HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
JUMAT, 2 MARET 2018
16 HALAMAN NOMOR 02 TAHUN KE 14
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
Ali-Sakti Silaturahim di Sekotong
Ali BD di Mata Ulama
Amaq Asrul: Terapkan Konsep TGH Safwan Hakim: Tegas Pembangunan Semesta Laksanakan Syari’at Zakat PASANGAN Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Sakti, Kamis (1/3) kemarin menggelar silaturahmi dengan ribuan warga Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Ribuan warga antusias menyambut kehadiran pasangan calon nomor ururt 4 yang disingkat dengan sebutan Ali-Sakti. Kampanye dialogis pasangan calon yang maju lewat jalur rakyat ini berlangsung semarak. Masyarakat Sekotong dalam pandangan Amaq Asrul alias Amak Kake Ali ini telah terjadi perubahan pola kehidupannya. Dulunya hanya bekerja sebagai petani dan nelayan, kini juga berkembang menjadi industri pariwisata. Ali- Sakti akan hadir di tengah-tengah masyarkat memberikan solusi mengatasi semua persoalan rakyat. Termasuk dalam pengembangan usaha-usaha rakyat. Bersambung ke hal 15
Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok H. Moch Ali Bin Dachlan
Ali-Sakti, Calon Gubernur dan Wagub dari Jalur Independen, Non Partai dan Non Blok
PENGASUH Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok Barat, TGH. Safwan Hakim memiliki penilaian tersendiri terhadap sosok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul alias Papuk Abada. Dikutip dari buku karangan TGH Abd Latif, Ali BD disebut TGH Safwan merupakan sosok kepala daerah yang tegas dalam melaksanakan syariat. Utamanya syariat zakat. Pengakuan pengasuh TGH Safwan Hakim salah satu ponpes terbesar di NTB ini, ia mengenal Ali BD sejak tahun 1970 lalu. Sudah cukup lama dan dinilai telah banyak berjasa dalam pembangunan Ponpes Nurul Hakim. ‘’Sudah banyak sekali jasa-jasa Pak Ali di Ponpes, sehingga kita merasa berutang padanya,’’ tutur TGH Safwan. Bersambung ke hal 15
Simulasi pencoblosan gambar pasangan calon nomor urut 4, Ali-Sakti
Pengangkatan Seluruh Honorer Jadi PNS Tak Benar
TO K O H
BKN Surati Pemprov
Takjub KEK Mandalika MENTERI Koordinatir Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengaku takjub dengan perkembangan dan perubahan yang dialami Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Ia menilai perkembangan KEK Mandalika sangat pesat dan di luar perkiraan. Ia pun menegaskan, komitmen pemerintah pusat untuk mendukung penuh pengembangan KEK Mandalika. ‘’Luar biasa progres KEK Mandalika. Jika dibadingkan dengan kondisi satu tahun yang lalu, sekarang KEK Mandalika sudah sangat jauh berubah,’’ ungkap Luhut, saat meninjau KEK Mandalika, Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), mendapat surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait informasi pengangkatan 250 ribu honorer menjadi PNS. Informasi mengenai pengangkatan 250 ribu honorer menjadi PNS termasuk di NTB itu adalah tidak benar.
‘’Itulah yang kemarin ada surat edaran dari BKN. Menginformasikan kalau ada halhal yang seperti itu supaya segera diinformasikan kepada masyarakat bahwa itu tidak benar. Ada surat edaran dari BKN kita terima,” ujar Kepala Bidang Mutasi BKD NTB, Wahibullah, S.IP kepada Suara NTB, Kamis (1/3) siang. Ia menjelaskan, Pemprov masih menunggu alokasi atau
kuota CPNS 2018. Pemprov NTB sudah mengusulkan jumlah kebutuhan CPNS sebanyak 5.554 orang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Namun, Kemen PANRB kembali meminta daerahdaerah yang sudah mengusulkan formasi agar menghitung rasio belanja aparatur terhadap belanja publik.
Kemen PANRB akan memberikan kuota CPNS 2018 bagi daerah yang memiliki rasio belanja aparatur di bawah 50 persen. Berdasarkan hitungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD), kata Wahibullah, belanja aparatur Pemprov NTB akan mendekati 40 persen jika ada tambahan sebanyak 700 PNS. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/kir)
KO M E N TTAA R UANG hasil penjualan saham 6 persen PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) dijanjikan akan dilunasi oleh PT. Multi Capital, perusahaan Group Bakrie pada Maret ini. Sementara mengenai nasib perusahaan daerah itu setelah tak punya lagi saham di PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang dulu bernama PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) sepenuhnya di tangan tiga pemegang saham. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama PT. DMB, H. Andy Hadianto, SH, MM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (1/3) siang. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/kir)
Dijanjikan Bulan Ini DI KEK MANDALIKA - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Bingsar Panjaitan didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, serta sejumlah pejabat lainnya berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta, Pujut, Lombok Tengah, Kamis (1/3). Berita selengkapnya di halaman 15.
Solusi Ahyar untuk Perbaikan Hidup Masyarakat Pesisir Mataram (Suara NTB) – Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh menegaskan saat ini masyarakat atau nelayan di daerah pesisir masih berhadapan dengan sejumlah kesulitan
hidup. Karenanya, Ahyar menegaskan, perlu sejumlah kebijakan khusus untuk memajukan kualitas hidup para nelayan di NTB. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
H. Andy Hadianto (Suara NTB/dok)
Pembukaan Festival Hadroh oleh Ketua PBNW Hj. Siti Raehanun Zainuddin Abdul Madjid, didampingi Ketua Dewan Mustasyar PBNW. TGH. L. Gde Ali Wire Sakti Amir Murni, RTGB Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, serta Sekjen PBNW L.. Abdul Muhyi Abidin.
Hari Jadi Ke-65 NW, Rekatkan Persatuan untuk NKRI Mataram (Suara NTB) Sebanyak 60 grup memeriahkan Festival Hadroh yang di gelar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) Kamis (1/3). Bertempat di Yayasan Pondok Pesantren Darul Mujahidin NW di Mataram, festival itu menjadi rangkaian kegiatan hari jadi ke - 65 NW. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
AMAN NTB - Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh bersama para perwakilan nelayan yang tergabung dalam Jaringan Amanat Nelayan Nusa Tenggara Barat (AMAN NTB), di Pantai Gading, Mataram, Kamis (1/3)
SUARA MATARAM
SUARA NTB Jumat, 2 Maret 2018
Tingkatkan Keamanan KASUS pencurian yang menimpa kawasan kuliner Dakota, Rembiga sangat merugikan pengusaha. Seperti yang diungkapkan lurah Rembiga, Sunardi, Kamis (1/3), ada hampir 11 unit meteran air yang dicuri dan terjadi minggu kemarin. “Kami langsung melakukan pengecekan untuk melihat apakah benar kejadian itu,” jelasnya saat ditemui. Akibat pencurian ini, para pengusaha yang memiliki lokal ruko di daerah terse(Suara NTB/uul) Sunardi but mengalami kerugian. “Kejadiannya saat malam menjelang subuh, saat kondisi di sana cukup sepi,” kata Sunardi. Tetapi ia menyayangkan para korban yang tidak segera melaporkan ke pihak berwajib atas insiden tersebut. “Saya tanya kenapa ke mereka alasan tidak melapor, karena ini kan cukup banyak yang kena,” tambahnya. Para korban, imbuh Sunardi, mengaku enggan melapor karena pasti urusannya akan lama dan menyita waktu. “Jadi mereka lebih memilih untuk mengganti dengan meteran air baru,” jelasnya. Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk masalah harga yang akan dibayarkan oleh pengusaha saat memasang meteran baru. “Dari hasil koordinasi saya, PDAM bilangnya bayar Rp 250 ribu tetapi pengusaha yang sudah bayar, mereka bayar sebesar Rp 400 ribu,” terangnya. Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, dirinya meminta agar pelaku usaha di kawasan ruko tersebut saling bekerjasama untuk menjaga keamanan. “Kan di sana tidak ada rolling door-nya juga tidak ada yang jaga saat malam, sepi jadinya,” kata Sunardi. Ia menginginkan agar pengusaha mempekerjakan setidaknya satu atau dua pihak keamanan yang dapat menjaga keamanan ruko tersebut. “Setidaknya bisa bergantian untuk berjaganya agar tidak kosong,” terangnya. Dengan adanya itu, nantinya ia mengharapkan tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang. (uul)
Dishub Harus Tegas ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., angkat bicara mengenai parkir ilegal di depan Kantor Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kota Mataram. Dia mengatakan, Dishub Kota Mataram harus tegas menyikapi keberadaan parkir liar ini. Karena bagaimanapun, retribusi yang dipungut dari parkir tersebut, jelas tidak masuk ke kas daerah. ‘’Menarik parkir itu kan (Suara NTB/fit) harus ada izinnya untuk daerMisban Ratmaji ah-daerah yang memungkinkan untuk menyelenggarakan parkir. Selama ada izin ya silakan saja nanti dikeluarkan oleh Perizinan yang berkoordinasi dengan dan semuanya itu harus masuk ke dalam kas daerah,’’ terangnya kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (1/3). Misban tidak mempermasalahkan pihak-pihak yang ingin mengelola parkir di baik di perkantoran, BUMN dan tempat-tempat lainnya. Namun, pihak yang ingin mengelola parkir tersebut harus sudah mengantongi izin. Sehingga pendapatan yang masuk ke kas daerah nantinya jelas. Apakah berbentuk retribusi parkir ataupun pajak parkir. ‘’Ya seperti di bank-bank. Tempat parkir khusus ya bisa, itu kan dikelola oleh pihak swasta,’’ katanya. Apapun bentuk pungutan itu, yang penting itu masuk ke kas daerah. Terkait pernyataan Sekretaris Dishub Kota Mataram, Drs. Cukup Wibowo, M.MPd., yang menyebutkan bahwa kantor pemerintahan tidak boleh dipungut parkir, menurut mantan Ketua Pansus Parkir DPRD Kota Mataram ini, idealnya seperti itu. ‘’Sebenarnya tidak ada parkir di sana (Depan Kantor Dukcapil) Kota Mataram, juga tidak apaapa. Tapi ini kan ada pungutan dan tidak masuk ke kas daerah,’’ ucapnya. Apalagi seperti diketahui, yang melakukan pungutan retribusi parkir di depan kantor Disdukcapil Kota Mataram adalah jukir liar. ‘’Makanya, selama ada pungutan, harus ditertibkan,’’ pintanya. Politisi PKPI ini mengatakan, penyelenggaraan parkir liar di depan Kantor Disdukcapil Kota Mataram bisa saja dilegalkan dengan cara mengajukan izin. Sebagai konsekuensi dikeluarkannya izin, nantinya Pemkot Mataram jelas harus menyiapkan tempat parkir. ‘’Daripada sekarang bertentangan dengan hukum karena terjadi pungutan-pungutan yang ilegal,’’ katanya. Artinya, kata Misban, kalau memang di sana akan disterilkan, Dishub harus menegaskan bahwa di sana bebas parkir yang dibarengi dengan penertiban jukir liar tersebut. (fit)
Mohan Tak Ingin Ada Kekosongan Jabatan Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan agar pengisian jabatan segera dilaksanakan. Ia tidak ingin kekosongan jabatan ini mengganggu program dan terputusnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). “Pengisian kosong harus cepat. Nanti terjadi koordiniasi terputus sehingga harus cepat diisi,” kata Mohan, Kamis (1/ 3). Dua jabatan struktural eselon II bakal kosong, yakni Asisten II dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bahwa Wartan, SH.MH., memasuki masa pensiun awal Juni mendatang. Sedangkan, Drs. H.L. Junaidi akan purnatugas awal April mendatang. Mohan sudah meminta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mengkonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apakah bisa dilakukan pengisian dan dilakukan seleksi terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi pratama. “Saya sudah minta Pak Sekda menanyakan soal itu ke Kemendagri,” tambahnya. Selain dua jabatan eselon II, kekosongan jabatan banyak terutama di kelurahan - kelurahan. Diakui, sejumlah lurah mengeluh jabatan strategis seperti Kepala Seksi (Kasi) kosong, sehingga mempengaruhi pelayanan ke masyarakat. Masukan ini harus ditindaklanjuti, sehingga program di kelurahan berjalan dengan baik. Dan, masyarakat juga dapat terlayani. “Lurah ini sudah ada yang pada ngeluh nih,” ujarnya. Apakah tim pansel yang digunakan sama seperti seleksi sebelumnya? Mengenai hal itu, Mohan belum berani memastikan. Yang penting sudah ada titik terang dari Kemendagri diperbolehkan atau tidak melaksanakan pansel. “ Timnya nanti kita lihat,” jawabnya. (cem)
Halaman 2
Reses DPRD Kota Mataram Gunakan Pola Non Tunai Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram segera memasuki masa reses atau penyerapan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (dapil) masing-masing. Jika sebelumnya masing-masing anggota Dewan diberikan dana tunai secara gelondongan, mulai tahun 2018 ini, terkait reses, anggota Dewan tidak lagi berurusan dengan uang secara tunai. Meskipun jatah reses masing-masing anggota Dewan sekitar Rp 45 juta, namun anggaran tersebut akan dibelanjakan oleh pihak Sekretariat DPRD Kota Mataram. Anggota Dewan yang akan reses tinggal menunjuk rumah makan tempat pembelian makanan maupun snack yang akan digunakan dalam kegiatan reses tersebut. Pola ini rupanya membuat ‘’galau’’ sejumlah anggota Dewan. Anggota Dewan yang enggan disebutkan namanya kepada Suara NTB mengungkapkan bahwa pola reses non tunai ini, akan menyulitkan. ‘’Nanti yang kita undang 100 orang tapi yang datang cuma setengahnya, sementara makanan sudah dibeli sesuai jumlah tamu Lalu Aria Dharma BS yang direncana-
kan hadir. Kan nanti jadi mubazir,’’ katanya. Belum lagi sebagai utusan partai politik di parlemen sewaktu-waktu bisa saja mendapat tugas mendadak dari partai. ‘’Terus nanti reses sudah dijadwalkan tibatiba saya diperintahkan partai ke Jakarta, lalu bagaimana pertanggungjawaban reses saja,’’ tanyanya. Dikonfirmasi terpisah di ruang kerjanya, Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., kepada Suara NTB Kamis (1/3) kemarin membenarkan bahwa mulai tahun 2018 ini, semua pembayaran menggunakan pola non tunai. Termasuk pembiayaan reses. Dia membantah bahwa pola non tunai ini
lebih rumit ketimbangan pola tunai. ‘’Peraturan Walikota menyatakan bahwa transaksi Rp 1 juta ke atas adalah non tunai,’’ sebutnya. Komponen reses ini banyak mengundang masyarakat yang berkaitan dengan makan minum. ‘’Disampaikan oleh auditor Inspektorat kemarin, karena di DPA tercantum 40 orang kali sekian, jadi harus dipecah satu satu orang. Nah itu yang bikin kami plong kemarin,’’ ujar Aria. Reses kali ini pada prinsipnya sama dengan reses pada tahun tahun sebelumnya. ‘’Pembayarannya saja yang non tunai. Jadi kita tidak menabrak aturan dan kedua tidak menyulitkan reses,’’ cetusnya. Pengadaan makan minum, dan lain-lain tetap dilakukan oleh anggota Dewan masing-masing, tetapi sepengetahuan sekretariat DPRD Kota Mataram. Oleh karena itu, kata Aria, satu minggu sebelum reses dilaksanakan, pihak Sekretariat harus sudah menerima data ru-
mah makan yang ditunjuk sebagai tempat pembelian komponen makan minum. ‘’Jadi seminggu sebelum reses itu kami harus sudah full data,’’ imbuhnya. Pihak Sekretariat harus sudah mengantongi jadwal reses, mulai dari hari pertama hingga hari keenam. ‘’Karena ini nantinya berkaitan dengan sewa tempat,’’ imbuhnya. Sehingga dari pihak Sekretariat bisa menyiapkan pendampingan untuk kegiatan reses tersebut. Seperti diketahui komponen yang biayai dalam reses adalah, makan minum. ‘’Makan ini terdiri dari dua, nasi kotak dan snack,’’ sebutnya. Tiga komponen lain adalah sewa tempat tempat, sewa sound system dan pembelian ATK (alat Tulis Kantor). Sementara itu, 40 anggota DPRD Kota Mataram dijadwalkan melaksanakan kegiatan reses pada tanggal 15 Maret – 22 Maret 2018. ‘’Tanggal 16 dan 17 Maret itu mereka libur Nyepi,’’ pungkasnya. (fit)
(Suara NTB/dok)
UPTD Perparkiran Benahi Kebocoran Parkir Mataram (Suara NTB) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mataram, mulai melakukan pembenahan terhadap kebocoran titik parkir. Pembenahan ini seiring dengan target pendapatan asli daerah (PAD) retribusi parkir tepi jalan umum mencapai Rp 10 miliar. Target pendapatan bruto Rp 10 miliar diamini oleh Kepala UPTD Perparkiran, Arifiawan Marjun, Kamis (1/3). Dari pengalaman di 2017 pendapatan parkir melampui target dari Rp 1,8 miliar menjadi Rp 2 miliar lebih. Apa ditargetkan Kadishub, Drs. H. Khalid kata dia, tentu berdasarkan perhitungan dan potensi titik parkir lainnya. “Kalau saya sih mengamini apa disampaikan Pak Kadis. Sekarang ini saya lebih banyak memberikan penyuluhan ke juru parker (jukir),” katanya. Menurutnya, pendekatan persuasif ke jukir dinilai sangat penting. Pihaknya ingin menyentuh kesadaran para jukir menyetorkan pendapatan mereka secara jujur.
Karena, kebocoran terjadi pada tingkat jukir. Dia mencontohkan satu titik parkir minimal kendaraan parkir 30 - 50 per hari. Artinya, jukir mendapatkan Rp 30 - 50 ribu. Seharusnya, retribusi disetorkan ke daerah sekitar Rp 9.000 - 15.000 per hari. ‘’Karena rata - rata perhari kendaraan parkir di satu titik itu bisa capai 50 kendaraan,” sebutnya. Kesadaran lain perlu diterapkan kata dia, jukir harus menggunakan karcis. Penggunaan karcis lebih mudah mengontrol berapa bongkol karcis habis dan pendapatannya. Dari itu, pihaknya bisa mengevaluasi tingkat kejujuran jukir selama bekerja. “Surat tugas berlaku enam bulan sekali. Kalau mereka tidak jujur bisa tidak diperpanjang,” tegasnya. Arif yang baru dua pekan dilantik sebagai Kepala UPTD Perparkiran meminta partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak meminta bukti karcis saat parkir. Hal ini sebagai bukti sekaligus peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (cem)
Penurunan Angka Kemiskinan
OPD Belum Optimal Lakukan Koordinasi Mataram (Suara NTB) Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram relatif melambat. Persentase penurunannya 0,25 persen. Hal ini disebabkan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program dari masing - masing organisasi perangkat daerah. “Komitmen sih ada. Tapi belum optimal saja,” kata Kepala Dinas Sosial, Baiq Asnayati dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (1/3). Menurutnya, penurunan angka kemiskinan ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke Dinas Sosial saja. Tetapi perlu kerja bersama antara instansi teknis dan stakeholder lainnya. Disos tetap mengintervensi melalui program pemberdayaan serta pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha ke masyarakat. Intervensi anggarannya pun melalui kegiatan berbasis data terpadu. “Tahun ini kita memberikan bantuan keluarga miskin etalase dan modal Rp 1 juta untuk 30 orang,” sebutnya. Dalam rangka penurunan angka kemiskinan Pemerintah
Pusat mengintervensi melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan. Bantuan PKH dijatahkan dari Kementerian Sosial bagi 25 ribu jiwa. Pihaknya baru mendapatkan angka rill dari Kemensos sejumlah 2.748 jiwa yang terdiri dari PKH dan non PKH. “PKH dapat Rp 1,8 juta lebih. Kalau ada anggota keluarga disabilitas dapat tambahan. BPNT Rp 110 ribu per bulan,” sebutnya. Asna menyadari laju pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan. Tetapi tidak sepadan dengan penurunan angka kemiskinan. Menurut dia, peran Dinas Tenaga Kerja sangat penting yang nantinya disinergikan dengan data basis terpadu. Asna menilai tim koordinasi penanggulangan kemiskinan perlu duduk bersama mengevaluasi penurunan kemiskinan. Pihaknya secara berkala turun memverifikasi kembali masyarakat miskin. “Tim kami turun memverifikasi dampak bantuan sudah kita berikan. Ada perubahan apa tidak,” tandasnya. (cem)
(Suara NTB/cem)
KONSEP MALIOBORO - Sejumlah kendaraan melintas di ruas jalan padat di kawasan Cakranegara, Kamis (1/3). Satker PBL berencana menata kawasan Cakranegara seperti di Malioboro, Yogyakarta.
Kawasan Cakranegara akan Ditata Seperti Malioboro Mataram (Suara NTB) Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan akan melakukan penataan terhadap kawasan bisnis Cakranegara. Penataan ini seperti kawasan wisata Malioboro di Yogyakarta. Kepala Satker PBL, Ika Sri Risky, Kamis (1/3) menjelaskan, lokasi yang akan dikerjakan tahun 2018 ini yakni penataan koridor di Jalan Sultan Hasanuddin - Selaparang. Karena kawasan Cakranegara dikenal sebagai pusat bisnis dan kuliner secara nasional bahkan internasional, sehingga penataan ini mendukung kegiatan pariwisata di Mataram. “Sekarang kita lihat Kota Mataram belum ramah terhadap penyandang disabilitas,” kata Ika. Persyaratan penataan kawasan Cakranegara dengan konsep Malioboro harus bebas dari parkir. Pemkot Mataram diminta menyiapkan space khusus sebagai lahan parkir di kawasan Jalan AA Gde Ngurah dan Mayura. Sehingga, masyarakat berbelanja ke toko cukup berjalan kaki sambil menikmati suasana Cakranegara. Sejauh ini, ia melihat kondisi Cakranegara semrawut pada jam - jam sibuk. Apalagi saat bulan puasa maupun
menjelang lebaran. “Intinya komitmen Pemda untuk mengembangkan kegiatan bisnis,” imbuhnya. Untuk penataan kawasan ini, Satker PBL akan menggelontorkan anggaran Rp 25 miliar. Tahap pertama dana dimiliki Rp 5 miliar. Anggaran ini sebagai tahap awal menata pedestrian di kawasan tersebut. “Potensinya sangat besar. Apalagi terdapat bangunan cagar budaya,” ujarnya. Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memastikan bahwa rencana program ini akan berjalan sesuai skenario. Tetapi tidak mudah melakukan itu, karena karakteristik kawasan Cakranegara sangat padat. Ia mencontohkan ketika melakukan revitalisasi besar - besaran. Diinisiasi mengurai kemacetan dengan melakukan rekayasa jalan. Itupun menimbulkan resistensi. “Saya terus didesak membuka jalur seperti semula. Alasannya pedagang tidak ada pembeli,” keluhnya. Perbaikan dengan skema modern tak dipungkiri menimbulkan persoalan sosial. Mohan meminta waktu mencerna dan menimbang skenario tersebut. Bagaimana pun juga kawasan Cakranegara meru-
pakan kantong parkir dan PKL. Bukan berarti ini sebagai proses pembiaran. Pendekatan modern tidak ideal jika dipaksakan. Justru, pedestrian dijadikan kantong parkir. “Walaupun ini berat, tapi diharapkan tidak mengendorkan untuk mengintervensi,” tambahnya. Setelah pembahasan bersama Satker PBL, Mohan langsung menggelar rapat terbatas dengan Asisten II Setda Mataram, Wartan, Kadis PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura, Dinas Perdagangan, Satpol PP serta camat dan lurah se - Cakranegara. Dari rapat terbatas itu, Mohan memerintahkan dibentuk tim dan mengambil skenario untuk bisa sosialisasi dan mencari peluang terhadap jalan keluar khususnya PKL dan kantong parkir. Walikota tidak ingin rencana baik ini gagal, sehingga harus didukung oleh masyarakat. Waktu selama 20 hari diberikan oleh Satker PBL. Tim diminta bekerja cepat untuk bisa mencari peluang agar program berjalan efektif. “Satker saya kira memahami persoalan sosial. Pendekatan konsep secara modern ada hal - hal sosial yang akan muncul,” demikian ujarnya. (cem)
Penyelesaian Aset ”Shopping Center” Belum Jelas
(Suara NTB/cem)
BELUM JELAS - Aset Shopping Center di depan eks RSUP NTB, belum ada kejelasan. Tim sedang bekerja menelusuri kronologis perpindahan aset itu dari hak guna bangunan menjadi hak milik.
