudkan Pilkada damai. Terlebih, mahasiswa salah satu calon pemilih pemula yang akan menggunakan hak suaranya. ‘’Mahasiswa perlu punya bekal memahami makna pemi-
Jika ada laporan masuk dari masyarakat, diyakinkannya pengaduan ini akan diproses dengan klarifikasi langsung ke oknum jaksa yang menerima aliran dana tersebut, sebagaimana informasi berkembang di Kabupaten Sumbawa. Proses ini akan menjadi bagian lain dari penyelidikan yang sedang dilakukan Kejari setempat soal dugaan tindak pidana
Dari Hal. 1
lihan umum. Mereka ini ada juga yang pertama kali akan menggunakan hak mereka,’’ jelasnya. Dia menambahkan, mahasiswa sebagai civitas akademika punya peran dalam mewujudkan Pilkada damai. Sementara Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin, SH.M.Si menjelaskan situasi politik, keamanan, dan ekonomi NTB sekarang ini sangat mendukung terciptanya Pilkada damai. “Setiap elemen masyarakat mengetahui peran dan posisinya dalam perhelatan Pilkada ini sehingga dapat menempatkan dirinya sesuai porsi masing-
masing,” terangnya. Dia menambahkan, masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya bisa bijak dan cerdas dalam menghadapi setiap dinamika Pilkada sehingga potensi konflik dapat dihindari. “Jangan sampai masyarakat terbawa drama persaingan para calon yang berakibat pada konflik,” tutup dia. Dalam kegiatan di Auditorum Universitas Mataram itu turut hadir Ketua KPU Provinsi NTB, Ketua Bawaslu NTB, jajaran FKPD, tokoh agama, tokoh masyaakat, serta mahasiswa. (why)
korupsi berupa suap atau gratifikasi. Sebab menurut Darmo, fokus pihaknya membidik oknum jaksa. ‘’Kalau Pidsus kan itu perlu Puldata Pulbaket dulu. Bedanya, kalau kami di Pengawasan, lihat dulu pengaduannya, kita langsung lakukan klarifikasi ke yang bersangkutan,” tandasnya. Jika terbukti ada pelanggaran kode etik sampai ke pelanggaran pidana, maka akan diproses lebih lanjut. Namun jika tidak, maka akan lang-
sung dihentikan. Namun bukan berarti tanpa pengaduan, pihaknya tidak bisa melakukan proses apapun untuk mengawali penelusuran pelanggaran kode etik atau pidana oknum jaksa. Pemberitaan media dan sumber informasi lainnya bisa jadi rujukan proses klarifikasi. ”Cuma kan kita lihat dulu. Apakah dalam pemberitaan itu sudah menyebut oknum? Kalau memang ada, kita langsung proses klarifikasi,” tegasnya. (ars)
tuk tenaga kesehatan, teknis dan guru SMA/SMK dan SLB sebanyak 6.965 orang. Sementara, jumlah PNS yang ada untuk bidang-bidang tersebut baru 2.362 orang. Artinya, Pemprov masih kekurangan 4.603 orang, yang kemudian diusulkan dalam pembukaan penerimaan CPNS tahun 2017 lalu. Dengan adanya persyaratan rasio belanja pegawai di bawah 50 persen, maka Pemprov menghitung kembali usulan yang disampaikan ke Kementerian PANRB menjadi
700 formasi. Dari usulan terbaru ini kebanyakan untuk tenaga guru dan kesehatan. Kemudian tenaga teknis infrastruktur dan pariwisata. ‘’Itu disesuaikan karena kemampuan APBD kita. Jangan sampai melebihi 40 persen. Untuk keseimbangan antara belanja aparatur dan publik. Jadi itu yang ideal. Kalau belanja pegawai sampai 50 persen, habis nanti anggaran untuk belanja pegawai, tidak ada untuk pelayanan,’’ katanya. (nas)
Ekonomi NTB Melaju 7,10 Persen Tanpa Tambang Dari Hal. 1 Ekonomi Provinsi NTB selama tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 (c-to-c) tumbuh sebesar 0,11 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan yaitu sebesar 9,98 persen. Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2017 dibanding periode yang sama tahun 2016 (y-on-y) tumbuh
