Edisi Kamis, 5 April 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

KAMIS, 5 APRIL 2018

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 30 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

Amaq Asrul: Korupsi Harus Ditindas CALON Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan menegaskan dalam melakukan pembangunan dengan cara zero loan. No utang. Dinyatakan, ada pikiran dari kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan otonomi daerah. Atur anggaran Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan keuangan dengan cara berhemat.

“Seorang kepala daerah memang harus memiliki pikiran tersendiri, cara ini akan kita pakai kalau saya ditugaskan nanti,” ungkap Ali Dachlan menegaskan. Penghematan anggaran tegasnya menjadi hal prinsip dalam menjalankan pembangunan. Soal penghematan angggaran ini sudah dilakukan Ali BD. Dengan penghematan bisa melakukan kegiatan pembangunan. Bersambung ke hal 15

Silaturahmi Nelayan di Lembar

Ali BD : Beri Asuransi untuk Nelayan CALON Gubernur NTB Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan melakukan silaturahmi dengan nelayan-nelayan yang tinggal di Dusun Serumbung Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Rabu (4/4) malam. Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok ini disambut gempita nelayan nelayan. Pada kesempatan ini, Ali BD – sapaan akrabnya menekankan, nelayan harus diperhatikan oleh pemerintah. Seperti asuransi untuk para nelayan. Pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat harus memberikan atensi besar terhadap para nelayan miskin. Bersambung ke hal 15

Belum Laporkan Harta Kekayaan

Ratusan Pejabat Pemprov Terancam Kena Sanksi Mataram (Suara NTB) – Ratusan pejabat Pemprov NTB belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga tenggat waktu, 31 Maret lalu. Dari 1.721 pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN, baru 1.046 orang yang melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi e-LHKPN.

TO K O H Dorong Bupati Buat Terobosan

(Suara NTB/nas)

PEMPROV NTB mendorong para bupati untuk membuat terobosan dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan pada 500 desa yang masuk kategori miskin di NTB. Terobosan yang dilakukan dapat berupa pengalokasian anggaran Rp3 miliar per desa. Selain itu, menempatkan pegawai yang ada di kabupaten ke desa dan kecamatan. Bersambung ke hal 15

Kepala Sekretariat Pokja LHKPN Pemprov NTB, Yus Harudian Putra, S. STP., yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/4) siang mengatakan bagi yang tidak melaporkan LHPN akan kena sanksi berat. Berdasarkan Pergub No. 27 Tahun 2017 tentang LHKPN lingkup Pemprov NTB pasal 11 menyatakan bagi yang tidak melaksanakan LHPN dikenakan sanksi disiplin berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Masalah sanksi, ada di pasal 11 di dalam Pergub itu. Bagi yang tidak melaporkan LHKPN, diberikan tiga kali peringatan tertulis dengan

BPKP Telaah Audit Proyek Dermaga Apung

”

Mataram (Suara NTB) Proyek dermaga apung di Pantai Kuta dan Selong Belanak sudah masuk meja pemeriksaan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Sejalan dengan proses itu, BPKP RI Perwakilan NTB pun siap melakukan audit kerugian negara jika ada permintaan. Kepastian proyek dua dermaga itu diusut Kejati NTB sesuai informasi dari Kejari Lombok Tengah (Loteng). Mereka memastikan tidak akan menangani proyek pembangunan dermaga apung itu, pasalnya sudah diambil alih Kejati NTB. Korwas Investigasi BPKP RI Perwakilan NTB Adi Sucipto mengaku belum menerima permintaan audit proyek senilai Rp7 miliar itu. “Dalam tahun 2018 belum ada permintaan audit dari Kejati NTB,” jawabnya kepada Suara NTB, Rabu (4/4). Namun demikian, jika ada permintaan audit, BPKP akan bersikap. “Kami meminta dilakukan ekspose terlebih dahulu untuk mengetahui kasus posisinya,” jelasnya. Bersambung ke hal 15

Masalah sanksi, ada di pasal 11 di dalam Pergub itu. Bagi yang tidak melaporkan LHKPN, diberikan tiga kali peringatan tertulis dengan rentang waktu masing-masing satu bulan,” Yus Harudian Putra rentang waktu masing-masing satu bulan,” kata Yus – sapaan akrabnya. Ia menjelaskan, KPK memberikan batas waktu hingga akhir tahun ini bagi pejabat yang belum melaporkan LHK-

PN. Namun, Gubernur menginginkan deadline pelaporan LHKPN ini lebih awal. Sehingga, pemprov mengetahui tingkat kepatuhan para pejabat yang ada. Bersambung ke hal 15

H. Ashari

KO M E N TTAA R BERHENTINYA operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek Lombok Barat (Lobar) oleh PT. Gerbang NTB Emas (GNE) belum berani disikapi secara tegas oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB. “Ada masa kerjasama. Kami ingatkan. Kami hanya mengingatkan, memotivasi,” kata Kepala Disnakeswan NTB, drh. Aminurahman, M. Si ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (4/4) siang. Bersambung ke hal 15

ATRAKSI KUDA - Banyak atraksi budaya ditampilkan dalam acara pawai budaya serangkaian memperingati Hari Jadi Dompu ke 2013 dan Festival Tambora 2018, Rabu (4/ 4). Salah satunya, atraksi berkuda dan kesenian daerah lainnya.

Kejari Loteng Dalami Kasus Bantuan Alsintan Aminurahman (Suara NTB/nas)

Feri Mupahir

Praya (Suara NTB) Dugaan penyimpangan dalam program bantuan alat mesin pertanian (alsintan) di Dinas Pertanian Lombok Tengah (Loteng) bagi ratusan kelompok tani di daerah ini tahun 2017 lalu, terus didalami aparat penegak hukum. Para pihak yang dinilai mengetahui program tersebut, satu demi satu terus dipanggil Kejaksaan Negeri Loteng. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Feri Mupahir, S.H.M.H., kepada Suara NTB, kemarin menjelaskan, pihaknya terus melakukan

pendalaman terhadap kasus tersebut. Sejauh ini, pihaknya masih pada tahap pemanggilan dan meminta keterangan pihak terkait saja guna mengumpulkan bahan dan keterangan yang dibutuhkan. Dalam hal ini, ujarnya, hasil penyelidikan belum mengarah pada ada atau tidaknya dugaan penyimpangan maupun tersangka dalam kasus tersebut. Dari informasi awal yang diterima pihaknya, ada indikasi gratifikasi dan pungutan liar (pungli) dalam program tersebut. Kemudian berkembang ke arah penyalah-

gunaan aset negara dan beberapa indikasi lainnya. Dan, untuk membuktikan indikasiindikasi tersebut tentunya butuh alat bukti serta keterangan pendukung. “Inilah yang saat ini terus kita kumpulkan,” imbuh Feri. Pihaknya menargetkan, tahun ini paling tidak sudah indikasi penyimpangan yang ditemukan. Dalam arti, indikasi penyimpangan sudah ditemukan dan sudah diperkuat dengan alat bukti pendukung yang kuat. Ada tiga jenis bantuan yang tengah diselidiki pihaknya terkait program tersebut,

masing-masing bantuan combain (mesin panen padi), handtractor serta pompa air. Di mana bantuan tersebut sumber anggarannya ada yang berasal dari pemerintah pusat dan ada pula yang berasal dari APBD Loteng tahun 2017. Diakuinya, untuk bisa mengungkap dugaan pelanggaran hukum dalam program tersebut bukan perkara mudah. Terlebih para pihak yang sudah dipanggil, terutama pengurus kelompok tani penerima program banyak yang belum mau terbuka. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ula)

Belum Berani Disikapi

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 5 April 2018

Halaman 2

Apresiasi Tata Krama Adat SOSIALISASI peraturan daerah (Perda) tentang tata krama adat yang dilakukan DPRD Kota Mataram di kecamatan Sekarbela diapresiasi dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh camat Sekarbela, Cahya Samudra, S.STP, MH, mengatakan Perda ini langsung menyentuh permasalahan yang ada di masyarakat. “Bagi kami, krama adat itu sangat dibutuhkan di tengah masyarakat khususnya di (Suara NTB/uul) Sekarbela,” terangnya kepaCahya Samudra da Suara NTB, Rabu (4/4). Tata krama adat yang ada di masyarakat, imbuh Cahya, dibutuhkan untuk menciptakan kondusivitas serta mensinergikan masyarakat satu dengan yang lainnya. “Terutama mensinergikan mereka dengan tetangga-tetangganya,” jelasnya. Di setiap lingkungan yang ada di kelurahan se-kecamatan Sekarbela pastinya memiliki adat budaya yang sudah ada sejak dulu yang timbul di tengah masyarakat. “Mungkin adat yang di perumahan misalnya seperti di BTN Kekalik itu pada dasarnya tidak punya, itu yang kita ingin dorong juga agar memiliki tata krama sendiri,” ujarnya. Sehingga nantinya seluruh lingkungan yang ada di kecamatan Sekarbela memiliki tata krama adat secara tertulis. “Selama ini kan yang berlaku di tengah masyarakat hanya berbentuk tidak tertulis, itu yang nantinya akan kita tuangkan,” kata Cahya. Dari 36 lingkungan yang ada, semuanya belum memiliki tata krama adat yang formal. Ia menerangkan sejak Perda ini dibentuk tahun 2015 silam, sebagian besar lingkungan sudah membentuk tata krama adat ini. “Waktu itu masih di bawah binaan BPN Kota Mataram, jadi sudah beberapa yang terbentuk tapi belum seluruhnya,” ujarnya. Dengan adanya Perda Tata Krama Adat ini, Cahya berharap masyarakat bisa turut berperan aktif dalam merumuskan tata krama di lingkungannya masing-masing yang dilakukan secara musyawarah. “Seperti yang kita tahu bahwa kota Mataram ini bukan hanya berasal dari suku Sasak saja, tetapi berasal dari masyarakat yang heterogen,” sebutnya. Dengan adanya tata krama di setiap lingkungan, diharapkan bisa mencakup dan dipatuhi oleh semua masyarakat yang tinggal di dalamnya. (uul)

(Suara NTB/cem)

BELUM OPTIMAL - Mataram Craft Center (MCC) yang terletak di perempatan Pagesangan Kelurahan Pagesangan belum secara maksimal dikelola. Ini memicu tak maksimalnya penyerapan retribusi bagi PAD.

Tak Dikelola Maksimal

MCC Belum Beri Kontribusi Peningkatan PAD

Mataram (Suara NTB) Pemanfaatan Mataram Craft Center (MCC) belum maksimal. Sejumlah toko kosong dan sepi peminat. Hasilnya, MCC belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengaku,segera akan mengoptimalkan MCC yang berada di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram itu. Pemkot akan memfungsikan

tidak saja sebagai tempat berjualan mutiara. Jika memungkinkan dibuat perkantoran khusus di lantai dua saja. “Kita akan optimalkan,” jawab Alwan. Alwan tidak secara detail menyebutkan potensi PAD

yang dihasilkan dari MCC. Akan tetapi, pengenaan retribusi per meter persegi Rp 20 ribu. Menurut dia, tidak bisa dikaitkan PAD dari satu lokasi saja. Secara keseluruhan PAD pasar grosir Rp 750 juta. Dan, Pemkot Mataram memiliki 920 kios

Fuad Sofian Bamasaq (Suara NTB/dok)

Pihaknya juga membuat perjanjian dengan pedagang untuk merawat lokasi itu. Artinya, jika ada kerusakan sifatnya kecil diperbaiki oleh pedagang. Apakah MCC tidak mendatangkan kerugian bagi pemerintah? Ditegaskan, MCC tidak pernah ada kata rugi. Yang penting masyarakat dapat menikmati program dan penataan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. “Ndak pernah ada kerugian,” jelas Alwan. (cem)

Walikota Mataram Tunjuk Plt Kadis Kominfo

Perlu Duduk Bersama ANGGOTA DPRD Kota Mataram dari Dapil Ampenan, Fuad Sofian Bamasaq, SH., menyerukan perlunya para pihak, Lurah, Camat maupun para PKL Pantai Ampenan, duduk bersama. Ini menyusul keluhan dari pihak kelurahan yang merasa kewalahan mengatasi kebandelan PKL di sana. Karena, mereka lagi-lagi berjualan di tempat yang dilarang pemerintah. ‘’Ini petugas kurang tegas,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di Mataram, Rabu (4/4). Seharusnya, kata dia, ketika terjadi pelanggaran, ada sanksi tegas yang diambil oleh pemerintah. Fuad mendukung program Pemkot Mataram yang melakukan penataan ulang di bekas Pelabuhan Ampenan itu. Dia tidak menampik bahwa ada karakter masyarakat Ampenan, khususnya PKL pantai bom—sebutan Pantai Ampenan yang cenderung bertindak sesuai keinginan mereka. ‘’Kalau sudah tahu karakter masyarakat seperti itu, paling tidak stand by Pol PP di situ,’’ pinta Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini. Namun fuad mengingatkan aparat Satpol PP yang bertugas di Anjungan Pantai Ampenan tidak bersikap arogan kepada pedagang maupun masyarakat. Pedagang dan juga masyarakat, lanjutnya, perlu diberikan pemahaman. ‘’Jakarta saja yang keras, pedagang-pedagangnya di Pasar Tanah Abang masih bisa diatur. Masak kita yang sama di kampung di kelurahan kok ndak bisa,’’ sesalnya. Artinya, kata Fuad, kebandelan PKL di Pantai Ampenan sesungguhnya bukan masalah besar. Hanya saja, setiap hari harus ada pendampingan dari pemerintah. Dalam hal ini Pemkot Mataram dapat menempatkan aparat Satpol PP. Sekaligus untuk mengedukasi pedagang agar tetap menjaga kebersihan. Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini menyarankan agar dilakukan pertemuan antar para pihak. Bila perlu, usulnya, anggota Dewan yang berasal dari Dapil Ampenan juga dilibatkan dalam pertemuan tersebut. Pemerintah diajak mendengarkan apa yang sesungguhnya menjadi keinginan masyarakat. Termasuk pula perlu disepakati sanksi apa yang harus diterima oleh pihak-pihak yang melanggar kesepakatan itu nantinya. Fuad menegaskan bahwa aksi angkut meja dan alat-alat berjualan PKL, bukan solusi yang bijak. Hal itu justru dianggap tidak menyelesaikan persoalan. Pada bagian lain, Fuad mengajak para PKL untuk pandai-pandai bersyukur. Caranya sederhana, dengan menempati bangunan yang telah disediakan pemerintah. ‘’Bukan lagi berjualan di tempat-tempat yang dilarang,’’ pungkasnya. (fit)

baik dalam dan luar. “Ndak bisa dilihat dari satu titik saja. Kios kita kan banyak di luar dan dalam pasar,” kilahnya. Secara maksimal MCC belum memberikan dampak signifikan. Pemkot Mataram harus mengeluarkan biaya pemeliharaan. Akan tetapi lanjut Alwan, renovasi tidak bisa secara keseluruhan. Hanya bagian kecil saja seperti perbaikan asbes, pengecatan dan lain sebagainya.

(Suara NTB/cem)

FGD - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno, Kepala Kelompok Penelitian Keluarga dan Kesehatan P2 Kependudukan LIPI, DR. Agustina Situmorang, Kabid Ekonomi dan Sosbud Bappeda Kota Mataram, L.M. Agus Wiradam dan moderator Hery Fajarianto duduk bersama saat FGD, Rabu (4/4).

Kerjasama dengan LIPI

DPPKB Gelar FGD Strategi Daerah Penguatan Peran Keluarga Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta, menggelar Focus Group Discussion (FGD) berkaitan tentang strategi daerah dalam penguatan peran keluarga menuju ibu - anak, remaja dan lansia berkualitas di era globalisasi. Kegiatan dihadiri oleh Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno, Kepala Kelompok Penelitian Keluarga dan Kesehatan P2 Kependudukan LIPI, DR. Agustina Situmorang, Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram, L.M. Agus Wiradam serta SKPD lainnya. Wira mengapresiasi partisipasi LIPI Jakarta turut berperan aktif dalam diskusi tersebut, sehingga diharapkan nantinya memunculkan strategi dalam rangka pen-

ingkatan serta penguatan peran keluarga menuju ibu anak, remaja dan lansia berkualitas di era globalisasi. “Kita harapkan ada manfaatnya. Karena, notabene locus kegiatannya di Mataram,” kata dia, Rabu (4/4). Diskusi ini akan berlanjut. LIPI akan melakukan pendalaman ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis dan berdialog dengan masyarakat. SKPD nanti men-support kebutuhan yang diinginkan oleh LIPI. Hasil penelitian dalam berkontribusi terhadap arah kebijakan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agustina Situmorang menambahkan, tujuan diskusi menjadi bagian penelitian yang sudah dilakukan tiga provinsi. Yakni, Sumatera Utara, NTB dan Jawa Timur. Pihaknya sebenarnya ingin meneliti di desa dan kota. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia,

sehingga difokuskan di kota saja. “Tiga wilayah penelitian kami difokuskan di Kota Medan, Mataram dan Surabaya,” sebutnya. Sebenarnya penelitian berjalan sejak tahun 2015 lalu dengan fokus keluarga dan kesehatan. Agustina menambahkan, setiap tahun isu penelitiannya berbeda. Tahun ini merupakan tahun keempat yang dilaksanakan dengan menyesuaikan rencana strategis kabinet 2015 - 2019. Penelitiannya difokuskan pada strategi daerah. Dikatakan, sebelum melakukan penelitian di Mataram, pihaknya juga menggelar diskusi terbatas dengan Bappenas, Kemenkes dan BKKBN Pusat. Dari diskusi itu bisa menjadi prioritas nasional yang bisa diimplementasikan dan dilaksanakan di daerah. “Kita melihat karakteristik berbeda dan ada pilihan sesuai kondisi,” demikian kata dia. (cem/*)

Kasus Tebus Ijazah

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Jabatan ditinggalkan Drs. H.L. Junaidi telah purnatugas mulai 1 April, diisi oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang. Penunjukan pejabat definitif melalui mekanisme seleksi terbuka (Pansel) menunggu kebijakan pejabat pembina kepegawaian. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati didampingi Sekretarisnya Taufik Priyono mengatakan bahwa, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang berdasarkan surat keputusan Plt. Walikota telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo. Sedangkan, pengisian secara definitif menunggu kebijakan selanjutnya dari pejabat pembina kepegawaian. “Panselnya

menunggu perintah pimpinan,” jawab Nelly, Rabu (4/4). Seperti disampaikan sebelumnya, pansel jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) kemungkinan menunggu posisi Asisten II lowong. Karena, tidak mungkin pansel bekerja dua kali. Apalagi waktu pensiunya relatif dekat. Nelly juga memberikan gambaran bisa saja pansel menunggu Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh selesai cuti kampanye. Menurut dia, paling penting adalah program di Diskominfo berjalan dulu sambil menunggu pejabat definitif. “Paling tidak berjalan dulu,” imbuhnya. Pelaksana tugas diakui, tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan pejabat definitif. Hanya saja, Plt bisa merevisi dan pengajuan anggaran. Kecuali hal - hal strategis seperti mutasi staf yang tidak boleh. Selain itu, pejabat tersebut mendapatkan tunjangan jabatan dan honor tim. (cem)

Jelang Ramadhan

Stok Pangan Cukup di Mataram Mataram (Suara NTB) Menjelang bulan puasa Ramadhan masyarakat tidak saja dipusingkan harga kebutuhan pokok melonjak drastis. Stok pun terbatas, sehingga konsumen kesulitan memenuhi kebutuhan mereka. Stok kebutuhan pangan ini akan dipastikan oleh Dinas Perdagangan tersedia menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. “Nanti kita akan cek ke distributor berapa sih stok kebutuhan pangan mereka,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi, Rabu (4/4). Lonjakan harga di pasar dinilai wajar karena permintaan hukum pasar. Artinya kata Alwan, ketika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Ini yang akan dihindari dari tahun lalu. Hanya saja, ia meli-

hat masyarakat panik menjelang Ramadhan karena permintaan banyak khususnya sembako. Secara detail tidak diungkapkan ketersedian stok pangan menjelang Ramadhan. Pihaknya akan memanggil distributor memastikan stok aman. “Itu akan dirapatkan menjamin stok tersedia,” imbuhnya. Untuk menjamin harga tetap stabil dan masyarakat terpenuhi kebutuhannya, Disdag akan menggelar operasi pasar (OP) menjelang Ramadhan dan hari raya. OP itu akan diperbanyak sembako dan makanan kebutuhan Idul Fitri. Soal kebutuhan cabai, petani sebagian memasuki masa panen. Itu dipastikan stok maupun harga stabil. “Sekarang ada petani yang panen,” demikian kata dia. (cem)

Disnaker Segera Panggil Pengusaha Retail Modern Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram segera mengambil sikap terkait dugaan permintaan tebus ijazah oleh perusahaan retail modern. Dalam waktu dekat ini, pengusaha tersebut akan dipanggil untuk diklarifikasi. Selain mendengarkan keterangan pengusaha, Disnaker juga akan menggali keterangan dari karyawan. Sehingga, ada kejelasan perselisihan

antara perusahaan dan karyawan. “Saya sudah tanda tangani surat pemanggilan. Tapi pastinya apakah kasus itu atau tidak. Kemarin, saya ada dua yang surat masuk ke saya,” kata Kepala Disnaker Kota Mataram, Drs. H.M. Saiful Mukmin dikonfirmasi, Rabu (4/4). Pihaknya belum bisa menarik kesimpulan apalagi menjatuhkan sanksi bagi perusahaan. Dalam kasus ini

kata Saiful, ia harus objektif. “Nanti kan dimediasi dulu. Insya Allah, segera kita selesaikan,” pungkasnya. Dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak diperbolehkan perusahaan menahan apalagi meminta menebus dokumen berharga milik karyawan. Peristiwa itu dinilai melanggar hak asasi manusia. Artinya, perusahaan tidak memberikan

ruang bagi tenaga kerja mencari perusahaan dinilai lebih menjanjikan. Namun demikian, Bidang Hubungan Industrial Disnaker akan mengecek apa persoalan sebenarnya di lapangan. Mediator nantinya mendengarkan keterangan masing - masing pihak baik karyawan maupun perusahaan. Di satu sisi, Disnaker memahami bahwa perusahaan memiliki skema kerja dalam

perekrutan tenaga kerja maupun pemberian upah. Ketika hal semacam ini terjadi di dalam acuan kontrak kerja seperti apa bunyinya. Karyawan juga harus teliti membaca kontrak kerja sebelum menandatanganinya. Laporan - laporan seperti ini jadi masukan pemerintah. Pihaknya secara berkala ada pembinaan ke perusahaan. Tatkala muncul kasus bisa disampaikan ke perusahaan. (cem)

(Suara NTB/cem)

STOK CUKUP - Seorang Pedagang di Pasar Kebon Roek melayani pembeli. Menjelang puasa Ramadhan dan Idul Fitri harga sejumlah kebutuhan melonjak tinggi. Dinas Perdagangan akan menjamin stok pangan tersedia.

SUARA NTB

Kamis, 5 April 2018

Halaman 3

Sekda NTB danWabup Dompu disambut tarian tradisional Dompu di ArenaTTG.

Anggota DPR RI dari Dapil NTB, H. Syafruddin ikut menghadiri gelar TTG.

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

Kirab pataka dan obor terpijar untuk HUT Dompu Ke 203.

Kepala DPMPD Dompu bersama rekan - rekannya peserta gelar TTG NTB.

Sekda NTB, Wabup Dompu dan jajaran saat meninjau stan Dompu.

Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Tampilkan Berbagai Produk Teknologi

Gelar TTG Diharapkan Melahirkan Inovasi Kreatif Kembangkan Terpijar Dompu (Suara NTB) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke XVI tingkat Provinsi NTB di Lapangan Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu resmi dibuka Sekda NTB, Ir H Rosiady Sayuti, M.Sc, Ph.D. Berbagai produk teknologi tepat guna ditampilkan 10 kabupaten / kota se NTB dengan berbagai keunggulannya. Kabupaten Dompu sendiri menampilkan 5 produk teknologi dan 3 di antaranya terkait dengan media pembelajaran. Gelar TTG ke XVI ini berlangsung meriah dan semua kabupaten/kota se NTB hadir dengan berbagai teknologinya. Tampilan stannya pun cukup menarik dengan menggambarkan kemajuan daerah masing – masing. Sehingga tidak heran, pelaksanaan TTG di Kabupaten Dompu ini dinilai paling bagus dalam beberapa tahun terakhir. Sekda Provinsi NTB, Ir H Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc, Ph.D yang mewakili Gubernur NTB saat acara pembukaan gelar TTG ke XVI menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Dompu yang telah mensukseskan kegiatan gelar TTG Provinsi NTB tahun 2018. Ia pun mendorong agar bagaimana mempererat tali silaturrahmi antarsesama, sehingga kesatuan dan persatuan masyarakat NTB dapat semakin erat meski tengah menghadapi pilkada. “Meskipun ada pilkada, namun semangat kesatuan dan persatuan tidak boleh terganggu. Kondusivitas yang ada mari kita pertahankan,” harapnya. Wakil Bupati Dompu, Ari-

fuddin, SH pada kesempatan yang sama menyampaikan gelar TTG tahun 2018 mengangkat tema ‘Dengan Program Terpijar Mari Berinovasi Melalui Gelar Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Dompu’. Tema Terpijar sengaja dipilih karena program unggulan ini sudah terbukti meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, kemiskinan di Dompu tahun 2010 sebanyak 19,90 persen menjadi 13,43 persen di tahun 2017 dan ditargetkan menyisakan 1 digit di tahun 2021. Program terpijar juga mampu meningkatkan daya beli masyarakat menjadi kedua setelah Kota Mataram dengan pertumbuhan pendapatan perkapita yang cukup baik, tersedia lapangan kerja yang potensial dan berdampak pada peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. “Lebih penting dengan program terpijar, Dompu bekerja untuk Indonesia. Artinya, Kabupaten Dompu mampu berkontribusi kepada Negara dalam hal produktifitas jagung dan gula secara nasional,” kata Arifuddin. Event TTG diadakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif dalam membangun ide–ide di bidang teknologi. Pemkab Dompu sangat mengharapkan adanya kreativitas masyarakat NTB khususnya di Dompu untuk melahirkan inovasi yang kreatif dalam hal pengembangan program terpijar bidang tanaman jagung dengan menciptakan temuan – temuan baru yang memanfaatkan program unggulan daerah berbasis kearifan lokal,

sehingga dapat dilirik oleh investor untuk dikembangkan dan dapat membangun kemandirian serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. “Pameran TTG juga merupakan salah satu cara atau pendekatan yang ampuh dalam upaya mendorong percepatan mewujudkan kemandirian masyarakat, khususnya di pedesaan yang diharapkan adanya sentuhan – sentuhan tekhnologi baru sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di pedesaan,” katanya. Ia pun merasa yakin, kendati daerah lain juga menampilkan inovasi tekhnologi yang kreatif, namun hasil inovasi yang ditampilkan peserta dari Dompu bisa menjadi juara. “Walau semua peserta tampil dengan baik, namun sebagai tuan rumah, kami sangat optimis akan mendapatkan juara seperti tahun 2017 lalu,” katanya. Sementara Ketua Panitia Gelar TTG XVI tingkat Provinsi NTB yang dibacakan oleh Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si menyampaikan, dalam upaya mengantisipasi tantangan di era globalisasi, masyarakat diharapkan memilliki kemampuan dalam memanfaatkan TTG untuk meningkatkan daya saing produk guna peningkatan kesejahteraan. Daya saing produk didapatkan apabila TTG yang tersedia beragam dan bervariasi, sehingga masyarakat bebas memilihnya sesuai dengan kebutuhan guna peningkatan kualitas dan kuantitas produksinya. Gelar TTG ini dimaksudkan untuk merangsang perkembangan inovasi TTG di NTB khususnya di tingkat kabupat-

en. Sedangkan tujuan kegiatan ini untuk memberikan apresiasi bagi pelaku dan pencipta TTG, mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi pemerintah, para pelaku TTG sendiri maupun masyarakat tentang perkembangan tekhnologi serta manfaatnya dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas produksi di berbagai sektor usaha, memasyarakatkan tekhnologi, inovasi dan metode untuk menumbuhkan budaya entrepreneur, mempercepat proses alih TTG pada upaya pengem-

bangan masyarakat dan UMKM di daerah. Teknologi tepat guna yang dipamerkan ini, juga dilombakan dengan 2 kriteria penilaian, yaitu penggunaan kandungan lokal, dan biaya investasi tekhnologi terjangkau. Untuk kandungan lokal ini mencakup pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang sudah ada di masyarakat, mudah dioperasikan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, merupakan teknologi yang ramah lingkun-

Wabup Dompu saat memberi sambutan.

gan, hasil karya TTG sudah lulus uji merupakan gagasan asli, keunggulan teknik terhadap teknologi sejenis yang telah ada, informasi tentang performa/track record TTG yang telah dicapai, kendaa teknois dan non teknis dalam pemanfaatan TTG oleh masyarakat, pemanfaatan TTG secara berkelanjutan, dan status penguasaan TTG. Sementara biaya investasi teknologi terjangkau mencakup biaya pembuatan/produksi TTG yang efisien dibandingkan den-

gan perkiraan pemasarannya, meningkatkan pendapatan/usaha ekonomi masyarakat lokal, daya saing produk yang dihasilkan dati TTG di pasar lokal/domestik/global, peran TTG dalam pengembangan wirausahawan di masyarakat hingga saat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pengaruh penerapan TTG terhadap kondisi sosial budaya masyarakat lokal pengaruh penerapanTTG terhadap pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. (ula/*)

Sekda Dompu memberi laporan sebagai Ketua Panitia Gelar TTG.

