Edisi Jumat, 02 Februari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

16 HALAMAN NOMOR 270 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Empat Kabupaten Masuk Zona Merah

Kota Bima Optimis, Dompu Pasrah Tak Peroleh Formasi CPNS 2018

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Bima optimis memperoleh formasi CPNS 2018 meskipun rasio belanja pegawai terhadap belanja publik di atas 50 persen. Sementara itu, Pemkab Dompu pasrah jika tak memperoleh kuota CPNS tahun ini. Berdasarkan data dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2016, sebanyak 58 daerah di Indonesia masuk dalam zona merah kaitan dengan rasio belanja pegawai dalam APBD. Dari jumlah ini, sebanyak empat pemda kabupaten/kota berada di NTB. Yakni Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Dompu, Ir. Ruslan yang dikonfirmasi diselasela pelaksanaan ujian dinas

tingkat I dan II Provinsi NTB di Mataram, kemarin mengakui rasio belanja pegawai berada di atas 50 persen. ‘’Karena masih besar di belanja pegawai. Bukan ndak ada (usulan). Tapi nanti mungkin ada (kita peroleh) di pengangkatan khusus atau apa. Karena memang syarat dari regulasinya seperti itu (rasio belanja pegawai tak boleh lebih dari 50 persen),” ujarnya. Meskipun kemungkinan tak ada memperoleh kuota CPNS, Ruslan mengatakan pihaknya tetap mengusulkan ke pusat. Keputusan final mengenai jatah atau formasi masing-masing daerah berada di Kemen PANRB. ‘’Namanya semua daerah sudah mengusulkan, masih dibahas di sana (Kemen PANRB). Tapi kita tak boleh pesimis dengan

TO K O H Penetapan Tersangka BPR CALON tersangka kasus merger PT. BPR NTB sudah dikantongi Kejati NTB. Namun untuk penetapannya, dipastikan pekan depan. Keyakinan itu setelah penyidik meminta keterangan auditor BPKP, Selasa (30/1) lalu. ‘’Calon tersangkanya kan sudah ada, tapi Senin minggu depan (Tanggal 5 Februari) ditetapkan siapa orangnya,’’ kata Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH, Kamis (2/1) kemarin. Penetapan itu menunggu Kajati NTB Tedjolekmono, SH,MH yang masih di luar daerah. ‘’Kami lapor Pak Kajati dulu, kemudian baru ditetapkan,’’ ujarnya. Sejauh ini Ery masih ‘’membungkus’’ nama dan jumlah tersangka dimaksud. Ery Ariansyah Harahap Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

Mengendap di Pemegang IUP DINAS Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Rp 50 miliar uang negara masih mengendap di pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB. Uang negara yang mengendap tersebut berasal dari tunggakan iuran tetap (land rent) para pemegang IUP yang ada di daerah ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si.,ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin. “Kurang dari Rp 50 miliar. Beberapa yang menunggak sudah membayar,” kata Husni. Bersambung Muhammad Husni ke hal 15 (Suara NTB/dok)

semua itu,’’ ucapnya. Ketika ditanya apakah jumlah pegawai di Dompu sudah cukup ideal? Ruslan mengatakan, dengan melihat kondisi yang sekarang maka terpaksa dianggap ideal. Meskipun ada peralihan kewenangan untuk beberapa sektor seperti pendidikan jenjang SMA/SMK dan SLB mulai 2017 lalu. Namun pengaruhnya tak terlalu besar dalam mengurangi rasio belanja pegawai di daerah tersebut. Di tempat yang sama, Kepala BKDPSDM Kota Bima, Drs. Supratman, M. AP yang dikonfirmasi Suara NTB justru mengaku optimis akan memperoleh kuota CPNS 2018. Berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), Pemkot Bima masih kekurangan 800 pegawai. Bersambung ke hal 15

Longsor di Dua Titik, Jembatan Nyaris Putus di KLU

(Suara NTB/ari)

NYARIS PUTUS - Hujan deras yang mengguyur sejak sepekan terakhir, mengakibatkan jalan yang nyaris putus tergerus aliran sungai dan rumah yang tertimbun akibat longsor di KLU.

Tanjung (Suara NTB) Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam beberapa pekan terakhir, menyebabkan permukiman warga longsor. Tidak itu saja, jembatan yang menghubungkan desa dan dusun di wilayah Kecamatan Kayangan, juga nyaris putus. Dua titik longsor terjadi di Dusun Dompo, Desa Selengen. Sedangkan jembatan yang nyaris putus berada di wilayah Dusun Lendang Batu, Desa

Kayangan. Di wilayah Tanjung, lingkungan perumahan warga, tepatnya di Dusun Prawira tergenang air akibat tersumbatnya saluran drainase. Informasi yang dihimpun, Kamis (1/2), longsor di dua titik sekaligus terjadi di Dusun Dompo, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan. Salah satu titik longsor terlihat dari ambruknya talud yang dibangun dari swadaya masyarakat dusun setempat. Talud yang ambruk sepanjang 30 meter

dengan tinggi lebih dari 5 meter. Longsor akibat material talud dan tanah mengakibatkan, nyaris seluruh badan jalan penghubung Desa Selengen dan Desa Gumantar tertimbun. Sementara di titik longsor lainnya, material longsor nyaris menimbun rumah Lalu Juanda, warga setempat. Menurut tokoh masyarakat yang juga mantan Kadus setempat, Luji Hartono, longsor terjadi pada Kamis dini hari. Bersambung ke hal 15

Mantan Kajari Wamena Ditangkap di Mataram Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wamena, Papua, I Putu Suarjana ditangkap di Mataram, Kamis (1/ 2) pagi kemarin. Ia ditangkap setelah beberapa tahun menjadi buron dalam kasus korupsi dana operasional Kejari Wamena sebesar Rp 3,5 miliar. Suarjana diketahui pernah menjadi Kasi Pidum di Kejari Sumbawa tahun 2003. Ketika itu, Kajari dijabat Adi Togarisman, yang saat ini menjabat sebagai Jampidsus Kejaksaan Agung. Setelah beberapa kali pindah, ia akhirnya menjadi Kajari Wamena. Suarjana berstatus DPO sejak tahun

2015 lalu, setelah kabur ketika akan dieksekusi dalam kasus tindak pidana korupsi dana operasional Kejari Wamena Rp 3,5 miliar. Putu Suarjana ditangkap di Hotel C, Cakranegara sekitar pukul 07.00 Wita. Penangkapan dilakukan oleh tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) dan di back up tim Intel Kejati NTB. Sekitar satu jam setelah ditangkap, Putu Suarjana digiring ke Kejati NTB untuk dilakukan pemeriksaan awal di ruang Kasi I Intelijen. Putu Suarjana saat ini berstatus sebagai terpidana dalam kasus korupsi dana operasional Kejari Wamena sebesar Rp 3,5 miliar. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIGIRING- Putu Suarjana (bertopi) saat digiring petugas AMC Kejagung dan Kejati NTB untuk proses eksekusi setelah ditangkap, Kamis (1/2) di Mataram.

Pemkab Lotim Kerjasama dengan PT MSE

Kapal Pengangkut BBM Non Subsidi Sandar di Pelabuhan Labuhan Haji Pemkab Lombok Timur (Lotim), Kamis (1/ 2) kemarin menandatangani kerjasama dengan PT Manggala Surya Energi (MSE). PT MSE merupakan perusahaan swasta nasonal yang siap mendatangkan minyak ke Lotim dan menggunakan fasilitas yang ada di Pelabuhan Labuhan Haji.

BENTUK kerjasamanya adalah sewa lahan parkir I, II dan bangunan kantor dengan luas 3.772,23 meter persegi. Perhitungan sewa gedung atau bangunan dan lahan parkir tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Bupati Lotim dengan nilai sewa pertahun sebesar Rp 154.233.900. Perjanjian kerjasama dapat diperpanjang setiap tahun. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

SANDAR - Kapal pengangkut BBM jenis solar milik PT MSE yang sudah sandar di Pelabuhan Labuhan Haji.

TANDATANGAN - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan menandatangani nota kerjasama dengan Direktur PT MSE Hari Agung Witjaksono disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly yang turut membubuhkan tandatangan kerjasama pemanfaatan lahan Pelabuhan Labuhan Haji

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 2 Februari 2018

Halaman 2

Perlu Dibuat Pemecah Gelombang GELOMBANG besar yang menghantam pesisir Mataram beberapa hari lalu juga terjadi di kawasan Ampenan Selatan. Seperti yang dikatakan lurah Ampenan Selatan, H.M.Amanah, Kamis (1/2), gelombang pasang terjadi sekitar Senin malam sampai selasa sehingga menyebabkan tanggul yang berada di sekitaran Pantai Penghulu Agung roboh. “Ditambah dengan hujan kemarin sampai malam itu membuat air menggenangi rumah warga,” terangnya. Di daerah yang berdekatan dengan pantai, terdapat saluran air yang tersumbat karena banyaknya jumlah air yang mengalir. “Kemarin kita langsung gotong royong bersama warga setelah Dinas PU kota melakukan survei di sini,” jelasnya. Amanah menerangkan saat gelombang pasang kemarin tidak ada warganya yang terkena dampak. “Karena kita di sini sudah direlokasi menjadi BTN nelayan yang dulunya tinggal di pinggiran pantai,” tukasnya. Robohnya tanggul ini juga sudah disurvei oleh Dinas PU dan melaporkan langsung ke kecamatan untuk melihat kerusakannya. “Kalau ini tanggul yang dulu tetapi jebol, sehingga yang tersisa tanggul yang baru,” imbuhnya. Air pasang laut sejak beberapa hari kemarin tinggi ini membuat tanggul meski dibuat tinggi tidak mampu menahan derasnya air yang datang. “Tetapi syukurnya kegiatan masyarakat tidak berpengaruh, hanya kegiatan nelayan saja yang terhenti,” kata Amanah. Menurutnya, masyarakat sudah terbiasa menerima kejadian itu karena tiap tahunnya selalu terulang. Ia menginginkan dibuatkan pemecah gelombang seperti yang ada di pantai Ampenan dan Loang Balok. “Kita masih menunggu informasi dari pemerintah kota bagaimana ke depannya,” tukas Amanah. Ia juga meminta agar Dinas Perumahan dan Pemukiman memperbaiki lampu jalan di sepanjang pantai yang mati agar masyarakat bisa tetap waspada saat ombak datang. (uul) H.M.Amanah (Suara NTB/uul)

Pusat Kuliner Ikan WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati menyambut baik terbentuknya Forikan Kota Mataram. Forikan diyakini mampu memfasilitasi pemerintah bagaimana mensosialisasikan gerakan gemar makan ikan di Kota Mataram. Hal ini sangat penting mengingat tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Mataram belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Bahkan disebut - sebut masih berada di bawah rata rata tingkat konsumsi ikan secara nasional. “Masyarakat sangat penting untuk diberikan pemahaman bahwa sumber protein itu tidak melulu daging, ayam dan telur. Justru ikan ini sangat baik untuk kesehatan,” terangnya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Dengan mengkonsumsi ikan, lanjut Mirdiati akan meningkatkan kecerdasan masyarakat. Memang, lanjutnya, bukan perkara mudah mengajak masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan. Namun melalui kegiatan seperti lomba masak serba ikan, lambat laun masyarakat akan terbiasa dengan masakan berbahan dasar ikan. “Kita dukung adanya lomba - lomba seperti itu. Malah kalau bisa ada lomba mancing juga,” cetusnya. Kegiatan itu tidak lain untuk lebih mensosialisasikan konsumsi ikan berikut mengajak masyarakat mengkonsumsi ikan. Bila perlu pemerintah menetapkan satu kawasan khusus untuk kuliner serba ikan. Di sini dituntut kreativitas mengolah ikan agar masyarakat tertarik mengkonsumsi ikan. “Kadang kan ada orang yang tidak suka makan ikan, tapi kalau diolah kemungkinan akan disukai,” kata anggota dewan dari Dapil Mataram - Sekarbela ini. Mirdiati menyadari tidak semua masyarakat mampu membeli daging karena harganya yang mahal. Oleh karena itu, dia menyarankan agar konsumsi sumber protein seperti daging, ayam maupun telur diganti dengan ikan. Pusat kuliner ikan ini, menurut politisi Gerindra ini, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram. “Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang khas,” imbuhnya. Berdasarkan aspirasi yang diserap di bawah, masyarakat menginginkan Kelurahan Rembiga ditetapkan sebagai pusat kuliner serba ikan. “Masyarakat itu ingin dibuatkan lapak lapak khusus ikan,” imbuhnya. Karena, katanya, kalau kuliner daging sapi atau ayam, menjadi hal yang biasa. “Kalau yang seperti itu, di mana - mana ada,” akunya. Mirdiati menyebutkan, bahwa Kota Mataram kaya akan potensi perikanan. T i n g g a l bagaimana mengelolanya menjadi sajian bernilai ekonomis serta mampu mendorong masyarakat gemar makan ikan. (fit)

Hj. Baiq Mirdiati (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem/bul)

TERENDAM - Pengendara motor berusaha menembus genangan air yang menggenangi badan jalan di ruas jalan lingkar selatan. (Insert) Salah satu rumah warga di Karang Buaya terendam oleh luapan saluran atau drainase. Itu juga terjadi di Kelurahan Pagutan Timur dan sejumlah wilayah di Kota Mataram, Kamis (1/2).

Curah Hujan Tinggi

Puluhan Rumah di Mataram Terendam Mataram (Suara NTB) Curah hujan yang cukup tinggi dua hari terakhir menyebabkan puluhan rumah terendam. Masyarakat berusaha menyelamatkan barang berharga milik mereka, bahkan sejumlah kepala keluarga dievakuasi ke tempat lebih aman. Pantauan Suara NTB, Kamis (1/2), genangan hampir merata di seluruh Kota Mataram. Kualitas infrastruktur drainase disinyalir jadi penyebab genangan tersebut. Seperti yang terjadi di Lingkungan Karang Buaya Kelurahan Pagutan Timur. Posisi saluran tinggi dan tumpukan sampah mengakibatkan air meluber ke pemukiman warga. Demikian pula, di Kelurahan Kekalik. Air menggenangi halaman rumah milik warga. Sebagian terpaksa menggunakan mesin pompa menguras air. Kepala Lingkungan Karang Buaya, Muzakalah mengaku, puluhan rumah war-

ga tergenang akibat melubernya air dari saluran. Setidaknya empat RT terdampak. Bahkan, pukul 02.00 dini hari, 10 kepala keluarga dievakuasi ke tempat lebih aman. “ RT 6 itu ada 25 rumah terendam, RT 7 ada 11 rumah, RT 3 ada 12 rumah dan 5 rumah di RT 7,” tutur Muzakalah. Peristiwa ini menurut Muzakalah, hampir setiap tahun terjadi. Tetapi tidak ada penyelesaian dari pemerintah. Masyarakat tidak bisa berbuat apa - apa. Yang bisa dimaksimalkan mencegah air masuk ke rumah dengan membuat tanggul menggunakan karung berisi pasir.

