HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
16 HALAMAN NOMOR 247 TAHUN KE 13
SUARA NTB
SABTU, 6 JANUARI 2018
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
Realisasi di NTB Hanya 66,79 Persen
Serapan DAK Fisik KLU Terendah Mataram (Suara NTB) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat, penyerapan atau realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2017 hingga 31 Desember baru mencapai 66,79 persen di daerah ini. Dari 11 entitas pemerintahan di NTB, penyerapan DAK Fisik terendah berada di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, SE, M. Sc. IB, MBA menjelaskan, laporan realisasi DAK fisik tersebut diperoleh
berdasarkan data yang masuk di aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bersambung ke hal 15
(Sumber : Kanwil DJPB NTB, 5 Januari 2017)
Tabel perkembangan penyaluran dan penyerapan DAK Fisik pada 11 Pemda di NTB hingga 31 Desember 2017. (Suara NTB/bul)
Alokasi Anggaran Melebihi Ketentuan KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mengaku miris melihat adanya desa di daerah ini yang mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan 47 persen dalam APBDes. Seharusnya, anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang harus lebih besar daripada penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, SE, M. Sc.IB, MBA di Mataram, Jumat (5/1). Bersambung ke hal 15 Taukhid
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Proses Pergantian Pengurus PEMPROV sedang memproses pergantian pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang ada saat ini. Pasalnya, masa kepengurusan pengurus BPPD NTB akan segera berakhir. ‘’Sehingga Januari harus diusulkan yang baru. Sedang proses,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (5/1) siang. Sekda mengatakan, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si telah melaporkan mengenai hal tersebut kepadanya. Bahwa saat ini sedang dilakukan proses untuk menjaring pengurus BPPD NTB periode empat tahun berikutnya. Bersambung ke hal 15 H. Rosiady H. Sayuti (Suara NTB/ist)
MULTI FUNGSI - Bendungan Pandanduri, di Kabupaten Lombok Timur ini memiliki banyak fungsi (multi fungsi). Masyarakat tidak saja memanfaatkan bendungan ini sebagai sumber air irigasi. Bendungan ini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang diminati masyarakat setempat dan sekitarnya. Selain sebagai destinasi wisata, bendungan ini juga menjadi tempat budidaya ikan dengan sistem keramba. Hasil budidaya ini untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan juga dijual.
Di NTB, Kasus Suap dan Gratifikasi Mendominasi SEPANJANG tahun 2017 marak Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparatur pengadilan, termasuk hakim. Hal itu dinilai menjadi catatan kelam bagi dunia peradilan, mengingat hakim seharusnya dapat menjaga kewibawaan dan keluhuran martabat. Untuk itu, Komisi Yudisial (KY) NTB mengingatkan agar perilaku kolutif dan koruptif dalam praktik peradilan di NTB tidak terjadi. Sejak sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) digelar oleh KY dan Mahkamah Agung (MA) pertama kali di tahun 2009, kasus suap dan gratifikasi cukup mendominasi hingga saat ini. Dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada 22 laporan karena praktik suap dan gratifikasi, yaitu sekitar 44,9 persen. Praktik suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH dan direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Sepanjang MKH dilaksanakan pada tahun
2009-2017, sebanyak 31 orang hakim telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Selain itu, sebaran sanksi MKH menunjukkan sebanyak 16 orang hakim dijatuhi sanksi berupa non palu 3 bulan sampai dengan dua tahun. Satu orang dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis dengan akibat pengurangan tunjangan kinerja sebesar 75 persen selama 3 bulan, dan 1 orang mengundurkan diri sebelum MKH. Salah satu kasus itu disebutkan dari Pengadilan di NTB. Oknum hakim itu sesuai hasil sidang MKH melakukan pelanggaran sedang. Oknum diberikan teguran dan dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat satu tahun. ‘’Hal ini tentu menjadi keprihatinan dan sudah sepatutnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. KY mengimbau para hakim, termasuk hakim di NTB untuk senantiasa memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),’’ kata Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH.,MH kepada Suara NTB, Jumat (5/1). Bersambung ke hal 15
Polda NTB Siagakan Satgas Anti ’’Money Politics’’
Ketimpangan Meningkat
Peningkatan Pendapatan Pemodal Lebih Cepat Dibandingkan Warga Miskin Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mensinyalir pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan tumbuhnya investasi di daerah ini. Sehingga peningkatan pendapatan para pemodal lebih cepat dibandingkan warga miskin. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D mengatakan, menurunnya angka kemiskinan di NTB periode Maret – September 2017 berarti ada puluhan ribu orang yang dulunya berada di bawah kemiskinan menjadi tidak miskin lagi. Kemudian adanya kenaikan Gini Ratio, makanya percepatan orang kaya tambah kaya dengan warga miskin yang tidak menjadi miskin.
‘’Rupanya karena pertumbuhan ekonomi kita baik. Sehingga mereka yang bermodal, katakan dalam posisi tidak miskin. Peningkatan pendapatannya lebih cepat dibandingkan mereka yang keluarga miskin menjadi tidak miskin. Itu kemudian membuat terjadinya gap,” kata Sekda ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (5/1) siang. Meskipun ada gap atau kesenjangan, kata Sekda, namun tidak terlalu tinggi. Berdasarkan data BPS, pada September 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,378. Angka ini meningkat sebesar 0,007 poin jika dibandingkan
dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,371. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,365. Gini Ratio September 2017 naik sebesar 0,013 poin. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,413 sama dengan Gini Ratio Maret 2017 dan naik sebesar 0,003 poin dibanding dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,410. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,323 pun naik dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,314 dan naik dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,306. Bersambung ke hal 15
Firli
Mataram (Suara NTB) – Politik uang kerap menghiasi dinamika pesta demokrasi. Kepolisian menyiapkan satgas khusus untuk menindak politik uang tersebut. Politik uang dapat berdampak lanjut berupa disorientasi. Kapolda NTB, Brigjen Pol.Drs. Firli Jumat (5/1) menegaskan, memberikan imbalan uang kepada para pemilih sudah jelas rumusan pidananya. ‘’Polda NTB sudah siapkan satgas anti money politics. Saya harap kita warnai Pilkada kita yang bebasmoney politics,’’ ujarnya, usai memimpin apel pengamanan Pilkada Serentak 2018, di Bandara Selap a r a n g , Mataram. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Kinerja Satgas Saber Pungli Harus Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Aktivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sudah berjalan satu tahun. Di tahun kedua, diminta keberadaan Satgas dievaluasi. Sebab dinilai masih ada kelemahaan koordinasi hingga alokasi anggaran. Kritik saran itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB yang dituangkan dalam laporan akhir tahun 2017 tentang kontribusi perbaikan pelayanan publik melalui kinerja Satgas Saber Pungli. Bersambung ke hal 15
Ismail Bafadal
(Suara NTB/ars)
TO K O H
SUARA MATARAM
SUARA NTB Sabtu, 6 Januari 2018
Halaman 2
Renovasi dari Dana Aspirasi DANA aspirasi anggota DPRD Kota Mataram yang didapatkan oleh kelurahan Abian Tubuh Baru dimanfaatkan untuk perbaikan kantor. Seperti yang dituturkan oleh Lurah Abian Tubuh Baru, Burhanudin, Jumat (5/1), dana aspirasi ini digunakan untuk membangun pagar tembok serta gerbang kantor kelurahan. “Pengerjaannya mulai dari Oktober kemarin dan selesainya akhir Desember kemarin,” terangnya saat ditemui Suara NTB. Burhan menjelaskan proyek tersebut bisa diselesaikan tepat waktu karena komunikasi yang lancar dengan pihak kontraktor. “Alhamdulil(Suara NTB/dok) lah dengan adanya proyek ini, Burhanudin tampilan kantor menjadi lebih rapi sehingga enak dipandang,” tukasnya. Masyarakat juga merasa puas dengan adanya proyek ini karena tampilan kantor menjadi lebih bagus sehingga nyaman saat berkunjung. “Syukurlah ada perubahan dibandingkan sebelumnya meski masih sedikit. Ini tadi kita habis bersih-bersih kantor untuk memindahkan bekas material yang tersisa,” kata Burhan. Meski begitu, dirinya masih belum puas karena masih ada bangunan kantor yang masih perlu diperbaiki. “Seperti aula yang berada di sebelah selatan kantor lurah, posisinya lebih rendah dibandingkan kantor lurah,” jelasnya. Memang ada tangga penghubung antara kantor dengan aula untuk memudahkan akses. “Dulu posisinya sama tetapi sejak bangunan kantor diperbaiki dan ditinggikan jadi terpojok posisi ruangan aula itu,” kata Burhan. Ia sebenarnya menginginkan agar aula dan kantor menyatu. “Mungkin tidak bisa dalam waktu dekat ini, kita harus menunggu,” tukasnya. Selain aula, bekas rumah dinas Lurah yang kondisinya hampir roboh juga masih menjadi pekerjaan rumah (PR) baginya. “Kita berkoordinasi dengan instansi terkait apakah bangunan itu akan dirobohkan atau dibangun kembali,” kata Burhan. Ia tidak bisa langsung mengambil keputusan terkait bangunan itu karena termasuk aset milik daerah. “Masih kita menunggu bagaimana keputusannya,” imbuhnya. (uul)
Jangan Tinggalkan Tugas Pokok WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., mengingatkan eksekutif agar tetap bekerja sesuai tupoksi. Walaupun Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh konsentrasinya sebagian besar tercurah pada agenda politik mengingat Walikota dua periode itu sedang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur NTB berpasangan dengan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, para pembantu Walikota lainnya diharapkan tidak ikut larut dengan kesibukan yang berbau politik. Jangan sampai, karena Walikota mulai sibuk mempersiapkan diri untuk ikut bertarung dalam Pilkada NTB, sejumlah program atau agenda di Pemkot Mataram, berjalan lambat. ‘’Ini kita kan kerja secara berjamaah. Kerja jamaah itu tidak mesti terfokus pada satu orang,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (5/1). Untuk itu, dia berharap kinerja eksekutif sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal sesuai tupoksi masing-masing. Walaupun saat ini Walikota sedang sibuk melaksanakan agenda politik. ‘’Tapi jangan sampai konsen di sana, tugas pokok ditinggalkan. Karena ini kan belum masa cuti,’’ katanya mengingatkan. Terlebih pada saat cuti nanti. ‘’Orang-orang yang ada di bawahnya Pak Wali, pembantu-pembantunya Pak Wali, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Mataram itu harus siap. Mereka harus paham apa yang menjadi tugasnya. ‘’Jangan sampai Pak Wali konsen di sana, yang lain juga konsen,’’ imbuhnya. Karena mereka adalah ASN makanya mereka dilarang untuk ikut-ikutan. Sementara itu, terkait mutasi, politisi PKS ini mengatakan, Pemkot Mataram harus menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau tidak ada izin dari Kemendagri, Pemkot Mataram tidak bisa melakukan mutasi pejabat. ‘’Ndak bisa kita paksakan. Bagaimana caranya supaya Kemendagri benar memberikan lampu hijau ke kita (pemkot mataram),’’ katanya. Terkait hal ini tentu harus ada komunikasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri. ‘’Jangan sampai di Kementerian belum ada sinyal, mutasi dilaksanakan dan di kemudian hari itu bermasalah,’’ katanya mengingatkan. Oleh karena itu, Plt Kepala Satpol PP dan juga Plt Kepala Dinas Sosial harus melihat program kerja OPD bersangkutan dari awal. ‘’Jangan sampai ada program kerja yang diganti dengan program lain yang berkaitan dengan Pilkada. Jangan sampai seperti itu,’’ pungkasnya. Untuk itu, pejabat yang ditunjuk untuk mengisi jabatan lowong itu haruslah pejabat y a n g berkompeten. (fit) Parhan
(Suara NTB/cem)
PEMAKAMAN PADAT - Lahan pemakaman masih jadi masalah bagi Pemkot Mataram. Selain lahan makam semakin padat, masyarakat juga jarang menerima warga perumahan dimakamkan di TPU milik lingkungan. Tampak lahan pekuburan di Karang Medain yang padat.
Lahan Pemakaman Makin Sempit di Mataram Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta pengembang perumahan dapat secara kolektif menyiapkan lahan pemakaman. Ide ini sejak lama dirintis melihat lahan tempat pemakaman umum (TPU) semakin sempit di Kota Mataram. “Apa yang kita rintis selama ini ada tanggungjawab sosial para pengembang. Dan, menjadi jalan keluar terhadap keterbatasan lahan pemakaman,” kata Mohan dikonfirmasi, Jumat (5/1) menanggapi penyampaian satu dari empat rancangan peraturan daerah
mengenai Raperda tentang pemakaman yang jadi hak inisiatif Dewan. Mohan mengingat dulu pernah ada pembagian tanggungjawab secara kolektif terkait penyediaan lahan pemakaman bagi penghuni perumahan heterogen. Dan, Pemkot
juga termasuk dalam bagian tersebut. Akan tetapi, secara lebih teknis belum di bahas pola pembagian tanggungjawab antara pemerintah dengan pengembang. Sejauh ini, lokasi lahan pemakaman juga belum dibahas. Mohan melihat harga la-
Kepala Pasar di Mataram Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan mengevaluasi capaian pendapatan retribusi 19 pasar tradisional di Mataram. Sampai 31 Desember, retribusi terserap 91 persen atau Rp 3,6 miliar dari target Rp 4 miliar. Evaluasi dilaksanakan, Jumat (5/1) dihadiri seluruh kepala pasar dan wakil kepala pasar se - Kota Mataram. Beberapa kendala menyebabkan target tidak tercapai. Pertama, revitalisasi di sejumlah pasar seperti Pasar Sindu, Perumnas dan Mandalika. Kondisi ini mengakibatkan retribusi berkurang. Kedepan kata Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri, diinginkan ini bukan jadi masalah. Tetapi harus jadi potensi pasca revitalisasi. “Makanya, kita harapkan tahun ini retribusi naik,” kata Alwan. Kenaikan target di 2018, setelah ada kajian dari hasil penghitungan potensi di masing - masing pasar. Kedua, juru pungut tidak memberikan karcis ke peda-
gang. Saat ini kata Alwan, juru pungut akan diberi pelatihan agar lebih komunikatif. Artinya, pedagang tidak diberikan mempengaruhi pendapatan. Setelah diberi pelatihan juru pungut memberikan informasi kepada pedagang. Evaluasi tidak saja melihat dari sisi pendapatan saja. Pihaknya ingin bersama - sama mencegah permasalahan yang notabene tidak bisa diselesaikan sendiri oleh kepala pasar. Menurut Alwan, yang penting adalah keterbukaan kepala pasar bahwa apapun permasalahan dikomunikasikan ke UPTD maupun ke dinas. “Seperti tenaga kebersihan usia lanjut, tenaga keamanan dan lainnya harus disampaikan. Lantas, tidak juga kita berhentikan begitu saja. Kasihan juga mereka,” pungkasnya. Sedang digagas petugas keamanan tidak ansih berjaga pada malam hari. Konsep diinginkan bagaimana petugas keamanan menjamin keamanan pedagang, barang dan pelanggan. Konsep ini akan semakin
memberikan keuntungan bagi pelanggan termasuk pemerintah. Baik dari sisi kondusivitas, citra dan lainnya. Terhadap peningkatan pendapatan di 2018, dia mengefektifkan penagihan kepada pedagang semaksimal mungkin. Karcis jangan lagi tidak diberikan. “Pedagang juga harus menagih karcis,” pintanya. Disamping itu, pihaknya mencoba sebagai langkah inovasi menggunakan e retribusi seperti di Pasar Klewer Solo. Paling tidak harus ada satu atau dua pasar jadi pilot projet menggunakan e - retribusi. Pihaknya mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya bergerak di bidang perbankan bekerjasama dengan pemerintah. “Ini komitmen bersama. Tinggal teknisnya bagaimana, tinggal kita duduk bersama dengan BKD. Saya kira era digital seperti saat ini sudah layak diterapkan di Mataram,” demikian ujarnya. (cem)
(Suara NTB/fit)
han di Kota Mataram, relatif mahal. Tetapi, ia berharap lokasi lahan disiapkan pengembang tidak terlalu jauh. “Selama ini terjadi para pemukim di rumah heterogen itu mereka tidak ada tempat, sehingga cari pemakaman umum bagi sanak keluarga mereka meninggal susah,” ujarnya. Dikatakan, areal pemakaman umum seperti TPU Karang Medain sangat terbatas. Untuk mengakomodir pe-
makaman warga tinggal di perumahan ke pemakaman di lingkungan tidak mudah. Dipastikan ada konflik karena perbedaan pendapat. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sudah diminta berkomunikasi dengan Royal Estate Indonesia, mencari jalan keluar. Dengan harapan ada jalan keluar dari permasalahan tersebut. “Mudah - mudahan bisa segera teratasi,” demikian ujarnya. (cem)
Pejabat Malas Rapat Terancam Kena Sanksi Mataram (Suara NTB) Absennya sejumlah pejabat pada rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda), Kamis (4/1) mendapat perhatian khusus dari Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Pejabat malas hadiri rapat di Dewan terancam kena sanksi. “Saya sudah ingatkan mereka, kemudian terulang lagi. Kita akan bicarakan soal sanksi,” tegas Mohan, Jumat (5/1). Sejauh ini, Mohan masih memberikan peringatan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Ketidakhadiran mereka jangan sampai diulangi kembali pada rapat - rapat berikutnya. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga terhormat mesti dihargai. Selain itu, menjadi kewajiban pimpinan OPD untuk memenuhi semua undangan Dewan. “ Saya sayangkan kalau kejadian kemarin. Ini catatan jangan sampai terulang lagi,” ungkapnya. Penyampaian empat Raperda tentang pemakaman, waralaba, sistem inovasi daerah dan penyelenggaraan izin pemanfaatan tanah dan atau bangunan hanya dihadiri sebagian kecil pimpinan SKPD. Bahkan,
(Suara NTB/cem)
H. Mohan Roliskana SKPD berkaitan dengan empat Raperda tersebut tidak menghadiri rapat. Dan, hanya mengutus perwakilan mereka saja. Wakil Walikota kembali menegaskan, ada atau tidaknya kepala daerah maupun Wakil kepala daerah, pimpinan OPD harus tetap hadir. Lebih - lebih OPD terkait dengan Raperda yang dibahas tetap jadi prioritas utama. “Ada atau tidak adanya saya ataupun Pak Wali, mereka harus tetap hadir,” katanya mengingatkan. (cem)
Pengembang Perumahan Didorong Bangun Hunian Vertikal 28 Jabatan Struktural di Mataram Lowong Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mendorong pengembangperumahanmengembangkan konsep hunian vertikal atau apartemen. Hal ini sebagai antisipasi semakin menyempitnya lahan di Kota Mataram. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. Amiruddin, Jumat (5/1) menyatakan, pihaknya sedang mengupayakan pengusaha yang berinvestasi di bidang perumahan agar membuat konsep perumahan vertikal atau apartemen. Jika menggunakan konsep rumah tapak akan menghabiskan cukup banyak lahan. Sehingga, lahan produktif di Mataram, bisa dipertahankan. “Nanti kita coba mendorong konsep itu,” kata Amir.
Pengembangan hunian vertikal berkaitan dengan rencana struktur ruang. Secara konsep di rencana tata ruang wilayah (RTRW) terdapat struktur ruang rendah, sedang dan tinggi. Amir belum mengetahui apakah di Kota Mataram termasuk struktur ruang atas. Tetapi, pembangunan perumahan di kawasan penduduk selalu didorong membangun rumah susun sewa sederhana (rusunawa). “Kayak di Mandalika itu kawasan padat penduduk. Kita dorong supaya dibangun rusunawa,” ujarnya. Dia khawatir bilamana developer atau pengembang perumahan berlomba - lomba membangun rumah tapak. Dari sisi lahan semakin menyempit. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
(Suara NTB/cem)
HUNIAN VERTIKAL - Konsep hunian vertikal seperti rusunawa di Montong Are Kelurahan Mandalika ini, diharapkan bisa dikembangkan di Mataram. Langkah ini untuk menjamin ketersedian lahan produktif di tengah gencarnya proses pembangunan di Mataram. Satu Pintu (DPMPTSP), Drs beberapa hotel dan perumahan Cokorda Sudira Muliarsa men- belum bisa diproses terkait tata gaku, belum ada pengusaha pe- ruang,” ujarnya. Dari hasil kajian itu, akan diterrumahan mengajukan izin untuk hunian vertikal. Beberapa izin lihat di mana titik diperbolehkan diajukan oleh pengusaha hanya untuk dibangun atau tidak. Cok perumahan tapak saja. Itupun mengaku, jika dua hotel dan kata dia, belum ditindaklanjuti sejumlah perumahan telah ancang karena harus menunggu hasil - ancang membangunan pascareevaluasi RTRW. “Memang ada visi RTRW selesai. (cem)
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 28 jabatan struktur eselon III dan IV di lingkup Pemkot Mataram, lowong. Kekosongan ini disebabkan sebagian besar pejabat pensiun dan dipromosi. Jumlah tersebut belum termasuk dua jabatan eselon II. Kepala Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Mataram, Ahmad Mujahiddin, Jumat (5/1) merincikan, total jabatan kosong hingga 31 Desember sebanyak 28. Untuk eselon III enam orang dan 22 orang untuk eselon IV. “Kalau totalnya tahun ini 28 jabatan lowong,” sebut Muja. Di antara jabatan lowong itu, yakni Lurah Pejangggik, Mayura, Sayang - sayang dan Bintaro. Sedangkan, lainnya
itu Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan serta posisi Sekretaris Dinas. Pengisian jabatan dilakukan menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini kata Muja, secara bersamaan diusulkan dengan pengisian jabatan di Dinas Sosial dan Satpol PP. “Kalau eselon III dan IV sifatnya usulan dari kita ke Kemendagri,” tambahnya. Secara otomatis kata dia, pengisian jabatan tersebut akan terjadi pergerakan. Misalnya, promosi pejabat dari eselon IV ke eselon III. Demikian pula, staf biasa naik jadi eselon IV. Memastikan program di organisasi perangkat daerah (OPD) tak terganggu ditunjuk pelaksana tugas (Plt). Jabatan lurah diambil alih oleh ca-
mat atau Sekcam. Sedangkan, posisi Sekretaris atau Kabid langsung ke Kepala Dinas atau Kepala Badan. “Kalau secara kebetulan di wilayah satu kecamatan itu ada dua posisi lurah yang kosong, Camat dan Sekcam berbagi peran,” pungkasnya. Pemkot Mataram belum bisa melakukan pengisian jabatan, karena harus menunggu izin mutasi dari Kemendagri. Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi sebelumnya, mengatakan, kekosongan jabatan akan segera diisi setelah keluarnya izin dari Kemendagri. Ia memastikan tidak ada program terganggu, karena sebagian kewenangan diambil alih oleh pelaksana tugas. (cem)
SUARA NTB Sabtu, 6 Januari 2018
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Syarat Diperketat
Berinvestasi Tak Rumit BURSA Efek Indonesia (BEI) telah resmi membuka kantor cabangnya di Mataram. Beragam produk pasar modal tersedia sebagai alternatif investasi masa kini, telah tersedia untuk masyarakat di provinsi ini. Bermain di pasar modal, tak serumit dan semahal yang dibayangkan. Bahkan cukup hanya dengan modal Rp 100 ribu. “Berinvestasi di pasar modal itu mahal, adalah stigma lama. Instrumeninstrumen investasi yang (Suara NTB/bul) sangat menarik tersedia di Gusti Ngurah pasar modal. Bahkan denPutra Sandiana gan nilai investasi seharga paket internet operator seluler,” kata Kepala BEI Mataram, Gusti Ngurah Putra Sandiana. Kita ketahui, beberapa jenis produk di pasar modal. Diantaranya, saham yang merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang berbentuk persoran terbatas (PT). Setiap pemegang saham memiliki hak suara, memperoleh bagian laba atau dividen, membeli saham yang baru diterbitkan perusahaan sesuai dengan saham yang telah dimiliki, serta memperoleh bagian harta jika perusahaan dinyatakan bangkut atau ditutup. Ada juga obligasi yang merupakan surat berharga yang memiliki nominal dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima bunga. Penerbitan obligasi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan ataupun pemerintah dalam mendapatkan dana dari masyarakat. Lainnya adalah warrant atau surat berharga yang diterbitkan perusahaan yang sampai batas waktu tertentu memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan harga tertentu. Warrant juga sering diperdagangkan di pasar surat-surat berharga karena memiliki nilai. Selain pilihan produk, Gusti mengatakan, pasar modal menyiapkan pilihan investasi produk pasar modal syariah. Alternatif ini sangat cocok dengan karakteristik masyarakat NTB yang religius. Pasar modal syariah ini telah mendapatkan legalitas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan fatwa nomor 80 tahun 2013. Gusti menambahkan, berinvestasi di pasar modal secara ekonomi cukup menjanjikan, dalam setahun, keuntungan yang didapat dari modal yang diinvestasikan bisa mencapai 20 persen. Khusus untuk keuntuntungan berinvestasi saham, Gusti menyebut beberapa keuntungannya (capital gain). Yakni mendapatkan deviden (bagi hasil) dan memiliki hak suara di perusahan. “Tahun 2017, keuntungannya 19 sampai 20 persen. Tetapi bukan berarti tidak ada risiko. Karena itu, masyarakat NTB harus mengenal lebih detail tentang pasar modal,” tambah Gusti di ruang kerjanya, Jumat (5/1) kemarin. Untuk memudahkan masyarakat berinvetasi, BEI Mataram menyediakan layanan konsultasi, sekaligus edukasi di kantornya di Jl. Pejanggik No 47 C (Depan Mataram Mall). Kantor BEI di Mataram ini, sekaligus bergabung lima perusahaan sekuritas, Phintraco Sekuritas, Kresna Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Philip Sekuritas Indonesia, dan MNC Sekuritas. (bul)
Pelaku Pariwisata Mulai Buat Paket Bau Nyale Mataram (Suara NTB) – Bau Nyale merupakan salah satu event budaya tahunan di NTB. Kegiatannya biasanya dilakukan antara akhir Februari dan awal Maret. Sejumlah pelaku pariwisata mengaku sudah menyiapkan paket wisata khusus untuk perayaan Bau Nyale di Lombok. “Saya sudah buatkan paketnya, saya memang sengaja belum promosikan karena menunggu tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pelaksanaannya. Jadi setelah ini, segera saya langsung promosikan,” kata Pelaku Pariwisata asal Lombok Timur, Berry Putra, di Mataram, Jumat (5/1). Diketahui bahwa Pemda Lombok Tengah telah menerapkan puncak perayaan Bau Nyale akan dilakukan pada 6-7 Maret mendatang. Hal ini membuat para pelaku pariwisata bergegas untuk mempromosikan paket tersebut. Sebab selama ini memang sudah banyak wisatawan yang turut menyaksikan perayaan tersebut. “Sekarang tanggalnya sudah ditetapkan, jadi kita mudah buat paketnya. Saya pikir saya akan membuat paket wisata lima hari empat malam. Jadi sebelum acara puncak, wisatawan diajak berkeliling Lombok dulu,” ujarnya. Hala yang sama juga diungkapkan Salahudin, pelaku pariwisata asal Lombok Tengah. Ia berencana untuk membuat paket wisata khusus untuk perayaan Bau Nyale. Sebelumnya ia juga sudah melakukan promosi dengan menceritakan tentang legenda Puteri Mandalika. “Sebelumnya saya sudah kabarkan kepada calon tamu saya tentang perayaan Bau Nyale yang berasal dari legenda Puteri Mandalika. Mereka sangat tertarik dan berencana untuk datang. Karena puncak perayaan sudah diumumkan, saya berencana untuk membuatkan paketnya,” akunya. . (lin)
Cetak Sawah Baru Hanya 145 Hektar
Mataram (Suara NTB) – Syarat pencetakan sawah baru diperketat. Tahun 2018 ini, hanya memungkinkan dilakukan di lahan potensi seluas 145 hektar. Berbeda dengan tahun 2016 lalu, pencetakan sawah baru memungkinkan di lahan seluas hingga 12.000 hektar. Tahun ini keadaannya berbeda. Demikian dikatakan Kepala Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Iis Isnaini SP., M. Si. Menurut Iis, syarat pencetakan sawah baru harus mengutamakan kawasan yang memiliki sumber air yang memenuhi. Sehingga lahan tersebut tidak dioptimalkan hanya saat hujan. Dengan sumber air ini, memungkinkan didukung dengan jaringan irigasi teknis, agar mampu berproduksi sepanjang tahun. Iis mengatakan, 145 hek-
tar yang paling memungkinkan akan dilakukan pencetakan sawah baru ini, setelah dilakukan survei investigasi desain (SID). Sebelumnya, dianggarkan dilakukan survei untuk kawasan yang dianggap potensial seluas 5.000 hektar. Setelah dilakukan evaluasi kembali, hanya 145 hektar yang dinyatakan layak untuk
dilakukan pencetakan sawah baru. “Dari 145 hektar inipun, nantinya akan evaluasi kembali. Bukan tidak mungkin, jumlahnya akan menyusut lagi,” kata Iis. Program cetak sawah baru bisa dijalankan jika diawali dengan SID yang dilakukan Pemda dan kemudian dijadikan sebagai pedoman kon-
(Suara NTB/bul)
Iis Isnaini struksi. Kendati demikian, dalam pelaksanaan SID tersebut, banyak yang tidak sesuai
persyaratan teknis dan tidak bisa dilanjutkan ke tahap pembangunan. Pada kawasan yang telah dinyatakan siap untuk dicetak sebagai sawah baru, Iis menyebut akan dilaksanakan secepatnya, melibatkan TNI. Eksekusinya masih menunggu petunjuk dari pusat. Tahun-tahun sebelumnya pencetakan sawah baru dilakukan pada lahan ribuan hektar. Karena pemerintah memberikan syarat masih sangat umum. Tahun ini, dengan ketatnya syarat yang harus dipenuhi, kata Iis, sehingga hanya 145 hektar yang direkomendasikan. (bul)
Gapensi NTB Pertanyakan Monopoli Proyek KEK Mandalika
(Suara NTB/dok)
PUPUK - Proses bongkar pupuk di Pelabuhan Lembar
Kementan Alokasikan 143.720 Ton Urea Subsidi ke NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Pertanian tahun ini memberikan jatah subsidi pupuk urea sebanyak 143.720 ton bagi NTB. Jatah ini relatif lebih besar dibanding jatah awal tahun 2017 lalu yang hanya 125.000 ton. Jatah ini selanjutnya terdistribusi ke masing-masing kabupaten/ kota. Besarannya, disesuaikan dengan realisasi pemanfaatanya pada tahun lalu. Kota Bima dan Lombok Tengah diketahui paling progresif penyerapannya tahun lalu. Masing-masing 101 persen dan 99,9 persen. Kabupaten/ kota lainnya rata-rata penyerapannya 98 persen. Sehingga memungkinkan porsinya kepada masing-masing kota dan kabupaten lebih disesuaikan, kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasana, Iis Isnaini SP. M. Si di ruang kerjanya, Jumat (5/1) kemarin.