Sekda NTB bersama anggota Muspida Dompu foto bersama sebelum ke arena TTG.

Kepala DPMPD Dompu bersama kepala DPMD dan Dukcapil NTB.

Rapat jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat se-NTB yang menjadi bagian dari kegiatan gelar TTG 2018.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 5 April 2018

Orang Tua Lakukan Pengawasan DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) sangat menyayangkan maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP dan SD. Insiden itu tentu menjadi catatan bagi dunia pendidikan di Lotim. Maka dari itu, ia mengharapkan kepada orang tua untuk lebih ketat melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas siswa ketika berada diluar jam sekolah. Dikonfirmasi, Rabu (4/4), Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, mengaku sangat prihatin atas kasus pelecehan seksual yang dialami oleh murid atau siswa yang masih duduk di bangku SMP dan SD. Kejadian itu, menurutnya, tidak hanya menjadi tugas dunia pendidikan, melainkan menjadi tugas bersama baik dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), DP3AKB maupun instansi terkait lainnya. Menurutnya, kasus pelecehan seksual itu menjadi sebuah akibat dari banyak hal, salah satunya yakni media sosial (medsos) serta mudahnya orang mengakses semua konten yang negatif. Maka dari itu, peran keluarga sangat dibutuhkan untuk lebih melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan aktivitas peserta didik selama berada di luar jam sekolah. “Orang tua harus lebih fokus memperhatikan anak-anaknya selama di rumah, selama di sekolah Insya Allah kita terus melakukan mengawasi,” ujarnya. Lalu Suandi menegaskan, pendidikan karakter terhadap peserta didik saat ini sudah menjadi suatu program dan kewajiban yang dilakukan oleh pihak sekolah. Termasuk pendidikan agama, di mana saat ini masing-masing sekolah menggelar kegiatan iman dan takwa sebelum dimulai proses belajar mengajar (PBM) setiap harinya. Bahkan pada siang hari, para peserta didik diharuskan untuk salat berjamaah. Maka dari itu, pembiasaan di sekolah itu dapat diterapkan oleh para siswa dalam kehidupan seharihari ketika berada dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Lalu Suandi berpandangan, pemanfaatan waktu luang peserta didik yang harus diawasi selain penggunaan alat komunikasi yang dimiliki. Pasalnya, dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini. Para pelaku pelecehan seksual yang dialami oleh peserta didik baik yang masih duduk dibangku SMP maupun SD dilakukan oleh orang-orang Lalu Suandi terdekat korban. (yon)

OJK Klaim Kasus Skimming di NTB Sudah Tidak Ada Selong (Suara NTB) Kasus skimming atau pencurian data nasabah pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) saat ini sedang gencar terjadi. Namun khusus untuk NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kasus skimming sudah tidak ada di NTB. Kepala OJK Perwakilan NTB, Farid Faletehan, dikonfirmasi di Lotim, Rabu (4/4), mengaku, kasus skimming di NTB pernah terjadi yakni pada tahun 2017 lalu yang kemudian dapat ditangani oleh Polda dan BRI dengan menangkap pelaku. Dari kejadian itu, katanya, kemudian OJK meminta kepada pihak bank supaya intens memantau setiap ATM yang dimilikinya setiap hari. Sehingga apabila ditemukan sesuatu yang aneh supaya segera di-

laporkan, langkah itu untuk mengantisipasi terjadinya skimming. Semua bank-bank yang ada diminta untuk melakukan pemantauan terhadap ATM yang dimiliki baik pada pagi maupun sore hari. “Meksipun sekarang ini sedang hangat perbincangan terkait skimming, untuk di NTB sudah tidak ada. Kita mengajak kepada perbankan supaya secara rutin memantau ATMnya,” ujarnya. Selain itu, ia juga mengi-

ngatkan kepada nasabah bahwa apabila ada orang yang menelepon maupun nasabah menelepon kemanapun tidak menunjukkan nomor PIN maupun nomor yang terdapat di belakang kartu ATM yang dimilikinya. Alasannya, nomor PIN bersifat sangat rahasia. Bahkan pegawai dari bank manapun tidak akan pernah meminta nomor PIN dari nasabah. Selain itu, apabila ada nasabah ke ATM dan kemudian kartu ATMnya masuk dan

(Suara NTB/yon)

Farid Faletehan (Suara NTB/yon)

Sempat Kejang dan Kembali Dirawat di Rumah Sakit Pasien gizi buruk Silvia Azoya (2,5 tahun) saat ini masih terbaring di ruang perawatan Inar (Inap Rawat) 1 Ruang Camelia 003 RSUD Tanjung. Pasien asal Dusun Kerurak, Desa Persiapan Segara Katon itu telah menghabiskan 5 hari di RSUD Tanjung. Silvia hanya 2 hari berada di luar rumah sakit sejak diperbolehkan pulang pihak RSUP NTB pada 28 Maret lalu.

BPNB Bali Lakukan Kajian Dampak Modernisasi Kesenian Esot-Esot di Lotim

FGD - BPNB Bali saat mengelar FGD terkait kajian Dampak Modernisasi Kesenian Esot-Esot di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (4/4).

tertelan ke dalam mesin ATM, ia mengingatkan supaya nasabah jangan panik. Terlebih apabila sampai menghubungi atau bertanya kepada siapapun. “Jika ada kasus demikian terjadi, silakan nasabah menghubungi pihak bank langsung,” jelasnya. Farid memaparkan, kasus skimming yang disebabkan suatu sistem dan bukan kesalahan dari nasabah, pihak bank harus bertanggung jawab. Pasalnya, apabila kasus itu disebabkan oleh tekhnologi atau bukan kesalahan dari nasabah itu sendiri, maka menjadi suatu kewajiban bagi pihak bank untuk mengganti kerugian dari nasabah itu. (yon)

Melongok Penderita Gizi Buruk Silvia Azoya

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali melakukan kajian terkait Dampak Modernisasi Kesenian Esot-Esot di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pasalnya saat ini kesenian EsotEsot disinyalir mengalami suatu perkembangan dan perubahan. Ketua Tim Kajian Dampak Modernisasi Kesenian Esot-Esot di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Hartono, mengatakan kedatangannya ke Kabupaten Lotim untuk melakukan kajian terhadap kesenian Kecimol maupun Esot-Esot yang ada di Kabupaten Lotim bersama tim peneliti, di antaranya, I Wayan Sudharma, Raden Ajeng Dyah Riana Prawitasari dan I Putu Putra Kusuma Yudha. Dijelaskannya, kajian ini dilakukan, karena kesenian EsotEsot mengalami suatu perkembangan dan perubahan. Di mana dari informasi yang didapatkannya, kesenian itu dijadikan alat untuk nyongkolan di jalan, sehingga cukup mengganggu pengguna jalan raya. Untuk itulah yang akan dilakukan kajian termasuk perubahan yang terjadi serta perkembangan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Dari hasil kajian tersebut, nantinya akan dilakukan perekaman untuk jangka panjang dan dicatatkan sebagai warisan budaya nasional tentunya dengan data yang lengkap dan dinilai layak. Dari hasil kajian yang dilakukan selama 12 hari dimulai dari tanggal 1 hingga 12 April 2018, Hartono menyebutkan, apabila ada perubahan yang terjadi dari ciri khas kesenian itu saat lahir diharapkan supaya dapat dikembali ke bentuk semulanya dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Langkah ini untuk melakukan pelestarian budaya yang memang tidak bertentangan dengan tradisi. Disebutkannya, dari BPNB Bali memiliki program yakni kajian, inventarisasi dan internalisasi dengan melakukan beraneka kegiatan seperti lawatan sejarah, jejak tradisi yang dilaksanakan di tiga provinsi yakni Bali, NTB dan NTT. “Selain kajian terhadap kesenian Esot-Esot ini, sebelumnya kita melakukan kegiatan terhadap kain tenun Pringgasela,”ujarnya konfirmasi di sela-sela pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) di SMPN 1 Masbagik, Rabu (4/4). Sementara, Kepala Dinas Dikbud Lotim, H.Lalu Suandi, menjelaskan, dipilihnya Kecamatan Masbagik sebagai lokasi FGD, karena secara historis Kecimol maupun Esot-Esot ini pertama kali muncul di Masbagik. Namun seiring perkembangan zaman, untuk jenis yang sama berubah nama menjadi Kecimol. Namun salah satu budayawan di Masbagik tetap mempertahankan nama Esot-Esot. Dijelaskan Lalu Suandi, kesenian Esot-Esot pada tempo dulu memiliki prestasi yang cukup luar biasa dan pernah dikirim ke Jepang untuk mengikuti salah satu event yang cukup bergengsi tingkat internasional saat itu. Maka dari itulah, maksud dari kedatangan tim BPNB Bali untuk meneliti kelayakan dari Kecimol maupun Esot-Esot ini untuk berkembang, karena selama ini terdapat pro kontra ditengah-tengah masyarakat. Hal itu dikarenakan terdapat beberapa pendapat mulai dari segi tampilan, gerakan-gerakan serta pemanfaatannya di tengah-tengah masyarakat dan dianggap sebagai sebuah pelesetan dalam kesenian. Oleh sebab itu, inilah yang coba akan dilakukan kajian secara ilmiah untuk pengembangan ke depannya. Terutama dalam penyesuaiannya, jika ada kekeliruan tentu akan ditindaklanjuti untuk selanjutnya apakah bisa terdaftar menjadi suatu kesenian baru di Kabupaten Lotim. Dalam pertemuan itu, dilibatkan pula tokoh-tokoh kesenian serta para tokoh agama. Ditegaskannya, budaya nantinya akan dilihat manfaatnya di tengah-tengah masyarakat dan tidak boleh membawa kontra produktif dengan budaya itu sendiri. Karena terjadi pro kontra itu disebabkan adanya sesuatu yang belum selesai. (yon/*)

Halaman 4

(Suara NTB/ist)

DIRAWAT - Pasien gizi buruk Silvia Azoya yang sedang dirawat di RSUD Tanjung. Sebelumnya, Silvia sempat dirawat di RSUP NTB lebih dari sebulan. Namun setelah diizinkan pulang, Silvia mengalami kejang dan kembali dirawat di RSUD Tanjung.

PANTAUANKoran ini, Rabu (4/4), Silvia tengah terbaring saat ditunggu oleh orang tua dan keluarganya. Sebentar-sebentar ia terbangun dan menangis. Air infus di lengannya sudah habis. Oleh dokter yang menanganinya, infus memang sengaja dihentikan dalam rangka stabilisasi kondisi pasien. “Berat badannya sekarang masih 8,1 kg. Kami bawa lagi ke rumah sakit sejak Sabtu lalu, karena kami khawatir dengan kondisinya,” ungkap orang tua pasien, Sarbini alias Cang. Kondisi Silvia bahkan sempat membuat keluarganya menangis. Karena pada hari Selasa lalu, pasien gibur mengalami kejang selama beberapa menit. Keluarganya bersyukur, Silvia kembali dinyatakan stabil. Perawatan yang diperoleh Silvia tergolong cukup lama. Di RSUP NTB, pasien ditangani selama 1 bulan 17 hari. Sedangkan di RSUD Tanjung, sudah ditangani selama 5 hari terakhir. Dikonfirmasi mengenai kondisi terkini Silvia, dokter jaga yang menangani Silvia di RSUD Tanjung, dr. Wayan Supartanaya, mengungkapkan perawatan yang diberikan kepada pasien tidak tergolong perawatan intensif. Setelah pasien menjalani operasi dan perawatan di RSUP NTB, pasien pasien direstabilisasi, dan dilanjutkan dengan perawatan di rumah sakit rujukan yang dirujuk RSUP (dalam hal ini RSUD Tanjung). Tujuannya dalam rangka stabilisasi serta melihat perkembangan pasien untuk dilakukan tindakan selanjutnya oleh RSUP.

“Di sini kami hanya memperbaiki status gizi, melakukan pengobatan untuk infeksinya saja, dan mencari tofis infeksinyanya. Untuk perkembangannya ada sedikit perbaikan menuju perbaikan, dari awalnya sempat mengalami perburukan, hari kemarin terjadi kejang, sudah kita atasi, dan sekarang sudah mulai stabilisasi dan perbaikan status gizi,” ungkapnya. Untuk mengukur status stabilnya pasien gizi buruk ini, dokter umum yang bertugas mengontrol pasien selama di ruang perawatan tidak berwenang memberi penjelasan. Perihal detailnya kondisi pasien harus diklarifikasi oleh dokter spesialis anak di RSUD yang menangani pasien secara langsung. Dilihat dari bedan badan Silvia, dokter Tanaya mengatakan sudah menunjukkan peningkatan, terlebih lagi topis infeksinya sudah ditemukan dan telah diberikan antibiotik. Sehingga pasien tidak mengalami kejang seperti hari sebelumnya. Perihal apakah pasien masih harus membutuhkan operasi kembali,Tanaya juga belum mengetahui. Pasalnya prosedur tersebut akan dijalankan oleh RSUP NTB selaku rumah sakit yang menangani sejak awal. Sampai dirujuk kembali ke RSUP dari RSUD, akan menunggu keputusan lebih lanjut dari dokter spesialis RSUD. “Soal berapa lama lagi pasien di RSUD, kita kembalikan ke dokter spesialis. Kita hanya memantau keadaan pasien, stabilisasi kondisi dan perbaikan status gizi,” demikian Tanaya. (ari)

Keluarga Pasien Dominan Alami Kesulitan Biaya Konsumsi Tanjung (Suara NTB) Keluarga pasien asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang mendapat rujukan penanganan perawatan di faskes wilayah Kota Mataram ratarata mengalami kesulitan akomodasi dan konsumsi. Bahkan tidak jarang, staf-staf medis di puskesmas terpaksa iuran untuk membantu keluarga pasien, karena kekurangan biaya. Klaim tersebut dikemukakan pemerhati kesehatan, Direktur Yayasan Endri Foundation, Tarpiin Adam, Rabu (4/4). Ia mencontohkan, kesulitan akomodasi dan konsumsi dialami oleh keluarga pasien, Silvia Azoya (2,5 tahun) pasien gizi buruk asal Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga dan Della (4 tahun), pasien tumor pe-

rut, asal desa Tegal Maja, kecamatan Tanjung. “Keluarga pasien Silvia sempat dirawat di RSUP selama 1,5 bulan. Selama di rumah sakit, belum ada bantuan dari Pemda KLU untuk sekedar membantu konsumsi, padahal itu sangat diharapkan oleh keluarga pasien,” ungkap Tarpiin. Dibenarkan oleh orang tua Silvia, Sabirin. Saat menunggu anaknya di RSUD Tanjung, Rabu kemarin, pria yang akrab di sapa Mak Cang ini mengaku belum pernah mendapat santunan dari Pemda KLU. Selama menunggu anaknya di RSUP NTB dan RSUD Tanjung, ia hanya memperoleh santunan dari Yayasan Endri Foundation. “Dari pemerintah belum ada

bantuan, kami hanya terima bantuan dari Adam (dimaksud, Direktur Yayasan Endri Foundation). Tadi malam juga Adam kemarin, berikan boneka untuk Silvia,” tutur Cang. Senada dengan kesulitan yang dialami keluarga Silvia, keluarga pasien Tumor Perut, Della juga serupa. Adam mengklaim, Della sudah dirujuk beberapa ke RSUD Kota Mataram. Di Rumah Sakit Kota Mataram, keluarganya harus menginap karena kepentingan Della yang harus dioperasi. Della tercatat sudah 3 kali diopname. Selama itu pula, peran SKPD sangat diharapkan untuk menanggulangi kebutuhan konsumsi. “Sekarang Della sedang berada di rumahnya, dan kami be-

rencana mau melihat kondisinya. Della baru pualng dari RS Kota Mataram karena baru selesai dioperasi yang kedua,” katanya. Della sejauh ini diwajibkan untuk melakukan control mengganti perban di Puskesmas Tanjung. Dalam perjalanan pulang pergi ke faskes saja, keluarga harus meminta bantuan Ambulan Desa karena keterbatasan ekonomi untuk menyewa kendaraan. “Tadi pagi pasien tumor perut ini mengidap rawat jalan, setelah selama 12 hari dirawat di RSUD Kota Mataram. Tercatat sudah 3 kali diopname, bolak balik Rumah Sakit Kota. Tentu mereka membutuhkan biaya, minimal untuk konsumsi setiap

hari. Ini yang kami minta, agar SKPD lebih peka terhadap persoalan sosial dan kesehatan masyarakat,” pintanya. Biaya tidak hanya dibutuhkan dalam proses operasi pasien saja. Melainkan juga biaya dalam proses kontrol pascaoperasi bedah. “Selama ini kalau pergi kontrol diantar menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Kota. Tetapi akomodasinya selama di perjalana, keluarga ini benar-benar tidak ada,” imbuhnya. Beruntung kata dia, staf medis Puskesmas Tanjung memiliki kepedulian sosial. Setiap melakukan kontrol ke Rumah Sakit Kota Mataram, keluarga Della dibantu melalui dana iuran staf Puskesmas Tanjung. (ari)

Triwulan I, Investasi di KLU Ditargetkan Rp59 triliun Tanjung (Suara NTB) Realisasi investasi di Lombok Utara tahun 2017 lalu tercatat sebesar Rp1,5 triliun. Tahun ini, usulan investasi menunjukkan lonjakan signifikan mencapai 3.300 persen lebih. Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat usulan investasi triwulan I – 2018 yang sudah masuk sebesar Rp59 triliun. Kepala Disnaker PM PTSP KLU, Vidi Eka Kusuma, Rabu (4/ 4),mengungkapkanusulaninvestasi dari sejumlah investor pada tahun 2018 ini sangat signifikan. Meskipun belum mengarah pada realisasi investasi, namun sebagianbesarinvestoryangmengajukan izin investasi telah mencantumkan nominal investasinya. Akumulasi usulinvestasisampaitriwulanItercatat sebesar Rp 59 triliun. “Ini yang sudah masuk untuk

mengajukan investasi tetapi realisasinya belum,” kata Vidi kepada wartawan di ruang kerjanya. Investasi yang diajukan di Pemda KLU dilakukan oleh PMA dan PMDN. PMDN lebih banyak menggarap sektor pariwisata dan tambak udang. Sedangkan PMA menyasar infrastruktur. PMA ini lebih dulu akan mengurus perizinannya di pusat dan berikutnya dilanjutkan di daerah. Salah satu PMA yang mengajukan investasi adalah perusahaan asal Korea Selatan yang akan membangun pabrik LED di Lombok Utara. Vidi mengatakan, progres perusahaan Korea dalam berkoordinasi dengan Disnaker KLU sudah cukup bagus. Bahkan dalam waktu dekat, konsorsium perusahaan asal Korea yakni Inspired Group asal Dubai akan mengunjungi Lombok Utara.

Nilai investasi yang diajukan oleh PMA dicatat berdasarkan pengajuan izin oleh investor. Pemda KLU dalam kapasitasnya, akan memberikan izin prinsip berdasarkan tahapan izin yang telah dilalui oleh investor. “Izin prinsip yang kita berikan berlaku untuk 3 tahun. Dalam jangka waktu tersebut investor harus segera melakukan aktivitas. Namun jika tidak, izin pertama itu akan hangus dengan sendirinya,” tegas Vidi. Lebih lanjut, sebelum pemberian izin 3 tahun PMA diberikan izin untuk 6 bulan. Batas pemberian izin berkala ini dimaksudkan untuk mendorong dan menargetkan bahwa PMA benar-benar serius merealisasikan investasinya di KLU. Hasil evaluasi Disnaker tahun 2017 lalu, dari sejumlah investasi yang diajukan, sebanyak 80 persen investor merealisasikan in-

vestasinya. Adapun capaian investasi tahun 2017 lalu tergolong rendah, yakni sekitar Rp1,5 triliun. “Artinya lebih banyak yang merealisasikan daripada yang tidak. Ini berdasarkan pendataan kami tahun kemarin. Termasuk tinggi, jika dibandingkan dengan daerah lain,” sebutnya. Berdasarkan data Disnaker PM PTSP Lombok Utara, usulan investasi tahun 2018 inin cukup menggembirakan. Pada bulan Januari bidang usaha pariwisata mendominasi usulan nilai investasi dengan jumlah sekitar Rp 23 miliar lebih, lalu bidang usaha perdagangan sekitar Rp 500 juta lebih. Berikutnya di bulan Februari, usulan investasi di bidang pariwisata mencapai Rp 32 miliar lebih, Perdagangan Rp 1,6 miliar, budidaya Rp 50 miliar, bidang jasa konstruksi Rp 700 juta, dan

(Suara NTB/dok)

Vidi Eka Kusuma bidang industri Rp 59 triliun. Untuk bulan Maret nilai investasi cenderung fluktuatif. Untuk bidang pariwisata tercatat Rp 10 miliar lebih, perumahan Rp 82 miliar, dan pada bidang SPBU nilainya Rp 3,6 miliar. (ari)

SUARA NTB Kamis, 5 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Perang Melawan Narkoba Harus Komprehensif Praya (Suara NTB)Kapolres Lombok Tengah (Loteng), AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., mengajak seluruh elemen masyarakat di daerah untuk bersama-sama melawan peredaran narkoba. Mengingat, peredaran narkoba di Loteng saat ini sudah semakin mengkhawatirkan. Karena sudah menyentuh hampir di semua lini masyarakat di daerah ini.

(Suara NTB/dok)

Kholilur Rochman

“Sekarang narkoba tidak hanya merambah orang-orang banyak uang saja. Tapi juga sudah merambah kepada masyarakat dengan penghasilan yang pas-pasan,” sebut Kholilur Rochman, Rabu (4/4). Artinya, semua lapisan masyarakat saat ini sudah

terjamah peredaran narkoba. Sehingga perang melawan barang haram tersebut haruslah komprehensif. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat di daerah ini. Dalam artinya, masyarakat yang menjadi sasaran peredaran narkoba juga harus melawan.

Tidak bisa memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba hanya ditimpakan keaparat kepolisian maupun aparat keamanan lainnya. Termasuk pemerintah daerah. Tapi bersamasama dilakukan seluruh elemen masyarakat di daerah ini.