Rata - rata ketinggian genangan 25 - 50 centimeter. “Saya sudah beberapa kali menghubungi BPBD tapi belum ada yang merespon. Mungkin di tempat lain juga ada kejadian sama,” katanya. Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Drs. I Made Yasa membenarkan genangan terjadi di sejumlah titik. Di antaranya, di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SDN 47 Ampenan, SDN 17 Ampenan dan pemukiman warga lainnya. Penanganan bisa dilakukan menggunakan mesin pompa menyedot air masuk ke rumah

Penyelesaian Tunggakan Aset Dewan

Pemkot Belum Berpikir Libatkan APH Mataram (Suara NTB) Meskipun Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan NTB, mendorong penyelesaian aset diduga dikuasai mantan anggota Dewan dengan melibatkan aparat penegak hukum (Kejaksaan maupun Kepolisian), namun Pemkot belum berpikir sejauh itu. Penyelesaian masih diupayakan dengan cara - cara persuasif. “Saya kira belumlah kita berpikir ke sana,” kata Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kamis (1/2 ). Pemkot Mataram masih membangun komunikasi dengan mantan anggota parlemen tersebut, sehingga harmonisasi tetap terjaga dengan baik. Wawali menambahkan, langkah persuasif berusaha ditempuh dengan meminta anggota Dewan telah purnatugas memberikan dukungan ke pemerintah. Artinya, aset diselesaikan dengan mengembalikan barang milik pemerintah daerah, supaya tercatat

(Suara NTB/dok)

H. Mohan Roliskana dan tertib administrasi. “Kita minta kerjasamanyalah dan sikap kooperatif supaya jadi semangat tertib administrasi dan birokrasi baik,” pintanya. Menurut Mohan, tanpa semangat kolektif tunggakan aset ini akan sulit terselesaikan. Persoalan rusak atau tidak sebaiknya dikembalikan saja. Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah

akan menghitung pengembalian hingga mekanisme penghapusan. “Saya kira dikembalikan saja walaupun rusak. Nanti ada tim yang menyelesaikannya,” kata dia. Penyelesaian tunggakan aset di DPRD Kota Mataram, telah dua periode jadi temuan BPK. Pemeriksaan terakhir 2017 lalu, tunggakan tersebut belum terselesaiakan. Oleh karena itu tambah Wawali, tiga organisasi perangkat daerah yakni Inspektorat, Badan Keuangan dan Sekretariat DPRD harus berkoordinasi dengan baik, tidak memiliki pandangan berbeda mengenai penyelesaian aset tersebut. Di samping itu, persoalan ini harus sesegara mungkin terselesaikan. Termasuk catatan - catatan penting dari BPK yang belum ditindaklanjuti. “Tidak kali ini saja diingatkan dan diteruskan mantan legislatif memberikan support masalah tadi,” demikian tegasnya. (cem)

Pelindung PSK Pasar Panglima akan Ditindak Mataram (Suara NTB) Penangkapan terduga PSK di Pasar Panglima (dulu Pasar Beras, red), Selasa (30/1) tak membuahkan hasil maksimal. Enam terduga PSK berhasil melarikan diri ke dalam rumah warga. Warga yang disinyalir melindungi terancam akan ditindak. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Kamis (1/2) menegaskan, langkah penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menangkap empat terduga pekerja seks komersil (PSK) dan dua waria, dianggap telah efektif. Jangan sampai, terbangun stigma bahwa pemerintah membiarkan praktik prostitusi di tempat tersebut. “Dengan dilakukan penindakan oleh Pol PP, diharapkan efektif,” katanya. Razia prostitusi tersebut lanjut dia, tidak saja di Pasar Beras. Tetapi titik - tik lain yang disinyalir sebagai lokalisasi terselubung di Kota Mataram. Sebab, tindak dilaku-

(Suara NTB/dok)

Lalu Martawang kan aparat penegak Perda itu sebagai bentuk peringatan bagi pelaku prostitusi lainnya. Terlepas dari itu pasca penangkapan pun, Dinas Sosial diminta menyiapkan akomodasi. Di antaranya, dengan mendapatkan intervensi seperti pelatihan dan pengembangan keterampilan. “Ini salah satu warning dari Kasat Pol PP tentang pelanggaran terjadi. Tidak hanya ini kedepan selalu jadi isu pasar beras,

penjualan miras dan PKL,” tandasnya. Menurutnya, terapi kejut atau efek jera tidak boleh bosan dilakukan. Meskipun penyakit sosial ini tidak mungkin ditiadakan. Paling tidak, pemerintah berupaya meminimalisir agat tidak memberikan efektif negatif bagi pemerintah daerah. Terhadap warga disinyalir melindungi, ia mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi. Tetapi temuan di lapangan perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait. Sehingga, jangan sampai berdampak terbalik. “Nanti akan kita tindak, tapi dibahas dulu,” jawabnya. Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati sebelumnya menyayangkan tindakan warga yang berusaha menutupi dan melindungi terduga PSK yang berlari ke daam rumah. Ini akan jadi catatan bagi camat dan lurah untuk mengambil sikap tegas. Apalagi mereka telah mendapatkan konpensasi dari pemerintah. (cem)

warga, sekolah maupun instansi terkait. “Kita lakukan penyedotan,” kata Yasa. Genangan ini disebabkan selain intensitas hujan tinggi, juga drainase dipenuhi tumpukan sedimentasi dan sampah. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, potensi kerawanan cuaca ekstrem ini, tim siaga bencana mengantisipasi setiap potensi terjadi di lapangan. Ia melihat, fenomena bencana terjadi seperti pohon tumbang, genangan, gelombang pasang dan longsor aliran sungai. “Terhadap hal ini hasil rapat posko pengendalian operasional itu di BPBD,” ujarnya. Ancaman serius melanda Kota Mataram yakni gelombang pasang. Tagana dan BPBD serta pemerintah kecamatan dan kelurahan diminta siaga terhadap kejadian

bencana dan segera mengevakuasi bilamana terjadi potensi membahayakan keselamatan warga. Disamping itu, instansi teknis seperti Dinas Sosial menyiapkan suplai makanan. Demikian pula, Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan keperluan lainnya. “Fenomena blue blood moon kita antisipasi. Tapi syukur alhamdulillah tidak sampai terjadi gelombang pasang yang kita khawatirkan,” tandasnya. Martawang membantah jika puluhan rumah terendam akibat kualitas infrastruktur yang buruk. Menurut dia, perubahan saluran irigasi jadi drainase belum tuntas dikerjakan. Sehingga, curah hujan tinggi tidak bisa ditampung. “Saya kira perubahan saluran irigasi jadi drainase saja yang belum tuntas,” demikian ujarnya. (cem)

Perda Pajak Sarang Burung Walet Batal Dihapus Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, batal mengusulkan penghapusan Perda pajak burung walet. Dikarenakan, ada kekhawatiran jika investasi ini meledak lebih gampang dilakukan penarikan pajak. “Wacana penghapusan pada saat itu. Tapi tidak jadi dicabut kalau sewaktu -waktu booming bisa menarik pajak,” kata Kepala BKD, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, Kamis (1/2). Target pajak sarang burung walet telah lama tak tercapai. Meskipun target dipasang hanya Rp 5 juta. Syakirin mengatakan, walaupun ada target tapi pihaknya memiliki kendala. Di antaranya, sulit masuk mendeteksi potensi sarang burung walet. Pemiliknya melarang petugas karena dikhawatirkan mengganggu. Di samping itu, pemiliknya jarang berada di lokasi, sehingga tidak bisa diketahui potensi serta kapan waktunya

(Suara NTB/cem)

H.M. Syakirin Hukmi mereka panen. “Kebanyakan kita temui itu penjaganya saja,” ucapnya. Pihaknya sedang mencari formula terbaik untuk menarik pajak sarang burung walet tersebut. Bahkan, ia menggali informasi ke daerah luar tapi belum ada yang berhasil. BKD sedang berusaha mencari pola. Di satu sisi pengusaha tidak dirugikan dan pemerintah dapat menarik pajak. (cem)

Pemkot Usulkan 250 Formasi CPNS Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah mengajukan 250 formasi kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Dari 250 formasi tersebut, 60 persen usulan diprioritaskan bagi tenaga pendidik, 20 persen tenaga kesehatan dan 20 persen tenaga infrastruktur. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM, Ahmad Mujahiddin, Kamis (1/2) menjelaskan, formasi usulan CPNS telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi. “Sebenarnya sistem kita pakai pindah keluar. Karena, BPKB itu kan jumlahnya 219,” kata Muja dikonfirmasi, Kamis (1/2). Formasi yang diusulkan ke Pemerintah Pusat sis-

temnya bukan menambah pegawai. Tetapi hanya mengganti pegawai yang pensiun dan keluar. Tetapi sejauh ini, belum diketahui berapa realisasi formasi yang diberikan oleh KemenpanRB. “Masalah realisasinya belum jelas. Yang kita prioritaskan itu guru,” kata Muja. Pemkot Mataram kata dia, berharap usulan formasi diusulkan melebihi dari total pegawai pensiun dari 2017 hingga 2018 sekitar 180 - an pegawai. Jika seandainya jatah formasi 186, akan lebih bagus. Terhadap kepastian rekrutmen diselenggarakan, Muja belum berani memastikan karena menunggu kebijakan Pemerintah Pusat. “Kalau bulan Maret ndak mungkin. Karena harus disiapkan perangkat dan kesiapan BKN,” demikian kata dia. (cem)

SUARA NTB Jumat, 2 Februari 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Uang Kiriman TKI Capai Rp 1,56 Triliun Mataram (Suara NTB) Jumlah kiriman uang dari TKI di luar negeri mencapai Rp 1,56 triliun, selama tahun 2017. Jumlah ini merupakan kiriman yang tercatat di PT. POS dan perbankan yang ada di NTB. Nilai rupiah kiriman TKI ini dirilis resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Kamis (1/2) kemarin. Dari Bank Indonesia, tercatat uang yang dikirim TKI dari berbagai negara mencapai Rp 220,35 miliar sementara dari PT. POS, dikirim Rp 843, 4 miliar. Pada 2017 lalu, kiriman TKI mencapai Rp 1,78 triliun. Dibanding tahun 2018 ini menurun. Yang menjadi pertanyaan Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih, mengapa angka kemiskinan masih tinggi, 15,05 persen berdasarkan data terakhir. “Kalau saja uang TKI ini beredar di NTB, besar manfaatnya

terhadap penurunan angka kemiskinan,” kata Endang. Hadir langsung dalam rilis resmi di Kantor BPS NTB kemarin, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani. Artinya, dengan kiriman uang sebesar itu, ada yang keliru tentang pengelolaannya. Karena itulah, BPS mendorong agar pemberdayaan dilakukan

kepada keluarga TKI. Uanguang kiriman tersebut harusnya dialokasikan untuk kegiatan usaha yang sifatnya produktif. Berdasarkan negara asal kiriman, dari Bank Indonesia mencatat kiriman TKI paling besar bersumber dari Saudi Arabia, menyusul Malaysia, Uni Emirat Arab, Jepang, Quwait, Qatar, dan negara-negara

lainnya. Kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan ini, Endang Tri Wahyuningsih mendorong kegiatan hilirisasi produk lebih massif dengan skala yang lebih besar. Melihat dari angka-angka bongkar muat barang di pelabuhan. Semen misalnya, bongkar di pelabuhan mencapai 89.526 ton tahun 2017. Demikian juga pupuk, bongkar sebanyak 18.244 ton, batu bara 7.543 ton, minyak goreng 3.558 ton, dan aspal 2.584 ton. Sementara komoditas yang dimuat di pelabuhan, jagung 8.089 ton, bawang merah 1.651 ton, hewan ternak 552 ton, garam 289 ton, dan kedelai 170 ton. (bul)

(Suara NTB/bul)

RILIS - Rilis kiriman uang TKI di Kantor BPS NTB kemarin.

YPK NTB Minta BPOM Usut Produksi Suplemen Mengandung DNA Babi

(Suara NTB/bul)

ANGKUT BERAS - Harga beras masih menjadi atensi menyusul rencana pemerintah untuk mendatangkan beras dari luar negeri. Tampak beberapa orang buruh sedang mengangkut beras di Pasar mandalika, Mataram

Disdag NTB Hapus Anggaran Pameran Produk Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Provinsi NTB meniadakan anggaran untuk mendukung para pelaku Usaha Industri Mikro Kecil Menengah (IUMKM). Alokasi dana untuk kegiatan ini dianggap tidak efektif mendongkrak kinerja ekspor NTB di luar tambang. Pemasaran produk berorientasi ekspor dilakukan dengan cara cerdas. Cukup dalam genggaman, promosi dilakukan dengan digital. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menyampaikan pernyataannya untuk menghapus anggaran pameran produk. Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyampaikan secara terbuka kekesalannya atas kinerja ekspor Indonesia yang berada di bawah Malaysia dan Thailand. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Orang nomor satu di negeri ini menyebut ada yang tidak beres dan harus dituntaskan. Kaitannya dengan itulah, Hj. Selly menegaskan sangat setuju dengan mindset presiden. “Percuma ikut pameran kalau stannya di belakang dekat WC. Makanya di 2018 ini saya tidak menganggarkan pameran, karena tidak efektif,” jelasnya. Selama ini fasilitasi kegiatan pameran lebih berat di ongkos daripada yang didatangkan. Kepada Suara NTB, Kamis (1/2) kemarin, mantan Penjabat Walikota Mataram ini menyebut Ishop NTB yang harus digaungkan. Inovasi Ishop NTB ini juga disampaikan secara langsung dalam rapat kerja Kemendag dan konsultasi dengan Dirjen PEN untuk membantu program pemasaran produk NTB dengan digital ini. Terutama untuk program TOX dan DDS ia juga meminta langsung Becraft membantu IUMKM memanfaatkan Ishop NTB. Kondisi ekspor NTB saat ini masih minim, bila dibandingkan dengan ekpor tambang. Data BPS, ekspor non tambang tak sampai satu persen. Persoalannya karena IUMKM di NTB masih kategori home industry. Produksinya masih minim, apa yang mau ditawarkan dan bagaimana mau ekspor? Karena itulah, produk dari NTB dikirim ke daerah lain, kemudian dikumpulkan oleh pemodal. NTB yang dirugikan karena tidak tercatat sebagai ekspornya. Untuk meningkatkan produksi, koordinasi dilakukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. “Tugas kita di bagian pemasaran,” demikian Hj. Selly. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB telah melakukan survei tentang perkembangan produksi industri manufaktur mikro dan kecil melalui Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahun 2017 secara triwulanan. Jumlah sampel survei IMK di Provinsi NTB pada triwulan IV Tahun 2017 adalah sebanyak 1.054 unit perusahaan/usaha, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Pertumbuhan produksi IMK Provinsi NTB triwulan IV-2017 (q-to-q) mengalami penurunan sebesar 9,37 persen terhadap triwulan III-2017. Secara rinci industri manufaktur mikro kecil yang mengalami penurunan produksi adalah Industri Pengolahan Tembakau turun 54,18 persen, Industri Furnitur turun 22,86 persen, Industri Tekstil turun 22,72 persen, Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman turun 12,93 persen, Industri Minuman turun 3,26 persen , Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya turun 1,75 persen. (bul) Hj. Putu Selly Andayani (Suara NTB/bul)

Bau Nyale Diharapkan Tingkatkan Okupansi Hotel Mataram (Suara NTB) Kegiatan Bau Nyale diharapkan dapat meningkatkan okupansi hotel di NTB. Sebab saat ini okupansi hotel masih berada pada angka 50 persen. Sebab pada Januari hingga awal Maret biasanya kunjungan wisatawan menurun. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) NTB, Abdul Hadi Faishal mengatakan bahwa kegiatan Bau Nyale setiap tahunnya dapat memberikan dampak yang baik pada okupansi hotel. Hal yang sama juga diharapkan pada perayaan Bau Nyale tahun ini. “Okupansi kita masih 50 persen secara keseluruhan. Kita harapkan dari kegiatan Bau Nyale nanti bisa menambah kunjungan wisatawan yang berdampak pada peningkatan okupansi hotel di NTB,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa ini

merupakan tantangan bagi pelaku pariwisata, terutama di bidang perhotelan. Pada saat seperti ini, harusnya menjadi kesempatan bagi perhotelan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Sehingga pada saat kondisi kembali normal, pelayanan yang diberikan semakin meningkat. “Ini menjadi kesempatan yang baik untuk tingkatkan kualitas pelayanan. Jadi ketika wisatawan banyak datang pada musim libur atau pada event tertentu, kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal,” ujarnya. Ia mengakui, bahwa hampir setiap tahun perhotelan tidak ramai oleh tamu pada Januari hingga awal Maret. Ini disebabkan karena pada bulan-bulan itu bukan merupakan musim belibur. Sehingga tidak banyak wisatawan yang datang untuk berkunjung.

“Kita harapkan Bau Nyale dan kegiatan lainnya bisa membuat okupansi hotel meningkat. Memang Januari hingga awal Maret itu belum banyak yang berkunjung, karena belum musim libur,” ujarnya. Ia berharap akan ada event pada dua hingga tiga bulan pertama ini. Sehingga jumlah kunjungan wisatawan bisa meningkat yang menyebabkan jumlah tamu menginap juga meningkat. Meski kurangnya okupansi hotel pada Januari ini sudah dianggap biasa, namun para pelaku pariwisata tetap melakukan promosi agar wisatawan banyak yang datang. “Kita harapkan Bau Nyale ini bisa memberikan efek yang besar terhadap pariwisata dan ekonomi kita. Terutama perhotelan yang kita harapkan bisa memberikan pelayanan maksimal kepada setiap tamu yang datang,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Yayasan Pelindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB mendorong keseriusan BPOM untuk mengusut tuntas indikasi suplemen makanan Viostin DS dan Enzyplex tablet mengandung zat babi. Dalam keterangan resmi Biro Humas BPOM RI yang diteruskan oleh BPOM Mataram, sampel produk Viostin DS produksi PT. Pharos Indonesia dengan nomor izin edar (NIE) POM SD.051523771 nomor bets BN C6K994H, dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories dengan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran (post-market vigilance) melalui pengambilan contoh dan pengujian terhadap parameter DNA babi, ditemukan bahwa produk di atas terbukti positif mengandung DNA babi. Badan POM RI telah menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories untuk menghentikan produksi dan/atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut. PT. Pharos Indonesia telah menarik seluruh produk Viostin DS dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran, serta menghentikan produksi produk Viostin DS. PT Medifarma Laboratories telah menarik seluruh produk Enzyplex tablet dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran. Sebagai langkah antisipasi dan perlindungan konsumen, Badan POM RI menginstruksikan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia untuk terus memantau dan melakukan penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk yang terdeteksi positif (+) mengandung DNA babi, namun tidak mencantumkan peringatan “mengandung babi”. Ketua YPK Provinsi NTB, H. Muh. Saleh, SH, MH., mendorong BPOM mengusutnya, dengan menggandeng aparat. Bila benarbenar dua suplemen tersebut mengandung DNA babi, maka produsennya harus dibawa ke ranah hukum. “Paling tidak kita sekarang kita minta Kepolisian, BPOM yang punya kompeten untuk itu segara turun. Bila perlu langsung ke pabriknya. Lakukan penyelidikan agar hal ini tidak terjadi berulang ul-

(Suara NTB/dok)