sebesar 0,58 persen, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh 12,65 persen. Ekonomi NTB pada triwulan IV-2017 dibanding triwulan III-2017 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 11,28 persen. Di mana Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi hingga -
26,59 persen. Pertumbuhan ekonomi NTB triwulan IV-2017 tanpa pertambangan bijih logam, secara c to c tumbuh 7,10 persen, secara y on y tumbuh 8,30 persen, dan secara q to q tumbuh -6,06 persen. ‘’Karena itu, jaga tambang itu jangan sampai produksinya terus menerus turun. Karena akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi,’’ pesannya. (bul)
Jagung Gagal Panen Dari Hal. 1 Meskipun ada seribuan hektare tanaman jagung yang gagal panen, Husnul mengatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. Pasalnya, jika dihitung dari seluruh areal tanam jagung yang mencapai 315 ribu hektare, jumlah yang gagal panen di bawah nol persen sekian. Petani jagung yang gagal panen tidak akan mendapatkan asuransi maupun penggantian bibit. Pasalnya, tana-
ujarnya mengarahkan. Dia juga menegaskan, tidak bisa menjelaskan alur pelaksanaan proyek. “Tiang (saya), tidak sampai ke sana alur ceritanya,” jawabnya singkat. Sementara di Subdit III Tipikor Polda NTB masih gencar melakukan pemeriksaan para saksi untuk penyelidikan proyek dengan pagu anggaran Rp 6,6 miliar itu. Sejumlah pihak, termasuk dari rekanan PT. Gelora Megah Sejahtera asal Jakarta dilayangkan panggilan. Sementara Senin (5/2) kemarin, dimintai keterangan distributor material asal Bandung, Jawa Barat. Saksi distributor yang diketahui bernama Glen itu usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 16.00 Wita. Saat keluar ruang pemeriksaan Glen enggan berkomentar. Ia hanya membenarkan diperiksa terkait dermaga Gili Air. “Iya, kira kira begitu. Saya dipanggil karena itu proyek,” jawabnya. Glen yang tampak terburu-buru, mengaku harus segera memesan tiket online untuk terbang kembali ke Bandung. “Kalau mau tanya, ke dalam saja, ke penyidik sana,” sarannya sambil berlalu. (ars)
(Suara NTB/why)
Pemprov Kurangi 3.903 Usulan Formasi CPNS 2018 Dari usulan ini, formasi CPNS guru SMA/SMK/SLB paling banyak. 4.603 formasi yang diusulkan ke pemerintah pusat itu terdiri dari tenaga kesehatan 757 orang, tenaga teknis 945 orang, guru SMA 1.495 orang, guru SMK 1.322 orang dan guru SLB 84 orang. Ia menjelaskan, usulan formasi ini sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Dimana, sesuai ABK, kebutuhan PNS Pemprov NTB un-
Mataram (Suara NTB) Sejumlah pejabat dari Pemkab Lombok Utara akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait proyek dermaga Gili Air. Salah satunya, Sekretaris Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Lombok Utara, Samsul Rizal. Dikonfirmasi Senin (5/2) kemarin, Samsul Rizal membenarkan dirinya sudah menerima surat panggilan dari Polda NTB. Sedianya dia harus menghadap ke Subdit III Tipikor Kamis (1/2) pekan kemarin. Namun pemeriksaan diundur Senin pekan depan. “Diundur tanggal 12 Februari,” ujarnya kepada Suara NTB via pesan instan. Karena belum dimintai keterangan, ia mengaku belum tahu persis apa materi pemeriksaan nanti. Ditanya seputar dugaan masalah pada proyek Dermaga Gili Air, termasuk tiang pancang yang ditenggelamkan di dasar laut, Samsul mengaku tidak tahu persis. “Saya kemarin (saat pembangunan) hanya Plt (Pelaksana tugas). Yang jelas langsung saja ke KPA atau PPK,”
FGD - Suasana FGD tema Peran Serta Masyarakat Guna Mewujudkan Pilkada NTB yang Aman, Tertib, Adil, dan Demokratis dalam Rangka Ketahanan Nasional.