“Kalau tidak begitu, maka peredaran narkoba akan sulit dilawan. Dan, pastinya peredarannya akan semakin luas,” imbuhnya. Kalau seperti itu, maka itu adalah ancaman besar bagi keberlangsungan hidup dari generasi penerus di daerah ini. Yang pada akhirnya, masyarakat juga yang bakal rugi. Kholilur mengatakan, jumlah kasus peredaran narkoba yang bisa hasil diungkap jajaran Polres Loteng dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Terakhir pada tahun 2017 lalu, ada kenaikan

kasus narkoba sampai 30 persen. Itu artinya, narkoba terus berkembang di Loteng. Bahkan perkembangan peredaran narkoba sudah begitu masif. Sehingga sudah tidak bisa dilawan dengan setengah hati. Harus secara komprehensif serta masif pula. Baru peredaran narkoba bisa dilawan. “Karena peredaran narkoba sudah begitu masif, maka harus dilawan dengan masif pula,” tandasnya. Pola melawannya juga tidak harus sama. Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Kalau masyarakat, paling tidak ikut menjegah peredaran narkoba atau bisa melapor ke aparat kepolisian jika menemukan ada peredaran narkoba di wilayahnya. Kemudian pemerintah bisa mendukung dengam melakukan sosialisasi semaksimal mungkin. Sementara untuk urusan penindakan hukum, biar itu menjadi tugas aparat kepolisian. “Kalau semua kita bersatu melawan narkoba, maka peredaran narkoba pasti bisa ditekan,” pungkas mantan Kasubdit III Direskrimum Polda NTB ini. (kir)

Ratusan Randis di Lobar Diusulkan Dilelang Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) tahun ini mengusulkan 259 unit kendaraan dinas (randis) yang sudah tak layak pakai untuk dilelang. Masing-masing roda dua sebanyak 219 unit dan roda empat sebanyak 40 unit. Sekretaris BPKAD Lobar, Ketut Sandiasa, Rabu (4/4) menyatakan, data Randis yang diusulkan untuk lelang belum clear, sebab ada beberapa OPD yang belum menyerahkan. Ada beberapa OPD setelah dicek kendaraan Randis nya tidak ada namun di neraca masih tercantum. Pihaknya pun berusaha meminta ke semua OPD untuk mengirim data Randis baik roda dua dan empat yang masih layak sehingga itu digunakan untuk penganggaran biaya pemeliharaan. Dia merincikan, dari jumlah Randis roda dua yang diusulkan tersebut, sudah dilakukan pengecekan dan dinilai sebanyak 125 unit sedangkan yang sudah cek namun belum dinilai 44 unit. Jumlah yang belum dicek sama sekali sebanyak 50 unit. Ratusan Randis ini tersebar di 31 OPD terbanyak di Dikes sebanyak 26 unit dan Dinas PU 25 unit. Baru Dikbud 14 unit, Dinas Pertanian sebanyak 13 unit, kecamatan Narmada sebanyak 12 unit, Setwan dan Dinas LAH masing-masing sebanyak 11 unit. Sedangkan Randis Roda 4 sebanyak 40 terdiri dari Randis yang sudah dicek dan hasil penilaian nya keluar sebanyak 16 unit, Randis yang sudah dicek namun belum keluar Hasil 8 unit dan 16 unit Randis belum dicek sama sekali. Ia menambahkan sesuai ketentuan, kalau nilai aser yang dihapus di atas Rp 5 milar, maka perlu pembahasan dan persetujuan Dewan. “Kalau di bawah Rp 5 miliar, tidak perlu,” jelasnya. Sementara itu Menurut data inspektorat terdapat 22 randis yang yang berdasarkan temuan awal BPK belum bisa ditunjukkan keberadaannya. Randis ini dikuasai oleh oknum Dewan yang masih aktif dan tidak aktif. (her)

Warga Pasrah Nambung Lepas dari Loteng Praya (Suara NTB) Keputusan pemerintah pusat yang menetapkan wilayan Nambung masuk menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar), disambut dengan berat hati oleh masyarakat Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah (Loteng). Warga mengaku pasrah dengan keputusan tersebut, meski sebenarnya sangat berharap, pemerintah pusat bisa mengubah keputusan tersebut dan menetapkan wilayan Nambung sebagai bagian dari wilayah Loteng. “Sejak lama wilayah Nambung sebenarnya masuk wilayah Loteng.Tapi ketika ada pemekaran wilayah (Desa Montong Ajan), tiba-tiba Nambung masuk ke wilayah Lobar,” ungkap Amir, Ketua RT Dusun Pondok Dalam Desa Montong Ajan, kepada Suara NTB, Rabu (4/4). Namun sekarang pemerintah pusat sudah menetapkan wilayah Nambung masuk menjadi bagian dari wilayah Lobar. Sehingga sebagai rakyat kecil, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. “Ya pemerintah mengatakan wilayah Nambung harus berpindah, kita mau bagaimana lagi. Itu sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat. Masyarakat hanya bisa patuh saja,” ujarnya. Walaupun sebenarnya, warga Desa Montong Ajan khususnya sangat berharap pemerintah pusat bisa mengubah keputusan tersebut, supaya wilayah Nambung bisa tetap menjadi bagian dari wilayah Loteng sebagaimana dulunya. Karena yang mendiami wilayah Nambung, hampir seluruhnya warga Loteng. “Warga Montong Ajan dengan warga Nambung itu satu keluarga dan satu wilayah administrasi kependudukan. Namun sekarang, harus berpisah dari sisi administrasi kependudukan. Meski dari sisi keluarga, tetap satu,” jelasnya. Pemerintah desa setempat pun telah menghapus wilayah Nambung dalam peta wilayahnya. Semua urusan administrasi kependudukan juga sudah diserahkan ke Pemerintah Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong. Termasuk untuk urusan bantuan juga sudah tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Montong Ajan. “Kalau sebelum ada keputusan pemerintah pusat, kita masih melayani urusan administrasi kependudukan warga Nambung. Termasuk pula untuk bantuan, juga tetap diberikan. Tapi dengan adanya keputusan pemerintah pusat tersebut, semua urusan terkait warga Nambung sudah diserahkan ke pemerintah Lobar,” terang Amir. Jika memang masih ada peluang untuk diubah, pihaknya berharap Pemkab Loteng bisa memperjuangkan hal itu ke pemerintah pusat. Supaya Nambung bisa kembali masuk wilayah Loteng. “Warga sangat berharap Pemkab Loteng bisa memperjuangkan kembalinya wilayah Nambung. Jika memang masih ada jelas untuk itu,” tandasnya. Sebelumnya, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengaku pada prinsipnya Pemkab Loteng kurang setuju dengan keputusan pemerintah pusat yang menetapkan Nambung masuk menjadi bagian dari wilayah Lobar. Sehingga Pemkab Loteng akan menempuh upaya hukum, dengan mengajukan yudisial review terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri soal wilayah Nambung tahun 2017 lalu. “Bahan-bahan untuk melakukan yudisial review sejauh ini masih tengah dipersiapkan. Untuk bisa segera diajukan ke Mahkamah Agung (MA),” terangnya. Dalam hal ini, Pemkab Loteng tidak mau terburu-buru. Yang penting bahan sudah lengkap, baru yudisial review akan diajukan. Karena memang di keputusan Mendagri soal wilayah Nambung tersebut tidak dicantumkan batas waktu pengajuan keberataan jika ada keberatan atas keputusan tersebut. “Prinsipnya Pemkab Loteng tidak akan tinggal diam. Selama masih ada jalan, akan dilakukan,” pungkas Nursiah. (kir)

(Suara NTB/her)

LOMBA DAYUNG – Lomba dayung di pantai Endok, desa Taman Ayu, Rabu (4/4), dilaksanakan untuk memeriahkan HUT Lobar ke 60. Lomba diikuti ratusan peserta dari sejumlah kecamatan, dan mestinya masuk dalam kalender event pariwisata NTB.

Even di Lobar Minim Masuk Paket Wisata Giri Menang (Suara NTB) Pjs Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Saswadi menyoroti minimnya eveneven yang masuk kalender paket wisata yang dibuat Dinas Pariwisata. Kedepan ia berharap even kesenian, even budaya dan kesenian bisa dimasukkan agar menjadi kalender tetap dikunjungi oleh wisatawan ke Lobar. Saswadi mengungkapkan hal itu saat membuka lomba perahu dayung yang diadakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), even yang diadakan di pantai Endok, desa Taman Ayu ini untuk memeriahkan HUT Lobar ke 60. Lomba di-

ikuti ratusan peserta dari sejumlah kecamatan. Disampaikan Saswadi, even perahu dayung ini harus tetap dilaksanakan tiap tahun. “Terus terang saja even-even ini belum masuk paket wisata, kalau ini dibuat paket wisata maka menjadi daya tarik bagi wisatawan. Termasuk perahu dayung ini, seharusnya Kadis Pariwisata hadir di sini,” sentil Saswadi. Hadir pada kesempatan itu kadis DKP, H. Ahmad Subandi dan segenap kepala SKPD. Hadir pula kepala SAR Mataram dan ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lobar, H.L. Muhammad Ismail.

Tidak seperti di Bali, joget saja bisa menjadi paket wisata. Ia juga menyoroti gedung budaya Narmada yang dibangun dengan anggaran Rp 7 miliar namun belum mampu dimanfaatkan sebagai secara baik. Seharusnya di gedung ini disuguhkan paket wisata sehingga para seniman dan pelaku wisata bisa diberdayakan. Untuk tahap awal pemda tidak masalah memberikan subsidi oleh Pemda, namun setelah tahum ke 3 mereka bisa mendapatkan penghasilan. Untuk itu ia menyarankan perlu ditingkatkan kerjasama antara Provinsi, bahkan pusat. “Kita berharap

Kantor Dukcapil Lobar Dinilai Tak Layak

DPRD Loteng Tercepat Se-NTB

(Suara NTB/her)

SERAHKAN KTP - Pjs Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi saat menyerahkan e-KTP kolektif ke Kades Lingsar, Rabu (4/4). terlepas dari Keterbatasan dari sisi peralatan, SDM dan finansial, kita tidak pernah mengeluh. Kita terus turun melakukan perekaman tanpa kenal lelah, dan tak pernah mengeluh,” kata Kadis Dukcapil ini. Bentuk percepatan pelayanan dilakukannya melalui sosialisasi ke masyarakat sudah dilakukan, baik langsung dan melalui media. Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan para Kades melalui AKAD, termasuk dengan kecamatan serta seluruh instansi lintas serta 25 OPD. Termasuk bakal diadakan kerjasama dengan BPN, kaitan dengan pengurusan Prona yang butuh KTP. Pihak BPN pun bakal memberikan data kepada Dukcapil. Pihaknya siap membantu, hanya saja keterbatasan peralatan dan SDM ini menjadi Kendala. Bahkan kondisi ini mengakibatkan pelayanan molor. Selain itu kantor pelayanan yang kurang layak, sebab mengacu kantor pelayanan sesuai

waktu tertentu untuk menggaet wisatawan,” tukasnya. Sementara itu Kadis DKP Lobar, H. Ahmad Subandi menyatakan, lomba ini diadakan tiap tahun untuk perayaan HUT Lobar. Kedepan even ini tetap dilaksanakan setiap depan. Jumlah peserta yang ikut sebanyak 300 orang atau 150 pasang. Namun dibatasi 100 pasangan. “Kegiatan ini rutin kita laksanakan pada perayaan HUT Lobar,” tukasnya. Selain diberikan hadiah para pemenang lomba juga diberikan diskon khusus bagi nelayan yang service mesin. Kegiatan ini juga didukung berbagai pihak termasuk HNSI Lobar. (her)

Penyelesaian LHKPN

Anggaran Terbatas

Giri Menang (Suara NTB) Upaya Dinas kependudukan dan Catatan sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) untuk mempercepat Perekaman e-KTP menuai banyak kendala karena minimnya sarana dan prasarana Perekaman dan gedung pelayanan yang kurang layak. Selain itu, dinas terkait mengalami kendala minimnya SDM, Pegawai ASN yang dimiliki hanya 50 orang untuk melayani 400-500 orang per hari untuk pengurusan dokumen kependudukan. Kadis Dukcapil Lobar, H. Muridun saat menerima kunjungan Pjs bupati Lobar, H. Lalu Saswadi sekaligus launching pelayanan malam hari (dua hari sepekan) dan penyerahan e-KTP kolektif ke Kades Lingsar, Rabu (4/4). Kadis Dukcapil memaparkan di hadapan Pjs bupati menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi. Mulai dari SDM yang jumlahnya hanya 50 orang, sementara harus melayani 700 ribu jiwa penduduk Lobar. Jumlah ini jauh dari ideal, seharusnya terdapat tambahan 100 orang Petugas. Dikatakan, pihaknya sudah mengusulkan ke bupati untuk mendapat tambahan. Bupati dan Sekda sudah mendisposisi ke BKD, namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Di samping itu peralatan perekaman yang dimiliki terbatas hanya 11 unit yang aktif tersebar di 10 kecamatan. Sedangkan hanya 1 unit ditempatkan di kantor Dukcapil. “Bicara bagaimana percepatan pelayanan kami,

mudahan ada paket wisata untuk Lobar,’’ tukasnya. Dengan adanya paket wisata tentu menjadi daya tarik sehingga wisatawan bisa betah lama tinggal berlibur. Jika tidak ada tempat kunjungan dan paket wisata yang disaksikan maka tidak ada yang dilihat oleh para wisatawan. Jika wisata berkembang maka akan mampu mendorong pengembangan sektor lain baik perdagangan, UMKM akan muncul menjual kebutuhan. “Karena itu saya harapkan ke DKP agar even dayung sampan ini diadakan tiap tahun, bahkan tidak harus pada HUT Lobar tapi setiap

standar harus disiapkan smoking room, ruang menyusui, WC dan untuk penyandang disabilitas. Untuk mengurangi beban pelayanan di kantor Dukcapil, pihaknya sudah mengusulkan ke Kementerian agar mengeluarkan SE untuk tindaklanjut ke desa bisa membeli alat perekaman dari DD. Nanti koneksi dengan Dukcapil, sedangkan untuk pencetakan e-KTP tetap di Dukcapil. Sementara itu Pjs Bupati HL Saswadi mengatakan Pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan dinas Dukcapil untuk mempercepat pelayanan perekaman e-KTP. Ia berharap Dukcapil terus meningkat pelayanan lagi untuk menyasar warga yang belum punya e KTP. “Mereka ini tolong diperhatikan, hal ini untuk mengantisipasi atau meminimalisir persoalan di pilkada nanti,” tukasnya. Untuk mengatasi terkait persoalan personel yang kurang, ia berharap para Kades juga harus membantu pendataan di bawah. (her)

Praya (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi yang tercepat dalam urusan menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di antara kabupaten/kota di NTB. Saat ini sudah sekitar 99 persen LHKPN para anggota DPRD Loteng yang sudah bisa diselesaikan dan sudah disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, kepada Suara NTB, Rabu (4/4) menerangkan, dari 50 orang anggota DPRD Loteng, yang sudah menyelesaikan LHKPN sebanyak 48 orang. Sisanya dua orang lagi ditargetkan akan selesai dalam minggu ini juga. “Tinggal LHKPN milik Noni Alam Prantika serta Suratman yang belum selesai. Tapi saat ini tengah berproses dan ditargetkan tuntas minggu ini,” terangnya. LHKPN merupkan kewajiban yang harus diserahkan oleh para penyelenggaran negara, termasuk kalangan DPRD Loteng. Sehingga begitu pihaknya mendapat instruksi untuk menyusun LHKPN langsung ditindaklanjuti. Dan, ternyata bisa diselesaikan sesuai target waktu yang diberikan. “Waktu yang diberikan memang sampai akhir Maret kemarin. Jadi agak terlambat sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB, DPRD Loteng yang paling cepat menyelesaikan LHKPN,” timpalnya.

Awalnya, pihaknya mengira hanya anggota DPRD Loteng yang baru saja yang harus menyerahkan LHKPN. Pasalnya, beberapa anggota DPRD Loteng yang lama sebelumnya sudah menyerahkan LHKPN, saat menjabat sebagai anggota DPRD Loteng periode sebelumnya. Namun karena format isian LHKPN kali ini semuanya baru, maka diputuskan semua anggota DPRD Loteng menyusun LHKPN yang baru. Hal itulah yang membuat, proses penyusunan LHKPN para anggota DPRD Loteng agak lambat. Walaupun dari sisi target waktu bisa dikejar. “Sekarang format LHKPN para anggota DPRD Loteng sudah dalam bentuk e-LHKPN. Jadi bisa diakses secara online. Tidak lagi manual seperti sebelumnya,” tandas Mulyatno. Karena sudah dalam bentuk e-LHKPN maka kedepannya, proses update daftar kekayaan para anggota DPRD Loteng akan jauh lebih mudah. Para anggota DPRD Loteng tinggal mengisi data yang ada melalui e-LHKPN yang sudah ada. Jika ada perubahan atau perbaikan data kekayaan. Tidak perlu harus mengisi daftar kekayaan secara manual. “Untuk update daftar kekayaan para anggota DPRD Loteng dilakukan sekali setahun. Jadi setiap tahun, LHKPN harus diperbaharui oleh semua anggota DPRD Loteng,” pungkas mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 5 April 2018

Halaman 6

Kerjasama Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB Hasil OSN SMP/MTs Tingkat Kabupaten

SMPN 1 Alas dan SMPN 1 Sumbawa Berjaya (Suara NTB/ils)

BELUM RAMPUNG -Tampak kondisi Pasar di Desa Aik Kangkung, di Kecamatan Sekongkang yang hingga kini belum dioperasionalkan karena belum lengkapnya sarana pendukung.

Belum Digunakan, Pasar Aik Kangkung Perlu Tambahan Sarana Taliwang (Suara NTB) Keberadaan pasar desa Aik Kangkung, Kecamatan Sekongkang, hingga saat ini belum digunakan oleh masyarakat setempat dan beberapa desa di lokasi lainnya. Pasar yang terbangun sejak tahun 2017 ini, ditaksir menghabiskan anggaran APBN sekitar Rp1,2 miliar dari hibah Kementerian PDT dan saat ini masih menjadi gedung kosong. Pantauan Suara NTB di lokasi pasar menggambarkan, belum berfungsinya pasar ini terjadi karena ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai. Saperti pemasangan listrik, jaringan air bersih, dan pemasangan tandon air. Sehingga gedung dengan nilai miliaran rupiah tersebut masih kosong. Selain masalah item pekerjaan yang ada ini, beberapa item pekerjaan lainnya juga masih belum diselesaikan kontraktor pelaksana. Seperti peningkatan jalan yang ada di halaman pasar yang saat ini terkesan terbengkalai karena sudah ditinggalkan begitu saja. Pasar ini juga masih belum diserahkan Kementerian untuk bisa dikelola dan dimaksimalkan keberadaannya oleh Pemerintah. Kepala Dinas Koperasi Perundustrian Perdagangan UMKM (Diskoperindag), Ir. Amin Sudiono MM, kepada Media ini Rabu (4/4) tidak menampik masih belum digunakannya pasar yang sudah ada sejak tahun 2017 lalu tersebut. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak kunjung bisa diselesaikan. Terkait dengan sarana ini, pihaknya belum bisa mengintervensi lebih jauh, karena bangunan pasar masih dalam tahap pemeliharaan oleh kontraktor pelaksana. Pihaknya baru bisa bergerak jika pasar ini diserahkan kepada Pemerintah untuk bisa dikelola. Sementara untuk saat ini, pihak terkait sudah menempatkan personil untuk menjaga dan membersihkan pasar ini. “Kita belum bisa mengintervensi lebih jauh terkait pasar ini, karena dari pihak Kementerian belum menyerahkan ke kita. Hanya saja saat ini sudah ada dua orang personil untuk menjaga pasar ini, “ ungkapnya. Dikatakannya, pasar yang terbangun saat ini (Aik Kangkung) merupakan satu-satunya pasar di lokasi tersebut. Karena selama ini, masyarakat yang akan berbelanja harus menempuh jarak yang tidak sedikit ke desa Kemuning. Keberadaan pasar ini juga nantinya diharapkanbisamenaungitigalokasiyakniDesaTongo,AikKangkung, dan Tatar yang hingga saat ini masih minim lokasi berbelanja. Sehingga dengan beroperasinya pasar yang ditargetkan terealisasi bulan November tersebut, bisa memberikan dampak lebih bagi perekonomian masyarakat sekitar dan dua desa lainnya. “Kita targetkan bulan November pasar ini sudah mulai bisa digunakan oleh masyarakat. Sehingga asas manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar bisa terwujud,” imbuhnya. Disinggung mengenai para pedagang yang akan menempati pasar ini, dia mengatakan, hingga saat tercatat sudah ada sekitar 20 orang pedagang yang sudah mengajukan diri. Bahkan para pedagang ini juga mendesak pemerintah untuk bisa merampungkan pembangunan pasar ini sesegara mungkin. Sehingga asas manfaat dari keberadaan pasar ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain pasar di Aik Kangkung, pihaknya juga akan kembali membangun pasar di Desa Kemuning yang akan direalisasikan di tahun 2018. Bahkan, anggaran yang akan disiapkan nanti ditaksir berapa di angka Rp1,2 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). “Tidak hanya pasar Aik Kangkung yang ada nantinya, kita juga akan bangun pasar di desa Kemuning. Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik dan peningkatan perokonomian warga juga akan meningkat,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) SMP Negeri 1 Alas, mampu mempertahankan posisi terbaiknya dalam ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/ MTs tingkat kabupaten tahun 2018 yang melombakan tiga mata pelajaran (Matematika, IPA dan IPS). Yang berlangsung di SMP Negeri 1 Utan, 24 Maret lalu. Setelah dua siswanya masing-masing meraih juara pertama. Begitu pula dengan SMP Negeri 1 Sumbawa, juga menempatkan dua wakilnya yang akan mewakili Sumbawa pada ajang yang sama di tingkat Provinsi. Kedua siswa dari SMP Negeri 1 Utan yakni, Sita Amira Syarifah, juara pertama untuk mata pelajaran IPA, dan M Arya Sukmadinata, juara tiga untuk mata pelajaran IPS. Sedangkan dua siswa dari SMPN 1 Alas yakni, Khaerul Hisan, juara pertama untuk mata pelajaran Matematika, dan Najmatul Rahmi Widadi, juara pertama untuk mata pelajaran IPS. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa sendiri, menetapkan 9 siswa terbaik hasil OSN tingkat kabupaten, untuk diboyong

dalam kegiatan serupa tingkat provinsi yang berlangsung tanggal 21 April mendatang, di Mataram. Mereka adalah peraih juara pertama, kedua dan ketiga masing-masing mata pelajaran yang dilombakan. Selain SMPN 1 Sumbawa dan SMPN 1 Alas, SMPN 2 Lopok juga meloloskan 2 pelajar terbaiknya, yakni Ilham Wahyudi Pribadi (juara dua mapel IPA) dan Azizah Ratna Noor Firdausy (juara tiga mapel Matematika). Berikutnya ada SMP Negeri 2 Buer, yang meloloskan Cahaya Safari, peraih juara dua untuk mata pelajaran Matematika. SMP Negeri 1 Moyo Hilir, juga tak mau kalah. Sekolah ini mengirim Lara Wita Arimbi, peraih juara tiga mata pelajaran IPA. Yang tak kalah hebatnya adalah SMP Negeri 2 Lunyuk. Sekolah tersebut, berhasil menempatkan Wayan Ratna Sari, juara dua mata pelajaran IPS, sebagai duta Sumbawa ke provinsi. Bila menilik hasil OSN SMP/MTs tahun ini, mayoritas pelajar yang mewakili Sumbawa ke provinsi nanti, berada di luar Kota Sumbawa. Praktis hanya SMPN 1

Sumbawa saja, satu-satunya penyelamat muka sekolah dalam Kota Sumbawa Besar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, H Sudirman Malik, SPd, didampingi Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karaktek Bidang SMP, Shalahuddin, S.H, bangga dengan prestasi tersebut. Sepertinya, keinginan Dinas Dikbud Sumbawa, mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Bumi Sabalong Samalewa sudah mulai nampak. Hasil OSN SMP/MTs dalam dua tahun terakhir sepertinya patut dijadikan sebagai acuan. “Ini bukti kalau mutu pendidikan di Kabupaten Sumbawa, sudah mulai merata,” katanya. Hasil ini juga menunjukkan bahwa sekarang sudah tidak ada istilah lagi sekolah unggulan atau non unggulan. Kompetensi guru diklaimnya sudah berada di level standar yang baik. Tinggal ditingkatkan saja. Terkait pelaksanaan OSN SMP/MTs tahun ini, Ketua PGRI Kabupaten Sumbawa ini juga menilai masih ada beberapa kekurangan yang perlu terus

(Suara NTB/arn)

PIDATO - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Tarunawan, saat berpidato di acara panen raya padi organik di Moyo Hulu, Sumbawa, Rabu (4/4).

(Suara NTB/arn)

H. Sudirman Malik kali ini. Keduanya juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada guru pembina, yang tanpa lelah terus membimbing siswanya hingga mampu menampilkan yang terbaik dalam ajang tersebut. Baik Sri Irianti maupun H Agusman, menargetkan siswanya lolos ke nasional tahun ini. Karena itu, pihak sekolah juga akan memberikan pembinaan. Dengan harapan akan mampu mewakili NTB ke nasional tahun ini. (arn/*)

Jadwal Kerja PT AMNT Menuai Sorotan Taliwang (Suara NTB) – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kecamatan Sekongkang, Abidin Nasar SP, MP mengkritisi kebijakan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait dengan jadwal kerja yang sudah diberlakukan saat ini. Jadwal kerja 4 : 2 (4 minggu kerja dan 2 minggu libur) ini dianggap tidak manusiawi. Untuk itu, dia meminta kepada Pemerintah bisa dengan segera menyikapi masalah ini, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin diminimalisir. “Pemerintah (bupati) wajib melakukan intervensi terhadap roaster (jadwal) kerja yang ada karena dianggap tidak manusiawi. Pihak manajemen, juga jangan hanya berorientasi keuntungan perusahaan, melainkan harus bisa memperhatikan aspek ekonomi daerah, kesejahteraan pekerja, keluarganya dan aspek sosial kemasyarakatan lainnya beru-

pa CSR,” ungkapnya pada Suara NTB, Sabtu (30/3). Dikatakannya, persoalan masalah jam kerja sebenarnya sudah disuarakan sejak lama, tetapi hingga saat ini belum realisasinya. Baik itu dari perusahaan sendiri yang mengubah mekanisme kerja ,maupun tindak lanjut dari Pemkab untuk terus mengintervensi kaitannya dengan masalah jadwal ini. Sehingga tidak ada lagi yang mengeluhkan masalah hal ini, di kemudian hari. Selain masalah jadwal kerja, kegiatan sosial kemasyarakatan juga persoal

lanjutan yang diakibatkan oleh hal ini. Bayangkan saja selama 28 hari para karyawan bekerja membuat mereka tidak bertemu keluarga dan ini juga bisa menjadi masalah untuk bisa membangun ketahanan keluarga. “Ada banyak persoalan yang diakibatkan oleh masalah Jadwal kerja ini, sehingga saya meminta kepada Bupati untuk “mengintervensi” kebijakan tersebut,” ujarnya. Ia menambahkan, kebijakan untuk “mendiamkan” para karyawan di town site, juga menjadi masalah lain yang harus

segera disikapi. Hal ini menjadi atensi karena dampak pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang tidak ada lagi. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan kebijakan Perusahan pendahulu (PT NNT) yang menjadikan wilayah sekitar juga merasakan hasil dari keberadaan tambang. Belum lagi PT AMNT juga dianggap sangat minim melakukan pemberdayaan masyarakat tidak seperti pendahulunya (PT NNT). “PT AMNT harus peka terkait masalah yang dihadapi saat ini. Jangan hanya beroreantasi kepada keuntungan saja. Pemerintah harus mengintervensi lebih jauh terhadap kebijakan ini, supaya manfaat dari keberadaan tambang bisa dinikmati semua masyarakat bukan para pekerja saja,” tandasnya.