H. Moh. Saleh ang,” kata Dosen Fakultas Hukum Unram ini. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen, sanksi pelanggaran terhadap konsumen hanya Rp 2 miliar. Angka yang kecil bagi pengusaha. Karena itu, H. Saleh mendorong pemerintah melakukan revisi undang-undang, dengan sanksi yang lebih memberatkan agar ada efek jera bagi pelakunya. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si menegaskan, tim termasuk dari aparat telah menindaklanjuti edaran dari BPOM pusat terkait suplemen mengandung DNA babi. Seluruh toko dan apotik yang menjual Viostin DS dan Enzyplex tablet menarik produk tersebut. Sementara itu, Balai Besar POM Kota Mataram juga sudah mengambil langkah monitoring produk tersebut di NTB. Kepala Seksi Pemeriksaan BBPOM Mataram, Yosef Dwi mengaku, hingga saat ini belum ditemukan adanya peredaran produk tersebut di Kota Mataram. BBPOM juga mengimbau agar masyarakat tidak resah dalam menyikapi maraknya informasi tentang peredaran produk yang mengandung DNA babi. BBPOM menginstruksikan agar masyarakat membaca label dengan baik, cek kemasan dan izin edar serta tanggal kedaluarsa. “Untuk label, perhatikan juga kandungan atau komposisi produk tersebut. Apakah asal bahan tersebut berpotensi terjadinya cemaran atau tidak. Bila ragu, dapat bertanya langsung ke ILPK BBPOM Mataram. BBPOM selalu berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan,” katanya. (bul/lin)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 2 Februari 2018

Halaman 4

Pelantikan Kades Dimajukan DARI 158 desa yang menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, sebanyak 100 o kepala desa terpilih yang masa jabatannya sampai bulan Juni dimajukan pelantikannya. Rencana awal pelantikan tahap pertama hari Sabtu tanggal 10 Februari dimajukan menjadi hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 di Gedung Pemuda dan Mahasiswa sekaligus tempat berdirinya Monumen Joeang Lombok Timur. Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, perubahan jadwal pelantikan kades ini, karena adanya perubahan hari kerja. Di mana mulai Kamis kemarin, berlaku lima hari kerja. Efektivitas kerja, sehingga saat hari libur Sabtu tidak ada kegiatan, Prosesi pelantikan diprediksi dihadiri ribuan massa. Prediksinya 1.100 orang undangan. Masing masing desa diberikan 10 undangan, sehingga satu desa 11 orang. Dipastikan kapasitas gedung baru tersebut sangat muat. Rencananya, kegiatan pelantikan kepala desa yang diangkai dengan peresmian gedung baru. Turut diundang Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang juga Cucu Pahlawan Nasional, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Keterkaitannya dengan Monumen Joeang sebagai simbol mengenang perjuangan para para pahlawan pengusir penjajah. (rus)

Ahmad Subhan (Suara NTB/dok)

Kantor Samsat Tanjung Naik Kelas Tanjung (Suara NTB) Pelayanan Samsat penuh di Kantor Samsat Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah resmi dibuka Pemprov NTB c.q Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Kamis (1/2). Kepala Bappenda NTB Ir. H. Iswandi pun meninjau langsung pelaksanaan pelayanan pada hari pertama pascakenaikan status Kantor Samsat Tanjung. Didampingi Kabid Pendapatan dan Staf Humas Bappenda NTB, Iswandi memeriksa satu per satu sarana dan prasarana pendukung. Tiba di bagian pemeriksaan kendaraan dan bagian pelayanan pendaftaran kendaraan baru, Iswandi memerintahkan agar pada salah satu ruangan yang masih terbuka disekat. Ruangan tersebut nantinya dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan. Pada kesempatan itu, Iswandi juga menyapa beberapa pengunjung yang mendaftar perpanjangan surat-surat kendaraan. Setiap pengunjung diberikan cinderamata berupa kalender tahun 2018. “Sejak hari ini (kemarin, red) sudah dimulai pelayanan pendaftaran baik untuk seluruh pelayanan baik BBNKB, kendaraan baru maupun ganti STNK 5 tahunan. Sebelumnya hanya melayani perpanjangan 1 tahunan,” ungkap Iswandi kepada wartawan, Kamis (1/2). Dengan dimulainya pelayanan penuh di Kantor Samsat Tanjung, Bappenda NTB berharap, tingkat kesadaran dan pembayaran pajak kendaraan masyarakat meningkat. Pasalnya warga di KLU tidak perlu lagi mengurus perpanjangan, bea balik nama kendaraan dan sebagainya ke Kantor Samsat Mataram dan Kantor Samsat Gerung. Bahkan Iswandi juga berjanji kekurangan kecil dalam pelayanan akan segera disempurnakan untuk memuaskan masyarakat di KLU. “Area publik cukup, lahan parkir, cek fsik dan produksi plat kendaraan kita memang butuh space yang memadai. Sarana-sarana ini terus kita tingkatkan. Seiring dengan meningkatnya layanan, tentu dibutuhkan fasilitas. Untuk tambahan tenaga sudah, fasilitas IT juga sudah siap,” sambungnya. Peningkatan pelayanan yang dilakukan Pemprov NTB diharapkan Iswandi, berkorelasi dengan peningkatan pendapatan dari pajak kendaraan. Mengingat di Lombok Utara, jumlah potensi kendaraan bermotor sampai dengan Desember 2017 sebanyak 55.566 unit. Dari jumlah itu, jumlah kendaraan yang didaftar ulang pemiliknya sebanyak 26.948 unit dan sisanya 23.051 unit masih menunggak. “Harapan kami masyarakat tidak beralasan lagi pelayanan jauh ke Mataram atau ke Lombok Barat. Karena BBNKB saja sudah bisa dilayani lebih cepat,” tandasnya. Kepala UPTB UPPD Samsat Tanjung, H. Abdul Azis, menambahkan sejak dibukanya pelayanan pada Kantor Samsat Tanjung tahun 2013 lalu, telah mengalami perkembangan progresif. Tiap bulannya, Samsat Tanjung menargetkan pendapatan berkisar Rp 900 juta. Mengingat pertumbuhan kendaraan di KLU cenderung meningkat. “Dibandingkan dengan Sumbawa, Bima dan Dompu, KLU di atasnya. Pertumbuhan kendaraan rata-rata tiap tahun mencapai 8 persen. Selama tahun 2017 saja, tambahan kendaraan sebanyak 4.300 unit,” ujar Azis. Guna mencapai peningkatan simetris antara pelayanan dan pendapatan, Azis mengaku akan melakukan beberapa langkah inovatof. Dalam hal sosialisasi misalnya, ia tidak hanya menggalang pertemuan formil, memberikan surat teguran door to door, serta operasi gabungan. Selain itu juga pihaknya berencana akan turun ke masyarakat secara berkala guna memberi pemahaman kepada masyarakat perihal peningkatan pelayanan tersebut. “Sosialisasi sembari menggelar ibadah Salat Jumat juga menarik untuk kita lakukan. Sebelum itu kita perlu minta izin dulu ke Pak Bupati dan Pak Kaban (Provinsi),” Untuk diketahui, Standar pelayanan di Kantor SamsatTanjung telah sesuai dengan standar pelayanan yang dianjutkan oleh ORI (Ombudsman RI). Di Kantor Samsat sudah tersedia ruang menyusui, toilet, musala. Masih harus dilengkapi ke depan adalah ruang merokok meski sifatnya tidak mendesak. Sedangkan di tahun 2019, pelayanan Kantor Samsat Tanjung akan diarahkan bersertifikat ISO. (ari)

(Suara NTB/rus)

RELOKASI - Kondisi Pasar Paokmotong lama yang terlihat kumuh, karena pedagang belum direlokasi. Mereka akan direlokasi ke lokasi baru di lahan milik Pemprov NTB. Namun, sampai sekarang, hibah lahan dari Pemprov NTB ke Pemkab Lotim belum dilakukan.

Pedagang Paokmotong Belum Bisa Direlokasi Selong (Suara NTB) Pedagang Paokmotong Kecamatan Masbagik sampai saat ini belum bisa direlokasi ke pasar baru. Kendalaanya sampai saat ini belum ada izin resmi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait permohonan aset untuk perluasan areal pasar. Pasalnya, pasar yang ada saat ini masih terlalu kecil untuk aktivitas jual beli para pedagang.

“Sampai sekarang belum ada izin dari pemerintah provinsi,” tutur Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lotim, Salmun Rahman, Kamis (1/2). Pada saat datang ke pemerintah provins menyampaikan permohonan langsung, Pemprov katanya siap memberikan, namun belum ada balasan surat resmi atas permohonan yang

sudah dilayangkan. Pemkab Lotim katanya tidak akan menyerah dan tetap akan menunggu sampai benar-benar diberikan. Pedagang pasar di Paokmotong itu k sangat mengharapkan perluasan areal tempat aktivitas jual beli. Persoalan keterbatasan lahan ini juga sudah diketahui para wakil rakyat Lotim yang turut mengawal untuk meminta tambahan aset milik Pemprov

NTB itu ke Pemkab Lotim. Relokasi harapannya bisa dilakukan sesepatnya. Setelah Pemprov NTB menghibahkan lahannya untuk dijadikan tempat aktivitas transaksi ekonomi masyarakat Lotim. “Kalau pedagang sendiri sudah siap untuk relokasi,” paparnya. Menurutnya, areal pasar itu saat ini bukan berarti tidak bisa dipakai. Prinsip bupati ingin

memudahkan para pedagang dalam proses mencari rezeki di pasar. Setiap pemindahan pedagang harus tetap berpihak pada pedagang. Fakta lainnya, jumlah pedagang cukup banyak sehingga areal pasar yang ril saat ini tidak akan mampu menampung semua pedagang. “Kita menghormati pemerintah provinsi selaku pemilik barang,” imbuhnya. (rus)

Beli BBM Subsidi, Bupati Sindir Pengusaha Besar Selong (Suara NTB) Sejumlah industri-industri yang ada di Lombok Timur (Lotim) diduga membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Praktik seperti itu menurut Bupati Lotim, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan sangat tidak dibenarkan, karena jmerugikan orang miskin. Bupati mempersilakan untuk mempidanakan industri yang membeli BBM Subsidi tersebut. Sudah jelas membeli BBM subsidi untuk kebutuhan industri namanya pencuri. Perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan BBM bersubsidi ini harus diawasi. “Saya heran, perusahaan seperti crusher yang besar-besar itu membeli BBM subsidi,” sindirnya saat melakukan pertemuan dengan PT Manggala Surya Energi yang men-

jadi pengusaha pengangkut BBM non subsidi di Lotim, Kamis (1/2). Bupati juga menyindir pemilik mobil-mobil mewah seharga Rp 500 juta ke atas yang membeli BBM bersubsidi. Menurutnya, kebijakan subsidi itu merupakan kebijakan negara yang diperuntukkan bagi orang miskin. Untuk itu, ia meminta, orang-orang kaya tidak mengambil hak orang-orang miskin. Termasuk jatah untuk beras sejahtera. (rus)

Baru Selesai Dikerjakan

Proyek Jalan di Desa Montong Belae Rusak H. Moch. Ali Bin Dachlan (Suara NTB/rus)

Penderita Gangguan Jiwa Ditemukan Meninggal di Saluran Irigasi Selong (Suara NTB) Masyarakat di Desa Belanting Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) digegerkan dengan penemuan sosok mayat lakilaki yang tergeletak di salah satu saluran irigasi desa setempat. Mayat tersebut merupakan Sumaidi (30) warga RT 03 Dusun Belanting Desa Belanting yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Mayat Sumaidi ditemukan pada hari Rabu, (31/1) pukul 15.00 wita. Korban pertama kali ditemukan Selvia salah satu warga setempat yang mencari jamur kemudian menemukan melihat korban terlentang di saluran irigiasi. Melihat korban dengan kondisi demikian, Selvia kemudian

menghubungi warga setempat bernama Subhan untuk melihat korban dan memastikan keadaan korban. Setelah memastikan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia, Subhan kemudian menghubungi orang tua korban yakni H.Ishak dan memberitahukan keadaan korban. Selanjutnya orang tua korban dibantu oleh saksi bersama masyarakat lainnya membawa mayat korban ke rumah orang tua korban. Menurut keterangan orang tua korban, buah hatinya itu mengalami kelainan jiwa atau gangguan jiwa dengan berperilaku suka berlarian keliling kampung. Dan salah satu rute yang dilalui adalah saluran irigasi yang merupa-

(Suara NTB/ist)

KONDISI JALAN - Beginilah kondisi proyek pembukaan jalan baru di Desa Montong Belae Kecamatan Keruak. Material proyek ditumbuhi rumput liar.

kan tempat korban ditemukan tergeletak dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Atas kejadian yang menimpa korban, pihak keluarga tidak merasa keberatan dan menganggap kejadian tersebut adalah musibah. Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK melalui IPTU. I Made Tista, Kamis (1/2), membenarkan penemuan sosok mayat lakilaki di Desa Belanting Kecamatan Sambelia. Terhadap mayat korban, dari pihak keluarga sepakat untuk tidak setuju dilakukan visum maupun otopsi lanjutan terhadap jenazah korban. Selanjutnya jenazah korban disemayamkan di rumah orang tua korban dan dimakamkan hari itu juga. (yon)

Selong (Suara NTB) Proyek pembukaan jalan di Desa Montong Belae Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tidak jelas arah pengerjaannya. Pasalnya, proyek yang dikerjakan oleh pemerintah desa setempat itu terhenti sejak bulan Desember 2017 lalu, sementara hasil pengerjaan mengalami kerusakan. Kerusakan disebabkan akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu. Lalu Khirjan, salah satu masyarakat setempat mengungkapkan, jalan baru yang dibuka mengalami kerusakan menyebabkan kondisi badan jalan saat ini banjir, karena diduga pengerjaan sebelumnya tidak sesuai dengan besteknya. seperti talud irigasinya rendah yang hanya sekitar 50 cm dan lebar dari irigasi yang dibangun sangat sempit. Jalan yang memiliki panjang sekitar 1.300 meter itu dibangun dengan dana bersumber dari dana desa (DD) sekitar Rp 700 juta tahun anggaran 2017. Lantaran proyek itu dibiarkan dan tidak terurus, saat ini sejumlah material proyek dipenuhi rumputrumput liar serta puluhan meter badan jalan yang tergerus air, karena badan jalan dan irigasi yang tidak ditalut dan tidak pernah ditimbun.

Sementara, Kades Montong Belae Kecamatan Keruak, Lalu Murdi yang dikonfirmasi via ponselnya, menyebutkan pembangunan pembukaan jalan baru tidak dapat selesai untuk dalam kurun waktu satu tahun. Terlebih pengerjaannya terkendala faktor cuaca. Kerusakan yang terjadipun, diakuinya disebabkan banjir. Pembangunan jalan itu, sebutnya, dianggarkan sebesar Rp 1,8 miliar dengan proses pembangunan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2017, dianggarkan dari DD sebesar Rp 700 juta. Selanjutnya tahun ini akan dianggarkan kembali. Dijelaskan lebih jauh, jalan itu mulai dikerjakan sekitar pada bulan Juli 2017 yang saat itu belum musim hujan atau ketika DD untuk tahap pertama keluar. Saat itu pengerjaan untuk pembukaan jalan maupun irigasinya sudah tuntas. Hanya saja begitu hujan turun serta air mengalir ke lokasi proyek, menyebabkan sejumlah item pembangunan tersebut tergerus oleh air. Pihaknya menuding jika keluhan tersebut bukan dari masyarakat langsung, melainkan dari orang-orang yang berkepentingan. “Masyarakat lebih tahu persoalan ini,” ungkapnya. (yon)

Sejumlah Perwira Polres Lotim Diganti

CINDERAMATA - Kepala Bappenda Provinsi NTB H. Iswandi memberikan cinderamata pada salah satu wajib pajak di sela-sela monev pelayanan di Kantor Samsat Tanjung, Kamis (1/2).

pejabat baru Ipda Nikolas Oesman, Kapolsek Kota Selong kepada Iptu Junaidi. Dalam kesempatan itu, Kapolres mengucapkan selamat dan terimak asih kepada AKP. Ruben Palayukan atas pengabdian pada Polres Lotim sebagai Kasat Lantas yang akan melaksanakan tugas yang baru, yakni pada Binmas Mabes Polri. Selanjutnya, Kapolres juga berpesan kepada Kapolsek Kota dan Kapolsek Suralaga semoga menjadi amanah dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan kamtibmas

di tengah-tengah masyarakat. Diharapkan dengan rotasi mutasi jabatan seperti saat ini agar mampu memberikan semangat baru dalam menjalankan tugas yang baru sehingga dapat mengaplikasikan dengan sebaik-baiknya. (yon)

SUMPAH - Upacara serah terima dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah perwira Polres Lotim, Kamis, (1/2).