Mataram (Suara NTB) Penyelesaian aset shopping center di Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram hingga kini belum ada kejelasan. Tim penelusuran aset sejak 2017 lalu bekerja, tapi tak ada hasil. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengaku belum mendapatkan laporan terkait perkembangan penyelesaian aset tersebut. Tim penelusuran aset dibentuk sedang bekerja mencari benang merahnya.”Sampai sekarang belum ada laporan,”kata Sekda, Rabu (28/2). Sekda belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai progres penyelesaian aset tersebut. Pihaknya menunggu seperti apa status aset yang dulunya pasar tradisional tersebut. Aset shopping center disinyalir telah beralih tangan, dari hak pengelolaan lahan menjadi hak milik. Perubahan status aset itu tak diketahui persis. Warga yang menempati lokasi itu telah lama memiliki sertifikat atas nama peroran-
gan. Pemkot Mataram berupaya mencari titik terang mengenai status aset yang diserahkan oleh Pemkab Lombok Barat pada tahun 1994 silam. HPL diminta sejak 2017 lalu, belum diberikan oleh Bagian Aset Pemkab Lobar. Padahal, HPL ini akan memberikan titik terang mana saja lahan milik pemerintah dan milik perorangan. Selain meminta HPL, Pemkot Mataram khususnya Badan Keuangan Daerah telah mengkonfrontir pemilik toko. Sejumlah warga menunjukkan sertifikat atas nama pribadi. Sedangkan warga lainnya tidak berkesempatan hadir. Dari keterangan warga ini akan dijadikan bahan mendalami proses peralihan aset tersebut. Wakil Walikota Mataram (kini Plt Walikota) H. Mohan Roliskana dikonfirmasi sebelumnya, menegaskan bahwa Pemkot tidak pernah merasa menjual aset miliknya. Kalaupun dijual harus melalui mekanisme panjang dan persetujuan Dewan. Ia meminta tim segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar jelas duduk persoalannya. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Jumat, 2 Maret 2018
Halaman 3
Tertinggi di Indonesia, Penurunan Pendapatan Petani NTB Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingginya angka penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi NTB. Penurunannya bahkan tercatat sebagai penurunan tertinggi di Indonesia. Dalam rilis yang disampaikan resmi oleh Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih di kantornya, Kamis (1/ 3) kemarin, Februari 2018 tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 110,58. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 81,23. Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 92,35, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 120,17 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 104,30. Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 112,01 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 91,80 Secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 106,02 yang berarti NTP Bulan Februari 2018 mengalami penurunan 1,66 persen bila dibandingkan dengan Bulan Januari 2018 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 107,81. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Bulan Februari 2018 sebesar 116,11 atau menurun 0,81 persen dibandingkan dengan Bulan Januari 2018 sebesar 117,05 persen. “Sebagian besar NTUP bernilai di atas 100 kecuali untuk subsektor hortikultura yang hanya 92,28. NTUP sub sektor lainnya masing-masing sebagai Peternakan (133,47), Tanaman Pangan (117,31), Perikanan (114,31) dan Tanaman Perkebunan Rakyat (104,79),” kata Endang. Dari 33 Provinsi yang dilaporkan pada bulan Februari
2018, terdapat 14 provinsi yang mengalami peningkatan NTP dan 19 provinsi mengalami penurunan NTP. Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Riau yaitu sebesar 1,16 persen, sedangkan penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi NTB yaitu sebesar (1,66) persen. Umumnya, faktor yang mempengaruhi penurunan NTP, indeks harga yang diterima petani pada sub kelompok padi dan sub kelompok palawija mengalami penurunan dibandingkan bulan lalu. Hal ini disebabkan menurunnya harga penjualan jagung, kacang tanah, ubi jalar, gabah dan ketela pohon. Demikian pula halnya dengan Indeks yang dibayar petani (Ib) yang mengalami peningkatan 1,12 persen, peningkatan ini diakibatkan meningkatnya indeks Konsumsi Rumah tangga sebesar 1,39 persen dan yang dipergunakan untuk pembelian bahan makanan. Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura (NTPH) pada Bulan Februari 2018 mengala-
mi penurunan sebesar (2,94) persen. Disebabkan karena indeks harga yang dibayar petani lebih tinggi daripada indeks yang diterima petani yaitu masing-masing sebesar 1,04 persen dan (1,94) persen. Indeks yang diterima (It) sub kelompok sayur-sayuran dan sub kelompok buah-buahan mengalami penurunan masingmasing (2,55) persen dan (1,14) persen yang disebabkan menurunnya harga wortel, kentang, bawang daun, bawang merah, kol/kubis, melon, manggis, pisang, pepaya, duku/langsat. Indeks yang dibayar petani (Ib) subsektor hortikultura meningkat 1,04 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya indeks konsumsi rumah tangga 1,30 persen yang digunakan untuk pembelian pada beberapa sub kelompok seperti terung, tomat sayur, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bayam, bahan agar-agar, rokok putih filter, rokok kretek filter, kopi instant, pasir, korek api gas, bola lampu, ongkos ojek motor. (bul)
Terancam Punah, 5.000 Sepat Mutiara akan Dilepas Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB akan melepas 5.000 sepat/kerang mutiara. Pelepasan calon indukan dilakukan untuk menjaga mutiara dari kepunahan. Berdasarkan laporan dari stakeholder, jumlah sepat mutiara yang tersedia di alam sangat terbatas. Persoalan ini berpotensi menggerus brand NTB sebagai penghasil mutiara kelas dunia. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mengambil kebijakan untuk mempertahankan kelestariannya. Pelepasan 5.000 sepat mutiara yang dididatangkan langsung dari Balai Pengembangan Budidaya Ikan Pantai, sebagai UPT milik dinas yang ada di Sekotong, Lombok Barat. Ini mengambil lokasi di perairan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Disekitar objek wisata Pulau Kenawa. Pelepasan akan dilakukan pada pertengahan bulan ini, kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Ir. Beni Iskandar di Mataram, Kamis (1/3) kemarin. Beni menyebut sepat mutiara calon indukan yang dilepas ini, selanjutnya akan diserahkelolakan kepada kelompok pengawas masyarakat di wilayah setempat. “Pokmaswas yang akan mengawasinya langsung. Kalau sudah siap indukannya, bisa diam-
Beni Iskandar (Suara NTB/bul)
bil dan disuntikkan. Masyarakat yang akan memanfaatkannya,” ujarnya. Beragam cara dilakukan pemerintah mengintervensi agar produksi mutiara tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Salah satunya dengan memberikan izin kepada investor-investor yang bersedia membudidayakan mutiara. Sebelumnya Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si menyebut ada lima perusahaan yang ingin mengembangkan investasi budidaya mutiara di NTB. Kelima perusahaan itu sedang menunggu kepastian pemerintah. Perusahaan tersebut sebagian perusahaan baru yang mengajukan izin berinvetasi di sector kelautan ini. Ada juga perusahaan pembudidaya mutiara yang sudah berinvestasi di NTB, dan ingin mengembangkan budidayanya. Ada sebanyak 15 perusahaan yang saat ini masih aktif melakukan budidaya. Kemungkinan Dinas Kelautan Perikanan NTB memberikan rekomendasi cukup terbuka. Alasan kepala dinas, selama syarat-syaratnya memenuhi ketentuan. Investasi di sektor kelautan akan memiliki kepastian hukum tetap. Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Dimana investor nantinya dalam melakulan pemanfaatan ruang laut, ada izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang laut yang diatur pemerintah. Tahun ini target produksi mutiara diharapkan mencapai 450 Kg tahun ini. Atau naik sebesar 7 persen dari biasanya produksi sebanyak 350 Kg. Untuk meningkatkan produksi mutiara ini, intervensi lainnya dilakukan dengan mekansime pembenihan yang dulunya pembentukan mutiara hanya mengandalkan proses alamiah, dipercepat dengan menyuntikkan benda (nucleus) ke dalam daging (cangkang) kerang mutiara. Nucleus (bijih plastik) itulah yang lama-kelamaan diselimuti berlapis air liur kerang mutiara dan membesar menjadi mutiara. Butuh waktu sampai 4,5 tahun untuk satu kerang menghasilkan biji mutiara. (bul)
(Suara NTB/bul)
SEPATU RANGRANG - Ditengah gempuran sepatu-sepatu impor, pengusaha lokal di Lombok menggagas pembuatan sepatu dengan motif tenun Rangrang. Ini membuat sepatu buatan salah satu pengusaha lokal di Lombok ini berbeda degan sepatu pabrikan.
Imigrasi Bantah Dugaan Pungli di LTSA Loteng Mataram (Suara NTB) Kantor Imigrasi Mataram menindaklanjuti laporan dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Lombok Tengah yang dilayangkan oleh salah satu Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) di Mataram. Para pihak diklarifikasi. Para pihak itu diantaranya, Kepala Unit layanan Imigrasi di LTSA Lombok Tengah, inisial DI. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Tengah. Termasuk dengan memanggil pelapor, Direktur Utama PT. Cahaya Lombok, Irene Yanti Manuwu dari PPTKISnya. Pasca terkirimnya laporan resmi terkait maladministrasi di LTSA Lombok Tengah, yang dialamatkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) Provinsi NTB, dengan ditembuskan Ketua KPK di Jakarta, Kepala Ombudsman RI di Jakarta, Ketua DPR-RI di Jakarta, Ketua Komisi V DPRD NTB, Kepala Ombudsman RI di Mataram, Kepala Kantor LTSA Lombok Tengah, Kepala BNP2TKI di Jakarta, Kepala BP3TKI di Mataram, serta Kepala Kantor Imigrasi Mataram. “Pimpinan kami sudah mengerahkan kami ke Lombok Tengah untuk mengklarifikasi Kepala Unit Pelyanan Imigrasi di LTSP Lombok Tengah, Kepala Dinas Naketrans Lombok Tengah, dan kepada PPTKIS lainnya,” kata Ke-
pala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Mataram, Ramdhani. Ia didampingi I Made Surya Artha, salah satu PPNS di Kantor Imigrasi Mataram. Pembatasan pengajuan dokumen calon TKI maksimal 10 dokumen sehari. Sementara perusahaan harus menyelesaikan minimal 20 dokumen calon TKI sehari. Penyelesaian proses cetak paspor melebihi batas waktu yang ditentukan oleh LTSA (empat hari). Persoalan ketenagakerjaan yang dialami oleh PPTKIS ini, diduga lantaran ketidaksediaan pihak perusahaan membayar proses dokumen calon TKI, Rp 75.000 per dokumen calon. Ramdhani di ruang kerjanya, Kamis (1/3) kemarin menjelaskan, dari klarifikasi yang dilakukan kepada para pihak, tidak benar sangkaan yang tercantum dalam laporan dari PPTKIS ini. “Kalaupun itu benar, mana buktinya, tunjukkan kepada kami, biar kami juga memprosesnya,” kata Ramdhani. Dia membantah pungutan Rp 75.000/dokumen calon TKI di LTSA Lombok Tengah, untuk menggaji honorer yang terlibat di dalamnya. Imigrasi, katanya, tidak menempatkan honorer
di sana. Pengaturan kuota pelayanan, lebih karena terbatasnya peralatan pendukung pelayanan. “Kan tidak PT. Cahaya Lombok saja yang dilayani. Sementara peralatan pendukung sangat terbatas. Agar semua PPTKIS dapat bagian, harus bagi rata dibatasi. Dalam sehari layanannya untuk 30 dokumen. 40 itupun sudah sangat dipaksa,” demikian Ramdhani. Sementara itu, Direktur Utama PT. Cahaya Lombok, Irene Yanti Manuwu tak mainmain dengan persoalan ini. Ia telah melayangkan laporan resmi kepada Ombudsman RI Perwakilan NTB di Mataram. Laporannya tetap sama, seperti yang disampaikan tertulis kepada Dinas Nakertrans Provinsi NTB. (bul)
Ramdhani (Suara NTB/bul)
PPTKIS Pertanyakan Lambatnya Penerbitan Paspor CTKI Mataram (Suara NTB) Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mempertanyakan lambannya proses penerbitan paspor bagi calon TKI. Kendala ini berpotensi menghambat pemberangkatan calon TKI prosedural. Direktur Utama PT. Cahaya Lombok, Irene Yanti Manuwu kembali mempertanyakan soal ini. Alasannya, animo masyarakat menjadi calon TKI, tidak berimbang dengan proses penyelesaian dokumen mereka menjadi calon
TKI legal. Akibatnya, tidak sedikit yang menarik dokumen, kemudian memilih menggunakan paspor umum untuk berangkat. Artinya, contoh kasus ini akan berpotensi memicu bertambahnya jumlah TKI ilegal. Ditemui di Mataram, Kamis (1/3) kemarin, Irene menjelaskan animo masyarakat menjadi TKI belakangan ini cukup tinggi. Awal tahun ini saja perusahaannya menerima berkas pengajuan menjadi calon TKI hampir 500-an. Sementara tahun 2017 lalu,
PT. Cahaya Lombok memberangkatkan 1.888 calon TKI untuk bekerja di Malaysia. Dari jumlah itu, lebih dari 300 orang yang pemberangkatannya terpaksa ditunda karena kelengkapan dokumen. “Persoalannya karena proses paspor yang lambat,” katanya. Pemerintah telah memfasilitasi terbentuknya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Hajatan pemerintah adalah memangkas panjangnya birokrasi dan mempercepat penyelesaian dokumen. Targetnya selesai 4 hari. Efisiensi waktu yang dijanjikan pemerintah tak sesuai dengan realitas. “Bahkan bisa sampai sebulan paspor ke luar. Akhirnya banyak yang menarik berkasnya dari kami, dan membuat paspor t umum,” imbuhnya. Khusus untuk LTSA di Kabupaten Lombok Tengah, pembuatan dokumen CTKI dibatasi. Untuk foto pembuat
paspor, layanannya hanya dua kali seminggu dibatasi kepada PPTKIS. Sekali layanan juga dibatasi untuk 15 dokumen. Harapannya, agar pemerintah memperhatikan persoalan ini guna meminimalisir membengkaknya jumlah TKI ilegal. Kendala ini juga diperjelas oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Mataram, Ramdhani. Pembatasan dokumen kepada PPTKIS lebih karena banyaknya jumlah PPTKIS yang mengajukan proses yang sama. Sementara di LTSA sendiri perangkatnya sangat terbatas. Untuk alat scan pembuatan paspor, yang ada di LTSA Lombok Tengah itupun diperpinjamkan oleh Imigrasi. Seharusnya, pemerintah daerah yang memfasilitasi kelengkapan pelayanan secara paripurna sebelum LTSA dibuka. “LTSA di Lombok Timurpun mangkrak, karena tidak ada alatnya. Ini proyek mercusuar, namanya menggema tetapi tidak memiliki peralatan,” kata Ramdhani. Alat yang digunakan itupun sudah bekerja cukup optimal. Misalnya dalam sehari kemampuan layanan sampai 30 dokumen, namun dipaksa menjadi 40 dokumen. hal itu untuk memenuhi pelayanan yang berkeadilan. “Semuanya tumpah ke Lombok Tengah. Dari KLU, Lombok Tengah sendiri, dari Lombok Timur. Harusnya begitu LTSA dibuka semua alat-alatnnya sudah tersedia. Termasuk tenaga teknisnya. Itu yang sediakan pemerintah daerah. (bul)
SUARA NTB Jumat, 2 Maret 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
KLU Kekurangan 2.500 PNS
Pemda Targetkan Pemenuhan Kuota Tiga Tahap Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)secara resmi telah mengusulkan jumlah kuota CPNS ke pemerintah pusat sebanyak 578 orang pada tahun 2018 ini. Terhadap kebutuhan CPNS tambahan sebanyak 2.500-an berdasarkan analisis beban kerja, maka Pemda KLU menargetkan pemenuhan seluruh kuota berlangsung dalam 3 tahap. “Kita mengusulkan 578 orang CPNS, nanti yang diterima berapa ya kita serahkan ke pusat, tapi kita berharap yang diterima banyak. Memang kekurangan PNS kita 2.500-an, pemenuhan itu kita bagi dalam 3 tahapan,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. M. Najib, M.Pd., Kamis (1/3). Melalui usulan CPNS tahun ini, BKD Lombok Utara telah mengirimkan usulan melalui formasi umum di mana mereka yang akan diterima nanti akan direkrut melalui tes. Formasiformasi umum meliputi, tenaga dokter, bidan perawat, dan guru, serta pelaksana. Selain itu, diantisipasi pula penerimaan formasi khusus melalui kemen-
terian terkait, seperti Kementerian Kesehatan. Dengan harapan, apabila terdapat penerimaan, maka KLU setidaknya sudah mengajukan permohonan penerimaan pegawai. Menurut Najib, dengan asumsi diterimanya seluruh usulan sebanyak 578 orang tersebut, maka sisa beban kerja akan diusulkan untuk dipenuhi pada tahun berikutnya. Beban kerja yang ada sejauh ini masih mengandalkan peran tenaga dari unsur tenaga kontrak. “Usulan 2.500 itu 3 tahap, menyesuaiakn dengan anggaran daerah. Pusat juga minta kita menyampaikan tentang kekuatan anggaran daerah, perbandingan antara belanja pegawai dengan belanja publik. Dari syarat itu kita sudah terpenuhi walaupun bertam-
bah 578 orang,” jelasnya. Dikuatkan Sekretaris BKD PSDM KLU, Masjudi Ashari, SE. MM., mengatakan usulan CPNS tinggal menunggu respons pusat pada bulan Mei mendatang. Dibandingkan tahun sebelumnya, rekrutmen kali ini sedikit berbeda. Di mana sistem seleksi menggunakan CAT berbasis komputer baik seleksi kompetensi dasar (SKD) maupun seleksi kompetensi bidang (SKB). Sampai 2017 lalu saat proses uji coba berjalan, Pemda KLU sudah siap dengan kelengkapan tes untuk jabatan fungsional (jafung), termasuk dokter, guru dan lainnya. Kesiapan ini tidak lepas soal TKB yang berasal dari dinas Pembina. Untuk jabatan lain yang belum siap kelengkapannya kemungkinan ada pem-
batasan penetapan kuota terkait dengan formasi yang disetujui oleh Kemenpan. “Kalau peluangnya sih masih sedang dalam proses masa persiapan. Informasi penetapan kuota kemungkinan bulan Mei, kalau semua sudah dianggap relatif siap. Kalau belum kan bisa molor tergantung kesiapan pusat,” ujarnya. Menjadi maslaah di KLU, kata dia, adalah tes untuk jabatan pelaksana. Soal-soal TKB yang disiapkan disiapkan harus sama banyak dengan jumlah tenaga kompetensi yang dibutuhkan. “Kalau kita usulkan 100 jabatan, maka kita harus siapkan 100 jenis soal, itu masalahnya. Makanya sekarang masih dalam penyiapan itu. Informasi dari Kemenpan yang relatif sudah siap baru soal untuk jabatan fungsional,” sebutnya. Selain itu, pemerintah pusat juga masih harus mengidentifikasi kesiapan pelaksanaan tes di daerah. Pasalnya pelaksanaan tes CAT yang sudah siap di NTB baru di lingkup Pemprov NTB dan
CAT BKN. Besar kemungkinan 2 lokasi itu saja yang akan dipakai. Situasi ini berbeda dari sebelumnya di mana KLU masih bisa menggunakan PUK UKG LPMP. Guru dan Tenaga Kesehatan Sementara di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), pengusulan CPNS Lotim yang didominasi tenaga guru dan kesehatan hingga saat ini belum dapat respons dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Sampai saat ini kita masih menunggu jawaban dari Kemenpan-RB. Sebelumnya kita harapkan pada bulan Februrari sudah ada jawaban, namun sampai sekarang belum ada,” terang Kasi Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, H. Bahrain, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (1/3). Untuk Kabupaten Lotim, diusulkan sebanyak 4.992 formasi. Dari jumlah itu, yang paling dibutuhkan atau dominasi oleh tenaga guru dan medis. “Yang
(Suara NTB/yon)
H. Bahrain jelas kita usulkan, mendominasi adalah tenaga guru baik SD maupun SMP. Kedua tenaga medis, ketiga tenaga teknis lainnya,” ujarnya. Terkait dengan belum adanya jawaban itu, ia mengingatkan supaya para honorer dan pencari kerja khususnya di Kabupaten Lotim agar tidak mudah terpengaruh terhadap informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawab-
kan. Apabila ada informasi terkait rekrutmen CPNS itu, Bahrain menyebutkan, pihaknya yang akan membentuk panitia dengan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, barulah dibuat pengumuman secara terbuka dengan seleksi menggunakan CAT. Adapun, kondisi jumlah PNS di Lotim hingga bulan Desember 2017 sebanyak 10.946 orang dari semua tingkatan golongan dan eselon. Dari jumlah itu yang sudah pensiun untuk Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 324 orang. Sedangkan untuk pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) sebanyak 7 orang dan pensiun meninggal sebanyak 25 orang. Sehingga total keseluruhannya sebanyak 446 orang. Disebutkan, efektifnya jumlah PNS yang dibutuhkan sekitar 14.000 orang. “Setiap tahun pengajuan kita lakukan untuk CPNS ini. Karena setiap tahun jumlah PNS terus berkurang, namun hingga saat ini belum ada penggantinya,”pungkasnya. (ari/yon)
Diduga Terlibat Politik Praktis
Panwaslu Laporkan Dua ASN ke KASN
Direpotkan APK Tidak Resmi ATRIBUT kampanye milik pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang terpajang di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) disinyalir bodong. Hal itu diketahui, setelah Panwaslu KLU menemukan atribut kampanye. Setelah dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Utara, dibenarkan bahwa atribut tersebut tidak resmi. “Untuk baliho, sampai dengan hari ini kami mendapati lagi baliho dan spanduk yang (Suara NTB/ari) terpasang kembali (pascapAdi Purmanto enertiban). Setelah kami koordinasi dengan KPU, ternyata itu bukan APK resmi dari KPU,” ujar Ketua Panwaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Kamis (1/3). Ia menjelaskan, hingga hari ini belum ada alat peraga kampanye yang diterbitkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang mengatur penyebaran APK. Pihaknya pun meminta kepada jajarannya di Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk mengidentifikasi kembali jumlah APK bodong. Setelah data diperoleh, maka Panwas akan bersurat ke KPU Lombok Utara untuk menertibkan alat peraga-alat peraga dimaksud. Adapun pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) milik pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, menurut Adi Purmanto, akan diatur oleh penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, KPUD KLU dan Panwaslu KLU telah menggelar rapat dengan kesimpulan, titiktitik pemasangan APK pasangan calon tidak dilakukan sembarangan melainkan ditentukan oleh lembaga penyelenggara pilkada. “Baliho pasangan calon sudah ditentukan 1 buah di tiap kecamatan, umbul-umbul 20 buah, dan spanduk tiap pasangan calon hanya diperbolehkan dua buah saja di tiap desa,” sebut Adi. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini, menambahkan, kelebihan atribut selain yang diatur tersebut maka dapat dipastikan atribut tersebut adalah atribut bodong dan layak untuk ditertibkan. Hingga hari ini pun, APK pasangan calon belum dileluarkan oleh KPUD NTB selaku pihak yang menangani pengadaaan alat peraga kampanye. Sehingga pihaknya berharap, tim pasangan calon dapat menahan diri untuk tidak menyebar atribut yang memang tidak resmi. Sebab okasi pemasangan APK resmi ini ditentukan oleh penyelenggara, maka tim pasangan calon tidak boleh memasang atribut di luar titik atau lokasi yang telah ditentukan. Panwaslu Lombok Utara juga ikut berperan dalam merekomendasikan titik-titik lokasi pemasangan atribut. Begitu pula dengan ukuran atribut agar tidak melebih batas ukuran yang memang telah diatur. “Kami mengira itu (atribut bodong) adalah diadakan oleh KPU, tapi ternyata belum. KPU Provinsi belum mendistribusikan alat peraga ke masing-masing KPUD Kabupaten,” jelasnya. (ari)
Pertengahan Maret, Putusan PTUN Pilkades Sokong Tanjung (Suara NTB) Sidang lanjutan terkait gugatan Pemilihan Suara Ulang (PSU) mantan calon Kepala Desa (Kades) Sokong, Marianto, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, hingga kini masih berproses. Terkini, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima informasi perkiraan putusan final sidang gugatan PSU itu akan keluar pada pertengahan Maret mendatang. “Rencana tanggal 13 Maret akan keluar putusan final,” kata Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, SH., dikonfirmasi Kamis (1/3). Eka mengatakan, pascahearing bulan Februari lalu, Pemda KLU telah mengikuti 3 kali rangkaian sidang dengan beragam agenda. Sidang itu pun sempat tertunda karena momentum libur panjang di lingkup ASN secara keseluruhan. Menurut Eka, pihaknya tidak bisa memastikan putusan akhir PTUN apakah akan mengabulkan gugatan ataukah menolak gugatan Marianto. Kendati demikian, ia berharap sidang PTUN akan memenangkan Pemda KLU sebagaimana bukti-bukti dan saksisaksi yang telah dihadirkan di persidangan. “Kalau masalah optimis, tentu kita sangat optimis, tapi kita tidak bisa mendahului keputusan majelis hakim. Harapan kita, gugatan Marianto sesuai jawaban dari Pemda (di persidangan),” sebut Kabag Hukum. Sebagaimana diketahui, Pemda KLU sebelumnya menerima hearing dari sejumlah unsur Desa Sokong. Mereka terdiri dari, Fajar Marta, selaku tokoh masyarakat dan mantan BPD Sokong yang mengundurkan diri pada momen proses pelaksanaan Pilkades Sokong, calon-calon Kades Sokong, perwakilan masyarakat serta Ketua LUCW Lombok Utara, Tarpi’in. Dalam jawabannya kepada peserta hearing, Kabag Hukum ketika itu mengutarakan bahwa pihaknya akan melayangkan banding apabila putusan sidang memenangkan penggugat. “Seperti kekhawatiran pak Juwarto, seandainya pihak sana (Marianto, red) menang, masih ada upaya pak, Banding! Dan wajib kita akan banding,” tegas Eka menanggapi peserta hearing. Pertanyaannya sambung Eka, sampai kapan banding dilakukan? Pada proses persidangan di PTUN, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjadi acuan. Terhadap pokok perkara yang dianggap kecil, maka kasusnya cukup sampai banding dan tidak perlu ke MA. Dari yang pernah dilakukan oleh Bagian Hukum sejauh ini, lamanya proses banding berjalan paling lama 3 bulan. Tetapi persoalan gugatan dari Marianto bukan hanya di PTUN, melainkan di Pengadilan Negeri. Di mana mantan calon Kades Sokong, menggugat Kemenag terkait dengan pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijasah (SKPI) yang dikeluarkan lembaga tersebut. Salah satu tergugat, yakni tergugat dua Kepala Sekolah MTs, mengajukan eksepsi kompetensi absolut. (ari)
(Suara NTB/yon)
CARI BATOK - Kemiskinan di daerah ini memang tak ada habisnya. Salah satunya penyebabnya, karena adanya penanganan yang belum tepat sasaran. Termasuk fenomena kemiskinan di pesisir pantai yang masih belum tuntas. Tampak salah satu warga yang tinggal di pesisir Pantai Labuhan Haji Lombok Timur sedang mencari puing-puing batok kelapa yang dibawa oleh ombak. Batok kelaoa ini kemudian dijual seharga Rp3.000 sampai Rp5.000 untuk satu karung.
Guru Olahraga di SDN 1 Jurit Diminta Dimutasi Selong (Suara NTB) Sejumlah wali murid didampingi kepala dusun (kadus) dan pemerhati pendidikan, mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) untuk melaporkan dugaan pemukulan yang kerap dilakukan oleh oknum guru olahraga di SDN 1 Jurit Kecamatan Pringgasela terhadap muridnya. Mereka meminta supaya guru yang bersangkutan dimutasi. Dikonfirmasi Suara NTB, Kanit Dikbud Kecamatan Pringgasela, Syakirin menjelaskan, tuntutan wali murid supaya guru olahraga dipindah, karena diduga sering melakukan pemukulan terhadap murid-murid di SDN 1
Jurit. Bahkan para murid sering dikuncikan pintu gerbang sekolah apabila tidak berbelanja di kios milik istrinya yang berada di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Ironisnya, para murid juga diancam tidak naik kelas. Kejadian ini sudah cukup lama, namun baru dua kali ini adanya laporan. Untuk menjaga pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SDN 1 Jurit tetap lancar, aman dan kondusif. Syakirin mengungkapkan akan secepatnya memanggil guru yang bersangkutan untuk dilakukan mediasi bersama wali murid dan kepala sekolah. Proses mutasi, katanya, kemungkinan akan dilakukan untuk menjaga keamanan dan
kelancaran pendidikan di SDN 1 Jurit. Pasalnya, dikhawatirkan jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, maka masyarakat akan bertindak sendiri dan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. . Kabid Pembinaan SD pada Dinas Dikbud Lotim, Muhir, meminta kepada UPTD Kecamatan Pringgasela menyelesaikan persoalan itu secara baikbaik. Terkait tuntutan masyarakat supaya guru yang bersangkutan dimutasi, mekanisme diserahkan ke Kanit apakah perlu dilakukan atau tidak. Namun ia meminta supaya hal tersebut terlebih dahulu dikroscek terlebih dahulu supaya kebijakan yang diambil nantinya tidak salah. (yon)
Selong (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melayangkan surat rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dugaan adanya dua ASN di Lotim yang terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan sekitar 14 hari pelaksanaan masa kampanye. Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, menyebutkan, sebelumnya terdapat enam temuan terkait dengan dugaan pelanggaran dalam masa kampanye pilkada tahun 2018, pertama kaitannya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di dua titik, yakni Kecamatan Masbagik dan Sikur. Selain itu, keterlibatan penyelenggara, yakni PPS dan PPL dan laporan masyarakat lokasi kampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan. Namun dari hasil kajian bersama Hukum Penindakan dan Pelanggaran (HPP), dua dugaan pelanggaran yang diproses lebih lanjut. Sementara, dijelaskan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan pada Panwaslu Lotim, Sahnam, SH, nantinya akan
menyampaikan rekomendasi ke KASN dan bupati terkait adanya keterlibatan dua oknum ASN inisial, S dan A dalam menggerakkan massa mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Dua oknum ASN itu berasal dari instansi pendidikan dan pertanian. Keterlibatannya yakni hadir dalam kampanye atau pertemuan salah satu pasangan calon serta oknum ASN bersangkutan yang memberikan sambutan langsung dalam pertemuan itu. Untuk PPS nantinya akan direkomendasikan ke KPU. Sementara, dugaan kampanye di tempat ibadah, tindakan itu murni ceramah dan bukan kampanye. Sedangkan untuk kampanye di madrasah sudah diberikan surat peringatan ke madrasah dan ke pasangan calon itu sendiri. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran, Panwaslu Lotim pada, Jumat hari ini akan melakukan rapat koordinasi dengan Timses Paslon, KPU, dan partai pengusung dari calon itu sendiri. Dari pertemuan itu, diharapkan semua pihak terkait dapat memahami segala aturan, larangan maupun ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pilkada 2018. (yon)
(Suara NTB/yon)
KETERANGAN - Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati bersama Kordiv Hukum dan Penindakan Sahnam saat memberikan keterangan, Kamis (1/3).