Menanggapi masalah ini, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, mengklaim sudah melakukan pembicaraan dengan para petinggi PT AMNT untuk segera mengubah jadwal kerja yang ada. Bahkan pihaknya juga meminta supaya sistem yang baru nantinya. Yakni, satu minggu karyawan bisa berada di luar town site dan dua minggu lainnya bisa berada di dalam site. Sehingga masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus melakukan aksi. “Kami tetap meminta kepada pihak perusahaan untuk bisa merubah jadwal kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut,” singkatnya. (ils)

Terkait Jadwal Kerja, PT AMNT Belum Bersikap

Besar, Potensi Pupuk Organik di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Tarunawan, SP., S.Sos. menyatakan bila melihat daya dukung alam Kabupaten Sumbawa, sesungguhnya Sumbawa tidak pernah terjadi kelangkaan pupuk. Sebab ada potensi pupuk yang tersebar dimanamana, tetapi belum dimanfaatkan. Yakni pupuk organik. Hal itu disampaikan Tarunawan dalam panen raya perdana padi organik yang diprakarsai kelompok tani Uma Inel Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu, Rabu (4/4) yang juga dihadiri Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc. Menurutnya, seekor sapi sehari mengeluarkan kotoran 20 kilogram. Yang artinya 600 kilogram perbulan dan dalam setahun 7.200 kilogram. Dengan jumlah tersebut bisa menghasilkan sekitar 4 ton pupuk dan cukup untuk kebutuhan 3 hektar lahan pertanian. Belum lagi dari kencing sapi yang dalam setahun bisa mencapai 336 liter yang bisa digunakan untuk pupuk semprot sekaligus untuk mencegah hama penyakit dan bisa mencukupi kebutuhan 20 hektar lahan. Populasi sapi Sumbawa yang mencapai lebih kurang 230 ribu ekor, merupakan potensi pendukung untuk bahan baku pembuatan pupuk organik. Bupati Sumbawa menyatakan, untuk mengatasi kekurangan pupuk pada tanaman padi, kelompok tani “Ama Inil” desa sebasang sudah selangkah lebih maju. Dimana sudah 4 tahun ini mereka telah menerapkan pupuk organik yang bahan bakunya diperoleh di sekitar lingkungan kelompok tani tersebut. Pada 2017 lalu produksi padi kelompok tani “Uma Inil” lebih tinggi bisa mencapai 7 ton per hektar dibandingkan produksi petani sekitar yang tidak menggunakan pupuk organik yaitu hanya mencapai 5 ton per hektar. Bupati kembali menjelaskan, Pemkab juga mencadangkan inovasi penggunaan pupuk organik pada tanaman padi sebagai pengganti pupuk urea, NPK dan pestisida. Sebab dengan semakin meningkatnya kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian pupuk anorganik (kimia) menjadikan pertanian organik banyak dipilih sebagai bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Sehingga mendorong meningkatnya permitaan pasar akan padi organik. Disamping itu, keberlangsungan lahan pertanian melalui pengunaan pertanian organik dapat diwariskan pada generasi mendatang. Sebab memiliki kesuburan tanah yang telah pulih, tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim terutama curah hujan yang tinggi dan juga ketahanan terhadap serangan hama serta yang paling penting keluarga petani menjadi lebih sehat karena konsumsi bahan pangan yang bebas dari bahan kimia. (arn)

diperbaiki. Sebbagai bahan bahan evaluasi, agar pelaksanaannya kedepan semakin baik lagi. Keikutsertaan sekolah dalam kegiatan tersebut, juga bakal menjadi bahan evaluasi. Terutama bagi sekolah yang absen. Ke depan, ia berharap semua sekolah dapat ambil bagian, sebab dalam setiap kegiatan seperti OSN ini ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. “Sekolah ikut saja dalam setiap kegiatan, sebab di sana pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil,” harap Sudirman seraya mengingatkan tentang indahnya kebersamaan. Soal target di OSN SMP/MTs tahun ini, H. Sudirman berharap muncul kembali pelajar dari Sumbawa yang menjadi duta NTB, ke nasional. Karena itu, sebelum berlaga di tingkat provinsi, 9 pelajar hasil seleksi tingkat kabupaten, akan diberikan pembinaan oleh guru-guru senior mulai tanggal 16 April nanti. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Sumbawa, Sri Irianti, SPd, MPd, dan Kepala SMP Negeri 1 Alas, H Agusman, SPd, mengaku bangga atas prestasi yang diraih oleh anak didiknya dalam OSN

(Suara NTB/ind)

PANEN RAYA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, dan Jajaran FKPD bersama Kadis Pertanian dan petani panen raya bersama padi organik di Moyo Hulu, Sumbawa, Rabu (4/4).

Bupati Panen Raya Padi Organik di Moyo Hulu Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan Lembaga Kajian Program Masyarakat Sumbawa (LKPMS) menggelar panen raya padi organik, Rabu (4/4). Kegiatan yang bertema “Padi Organik untuk Masa Depan yang Lebih Sehat” ini diprakarsai Kelompok Tani Uma Inil, Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu. Kegiatan ini dihadiri Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan sejumlah pejabat lainnya. Kepala Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Tarunawan, S.P., S.Sos menyampaikan, kelompok tani Uma Inil sebagai pelopor penanam padi organik tentu tidak lepas dari peran H. Musahab. Dimana ia bersama kelompoknya menanam padi tidak menggunakan pupuk anorganik (kimia), tapi dari kotoran ternak atau pupuk organik. ‘’Alhamdulillah karena kepeloporan keteguhan beliau (H Musahab) sebagai seorang inspirator, hari ini bisa kita saksikan padi yang ada di sekitar kita tidak lagi mendapat sentuhan pupuk subsidi yang diberikan Pemerintah. Padi organik ini dapat bertahan hingga dua hari tidak basi,’’ tukasnya. Menurutnya, ditengah masyarakat berteriak tidak ada atau kelangkaan pupuk, justru Kelompok Tani Uma Inil Desa Sebasang ini melakukan hal yang luar biasa. Untuk ‘’Apresiasi kepada Pak Sahab dan anggota kel-

ompoknya yang sudah menerapkan kepada 15 hektar lahan dari pupuk organik tanpa satu kilo pun pupuk bersubsidi,’’ tandasnya. Pihaknya berharap kedepan supaya apa yang dilakukan kelompok tani setempat dapat menyebar ke kecamatan lain. Tentu ini tidak bisa dilakukan pihaknya sendiri, tetapi harus tetap berkolaborasi dengan kepala dinas. “Harapn kita lima tahun kedepan tidak lagi bergantung pada pupuk bersubsidi. Harapan ini kami letakkan kepada masyarakat di sini khususnya adik mahasisiwa agar jadi agen perubahan, agar dapat mentransfer ilmu ini kepada petani kita,” pungkasnya. Sementara Bupati Sumbawa, H. M Husni Djibril, B.Sc mengatakan Pemda fokus kaitan dengan pertanian. Bahkan , ada program yang sudah diluncurkan yakni Gema Jipi (gerakan masyarakat jagung integrasi sapi). ‘’Pupuk organik ini maka dua Kepala Dinas yang sudah terintegrasi denga program gemajipi, maka tidak mustahil, tidak sulit ketika berlanjut pada pupuk organiknya. Karena di Dinas Peternakan menyediakan sapi, kerbau, kuda dan lain-lain. Maka Dinas Pertanian tidak hanya fokus ke jagung, tapi juga ke padi,’’ imbuhnya. Menurutnya, tidak boleh tanaman padi kekurangan pupuk. Apalagi Sumbawa merupakan daerah lumbung pangan nasional. ‘’Jadi tidak boleh pupus. Kita

lumbung nasional tentu dari sisi jumlah harus tersedia besar, tetapi jangan juga tidak dijaga kualitasnya. Apakah kualitas yang menggunakan pupuk anorganik kemudian buruk,tentu di satu sisi tidak demikian. Hanya saja ada yang lebih baik ketika kita menggunakan pupuk organik,’’ ujarnya. Lebih jauh dijelaskan, kebutuhan pupuk urea subsidi di Kabupaten Sumbawa berdasarkan permintaan petani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani tahun 2017 adalah sebesar 58.000 ton. Sedangkan alokasinya berdasarkan SK. Kadis Pertanian dan perkebunan provinsi NTB hanya sebesar 26.000 ton. Dalam kaitan tersebut untuk mengatasi kekurangan pupuk pada tanaman padi, kelompok tani Uma Inil Desa Sebasang sudah selangkah lebih maju, dimana sudah 4 tahun ini telah menerapkan pupuk organik yang bahan bakunya diperoleh disekitar lingkungan kelompok tani tersebut. Pada tahun 2017 lalu produksi padi kelompok tani ini lebih tinggi bisa mencapai 7 ton per hektar dibandingkan produksi petani sekitar yang tidak menggunakan pupuk organik yaitu hanya mencapai 5 ton per hektar. ‘’Saya ingin giring bahwa pupuk yang organik betul-betul bermanfaat bagi tanaman kita dan kesehatan kita. Kenapa tidak kalau ini kita kembangkan. Bahwa ada Dinas yang terintegrasi tanaman dengan hewan,’’ pungkasnya. (ind/arn/*)

Sekongkang (Suara NTB) Pihak manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) belum mengambil sikap terkait adanya kritik menyangkut roaster atau jadwal kerja yang mereka terapkan. “Sampai dengan saat ini, kita masih menerapkan sistem 4:2 dan belum kita putuskan untuk merubahnya. Kita juga masih membangun komunikasi dengan berbagai pihak dan dalam waktu dekat kita akan bertemu dengan Kementerian Ketagakerjaan (Kemenaker) menyikapi masalah roaster kerja tersebut,” ungkap Manager Social Responsibility PT. AMNT, H. Syarafuddin Jarot kepada Suara NTB, Rabu (4/4). Dikatakannya, sebelum ada keputusan dari pemerintah pusat terkait roaster kerja yang ada saat ini, maka pihaknya tidak akan mengubahnya. Kalaupun hasil pertemuan ada salah satu klausul yang meminta manajemen untuk mengubah, maka pihak terkait tetap menyesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan. Tapi yang jelas, manajemen tetap terbuka dan berupaya menerima masukan dari semua pihak. Sehingga kedepannya, tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan dan pelaksanaan program di perusahaan juga bisa berjalan lancar dan tidak terkendala. “Kita tetap akan terbuka dan menerima masukan dari masyarakat. Hanya saja kita juga perlu melihat kebutuhan Perusahaan jangan sampai kebijakan yang kita ambil bisa merugikan perusahaan,” ujarnya. Ia menyebutkan, kebijakan yang saat ini dit-

(Suara NTB/dok)

H. Syarafuddin Jarot erapkan oleh perusahaan, sudah sesuai dengan UU tenaga kerja yang berlaku saat ini. Kalaupun ada masyarakat yang merasa keberataan, terkait hal tersebut, itu juga merupakan hak dari masyarakat. Tetapi, untuk bisa mengubah jadwal kerja yang ada, tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan ada banyak pertimbangan. Baik itu kaitannya dengan kebutuhan perusahaan dalam melaksanakan program kerja maupun masalah lain. Sehingga tidak terjadi ketimpangan di lapangan nantinya, karena jika hal ini terjadi, maka bisa menghambat semua rancangan program yang ada. “Jadwal yang kita tetapkan sudah merujuk kepada UU yang berlaku dan aturan itu yang harus kita ikuti. Tidak ada upaya dan keinginan kami (perusahaan) untuk menerapkan begitu saja tanpa melihat sisi yang lain,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Kamis, 5 April 2018

Mantan Kades Doropeti Mangkir dari Panggilan Jaksa Dompu (Suara NTB) Mantan Kepala Desa Doropeti yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD tahun 2015 – 2016 mangkir dari panggilan jaksa. Pemanggilan AA dikabarkan akan diikuti dengan penahanan karena akan dilimpahkan untuk tahap kedua setelah dinyatakan P21 oleh jaksa pemeriksa. Kasi Pidsus Kejari Dompu, Deddi Diliyanto, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (4/4) kemarin mengakui, telah melayangkan panggilan terhadap tersangka AA untuk hadir menghadap penyidik, Senin (2/4) lalu. (Suara NTB/ula) Pemanggilan itu meruDeddi Diliyanto pakan panggilan pertama dilakukan setelah berkas kasus dugaan korupsi APBDes Doropeti tahun 2015 – 2016 dinyatakan P21 (lengkap). “Senin kemarin kita panggil, tapi tidak hadir karena sedang sibuk,” ungkapnya. Deddi memaklumi ketidakhadiran AA pada Senin lalu karena ia berjanji akan memenuhi panggilan pada Kamis (5/4) hari ini. Diakui, pemanggilan AA untuk kepentingan pelimpahan berkas tahap kedua setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap. “Kita rencananya panggil untuk dilimpahkan ke tahap kedua,” katanya. Kasus dugaan korupsi APBDes Doropeti Kecamatan Pekat tahun 2015 – 2016 diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 0,5 M. Besarnya kerugian negara untuk level Desa menjadikannya prioritas ditangani. Modus dugaan korupsi APBDes tidak berbeda jauh dari pola – pola sebelumnya yaitu akibat semuanya dikelola sendiri oleh oknum Kepala Desa tampa melibatkan fungsi perangkat lain di Desa. Kasus Desa Doropeti ini menjadi kasus kedua setelah Desa Rababaka berinisial HY yang membawa lari anggaran Desa tahun 2015. Kurangnya SDM dan kesadarana oknum aparat di Desa serta keterbukaan informasi soal dana Desa diduga ikut memicu terjadinya penyimpangan APBDes. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Anggota Dewan Kritik Bupati Bima ke Malaysia

Bima (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edi Muklis S.Sos mengkritik keberangkatan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri ke negara Malaysia, awal pekan kemarin, karena tidak memberikan pengaruh positif bagi daerah. Duta Nasdem ini menilai keberangkatan Bupati itu hanya menghabiskan anggaran. Sebab selama ini, Bupati kerap berpergian luar daerah dengan dalih dinas luar. Namun tidak ada hasil yang didapat atau diperoleh. “Jangankan ke luar negeri. Dinas luar daerah di dalam negeri saja tidak ada hasil dan manfaat. Hanya menghabiskan uang negara,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (4/4). Selain itu, dalam lawatan Bupati tersebut juga tidak diketahui jelas oleh kalangan DPRD setempat. Sebab sebelumnya tidak ada koordinasi atau penjelasan secara detail tujuan ke Malaysia. “Hingga saat ini kami tidak

tahu alasannya. Kalaupun membahas kerjasama harus dijelaskan ke kami, karena Bupati bepergian agenda pemerintah dan tentunya menggunakan uang negara,” ujarnya. Edi mengatakan, dalam catatannya selama dua tahun lebih menjadi Bupati. Umi Dinda sapaan akrab Bupati sudah keluar daerah mencapai ratusan kali. Tahun pertama kepimpinannya tercatat ada 32 kali. Belum lagi tahun kedua. “Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan dia keluar daerah sampai ratusan kali, Namun harus ada timbal balik. Minimal membawa pulang atau menjemput program bagi daerah. Tujuannya untuk mengembalikan angga-

ran yang terpakai,” katanya. Seperti diketahui Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama Kepala Dinas Penanaman Modal, Kepala Dinas Pertaniandan Perkebunan dan Kepala DPMD Kabupaten Bima bertolak menuju negeri jiran Malaysia pada Senin (2/4). Menurut Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humaspro Setda Kabupaten Bima, Ruslan, S. Sos, di negara Malaysia, Bupati bersama rombongan akan memaparkan sejumlah produk unggulan pasca panen dan potensi pariwisata “Rencananya pertemuan akan berlangsung di Kedubes Indonesia di Malaysia,” kata Ruslan belum lama ini. (uki)

”

Jangankan ke luar negeri. Dinas luar daerah di dalam negeri saja tidak ada hasil dan manfaat”

Edi Muklis (Suara NTB/Uki)

Persalinan dengan Dukun Beranak Diklaim Turun Signifikan Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Suhadah mengklaim, persalinan dengan dukun beranak sudah mengalami penurunan yang signifikan. Setahun terakhir tersisa hanya 4 persen, itupun karena kasus insidentil yang tidak terdeteksi tenaga kesehatan. “Kalau memilih dukun langsung itu sudah jarang, hanya sekitar 4 persen,” kata dia kepada watawan di ruang kerjanya. Keputusan masyarakat ini, menurut dia, menyusul kompetensi bidan di tiap pusat pelayanan kesehatan sudah cukup memadai, terlebih mereka aktif memberi pelayanan awal dimasa kehamilan. Diakui, dukun beranak dulunya memang mitra kerja dibawah pembinaan bidan, namun seiring berjalannya waktu posisi mereka mulai digeser dengan tidak diperkenankan untuk menangani langsung persalinan. “Sekarang itu mereka (dukun beranak, red) hanya mengantar, membersihkan ari-ari di poskedes atau yang mengurut ibu. Kalau menolong langsung tidak ada,” ujarnya. 5-10 tahun lalu persalinan dengan tenaga kesehatan sangat jarang ditemukan, rata-rata masyarakat khususnya yang tinggal di pelosok desa masih mengandalkan tenaga dukun beranak. Namun lambat laun persepsi ini berubah hingga berbalik ke tenaga kesehatan. Kendati begitu, sebagai mitra setiap dukun yang datang mengantar pasien ke pusat pelayanan kesehatan wajib mendapat insentif. Itu bagian dari upaya pihaknya untuk menurunkan angka persalinan dengan dukun lantaran menjadi pemicu tingginya kematian ibu melahirkan selama ini. “Penanganan resiko tingginya mereka tidak tahu, walaupun kita sudah memberi tahu namanya keterbatasan SDM mungkin tidak paham dengan itu,” ungkapnya. Meski masyarakat telah banyak memilih bersalin dengan tenaga kesehatan, namun pihaknya tak menafikan masih ada yang mendapat penanganan dukun beranak. Hal itu karena kasus insidentil akibat telat ditangani atau enggan kembali ke pusat pelayanan kesehatan karena jarak yang tidak memungkinkan. “Mereka pulang kadang tidak balik lagi, mungkin tengah malam atau apa kadang lahir dengan suami atau orang tua. Pas sakit mereka panggil kita, kita telat mereka sudah melahirkan hal-hal seperti itu yang membuat ada persalinan tidak dibantu tenaga kesehatan,” pungkasnya. (jun)

Bulog Sumbawa Pastikan Stok Beras Aman Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketersediaan beras di Perum Bulog Sub Divre Sumbawa hingga bulan April 2018 ini mencapai ribuan ton. Dari jumlah tersebut dipastikan stok aman untuk memenuhi kebutuhan dua Kabupaten yang ada yakni Sumbawa dan KSB. Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Drs. Lalu Tawang yang dikonfirmasi Rabu (4/4), menyebutkan stok beras di bulog sekitar 5000-an ton. Sementara untuk kebutuhan dua kabupaten yakni Sumbawa dan KSB sebanyak 441 ton selama sebulan. Dari jumlah stok tersebut tentunya bisa memenuhi kebutuhan hingga sepuluh bulan. “Stok beras kita aman. Kalau jumlah stok bisa untuk sepuluh bulan,” ujarnya. Dijelaskannya, stok beras yang ada tersimpan di empat lokasi gudang. Tiga lokasi di Kabupaten Sumbawa yakni di Lopok, Labuhan, dan Alas serta satu gudang di Lamusung KSB. Dimana untuk tahun 2018 ini pihaknya sudah melakukan pengiriman beras untuk program mobilisasi nasional (mobnas) ke Mataram ratusan ton. “Tahun ini kita sudah melakukan pengiriman ke Mataram,” terangnya. Pihaknya juga terus melakukan penyerapan di lapangan. Dimana tahun 2018 ini target penyerapan pihaknya sebanyak 40.500 ton. Sedangkan hingga April ini dari target sebanyak 15.000 ton. sudah terserap sebanyak 3.500 ton atau sekitar 10 persen. Pihaknya pun optimis dapat memenuhi target tersebut. Adapun dari dua kabupaten wilayah serapan, yang paling banyak di Kabupaten Sumbawa. Karena baru sebagian kecamatan yang sudah melakukan panen. Sedangkan di Kabupaten Sumbawa Barat sudah hampir selesai panen. “Untuk Kabupaten Sumbawa yang paling banyak di Kecamatan Utan. Kemudian menyusul Moyo Hilir dan Moyo Hulu yang saat ini lagi panen,” papar Lalu Tawang. Sejauh ini, lanjutnya, tidak terdapat kendala dalam melakukan serapan di lapangan. Karena sekarang pihaknya membeli gabah menggunakan patokan harga inpres atau harga fleksibel dengan menaikkan harga sebesar 10 persen dari harga yang dietapkan pemerintah. Pihaknya juga belum menemukan menemukan adanya kasus pembelian dengan harga dibawah HPP. “Kalau gabah panen kering ini kan Rp4.070 pembelian ke petani. Kemudian gabah kering gilingnya Rp5.115 perkilogram. Kalau inpres itu kan Rp3.700 kita naikkan 10 persen pembelian bulog. Semuanya kita naikkan 10 persen harga berasnya juga,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ils)

TMMD - Pembukaan TMMD ke 101 di Desa Aik Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Rabu (4/4).

TMMD, Upaya Maksimalkan Budaya Gotong Royong di KSB Sekongkang (Suara NTB) Tentara Menunggal Membangun Desa (TMMD) ke 101 tahun 2018 di Desa Aik Kangkung, Kecamatan Sekongkang dibuka secara resmi, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, Rabu (4/4). Kegiatan ini sengaja dipusatkan di desa tersebut, karena masih belum terjamah infrastruktur dasar yang baik dan mumpuni. Kagiatan ini sekaligus juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kembali budaya gotong royong. “Kita sengaja pilih desa Aik Kangkung sebagai lokasi acara, karena lokasinya sangat jauh dan masyarakatnya juga masih butuh sentuhan lainnya. Sasa-

ran utama dari kegiatan ini lebih kepada upaya penyadaran kepada masyarakat terkait budaya gotong royong. Baik itu untuk pembangunan jalan usaha tani, pembangunan pagar pura dan rehab berat masjid. Sehingga upaya untuk terus membangkitkan rasa gotong royong dan kebersamaan bisa semakin kuat,” ungkap Bupati. Dikatakan Bupati, TMMD telah banyak memberikan pelajaran berharga betapa pentingnya semangat gotong royong membangun bangsa. Hilangkan rasa perbedaan dan keberagaman menjadi salah satu kunci menyukseskan semua program yang disepakati. Kegiatan TMMD tidak hanya menyasar kegiatan fisik saja, melainkan kegiatan non fisik seperti penyu-

luhan kesehatan dan pertanian. Sehingga kesejahteraan masyarakat yang berada di desa Aik Kangkung bisa terus meningkat. Selain itu, kegiatan TMMD ini juga menjadi salah satu bukti nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat. “Kami berharap indikator keberhasilan TMMD ini bukan hanya terbangunnya infrastruktur semata, namun yang paling penting adalah sasaran non fisik agar semakin digerakkan,” ujarnya. Ia berharap kepada 150 personil yang dilibatkan dalam kegiatan TMMD ini, supaya bisa berbaur bersama warga setempat. Jadikan masyarakat di Aik Kangkung sebagai orang tua dan keluarga sebagai salah satu bukti kemanunggalan TNI ber-

sama rakyat. Hilangkan kesan perbedaan dalam diri masingmasing anggota, untuk bisa terus berbaur dengan masyarakat yang ada. Bagi masyarakat di Ai’ Kangkung, Bupati juga berharap supaya bisa menjadi tuan rumah yang baik dan keluarga yang hangat bagi anggota Satgas TMMD. Sehingga pelaksanaan program yang ada bisa berjalan sukses dan lancar. “Kami sangat berharap para anggota TNI bisa berbaur dengan masyarakat begitupun juga masyarakat di desa Aik Kangkung. Sehingga program yang akan dilaksanakan bisa berjalan sukses dan lancar,” tukasnya. Sementara Dan Satgas TMMD ke-101 wilayah Kodim 1607/Sumbawa, Letkol Arm

Sumanto S.Sos dalam laporannya menjelaskan, TMMD bertujuan untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi kegiatan. Baik itu terkait dengan masalah pembangunan fasilitas fisik maupun non fisik, serta memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. “Sasaran fisik dalam TMMD adalah pembangunan 9 fasilitas infrastruktur seperti pembangunan jalan usaha tani dengan total panjang 4,1 KM, perbaikan sarana irigasi, sarana ibadah juga fasilitas MCK. Untuk non fisik akan dilaksanakan 10 program, mulai dari penyuluhan agama, kamtibmas, Narkoba, bidang kesehatan pertanian dan peternakan,” singkatnya. (ils)

Lama Tak Berkantor, Ketua PAC Hindari Pajak BPHTB, Wajib Pajak Ubah PPP Lapor Rekannya ke BK Bima (Suara NTB) Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP Kecamatan Lambu, Mahfud S. Adm, melaporkan anggota DPRD Kabupaten Bima, Ramli yang juga rekan sesama kader partai, ke Badan Kehormatan (BK), Rabu (4/4). Menurutnya, laporan yang dilayangkan tersebut meminta BK agar memproses Ramli. Karena sudah hampir sembilan bulan tidak masuk kantor lantaran mengalami lumpuh. “Karena pertimbangan ini saya datang melapor terkait kondisi Ramli, anggota DPRD dari PPP,” katanya kepada Suara NTB. Dalam laporannya, ketidakhadiran Ramli selama sembilan itu merugikan partai. selain itu tercatat sembilan kali tidak mengikuti rapat paripurna yang digelar DPRD setempat. “Makanya saya meminta BK agar mengeluarkan rekomendasi untuk segera dilakukan proses Pergantian Akhir Waktu (PAW). Tidak mempertahankan anggota DPRD yang tidak bisa beraktivitas,” katanya. Makruf mengaku, kedatangannya di kantor tersebut sudah berlangsung puluhan kali mendesak BK mengelu-

Nilai Transaksi

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

Ishaka

Mahfud

arkan rekomendasi. Hanya saja sampai saat belum ada sikap dari BK. “Di tingkat partai proses PAW ada sinyal. Hanya saja menunggu surat rekomendasi dari pimpinan dewan,” katanya. Sementara Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten Bima, Ishaka mengakui adanya laporan pengaduan tersebut. Hanya saja laporan tersebut terlebih akan dilakukan penelusuran. Apakah pelapor tersebut benar-benar sakit atau tidak, sesuai isi laporan terlapor. “Untuk mengetahuinya

tentu ada data dan fakta. Minimal ada surat keterangan dokter. Makanya kita aka telusuri,” ujarnya. Menurutnya, pihaknya akan meminta keterangan dari terlapor dan pelapor. Hasil keterangan tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan Dewan dan kemudian akan diserahkan ke pimpinan Partai yang bersangkutan. “Anggota DPRD yang meninggalkan kantor dan tidak mengikuti rapat tetap ada sanksi. Sanksi yang diberikan juga tergantung hasil pemeriksaan akhir,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Praktik mengubah nilai transaksi atas pembelian tanah kerap ditemukan. Hal itu sengaja dilakukan untuk menghindari pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Akibatnya, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor tersebut tidak begitu mengembirakan. Kepala Bappenda Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah mengatakan, praktik itu dilegalkan masyarakat dengan cara mengubah nominal nilai transaksi sebenarnya pada saat mengurus dokumen BPHTB. Sehingga wajib pajak yang harusnya menunaikan kewajiban bisa bebas begitu saja. “Pada saat transaksi aman mereka, tapi ketika mau mengurus di kantor kami mereka merubah lagi kwitansi mencari nilai yang di bawah nilai objek pajak tidak kena pajak,” ungkap dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/4). Biasanya dalam laporan nilai transaksi masyarakat memakai nilai standar yang tidak bisa dibebankan pajak BPHTB, yakni Rp60 juta. Kalaupun lebih hanya sekian persen dan tidak berpengaruh apa-apa. Akibatnya, tak ada pemasukan sedikitpun untuk PAD di tengah poten-

si yang cukup besar tersebut. Kendati demikian, tegas Armansyah, pihaknya tidak ingin kalah menyikapi modus ini. Salah satunya, dengan terjun lapangan untuk melihat dan melakukan verifikasi langsung objek pajak yang diperjualbelikan. “Karena dalam hitungan BPHTB itu berdasarkan nilai transaksi, inilah yang harus kita buktikan ke tingkat lapangan,” jelasnya. Dalam aturannya, pajak BPHTB hanya dibebankan 5 persen dari total nilai transaksi objek pajak khusus bagi pembeli, sedangkan penjual dibebankan 2,5 persen dari pengahasilannya. Armasyah mengatakan, hasil terjun langsung pihaknya selama ini memang banyak yang melegalkan praktik tersebut dan tak sedikit dari mereka yang terpaksa tak diterbitkan dokumen BPHTB-nya. Menyikapi persoalan itu pihaknya kini berencana menertbitkan peta zona nilai tanah di tiap-tiap wilayah, sehingga potensi pajak sebagai sumber PAD dapat maksimal diperoleh untuk kepentingan masyarakat umum. “Kalau dia tidak mau menggunakan itu kita kembali ke nilai jual objek pajak, itu kan harganya permeter persegi, tinggal kita kalikan,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Kamis, 5 April 2018