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ari)

Selong (Suara NTB) Bertempat di Rupatama Polres Lombok Timur (Lotim), Kamis (1/2), sejumlah perwira Polres Lotim dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kapolres Lotim AKBP M. Eka Fathurrahman, SH, SIK. Sejumlah perwira yang melakukan serah terima dan sumpah jabatan, yakni Kasat Lantas Polres Lotim, dari pejabat lama AKP Ruben Palayukan, S.PT,SIK, kepada pejabat baru AKP I Made Hendra Agustina, SH, S.IK., Kapolsek Suralaga, dari pejabat lama Iptu Junaidi kepada

SUARA NTB Jumat, 2 Februari 2018

Tunggu Petunjuk Provinsi PEMANFAATAN fasilitas berupa Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Desa Barabali Kecamatan Batukliang hingga saat ini belum juga ada kejelasan. Dinas Pertanian Lombok Tengah (Loteng) belum berani menggunakan fasilitas tersebut, karena masih menunggu proses alih status fasilitas yang dibangun pada tahun 2014 tersebut. “RPH Barabali belum bisa kita manfaatkan. Karena kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah provinsi,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Kamis (1/2). Menurutnya, RPH Barabali merupakan aset milik pemerintah provinsi. Seluruh anggaran pembangunannya juga menggunakan APBD provinsi. Walaupun usulan pembangunan RPH tersebut atas permintaan Pemkab Loteng, karena masih terbatasnya jumlah RPH di daerah ini. Rencananya, fasilitas tersebut begitu selesai dibangun akan langsung diserahkan pengelolaannya ke Pemkab Loteng. Namun ternyata proses pembangunanya tersangkut kasus hukum, sehingga sampai sekarang ini, fasilitas tersebut belum juga bisa dimanfaatkan. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat ini agar segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Guna memastikan kejelasan pola pengelolaan RPH Barabali. Apakah pemerintah provinsi sendiri yang akan mengelola ataukan akan diserahkan ke Pemkab Loteng, sebagainya hajatan awalnya. Karena pihaknya berharap fasilitas tersebut bisa segera digunakan supaya tidak terkesan sia-sia pembangunannnya. RPH Barabali dibangun pada tahun 2014 lalu dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar. Namun proses pembangunan RPH Barabali pada akhirnya diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. Sebanyak empat orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam proyek L. Iskandar tersebut. (kir) (Suara NTB/dok)

Pengembangan KEK Mandalika Tahap Pertama Sudah 94 Persen Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengklaim pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tahap pertama sudah hampir selesai. Khususnya yang terkait pembangunan sejumlah fasilitas penunjang kawasan. Di mana beberapa di antaranya sudah dinyatakan selesai. “Secara umum untuk pembangunan fasilitas fisik penunjang KEK Mandalika sudah mencapai 94 persen,” terang Deputi Project Director KEK Mandalika, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Kamis (1/2). Menurutnya ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan, seperti pembangunan fasilitas toilet berstandar internasional di kawasan Pantai Kuta, life guard serta fasilitas penunjang di area jalan masuk kawasan. Sementara untuk pembangunan masjid, penataan kawasan Pantai Kuta berupa pemasang paving block sudah selesai dikerjakan. “Target penyelesaian seluruh pekerjaan yang ada pada Bulan April mendatang,” terangnya. Adapun untuk pembangunan fasilitas pariwisata seperti hotel dan sebagainya, itu tergantung kesiapan dari investor yang ada. ITDC dalam hal ini hanya bertanggung jawab membangun fasilitas penunjang kawasan. Tapi hampir semua investor tahun ini sudah akan mulai membangun. “Seperti Pullman, saat ini sudah mulai tahap pembangunan fisik dan akan diikuti oleh investor-investor lainnya,’’ klaimnya. Lebih lanjut Adi menjelaskan, meski pembangunan tahap pertama tuntas tahun ini, bukan berarti proses pembangunan di dalam kawasan akan terhenti. Tetapi akan berlanjut dengan beberapa pembangunan fasilitas pendukung lainnya. Di antaranya, tahun ini ITDC akan membangun pusat UKM serta pembangunan kantor ITDC. Harapannya, baik untuk pusat UKM bisa digunakan pertengahan tahun ini. Begitu pula untuk kantor ITDC, mengingat, ITDC sampai sekarang ini masih meminjam gedung Rumah Mutiara Indonesia (RMI) sebagai kantor sementara. “Untuk kantor ITDC, lokasinya tepat di bawah Masjid Mandalika,” jelasnya. Tapi kantor tersebut juga bersifat sementara, karena untuk kantor ITDC yang permanen akan dibangun khusus lengkap dengan pusat perkantoran serta pusat perbelanjaan di sebelah timur Pantai Kuta. “Karena ini kawasan pariwisata kelas dunia, kantor ITDC juga harus berkelas dunia,” ujarnya. (kir)

Tiga Hektare Lahan untuk Pasar Jelojok Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan lahan tidak kurang dari 30 ribu meter persegi atau sekitar 3 hektar lebih sebagai lokasi pembangunan Pasar Jelojok Kopang. Nantinya, dengan luas lahan tersebut bakal menjadikan Pasar Jelojok sebagai pasar tradisional dengan konsep modern pertama sekaligus yang terbesar di NTB. “Kalau untuk kepentingan masyarakat kita tidak mau tanggung-tanggung. Sekalian kita bangun yang terbesar,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, terkait rencana pembangunan Pasar Jelojok Kopangkemarin. Harapannya, pasar Jelojok nantinya bisa menghadirkan pelayanan yang terbaik. Bukan hanya dari sisi fasilitas penunjangnya, baik itu pedagang maupun pembeli. Tetapi juga, dari sisi layanan yang lain. “Sekarang ini pola pikir terkait pasar sudah mulai berubah. Dari pasar tradisional ke pasar tradisional tapi dengan konsep modern. Yang nantinya bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat,” tandasnya. Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., mengatakan, proses pembangunan Pasar Jelojok sudah masuk tahap penyusunan DED. Yang diharapkan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Baru setelah itu, melangkah ke tahap pembangunan fisik. Pembangunan Pasar Jelojok diperkirakan akan menghabiskan waktu sekitar setahun. Itu artinya, jika tahun ini proses pembangunan bisa dimulai, maka tahun 2109 mendatang, Pasar Jelojok sudah selesai dibangun dan bisa digunakan oleh masyarakat. “Pasar Jelojok ini nantinya akan di bagian ke dalam beberapa bagian. Ada area pasar basar, kering, area parkir serta pusat kuliner dan rest area,” terangnya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Banjir dan Longsor Terjang Lobar dan Loteng

Giri Menang (Suara NTB) – Bencana banjir dan longsor kembali menerjang sejumlah wilayah di Lombok Barat (Lobar), Kamis (1/2). Banjir menerjang Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar, mengakibatkan ribuan jiwa terdampak. Ratusan KK terdampak masih mengungsi sampai siang di sejumlah masjid yang ada di sekitar daerah setempat. Banjir juga melanda daerah Senteluk Batulayar. Sedangkan bencana longsor menerjang Dusun Sidemen Desa Lembah Sari Kecamatan Gunungsari. Akibat kejadian ini dua rumah warga rusak dan akses jalan tertutup akibat material longsor. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang baru balik dari luar daerah pun langsung terjun melihat kondisi warga terdampak bencana. Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun juga terjun langsung memberikan bantuan ke korban banjir di Labuan Tereng Lembar. Malam saat kejadian, SKPD terkait sudah turun melakukan penanganan di lapangan. Informasi yang diperoleh koran ini menyebutkan, bencana longsor menerjang daerah Lembar Sari sekitar pukul 03.00 dini hari, tebing dengan ketinggian 25 meter longsor, sehingga mengenai dua rumah warga. Akibatnya, tembok rumah warga rusak. Untungnya tidak korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Di tempat berbeda, di Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar banjir melanda sejak Rabu malam. Sehabis Salat Magrib warga setempat kembali dikagetkan dengan air bah yang berasal dari sungai yanng jebol tak jauh dari pemukiman warga. Warga pun mengevakuasi diri ke masjid untuk menghindari banjir tersebut. Setelah banjir sedikit mereda, sekitar pukul 01.00-02.00 banjir susulan pun menerjang. Untungnya warga masih di tempat pengungsian, bahkan hingga pagi hari banjir susulan

kembali menerjang hingga ketinggian 1-1,5 meter. Pihak BPBD pun langsung melakukan penanganan sejak malam hari hingga siang hari, pihak BPBD memberikan bantuan makanan siap saji, mie dan minuman. Pihak dikes juga ikur turun memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang mengungsi. Kepala Dusun Kebon Talo Septi Ahyar menuturkan, banjir menerjang sebanyak tiga dalam sehari kemarin. Ratusan warganya pun terpaksa masih di masjid mengungsi sementara waktu menunggu hujan reda, sebagian warga kembali ke rumah masingmasing untuk membersihkan puing-puing sisa banjir. “Sekarang ini ratusan warga saya masih mengungsi di masjid-masjid, kami butuh petugas yang stand by di sini sebab sewaktu-waktu banjir susulan lagi,” katanya. Kepala Dusun Songkang, Awaludin S.Pd menyatakan daerahnya merupakan paling parah terkena banjir. Bahkan, ketinggian air sampai dada orang dewasa. Namun ia mengeluhkan bantuan yang tak merata ke masyarakat. Sementara Kepala Desa Labuan Tereng Humaidi Husain menyatakan, terdapat empat dusun yang terkena dampak banjir yakni Dusun Songkang, Labuan Tereng, Kebon Talo dan Tibu. Dusun terparah yang terkena banjir yakni Songkang. Jumlah jiwa yang terdampak, jelasnya, seribu lebih, sedangkan yang masih mengungsi sekitar 800 orang. Terkait penanganan penyebab banjir jangka panjang jelasnya, pemda menurut informasi telah menganggar-

(Suara NTB/her)

TINJAU - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat meninjau kondisi bencana di Desa Labuhan Tereng Lembar, Kamis (1/2). kan tahun ini dimulai. Namun masih proses tender. “Informasinya sih tahun ini dikerjakan, tapi kita tunggu, sekarang kami butuh alat berat untuk antisipasi banjir,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib, saat ini tim Tagana dibantu tim SKPD terkait tengah di lokasi melakukan penanganan. Sedangkan untuk bantuan ke korban banjir pihaknya mendroping, makanan, minuman, mie. Pihak Dinas Kesehatan juga turun melakukan penanganan pelayanan kesehatan. Di Lombok Tengah (Loteng) beberapa desa terkena banjir sejak Rabu (31/1) malam. Banjir paling parah melanda Dusun Peras Desa Kidang Kecamatan Praya Timur serta Dusung Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut. “Ada beberapa lokasi yang

Musim Panen, Harga Gabah Dikhawatirkan Anjlok Praya (Suara NTB) Musim panen masa tanam pertama di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini sudah dimulai, meski belum menyeluruh di semua tempat. Namun kekhawatiran bakal anjloknya harga gabah petani sudah mulai muncul. Untuk itu, pihak Bulog diharapkan bisa segera turun ke lapangan guna menyerap gabah petani. “Sekarang di pulau Jawa harga gabah sudah mulai turun. Sehingga kalau Bulog tidak segera turun, khawatirnya kita harga gabah di daerah ini juga bisa anjlok,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Kamis (1/2). Dikatakannya, saat ini di beberapa lokasi sudah mulai panen, seperti di wilayah Kecamatan Jonggat, Batukliang serta Batukliang Utara. Untuk itu, penting Bulog, selaku pihaknya ditugaskan oleh negara untuk menjaga stabilitas harga termasuk harga gabah untuk turun sejak awal supaya serapan gabah bisa maksimal. Harga gabah petani pun bisa tetap stabil. Jangan sampai, ujarnya, Bu-

(Suara NTB/kir)

JEMUR - Seorang petani tengah menjemur padi hasil panennya di salah satu lantai jemur di Desa Puyung Kecamatan Jonggat. Petani khawatir harga gabah anjlok, karena sudah mulai masuk musim panen. log justru kalah cepat oleh para tengkulak. Semakin cepat Bulog turun menyerap gabah petani. Maka stabilitas harga gabah petani bisa lebih terjamin. ‘’Dari pada turun setelah memasuki musim panen raya,” terangnya. Selama ini Bulog kerap mengeluh, serapan gabahnya tidak maksimal, karena Bulog tidak cepat turun menyerap gabah petani. Petani sudah lebih dulu menjual gabahnya ke para tengkulak. Lantaran Bulog yang

diharapkan bisa membeli gabah petani sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tak kunjung turun. Sementara itu, sejumlah petani di wilayah Kecamatan Jonggat mengaku kalau produksi gabah tahun ini sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Lantaran munculnya gangguan selama musim tanam kemarin. “Yang dominan berupa gangguan burung,” ujar salah seorang petani. (kir)

terkena banjir. Seperti di Desa Kateng Praya Barat serta Beleke Praya Timur. Tapi yang parah terjadi diempat dusun di Desa Bangket Parak sert Desa Kidang,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Kamis (1/2). Rata-rata banjir disebabkan karena luapan air sungai. Lantaran sungai setempat sudah tidak mampu menampung debit air yang begitu tinggi akibat dampak dari hujan yang mengguyur wilayah Loteng selama dua hari terakhir. Khusus bagi warga Dusun Pasung serta Peras, banjir kali ini merupakan banjir yang kedua pada tahun ini. Setelah pada pertengahan Bulan Januari yang lalu, banjir juga sempat melanda. Namun banjir kali ini jauh lebih parah, karena ketinggian air lebih

tinggi dari sebelumnya. Akibatnya, sampai Kamis sore pihak BPBD Loteng belum juga bisa masuk ke area banjir untuk menyalurkan logistik serta melakukan evakuasi terhadap warga yang terkena dampak banjir paling parah. “Untuk bisa masuk ke area banjir, kita harus menggunakan perahu karet. Tidak bisa diakses menggunakan kendaraan. Mengingat tingginya air,” jelasnya. Untuk mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan, pihaknya pun sudah berkoordinasi instansi terkait termasuk dengan PLN supaya mematikan aliran listrik ke area banjir untuk sementara waktu. Karena khawatirnya bisa memicu gangguan listrik jika listrik tidak dipadamkan. Mengingat ketinggian air yang cukup mengkhawatirkan. (her/kir)

Direksi RSUD Tripat Gerung Studi Banding ke Semarang Giri Menang (Suara NTB) – Setelah sukses meraih predikat RSUD Paripurna atau Bintang Lima, Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju (Tripat) Lombok Barat (Lobar) semakin bersemangat meningkatkan tipe, dari C menjadi RSUD Tipe B. Hal itu diawalinya dengan melakukan studi banding ke RSUD KRMT Wongsonegoro di Semarang, Kamis (1/2). Direktur RSUD Tripat, drg. Arbain Ishaq membawa beberapa staffdan dokternya untuk melakukan kajian persiapan menuju peningkatan tipe tersebut. “Kami serius mengkaji kemungkinan bisa meningkatkan tipe karena juga akan meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat,” ujarnya. Bentuk keseriusan direktur itu dibuktikannya dengan mampu mengadvokasi hal itu dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lobar dalam kegiatan studi banding ke RSUD milik Pemkot Semarang Provinsi Jawa Tengah ini. Tim Studi Banding RSUD Tripat bahkan langsung dipimpin Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq yang membawa Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan beberapa pejabat lainnya. Mereka diterima langsung

oleh Direktur RSUD KRMT. Wongsonegoro, dr. Susi Hernawati, M. Kes, Kepala Bagian Pelayanan dr. M. Abdul Hakam, dan para tenaga dokter serta para medik di BLUD yang mengelola anggaran tidak kurang dari Rp 9 miliar itu. Direktur RSUD KRMT. Wongsonegoro, Susi Hernawati cukup antusias menerima tim RSUD Tripat, apalagi dengan kemampuan jajaran RSUD Tripat untuk mengikutkan TAPD dalam kunjungan mereka. “Rumah sakit ini memiliki banyak fasilitas. Ruang inap lebih dari 300 ruang yang di dalamnya terdapat president suite room, VVIP, VIP, ruang kelas 1 sampai 3,” terangnya. Selain itu, jumlah fasilitas rawat inap menjadi kunci utama karena untuk menjadi tipe B, sebuah RSUD minimal memiliki 200 ruang inap. “Saat ini kita baru punya 120 ruang inap. Masih kurang banyak untuk bisa naik tipe,” akunya. Dokter Gigi asal Lembuak ini pun mensyaratkan hal-hal pokok yang akan mereka pelajari selama studi banding ini. “Kita juga sengaja mengajak beberapa dokter spesialis agar mereka bisa membantu kita dalam penghitungan remunerasi bagi para dokter,” tutur Arbain. (her)

