HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
16 HALAMAN NOMOR 247 TAHUN KE 13
SUARA NTB
SABTU, 6 JANUARI 2018
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
Realisasi di NTB Hanya 66,79 Persen
Serapan DAK Fisik KLU Terendah Mataram (Suara NTB) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat, penyerapan atau realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2017 hingga 31 Desember baru mencapai 66,79 persen di daerah ini. Dari 11 entitas pemerintahan di NTB, penyerapan DAK Fisik terendah berada di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, SE, M. Sc. IB, MBA menjelaskan, laporan realisasi DAK fisik tersebut diperoleh
berdasarkan data yang masuk di aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bersambung ke hal 15
(Sumber : Kanwil DJPB NTB, 5 Januari 2017)
Tabel perkembangan penyaluran dan penyerapan DAK Fisik pada 11 Pemda di NTB hingga 31 Desember 2017. (Suara NTB/bul)
Alokasi Anggaran Melebihi Ketentuan KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mengaku miris melihat adanya desa di daerah ini yang mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan 47 persen dalam APBDes. Seharusnya, anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang harus lebih besar daripada penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, SE, M. Sc.IB, MBA di Mataram, Jumat (5/1). Bersambung ke hal 15 Taukhid
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Proses Pergantian Pengurus PEMPROV sedang memproses pergantian pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang ada saat ini. Pasalnya, masa kepengurusan pengurus BPPD NTB akan segera berakhir. ‘’Sehingga Januari harus diusulkan yang baru. Sedang proses,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (5/1) siang. Sekda mengatakan, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si telah melaporkan mengenai hal tersebut kepadanya. Bahwa saat ini sedang dilakukan proses untuk menjaring pengurus BPPD NTB periode empat tahun berikutnya. Bersambung ke hal 15 H. Rosiady H. Sayuti (Suara NTB/ist)
MULTI FUNGSI - Bendungan Pandanduri, di Kabupaten Lombok Timur ini memiliki banyak fungsi (multi fungsi). Masyarakat tidak saja memanfaatkan bendungan ini sebagai sumber air irigasi. Bendungan ini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang diminati masyarakat setempat dan sekitarnya. Selain sebagai destinasi wisata, bendungan ini juga menjadi tempat budidaya ikan dengan sistem keramba. Hasil budidaya ini untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan juga dijual.
Di NTB, Kasus Suap dan Gratifikasi Mendominasi SEPANJANG tahun 2017 marak Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparatur pengadilan, termasuk hakim. Hal itu dinilai menjadi catatan kelam bagi dunia peradilan, mengingat hakim seharusnya dapat menjaga kewibawaan dan keluhuran martabat. Untuk itu, Komisi Yudisial (KY) NTB mengingatkan agar perilaku kolutif dan koruptif dalam praktik peradilan di NTB tidak terjadi. Sejak sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) digelar oleh KY dan Mahkamah Agung (MA) pertama kali di tahun 2009, kasus suap dan gratifikasi cukup mendominasi hingga saat ini. Dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada 22 laporan karena praktik suap dan gratifikasi, yaitu sekitar 44,9 persen. Praktik suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH dan direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Sepanjang MKH dilaksanakan pada tahun
2009-2017, sebanyak 31 orang hakim telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Selain itu, sebaran sanksi MKH menunjukkan sebanyak 16 orang hakim dijatuhi sanksi berupa non palu 3 bulan sampai dengan dua tahun. Satu orang dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis dengan akibat pengurangan tunjangan kinerja sebesar 75 persen selama 3 bulan, dan 1 orang mengundurkan diri sebelum MKH. Salah satu kasus itu disebutkan dari Pengadilan di NTB. Oknum hakim itu sesuai hasil sidang MKH melakukan pelanggaran sedang. Oknum diberikan teguran dan dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat satu tahun. ‘’Hal ini tentu menjadi keprihatinan dan sudah sepatutnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. KY mengimbau para hakim, termasuk hakim di NTB untuk senantiasa memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),’’ kata Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH.,MH kepada Suara NTB, Jumat (5/1). Bersambung ke hal 15
Polda NTB Siagakan Satgas Anti ’’Money Politics’’
Ketimpangan Meningkat
Peningkatan Pendapatan Pemodal Lebih Cepat Dibandingkan Warga Miskin Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mensinyalir pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan tumbuhnya investasi di daerah ini. Sehingga peningkatan pendapatan para pemodal lebih cepat dibandingkan warga miskin. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D mengatakan, menurunnya angka kemiskinan di NTB periode Maret – September 2017 berarti ada puluhan ribu orang yang dulunya berada di bawah kemiskinan menjadi tidak miskin lagi. Kemudian adanya kenaikan Gini Ratio, makanya percepatan orang kaya tambah kaya dengan warga miskin yang tidak menjadi miskin.
‘’Rupanya karena pertumbuhan ekonomi kita baik. Sehingga mereka yang bermodal, katakan dalam posisi tidak miskin. Peningkatan pendapatannya lebih cepat dibandingkan mereka yang keluarga miskin menjadi tidak miskin. Itu kemudian membuat terjadinya gap,” kata Sekda ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (5/1) siang. Meskipun ada gap atau kesenjangan, kata Sekda, namun tidak terlalu tinggi. Berdasarkan data BPS, pada September 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,378. Angka ini meningkat sebesar 0,007 poin jika dibandingkan
dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,371. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,365. Gini Ratio September 2017 naik sebesar 0,013 poin. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,413 sama dengan Gini Ratio Maret 2017 dan naik sebesar 0,003 poin dibanding dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,410. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,323 pun naik dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,314 dan naik dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,306. Bersambung ke hal 15
Firli
Mataram (Suara NTB) – Politik uang kerap menghiasi dinamika pesta demokrasi. Kepolisian menyiapkan satgas khusus untuk menindak politik uang tersebut. Politik uang dapat berdampak lanjut berupa disorientasi. Kapolda NTB, Brigjen Pol.Drs. Firli Jumat (5/1) menegaskan, memberikan imbalan uang kepada para pemilih sudah jelas rumusan pidananya. ‘’Polda NTB sudah siapkan satgas anti money politics. Saya harap kita warnai Pilkada kita yang bebasmoney politics,’’ ujarnya, usai memimpin apel pengamanan Pilkada Serentak 2018, di Bandara Selap a r a n g , Mataram. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Kinerja Satgas Saber Pungli Harus Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Aktivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sudah berjalan satu tahun. Di tahun kedua, diminta keberadaan Satgas dievaluasi. Sebab dinilai masih ada kelemahaan koordinasi hingga alokasi anggaran. Kritik saran itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB yang dituangkan dalam laporan akhir tahun 2017 tentang kontribusi perbaikan pelayanan publik melalui kinerja Satgas Saber Pungli. Bersambung ke hal 15
Ismail Bafadal
(Suara NTB/ars)
TO K O H