Secara rinci, tahun 2018 ini NTB berdasarkan Permentan RI No : 47/Permentan/SR.310/ 12/2017 mendapatkan dukungan pupuk subsidi untuk lima jenis pupuk. Untuk pupuk Urea 143.720 ton, SP3 17.350 ton, ZA 15.050 ton, NPK 45.320 ton, dan pupuk Organik 12.880 ton. Jatah ini sudah dapat diserap langsung oleh petani. Tentunya penebusan di pengecer, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Iis memastikan, stok pupuk di lapangan sudah tercukupi karena telah dilakukan antisipasi oleh produsen. Bahkan untuk kapal pupuk, Iis menyebut pemerintah daerah telah meminta agar di prioritaskan sandar di pelabuhan. Dalam rangka mempercepat pemenuhan stok pupuk di lini II dan lini III. Mengingat, Oktober 2017 hingga Maret 2018, kebutuhan pupuk di tingkat petani tinggi. Bertepatan dengan masa tanam padi.
Pemerintah daerah meminta petani tak panik. Seperti yang terjadi di Kabupaten Dompu dan Bima, akibat kepanikan petani, truk pengangkut pupuk yang mengantar stok ke pengecer justru dicegat, pupuknya dibeli di tempat oleh petani. “Itu karena faktor kepanikan saja. Pupuk tersedia cukup sejak akhir tahun kemarin. Petani ndak perlu khawatir, pupuk tersedia cukup banyak,” imbuhnya. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB masih menunggu kebutuhan petani tahun ini, yang diajukan melalui RDKK oleh kelompok-kelompok tani. Iis belum memberikan gambaran besaran kebutuhan pupuk petani tahun ini, sebelum diidentifikasi melalui RDKK. “Kita masih tunggu rekapan kebutuhan dari kabupaten/kota melalui RDKK. Yang jelas untuk pupuk tidak ada persoalan,” demikian Iis. (bul)
Mataram (Suara NTB) – Kontraktor lokal masih dikesankan sebagai penonton di daerahnya sendiri. Mega proyek infrastruktur pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika masih dimonopoli perusahaan besar dari luar, terutama BUMN. Keberadaan proyek strategis nasional ini di daerah, sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar pula kepada elemen yang ada di daerah ini. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB, H. Faurani, SE, MBA meyayangkan, hanya segenlintir perusahaan yang menguasai proyek fisik di Mandalika, Kuta, Lombok Tengah. “Kita sayangkan, banyak kontraktor luar yang mengerjakannya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus,” kata H. Faurani di Mataram, Jumat (5/1) kemarin. Anggapannya, apakah mungkin karena pembangunan di Mandalika termasuk masih baru. Sehingga sosialisasi awal pemilik proyek, dalam hal ini Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) disebutsebut masih sangat tertutup terhadap kontraktor lokal. “Sosialisasi yang belum maksimal, belum terbuka sekali terhadap proyek-proyek yang dibangun. Itu BUMN semua yang pegang, kita berharap BUMN ini mengajak orang lokal lah,” harapnya. Berbicara kesiapan kontraktor lokal, H. Faurani meyakinkan bahwa para kontraktor di NTB ini kemampuannya dapat diadu dengan kontraktor-kontraktor luar. Hanya tak di beri kesempatan. Karena itulah, pemerintah daerah juga sangat diharapkan memberikan
porsi kebijakan agar proyek yang dilaksanakan di provinsi ini, tetap melibatkan para kontraktor lokal. Harapannya, agar manfaat keuntungannya tidak justru diboyong ke luar oleh pengusaha luar. “2018 anggota mengharpkan semua ikut berperan. Teman-teman juga sudah siapsiap,” demikian H. Faurani. Seperti diketahui, ITDC sudah mulai membangun infrastruktur di dalam kawasan. Diantaranya jalanjalan dalam kawasan, penataan taman-taman, dan secara bertahap akan dibangnun hotel. Presiden Jokowi telah memberikan lampu hijau agar KEK Mandalika destinasi wisata kelas dunia yang prioritas harus dibangun. KEK Mandalika disebutsebut akan jauh mengungguli Nusa Dua, Bali. Baik dari sisi potensi pariwisatanya, maupun luasannya. Ditempat terpisah, Deputi Projek Director Mandalika, Adi Sujono membantah hal itu. Ia menyebut pembangunan di KEK Mandalika dijalankan sesuai aturan. Termasuk dalam hal pelelangan proyek, dilakukan dengan sangat terbuka. “Pengumuman lelang kita mengggunakan media lokal. Nasional kita gunakan media nasional,” terangnya. Untuk proyek-proyek yang dikerjakan dengan nilai Rp 100 miliar, tidak sedikit kontraktor lokal yang mengerjakannya. Bahkan proyek dengan nilai di atas Rp 100 miliar, kata Adi di subkontrak kembali melibatkan para kontraktor lokal. “Tidak ada yang kita tutupi, untuk proyek tahun 2018 juga akan dilelang secara terbuka. Mungkin kontraktor lokal kalah di panawaran,” demikian Adi. (bul)
Tahun 2017, Proyeksi Laba PDAM Praya Capai Rp 2 Miliar Praya (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Praya memproyeksikan laba bersih hasil usaha selama tahun 2017 lalu, sebesar Rp 2 miliar. Proyeksi tersebut lebih tinggi dari raihan laba bersih tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,8 miliar. Hal itu diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PDAM Praya, L. Kitab, kepada Suara NTB, Rabu (3/1) kemarin. “Secara angka pastinya masih dihitung. Tapi proyeksi kita, laba tahun ini mencapai sekitar Rp 2 miliar,” jelasnya. Peningkatan laba tersebut ditunjang beberapa hal. Salah satunya, penambahan jumlah pelanggan aktif serta efisien kegiatan usaha. Dimana saat ini PDAM Praya memiliki pelanggan sekitar 52 ribu rumah tangga. Ia mengatakan, perhitungan besaran laba bersih nantinya melalui proses audit keuangan PDAM. Audit tidak dilakukan oleh internal PDAM Praya. Tetapi dilakukan oleh lembaga auditor independen. Sehingga hasil audit keuangan diyakni benar-benar bisa dipercaya. “Dengan catatan laba tersebut, salah satu indikator kalau PDAM Praya sudah sehat dari sisi keuangan,” tambahnya. Hanya saja, kata Kitab meski sudah mampu mencatat laba sampai sejuah ini PDAM Praya memang belum bisa memberikan kontribusi bagi daerah. Berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sejauh ini kita (PDAM Praya) memang belum ada kewajiban menyetor PAD ke daerah. Karena dasar hukum untuk itu belum ada,” jelasnya. Walaupun pada prinsipnya, PDAM Praya siap-siap saja berkontribusi ke daerah. Tetapi harus jelas dasar hukumnya. Supaya PDAM Praya tidak salah dalam penggunaan dana. Karena sekecil apapun pengeluaran yang dilakukan PDAM Praya harus ada dasar hukumnya. Mengingat, dana yang dikelola oleh PDAM Praya merupakan
uang milik pemerintah yang berarti pula uang rakyat. Sehingga setiap rupiah penggunannya harus dipertanggungjawabkan. “Dengan kondisi keuangan yang sekarang ini, kita siap berkontribusi bagi PAD. Tetapi harus ada dasar hukumnya. Agar kita tidak dinilai salah menggunakan uang perusahaan,” pungkas Kitab.
Jumat, 5/1/2018
Walaupun sesuai aturan, PDAM Praya baru bisa berkontribusi ke daerah kalau luas cakupan layanannya sudah mencapai 80 persen. Artinya, jumlah pelanggan PDAM sudah harus di atas 80 persen dari total rumah tangga yang ada. Sementara posisi sekarang cakupan layanan PDAM Praya baru sekitar 32 persen. (kir)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 6 Januari 2018
Halaman 4
Tingkatkan SDM ASN PADA sisa akhir masa jabatan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin tahun 2018 ini coba difokuskan pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan pada Suara NTB, sedari awal kepemimpinan Bupati Lotim Ali bin Dachlan sudah menitikberatkan pada peningkatan (Suara NTB/rus) SDM. Namun, porsinya pada Ahmad Subhan tahun 2018 ini diperbesar. Meski demikian, ujarnya, Pemkab Lotim tetap memperhatikan pembangunan yang lain, seperti infrastruktur keras dan infrastruktur lunak. ‘’Infrastruktur yang keras itu berupa jalan, jembatan dan ifrastruktur fisik lainnya. Sedangkan infrastruktur lunak itu adalah SDM,’’ terangnya, Jumat (5/1). Peningkatan SDM ini lebih dititikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam memberikan pelayanan. Belanja pembangunan yang dilakukan para ASN di lingkup Pemkab Lotim ini membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional dan baik. “Sebenarnya penggunaan ABPD yang tidak dilaksanakan oleh ASN yang baik itu tidak akan bisa optimal,” paparnya. Supaya pemerintahan ini bisa dikelola dengan baik, maka salah satu kuncinya harus dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan ASN. SDM ASN harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya realita itu terjadi tidak saja di Lotim. Tapi terjadi juga secara nasional — SDM ASN belum memuaskan. Ke depan, melalui kegiatan pelatihan yang diperuntukkan bagi ASN bisa meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Menjadi ASN, dimanapun ditempatkan oleh pimpinan maka harus bisa. Pindah di satu tempat ke tempat lain harus bisa dengan cepat menyesuaikan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai posisi yang ditempati. Ditambahkan, di akhir massa jabatan Bupati 2018 ini juga menjadi akhir dari upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Pertama dari aspek pelayanan umum, aspek pemerintahan dan daya saing. Semua sudah mengalami peningkatan secara kuantitas. Capaian yang sudah ada selama ini diangap masih sebatas kuantitas yang bisa dilihat dari angka-angka. Dalam hal ini, ujarnya, Bupati Lotim menginginkan pencapaian target dari sisi kualitas. Dari sisi kualitas, apa yang dirasakan masyarakat sebenarnya dari kegiatan pembangunan yang sudah dijalankan selama ini. Pembangunan yang sudah dilakukan tidak sekadar hanya kemewahan fisik, tapi terpenting dampaknya secar kualitatif dirasakan betul oleh masyarakat. Soal kuantitas, lanjut Bupati saat ini bisa disaksikan dengan suguhan angka-angka. Seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan laju pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) sebagai gambaran dari pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Kemiskinan diakui memang belum dicapai targetnya, akan tetapi diyakinkan telah terjadi penurunan secara signifikan selama kepemimpinan Bupati Ali Dachlan dan Haerul Warisin. Bupati, memiliki visi yang besar. Selama ini tidak pernah ada kata puas dalam membangun, karena visi yang ingin dicapai bupati jauh ke depan. (rus)
Polres Lotim Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada Serentak Selong (Suara NTB) Memasuki tahun 2018 yang dikenal dengan tahun politik, aparat Polres Lombok Timur (Lotim) bersama instansi terkait mulai saat ini mempersiapkan diri. Salah satunya dengan menggelar simulasi pengamanan pilkada serentak yang dilaksanakan di Mapolres Lotim, Jumat (5/1). Gelar pasukan dan peragaan simulasi Operasi Mantap Praja Gatarin 2018 itu dipimpin langsung Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SIK. Menurut Kapolres Lotim, pemilu merupakan wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Di samping itu, pemilu adalah sarana demokratis untuk menyampaikan aspirasi keinginan rakyat dalam upaya membentuk sistem negara yang berlegitimasi dan berkedaulatan rakyat. Itu artinya, pemerintah dan pimpinan nasional yang lahir dari hasil pemilu merupakan kehendak rakyat dan dijalankan sesuai dengan keinginan rakyat. Terkait dengan pelaksanaan pilkada, ujarnya, Polri melalui Operasi Mantab Praja tahun 2018 dengan tekad yaitu Polri yang Promoter siap mengamankan pilkada serentak 2018 sesuai dengan tekad tersebut. ‘’Menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak bersama para pemangku kepentingan di seluruh NTB guna mewujudkan situasi kamtibmas yang mantab dalam rangka pengamanan pilkada serentak 2018,’’ terangnya. Keberhasilan penyelenggaraan pilkada, kata Kapolres, juga ditentukan oleh 8 komponen. Di samping itu, efektivitas cara bertindak atau metode pengamanan di mana strategi pengamanan Pilkada harus mengutamakan pencegahan pelanggaran. Selain itu, menjelang pilkada serentak tahun ini, pengamanan betul-betul disiapkan secara detail, pemetaan friksi harus dilakukan secara tepat agar dapat dilakukan tindakan preventifnya. Intelijen harus punya data komplit, karena pencegahan lebih baik dengan menyiapkan alternatif solusi. Dalam kesempatan itu, diingatkan pula anggota Polri harus tetap bersikap netral di setiap kontestasi politik di tingkat manapun, baik provinsi, kabupaten/kota. Hal itu karena kesuksesan pemilih gubernur dan kepala daerah lainnya kuncinya yakni TNI-Polri solid, maka negara akan menjadi kuat. Terkait pelaksaan Pilkada dibeberapa wilayah di NTB, termasuk di Kabupaten Lotim, jajaran kepolisian dengan didukung kekuatan TNI mengawal dan mengamankan jalannya setiap tahapan Pilkada untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, tentram, tenang damai dan nyaman. Untuk mencitpakan situas Kamtibmas yang kondusif, juga telah dilakukan berbagai cipta kondisi. (yon)
(Suara NTB/ist)
CEK PASUKAN - Kapolres Lotim, M. Eka Fathurrahman, mengecek kelengkapan pasukan untuk dalam rangka simulasi gelar pasukan pengamanan Pilkada Serentak 2018, Jumat (5/1).
(Suara NTB/dok)
DITATA - Kawasan wisata bahari Labuhan Haji yang ditata Dispar Lotim. Pada tahun 2018, kawasan wisata bahari dilakukan dengan anggaran sebesar Rp 12 miliar.
Bangun Kawasan Wisata Labuhan Haji
Lotim Anggarkan Rp 12 Miliar Selong (Suara NTB) Pembangunan Kawasan Wisata Bahari Labuhan Haji berlanjut. Setelah sebelumnya berhasil membebaskan lahan seluas 7,2 hektar dan mulai dilakukan penalutan dan penimbunan tanah dengan anggaran Rp 2,5 miliar, pada tahun 2018 ini Wahana Bahari Labuhan Haji ini kembali dianggarkan sebesar Rp 12 miliar. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur (Lotim), Drs. Moh. Juhad kepada Suara NTB, Ju-
mat (5/1). Menurutnya, pada tahap lanjutan di tahun ke dua ini anggaran lebih besar karena langsung membangun sarana wisata pendukung, seperti tempat buang air. Ada juga sudah mulai dibangun wahana permainan dengan anggaran Rp 12 miliar. Wahana permainan ini diharapkan pada tahun 2019 mendatang sudah bisa langsung beroperasi seiring dengan upaya penambahan terus wahana-wahana permainan agar semakin mempercantik kawasan wisata Labuhan Haji.
Untuk bisa tuntas, ujarnya, belum bisa. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan kawasan Labuhan Haji akan bisa rampung setelah menelan dana sebesar Rp 45 miliar. Terkait hal ini, pemerintah daerah akan melakukan penganggaran secara bertahap. Pasalnya, destinasi wisata lainnya juga membutuhkan untuk dilakukan penataan. Selain Labuhan Haji, Dispar Lotim juga menyentuh Gili Kondo. Kawasan Gili Kondo ini diketahui sudah lama tidak ada pengelola. Tahun ini,
Dikes Akui Lotim Masih Kekurangan Tenaga Dokter Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa diakui masih memiliki keterbatasan dalam bidang kesehatan. Utamanya pada jumlah dokter, baik dokter umum, dokter gigi maupun spesialis. Rasio perbandingan jumlah dokter dengan pasien masih tinggi seperti yang disampaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak diingkari Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, drg. H. Asrul Sani. Menjawab Suara NTB, Jumat (5/1), H. Asrul Sani, menyebut rasio 1:10 ribu pasien itu memang masih terlihat di Lotim. Kondisi ini jauh dari angka ideal sesuai harapan Kementerian Kesehatan. Ketentuan idealnya 1 orang dokter itu melayani sebanyak 5 ribu peserta. ‘’Untuk negara maju 1:1000 peserta,’’ ujarnya. Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter ini, ujarnya, karena banyak warga Loim yang sekolahnya jurusan kedokteran lebih memilih keluar daerah. Atau ada dokter yang sudah ada di Lotim, namun keluar. Melihat realita itu, dinilai mobilisasi dokter tinggi. Guna menutupi kekurangan, Dikes Lotim pada tahun 2018 ini rencana menambah 23 dokter. Disebut jumlah dokter saat ini sebanyak 70 orang se Kabu-
(Suara NTB/rus)
H. Asrul Sani paten Lotim. Penambahan jumlah dokter ini untuk menjawab persoalan layanan kesehatan juga di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memerlukan banyak tambahan.