Langgar Aturan Sekolah
Empat Pelajar di SMKN 1 Selong Dikeluarkan Selong (Suara NTB) Sebanyak empat pelajar di SMKN 1 Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikeluarkan dari sekolahnya lantaran memanjat tembok sekolah saat masuk sekolah pada Kamis lalu. Empat pelajar di antaranya kelas 12 yakni M.JI, S, dan MH serta A kelas 10. Menurut MJI, salah satu siswa yang dikeluarkan, alasan memanjat tembok sekolah untuk mengejar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang saat itu sedang berjalan. Menurutnya, apabila masuk melalui pintu gerbang, maka besar kemungkinan ia akan berhadapan dengan Satpam di SMKN 1 Selong dan kemudian dijemur di tengah lapangan. Namun, mereka terpaksa naik tembok agar tidak terkena hukuman. “Cuma kami naik tembok saja, cuma sekali. Kami melakukan itu karena takut ketinggalan jam pelajaran,” ungkapnya. Diakuinya, dirinya terlambat berangkat sekolah, karena ia harus merawat orang tuanya yang saat itu sedang sakit. Untuk itu, sangat menyayangkan sikap dari pihak sekolah yang memberhentikannya tanpa adanya toleransi apapun. “Orang tua kami langsung dipanggil, kami disuruh pindah sekolah tanpa ada toleransi,” sesalnya. Dengan didampingi orang tuanya masing-masing, ke empat pelajar tersebut kemudian men-
gadukan persoalan itu ke Dewan Pendidikan Lotim dengan harapan supaya persoalan itu dapat diselesaikan secara baik-baik dan mereka dapat bersekolah kembali di SMKN 1 Selong. Ketua Dewan Pendidikan Lotim, H. Mahsus, mengaku sangat menyesalkan dikeluarkannya siswa dari sekolah. Menurutnya, semestinya peran kepala sekolah harus mengedepankan pendidikan, karena mendidik seperti melatih, membina yang di dalam lingkungan sekolah ada murid, siswa dan guru. Dikeluarkannya siswa dari sekolahnya, dapat mengancam masa depan anak bangsa, karena memutus rantai pendidikan mereka. Selain itu, hukuman terhadap siswa dengan cara harus pindah sekolah dilakukan pada momen yang tepat, karena saat ini menjelang ujian nasional maupun semester. Untuk itu, kepala sekolah harus lebih bijak dalam menyikapi setiap persoalan pada sekolah yang dipimpinnya. “Kita sangat sesalkan kebijakan ini,” ungkapnya. Dewan pendidikan akan mendatangi SMKN 1 Selong untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah agar para siswa dapat kembali masuk bersekolah. Sikap guru dan kepala sekolah harus menjadi teladan bagi seluruh siswa dalam suatu sekolah. Terpisah, Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, juga akan
mengkomunikasikan itu dengan pihak sekolah dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dikbud NTB. Alasannya, jika ada pelajar nakal, melanggar aturan sekolah, tentunya itu merupakan tugas dari pihak sekolah untuk melakukan pembinaan. Ahsanul Khalik akan mendatangi SMKN 1 Selong untuk berkoordinasi hal itu agar para siswa dapat bersekolah kembali di tempat semula. Sementara Kepala SMKN 1 Selong, Salman, MPd, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, menjelaskan alasan meminta empat siswa itu keluar, karena sudah melanggar aturan atau tertib sekolah yang sebelumnya disepakati pihak sekolah, komite dan orang tua siswa. Terlebih di SMKN 1 Selong, katanya, tidak hanya memberikan ilmu intelektual terhadap anakanak, akan tetapi juga memupuk akhlak siswa supaya kuat. “Kenapa kita keluarkan, karena kita sudah umumkan. Kita sudah sosialisasi berkalikali ke siswa setiap hari bahwa meloncat tembok adalah pekerjaan tidak baik, anak-anak sudah pasti sudah bisa membedakan mana pintu gerbang dan mana tembok lewat dia masuki,” jelasnya. Bagi siswanya yang terlambatpun, lanjut dia, tetap diberikan masuk ke dalam kelas untuk menerima materi pembela-
jaran. Hanya saja khusus bagi yang terlambat, diberikan kegiatan tambahan yaitu diperiksa isi tas, atribut yang dipakai, ditambah dengan hukuman mengaji ayat-ayat pendek. Namun menurut penilaiannya, ke empat siswa itu mengabaikan aturan yang sudah disepakati sehingga meloncat di tembok. “Pintu gerbang ditutup sebagaimana alasan siswa, itu tidak benar. Pintu gerbang selalu terbuka sampai malam, ada satpam yang stand by berjaga,”klaimnya. Selain itu, dikeluarkannya empat siswa dari SMKN 1 Selong, terang Salman merupakan keputusan final dan diminta supaya pindah ke sekolah
yang lain. Sementara, bagi yang kelas 12 tetap dapat mengikuti ujian nasional, karena namanya sudah masuk dalam daftar nominasi tetap (DNT) peserta ujian nasional. “Untuk kelas 12 bisa tetap mengikuti ujian di sini, tetapi tetap keluar, termasuk yang kelas 10,” tegasnya. Ditanya bagi kelas 12 tidak mengganggu hasil UN, Salman mengklaim, tak akan terjadi. Karena materi pembelajaran untuk kelas 12 sudah habis. Sehingga tergantung daru siswa itu sendiri, jika rajin belajar terhadap materi pelajaran yang sebelumnya diterimanya, maka dapat dipastikan nilai yang didapatkan bagus. (yon)
(Suara NTB/yon)
MENGADU - Orang tua pelajar yang dikeluarkan dari sekolah saat mengadukan kebijakan sekolah ke Dewan Pendidikan Lotim, Kamis (1/3).
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 2 Maret 2018
Halaman 5
PAD dan Realisasi Anggaran Jadi Sorotan
DPRD Maksimalkan Pengawasan Pelaksanaan Program Eksekutif Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat memiliki salah satu tugas dan fungsi (tupoksi) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program eksekutif. Salah satu yang menjadi sorotan terkait realisasi PAD dan anggaran serta fisik di lapangan. Sejauh ini pengawasan yang dilakukan cukup maksimal untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Penilaian pengawasan oleh DPRD tengah berjalan, termasuk terhadap Pejabat Sementara (Pjs) Bupati apakah mampu melaksanakan tugas bupati setelah ditinggal H. Fauzan
Khalid sementara waktu. “Triwulan I lagi berjalan evauasi, segera akan ada penilaian. Namun sejauh ini sudah cukup bagus pengawasan kami terhadap kinerja pemda,” aku Wakil Ketua DPRD Lobar H. M. Nursaid, Kamis (1/3). Untuk penilaian hasil pengawasan DPRD akan disampaikan akhir bulan ini masuk triwulan I. Sejuh ini jelas Nursaid, hasil pengawasan yang dilakukan DPRD di lapangan diakuinya masih kurang bagus, sebab menurutnya beberapa program prioritas terkadang belum diakomodir, sebab pemda mengacu keingi-
Pilkada NTB
Demokrat Target 30 Persen Suara di Loteng Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diharapkan bisa menjadi salah satu sumber penyumbang suara terbesar bagi pasangan calon kepala daerah yang diusung koalisi Partai Demokrat – PKS, Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada Pilkada NTB mendatang. Dari sekitar 700 ribu lebih pemilih di daerah ini, pasangan Zul-Rohmi, ditargetkan bisa meraup minimal 30 persen suara. Demikian disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri, saat Rakercab Partai Demokrat Loteng di Praya, Kamis (1/3). Menurutnya, jika berkaca dari potensi suara yang ada target 30 persen suara tersebut cukup realistis bagi Partai Demokrat bersama PKS di Pilkada NTB tahun ini. “Ini target minimal kita di Loteng. Karena kita harus bersaing dengan pasanan calon kepala daerah lainnya yang bertarung di Pilkada NTB tahun ini,” jelasnya. Mahali mengatakan, setidaknya ada empat sumber suara yang diharapkan di Loteng. Selain dari para kader dan simpatisan Partai Demokrat dan PKS, pihaknya juga berharap sumbangan suara dari jemaah NW serta dari para relawan pasangan Zul-Rohmi yang sudah terbentuk di daerah ini. “Untuk bisa menang di Loteng diyakini cukup sulit. Meski semua kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi kita tetap berusaha realistis. Karena di Loteng juga ada calon kepala daerah yang ikut Pilkada NTB, yakni H.M. Suhaili,” tegasnya. Ditanya soal target suara 30 persen tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, menegaskan kesiapan pihaknya untuk bisa mewujudkan target tersebut. Pihaknya bersama kader dan simpatisan Partai Demokrat akan berupaya semaksimal mungkin dengan mengerahkan semua kemampuan yang ada. Bahkan pihaknya sudah membuat kesepakatan dengan para calon anggota legislatif Partai Demokrat Loteng untuk memenangkan pasangan Zul-Rohmi di desanya masing-masing. Hal ini sebagai salah satu syarat menjadi caleg dari Partai Demokrat pada Pemilu 2019 mendatang. (kir)
nan bukan kebutuhan. Ia mencontohkan masalah E-KTP, berdasarkan hasil pantauan lapangan banyak diperlukan masyarakat namun pemda justru hanya menganggarkan untuk dua unit mesin perekam. Di sinilah, jelasnya perlu diprioritaskan kebutuhan masyarakat, salah satunya alat perekam sebab sampai saat ini banyak belum melakukan perekaman. Padahal, jelasnya, titik persoalan nya sudah diidentifikasi yakni masalah alat. “Padahal tinggal dibelikan alat itu, kita mampu namun tidak disetu-
(Suara NTB/her)
H. M. Nursaid
jui, kita waktu itu ngotot-ngototan,” tegasnya. Tahun lalu diusulkan sesuai kebutuhan mencapai 20 unit, namun Dukcapil mengusulkan 10 unit itupun terealisasi hanya 2 unit saja. Jumlah ini sangat kurang, sebab melayani ratusan ribu masyarakat Lobar. Apalagi dengan kondisi kurangnya alat perekam ini berpengaruh terhadap kemampuan merekam, sehingga berpengaruh terhadap DPT di pilkada. Di samping itu KTP ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat di mana diperlukan untuk mengurus pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
Apalagi warga miskin yang perlu untuk membuat BPJS. Di sisi lain ia juga menyoroti persoalan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga masyarakat banyak lari ke rumah sakit lain baik di kota dan provinsi. “Kenapa karena obat saja kurang, seharusnya rumah sakit ini nomor satu di Lobar,” klaimnya. Ia juga melibat penghasilan dokter masih minim. Namun diyakininya dengan BLUD saat ini diharapkan mampu memperbaiki penghasilan mereka. Ia menambahkan selain masalah tersebut ia juga menyoroti program fisik, seperti akses jalan
Kumbung-Kuripan dan jalur Gerung yang masih rusak. Semua masukan ini, jelasnya untuk meningkatkan kinerja pemda. “Ini saya sampaikan bukan karena tendensi politik mendukung paslon,tapi ini murni untuk membangun Lobar,” tukasnya. Pihaknya akan mengajak semua fraksi sesuai leading sector untuk berkomunikasi dengan leading sector yang diawasi, seperti komisi I terkait pemerintahan dan aset, komisi II terkait keuangan dan capaian PAD, komisi III terkait infrastruktur, komisi IV terkait kesehatan dan pendidikan. (her)
Rencana Penambahan PMN di KEK Mandalika
Menko Kemaritiman Sebut Sudah Cukup Praya (Suara NTB) Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, tampaknya belum akan terwujud dalam waktu dekat ini. Pemerintah pusat sepertinya masih ingin melihat upaya mandiri dari pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk mengembangkan KEK Mandalika dengan memanfaatkan sumber perdanaan di luar PMN. “Penambahan PMN? Biar jalan dulu lah. Masak PMNPMN terus,” ujar Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, saat meninjau KEK Mandalika Kuta, Kamis (1/3). Didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, Luhut menginginkan supaya ITDC bisa bangkit secara mandiri dan KEK Mandalika bisa berkembang pesat. Sehingg untuk saat ini, PMN untuk KEK Mandalika sudah bisa dikatakan cukup. Tinggal sekarang bagaimana KEK Mandalika bisa terus berkembang dan peluang untuk berkembang juga terbuka lebar. Terlebih dengan melihat perkembangan dan perubahan yang dialami KEK Mandalika yang sekarang. Pi-
haknya pun mengaku yakin ITDC mampu mengembangkan KEK Mandalika. Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer, di tempat yang sama mengaku penambahan PNM tetap diharapkan. Karena untuk membiayai pengembangan KEK Mandalika butuh anggaran cukup besar. Dan, memang ada beberapa sumber pembiayaan yang digunakan oleh ITDC untuk mendukung pengembangan KEK Mandalika. Selain PMN, ITDC juga menggunakan modal sendiri. Termasuk ada juga rencana untuk mencari sumber pembiayaan lainnya melalui pinjaman ke lembaga perbankan internasional. “Banyak sumber pembiayaan yang bisa kita gunakan untuk menduku-
(Suara NTB/Humas Setda NTB)
KUNJUNGI - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo, didampingi Sekretaris Daerah NTB H. Rosiady Sayuti, saat berkunjung ke Destinasi Wisata Tradisional Dusun Sade Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (1/3). ng pengembangan KEK Mandalika,” tegas Abdulbar. Pemerintah pusat sudah menyuntikkan anggaran tidak kurang dari Rp 250 miliar dalam bentuk PMN, sebagai modal ITDC untuk membangun
berbagai fasilitas penunjang di dalam kawasan Mandalika. Seperti pembangunan jalan, pembangunan masjid serta penataan kawasan Pantai Kuta. Ia menjelaskan, dengan modal tersebut, ITDC sudah
mampu menarik investasi masuk ke KEK Mandalika lebih dari Rp 3,2 triliun yang berasal dari rencana investasi sejumlah investor yang sudah menandatangani kesepakatan investasi dengan ITDC. (kir)
DPRD Pertanyakan Anggaran Rp 70 Miliar di APBD
(Suara NTB/her)
H. M. Izzul Islam
(Suara NTB/her)
Nauvar F. Farinduan
(Suara NTB/her)
H. Fauzan Khalid
Paslon di Lobar Mulai Saling Sindir Program Giri Menang (Suara NTB) Pasangan calon (paslon) H. M. Izzul Islam - TGH Khudari Ibrahim (Zul – Khair) mulai menabuh genderang terhadap pasangan lain, baik terhadap pasangan nomor 3 H Fauzan Khalid – Hj Sumiatun (Zaitun) dan paslon nomor urut 2 Nauvar F Farinduan – TGH Muammar Arafat. Menurut Zul-Khair, kedua pasangan ini masih dianggap anak-anak belum serius. Izzul menilai dengan kondisi Lobar saat ini tidak butuh pemimpin jamak-jamak, namun harus pemimpin yang serius bila perlu menggunakan “tangan besi”. Berbicara saat meresmikan posko induk di Labuapi, mantan Wakil Bupati Lobar ini menegaskan, Lobar butuh perhatian bersama-sama, tidak ada istilah memikirkan kelompok tertentu. Apalagi memperkaya diri sendiri dan keluarga. Pihaknya ingin mengubah pola-pola yang sudah ada di Lobar, terutama dalam bidang pemerintahan. Ia akan memakai pejabatpejabat yang sesuai dengan spesifikasi pendidikan dan ilmunya sebagai ujung tombak di pemerintahan. Semasih Lobar punya orang-orang, tidak perlu katanya mengimpor dari luar. “Bila perlu para tokoh dan cendikiawan Lobar ada di daerah lain, baik di luar daerah akan kita undang bangun Lobar. Kami tentu tidak sanggup merubah situasi Lobar yang begitu semeraut,”tukasnya. Ia memastikan paslon nomor 1 sangat serius berbuat
untuk Lobar, jika nantinya ia bersama pasangannya salah dalam mengambil tindakan dan tidak memanfaatkan masyarakat Lobar dengan baik, maka kehancuran akan terjadi sehingga masyarakat akan mengingat bahwa ia gagal dalam memimpin Lobar. Ia mengaku wakilnya sendiri tidak main-main melepas jabatan anggota DPRD NTB. “Kami anggap paslon lain ini masih anak-anak belum serius,” kritiknya. Menanggapi hal ini, paslon H. Fauzan Khalid justru menilai pemimpin jamak-jamak diperlukan oleh Lobar. Jamakjamak, tegas Fauzan, antitesis atau lawan dari pemimpin elitis. Artinya, Lobar tidak butuh pemimpin yang elitis, sebab saat ini bukan zamannya lagi pemimpin itu elitis seperti raja. “Kalau saya justru kita butuh-butuh pemimpin jamak-jamak, itu kan antitesis dari pemimpin elitis. Masak kita mau jadi pemimpin yang elitis terus, sekali lagi jamak-jamak itu justru antitesis dari pemimpin elitis,” jawabnya santai. Dalam hal ini, dirinya tidak mau menjadi pemimpin yang elitis dan tangan besi. Dalam hal ini, dirinya tidak mempermasalahkan cara paslon lain dalam menghadapi pilkada. Kalau Zaitun, memiliki salah satu cara mengedepankan jadi pemimpin jamak-jamak. Ia mempersilakan bagi paslon yang ingin menjadi dirinya
pemimpin yang elitis nanti rakyatlah yang menilai. Bukan berarti jamak-jamak dalam kebijakan program yng dibuat, justru jamak-jamak itu adalah gambaran pemimpin yang tidak elite, sehingga sangat penting sekali. Terkait klaim paslon yang mengklaim menang di semua kecamatan, Fauzan menanggapi santai. Menurutnya tidak ada orang yang mau bertanding menyatakan dirinya kalah, kalaupun ada olahraga tinju bertarung antara kelas berat dengan kelas ringan, pasti petinju di kelas paling ringan ini akan sesumbar meng-KO-kan petinju kelas berat. Apalagi dalam pilkada, tidak ada paslon yang bertanding sejak awal menyatakan dirinya kalah. Menurutnya serangan dari paslon lain, baik Zul-khair dianggapnya kritikan yang biasa dalam kontestasi pilkada. Begitu juga Nauvar F Farinduan menanggapi santai kritikan paket Zul-Khair, bahwa keseriusannya maju di pilkada sangat gampang. Hal ini terihat dari pergerakan politik yang sejauh ini dilakukan. “Saya rasa dari keseriusan ini Farin-Muammar tetap tampil di pilakda ini, artinya ini bentuk keseriusan. Jika dianggap kurang serius, karena saling serang terkait baliho menurutnya, tim F-One tidak pernah menyerang baliho paslon lain, justru baliho FOne menjadi korban bulanbulanan,’’ ungkapnya. (her)
Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan penambahan anggaran di APBD murni senilai Rp 75 miliar, lantaran penambahan anggaran ini dimasukkan diam-diam tanpa sepengetahuan dewan. Itupun diakukan setelah APBD ditetapkan oleh DPRD dengan eksekutif, namun belakangan setelah hasil evaluasi provinsi ternyata terdapat penambahan anggaran. Pihak dewan pun bakal meminta klarifikasi pihak eksekutif terkait anggaran tersebut. “Kami masih pertanyakan perbedaan anggaran di APBD antara yang diparipurnakan (disahkan) dengan hasil setelah evaluasi dari provinsi ternyata ada penambahan sebesar Rp 75 miliar,” aku Wakil Ketua DPRD Lo-
bar H. M. Nursaid kepada wartawan di kantornya, Kamis (1/3). Perbedaan anggaran ini, jelasnya, seharusnya tidak boleh terjadi. Sebab anggaran ini muncul tiba-tiba, ia sendiri tidak tahu dari mana sumber dan kemana diperuntukannya. Sejauh ini pihaknya sudah dua kali mengundang eksekutif untuk meminta klarifikasi, namun sejauh ini belum ada jawaban. Menurutnya hal ini harus dibahas di DPRD bersama eksekutif, sebab dewan juga harus tahu terkait anggaran ini. “Dewan perlu dapat klarifikasi, bagaimana mau mengawasi peruntukan anggaran ini jika tidak dikasih tahu,”kata politisi Gerindra. Ia merasa aneh kenapa bisa terjadi penambahan anggaran
di belakang. Paling tidak DPRD harus tahu, kalaupun mungkin dirinya tidak tahu karena kurang dilibatkan, menurutnya justru rekan-rekan dewan tidak tahu terkait anggaran ini. “Ini hasil temuan kami, harus segera diklarifikasi oleh eksekutif,” tegasnya. Menanggapi ini, kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno mengakui ada anggaran masuk di APBD. Namun biasa terjadi dikarenakan mekanisme penyusunan APBN, saat melakukan pembahasan ada beberapa anggaran yang belum terakomodir saat penetapan dengan dewan terutama anggaran dari pusat. Eksekutif tidak berani menaikkan (masukkan) karena belum ada surat. Setelah pembahasan lalu muncul surat dari pusat, se-
hingga dimasukkan. “Mekanisme pembahasan APBN memang seperti itu, saat kita lakukan pembahasan ada beberapa anggaran belum terakomodir saat itu, terutama anggaran pusat,” jelasnya. Anggaran ini sebutnya terdiri dari anggaran Prim, pendamping prim, anggaran hibah air minum untuk masyarakat miskin senilai Rp 70 miliar, tidak sampai Rp 75 miliar, seperti disebutkan dewan. Menurutnya, mekanisme ini tiap tahun terjadi. Terkait hal ini, pihaknya akan bersurat ke DPRD untuk memberitahukan. Terkait penggunaan anggaran ini sudah jelas, sebab disurat dari pusat itu sudah jelas disebutkan peruntukan. “Anggaran ini akan dilaksanakan di APBD murni,”tegasnya. (her)
Melihat Strategi Kampanye Paslon
Zul-Khair Galang Massa, F-One Perkuat Simpul, Zaitun Silaturahmi ke Toga Berbagai strategi kampanye dilakukan para pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) untuk meraih simpati masyarakat. Mulai dari menggalang massa, blusukan ke masyarakat dan menyatukan simpul-simpul kekuatan hingga silaturahmi ke para tokoh agama (toga). Lantas seperti apa para paslon ini melakukan strategi kampanye ke masyarakat? Berikut ulasannya. PASLON nomor urut 1 H. M. Izzul Islam-TGH Khudari Ibrahim (Zul-Khair) terus bergerak menggalang massa dukungan di semua kecamatan. Bahkan H. M. Izzul Islam mengklaim kecamatan-kecamatan yang tadinya dianggap suaranya keropos sudah dianggap kuat. “Zul-Khair sudah di puncak kemenangan, tinggal bagaimana mempertahankan,” tegasnya. Menurut hitungan manusia, paket ini sudah dikenal di mana-mana. Awalnya, di Kecamatan Narmada dianggap keropos, namun sekarang luar biasa dukungannya mencapai 60 persen. Begitu juga di Lingsar yang tadinya dianggap keropos, namun sudah kuat.