Tunggu Pengaduan Masyarakat Dari Hal. 1
Pejabat Dishublutkan Lombok Utara Dipanggil Soal Proyek Gili Air
man jagung masih belum masuk komoditas yang dimasukkan dalam asuransi. Begitu juga penggantian benih lewat cadangan benih nasional (CBN) masih belum ada. ‘’Tapi untuk di jagung kita mengupayakan supaya ada yang masuk juga asuransi. Kalau kena puso maka bisa diganti (bibit). Kalau kena asuransi masuk klaim. Ini yang belum ada di jagung,’’ terangnya. Menurutnya, komoditas jagung baru populer beberapa tahun terakhir. Terlebih pada
2017 lalu, Indonesia tidak ada impor jagung. Sehingga, komoditas jagung perlu menjadi perhatian pemerintah terutama jika terjadi gagal panen akibat bencana dan hama penyakit. “Apakah dia banjir, puso karena hama penyakit, puso karena yang lainnya. Itu menjadi perhatian ke depan. Kita memberikan atensi itu nanti pada saat rapat evaluasi. Saya akan bicarakan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian,” tandasnya. (nas)
(Suara NTB/ars)
DIPERIKSA - ‘Glen, saksi dari distributor proyek Gili Air usai diperiksa di Subdit III Tipikor Polda NTB.
Ahyar Sambangi Tokoh Hindu, Mori ’’Blusukan’’ ke Bima Dari Hal. 1 Sehingga toleransi dan saling mencintai antar umat beragama itu muncul. Terlebih, di Kota Mataram, rasa saling menghormati dan saling menghargai sudah terbentuk dan sudah ada pada diri semua masyarakat Kota Mataram. Sehingga terbentuklah cinta terhadap NTB untuk semua. “Kota Mataram sudah menjadi contoh keberagaman di Nusa Tenggara Barat. Saya harap kedepannya NTB menjadi pusat percontohan dan pusat rasa saling cinta dan toleransi antar umat beragama sehingga terbentuk kepribadian harga menghargai pada diri masyarakat Nusa Tenggara Barat,” ungkap TGH. Ahyar Abduh yang juga Walikota Mataram. NTB, lanjut Ahyar Abduh, merupakan pusat penduduk warga muslim terbanyak. Namun, karena hubungan yang baik dan rasa cinta yang dalam, rasa hormat menghormati pun sangat tinggi. “Rasa hormat menghormati sudah tertanam, tinggal bagaimana cara kita terus menjaga dan membuatnya menjadi harmonis antar umat beragama. Jangan sekali-kali mudah terprovokasi dengan hal-hal yang merusak keberagaman kita di Kota Mataram dan kedepannya semoga NTB secara umumnya,” pungkasnya. Melalui laman facebooknya, Ahyar mengutarakan keyakinannya bahwa masa depan NTB ini memang harus kita ikhtiarkan serta wujudkan secara bersama-sama, melalui sikap toleransi dan saling menghargai yang wajib kita selalu junjung tinggi. Sebab, setiap masyarakat memang memiliki hak yang sama dalam menyalurkan apa yang dia harapkan untuk masa depan daerah tempat lahir tanpa harus kita bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. ‘’Semoga ini menjadi langkah yang baik bagi kita se-
mua, demi mewujudkan NTB yang beriman, berbudaya serta sejahtera untuk semua warganya di masa yang akan datang,” ujarnya. Mori ‘’Blusukan’’ Sementara itu, Bakal Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, menggelar aksi blusukan di kampung halamannya, daerah Bima dan Dompu. Mori menyambangi masyarakat di Bima dengan cara berkeliling menyapa warga dari rumah demi rumah. Warga yang ditemui di jalan pun disalami dan disapa oleh Wakil Ketua DPRD NTB yang terkenal murah senyum