Diakuinya, Lotim terus menambah jumlah fasilitas kesehatan setingkat puskesmas. Semua puskesmas yang ada ingin ditambah jumlah dokternya. Satu puskesmas setidaknya dua dokter yang mengisinya, yakni satu dokter umum satu dokter gigi. ‘’Harapannya, satu puskesmas 30 ribu pasien dengan jumlah dokter 5-6 dokter. Sementara kemampuan saat ini, sekarang 1:15 ribu. Itu di luar dokter praktik yang ada di kampung-kampung,’’ tambahnya. Dinas Kesehatan Lotim juga terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan standar pelayanan fasilitas kesehatan yang ada. Selain menambah jumlah puskesmas, Dikes Lotim rencana akan mengubah status satu puskesmas, yakni Puskesmas Aikmel menjadi rumah sakit tipe D. (rus)
harapnya bisa dikelola dengan baik. Rencana awalnya di Gili Kondo akan dibangunkan tempat buang air kecil. Fasilitas kamar mandi dan buang hajat ini dinilai sangat penting. Pasalnya, para pengunjung selama ini buang air besar sembarangan. Hal itu merusak sapta pesona objek wisata. “Para wisatawan, asing dan mancanegara buang air besar sembarangan, sehingga hal ini perlu dipikirkan,” paparnya. Tidak saja Kondo, objek wisata lain yang sudah banyak dikunjungii wisatawan jua menjadi
perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Lotim. Semua destinasi wisata Lotim tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancaneggara. Tidak ditampik, kondisi MCK misalnya yang sudahsudah dibangun sebelumnya ini selalu yang membuat disalahkan. Padahal MCK yang ada tidak terpelihara dengan baik. Untuk itu, rencana pemeliharaan akan diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di kawasan tersebut.(rus)
Terduga Pencuri dan Penadah Ranmor Ditangkap Selong (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim), membekuk terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di wilayah hukum Polres Lotim. Selain itu, aparat juga mengamankan satu orang yang diduga penadah. Penangkapan pelaku dilakukan pada hari Kamis (4/ 1) sekitar pukul 15.00 Wita di Dusun Lepek Loang, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Lotim. Di mana tim Buser Satreskrim Polres Lotim menangkap satu terduga pelaku pencurian sepeda motor dan satu orang yang menguasai kendaraan hasil curian di Desa Rensing, Sakra Barat dan di wilayah Pujut, Kecamatan Pujut, Kabupaten, Loteng. Identitas kedua pelaku, yakni ZA alias Enal (29) alamat Dusun Lepek Loang, Desa Belanting, Sambelia dan Mas (40) seorang teknisi Tambak, Alamat Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel. Motor yang digunakan Mas dikuasai oleh pihak tambak. Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SIK, menjelaskan, terduga pelaku Enal melakukan aksinya bersama J dengan cara
merusak kunci kontak sepeda motor korbannya menggunakan kunci letter T. Waktu itu, terduga pelaku mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban dan menjual salah satu sepeda motor hasil curian ke daerah Sambelia untuk dijadikan kendaraan operasional di salah satu tambak udang yang ada di daerah Sambelia. Sementara satunya lagi dijual kepada masyarakat di seputaran Belanting dan dijadikan kendaraan untuk berkebun. Adapun penangkapan terhadap pelaku tanpa perlawanan di rumahnya di Dusun Lepek Loang, Desa Belanting. Selain pelaku, turut juga diamankan beberapa barang bukti, yakni satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Noka MH1JFM219EK743259, Nosin JFM2E-1724777 dan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Noka MH1JFW118FK114266, Nosin JFW1E-1117156 serta 1 buah kunci letter T yang dikerap digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah amankan di Mapolres Lotim untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. (yon)
KLU Kaji Tempat Pelelangan Ikan Tanjung (Suara NTB) Potensi perikanan tangkap dan budidaya ikan yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup besar. Untuk mendukung optimalisasi sumber daya itu, maka Pemda KLU pada tahun 2018 ini sudah akan mengkaji Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang memungkinkan diakses oleh nelayan lokal dan luar daerah. Hal itu diakui Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, Agus Tisno, S.Sos., melalui Kepala Bidang Perikanan Tangkap, I Wayan Suartana, S.STPI., M.Si., Jumat (5/1). Dijelaskan, anggaran studi kelayakan TPI sudah dianggarkan pada APBD murni 2018. Setidaknya ada 3 lokasi di Kecamatan Gangga yang akan dijadi-
kan lokasi studi kelayakan, yakni Dusun Kerakasa (Desa Persiapan Segara Katon), Dusun Karang Amor dan Dusun Lekok (keduanya di Desa Gondang). “Sesuai dengan kajian pengembangan kawasan, ada 3 dusun yang ditetapkan yaitu Kerakas, Karang Amor, dan Lekok menjadi kawasan perikanan tangkap. Wilayah Bayan dan Kayangan juga memiliki potensi besar perikanan tangkap namun terhambat keberadaan Global Hub,” ungkap Suartana. Di lokasi pengembangan perikanan tangkap itu nantinya akan dioptimalkan dengan dukungan sarana dan prasarana. Tahun ini juga kajian TPI di 3 dusun tersebut akan dilakukan. Hasil studi kelayakan akan menentukan lokasi yang tepat untuk dipilih, sehingga memu-
ngkinkan bagi suplai ikan, aksesibilitas, dukungan listrik, air dan sebagainya. Suartana menambahkan, dalam kawasan pengembangan ini akan menjadi induk TPI. Sedangkan di sentra-sentra perikanan tangkap menjadi semacam TPI-TPI kecil (pengepul) yang mendukung TPI induk. Menurut dia, keberadaan TPI juga memungkinkan bagi kapal-kapal luar daerah untuk menjual dan atau mengambil ikan hasil tangkapan nelayan Lombok Utara. Hanya saja, TPI belum mendapat dukungan sarana pelabuhan perikanan. “Pelabuhan perikanan tidak akan ada di Lombok Utara sebagaimana sudah ditetapkan Permen Kelautan Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN). Tidak bisa kita memban-
gun pelabuhan perikanan di Lombok Utara. Kapal yang akan mensuplai ikan nantinya akan bersandar di pasir atau melepas jangkar di tengah laut, kemudian dijemput oleh kapal—kapal kecil milik kelompok nelayan,” jelasnya. Keberadaan pelabuhan perikanan yang tertuang di RIPPN pun tidak serta merta dapat diubah. Untuk merubahnya memerlukan waktu 20 tahun. Pada 5 tahun pertama Pelabuhan perikanan baru bisa ditinjau kembali. Itu pun pelaksanaan pembangunannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Ia melanjutkan, setelah TPI ditentukan lokasinya, maka menjadi kewajiban Pemda KLU untuk menyediakan lahan minimal seluas 2 hektar. Luasan itu untuk mendukung keberadaan fasilitas dan sarpras TPI, cold storage (tempat pend-
ingin ikan) dan lainnya. Sebagai antisipasi kesiapan SDM dalam menyambut TPI, maka Pemda KLU melalui Dishublutkan juga telah merancang keberadaan Koperasi Nelayan. Lembaga usaha yang dinamai Koperasi Nelayan Mina Jaya Utara ini sudah terbit Akta (Badan Hukum) Koperasinya dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Koperasi nelayan tersebut akan memiliki usaha inti dalam bentuk penangkapan ikan, dan usaha simpan pinjam sebagai usaha turunannya. Saat ini modal usaha yang sudah terkumpul dari anggota kelompok-kelompok nelayan sebanyak Rp 99,9 juta. Dana ini akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah anggota koperasi. (ari)
SUARA NTB Sabtu, 6 Januari 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Tak Mampu Selesaikan Pekerjaan
Data Belum Valid DINAS Sosial (Disos) Lombok Barat (Lobar) masih memvalidasi data calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 2018. Pasalnya, data ini dinilai belum valid, sehingga pusat pun melakukan validasi data tahun lalu. Penerima PKH ini berpotensi bertambah, pasalnya dari 20.248 penerima PKH di tahun 2017 rencananya terjadi penambahan. Sebab, jika melihat tah(Suara NTB/dok) apan validasi oleh KementeHj. Made Ambarwati rian Sosial (Kemensos) RI, terjadi penambahan. Di tahap pertama, sebanyak 13 ribu data calon penerima bantuan PKH. Dan di tahap kedua, bertambah enam ribu menjadi 19 ribu data calon penerima bantuan PKH. Angka ini pun belum pasti, sebab masih divalidasi pusat. “Kemungkinan ada penambahan jika melihat target Kemensos (penerima PKH, red) hingga 10 juta seluruh Indonesia,” kata Kepala Disos Lobar Hj. Made Ambaryati, Jumat (5/1). Ia menjelaskan, validasi data calon penerima PKH akan melibatkan tim pendamping PKH, demi kelancaran proses verifikasinya. Untuk mempercepat dan melancarkan proses itu, Kemensos menambah tim pendamping dengan membuka pendaftaran secara online beberapa waktu lalu. “Untuk pendamping, ada tambahan di Lobar sebanyak 28 orang,” tambahnya. Menurutnya, validasi data calon penerima PKH harus terus diperbaharui. Sebab banyak data penerima PKH yang berubah seiring waktu, sehingga harus diperbaiki. Dalam verifikasinya, penting dilakukan guna memastikan apakah penerima PKH itu betul-betul layak terima bantuan atau tidak. “Jangan sampai ada masyarakat yang harusnya layak terima PKH malah tidak masuk dalam pendataan,” ujarnya. Ia menjelaskan, dalam pencocokan data disesuaikan dengan komponen penerima PKH. Di antaranya, balita sampai jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian komponen lansia di bawah tahun kelahiran 1947 serta kaum difabel. Diakuinya, banyak lansia yang berhak menerima bantuan PKH, namun terbentur dengan sistem yang dipakai. Sehingga solusinya, diubah dulu KTP agar bisa masuk ke dalam sistem. Sebab bagi calon penerima yang tidak memenuhi syarat tersebut langsung dilakukan pencoretan dan tak berhak menerima PKH tahun berikutnya. (her)
Kontraktor Harus Siap-siap Di-’’Blacklist’’
Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memberikan perpanjangan waktu bagi sejumlah kontraktor yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya segera menuntaskan pekerjaannya maksimal selama 50 hari. Jika tidak mampu, maka kontraktor tersebut harus siap-siap di-blacklist. Demikian ditegaskan Kabag Pengadaan Barang Jasa/ LPSE Setda Loteng, Helmi Qazwaini, kepada Suara NTB, Kamis (4/1). Ia menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku terhadap proyek-proyek yang tidak bisa tuntas sampai akhir tahun anggaran, pemerintah daerah bisa
memutus kontrak atau memberikan perpanjangan waktu. Nah, atas dasar kepentingan umum Pemkab Loteng kemudian memutuskan untuk memberi perpanjangan waktu kepada sejumlah rekanan yang pekerjaannya belum selesai dengan konsekuensi denda. “Tapi perpanjangan waktu
ini hanya sekali saja diberikan. Jika tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pada masa perpanjangan waktu, maka terpaksa kontraknya bakal diputus,” jelasnya. Konsekuensi dari pemutusan kontrak, yakni kontraktor bersangkutan bakal dimasukkan dalam daftar hitam atau di-blacklist.
Jadi Event Nasional
Bau Nyale 2018 Harus Lebih Semarak Praya (Suara NTB) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Lombok Tengah (Loteng) langsung bergerak cepat untuk mempersiapkan gelaran event budaya Bau Nyale. Dengan begitu, persiapan event ini bisa lebih matang jika persiapan dilakukan lebih awal. Karena event Bau Nyale tahun ini resmi menyandang status event nasional, sehingga tampilannya harus berbeda. “Tahun ini Bau Nyale sudah menjadi event nasional. Jadi (Suara NTB/dok) tampilannya harus berbeda dari H. L. Putria gelaran sebelum-sebelumnya. Dan, tentunya harus lebih semarak,” tegas Kepala Disparbud Loteng, H.L. Putria, kepada awak media di ruang kerjanya, Jumat (5/1). Sebagai event nasional, ujarnya, pelaksanaan Bau Nyale bakal melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten selaku tuan rumah penyelenggara. Masingmasing pemerintah bakal bertanggung jawab dengan tugasnya untuk mensukseskan event Bau Nyale yang direncanakan bakal digelar tanggal 6 dan 7 Maret mendatang. Sebelum hari puncak, lanjut Putria, akan banyak kegiatan pendukung lainnya yang bakal digelar, mulai dari kegiatan hiburan hingga olahraga, baik yang tradisional maupun yang modern. Bahkan untuk kegiatan hiburan, beberapa aktris ibukota direncanakan akan dihadirkan untuk menyemarakkan event tahunan tersebut. Selain itu, ujarnya, tahun ini ada sekitar 100 event nasional yang bakal digelar. Dengan 10 event di antaranya masuk sebagai event utama. Termasuk di dalamnya event Bau Nyale yang diharapkan mampu menyedot wisatawan untuk datang berkunjung, utamanya wisatawan mancanegara. Dari sekian event nasional tersebut, event Bau Nyale termasuk event yang mampu menyedot kunjungan paling besar. “Di Indonesia belum ada event nasional yang jumlah pesertanya sebanyak event Bau Nyale, bahkan di dunia sekalipun. Karena pada puncak event Bau Nyale, peserta bisa mencapai ratusan ribu orang,” tegas Putria.(kir)
tuntas. Jika tidak mau diputus kontrak dan dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang di-blacklist. ‘’Karena tidak ada istilah kesempatan kedua setelah perpanjangan waktu diberikan,’’ tegasnya. Menurutnya, perpanjangan waktu yang diberikan itu istilahnya kesempatan terakhir. Karena setelahnya tidak ada yang namanya perpanjangan waktu lalu. Kalau tidak selesai, maka PPK proyek bersangkutan bisa langsung memutuskan untuk memutus kontrak dengan rekanan bersangkutan. (kir)
Tekan Angka Fatalitas Akibat Lakalantas Jadi Fokus Giri Menang (Suara NTB) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Barat (Lobar) terus memprioritaskan pencegahan dan penurunan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di tahun 2018. Sebab di tahun 2017, kasus kecelakaan lalu lintas menurun cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, sebanyak 71 kasus atau menurun sekitar 112,7 persen. “Kami akan fokus kepada pencegahan, penurunan angka fatalitas laka lantas, (seperti) meninggal dunia (MD), luka berat. Itu yang akan diprioritaskan di 2018, termasuk menciptakan Kasubdit Lantas,” ujar Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu L. Panca Warsa saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/1). Seperti di tahun-tahun sebelumnya, ujarnya, pihak Satlantas Polres Lobar tetap mengatensi titik-titik rawan terjadinya lakalantas atau black spot di wilayah Lobar. Di mana salah satunya di jalur by pass bandara I. “Itu di simpang tiga yang mau (menuju) ke Jagaraga Kediri,” ungkapnya. Seringnya terjadi kecelakaan, baik tabrakan antarkendaraan bermotor, maupun tidak mampu mengendalikan kendaraan saat berkendara menjadi alasan pihaknya me-
CSR Perusahaan di KLU akan Diatur Tanjung (Suara NTB) Dana kepedulian sosial (Corporate Social Responsibility CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Lombok Utara belum banyak dirasakan masyarakat. Ke depannya, dana tersebut akan diatur seiring Bapem Perda DPRD Lombok Utara telah memasukkan Raperda CSR pada Prolegda 2018. Ketua Bapem Perda DPRD Lombok Utara, Zarkasi Haq, S.Ag. M.Si., Jumat (5/1) mengungkapkan, dari 3 raperda inisiatif DPRD, dua yang dinilai paling penting adalah Raperda CSR dan Raperda Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Lokal. Keduanya bahkan diharapkan bisa terselesaikan lebih cepat dari raperda lainnya. “Raperda tentang pengelolaan dana CSR perusahaan ini kita anggap penting, CSR ini harus dikelola profesional dan transparan,” kata Zarkasi. Politisi Partai PKPI ini menggambarkan, Raperda CSR nanti akan mengatur besaran CSR dari perusahaan-perusahaan. Sebab berdasarkan aturan, pemerintah sudah memberikan peluang bahwa setiap perusahaan harus menyisihkan 2,5 persen dari labanya untuk dialokasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial. Sementara pada Raperda Perlindungan Tenaga Kerja, ia anggap tidak kalah penting. Banyaknya perusahaan yang beroperasi di Lombok Utara sewajarnya memprioritaskan tenaga kerja lokal KLU dalam perekrutan SDM. Tidak hanya itu, tenaga kerja lokal juga perlu dilindungi agar mereka tidak di-PHK sepihak oleh perusahaan tempatnya bekerja. “Perda ini nantinya menjadi payung hukum bagaimana melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja lokal. Kita sinyalir ada perusahaan yang tidak memberikan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja maupun Upah sesuai UMK,” tegasnya. Sejauh ini, sambungnya, raperda inisiatif tersebut sudah mulai dilakukan pengkajian naskah akademiknya. Setelah naskah selesai, maka raperda ketiganya akan dikonsultasikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya agar pembentukan Perda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta sinkron dengan kebutuhan masyarakat. “Raperda inisiatif yang tiga ini kita usulkan tentu berdasarkan pertimbangan dan kondisi yang terjadi yang belum ada landasan hukum oleh daerah, sehingga kita berharap tiga buah raperda ini bisa goal nanti,” demikian Zarkasi. (ari)
Sanksi blacklist tersebut bagi kontraktor merupakan sanksi paling berat. Karena begitu ditetapkan dalam blacklist, maka kontraktor tersebut tidak bisa ikut dalam tender proyek lainnya di Loteng. Bahkan, dengan sistem online sekarang ini, kontraktor yang sudah masuk blacklist tidak akan bisa ikut dalam tender proyek di daerah lainnya. Untuk itu, kesempatan yang diberikan Pemkab Loteng harus benar-benar dimanfaatkan dalam menyelesaikan pekerjaan yang masih belum
masukkan jalur by pass bandara I sebagai black spot.”Kecelakaan antara kendaraan bermotor banyak, karena trotoar) sudah sama tingginya dengan jalan,” jelasnya. Berbagai upaya akan terus dilakukan pihaknya dalam menekan dan menurunkan angka fatalitas tersebut. Baik dengan tetap aktif menjalankan program sosialisai ke sekolahsekolah melalui police goes to school hingga memasang plang peringatan rawan kecelakaan di lokasi tersebut. Selain di jalur by pass, ujarnya, titik rawan lainnya berada di jalur Senggigi. Di mana, lakalantas yang sering terjadi di wilayah Senggigi biasanya disebabkan pengemudi yang berkendara dalam keadaan mabuk.”Itu kejadiannya (sering itu), minggu dini hari, di Jembatan Meninting,” ungkapnya. Tak sampai di situ, pihaknya pun bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Lobar terkait cara aman ke sekolah. Di mana setiap tanggal 17 setiap bulannya, disediakan penjemputan bagi pelajar yang akan ke sekolah dengan bus.”Dinas Perhubungan punya dua bus, setiap tanggal 17 itu kita bagi dua (rutenya). Ada yang ke Kuripan, Labuapi. Kemudian balik ke Lembar dan Kediri,” ujarnya. (her)
Keluyuran Saat Jam Sekolah (Suara NTB/her)
SEBERANG - Kondisi masyarakat Dusun Gunung Bit Desa Pelangan Kecamatan Sekotong yang menyeberang melalui sungai untuk menuju dusun lain. Mereka mengharapkan pemerintah segera membangun jembatan dan jalan yang layak di dusun ini.
Terisolir Puluhan Tahun
Warga Pelangan Tuntut Perhatian Pemda Giri Menang (Suara NTB) Ribuan jiwa yang tinggal di sejumlah di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) hidup terisolir, akibat buruknya akses jalan dan tak ada jembatan. Kondisi ini dialami warga Dusun Gunung Bit, Pegendan dan Mecanggah mulai sejak dusun ini dibuka oleh masyarakat puluhan tahun silam. Warga setempat hidup terbelakang, diakibatkan minimnya sarana dasar. Parahnya, ketika hujan turun dan air sungai naik aktivitas mereka lumpuh total akibat tidak ada jembatan penghubung. Akibat kondisi ini, ratusan anak setempat tidak bisa ke sekolah. Warga yang sakitpun sangat kesulitan mendapatkan pelayanan, akibat tidak ada fasilitas. Mirisnya lagi, banyak ibu yang melahirkan di jalan tidak bisa ditangani ketika air sungai naik, karena tidak bisa dibawa ke puskesmas yang berjarak 7 kilometer dari pemukiman mereka. Kepala Dusun Gunung Bit Ketut Semara, mengaku, kondisi ratusan jiwa yang mendiami dusun setempat begitu terisolir, akibat tidak ada jembatan dan akses jalan yang buruk. “Ratusan KK di dusun kami hidup terisolir, keluh kesah warga kami tidak ada jembatan, tidak pernah terealisasi sampai saat ini. kami butuh jembatan dan akses jalan yang memadai,” keluhnya, Jumat (5/1). Diakuinya, saat ini masyarakat mengidam-idamkan jembatan dan jalan segera dibangun karena begitu vatal dampaknya bagi masyarakat. Tidak saja terhadap perekonomian warga, namun terpenting untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sebab selama ini warga khususnya
anak-anak tidak ke sekolah jika air sungai naik. Parahnya lagi warga yang sakit dibiarkan begitu saja di rumah, karena tidak bisa dibawa ke puskesmas. Warga jelasnya hanya bisa melalui akses sungai setempat ketika musim panas karena airnya turun. Itupun tuturnya, tiap tahun warga bergotong-royong memperbaiki akses jalan, karena ketika hujan akses jalannya ditutupi lumpur dan longsor. Diakui, warga yang mendiami dusun setempat 75 KK dengan total 200 jiwa lebih. Hal senada disampaikan Kepala Dusun Mecanggah H. Samsul Aziz, jika ratusan warga di dusunnya sangat memerlukan jembatan, karena di samping untuk memperlancar akses ekonomi juga untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Aziz menuturkan, ketika hujan turun warga sudah mulai was-was. Karena itu harapannya selaku masyarakat ke pemda agar segera membangunkan akses jembatan tersebut. Sebab di dusunnya sendiri total 178 KK dan Pegendan 300 KK, sehingga total 500 KK dengan 1500 jiwa. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Pelangan, Zulkipli, mengungkapkan, terdapat 20 dusun di wilayahnya. Dari jumlah ini terdapat tiga dusun terisolir, yakni Gunung Bit, Pegendan dan Mecanggah. Tiga dusun ini dihuni 1500 jiwa bahkan hampir sebagian penduduk desa setempat yang mencapai 3000 KK ada di tiga dusun setempat. Ia mengakui warga hidup terisolir, karena tidak ada jembatan dan akses jalan yang buruk. “Jembatan dan jalan sangat diperlukan mendesak oleh warga kami di tiga dusun, saya selaku kades berharap segera direspons,”
tukasnya. Diakui, di tiga dusun setempat juga tidak ada sarana pelayanan kesehatan, seperti pustu dan lain-lain sehingga warga harus menempuh jarak 7 kilometer ke puskesmas yang ada di seberang sungai. Ketika hujan turun, air sungai naik warga tidak bisa ke puskesmas. Sejauh ini, jelasnya, pihaknya sudah berupaya menangani jembatan ini melalui DD, namun tidak bisa karena dari sisi ketentuan. Ia menambahkan sebelumnya telah ada rangka baja untuk pembangunan jembatan sudah tersedia. Karena tidak terpakai, rangka baja inipun mangkrak di di wilayah Serumbung Lembar. Warga setempat sangat berharap agar jembatan segera dibangun, karena sangat vital bagi warga yang tinggal di sejumlah dusun setempat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lobar Made Artadana, menyatakan pihaknya sudah koordinasi dengan Kades Pelangan terkait jembatan tersebut. Pihaknya juga sudah mencoba membantu jembatan ini menggunakan rangka baja yang sudah ada, namun ketika diakukan kajian nampaknya tidak cocok juga, sehingga diusulkan lagi, seperti usulan semula untuk pembangunan jembatan. “Kalau perencanaan kita untuk jembatan standar itu besar anggarannya, kurang lebih Rp 4 miliar lebih,’’ jelasnya. Menurutnya rangka baja bantuan dari provinsi itu tidak bisa dipakai setelah dicek tidak cocok. Pihaknya telah mengusulkan ke pusat untuk pembangunan jembatan, bahkan usulan ke pusat tahun 2017 sudah masuk. Hanya saja persoalan anggaran yang belum ada. (her)
10 Oknum Pelajar Diciduk Satpol PP Praya (Suara NTB) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng), Jumat (5/1) menggerebek salah satu tempat penyewaan play station (PS) di wilayah Kota Praya. Setidaknya 10 oknum pelajar diamankan di lokasi tersebut. Salah seorang di antaranya diketahui anak salah satu petinggi di Kantor Satpol PP Loteng. Penggerebekan berlangsung sekitar pukul 08.00 wita yang berawal dari laporan warga setempat yang resah dengan aktivitas di lokasi penyewaan PS. Di mana, para oknum pelajar kerap kebut-kebutan menggunakan sepeda motor saat akan menuju tempat penyewaan tersebut. Tidak hanya itu, warga juga kerap dibuat tidak tenang lantaran para pengujung selalu berbuat ribut. Dan, anehnya kebanyakan pengunjung ratarata adalah pelajar. Berdasarkan laporan tersebut, anggota Sat Pol PP Loteng kemudian bergerak ke lokasi yang dituju. Kedatangan anggota Satpol PP yang secara tiba-tiba membuat para pengunjung kaget. Beberapa di antaranya nekat meloncat keluar lewat jendela. Bahkan ada juga yang sampai nekat menceburkan diri ke sungai untuk menghindari anggota Satpol PP. Namun apes bagi 10 pelajar lainnya. Tidak sempat kabur, mereka pun pasrah ditangkap anggota Satpol PP. Saat itu juga, para pelajar
yang diidentifikasi berasal dari beberapa sekolah di Kota Praya langsung digelandang ke markas Satpol PP Loteng untuk keperluan penyelidikan. “Salah seorang di antara pelajar yang diamankan tersebut, diketahui anak petinggi di Satpol PP Loteng,” aku salah satu personel Pol PP Loteng yang ikut dalam penggerebekan. Namun demikian, oknum pelajar bersangkutan tetap ditindak, meski anak petinggi di kantor Pol PP Loteng. Plt. Kepala Sat Pol PP Loteng, L. Marwan, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengaku adanya pelajar yang diamankan oleh anggotanya. Para pelajar tersebut ditangkap saat berada di tempat penyewaan PS, padahal waktu itu masih jam belajar. Para pelajar berdalih berada di lokasi penyewaan PS, lantaran tidak diizinkan masuk ke sekolah. Karena terlambat datang ke sekolah. “Apapun alasanya para pelajar tetap kita tindak. Walaupun berdalih tidak diberikan masuk oleh pihak sekolah,” terangnya. Terhadap oknum pelajar ini, selanjutnya diserahkan kembali ke sekolah masing-masing setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satpol PP guna proses pembinaan lebih lanjut. “Kalau kita tidak bisa memberikan sanksi. Nanti itu jadi urusan sekolah untuk proses pembinaan. Kita hanya mendata saja,” akunya. (kir)
(Suara NTB/kir)
DIAMANKAN - Oknum pelajar di Loteng yang diamankan Satpol PP, karena berada di luar sekolah saat jam belajar, Jumat (5/1).
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Sabtu, 6 Januari 2018
Kasus Anak Masih Jadi Atensi KSB di Tahun 2018 Taliwang (Suara NTB) Angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih menjadi atensi di tahun 2018. Bahkan di tahun 2017 tercatat ada sekitar 28 kasus anak dan empat kasus perempuan yang ditangani pihaknya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Suharno S. Sos kepada wartawan Jumat (5/1) tidak menampik masih tingginya kasus ini terjadi di tahun 2017 di KSB. Dari jumlah kasus yang terjadi di tahun 2017, 28 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan empat kasus lainnya merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sementara untuk lokasi-lokasi penyumbang terbanyak kasus ini terjadi di kecamatan Taliwang, Poto Tano, BrangRea dan beberapa lokasi lainnya. Sedangkan untuk trend kasus yang terjadi, sebenarnya menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 lalu sekitar 10 persen. “Meskipun angka kasus menurun, tetapi puluhan kasus ini masih menjadi catatan untuk kita tekan di tahun 2018,” ungkapnya. Dikatakannya, penyumbang terbanyak kasus ini terjadi karena hubungan keluarga yang tidak harmonis dan masalah ekonomi sehingga anak-anak ini cenderung tidak diperhatikan. Selain itu, kasus ini juga terjadi karena adanya pernikahan dini. Terhadap masalah ini, pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi pendewasaan perkawinan dengan harapan supaya keluarga bisa harmonis dan menekan kasus ini terjadi. Pihaknya juga akan semakin menggencarkan peran dari LPA, P2TP2A, dan Peksos untuk terus menyuarakan masalah ini kepada masyarakat sehingga kasus-kasus ini bisa semakin ditekan. “Kita tidak akan tinggal diam melihat kasus ini terjadi, tetapi karena belum adanya kesadaran bagi masyarakat untuk menanggulangi masalah ini sehingga kasus-kasus ini bisa semakin ditekan. Makanya kita juga juga akan semakin meningkatkan sosialisasi terkait hal ini,” tandasnya. (ils)
Halaman 6
Pemeriksaan BJP Tuntas
Inspektorat : Beberapa Temuan Perlu Disempurnakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa telah menyelesaikan pemeriksaan reguler terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BJP) menjelang akhir Desember lalu. Meskipun secara umum sudah berjalan baik, namun ada beberapa temuan di lapangan yang perlu disempurnakan. “Kami sudah selesai melakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Desember lalu. Secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun ada hal-hal yang perlu disempurnakan,” kata Inspektur Inspektorat, Drs. H. Hasan Basri yang didampingi para Irbannya kepada Suara NTB, Jumat (5/1). Dijelaskannya, beberapa temuan di lapangan yakni ada perencanaan yang kurang matang. Sehingga ada perbe-
daan antara gambar dengan kondisi di lapangan. Hal ini sudah diminta untuk disempurnakan. Kemudian ada beberapa paket kegiatan yang sampai kontrak berakhir belum diselesaikan. Sehingga diminta segera diselesaikan dan diberikan sanksi berupa denda satu permil. “Sudah kita minta diselesaikan dengan diberikan denda satu permil. Itupun sudah selesai,” ujarnya.