POLHUKAM

Halaman 8

KPU Ingatkan Paslon Tepat Waktu Laporkan Dana Kampanye Pemerintah Diminta Lebih Serius Selamatkan Hak Pilih Masyarakat Mataram (Suara NTB) Sekitar 300 ribu lebih warga NTB tercatat belum melakukan perekaman KTP elektronik. Data itu ditemukan KPU NTB saat melakukan pendataan pemilih sementara. Mereka terancam kehilangan hak pilih dalam Pilkada NTB 2018 jika belum melakukan perekaman sampai waktu Pilkada digelar 27 Juni mendatang. Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori menjelaskan, masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP sangat berpengaruh terhadap DPT Pilkada NTB 2018. Pasalnya menurut aturannya, jika pemilih tidak memiliki dokumen kependudukan berupa e-KTP dan atau surat keterangan (suket), otomatis tidak bisa menyalurkan hak pilihnya, karena syarat itu sudah menjadi syarat mutlak untuk memiliki hak pilih. Oleh karena itu KPU NTB terus mendorong pemerintah daerah, dalam hal ini Dukcapil supaya segera menuntaskan proses perekaman terhadap 300 ribu lebih warga yang belum terekam tersebut. Aksar mengaku pihaknya sudah menyerahkan 300 ribu lebih daftar pemilih potensial non KTP elektronik tersebut langsung kepada Gubernur, Dukcapil provinsi dan Dukcapil kabupaten/kota. Supaya segera dilakukan upaya perekaman. “Kita harapkan perekaman e - KTP bisa dipercepat. Bagi warga belum melakukan perekaman e - KTP” kata Aksar. “Jika nanti ada yang belum terdaftar dalam DPT, tetap bisa menggunakan hak pilih asalkan memiliki KTP elektronik atau Suket yang bisa ditunjukkan saat hari H pencoblosan,” terangnya. Selain mendesak pemerintah, KPU juga melakukan imbauan secara terbuka kepada masyarakat yang belum mengurus dokumen kependudukan untuk segera melengkapi administrasi kependudukan (adminduk). Sehingga dipastikan mereka bisa memberikan hak suara pada pemilu tahun depan. KPU juga membuka layanan secara online bagi masyarakat untuk mengecek nama mereka, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. “Kita juga melayani secara online agar dengan mengetik NIK dan nama maka kita bisa menemukan telah terdaftar atau belum ,” terangnya. Dikatakan, Selama proses pemutakhiran data pemilih, pihaknya terus berupaya agar calon pemilih terdaftar dalam DPT Pilkada 2018 bisa valid dan akurat. Oleh karena itu, Daftar Pemilih Sementara (DPS) sedang diumumkan di kantor desa/kelurahan, di RT/RW dan di tempat-tempat strategis lainnya agar masyarakat bisa mengecek, jika tidak terdaftar segera melapor. Sejauh ini pun pihaknya terus melakukan sosialisasi. Dengan mengajak PPDP, RT/RW, kaling, kades, lurah dan kades untuk mengecek. “Ada juga hingga blusukan ke kampung-kampung, pasar, daerah terpencil, dan segala upaya lain juga telah dikerahkan ,” tandasnya. Diketahui KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada NTB 2018 sebanyak 3,545,106 jiwa pilih, yang terdiri dari 1.742.829 pemilih laki-laki dan 1.802.277 Pemilih perempuan yang tersebar di 116 kecamatan, 1.137 desa/kelurahan dan 8.336 TPS. Setelah memberikan waktu perbaikan DPS, KPU akan segera menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 20-21 April mendatang. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) NTB diberi batas waktu menyampaikan laporan tengah atau perkembangan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kempaye (LPSDK) sampai tanggal 20 April. Namun demikian, sampai saat ini belum ada pasangan calon (paslon) yang mengkonfirmasi KPU segera melaporkan LPSDK-nya. Anggota KPU NTB Divisi Hukum, H. Ilyas Sarbini, SH, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, mengatakan bahwa pihaknya telah mengingatkan para paslon melalui tim penghubungnya masing-masing, segera menyerahkan LPSDK selambat-lambatnya sampai 20 April ini. “Laporan awal kan sudah, Dan paslon juga harus melaporkan LPSDK lagi, paling lambat sampai tanggal 20 April nanti. Kita sudah ingatkan dan memberikan Bintek untuk pengi-

siannya, tapi sampai sekarang belum ada, kita tunggu saja,” ujarnya, Rabu (4/4). Lebih lanjut dijelaskan oleh Ilyas, bahwa LPSDK tersebut bertujuan untuk mempermudah KPU memamantau arus lalu lintas keluar masuk sumbangan dana kampanye para Paslon. Hal itu dinilai penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran dalam pengelolaan dana kampanye. “Berapa sumbangan yang

diterima dan digunakan untuk apa saja dana yang diterima itu baik dalam bentuk uang barang maupun jasa. Sehingga KPU akan pantau nantinya perkembangan pemggunaan dana kempayenya sampai tanggal 20 April,” jelasnya. Selain itu, beberapa hal yang penting untuk diawasi oleh KPU terkait dana kampanye tersebut yakni memastikan sumbersumber dana yang diterima oleh paslon harus jelas beserta besarannya juga dibatasi. Diketahui

bahwa paslon tidak boleh menerima sumber dana yang melampaui batas yang sudah ditetapkan, seperti sumbangan dari badan hukum maksimal Rp 750 juta, dan parpol 750 juta. Sementara untuk perseorangan maksimal Rp 75 juta. “Selain itu sumbangan dari BUMN dan pihak asing juga tidak boleh dan dari hasil korupsi. Kalau hal itu terlanjur diterima maka ada tiga cara memperlakukannya calon tidak boleh menggunakan. Kedua calon memberitahukan ke KPU dan yang ketiga dana yang sudah diterima itu disetorkan ke kas negara,” ujarnya. Apabila hal-hal yang dilarang tersebut dilakukan oleh para paslon, maka hal itu masuk dalam ranah tindakan

pidana dan bisa berakibat ke pembatalan calon. Untuk itulah perlunya paslon melaporkan LPSDK. Lebih lanjut disampaikan Ilyas, setelah melaporkan LPSDK, pada April ini, selajutnya, tanggal 24 Juni paslon menyampaikan laporan akhirnya. Pada saat itu harus dipastikan sudah tidak ada lagi dana yang ke luar masuk. Ilyas berharap paslon jujur untuk melaporkan dana kampanyenya. Sebab KPU nantinya akan melakukan audit khusus. Ditempat terpisah, anggota Bawaslu NTB bidang hukum, Umar Achmad Seth, juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawasi pelaporan dana kampanye tersebut. (ndi)

Buronan Jambret Ditembak Polisi

(Suara NTB/why)

IMBAUAN - Pendaftar seleksi anggota Polri 2018 memadati lokasi pendaftaran di Mapolda NTB. Panitia mengantisipasi penyimpangan dengan menyampaikan pesan-pesan imbauan.

Pelaku dan Penerima Suap Seleksi Polri Bakal Dipidana Mataram (Suara NTB) – Rekrutmen Polri tahun 2018 masih dalam tahap pendaftaran. Dalam proses penerimaan, terbuka peluang adanya oknum atau pihak lain yang mencoba bermain mata. Pelakunya, diancam sanksi administrasi atau bahkan pidana. Kepala Biro SDM Polda NTB, Kombes Pol Eka Satria Bhakti menjelaskan, dalam proses rekrutmen ini pihaknya memegang prinsip Betah, yang merupakan akronim dari bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. “Tidak menutup kemungkinan nanti ada saja. Apakah itu mencatut nama panitia, atau bahkan nama Kapolda dengan iming-iming

menyanggupi kelulusan. Saya yakinkan itu 100 persen bohong,” jelasnya, kemarin. Eka menegaskan, penyimpangan tersebut sudah diantisipasi. Salah satu caranya dengan memampang imbauan pidana bagi setiap jenis penyimpangan. Kemudian setelah pendaftaran ditutup, peserta yang lolos verifikasi administrasi akan menandatangani pakta integritas dengan panitia. “Kalau dia berusaha menyuap, atau ada oknum yang disuap tentu itu masuk gratifikasi. Itu akan kita proses. Kita panitia tidak main seperti itu,” tegas dia. “Jadi jelas barang siapa yang berusaha untuk meminta bantuan atau melakukan penyimpangan maka sesuai keputusan Mabes akan didiskualifiaksi,” imbuh Eka. Peserta diharapkan tidak berupaya untuk titip nama agar dapat lulus. Sedianya peserta menyiapkan diri baik jasmani maupun akademik agar bisa maksimal mengikuti seleksi. Apabila peserta atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan dalam proses seleksi, maka diharapkan untuk melapor. Panitia akan memproses laporan tersebut. “Kalau ada yang mau memberikan uang atau ada yang mengimingi, laporkan. Kita punya mekanisme pengawasan juga pemeriksaan berkala,” pungkas Eka. (why)

Mataram (Suara NTB) Polisi semakin tegas menindak pencurian dengan kekerasan. Seperti terhadap Andriadi (21). Dua bulan buron, warga Punia, Mataram itu tersungkur akibat ditembak. Pelaku dengan nama lain Ebeh itu melawan saat akan ditangkap, Selasa (3/4) siang di Desa Selat, Narmada, Lombok Barat. “Dia melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur,” jelas Kapolres Mataram, AKBP Muhammad Rabu (4/4) didampingi Kasatreskrim, AKP Kiki Firmansyah Effendi. Sejak beraksi pada 2 Februari lalu, Ebeh yang sudah lima kali menjambret ini berpindahpindah tempat. Mulai dari menumpang di kawannya di Pagesangan, Mataram, sampai rumah keluarganya di Narmada, Lombok Barat tersebut. Dia mengetahui sedang dalam bidikan polisi. Sebab kawannya, Doni Akbar sudah tertangkap lebih dulu. “Ini

pengembangan kasus jambret. Dia ini eksekutor. Kawannya yang berperan mengendarai motor sudah kita limpahkan ke jaksa untuk disidangkan,” papar Muhammad. Ebeh beraksi di Jalan Panjitlarnegara, Sekarbela, Mataram pada 2 Februari 2018. Korban jambretnya harus dirawat rumah sakit pada saat itu karena patah tulang tangan karena jatuh dari motor. Sebabnya, korban ditabrak pelaku yang mengambil ponsel pintar korban di laci depan sepeda motor. Pelaku kabur menuju Jalan Panji Masyarakat yang merupakan jalan buntu. Panik, pelaku menabrak korban dan kabur meninggalkan ponsel hasil curiannya. Ebeh, kata Muhammad, bukan pemain baru. Bahkan, Ebeh beraksi pada Bulan Februari itu setelah baru tiga bulan ke luar dari penjara. Setelah menjalani dua tahun pidana penjara akibat terbukti bersalah mencuri motor. (why)

(Suara NTB/why)

DITEMBAK - Andriadi, buronan jambret Jalan Panjitilar, Sekarbela, Mataram tertatih saat digiring penyidik Polres Mataram. Dia ditembak saat ditangkap di Narmada, Lombok Barat Selasa (3/4) lalu.

Kades Bayan Nonaktif Terpidana Korupsi Prona Diperiksa Kasus DD Mataram (Suara NTB) – Kades Bayan nonaktif, Raden Madikusuma dipanggil jaksa. Terpidana korupsi pungli Prona itu diperiksa dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa Bayan tahun 2016. “Kita panggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska, ditemui Rabu (4/4) di ruang kerjanya. Pemeriksaan Raden itu untuk mendalami penggunaan dana desa tahun 2016. Sejumlah item kegiatannya meliputi proyek fisik dan non-fisik. Raden diperiksa dalam hal kewenangannya sebagai kades pada waktu itu. “Kan waktu itu dia Kadesnya. Kita ambil keterangannya soal penggunaannya. Masih sebagai saksi. Belum sampai ke penetapan tersangka. Prosesnya masih penyelidikan,” kata Andri. Sejauh ini pengusutan Dana Desa Bayan, Lombok Utara telah mengklarifikasi 40 orang saksi. Pemeriksaan saksi itu berupa klarifikasi mengenai realisasi proyek infrastruktur yang dianggarkan melalui APBDes Bayan tahun 2016. A n d r i melanjutkan, keterangan saksi itu nantinya akan dicocokkan dengan hasil pengecekan lapangan, serta sejumlah dokumen. Saksi itu antara lain Camat Bayan, staf desa, dan masyarakat. Tim Pidsus Kejari Mataram juga sudah turun ke lapangan untuk mengecek sejumlah

proyek infrastruktur tersebut. Desa Bayan pada tahun 2016 mengelola Dana Desa sebesar Rp 855 juta yang bersumber dari APBN. Sejumlah dana itu dianggarkan

untuk belanja desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan ke masyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga. (why)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Kamis, 5 April 2018

Halaman 9 (Suara NTB/ist)

PESERTA - Para peserta Tambora Challenge saat tiba di Kabupaten Sumbawa Barat.

Tambora Challenge Jadi Ajang Promosi Wisata Olahraga NTB Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 47 orang peserta marathon ekstrem Tambora Challenge 320 K disambut Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin bersama Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh Faozal, Rabu (4/4). Ajang ini sebagai media promosi pariwisata yang berikatan dengan wisata

olahraga di Pulau Sumbawa. “Mereka ini para peserta Tambora Challenge yang akan bersaing di marathon ekstrem 320 K. Bagi pariwisata, mereka ini menjadi agen-agen promosi yang tentu akan sangat membantu pariwisata di Sumbawa dan NTB secara umum,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H.L Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di

(Suara NTB/lin)

MAWUN - Keindahan Pantai Mawun di Lombok Tengah seringkali membuat wisatawan merasa betah untuk tinggal lebih lama.

Lama Tinggal Wisatawan di NTB Hanya 2,11 Hari Mataram (Suara NTB) – Lama tinggal wisatawan biasanya akan berperngaruh pada uang yang akan dibelanjakan. Semua industri pariwisata tentu saja berharap wisatawan bisa tinggal lebih lama saat berkunjung ke NTB. Setiap bulannya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mengeluarkan rilis tentang lama tinggal wisatawan di hotel. Sejauh ini, lama tinggal wisatawan untuk hotel berbintang maupun nonbintang masih berada di bawah angka tiga hari. Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB H. Lalu Abdul Hadi Faishal mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya membuat wisatawan lebih lama tinggal. Termasuk dengan berkoordinasi bersama Pemda dan pelaku pariwisata. Salah satunya dengan menyelenggarakan event yang bisa membuat wisatawan semakin lama tinggal. “Lama tinggal wisatawan itu akan berpengaruh pada banyak hal. Bukan hanya perhotelah saja tapi juga industri lainnya. Mereka di sini kan pasti makan, beli oleh-oleh, ke destinasi dan melakukan kegiatan lainnya. Jadi spending moneynya bisa lebih besar kalau tinggalnya lebih lama,” ujarnya. Lama tinggal wisatawan ini pada dasarnya memiliki banyak pengaruh. Salah satunya, mereka menjadi lebih banyak menggunakan uangnya untuk berbagai keperluan. Ini dianggap sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian warga. Terutama warga yang bekerja dan bergerak pada sektor pariwisata. Saat ini memang lama tinggal wisatawan semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hanya saja, wisatawan semestinya bisa tinggal lebih lama jika event atau atraksi kesenian dapat dimaksimalkan. Pasalnya atraksi kesenian dan kebudayaan itu pada dasarnya sangat memengaruhi tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Pada Februari lalu, BPS NTB mencatat lama tinggal wisatawan di hotel memiliki rata-rata 2,11 hari. Angka ini naik dibandingkan dengan lama tinggal pada Februari tahun sebelumnya yang berada di angka 1.93 hari untuk hotel berbintang. Sementara lama tinggal wisatawan pada hotel non bintang hanya 1,91 hari. Ini juga mengalami kenaikan jika dibandingkan degnan bulan yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di angka 1,61 hari. Sebelumnya, Pemerhati Pariwisata I Putu Gede, M.Par mengatakan bahwa Pariwisata NTB memiliki banyak potensi untuk bisa menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama. Salah satunya dengan mengemas atraksi budaya agar lebih menarik untuk disaksikan. Sehingga wisatawan bisa mengagendakan kunjungannya tidak hanya berkunjung ke destinasi wisata mainstream saja. Namun juga bisa menyaksikan dan menikmati suguhan atraksi budaya yang dimiliki NTB. “Atraksi yang dimaksud yaitu yang sesuai dengan budaya yang kita punya. Kita tidak harus menduplikasi atraksi dari daerah lain untuk menarik wisatawan. Karena kita memiliki keunikan sendiri. Ini yang benar-benar harus dimaksimalkan,” imbuhnya. Pada umumnya, untuk wisatawan yang mendatangi gili sebagai destinasi wisatanya membutuhkan waktu dua sampai tiga hari untuk kemudian pindah ke daerah lain. Pasalnya, jika tidak ada atraksi yang dinikmati oleh wisatawan, satu-satunya tujuan yaitu mengelilingi tempat wisata tersebut. Sementara untuk mengelilingi satu gili hanya membutuhkan waktu satu hingga dua hari saja. (lin)

Taliwang, Rabu (4/4). Faozal menjelaskan, Tambora Challenge 320 K merupakan bagian dari event Festival Pesona Tambora 2018. Sepanjang festival yang akan berpuncak di Doro Ncanga, Dompu, pada 11 April mendatang, setidaknya ada 24 event kegiatan. Kegiatan dan atraksi tersebut tersebar di lima daerah Kabupaten dan

kota di Pulau Sumbawa. “Tahun ini Festival Tambora sudah menjadi event nasional yang didukung Kemenpar, jadi harapan kita ya potensi pariwisata di Pulau Sumbawa ini benar-benar bisa terpromosikan,” kata Faozal. Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin mengapresiasi ter-

laksananya Tambora Challenge yang dimulai dari wilayah Sumbawa Barat. Ia berharap ini bisa menjadi ajang promosi yang baik untuk kepariwisataan di Pulau Sumbawa secara menyeluruh. “Kami apresiasi Dispar NTB, Kemenpar dan juga Kompas serta pihak-pihak lain yang mendukung ini,” katanya.

Pelabuhan Lalar Diharapkan Dongkrak Pariwisata KSB Mataram (Suara NTB) – Pelabuhan Lalar merupakan salah satu penghubung antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Pelabuhan ini akan dihidupkan kembali sebagai upaya untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Kami lakukan banyak hal untuk pariwisata. Kami juga sedang berupaya hidupkan kembali Pelabuhan Lalar. Tapi ini butuh perhatian dan intervensi pemerintah Provinsi (NTB) dan pusat,” kata Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (4/4). Ia mengatakan meski potensi pariwisata di KSB cukup strategis untuk berkembang, namun masalah keterbatasan aksesibilitas masih menjadi kendala. Aktivasi Pelabuhan Lalar, menurut dia, merupakan salah satu solusi untuk mempermudah aksesbilitas itu. Jika Pelabuhan Lalar bisa beroperasi, dampaknya bukan hanya pada sektor pariwisata saja, tetapi juga akan berdam-

pak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Sumbawa Barat. “Kalau bisa beroperasi, maka Pelabuhan Lalar ini akan memperpendek jalur distribusi kebutuhan pokok juga, yang akan membuat harga kebutuhan lebih murah. Wisatawan juga akan lebih mudah mengakses Sumbawa Barat,” katanya. Selama ini, Pelabuhan Tano di KSB dinilai kurang memiliki dampak bagi masyarakat KSB. Pelabuhan itu tidak dikelola oleh Pemda KSB. Sehingga dampaknya untuk KSB juga sangat sedikit, karena melayani jalur darat nasional Sumbawa-Bima dan tidak melintasi kawasan Sumbawa Barat sepenuhnya. “Kami berharap Pemerintah Provinsi dan pusat bisa memper-

timbangkanini,karenakeputusannya ada pada kebijakan mereka,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H.L Moh Faozal, S.Sos., M.Si mengatakan, Pelabuhan Lalar cukup strategis untuk digunakan sebagai pintu masukalternatifpariwisatakedaerahini.Iajugasepakatdenganrencana Pemda KSB untuk menghidupkan kembali Pelabuhan Lalar. “Saya pikir Pelabuhan Lalar ini sangat bagus, dan sudah siap pakai. Kami akan coba komunikasikan dengan Pemda Sumbawa Barat dan juga Dishub NTB untuk membicarakan ini,” kata Faozal, saat meninjau Pelabuhan Lalar di Sumbawa Barat. Faozal mengatakan, komunikasi dengan Pemda dan Dinas Perhubungan dilakukan untuk memastikan kemungkinan jalur laut Lombok-Sumbawa melalui Pelabuhan Lalar. Selain itu, pihaknya juga akan mengkomunikasikan potensi ini kepada para pelaku wisata terutama pemilik kapal cepat untuk mempertimbangkan jalur alternatif ini. (lin)

Pendaki Diminta Gunakan Fasum di Rinjani dengan Baik Mataram (Suara NTB) – Banyak wisatawan mulai berkunjung ke Rinjani. Tidak sedikit dari mereka yang sudah merencakanperjalanankepuncakRinjani jauh sebelumnya. Saat pemeliharaan selama tiga bulan terakhir, BalaiTamanNasionalGunungRinjani (BTNGR) sudah melengkapi berbagai fasilitas umum (fasum) di beberapa spot yang ada di Rinjani. Pada pendaki diharapkan menggunakan fasum itu dengan baik. Sehinggadapatdigunakanpulaoleh pendaki atau wisatawan lainnya. “Kita sudah buatkan MCK atau toilet yang ukurannya lebih besar di beberapa pos pendakian. Dengan harapan ini dapat digunakan dengan baik oleh para pendaki. Selain itu, kita harapkan juga semua bisa menjaga kebersihan,” kata Kepala BTNGR, Sudiyono. Halyangsamajugadiharapkan oleh salah satu guide di Rinjani, AhmadSaleh.Iaberharapparaporter dan wisatawan yang mendaki Rinjani dapat melakukan hal itu. Sebab kebersihan di Rinjani bukan hanya tugas Pemerintah, namun menjadi tugas bersama.

(Suara NTB/lin)

DANAU SEGARA ANAK - Wisatawan tengah menikmati suasana di Danau Segara Anak yang ada di Gunung Rinjani. “Biasanya pas baru-baru dibuka ini masih bersih dan asri. Tapi kalau sudah sebulan, pasti banyak sampah. Biasanya seperti itu, saya berharap ini tidak terjadi lagi. Saya berharap edukasi yang diberikan kepada porter dan para pendaki dapat dicerna dengan baik,” ujarnya. Ia juga berharap para pendaki danporterdapatmembawakembali sampahnya. Sebab sampah-sampah yang dikumpulkan di Rinjani dapat mengurangi keindahan pemandangannya. Hal ini dianggap tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Hanyamemerlukankeinginandan kosistensi dari semua pihak yang berkunjung ke Rinjani.