Warga Labuan Tereng Trauma

Penyebab Bencana Banjir Belum Ditangani Ribuan penduduk Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar) mengalami trauma akibat bencana banjir yang silih berganti. Penyebab banjir ini diduga diakibatkan ulah tangan manusia di daerah itu yang merusak bukit untuk galian C dan lahan sekitar yang rusak akibat pembuatan batu bata. Warga pun berharap agar penanggulangan penyebab bencana ini segera diatasi agar tidak menjadi langganan bencana. KEPADA wartawan Warga Kebon Talo, Rohiman menuturkan bencana telah melanda desa setempat sejak tiga tahun berturut-turut, mulai tahun 2016,2017 dan 2018 ini. Banjir dipicu tanggul sungai di daerah setempat jebol diterjang air kiriman dari gunung. Namun penyelesaian penanggulangan penyebab banjir ini tidak ada titik terang, padahal 3 tahun berturut-turut daerah ini dilanda banjir. “Penanganan penyebab banjir ini belum ada,” keluhnya, Kamis (1/2). Diakuinya juga, penyebab banjir memang tidak lepas dari akivitas warga yang membuka

bukit untuk galian C, namun aktivitas ini telah lama berhenti. Di samping itu, aktivitas usaha batu bata juga merusak kawasan setempat. Warga membuat lubang mengangga di sejumlah titik, di mana material tanahnya dipakai untuk membuat batu bata. Aktivitas ini, jelasnya, telah dilakukan warga sejak puluhan tahun silam, sehingga kawasan setempat rusak. Warga bahkan mengambil tanah di bantaran sungai, sehingga sungai mudah jebol. Namun demikian, warga tak punya pilihan lain sebab warga sekitar tak punya usaha. Hal senada disampaikan Ka-

dus Songkang, Awaludin S.Pd. menurutnya, kondisi bencana terparah di dusunnya hampir 90 persen dari 316 KK dengan jiwa 800 lebih terkena dampak. Bantuan, jelasnya, paling ada yang diterima adalah mi instan dan air minum. Ia berharap agar penanganan bencana maksimal sebab jangan sampai warga dihantui bencana setiap saat ketika hujan lebat turun. Dalam hal ini, penyebab banjir perlu ditangani, seperti pembangunan talud sungai yang menjadi sumber penyebab banjir. “Harapan kami agar tanggul sungai ini dibangun, sebab yang paling penting bagi kami rasa aman dan tenang warga kami,” harapnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lobar, H. M. Najib menyatakan penanganan pascabencana seperti perlunya pembangunan talud termasuk kewenangan dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pihaknya sendiri sudah mengusulkan agar pembangunan talud sungai segera dilak-

(Suara NTB/her)

BANJIR - Banjir yang menerjang Desa Labuan Tereng hingga lutut orang dewasa. Mereka membutuhkan perhatian serius pemerintah, karena selalu jadi langganan banjir saat hujan turun. sanakan. “Untuk itu (pembangunan talud) informasi dari Dinas PU tengah dilakukan tender, tahun ini dikerjakan,”tegas Najib. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait pembangunan talud tengah proses tender dan segera dilaksanakan. Ia menampik jika pemda

tidak serius menanganani penyebab banjir di sejumlah titik di Lobar. Diakuinya kendala yang dihadapi terkait anggaran yang masih minim untuk rehabilitasi dan rekonstruksi hanya Rp 400 juta. Ideal anggaran yang diperlukan sendiri seharusnya Rp 6 miliar lebih. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 2 Februari 2018

Halaman 6

Kedua Kalinya, Berkas Kasus Biogas Dikembalikan Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Berkas kasus tindak pidana korupsi Instalasi Biogas Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum dinyatakan lengkap atau P21. Dari penelitian berkas yang dilakukan kejaksaan, petunjuk sebelumnya ada yang belum dipenuhi oleh penyidik Polres setempat. Sehingga berkas tersebut dikembalikan oleh pihak kejaksaan. Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH, Kamis (1/2) kemarin membenarkan pengembalian berkas tersebut. Pengembalian berkas ini sudah yang kedua kalinya. “Ini pengembalian berkas yang kedua,” ujarnya. Menurutnya, berkas dikembalikan ke penyidik polres setempat karena petunjuk sebelumnya ada yang belum dipenuhi. Baik dari segi formil maupun materil. “Formil dan materilnya ada yang belum dipenuhi. Tinggal sedikit yang diperbaiki,” terang Raka. Adapun berkas tersebut diakuinya ada tiga. Yakni berkas tersangka ES selaku Konsultan Pengawas, TM kontraktor dari CV. AS, dan mantan Kepala Dinas ESDM KSB, Hj selaku PPK sekaligus KPA. Seperti diberitakan, pembangunan listrik pedesaan dengan pekerjaan belanja modal pengadaan Instalasi Biogas di Dinas ESDM KSB Tahun 2013 diduga terjadi penyimpangan. Instalasi biogas tersebut berlokasi di enam kecamatan di KSB. Proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp 1.299.000.000 tersebut kontraktor pelaksananya dari CV. AS. Dimana sesuai kontrak, pekerjaan dilaksanakan selama 75 hari dimulai sejak 14 Oktober 2013. Dalam pelaksanaannya, kontraktor mengajukan pencairan uang muka pada 6 November 2013 Rp 259.800.000. Kemudian pada 31 Desember 2013 mengajukan pembayaran tahap I sebesar 546.619.000 dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08 persen. Permohonan pencairan dana tersebut disetujui oleh PPK. Namun, berdasarkan pemeriksaan di lapangan, oleh ahli dari Fakultas Teknik Unram, terdapat perbedaan penghitungan volume dan kualitas bangunan. Berdasarkan pemeriksaan ahli tersebut, dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Dalam hal ini di lapangan, bobot pekerjaan belum mencapai 42,08 persen. Sehingga ada dugaan kelebihan pembayaran yang dapat megakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 323.820.388. Kini dalam kasus tersebut, tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni ES selaku Konsultan Pengawas, TM kontraktor dari CV. AS, dan mantan Kepala Dinas ESDM KSB, Hj selaku PPK sekaligus KPA. (ind)

(Suara NTB/ist)

MELUAP - Air sungai di Kelurahan Sampir tampak sudah mulai meluap, masuk ke pemukiman warga, Kamis kemarin (kiri). Ketinggian air di pemukiman warga desa Sapugara-Bree (kanan).

Hujan Seharian, Sejumlah Wilayah KSB Terendam Banjir

Taliwang (Suara NTB) Hujan deras melanda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejak, Rabu malam (31/1) hingga sepanjang hari Kamis (1/2) kemarin. Hujan yang melanda hampir seluruh wilayah KSB ini membuat debit air sungai Brang Rea, Brang Ene hingga sungai Taliwang kembali ke level berbahaya. Pantauan Suara NTB, Kamis (1/2) kemarin, volume air sungai yang saling berkaitan ini terus menunjukan peningkatan. Bahkan di beberapa titik di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) ketiganya mulai meluap. Di kecamatan Brang Rea misalnya, air sungai sejak pukul 10.00 wita sudah meluap menggenangi rumah warga di desa Sapugara Bree. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kepa-

Taliwang (Suara NTB) PT MacMahon Indonesia melalui Tim Bersama Rekrutmen Tenaga Kerja bentukan perusahaan dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali membuka proses rekrutmen baru. Kali ini pembukaan lamaran dikhususkan bagi penerimaan tenaga skill (memiliki keterampilan), spesifikasi hight skill (keterampilan tinggi) untuk operator dan pemeliharaan alat berat. Pengumuman pembukaan Benny Tanaya lowongan baru itu disampaikan oleh tim rekrutmen bersama perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di proyek tambang Batu Hijau, Rabu malam (31/1). Dalam kesempatan itu juga tim sekaligus mengumumkan hasil tes wawancara tenaga skill rekrutmen yang dilaksanakan sebelumnya. Anggota tim bersama rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon, Benny Tanaya menjelaskan, rekrutmen untuk tenaga skill kali ini dibuka untuk 258 job. Di mana ada 2 kategori pekerjaan yakni sebagai operator dan pemeliharaan alat berat. “Hampir sama dengan yang sebelumnya. Karena memang ini untuk tambahan setelah melihat hasil tes tahap pertama,” jelasnya kepada wartawan. Ia menyebutkan, syarat lamaran untuk pembukaan rekrutmen tenaga hight skill kali terbilang lebih fleksibel dari penerimaan sebelumnya. Benny mencontohkan dari sisi usia, tim menyepakati menaikkan batas umur pelamar hingga maksimal 48 tahun. Dari sisi jenjang pendidikan, minimal lulusan sekolah dasar (SD) dengan pengalaman kerja 4 tahun dan bagi lulusan SMP minimal pengalaman kerja selama 2 tahun. “Perubahan syarat ini diambil oleh tim untuk memberikan kesempatan bagi tenaga kerja lokal. Karena berdasarkan pengalaman pertama, banyak pelamar lokal gagal karena terbentur usia dan pendidikan padahal dari sisi keahlian dan pengalaman mereka punya,” sambung Benny. Dengan dibukanya keran penerimaan tenaga kerja baru dengan keterampilan ini, Benny menyatakan, bagi mereka yang sebelumnya melamar di tahap pertama namun tidak lulus dapat kembali berpatisipasi. “Terutama yang lokal karena perusahaan dan Pemda KSB melalui tim membuat kebijakan ini dengan harapan lokal bisa diakomodir untuk bekerja di proyek Batu Hijau,” tukasnya. Sebelumnya untuk rekrutmen tenaga skill tahap pertama, tim mengumumkan dari 583 pelamar hanya 142 orang yang dinyatakan lulus tes wawancara. Bagi mereka yang lulus selanjutnya masih akan mengikuti tahapan tes berikutnya berupa medical check up (tes kesehatan). (bug)

Tunggu Instruksi, Pol PP KSB Belum Tertibkan Baliho Kandidat Taliwang (Suara NTB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Sumbawa Barat hingga saat ini masih menunggu adanya aturan untuk mulai menertibkan baliho bakal calon gubernur/wakil gubernur di Pilkada NTB tahun 2018. Hal ini dilakukan, jangan sampai ketika baliho ini akan ditertibkan menimbulkan masalah di kemudian hari. Meskipun sudah cukup ramai dan kotor, akibat dari banyaknya baliho yang terpasang, tetapi belum ada penertiban. “Kita masih menunggu aturan yang kuat untuk menertibkan baliho-baliho ini. Ketika aturan untuk penertiban sudah sangat jelas, maka kita akan langsung menertibkan balihobaliho ini. Tidak diperintahkan pun, kami tetap akan tertibkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Kadis Pol PP KSB Sihabuddin AP kepada Suara NTB, Kamis (1/2). Dikatakannya, memang baliho-baliho untuk bacagub NTB sudah banyak bertebaran di beberapa sudut kota di KSB. Bahkan balihobaliho yang sudah terpasang cenderung diindikasi tidak memiliki izin pemasangan reklame karena tidak memiliki data yang valid. Meskipun demikian, pihaknya belum bisa bergerak lebih jauh, karena aturan yang memperkuat penertiban terhadap baliho-baliho ini belum ada. Jangan sampai nanti ketika nanti dilakukan penertiban tetapi belum ada instruksi yang cukup kuat, bisa menimbulkan masalah yang jauh lebih besar lagi. “Baliho ini sifatnya sosialisasi semata jadi tidak ada yang dilanggar dan untuk menertibkan juga masih belum ada aturan yang cukup jelas,” sebutnya. Ia menyebutkan, terkait maraknya pemasangan baliho ini, hal itu bukan merupakan suatu pelanggaran, karena aturannya belum turun. Kecuali di titik- titik tertentu dan mengganggu estetika misalnya di sekolah dan masjid pasti akan dilakukan penertiban dan tidak ada toleransi lagi. Bahkan, pemasangan baliho yang ada saat ini belum juga ada yang diindikasi melanggar aturan karena sifatnya baru sosialisasi bakal calon. Tetapi ketika nantinya sudah ada jadwal pelaksanaan Pilkada dimulai maka pihaknya tetap akan melakukan penertiban terhadap baliho yang ada. (ils)

(Suara NTB/bug)

PT MacMahon Indonesia Kembali BukaRekrutmen

da desa setempat, Andi Subandi, S.Pd, jika 4 dusun yang warganya bermukin di dekat aliran sungai mulai merasakan dampak luapan air sungai. “Air sudah naik dan semua dusun kami kena. Walau sementara yang kena masih yang berada di sekitar bantaran sungai,” jelasnya kepada Suara NTB. Tidak saja pemukiman, di desa yang memang masuk dalam data desa rawan ben-

cana di KSB ini, air juga sudah mulai menggenai areal persawahan warga. Andi menyatakan, jika hujan terus turun sepanjang hari tidak menutup kemungkinan seluruh wilayah desanya akan terdampak. “Kami lihat di bagian hulu hujannya masih deras. Dan di sini juga belum ada tanda-tanda akan berhenti,” ujarnya. Selain di desa Sapugara Bree, beberapa wilayah dalam

kota Taliwang juga sudah mulai merasakan dampak hujan deras dan menyebabkan volume air sungai meningkat. Di keluarahan Sampir, Dalam hingga Keluarahan Bugis, warga yang bermukin di bantaran sungai mulai was-was. Bahkan di Sampir air sudah memasuki beberapa ruas pemukiman warga. Sebagai antisipasi, warga kota Taliwang sejak pagi hari terus memantau level kenaikan air sungai. Menurut Yanto salah seorang warga keluarahan Sampir, jika hujan tidak mereda terutama di bagian hulu disertai dengan pasang air laut, tidak menut-

up kemungkinan selanjutnya akan terjadi banjir di kota Taliwang. “Makanya kami juga pantau air laut di muara sungai. Karena kalau pasang dan air sungai terus seperti ini maka bisa dipastikan banjir di Taliwang,” cetusnya. Sementara itu, hingga sore hari hujan masih terus mengguyur wilayah kota Taliwang, Brang Rea dan Brang Ene. Meski debitnya sedang namun intensitasnya sangat tinggi sehingga membuat masyarakat terutama yang berada di sepanjang bantaran tiga sungai terus dalam kewaspadaan. (bug)

Tim Lakukan Monitoring Kopja Ganti Guyur KUR ke Petani dan Bangun RTLH di Sumbawa Harus Segera Dituntaskan Fasilitas di Lunyuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia (Kopja Ganti) pertama di NTB yang berdiri di Kecamatan Lunyuk bakal mengguyur pinjaman Kredit Uaha Rakyat (KUR) ke petani dan nelayan. Mereka juga membangun sejumlah fasilitas pengembangan jagung di Lunyuk, seperti silo, gudang hingga dryer atau pengeringan. Sebagai usaha investasi yang juga bisa dimanfaatkan oleh petani. Ketua Kopja Ganti NTB, Nurul Hayat Latif kepada Suara NTB di Dinas Pertanian Sumbawa, Kamis (1/2) kemarin, menyatakan, visi besar koperasi ini menyejahterahkan petani nelayan. Dengan kepengurusan yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah di bawah binaan langsung Presiden Jokowi. Sebagai katalisator dan fasilitator untuk KUR di Sumbawa. Bermitra dengan beberapa lembaga Perbankan umum dalam memfasilitasi penyaluran KUR ke petani dan nelayan. “Karena Kopja Ganti ini untuk NTB baru ada di Lunyuk, maka fokus kita sekarang baru sebatas petani di Lunyuk. Nantinya akan dibentuk kepengurusan Kopja Ganti di seluruh kecamatan di Sumbawa,” terangnya. Tak main main, pada 2018 ini sebut Nurul, Kopja Ganti mendapatkan alokasi suntikan dana sebesar Rp 1,6 Triliun dari pemerintah pusat untuk fasilitasi penyaluran pinjaman KUR ke petani nelayan di Sumbawa. Serta membangun beberapa fasilitas pengembangan jagung di wilayah tersebut. Petani dan nelayan harus bisa mengakses KUR dengan cepat dan tanpa berbelit belit. Nantinya, Kopja Ganti sebagai penjamin. Dengan dana tersebut, pihaknya juga akan membangun infrastruktur pengembangan jagung. “Sekarang ini, petani jagung menjadi korban. Saat panen tidak punya dryer untk pengeringan. Makanya kita dirikan dryer, silo dan gudang

untuk membantu sekaligus daya tawar petani. Fasilitas tersebut nantinya kita sewakan ke petani. Kita juga akan beli jagung petani, makanya kedepan kita juga akan bangun pelabuhan atau dermaga yang mempermudah pendistrubusian hasil jagung petani,” jelas Nurul. Bahkan pada 19 Januari lalu, telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gudang, silo dan driyer jagung Kopja Ganti di Lunyuk oleh Bupati Sumbawa yang diwakili Kepala Dinas Peternakan Sumbawa dan Sekretaris Dinas Pertanian. “Jadi kita serius membangun fasilitas ini. Dana itu bukan kami hamburkan. Tetapi akan kembalikan lagi. Pinjaman KUR dikembalikan petani, dan pembangunan fasilitas sebagai investasi usaha Kopja Ganti yang akan menjadi aset kami para petani,” ulasnya. Sekretaris Dinas Pertanian Sumbawa, Ir. Abdul Murad M.M, mendukung penuh program Kopja Ganti, sebagai mitra pemerintah. Terutama dalam membantu pembiayaan usaha petani jagung. Petani tentu saja sangat diuntungkan dalam pemenuhan kredit dan penggunaan fsilitas yang akan dibangun. Apalagi pola penyaluran kredit Kopja Ganti sama dengan penyaluran KUR oleh Perbankan. “Meski sementara ini fokusnya masih petani di Lunyuk, karena potensi pengembangan jagung di Lunyuk cukup besar didukung oleh ketersediaan sarana yang ada,” jelasnya. Terkait pengembangan jagung ini, melalui proram pemerintah, pihaknya akan menggenjot produktufitas jagung di Lunyuk. Dengan memberikan benih jagung berkualitas untuk meningkatkan indeksnya dari satu kali tanam menjadi dua kali tanam dalam setahun. Apalagi animo masyarakat terhadap benih berkualitas ini sangat tinggi. Sebab akan memacu produktivitas yang outputnya pada peningkatan ekonomi petani. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

BATU PERTAMA - Peletakan batu pertama gudang dan silo jagung KOPJA GANTI di kecamatan Lunyuk oleh Pemkab yang diwakili Kadis Peternakan dan Sekdis Pertanian.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Provinsi bersama Tim Teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa turun melakukan monitoring program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2017 yang pengerjaannya masih sedikit tersisa. Diharapkan, paling lambat 3 Februari 2018 mendatang, program RTLH di Sumbawa harus dapat dituntaskan. Demikian disampaikan Tim Teknis yang juga Kasi Pembangunan Perumahan PRKP Sumbawa, M. Jabir, Kamis (1/2) kemarin. Program RTLH Provinsi yang dilaksanakan di Sumbawa pada 2017 lalu berupa bedah rumah kontraktual sebanyak 96 unit yang tersebar tujuh desa pada enam kecamatan. Yakni, desa Dalam kecamatan Alas, desa Sebedo Utan, Serading Moyo Hilir, Sepayung Pelampang serta desa Lunyuk Rea dan Perung kecamatan Lunyuk. “Jadi bedah rumah kontraktual ini, warga penerima bantuan dibangunkan rumah sampai selesei dan tinggal menerima kunci rumah,” terangnya. Dalam kontraknya, mestinya kontraktor pelaksana program ini harus menyeleseaikan pekerjannya pada 28 Desember 2017 lalu. Namun tidak selesai sehingga ada penambahan waktu pengerjaan dengan membebankan denda kepada kontraktornya. Dari hasil monitoring ternyata masih tersisa beberapa pekerjaan kecil di sejumlah lokasi. Seperti bangunan atap beberapa rumah di Lunyuk, daun pintu dan item kecil lainnya yang mesti segera dituntaskan. “Untuk Penyaring, Sebedo sudah 100 persen dan desa Dalam hampir 99 persen tinggal finishing. Untuk Lunyuk dan Sepayung yang terakhir dikerjakan, masih ada bebrapa bangunan yang belum dipasang atap,” jelas Jabir. Untuk itu, Jabir berharap pekerjaan yang tersisa dapat

(Suara NTB/arn)

Tim monitoring saat meninjau pembangunan rumah program RTLH Provinsi 2017 di Desa Sepayung Kecamatan Pelampang.