Apalagi kubunya sudah bergabung dengan tokoh di Gerung membuat suaranya makin kuat. Tidak hanya itu, ujarnya, di semua kecamatan sudah dibentuk posko, baik di selatan dan Gerung, namun memang tidak terlihat. Dirinya sudah berhitung jika hitungan suara di selatan sudah selesai, tinggal diperkuat. Termasuk di kecamatan lain diklaim sudah kuat. Hanya dua kecamatan yang perlu diperkuat lagi yakni di Narmada-Lingsar. Ia pun telah menekankan ke semua tim relawan untuk terus bergerak, tidak bergeming dengan adanya ancaman dan intimidasi. Zul-Khair, jelasnya, tetap ten-
ang menghadapinya. Bahkan ia telah membentuk komando Pemuda Perindo terdiri dari mahasiswa untuk turun bergerak juga. Sementara Cabup Nauvar F Farinduan menyatakan terkait strategi kampanye yang dilakukan tetap melihat kondisi Lobar yang terdiri dari berbagai macam simpul-simpul yang dipercaya oleh masyarakat. Strateginya menyasar jantung simpul-simpul ini untuk meyakinkan mereka dalam satu perahu, yakni FOne. “Untuk perkuat simpulsimpul ini kami terus turun ke masyarakat,” tegasnya. Selain itu, pihaknya menyatukan semua komunitas seperti Sekretariat Bersama Jokowi dan klub motor untuk memperkuat barisannya. Menurutnya, mereka inilah yang memperkuat gerakan di bawah dengan menyasar segmen pemilih, baik pemula, produktif dan lansia (tua). Di segmen-segmen inilah ada simpul-simpul, memliki berbagai komunitas. “Tentu semua simpul dan segmen ini memiliki arti untuk memperkuat
perjuangan kita,” klaimnya. Begitu juga Cabup nomor 3 H. Fauzan Khalid menyatakan selain bergerak turun ke masyarakat ia juga melakukan strategi kampanye dengan memperbanyak silaturahmi ke para tokoh agama, tuan guru, tokoh masyarakat. Sebab menurutnya, dari silaturahmi itu banyak manfaatnya sesuai ajaran agama bahwa memperpanjang umur dan menambah rizki. “Biasanya kan begini, kampanye banyak ngundang orang, kalau ini kita orang yang datang. Saya kira positif juga, ini artinya pemimpin butuh rakyat bukan rakyat butuh pemimpin,” jelasnya. Bagi petahana ini, silaturahmi ke para tuan guru semacam ini menjadi inspirasi di mana sebelumnya tidak pernah dilakukan sebelumnya saat menjadi bupati. Menurutnya hal ini akan dilaksanakan setelah selesai cuti, keliling silaturahmi ke para tuan guru. “Insya Allah setelah saya cuti hal seperti ini akan saya lakukan walaupun setelah pilkada,” ujarnya. (her)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 2 Maret 2018
Parlementaria
Halaman 6
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Komisi III Terima Pengaduan Warga Moyo Utara Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi III DPRD Sumbawa menerima pengaduan puluhan warga kecamatan Moyo Utara Rabu lalu, yang menuntut pembangunan Talang Air (Sipon). Mengingat selama ini, lahan pertanian sejumlah desa di Moyo Utara tak lagi menerima pasokan air dari Bendungan Batu Bulan. Sehinga terpaksa menggunakan mesin air untuk mengairi lahan pertanian yang menyebabkan biaya berlebih. Warga yang datang bersama Camat, Kades dan BPD desa Baru Tahan berdialog dengan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Rusli Manawari, Wakil Ketua Komisi III Agus Salim, Anggota Komisi III Arahman Atta dan Adizul Syahabuddin sekaligus sebagai Ketua Komite Jaringan Irigasi Moyo Utara. Hadir pula, Sekdis PUPR Armawan Jaya, Kabid Sumber Daya Air PUPR Jaharuddin, Perwakilan BWS melalui PPK Irigasi Sumbawa Agus Nurdiansyah. Ketua Komite Jaringan Irigasi Moyo Utara Adizul Syahabuddin, menyampaikan di sebelah timur Daerah Aliran Sungai
(DAS) Moyo, yaitu Desa Kukin, Songkar dan Pungkit memperoleh sumber air irigasinya berasal dari Bendungan Mama. Sementara Desa Songkar memperoleh sebagian besar pasokan air dari Bendungan Moyo. Sedangkan tiga desa yang berada di sebelah kiri atau sebelah Barat DAS Moyo ini yaitu Sebewe, Baru Tahan, dan Penyaring mestinya itu memperoleh air irigasi dari Bendungan Batu Bulan. Namun sejak dibangun sampai dengan saat ini, masyarakat baru beberapa kali saja menerima suplai air dari bendungan Batu Bulan. Hanya pada saat running test pertama, air ini bisa sampai ke tiga desa ini. Pada 2008 lalu, sempat dibangun Bendungan Sebewe. Namun bendungan ini belum pernah difungsikan sampai saat ini. Sementara Bendungan Batu Bulan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di tiga desa tersebut. Mengingat jaraknya yang cukup jauh dari Bendungan Batu Bulan ke wilayah tiga desa tersebut. Kades Baru Tahan Syafruddin menyatakan, kedatangannya bersama masyarakat untuk men-
indaklanjuti hasil hearing bersama komisi III serta dinas terkait Juni 2017 lalu. Karena pada saat itu sudah dibentuk komite jaringan irigasi. Masyarakat Moyo Utara pada saat itu sangat gembira karena telah ada kesepakatan dan titik temu. Camat Moyu Utara Tajuddin, S.H, pernah diundang oleh ke Bendungan Batu Bulan dalam rangka mengatur pembagia air. Di sana ada 6 kecamatan yan hadir. Ternyata Bendungan Batu Bulan hanya nama besarnya saja. Tetapi pengaturan air bendungan yang dikelola tiga instansi ini, BWS, Pengairan dan pertanian tidak pernah sampai walaupun sudah ada jadwal pembagian air. Jadi Moyo Utara, Raberas sampai ke Bage Tango tidak pernah menikmati air bendungan ini. Hal ini juga disebabkan bocornya saluran karena ulah oknum masyarakat yang melubangi saluran dimaksud. Sehingga air tidak sampai. “Sampai saat ini kami belum pernah merasakan air (bendungan) Batu Bulan. Saya coba tanam jagung saya ajak masyarakat. ternyata kita membawa air dengan mesin biayanya
Wabup KSB Instruksikan Seluruh SKPD Terbuka kepada BPK Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST menginstruksikan kepada seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) agar terbuka kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sedang melakukan pemeriksaan saat ini. “Saya sudah kumpulkan semua kepala SKPD dan saya tekankan soal kepada mereka sampaikan apa adanya kepada BPK terhadap hasil pelaksanaan program kerja dan keuangan mereka sepanjang tahun 2017,” kata Wabup kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (1/3). Berdasarkan hasil laporan pendahuluan BPK yang disampaikan kepadanya, Wabup mengakui, hasilnya cukup baik. Meski demikian ke depan SKP harus tetap pro aktif dan transparansi menyampaikan seluruh hasil pelaksanaan programnya kepada BPK. Mulai dari persoalan yang dihadapinya hingga progres yang dicapai selama setahun terakhir dalam mengelola programnya. “Saya ingin semua transparan dan hal itu saya juga sudah minta ke BPKD (badan pengelola keuangan daerah) dan inspektorat selaku koordinator dinas dalam proses pemeriksaan BPK,” ujarnya. Menurut Wabup, keterbukaan terhadap proses pemeriksaan BPK tidak perlu dikhawatirkan oleh para kepala
SKPD. Sebab hasil pemeriksaan BPK ke depan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk membenahi pelaksanaan program ke depannya agar lebih baik lagi. “Kalau ada kesalahan atau kekeliruan itu wajar dan melalui pemeriksaan BPK nanti kan bisa diperbaiki. Jadi saya tegaskan lagi SKP mamp bekerja sama dengan baik dengan BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban transparansi kita juga kepada masyarakat,” papar Wabup. Lebih jauh Wabup menyatakan, dirinya memberikan penekanan juga kepada beberapa SKPD “gemuk” atau yang paling banyak mengelola program pemerintah. Misalnya Dinas Dikpora, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian. Terhadap SKPD tersebut pihaknya meminta lebih pro aktif lagi memberikan jawaban terhadap setiap pertanyaan BPK agar proses pemeriksaan segera tuntas. Sebab penyelesaian dan hasil pemeriksaan BPK di sisi lain sangat ditunggu oleh pemerintah sebagai bahan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan bupati ke DPRD. “Kenapa ke SKPD gemuk karena mereka paling banyak programnya, tentu paling butuh waktu diperiksa. Makanya saya
warning mereka supaya lebih pro aktif untuk membantu pemeriksaan BPK,” tandas orang nomor dua di KSB ini. Sementara itu ditanya mengenai hasil laporan pendahuluan BPK yang baru diterimanya. Wabup mengaku optimis untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2017, KSB akan tetap dapat mempertahankan predikat opin wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK. “Saya sangat optimis karena relatif di laporan pendahuluan BPK ini hampir semua SKPD tidak ada persoalan. Jadi WTP ke empat berturutturut kita bisa peroleh tahun ini,” pungkasnya. (bug)
(Suara NTB/arn)
Pimpinan Komisi III DPRD Sumbawa saat menerima pengaduan warga sangat tinggi, kalau satu hektar itu kalau kita tanam jagung biayanya hanya 5 juta. Tapi begitu kita ngisi air dengan menggunakan mesin menjadi 10 juta,” cetus Tajuddin. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III Agus Salim, menyatakan, saat pembahasan anggaran lalu, pihaknya sellau mengecek terkait anggaran sipon dan penyambungan
saluran irigasi di Moyo Utara. “Alhamdulillah DED sudah ada dan anggarannya untuk pembangunan saluran dan sipon 1 sekian Milyar. Tolong jangan sampai salah persepsi. Anggaran sudah ada, tinggal kita eksekusi. Tapi ingat kita berjuang ada tahapan. Kalau menyangkut anggaran, tinggal kita eksekusi saja,” katanya. Sekdis PUPR Sumbawa,
(Suara NTB/arn)
Warga Moyo Utara yang menuntut pembangunan talang Armawan Jaya, menyatakan apa yang menjadi harapan asyarakat Moyo Utara akan kelanjutan DED ini akan terakomodir. Namun mesti juga dipahami proyek ini menelan anggaran yang cukup besar dan proses lelang yang memakan waktu. Penting pula dipikirkan andaikata ada lahan yang terkena dampak dari pelebaran saluran,
Karena saluran ini akan diperbesar. Dengan debit air yang akan mengalir jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini. Kabid Sumber Daya Air PUPR, Jaharuddin menambahkan, DED yang ada bukan untuk Sipon, tapi Talang. Sebab pemeliharaan sipon agak sulit sehingga pihaknya mengambil keputusan untuk pembangunan Talang. (arn/*)
Kontraktor Jembatan Bree Masuk Daftar Hitam Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat, akhirnya memberikan sanksi tegas dengan memasukkan kontraktor pelaksana pembangunan jembatan desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea dalam daftar hitam alias blacklist. Hal ini harus dilakukan, karena pihak kontraktor dianggap lalai dalam melaksanakan tugas serta tidak ada itikad baik dalam melaksanakan tugas. Kabag Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (AP-LPBJP) Setda KSB, Syahril ST., M. Si, kepada Suara NTB, Kamis (1/3) mengatakan, pemberian sanksi tegas dianggap wajar karena pihak kontraktor selama dua kali tahun anggaran tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dimana untuk pembangunan jembatan Bree ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp8,8 miliar di APBD tahun 2016 dan APBD-P tahun 2017 lalu, sekitar Rp5 miliar.
Kontraktor yang diamaksud yakni PT Kartika Sari Citra (KSC) perusahaan yang ditunjuk untuk proses pembangunan jembatan ini. Proses Blacklist ini juga sudah dimasukkan ke data LPSE dan akan berlaku secara nasional. “Kita diminta oleh dinas PU-PRPP untuk memblacklist perusahaan dan itu sudah kita lakukan dengan memasukkan data perusahaan ini ke LPSE,” ungkapnya. Dikatakannya, selain proses secara nasional, pihak terkait juga mencatat ada tiga rekanan lokal lain yang sudah
dimasukkan daftar hitam. Terhadap perusahaan-perusahaan ini, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran untuk tidak lagi menggunakan jasa dari para rekanan tersebut. Proses ini, harus dilakukan untuk memberikan efek jerah dan tidak diulangi oleh pihak lainnya. Hal tersebut dilakukan sehingga pelaksanakan program yang ada di daerah bisa berjalan baik dan lancar serta tidak tersendat. Karena jika ada salah satu program tidak berjalan masyarakat juga yang akan rugi nantinya. “Kita harus memberikan
(Suara NTB/ils)
Syahril sanksi bagi perusahaan yang molor dalam tugasnya. Jika tidak diberikan, maka dikhawatirkan pelaksanaan program yang ada akan terganggu,” tukasnya. (ils)
Perbaikan Infrastruktur Akibat Banjir Diusulkan ke Pusat
Fud Syaifuddin (Suara NTB/bug)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sudah melakukan pengecekan dan pendataan terhadap sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir yang terjadi di Sumbawa beberapa waktu lalu. Selain berupaya melakukan perbaikan secara darurat, tim juga tengah menghitung kerusakan yang terjadi untuk diusulkan perbaikannya secara permanen ke pemerintah pusat. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya kepada wartawan, Kamis (1/3) kemarin menyampaikan, bencana banjir beberapa waktu lalu terjadi di dua kecamatan yakni Moyo Hulu dan Lenangguar. Di wilayah Kecamatan Moyo Hulu yang terkena dampak adalah putusnya jembatan limpas di Dusun Melung, Desa Batu Tering. Pihaknya sudah turun melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi jembatan. Bahkan sudah melakukan pembersihan materialmaterial yang tertumpuk di jembatan selama dua hari, seperti kayu dan sebagainya. Saat ini untuk jembatan sudah bisa dilalui kendaraan roda dua karena sudah dibuatkan jembatan darurat menggunakan papan. Timnya juga tengah melakukan pengecekan untuk mengetahui kekuatan pondasi, apakah bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. “Untuk sepeda motor sudah bisa lewat walaupun jembatan hanya menggunakan papan. Saat ini kita masih menurunk-
(Suara NTB/Kadis PUPR Sumbawa)
PERBAIKAN - Jembatan limpas di Dusun Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, salah satu infrastruktur yang terkena dampak banjir. Tampak tim dari Dinas PUPR Sumbawa yang tengah melakukan perbaikan darurat di jembatan. an tim untuk mengetahui seberapa mampu pondasi apabila dilalui kendaraan roda empat. Tapi kendaraan roda empat yang kita maksud yang tampak beban. Dalam artian dump truck tidak mungkin bisa,” ujarnya. Dijelaskannya, selain jembatan putus banjir juga berdampak terhadap Bendung Tiu Angat. Bendung tersebut dampaknya sangat parah karena amblas. Pihaknya pun sudah melakukan pengecekan ke lapangan dan sudah melakukan pembersihan bersama dengan P3A dan KUPT. Saat ini pihaknya tengah mendesain bendung untuk diusulkan penanganannya ke BNPB. “Bendung ini sangat diharapkan bisa tertangani di Musim Tanam (MT) 2,” kata Suharmaji.
Sedangkan di Kecamatan Lenangguar banjir juga berdampak terhadap bendung setempat. Meskipun masih bisa dilakukan penanganan secara darurat nantinya, bendung tersebut juga membutuhkan penanganan permanen kedepannya. Karena bagaimanapun, lokasi Lenangguar juga merupakan kawasan pertanian. Terhadap infrastruktur yang terkena dampak banjir diakuinya sudah dilakukan pendataan. Begitujuga terhadap tebing-tebing yang juga tekena dampak. Dalam hal ini pihaknya bergerak cepat untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintan pusat terkait penanganan secara permanen. Karena jika melalui APBD juga tidak memungkinkan.
“Untuk penanganan secara permanen tentunya kita menunggu jawaban profosal kita dari pemerintah pusat nantinya. Untuk itu kita bergerak cepat ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi untuk mendapat dukungan anggaran. Sekarang sedang kita susun proposalnya,” terangnya. Disinggung kerugian akibat dampak banjir, pihaknya masih akan menghitung terlebih dahulu. Karena yang terdampak diakuinya sangat banyak. Selain dari segi infrastruktur, juga lahan masyarakat dan tebing sungai. “Teman-teman sedang mendata sekarang. Insya Allah hari Senin depan sudah didapatkan berapa kerugian untuk usulan penanganan selanjutnya,” pungkas Suharmaji. (ind)
Sempat Dibuka, Akses Jembatan Samota Kembali Ditutup SumbawaBesar(SuaraNTB)Akses Jembatan Samota sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun setelah beberapa waktu digunakan, akses jembatan tersebut kembali ditutup. Terbukti dengan dipasangnya seng pembatas beberapa meter di lokasi jembatan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya yang dikonfirmasi, Kamis (1/3) membenarkan ditutupnya akses jembatan tersebut.
Dimana masih adanya jembatan darurat dibawah jembatan utama yang perlu dibersihkan, karena banyak sampah yang tertahan. Jika sampah-sampah yang ada tidak dibersihkan, maka akan berpengaruh terhadap jembatan. Selain itu, juga banyak batang pohon yang tertahan karena besarnya air sungai. “Disitu (lokasi jembatan) masih ada mesin crane nanti akan diangkat sampahnya kemudian diputar dimasukkan ke truk. Sementara masyarakat tetap melalui
jalur jembatan. Untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita putuskan dulu untuk menutup akses jembatan,” ujarnya. Meskipun demikian, jika jembatan darurat sudah dibuka dan sampah yang tertahan sudah diangkat maka akses jembatan akan kembali dibuka. Penutupan tersebut demi memberikan pengamanan kepada masyarakat. Selain itu supaya mempermudah mobilisasi truk mengangkut sampah yang dibersihkan. “Kita lebih kepada penga-
manan kepada masyarakat untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan. Terutama memudahkan teman-teman yang membersihkan karena lalu lalang truk,” pungkasnya. Seperti diberitakan, akses jembatan Samota mulai dibuka pada tanggal 11 Februari lalu menyusul selesainya pembangunan. Akses jembatan dibuka setelah tim dari Kementrian PU mengecek kondisi fisik jembatan dan menyatakan akses sudah bisa dibuka. (ind)
Warga Kecamatan Woja Belum Nikmati Air Bersih Dompu (Suara NTB) Warga di Kecamatan Woja yang menjadi pelanggan PDAM Dompu masih kesulitan air bersih setelah jebolnya bendungan sementara yang menjadi sumber air baku PDAM di Kamudi Desa Rababaka. Pembuatan bendungan tradisional sebagai upaya mengalirkan air baku ke IPA Selaparang, tidak bertahan lama karena kembali jebol dibawa arus banjir. Direktur PDAM Dompu, Agus Supendi, SE kepada Suara NTB, Kamis (1/3) kemarin mengaku kembali akan membuat bendungan tradisional di lokasi bendungan sementara untuk mengalihkan air ke IPA Selaparang. Kebetulan ada karung yang dibantu BPBD Dompu sebanyak 500 lembar. “Tadi kita pasang patok kayu dan pipa, biar kuat bendungnya,” ungkap Agus. Jumat (2/3) ini, lanjut Agus, pihaknya akan membendung sungainya. Kebetulan karungnya sudah diisi dengan tanah dan bahan – bahan lainnya juga sudah dikumpulkan. “Besok lagi rame – rame gotong royong. Tadi sudah ngisi tanah. Tinggal timbun dan ngumpulin ranting. Kalau patok – patok sudah,” terangnya. Setelah dibendung, diperkirakan Jumat malam air sudah mulai masuk di IPA kendati kubikasinya masih terbatas. Namun diperkirakan airnya akan normal dan terdistribusi ke pelanggan sekitar 2 – 3 hari kemudian. Ia pun berharap, sistem bendungan tradisional ini akan bertahan kendari diterjang banjir. “Kita berharap tidak ada banjir. Kalaupun ada banjir, tidak sampai menjebolkan bendungan kita,” harapnya. Untuk penanangan lebih lanjut, Agus mengaku masih menunggu undangan dari BPBD. Informasinya, BPBD akan undang PDAM rapat bersama di ruang rapat Bupati membicarakan penanganan bendung Kamudi untuk kebutuhan air baku PDAM dan air irigasi warga. “Kita nunggu diundang oleh BPBD untuk pembahasan (penanganan) di ruang Bupati. Entah permanen atau bagaimana, kita tunggu keputusan,” ungkap Agus. Sebelumnya, kepala pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Drs Imran mengaku, akan mengupayakan penanganan bendungan sumber air baku PDAM ini untuk segera ditangani. Terlebih bendungan ini memiliki fungsi cukup besar bagi ketersediaan air bersih bagi warga di Kecamatan Woja. Agar bertahan lama, sebelum diputuskan penanganannnya akan dibahas bersama. Sehingga bendungannya tidak cepat rusak seperti bendungan darurat yang ditangani Agustus 2017 lalu. (ula)
Panwaslu : Porsi Pengamanan Tiga Paslon Harus Sama Kota Bima (Suara NTB) – Panwaslu Kota Bima berharap aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Bima memberikan porsi pengamanan yang sama terhadap tiga pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2018. Demikian disampaikan Ketua Panwaslu Kota Bima Sukarman, SH, Kamis (1/3). Sukarman mengaku ada yang pihak mengeluhkan terkait sistem kerja Satpol PP beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut lanjut Sukarman, aparat Sat Pol PP Kota Bima hanya melakukan pengamanan terhadap Paslon Walikota dan Wakil Walikota tertentu. Sehingga dianggap tebang pilih. “Ada yang mengeluhkan ke Panwaslu, kinerja Sat Pol PP hanya mengamankan kegiatan Paslon tertentu,” ujarnya. Untuk menghindari kecemburuan sosial dan adanya penilaian diskriminasi. Sukarman mendesak agar Sat Pol PP memberikan porsi yang sama dalam mengamankan atau mengawal Paslon. “Jika ingin melakukan pengamanan silahkan bersurat ke kami dengan catata harus mengakomodir semua paslon,” ujarnya. Selain itu, Sukarman juga mengingatkan Intel Sat Pol PP yang bertugas melakukan pengawasan di lapangan untuk melengkapi diri dengan kartu pengenal (Id card) dan surat tugas resmi. “Hal ini untuk menghindari miskomunikasi dan salahpaham pada saat kegiatan Paslon,” pungkasnya. (uki)
Sukarman (Suara NTB/uki)
SUARA PULAU SUMBAWA
Tak Perlu Perdebatkan Batas Administrasi Tambora Dompu (Suara NTB) – Kepala Bagian Tata Usaha Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu, Deny Rahadi menegaskan, berbicara taman nasional bukan soal batas administrasi wilayah, melainkan taman nasional itu sendiri yang secara administrasi masuk wilayah Kabupaten Dompu dan Bima. Karena itu, tidak perlu memperdebatkan soal batas yang pada akhirnya akan menghambat pengembangan wisata tambora, terlebih menjadi biang konflik ditengah masyarakat. “Jadi berbicara taman nasional berbicara dua kabupaten, bukan Bima bukan Dompu tapi taman nasional secara utuh,”
kata dia di ruang kerjanya. Terkait batas wilayah tambora untuk Kabupaten Bima ada dua kecamatan yakni Sanggar dan Tambora, pun demikian dengan Dompu yang berada di Kecamatan Kempo dan Pekat. Jika mengacu pada peta tata batasnya dari luas 71.645,64 Ha kawasan taman
nasional kaldera secara keseluruhan masuk Kabupaten Bima. Akan tetapi kondisinya saat ini wilayah Kabupaten Dompu yang lebih siap dari sisi manjemen pendakian dengan jalur pancasila yang paling diminati para pengunjung, baik mancanegara maupun nusantara. “Dompu paling siap
si sanksi yang akan diberikan bagi para pelanggar jika bisa dibuktikan. Sanksi ini juga kita berikan untuk memberikan efek jerah supaya tidak ada lagi oknum yang melakukan politik praktis. Apalagi ASN dan para Kades yang sudah sangat jelas diatur dalam UU ASN dan untuk tetap netral,” tegas, Anggota Panwaslu KSB, Divisi Penindakan Khaeruddin, ST kepada Suara NTB, Kamis (1/3) kemarin. Dikatakannya, dari sepuluh dugaan pelanggaran tersebut, didominasi oleh tim pasangan calon yang tidak memiliki izin kampanye, relawan tidak terdaftar,
dari sisi manajemen pendakian, jalur pancasila menjadi primadona, jalur teramai untuk pendakian,” ujarnya. Sementara kawasan yang berbatasan langsung dengan tambora, sebut Deny Rahadi, yakni PT. SMS yang bergerak dalam bidang perkebunan, PT. Sanggar Agro dan Usaha Tani Lestari (UTL). Di wilayah utara dan selatan berbatasan langsung dengan KPH tambora dengan status lahan kawasan hutan lindung dan produksi. Itu artinya luasan wilayah Bima hanya 60 persen dan sisan-
ya berada di Dompu. “Kaldera masuk Kabupaten Bima, cuma tidak mungkin memasang portal di atas kaldera,” jelasnya. Untuk itu, tidak perlu ada pemilahan antar dua daerah tersebut dalam hal pengembangan taman nasional, jika demikian, tidak menutup kemungkinan tambora akan menjadi biang utama konflik ditengah masyarakat. “Jadi tidak ada pemilahan, di Kabupaten Bima apa yang bisa kita sinergikan di Dompu juga kita sinergikan, jadi tidak ada pemisahan,” tegasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
KANDANG – Aparat kepolisian bersama warga tengah berupaya memadamkan api yang berkobar di kandang ayam milik terduga pelaku mutilasi, Rabu (28/2).
Kasus Mutilasi Picu Kemarahan Warga Dompu (Suara NTB) – Pembunuhan sadis terhadap Imran dan Taufan warga Wawobaka Desa Nowa berlanjut, ratusan warga geram setelah mengetahui pelakunya. Mereka lantas melampiaskan kemarahan dengan cara membakar rumah dan kandang ayam milik pelaku, Rabu (28/2) sore. Luapan massa yang bergerak usai pemakaman korban itu tak bisa dibendung, mereka dengan leluasa membakar kandang ayam yang tidak jauh dari lokasi penemuan poton-
gan mayat korban. Kabag Ops Polres Dompu, AKP. Kardianto kepada wartawan mengatakan, kendati pihaknya telah menempatkan personel untuk melakukan penjagaan namun karena lokasinya cukup luas dan jarak kandang yang satu dengan lainya berjauhan membuat personelnya kesulitan, ditambah massa sudah memecar diri dan keluar dari bukit sekitar. “Massanya lebih dari 200 orang, mereka berpencar masuk dari pegunungan,” kata
dia usai pemadaman. Reaksi yang ditunjukan ratusan warga tersebut bentuk kemarahan karena kejahatan yang telah dilakukan para pelaku, yang mana korban dibunuh dengan kondisi tubuh terpisah lalu dibuang ke saluran irigasi. Beruntung reaksi anarkis mereka tak menimbulkan korban jiwa, terutama dari keluarga pelaku yang sempat menjadi incaran. Mereka, kata Kardianto, telah lebih dahulu meninggalkan rumahnya setelah mendengar isu balas dendam
Tenaga Kesehatan Wajib Kantongi STR Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Abubakar Husain menegaskan, setiap tenaga kesehatan wajib mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR), sesuai bidang keahlian masing-masing. Jika ditemukan mereka yang belum lulus uji kopetensi ini menangani pasien maka penanggung jawabnya terancam diberi sanksi. “Dalam permenkes itu jelas dilarang melayani atau merawat pasien,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (1/3). Abubakar Husain menjelaskan, tenaga kesehatan yang tidak mengantongi STR hanya bisa dipekerjakan sebagai tenaga pembantu urusan administrasi, untuk menangani pasien langsung
tidak diperkenankan karena melanggar ketentuan. Jika ada, penanggung jawab yang telah merekrut pegawai ini akan didenda dan menjalani masa kurungan kurang lebih enam bulan. Peremenkes tersebut diakui membuat pihaknya lebih selektif dalam menerima tenaga kesehatan ditiap-tiap puskesmas. “Itu yang diacam bukan tenaga kesehatanya, tapi yang memberikan pekerjaan itu,” ujarnya. Di sembilan puskesmas yang ada, lanjut dia, memang terdapat tenaga kesehatan baik bidan maupun perawat yang belum mengantongi STR, tetapi jumlahnya tak mau disebutkan secara pasti. Yang jelas mereka saat ini bekerja sebagai tenaga administrasi dan sebagian lainya masih menunggu hasil uji kompeten-
si. “Ada tapi tidak banyak, saya tidak bisa sebutkan,” kata dia. Disinggung ASN tenaga kesehatan yang belum mengantongi STR, Abubakar Husain mengatakan, untuk ASN baru rata-rata sudah mengantonginya, sedangkan ASN lama dan telah memegang jabatan banyak yang belum melakukan perpanjangan karena tidak lagi menangani pasien. Sementara dokter ratarata memiliki karena STR merupakan syarat utama mereka bisa mendapat izin praktik atau bekerja di pusat pelayanan kesehatan. “Mereka (ASN tenaga kesehatan, red) kan sudah punya jabatan artinya tidak melayani (pasien, red), kalau ASN yang baru rata-rata sudah memiliki STR dan sertifikat uji kompetensi,” pungkasnya. (jun)
Panwaslu KSB Tangani Puluhan Dugaan Pelanggaran Pilkada Taliwang (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini ada sekitar 10 dugaan pelanggaran baik itu yang dilakukan oleh para ASN, Kepala Desa, dan tim kampanye Pasangan Calon (Paslon). Dari jumlah laporan hasil temuan lapangan tersebut, hingga saat ini masih belum ada satupun yang rampung, baik itu proses pemeriksaan maupun proses klarifikasi sebagai bahan untuk bisa memberikan sanksi. “Kami bertekad di Bulan Maret, sudah ada rekomenda-
Halaman 7
dan para ASN yang ikut foto bersama. Selain itu, pihaknya juga menemukan oknum kepala desa (Kades) dan aparat desa yang diduga ikut terlibat Politik. praktis. Jika dugaan pelanggaran bisa dirampungkan pemeriksaannya, maka tahapan selanjutnya yakni memberikan rekomendasi. Bagi PNS yang terbukti melanggar maka sanksinya akan diserahkan ke Inspektorat untuk bisa direkomendasikan ke Kemenpan-RB. Jika itu Kades, maka akan diserahkan ke Bupati dan Kemendagri sesuai jalur hirarki yang ada dalam pemberikan sanksi. “Bagi yang terbukti melanggar,
kita akan serahkan ke atasan masing-masing untuk bisa diberikan sanksi, karena kita tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi,” sebutnya. Ia menambahkan, sementara bagi para tim kampanye yang melanggar, maka akan diserahkan ke KPU untuk pelanggaran administrasinya. Jika ada ditemukan unsur pidana, maka akan langsung diserahkan ke Gakkumdu untuk bisa diproses lebih lanjut. Tapi yang jelas pihaknya tetap berharap kepada masyarakat untuk sama-sama menciptakan Pilkada yang aman dan damai serta tidak terjadi pelanggaran.
Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada pasangan calon dalam melakukan kampanye untuk bisa melakukan pengecekan terhadap proses perizinannya. Sehingga tidak ada masalah yang terjadi nantinya di setiap tahapan gelaran Pilkada Juni mendatang. “Kita meminta kepada semua pihak untuk samasama menyukseskan gelaran Pilkada dengan taat pada aturan. Serta meminimalisir terjadinya pelanggaran di setiap tahapan yang ada,” tandasnya. (ils)
dari keluarga korban. “Tapi sekarang situasinya sudah sangat kondusif dan massa sudah kemabali,” ujarnya. Dalam rilis pihaknya juga disebutkan, hingga hari ketiga pasca penemuan mayat tersebut sudah tujuh orang pelaku yang berhasil diamankan, tiga orang pelaku utama dan empat lainya turut serta. Atas reaksi warga itu setidaknya ada sembilan lokal kandang ayam serta rumah milik pelaku yang dibakar. Beruntung kobaran
api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran dibantu mobil watercanon Polres Dompu, hingga api tidak sampai menjalar ke pemukiman warga sekitar. Informasi yang dihimpun Suara NTB, saat ratusan warga turun melampiaskan kemarahan dengan melakukan pembakaran tersebut tim yang melakukan penjagaan sempat mendapat perlawanan, mereka dilempari hingga membuat polisi kewalahan menghalau aksi masyarakat ini. (jun)
DPRD Apresiasi Peran TNI/Polri Redam Konflik Tangga Baru Bima (Suara NTB) – yang akan kita kawal kedeDPRD Kabupaten Bima pan,” katanya. mengapresiasi keterlibatan Selain itu, Ia juga mengapreaparat TNI/Polri yang melerai siasi kepada Bupati Bima yang cepat ketegangan warga begitu tanggap berkoordinasi denDusun Tangga Baru dan Ta- gan kepala Desa dan Camat unjung Baru, Desa Tangga Baru tuk meredam ketegangan. Serta Kecamatan Monta, meskipun melakukan pendataan kerugian dalam waktu jangka pendek. akibat peristiwa tersebut. “Hanya saja penyelesaiannya “Saya kira apa yang dilakudibutuhkan upaya pendekatan kan pemerintah sudah tepat yang komprehensif dan harus dan logis dalam penyelesaian menyentuh ke akar persoalan,” sementara dan membantu kata anggota DPRD Kabupaten korban,” katanya. Bima, Syaifullah, Kamis (1/3). Ia menambahkan, saat Duta PKS ini menilai ala- melakukan interaksi dengan san tidak selesainya konflik warga yang menjadi korban selama ini. Penyelesaiannya pengrusakan dan pembakaran. hanya seringkali menyentuh Menyampaikan ketidakpuadi wilayah permukaan saja san terhadap langkah awal dan tidak pernah menyentuh yang dilakukan Pemerintah. akar persoalan. “Harusnya pemerintah da“Harusnya riwayat konflik tang menengahi persoalan yang ditelusuri. Apa yang melatar ada. Menawaarkan solusi, palbelakangi konflik itu agar diu- ing tidak meredam, sehingga payakan penyelesaian step by tidak korban maupun kejadian step,” ujarnya. pengrusakan,” ujarnya. (uki) Kata dia, jika hal itu berjalan dengan baik. Bisa menjadi pegangan pihak-pihak terkait terutama Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan konflik. Sebab, kalau begitu suatu waktu konflik akan bermunculan lagi. “Jangan sampai seperti menyimpan bara dalam sekam,” katanya. Tidak hanya itu, pihaknya terus mendorong langkah aparat penegak hukum dalam menyelesaiakan masalahmasalah yang sudah terjadi dengan baik. Dapat memuaskan semua pihak dan bisa menjadi representasi kepentingan semua pihak. “Tidak yang merasa dianaktirikan atau diperlakukan secara tidak adil. Hal-hal ini saja Syaifullah (Suara NTB/uki)
SUARA NTB Jumat, 2 Maret 2018
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 2 Maret 2018
Halaman 8
Pilkada Serentak
Paslon Diminta Laporkan Perkembangan Sumbangan Dana Kampanye Mataram (Suara NTB) Memasuki awal masa kampanye 15 Februari lalu, empat pasangan Cagub dan Cawagub telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) beserta rekening khususnya. Kini KPU kembali meminta para Paslon untuk melaporkan perkembangan dana kampanye yang dimiliki. Komisioner KPU NTB Divisi Hukum, H. Ilyas Sarbini, SH, MH, menyampaikan, setelah melaporkan dana kampanye awalnya, para Paslon kembali diwajibakan menyampaikan laporan tengah atau perkembangan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kempaye (LPSDK). “Laporan awal kan sudah, Dan paslon juga harus melaporkan LPSDK lagi, paling lambat sampai tanggal 20 April nanti,” ujarnya. Ilyas menuturkan dengan LPSDK tersebut bertujuan untuk mempermudah KPU menghitung arus lalu lintas keluar masuk sumbangan dana kampanye. “Berapa sumbangan yang diterima dan digunakan, untuk apa saja dana yang diterima itu. Baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Sehingga KPU akan pantau nantinya perkembangan penggunaan dana kempayenya sampai tanggal 20 April,” jelasnya. Untuk tahap selajutnya, akan dilihat lagi pada tanggal 24 Juni laporan akhirnya, dan dipastikan sudah rampung semua. Tidak ada lagi dana yang bisa diterima dan tidak ada dana lagi yang masuk. “24 Juni selesai kempanye, 23 kan kampanye berakhir. Nah, tanggal 24 itu harus segera di laporkan,” katanya. Namun untuk memastikan pemahaman tim paslon yang menangani dana kampanye ini sesuai tidak dengan aturan yang ada maka KPU, nantinya akan mengundang Tim Paslon untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan narasumber dari Kantor Akuntan Publik. “Minggu depan ini kami akan undang tim yang menangani dana kampanye untuk kami Bimtek dengan narasumber dari kantor akuntan public. Artinya kita ingin memastikan cara pengisiannya sumber dana dari mana yang boleh dan berapa jumlahnya dan digunakan untuk apa. Itu kan akan kita perbaharui pemahamannya,” jelas Ilyas. Terkait sumber dana yang tidak boleh diterima oleh paslon, Ilyas mencontohkan sumbangan dari badan hukum Rp 750 juta, parpol Rp 750 juta dan perseorangan Rp 75 juta. “Kalau lebih dari itu tidak boleh,” katanya. Sumbangan yang tidak diperbolehkan adalah yang bersumber dari hasil kejahatan misalnya dari korupsi kemudian orang yang korupsi nyumbang ke paslon. Serta dari asing baik dari pemerintah, perorangan maupun dari badan usaha pemerintah, BUMN, BUMD. “Itu kan sumber-dumber yang tidak boleh. Kalau hal itu terlanjur diterima maka ada tiga cara memperlakukannya calon tidak boleh menggunakan. Kedua calon memberitahukan ke KPU dan yang ketiga dana yang sudah diterima itu disetorkan ke kas negara,” ujarnya. Apabila hal-hal yang dilarang tersebut, maka masuk dalam ranah tindakan pidana dan bisa berakibat ke pembatalan calon. “Kita maunya memastikan pemahaman LOnya ini. Jangan sampai nanti diklaim KPU tidak memberikan informasi yang jelas,” pungkasnya. Untuk diketahui sebelumnya, empat pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur NTB dipastikan sudah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU NTB. Dari pengumuman KPU NTB Nomor 263/PL.03.2-PN/52/ Provinsi/II/2018 tentang hasil penerimaan LADK para calon itu, nampak pasangan nomor urut 4 pasangan independen H Moch Ali Bin Dachlan - TGH Lalu Gede Sakti (Ali-Sakti) menjadi pasangan yang saldo rekening dana kampanyenya paling banyak, mencapai Rp10 Miliar. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 HM Suhaili Fadil Tohir - H Muhammad Amin (Suhaili-Amin) memiliki saldo rekening dana kampanye mencapai Rp 900 juta lebih, sementara saldo rekening dana kampanye pasangan nomor urut 3, Dr Zulkiefliemansyah - Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) sebesar Rp 100 juta. Sementara pasangan dengan saldo rekening terendah ialah pasangan nomor urut 2, TGH Ahyar Abduh - Mori Hanafi (Ahyar-Mori) dengan jumlah saldo di rekening dana kampanye hanya berkisar Rp 40 juta. (ndi)
Jaksa Terima SPDP Korupsi BOS SMKN 1 Narmada Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan korupsi dana BOS SMKN 1 Narmada masih berproses. Namun, jaksa Kejari Mataram baru sebatas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram. “Kita baru terima SPDP, kalau berkas tersangkanya belum. Sampai saat ini belum,” ujar Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska, kemarin. Dalam kasus itu, Polres Mataram sudah menetapkan dua orang tersangka, yakni kepala sekolah berinisial MA, dan bendahara berinisial NH. Untuk berkas dua tersangka itu, Andri mengaku belum ada pelimpahan dari penyidik Polres Mataram. “Kalau berkasnya belum dilimpahkan, baru SPDP saja. Kalau sudah ada SPDP pasti nanti menyusul berkasnya,” ujarnya. Meski pelengkapan berkas berada di ranah kepolisian, tetapi jaksa dapat berkoordinasi. Terutama apabila penyidik menemui kendala. “Kalau belum ada berkasnya ya kita tanyakan. Kita koordinasi lah. Supaya berkasnya bisa segera selesai,” kata Andri. Terpisah, Kasubbaghumas Polres Mataram, AKP I Made Arnawa dalam suatu kesempatan mengaku kasus itu sedang tahap pemberkasan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pendalaman bukti-bukti. Kasus yang diusut Polres Mataram itu mengenai dana BOS SMKN 1 Narmada tahun anggaran 2014/2015. Dua tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam penggunaannya, sehingga menimbulkan kerugian negara. Dua tersangka tersebut dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meski sudah menjadi tersangka, kepala sekolah dan bendahara tidak ditahan. Dana BOS SMKN 1 Narmada tahun anggaran 2014/ 2015 mencapai Rp 1,9 miliar. Dari hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB, dugaan korupsi itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 316 juta. (why)
Tujuh Pelaku Ditangkap
Mayat di Saluran Irigasi Desa Bara Korban Pembunuhan Mataram (Suara NTB) – Pembunuhan dua warga diduga pencuri di Desa Bara, Woja, Dompu tertangkap. Pelakunya berjumlah tujuh orang. Masing-masing memiliki peran mulai dari menganiaya sampai membuang korbannya ke saluran irigasi. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti Kamis (1/3) menerangkan, tujuh pelaku itu ditangkap dan masing-masing sudah mengakui perbuatannya. Mereka antara lain, IR (18) warga Rababaka, Woja bersama AM (19) yang membacok tubuh korban. kemudian HR (21) warga Bara, Woja berperan mengangkat tubuh korban dan membuangnya ke saluran irigasi, yang dibantu SR alias RB (22), warga Bakajaya, Woja dan SP (29) warga Soriotu, Manggelewa. Kemudian dua tersangka lain, US (46) dan MS (29)warga Bakajaya, Woja mengetahui peristiwa itu tetapi tidak melaporkan ke kepolisian. Mereka membiarkan korban tergeletak sampai menjadi mayat di saluran irigasi. Tri Budi mengatakan, kepolisian hingga kini masih mengidentifikasi identitas dua
(Suara NTB/why)
TINJAU - Kapolres Dompu, Erwin Suwondo meninjau TKP penemuan mayat korban pembunuhan di Desa Bara, Kecamatan Woja, Dompu. Setelah penangkapan para si dapat segera memadamkan orang korban. ciri-cirinya mas- sudah dimintai keterangan seing-masing berumur 15 tahun bagai saksi. awalnya mereka pelaku, Tri Budi mengingat- api dan membubarkan massa. “Kasus sedang ditangani dan 20 tahun dengan nama mengaku bahwa korban tewas kan warga untuk menahan karena tersengat listrik yang di- diri. Kasus tersebut sedang di- dan percayakan bahwa kasus panggilan Imran dan Topan. Dua korban ditemukan Se- pasang di sekitar kandang ayam. tangani pihak kepolisian seh- ini segera kami proses. Jadi “Para pelaku mengaku ingga warga diharapkan tidak dimohon jangan ada aksi penylasa (27/2) setelah diperkirakan erangan antarkampung,” imtewas 12-15 hari sebelumnya. mengejar dua korban yang me- main hakim sendiri. Sejumlah warga asal kam- bau Tri Budi. Selain itu, Polres Dari hasil otopsi ditemukan manjat kandang ayam. Mereka korban tewas karena luka ba- mengira korban hendak mencuri. pung korban Dusun Kamporade, Dompu sudah menyiagakan cok dan pukulan benda tumpul. Akhirnya pelaku mengejar dan Bara sempat melakukan pem- satu pleton Dalmas Sabhara bakaran kandang. Tetapi poli- untuk berjaga di lokasi. (why) Para pelaku sebelumnya menganiaya korban,” jelasnya.
BUDAYA DAN HIBURAN
SUARA NTB Jumat, 2 Maret 2018
Halaman 9
Pembenahan Destinasi Wisata Selain Gili Jadi Prioritas
Mataram (Suara NTB) Banyak destinasi wisata baru di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Ini yang akan menjadi fokus Pemda KLU selain kawasan tiga gili yang memang menjadi prioritas utama. Sebab wisata potensial bukan hanya tiga gili itu saja. Terdapat beberapa kawasan wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Misalnya Air Terjun Kerta Gangga, Rumah Adat Senaru, Air Terjun Tiu Teja, Paralayang dan banyak lainnya. Pemda KLU saat ini tengah melakukan pembenahan pada sejumlah destinasi itu. Sebelumnya Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata KLU Bratayasa mengatakan
ada delapan destinasi unggulan selain tiga gili. Diantaranya air terjun, rumah adat, paralayang
bahkan ekowisata yang ada di Santong. Ini menjadi potensi baru yang akan dikembangkan.
Karena saat ini Pemda KLU ingin menggencarkan konsep pariwisata berbasis kerakyatan. Pihaknya akan membuat kombinasi wisata sesuai dengan kebutuhan wisatawan dan ciri khas wisata KLU. Misalnya khusus menyelam yang dipusatkan di tiga gili, ekowisata di Santong, air terjun dan pendakian. Ia melihat pariwisata KLU sangat komplet, sebab bukan hanya wisata alam namun juga wisata budaya
“Semuanya ada di KLU. Jadi kami sarankan wisatawan itu tidak hanya ke gili. Masih banyak destinasi wisata lain yang juga tidak kalah menarik untuk dinikmati,” ujarnya. Pihaknya berharap wisatawan yang berkunjung ke kawasan tiga gili juga berkunjung ke destinasi wisata lain di KLU. Sehingga wisatawan bisa melihat banyak tempat yang memang sudah sangat bagus dan alami selain di gili. Apalagi
KLU saat ini juga tengah gencar mempromosikan desa wisata yang menjadi salah satu pilihan berlibur wisatawan. “Kalau desa wisata itu kan warga sendiri yang kelola. Jadi bisa lebih dirasakan manfaatnya karena mereka juga bisa bersentuhan langsung dengan pariwisatanya,” ujarnya. Ia berharap masyarakat juga bisa semakin memantapkan diri agar siap. Sebab yang paling utama dari pariwisata adalah ken-
yamanan wisatawan. Sehingga wisatawan merasa senang dan merasa betah serta ingin kembali lagi untuk berkunjung. Berbagai persiapan telah dilakukan Pemda KLU sejak tahun lalu. Termasuk memberikan porsi anggaran terhadap pembenahan dan pemeliharaan sejumlah fasilitas destinasi. Sehingga semua destinasi yang diunggulkan dan baru dikembangkan bisa berjalan dengan baik. (lin)
Menurun, Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang Mataram (Suara NTB) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) biasanya diidentikkan dengan tingkat kunjungan wisatawan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat tingkat penghunian kamar pada Januari lalu mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tingkat penghunian kamar hotel bintang pada Bulan Januari 2018 mengalami penurunan dibandingkan Bulan Desember 2017. TPK Bulan Desember 2017 mencapai sebesar 50,05 persen, turun 12,14 poin pada Bulan Januari 2018 dengan TPK 37,91 persen. Jika dibandingkan dengan TPK Bulan Januari 2017 sebesar 34,46 persen, berarti mengalami kenaikan sebesar 3,45 poin. “Ada penurunan hunian kamar hotel di NTB pada Bulan Januari dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya ada peningkatan,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM, di Mataram, Kamis (1/3). Hal yang sama juga terjadi pada hotel non bintang. TPK Hotel Non Bintang Bulan Januari 2018 sebesar 22,87 persen. Ini mengalami penurunan 4,89 poin dibanding bulan Desember 2017 dengan TPK sebesar 27,76 persen. Jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017 juga mengalami kenaikan sebesar 1,40 poin dari 21,47 persen. Sedangkan rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Januari 2018 tercatat 1,93 hari. Ini turun 0,21 hari dibandingkan dengan RLM Bulan Desember 2017 sebesar 2,14 hari. Jika dibandingkan dengan RLM Bulan Januari 2017 yang hanya 1,86 berarti terjadi sedikit kenaikan 0,07 hari. “Sama halnya dengan RLM Januari dibandingkan bulan sebelumnya mengalami penurunan, tapi kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya itu mengalami kenaikan,” ujarnya. Begitu pula rata-rata lama menginap (RLM) tamu di hotel non bintang pada Bulan Januari 2018 sebesar 1,62 hari. Ini mengalami sedikit penurunan sebesar 0,08 hari dibandingkan dengan RLM Bulan Desember 2017. Dibandingkan dengan Bulan Januari 2017 sedikit kenaikan sebesar 0,10 hari. Sementara itu, jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada Bulan Januari 2018 tercatat 67.959 orang. Terdiri dari 52.322 orang tamu dalam negeri (76,99 persen) dan 15.637 orang tamu luar negeri (23,01 persen). (lin)
Endang Tri Wahyuningsih
(Suara NTB/dok)
PANTAI LAKEY - Sejumlah wisatawan saat menikmati keindahan Pantai Lakey dengan membawa papan selancar.
Kegiatan Selancar Dunia di Lakey Terkendala Anggaran Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu sebelumnya telah berencana untuk menyelenggarakan kegiatan berselancar tingkat dunia. Namun kegiatan ini terancam batal karena terkendala anggaran. Pemda diminta untuk memberikan setoran dimuka sebanyak Rp 1 miliar untuk bisa menyelenggarakan kegiatan yang difasilitasi oleh World Surf League (WSL). “Belum dinyatakan batal, sebenarnya kita masih menunggu. Karena memang harus ada biaya yang disiap-
kan oleh Pemda. Dan ini yang masih menjadi kendala kegiatan ini sehingga belum bisa diselenggarakan,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu Syamsul Huriah, S.Sos, Kamis (1/3). Ia mengatakan bahwa kegiatan ini didasari dari potensi Pantai Lakey yang disebut memiliki gelombang terbaik di dunia. Kabarnya ada empat jenis gelombang yang hanya bisa didapatkan sekaligus di Pantai Lakey. Hal inilah yang membuat pantai ini banyak dikunjungi wisatawan pecinta
selancar dari berbagai negara. “Pantai Lakey disebut-sebut memiliki gelombang terbaik kedua di dunia. Itulah mengapa kita ingin memperkenalkan lagi Pantai Lakey ini sehingga bisa dikunjungi lebih banyak lagi wisatawan,” harapnya. Ia melihat potensi ini sangat penting untuk disebarkan kepada calon wisatawan terutama wisatawan yang menyukai olahraga berselancar. Namun karena anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan itu dinilai cukup besar, maka
pihaknya terpaksa harus menunda kegiatan besar itu. Padahal pihaknya berencana mengundang peserta dari 15 negara. Dengan harapan akan banyak wisatawan yang tahu dan mau berkunjung ke Pantai Lakey. Bulan Juni hingga Oktober adalah saat terbaik mengunjungi pantai ini. Pantai Lakey memiliki empat jenis ombak yang disebutsebut oleh para peselancar, yaitu Lakey Peak, Cobble Stones, Lakey Pipe, dan Periscope. Jenis yang paling menantang dan hebat untuk berselan-
car adalah Lakey Peak karena menyuguhkan tantangan ombak dari arah kiri maupun kanan. Pada bagian kiri berbentuk terowongan panjang. Sementara di bagian kanan berupa gulungan ombak yang sempurna untuk berselancar. “Jenis-jenis ombak inilah yang seringkali menjadi daya tarik wisatawan. Ini yang ingin kita informasikan kepada banyak calon wisatawan lainnya. Sehingga mereka menjadi lebih tahu dan akhirnya memutuskan untuk berkunjung,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/dok)
Rudat Masih Eksis di Lombok
Mataram (Suara NTB) Tari Rudat merupakan salah satu kesenian yang belakangan semakin sering dipertontonkan pada acaraacara tertentu. Kesenian ini masih tetap bertahan meskipun saat ini sudah semakin banyak kesenian modern yang berkembang di tengah masyarakat. “Dalam dua bulan kadang ada satu kali jadwal manggung. Kadang juga sebulan itu bisa dua kali. Biasanya rudat diadakan untuk acara-acara tertentu di kampung. Karena isinya sarat dengan nilai moral,” kata Penari Rudat asal Kabupaten Lombok Timur Muhammad Ramli, di Mataram, Kamis (1/3). Tari Rudat ini biasanya ditampilkan pada acara seperti Khitanan, Khatam Alquran, Maulid Nabi,peringatan Isra Mi’raj dan acara peringatan hari besar Islam lainnya. Sehingga tidak heran jika saat ini sudah semakin banyak warga yang menggunakan kesenian Rudat untuk menghibur tamunya yang datang. Dalam pertunjukannya, Tari Rudat ini biasanya di-
mainkan oleh 13 orang penari. Dalam kelompok penari tersebut biasanya dipimpin oleh seorang komandan. Tari Rudat ini biasanya ditampilkan dengan gerakan-gerakan yang didominasi oleh gerakan kaki dan tangan. Gerakan tersebut hampir mirip dengan gerakan bela diri atau gerakan pencak silat. Selain melakukan gerakan tari, penari juga sambil menyanyikan lagu-lagu berirama melayu dengan lirik berbahasa Indonesia dan Bahasa Arab. Dalam pertunjukan
Tari Rudat ini juga diiringi oleh iringan musik seperti rebana, jidur, dap, mandolin dan biola. “Ada beberapa instrumen musik yang mengiringi tarian rudat. Terutama rebana itu harus ada, sehingga panari bisa menyesuaikan gerakannya dengan musik pengiringnya,” ujarnya. Kostum penari tersebut biasanya terdiri dari baju lengan panjang, celana panjang, kain songket Lombok dan kopiah karbus. Selain itu juga terdapat beberapa atribut seperti pangkat prajurit pada bahu,
kain selempang dan ikat pinggang. Untuk kostum pemimpin penari biasanya dibuat sedikit berbeda, perbedaan tersebut bisa dari kopiah, warna baju, dan ada juga yang membawa pedang. “Harapannya semakin banyak generasi muda yang mau melestarikan budaya dan kesenian ini. Karena bisa dibilang sekarang ini sudah semakin sedikit anak muda yang mau melestarikan kesenian tradisional,” sesalnya. (lin)
(Suara NTB/dok)
RUDAT - Pertunjukan Tari Rudat yang merupakan salah satu kesenian di Lombok.
Kunjungan ke TTambora ambora Masih Kurang Mataram ( Suara NTB) – Beberapa tahun terakhir Pemda secara aktif mempromosikan potensi pariwisata di Pulau Sumbawa. Salah satunya kawasan Tambora yang ada di Kabupaten Dompu. Kendati meningkat dari tahun sebelumnya, namun jumlah kunjungan wisatawan ke Tambora masih terbilang kurang. “Kalau kunjungan ke Tambora belum sampai 2.000 orang dalam setahun. Ini meningkat dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Tentu saja kita harus terus tingkatkan jumlah kunjungan ini,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu Syamsul Huriah, S.Sos, Kamis (1/3). Pihaknya terus berupaya untuk mempromosikan trekking Tambora kepada calon wisatawan. Selama ini memang sudah semakin banyak wisatawan yang datang. Hanya saja jumlah itu dianggap masih belum banyak. Kendati demikian, dalam waktu dekat akan dilakukan Festival Pesona Tambora untuk lebih mempromosikan lagi semua potensi pariwisata yang ada di Tambora dan sekitarnya. “Kita terus lakukan promosi. Semua kegiatan ini memang harus dipromosikan. Selama ini kita juga dibantu promosi oleh Dispar Provinsi dan Kementerian Pariwisata. Dengan harapan semakin banyak wisatawan yang berkunjung,” ujarnya. Keberadaan Tambora memang sangat diharapkan untuk bisa memberikan nilai
(Suara NTB/dok)
TAMBORA - Keindahan Gunung Tambora dilihat dari savana Doro Ncanga di Kabupaten Dompu. lebih kepada warga sekitar. Saat ini kelompok-kelompok sadar wisata sudah mulai bergerak. Kerajinan dan oleh-oleh yang bersumber dari Tambora juga semakin diperbanyak. Dengan harapan banyak wisatawan yang datang dan bisa membeli aneka produk yang dibuat oleh warga sekitar. “Pariwisata ini sangat potensial untuk memberikan nilai tambah kepada warga sekitar. Oleh sebab itu kita terus berupaya, pokdarwisnya kita bina dan produkproduknya lebih dimaksimalkan,” ujarnya. Ia berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk
mempromosikan Tambora ini bisa mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan di masa mendatang. Sebab efek dari promosi itu bisa dirasakan jauh setelah promosi itu dilakukan. Selama ini memang sudah banyak yang mengenal Tambora. Termasuk trekking Tambora yang sudah semakin diketahui oleh wisatawan. Tidak hanya wisatawan lokal, namun juga wisatawan yang berasal dari luar Pulau Sumbawa bahkan luar negeri. “Mereka bisa berkunjung ke destinasi wisata lainnya setelah berkunjung ke Tambora. Karena kita punya banyak destinasi wisata,” ujarnya. (lin)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 2 Maret 2018
Halaman 10
Satap 3 Sekotong Gencarkan Pembinaan Mental Spiritual Siswa
(Suara NTB/ist)
Giri Menang (Suara NTB) Meski berstatus Sekolah Satu Atap (Satap), tetapi pembinaan di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sekotong tidak kalah dengan sekolah maju lainnya. Di sekolah ini, siswa tidak hanya dibekali pembelajaran sesuai kuriklum yang ada saja, melainkan juga pembinaan mental spiritual juga digencarkan demi mewujudkan siswa yang andal dan berakhlak mulia. Salah satu cara pembinaan yang dilakukan adalah mewajibkan salat berjamaah di masjid bagi seluruh siswa se-
PRAKTIK - Siswa Satap 3 Sekotong yang belajar praktik komputer.