“Sebenarnya ini tidak sulit, sekarang tinggal mau apa tidak. Karena kebersihan itu harus dijaga dan memang harus dengan kesadaran sendiri. Apalagi sekarang sudah ada MCK baru dibuat oleh BTNGR, saya harap itu dapat dijaga dengan baik. Kalau buang kotoran, ya paling tidak dibersihkan langsung,” harapnya. Diketahuisebanyak1.607orang mendaki Rinjani pada pendakian pertama tahun 2018 ini. Dari jumlah itu, 130 orang wisatawan mancanegara dan 1.477 orang wisatawan nusantara. Ini masih dalam kondisi normal, sebab jumlah kunjungannya masih berada di bawah angka 2.000 orang. (lin)

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti Festival Tambora ini, Fud merasa optimistis sektor pariwisata Sumbawa Barat akan semakin membaik. Ia berharap akan semakin banyak orang yang tahu tentang Pulau Sumbawa yang merupakan bagian dari Provinsi NTB. Ia juga berharap wisatawan bisa mendapatkan informasi tentang

destinasi-destinasi wisata yang ada di Pulau Sumbawa. “Harapan kita, ini semua berjalan dengan baik. Sehingga potensi pariwisata di KSB dan Pulau Sumbawa pada umumnya dapat diketahui banyak orang. Semoga event Festival Pesona Tambora tahun 2018 ini juga berjalan dengan baik,” harapnya. (lin)

Program BPPD NTB Mandek Mataram (Suara NTB) – Saat ini masih belum ada kejelasan terkait keanggotaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB. Seharusnya, setelah ketua dan anggotanya dinyatakan telah dipilih, mereka bisa langsung menjalankan berbagai program. Hanya saja, karena masih ada dua kubu yang berseteru, hingga saat ini belum dilakukan berbagai program promosi pariwisata oleh BPPD. “Seharusnya, setelah terpilih, ketua itu langsung kerja. Tapi karena ini masih belum ada kejelasan, kita belum bisa bekerja. Yang paling utama saat ini kita akan lakukan komunikasi internal dulu, nanti hasilnya diharapkan bisa membuat ini menjadi lebih jelas,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Lalu Abdul Hadi Faishal, Rabu (4/4). Ia berharap dengan adanya komunikasi internal itu nantinya bisa mendapatkan keputusan yang final. Sehingga semua perangkat BPPD NTB bisa segera bekerja dengan baik. Hal ini juga bertujuan untuk memperlancar berbagai program promosi daerah yang sekaligus membantu berbagai event yang akan dan sedang diselenggarakan di NTB saat ini. “Pada dasarnya semua kita ini memiliki tujuan yang sama, untuk memajukan pariwisata di NTB ini. Saya rasa untuk persoalan ini masih bisa dibicarakan, karena kita semua sudah dewasa dan bisa mengambil keputusan terbaik,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa pemilihan dirinya sebagai Ketua BPPD NTB sebenarnya sudah sesuai aturan. Dimana, ia terpilih berdasarkan voting yang dilakukan oleh sembilan penentu kebijakan. Kesembilan penentu kebijakan ini ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB. Artinya keputusan yang diambil oleh kesembilan penentu kebijakan sudah dianggap susuai aturan. Pemilihan ketua dan pengurus BPPD ini sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Dimana Unsur penentu kebijakan BPPD yang terdiri dari sembilan orang itu berdasarkan perwakilan dari beberapa pihak. Diantaranya, wakil asosiasi kepariwisataan empat orang, wakil asosiasi profesi dua orang, wakil asosiasi penerbangan satu orang dan pakar/ akademisi dua orang. Sementara itu, penetapan para penentu kebijakan itu dilakukan oleh gubernur. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sedangkan untuk pemilihan ketua, wakil ketua dan sekertaris dilakukan dari dan oleh anggota penentu kebijakan yang berjumlah sembilan orang itu. Hal ini tertuang di dalam pasal 45 ayat (3) undang-undang yang sama. Melihat persoalan ini, para pelaku pariwisata juga menyarankan kepada para pihak untuk segera melakukan musyawarah dan bermufakat. Sehingga persoalan ini dapat segera teselesaikan. Sehingga BPPD NTB dapat kembali bekerja dengan baik. “Saya berharap semua diselesaikan dengan baik dan ketua BPPD adalah orang yang bisa membawa pariwisata NTB menjadi lebih baik dimasa mendatang. Selain itu juga memiliki jaringan kepariwisataan yang luas. Yang paling kita harapkan adalah bisa meyakinkan pemerintah dan angkasa pura untuk memperluas runway (landas pacu) bandara,” kata Wakil Ketua IHGMA Chapter Lombok Ernanda Agung. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Djoka. Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Ia juga berharap pemilihan ketua BPPD NTB ini dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. “Biar aman kan ikuti saja aturan yang ada. Saya berharap Pemda bisa fasilitasi para pihak agar persoalan ini segera selesai. Bagaimapun BPPD ini adalah wadah bagi semua asosiasi pariwisata. Jadi keberadaannya sangat penting,” ujarnya. (lin)

SUARA NTB Kamis, 5 April 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Antisipasi Soal Tidak Terbaca Antisipasi Pencuri Komputer

(Suara NTB/dys)

Ahmad Fauzi Kafa

PELAKSANAAN Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di MA Nurul Mukhlisin NW Pringgarata Lombok Tengah jadi yang pertama setelah bertahun-tahun menggunakan UN secara manual. Tahun ini sebanyak 57 siswa MA tercatat sebagai calon peserta UNBK. Segala persiapan berupa komputer dan server telah disiapkan pihak madrasah. Kini, seiring dengan adanya pencurian komputer di sejumlah tempat, pihak madrasah telah mendatangkan petugas pengamanan atau satpam untuk menjaga perangkat komputer yang ada di sekolah tersebut, agar

tidak digondol maling. “Di madrasah itu ada petugas piket. Alhamdulillah itu disiapkan mengamankan dari maling,” ujar Ketua Panitia UNBK MA Nurul Mukhlisin Ahmad Fauzi Kafa, Rabu (4/4). Satpam sengaja didatangkan khusus mengamankan 26 komputer yang disediakan untuk peserta UNBK. Selain itu, satpam yang didatangkan merupakan satpam yang telah mendapat sertifikat khusus, sehingga keamanannya telah memenuhi standar. “Satpam kita shift siang dan malam,” urainya. Ia mengatakan, pihaknya tidak ingin kejadian pencurian komputer seperti dialami SMKN 8 Mataram. Sehingga dengan kejadian tersebut, jangan sampai madrasah dan siswa harus mencari komputer tambahan untuk mengikuti UNBK. Termasuk tidak ingin menumpang di sekolah terdekat. “Kita sangat siap, bahkan komputer tersedia,” urainya. Ahmad Fauzi mengatakan, agar seluruh siswa mempersiapkan diri secara matang. Tanpa harus terganggu konsentrasinya oleh hal-hal lain, termasuk soal gangguan kemanan. Pihaknya juga senantiasa melakukan antisipasi dengan menyediakan genset mengantisipasi mati lampu selama UNBK berlangsung. Semuanya ini perlu dilakukan agar siswa merasa terjamin saat melaksanakan UNBK dan keamanan madrasah bisa terjaga dengan baik. “Kami dari awal-awal sudah melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian, ada juga piket sekolah, agar persiapan UNBK ini berjalan lancar,” kata Ahmad Fauzi. Ia pun berharap, agar semua pihak bisa mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan UNBK, termasuk masyarakat sekitar. Ahmad Fauzi meminta ikut mengkondisikan sehingga tidak ada kekhawatiran dari pihak siswa. (dys)

Sekolah Fokus pada Perbaikan Prosedur Mataram (Suara NTB) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) menyisakan satu mata ujian pada hari Kamis (5/4) ini, yaitu mata ujian Teori Kejuruan. Pada UNBK tahun 2017 lalu, terjadi masalah pada mata ujian teori kejuruan, terutama program keahlian audio visual, karena soal yang tidak bisa terbaca dan mengharuskan siswa mengikuti ujian susulan. Di tahun 2018 ini, dilakukan perbaikan prosedur agar tidak lagi terjadi masalah itu. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., melalui Kepala Seksi Kurikulum SMK Bidang Pembinaan SMK, H. Umar, S.Sos., MM., mengatakan, pada UNBK mata ujian teori kejuruan akan

ada perbaikan prosedur. “Insya Allah akan ada perbaikan prosedur dan pembagian paket soal sesuai jurusan anak,” ujar Umar yang juga mantan Kepala SMKN 3 Mataram ini, dihubungi Rabu (4/4). Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan

panitia di Jakarta. menurut Umar, yang terpenting komputer harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. “Sudah dilakukan simulasi dan lancar saja. Artinya sudah dipersiapkan secara sungguhsungguh,” kata Umar. Terpisah, Kepala SMKN 3

Mataram, Moh. Tauhid, S.Pd., berharap tidak ada gangguan pada mata ujian teori kejuruan. Karena jika ada kesalahan teknis dari panitia pusat, pihaknya tidak bisa melakukan apa-apa. “Kita berharap tidak ada gangguan dan hambatan,” ujarnya. Di SMKN 3 Mataram sendiri memiliki 13 program keahlian, beberapa program keahlian merupakan program yang berkaitan dengan visual seperti Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan lainnya. Pihak sekolah sendiri sudah menyiapkan komputer sesuai spesifikasi UNBK. Terdapat

tujuh ruangan UNBK dengan satu ruangannya memiliki 30 komputer dan lima cadangan masing-masing ruangan. “Kami yakin bisa berjalan dengan lancar, karena ada komputer sudah sesuai spesifikasi, juga ada cadangan di setiap ruangan,” kata Tauhid. UNBK SMK dimulai pada Senin (2/4) lalu sampai dengan Kamis (5/4) hari ini. Pada tahun 2018 ini, seluruh SMK di NTB melaksanakan UNBK. UNBK SMK mengujikan mata ujian Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. (ron)

UNBK di SMK Yarsi Hanya Satu Sesi

(Suara NTB/ist)

UNBK - Pelaksanaan UNBK di SMK Yarsi Mataram, Rabu (4/4). SMK Yarsi sengaja memilih sesi kedua agar bisa berjalan dengan lancar.

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Yarsi Mataram sampai dengan hari ketiga berjalan dengan normal. Di SMK bidang kesehatan itu hanya melaksanakan UNBK dalam satu sesi. Pihak sekolah sengaja memulai UNBK pada sesi kedua atau pukul 10.30 Wita. Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., pada Rabu (4/4) mengatakan pihaknya sengaja memilih waktu pelaksanaan UNBK di sesi kedua agar bisa berjalan lancar. Pada Rabu kemarin dilaksanakan UNBK mata ujian Bahasa Inggris. “Alhamdulillah berjalan lancar sampai hari ini, hari ketiga. Kami melaksanakan satu sesi, sengaja melaksanakan di sesi kedua, supaya bisa berjalan lancar,” ujarnya. Sebelum menghadapi UNBK, persiapan sudah dilakukan oleh pihaknya. Salah satunya dengan menggelar pengayaan sejak bulan Oktober. “Pengayaan sudah kita laksanakan sejak Oktober tahun lalu,” katanya. Selain pengayaan, SMK Yarsi juga sudah melaksanakan tiga kali uji coba UNBK. Dengan rincian satu kali dari pemerintah pusat dan dua kali dari

sekolah. Sebanyak 24 siswa kelas XII SMK Yarsi melaksanakan UNBK di tahun 2018 ini. Selain UNBK, SMK Yarsi juga menyiapkan praktik. Misalnya pada program keahlian keperawatan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yarsi Mataram diperkuat dengan praktik. Dalam tiga tahun, praktik dilaksanakan selama tiga kali. Dengan tahapan praktik yang tepat. Siswa akan melewati praktik teori terlebih dahulu di ruang kelas. Kemudian, siswa melakukan praktik di laboratorium. Setelah itu, barulah siswa akan melakukan praktik di masyarakat. Wahyu menambahkan, suksesnya pelaksanaan UNBK karena dukungan dari Ketua Pengurus Yayasan RSI NTB, H. L. Imam Maliki, MM. Wahyu berharap pelaksanaan berjalan dengan lancar. “Anak-anak bisa lulus 100 persen, dan setelah lulus anak-anak cita-citanya tercapai,” harapnya. Pada Kamis (5/4) hari ini UNBK SMK mengujikan mata ujian teori kejuruan. UNBK SMK dimulai sejak Senin (2/4) lalu sampai dengan Kamis ini. Dengan mengujikan mata ujian Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. (ron)

TK Putra I Mataram Gelar Kegiatan Pramuka Cilik Mataram (Suara NTB) TK Putra I Mataram menggelar kegiatan pramuka cilik yang bertemakan cepat, tanggap, tangkas. Kegiatan yang diikuti seluruh peserta didik, baik Kelompok Bermain dan TK itu dikemas dalam kegiatan kemah Persari di halaman TK Putra I Mataram, Kamis (29/3) lalu. Kepala TK Putra 1 Mataram Hj.Yuniarti, mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu kegiatan di akhir tahun pembelajaran sebagai wujud persatuan dan kesatuan bersama. Tujuan kegiatan untuk melatih kemandirian anak dan evaluasi selama satu tahun pembelajaran bagi peserta didik. Pihaknya berharap kegiatan itu bisa bermanfaat bagi peserta didik, termasuk orang tua. “Kami berharap

kegiatan itu sangat bermanfaat bagi peserta didik dan orang tua bahkan harapan kami dengan kegiatan itu dapat meningkatkan kemandirian anak secara menyeluruh,” ujarnya. Kegitan pramuka cilik itu direncanakan akan dilaksanakan setiap tahun, tepatnya di akhir tahun pelajaran. Kegiatan kemah itu juga dibina dan dibimbing oleh dari Racana Universitas Mataram (Unram) yang memang materi pembelajarannya disesuaikan dengan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kurikulum 2013, sehingga kegiatan itu masuk dalam tema Tanah Airku. “Semoga kegiatan ini lebih menarik minat wali peserta didik untuk tetap memilih TK Putra 1 Mataram sebagai sekolah putra putrinya,” harap Yuniarti. (ron)

(Suara NTB/ist)

KEMAH - Kegiatan pramuka cilik yang diikuti oleh seluruh peserta didik, baik Kelompok Bermain dan TK Putra I Mataram dikemas dalam kegiatan kemah Persari, dilaksanakan Kamis (29/3) di halaman sekolah TK Putra I Mataram.

(Suara NTB/dok)

H. Nazar Na’amy

(Suara NTB/dok)

H. Masnun Tahir

UIN Mataram Genjot Kualitas Penelitian Dosen Mataram (Suara NTB) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram berupaya memperkuat sumber daya manusia (SDM) di kalangan pendidik dalam spesifikasi publikasi penelitian yang mengedepankan pengabdian pada masyarakat. Ketua LP2M UIN Mataram Dr. H. Nazar Na’amy, M.Si., mengungkapkan, kapasitas penelitian UIN Mataram belum mencapai setengah dari persentase dalam hal keseriusan dalam meneliti. Penelitian dosen hanya sebagian yang benar-benar serius, yang sesuai dengan standar dan pedoman penelitian, masih di angka 30 persen. Menurutnya, alasan itulah yang menjadi dasar, sehingga perlu dilakukan pengembangan kapasitas tulisan dosen di UIN Mataram. Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. Dr. H. Masnun Tahir, menyoroti basis kemasyarakatan yang diangkat

dalam penelitian, tentunya diharapkan terpublikasi dan tersertifikasi. Hal itu mengingat keberadaan UIN Mataram adalah kiblat ilmu pengetahuan. Menurutnya, UIN Mataram adalah kiblat ilmu pengetahuan, sehingga 10 persen saja publikasinya yang terakreditasi, akan mengamankan kebijakan termasuk penganggaran. Tentunya tuntutan tersebut, lanjut Masnun, bukan berarti publikasi menjadi jalan pintas dalam meneliti dan mengabdi pada masyarakat. “Jangan sampai penelitian untuk mencari penemuan malah berujung menjadi temuan,” tegasnya. Lebih lanjut ia menambahkan, pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penelitian, juga tidak kalah penting dan menjadi suatu keharusan. Karena itu terkait dengan anggaran penelitian yang disediakan bagi peneliti. “Bukti-bukti yang menjadi laporan akademik harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (dys)

Dikbud NTB Klaim Bantuan Komputer Sudah Terpasang di Sekolah Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengklaim bantuan ribuan unit komputer untuk mendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sudah terpasang di sekolah. pengadaan komputer itu ditargetkan datang pada akhir bulan Maret lalu. “Bantuan komputer itu sudah terpasang di sekolah,” Ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, dikonfirmasi Rabu (4/4). Bantuan komputer itu untuk membantu SMA yang masih

kekurangan komputer. Sampai saat ini masih ada sekolah yang meminjam laptop siswa dan guru untuk melengkapi sarana UNBK. Sebelumnya, ia menyampaikan, PPK menyebut masih bisa mengejar sebelum pelaksanaan UN jika dalam waktu 10 hari barang bisa sampai. “Kami mendiskusikan siasat, kalau begitu mepet, skenarionya kontrak dengan penyedia, barang diantar sampai ke kantor UPT, nanti sekolah diminta mengambil kekantorUPT,kalauidealnyalangsung diantar ke sekolah,” katanya. Bantuan komputer sebanyak

3000 unit itu direncanakan ditempatkan di sekolah swasta dan sekolah negeri, terutama SMA yang bertindak sebagai penyelenggara UNBK. Nantinya, SMK, SMP, dan MA bisa menggunakan juga sarana yang ada di SMA. Berdasarkan pengalaman UNBK di tahun 2017 lalu, masih banyak SMA/SMK negeri yang meminjam laptop siswa untuk pelaksanaan UNBK. Diharapkan dengan adanya bantuan 3000 unit komputer, sekolah tidak perlu meminjam lagi. Bahkan sekolah swasta pun bisa ikut melaksanakan UNBK. (ron)

SUARA NTB Kamis, 5 April 2018

Halaman 11

Klub Liga Inggris Rogoh Rp 4,9 Triliun untuk Bayar Agen Pemain London Klub-klub Liga Utama Inggris atau Liga Premier membayar agen-agen pemain total sebesar 211 juta pound atau sekitar Rp4,9 triliun selama setahun terakhir atau naik 37 juta pound (Rp717 miliar) dari setahun sebelumnya, demikian data yang dirilis asosiasia sepak bola Inggris, Football Association. Liverpool menjadi klub paling banyak mengeluarkan uang untuk agen pemain dengan membelanjakan 26,8 juta pound (Rp519 miliar) dari 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018, yang mencakup dua jendela transfer terakhir. Chelsea berada pada urutan kedua dengan 25,1 juta pound (Rp486 miliar), disusul Manchester City dengan 23,4 juta pound (Rp453 miliar) dan Manchester United keempat dengan 18 juta pound (Rp348 miliar). Watford, yang saat ini berada pada urutan kesebelas dalam klasemen liga, menempati peringkat kelima dengan mengeluarkan 13,3 juta pound (Rp257 miliar) untuk para agen pemain, demikian Reuters. (ant/bali post)

Diguyur Hujan, Peserta Tambora Challenge Terus Berlari

(Suara NTB/ist/Reuters)

PALING TEPAT - Striker Liverpool Mohamed Salah menjadi salah satu bukti pembelian paling tepat Liverrpool yang selama satu tahun terakhir ini menjadi klub yang paling besar mengeluarkan fee untuk agen pemain.

(Suara NTB/fan)

PELEPASAN - Suasana pelepasan peserta Tambora Challenge 2018 di Jalan Lintas Sumbawa KSB, Rabu (4/4). Kondisi ruas jalan yang digenangi hujan (foto kanan).

Sumbawa Barat (Suara NTB) Peserta lomba lari Tambora Challenge dan Tano Run 2018 diguyur hujan. Meski diguyur hujan lebat, namun ajang lomba lari paling ekstrem itu tetap berlangsung. Sebanyak 47 peserta ajang lomba lari sejauh 320 Kilometer (Km) itu di lepas secara resmi oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin di garis start di Jln. Lintas Sumbawa, Rabu (4/4) kemarin. Hadir pada acara pelepasan itu, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, Kadispar NTB, H. Lalu. Moh. Faozal, Plt. Sekum KONI NTB, H. Suhaimi dan sejumlah undangan pejabat SKPD NTB dan pejabat kabupaten KSB. Pantauan Suara NTB di lokasi, hujan yang mengguyur

lokasi start sempat mengganggu pelaksanaan event itu. Pasalnya, jalan yang menjadi lokasi start event itu sempat digenangi air hujan. Sejumlah kendaraan pun sempat kesulitan melintasi jalan karena air hujan kiriman dari berbagai arah bukit membuat jalan dipenuhi air. Terutama kendaraan tumpangan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang ditumpangi oleh wartawan Suara NTB terpaksa harus menghentikan lajunya untuk mengh i n d a r i genangan air. “Genan-

Aceh-Sumut akan Jadi Saingan Ketat NTB-Bali Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan Bidding Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 akan digelar KONI Pusat di Jakarta, 26 April 2018 mendatang. Calon tuan rumah bersama Aceh-Sumut dipastikan bakal menjadi saingan ketat NTB-Bali di ajang pemilihan tuan rumah PON itu. Demikian dikatakan Plt. Sekum KONI NTB, H. Suhaimi SH kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (4/ 4) kemarin. “Calon tuan rumah Aceh-Sumut bakal menjadi saingan ketat Bali-NTB,” ucapnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, terdapat tiga calon tuan rumah PON XXI tahun 2024, yakni Kalimantan Selatan (Kalsel), AcehSumut dan NTB-Bali. Namun, diakui Suhaimi, dari tiga calon tuan

rumah itu, hanya Aceh-Sumut yang bakal menjadi saingan ketat NTBBali. Pasalnya, Aceh-Sumut cukup serius ingin menjadi tuan rumah penyelenggaraan multievent tingkat nasional. Namun demikian Suhaimi mengatakan bahwa NTB-Bali juga sangat besar peluang terpilih sebagai tuan rumah PON XXI tahun 2024. Pasalnya sudah banyak provinsi yang akan menduku-

ng Bali-NTB menjadi tuan rumah PON bersama. Suhaimi sendiri berpendapat bahwa Bali-NTB sangat berpeluang menjadi tuan rumah PON 2024, pasalnya Bali-NTB sangat siap menjadi penyelenggaraan event itu. Baik dari segi infrastruktur olahraga, akomodasi dan dukungan Pemprov NTB sangat memenuhi syarat. Letak geografis Bali-NTB juga diakui sangat memudahkan sebagian besar provinsi untuk ambil bagian di event itu. Sehingga sangat masuk akal bila sebagian besar provinsi akan mendukung pelaksanaan PON tahun 2024 di selenggarakan di Bali-NTB. (fan)

Dispora NTB akan Panggil TC Atlet Juara Popda Mataram (Suara NTB) Dispora NTB mengatakan akan mempersiapkan dengan baik para atlet pelajar yang akan mewakili NTB di Pekan Olahraga antarWilayah (Popwil) yang akan di gelar di NTB, Juli 2018. Oleh karena itu Dispora NTB akan memanggil sejumlah atlet yang berprestasi di Popda NTB untuk menjalani pemusatan latihan. “Sebelum pelaksanaan Popwil kita akan memanggil sejumlah atlet yang berprestasi untuk menjalani TC (training center) di Mataram,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (4/4).

Pernyataan ini dilontarkan Husnanidiaty untuk mengingatkan para atlet yang berprestasi di Popda NTB agar tetap menjalani latihan desentralisasi. Pasalnya sebelum berlaga di Popwil NTB bulan Juli 2018 para atlet berprestasi di Popda akan dipanggil mengikuti TC di Mataram. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni menjelaskan bahwa para atlet yang dapat mewakili NTB di Popwil 2018 adalah atlet-atlet yang punya prestasi di Popda bulan Maret lalu. Khususnya di kelas perorangan akan diwakili oleh atlet peraih medali emas, sementara untuk atlet yang

ikuti dipertandingan tim akan dipilih atlet-atlet terbaik. Dalam hal ini, Dispora NTB bekerjasama dengan pengurus cabor akan melibatkan tim pemantau bakat untuk memilih atlet yang akan mewakili NTB di pertandingan tim. Dimisalkannya dicabor sepak takraw, sepak bola, bola basket dan nomor tim lainnya akan diambil atlet terbaik dari yang terbaik. Ditanya kapan TC atlet persiapan Popwil? Eni mengaku belum tahu, namun demikian Eni mengakui bahwa TC atlet persiapan Popwil akan dilakukan seminggu sebelum Popwil dimulai. Dan TC atlet akan dipusatkan di Mataram. (fan)

gan airnya tinggi sekali. Tumben hari ini hujan. Dan saya harus lepas sepatu untuk turun ke garis start,” ucap Kadispora NTB. Hujan di hari itu sempat membuat event tertunda. Event yang semula dilepas pukul 15.30 Wita harus diundur menjadi 16.00 Wita. Meski event sempat ditunda satu jam lebih, namun event tetap berlan-

jut dan para peserta pun berlari dalam situasi hujan dengan mengenakan jas hujan. Informasi dari Panitia Lomba bahwa Tambora Challenge melombakan lari Ultra Marathon. Peserta melintasi jalan raya di Pulau Sumbawa, Indonesia. Dengan batas waktu (COT) selama 72 jam. Peserta akan melintasi 3 area, Sumbawa Barat, Sumbawa Besar dan Dompu.

Seluruh jalur yang digunakan memiliki pemandangan yang indah yang hampir seluruhnya berada di pesisir pantai dengan rata-rata berada di elevasi di bawah 80m. Dimulai dari Kabupaten Sumbawa Barat dan finis di Doro Ncanga dimana hanya padang savana berisi kerbau dan kuda. Selain itu ada juga lomba tambahan seperti lari 5 K dan 8 K untuk pelajar. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 5 April 2018

Halaman 12

Festival Tambora 2018

Ribuan Warga Semarakkan Pawai Budaya di Dompu Dompu (Suara NTB) Ribuan massa dari berbagai kalangan berkumpul di lapangan beringin Setda Dompu, Rabu, 4 April 2018 sore. Kehadiran mereka dengan mengenakan busana saremba dan ketente tembe itu dalam rangka semaraknya pawai budaya, serangkaian dengan hari jadi Dompu ke 203 dan Festival Tambora (FT) 2018. Berbagai atribut dan kesenian budaya lain pun turut meramaikan even tahunan ini. Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH, dalam sambutannya menyampaikan, setiap tanggal 11 April wilayah ini akan menyelenggaran even berskala nasional yakni FT dan tahun 2018 ini bertepatan dengan hari jadi Dompu, berbagai kegiatan telah dan akan dilaksanakan, seperti sepeda santai, pameran pembangunan teknologi tepat guna (TTG) dan hari ini pawai budaya dengan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai latar belakang agama, suku dan budaya. “Memeriahkan FPT 2018 pemerintah Kabupaten Dompu bersama pemerintah Provinsi NTB serta Kabupaten/Kota sePulau Sumbawa telah merancang berbagai kegiatan untuk suksesnya FPT dan hari jadi Dompu ini,” ungkapnya. Pawai budaya dengan mene-

(SuaraNTB/jun) (SuaraNTB/jun)

PAWAI BUDAYA - Tampak ribuan peserta menyemarakkan pawai budaya di HUT Dompu ke 203, Rabu, 4 April 2018. kankan peserta mengenakan busana saremba dan katente tembe itu diharapkan mampu membangun hubungan yang harmonis di tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga kondusivitas daerah dapat tetap terjaga untuk mendukung pembangunan di daerah. Selain itu, pawai budaya ini juga dimaksudkan untuk memberi motivasi terhadap masyarakat untuk mengembalikan budaya daerah sebagai salah satu obyek yang menjadi daya tarik wisata. Terlebih menanamkan kesenian daerah pada anak-anak, generasi muda dan masyarakat umum. “Disamping itu kegiatan ini kita jadikan momentum yang tepat untuk melestraikan, me-

nata kehidupan dalam pergaulan sosial. Aman dan berbudaya bagi masyarakat dan generasi muda,” harapnya. Pun tak kalah penting, Arifuddin mengajak generasi muda, budayawan, pemerhati seni budaya dan masyarakat umum untuk menjaga ketahanan budaya dan kesenian daerah yang religius berbasis kerakyatan, terlebih menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan hargai setiap perbedaan yang ada. “Saya juga mengajak agar kita selalu memahami, menghargai satu sama lain dan mari kita jalin tali silaturrahmi diatas batas nilai moral, etika agama dan budaya. Bukan dengan kekerasan dan hal negatif lainnya,” harap dia.