(Suara NTB/arn)

M. Jabir bersama warga penerima bantuan saat turun melakukan monitoring di Desa Perung Kecamatan Lunyuk. segera dituntaskan. Paling lambat 3 Februari mendatang. Mengingat pada 5 Februari akan turun tim audit dari BPK Provinsi NTB. Pekerjaan yang molor juga akan menghambat program RTLH 2018. Sebab program RTLH 2018 tidak akan dilanjutkan kalau program 2017 belum tuntas. Untuk program bedah rumah lainnya pada 2018 ini, Sumbawa juga mendapat ja-

tah SNPT Bantuan Sosial Perumahan Swadaya sebanyak 470 unit yang tersebar di beberapa lokasi. Bahkan tim dari Kementrian PUPR telah turun melakukan survei dan verifikasi calon penerima bantuan. Program lainnya melalui DAK Kementrian PUPR 2018 untuk 314 unit rumah. “Untuk masih dalam proses Usulan Rencana Kerja (URK),” tandas Jabir. (arn/*)

Tapal Batas Sumbawa – KSB Akhirnya Tuntas Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah melalui proses panjang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kemendagri RI, akhirnya penegasan batas daerah Kabupaten Sumbawa (KS) dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tuntas. Persoalan ini tuntas setelah terbitnya Permendagri Nomor 123 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Permendagri tersebut antara lain memutuskan titik koordinat 1 (80 31’ 43.783" LS dan 1160 52’ 21.302" BT) yang terletak pada batas Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat KS dengan Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano KSB menjadi titik batas KS dengan KSB. Kemudian, ke arah tenggara dan seterusnya menyusuri batas alam berupa punggung bukit (igir) dan as atau garis tengah sungai sampai berakhir pada Pilar Acuan Batas Utama (PABU) X yang terletak di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang KSB yang berbatasan dengan Desa Emang Les-

tari Kecamatan Lunyuk KS. Menyikapi terbitnya Permendagri tersebut, Bupati Sumbawa HM. Husni Djibril, B.Sc, Kamis (1/2) kemarin, merasa puas dan menyampaikan terima kasih kepada Mendagri yang telah memfasilitasi penegasan batas daerah tersebut. Menurut Bupati Husni, terbitnya Permendagri itu sudah sesuai dengan historis maupun fakta-fakta hukum serta kesepakatan yang ada, sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Bupati juga mengungkapkan bahwa pihaknya tetap berpegang pada komitmen awal yaitu menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada Pemerintah Pusat, sehingga tidak terjadi konflik sesama pemerintah daerah maupun masyarakat. Untuk menindaklanjuti Permendagri tersebut, Bupati memerintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap titik-titik yang sudah ditetapkan dan tetap pada prinsip taat azas, patuh terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. (arn)

SUARA NTB Jumat, 2 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Diterjang Angin Puting Beliung

Hampir Seribu Hektar Jagung di Dompu Rusak Dompu (Suara NTB) Angin puting beliung yang melanda Kabupaten Dompu dalam sepekan terakhir merusak sekitar 807 ha tanaman jagung petani. Daerah Saneo dan Karamabura menjadi daerah yang paling parah kerusakannya. Jagung yang diperkirakan akan dipanen pada Maret – April ini terancam gagal panen akibat diterpa angin angin puting beliung. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi kepada Suara NTB, Kamis (1/2) kemarin mengakui ada sekitar 507 ha tanaman jagung petani yang rusak berat akibat angin puting beliung. 201 ha lainnya rusak sedang dan 99 ha rusak ringan, sehingga berjumlah 807 ha. Jagung di Desa Serakapi yang paling banyak terkena dampak angin puting beliung

yaitu sebanyak 265 ha dan diikuti Desa Saneo sebanyak 159 ha, Mangge Nae sebanyak 110 ha, Karamabura sebanyak 100 ha dan Desa lain hanya puluhan ha. “Saya juga baru pulang dari Saneo untuk melihat kondisi itu (jagung yang terkena bencana angin puting beliung),” akunya. Luasan area yang terkena angin puting beliung di Dompu cukup besar mencapai 3 persen dari total luas tanam

jagung di musim hujan (MH) hingga 36.911 ha. Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu tidak mengganggarkan bantuan untuk petani korban angin puting beliung. Namun Dinas Pertanian dan Perkebunan hanya mendata dan dimasukan sebagai penerima bantuan untuk tanaman kacang kadelai di musim kemarau (MK) 1. “Sementara dari kami hanya bisa

mendata dan dimasukan untuk tanam kadelai setelah masa panen ini,” katanya. Diakui H. Fakhrurrazi, bahwa para korban angin puting beliung ini banyak bermodalkan pinjaman bank untuk menanam jagung. Pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD Dompu terkait kemungkinan bantuan dari dana bencana alam. “Nanti kita coba berkoordinasi dengan BPBD,” terangnya. Sebelumnya, Kepala pelaksana BPBD Dompu, Drs Imran M Hasan mengatakan, angin puting beliung yang melanda Dompu menyebabkan 5 unit rumah di Desa Calabai rusak sedang. Namun angin yang menerpa

Dompu pada Senin (29/1) lalu menyebabkan jagung petani di daerah ketinggi seperti Serakapi dan Saneo rusak parah. Namun pihaknya belum mendapat laporan dari dinas tekhnis untuk data korban. “Bantuan korban bencana selama ini hanya diberikan kepada yang rumahnya rusak. Ketika ada data korban bencana untuk petani, mungkin bisa kita upayakan bantuan. Apalagi mereka (petani) ini, banyak menggunakan modal pinjaman bank. Dengan bantuan dari pemerintah sealakadarnya, mungkin dapat meringankan beban petani,” kata Imran di kantornya. (ula)

(Suara NTB/ula)

BANYAK RUSAK - Jagung petani di Desa Saneo yang didokumentasikan pekan kedua Januari 2018 lalu. Jagung di daerah ini banyak yang rusak akibat diterjang angin puting beliung beberapa waktu lalu.

Kompetisi Selancar Dunia di Lakey Terancam Batal Dompu (Suara NTB) – Kompetisi selancar tingkat dunia di Lakey terancam batal. Pasalnya, agenda yang difasiltasi World Surf League (WSL) ini membebani keuangan daerah. Untuk anggaran stimulan dan penyelenggaraan saja, daerah diminta menyetor Rp 1,5 M. “Ternyata kita ini hanya jadi penonton, setor dulu uang 1 M untuk penyelenggaraan, uang dari mana kita dapat,” kata Plt Disbudpar Dompu H. Ichtiar, SH., di kantornya. Mengingat dibebaninya anggaran daerah untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, menurutnya, tidak memungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Kalaupun mengandalkan APBD perubahan dirasa akan cukup sulit lantaran nominalnya tak seberapa. Informasi awal, agenda yang telah ditunggu-tunggu pemerintah itu sama sekali tidak membebankan biaya apapun, daerah cukup menyatakan diri siap menjadi tuan rumah. “Kalau ada uang bisa kita laksanakan, tapi kalau tidak ada uang jelas tidak bisa, ndak mungkin kita laksanakan tanpa uang,” jelasnya. H. Ictiar menambahkan, dalam agenda setingkat dunia ini daerah diminta menyetor uang Rp 1,5 M dengan rincian penggunaan Rp 1 M untuk penyelenggaran dan sisanya untuk pembuatan jadwal kegiatan. Sedangkan WSL bertanggung jawab mempromosikan kegiatan dan mengundang tamutamu mancanegara. Datang atau tidaknya tamu luar negeri dalam kompetisi ini tak ada jaminan, persoalannya daerah tetap akan menyetor biaya yang dibutuhkan itu sebelum kegiatan berlangsung. “Iya mereka mau datang atau tidak terserah mereka (tamu, red), masalahnya uang kita kan tetap pergi,” tandasnya. (jun)

18 Rumah di Bima Rusak Diterjang Angin Kencang Bima (Suara NTB) Rumah warga yang rumah rusak akibat terhempas angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Bima belum ini. Tercatat mencapai 18 unit dengan perkiraan kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Jumlah tersebut berdasarkan pendataan akhir yang dilakukan oleh Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bimasejak musibah angin kencang, Senin (28/1) hingga Kamis, (1/2). “Sudah kita data. Totalnya ada 18 unit rumah rusak kategori berat,” kata Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Bima, Rijal Mukhlis SE, kepada Suara NTB. Dikatakannya, rumah yang rusak tersebut tersebar pada empat Desa di Kecamatan, yakni Kecamatan Donggo dan Wera. Rinciannya, 2 unit di desa Mandala Kecamatan Wera. Tiga unit di Desa Kala, kemudian 3 unit di Desa Mbawa. “Serta ada 10 unit di Desa Bumi Pajo. Rumah warga yang rusak ini akibat dihempas angin kencangSenin kemarin,” katanya Menurutnya, kerugian kerusakan belasan rumah tersebut, diperkirakan mencapai sekitar ratusan juta rupiah. Jumlah rumah dan kerugian yang dialami warga telah dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti. “Bantuan awal yang kita kucurkan baru kebutuhan logistik,” katanya. Seperti diketahui, angin kencang melanda Kabupaten Bima, pada Senin (29/1). Selain menumbangkan pohon dan merusak rumah warga. Juga merusak tanaman jagung, salah satunya di Kecamatan Donggo hingga mencapai ribuan hektar. (uki)

(Suara NTB/ula)

SHALAT - Umat Islam yang melaksanakan salat gerhana bulan di masjid raya Baiturrahman Dompu, Rabu (31/1). Gerhana bulan yang masih tertutup sebagian ( Foto kanan ).

Gerhana Bulan

Ribuan Umat Islam Laksanakan Salat Gerhana Dompu (Suara NTB) Gerhana bulan total, Rabu (31/1) malam juga bisa disaksikan dari langit kota Dompu. Cuaca cerah membuat warga bisa menyaksikan secara langsung proses gerhana dan ribuan umat Islam melaksanakan salat

gerhana melalui masjid – masjid seperti yang dilaksanakan di masjid raya Baiturrahman Dompu dan masjid Qusurul Jannah Kandai Dua. Salat gerhana bulan di Dompu oleh pemerintah daerah (Pemda) dipusatkan di

masjid raya Baiturrahman Dompu dan diawali dengan salat Isya’ secara berjamaah. Di masjid raya, salat gerhana dipimpin oleh Ustaz H. L. Syarifuddin, SQ dan langsung memberikan khutbah usai shalat gerhana. Di masjid raya ini, hadir

Kades Oi Katupa Tiga Tahun Tak Berkantor Bima (Suara NTB) – Kepala Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora, Muhidin, diduga sudah tiga tahun tak berkantor. Aktivitas Pemerintahan Desa setempat selama ini hanya dibebankan kepada Sekretaris Desa. Hal tersebut diungkap oleh salahseorang warga Desa setempat, Salahuddin kepada Suara NTB, Kamis (1/2). Kata dia, aktivtas atau kegiatan Pemdes sejak tiga tahun terakhir ini tanpa ada Kades. “Kantor Desa dibiarkan begitu saja selama tiga tahu karena Kades tak berkantor,” katanya. Menurutnya, selain tidak berkantor, Kades juga jarang ke kampung untuk memperhatikan kondisi warganya. Pasalnya yang bersangkutan diketahui sudah lama tinggal di Kota Bima. “Saat berada di Kampung pun tidak berkantor. Hanya di rumah sehari atau dua hari setelah itu ke Kota Bima lagi,” ujarnya. Keluhan yang sama juga disampaikan warga lain, Anhar. Ia kecewa dengan kinerja Pemdes tanpa ada

Kades yang berkantor. Untungnya segala persoalan warga diurus oleh Sekdes. Sekdes pun mulai kewalahan. “Dana desa dan sebagainya tidak pernah kami nikmati, layaknya seperti desa lain,” katanya. Lantaran adanya kejadian tersebut. bahkan warga setempat mendesak dan menginginkan agar desa Oi Katupa kembali beralih ke Desa Induk, Kawinda To’I, supaya pelayanan jauh lebih maksimal. “Dulu kami berharap Pemekaran Desa pelayana bisa terjangkau, tapi justru terbalik. Kantor desa dibiarkan tanpa ada aktivitas. Sebagian warga pun bersepakat beralih ke desa induk,” katanya. Sementara Kades Oi Katupa, Muhidin, membantah tudingan warga tersebut. Bahkan Ia meminta warga agar tetap arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan yang telah terjadi. “Aktivitas tetap berjalan, saya tetap berkantor sebagaimana biasa,” ujarnya. Terpisah, Kabid Pemdes Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Faisal, SE, MM, tidak membantah keluhan warga terkait jarang ber-

kantornya Kades Oi Katupa. Meski begitu aktivitas Pemerintahan Desa tetap berjalan optimal. “Memang Kades ini (Oi Katupa, red) dari dulu tidak tertib. Tapi roda pemerintahan tetap berjalan,” katanya. Terkait keinginan ataupun adanya desakan warga peralihan Pemerintah Desa kembali ke Desa induk dianggap Faisal hanya isu. Sebab proses peralihannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. “Pembentukan Desa Oi Katupa berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2002 tentang pembentukan 23 desa dalam Kabupaten Bima. Jadi bukan berdasarkan isu tapi politik,” katanya. Tidak hanya itu. Sampai saat ini wacana peralihan ke desa induk tersebut, tidak ada dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan rencana kerja DPMD Kabupaten Bima pada tahun 2018 ini. “Setahu saya tidak ada masuk dalam Prolegda dan DPMD. Jadi itu hanya isu,” pungkasnya. (uki)

Dandim 1614/Dompu Letkol CZI Arif Hadiyanto, SIP, Kapolres Dompu, AKBP Erwin Suwondo, SIK, MIK, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Dompu, Drs. H. Syamsul H. Ilyas, M.Si dan beberapa pejabat lainnya. Ustaz H. L. Syarifuddin

dalam khutbahnya mengingatkan, gerhana bulan maupun gerhana matahari merupakan tanda kekuasaan Allah dan sebagai seorang muslim agar memperbanyak istigfar, zikir dan bersedekah. Apalagi ini merupakan kejadian langka. (ula)

Meski Cuaca Ekstrem, Pendakian Tambora Tak Ditutup Dompu (Suara NTB) Meski sebagaian besar wilayah NTB khususnya di Dompu tengah dilanda cuaca ekstrem dan sulit diprediksi, namun aktivitas pendakian ke Gunung Tambora tetap berjalan. Pengelola tak menutup jalur pendakian dengan alasan intensitas hujan dikawasan tersebut masih sedang. Kendati begitu, cuaca ekstrem berpengaruh terhadap menurunya tingkat kunjungan. “Untuk saat ini belum ada aktivitas penutupan jalur,” kata Sub Bagian Tata Usaha TNT, Deny Rahadi kepada Suara NTB, Kamis (1/2). Informasi dari tim yang diterjunkan ke lapangan dan berdasarkan pantauan BMKG bahwa jalur pendakian tambora masih cukup aman. Berbeda halnya dengan Gunung Rinjani yang karakteristik hutannya tropis atau subtropis, sedangkan tambora hutan musim kering. “Jadi tidak terlalu panjang tuntutan untuk proses penutupan jalur,” ujarnya. Kendati pendakian ke tambora tetap berjalan normal dan dinilai tidak begitu membahayakan pengunjung, tetapi cuaca ekstrem diawal tahun ini berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kunjungan. Ke-

mungkinannya disebabkan transportasi umum baik darat maupun laut tidak bisa beroperasi dengan normal, sehinga pendaki memilih menunda kunjungannya. Deny Rahadi menyebutkan, hingga akhir Januari 2018 kemarin jumlah pengunjung tercatat 54 orang, wisatawan nusantara 42 orang dan mancanegara baru 12 orang. “Nanti akan terlihat fluktuasinya di April karena kaitanya dengan festival tambora, kemudian dibulan-bulan lubur Agustus sampai Desember,” jelasnya. Sebagian besar pendaki yang datang, lanjut dia, hampir 70 persen menempuh jalur pendakian pancasila. Mengingat hanya jalur ini yang lebih siap dari empat jalur pendakian lainya, walaupun pemandu wisatanya belum cukup provesional seperti ditempat lain. Selain jalur ini sudah cukup dikenal juga ketersediaan fasilitas pendukungnya sudah cukup memadai. “Masyarakatnya sudah siap menerima laju kunjungan termasuk fasilitas rumah masyarakat yang disediakan sebagai tempat pelayanan sudah ada. Itu alasan mendasar kenapa jalur pancasila ini paling banyak dikunjungi,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 2 Februari 2018

Halaman 8

Bakal Paslon Diminta Buat Rekening Khusus Dana Kampanye

Mataram (Suara NTB) Menjelang tahapan kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB sudah memberikan sosialisasi terkait pelaporan awal dana kampanye bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2017.