belum pulang sekolah ke rumah masing-masing.”Kami mewajibkan (salat berjamaah di masjid, red) sebagai salah satu pembelajaran dan pembinaan akhlak bagi mereka. Dan guru juga harus ikut sebagai panutan siswa,” ungkap Kepala Sekolah, Lalu Agus Purnawarman belum lama ini. Dilanjutkan, sekolah yang berada di pinggir kali ini menerapkan aturan ini sejak dirinya menjabat sebagai kepala sekolah di tempat ini. Hanya saja, aturan ini tidak diwajibkan sepenuhnya bagi guru perempuan.”Kami mengerti dengan keadaan, kalau guru
(Suara NTB/ist)
BIMBINGAN KEAGAMAAN - Siswa Satap 3 Sekotong yang mendapatkan bimbingan keagamaan yang rutin dari sekolah. perempuan tidak dibebankan dengan kewajiban ini, khawatir nanti sedang ada halangan atau barangkali sedang diperlukan oleh suami mereka dan diharuskan segera pulang, itu kewajiban mereka untuk taat pada suami,” lanjutnya. Selain pembinaan mental spiritual melalui program wajib salat berjamaah, Mamiq Agus, sapaan akrabnya membeberkan jika mental siswa
juga dibina melalui kegiatan ekskul yang diterapkan oleh sekolah. Salah satunya adalah ekskul kerajinan tangan. Dalam hal ini kerajinan tangan yang menjadi andalan sekolah adalah pembuatan piring inka atau dulang yang terbuat dari daun kelapa.”Kalau kegiatan ekskul ini kami terapkan bagi siswa kita yang SD,” terang dia. Sementara untuk siswa SMP, pihaknya menerapkan
pembelajaran dengan sistem net school berbasis komputer. ”Alhamdulillah sedikit demi sedikit siswa kami sudah bisa, walaupun komputer kami jumlahnya tidak banyak, tapi setidaknya kami bisa bersaing dengan sekolah lain,” katanya. Saat ini, jumlah siswa yang belajar di Satap 3 Sekotong ini sebanyak 58 siswa, sementara untuk siswa SMP mencapai 207 orang. (her)
UKK Diperketat DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Mataram memantau terus kesiapan SMP yang akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Koordinasi kepada sekolah terus dilakukan. “Kita mulai lihat persiapan terus menerus, terutama kepada teman-teman (sekolah) yang mengatakan sudah siap melaksanakan UNBK,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd. H. Lalu Mohammad Sidik Sidik mengakui koordinasi kepada sekolah sudah dilakukan dengan matang. Peralatan komputer juga diklaimnya sudah siap untuk UNBK nanti. Koordinasi dengan PLN dan Telkom juga terus dilakukannya. Di tahun 2018 ini ada sebanyak 23 SMP sederajat, baik negeri dan swasta di Kota Mataram akan melaksanakan UNBK. Terjadi penambahan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 13 sekolah. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, dijadwalkan sinkronisasi UN SMP/MTs. pada 20 sampai 21 April 2018. UN SMP/MTs dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. Untuk UN susulan SMP/MTs pada dilaksanakan 8 dan 9 Mei 2018. Disdik Kota Mataram hanya melakukan try out satu kali di bulan Februari ini. Sementara MKKS SMP Kota Mataram akan melaksanakannya satu kali pada bulan Maret mendatang. “Satu kali dari MKKS, sambil mempersiapkan simulasi,” kata Sidik. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan UNBK itu, ada sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke beberapa sekolah. Sidik mengatakan,paket berupa 20 unit bantuan komputer dari satu server diberikan kepada SMPN 19 Mataram, SMPN 12 Mataram, dan SMPN 7 Mataram. “Kami berupaya bagaimana memberikan penguatan dan motivasi kepada orang tua dan sekolah, supaya menghasilkan produk atau nilai yang maksimal,” katanya. (ron)
Tidak Memenuhi Kualifikasi, Siswa SMK Tidak Dapat Sertifikat Mataram (Suara NTB) – Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK diperketat di tahun 2018 ini. Ada ketentuan bahwa siswa yang tidak memenuhi kualifikasi saat UKK atau nilai UKK kurang dari 7,00 maka tidak bisa mendapatkan sertifikat. Siswa itu hanya akan mendapatkan surat keterangan. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., dikonfirmasi Kamis (1/3). Menurutnya, bagi siswa yang mendapatkan nilai UKK di ataS kualifikasi nilai yang ditentukan, mereka akan mendapatkan sertifikat. “Yang tidak lulus kualifikasi, hanya dapat surat keterangan saja,” kata Umar. Sejumlah SMK sudah mu-
lai melaksanakan UKK. Namun menurut Umar, berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, pelaksanaan UKK mulai tanggal 19 Maret sampai dengan 28 April. Dikarenakan kesibukan sekolah menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan persiapan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) nasional di Mataram, akhirnya ada sejumlah sekolah yang mengajukan diri untuk melaksanakan UKK lebih awal. “Ada juga yang melaksan-
akan setelah USBN. Bagi sekolah yang melaksanakan lebih awal, boleh saja yang penting bersurat ke Dinas Dikbud,” kata Umar yang juga mantan Kepala SMKN 3 Mataram. Umar menerangkan, ada perbedaan aturan dibandingkan tahun lalu. Di tahun lalu, nilai untuk mendapatkan sertifikat merupakan gabungan dari nilai teori kejuruan dan UKK, dengan komposisi 60 persen UKK dan 40 persen teori kejuruan. Namun di tahun
Unram Siap Hadapi Perguruan Tinggi Asing Mataram (Suara NTB) Rencana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mengizinkan sejumlah universitas asing membuka perwakilan di Indonesia mendapat pro dan kontra. Kebijakan ini, bagi perguruan tinggi negeri tidak ada masalah. Sementara bagi perguruan tinggi swasta meminta kebijakan ini dipertimbangkan lagi. Universitas Mataram (Unram) sebagai kampus terbesar di NTB tak merasa gentar menghadapi kebijakan itu. Ketua Senat Unram Prof. Ir. Mansur Ma’shum, menilai kebijakan itu tak memiliki pengaruh apapun terhadap Unram. Kebijakan itu hanya akan berpengaruh pada kampus-kampus besar di Indonesia, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sudah berada di depan. “Unram tidak terpengaruh karena yang akan tersaingi adalah mereka kampus yang sudah unggul di depan. Kalau kita kan di belakang,” kata Mansur. Menurutnya, di tengah kegundahan orang lain, kita harus bisa berpikir jernih dan mencari lompatan-lompatan untuk mengejar ketertinggalan. Apalagi Unram sedang fokus berjuang mewujudkan diri sebagai world class university. “Jadi memang tidak bisa dipungkiri sampai beberapa tahun yang lain,” ujarnya. Diakui Mansur, sekarang era sudah jauh berubah. Jika dulu masih ada perbedaan antara lulusan dalam dan luar negeri. Namun kini tidak ada pandangan berbeda seperti itu. Karena hal terpenting setelah itu ialah mereka mau meneliti apa. “Maaf, dulu doktor luar negeri masih dibedakan dengan doktor dalam negeri. Tapi sekarang ini tidak, risetnya mana, perguruan tinggi apa. Tapi yang penting sekarang setelah Anda jadi doktor, risetnya apa,” ungkapnya. Dia pun menilai kebijakan pemerintah ini tepat karena pada dasarnya pemerintah ingin bersaing. “ Kita ingin jadi hebat. Saya menerima kebijakan ini tepat karena saya punya peta seperti apa prodi yang 22 ribu itu apa. Saya bisa memahami keinginan menteri untuk melakukan itu, perlu ada trigger pesaing,” urainya. Sementara mengomentari protes perguruan tinggi swasta, Mansur menilai PTS harus berbenah agar kualitas meningkat dan bisa bersaing. Di samping itu, Mansur menilai kampus swasta punya pangsa pasar sendiri yang berbeda dengan kampus negeri. “Yang perlu dilakukan PTS saya ingin kembali katakan tingkatkan kualitas karena yang dicari adalah kualitas, indikatornya adalah akreditasi. Tidak semua Prodi Unram akreditasinya B. Kalau Unram C kemudian swasta C yang dipilih masyarakat pasti swasta,” jelasnya. (dys)
2018 ini, murni hasil UKK dijadikan patokan untuk mendapatkan sertifikat. “Yang masuk ke SKHUN, murni nilai UKK dan teori, tidak nilai gabungan,” ujarnya. Dalam aturan UKK tahun ini juga ditegaskan tidak ada perbaikan bagi siswa yang tidak lulus kualifikasi. UKK menurut Umar untuk menilai siswa kompeten atau tidak pada bidangnya. “Kalau betul-betul dia kuasai bidang keahliannya, dia dihargai dengan serrtifikat, kalau tidak, kita tidak tolerir,” tegasnya. Ia menjelaskan ada dua cara untuk proses UKK, ada versi Kemendikbud dan ada penilaian yang berstandar Badan Nasional Sertifikasi
Umar (Suara NTB/dok)
Profesi (BNSP) melalu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1. Siswa bisa mendapatkan dua sertifikat jika mengikuti dua versi dari Kemendikbud dan BNSP. (ron)
Sekolah Kristen Aletheia Gelar Lomba Baris Berbaris
(Suara NTB/ars)
(Suara NTB/dok)
Pantau Kesiapan Sekolah
SOSIALISASI - Tim JMS saat sosialisasi di aula SMAN 3 Mataram, Kamis (1/3).
JMS di SMAN 3 Mataram
Jaksa Banyak Dapat Pertanyaan Kritis dari Pelajar Mataram (Suara NTB) Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) melanjutkan kegiatan ke SMAN 3 Mataram, Selasa (1/3). Jaksa yang melakukan sosialisasi itu mendapat banyak pertanyaan kritis dari siswa terkait kinerja kejaksaan. JMS Kejari Mataram diterima Kepala SMAN 3 Mataram Kun Andrasto. Koordinator tim JMS Agus Taufiqurrahman, SH bersama Kasi Pidsus Andritama Anasiska, SH.,MH bersama jaksa Budi Satriana, SH. Pada kesempatan itu, Budi Satriana mengawali dengan memperkenalkan tupoksi jaksa, mulai dari penyidikan dan penuntutan, perangkat kelembagaan seperti Pidsus, Intelijen, Pidum dan Datun. Tim JMS menyimpulkan, pola pikir siswa sudah sangat kritis tentang kinerja penegak hukum khususnya jaksa. “Untuk ukuran siswa, mereka sudah sangat kritis. Tadi ada pertanyaan tentang persepsi hukum tajam ke bawah dan tumpul ke
atas. Buat kami ini luar biasa dan kami sudah jelaskan,” kata Agus, usai sosialisasi JMS. Para pelajar dilihatnya cenderung ingin mengetahui hukum dan penerapannya. Pertanyaanpertanyaan tajam lainnya rata rata terkait tupoksi Jaksa, teknis pelaksanaan kinerja, sampai dengan persepsi masih ada ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Selain slide show materi, Tim JMS juga menayangkan video kegiatan jaksa dari tingkat daerah sampai Kejaksaan Agung. Dari tayangan itu, muncul beragam pertanyaan termasuk tim pemburu Adhiyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung. “Ada yang memberi gambaran igin jadi bagian dari jaksa, sehingga ada pertanyaan bagaimana prosedurnya. Pada prinsipnya mereka ingin tahu lebih banyak tentang hukum,” terangnya. Rasa penasaran siswa bergeser ke sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang jadi
trending nasional, termasuk kasus Setya Novanto dan terjeratnya pengacara Fredrich Yunadi. Dalam konteks pelajar dan generasi, pihaknya ingin memberi pemahaman tentang perundang undangan. Pendekatan diberikan melalui contoh kasus, agar siswa menghindari kebiasaan bullying, perkelahian antar pelajar, pencurian melibatkan pelajar. Sebab di dalamnya termasuk perbuatan pidana yang bisa merugikan masa depan pelajar sebagai pelaku. Pelajar yang masuk dalam golongan generasi milenial, kehidupannya dekat dengan teknologi informasi, penggunaan sosial media dan perangkat teknologi lainnya. Disampaikan, agar pelajar bisa menggunakan sosial media dengan sehat menghindari produksi konten hoaks, fitnah dan peluang jeratan Undang Undang ITE. Harapannya, agar pelajar mengerti hukum dan dengan penuh kesadaran menghindari hukuman. Sebab masa depan mereka sebagai generasi masih panjang. (ars)
Mataram (Suara NTB) – Sekolah Kristen Aletheia menggelar lomba baris berbaris pada Kamis (1/3) di halaman sekolah. Lomba itu sebagai rangkaian kegiatan perayaan ulang tahun Sekolah Kristen Aletheia yang ke-42. Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Aletheia, Steven Suminyanto, mengatakan, tujuan pihaknya mengadakan lomba baris berbaris untuk menjalin keakraban dan meningkatkan kedisiplinan, serta hubungan antar sekolah dan guru dapat terjalin dengan baik. Steven berharap kegiatan itu dapat dilaksanakan setiap tahunnya, dan akan lebih banyak lagi tim yang akan ikut. “Mengapa kita bikin baris berbaris, karena banyak makna dan manfaat yang dapat kita ambil, selain mereka harus bekerja sama, mereka harus meningkatkan disiplin dan kepedulian,” ujarnya. Steven menambahkan peserta lomba baris berbaris sebanyak 500-an peserta yang terbagi menjadi 32 tim dari SMP se-Kota Mataram dan SD se-Kecamatan Ampenan, serta ada satu SD dari Cakranegera. Tim juri dalam perlombaan kali ini dari TNI dan Kepolisian. “Mereka yang berkompeten ini akan menilai secara adil dan jujur,” katanya. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram H. Sudenom, S.Pd., MM., mengapresiasi kegiatan itu. Menurutnya ke depan, kegiatan-kegiatan seperti itu perlu digalakkan, karena kedisiplinan ada dalam pendidikan karakter. Selain kedisiplinan, ada juga unsur kekompakkan dan kebersamaan. “Tidak hanya akademis
saja kita tonjolkan, jadi semua bidang juga harus kita aktifkan yang berhubungan dengan pendidikan, terutama olahraga, seni dan banyak lagi yang lain, jadi seimbang antara akademik dan nonakademiknya, jadi itu untuk membentuk pikiran anak-anak, semakin banyak lomba semakin banyak berlatih,” tutur Sudenom. Selaku tim juri dari TNI angkatan laut, M. Arifin memberikan penjelasannya terhadap aspek-aspek yang akan dinilai. Menurutnya, kegiatan lomba baris-berbaris sangat dibutuhkan dalam melatih kedisiplinan. Di mana disiplin ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan perilaku anak-anak, pergaulan, baik konteks secara pribadi, keluarga dan masyarakat. “Untuk penilaian kali ini kami menilai dari banyak aspek, contohnya gerakan di tempat, gerakan berjalan terbatas, kerapian, dan masih banyak lagi item-item yang akan kita nilai, kita sudah ada aspek apa saja yang akan dinilai dan batas nilainya, harapannya saat mereka sudah tertanam jiwa disiplinnya, kedepannya semoga generasi bangsa dan negara ini akan lebih baik,” harapnya. Humas Sekolah Kristen Aletheia Bambang Suharijanto menambahkan, pihaknya berharap anak-anak baik di rumah, di sekolah, maupun dimana pun tetap membawa kedisiplinan itu. “Kedisiplinan ini kan kunci untuk keberhasilan, harapannya kegiatan ini terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan Sekolah Kristen Aletheia, penerapan keduabelas karakter sekolah kristen dapat terpenuhi, penerapan dan implementasinya langsung,” ujarnya. (r/ron)
MAN 1 Mataram Jadi Percontohan Madrasah Ramah Anak Mataram (Suara NTB) MAN 1 Mataram dijadikan sebagai percontohan madrasah ramah anak. Launching madrasah ramah anak yang diadakan di MAN 1 Mataram beberapa waktu lalu berlangsung meriah. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram H. Burhanul Islam mengatakan MAN 1 Mat-
aram salah satu sekolah yang termasuk dalam kategori Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utamanya adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaima-
na dalam bunyi pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang. Termasuk, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya itu, tambahnya, Sekolah Ramah Anak
adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial,serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Dalam hal ini, ujarnya, tidak saja seorang guru harus ramah, tapi juga lingkungan sekolah harus ramah anak. Indikatornya seorang guru tidak ada yang memukul siswa. “Di lingkungan sekoah tidak ada kek-
erasan. Sekolah harus memberikan rasa nyaman terhadap siswa,” jelasnya. Kini setelah jadi pilot project, MAN 1 Mataram terus memberikan virus ke madrasah lainnya agar mereka juga mampu mewujudkan mdarasah ramah anak. “Kita berharap agar madrasah lainnya juga bisa menjadi madrasah ramah anak,” tukasnya. (dys)
(Suara NTB/ist)
LOMBA - Upacara pelepasan peserta lomba baris-baris yang dilepas langsung oleh Kadis Pendidikan Kota Mataram H. Sudenom
Halaman 11
SUARA NTB Jumat, 2 Maret 2018
Siswa SMPN 1 Labuan Sukses Gelar Sirnas Voli Pantai Badas Dipanggil Pelatnas INKAI Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Annisa Syatra, Siswa SMPN 1 Labuhan Badas dipanggil Pelatihan Nasional (Pelatnas) Perguruan INKAI (INKAI Pusat). Dalam Rangka TC dan Persiapan menghadapi Kejurnas Karate Piala Mendagri XX 2018 di Palu Sulteng. Annisa Syatra sendiri merupakan Atlet yang berasal dari Dojo GARUDA Sumbawa yang digawangi oleh Wahyu Sucipto, S.H dan Lita Restuwati, S.H. “Ini sebuah kebanggaan (Suara NTB/arn) tersendiri bagi kami tim pelAnnisa Syatra atih Dojo Garuda Sumbawa atas Kesempatan anak didik kami merasakan Euforia Pelatnas INKAI yg telah menghasilkan beberapa Juara Dunia seperti Zigi Zaresta Yudha, Faqih Karomi yang juga asal NTB. Semoga Anisa Syatra bisa mengikuti Prestasi mereka,” harap Lita Restuwati kepada Suara NTB, Kamis (1/3). Lita juga menyampaikan terima kasih kepada Pengprov INKAI NTB, FORKI Sumbawa, Pengcab INKAI SUMBAWA, dan KONI Sumbawa yang sudah mendukung penuh. Baik secara materi maupun secara moril dan juga memfasilitasi keberangkatan anak didiknya tersebut. (arn)
Fasilitas di GOR Turide Perlu Ditambah Mataram (Suara NTB) Sejumlah fasilitas yang akan disiapkan KONI NTB untuk menjadi tempat penyelenggaraan PON 2024 masih harus di tambah. Khususnya fasilitas di GOR 17 Desember Turide Mataram masih jauh dari standar pelaksanaan event nasional. Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno yang diwawancara Suara NTB saat memantau Venues yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (1/3). “Lokasinya sudah bagus, hanya saja perlu ada penambahan. Misalnya lintasan atletik baru ada enam lintasan dan perlu dibangun lagi dua lintasan untuk memenuhi standar event nasional,” ucapnya. Suwarno yang didampingi sebanyak 11 rekannya pada pukul 14.30 Wita siang itu memantau Venues yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram. Saat itu dia didampingi Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dan sejumlah pengurus KONI NTB. Selain melihat stadion sepak bola dan lintasan atletik, purnawirawan Mayjen TNI itu juga melihat Padepokan Silat dan Sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram. Kemudian agenda selanjutnya memantau di Gelanggang Pemuda Mataram hingga pukul 18.00 Wita. Setelah melihat beberapa fasilitas di Kota Mataram, Suwarno menyimpulkan bahwa venues yang akan digunakan untuk pertandingan 17 cabor di NTB sudah cukup baik. Pasalnya letaknya sangat strategis dan tidak sulit dijangkau oleh peserta PON. Lanjutnya, hanya saja sejumlah fasilitas tersebut perlu dibangun tambahan. Seperti lintasan atletik harus dibangun dua lintasan lagi agar bisa memenuhi standar lintasan nasional. Kemudian Gedung Padepokan Silat juga harus di bangun tambahan tribun untuk penonton. (fan)
Loteng Incar Tuan Rumah Seri Asia Pasifik
Praya (Suara NTB) Setelah sukses mengelar Sirkuit Nasional (Sirnas) voli pantai seri pertama tahun 2018, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini membidik target lebih tinggi. Yakni menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan voli pantai seri Asia Pasifik yang bakal digelar bulan Oktober mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Loteng, Suhaimi, S.H., Kamis (1/3). Rencana untuk menjadi tuan rumah event voli pantai seri Asia Pasitif tersebut pun sudah disampaikan ke PBVSI NTB maupun pusat. Dan, direspon positif. Dengan kata lain, baik PBVSI NTB maupun pusat sudah memberikan lampu hijau bagi Loteng sebagai tuan rumah event tersebut. Tinggal tindak lanjut dari daerah saja. “Kita sekarang lagi mem-
persiapkan kebutuhan untuk pengajuan usulan sebagai tuan rumah voli pantai seri Asia Pasifik tersebut,” jelasnya. Ia menjelaskan, pengalaman mengelar Sirnas voli pantai yang baru lalu, membuat pihaknya cukup optimis bisa menjadi tuan rumah voli pantai seri Asia Pasifik tersebut. Dari sisi venue, pihaknya akan mengajukan kawasan
Pantai Kuta sebagai lokasi penyelenggaraan. Karena dinilai yang paling refresentatif. Walaupun ada beberapa lokasi lainya yang juga ikut dipertimbangan. Hanya untuk lokasi pastinya, masih dicari yang tepat. “Untuk lokasi yang diajukan, rencananya lokasi penyelenggaraan Sirnas yang kemarin. Tapi yang jelas di ka-
wasan Pantai Kuta,” timpalnya. Ia mengaku, kawasan Pantai Kuta dipilih karena beberapa kelebihan. Selain pantainya yang landai dan luas, panorama yang disajikan juga sangat indah. Sehingga penonton, tidak hanya disuguhkan pertandingan voli pantai saja. Tetap juga panorama alam yang ada dikawasan yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ini. “Ini kelebihan yang kita tawarkan kalau voli pantai digelar di Loteng” tandasnya. Terpisah, General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, menegaskan kesiapannya untuk men-
dukung rencana PBVSI Loteng sebagai tuan rumah voli pantai seri Asia Pasifik. Karena bukan hanya akan memberi dampak positif bagi perkembangan pariwsata Loteng saja. Tetapi juga bisa memberikan efek bagi KEK Mandalika. Karena pastinya, KEK Mandalika bakal semakin dikenal. Apalagi peserta bukan hanya peserta nasional saja. Tetapi peserta dari luar negeri. “Prinsipnya kita dukung kalau KEK Mandalika jadi lokasi penyelenggaraan voli pantai. Bahkan bila perlu kita fasilitas untuk lokasi. Dimana lokasi yang terbaik di kawasan ini,” pungkasnya. (kir)
NTB Siap Jadi Tuan Rumah PON 2024 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyadari bahwa menjadi tuan rumah PON tidak mudah. Namun demikian NTB bersama Bali sudah mengatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan multi event nasional yang digelar tahun 2024 mendatang. Kesiapan NTB dan Bali menjadi tuan rumah PON XXI/2024 itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Rosyadi Sayuti diacara Presentasi Pemprov NTB kesiapan menjadi tuan rumah PON XXI /2024 yang digelar di Gedung Sangkareang Pemprov NTB, Kamis (1/3). Sekda NTB menyampaikan hal tersebut dihadapan sebelas anggota tim Verifikasi Tuan Rumah PON yang dikoordinator oleh Wakil I Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi dan Bidang Pembinaan Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno. Pertemuan yang digelar oleh KONI NTB pukul 10.00 Wita hingga 12.30 Wita itu dihadiri Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, Wakil Ket-
ua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, dan unsur pengurus cabor provinsi NTB. Pemprov NTB dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif kata Rosiady telah siap mendukung NTB dan Bali menjadi tuan rumah bersama PON/2024. Diakuinya, Wakil Gubernur Bali juga pernah bertamu dengan pak Gubernur NTB di ruangan gubernur NTB mendiskusikan peluang yang dimiliki seandainya NTB dan Bali menjadi yang rumah PON 2024,” ucap Rosiady dalam sambutannya. Dikatakan Rosiady, pihak Pemprov NTB menyadari bahwa untuk menjadi penyelenggaraan PON bukan sesuatu yang mudah. Dalam hal ini NTB harus memiliki venues yang standar nasional untuk penyelenggaraan event itu. “Kita bisa melihat sarana olahraga yang ada di Jakarta, betapa megahnya. Intinya harus memenuhi standar yang ditentukan oleh KONI Pusat,” jelasnya. Menurut Rosiady, berbicara soal infrastruktur tidak terlalu sulit bagi NTB, tinggal bagaimana mencarikan pendanaannya. Namun sete-
lah ada pendanaan akan menjadi pekerjaan besar NTB dan Bali nantinya yakni mempersiapkan sumberdaya manusia dan masyarakatnya. Membangun sumberdaya manusia yang menjadi lebih baik kedepan itulah alasan NTB ingin menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON. Pasalnya akan banyak anakanak muda yang menjadi penerima manfaat kegiatan itu. Dan para pemuda kemudian menjadi garda terdepan dan tulang punggung masyarakat olahraga kedepan. Manfaat menjadi tuan rumah tersebut tidak bisa diukur dari apapun. “Pelaksanaannya event ini juga akan berpengaruh positif pada peningkatan komponen masyarakat kita. Baik yang bergerak di transportasi, akomodasi dan lainnya. Multiplier effect akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat NTB lewat event itu,” terangnya. Lanjut Rosiady, para peserta yang akan ambil bagian di multi event nasional nantinya akan mengunjungi berbagai tempat wisata di NTB dan sudah pasti memberikan keuntungan besar bagi perke-
mbangan wisata derah. NTB dan Bali melihat peluang penyelenggaraan ini sangat positif. Peningkatan kualifikasi SDM dan peningkatan pendapatan masyarakat. Atas alasan itu, Pemprov NTB sepakat mengajukan diri menjadi tuan rumah dengan sepenuh hati. Kedepan kata Rosiady NTB yakin bisa menyiapkan berbagai kesiapan dengan baik dengan sisa waktu kurang lebih enam tahun. “Kami jajaran provinsi mengatakan siap menjadi tuan rumah,” ucap Rosiady yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari peserta yang hadir. “Mudah-mudahan tepuk tangan bapak-bapak menjadi doa,” harapnya. Di kesempatan yang sama Ketua Umum KONI NTB, H.Andy Hadianto mengatakan bahwa pihak KONI NTB akan mempersiapkan dengan baik untuk kesuksesan event itu. Dia menjanjikan penyelenggaraan multi event nasional di NTB akan memberikan kesan yang baik pada peserta yang ambil bagian. “Kita akan menyelenggarakan event nasional di NTB tapi bersa seperti penyeleng-
garaan event internasional,” ujar Andy. Maksud dari pernyataan Direktur Umum PT. DMB itu bahwa bila NTB menjadi tuan rumah PON, pihaknya akan memberikan pelayanan yang baik kepada peserta yang ambil bagian di multi event itu. Dalam hal ini pelayanan terkait transportasi dan akomodasi kontingan akan diberikan lebih dari biasanya. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono. Mantan ketua umum KONI NTB ini mengatakan siap memperjuangkan untuk anggaran pembangunan prestasi olahraga NTB, khusunya anggaran penyelenggaraan untuk PON 2024 sudah pasti akan diperjuangkan bila NTB dan Bali terpilih jadi tuan rumah PON 2024. “Kehadiran saya disini insyaallah bisa menjadi pendekatan politik. Saya akan selalu pasang badan di tim Banggar DPRD NTB, dan Alhamdulillah selalu bisa mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk anggaran olahraga NTB,” tegasnya. (fan)
(Suara NTB/fan)
PANTAU GOR - Suasana ketika rombongan KONI Pusat memantau GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (1/3) kemarin. Tampak Wakil Ketua I Ketua Umum KONI Pusat, Mayjen (Purn), Suwarno bersama Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dan jajaran pengurus KONI Pusat lainnya.
Tiga Tugas Besar Menanti NTB Mataram (Suara NTB) Wakil I Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi dan Bidang Pembinaan Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan ada tiga tugas besar yang harus disiapkan NTB dan Bali untuk menjadi tuan rumah bersama PON XXI 2024. Yakni menyiapkan venues (tempat pertandingan), menyiapkan sumber daya manusia dan menyiapkan atlet. Demikian disampaikan Wakil Ketua I KONI Pusat, Suwarno yang diwawancara Suara NTB usai hadir di acara presentasi Pemprov NTB menjadi tuan rumah PON 2024 yang di gelar di Gedung Sangkareang Pemprov NTB, Kamis (1/3) kemarin. “Ada tiga tugas besar tuan rumah PON, yang pertama menyiapkan venues yang standar nasional, kedua sumber daya manusia dan ketiga menyiapkan atlet,” ucapnya. Dikatakan Suwarno, jumlah cabor yang dipertandingkan di PON terdapat sebanyak 56 cabor. Itu artinya tuan rumah penyelenggara PON harus menyiapkan sebanyak 56 venues untuk penyelenggaraan event itu, pasalnya bila ada satu saja cabor yang tidak dipertandingkan lantaran tidak memiliki Venues dalam penyelenggaraan multi event nasional itu maka tuan rumah PON siap-siap akan diprotes oleh pengurus cabor.