Temuan lain, kata Inspektur, adanya kekurangan volume pekerjaan. Dimana antara gambar dengan kondisi di lapangan berbeda. Sehingga sisa anggaran diminta untuk dikembalikan. Selain itu juga ada temuan mengenai barang yang tidak sesuai spesifikasi. Pihaknya berharap kedepannya, supaya kekurangankekurangan yang menjadi temuan tersebut bisa lebih baik
kedepannya. Terhadap konsultan perencana diminta supaya lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. “Perencanaannya harus dilihat kedepannya. Jangan sampai nantinya ada yang tidak sesuai,” pungkasnya. (ind)
H. Hasan Basri (Suara NTB/ind)
Capai Satu Juta Ton
Distan Genjot Produktivitas Jagung Sumbawa Besar (Suara NTB) Potensi lahan untuk penanaman jagung di Kabupaten Sumbawa cukup besar. Karena potensi tersebut, Pemda Sumbawa telah menargetkan produksi jagung tahun 2018 ini mencapai 1 juta ton. Untuk mencapai hal tersebut beberapa upaya telah dilakukan, mulai dari mempersiapkan petani, ketersediaan lahan, serta penambahan sarana dan prasarana. Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, Tarunawan menyampaikan, untuk mencapai produksi 1 juta ton yang (Suara NTB/ind) harus dilakukan pertama Tarunawan terkait kesiapan petani. Dimana untuk petani duiakuinya sudah siap. Kemudian lahan harus tersedia 125 sampai 135 ribu hektar. Jumlah tersebut sudah hampir semuanya terpenuhi. Dalam hal ini pihaknya akan berupaya meningkatkan produktivitas jagung atau hasil perhektar dari tahun sebelumnya. “Tahun 2017 kita sudah mencapai di atas 7 ton perhektar. Target kami untuk tahun ini produktivitas atau hasil perhektar itu lebih kurang 7,5 sampai 8 ton,” ujarnya. Dijelaskannya, untuk benih hampir semuanya sudah dibantu oleh pemerintah. Dengan jumlah benih 15 kilogram perhektar.Kemudian satu paket dengan benih juga ada diberikan bantuan pupuk. Disamping itu pihaknya juga berfikir untuk kesiapan air. Karena di musim penghujan ini sebagian besar ditanami di lahan kering yang mengandalkan alam. Untuk mengantisipasinya sudah dilakukan pengadaan sumur bor dan sumur dangkal di ratusan tempat. Kemudian cekdam untuk menampung air dan perbaikan jaringan irigasi. “Kami sudah melakukan upaya antisipasi untuk itu,” terang Tarunawan. Untuk diketahui, sambungnya, tahun 2017 lahan untuk menanam jagung sebanyak 101 hektar dengan produksi antara 600 sampai 700 ribu ton. Makanya untuk tahun ini diharapkan ada tambahan 300 ribu ton lagi untuk mencapai produksi 1 juta ton. “Kita berharap bisa mencapai target dengan adanya penambahan lahan dan peningkatan produktivitas. Tinggal dalam pelaksanaannya nanti. Karena untuk mencapai 8 ton perhektar, itu akian bisa dengan penerapan teknologi yang baik. Yaitu tata cara pemupukan yang tepat, dosis yang digunakan sesuai dan lainnya,” pungkasnya. (ind)
IISBUD Targetkan Lima Prodi Terakreditasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Institut Ilmu Sosial dan Budaya (IISBUD) Samawa Rea (Sarea) menargetkan lima program studi (prodi) terakreditasi dalam tahun 2018 ini. Hal ini karena IISBUD akan melakukan ratusan wisudawan dari prodi tersebut. “Kami mempersiapkan akreditasi untuk lima prodi. Karena kita akan melakukan wisuda angkatan pertama tahun ini,” kata Rektor IISBUD Sarea, M. Yamin, SH., MH, yang ditemui, Jumat (5/1). Disebutkannya, lima prodi tersebut yakni, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, Musik dan Tari. Persiapan untuk akreditasi ini tentunya boring akreditasi. Saat ini untuk kelima prodi tersebut tengah menunggu visitor tim acessor dari BAN PT. “Sudah diusulkan, tinggal kita tunggu assessor. Nanti akan diuji kelayakannya apakah mendapatkan akreditasi B atau C. Kita targetkan untuk tahun 2018,” terangnya. Menurut Yamin, nantinya akan menyusul untuk persiapan akreditasi dua prodi lain yakni Sastra Indonesia dan Sejarah, karena IISBUD memiliki 7 prodi. Dari 7 prodi, jumlah mahasiswa yang ada saat ini sebanyak 430 orang. Pihaknya menargetkan penerimaan mahasiswa baru (maba) nantinya sekitar 700 orang. “Target Maba tahun 2017 ini sekitar 700 orang dari 7 prodi,” tandasnya. Selain persiapan akreditasi, sambungnya, tahun ini pihaknya juga sedang bekerjasama dengan Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, untuk pengembangan pariwisata desa atau desa budaya. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian. “Itu kerjasama untuk desa budaya khususnya pariwisata maritim untuk daerah Moyo Utara,” pungkasnya seraya berharap kedepannya IISBUD bisa bermitra dengan pemda dalam pengembangan pariwisata, seni dan bud a y a . (ind/arn) M. Yamin (Suara NTB/ind)
(Suara NTB/ils)
PASAR JEREWEH - Kondisi terkini Pasar Jereweh di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat.
Pasar Jereweh Diupayakan Beroperasi Awal Februari Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPAD) Sumbawa Barat akan terus mengupayakan supaya keberadaan pasar Jereweh yang terhitung selama dua tahun terakhir belum digunakan untuk bisa beroperasi di tahun 2018. Pengoperasian pasar yang dibangun dari anggaran APBN tahun 2016 ini sekitar Rp 9,2 miliar dan APBD tahun 2017 sekitar Rp 1,2 miliar cenderung molor hingga bulan Februari dari target awal bulan Januari sudah beroperasi.
“Kita akui selama dua tahun terakhir pasar ini belum kita gunakan karena masih ada pekerjaan pembangunan yang belum rampung. Tetapi di tahun ini (2018) kita tetap upayakan pasar ini beroperasi karena item pekerjaan yang belum rampung tersebut sudah selesai tinggal penyerahannya saja,” ungkap kepala DPAD Sumbawa Barat M. Yusuf S. Sos kepada Suara NTB, Jumat (5/1). Disebutkannya, pasar ini sebenarnya sudah harus beroperasi awal Januari, tetapi kare-
na sisa pengerjaan pasar berupa papin blok belum diserahkan oleh kontraktor akhirnya ditunda hingga bulan Februari mendatang. Selain itu, pihaknya juga perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pekerjaan rekanan ini apakah sudah sesuai spesifikasi atau tidak. Jika hasil evaluasi terakhir, masih ada yang perlu diperbaiki, maka pihak terkait tetap meminta untuk dilengkapi. Tetapi secara kasat mata apa yang sudah dibangun tersebut sudah sesuai spesifikasi. “Kita
tetap akan evaluasi terlebih dahulu sisa pekerjaan ini baru akan kita resmikan beroperasinya di bulan Februari mendatang,” ujarnya. Dia menambahkan, sementara untuk sarana pendukung yang ada seperti listrik dan air juga sudah terpasang tinggal digunakan saja. Sedangkan untuk jumlah pedagang yang akan menempati los pasar tersebut, hingga saat ini terus berdatangan. Bahkan pedagang yang berada di pasar lama juga sudah meminta kepada Pemkab untuk segera
difungsikan. Karena kondisi pasar lama sudah dipenuhi oleh para pedagang. Selain itu, para pedagang dari luar kecamatan juga sudah ada yang meminta los di pasar yang baru ini, tetapi pihaknya terlebih dahulu akan mengupayakan bagi pedagang lokal di kecamatan ini untuk mendapatkan tempat. “ Peminatnya sudah banyak tinggal untuk berjualan di pasar ini, tetapi kita tetap berharap untuk bisa bersabar dulu karena awal Februari baru akan kita gunakan,” tukasnya. (ils)
Bupati KSB Lantik 10 PPTP Hasil Pansel dan 22 Pejabat Eselon III
(Suara NTB/bug)
PELANTIKAN - Bupati KSB, H. W. Musyafirin memimpin pelantikan 32 pejabat, Jumat (5/1) kemarin. Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. H. W. Musyafirin, MM akhirnya melantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) yang mendapatkan promosi setelah terpilih melalui seleksi lelang jabatan akhir tahun 2017 lalu, Jumat (5/1) kemarin. Selain melantik para pejabat 10 personel tampuk pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sebelumnya sempat lowong hampir setahu itu, sebanyak 22 pejabat eselon III juga turut dimutasi untuk mengisi jabatan lowong lainnya. Mereka yang dilantik mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) itu, di antaranya H. Syamsul Kamil yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah (Setda) KSB menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan; Agus Hadnan, sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) menjadi Sekretaris DPRD KSB sementara Sihabudin, yang sebelumnya menjabat Kabag
Organisasi Setda KSB mengisi jabatan kepala Satpol-PP. Berikutnya Amar Nurmansyah, ST dilantik menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman (PUPRPP) yang sebelumnya menjadi sekretaris di dinas yang sama. Sekretaris Bappeda dan Litbang KSB, drh. Khaerul dilantik menjadi Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP); Nurdin Rahman, SE, sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) ditetapkan mengisi jabatan kepala BPKD. Pada jabatan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) tetap dipercayakan kepada Drs. Tajuddin. Di mana selama setahun terakhir bersangkutan menjabat sebagai sekretaris dinas seklagus Plt. kepala Dinas Dikpora. Demikian juga dengan M. Yusuf, sekretaris Badan Pendapan dan Aset Daerah (BPAD) turut ditetapkan menjadi kepala badan di instansi bersangkutan. Selanjutnya Suharno, sekretaris Badan Pengendalian
Kependudukan Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan Anak turut dilantik menjadi kepala badan terkait. Dan terakhir H. Tuwuh, SAP dilantik menjadi kepala Dinas Kesehatan (Dikes) di mana selama ini dirinya menjabat sebagai sekretaris sekaligus Plt kepala. Sementara itu pada tataran eselon III terdapat sebanyak 22 pejabat yang turut dimutasi dan dilantik secara bersamaan. Mereka rata-rata diplot untuk mengisi jabatan lowong yang ditinggalkan para pejabat yang sebelumnya memperoleh promosi ke eselon II melalui proses lelang jabatan. Seperti misalnya M. Fauzi. AR Camat Taliwang yang dalam mutasi kemarin diplot mengisi jabatan sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) sementara jabatan yang ditinggalkannya diisi oleh Suryaman yang sebelumnya menjabat Camat Brang Rea. Bupati KSB, H. W. Musyafirin mengatakan, pemilihan 10 PPTP dilakukan mengikuti prosedur yang ada yakni melalui seleksi yang dijalankan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Tidak saja itu pertimbangan untuk memilih salah satu dari tiga yang terbaik juga dipertimbangkan secara matang dengan meminta hasil penilaian dari berbagai pihak di internal birokrasi KSB. “Saya minta penilaian dari Pak Wabup (Wakil Bupati), Baperjakat. Dan alhamdulillah hasilnya ternyata sama dengan penilaian saya. Dan akhirnya yang dilantik hari inilah yang terpilih untuk menerima amanat sebagai pimpinan SKPD yang lowong,” ungkap bupati dalam sambutannya.
Ia meminta, kepada para pejabat yang dilantik hari ini terutama yang diberikan amanah sebagai pimpinan SKPD agar langsung bekerja. Mengingat di awal tahun ini Pemda KSB ingin memastikan seluruh program kerjanya mulai berjalan terutama agenda Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). “Yang punya kegiatan PDPGR langsung eksen. Dan SKPD lain saya harap bisa memanfaatkan potensi agen PDPGR juga untuk memaksimalkan pro-
gram kerjanya,” harapnya. Terakhir, orang nomor satu di KSB ini mengingatkan, terkait koordinasi yang harus semakin ditingkatkan. Baik di internal SKPD maupun lintas SKPD. “Semua pekerjaan pemerintah ini harus diselesaikan bersama-sama. Tidak ada istilah itu bagian SKPD A atau SKPD B karena kita perlu sinergitas seluruh SKPD kalau mau seluruh program pembangunan khususnya pelayanan kepada masyarakat kita berjalan baik,” imbuhnya. (bug)
Sumbawa Godok Konsep Sail Moyo Tambora Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwsata (Dispopar) Sumbawa, kini tengah menggodok konsep Sail Indonesia 2018 yang kini dinamakan Sail Moyo Tambora. Mengingat jadwal kegiatan ini sudah final 9-12 September yang nantinya akan diintegrasikan dengan Festival Moyo 2018. Kabid Destinasi Pariwisata Dispopar Sumbawa, M. Irfan S.P, M.M, menyatakan dalam rapat pemantapan terakhir beberapa waktu lalu dengan pusat, Sail kali ini dengan Sumbawa sebagai tuan rumah dinamakan Sail Moyo Tambora. Dengan loksi sekitar zona Labuan Badas, seperti di pantai Goa, Jempol, Saliper Ate dan sekitarnya. Untuk menyiarkan draf konsep dimaksud, pihaknya segera membentuk tim dari
berbagai OPD terakita laainnya. Mengingat materi konep kemungkinan masih juga memakai kegiatan seperti saat Sumbawa dijadikan titik singgah pada Sail 2017 lalu. Diantaranya tour paket atraksi kesenian rakyat. Barapan, atraksi nUja di Batualang Moyo Hulu. Kemudian Main Jaran di Moyo Utara serta pelestarian terumbu karang sekitar Tanjung Menangis. “Kita juga akan tawarkan sajian obyek wisata pegunungan yang akan kami kemas sedemikian rupa dalam bentuk event,” terang Epun sapaan akrabnya. Penyelenggaran Sail Moyo Tambora nantinya akan dikoneksikan dengan Saka Buffalo Race dan Festival Moyo sebagai event mayornya. Agar membuat suasana Sail nantinya menjadi semakin ramai dan meriah. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Sabtu, 6 Januari 2018
Halaman 7
Anggota Dewan Diperiksa Inspektorat Terkait Pokir Dompu (Suara NTB) Anggota DPRD Dompu dipanggil dan diperiksa Inspektorat terkait program Pokok Pikiran (Pokir) sejak 2015 hingga 2017. Pemeriksaan dilakukan menyusul adanya dugaan intervensi dalam pelaksanaan pekerjaan pokir untuk kepentingan mendapatkan fee proyek. Anggota komisi 2 DPRD Dompu, Drs Wildan Haris kepada Suara NTB, Jumat (5/1) kemarin mengakui telah dipanggil dan diperiksa Inspektorat Kabupaten Dompu terkait program pokir selama 2015 hingga 2017. Pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan menyusul laporan terkait pokir Dewan yang diintervensi saat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penentuan pekerja atas paket proyek atau kegiatan. Disebutkan, ada beberapa anggota Dewan yang dilaporkan terkait pemanfaatan dan pekerjaan pokir. Oknum anggota Dewan ini diduga mengintervensi Dinas/Instansi tempat pokirnya dicantum dengan menunjuk kontraktor sebagai pekerja untuk mendapatkan fee proyek. “Saya tidak termasuk dalam laporan orang. Jadi ada beberapa anggota Dewan yang masuk namanya dan dilaporkan orang. Cuman kita menandatangani saja surat pernyataan, bahwa tidak ada intervensi kita di Dinas – Dinas SKPD,” kata Wildan Haris. Poin kedua yang menjadi obyek pemeriksaan oleh Inspektorat, diakui Wildan Haris, terkait fee proyek dari pekerjaan pokir Dewan. Dirinya tidak pernah mengintervensi Dinas/Instansi terkait pekerja atas paket proyek yang diprogramkan melalui pokir. “Tidak pernah meminta fee dari pada pekerjaan pokir,” katanya. Terkait siapa saja yang dilaporkan atas intervensi SKPD dalam pelaksanaan paket proyek dan permintaan fee atas pekerjaan proyek, Wildan Haris mengaku, tidak tahu. Tapi laporan ini membuat pihaknya semua dipanggil dan dimintai keterangan oleh Inspektorat yang dijadwalkan oleh Sekwan. “Saya tidak tahu siapa saja yang dilaporkan,” akunya. Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Drs. H. Moh. Syaiful HS, M.Si yang dihubungi terpisah, membenarkan ada pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan oleh pihaknya. Tim pemeriksa juga sudah dibentuk dan mulai melakukan pemeriksaan sejak Rabu (3/1). “Iya, benar (ada pemeriksaan) semua anggota Dewan. Yang jelas, kita periksa sudah ada dasar hukumnya. Soal materinya, saya tidak bisa sampaikan,” katanya singkat. Ia juga menampik pemeriksaan anggota Dewan dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum (APH). Tapi pemeriksaan itu dilakukan setelah adanya dasar hukum (laporan). Namun sebelumnya, beberapa anggota DPRD Dompu dilaporkan ke Kepolisian dan ke Kejati NTB terkait pokir. Bahkan beberapa anggota Dewan telah diundang Polres Dompu untuk dimintai keterangan terkait pokir. (ula)
(Suara NTB/uki)
PITA MERAH - Walikota Bima, M. Qurais, menyematkan pita merah putih kepada perwakilan peserta apel pengamanan Pilkada 2018, di lapangan Serasuba, Jumat (5/1).
Qurais Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada 2018 Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin memimpin apel gelar pasukan mengamankan dan mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2018, yakni pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, di lapangan Serasuba, Kota Bima, Jumat, (5/1). Apel gelar pasukan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bima, Fery Sofyan, S. H, Kapolres Bima Kota AKBP I Bagus Wiranata, S.IK. Para Kepala OPD, Camat dan Lurah lingkup Kota Bima, pimpinan KPU dan Ormas se Kota Bima.
Tiap Bulan Tetap Ada Penambahan Pasien Jiwa
Kesadaran Masyarakat Kontrol Kesehatan Masih Rendah Dompu (Suara NTB) – Kasi Penyakit Tidak Menular (PTM) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Edi Suharjan mengaku kesadaran masyarakat untuk mengontrol kesehatan masih sangat rendah. Mereka hanya datang berobat ketika penyakit tersebut sudah kronis. Akibatnya, tak banyak yang berhasil disembuhkan. “Seperti penyakit jantung dan pembuluh darah orang tidak pernah memeriksa berapa kolesterolnya, berapa gula darahnya, tekanan darahnya, kita tidak sadar mungkin darah kita sekarang 120 atau 180 kita santai-santi saja tapi begitu dia naik sedikit 200 orang itu langsung struk dan jantungan,” jelas dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (5/1). Minimnya kesadaran tersebut menjadi pemicu tingginya angka kematian akibat PTM di wilayah ini. Berbeda dengan penyakit menular yang kini menempati urutan kelima. Karenanya melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) pihaknya menekankan screening tekanan darah tinggi, glukosa dan sebagainya pada masyarakat. Dan ditargetkan 2019 mendatang masyarakat seluruhnya sudah di-screening terkait penyakit tidak menular tersebut. “Sekarang juga ada program baru di PSDK ada Pispeka, jadi kita melakukan pendataan dan pembinaan langsung,” ujarnya. Edi Suharjan menyebutkan, beberapa jenis penyakit tidak menular yang tengah diantiasipasi, diantaranya penyakit jantung, pembuluh darah, DM dan kanker. Sementara untuk ibu atau pasangan di luar nikah yang sudah melakukan hubungan intim yakni kanker leher serviks. Penyakit ini tak menimbulkan gejala apa-apa, terkecuali sudah masuk stadium tiga atau empat seperti menunjukan terjadinya pendarahan. Salah satu cara mendeteksi yaitu dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). “Kita periksa dengan mengoleskan asam cuka pada mulut rahim dan kita akan bisa melihat hasilnya saat itu juga, bahwa ini resiko ke kanker atau tidak,” pungkasnya. (jun)
suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 di wilayah hukum Polda NTB,” katanya. Menurutnya, Pilkada serentak tahun 2018 sebentar lagi akan memasuki tahap pendaftaran pasangan calon (Paslon). Tahapan tersebut merupakan salahsatu agenda penting sebagai proses dari sistem politik demokrasi. “Proses seperti ini harus disikapi dengan penuh kedewasaan dan kematangan berpikir dan bertindak,” katanya. Selain itu, potensi kerawanan yang timbul sebagai sebuah fenomena dalam
masyarakat merupakan faktor korelatif kriminogen yang harus dikelola dengan baik. Supaya tidak berkembang menjadi kerawanan Kamtibmas yang mengganggu pelaksanaan Pilkada. “Maka diharapkan seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 agar bekerja sesuai dengan Tupoksi,” katanya. Dalam amanat tersebut, leboh ditekankan kepada anggota Polri yang bertugas di lapangan, agar dapat bekerjasama dan berkoordinasi secara sinergis dengan seluruh elemen masyarakat dalam
menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran jalannya penyelenggaraan pengamanan setiap tahapan pilkada. “Dukungan yang diharapkan adalah dapat mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi mensukseskan Pilkada serentak 2018 dengan damai dan demokratis,” terangnya. Pada saat apel, juga dilakukan penyematan pita merah putih kepada perwakilan peserta apel. Kemudian di akhir apel, dilanjutkan konvoi keliling Kota Bima bersama sebagai tanda dimulainya operasi pengamanan Pilkada 2018. (uki)
Guru di Kota Bima Membengkak, Dikbud Kewalahan
”
Bayangkan sekolah ini berada di pinggir kota. Namun dua orang guru mengajar satu siswa”
(Suara NTB/uki)
Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Maman, Skm, MMkes., melalui Kasi Penyakit Tidak Menular (PTM) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Edi Suharjan mangatakan, tiap bulan tetap ada penambahan pasien jiwa, bahkan menjadi penyumbang kematian tertinggi ketiga di wilayah ini. “Penyebab kematian karena depresi itu urutan ketiga,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (5/1). Depresi yang mengakibatkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut kondisinya cukup memprihatinkan. Tahun 2017 saja sudah tercatat 390 orang, rata-rata tengah dalam penanganan. Sementara untuk mereka yang masih dipasung dan belum mendapat perawatan tersisa tujuh orang, kemungkinan akan terus mengalami penambahan. “Penyebabnya macammacam bisa karena putus cinta, kehilangan pekerjaan dan banyak macam penyebab lainya,” ujar Edi Suharjan. Tujuh ODGJ yang masih dipasung saat ini lanjut dia, rencananya akan segera dirujuk ke RSJ Mataram, namun kendala utama yang muncul ialah belum adanya persetujuhan orang tua. Hal ini diakui menghambat program bebas pasung yang dicanangkan pemerintah Provinsi NTB. Selain tak mendapat persetujuhan, ODGJ terkadang enggan dibuatkan kartu BPJS oleh pihak keluarga, bahkan ada yang sengaja menyembunyikanya dengan alasan malu pada orang lain. “Tujuh orang ini rencananya akan kita rujuk cuma kendalanya dari keluarga, itu tidak memberi persetujuan,” jelasnya. Edi Suharjan menambahakan, mengingat terbatasnya anggaran untuk penanganan ODGJ khususnya yang dipasung dan kerap membahayakan orang lain pihaknya hanya mampu merujuk 10 orang pertahun. Sisanya akan mendapat penanganan susulan disamping pengobatan dari puskesmas setempat. Tetapi tentunya harus mendapat persetujuhan keluarga, memiliki kartu BPJS dan sebagainya. “Biaya itu sebenarnya belum cukup karena masih banyak pasien yang perlu dirujuk,” pungkasnya. (jun)
Sementara peserta apel dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama Pilkada tersebut, terdiri dari unsur TNI/Polri, anggota Brimob, Satuan Pol PP, dan jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima. Pada kesempatan itu, Qurais yang membacakan amanat Kapolda NTB, Drs. Firly M.Si mengatakan, apel gelar pasukan tersebut, merupakan representasi dari kesiapan atas tanggungjawab dan kepercayaan yang diberikan oleh Negara. “Hal ini untuk menjamin keamanan ketertiban dan
H. Alwi Yasin
Kota Bima (Suara NTB) – Kota Bima ternyata kelebihan pengajar atau guru, baik yang sudah Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga sampai tenaga sukarela. Bahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) daerah setempat, kewalahan mengatasi persoalan tersebut.
Demikian dikatakan Kepala Dikbud Kota Bima, H. Alwi Yasin M.AP, kepada Suara NTB. Kata dia, membengkaknya jumlah guru tersebut pihaknya sampai pusing untuk mengatur tempatnya mengajar. Menurutnya, para tenaga pendidik, terutama yang ASN, apabila ingin pindah tempat mengajar, pihaknya kesulitan untuk menempat-
Belum Peroleh Kuota Pupuk
Distanbun Dompu Gunakan Alokasi 2017 untuk Petani Dompu (Suara NTB) Kuota pupuk tahun 2018 untuk masing – masing Kabupaten/Kota belum diperoleh. Padahal awal tahun merupakan puncak kebutuhan pupuk setelah petani bercocok tanam, sehingga tidak heran harga pupuk subsidi bahkan dijual Rp 130 ribu per sak ukuran 50 kg. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrazi kepada Suara NTB kemarin, mengaku belum memperoleh kuota pupuk untuk tahun 2018. Biasanya, alokasi pupuk sudah diterima awal tahun dan bahkan sebelum berakhirnya tahun anggaran untuk tahun berikutnya sudah diketahui alokasi pupuk diterima masing – masing Kabupaten/ Kota. “Kita sekarang belum dapat alokasi pupuk untuk tahun 2018,” katanya. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk di awal tahun 2018 ini, Ir H Fakhrurrazi mengaku, menggunakan standar alokasi pupuk tahun 2017 lalu sebagai dasar permintaan ke produsen hingga distributor sebelum keluarnya kuota resmi. “Kita gunakan alokasi pupuk tahun lalu sebagai acuan minta jatah pupuk
sebelum keluar kuota pupuk kita,” jelasnya. Terkait masih langkanya pupuk di tingkat pengecer dan mahalnya pupuk yang dibeli petani, H Fakhrurrazi mengaku, pihaknya hanya mengatur kuota pupuk. Untuk distribusi dan pengawasan penjualan pupuk menjadi kewenangan Dinas Perdagangan mengawasi. “Ditanyakan ke Perdagangan,” katanya. Kelangkaan pupuk tidak hanya untuk jenis urea, tapi juga untuk jenis NPK Phonska. Karena tanaman jagung yang menjadi unggulan di Dompu tidak akan maksimal produksinya bila tidak diberi pupuk yang
cukup. Sementara pupuk cair yang dianjurkan penyuluh sebagai alternatif pengganti pupuk kimia, belum banyak diyakini petani untuk memupuk tanamannya. Begitu juga dengan pupuk non subsidi harganya cukup mahal hingga Rp.400 ribu per sak ukuran 50 kg. Di sisi lain, sempat banyak beredar pupuk non subsidi khususnya jenis NPK dengan harga relatif murah. Tapi diindikasikan palsu. Bahkan hasil uji laboratorium pupuk NPK Phoska produksi CV Dewi Sri Rama, kandungannya tidak ada yang sampai 2 persen. Padahal dalam label dicantumkan kandukungan nitrogen dan lainnya antara 10 – 17 persen. (ula)
H. Fakhrurrazi (Suara NTB/ula)
kannya dimana. Mengingat sekolah-sekolah sudah hampir terisi pengajar. “Saking banyaknya kita sampai kewalahan,” katanya. Selain itu, lanjutnya, pada salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berada di Lingkungan Toloweri, Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur bahkan, satu siswa orang diajar oleh dua guru. “Bayangkan sekolah ini bera-
da di pinggir Kota. Namun dua orang guru mengajar satu siswa,” ujarnya. Diakuinya, tidak hanya ASN, tenaga honorer dan sukerala juga banyak. Bahkan jumlahnya sampai saat ini, tercatat hampir empat ribuan lebih. Yang tersebar di PAUD, SD hingga SMP se Kota Bima. “Itu yang terdata pada pertengahan 2017 lalu. Tapi tidak tahu sekarang,” pungkasnya. (uki)
Penderita HIV/AIDS Meningkat Dompu (Suara NTB) – Selama tahun 2017 penderita HIV/AIDS di Dompu meningkat dibanding tahun sebelumnya, rata-rata terdeteksi sudah stadium akhir atau AIDS. Seks bebas dianggap pemicu utama terus bertambahnya jumlah penderita penyakit menular dan mematikan ini. Kepala Ruang Instalasi Fisioterapi RSUD Dompu, Syafrudin, ST, MT., menyebutkan, periode Januari-Desember 2017 kemarin tercatat 10 orang positif AIDS. “Data yang saya laporkan ke KPA provinsi itu delapan, itu sebelum saya mendapatkan dua tambahan suami istri lagi, nah kalau data ril yang ada pada saya sekarang sejumlah 10 orang,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (5/12). 10 orang yang ditangani itu pada umumnya ditemukan pada stadium akhir atau AIDS, artinya sudah terjadi komplikasi yang kebanyakan dengan TB paru. Sembilan diataranya laki-laki termasuk waria dan satu lainya ibu rumah tangga. Untuk dua pasien sepasang suami istri asal Kecamatan Pekat yang terakhir ditemukan 2017 kemarin terindikasi kuat virusnya bersumber dari mantan suaminya. Apalagi sang suami informasinya sopir yang sering keluar daerah.