Ada Tersangka Lain TERDAKWA mantan Kasat Pol PP Bima, Edy Darmawan sedang dalam proses diadili di Pengadilan Tipikor Mataram. Ia didakwa dalam kasus dugaan korupsi dana operasional Satpol PP Kabupaten Bima. Dalam proses persidangan terungkap, ada peran pihak lain yang harusnya turut diseret oleh Kejari Bima. Keluhan itu disampaikan Deny Nur Indra, SH, tim kuasa hukum Edy Darmawan, setelah mencermati materi persidangan. “Dalam sidang pemeriksaan saksi kemarin, ada pihak yang harusnya bertanggungjawab. Bukan Edy Darmawan saja,” kata Deny kepada Suara NTB, Kamis (1/2) kemarin. Pekan lalu, disebutnya, pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk vendor yang dilibatkan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam kesaksian vendor, memang ada pembelian barang dari Satpol PP. Namun merek yang dibeli tidak sesuai dengan spek pada nomenklatur DPA. Sehingga ini mempengaruhi harga. Barang-barang pengadaan itu seperti pakaian dinas, sepatu, perangkat elektronik seperti AC dan laptop. Nah, disebut Deny, peran terdakwa Edy Darmawan dalam pengadaan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang hanya mendatangani. “Klien saya hanya terima tanda tangan,” ungkapnya. Selebihnya yang mengatur adalah seorang bawahannya yang sampai saat ini belum disentuh sebagai tersangka. Bawahannya itulah yang mengatur semua proses pengadaan, sampai ke urusan teknis pembelian, penentuan harga, hingga muncul dugaan mark up. “Harusnya dia ini yang jadi tersangka utama,” tegasnya. Bahkan dari beberapa pembelian barang itu fiktif, seperti pengadaan makanan ketika Satpol PP secara institusi melakukan kegiatan seremonial. Snack dan makanan pengadaannya fiktif. “Ada saksi dari catering yang ngaku tidak ada pemesanan. Berarti itu kan fiktif. Nah, bawahan klien saya inilah yang mengatur,” ujarnya, namun tak menyebut oknum tersebut. Sebab menurut Indra, dalam persidangan, semua sudah terungkap dan diyakininya jaksa sudah mencatat. Kliennya dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam perjalanan penyidikannya, kliennya sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 80 juta. Dia berharap, pengembalian kerugian negara ini jadi pertimbangan hakim untuk meringankan puDeny Nur Indra tusan. (ars) (Suara NTB/ars)

Untuk itu, Komisioner KPU NTB Divisi Hukum H. Ilyas Sarbini, SH, MH, mengingat kepada para bakal pasangan calon untuk segera membuat rekening dana kampanye sejak saat ini. Karena batas akhir laporan pembukaan tabungan itu paling lambat tanggal 12 Febuari, bersamaan dengan penetapan pasangan calon. Ia menuturkan bukan hanya rekening, mereka (Bapaslon) juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK).

LADK paling lambat diserahkan tanggal 14 Februari dan diisi form-form laporan dana kampanyenya. Untuk LADK sampai saat ini masih belum ada bapaslon yang melaporkan, tapi nantinya akan ketahuan dana awal kempanye setelah rekening dibuka dan dilaporkan sehingga bisa diketahui ambang tertinggi pengeluaran dana kempanye. “LADK itu nanti tanggal 14 Februari, kemarin itu kami baru lakukan sosialisasi tentang dana kampanye, nanti

tanggal 13 kami akan lakukan koordinasi lagi dengan pasangan calon, untuk menentukan ambang tertinggi pengeluaran dana kampanye. Jadi kami akan Koordinasikan dan tentukan dan itu sesuai dengan standar biaya daerah,” jelasnya. Ia menyebutkan unsur-unsur pembatasan dana kampanye itu misalnya kampanye tidak boleh lebih dari dua kali, kemudian harus jelas berapa massa yang dihadirikan apakah 10 ribu atau 20 ribu massa. Nanti KPU dan Bapaslon akan cari

10 ribu atau 20 ribu massa tersebut anggaranya berapa. “Nah inilah batas maksimal mereka boleh keluarkan dan juga bahan-bahan kampanye seperti baliho dan lain-lain sudah ada semua, sehingga nanti pasangan calon hanya boleh mengeluarkan dana kampanye sampai batas tertinggi, ketika dia melampaui batas yang dia sepakati bisa berakibat pembatalan calon,” tuturnya. Sedangkan untuk LADK itemnya itu laporan. Salah satunya itu rekening khusus dana kampanye. Namun karena rekening khusus akan dilaporkan paling lambat tanggal 12 Februari pada saat penetapan, nanti tanggal 14 paslon akan memberikan lap-

(Suara NTB/ndi)

H. Ilyas Sarbini oran awal. Tentu laporan awal transaksinya setelah rekening dana kampanye dibuat sampai dengan tanggal 12. (ndi)

Polda Siap Telusuri Dana Kampanye Mencurigakan

(Suara NTB/why)

MOTOR BARU - Kapolda NTB, Firli (ketiga dari kanan) mencoba motor baru Bhabinkamtibmas sebelum didistribusikan ke Polres jajaran. Berita selengkapnya di halaman 15.

Relawan Tiga Suku Besar NTB Dukung Ahyar-Mori Mataram (Suara NTB) Dukungan dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat terus mengalir kepada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh-Mori Hanafi. Kini kelompok relawan dari tiga suku besar di NTB yakni Sasak, Mbojo dan Samawa (SMS) juga ikut menyatakan dukungan kepada pasangan Ahyar-Mori. Relawan SMS yang lebih banyak diisi oleh kalangan muda ini, setelah menimbang cukup lama, akhirnya memutuskan menjatuhkan

dukungan kepada Ahyar-Mori. Juru bicara Tim Pemenangan Ahyar-Mori, Suaeb Qury, mengatakan, dengan terus mengalirnya dukungan kepada pasangan Ahyar-Mori ini, meminta meningkatkan optimisme untuk meraih kemenangan di Pilkada NTB 2018 ini. Pasangan Ahyar-Mori, terus menggandeng pendukung dari berbagai kalangan, tanpa membedakan usia, jenis kelamin dan pekerjaan. Pasangan ini dinilai sebagai satu-satunya pasangan yang mampu merebut hati pemilih pemula dan pemilih difabel. “Dengan dukungan SMS yang tersebar di seluruh NTB dan akan diinstruksikan bergerak mendukung Paket Ahyar-Mori. Maka Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal,” tutupnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Pengawasan dana kampanye Pilkada Serentak 2018 diklaim ketat. Selain KPU, kepolisian pun ikut mengawasi aliran dan penggunaan dana kampanye. Potensi dana kampanye jadi ladang pencucian uang dicegah. Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli menjelaskan, pemerintah secara ketat mengawasi setiap transaksi keuangan yang melalui jasa perbankan. “Saya kira lembaga di bidang itu sudah bekerja. PPATK pasti bekerja, cybercrime Mabes Polri bekerja, Tipideksus Bareskrim bekerja, cyber Baintelkam, dan cyber Humas bekerja,” jelasnya. Sementara mengenai dana kampanye sudah diatur dalam PKPU Nomor 5/2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Intinya dana kampanye pasangan calon dapat menerima dana kampanye dari harta kekayaan pasangan calon, keuangan partai atau gabungan partai, perseorangan, kelompok, atau badan usaha. Dana kampanye itu diserahkan dalam bentuk uang tunai, barang, atau jasa dan pelaporannya tercatat ketat.

Sebab setiap pasangan calon diwajibkan untuk membuat rekening khusus dana kampanye. “Jadi sekarang ini tidak ada lagi yang tidak bisa dimonitor. Yang tidak bisa dimonitor itu uang di bawah kasur, di dalam sarung. Tapi kalau dia pakai jasa perbankan dan keuangan pasti bisa dilacak,” papar Firli. Menurutnya, antisipasi aliran dana kampanye dari hasil tindak pidana dapat dilacak. Berkat gabungan pengawasan setiap pihak yang disebutkan tadi. “Pemerintah kita saat ini sudah sangat care dengan Pilkada ini,” jelasnya. Dia mengatakan, dalam hal kampanye terbuka sudah ada pembatasan frekuensinya yang diatur undang-undang dengan tujuan menekan biaya kampanye. Untuk pemilihan gubernur/ wakil gubernur diagendakan empat kali kampanye terbuka. Sementara bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dijadwalkan dua kali kampanye terbuka. “Kampanye terbuka sangat terbatas sehingga biaya kampanye tidak terlalu besar. Mungkin pasangan calon pakai cara kampanye tertutup diperbanyak, itu kita monitor juga,” tutupnya. (why)

Gelar FGD, DPD Inventarisir Materi RUU Hak Atas Tanah Adat di NTB Mataram (Suara NTB) Belakangan ini, konflik agraria di tengah masyarakat cukup banyak bermunculan. Konflikkonflik yang seringkali membuat perasaan miris, ketika tanah adat dirampas dari masyarakat hukum adat oleh kelompok-kelompok korporasi bisnis. Mereka dikalahkan karena tidak memiliki alas hukum yang kuat sehingga tanah-tanah adat tersebut kemudian dengan mudah diambil. Kondisi itulah yang mendorong para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mengusulkan perlunya dibentuk satu peraturan hukum untuk melindungi tanah-tanah adat tersebut. Jika tidak, maka kekayaan nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat hukum adat, perlahan tapi pasti akan hilang. Demikin wacana yang menggemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) inventarisasi materi RUU, tentang hak atas tanah adat, yang diselenggarakan oleh DPD RI berkerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Kamis (1/2) kemarin. FGD tersebut dihadiri Ketua Tim Perancang RUU tentang hak atas tanah adat, Gede Pasek Suardika, SH, MH, bersama anggota DPR RI dari Dapil NTB, Hj. Baiq Diah Ratu Ganefi, SH, MH, dan juga kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan keberadaan tanah adat, seperti dari Masyarakat Adat Sasak (MAS), unsur pemerintah daerah dan juga dari kalangan akademisi. Adapun pembicara yang tampil dalam FGD tersebut yakni, Gede Pasek Suardika, selaku Ketua Tim Perancang. Sementara dari kalangan akademisi Fakultas Hukum Unram, yakni Dr. Anang, SH, Dr. Husni, dan Dr. H. M. Arba, SH, MH, serta dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

(Suara NTB/ndi)

POSE BERSAMA - Ketua Tim Perancang RUU Tanah Adat, Gede Pasek Suardika dan Hj. Baiq Diah Ratu Ganefi, bersama para pemateri FGD dan juga peserta berpose bersama usai pembukaan FGD. Mataram, Wayan Resmini. “Setelah melihat problem pertanahan kita, terutama tanah adat yang selalu dikalahkan oleh hukum modern kita. Ini mendorong kita memperkuat hukum adat ini. Karena mereka lebih dulu ada, bahkan telah ada sebelum kemerdekaan. Tapi ironis, dikalahkan oleh PT, perusahaan yang tiba-tiba punya sertifikat,” jelas Gede Pasek saat membuka sesi diskusi. Gede Pasek menuturkan, ketika DPD RI memunculkan RUU hukum adat ini, pihaknya mendapat perdebatan cukup panjang

dari berbagai kalangan, menurut banyak pihak yang khawatir dengan kemunculan RUU Tanah adat tersebut, terutama dari kekuatankekuatan kapital yang kepentingannya akan terganggu. Sementara itu, anggota DPD RI dapil NTB, Hj. Baiq Diah Ratu Ganefi dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya ingin hadir untuk kepentingan masyarakat, terutama hak masyarakatt untuk dihormati oleh hukum atas tanah adat yang mereka kuasasi, jauh sebelum hukum negara ada. (ndi)

Masyarakat Lingkar Hutan Gunung Sasak Dukung Zul-Rohmi Mataram (Suara NTB) Masyarakat yang tinggal di lingkar Hutan Gunung Sasak, Desa Kuripan, KacamatanKuripan,LombokBarat,yang mengatasnamakan dirinya Pasukan Lingkar Hutan Gunung Sasak, mendeklarasikan diri untuk memenangkan pasangan Dr Zulkieflimansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalilah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB. Ketua Forum Deklarasi Pasukan Militan Lingkar Hutan Gunung Sasak, Abdul Hafidz mengatakan dukungan tersebut merupakan deklarasi swadaya dari masyarakat, tokoh pemuda, petani dan buruh yang siap untuk memenangkan paket Zul-Rohmi di wilayah tersebut. “Masyarakat militan lingkar Hutan Gunung Sasak, Kuripan Selatan menyatakan siap berjuang bersama-bersama untuk memengkan Zul-Rohmi di Pilkada 2018 ini sebagai gubernur dan wakil gubernur NTB,” ujarnya usai deklarasi di depan Ratusan masyarakat dan tokoh pemuda di desa itu. Ia menuturkan alasan masyarakat militan Hutan Lindung Gunung Sasak memilih paket Zul-Rohmi karena menu-

rut Masyarakat paket tersebut adalah orang yang memiliki pengalaman luas, bergaul dengan masyarakat, merakyat serta dari latar belakang pendidikan yang kuat. Sehingga masyarakat menganggap itu barometer untuk memilih pemimpin yang tepat lima tahun ke depan. Sementara itu salah seorang Tokoh Pemuda Lingkar Hutan Gunung Sasak, Desa Kuripan Selatan, Ruslan mengatakan tokoh pemuda di Desa Kuripan Selatan siap memenangkan paket Zul-Rohmi.