“Tuan rumah harus mampu menyiapkan semua venues untuk penyelenggaraan cabor PON. Kalau ada satu cabor yang tidak dipertandingkan, maka akan marah pengurus cabor yang bersangkutan,” ucapnya. Diakui Suwarno, penyelenggaraan PON di Papua tahun 2020 mengalami persoalan dengan kesiapan venues. Pasalnya Papua baru bisa menyanggupi menyiapkan 38 venues untuk PON 2020. Hal ini telah memunculkan protes dari sejumlah cabor yang belum disiapkan venues-nya. “NTB dan Bali harus berkoordinasi terkait kesiapan venues masing-masing,” jelasnya. Selain menyiapkan venues, yang kedua NTB dan Bali harus mampu menyiapkan panitia penyelenggaraan dengan baik. Pasalnya semua bidang harus disiapkan dengan baik guna penyelenggaraan dapat berjalan sukses. Sedikitnya ada 14 bidang yang harus disiapkan, yakni bidang pertandingan, bidang transportasi, bidang konsumsi, bidang humas, bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya. “Mempersiapkan Bidang menyangkut sumberdaya manusia. Dan saya yakin NTB dan Bali memiliki sumberdaya manusia yang mumpuni,” jelasnya. Selanjutnya menyiapkan kontingen NTB. Dalam hal ini kontingen NTB harusenunjukan prestasi yang lebih
baik dari tempat penyelenggaraan itu. Jangan sampai tuan rumah NTB hanya mengalungkan medali untuk atlet daerah lain lantaran atletnya tidak mampu menunjukan prestasi. “NTB akan menyelenggarakan voli pasir, mana atlet voli pasir NTB, mana atlet atletik NTB? Semua atlet harus disiapkan dengan baik. Mohon diberikan tugas khusus. Jangan sampai NTB hanya dapat mengalungkan medali untuk daerah lain.” Dijelaskan Sumarno, terkait dengan tiga tugas besar tersebut tentu ada konsekwensinya. Dalam hal ini menyangkut kebijakan anggaran. Untuk mempersiapkan tiga hal itu tentu harus ada dukungan anggaran yang memadai dari Pemprov NTB. “Ini konsekwensinya tugas yang dihadapi oleh NTB dan Bali sebagai calon tuan rumah. Sebagaimana diketahui bahwa KONI NTB telah membuat MoU dengan Bali untuk venues penyelenggaraan PON. Terakhir rencana pembagian venues 65 persen untuk Bali dan 35 persen untuk NTB. Pembagian venues yang tidak seimbang tersebut tidak dipersoalkan oleh Sumarno. Kemudian soal masalah hotel, kendaraan transportasi, makan dan fasilitas kesehatan diakui Sumarno tidak ada masalah. Berbeda dengan di Papua masalah makan dan akomodasi masih menjadi persoalan. (fan)
SUARA NTB Sentra Gakkumdu Bekali Panwascam Tangani Pelanggaran Pemilu
Halaman 12
Jumat, 2 Maret 2018
Sumbawa Besar (Suara NTB)Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwaslu Sumbawa, Kepolisian dan Kejaksaan membekali Panwascam se-Kabupaten Sumbawa terkait penanganan pelanggaran pemilu melalui rapat koordinasi yang digelar selama dua hari hingga Kamis (1/3). Penasehat Sentra Gakkumdu yang juga Kapolres Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo, SIK, MT menyatakan Panwascam mesti mengerti tugas pokoknya selaku pengawas. Mengutip kalimat yang terkandung dalam Mars Bawaslu, mengandung makna yang luar biasa. Di mana beban yang diemban Ketua Panwas hingga kecamatan sangat berat, karena harus bersikap adil, mandiri dan
tidak boleh berpihak. “Anda diberikan kepercayaan untuk nanti terhadap pelanggaran pemilu agar bisa bersikap netral dan adil. Saya tidak inginkan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan bersama di Kabupaten Sumbawa,”ujarnya. Kapolres mengingatkan pentinya sikap adil oleh para pengawas pemilihan hingga di tingkat bawah. Karena satu orang saja tidak mandiri, tidak adil, dan berpihak maka semua akan terkena imbas termasuk Sentra Gakumdu. Makanya Rakor ini sangat penting. Penasehat Sentra Gakkumdu lainnya yang juga Kajari Sumbawa, Paryono, S.H, M.H, berpesan Panwas dapat menjaga nama baik kabupat-
en Sumbawa. Karena yang akan dipilih bukanlah Bupati Sumbawa, tetapi Gubernur NTB. Tentunya semua akan dibandingkan dengan semua panwas yang ada se-provinsi mana yang bekerja dengan baik dan tidak. Untuk diminta supaya dapat bekerja sesuai dengan tupoksi dan aturan yang ada dengan bertindak secara adil dan jujur. “Saya hanya berpesan karena ini hajat kita semua. Namun demikian kita bekerja di kabupaten jangan sampai mencoreng nama kabupaten. Di anggota Panwas meskipun ada yang keluarga dengan paslon, kita harus pegang apa yang menjadi sumpah untuk bekerja secara betul dan adil,” kata Kajari. Pihaknya berharap kede-
SALON
LOWONGAN
RUPA-RUPA
SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/WA: 082236507224
DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
pannya tidak ada hal-hal yang bisa merusak kondusivitas daerah. Makanya sangat penting apa yang sudah digariskan untuk diikuti. Apalagi saat ini sudah masuk tahapan kampanye maka semua harus responsif. Namun Panwas juga diminta tidak arogan. Kalau ada laporan maka tindaklanjuti, pelajari dan sesuaikan dengan waktu yang ada. Harus perhatikan penanganan perkaranya. Dari laporan yang ada maka harus dikaji, mana pelanggaran sengketa dan mana pidana. Harus benar-benar jeli, dan jangan membuat kegaduhan. Sementara itu Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat mengatakan, rakor penanganan pelanggaran pemilu ini bersama panwascam sekabupaten Sumbawa terdiri dari 72 orang. Kegiatan ini penting dilaksanakan dan pihaknya melibatkan Sentra Gakkumdu agar Panwascam di 24 Kecamatan mampu memahami aturan, regulasi dan apa yang menjadi kewenangan Panwascam. “Karena memang kami sadari bahwa tingkat pemahaman kami dalam hal regulasi masih kurang. Makanya dalam rapat koordinasi ini bagaimana kita samasama untuk betul-betul menjalankan aturan ini, betul-betul memahami apa yang menjadi tupoksi dan
HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR3840HJ NOKA/NOSIN:MH31KP001CK020086/1KP011758 AN. BAQ HIRMAWATI,S.PD HLG DSKTR JL. LINGKAR SELATAN MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR6734BF NOKA/NOSIN:MH1JB91178K078974/ JB91E-108362 AN. NIWAYAN SAYUWITI HLG DSKTR BERTAIS MENUJU GEBANG
(Suara NTB/ind)
KOORDINASI - Jajaran Panwaslu dengan unsur Gakkumdu usai rapat koordinasi yang digelar selama dua hari hingga Kamis (1/3) di Kabupaten Sumbawa. taggungjawab kita sebagai panwas,” kata Syamsi. Diakuinya, dalam melakukan pengawasan personel yang ada di tingkat bawah memang tidak sesuai dengan yang diawasi. Tetapi dalam melaksanakan tugas sangat
RUPA-RUPA K A M O R R Y BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/ 081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
maksimal dalam mengawasi luasnya wilayah Kabupaten Sumbawa. Sedangkan dalam hal penanganan pelanggaran, ada Sentra Gakkumdu. Apabila ada kasus-kasus yang terindikasi pelanggaran maka 1x24 jam harus disampaikan kepada pihaknya yang ada di Kabupaten. Karena pihaknya hanya memiliki waktu 3 plus dua hari untuk menyelesaikan sebuah pelanggaran. “Kita di sini sebagai seor-
LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
ang pengawas, harus betulbetul memahami apa yang menjadi aturan main kita. Karena kita dibatasi oleh waktu dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilih. Ini yang sangat penting bagi kita dalam hal memberikan materi harus dipahami betul bagaimana pola dalam penerimaan laporan dan menganalisa. Kita harus bertanggung jawab terhadap pelaporan yang dilaporkan, karena harus selesai selama dua plus tiga hari,” pungkasnya. (ind/arn)
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp(081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 2 Maret 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Jumat, 2 Maret 2018
OPINI
Halaman 14
Siapa Pemimpin Kita? Waspadai Informasi Hoaks Soal CPNS MENJADI Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi impian banyak pihak pada saat sekarang ini. Apalagi bagi banyak pihak, menjadi ASN atau PNS kehidupan sudah terjamin dibandingkan bekerja pada perusahaan swasta atau berwiraswasta. Rencana pemerintah pusat yang akan membuka penerimaan CPNS tentu merupakan sebuah kabar bagus bagi para pencari kerja atau tenaga honor yang sudah lama mengabdi. Mereka terus mencari informasi terbaru terkait rencana pemerintah ini lewat media online, media sosial hingga berita di media massa. Begitu juga dengan para honorer di instansi pemerintah, sekolah negeri dan swasta berusaha melengkapi persyaratan yang dibutuhkan saat penerimaan CPNS dari jalur tenaga honor. Sementara pemerintah daerah, baik provinsi hingga kabupaten/kota juga tidak mau kalah. Instansi yang mengurus masalah kepegawaian juga melakukan pendataan pada berapa jumlah PNS yang pensiun, tenaga apa yang dibutuhkan dan berapa kemampuan daerah dari sisi anggaran. Dari sanalah menjadi dasar bagi pemerintah daerah mengusulkan ke pusat berapa kuota untuk penerimaan CPNS. Apalagi penerimaan CPNS ini sangat tergantung dari kemampuan daerah. Meski di satu sisi, penerimaan CPNS dilangsungkan dalam waktu yang lama, karena ada moratorium dari pemerintah pusat, proses penerimaannya harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Jika proses penerimaan CPNS melalui jalur umum harus melalui kompetisi antara peserta satu dengan lainnya. Beda halnya dengan penerimaan melalui jalur tenaga honor, paling tidak ada kebijakan khusus yang diberikan pada mereka. Jika kita flash back 10 tahun silam atau di akhir periode pertama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tenaga honor yang mengabdi di atas 5 tahun diberikan prioritas untuk diangkat sebagai CPNS. Namun, honor yang diangkat adalah yang sudah melalui jalur seleksi dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Tentunya, pengangkatan tenaga honor menjadi CPNS pada tahun 2018 ini setidaknya diharapkan melalui proses sama, sehingga keberadaan tenaga honor ini bisa diakomodir. Namun, kita menyerahkan sepenuhnya proses penerimaan CPNS pada pemerintah, baik lewat jalur tenaga honor maupun lewat formasi umum, seperti apa mekanismenya. Asalkan proses penerimaan atau seleksi berlangsung secara transparan dan berkeadilan, khususnya lewat jalur honor. Jangan sampai, tenaga honor yang baru mengabdi beberapa tahun sudah diangkat menjadi CPNS, sementara yang mengabdi lebih dari 5 tahun justru terabaikan. Meski demikian, calon pelamar atau tenaga honor harus waspada dengan banyak informasi yang tidak benar. Seperti belakangan ini, munculnya informasi pengangkatan seluruh tenaga honor menjadi CPNS sebagai informasi hoaks atau tidak benar. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Wahibullah, S.IP., meminta agar masyarakat tidak menerima begitu saja informasi yang belum tentu benar. Tidak dipungkiri, banyak oknum atau pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan rencana pemerintah mengangkat CPNS ini untuk kepentingan pribadi. Inilah yang harus diwaspadai dan masyarakat harus menunggu informasi resmi dari pemerintah. (*)
RADIO
OMENTUM Pemilu selalu membuat situasi dan kondisi berubah cepat, drastis. Efek besar gejala yang timbul sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kadang berlanjut, kendati pemilu telah usai. Dalam pemilu, sebagian kepala daerah harus terdepak dari tampuk kekuasaan, bila kalah dalam pertarungan merebut hati rakyat. Sebagian lagi bisa lanjut mengendarai roda kepemimpinan dan tetap duduk manis, jika menang dalam pertarungan sengit menjadi kepala daerah. Luar biasakah? Itu fenomena biasa. Kalah-menang itu niscaya. Pada pemilu tahun ini, nama TGB tak bisa disertakan sebagai calon, sebab aturan tak membolehkan. Dan mungkin ada kepala daerah lain, bernasib sama dengan TGB. Sementara calon lain, yang masih berpeluang mencalonkan diri: pasang kekuatan. Siap tarung. Lebih jauh, tahapan daftar calon, telah dilalui masing-masing kondidat, dan sudah memperoleh jatah nomor urut. Tidak heran Medsos, belakang ini ramai oleh gambar empat pasangan petarung dalam pilkada. Sebentar kemudian, tepatnya 15 Februari kampanye sudah mulai digelar. Nah, kian benderang publik melihat, siapa dan pasangan urut ke berapa sosok pemimpin di daerah ke depan. Siapa pemimpin kita…? Pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab sekarang. Tetapi, jika tanya dan keingintahuan itu, dilempar ke Timses dan pendukung, yang mereka sebut tiada lain dan bukan calon yang diusung. Tiap orang, punya prediksi siapa pemenangnya. Uniknya bisa berbeda. Meski ia berada di tim yang bukan calon yang diprediki menang. Alasan inilah yang boleh jadi, karena ia sangat terpaksa berada pada calon yang didukung, tetapi tidak diprediksi menang, sebaliknya juga begitu. Gejala yang saya alami barangkali juga sama. Masih tahap mencari dan menduga. Siapa pemimpin NTB atau pemimpin (kota/kabupaten)? Menjawabnya sederhana. Siapa yang menang, itulah dia: pemimpin kita. Yang menang tersebutlah akan jadi pemimpin kita, bukan yang lain. Karena memang sistem demokrasi negara kita menghendaki: siapa lebih banyak dipilih melalui prosedur aturan berdemokrasi itulah pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan lima tahun ke depan. Karena itu, siapapun dia (pemimpin), asalkan itu pilihan masyarakat banyak, dan menang melalui tahapan dan aturan, sudi atau tidak: dialah kondidat terbaik. Argumen penguat: kalau bukan yang terbaik, pantas dan layak, masyarakat pemilih mustahil menjatuhkan pilihan kondidat bersangkutan. Hanya saja, persoalannya, oleh sebagian, sering kali pernyataan: siapapun dia (pemimpin tersebut) dianggap tidak tepat. Bagi kelompok ini beranggapan pi-
Oleh : Mashur (Pengelola Yayasan Bina Muda Insani (BMI) lihan atau calon yang diusungnya saja yang dianggap sebagai sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin. Saya kira pikiran begitu, harus enyah jauh-jauh dari kepala kita masing-masing. Sayang, ungkapan lebih mudah ketimbang kenyataan? Tapi itulah politik. Namun, masyarakat harus belajar menghargai proses demokrasi yang telah dilaksanakan. Meski demokrasi (bukan satu-satunya system sempurna), tapi tak bisa dimungkiri demokrasi adalah sistem yang masih sesuai dengan karakter bangsa besar seperti Indonesia. Tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya, kondidat yang akan berkompetisi kali ini juga, asal dan latar belakangnya beragam. Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, menetapkan empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB yang akan bertarung dalam Pilkada NTB 2018 ini. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu digelar dalam rapat pleno terbuka, Senin, 12 Februari 2018 (www.suarantb.com). Keempat pasangan calon tidak perlu diragukan. Mereka memiliki pengalaman dan sepak terjang teruji. Ahyar Abduh misalkan, dua priode sudah teruji memimpin Mataram. Berikut pasangannya Mori, juga pengalaman di legislatif. Ada pasangan Zul–Rohmi. Paket ini terbilang mapan. Baik dari sisi akademik dan pengalaman. Ali-Sakti, juga begitu. Ia punya serentetan prestasi. Teruji pula. Demikian juga Suhaili-Amin. Baik Suhaili maupun Amin, keduanya, sedang menjabat. Amin sebagai wakil gubernur. Sedang Suhaili Bupati kabupaten bermotto Tatas Tuhu Trasna. Begitu juga para kondidat di tingkat kabupaten lain, seperti Lobar dan Lotim. Siapa pemimpin kita? Sekali lagi, sulit dipastikan. Agaknya rumit untuk dijawab. Untuk konteks NTB, lain halnya, jika TGB masih berkesempatan mencalonkan diri. Bisa dipastikan barangkali, ia akan menjadi gubernur untuk yang ke sekian kali. Lepas dari TGB, kalau ditanya peluang, semua berpeluang. Apakah mendapat suara atau tidak?. Tentu masing-masing pasangan akan mendapat suara. Masalahnya adalah siapa yang menang?. Itu saja. Siapa pemimpin kita? Siapapun dia, asalkan mampu menjadi pemimpin, siap mengemban amanah. Tidak cukup hanya siap, tapi harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat (amanah). Tak cukup sekedar amanah. Tapi juga mampu melakukan banyak hal. Mampu merubah sesuatu yang tadinya kurang baik, menjadi lebih baik. Pendek kata mampu menciptakan perubahan. Perubahan positif, untuk kemajuan masyarakat, daerah dan bangsa.
Sebab, menjadi pemimpin bukan untuk gagah-gagahan. Menjadi pemimpin tidak hanya mengejar kuasa belaka, memuaskan syahwat politik. Bukan pula untuk, menyukseskan karir politik pencapaian terakhir. Jadi pemimpin, mau melayani masyarakat, mengabdi kepada orang yang dipimpinnya. Juga pengabdian pada agama dan bangsa. Jadi, tugas pemimpin berat. Kalau pertanyaannya siapa yang akan kita pilih menjadi pemimpin? Jawaban yang paling tepat diajukan adalah dia, yaitu calon/sosok yang memiliki niat dan kesanggupan untuk mampu menciptakan perubahan dalam berbagai aspek. Terutama sekali, pendidikan. Tentu saja niat dan kesanggupan, untuk sementara terukur sejauh mana ia memiliki track record saat menjadi pemimpin di masing-masing ranah yang telah ia duduki sebelumnya: entah ia pernah duduk sebagai anggota legislatif, menjadi Bupati, pimpinan perguruan tinggi, wali kota dan sebagainya. Dengan kriteria-kriteria tersebut, meski tidak seutuhnya bisa jadi indikator, paling tidak bisa tergambar siapa pemimpin NTB lima tahun ke depan. Kita tidak ingin lagi, pemimpin kita berpikir pragmatis an sich, sekedar mementingkan kepentingannya sendiri, organisasinya, kelompoknya dan orang-orang yang dekat sewaktu ia menjadi calon. Maunya masyarakat, dari lubuk hati yang paling dalam, saya yakin, pemimpin NTB adalah pemimpin yang lepas dari belenggu kepentingan sesat. Terkecuali ia mementingkan kemaslahatan bersama, kebaikan untuk daerah dan kebaikan untuk NTB. Ayo Memilih Untuk sementara, kita simpan pertanyaan siapa pemimpin kita setelah TGB!. Boleh saja kita menyebut atau sekedar mendugaduga dalam berbagai forum (diskusi) yang tidak rentan menimbulkan konflik dan gesekan tentang siapa nama calon yang akan menang. Tetapi khawatirnya, jika menyebut (menyampaikan) secara berlebihan, situasi akan keruh. Silahkan! sah-sah saja kita berkeyakinan nama calon yang menang, sebab itu akan menambah spirit dan kerja keras untuk berjuang menghadirkan pemimpin potensial, tapi jika itu berlebihan, ras was-was dan khawatir akan berbagai hal yang bisa berdampak buruk seringkali merubah suasana yang tadinya “terang benderang” berubah gelap, akibatnya membutakan siapa saja untuk bertindak negatif, brutal dan menghalalkan segala cara. Dan jelas, perilaku dan tindakan semacam ini menghancurkan proses demokrasi. Kegaduhan juga akan terjadi. Ada baiknya kita berpikir dan
RADIO
bekerja keras untuk menyukseskan pemilu tahun ini. Lantas, jika terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, kita bisa memperbaiknya pada pemilu mendatang, tahun 2019. Pemilihan masih sekitar beberapa bulan lagi, ketimbang over obsesi memikirkan siapa calon pemenang, jauh lebih baik, positif dan mulia, jika semua tanpa terkecuali, berusaha untuk mengarahkan masyarakat agar ikut serta dan berpartisipasi pada pemilu tahun ini, juga di tahun yang akan datang. Para pendidik, para tokoh agama dan masyarakat, orang tua di rumah dan siapa saja yang memiliki peran dan mempunyai kewajiban untuk mengarahkan anaknya dan generasi muda umumnya memberikan pengetahuan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi memilih “pemimpin”. Biarlah masing-masing Timses atau orang yang dibolehkan oleh aturan yang berlaku, bekerja, berusaha secara maksimal untuk memperjuangkan calon yang diusung. Memilih pemimpin merupakan tindakan mulia. Jika kita mencintai daerah ini, cinta agama dan bangsa ini, momentum satu kali dalam lima tahun harus betul-betul dimanfaatkan. Jika niat baik, proses kompetisi terlaksana dengan baik, semua masyarakat patuh, seraya berdoa terus menerus kepada yang memberi hidup agar segal ikhtiar dan usaha kita berjalan lancar, pasti, pemimpin yang akan ditakdirkan Allah Tuhan semesta alam, untuk daerah kebanggaan semua kita, adalah orang atau pemimpin yang paling baik dan terbaik. Kalau bukan kepada Allah, ke mana lagi harapan berlabuh.
BKN surati Pemprov, pengangkatan seluruh honorer jadi PNS tak benar Masyarakat jangan percaya informasihoaks
*** Tertinggi di Indonesia, penurunan pendapatan petani NTB Catatan penting bagi Pemda di NTB
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 2 Maret 2018
Halaman 15
Jelang ’’Annual Meeting’’ IMF
Menko Kemaritiman Cek Kesiapan Sejumlah Destinasi Praya (Suara NTB) Sejumlah destinasi yang akan dikunjungi para delegasi Annual Meeting IMF Bali tahun 2018, dicek kesiapannya oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Bingsar Panjaitan , Kamis (1/3) kemarin. Salah satunya Kawasan Ekonomi Khususu (KEK) Mandalika Kute Pujut Lombok Tengah (Loteng). Yang nantinya akan menjadi salah satu destinasi tujuan wisata para delegasi pertemuan tahunan lembaga keuangan internasional tersebut. Pada kesempatan itu Menko Kemaritiman, didamping Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, serta sejumlah pejabat pusat. “KEK Mandalika direncanakan akan menjadi salah satu tujuan wisata para delegasi IMF. Dan, kita ingin pastikan kawasan ini siap pada waktunya nanti,” tegas
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, kepada wartawan di Kuta. Pada Annual Meeting IMF di Bali yang digelar pada pertengahan Bulan Oktober 2018 mendatang, akan ada sekitar 18 sampai 20 ribu orang yang akan datang ke Bali. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 6 ribu delegasi yang
direncanakan akan datang dan berkunjung ke Pulau Lombok. Salah satunya untuk berwisata di KEK Mandalika. Artinya, KEK Mandalika harus bersiap menyambut para delegasi dari IMF tersebut. Karena itu bisa menjadi momen penting untuk semakin memperkenalkan kawasan Mandalika ke dunia luar dan Indone-
sia secara umum. ‘’Kita tidak mau ada istilah tidak siap. KEK Mandalika harus siap menyambut pada delegasi IMF tersebut nantinya. Termasuk destinasi-destinasi wisata lainnya yang rencanaanya akan dikunjung para delegasi IMF,’’ tandas Luhut. Selain KEK Mandalika rombongan Menko Kemaritiman sebelumnya mengecek kesiapan Lombok International Airport (LIA) yang kemungkinan besar juga akan menjadi lokasi parkir pesawat peserta anual meeting IMF tersebut. Termasuk desa wisata Sade Rembita, juga tidak luput dari perhatian.