“Contoh yang dari Calabai ini kami curiga dia dari suaminya, suami keduanya ini baru tiga tahun kalau kita lihat dari masa inkubasi tidak mungkin, artinya suami pertama yang kami dapat cerita bekerja sebagai sopir, bukan berarti setiap sopir seperti itu,” ujarnya. Dibanding tahun 2016 data yang dikantongi saat ini dipastikan meningkat, sebab sebelumnya tercatat hanya enam orang penderita HIV/AIDS kata Syafrudin, tak ubahnya fenomena gunung es yang sulit diputuskan mata rantai penyebarannya, terkecuali dengan memperkuat sosialisasi dan penjaringan. “Terutama di kalangan remaja di sekolah-sekolah itu semakin bagus, apalagi temanteman KPA mau menyempatkan diri di tempat lokalisasi dan pariwisata,” jelasnya. Selain sulit memutus mata rantai HIV/AIDS juga untuk mempengaruhi orang yang sudah menjadikan aktifitas menyimpang itu sebuah kebiasaan menjadi kendala. Terlebih pasien yang berobat itu pada dasarnya tidak bekerja di Dompu, rata bekerja di luar daerah. Sementara untuk mereka yang bekerja di wilayah ini hanya sebagian kecil yang terjangkit penyakit HIV/AIDS. “Mereka memang orang Calabai tapi mencari makan di Kalimantan,” pungkasnya. (jun)
SUARA NTB Sabtu, 6 Januari 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Demokrat Kecewa
PKB Putuskan Usung Suhaili - Amin Kasus PT BAL
Sekda dan Asisten II KLU Diperiksa Soal Rekomendasi BKPRD Mataram (Suara NTB) Asisten II Setda KLU dimintai keterangan Polda NTB terkait kasus pengeboran air di Gili Trawangan. Dia diperiksa perihal mekanisme rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) terhadap kegiatan PT Berkat Air Laut (BAL). Keterangan Asisten II itu dimasukkan dalam tambahan saksi untuk melengkapi berkas dengan tersangka, Jhon Mathejson. Berkasnya pun sudah dilimpahkan lagi ke Jaksa Kejati NTB. “Soal BKPRD. Mengenai (Suara NTB/dok) terbitnya rekomendasi,” ujar Darsono Setyo Adjie Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, Jumat (5/ 1) ditemui di sela apel kesiapan pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Bandara Selaparang, Mataram. Dia menambahkan, keterangan mengenai rekomendasi BKPRD tersebut juga digali dari Sekda KLU, H. Suardi. “Kalau dari Sekda tidak terlalu banyak. Sama saja dengan Asisten II itu yang ingin kita gali,” kata dia. Berkas dengan penambahan-penambahan kesaksian itu untuk memenuhi petunjuk jaksa, yang sebelumnya dikembalikan. “Hari ini kita limpahkan lagi ke jaksa. Saksi-saksi yang diperlukan untuk memenuhi petunjuk jaksa sudah kita periksa,” jelas Darsono. PT BAL mengklaim sudah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Upaya Pengelolaan/Pengendalian Lingkungan (UPL/UKL), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam kasus tersebut, penyidik menerapkan pasal 15 UU RI No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, terhadap Direktur Utama PT BAL, Jhon Mathejson. Perusahaan yang dipimpin tersangka mengelola air di Gili Trawangan dengan cara mengebor air tanah. Aktivitas itu dilakukan sejak tahun 2011 sampai 2017 ini. Aktivitas itu terindikasi pidana sebab PT BAL tidak mengantongi izin pengeboran dimaksud. PT BAL mengalirkan air kepada pelanggan pelaku usaha, rumah tangga, serta untuk fasilitas umum. Izin pernah diajukan kepada Pemprov NTB pada Desember 2015 lalu, tetapi ditolak dan perusahaan tersebut tetap beroperasi. (why)
Tersisa Dua Parpol Belum Tentukan Arah Dukungan Mataram (Suara NTB) Dari 11 partai politik di NTB yang berhak untuk mengusung pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada NTB 2018. Sampai saat ini tersisa hanya tinggal dua parpol yang masih belum memutuskan arah dukungannya, yakni Hanura dan PBB. Kedua parpol ini, dengan jumlah kursi masing-maisng, Hanura lima kursi dan PBB tiga kursi. Maka mustahil bisa mengusung pasangan calon alternatif di luar tiga pasangan bakal calon yang sudah pasti memiliki kendaraan politik untuk mendaftar ke KPU pada tanggal 8-10 Januari nanti. Keputusan arah dukungan PAN dan PDI-P menjadi penentu bahwa Pilkada NTB hanya akan diikuti oleh tiga pasangan bakal calon yang dari jalur parpol. Sebab, sisa partai lainnya yang belum memutuskan arah dukungan, sangat mustahil bisa untuk menambah satu pasangan calon lagi, mengingat jumlah minimal kursi yang tidak mencukupi. Tiga pasangan yang sudah memiliki kendaraan politik untuk melaju sebagai peserta Pilkada NTB 2018, yakni pasangan Dr. Zulkieflimansyah-Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dengan dukungan koalisi paling ramping yakni Demokrat dan PKS dengan jumlah 14 kursi. Kedua pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi dengan dukungan koalisi paling gemuk yakni, Gerindra, PPP, PAN, dan PDI-P dengan total 24 kursi. Pasangan ketiga yakni M. Suhaili FT-Muh. Amin dengan koalisi tiga parpol, yakni Golkar, Nasdem dan PKB, dengan total 19 kursi. Lantas ke mana Hanura dan PBB akan berlabuh, pilihannya adalah mendukung salah satu pasangan dari tiga pasangan yang sudah memiliki kendaraan politik itu, atau mendukung pasangan bakal calon dari jalur independen yang juga sudah dipastikan bisa mendaftar sebagai peserta Pilkada NTB 2018. Ketua DPW PBB NTB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli yang dikonfirmasi Suara NTB, memilih tidak bicara. Ia enggan mengomentari hasil akhir dari kostelasi politik peta dukungan parpol yang sudah diputuskan dua hari menjelang pendaftaran ke KPU tersebut. Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura NTB, Mudahan Hazdie, dengan tegas menjawab bahwa partainya akan mendukung pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur independen yakni, Ali BD-Gde Sakti. Menurutnya, Hanura mantap mendukung pasangan calon dari jalur independen dan hal itu sudah diputuskan oleh DPP. “Insya Allah kita akan ke Ali-Sakti, itu arahan dari DPP,” ujarnya. Namun demikian, meskipun menyatakan mendukung calon independen, DPP Hanura belum memutuskan final akan mendukung Ali-Sakti. Hal itu bisa saja berubah dalam dua hari ke depan menjelang masa pendaftaran ke KPU. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Arah dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pilkada NTB 2018 diputuskan DPP PKB, Jumat (5/1) kemarin. PKB menjatuhkan dukungan kepada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, HM. Suhaili FT H. Muh. Amin. Hal ini di luar dugaan. Pasalnya, sehari sebelum pengumuman, Demokrat masih berkeyakinan PKB tidak akan ke mana-mana. Sekretaris DPW PKB NTB, Ahmad Akhdiansyah, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (5/1) kemarin membenarkan bahwa dukungan PKB untuk Pilkada NTB diputuskan jatuh kepada SuhailiAmin. Keputusan dukungan PKB ke Suhaili-Amin ini, sekaligus mengakhiri klaim dukungan kandidat lainnya. Lebih lanjut disampaikan Staf Ahli DPR RI ini, penyerahan SK dukungan PKB dari Ketua Umum, H. Muhaimin Iskandar untuk kandidat bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, diterima langsung oleh H. Muh. Amin. Sementara Suhaili berhalangan hadir. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang juga menegaskan, bahwa DPP PKB sudah final memberikan dukungan kepada paket Suhaili Amin. Hal itu sekaligus
mengkhiri perbincangan yang cukup hangat soal ke mana PKB akan berlabuh. Menurutnya, keputusan dukungan PKB kepada pasangan Suhaili - Amin, sudah melalui berbagai pertimbangan dan telaah secara mendalam. Suhaili - Amin juga sudah mengikuti penjaringan bakal calon kepala daerah yang digelar DPW NTB beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, dukungan kepada paket Suhaili - Amin di Pilkada NTB, sudah sesuai dengan juklak dan juknis pedoman penjaringan dan penetapan calon kepala daerah dan juga harapan serta aspirasi masyarakat NTB. Setelah finalnya arah dukungan PKB, pihaknya langsung menginstruksikan kepada jajaran kader dan pengurus PKB se NTB untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan tersebut, dengan memenangkan paket Suhaili -
Amin di suksesi Pilgub NTB. Ia pun memastikan mesin politik dan insfrasktruktur Partai solid dan kompak untuk memenangkan paslon kepala daerah yang diusung PKB. Demokrat Kecewa Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri, memilih tidak berkomentar. Tidak ada satupun kalimat yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPRD NTB ini terkait keputusan PKB yang memilih mengusung Suhaili-Amin. Demikian halnya dengan Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, MNS. Kasdiono, yang dikonfirmasi. Juga memilih tidak berkomentar. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Demokrat, M. Nashib Ikroman kepada Suara NTB menyampaikan, pihaknya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan-
(Suara NTB/ist)
SK DUKUNGAN - Bakal Calon Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin menerima SK dukungan dari Ketua Umum DPP PKB, H. Muhaimin Iskandar, di Kantor DPP PKB, Jakarta. nya terhadap keputusan PKB. Menurutnya, PKB sama sekali tidak menghargai komitmen yang pernah dibangun bersama Demokrat untuk membangun koalisi mengusung pasangan Zul-Rohmi. Bahkan PKB bersama Demokrat beberapa waktu lalu sempat deklarasi bersama untuk berkoalisi. “Dalam segala hal, dalam
(Suara NTB/why)
RICUH - Massa demonstran disiram watercannon dalam simulasi penanganan rusuh massa pada apel kesiapsiagaan pengamanan Pilkada serentak 2018, Jumat (5/1).
Polda NTB Siap Amankan Pilkada Serentak Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 memiliki potensi konflik. Kesiapan aparat pengamanan mutlak dibutuhkan demi penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman, tertib, adil, dan demokratis. Demikian disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli, Jumat (5/1) dalam apel kesiapsiagaan pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Bandara Selaparang, Mataram. “Polri, TNI, dan instansi yang terkait siap mengaman-
kan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018,” ucapnya memecut semangat para personel usai simulasi pengamanan. Simulai tersebut sebagai latihan persiapan kekuatan pengamanan yang mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada. Dia menyebutkan, Pilkada yang suskes ditopang kerja sama antara lain, penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, kontestasn, partai politik, tim sukses, tokoh agama, tokoh masyarakat dan media massa. Dia mengatakan, Pilkada ser-
garan Pemilu. Meski demikian hal itu dapat ditekan dan dicegah sedini mungkin. “Potensi rawan atau tidak itu tegantung masyarakat NTB itu sendiri. Tidak provokasi, tidak melakukan pelanggaran. Seketika ada pelanggaran, itu ada peluang terjadi konflik,” ujarnya. Menurutnya, pihak penyelenggara, KPU dari tingkat TPS sampai lembaga di tingkat provinsi harus solid agar tidak ada pelanggaran. Sementara Bawaslu bertin-
entak 2018 memiliki potensi konflik. Sebab, adanya perbedaan pilihan dan dukungan. Namun menurutnya, masyarakat memiliki andil besar untuk mencegah konflik dimaksud. Tidak mungkin di Pilkada tidak ada konflik. Tapi saya kira perbedaan itu tetap semangatnya mementingkan kepentingan nasional, kepentingan toleransi, dan semangat memajukan NTB,” terangnya. Firli menambahkan, potensi kerawanan tersebut dapat muncul ketika terjadi pelang-
Penyelidikan Tambang Pasir PT AMG Dihentikan
Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB menghentikan penyelidikan tambang pasir besi PT Anugerah Mitra Graha di Ijobalit, Labuan Haji, Lombok Timur. Penyidik tidak menemukan indikasi pidana dalam kasus tersebut. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie menerangkan, pihaknya sudah mengklarifikasi sejumlah saksi serta pemeriksaan lapangan. “Izin pengangkutannya masih pakai yang dulu dan itu berlaku sampai tahun 2026,” ujarnya Jumat (5/1). Kewenangan perizinan
pertambangan sudah berpindah sejak diundangkannya UU RI No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni dari kabupaten ke provinsi. Meski ada pengalihan kewenangan, kata Darsono, pemerintah provinsi pun mengeluarkan rekomendasi izin pengangkutan pasir besi tersebut. Izin pengangkutan dimaksud, sambung dia, untuk wilayah dengan luas sekira 1.500 hektare mencakup Desa Dedalpak sampai Desa Ijobalit. Dia menambahkan, pihak perusahaan baru mampu untuk mengekspolitasi pasir besi di wilayah
Ijobalit. Sehingga hanya wilayah itu saja yang digarap. “Tidak ada yang vakum. Kemampuannya baru bisa di situ. Kondisi sosial masyarakat yang mendukung juga yang membuat perusahan baru menggarap di Ijobalit itu,” papar Darsono. “Tidak ditemukan indikasi pidananya. Izin itu masih berlaku,” tegasnya. Dalam kasus itu pihaknya sudah mengklarifikasi Sekda Lotim pada Oktober 2017 lalu soal izin pengangkutan pasir besi tersebut, khususnya pengangkutan pada Bulan September. (why)
diketahui barang bukti yang diamankan adalah milik GPS. Dimana dari hasil tes urine yang dilakukan, satu diantaranya positif, dan tiga lainnya negatif. Saat ini satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni GPS. Sementara yang lainnya statusnya masih diamankan. Terhadap GPS, dikenakan pasal 112 ayat 1 juncto pasal 114 ayat 1 undang-undang Nomor 35 tentang narkotika. (ind) DIAMANKAN - Empat orang pemuda yang diamankan Tim Satres Narkoba Polres Sumbawa.
(Suara NTB/ist)
kan masing-masing berinisial GPS (24), RVS (22), RVF (26) dan YRA (20). Selain itu pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 7 poket sabu yang ditemukan dalam bungkus rokok Marlboro. Masing-masing satu poket sedang dan enam poket kecil yang dibungkus dengan plastik obat warna bening. Barang bukti lain yakni empat buah bong, empat bendel plastik obat, tiga buah korek gas, enam buah pipet, uang tunai Rp 850 ribu dan lainnya. Dijelaskannya, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap keempat orang tersebut. Dari interogasi yang dilakukan,
dak profesional menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran. “Kalau ada yang tidak terima dengan keputusan penyelenggara, maka gunakan jalur hukum. Ada ruang-ruang penyelesaian melalui jalur hukum, gunakan,” pesan Kapolda. Dalam simulasi tersebut, diperagakan sejumlah potensi kerawanan dan cara menghadapinya. Mulai dari konflik sosial sampai penanggulangan aksi teror. (why)
Lalu Rudi Belum Menyerah
Diduga Hendak Pesta Sabu, Empat Orang Pemuda Diamankan Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Empat orang pemuda di Sumbawa diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa, Jumat (5/1) siang sekitar pukul 14.00 Wita. Mereka diamankan lantaran diduga hendak pesta sabu di sebuah rumah di Jalan Tanjung Menangis 5, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Dari tangan mereka, polisi berhasil mengamankan tujuh poket narkotika jenis sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Sumbawa, Iptu Mulyadi yang dikonfirmasi membenarkan adanya hal tersebut. Empat orang yang diaman-
politik, dalam adat istiadat, pertemanan, dan lain-lain komitmen itu selalu menjadi hal terdepan yang wajib kita jaga. Itu terkait dengan trust dan marwah. Untuk itu mengenai bagaimana PKB dengan Demokrat, kita serahkan kepada publik bagaimana menilainya,” pungkas Achiep, sapaan akrabnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Jelang dua hari menuju pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ke KPU, peta dukungan partai politik sudah hampir mengurucut ke tiga pasangan bakal calon. Yakni M. Suhaili FT-Muh. Amin, Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah dan Ahyar Abduh-Mori Hanafi. Hal ini sekaligus menunjukkan peluang kandidat lainnya sudah hampir tertutup. Karena dari 11 partai politik di NTB yang berhak mengusung pasangan calon, ada dua partai politik yang masih belum memutuskan arah dukungannya. Yakni Hanura dan PBB. Jikapun kedua partai ini membangun koalisi, tidak akan mampu mengusung pasangan calon, karena jumlah kursi kedunnya masih belum mencukupi syarat minimal 13 kursi. Meskipun demikian, beberapa kandidat yang sudah mendeklarasikan dirinya untuk tampil bertarung di Pilkada NTB 2018, belum patah arang. Dengan modal keyakinan bahwa dalam politik segalanya masih mungkin berubah dalam sekejap. Para kandidat yang belum punya kepastian kendaraan politik ini masih menyimpan harapan untuk bisa ikut bertarung. Salah satu kandidat bakal calon yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (5/1) kemarin, Lalu Rudi Irham Srigede, menegaskan dirinya belum menyerah untuk bisa tampil bertarung di
(Suara NTB/dok)
Lalu Rudi Irham Srigede Pilkada NTB 2018. Ia masih tetap menaruh harapan dari parpol-parpol yang belum mengumumkan dukungan resminya. “Kalau saya sedari awal ikuti saja mekanismenya partai, makanya saya nunggu yang belum umumkan dukungannya,” ujar Rudi. Menurut mantan Danrem NTB ini, ia tidak akan meyakini bahwa dukungan parpol sudah jatuh ke kandidat lain, sebelum melihat fisik SKnya. Lalu Rudi menegaskan dirinya tidak akan mudah menyerah sebelum SK dukungan partai politik sampai ke KPU. Semua kemungkinan masih bisa berubah, bahkan sampai 180 derajat. Baginya dalam politik tidak ada yang mustahil dan tidak mungkin. (ndi)
SUARA NTB Sabtu, 6 Januari 2018
Jendela Sastra
Halaman 9
CERPEN
Penyembelih Rusa Budi Afandi
Tak ada lagi peristiwa yang lebih menggemparkan dari yang terjadi hari itu, ketika untuk pertama kalinya kami berpesta daging rusa. Hari yang pasti ingin diceritakan dengan bangga oleh seluruh warga dusun, kecuali aku. HARI ini pun kami akan berpesta daging, merayakan hari berkurban dengan menyembelih kambing-kambing. Karenanya sejak pagi kebun mangga di samping surau telah dipenuhi suara kambing dan orang-orang yang menunggu jatah mendapat daging. Sebagai juru sembelih binatang, aku tidak boleh ketinggalan dalam acara penyembelihan, sudah demikian adanya sejak bertahun-tahun lalu. Aku tak bisa menolak turut serta, meski tahun ini aku sangat ingin tidak serta. Sebenarnya tak ada yang pantas kukeluhkan dari pekerjaanku. Hanya saja aku mulai tidak tahan melihat mata binatang-binatang yang kusembelih. Mata mereka selalu membawa ingatanku pada peristiwa menggemparkan itu. Begitu juga hari ini, pandanganku makin berat, tubuhku tak bertenaga. Aku berusaha bertahan di antara suara-suara kambing yang terdengar sendu dan suara girang anak-anak. Suara-suara yang perlahan terdengar aneh. Suara kambing tak lagi terdengar sendu tapi lebih terdengar seperti tawa. Sementara suara anak-anak makin gaduh. Kemudian keduanya bercampur menjadi tawa yang seakan ditujukan untuk mengejekku. Kulihat sekeliling. Beberapa orang mulai mengikat jadi satu kedua kaki belakang kambing-kambing yang sudah disembelih, lalu mengikatkan tali di dahan pohon mangga, dan menariknya sehingga kambing-kambing itu menggelantung seperti kepompong. Tiba-tiba pandanganku berputar. Semakin berputar rasanya saat melihat beberapa orang mulai memainkan pisau, membuat irisan pada bagian kaki, lalu mulai menguliti kambing-kambing yang menggelantung itu. *** “Tutup semua gang!” terdengar pekik Kepala Dusun. Entah di bagian mana dari dusun kami, Kepala Dusun, lelaki berkumis tebal yang selalu mengenakan peci hitam itu berada. Suaranya yang lantang terdengar jelas dan membuatku membayangkan urat-urat lehernya yang menyembul. Tapi lekas kusingkirkan bayangan urat leher itu dan berlari ke dalam kamar, mengambil tombak, lalu berhamburan ke jalan dusun. Aku berlari bersama warga lainnya, kami berhamburan sambil membawa berbagai senjata. Suara kentungan bertaluan seperti saat dusun memergoki rampok atau maling, tapi tentu ini bukan perkara itu, sebab hari masih pagi. “Jangan biarkan lolos!” teriakan lain menggema.
Aku dan lelaki-lelaki lain terus berlari dan segera membagi diri ke berbagai sudut yang menjadi celah keluar masuk ke dusun. Setidaknya ada lima gerbang utama keluar masuk ke dusun kami. Satu gerbang masuk tepat di sisi jalan raya, dua gerbang di sisi kiri kanan, dan dua gerbang lagi di bagian belakang dusun, tepat menuju lahan persawahan dan hutan yang berjarak satu kilometer dari dusun. Kami menyebar ke lokasilokasi itu dan berbagai sudut sempit lainnya. Setiap sudut harus dijaga, bahkan pagar bambu yang terlalu pendek di beberapa titik ikut dijaga. Semua warga memegang senjata, bahkan beberapa perempuan terlihat ikut berjaga di gang-gang kecil antar rumahrumah warga, mereka juga lengkap dengan senjata. Hari itu dusun kami menjadi sebuah perangkap yang sudah tertutup. Semua celah keluar masuk dijaga agar rusa yang pagi itu tiba-tiba muncul, tidak menemukan jalan untuk meloloskan diri. Memang sudah lama kami dengar masih ada rusa di hutan, namun belum pernah ada yang benar-benar melihatnya. Karenanya kemunculan rusa itu membuat kami semua seperti mendapat berkah dari langit. Aku sendiri tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak membayangkan bahwa kami akan segera menyantap daging rusa, daging binatang yang terkenal lezat. Maka dari itu sekuat tenaga kujaga sebuah gang bersama empat orang lelaki dan sejumlah anakanak yang girang melihat kami. “Makan besar!” teriakku sambil tetap memerhatikan gang di depanku. “Makan besar!” teriak anak-anak di belakang kami. Gang itu cukup panjang, diapit oleh empat rumah. Di ujung gang yang sedang kuhadapi terdapat jalan dusun yang menuju surau. Jika berbelok ke kanan, tepatnya di depan surau, maka jalan akan menuju pintu utama dusun yang terhubung langsung dengan jalan raya, dan jika berbelok ke kiri lalu ke kanan lagi melewati depan kebun mangga maka jalan akan menuju bagian belakang dusun yang memungkinkan rusa itu berlari ke hutan. Beberapa kali kulihat rusa itu berkelebat di ujung gang diikuti sejumlah warga yang mengangkat senjata dan berteriak. Jantungku berdetak kencang melihatnya, tapi entah kenapa aku berharap rusa itu tak berbelok dan masuk ke gang yang aku jaga. Aku seakan sedang tidak yakin bahwa aku siap menghadapinya.