ini. Tak hanya sekadar menyapa, dalam agenda blusukannya, Mori juga menghimpun aspirasi masyarakat yang ditemuinya. ‘’Agenda seperti ini sebenarnya agenda rutin saya. Hampir setiap ada kesempatan, saya berupaya meluangkan waktu untuk mendengarkan langsung apa yang ingin mereka sampaikan. Karena hanya dengan bertemu langsung, kita bisa mengetahui apa persoalan mereka secara nyata,’’ tegas Mori saat diwawancarai di sela kesibukannya tersebut. Mori menegaskan, dari pertemuan demi pertemuannya dengan warga, ia mencatat adanya sejumlah persoalan krusial yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Beberapa diantaranya adalah ancaman banjir dan bencana longsor yang kerap menghantui warga dan merusak sejumlah fasilitas umum. Selain itu, di bidang pertanian, ada pula persoalan kelangkaan pupuk yang barubaru ini membuat petani kalang kabut. Sebagai wakil rakyat, Mori menegaskan akan mengkomunikasikan persoalan ini dengan instansi terkait. Ia juga menyerukan pemerintah kabupaten/kota untuk mencari solusi jangka panjang demi menghindari terulangnya kasus semacam ini di kemudian hari. (r/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 6 Februari 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Cegah Perkawinan Usia Anak
BKKBN NTB Desak Pemdes Buat Perdes Selong (Suara NTB) Pernikahan usia anak di
NTB pada umumnya dan Kabupaten Lotim pada
khususnya masih menjadi PR besar bagi pemerintah untuk di-
minimalisir. Untuk menyikapi hal itu pun, pemerintah dalam
hal ini BKKBN mendesak pemerindah desa (Pemdes) untuk membuat suatu awiq-awiq atau peraturan desa (Perdes). Diakui Kepala BKKBN perwakilan NTB, Dr. Drs. Makrifuddin, MSi, salah satu permasalahan yang dihadapi untuk oleh NTB, yakni masih tingginya angka perkawinan usia anak atau melakukan pernikahan di bawah usia 18 tahun. Untuk di Lotim, kasus perkawinan di usia anak, 34 persen di tahun 2017. Sementara untuk di NTB, sekitar 35 persen jumlah tersebut menurut dari tahun 2016 sekitar 40 persen lebih. “Di NTB, pernikahan di usia anak itu banyak terjadi. Ini salah satu permasalahan yang kita hadapi,”ujarnya, dikonfirmasi di Ballrom Kantor Bupati Lotim, Senin (5/2). Kendati demikian, lanjut dia, upaya-upaya untuk meningkatkan usia perkawinan terus di-
lakukan. Salah satunya dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Termasuk mendorong pemerintah desa untuk membuat suatu Perdes yang mengatur supaya pernikahan itu tidak terjadi pada usia di bawah 21 tahun. Artinya, pemerintah desa dengan kreativitas masing-masing membuat suatu peraturan dengan memberikan denda bagi yang menikah di bawah 21 tahun. Di samping itu, pihaknya juga secara intens memberikan kesadaran dan membangun pemahaman kepada remaja putra/putri akan dampak apabila melakukan perkawinan usia anak. Disebutkannya seperti terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemiskinan dan lain sebagainya tidak terlepas dari dampak dari terjadinya perkawinan pada usian anak. Hal demikian terjadi karena emosi yang belum stabil yang
(Suara NTB/dok)
Makrifuddin tentunya berdampak terhadap terjadi kasus perceraian. “Kita bukan melarang perkawinannya, tetapi supaya perkawinan itu dilaksanakan dengan perencanaan yang tepat,”ujarnya. (yon)