BUDAYA JAWA - Paguyuban keluarga Jawa se-Kabupaten Dompu saat menampilkan atraksi budaya di HUT Dompu ke 203, Rabu, 4 April 2018. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, M. Sc, P.hD., yang hadir membuka kegiatan itu mengapresiasi semangat ribuan peserta pawai budaya untuk menyemarakkan hari jadi Dompu ke 203 tahun ini. Harapannya, ini menjadi awal yang baik untuk melihat kejayaan Dompu dan NTB umumnya. Tidak kalah penting, lanjut dia, ialah bagaimana mempererat tali silaturrahim antar sesama, sehingga kesatuan dan persatuan masyarakat NTB dapat semakin erat meski tengah menghadapi pilkada. “Meskipun ada pilkada namun semangat kesatuan dan persatuan tidak boleh terganggu. Kondusifitas yang ada mari kita pertahankan,” harapnya, kemudian membu-

ka kegiatan tersebut secara resmi. Pantau Suara NTB di lapangan, pawai budaya yang melibatkan berbagai kalangan dari berbagai suku dan agama tersebut berlangsung merih. Beberapa kilometer peserta ambil bagian menampilkan atraksi budayanya masing-masing, seperti hal kecimol, berbagai tarian kesenian budaya khas Dompu, kesenian Jawa, Padang dan lainnya. Namun, yang baru pada acara pawai budaya tahun 2018 ini diikuti oleh atraksi barongsai oleh Persatuan Muslim Tionghoa Indonesia (PITI) dan atraksi kesenian dari masyarakat Sumba NTT. (jun/ula/*)

21 Ribu Warga Lobar Terancam Tak Bisa Memilih Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data hasil perpaduan database Dukcapil dengan hasil Coklit KPU, terdapat 42.358 orang penduduk yang belum memiliki e-KTP. Selisih dari jumlah penduduk ini terpaut 453 orang dari data Coklit KPU 43 ribu lebih. Dari 42 ribu lebih data Dukcapil tersebut, terdapat 21.430 Penduduk Lombok Barat (Lobar) belum berani diakui sebagai penduduk Lobar, lantaran tak ada legalitas dan terdaftar di SIAK. Kepala Dukcapil Lobar, H. Muridun, Rabu (4/4) menyatakan, dari data Coklit DP4 yang dilakukan KPU terdapat 43 lebih lebih warga belum Perekaman e-KTP. Namun setelah disandingkan dengan database KPU, menurut database Dinas Dukcapil Lobar berdasarkan Sitem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), menemukan 42.758 orang. Pihaknya juga menemukan jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman eKTP sebanyak 13.094 orang dan jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP namun masuk dalam database sebanyak 8.234 orang. Selain itu pihaknya menemukan jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman dan tidak ada dalam SIAK sebanyak 21.430 orang. “Ditemukan 21 Ribu lebih penduduk ini tak ditemukan di SIAK, kami di Dukcapil tidak

berani mengakui bahwa itu penduduk Lobar, karena legalitasnya belum ada. Karena itu kita minta surat pengakuan dari desa,”jelas Muridun. Adapun rinciannya, Kecamatan Sekotong sebanyak 3.832 orang, Kecamatan Narmada sebanyak 3.047, Kecamatan Gerung sebanyak 2.755 orang, dan Kecamatan Lingsar sebanyak 2.580 orang. Sementara Kecamatan Lembar sebanyak 2.273 orang, Kecamatan Gunungsari sebanyak 2.131, Kecamatan Kuripan sebanyak 1.350 orang. Kediri, Kuripan, dan Batu Layar masing-masing 1.251, 1.200, dan 1.011 orang belum punya NIK. Pendataan ini akan dilakukan selama sepekan ke depan. Hasil pendataan tersebut akan dilanjutkan bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kepala Desa di bawah koordinasi kecamatan. Yang selanjutnya diberikan kembali kepada Dinas Dukcapil untuk dimasukkan dalam data kependudukan, dengan memberikan NIK. Dengan catatan, warga yang bertempat tinggal di Lobar melampirkan surat pengantar dari desa yang diakui secara legal bahwa warga

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA MIO DR2987CD NOKA/ NOSIN:MH32BJ001DJ042122/ 2BJ042235 AN. SITI YIKAWARDANI HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR5729MD NOKA/ NOSIN:MH1JFW117GK727030/ JW1E1729447 AN. ABRORI HLG DSKTR MATARAM HLG DSKTR R2 HONDA DR2849DU NOKA/ NOSIN:MH1JF21179K297477/ JF21E-1295939 AN. H.M.TURMUZI BAKRI HLG DSKTR KOTA MATARAM HG STNK R2 YAMAHA DR5542AW NOKA/ NOSIN:MH35TL0026K232998/ 5 T L - 2 3 3 1 8 9 AN.DARMAWATI HLG DSKTR AMPENAN

tersebut adalah warga Lobar. “Tidak ada surat pengantar, kami tidak berikan NIK. Karena jika tidak ada pengakuan secara legal dari desa, Dukcapil tidak berani,” ungkapnya. Dikatakan, Kecamatan Sekotong dan Narmada paling banyak dan Kecamatan Batu Layar paling sedikit warganya belum memiliki NIK. Setelah pendataan dengan pemberian NIK dengan kepemilikan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket) dilakukan, pihaknya serahkan kepada KPU Lobar. Guna menentukan apakah data-data tersebut dimasukkan sebagai wajib pilih atau tidak. “Terlepas masyarakat tersebut sudah didata kemudian tidak menggunakan hak pilihnya, memang dia memilih golput (golongan putih),” imbuhnya. Sementara itu, Ketua KPU

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Lobar, Suhaimi Syamsuri membenarkan telah ada pertemuan terkait data pemilih. Dari pemaparan data di atas, tugas dan posisi KPU Lobar bersama Panwaslu adalah sebatas membantu dengan memberdayakan PPS/PPL se-Lobar. Mereka, kata dia, akan membantu dalam mendistribusikan atau menyebarkan surat pemberitahuan pendataan di kantor desa/kelurahan, mengenai nama-nama yang tidak ditemukan dalam database kependudukan. Selain itu, sedapat mungkin PPS/PPL

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

pada saat mendistribusikan surat pemberitahuan bisa mengisi formulir isian yang berasal dari Dinas Dukcapil Lobar. Hasil isian formulir dimaksud diserahkan ke kantor desa/kelurahan. Hasil pendataan kemudian diberikan keterangan oleh kepala desa/kelurahan, apakah nama-nama itu penduduk mereka atau bukan. “Setelah itu diberikan surat keterangan dari desa/ lurah untuk diserahkan ke Dukcapil agar direkap dan diberi pengesahan sebagai penduduk Lobar atau bukan,” jelas Suhaimi. (her)

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 5 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Kamis, 5 April 2018

Halaman 14

Resmikan Gedung Kantor yang Megah

PT BPRS ”Tulen Amanah” Bangun Kepercayaan Masyarakat Selong (Suara NTB) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meresmikan gedung kantor baru yang bertempat di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (4/4). Dibangunnya Kantor baru PT BPRS “Tulen Amanah” ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peresmian gedung baru itu dilakukan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan NTB ditandai dengan pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti gedung yang didampingi oleh Pembina sekaligus Komisaris Umum PT BPRS “Tulen Amanah”, H.L.Mudjitahid, Direktur Utama PT BPR Syariah “Tulen Amanah, Mustafa,SH dan Pjs. Bupati Lotim, H.Ahsanul Khalik.

Hadir dalam acara peresmian itu, Camat Masbagik, Kapolsek Masbagik, sejumlah pimpinan bank serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Direktur Utama PT. BPRS “Tulen Amanah”, Mustafa,SH menyampaikan, pembangunan gedung baru tersebut merupakan komitmen PT BPRS “Tulen Amanah” untuk memberikan suatu kepuasan kepada masyarakat dan nasabah serta dapat melayani kebutuhan masyarakat lebih maksimal. Pasalnya, selaku lembaga keuangan harus tersedianya ruangan yang baik dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk itu, diharapkan BPRS “Tulen Amanah” menjadi lembaga keuangan yang dapat dipercayai di NTB dan di Lotim pada khususnya. Artinya kantor baru

beserta fasilitas layanan tersebut dipersembahkan untuk memenuhi kebutuhan perbankan masyarakat. Diharapkan adanya kantor baru disertai fasilitas yang cukup memadai ini, BPRS “Tulen Amanah” lebih dipercaya dan keberadaannya semakin melekat di hati masyarakat. Pendiri sekaligus Komisaris Utama BPRS Tulen Amanah, Drs. H.Lalu Mudjitahid mengatakan, keberadaan kantor PT.BPRS “Tulen Amanah” merupakan kantor yang cukup megah untuk ukuran BPR swasta. Disebutkan BPRS “Tulen Amanah” mulai beroperasi sejak tahun 1994. Berdirinya gedung BPRS tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Dibangunnya gedung yang megah dilengkapi fasilitas yang cukup memadai ini untuk mem-

(Suara NTB/yon)

Kepala OJK Perwakilan NTB didampingi Komisaris Utama serta Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) “Tulen Amanah” dan Pjs. Bupati Lotim, melakukan pengguntingan pita tanda diresmikannya gedung baru.

(Suara NTB/yon)

Gedung kantor baru PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) “Tulen Amanah”.

bangun kepercayaan masyarakat dan nasabah. Selain memiliki kantor baru yang merupakan kantor pusat, PT BPRS “Tulen Amanah” jugamemilikikantorkasyangtersebar di beberapa kecamatan. Disebutkannya, saat ini jumlah nasabah BPRS “Tulen Amanah” untuk pembiayaan sudah mencapai 1.600 lebih, sementara untuk nasabah tabungan sudah mencapai angka 6.000 lebih nasabah yang tersebar di seluruh wilayah di NTB dan berasal dari luar daerah. Maka dari itu, adanya gedung ini diyakini jumlah nasabah akan terus mengalami peningkatan. “Saya dirikan ini untuk mengajak masyarakat supaya ayok berusaha. Di mana cari modal usaha, iya di BPRS Tulen Amanah,” harap mantan Walikota Mataram dan Bupati Lombok Barat ini. Kepala OJK Perwakilan NTB, Farid Faletehan, menyebutkan bahwa BPRS merupakan satusatunya di Kabupaten Lotim. Sehingga dengan adanya gedung baru itu merupakan suatu momen yang sangat bagus. Pertama

menunjukkan bahwa syariah itu ada yang memiliki gedung yang representatif dan bagus. Kedua, dengan adanya gedung itu menjadi salah satu branding, sehingga untuk mencari kepercayaan masyarakat lebih mudah untuk mencari nasabah, baik nasabah dana maupun pembiayaan. “Adanya gedung yang cukup megah ini menjadi momentum untuk mencari nasabah, membangun kepercayaan masyarakat sekaligus syiar syariah sudah ada dan eksis,” ujarnya. OJK menilai, pertumbuhan BPRS “Tulen Amanah” cukup bagus, mulai dari sisi aset, pembiayaan dan pihak ketiga cukup bagus karena pertumbuhan tergolong tinggi. Di mana pada tahun 2015 ke 2016 pertumbuhan asetnya 32,6 persen, kemudian 2016 ke 2017 pertumbuhannya 24 persen. Sehingga pertumbuhannya yakni termasuk di atas rata-rata nasional. Kemudian untuk petumbuhan di pembiayaan termasuk tinggi, yakni pada tahun 2016 tumbuh 34 persen dan tahun

2017 tumbuh 27 persen, sedangkan untuk dana pihak ketika (DPK) juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, tahun 2016 tumbuh 47 persen dan tahun 2017 tumbuh 26 persen. Selain itu, OJK memandang bahwa yang tidak kalah menariknya dari BPRS “Tulen Amanah” mendapat hati di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dikarenakan deposito maupun tabungan yang ada di BPRS “Tulen Amanah” termasuk tinggi. Disebutkan, pada bulan Desember 2017 aset BPRS “Tulen Amanah” Rp 33 miliar, dana pihak ketiganya yakni Rp 32,4 miliar, jumlah itu jauh lebih tinggi. Sementara pembiayaan hanya Rp 25,5 miliar. Kondisi ini demikian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPRS “Tulen Amanah” cukup tinggi. “Maka dari itu, kita harapkan dengan adanya gedung ini nantinya tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi lagi,” jelasnya.

Sementara, Pjs. Bupati Lotim, H.Ahsanul Khalik, mengatakan atas nama kepala daerah menyambut baik berdirinya gedung baru milik PT. BPRS “Tulen Amanah”. Berdirinya gedung itu sebagai wujud pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin baik yang juga nantinya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memberikan nuansa yang baik bagi Kabupaten Lotim. Terlebih UMKM di Lotim cukup besar dan ini membutuhkan pendanaan dari perbankan. Disampaikannya, kata syariah harus dikampanyekan oleh seluruh ummat Islam, apabila suatu daerah ingin maju, maka harus kampanye terhadap syariah. Bahkan, katanya, saat ini masyarakat non muslim pun seperti di Inggris dan Korea sudah mulai mengembangkan konsep bisnis syariah. Dalam kesempatan itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk beralih ke bank syariah di dalam menjalankan usahanya. (yon/*)

Komisaris Uatama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) “Tulen Amanah”, H.Lalu Mujitahid, saat memberikan sambutan,

Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) “Tulen Amanah”, Mustafa,SH saat memberikan sambutan

PJs. Bupati Lotim, H.Ahsanul Khalik saat memberikan sambutan

Kepala OJK Perwakilan NTB Farid Faletehan

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/yon)

Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) “Tulen Amanah”, Mustafa, SH (kiri) berfoto di depan kasir pelayanan kepada nasabah atau masyarakat,

Kepala OJK perwakilan NTB didampingi Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) “Tulen Amanah” dan Pjs. Bupati Lotim, menandatangani prasasti gedung baru,

(Suara NTB/yon)

Tamu undangan yang hadir dalam peresmian kantor baru PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) “Tulen Amanah”.

The Mandalika, Magnet Wisata Baru Dunia PROSES pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika (The Mandalika) oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), sejauh ini sudah sesuai target yang diharapkan. Bahkan, pascadiresmikan operasional KEK Mandalika oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2017 lalu, pengembangan KEK Mandalika semakin dikebut. Kendati belum sepenuhnya selesai, KEK Mandalika kini telah menjadi magnet yang menarik perhatian dunia karena keindahan alam kawasan yang begitu luar biasa. The Mandalika kini telah menjelma menjadi salah satu destinasi favorit tahun 2018 ini untuk dikunjungi para wisatawan, seperti yang dilan-

sir detikTravel. Dan, berhasil menduduki peringkat kelima dari sembilan destinasi wisata pilihan pembaca website tersebut. Karena diakui atau tidak, Kawasan seluas 1.175 hektar ini memiliki hamparan pasir putih di sepanjang 16 km. Dengan keunikan pasir putih bertekstur merica dan halus, dikelilingi oleh perbukitan hijau yang membentang dari ujung Barat ke Timur yang tidak dimiliki kawasan wisata lainnya. Keunggulan itulah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara maupun nusantara untuk berkunjung ke Kawasan Mandalika. Dan, tidak berlebihan kalau kemudian The Mandalika ditetapkan menjadi satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas atau “Bali Baru’’ oleh pemerintah pusat. Untuk dikembangkan sejalan dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan

pariwisata menjadi sumber devisa utama negara. ITDC sebagai pengelola kawasan Mandalika dulunya bernama Bali Tourism Development Corporation (BTDC) merupakan BUMN yang memiliki lini bisnis membangun dan mengembangkan kawasan pariwisata di Indonesia. Selama 42 tahun perseroan ini telah membangun dan mengelola The Nusa Dua. Kawasan pariwisata kelas dunia yang berlokasi di Bali Selatan. Kawasan Mandalika meliputi Pantai Seger, Pantai Serenting, Pantai Tanjung Aan, Bukit Merese, dan Pantai Kuta Mandalika yang menjadi salah satu ikon utama dari kawasan ini. “Khusus untuk kawasan Pantai Kuta, ITDC saat ini tengah melakukan penataan di mana nantinya kawasan pantai tersebut sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat,” sebut Gener-

al Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, Rabu (4/4). Saat ini ada beberapa fasilitas umum yang telah dan tengah dibangun di Pantai Kuta Mandalika. Di antaranya beach walk, restroom area, lifeguard, zona bermain anak-anak, panggung terbuka, zona berenang, dan wahana water sport yang nantinya akan dikembangkan juga sebagai sport tourism guna menyongsong NTB sebagai tuan rumah PON 2024. Selain itu, ITDC juga membangun fasilitas pendukung di sekitar Pantai Kuta Mandalika seperti sentra parkir, bazaar UKM, dan alun-alun yang terletak disekitar area Masjid Nurul Bilad. Di mana nantinya zona UMKM tersebut akan diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM setempat. Dengan begitu diharapkan, pedagang atau pelaku UMKM di

sekitar Pantai Kuta Mandalika bisa tertata dengan rapi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat nantinya bisa selaras dan beriringan dengan pertumbuhan investasi di KEK Pariwisata Mandalika. “Pembangunan bazaar UMKM ini didukung oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI yang berencana untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang akan mengisi zona UMKM tersebut,” jelas Brata. Dukungantersebutakandilakukan melalui tiga deputi di Kementerian Koperasi dan UKM. Masing – masing Deputi SDM, Deputi Pembiayaan, dan Deputi Produksi dan Pemasaran bersama ITDC tentunya. “Nantinya The Mandalika diharapkan bisa menjadi pusat perekonomian baru di Loteng dengan keberadaan pusat UMKM ini,” tambahnya. Presiden RI Ir. Joko Widodo dan anggota Badan Anggaran

DPR RI secara khusus memberikan apresiasi terhadap perkembangan pembangunan kawasan Mandalika yang dinilai sangat cepat. Itu semua tentunya tidak semata-mata diraih oleh ITDC. Namun berkat dukungan semua pihak didaerah ini. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Pada saat kunjungan di Kawasan Mandalika tanggal 22 Maret lalu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengaku tidak menyangka perkembangan KEK Mandalika secepat ini, sehingga Banggar DPR RI mengaku tidak sia-siap pemerintah pusat mengalokasi anggaran sebesar Rp250 miliar untuk pengembangan KEK Mandalika selam tahun 2015 dan 2016 lalu. Namun yang tidak kalah penting, perkembangan KEK Mandalika tersebut harus bisa

memberikan efek positif bagi mastyarakat. “Saya melihat sangat baik penataan kawasan Mandalika ini sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi terutama bagi masyarakat lokal,” tutur Aziz Syamsudin, anggota Banggar DPRRI. Pada kunjungan Banggar DPRRI, jajaran Direksi BUMN Keuangan seperti Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Emma Sri Martini, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Ananta Wiyogo, Direktur PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Salusra Satria, turut hadir. Kehadiran sejumlah BUMN sekaligus untuk melihat peluang dan potensi yang ada di kawasan ini sekaligus peluang untuk menjalin kerjasama dengan pihak ITDC selaku pengelola kawasan. (kir/*)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

Jajaran direksi ITDC dan anggota DPR RI tukar cinderamata.

Peserta program CSR di KEK Mandalika pose bersama di Ikon KEK Mandalika.

(Suara NTB/ist)

Peserta program CSR pose bersama.

(Suara NTB/ist)

Kunjungan anggota Banggar DPR RI dan Direktur BUMN di kawasan Mandalika beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ist)

Ikon Kawasan The Mandalika yang menjadi daya tarik wisatawan

(Suara NTB/ist)

Wahana bermain yang sedang dibangun di kawasan The Mandalika.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 5 April 2018

Halaman 15

Minim, Capaian Realisasi Asuransi Ternak di NTB

Mahir Menyusun SPT PPH Badan Manual Dan Elektronik

Input DataSampai Pelaporan Online Salah satu kewajiban perpajakan wajib pajak (WP) badan adalah menyampaikan SPT Tahunan dengan benar lengkap dan jelas. SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak dapat diuji kebenarannya melalui proses pemeriksaan pajak. Halhal yang sering ditemukan dalam pemeriksaan pajak antara lain Equalisasi antara SPT Tahunan PPh dengan SPT Masa: PPN, PPh Ps.21, PPh Ps.23, PPh Ps.26, PPh Ps.15, PPh-Final. Untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan, maka Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan tentang penyampaian SPT Tahunan secara elektronik. Kewajiban penyampaian SPT secara Elektronik (e-SPT) baik bagi orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tampaknya akan direalisasikan tahun ini. Dikeluarkannya PER03/PJ/2015 sebagai payung hukum untuk menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik dimuat dalam Pasal 4 yaitu: Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam bentuk dokumen elektronik, dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan; b. Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan; c. Wajib Pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Elektronik; atau d. Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk menyusun SPT secara Elektronik, maka HTC Training & Consulting akan menyelenggarakan pelatihan penyusunan eSPT Tahunan Badan yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 dan 7 April 2018 di Grand Madani Hotel Jl. Udayana Mataram. Pendaftaran akan dibuka pada hari ini sampai dengan 1 April 2018. Pelatihan ini akan dipandu oleh konsultan berpengalaman, Konsultan Pajak Berizin, Kuasa Hukum Pajak, dan sekaligus sebagai Pengajar Perpajakan dan Brevet di Universitas Gadjah Mada yaitu: Hersona Bangun, SH.,SE.,Ak.,BKP.,CA.,M.Ak. Peserta akan diberikan kemampuan teknis yaitu teknik untuk melakukan impor atas aset dan bukti potong serta pelaporan secara elekronik sehingga mudah untuk melakukan pelaporan pajak Badan. Pelatihan ini akan membantu staff pajak bahkan yang belum memiliki pengalaman untuk mudah memahami terkait dengan perpajakan badan dan pelaporannya. Peserta dapat mendaftarkan diri melalui email htcmataram@gmail.com atau dapat menghubungi panitia di nomor 081936773637 (xxexYuli), 08122858470 (zaShinta). Bagi 10 Pendaftar pertama akan mendapatkan discount khusus dari HTC Training & Consulting. (*)

Kejari Loteng Dalami Kasus Bantuan Alsintan Dari Hal. 1 Tapi bukan berartinya pihaknya bakal berhenti. “Bagaimanapun juga kasus ini harus

tuntas. Dan, kita akan berupaya semaksimal mungkin menuntaskan kasus bantuan alsintan Loteng ini,” tandas Feri meyakinkan. (kir)

Dorong Bupati Buat Terobosan Dari Hal. 1 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH mengatakan persoalan yang dihadapi terkait dengan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di desa kaitan dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan pengalokasian anggaran yang begitu besar dari APBN maupun APBD memerlukan SDM yang memadai. “Salah satu kendalanya, kapasitas SDM-nya. Makanya kalau ada bupati membuat terobosan, pegawai kabupoaten itu bisa diarahkan ke desa dan kecamatan. Bahkan kalau dia berani mengalokasikan Rp 3 miliar per desa khusus untuk BUMDes, saya pikir masyarakat desa dalam waktu dekat akan sejahtera,” kata Ashari ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/4) siang. Mantan Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini mengatakan sejak beberapa tahun terakhir Pemprov melakukan intervensi program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui desa. Misalnya, memberikan bantuan keuangan pada 100 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di delapan kabupaten di NTB. Selain itu, perbaikan rumah tidak layak huni, program jamban keluarga dan kawasan rumah pangan lestari (KRPL). Menurutnya, program-program lintas OPD ini akan dilanjutkan pada 2019 mendatang dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan dari desa. Selain ada intervensi dari provinsi dan pemerintah pusat lewat dana desa (DD), pihaknya mendorong para bupati di NTB mengalokasikan anggaran untuk desa hingga Rp3 miliar per tahun. Jika hal ini dilakukan maka program pengentasan kemiskinan di desa dikeroyok oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Dengan pola seperti ini, Ashari optimis, masyarakat desa akan lebih cepat sejahtera. “Makanya kemarin ada MoU antara bupati/walikota dan gubernur seluruh NTB terkait bagaimana untuk penguatan keuangan kepada BUM-

Des. Kita ada seratus desa tahun ini. begitu juga kabupaten masing-masing ada sekian BUMDes,” katanya. Untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan, lanjut Ashari, ujung tombaknya adalah kabupaten. Sehingga, kepala daerah dapat membuat terobosanteroboasn untuk mempercepat penurunan kemiskinan di pedesaan. “Kalau saya jadi bupati, mungkin saya akan berikan Rp 3 miliar per desa dari APBD. Itu di luar dana desa dari pemerintah pusat. Bahkan pegawai kabupaten itu kita transfer ke desa dan kecamatan untuk percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya. Untuk itu, kata Ashari, percepatan pengentasan desa miskin ini tergantung dari kepala daerah setempat. “Karena dia dia ujung tombak kebijakan, bagaimana mengelola daerahnya,” ucapnya. Diketahui, total nilai APBDes dari 995 desa di NTB pada 2017 lalu sebesar Rp 1,672 triliun. Sumber penerimaan dari APBDes ini berasal dari DD dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pagu DD untuk NTB pada 2017 lalu sebesar Rp 865 miliar lebih. Persentase DD terhadap APBDes sebesar 51,72 persen. Rincian total APBDes pada delapan kabupaten di NTB, yakni Lombok Tengah sebesar Rp 240,5 miliar, Lombok Utara Rp 84,3 miliar, Lombok Barat Rp 202,9 miliar, Lombok Timur Rp 353,6 miliar. Kemudian Kabupaten Sumbawa Rp 279 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 124 miliar, Kabupaten Bima Rp 262 miliar dan Kabupaten Dompu Rp 125 miliar. Untuk output penggunaan DD tahun 2017 di NTB, berkontribusi terhadap perbaikan layanan publik dan kesejahteraan. Jumlah drainase dan irigasi yang dibangun 93 unit, jalan desa 383 km, sarana air bersih 921 unit, PAUD 159 unit, Polindes 36 unit. Selanjutnya, pasar desa 8 unit, Posyandu 39 unit, embung desa 5 unit, MCK 4.194 unit dan jembatan sepanjang 5.159 meter. (nas)

(Suara NTB/ist)

DI SEKOTONG - Calon Gubernur NTB Nomor urut 2, TGH Ahyar Abduh alias TGA saat berkampanye di Sekotong, Lombok Barat, Rabu (4/4).