“Ke sana!” “Jangan diam saja!” “Panah! Lempari batu! Tombak!” Rusa itu benar-benar binatang petarung dan benar-benar lincah. Ia tidak berhenti berlari. Bila bertemu jalan buntu ia segera memutar dan segera menemukan arah lain meski akhirnya tetap sama, ia harus memutar lagi mencari arah lain. Dia benar-benar kuat. Mungkin memang begitulah setiap orang dan binatang yang terdesak, ditakdirkan menjadi lebih kuat. Karenanya saat siang hendak menuju sore barulah kami bisa menangkap binatang itu, itupun tidak dengan tanpa korban, beberapa warga mengalami luka akibat terjatuh saat mengejarnya. Siang sudah sangat dalam ketika rusa itu memasuki gang yang aku jaga. Dia berlari dengan cepat ke arah kami, membuat detak jantungku seakan lepas dari tubuh. Derap kaki rusa itu terdengar seperti bukan derap kaki binatang biasa, ia berlari seperti gerombolan binatang yang hendak menghancurkan sesuatu di depannya. Orang-orang berteriak dan berhamburan memadati gang itu. Debu mengepul. Rusa itu menghentikan larinya tak jauh dariku. Sempat kulihat ia hendak memutar arah. Tapi seperti orang yang mengerti telah kalah, rusa itu tak dapat melakukan apapun selain berputar-putar di tempatnya. Di belakangku orang-orang menyemut. Di depanku orangorang menyemut. Lalu tibatiba segala bentuk benda melayang di atas kepalaku, semua menyasar rusa itu, beberapa mengenai kepalanya, ada juga yang menghantam badannya. Gang semakin padat. Dari dua sudut gang itu ujungujung tombak diacungkan. Suara-suara teriakan menggema. Siang itu aku seperti orang yang berada dalam sebuah mimpi perburuan. Aku begitu bergairah. Bayangan potongan daging rusa semakin tampak jelas dalam kepalaku. Kami semakin mendekat, dan pada satu titik rusa itu seakan sudah menyerah, mungkin luka-luka di badan dan kepalanya sudah begitu menyakitkan. Binatang itu terdesak, kami semakin mendekat, lalu dalam kecepatan yang tak dapat kuperkirakan rusa melemparkan tatapan dingin ke arahku, dan pada detik itulah ujung tombakku menancap di lehernya. Aku berteriak, orangorang berteriak, beberapa warga segera menancapkan tombak di badannya. Kami tertawa, rusa itu terjatuh. Anak-anak memekik girang. Hari itu begitu menyenang-
(pinterest.com)
kan, segala kelelahan terbayar lunas. Binatang itu kami arak di sepanjang jalan dusun dan diturunkan di depan surau. Tanpa perlu banyak waktu orang-orang bersepakat memintaku menyembelih binatang itu. Dan aku merasa sangat terhormat menerima tugas itu. Rusa itu dipotong, dikuliti. Sebagian dagingnya direbus, sebagian lagi dipanggang. Malam itu kami semua membawa nasi dan berbagai jenis sayuran dari rumah masingmasing. Lalu kami makan besar di sekitar surau. Itu adalah malam paling mengesankan yang mungkin tidak akan pernah kami lupakan. *** “Kamu tidak sehat?” Kepala Dusun menghardikku. Wajah perempuan itu muncul dalam kepalaku. Tubuhnya yang bergerak lincah. Berlari di pematang laiknya rusa ketakutan. Bayangan lainnya muncul, bayangan yang tak memiliki bentuk. Hitam. Pekat. “Lebih baik kamu tidak
menyembelih,” Kepala Dusun berkata sambil berjalan menuju orang-orang yang mulai memotong daging kambing. Seorang warga lain mengambil daun pisang dari tangan kiriku. Ia tersenyum sebelum memintaku bergeser. Ia letakkan daun pisang di leher kambing itu dan dengan cepat memotong leher itu, darah mengucur deras mengenai daun pisang yang melindungi penyembelih dari darah binatang yang ia sembelih. Aku ingat saat menyembelih rusa itu, darahnya hampir mengenai wajahku. Aku teringat daging rusa yang direbus itu, aku teringat daging rusa yang dipanggang itu. Aku ingat semuanya, termasuk hari ketika perempuan itu menyapaku dari pematang sawah. “Permisi, Pak,” perempuan itu menghentikanku mencangkul. Aku menatapnya. Ia mengenakan kebaya hijau dan kain kemerahan yang terlihat lusuh. Rambutnya panjang
hitam digerai. Aku melepas cangkul, menepi ke arah pematang. “Saya mau nanya, Pak,” suaranya datar. Aku melepas caping. Melempar senyum. “Apa baru-baru ini,” ia berhenti seperti mengatur nada suaranya, “Bapak melihat rusa berkeliaran di sekitar daerah sini?” Sontak aku teringat hari yang menggemparkan itu. Namun seketika aku menahan diri untuk tak menunjukkan reaksi berlebihan. Aku sempat berpikir, jika perempuan ini adalah pemilik rusa yang telah kami potong maka kehadirannya akan merepotkan, bisa saja kami diminta membayar ganti rugi. Aku ingat pagi itu cukup cerah. Angin bergerak perlahan. Udara tidak terlalu panas. Tapi kehadiran perempuan itu membuatku gelisah. Aku terus saja membayangkan kemungkinan kami harus membayar ganti rugi. Perempuan itu melihatku
sejenak kemudian menunduk. “Tolonglah saya,” katanya. “Tentu kalau saya bisa,” balasku sesingkat mungkin. Perempuan itu diam. Ia masih saja menunduk, seakan sedang memerhatikan ujungujung jari kakinya yang dipenuhi lumpur. Setelah cukup lama diam, perempuan itu berdehem, kemudian menjawabku tanpa mengangkat wajahnya. “Rusa itu suami saya,” ucapnya lirih dan aku tidak tahu bagaimana membalas kalimatnya. “Rusa itu suami saya,” ia mengangkat wajah dan menatapku. Sorot matanya sedingin mata rusa jantan yang hari itu menatapku tepat sesaat sebelum tombakku menancap di lehernya.*** Budi Afandi telah menerbitkan kumpulan cerpen Badja Matya Mantra (2013) dan Kebaikan Istri (2017). Kini tinggal dan bekerja di Jakarta.
PUISI Sengat Ibrahim bigbanggul
asmarakasih
kim, aku menerima tiga anak kaktus itu di hari minggu setelah tiga hari lewat dari perayaan hari ulang tahunku.
aku kelelawar gagal mencari petang petang di pematang tempat aku mengenakan kesendirian.
tiga anak kaktus itu dikirim tukang pos berwajah masa lalu mungkin ia seperti diriku menikmati hidup jauh dari belaian ibu.
seharusnya aku sadar sejak dulu kalau malam adalah dirimu yang terlelap di pelukan orang lain.
Selasa siang, 26 September 2017, Yogyakarta
“kekasih, apakah kerinduan bagian dari ilmu pengetahuan?” “kerinduan tidak terbuat dari pertanyaan dan jawaban”
membersihkan akuarium husni, tujuh ikan tawar itu terlihat kembar warna sisik-sisiknya seperti gambar kota tua yang langit malamnya dikepak kelelawar membawa jambu, blimbing juga mangga. husni, apakah semua air mengandung kehidupan? apakah semua air meyimpan arus dan gelombang? kaca hijau bergambar kerbau memisah duniaku dengan dunia ikan tawar itu matanya lebih bening dari dunia tempat tinggalku airnya sekeruh wajah kekasih yang sudah lama kutunggu. Senin malam, 18 September 2017, Yogyakarta
sahutmu sebelum menjadi kejauhan setelah aku berhasil memaknai khayalan. Kamis malam, 14 September 2017, Yogyakarta
Surat Cinta Keempat Lia, aku masih takut pulang Sebab orang-orang di rumah tidak pernah menanyakan Apa yang telah kulakukan bersama puisi di kota perantauan Itu bagiku sama saja dengan penghinaan Lia, aku masih takut pulang sayang Sebab takut adalah cara lelaki mencintai seseorang. Sabtu dini hari 25 November 2017, Yogyakarta Sengat Ibrahim, Pemangku Adat Literasi & Taman Baca Masyarakat di Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta (LSKY).
PENDIDIKAN
SUARA NTB Sabtu, 6 Januari 2018
Halaman 10
Kekurangan 2.300 Guru
Loteng Berharap Dapat Kuota Khusus Praya (Suara NTB) Kondisi kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) semakin mengkhawatirkan. Terlebih dengan kabar kalau Loteng tahun depan tidak akan memperoleh formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), membuat jumlah kekurangan guru di Loteng bakal semakin bertambah banyak. Jika tidak ada penerimaan CPNS sampai tahun 2018 mendatang, Loteng bakal kekurangan sekitar 2.300 guru. yang paling banyak dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat, kebanyakan guru yang pensiun kali ini merupakan guru yang diangkat pada masa-masa terakhir pembelakuan inpres (intruksi presiden) soal pengangkatan guru. “Jadi kalau
pensiun tahun 2018 ini yang akan menyebabkan kekurangan guru semakin banyak. Diakuinya, tahun ini jumlah guru PNS Loteng yang akan pensiun cukup banyak, yakni mencapai lebih dari 200 orang. Bahkan jumlah guru PNS yang pensiun tahun ini termasuk
Minimalisir Perbuatan Negatif UNIT Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidkan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Barat (Lobar)-Mataram memperkuat pendidikan karakter. Dengan begitu diharapkan siswa yang terlibat perbuatan negatif bisa diminimalisasi. Hal itu disampaikan Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., pada Suara NTB, Jumat (5/1). Ia mengatakan, dari segi pendekatan ke siswa, pihaknya di tahun 2018 ini memantau siswa agar tidak menyimpang jauh dari program yang sudah ditetapkan oleh sekolah. “Satu rangkaian dalam pembiasaan pendidikan karakter, apakah itu kegiatan ekstra kurikuler dan intrakurikuler bisa terintegrasi, anak-anak itu bisa berekspresi berinovasi tapi dalam konteks pembelajaran,” ujarnya. Selain itu, dari segi kesiswaan pihaknya akan menekan pelanggaran disiplin oleh siswa, agar angka tindakan kekerasan di sekolah menurun. Tindakan kekerasan itu, menurutnya, termasuk kekerasan fisik dan non fisik. “Literasi media harus lebih bagus, siswa bisa menggunakan laptop dengan arif, supaya tidak ada kekerasan fisik dan non fisik,” ujar Rosyidin. Rosyidin berharap siswa bisa diminimalisasi terlibat kegiatan negatif. Diharapkan pada tahun 2018 ini tidak ada siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah dan melanggar hukum. “Kami akan mendesain pelajaran yang edukatif buat mereka (siswa),” katanya. Berkaitan juga dengan Penguatan Pendidikan Karakter, sebelumnya ia menyampaikan ada lima mata pelajaran yang dijadikan sebagai mata pelajaran inti, tanpa mengabaikan mata pelajaran lainnya. Kelima mata pelajaran itu yaitu, Agama, Olahraga, Bahasa Asing, Bimbingan Konseling, dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Para guru dari kelima mata pelajaran itu melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) menyusun bahan ajar yang lebih aplikatif. Sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, pihaknya menjalankan kebijakan dari Dinas Dikbus agar intensif berjalan. Berkaitan juga dengan guru, akan ditingkatkan kehadiran guru dalam proses pembelajaran, sehingga interaksi pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik lagi. “Kita juga ingin terus memantau kegiatan-kegiatan pengembangan keprofesian bagi guru-guru kita, bisa dilakukan secara mandiri dari kelompok mata pelajaran, penguatan kapasitas mereka melalui MGMP,” ujar Rosyidin. (ron)
(Suara NTB/dok)
Sedang Didata
Bantuan bagi Sekolah Pelaksana UNBK Mataram (Suara NTB) – Sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sedang didata. Saat ini tinggal mendata 35 sekolah. Usai pendataan, barulah bisa diketahui sekolah mana saja yang akan menjadi penyelenggara dan sekolah mana yang bisa bergabung atau menumpang. Termasuk pemberian bantuan kepada sekolah. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Surya Bahari, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/1). “Tinggal 35 sekolah yang sedang didata, yang sekolah negeri sudah masuk semua datanya,. Setelah kita puya data semua, baru kita petakan,” ujarnya. Setelah pendataan, barulah pihaknya bisa mengatur sekolah yang tidak bisa menjadi penyelenggara UNBK di tahun 2018 agar bergabung atau menumpang. Adanya data yang pasti, bisa diketahui sekolah mana saja yang bisa menjadi penyelenggara. “Kita mengejar target 100 persen sekolah melaksanakan UNBK. Dengan data ini kita siapkan fasilitas yang kita butuhkan,” jelas Surya. Selain itu, melalui pendataan ini, juga akan diketahui sekolah mana saja yang bisa mendapatkan bantuan. Surya mengatakan bantuan sarana UNBK akan ada untuk tahun 2018 ini dan dipastikannya bantuan itu ada sebelum pelaksanaan UNBK. “Makanya hasil pendataan ini untuk memastikan bantuan di tahun 2018, makin cepat makin bagus, sebelum UNBK itu bisa terlaksana,” jelas Surya. Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB padaUNBK 2017 lalu, total SMA/MA yang mengikuti UN di tahun 2017 ini sebanyak 786 sekolah, dengan rincian sebanyak 260 SMA/MA mengikuti UNBK dan 526 SMA/MA mengikuti UNKP. (ron) H. H. Surya Surya Bahari Bahari (Suara NTB/dok)
na alasan belanja pegawai di Loteng yang cukup tinggi, tapi paling tidak ada solusi lain yang ditawarkan. Misalnya melalui pengangkatan jalur tenaga honor. “Kita kan juga masih punya tenaga honor guru yang cukup banyak. Sisa dari pengangkatan CPNS guru dari jalur honorer K2. Kalau bisa jalur tersebut bisa dibuka kembali,” tandasnya. Paling tidak, ujarnya, masuknya guru PNS dari jalur honorer tersebut, bisa mengurangi kekurangan guru PNS di Loteng. Tanpa itu, dari mana Loteng bisa mengurangi
kekurangan tenaga guru. Mengingat, jumlah tenaga guru PNS Loteng yang sudah jauh berkurang. Dalam hal ini, pihaknya tidak bisa mengoptimalkan peran guru honor untuk menutupi kekurangan tenaga guru, karena ruang gerak guru honorer terbatas. Untuk itu, ujarnya, sangat penting untuk bisa menambah jumlah guru PNS dalam upaya mengoptimalkan pelayanan pendidikan di daerah ini. (kir)
(Suara NTB/ist)
“Saat ini posisi kekurangan guru yang berstatus PNS, sudah lebih dari 2.000 orang,” aku Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (5/1). Selain itu, ujarnya, banyak guru yang akan memasuki masa
sampai tahun ini tidak ada pengangkatan CPNS, khususnya lagi untuk formasi guru maka bisa dipastikan persoalan kekurangan guru kita semakin parah,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya sangat berharap, pemerintah pusat bisa memberikan perhatian khusus bagi Loteng supaya bisa memperoleh jatah formasi untuk tenaga guru. ‘’Kalaupun tidak ada kuota untuk tenaga teknis lainnya. Terpenting kuota untuk tenaga guru ada,’’ harapnya. Kalaupun untuk formasi umum tidak bisa masuk, kare-
H. Sumum
PRAKTIK - Murid Kelas II SDN 13 Mataram diajarkan cara menganyam menggunakan daun pisang. Praktik pada murid ini merupakan implementasi dari pelaksanaan Kurikulum 2013.
Tumbuhkan Kreativitas pada Anak Murid Mataram (Suara NTB) Berbagai cara dilakukan pihak sekolah untuk menumbuhkan kreativitas para peserta didik. Terlebih sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 di mana menuntut siswa kreatif, inovatif, dan mandiri. Menyadari hal itu, pihak SDN 13 Mataram terus berupaya menumbuhkan kreativitas pada para muridnya. Salah satunya melalui pemanfaatan daun pisang menjadi anyaman yang berman-
faat, Jumat (5/1). Wali Kelas II SDN 13 Mataram Nihayah, S.Pd., menjelaskan, pada hari Jumat kemarin, murid kelas II SDN 13 Mataram belajar mengasah keterampilan dengan belajar membuat anyaman dari daun pisang. Pelajaran ini, kata Nihayah, merupakan bentuk implementasi dari teori mata pelajaran Seni Budaya Keterampilan (SBK). Sebelum praktik membuat anyaman, para murid sebelumnya telah
memperoleh teori. “Jika hari-hari sebelumnya anak-anak diajarkan teori tentang pembelajaran SBK, maka hari ini (Jumat kemarin, red) secara langsung mereka mempraktikkan hasil dari teori pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya,” terang Nihayah menjelaskan. Lebih jauh Nihayah menyampaikan kegiatan praktik pembuatan anyaman dari daun pisang ini merupakan kegiatan lanjutan dari materi
pelajaran sebelumnya yang bertujuan untuk mengasah kemampuan anak-anak dalam mengolah sesuatu menjadi benda yang berkualitas dan bernilai. Kegiatan ini juga tujuannya untuk pengambilan nilai harian anak-anak yang nantinya akan membantu nilai di rapornya masingmasing. Pihak sekolah berharap agar dengan berbagai upaya yang telah dilakukannya ini, ke depan para murid dapat
tumbuh menjadi generasi yang kreatif, dan inovatif. Paling tidak, mereka dapat hidup dengan kemampuan yang mereka miliki dan pelajari saat ini. Selain itu, pihaknya pun berkomitmen terhadap segala upaya mengembangkan potensi para murid agar teraktualisasikan dalam kehidupan nyata. Sehingga dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh berdasarkan potensi yang mereka miliki. (dys)
PAUD Lestari, Bangun Karakter SMAN 4 Mataram Anak Bermodal Semangat Sabet Enam Piala
Praya (Suara NTB) Keberadaan PAUD Lestari Desa Bagu, Lombok Tengah berperan besar terhadap upaya pembentukan karakter anak-anak di Desa Bagu, Lombok Tengah. Berdiri sejak tahun 2005 silam, hingga kini PAUD Lestari telah meluluskan ratusan peserta didik dengan bermodalkan semangat. Kepada Suara NTB, Pendiri PAUD Lestari, Hery Nurdiansyah menjelaskan awal berdirinya Lembaga PAUD Lestari dihajatkan khusus untuk masyarakat yang kurang mampu dalam menyekolahkan anak-anaknya sejak dini. Di samping itu, keberadaan PAUD Lestari juga dimanfaatkan sebagai lahan pengabdian para sarjana pendidikan yang berasal dari lulusan Qamarul Huda Bagu. “Pada awal berdirinya kami pun mempunyi anak didik hampir ratusan yang membuat kami pun kewalahan di mana kami menampung anak sebanyak itu,” kenang Hery. Namun pihak pengelola PAUD tidak kehabisan akal. Pelayanan pun dilakukan menggunakan dua rumah warga untuk dijadikan tempat pembelajaran. Dengan demikian, proses pelayanan pembelajaran dapat berlangsung. Selain itu, perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas serta administrasi kelembagaan dan kemampuan anak didik selalu dievaluasi setiap enam bulan sekali. Meski dikelola secara swadaya dan hanya bermodalkan semangat, namun kualitas pengelolaan PAUD Lestari unggul. Berkat itu pula, PAUD ini pernah mendapat bantuan dari salah satu lembaga luar
Kejuaraan Silat
(Suara NTB/ist)
WISUDA - Para peserta PAUD Lestari Desa Bagu Pringgarata saat diwisuda beberapa waktu lalu. Pembangunan PAUD ini hanya bermodalkan semangat pengurus dan tenaga pengajar yang ada di lembaga pendidikan usia dini ini. negeri yang digunakannya untuk membeli tanah yang kini digunakan sebagai tempat belajar. Terbukti lulusan PAUD Lestari sebelum masuk SD sudah bisa menulis dan membaca serta sudah bisa membaca ayat pendek Alquran. Tidak saja para murid yang cukup berprestasi, guru-guru PAUD Lestari juga terbukti berkualitas. Setiap ada pelatihan dan seminar serta workshop, para guru PAUD Lestari selalu unggul. Bahkan guru terbaik untuk PAUD se Kabupaten Loteng berasal dari PAUD Lestari. Bahkan menjadi guru kedua terbaik di NTB dan nomor empat secara nasional. Prestasi tersebut sangat membanggakan. “Kami dibentuk dari semangat dan keikhlasan
yang besar,” terangnya. Lebih jauh menurut Hery, bagi masyarakat Desa Bagu keberadaan PAUD Lestari sangat bernilai. Bahkan mereka sangat mempercayai anakanak mereka masuk lembaga untuk belajar. “Bagi ibu-ibu yang bekerja sebagai buruh tani bisa meninggalkan anakanak mereka di sekolah dan mereka percayakan anakanak mereka di berada di PAUD Lestari,” urainya. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, masyarakat menuntut untuk dibangunkan TK yang kini sudah mendapat izin operasional. Termasuk juga kebutuhan untuk mendirikan Tempat Penitipan Anak (TPA) bagi masyarakat meski belum bisa terealisasi, karena terkendala keterbatasan sarana dan prasarana. (dys)
Mataram (Suara NTB) – SMAN 4 Mataram berhasil menyabet enam piala kejuaraan silat Rektor Cup II Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) yang dilaksanakan pada 25 sampai dengan 30 Desember 2017 lalu. Pihak sekolah merasa bangga, dan prestasi ini berkat latihan yang serius. Kepala SMAN 4 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., Jumat (5/ 1), mengaku bangga terhadap keberhasilan para siswanya. Meski para siswa belum menjadi juara satu, tapi menurutnya sudah termasuk sukses. “Tentu saja sekolah bangga atas prestasi yang diraih oleh putra-putri kita ini, berkat dari latihan yang serius, sehingga membuahkan hasil, walaupun belum juara satu, tapi sudah termasuk kesuksesan dalam bidang non akademik,” ujarnya. Pada kejuaraan silat itu, Siswa SMAN 4 Mataram berhasil menjadi juara II dan III
pada kelas tanding A. Di kelas tanding C putra meraih juara III, di kelas tanding C putri menyabet juara III, pada kelas tanding D Putri berhasil menggondol juara III, dan di kelas tanding E putri merebut juara III. Sementara di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang silat, siswa SMAN 4 Mataram mendapatkan juara III pada kategori tunggal putra , juga juara III untuk kategori tunggal putri. Suprapti menekankan, hasil ini membuktikan pembinaan ekstrakurikuler di SMAN 4 Mataram berjalan dengan baik. Pengembangan bakat dan minat siswa memang dilakukan pihaknya melalui penguatan ekskul. Ekskul juga mampu membuat siswa berprestasi mengharumkan nama sekolah. Ekskul yang dimiliki SMAN 4 Mataram terdiri dari sejumlah bidang, termasuk juga olahraga. (ron)
(Suara NTB/ist)
BERSAMA - Kepala SMAN 4 Mataram, Hj. Suprapti (paling kiri) bersama pembina silat (kanan) dan siswa/siswi peraih juara dalam kejuaraan silat beberapa waktu lalu.
Halaman 11
SUARA NTB Sabtu, 6 Januari 2018
Safwaturrahman Resmi Ikut Pelatnas Asian Games 2018
Mataram (Suara NTB) Impian Safwaturrahman membela tim atletik Indonesia di kejuaraan internasional akhirnya terwujud. Atlet asal Sumbawa itu resmi dipanggil mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) atletik persiapan Asian Games di Palembang Tahun 2018. Dihubungi Suara NTB di tengah-tengah menjalani pemusatan latihan daerah (Pelatda) di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (5/1) kemarin, Safwaturrahman didampingi Pelatihnya, Aria Yuniawan. Latihan di GOR akan menjadi hari terakhir baginya, pasalnya dia akan berangkat ke Jakarta mengikuti Pelatnas Asian Games, 8 Januari 2018. “Hari Senin Safwaturrahman berangkat Pelatnas. Selama di Pelatnas Safwaturrahman akan dilatih oleh saya,” ucap Pelatih Atletik NTB, Aria Yuniawan. Pelatih spesialis lompat jauh ini menjelaskan bahwa pemanggilan Safwaturrahman mengikuti Pelatnas berdasarkan surat dari Pengurus Besar
(PB)PASI yang diterima atlet dan pelatih sejak bulan Desember 2017. Namun Safwaturrahman akan berangkat ke Jakarta, 8 Oktober setelah mengurus semua surat izin dan melengkapi administrasi lainnya. Menurut Aria, pemanggilan Safwaturrahman mengikuti Pelatnas Asian Games cukup beralasan. Pasalnya atlet Pelatda Mayung NTB itu berhasil mencatatkan prestasi terbaik di kejuaraan level nasional. Belum lama ini dia berhasil meraih medali emas di Kejurnas Atletik Panglima TNI di Jawa Timur (Jatim) tahun 2017, dengan jauh lompatan 7, 97 meter. Sukses Safwaturrahman mengukir prestasi di event nasional itu mendapat simpati
(Suara NTB/fan)
LATIHAN - Atlet atletik, Safwaturrahman saat menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram Jumat (5/1). dari pihak PB PASI. Oleh karena itu PB PASI memanggil Saf-
waturrahman mengikuti Pelatnas persiapan Asian Games
2018 di Jakarta dan Palembang, 8 Januari 2018. (fan)
Koni KLU Targetkan Empat Emas di Porprov Tanjung (Suara NTB) KONI Kabupaten Lombok Utara (KLU) mematok target empat emas pada Pekan Olahraga Provinsi NTB 2018 mendatang. Untuk menggapai target itu, KONI menerjunkan 32 atlet. Ketua KONI Lombok Utara, Fajar Marta, S.Sos., Jumat (5/1) mengungkapkan, target medali emas tetap dibebankan kepada para atlet taekwondo, pencak silat dan atletik. Diyakini pada beberapa cabang olahraga, atlet asal Lombok Utara bisa bersaing dengan atlet daerah lain. Selain itu, Fajar yang juga Ketua KPUD Lombok Utara ini menaruh optimisme pada para atlet cabang tenis meja, bulu tangkis dan voli. Sementara pada cabang sepak bola, Fajar tak memberi target tinggi karena beratnya persaingan pada Cabor tersebut. “Target kita ini tidak muluk-muluk karena kita punya atlet tekondo dan pencak silat yang sudah terbukti kualitasnya,” ungkap Fajar. Penyelenggaraan Porprov NTB sendiri masih cukup lama yakni berlangsung pada Nopember 2018. Masih ada banyak waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Pengurus Cabor maupun para pelatih dalam.mempersiapkan masing-masing atlet.
KONI sambung dia, telah memutuskan untuk menurunkan sebanyak 32 atlet dari sejumlah cabang yang dilombakan. Jumlah atlet yang banyak itu memiliki konsekuensi anggaran yang tidak sedikit. Anggaran hibah yang diterima pada APBD murni 2018 diyakininya belum cukup untuk mendukung seluruh biaya operasional atlet selama bertanding. “Kita menaruh harapan besar kepada pemerintah daerah untuk membantu kita dalam segi pendanaan para atlet. Mereka sudah banyak mengharumkan nama Lombok Utara baik di kancah provinsi maupun Nasional,” paparnya. Terhadap harapan tambahan dana KONI tersebut, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin SH., MH., tak menyangkal atlet-atlet KLU masih mengjadapi banyak kendala dalam persiapannya menghadapi perlombaan. Kekurangan umumnya mengarah pada sarana dan prasarana latihan. Meski dihadapkan pada berbagai kekurangan namun atlet KLU sudah banyak yang meneorehkan prestasi. Atlet KLU khususnya pada cabor atletik sudah membuktikan kemampuannya hingga ke jenjang nasional dan internasional. (ari)
(Suara NTB/fan)
KATA PERORANGAN - Salah seorang atlet karate sedang memainkan kelas Kata perorangan di Kejuaraan Karate Terbuka Walikota Mataram Cup II di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram Jumat (5/1).
Kejuaraan Karate Walikota Cup II Libatkan Ratusan Atlet Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Karate Terbuka yang digelar di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (5/ 1) mendapat simpati banyak atlet dari kabupaten/kota di NTB. Kejuaraan Walikota Mataram Cup II (dua) itu melibatkan sebanyak 966 atlet dari 43 kontingen yang berasal dari sejumlah perguruan karate binaan FORKI NTB. Ketua Harian FORKI NTB, AKBP (Purn.) Muksin yang diwawancara Suara NTB diselasela Kejurda berlangsung mengatakan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan karate terbuka tahun ini lebih benyak dari jumlah peserta tahun sebelumnya. Hal itu diakuinya karena pembinaan atlet karate di berbagai kabupaten /kota di NTB telah berjalan dengan baik. “Kalau dulu peserta kurang lebih 700 ratus atlet. Tahun ini peserta sangat banyak, diikuti hampir seribu atlet,” ucapnya. Banyaknya peserta yang
ikut di kejuaraan tahun ini diakui Muksin karena cukup banyak perguruan karate yang terlibat. Yakni terdapat sebanyak 43 kontingen dari kabupaten/kota di NTB dan ditambah kontingen dari Jawa Timur dan Bali. Muksin berharap dengan besarnya jumlah atlet yang ambil bagian di event itu dapat melahirkan atlet-atlet muda NTB yang berkualitas. Pasalnya lewat event itu pihak FORKI NTB juga akan memantau sejumlah atlet potensial yang dapat mewakili NTB di level nasional. Terpisah, Ketua Panitia, Ahwan melaporkan bahwa kejuaraan yang dibuka oleh Kadispora NTB, Hj Husnanidiaty Nurdin itu di ikuti 966 atlet dari kabupaten/kota, serta diikuti oleh atlet Jatim dan Bali. Event yang akan berlangsung tiga hari itu (5-7 Januari) itu mempertandingkan 356 kelas, dari semua kategori, yakni usia dini hingga senior. (fan)
(Suara NTB/ist)
LAPORAN - Ketua Panitia Penyelenggara, Zainuddin memberikan laporan penyelenggaraan KejuaraanTenis MejaTerbuka“Zainuddin Cup I”, Jumat (5/1), di GOR Mampis Rungan Sumbawa.