Ditempat yang sama, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer, selaku pengelola kawasan Mandalika, menegaskan kesiapannya untuk menyambut para delegasi IMF tersebut. Saat ini penataan KEK Mandalika masih terus dikerjakan. Salah satu yang menjadi fokus yakni penataan kawasan Pantai Kute. “Semua penataan yang saat ini tengah berjalan di KEK Mandalika ditargetkan selesai pada Bulan September mendatang. Sebelum Annual Meeting IMF digelar,” timpalnya. Pihaknya dalam hal ini akan beru-
Pemprov Persilakan Usut Tuntas Aliran Dana BPR Mataram (Suara NTB) – Adanya aliran dana merger BPR ke pejabat eksekutif dibantah. Bahkan, Pemprov mempersilakan aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan aliran dana merger PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB tersebut. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D men-
jelaskan dalam proses merger BPR tersebut memang Pemprov terlibat di dalamnya. Namun, kaitan dengan adanya dugaan aliran dana ke eksekutif dan legislatif. Sekda menegaskan tidak ada aliran dana. ‘’Kalau aliran dana ndak ada saya kira seperti yang diisukan itu. Saya kira ndak ada. Ndak ada lah,” katanya keti-
Takjub KEK Mandalika Dari Hal. 1 Kuta, Kamis (1/3) kemarin. Saat ini KEK Mandalika masih terus berbenah. Beberapa lokasi memang masih belum sepenuhnya bersih dan masih semerawut. Tapi sesuai dengan penjelasan dari pihak pengelola, semua pengerjaan infrastruktur kawasan bakal tuntas pada September mendatang. Dengan kata lain, KEK Mandalika sudah siap menerima masuknya investor. Salah satunya, investor asal Qatar yang rencananya akan mengembangkan kawasan wisata elite di dalam KEK Mandalika. Diatas lahan seluas 250 hektar. Tim dari pihak Qatar juga sudah turun melihat potensi investasi di kawasan Mandalika. ‘’Dengan perwakilan investor Qatar saya sudah sempat ketemu. Timnya juga sudah turun ke kawasan Mandalika. Jadi sudah tidak ada masalah. Tinggal menunggu investor memulai investasi saja,’’ tandasnya. Selaian investor Qatar, tambah Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer, sejauh ini setidaknya sudah ada tujuh investor yang siap membangun di dalam KEK
Mandalika. Para investor tersebut pun sudah menandatangi kesepakatan investasi dengan pihak ITDC. Ditargetkan tahun ini kegiatan pembangunan oleh investor tersebut sudah dimulai. Selain pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata lainnya, juga akan ada pembangunan sirkuit internasional di KEK Mandalika nantinya. Kesepakatan investasi pembangunan sirkuit tersebut juga sudah ditandatangi awal tahun kemarin. Antara ITDC dengan investor asal Prancis. ITDC sendiri dengan menggandeng beberapa pihak, saat ini juga sudah memulai pembangunan Hotel Pullman. Dengan pembangunan hotel tersebut, diharapkan bisa semakin meyakinkan para investor untuk mau berinvestasi di KEK Mandalika. ‘’Beberapa investor ingin kepastian pengembangan KEK Mandalika. Dan, kita sudah mulai membangun Hotel Pullman sebagai salah satu bentuk komitmen kita mengembangkan KEK Mandalika,’’ tandas Abdulbar. (kir)
Dijanjikan Bulan Ini Dari Hal. 1 Ia menyebutkan uang hasil penjualan saham sudah masuk ke rekening DMB sebesar Rp 61 miliar lebih. ‘’Kalau sekarang sisanya sekitar Rp 400 miliar, sabar dikit. Tinggal sebulan (dilunasi),’’ katanya. Andy mengatakan, perusahaan mitra Pemda itu punya itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Bahkan, ia menyebut perusahaan Group Bakrie itu punya itikad sangat baik. Meskipun Pt. Multi Capital mengalami kerugian dalam pembelian saham di PTNNT. Namun mereka tetap memberikan uang hasil penjualan saham ke PT. DMB yang merupakan perusahaan milik Pemprov NTB, Pemda Sumbawa dan Sumbawa Barat. Ia menjelaskan, untuk membeli saham PTNNT sebesar 24 persen, PT. Multi Capital mengeluarkan uang sekitar Rp 8,6 triliun. Dari pembelian saham itu, Pemda diberikan saham secara cuma-cuma sebesar 6 persen. Uang yang diperoleh ketiga Pemda melalui DMB hingga saham tersebut dijual ke PT. AMNT sebut Andy sekitar Rp 1,4 triliun. Kemudian, saham tersebut dijual ke PT. AMNT beberapa tahun lalu seharga Rp 4 triliun lebih. Meskipun mengalami kerugian, lanjut Andy, namun PT. Multi Capital tetap memberikan uang hasil penjualan saham kepada Pemda lebih dari Rp 400 miliar. “Kita ndak pernah keluar uang untuk membeli saham itu. Meskipun mereka rugi, kita tetap dikasi,” katanya. Mengenai penggunaan uang hasil penjualan saham tersebut, Andy mengatakan secara aturan berdasarkan UU Perseroan Terbatas (PT) harus diputuskan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS, katanya, sesuai aturan dilaksanakan pal-
ing kurang satu kali dalam setahun. RUPS dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran atau sekitar bulan Juni. Namun dalam hal tertentu, jelas Andy, para pemegang saham dapat mengusulkan RUPS Luar Biasa. Untuk RUPS LB ini, Andy mengaku menunggu keputusna para pemegang saham. Pada pertengahan Februari lalu, sudah dijadwalkan RUPS LB. Namun dari tiga pemegang saham, hanya Pemprov yang hadir. Sementara Pemda Sumbawa dan Sumbawa Barat tidak menghadiri RUPS LB tersebut. Mengenai RUPS LB berikutnya, Andy mengatakan masih menunggu perintah dari pemegang saham. Disinggung mengenai rencana RUPS LB pada Maret ini, Andy mengatakan sah-sah saja dilakukan. “Yang menentukan RUPS LB adalah pemegang saham. Saya menunggu sifatnya,” jelasnya. Mengenai keberadaan PT. DMB setelah tak memiliki saham di AMNT, Andy menambahkan tergantung dari tiga pemegang saham. Andy mengatakan dirinya masih ingin menjabat sebagai direktur utama. Apakah PT. DMB akan dibubarkan atau tetap menjadi perusahaan daerah, kata Andy, tergantung dari Pemprov NTB, Pemda Sumbawa dan Sumbawa Barat. ‘’Harus dibicarakan di RUPS. Bagaimana rencana ke depan. Uangnya mau dipakai untuk apa. Dalam Perda tentang DMB, selain core bisnis investasi atau usahausaha lainnya yang dipandang sesuai ketentuan bisa dilakukan oleh perseroan. Banyak peluang usaha-usaha lainnya,’’ tandasnya. (nas)
ka dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (1/3) siang. Sebelumnya, tersangka merger BPR, Ikh membeberkan adanya dugaan aliran dana ke eksekutif dan legislatif. Untuk aliran dana ke eksekutif, nilainya mencapai puluhan juta rupiah yang diduga diberikan kepada salah satu oknum pejabat penting Pemprov NTB. Sementara itu untuk aliran dana ke legislatif sekitar Rp 700 juta lebih diduga untuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTB. “Bisa saja dia nyebut siapapun. Kalau itu (pungutan uang untuk konsolidasi) sah. Kan mereka yang sepakat,” tandasnya. Terpisah, Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH yang dikonfirma-
si Suara NTB, Kamis (1/3) mengatakan proses merger/ konsolidasi BPR sudah sesuai aturan. Berkaitan dengan adanya isu aliran dana ke eksekutif maupun legislatif, ia mempersilakan dibuktikan saja secara hukum. ‘’Semua orang saya pikir wajib mendukung penegakan hukum. Jadi silakan saja diusut kalau ada hal seperti itu. Apakah itu benar apa yang disampaikan tersangka yang sekarang. Kalau dugaan aliran dana yang terindikasi suap, jelas itu ranahnya pidana. Kalau bisa dibuktikan, silakan saja,’’ katanya. Agus menegaskan, Pemprov NTB mendukung APH mengusut kasus tersebut. Mengenai adanya dugaan aliran dana merger BPR, Agus menyatakan pihaknya belum mengetahui apakah itu benar
atau tidak karena belum teruji kebenarannya lewat proses hukum. “Kalau penyidik mau usut silakan. Untuk membuktikan benar atau tidak dugaan aliran dana itu,” ujarnya. Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini mengatakan, tudingan tersangka tersebut untuk saat ini masih belum dapat dipastikan. Paslanya masih keterangan sepihak dari tersangka. Jika memang ada dugaan aliran dana, pihaknya berharap tersangka memberikan bukti-bukti tersebut ke APH. “Untuk membuktikan benar tidaknya apa yang mereka sampaikan tersebut. Benar tidaknya nanti hukum yang akan bicara. Prinsipnya kita, Pemprov mendukung penegakan hukum,” tandas Agus. (nas)
Pengangkatan Seluruh Honorer Jadi PNS Tak Benar Dari Hal. 1 Sehingga, kemungkinan jatah atau alokasi CPNS yang akan diberikan kepada Pemprov NTB sekitar 700 formasi. Pemprov juga sudah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 40 miliar lebih untuk penggajian, tunjangan kinerja daerah, pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi tambahan PNS tersebut. ‘’Kita menunggu jumlah formasi yang diberikan dan sedang menyusun jabatan-jabatan yang akan dilamar yang kita butuhkan di semua SKPD. Terutama tenaga medis, paramedis dan tenaga tek-
nis lainnya,’’ imbuhnya. Terkait dengan usulan CPNS formasi dokter spesialis, Pemprov akan mengusulkan supaya umur pelamar maksimal 35 – 40 tahun. Pada rekrutmen CPNS sebelumnya, umur CPNS formasi dokter spesialis maksimal 25 tahun. Sehingga jarang yang melamar pada formasi dokter spesialis ‘’Dengan adanya pemberian batas usia sampai 40 tahun, mudah-mudahan pelamar dari dokter spesialis bisa memenuhi formasi 2018,’’ harapnya. Ia menyebutkan, jumlah PNS Pemprov NTB yang pensiun sejak 2014 hingga 2018 se-
banyak 1.149 orang. Jumlah itu termasuk PNS yang meninggal maupun pindah. Melihat banyaknya PNS yang pensiun, Wahibullah menyatakan Pemprov sangat kekurangan PNS. Terlebih berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), Pemprov masih kekurangan 5.554 orang PNS. Mantan Sekretaris Dinas Dikpora NTB ini mengatakan Pemprov NTB masih kekurangan tenaga kesehatan dan guru. Pasalnya, banyak guru dan tenaga kesehatan yang pensiun tiap tahun. Sehingga, Pemprov sangat membutuhkan rekrutmen CPNS. (nas)
TGH Safwan Hakim: Tegas Laksanakan Syari’at Zakat Dari Hal. 1 Ali BD dalam pandangan tuan guru tersohor ini merupakan sosok yang bekerja keras. Bicara ceplas-ceplos dan semua lawan bicaranya tidak sungkan dan tidak perlu malu. Setelah menjadi kepala daerah di Lotim sejak 2004 silam, Ali BD telah membuktikan ketegasannya untuk menerapkan syariat. ‘’Ketegasan inilah yang luar biasa pada diri Ali BD,’’ ujarnya. Tuan Guru Safwan ini menuturkan pernah mengajak teman-temannya untuk studi banding ke Lotim khusus tentang zakat. Menurutnya, jika semua kepala daerah seperti Ali BD, menegakkan syariat zakat maka NTB akan mak-
mur dan bisa lepas dari persoalan kemiskinan. Cara ini perlu diimplementasikan oleh kepala daerah lain di NTB. Cara Ali BD mengumpulkan zakat luar biasa. Diketahui zakat terkumpul sampai Rp 12 miliar pertahun. Kebijakan zakat ini sangat menarik. Apalagi jika seluruh kepala daerah menjadikan pelaksanaan syariat zakat ini sebagai sebuah kebijakan strategis pemerintahannya. Selain soal zakat, sisi yang sangat menarik pada diri Ali Dachlan ini kata Tuan Guru Safwan adalah telah menjadikan perayaan tahun baru Islam sebagai sebuah tradisi di Lotim. Peringatan 1 Muharam sebagai salah satu momentum kebangkitan umat. Meningkat-
kan semangat hijrah menuju perubahan yang lebih baik. Apa yang dilakukan Ali BD yang sangat memperhatikan nilai-nilai Islam ini tidak boleh berhenti. Seperti pada pelaksanaan Muharam, tidak saja pada prosesi peringatannya tapi makna di balik perayaan tahun baru Islam itu. Yakni hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Melihat gaya kepemimpinan Ali BD, dipandang sangat layak ia memimpin NTB. Pengalaman Amaq Asrul itu sangat banyak. Mulai dari LSM yang notabene banyak bergelut dengan masyarakat bawah. Modal Ali BD menjadi gubernur sudah banyak. ‘’Terpenting itu Ali BD tetap istiqomah dan terus menjalin silaturahim dengan masyarakat. (rus)
Amaq Asrul: Terapkan Konsep Pembangunan Semesta Dari Hal. 1 Apa yang telah dilakukan saat menjadi Bupati Lotim akan diimplementasikan kembali oleh Ali BD saat nantinya diamanahkan menjadi Gubernur NTB. Antara lain, mendirikan lembaga keuangan sebagai tempat rakyat NTB untuk mengakses modal usahanya. Para pelaku usaha baru ini disadari membutuhkan modal. Menjadi pengusaha sudah pasti memunculkan lapangan usaha. ‘’Kita akan memberikan kesempatan rakyat kecil memperoleh pinjaman modal,’’ terangnya. Dalam setiap pertemuan silaturrahim yang digelar Ali Dachlan, tegas ia nyatakan tidak datang untuk berpidato. Ali datang hanya mencoba memberikan jabawan atas kegelisahan yang dirasakan masyarakat. Sebagai calon independen, maka yang dikedepankan adalah keadilan untuk rakyat. Ali Dachlan, akan mengimplemntasikan ciri khas dari Datu Sasak yang sangat adil. Karena jika tidak adil, maka tidak disebut sebagai datu atau pemerintah. NTB sambungnya dipan-
jangkan dengan beberapa sebutan. Salah satunya NTB itu ‘Nasib Tidak Baik’ . Kata ini harus diubah menjadi Nasib NTB harus baik. Tidak boleh menerus orang Sasak jadi pekatik dalam istilah bahasa Sasak yang berarti pembantu orang kaya yang memiliki kuda. ‘’Kita harus menjadi majikan, kurang cocok, tanah luas di Sekotong tetapi ada warga yang tidak punya tanah. Jangan sampai jadi pembantu di tanah sendiri,’’ tegasnya. Dalam menggerakkan pembangunan, tidak boleh hanya difokuskan di satu sektor. Pertanian memang sangat penting. Tapi sektor lain juga tidak kalah penting. Ali- Sakti katanya memiliki konsep Pembangunan Semesta. Semua harus dibangun. Mulai dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi hingga pusat. Niat membangun untuk rakyat tidak boleh salah. Orang-orang Sasak lanjutnya tidak boleh terus menerus jadi babu. ‘’Anda sudah pintar bisa membedakan mana yang baik dan bukan, saya tidak mau dipuja-puji dan diistimewakan. Tugas saya datang ke sini untuk mencerahkan.
Tidak boleh orang NTB bodoh kalau dia menginginkan kemajuan,’’ tegasnya. Berikutnya disampaikan, mengenai nomor-nomor urut pasangan calon dalam Pilkada ini tidaklah penting. Terpenting adalah pikiran nyambung apa tidak. Pikiran yang bisa membawa perubahan ke arah NTB yang lebih baik. Sementara itu, TGH Lalu Gede Sakti yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengemukakan. politik memang perkara dunia. Akan tetapi kehadiran politik ini juga berdampak terhadap kehidupan akhirat. Dikemukakan cucu Pahlawan Nasional yang juga pendiri Nahdlatul Wathan, TKGH. Maulana Syekh Zainuddin Abdul Madjid ini menyatakan visi dan misi yang akan dilaksanakan memimpin NTB sudah dikerjakan oleh Ali BD ketika menjabat Bupati Lotim. Bukan sekadar janji. ‘’Semoga pasangan AliSakti seperti kepemimpinan Khulafaurrasyidin. Apapun yang terjadi tetap saling mangasihi dan menyayangi, agar NTB menjadi daerah yang “baldatun jannatun toyyibatun warobbun gafur”. (rus)
paya maksimal. Untuk bisa menuntaskan semua pekerjaan
yang saat ini tengah berjalan sesuai target yang ada. (kir)
Solusi Ahyar untuk Perbaikan Hidup Masyarakat Pesisir Dari Hal. 1 Hal itu dikemukakan Ahyar Abduh saat bertemu dengan ratusan perwakilan nelayan dari 10 kabupaten/ kota di NTB, di Pantai Gading, Mataram, Kamis (1/3). Dalam kunjungannya ke Pantai Gading, Ahyar Abduh tampak disambut hangat oleh pengunjung, pedagang serta pengelola usaha di kawasan tersebut. Ahyar juga sempat menikmati suasana santap siang dengan menu ikan bakar di berugaq milik warga setempat. Di sela salat dan santap siang, Ahyar tak sungkan menyapa sejumlah pengunjung yang datang untuk menikmati kuliner ala Pantai Gading. Sejumlah pengunjung ternyata datang dari daerah-daerah yang cukup jauh dari Kota Mataram. Ahyar sendiri beberapa kali mengapresiasi serta memberikan masukan untuk penataan areal di Pantai Gading tersebut. Ia tampak gembira melihat banyak pelaku usaha kecil yang tumbuh dan menikmati kesejahteraan dari berjualan kuliner ikan bakar yang menjadi kuliner khas di pantai tersebut. “Dulu di sini sepi, terus ada yang mulai jualan dan sekarang sudah begini,” kenang Ahyar. Di bawah kepemimpinan Ahyar Abduh sebagai Walikota Mataram, Pantai Gading telah tumbuh sebagai sentra penjualan ikan bakar yang sangat ramai. Masyarakat dari dalam dan luar NTB, berdatangan untuk menikmati kuliner ikan bakar di pantai ini. Kini, Pantai Gading telah menghidupi banyak warga setempat. Model seperti inilah yang perlu dihidupkan di ber-
bagai daerah di NTB. Dalam wawancara dengan wartawan di sela kunjungannya, Ahyar Abduh menegaskan pentingnya kebijakan khusus untuk nelayan. Sebab, selain strategi peningkatan nilai tambah untuk mengelola hasil tangkapan, nelayan juga perlu kebijakan lain yang memungkinkan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Saat ini, ujar Ahyar, masyarakat pesisir di NTB masih menghadapi masalah pendidikan anak-anak mereka. Politisi PartaiGolkar ini berharap, anak-anak pesisir akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan akses pendidikan. “Sekarang sudah ada kebijakan kartu nelayan kita. Ini harus terus kita dukung dan bila perlu kita harus alokasikan secara khusus. Untuk peningkatan SDM masyarakat pesisir, termasuk infrastruktur,” ujar Ahyar menguraikan solusi yang akan diambilnya jika terpilih sebagai Gubernur NTB di Pilkada NTB. Dalam kesempatan itu, Ahyar Abduh juga menerima mandat dukungan dari Jaringan Amanat Nelayan Nusa Tenggara Barat (AMAN NTB). Koordinator Aman NTB, Viken Madrid menjelaskan, ada sekitar 50 orang perwakilan dari Lotim hingga KLU yang hadir untuk menyampaikan mandat tersebut. Menurutnya, di Pulau Lombok saja, para perwakilan ini mewakili sekitar 30 ribu dari jumlah total 64 ribu jaringan nelayan. “Kita siap menangkan Ahyar-Mori mori bukan dukung saja, tapi harus milih menangkan Ahyar-Mori. Ini adalah mandat nelayan saya serahkan ke Ahyar Abduh,” pungkas Viken. (tim)
(Suara NTB/ist)
Grup yang memeriahkan Festival Hadroh yang di gelar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) Kamis (1/3) di Yayasan Pondok Pesantren Darul Mujahidin NW di Mataram.
Hari Jadi Ke-65 NW, Rekatkan Persatuan untuk NKRI Dari Hal. 1 Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Wathan (DPW NW) RTGB Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, M.PdI menyampaikan kepada seluruh jamaah NW untuk merekatkan persatuan dan bersinergi dengan semua kalangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ‘’Mari kita jadikan momentum hari jadi (Hadi) NW yang ke 65 untuk menyegarkan semangat kita bersama untuk terus berkomitmen dalam membangun marwah Indonesia agar lebih di kenal dunia,’’ ajak RTGB kepada segenap jamaah NW kemarin. Ia menambahkan, Hadi NW adalah ajang refleksi agar NW ke depan jauh lebih bijak dan jujur dalam menghadapi perkembangan global yang tidak bisa dihindari. Sehingga NW terus menyiapkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) jamaah agar mampu bertahan dari serangan globalisme yang cenderung meruntuhkan sendi - sendi keimanan. ‘’NW ke depan harus lebih kompak dan terus bergerak dalam dakwah Islamiyah yang damai, santun dan jujur serta bermartabat,’’ ajaknya. Ketua DPW NW RTGB Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani menambahkan, festival tersebut digelar untuk terus mendorong kreativitas pelajar terutama sektor keagamaan agar tumbuh kreatif. Bagi Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, festival itu juga bisa sebagai sarana konsolidasi dan silahturahmi antar pelajar. Potensi bermusik Hadroh di lingkungan pelajar saat ini mulai cukup besar. Kesenian Hadroh merupakan salah satu kesenian khas Islami yang selalu mendapat tempat di hati umat Islam. ‘’Hadroh ini kan musik religi, jadi kami ingin kreativitas remaja dan santri khususnya dalam bermusik mendap-
atkan tempat dihati Nahdiyyin Nahdiyyat kaum muslimin muslimat. Makanya kami adakan Festival Hadroh ini,’’ ujarnya. Sementara itu, Sekertaris Pengurus DPW NW Dr. H. Fahrurrozi Dahlan, MA mengukapkan pembukaan yang diikuti 60 group Hadroh, puncaknya hingga Sabtu (1/3) mendatang. Dijelaskannya, Festival Hadroh diharapkan bisa masuk dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori peserta terbanyak. Panitia sudah mempersiapkan sarana prasarana termasuk akan ada juri yang memberikan penilaian. ‘’Mudah – mudahan bisa masuk dalam rekor MURI Hadroh terbanyak,’’ harap dia. Kegiatan itu menjadi rangkaian dari Hadi NW yang ke 65 pada tahun 2018. Pengamatan saat acara, sebelum Hadroh dimulai, sejak pagi dilaksanakan pembacaan hizib yang diikuti oleh seluruh jamaah NW yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara sejak hingga malam, panitia akan menggelar konser amal yang di meriahkan oleh penyanyi religi Opick. ‘’Siang ada konser amal yang akan di hadiri oleh Opick, dan tadi pagi sesuai instruksi dari Pengurus Wilayah NW pembacaan Hizib secara serentak nasional,’’ katanya. Ia menambahkan untuk hari Jumat (2/3), PW NW bakal menggelar kegiatan simposium penulis muda nusantara. Sedangkan untuk acara puncak hari Sabtu (3/3) mendatang, diisi dengan pengajian akbar yang akan dihadiri para Kiyai yang terhimpun dalam Asparagus ( Asosiasi Para GUS) serta ulama dari negara Yaman. “Setelah hari ini akan ada simposium penulis muda nusantara hari Jumat, dan acara intinya adalah Sabtu, banyak tamu kita para Kyiai yang terhimpun dalam Asosiasi Para GUS dan Insya Allah dari Yaman juga hadir,” terangnya. (ars/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 2 Maret 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/ist)
GLADI BERSIH - Siswa SMA Hang Tuah 3 Mataram sedang mengikuti gladi bersih olimpiade sains nasional di lingkup Yayasan Hang Tuah, Kamis (1/3).
Tingkatkan Motivasi Belajar Siswa Lewat Olimpiade Sains Mataram (Suara NTB) – SMA Hang Tuah 3 Mataram tengah mempersiapkan siswa mengikuti olimpiade sains di lingkup yayasan Hang Tuah secara nasional. Melalui persiapan olimpiade sains ini, diyakini bisa membuat motivasi belajar para siswa semakin meningkat. Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., mengatakan pada Kamis (1/3) sudah dilakukan gladi bersih olimpiade sains lingkup Yayasan Hang Tuah. Pelaksanaan babak penyisihan akan dilakukan pada 5 Maret nanti. Menurutnya dengan adanya olimpiade sains siswa semakin termotivasi. “Motivasi anak semakin bagus, kita belajar sampai pukul 14.00, anak yang persiapan ndak mau pulang, semangat mereka untuk sukses itu muncul,” ujar Muhiddin. Bagi guru sendiri bisa lebih termotivasi untuk mempersipakan anak didik, tetutama untuk meraih prestasi yang maksimal. Apalagi jika bisa masuk sepuluh besar, sekelas SMA Hang Tuah 3 merupakan prestasi luar biasa, karena bisa mengalahkan sekolah yang berasal dari kota besar. Babak penyisihan olimpiade sains nasional di lingkungan yayasan Hang Tuah dilaksanakan secara online dipusatkan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dengan materi lomba yaitu fisika, kimia, matematika, dan biologi. Muhiddin menyebutkan olimpiade itu diikuti oleh 114 sekolah dari seluruh Indonesia. “Tadi sudah kita masuk, online berjalan bagus,” katanya. Masing-masing regu di setiap mata lomba terdiri dari tiga orang. Muhiddin menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan siswa secara maksimal. Saat gladi bersih atau uji coba tadi, di setiap mata ujian siswa SMA Hang Tuah 3 berhasil masuk 10 besar nasional. “Terus kita genjot, persiapan sudah dua bulan yang lalu,” ujarnya. Nantinya, jika siswa berhasil di babak penyisihan dan kalau bisa masuk 10 besar, siswa akan dibawa ke Surabaya untuk ikut olimpiade sains nasional di bawah yayasan Hang Tuah untuk memperkuat yayasan hang tuah. (ron)
(Suara NTB/cem) (Suara NTB/cem)
HUT SUARA NTB - Harian Suara NTB, Kamis (1/3) kemarin genap berusia14 tahun. Perayaan ulang tahun berlangsung sederhana, diisi dengan doa bersama karyawan karyawati Suara NTB Group dan Radio Global FM Lombok. Acara dilanjutkan syukuran dengan potong tumpeng. Tampak Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino memberikan potongan tumpeng kepada salah satu karyawan .
KUNJUNGAN - Kunjungan manajemen Golden Palace Hotel Lombok bertepatan dengan HUT Suara NTB ke 14, Kamis (1/3). Dari kiri: Ida Ayu Nyoman.S.U (Asst.PR Manager), Raka Akriyani (Redaktur Pelaksana Suara NTB), Berry A (Banquet Sales), H. Agus Talino (Penanggung Jawab Suara NTB), Reza Pahlevie (F&B Manager), Ayu S (Sales Executive), Astrid M (Sales executive), Subagio (FO Manager). Tampak Reza Pahlevie memberikan kue ulang tahun kepada H.Agus Talino.
Pemilih Pemula di Lobar Belum Lakukan Perekaman Giri Menang (Suara NTB) — Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pemilih yang ada di DP4 sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar). Dari proses pencoklitan tersebut, KPU menemukan banyaknya pemilih pemula yang belum memiliki identitas berupa KTP. “Padahal sudah ada namanya di daftar ini untuk pemilih pemula yang sekolah-sekolah itu. Mereka sebagian besar sudah ada namanya dan dimasukkan dalam DP4,” ungkap Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri yang dikonfirmasi, Kamis (1/3). Hanya saja, terdapat sedikit kendala bagi para pemilih pemula ini nantinya saat menyalurkan suaranya pada tahapan pencoblosan. Sebab sesuai dengan ketentua dalam Peraturan KPU, pemilih diwajibkan untuk membawa e-KTP atau Surat Keterangan Sementara (Suket) dari Dukcapil sebagai pengganti KTP sementara.”Di dalam PKPU harus bawa KTP atau Suket, boleh ndak dia nyoblos ?” tanyanya.
Menurut Suhaimi, secara administrasi pemilih itu harus menujukkan KTP atau Suket kepada pihak TPS nantinya. Namun pada faktanya dalam pencoklitan tersebut, secara faktual pihaknya masih menemukan adanya sebagaian pemilih pemula tersebut belum mengurus perekaman untuk KTP. Pihaknya pun akan mengkoordinasikan kepada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar. “Itu akan kita
koordinasikan dengan Dukcapil supaya difasilitasi pemiliha pemula yang memang belum memiliki sama sekali identitas tersebut,” ujarnya. Menyinggung persolan di Pemalikan, Suhaimi mengakui bahwa pihaknya sudah melaporkan permasalahan pemilih tersebut hingga ke KPU RI. Pihaknya pun sedang melakukan identifikasi para pemilih yang masih dapat dilacak data asalnya.”Sebagian sudah terdata, tapi 90 persen itu tidak terlacak data asal pemilih di Pemalikan. NIK generalnya itu tidak terlacak,” ungkapnya. Sehingga terkait hal itu pihaknya akan mengkoordinasikannya pula kepada Pemda Lobar melalui Dukcapil terhadap pemilih yang belum memiliki identitas di wilayah itu. “Supaya bagi mereka yang memenuhui
syarat, harus segera difasilitasi untuk diberikan Suket oleh Dukcapil,” pungkasnya. Sementara itu Kepala Dukcapil Lobar, H. Muridun yang dikofirmasi terkiat hal itu mengaku pada dasarnya pihak Dukcapil siap mengakomodir jika KPU meminta bantuan. Namun nantinya pihaknya akan mencocokkan dulu data KPU dengan database kependudukan di Dukcapil. “KPU kalau minta bantuan ke Dukcapil, kita akan bantu.Nanti kalau belum punya KTP, kita sudah siapkan surat keterangan , Form yang sudah diberikan dari Kemendagri,” jelasnya. Namun terkait permasalahan calon pemilih di Pemalikan, ia mengatakan pihaknya siap kapan saja memngakomodir selama ada surat pengantar dari desa. Menurutnya pada lokasi Pemalikan tersebut tidak semuanya tidak miliki KTP, mengingat penduduk yang mendiami lokasi itu merupakan warga pendatang. “Kalau yang awalnya asal Lobar itu ada yang sudah punya KTP, boleh orang luar (warga Pemalikan pendatang) tapi diakui secara legal oleh Kadesnya,” pungkasnya. (her)
Tahun Politik 2018
Independensi Hakim Tetap Dijaga Mataram (Suara NTB) – Para pengadil di ruang persidangan harus tetap menjaga imparsialitas dan independensinya. Apalagi yang bersinggungan baik secara tidak langsung terhadap kepentingan politik. Hal itu ditegaskan Humas Pengadilan Negeri Mataram, H. Didiek Jatmiko, Kamis (1/ 3). Dia menyebutkan, Pilkada Serentak 2018 dimaknai hakim dengan tidak terpengaruh dengan dinamika politik dalam menghukum seseorang. “Untuk menjaga netralitas hakim diharapkan dapat menghindari diri dari intervensi dan tetap berintegritas tinggi serta selalu menjaga moralitas dalam menangani suatu perkara,” tegasnya. Dia mengatakan, para hakim bisa memutuskan suatu perkara yang ditangani berdasarkan keyakinannya sendiri secara imparsial dan independen. Masyarakat yang berhada-
(Suara NTB/why)
Didiek Jatmiko pan dengan palu hakim juga agar tidak mengimingi hakim. Selama ini kesejahteraan hakim menentukan kinerja. Gaji dan tunjangan kinerja hakim lebih dari cukup untuk menghindarkan diri dari godaan suap.Tak cukup hanya itu saja, moralitas hakim juga memegang peranan penting. “Hakim dalam hal ini harus bisa mengendalikan diri dengan mensyukuri nikmati dengan gaji yang ada sekarang,” kata Didiek. (why)