Optimis, TGA Siap Bawa Sekotong Mendunia Giri Menang (Suara NTB) Calon Gubernur NTB Nomor urut 2, TGH Ahyar Abduh alias TGA, Rabu (4/4), menghadiri pertemuan terbatas tingkat kabupaten atau yang biasa disebut kampanye dialogis, di Lapangan Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat. Acara ini dihadiri oleh ribuan relawan yang berasal dari kecamatan di bagian selatan terutama Sekotong. Selain para relawan Ahyar-Mori, seluruh Ketua DPC partai pendukung beserta kader dan tokoh masyarakat Lombok Barat juga turut hadir dalam pertemuan terbatas kali ini. TGH. Ahyar Abduh atau yang akrab disapa TGA ini, saat tiba di Lapangan Sekotong langsung disambut hangat kesenian khas sasak yaitu gendang beleq. Ketika akan memasuki tempat, ratusan masyarakat setempat berhamburan menghampiri TGA untuk bersalaman serta melihat calon pemimpin NTB ini dari dekat. Sebagai pembuka acara, sambutan dan orasi politik disampaikan oleh perwakilan gabungan partai koalisi Kabupaten Lombok Barat, yang disampaikan oleh Khairul Anwar (PBB). Pada pidatonya, politisi Partai Bulan Bintang ini menyampaikan kesiapan seluruh partai pendukung termasuk PBB untuk memenangkan pasangan AhyarMori di wilayah Lombok bagian Selatan. “Komitmen Partai Bulan Bintang sudah mantap untuk

mendukung pasangan calon nomor urut 2. Ditambah lagi delapan partai politik yang lain. Kalau kita benar-benar maksimal, Inshaa Allah TGA menjadi gubernur kita. AhyarMori ini pasangan paling ideal untuk NTB, kami rindu pemimpin dari ujung barat pulau Lombok, Insha Allah kalau beliau terpilih beliau tak akan pernah melupakan kita,” ujar Khairul Anwar di depan ribuan masyarakat yang hadir. Selanjutnya, orasi dan pidato politik yang disampaikan langsung oleh TGH. Ahyar Abduh. Walikota Mataram 2 periode ini menyampaikan komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Provinsi NTB pada umumnya. Lebih khusus untuk Sekotong, adapun TGA siap untuk mengembangkan sektor pariwisata di daerah ini. “Sekotong ini punya potensi yang luar biasa. Rasa syukur kepada Allah mengiringi saya selama perjalanan saya ke tempat ini, inilah surga yang jatuh ke dunia. Mataram tidak punya pantai seluas dan seindah Sekotong. Insha Allah kalau Ahyar-Mori terpilih, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pariwisata yang ada di daerah ini.” Selain berkomitmen untuk meningkatkan sektor pariwisata Sekotong, TGA juga berjanji untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur di Sekotong. “Bukan cuma pariwisata saja, namun infrastruktur penunjang seperti jalan, tem-

pat ibadah dan sebagainya akan kami tingkatkan,” ujar TGA disambut oleh gemuruh tepuk tangan pendukung dan simpatisan yang hadir. TGA pun menjelaskan mengenai pengembangan pariwisata ini sudah masuk di dalam program janji kerja Ahyar-Mori. “Pengembangan pariwisata dan infrastruktur penunjang sudah masuk di dalam bagian rencana kami untuk NTB kedepannya. Kami telah tuangkan dalam janji kerja Ahyar-Mori. Kami menyakini bahwa pariwisata ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi perekonomian kita,” lanjut TGH. Ahyar Abduh. Dalam kesempatan yang sama, TGA juga berbicara tentang upaya banyak elemen masyarakat di Sekotong, yang saat ini berupaya memperkenalkan daerah ini dengan slogan “Sekotong Mendunia”. “Saya sangat optimis bersama masyarakat sekitar kita bersama membawa sekotong ini mendunia”, tutup TGA disambut riuh yel-yel kemenangan dari masyarakat Sekotong. Masyarakat Lombok Barat, Khususnya Sekotong sangat berharap, jika Ahyar-Mori terpilih sebagai pemimpin di NTB dapat melakukan percepatan dalam pembangunan pariwisata sekotong, dan bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam memajukan daerah, agar pembangunan dan kemajuan dirasakan oleh masyarakat. (tim)

Ali BD : Beri Asuransi untuk Nelayan Dari Hal. 1 Diakui Amaq Kake Ali, panggilan Amaq Asrul ini, nelayan miskin dan tradisional tidak sepanjang musim bisa menangkap ikan. Beda dengan nelayan modern yang sudah menggunakan alat tangkap modern dan besar. Nelayan miskin sangat terpengaruh dengan situasi musim. Karena itu diperlukan perhatian pemerintah. Di Kabupaten Lombok Timur, nelayan sudah ribuan diberikan asuransi. Nelayan yang ada di Lembar ini pun katanya perlu diberikan asuransi nelayan agar bisa menjadi lebih baik. Dikarenakan ketergantungan tinggi pada cuaca, maka sifat

perekonomian nelayan sangat fluktuatif. Saat musim angin kencang, nelayan tidak bisa melaut. Dalam kondisi tersebut, selain melalui asuransi, nelayan coba akan dibantu dengan pengembangan koperasi. Koperasi bagi nelayan kecil dan tidak bisa melaut saat ombak besar. Memang beda dengan modern yang bisa berhari hari di laut. Karena itulah koperasi nelayan penting, pemerintah bisa memberikan modal. “Kiia tidak bisa menyuruh saja, nelayan tidak punya kemampuan, karenanya kita berikan,” ucapnya. Para nelayan, lanjutnya susah tahu jalan. Hasil tangkapan bisa ditaruh di gudang. Tidak bisa ditampung

di gudang, itulah kemudian menjadi peranan koperasi. Koperasi bisa membiayai nelayan saat kondisi cuaca tidak bagus Apa yang sudah dilakukan dengan membuat koperasi nelayan ini sudah pernah dilakukan di Pondok Perasi pada tahun 1974-1975. Pembuatan koperasi sangat efektif. Diakui, sebagian besar nelayan perlu ditingkatkan kualitas hidupnya. Nelayan juga banyak yang maju dan berkembang. Tidak sedikit nelayan sebagai pelaku ekaporyir. “Jangan salah, neayan bukan kelas bawah. Nelayan banyak yang maju. Nelayan itu tidak selalu miskin,” demikian. (rus/*)

Ratusan Pejabat Pemprov Terancam Kena Sanksi Dari Hal. 1 Artinya, bagi pejabat yang belum menyerahkan LHKPN sampai 31 Maret lalu, maka masih ada waktu sampai tiga bulan ke depan atau Juni mendatang. Namun, BKD akan memberikan surat teguran tertulis pertama kepada pejabat yang belum melaporkan LHKPN mulai April ini. Kemudian teguran kedua dan ketiga pada Mei dan Juni. Meskipun masih ada toleransi hingga Juni mendatang, namun pihaknya berharap para pejabat jangan sampai kena teguran sampai tiga kali. “Kalau dulu pelaporan secara manual. Sekarang sudah

pakai aplikasi. Tentunya lebih gampang lagi mengisinya,” katanya. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB ini menambahkan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dapat kena sanksi jika membiarkan bawahannya tak melaporkan LHKPN. “Di samping dia wajib lapor, Kepala OPD juga wajib mendorong yang di bawahnya untuk tertib, segera melapor. Kepala OPD juga bisa kena sanksi jika membiarkan bawahannya,” tandasnya. Berdasarkan Pergub No. 27 Tahun 2017, jumlah pejabat Pemprov yang wajib melapor LHKPN sebanyak 1.721 orang. Namun, hingga tenggat waktu

pada akhir Maret lalu, baru 1.046 orang atau 60,89 persen yang sudah melaporkan LHPN. Berdasarkan pasal 3 Pergub No. 27 Tahun 2017, penyelenggara negara yang wajib LHKPN lingkup Pemprov NTB adalah gubernur, wakil gubernur, pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV. Kemudian kuasa pengguna anggaran, auditor madya sampai auditor utama, pejabat pengelola keuangan, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan barang/jasa, petugas juru tagih/pungut pajak daerah. Selanjutnya, pejabat atau pegawai yang bertugas di LPSE dan pejabat tertentu atas permintaan KPK. (nas)

BPKP Telaah Audit Proyek Dermaga Apung Dari Hal. 1 Pernyataan Kajari Loteng Feri Mupahir, SH.,MH sebelumnya, proyek senilai lebih dari Rp 7 miliar tersebut sudah masuk ke Kejati NTB. Pihaknya pada awalnya berencana untuk menangani proyek tersebut. Apalagi pihak rekanan menyebut kalau proyek tersebut di bawah pendampingan TP4D Loteng. Padahal, antara TP4D Loteng dengan pihak rekanan maupun dengan instansi tersebut, tidak pernah ada kesepakatan

kerjasama dalam pendampingan proyek. Tapi seolah-olah proyek tersebut didampingi oleh TP4D. “Memang sebelumnya pihak rekanan sempat minta pendampingan. Tapi karena proyek tersebut sudah ada indikasi bermasalah, maka kami tidak mengabulkan permintaan tersebut,” ujarnya. Pihaknya pun sempat memberikan teguran kepada pihak rekanan, supaya tidak mencatumkan nama TP4D di plang proyeknya. Karena itu termasuk pencatutan namaTP4D. “Re-

kanan maupun instansi pemerintah pemilik proyek sudah kita tegur, soal pencatuman nama TP4D di plang proyek dermaga apung tersebut,” jelas Feri. Lebih lanjut, Feri menambahkan, pihaknya bisa saja masuk menangani proyek tersebut. Dengan catatan pihak Kejati NTB yang melimpahkan kewengan penanganan kasus tersebut ke Kejari Loteng. Kalau pihak Kejari Loteng yang pro aktif jelas tidak bisa. Karena penangan perkara sudah ada ditangani Kejati NTB. (ars/kir)

Mataram (Suara NTB) – Capaian program asuransi ternak sapi dan kerbau di NTB pada 2017 lalu sangat minim. Dari kuota sebanyak 7.500 ekor, realisasinya maish kurang dari 1.700 ekor. “Ndak sampai 1.700 ekor yang sudah dimasukkan asuransi. Program ini tujuannya untuk melestarikan populasi sapi/kerbau betina,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, drh. Aminurahman, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (4/4) siang. Ia menjelaskan program asuransi ternak ini tujuannya memberikan rasa aman bagi para peternak sapi maupun kerbau. Dalam setahun, peternak cukup membayar Rp200 ribu. Namun, khusus untuk sapi dan kerbau betina diberikan subsidi oleh pemerintah pusat sebesar Rp160 ribu per ekor. Artinya, peternak cukup membayar asuransi sapi atau kerbau betina sebesar Rp40 ribu setahun. “Itu diberikan keamanan setiap tahun. Kalau ada sapi hilang kecurian atau mati, dibayarkan oleh asuransi Rp8 - 10 juta. Kalau dia sakit dan harus dipotong, kemudian dibeli jagal Rp6 juta. Pemerintah menambahkan kekurangannya Rp 4 juta,” terang Aminurahman. Dari jutaan ekor sapi dan kerbau di NTB, pemerintah pusat memberikan kuota untuk asuransi ternak cuma 7.500 ekor. Meskipun demikian, jumlah ternak yang sudah diasuransikan masih sangat minim dibandingkan jumlah kuota yang ada. Apalagi jika dibandingkan dengan jumlah ternak sapi dan kerbau yang ada di NTB. Menurut Aminurahman, perlu sosialisasi kepada peternak agar menyadari pentingnya ikut asuransi ternak ini. Pasalnya, para peternak yang akan diuntungkan jika ternak mereka sakit atau hilang. Di mana mereka akan mendapatkan asuransi sesuai dnegan harga ternak tersebut. (nas)

Amaq Asrul: Korupsi Harus Ditindas Dari Hal. 1 Termasuk membangun jalan tol yang diakui membutuhkan anggaran besar. Namun diyakinkan dengan tanpa utang. Penghematan yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk menekan praktik korupsi. Menurutnya, praktik korupsi itu harus dilindas. “Kita akan memakai pengalaman,” urainya. Sebagai wujudnya, selama masih ada yang miskin tidak diperbolehkan orang bernyanyi bahagia. “Saya jadi Bupati tidak boleh ada yang bernyanyi di pendopo. Nyanyian tidak boleh ada selama orang miskin masih ada,” paparnya. Karena itu bisa hemat anggaran merupakan hal yang wajib dilakukan. Penghematannya antara lain dengan mengurangi biaya perjalanan dinas. Seperti di Lombok Timur, usulan perjalanan dinas Rp36 miliar, dipotong menjadi Rp16 miliar, sehingga tersisa hanya Rp20 miliar. Tidak hanya itu, usulan makan-makan, lauk pauk dan lainnya dipangkas dan tidak diperkenankan pejabat pesta-pesta. Berikutnya diuraikan, menjadi calon Gubernur dari jalur independen, tegasnya bukan kemudian nantinya bersikap dan mengambil kebijakan semaunya. Tidak benar, ada pandangan orang yang menyebut kepala daerah dari jalur independen bisa berbuat semaunya. “Calon independen bisa berbuat semaunya itu salah besar,” tegas Ali Dachlan kembali. Pemerintah katanya ada mekanisme kontrol. Ada Per-

aturan Daerah (Perda) yang harus ditaati bersama. Perda adalah keputusan bersama. Akan tetapi kalau DPRD ini menganggu eksekutif, maka tidak akan di pakai DPRD tersebut. Dituturkan, Ali Dachlan saat periode pertama menjadi Bupati Lombok Timur 2004 lalu sudah membuat Perbup sebagai penganti Perda. Waktu itu katanya, bupati ingin melakukan pembebasan lahan Bendungan Pandanduri dengan alokasi anggaran Rp 5 miliar. Akan tetapi pimpinan DPRD tidak setuju. “Bagus saya bilang dan saya tidak pakai Anda, dan boleh gunakan Perbup. Sama DPRD tidak perlu takut, kita tidak perlu takut sama DPRD, takutlah sama rakyat,” paparnya. Pemerintahan dalam pandangan Ali Dachlan terus berkelanjutan. Pemerintah yang sekarang kelanjutan dari pemerintah sebelumnya. Gubernur yang sekarang melanjutkan pemerintahan gubernur yang sebelumnya. Semua gubernur memiliki jasa besar memimpin daerah. Karena itu tidak boleh disebut gubernur tidak memiliki jasa. Bicara pembangunan, tidak akan bisa dilakukan tanpa menciptakan rasa aman. Keamanan adalah ibu dari segala pembangunan. Tidak ada pembangunan kalau tidak aman. Kapolda dan Kapolres sangat dihargai. Menciptakan keamanan inilah wujud dari bangsa yang berbudaya. Bangsa berbudaya tidak lakukan apa yang kurang baik telah dilakukan pendahulu. (rus/*)

Belum Berani Disikapi Dari Hal. 1 Ketika ditanya apakah Disnakeswan akan memutus kerjasama dengan PT. GNE dengan penghentian operasional RPH bertaraf internasional itu? Aminurahman mengatakan akan melihat sejauhmana perkembangan ke depan. “Kita evaluasi dan terus motivasi terus,” sambungnya. Terkait dengan tidak beroperasinya RPH Banyumulek, Aminurahman mengaku disebabkan banyak faktor. Ada kemungkinan daging produksi RPH kalah saing dengan daging beku impor yang harganya jauh lebih murah. Dari sisi peralatan dan fasilitas, katanya, RPH Banyumulek sudah dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas yang memadai. “Kami berupaya melengkapi semua fasilitas yang ada di situ. Peralatan bahkan petugas yang jaga di sana kami fasilitasi semua, dinas semua fasilitasi. Silakan mereka (GNE) hadirkan sapi-sapi itu untuk dipotong,” katanya. Menurutnya, harus ada jumlah minimal sapi yang dipotong di RPH Banyumulek tiap hari. Sehingga RPH tersebut beroperasi setiap hari. Berhentinya operaisonal RPH Banyumulek, kata Aminurahman bukan akibat persoalan ketersediaan sapi potong. Ia menyebut jumlah sapi potong di dalam daerah sangat mencukupi. Bahkan, NTB mengirim sapi potong ke luar daerah. Dari 65 RPH di NTB, katanya, sekitar 61 yang tetap beroperasi. Ia mengakui beberapa RPH bertaraf internasional seperti RPH Pototano, RPH Asakota dan RPH Banyumulek macet operasionalnya. Sebelumnya RPH Banyumulek sempat dikelola oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), selama dua tahun. Tapi kerjasama tersebut tak berlanjut. Aset-aset di

RPH Banyumulek, di antaranya mesin potong modern, mesin pendingin besar dengan daya tampung daging sampai 5 ton. Ditambah empat mesin pendingin kecil lainnya dengan kapasitas masing-masing 500 Kg. Sehingga total 7 ton daging yang bisa disimpan dengan mesin pendingin yang ada. Selain itu, tersedia juga mesin kedap udara untuk pengemasan daging beku. Sebelumnya, Direktur Utama PT. GNE, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM., menjelaskan dalam hitung-hitungan kasar. Rata-rata jika RPH Banyumulek melakukan pemotongan sapi 5 ekor sehari. Dengan harga rata-rata 1 ekor sapi Rp 10 juta. Artinya, dalam sehari harus tersedia modal Rp 50 juta. Jika dalam sebulan, dipotong 150 ekor, maka biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 1,5 miliar. Jika dihitung kembali selama setahun, maka 1.800 ekor harus tersedia. Dikalikan Rp 10 juta/ ekor, maka setahun kegiatan pemotongan menelan modal Rp 18 miliar. “Ini belum termasuk biayabiaya lain, listrik, pengemasan, pemasaran, termasuk upah petugas. Bayangkan, berapa besar biaya yang harus keluar,” kata Syahdan Ilyas kepada Suara NTB, belum lama ini. Karena itu, sementara waktu, RPH Banyumulek masih menunggu kerjasama investor untuk mengembangkannya. PT. GNE akan melakukan restrukturisasi pengelola RPH Banyumulek dalam rangka efisiensi. Penghentian sementara operasional RPH Banyumulek ini, mempertimbangkan ketersediaan aset yang dikelola PT. GNE saat ini, nilainya Rp 23 miliar. Apalagi pengajuan penambahan penyertaan modal oleh eksekutif ke legislatif tak mendapat dukungan penuh seluruh fraksi yang ada di DPRD NTB. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 5 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Menjadi Tempat Rujukan Belajar Keuangan

Supran : Kita Dianggap Terbaik Penyusunan Keuangan yang Akuntabel ROVINSI NTB rupanya menjadi tempat belajar yang favorit bagi provinsi lain di Wilayah Indonesia. Betapa tidak sudah berturut-turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu keindahan wilayahnya menggoda untuk dikunjungi. ‘’Kali ini kita kedatangan tamu dari Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Tujuan datang adalah ingin belajar bagaimana menyusun laporan keuangan yang kredibel,’’ tegas Kepala BPKAD Provinsi NTB Drs. H. M. Supran, M.M., di sela sela acara Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Aston Inn Mataram, Selasa (3/4) lalu. Jalannya kegiatan berjalan lancar dan penuh keakraban. Sebanyak 250 lebih para peserta dari Provinsi NTB dan utusan Kalsel hadir di acara tersebut. Selain kepada Kepala BPKAD Prov. NTB, Drs. M. Supran, M.M, Nampak hadir Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Drs. Azhar, M.M, Kepala Bidang Pengelolaan BMD Provinsi Kalsel, Muhammad Mirhansyah, SSTP.,M.Si dan Auditor Inspektorat Provinsi Kalsel, Ernandi. Menurut Supran, NTB diketahui telah mencapai 6 kali WTP, sehingga pihaknya mengajak semua bendahara barang dan bendahara pengeluaran di seluruh Provinsi Kalsel untuk berkunjung ke NTB dalam hal ini BPKAD Provinsi NTB, ‘’NTB diminta memaparkan bagaimana strategi-strategi yang dilakukan untuk bisa mendapatkan 6 kali WTP,’’ ungkap Kepala Badan yang akrab dengan kuli tinta tersebut. Dengan sangat transparan pria yang punya hobi road bike ini menjelaskan secara detail mulai seperti apa pemda menyusun RAPBD. Dari perencanaannya, pelaksanaannya dan pertanggung jawabannya, hingga pemprov selalu memperoleh wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh BPK.

Karena pada dasarnya mereka termotivasi dari NTB. ‘’ NTB dianggap telah baik dalam penyusunan keuangan yang akuntabel, kredibel dan tepat waktu, “Accountable Is Must”,’’ sebutnya. Supran menjelaskan langkah-langkah yang tepat untuk menyusun laporan keuangan oleh setiap UPD dan SKPD untuk bisa mengentri data laporan keuangan ke BPKAD. Entri laporan barang UPD dan SKPD kepada BPKAD dipastikan harus disiplin dan harus pasti. Sehingga laporan akhir keuangan dari pemerintah daerah bisa diserahkan ke BPK untuk dilakukan audit eksternal. Sementara Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD NTB, Drs. Azhar, M.M., saat diwawancarai dia menjelaskan bagaimana trik dan tips menjaga WTP untuk terus berkelanjutan. Pertama mengenai strategi penyusunan laporan keuangan yang harus berdasarkan SAP, seperti dalam aturan yang termuat di PP no.71 tahun 2010 tentang standarisasi akuntansi pemerintahan yang akruel. Kedua, tidak dibenarkan membuat rekening luar BUD istilahnya single tresiur account. Di sini sudah ada aturan, tidak boleh menampung pendapatan sendiri dan pendapatan itu lalu lintasnya harus melalui BUD (Bendahara Umum Daerah),’’ tandasnya. Ketiga,jaminan mutu dari pengawas internal pemerintah yaitu Inspektorat. Sebelum laporan keuangan diserahkan ke BPK harus dilakukan proses review, di mana inspektorat bertugas sebagai pendamping dalam melakukan review. Keempat, ujar pria yang selalu bersemangat ini terkait SDM bagaimana menguatkan Internal Capacity Building dan sudah melakukan sosialisasi UPD. Khususnya bidang akuntansi melalui bimtek-bimtek baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Terakhir adalah komitmen pimpinan dalam hal ini bagaimana WTP itu harus terus menerus dan berkelanjutan yang didukung dengan pembiayaan pastinya. (adv)

LAZ DASI NTB akan Gelar Malam Amal Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat, lembaga amil zakat (LAZ) DASI Provinsi NTB akan menggelar acara Tabligh Akbar yang nantinya akan dirangkaikan dengan malam amal. Acara yang nantinya akan diadakan pada Sabtu (21/4) di Graha Bakti Praja bertujuan untuk penyediaan ambulans gratis di Sumbawa. “Saat ini LAZ DASI NTB baru memiliki 6 unit ambulans yang tersebar di kota Mataram sebanyak 2 unit serta 1 unit di Loteng, Lotim, Lobar, dan Bima,” jelas Ketua Panitia acara Tabligh Akbar dan malam amal LAZ DASI NTB, Hanan Yusron kepada Suara NTB saat ditemui di kantor LAZ DASI NTB. Ia menerangkan, pihaknya merasa terpanggil untuk melakukan penggalangan dana untuk ambulans di pulau Sumbawa yang memiliki wilayah cukup besar. “Yang paling kita utamakan adalah di Sumbawa karena sudah ada pengurus DASI di sana, tetapi semoga bisa juga untuk di KSB,” terangnya. Hanan menceritakan ambulans yang sekarang dimiliki oleh LAZ DASI NTB juga berasal dari penggalangan dana, sumbangan pribadi serta sumbangan dana hibah pemerintah. “Kita pertama kali mengadakan penggalangan dana untuk ambulans ini di tahun 2011 di tempat yang sama dan hasilnya mampu membeli ambulans yang masih dipakai sampai sekarang,” ujarnya. Ambulans ini memang diperuntukkan bagi kaum duafa dan masyarakat tidak mampu tanpa dikenai biaya apapun. Biaya operasional, imbuh Hanan, diambil dari sumbangan yang didapat LAZ DASI NTB setiap harinya. “Ambulans kami sudah bekerja sama dengan semua rumah sakit pemerintah di tiap kabupaten/kota,” imbuhnya. Acara tabligh akbar dan malam amal nanti, tambahnya, mulanya hanya akan diadakan penggalangan saja. “Tetapi karena desakan dari banyak pihak yang kebetulan juga waktunya berdekatan makanya dirangkaikan dengan tabligh akbar,” terang Hanan. LAZ DASI NTB akan menghadirkan TGH. Muharror Mahfudz selaku pimpinan Ponpes Nurul Hakim sebagai pembicara tabligh akbar serta artis nasional, Tommy Kurniawan untuk menggaet peserta. “Kami mengundang seluruh masyarakat untuk hadir di acara besok, terutama yang berasal dari Sumbawa,” jelasnya. Pihaknya menargetkan peserta 500-1.000 orang dalam acara tabligh akbar dan malam amal besok. “Kita target Rp 250 juta untuk penggalangan dananya, itu seharga ambulans beserta isinya,” tegasnya. Dirinya juga sudah melakukan pemberitahuan tentan acara ini kepada pemerintah kabupaten Sumbawa yang disambut baik oleh mereka. (uul)

(Suara NTB/ist)

Peserta Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Aston Inn Mataram, Selasa (3/4) lalu.

(Suara NTB/ist)

Kepala BPKAD NTB H. Supran memberikan sambutan.

(Suara NTB/ist)

Sambutan Auditor Inspektorat Provinsi Kalsel, Ernandi.

(Suara NTB/ist)

Dari kanan Auditor Inspektorat Provinsi Kalsel, Ernandi, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD NTB, Drs. Azhar, M.M, Kepala BPKAD NTB, Drs. M. Supran, M.M, Kepala Bidang Pengelolaan BMD Provinsi Kalsel, Muhammad Mirhansyah, SSTP.

(Suara NTB/ist)

Sambutan Kepala Bidang Pengelolaan BMD Provinsi Kalsel, Muhammad Mirhansyah.

(Suara NTB/ist)

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD NTB, Azhar memberikan laporan.

(Suara NTB/ist)

Peserta pelatihan saat menikmati menu yang dihidangkan.

Pemda Alihkan Mata Pencaharian Nelayan Lobster Giri Menang (Suatu NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengalihkan mata pencaharian nelayan yang sebelumnya menangkap baby Lobster, menyusul adanya larangan dari pemerintah pusat. DKP juga memperoleh anggaran Rp 5 miliar dari pusat untuk membantu nelayan lobster, bantuan ini dalam bentuk budidaya ikan lele, bandeng dan rumput laut. Kepala DKP Lobar, H. Ahmad Subandi, Rabu (4/4) menyatakan, untuk mengantisipasi nelayan menangkap lobster, pihaknya tahun Lalu dibantu Rp 5 miliar. “Itu untuk budidaya ikan lele, bandeng, dan rumput laut. Ini untuk mengubah agar nelayan tidak menangkap baby lobster,” kata Subandi. Dijelaskan, bantuan yang diberikan oleh pusat berupa barang ke para nelayan. Total nelayan yang diberikan 299 orang di teluk Sepi. Bahkan budidaya ikan ini sudah panen perdana dengan hasil 4 ton. Biasanya panen empat bulan namun budidaya yang dikembangkan panen selama dua bulan. Sejauh ini , nelayan Lobar tidak ada ditangkap oleh aparat lantaran kasus penangkapan baby lobster. Biasanya nelayan yang ditangkap dari daerah lain. Nelayan Lobar sadar dengan aturan sehingga tidak berani

menangkap baby lobster. Subandi menuturkan, selain program budidaya ini pihaknya juga telah mengusulkan beberapa program untuk mengentaskan nelayan dari kemiskinan. Salah satunya bantuan sertifikat lahan nelayan. Program ini diberikan kepada nelayan, sehingga ketika butuh suntikan modal, sertifikat bisa menjadi agunan. Program lain yang diusulkan yakni progam asuransi

nelayan. Selama ini dari 5.000 nelayan, sebanyak 3.000 orang sudah diasuransikan. Biaya premi asuransi ini ditanggung oleh Pemerintah. Pihaknya juga bekerjasama dengan Kementerian ESDM mengusulkan program bahan bakar dan mendapatkan bantuan 165 paket gas. Bahan bakar gas ini jauh lebih efesien dibandingkan premium atau solar. Dari sisi keamanan juga lebih aman, sebab ka-

lau menggunakan premium rawan terbakar dan jika tumpah ke laut menyebabkan laut tercemar. Program ini diarahkan ke nelayan yang tersebar di semua kecamatan yang memiliki nelayan, khusus di kecamatan Gerung diberikan terbanyak. “Semua program ini untuk mengentaskan kemiskinan,” tandasnya. (her) H. Ahmad Subandi (Suara NTB/dok)