Bupati Sumbawa Buka Kejuaraan Tenis Meja Se-NTB SumbawaBesar(SuaraNTB)Bupati Sumbawa, diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, Ir. A. Yani membuka secara resmi Kejuaraan Tenis Meja Terbuka “Zainuddin Cup I” Divisi Dua Tunggal Putra Se-Nusa Tenggara Barat, Jumat (5/1), di GOR Mampis Rungan Sumbawa. Ketua Panitia Penyelenggara, Zainuddin, S.Sos dalam laporannya menyebutkan sebanyak 64 orang atlet dari berbagai kabupaten/kota se-NTB ikut berlaga dalam kejuaraan ini. Dengan rincian 10 orang atlet dari Bapenda NTB, 10 orang atlet dari Kab. Lobar, 2 orang atlet dari Kota Mataram, 14 orang atlet dari Kab. Sumbawa, 6 orang atlet dari Kab. Lotim, 9 orang atlet dari Kab. Dompu, 8 orang atlet dari Kab. Bima, dan 3 orang atlet masingmasing dari Kab. Lombok Utara dan Kota Bima.
Kegiatan tersebut menurut Zainuddin, terselenggara atas kerjasama Pusat Pelatihan Tenis Meja Rovizan Club dengan PTMSI Kab. Sumbawa didukung oleh KONI Sumbawa dan PTMSI Prov. NTB. Bupati Sumbawa dalam sambutannya berpesan kepada jajaran pengurus cabang PTMSI Kabupaten Sumbawa untuk terus melakukan terobosan ataupun inovasi agar olahraga tenis meja dapat digemari oleh masyarakat terutama kalangan anak-anak muda dan pelajar. Beliau sangat mengapresiasi penyelenggaraan even kejuaraan tenis meja terbuka ini, karena semakin banyak eveneven kompetisi seperti ini, maka semakin tinggi jam terbang para atlet, yang tentunya dapat menambah motivasi dan rasa percaya diri dalam mengembangkan bakat dan profesionalitasnya. (arn)
SUARA NTB
Sabtu, 6 Januari 2018
Halaman 12
Penyanyi Ajang Pencarian Bakat Asal Lombok Luncurkan Lagu Baru
(Suara NTB/ist)
DIAMANKAN - Tiga terduga pelaku penyalahgunaan narkoba saat diamankan di Mapolres Lotim, Jumat (5/1).
Diduga Konsumsi Sabu
Tiga Warga Diringkus Aparat Selong (Suara NTB) Sebanyak tiga warga di Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong ditangkap aparat Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Lombok Timur (Lotim). Ketiganya diamankan saat sedang mengkonsumsi narkoba di salah satu rumah milik pelaku. Mereka adalah AJ alias Ayik, HR dan F. Kasat Narkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan,
menjelaskan para pelaku diamankan di tempat kejadian perkara dan diduga sedang mengkonsumsi sabu. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah kotak kacamata warna biru di dalam lemari bagian atas. Setelah dibuka berisi narkoba jenis sabu dan di dalam senter kosong warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu. Rincian barang bukti yang berhasil diamankan berupa, 4
bungkus klip plastik narkoba jenis sabu berat bruto 6 gram, satu bua kaca silnder, skop plastik, korek gas dan bong alat penghisap sabu. Dari hasil interogasi bahwa barangbarang tersebut diakui adalah milik AJ yang dibeli dari salah seorang yang tidak diketahui identitasnya. “Saat ini ketiga pelaku masih dalam pemeriksaan dan pengembangan di Satresnarkoba Polres Lombok Timur,” ujarnya. (yon)
Museum NTB akan Perluas Ruang Pameran Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini jumlah koleksi museum mencapai 7.600an koleksi benda-benda bersejarah. Jumlah itu belum termasuk koleksi kategori non benda yang sebagiannya ada di tengah-tengah masyarakat. Meski memiliki koleksi mencapai ribuan benda bersejarah, namun baru hanya 10 persen saja yang dapat dipajang di ruang pameran. Sebabnya ialah karena ruang pameran yang sempit dan tidak mampu menampung koleksi terlalu banyak. “Yang dipajang 10 persen. Sisanya di gudang karena tidak muat tempat untuk pemajangan. Terbatas tempat, sehingga akan bergilir. Yang sudah lama masuk gudang, bergilir,” kata Kepala Museum NTB, Zubair Muslim, Jumat (5/1). Zubair mengaku sebagai bagian tak terpisahkan dari pengembangan pariwisata, kemampuan menampung ruang pameran yang hanya 10 persen dimiliki museum memprihatinkan. Padahal ada banyak koleksi yang perlu dilihat masyarakat. Pemerintah pun kata dia, mulai tahun 2018 ini akan memulai perluasan gedung pameran dan diprediksi selesai tahun 2019 mendatang. Rencananya, gedung pameran yang diakuinya sudah memiliki de-
sain pembangunan nantinya berkpasitas paling tidak mampu menampung 50 persen dari jumlah koleksi. Hal itu penting agar semakin memperbanyak ilmu bagi masyarakat. “2018 ini Insya Allah rencana perluasan tempat pameran gedung, sudah ada desain gedung. Bisa menampung 50 persen,” kata Zubair menjelaskan. Dikatakan Zubair, untuk perluasan gedung pameran dibutuhkan biaya hingga Rp 30 miliar. Anggaran pembangunan tersebut juga dihajatkan untuk mempersiapkan kegiatan geopark Rinjani tahun 2019 mendatang, di mana salah satu pusat kegiatan akan dilaksanakan di museum. Dengan demikian, Museum
HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3658CG NOKA/NOSIN :MH1JFB125DK176318/ JFB1E-2118071 AN. IMAM KURNIAWAN ARIANUSA HLG DSKTR JL.LINGKAR HILANG STNK R2 SUZUKI DR3657DA NOKA/NOSIN MHDRC11STJ-200775/ E107-ID-498909 AN. I KOMANG SUPARWATA HLG DSKTR JL. RAYA PARIWISATA GUNUNG SARI
NTB akan menjadi corong Indonesia yang memilih NTB sebagai tuan rumah bagi tamu-tamu daerah dan luar negeri nanti. Di samping memperluas gedung pameran, museum dalam rangka menyambut kegiatan Unesco Geopark Rinjani juga akan menambah koleksi dengan koleksi museum Rinjani. Hal ini diperuntukkan memudahkan pengunjung dan peserta kegiatan memahami Rinjani. “Jadi segala info tentang gunung Rinjani akan ada di museum,” tukasnya. (dys)
RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
Mataram (Suara NTB) Setelah lama vakum, penyanyi jebolan ajang pencarian Nez Academy, Fredy Lona akhirnya kembali ke dunia tarik suara dengan meluncurkan Lagu pertamanya berjudul Kembalilah. Lagu tersebut merupakan garapan penyanyi yang lebih dikenal dengan nama Frelo tersebut bersama produser musik Dionaldy Iqbal. Frelo, usai dialog interaktif di Radio Global FM Lombok, Kamis (4/1) mengatakan, lagu pertamanya tersebut sudah diluncurkan pada bulan Oktober 2017 lalu. Pria asli Lombok ini menuturkan, lagu Kembalilah sebenarnya sudah ditulis sejak lama. Namun setelah bertemu dengan produser musik lirik dan musik dari lagu, Kembalilah mengalami sedikit perombakan. Lagu pertama ini keluar setelah dirinya menjadi juara tiga audisi musik di Net Talent Management dan dikontrak. ‘’Jadi sebulanan cari produser musik, kemudian ketemu dan dilakukan sedikit koreksi musik dan lagunya sehingga lagu Kembalilah ini jadi,’’ katanya. Ia juga mengaku sedang mempersiapkan peluncuran Lagu keduanya. Di lagu kedua ini, dirinya bekerjasama dengan putra daerah NTB. Namun, Lagu tersebut masih dirahasiakan. Saat itu, Frelo
RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
Fredy Lona juga mengatakan sudah jatuh menyukai dunia tarik suara sejak lama. Karena itulah, sejak SMA dirinya sering mengikuti audisi. Langkah ini menurutnya merupakan salah cara untuk bisa masuk ke industri musik tanah air. Apalagi, sejauh ini industri musik rata-rata masih berada di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. “Supaya bisa didengar sebenarnya cara yang paling gampang dan paling cepat itu, ikut audisi. Ya udah cobain audisi,”
katanya. Audisi yang dilalui pun tidak mudah. Dia mengaku seringkali gagal hingga akhirnya mengikuti audisi the voice Indonesia 2013. Saat itu,
LOWONGAN
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
Frelo masuk finalis namun masuk eliminasi. Pengalaman jadi finalis di The Voice Indonesia membuatnya semakin semangat untuk berkarir di industri musik. “Di situ saya mikir walaupun anak daerah kayaknya saya diperhitungkan nih. Jadi saya tambah PD,’’ akunya. Sampai akhirnya, di tahun yang sama dirinya mengikuti audisi Nez Academy. Di ajang pencarian talent-talent yang langsung dilakukan oleh Agnes Monica itu, Frelo mendapat juara dua dan membuat namanya menanjak naik di belantara musik Indonesia. Akan tetapi, karena harus mengurus bisnis keluarga, ia akhirnya meninggalkan dunia tarik suara selama beberapa lama. Akan tetapi, bakat menyanyinya membuatnya kembali mengikuti audisi di Net Talent Management dan meraih juara tiga. Hingga akhirnya terciptalah Lagu kembalilah. “Aku sebenarnya sudah produksi dua Lagu. Akan tetapi, Lagu Kembalilah ini diluncurkan terlebih dahulu karena waktunya dinilai tepat, seiring dengan kembalinya Frelo ke dunia musik. Sementara Lagu lainnya masih di simpan dan rencananya akan diluncurkan juga setelah selesai promo Lagu pertama,” tuturnya. (dha)
SALON SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081
zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 6 Januari 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Sabtu,6 Januari 2018
Perkuat Sosialisasi, Cegah Politik Uang POLITIK uang atau money politics adalah terminologi musiman yang kerap muncul setiap kali suksesi berlangsung. Dalam berbagai bentuk suksesi, politik uang sepertinya masih dianggap sebagai salah satu strategi yang bisa menggaransi kemenangan. Namun, sesungguhnya, politik uang adalah cerminan dari praktik politik yang miskin kreativitas. Ada begitu banyak contoh yang sudah mulai mengemuka bahwa upaya memengaruhi pemilih melalui kekuatan uang tidak selalu membawa kemenangan. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang baru saja melantik 33 kepala desa di Dompu, tempo hari menyoroti soal banyaknya kepala desa petahana yang gagal terpilih kembali. Padahal, biasanya mereka memiliki akses kekuasaan dan dana yang lebih besar ketimbang kandidat lainnya. “Ini adalah fenomena yang harus jadi perhatian, ternyata dengan uang anggaran desa, dengan dana desa ada beberapa petahana yang tidak bisa memikat hati rakyatnya dengan uang itu,” ujar Bambang. Fenomena di Dompu ini bisa menjadi pertanda bahwa zaman sudah bergeser. Di era komunikasi yang membuat semua serba terbuka dan mudah diakses serta disebarluaskan ini, praktik politik yang menyimpan bau busuk akan semakin sulit untuk dipendam. Bandul politik bisa jadi telah bergeser menuju strategi yang berbasiskan kreativitas dalam memenangkan hati pemilih. Sementara, politik transaksional, kemungkinan hanya menjadi mainan segelintir elit yang masih merasa memiliki hak eksklusif untuk “menjual” tiket menuju pentas pencalonan di Pilkada. Hak ini pun mulai mendapatkan saingan dengan munculnya calon perseorangan di berbagai daerah. Dinamika semacam ini memang perlu terus dijaga momentumnya dari suksesi yang satu ke suksesi yang lain. Karena itulah, pembentukan Satgas anti politik uang seperti yang disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli, Jumat (5/1), patut untuk disambut. ‘’Polda NTB sudah siapkan satgas anti money politics. Saya harap kita warnai Pilkada kita yang bebas money politics,’’ ujarnya. Upaya kepolisian untuk memantau, mengawasi dan membantu penyelenggara dalam menindak politik uang harus juga didukung oleh masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, politik uang tentu akan sulit untuk dikikis. Pembangunan kesadaran masyarakat ini pula yang perlu menjadi salah satu fokus para penyelenggara dalam upaya membangun tradisi suksesi yang sehat di Pilkada serentak 2018. Upaya untuk mengedukasi masyarakat bisa dilakukan dengan mendorong kampanye yang lebih mengena dan massif. Misalnya, melalui media digital dan media massa. Harus ada upaya yang lebih kuat untuk mendorong masyarakat mengenali para calon pemimpinnya. Masyarakat perlu diajak untuk memahami bahwa komparasi yang berbasiskan pengumpulan informasi-informasi mengenai calon pemimpin adalah hal yang mutlak dilakukan sebelum menentukan pilihan. Dengan adanya fase tersebut, maka diharapkan masyarakat akan menentukan pilihannya berdasarkan kualitas dan kapasitas yang telah dimiliki oleh calon pemimpin. Saat ini, kecenderungan untuk menentukan pilihan berdasarkan katagori-katagori yang keliru masih kerap ditemukan. Misalnya, memilih pemimpin hanya karena mengenalnya secara pribadi. Padahal, mengenal seseorang tidak menjamin orang tersebut cukup layak untuk memimpin sebuah daerah. Para pemilih, perlu diberikan akses yang lebih banyak dengan informasi yang lebih memadai terkait rekam jejak dan kualitas para calon pemimpin kita. Jika informasi-informasi itu tersedia, maka pemilih bisa dengan leluasa melakukan komparasi antara calon yang satu dengan yang lainnya. Hasilnya adalah pilihan yang benar-benar berdasarkan kalkulasi yang rasional, bukan karena sogokan atau karena politik uang. (*)
OPINI
Halaman 14
’’Obituary, Menembus Batas Lokalitas’’ BITUARY, kata ini terasa asing bagi saya. Mengetahuinyapun saat salah seorang pemeran utama, Kang Ari Garmono memposting poster film pendek tersebut via media sosial, sayapun kebagian tag. Melalui bantuan mbah Google, saya menemukan artinya. Sesaat saya terperanjat, Obituary maknanya “berita kematian atau berita duka”. Saya berpikir mungkin film ini semacam film horor atau sejenisnya. Ah, sayapun penasaran. Tidak ada bocoron sama sekali terkait film ini. Sekilas saya mendengar proses pengambilan gambar dilakukan di Kota Tua Ampenan. Kota yang dihuni beragam etnis, Tinghoa, Arab, Bugis dan tentu saja Sasak tulen. Informasi lain yang berkembang, Obituary merupakan film Indie kesekian karya anak muda Lombok, Trish Pradana. Bully Billa, Kecepret karya lainnya yang fenomenal. Bisa ditebak karya orang-orang “gila” keren ini. Semua proses produksi dilakukan sukarela. Seluruh pemain dan kru tanpa dibayar serupiahpun. Tapi Insya Allah mendapat HondA (Honor dari Allah). Jumat, 29 Desember 2017 pukul 20.00 di Gedung Hakka Dasan Tereng Narmada, Obituary tayang perdana. Sambutan masyarakat NTB cukup luar biasa. Dari target penjualan 2000 tiket, 70 % laris terjual dengan harga Rp 15.000/tiket. Begitupun marchindise berupa kaos yang dijual Rp 100.000. Dengan cara apa lagi para manusia “gila” itu mendapatkan dukungan? Masyarakat harus diedukasi, belajar memberikan apresiasi atas karya orang lain. Syukur-syukur ada yang memberikan catatan. Bahagia tentu saja. Lantas pemerintah ke mana????? Edukasi tidak berhenti di situ. Detik-detik menuju pemutaran film, host acara memberitahukan tata tertib bagi penonton. HP silent, tidak diperkenankan mengambil gambar, dan titik pointnya “tidak
Oleh : Nur Janah (Aktivis Perempuan) boleh merekam”. Kita melawan pembajakan. Anak-anakpun ingin ikut menonton. Sebelum saya mengajaknya, perlu menanyakan ke tim produksi. Apakah film tersebut bisa dinikmati semua umur. “Boleh ditonton anak-anak, ada edukasi di film ini “, jawaban yang menggembirakan. Kamipun tidak menyia-nyiakan waktu. Berangkat naik motor menuju lokasi ditemani gerimis. Semua lampu dipadamkan tanda film mulai diputar. Penonton menyimak tanpa suara. Sesekali terdengar tawa riuh menemukan adegan yang menggelikan. Pundak saya tiba-tiba digerakkan Bre, Bu, bu, bu…. kenapa Pak Kasim salat di tempat orang Cina itu? Saya tidak langsung menjawabnya dan meminta untuk fokus nonton dulu sampai selesai. Setelah film rampung, sayapun menjelaskan. Ibu : Bre sayang, dimanapun kita salat yang penting niat kita semata-mata untuk Tuhan kita, Allah SWT. Bre : Ooooo, Bre tahu, kita kan tinggal di rumah orang Hindu. Kita selalu ngaji dan salat juga, iya kan bu? Ibu : Bintang buat Bre. Potret Kebaragaman Kita Komnas HAM menyampaikan laporan tahunan 2016 tentang kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Terjadi peningkatan kasus intoleransi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sepanjang 2016, berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas HAM, tercatat 97 kasus. Data ini meningkat, karena pada 2014 tercatat 76 kasus dan 87 kasus pada 2015. Jawa Barat adalah daerah dengan jumlah aduan tertinggi, sebanyak 21 pengaduan. Di urutan kedua DKI Jakarta dengan 19 pengaduan. Komnas HAM melihat adanya
RADIO
negative solidarity terkait dengan penutupan rumah-rumah ibadah di berbagai daerah. Penutupan gereja di Indonesia bagian Barat kemudian menjalar menjadi aksi penolakan terhadap pembangunan masjid di Manado, Sulawesi Utara dan Bitung. Bahkan, ada penolakan jamaah tabligh di bandara NTT. Selain itu, Komnas HAM juga mencatat bahwa pelaku intoleran masih didominasi oleh pemerintah daerah karena membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui kewenangan dan kebijakannya yang tidak selaras dengan HAM. Bagaimana dengan NTB? Potret toleransi kita salah satunya bisa dilacak dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan LembagaLembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. IDI 2016 mencapai angka 65,41 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 65,08. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori ”sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 2015-2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebe-
basan Sipil yang naik 13,47 poin (dari 51,59 menjadi 65,06), (2) HakHak Politik yang naik 0,97 poin (dari 61,11 menjadi 62,08), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang turun 17,23 poin (dari 88,36 menjadi 71,13), (sumber, BPS NTB). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan NTB dengan potret toleransi cukup baik dengan naiknya point indikator kebebasan sipil. Film ini merupakan titik balik dari kondisi bangsa saat ini. Sebuah refleksi kebangsaan dengan cermin besar NTB. Merapatkan kembali kehidupan yang mulai terserak karena perbedaan. Dan menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada yg benar-benar mati, karena dari kematianpun memberi kehidupan. Serupa Pak Kasim yang hidup dari kerja menjaga tempat bersemayamnya kematian. (*)
Polda NTB siagakan Satgas Anti ‘’Money Politics’’ Mengawal masyarakat mencari pemimpin yang bersih
*** Syarat diperketat, cetak sawah baru hanya 145 hektar Yang paling penting realisasinya
***
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 6 Januari 2018
Serapan Anggaran Pemprov NTB Hanya Naik 0,2 Persen Mataram (Suara NTB) – Tahun 2017, serapan anggaran Pemprov NTB lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, serapan APBD 2017 hanya naik sebesar 0,2 persen dibandingkan 2016 lalu. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Syamsudar menyebutkan realisasi belanja APBD hingga 31 Desember 2017 sebesar 95,42 persen atau Rp 5,292 triliun dari pagu Rp 5,490 triliun. Tahun 2016, realisasi belanja mencapai Rp 95,22 persen atau Rp 3,764 triliun dari pagu Rp 3,953 triliun. Meskipun realisasi belanja meningkat tahun 2017 lalu. Namun, terjadi peningkatan sebesar 0,2 persen. “Pimpinan daerah secara rutin dan berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian realisasi APBD yang dilakukan masing-masing SKPD melalui rapat pimpinan,” kata Syamsudar di Mataram, Jumat (5/1) siang. Ia merincikan, realisasi belanja langsung dan tidak langsung APBD 2017. Belanja langsung dapat direalisasikan sebesar Rp 2,625 triliun atau 94,28 persen. Sedangkan belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 2,667 triliun atau 96,54 persen. Sementara tahun sebelumnya, realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 2,045 triliun atau 96,18 persen. Serta belanja langsung sebesar Rp 1,718 triliun atau 94,10 triliun. Syamsudar menambahkan langkah-langkah yang dilakukan untuk mempercepat realisasi anggaran adalah melakukan penjadwalan kegiatan yang lebih rasional khususnya terhadap belanja modal dan belanja barang/jasa yang melibatkan pihak ketiga. Kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi regulasi yang menghambat pencairan belanja APBD. Selain itu, mengoptimalkan sumber daya yang ada guna percepatan realisasi APBD. “Membentuk tim percepatan pembangunan daerah guna dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya percepatan realisasi APBD,” ujarnya. Terkait dengan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pihaknya meminta kementerian terkait untuk segera mengeluarkan juklak dan juknis. Pasalnya, ada juklak dan juknis yang keluar pada pertengahan tahun. Sehingga hal inilah yang menyebabkan terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa yang berimplikasi terhadap Syamsudar pelaksanaan kegiatan atau proyek yang terlambat. (nas) (Suara NTB/nas)
Peningkatan Pendapatan Pemodal Lebih Cepat Dibandingkan Warga Miskin Dari Hal. 1 ‘’Saya kira langkah kita dalam posisi yang lebih baik menggenjot di garis bawah, penanggulangan kemiskinan. Kalau yang di atas garis kemiskinan ini disasar oleh investasi-investasi non pemerintah, seperti sekarang pengembangan KEK Mandalika dan lainnya,” katanya. Apakah meningkatnya ketimpangan atau kesenjangan itu akibat menjamurnya retail-retail modern di NTB? Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan hal itu mungkin saja. Pasalnya, keberadaan retail modern mempengaruhi dan mengancam pasar-pasar tradisional atau kios-kios tradisional.
Menurutnya, hal ini yang perlu dikaji lebih jauh. Sejauh mana dampak keberadaan retail modern terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Artinya, sejauh mana pengaruh keberadaan retail modern yang ada bagi masyarakat yang dulunya tidak miskin kemudian menjadi miskin. Pemberian izin berdirinya retail modern ini merupakan kewenangan bupati/walikota. Rosiady mengatakan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengimbau bupati/walikota supaya lebih teliti dan memperketat pemberian izin retail modern. “Itu sudah ada kebijakan beliau (gubernur),” tandasnya. (nas)
Proses Pergantian Pengurus Dari Hal. 1 Rosiady menambahkan, pengurus BPPD NTB berasal dari asosiasi-asosiasi yang bergerak dalam bidang pariwisata. Dispar NTB telah bersurat ke asosiasi pariwisata yang ada di daerah ini untuk mengirim perwakilan mereka yang akan duduk menjadi calon anggota atau pengurus BPPD. Ia memastikan, proses seleksi pengurus BPPD NTB ini akan segera dilakukan. Dan ditargetkan Januari ini sudah ada hasilnya. Sebelumnya, dalam rapat pimpinan lengkap beberapa hari lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta agar seleksi pengurus BPPD NTB segera dilakukan. Ia juga meminta supaya dilakukan evaluasi terhadap BPPD NTB. Pasalnya, ada salah satu anggota BPPD NTB yang menjadi pengacara atau kuasa hukum salah seorang warga yang menggugat lahan pembangunan Poltekpar Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Pada tingkat kasasi yang diajukan penggugat, Pemprov dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Mataram. Berdasarkan UU No. 10 tentang Kepariwisataan pasal 44 bahwa BPPD NTB terdiri
atas dua unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana. Pembentukan unsur penentu kebijakan BPPD NTB difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Struktur organisasi unsur penentu kebijakan terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan lima orang anggota.Keanggotaan unsur penentu kebijakan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor 556-352 Tahun 2014 dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. Unsur penentu kebijakan sebagaimana diatur dalam pasal 45 terdiri atas 9 (sembilan) orang yang terdiri atas beberapa wakilyakni wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang, yaitu APII NTB, PHRI NTB, HPI NTB, dan Asita. Kemudian wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang, yaitu APINDO dan media massa.Selanjutnya, wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang, yaitu PT. Garuda Indonesia.Serta pakar/ akademisi 2 (dua) orang, yaitu Akpar Mataram dan Unram. (nas)
Polda NTB Siagakan Satgas Anti ’’Money Politics’’ Dari Hal. 1 Satgas tersebut bekerja untuk memantau, mengawasi, dan membantu penyelenggara dan pengawas Pilkada untuk menindak politik uang. Yang paling lazim dengan istilah serangan fajar. Firli mengatakan, calon kepala daerah yang menggunakan politik uang dalam meraih suara rakyat berpeluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya dan berujung pada perilaku korup. ‘’Kalau kepala daerah mencari dan mendapatkan kekuasaan dengan uang. Pasti nanti begitu dia berkuasa, dia cari uang,’’ katanya. Dia berharap, masyarakat NTB
menggunakanhakpilihnyadengan cerdas, seperti dengan pertimbanganvisiyangditawarkan para calon kepala daerah. Tidak menyandarkan pilihannya dari iming-iminguang. ‘’Jadi kita pilih calon yang tanpa memberikan iming-iming uang. Money politics itu ada ketentuan pidananya,’’ kata Kapolda. Selain satgas antimoneypolitics, Polda NTB juga menyiapkancyber troop yang mengawasi kampanye hitam, khususnya yang bergelimang di dunia maya lewat media sosial. “Agar rakyat tidak terprovokasi ujaran kebencian. Ada satgas yang memonitor,” tandasnya. (why)
Halaman 15
’’Deadlock’’, Gelar Perkara Tiga Kasus Sonokeling Mataram (Suara NTB) Gelar perkara kasus illegal logging di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB bersama Kepolisan dan TNI, deadlock Jumat (5/1). Gelar perkara kasus kehutanan ini untuk jenis kayu sonokeling yang semakin jadi incaran mafia ini, belum pada satu kesimpulan karena masih ada beda pendapat soal keterlibatan tersangka, aturan dan barang bukti. ‘’Intinya penyelidikan kasus ini belum selesai, ini masih berlanjut. Jadi kami belum bisa sampaikan, karena belum ada kesimpulan,” kata Kabid Perlindungan Hutan, Konservasi SDA dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK Provinsi NTB Mursal, SP., M.Si kepada Suara NTB usai gelar perkara. Tidak dijelaskan poin perbedaan pendapat antara penyidik, Polri dan TNI dalam kasus tersebut. “Ini eksklusif bagi kami di internal tim,” cetusnya. Tiga kasus ini sebelumnya terjadi November 2017. Pengamatan Suara NTB, gelar perkara berlangsung di Laboratorium Lingkungan Hidup sejak pagi hingga menjelang salat Jumat. Perbedaan pendapat diketahui soal aturan yang menjerat tersangka dan aturan tegas untuk
proses hukum lanjutan barang bukti dan tersangka. Sementara penyidik Polhut pada Dinas LHK sudah menyodorkan regulasi dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Tiga kasus itu, pengangkutan 320 kayu sonokeling menggunakan tronton. Barang bukti disita Kelompok Pengamanan Hutan (KPH) Rinjani Barat. Kasus kedua pengangkutan sonokeling dengan modus mobil box. Kasus ketiga, pengungkapan tiga truk pengangkutan sonokeling di kawasan hutan Mareje oleh Kodim 1606/Lombok Barat. Mursal menjelaskan, salah satu yang membuat alot, tiga kasus ini belum jelas tersangkanya. Karena upaya mengha-
(Suara NTB/ist)
DIAMANKAN - Salah satu truk pengangkut kayu sonokeling yang diamankan di Dinas LHK Provinsi NTB. Kayu berasal dari hutan Mareje Lombok Barat. dirkan pelaku belum bisa dilakukan. “Para pelaku tidak kooperatif menghadiri panggilan penyidik. Ini salah satu kendalanya,” kata Mursal. Seperti dalam kasus penangkapan kayu yang sumbernya dari kawasan Mareje, Sekotong Lombok Barat di RTK 13 dan RTK 13. Kasus ini sebenarnya sudah menetapkan dua tersangka, RR dan Dir.
“Kedua tersangka belum dapat diperiksa karena tidak kooperatif. Apalagi keberadaan tersangka di Pulau Jawa,” tambah Penyidik PPNS Polhut NTB Astan Wirya, SH.,MH. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e dan atau pasal 16 jo pasal 88 ayat 1 huruf a dan atau pasal 87 ayat
1 huruf c jo pasal 12 huruf m dan atau pasal 94 ayat 1 huruf a dan d UU nomor 18 tahun 2013 tentang P3H. Gelar perkara dihadiri Dandim Lobar Letkol. Czi Djoko Rahmanto dan Polda NTB diwakili Kompol Ridwan dari Pengawas Penyidik Polda NTB. LAntaran belum ada kesepakatan, gelar perkara akan diagendakan lagi. (ars)
Yayasan Dharma Laksana Tandatangani MoU dengan STAHN Gde Pudja Mataram Mataram (Suara NTB) Penandatanganan kerjasama atauMemorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Ketua Yayasan Dharma Laksana, Ir. I Made Slamet,M.M dengan Ketua STAHN Gde Pudja, Mataram Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos, M.Si,M.Pd, Selasa (2/1) lalu. Acara dilaksanakan dengan sangat sederhana di halaman belakang yayasan dihadiri oleh rombongan STAHN Gde Pudja Mataram yang berjumlah sekitar 30 orang serta pengurus dan pimpinan unit Yayasan Dharma Laksana. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini
merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian pada masyarakat. Disamping itu, kedatangan rombongan juga untuk mengukuhkan simakrama, karena keberadaan STAHN Gde Pudja tidak lepas dari perjalanan sejarah Yayasan Dharma Laksana. Wijana berharap penandatanganan kerjasama ini memberikan ruang pengabdian bagi institusi untuk turut andil mengembangkan sumber daya umat Hindu bersama yayasan. Di samping itu kunjungan ini juga dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti ke 72 Kementerian Agama RI
Dari Hal. 1
masing masing daerah yang tidak seragam membuat kegiatan penindakan dan pencegahan tidak efektif. Ia mencontohkan, masih ada pemda yang samasekali tidak mengalokasikan anggaran untuk Satgas. Dampaknya tidak ada aksi pencegahan, apalagi penindakan oleh tim Saber Pungli. ‘’Di beberapa tempat, sejumlah pelayanan itu zona nyaman pungli. Nah, kalau pungli dibiarkan, saya khawatir di daerah ini akan banyak lahir generasi koruptif,’’ katanya. Pungli tidak saja mengganggu pelayanan publik, lebih itu dia melihat akan menjadi parasit yang akan menggerogoti anggaran publik. Akibat kinerja yang belum optimal sebagai dampak minimnya support
dengan memberikan bantuan natura bagi anak-anak Panti Asuhan/LKSA. Ketua Yayasan, Ir. Made Slamet,M.M. mengucapkan terima kasih kepada pihak STAHN Gde Pudja yang bersedia membantu yayasan. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan melalui Pasraman Sad Dharma Dwijendra yang dikelola yayasan. Kegiatannya antara lain memberikan pelatihan mejejaitan yang dilengkapi dengan penjelasan tatwanya, terutama bagi umat Dharmika . Juga ada latihan yoga bagi anggota pasraman dan ibuibu yang berminat. (r)
(Suara NTB/ist)
MOU - Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Ketua Yayasan Dharma Laksana, I Made Slamet, dengan Ketua STAHN Gde Pudja, Mataram I Nyoman Wijana, Selasa (2/1) lalu.
Kinerja Satgas Saber Pungli Harus Dievaluasi Menurut dia, belum terlihat upaya yang signifikan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Saber Pungli di tingkat Provinsi NTB, bahkan sampai kabupaten dan kota. ‘’Contoh, masih minimnya alokasi anggaran operasional pada UPP di provinsi, kota maupun kabupaten. Hal ini berdampak lemahnya kinerja UPP dalam memberantas dan mencegah pungli,” kata Adhar Hakim kemarin. Dalam pelaksanaannya, UPP Saber Pungli dibebankan ke daerah melalui SK gubernur wali kota dan bupati. Kebijakan pimpinan di
anggaran itu, ia belum melihat profesionalisme kinerja tim Satgas. ‘’Kecenderungan angka- angka pungli masih tinggi. Di beberapa daerah kita masih lihat ini,’’ ungkapnya. Oleh sebab itu pada tahun 2018 ia berharap kinerja UPP dalam memberantas pungli lebih efektif. Tidak saja terkait OTT, tetapi juga pencegahan pungli. ‘’Salah satunya dengan cara penganggaran operasional UPP yang lebih proporsional,’’ sarannya. Skema pemberantasan dan pencegahan pungli oleh Satgas juga dimintanya ada kesamaan persepsi. Karena perbendaan pandangan soal pencegahan dan penindakan, akan mempengaruhi kinerja
Di NTB, Kasus Suap dan Gratifikasi Mendominasi Dari Hal. 1 Selain kedua kasus tersebut, dia menambahkan, perselingkuhan dan pelecehan juga termasuk yang banyak disidangkan dalam MKH, yaitu 17 perkara. Pada tahun 2009 dan 2010 kasus perselingkuhan belum pernah digelar di sidang MKH. Namun, sejak tahun 2011-2017 laporan ini selalu ada. Bahkan, di tahun 2013 dan 2014 laporan ini mendominasi. Jauhnya penempatan tugas
seorang hakim dari keluarganya ditengarai menjadi salah satu sebab maraknya pelanggaran kode etik berupa perselingkuhan di kalangan para hakim. ‘’Oleh karena itu, pola mutasi dan promosi hakim sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan agar tidak terlalu jauh dari keluarganya. Selain itu, kenaikan tunjangan dan fasilitas para hakim juga ditengarai menjadi penyebab meningkatnya kasus perselingkuhan,’’ sarannya.
Kasus lainnya yang disidangkan di MKH, antara lain bersikap indisipliner lima laporan, mengonsumsi narkoba tiga laporan. Memanipulasi putusan kasasi satu laporan dan pemalsuan dokumen satu laporan. “Khusus di tahun 2017, KY dan MA menggelar 3 kali sidang MKH karena kasus penyuapan satu laporan dan perselingkuhan dua laporan,” paparnya. Hanya saja, ia belum bisa merinci, apakah ada laporan itu dari peradilan di NTB. (ars)
Alokasi Anggaran Melebihi Ketentuan Dari Hal. 1 Pihaknya telah membuat roadmap supaya pemerintah desa memperbesar alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Ia menyatakan, saat ini ada sejumlah desa yang mulai memberikan perhatian dengan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat mencapai 23 persen dari total APBDes. Ia menyebutkan, sebagian besar Dana Desa (DD) digunakan untuk pembangunan infrastruktur dari 50-70 persen. ‘’Yang masih agak miris, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan. Masih ada desa yang mengalokasikan hingga 47 persen. Padahal ketentuannya maksimal 30 persen,’’ kata Taukhid.
Ia tak menyebutkan, jumlah maupun nama desa yang mengalokasikan anggaran untuk membiayai gaji dan belanja ATK hingga 47 persen tersebut. Namun, Taukhid meminta Pemda kabupaten mengingatkan desa tersebut. ‘’Saya nggak perlu sebut desanya. Anggaran penyelenggaraan pemerintahan itu bentuknya remunerasi, gaji atau penghasilan untuk aparat desa. Kemudian ATK dan lainnya,’’ terangnya. Disebutkan, sesuai ketentuan yang ada, DD digunakan atau dialokasikan untuk empat bidang utama. Yakni penyelenggaraan pemerintahan maksimal 30 persen, pembangunan infrastruktur persentasenya tak dibatasi, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. ‘’Ini yang utama alokasinya APBDes itu. Jadi, alokasi un-
tuk penyelenggaraan pemerintahan maksimal 30 persen,’’ ujarnya mengingatkan. Disebutkan total nilai APBDes dari 995 desa di NTB pada 2017 sebesar Rp 1,672 triliun. Sumber penerimaan dari APBDes ini berasal dari DD dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pagu DD untuk NTB pada 2017 lalu sebesar Rp 865 miliar lebih. Persentase DD terhadap APBDes sebesar 51,72 persen. Rincian total APBDes pada delapan kabupaten di NTB, yakni Lombok Tengah sebesar Rp 240,5 miliar, Lombok Utara Rp 84,3 miliar, Lombok Barat Rp 202,9 miliar, Lombok Timur Rp 353,6 miliar. Kemudian Kabupaten Sumbawa Rp 279 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 124 miliar, Kabupaten Bima Rp 262 miliar dan Kabupaten Dompu Rp 125 miliar. (nas)
bahkan dikhawatirkannya semakin melemah. Evaluasi Pekan Depan Satgas Saber Pungli Provinsi NTB memastikan evaluasi kinerja selama 2017 akan dilakukan pekan depan. Dalam rapat itu akan dibahas perencanaan anggaran tahun 2018. Namun ia menepis ada keluhan soal anggaran tahun sebelumnya. ‘’Ada anggarannya dan kebutuhan kita yang dilaksanakan tahun 2017 itu tercukupi. Sedangkan (Satgas Saber Pungli) kabupaten dan kota kan mereka evaluasi sendiri,’’ jelas Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi NTB, Kombes Pol. Drs. Ismail Bafadal, Jumat (5/1). Sejumlah Pokja di dalam
Satgas sudah teralokasi. Termasuk kebutuhan sekretariat. Soal berapa angka sebelumnya dan kebutuhan berikutnya, ia belum tahu persis. ‘’Kita rencanakan minggu depan rapatkan dengan seluruh komponen yang terkait dengan Satgas ini,’’ jelasnya. Mengevaluasi kinerja selama 2017, arah kebijakan dan kinerja Satgas berusaha disesuaikan dengan Instruksi Presiden dalam PP yang diterbitkan. ‘’Sesuai perintah presiden, kita tetap fokus pada pencegahan, perbaikan sistem. Sedangkan penindakan itu adalah salah satu langkah terakhir. Nanti akan diikuti dengan kegiatan yustisi. Intinya, kita fokus pada perbaikan sistem,’’ tandasnya. (ars)
Serapan DAK Fisik KLU Terendah Dari Hal. 1 yang dilaporkan oleh masingmasing Pemda. Ia mengatakan, laporan pertanggungjawaban DAK Fisik ini akan terus berjalan meskipun sudah lewat tahun anggaran 2017. Pasalnya, DAK Fisik untuk tahap akhir atau triwulan IV sebagian besar disalurkan pada Desember lalu. Penyerapan paling tinggi di Lombok Tengah 82,28 persen. ‘’Yang paling rendah itu Lombok Utara 46,16 persen,’’ ungkap Taukhid di Mataram, Jumat (5/1) siang. Jumlah pagu DAK Fisik dalam APBN Perubahan 2017 untuk NTB sebesar Rp 2,014 triliun. Dari jumlah itu, tak seluruhnya disalurkan ke NTB lantaran ada yang tak memenuhi syarat untuk dicairkan. Jumlah DAK Fisik yang disalurkan hingga triwulan IV sebesar Rp 1,904 triliun atau 94,53 persen. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp 329 miliar lebih dari pagu Rp 362 miliar lebih, Lombok Barat Rp 167,7 miliar dari pagu Rp 181 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 149 miliar dari pagu Rp 165 miliar. Selnajutnya, Lombok Timur Rp 267,6 miliar dari pagu Rp 280 miliar lebih, Kabupaten Bima Rp 166 miliar dari pagu Rp 172 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp 203 miliar dari pagu Rp 205 miliar. Kemudian Kabupaten Dompu Rp 93 miliar dari pagu Rp 97 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Rp 123 miliar dari pagu Rp 129 miliar, Kabupaten Lombok Utara (KLU) Rp 115 miliar dari pagu Rp 122 miliar dan Kota Mataram Rp
145 miliar dari pagu Rp 154 miliar dan Kota Bima Rp 142 miliar dari pagu Rp 143 miliar. ‘’Kalau penyalurannya yang paling tinggi di Kota Bima 99,29 persen, yang paling rendah di Lombok Tengah 90,54 persen,’’ kata Taukhid. Sementara itu, dari sisi penyerapan DAK Fisik, Taukhid menyebutkan realisasinya sebesar Rp 1,345 triliun atau 66,79 persen sampai 31 Desember 2017. Dengan rincian, Pemprov NTB baru 78,24 persen, Lombok Barat Rp 69,69 persen, Lombok Tengah 82,28 persen, Lombok Timur 62,84 persen. Selanjutnya, Kabupaten Bima 78,63 persen, Kabupaten Sumbawa 62,24 persen, Kabupaten Dompu 75,74 persen. Kabupaten Sumbawa Barat 73,73 persen, Kabupaten Lombok Utara 46,16 persen, Kota Mataram 66 persen dan Kota Bima 78,21 persen. Taukhid menegaskan, sanksi bagi daerah yang tidak bisa mempertanggungjawabkan sesuai batas waktu tertentu maka otomatis DAK Fisik tersebut tak disalurkan. ‘’Apakah nanti akan diberikan lagi? Tergantung dari kebutuhan sektoralnya,” jelasnya. Disinggung mengenai penyebab masih rendahnya penyerapan DAK Fisik tersebut, Taukhid mengatakan ada kontrak yang tak terselesaikan. Kemudian ada juga persyaratan seperti juklak dan juknis dari kementerian yang terlambat keluar. Sehingga mempengaruhi keterlambatan lelang di daerah. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 6 Januari 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/pemkab Sumbawa.co.id)
BARAPAN KEBO - Barapan Kebo atau karapan kerbau di beberapa kecamatan di pulau Sumbawa. Event karapan kerbau ini menjadi salah satu daya tarik kunjungan wisatawan ke Sumbawa, dan event ini akan diperbanyak oleh pemkab Sumbawa tahun 2018 ini.
Pantai Mawi dan Pesonanya bagi Peselancar Praya (Suara NTB) Pantai Mawi merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Pantai ini kerapkali dikunjungi oleh wisatawan, terutama wisatawan yang hobi berselancar. Pantai ini memang terkenal dengan ombaknya yang membuat para peselancar merasa tertantang. Hamparan pasir putihnya menambah kesan menarik dengan dikelilingi oleh perbukitan yang indah dipandang. Selain berselancar, wisatawan juga dapat bersantai dengan menikmati keindahan panorama di pantai ini. Pemandangan berupa atraksi dari para peselancar juga menjadi hal yang patut untuk dinikmati. Begitu pula bagi wisatawan yang hobi melakukan swafoto, pantai ini memiliki suasana yang menyenangkan dan cocok untuk mengambil gambar. “Karena saya tidak bisa berselancar, jadi saya mandi di pinggir saja. Setelah itu saya menikmati suasana keindahan Pantai Mawi dengan menaiki bukit yang ada di dekatnya,” kata wisatawan asal Kota Mataram Ririn, Jumat (5/1). Pantai ini berada di Desa Mekar Sari dan sangat mudah untuk dijangkau oleh wisatawan. Sebelum ke pantai ini, wisatawan juga bisa berkujung ke Pantai Selong Belanak yang ada di dekatnya. Bahkan waktu tempuh dari Pantai Selong Belanak ke Pantai Mawi hanya 15 menit saja. Karena tidak ada angkutan umum menuju destinasi ini, wisatawan diharapkan bisa menggunakan transportasi pribadi. Sehingga tidak menyulitkan dan memudahkan wisatawan untuk menjangkaunya. “Kita hanya bayar parkir Rp 20 ribu karena pakai mobil. Kalau motor kemungkinan bayar Rp 10 ribu,” ujarnya. Di pantai ini juga tidak banyak yang berjualan, jadi wisatawan harus membawa bekal ketika hendak berkunjung. Sebab suasana pantai yang menyenangkan dan menenangkan menjadi tempat yang tepat untuk menyantap aneka hidangan yang dibawa dari rumah. Dari Lombok International Airport menuju Pantai Mawi membutuhkan waktu kurang lebih satu jam. Jaraknya hanya 16 kilometer saja dan letaknya sangat mudah dijangkau. Meski belum dikelola secara profesional, namun sudah banyak wisatawan yang datang. “Di Pantai Mawi banyak orang berselancar. Katanya memang terkenal bagus untuk berselancar. Kalau saya lihat memang ombaknya agak besar,” ujarnya. (lin)
Karapan Kerbau Masih Jadi Event Menarik di Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Tradisi Barapan Kebo atau Karapan Kerbau masih menjadi aktivitas event yang diandalkan di Kabupaten Sumbawa. Selain mengangkat kearifan lokal, event ini juga menjadi salah satu ajang promosi wisata budaya yang dimiliki Sumbawa. Kepala Dinas Pariwisata Sumbawa, Junaidi mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar event karapan kerbau sebagai bentuk promosi wisata. Wisatawan yang datang bisa mencoba sensasi melakukan karapan kerbau seperti yang
sering dilakukan oleh warga Sumbawa. “Kita sudah membuat kalender event juga. Salah satu kegiatannya itu adalah karapan kerbau. Kita ingin memberdayakan masyarakat untuk menarik minat wisatawan. Ini merupakan salah satu event untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke Sumbawa,” ujarnya, Jumat (5/1). Karapan kerbau ini akan dikemas dalam sebuah kejuaraan. Di mana warga akan menjadi peserta dan memperebutkan sejumlah hadiah. Ini bertujuan
Soal Isian Matematika
Sekolah Harus Intensif Latih Siswa
Mataram (Suara NTB) Pada Ujian Nasional (UN) tahun 2018 ini dipastikan akan ada soal isian di mata ujian matematika. Oleh karena itu sekolah harus mulai mengintensifkan melatih siswa mengerjakan soal-soal isian pada matematika. “Kami dari UPT akan menyampaikan kepada sekolah agar diintensifkan lagi anak-anak kita diberikan model soal ujian nasional yang sudah ada, dan anak diminta untuk mengerjakan soal yang berstruktur,” kata
Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PKPLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., Jumat (5/1). Pada buku saku Ujian Nasional (UN) tahun 2017/ 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), soal isian di UN hanya ada untuk mata uji Matematika. Selain itu soal pilihan ganda untuk semua mata ujian di UN. Di mata ujian dalam Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), akan ada soal pilihan ganda dan uraian. Menurut Rosyidin, rencana
isian singkat hanya ada di mata ujian matematika. Untuk matematika sendiri, baginya mengerjakan soal isian merupakan hal biasa di sekolah, apalagi dalam ulangan harian atau ulangan semester. “Selalu ada soal-soal bentuk esai, dengan begitu lebih bisa kita tahu sistematika berpikir atau cara menyelesaikan masalah , atau merekonstruksi pemikiran dia (siswa) dalam menyelesaikan soal-soal itu. Saya tidak terlalu khawatir, karena sudah biasa,” terangnya. Dengan soal isian singkat itu, bisa melihat cara mengerjakan soal yang dilakukan
siswa. Pada soal isian, kata Rosyidin, jika hasil akhir jawaban itu salah, ada langkah mengerjakan yang dinilai, meskipun tidak bisa mendapatkan nilai sempurna. “Misal kalau ada satu langkah yang tidak pas, jika nilai 10 yang maksimal didapatkan di satu soal, mungkin dia akan dapat nilai 8 atau 7 di satu soal itu. Nanti kami akan sampaikan ke teman-teman (guru di sekolah) lebih mengintensifkan lagi dalam memberikan latihan soal,” pungkasnya. (ron)
untuk memeriahkan kegiatan itu dan untuk terus membuat karapan kerbau sebagai salah satu budaya yang terus dilestarikan hingga saat ini. Biasanya karapan kerbau Sumbawa ini diselenggarakan pada awal musim tanam padi. Lokasi atau arena karapan kerbau adalah sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Perlakuan pemilik kerbau jargon Barapan Kebo sama seperti perlakuan audisi Main Jaran. Kerbau-kerbau peserta dikumpulkan tiga hari atau empat hari sebelum event bu-
daya ini digelar, untuk diukur tinggi dan usianya. Hal ini dimaksudkan, agar dapat ditentukan dalam kelas apa kerbaukerbau tersebut dapat dilombahkan. Durasi atau lamanya event adalah ditentukan dari seberapa banyak jargon kerbau yang ikut dalam event budaya Barapan Kebo. “Budaya ini sudah ada sejak lama, jadi sebagai generasi penerus kita harus terus melestarikannya. Di sisi lain, ini juga berpotensi untuk mendatangkan wisatawan. Terutama wisatawan yang menyukai tentang kebu-
dayaan,” ujarnya. Pasangan kerbau yang berhasil meraih juara adalah pasangan kerbau tercepat mencapai tujuan sekalian dapat menyentuh atau menjatuhkan kayu pancang tanda finish yang disebut dengan Sakak. Tradisi ini dapat diikuti oleh semua usia. Biasanya yang mengikuti karapan kerbau ini laki-laki berusia antara 20-40 tahun. Namun demikian, wisatawan yang datang pada saat kegiatan ini berlangsung dapat mencoba sensasi melakukan karapan kerbau di Sumbawa. (lin)
Guru Indonesia di Kuala Lumpur Diminta Jadi Duta Wisata NTB Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc., Ph.D., berharap kepada para guru Indonesia di luar negeri menempatkan diri sebagai duta bangsa. Yakni ikut mempromosikan dan mengenalkan Indonesia, khususnya keindahan NTB di kancah internasional. Menurut Pak Ros, sapaan akrab Sekda NTB itu, peran sebagai duta bangsa itu sangat mudah dijalankan oleh para guru Indonesia di luar negeri, termasuk guru-guru Indonesia di Kuala Lumpur. “Cukup dengan cara menyelipkan cerita dan informasi tentang keindahan dan kakayaan yang dimiliki Indonesia, seperti keindahan alam, budaya serta kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, di tengah menjalankan tugas keseharian untuk mengajar dan mendidik para siswa di sekolah setempat,” ungkapnya saat menerima kunjungan Studi Banding para Kepala Sekolah, Guru dan Anggota Komite Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/1). Tujuan kunjungan studi komparasi para pendidik dari Kuala Lumpur tersebut di samping untuk mendalami tentang kemajuan dunia pendidikan di NTB, juga sekaligus mengenal lebih jauh tentang budaya dan kemajuan pariwisata NTB. Saat itu Sekda didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan
(Suara NTB/ist)
TERIMA - Sekda NTB H. Rosiady H. Sayuti menerima kunjungan studi banding para Kepala Sekolah, Guru dan Anggota Komite Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/1). Kebudayaan NTB, Drs. H. Muh. Suruji sempat memaparkan NTB saat ini telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang diakui dunia. Brand Wisata Halal yang disandang NTB tegasnya, bahkan satu-satunya daerah di Indonesia, menjadi daerah yang ramah untuk para wisatawan. Terutama untuk para wisatawan yang hendak berlibur dalam rangka honeymoon. “NTB ini sudah ditetapkan sebagai the world best honeymoon destination,” ungkap Sekda disambut tepuk tangan para rombongan. Karena itu, keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki saat ini menurut Sekda harus menjadi sebuah kebanggaan dan perlu diceritakan kepada orang lain, khususnya masyarakat sebagai penikmat pariwisata
yang berasal dar luar negeri. Sebelumnya, Kepala Sekolah Indonesia-Kuala Lumpur, sekaligus Ketua Rombongan, Drs. H. Agustinus Suharto, M.Pd, menyampaikan tujuan studi banding tersebut untuk menggali beberapa potensi secara langsung di NTB, karena daerah ini dirasa baik dan cukup maju dalam bidang pendidikan dan syariatnya. Sepengetahuannya, NTB telah tumbuh menjadi daerah maju yang menjadi buah bibir masyarakat dunia. Tidak hanya pendidikan atau infrastruktur, namun keramahan masyarakatnya juga menjadi kekhasan yang kuat bagi siapa saja yang berkunjung ke NTB. Karenanya, sangat tepat bagi dirinya serta guru-guru Sekolah Indonesia-Kuala Lumpur memilih NTB sebagai lokasi studi banding. (nas)