Ia memaparkan alasan kenapa tokoh pemuda di Desa Kuripan Selatan memilih Zul-Rohmi lantaran keduanya dianggap mampu akan meneruskan keberhasilan kepemimpinan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB). Rohmi merupakan kakak kandung TGB, sedangkan track record Dr Zul yang menjadi anggota DPR RI selama tiga periode juga menjadi dasar kenapa Zul-Rohmi harus dipilih dan pantas menjadi Gubernur dan melanjutkan ikhtiar TGB. (ndi)

(Suara NTB/ist)

Pasukan Lingkar Hutan Gunung Sasak, Lobar berpose bersama usai deklarasi dukungan kepada Zul-Rohmi

SUARA NTB Jumat, 2 Februari 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Menurun, Hunian Kamar Hotel Berbintang

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang mengalami penurunan pada Desember 2017. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, hunian kamar hotel berbintang mengalami penurunan hingga 2,43 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

Endang Tri Wahyuningsih

Hal ini justru berbanding terbalik dengan TPK pada hotel non bintang yang mengalami kenaikan. TPK Hotel Non Bintang Bulan Desember 2017 sebesar 27,76 persen mengalami kenaikan 1,93 poin dibanding Bulan November 2017 dengan TPK sebesar 25,83 persen. Jika dibandingkan dengan Bulan Desember 2016 juga mengalami kenaikan sebe-

sar 1,70 poin dari 26,06 persen. “Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Bulan Desember 2017 mengalami penurunan dibandingkan Bulan November 2017. TPK Bulan November 2017 mencapai 52,48 persen, turun 2,43 poin pada Bulan Desember 2017 dengan TPK 50,05 persen,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih., MM, di Mataram, Kamis (1/2). Jika dibandingkan dengan TPK Bulan Desember 2016 sebesar 50,09 persen, berarti

sedikit mengalami penurunan sebesar 0,04 poin. Jika dibandingkan pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya, hunian kamar hotel berbintang juga mengalami penurunan. Padahal tingkat hunian kamar hotel non bintang justru mengalami peningkatan. “TPK Hotel Non bintang Bulan Desember 2017 sebesar 27,76 persen. Ini tentu saja mengalami kenaikan 1,93 poin dibanding Bulan November 2017 dengan TPK sebesar 25,83 persen,” ujarnya. Padahal Desember disebut-

sebut sebagai bulan dengan kunjungan terbanyak. Namun ternyata, wisatawan banyak juga menggunakan atau menginap di hotel non bintang. Ini terlihat dengan semakin meningkatknya tingkat hunian kamar hotel non bintang. Meskipun secara jumlah, hunian kamar hotel berbintang tetap lebih banyak. Namun peningkatan jumlah hunian kamar hotel non bintang mengindikasikan semakin banyak wisatawan yang tertarik untuk menginap di hotel non bintang. Hal ini harus menjadi catatan semua pihak, termasuk industri perhotelan. Sebab selama ini, hotel berbintang diharapkan mampu menggaet banyak tamu menginap karena dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal. (lin)

Bima Berharap Limpahan Wisatawan Mandalika Mataram (Suara NTB) Pariwisata di Bima belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan. terutama wisatawan yang datang dari Labuan Bajo. Meski tidak sebanyak kunjungan wisatawan di Lombok, namun Dispar Bima berharap dapat limpahan kunjungan wisatawan yang datang ke Mandalika. Hal ini karena kunjungan wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri masih terbilang minim. Harapan ini juga disampaikan kepada para pelaku pariwisata. Sehingga bisa membuat paket wisata Lombok Bima. Sebab di bima banyak spot menyelam yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima H. Abdul Muis mengatakan bahwa pihaknya sudah dan sedang melengkapi sejumlah fasilitas destinasi wisata. Sehingga ketika wisatawan datang berkunjung, destinasi sudah siap untuk menyambut semua wisatawan. Dengan harapan semakin banyak wisatawan mancanegara yang datang. Mengingat Bima menawarkan keindahan destinasi pantai dan bawah lautnya yang kerapkali menjadi buruan wisman. Ia juga berencana untuk memperkenalkan destinasi wisatanya kepada para pelaku pariwisata. Sehingga dapat membuat paket wisata ke Bima. Meskipun ia menyadari bahwa akses ke Bima membutuhkan waktu, baik perjalanan darat maupun udara. “Kita menyadari bahwa penerbangan ke Bima tidak banyak. Tapi kita tetap berharap ada kunjungan wisatawan ke Bima yang berkunjung ke Lombok itu,” harapnya. Ia berharap sektor pariwisata di Bima dapat memberikan nilai lebih terhadap sektor ekonomi masyarakat sekitar. Meskipun belum menjadi sektor utama dalam menunjang perekonomian warga Bima, namun ia tetap berharap pariwisata bisa memberikan pendapatan lebih bagi warga. “Selama ini yang banyak buat paket wisata itu yang dari Bajo. Kenapa tidak buat juga yang dari Lombok. Sehingga yang betul-betul merasakan manfaatnya itu adalah orang NTB. Namun demikian, ini bisa menjadi promosi yang bagus untuk wisata Bima,” ujarnya. Selama ini Bima memang tidak banyak dipromosikan oleh Pemda NTB maupun BPPD NTB. Ini karena Pemda dan BPPD hanya akan mempromosikan destinasi yang dianggap sudah siap menerima wisatawan. Sehingga urusan pembenahan dan akses diharapkan dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh masing-masing daerah sebelum dipromosikan kepada wisatawan. (lin)

(Suara NTB/dok)

PARADE SAMPAN - Parade sampan yang kerapkali diselenggarakan di Pantai Kalaki dapat menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk disaksikan.

Wisata Konvensional Masih Jadi Pilihan Utama Mataram (Suara NTB) Wisata konvensional di NTB dianggap masih menjadi primadona bagi wisatawan yang datang. Hal ini karena destinasi wisata konvensional mampu memberikan jaminan kepuasan bagi wisatawan. Terutama bagi wisatawan mancanegara yang lebih banyak memilih wisata konvensional dibandingkan dengan segmen wisata lainnya. “Setiap segmen wisata itu punya pasarnya masingmasing. Wisata halal banyak diminati oleh wisatawan muslim, wisata konvensional diminati oleh semua kalangan. Bukan soal itu saja, negara asal wisatawan juga beragam,” kata Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Djoka. Pesona kawasan gili masih menjadi tujuan utama wisatawan. Meski sudah ada destinasi wisata baru, namun gili masih mampu memikat wisatawan yang bahkan sudah pernah berkunjung. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pada wisata konvensional benar-benar memuaskan wisatawan. Tidak saja keindahan destinasinya, namun suasananya juga cocok bagi wisatawan dari negara dan daerah tertentu. Misalnya kawasan Gili Trawangan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari Autralia, Eropa, Cina hingga Malaysia. Meskipun wisatawan berkunjung ke berbagai destinasi wisata lainnya di Lombok, namun wisatawan akan tinggal lebih lama di kawasan gili. Wisata konvensional masih cukup eksis dan sangat laku dijual. Meskipun sudah ada segmen wisata halal, namun segmen wisata konvensional masih tetap diminati. Terutama bagi wisatawan mancanegara yang sudah banyak tahu tentang Gili Trawangan. “Pelaku pariwisata kan tawarkan paket. Nanti mereka pilih sendiri paketnya. Meskipun ada yang memilih wisata halal, tapi banyak juga yang memilih wisata konvensional. Ke gili, ke Mandalika, ke Rinjani dan banyak lainnya,” ujarnya. Ia berharap kedepannya semua segmen wisata bisa berimbang sesuai dengan pasar masing-masing. Sehingga pariwisata di NTB bisa semakin berkembang. Selain itu, kunjungan wisatawan juga bisa semakin meningkat. (lin)

(Suara NTB/Dispar Sumbawa)

TANJUNG MENANGIS - Keindahan bawah laut di Tanjung Menangis yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Keindahan Tanjung Menangis dan Kisah Puteri Datu Samawa Mataram (Suara NTB) Cerita rakyat tentang kisah pilu tidak saja terjadi di Lombok pada kisah Puteri Mandalika. Di Sumbawa, tepatnya di Pantai Tanjung Menangis juga terdapat kisah pilu yang didapatkan oleh wisatawan yang datang berkunjung. “Ada kisah sedih yang diyakini oleh masyarakat dan itu terjadi pada saat dulu. Sehingga masyarakat meyakini bahwa nama Tanjung Menangis diberikan berdasarkan kisah sedih itu,” kata warga Sumbawa Muhammad Zaini Ismail di Mataram, Kamis (1/2). Tanjung menangis merupakan nama tanjung yang berada di bagian timur Pulau Sumbawa. Tepatnya di Kecamatan Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa. Saat ini Tanjung Menangis semakin banyak dikunjungi wisatawan. Pantai yang indah dengan suasana yang tenang membuat wisatawan

Informasi Jalur ke Destinasi WisataPerlu Diperjelas Mataram (Suara NTB) Banyak wisatawan mandiri yang kebingungan karena merasa informasi jalur menuju destinasi kurang jelas. Hal ini harus menjadi perhatian Pemda. Sebab, saat ini semakin banyak wisatawan yang berkunjung tanpa menggunakan jasa biro perjalanan wisata. Salah satunya destinasi wisata menuju Sekotong dan destinasi wisata di Lombok Timur. Petunjuk jalan kurang lengkap sehingga wisatawan harus berusaha keras untuk mencari tahu jalan untuk bisa sampai ke destinasi wisata itu. “Hanya ada petunjuk jalan ke desa atau daerah tertentu, tapi tidak ada petunjuk jalan ke destinasi wisata. Harusnya ada petunjuk jalan ke destinasi wisata, misalnya khusus plang warna putih atau biru untuk menunjukkan jalan menuju destinasi wisata,” keluh wisatawan asal Malang, Dini Sri Handayani, di Mataram, Kamis (1/2). Ia mengatakan destinasi wisata di Lombok tidak seperti destinasi wisata di Yogyakarta misalnya. Informasi jalur dan jarak menuju destinasi tidak lengkap. Ini memang terlihat sepele, namun wisatawan mandiri sangat membutuhkan informasi ini.

Halaman 9

“Tidak heran kalau di Yogja itu banyak bule jalan sendiri tanpa ditemani pemandu. Karena mereka bisa menjelajah sendiri dengan mengikuti petunjuk jalan yang ada,” ujarnya. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk melengkapi informasi tentang jalur. Bahkan di bandara sudah disiapkan buku panduan perjalanan wisata yang memuat informasi tentang destinasi wisata dan jalur yang akan ditempuh. Ini merupakan informasi yang penting bagi wisatawan yang berkunjung secara mandiri. “Kita siapkan buku saku, itu bisa menjadi acuan wisatawan. Ada peta juga dan jalur menuju destinasi. Ada informasi destinasi wisata yang kita rekomendasikan kepada wisatawan,” ujarnya. Dini berharap informasi itu tidak hanya berbentuk buku satu atau peta. Papan petunjuk jalan yang menginformasikan kepada wisatawan tentang jalur menuju destinasi selama di perjalanan itu dianggap sangat penting. Sebab itu akan menentukan lama atau waktu yang dihabiskan oleh wisatawan di perjalanan menuju destinasi tertentu. (lin)

semakin terpikat untuk berkunjung. Terlebih dengan adanya cerita rakyat tentang puteri dan datu di Pulau Sumbawa. “Sebenarnya ceritanya panjang. Kalau datang ke Tanjung Menangis, warga sekitar akan menceritakan dengan lebih baik kisah ini,” ujarnya. Diceritakan pada zaman dahulu, ada seorang puteri dari Datu Samawa terjangkit penyakit yang sangat aneh. Konon, tidak ada seorang pun di Sumbawa yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Datu Samawa telah melakukan berbagai cara demi menyembuhkan putrinya. Dia telah berkunjung ke rekanrekannya sesama pemimpin, yaitu kepada Datu Dompu dan Datu Bima untuk mencari tabib sakti yang dapat menyembuhkan putrinya, namun hasilnya tidak memuaskan. Akhirnya Datu Samawa berjanji akan memberikan hadiah kepada siapapun yang mampu

menyembuhkan puterinya. Datanglah Daeng Ujung Pandang dan hanya dia yang mampu menyembuhkan penyakit puteri. Sesuai dengan janjinya, tibalah waktunya bagi Datu Samawa untuk membayar janji kepada Daeng Ujung Pandang yang telah menyembuhkan putrinya. Seperti yang telah dijanjikan, ia harus menikahkan puteri dengan Daeng Ujung Pandang. Namun, karena melihat fisik Daeng Ujung Pandang yang sudah tua renta, Datu Samawa merasa tidak rela untuk menikahkan putrinya dengan Daeng Ujung Pandang. Daeng Ujung Pandang oleh Datu Samawa dipersilahkan untuk mengambil harta sebanyak-banyaknya, berapapun yang diinginkan olehnya, asalkan Daeng bersedia untuk tidak menikah dengan putrinya. Namun Daeng Ujung Pandang menolak. Ia pun pulang kembali ke Ujung Pandang meng-

gunakan sampan kecil yang dilabuhkan di sebuah tanjung. Puteri Datu Samawa merasa iba melihat kekecewaan di mata Daeng Ujung Pandang, ia pun menyusul Daeng Ujung Pandang ke tanjung tersebut. Saat putri Datu Samawa tiba di pelabuhan, saat itu pula, Daeng Ujung Pandang baru saja menaiki sampannya kemudian ia berubah menjadi pemuda tampan. Melihat hal tersebut, putri Datu Samawa menangis, menyesali keputusan yang diambil ayahnya serta menangisi betapa tersiksa rasanya ditinggal seseorang yang baru ia cintai. Sambil menangis, puteri berlari menyusul sampan Daeng Ujung Pandang hingga tengah laut tanpa menyadari ia mulai tenggelam. Hal ini menyebabkan Tuan Puteri Datu Samawa meninggal di tengah laut sambil menangis. Cerita tentang Puteri dan Daeng Ujung Pandang ini

berkembang dan menyebar dari mulut ke mulut. Warga Kecamatan Sumbawa sebagian besar sudah tahu dan menceritakan kisah itu kepada wisatawan yang datang. Apalagi pantai ini disebut sebagai pantai yang cocok untuk berlibur bersama pasangan. Konon, hubungan akan menjadi awet apabila telah berkunjung ke pantai Tanjung Menangis. Tanjung Menangis berjarak sekitar 11 kilometer ke arah utara dari Kota Sumbawa Besar. Untuk mencapai tanjung ini tidaklah sulit. Ada beberapa alternatif antara lain melalui darat dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda 4, motor bahkan bisa dengan sepeda gunung baik dari Kota Sumbawa Besar maupun dari Pantai Ai Loang, Penyaring. Jika melalui laut dapat dicapai dengan kapal cepat dari Labuhan Sumbawa maupun Labuhan Badas. (lin)

Pendaki Berharap Sampah di Rinjani Segera Ditangani Mataram (Suara NTB) Persoalan sampah di Rinjani masih menjadi sorotan banyak pihak, termasuk pendaki. Sebab, ini sangat menganggu kenyamanan dan mengurangi keindahan Rinjani yang belum lama ini resmi dijadikan sebagai geopark dunia. Para pendaki yang tergabung dalam Forum Pendaki Wakawaka ini menyayangkan gunung seindah Rinjani ditutupi banyak sampah. Pada dasarnya, banyak wisatawan atau pendaki yang ingin berkunjung kembali. Hanya saja, niat itu diurungkan mengingat sampah di Rinjani sangat menganggu kenyamanan pendaki. “Naik Rinjani itu tidak mudah dan tidak murah. Saya dan pendaki lainnya yang berasal dari Pulau Jawa harus menempuh perjalanan jauh dengan ongkos yang tidak murah. Sesampainya di pintu pendakian, treknya juga tidak mudah. Lalu kami menjumpai tumpukan sampah, itu mengecewakan,” kata pendaki asal Yogyakarta Andreas Polin, Rabu (31/1). Ia berharap dengan dijadikannya Rinjani sebagai geopark dunia, persoalan sampah di Rinjani bisa tertangani. Ini benar-benar sangat mengurangi kenyamanan wisatawan. Meskipun secara keseluruhan, wisatawan menikmati pendakiannya. “Saya tidak tahu kondisi Rin-

(Suara NTB/lin)

BUKIT PENYESALAN - Sejumlah pendaki yang sedang melewati Bukit Penyesalan yang ada di Rinjani sambil menikmati keindahan dan suasananya. jani saat ini, tapi saya berharap tidak banyak sampah. Selain itu, toilet umumnya juga harus benarbenar difungsikan. Karena saya melihat banyak kotoran manusia di beberapa tempat, terutama di danau,” keluhnya. Hal yang sama diungkapkan pendaki asal Solo Arif Rahman. Ia mengatakan bahwa selama ini membayangkan keindahan Rinjani yang tanpa cela. Namun ken-

yataannya ia harus melihat pemandangan berupa sampah di beberapa tempat. “Saya lihat di berita, katanya sekarang sudah ada Satgas Sampah. Besar harapan saya, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk atasi persoalan sampah. Saya sangat berharap bagi pendaki yang tidak bisa jaga kebersihan agar jangan mendaki ke gunung manapun. Itu sangat merusak

keindahan alam,” ujarnya. Diketahui bahwa saat ini Pemda NTB bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tengah merancang berbagai program untuk mengatur persoalan sampah Rinjani. Sebab ini merupakan salah satu fokus utama saat ini, yaitu mengatasi persoalan sampah dan membatasi jumlah pendakian. Sehingga volume sampah di Rinjani bisa berkurang. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 2 Februari 2018

Halaman 10

Anggaran Diakui Cukup

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengakui anggaran untuk memenuhi target seluruh SMA/SMK melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sudah cukup. Namun, masih terkendala pada belum keluarnya Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah (LKPP), yang berkaitan dengan penyediaan komputer. Saat ini masih adanya kekurangan komputer di sejumlah sekolah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di Mataram Rabu (31/1) lalu. Ia mengungkapkan, pihaknya masih terkendala belum keluarnya SKU dari LKPP bagi penyedia komputer. “Kalau LKPP belum menerbitkan, belum tahu berapa harga dan semuanya. Kalau anggaran kita sudah cukup,” katanya. Suruji menekankan, jika

tidak ada kendala, maka pelaksanaan UNBK bisa 100 persen dilaksanakan di seluruh SMA/SMK. Direncanakan pada 2018 ini akan ada bantuan 3000 unit komputer. Jika komputer tidak bisa datang tepat waktu, maka target 100 persen UNBK di SMA/SMK negeri dan swasta sulit tercapai. Terutama pelaksanaan UNBK di sekolah swasta. Jika di SMA/SMK negeri, Suruji

memastikan pelaksanaan UNBK tetap terlaksana. Saat ini tengah dilakukan bimbingan teknis (bimtek) bagi proktor di sejumlah daerah secara bergiliran. Jadwal UNBK untuk SMK sendiri akan dilaksanakan pada 2 sampai dengan 5 April 2018. Sementara UNBK SMA dilaksanakan pada 9 sampai dengan 12 April 2018. Bantuan komputer seba-

nyak 3000 unit itu direncanakan ditempatkan di sekolah swasta dan sekolah negeri terutama SMA yang bertindak sebagai penyelenggara UNBK. Nantinya, SMK, SMP, dan MA bisa menggunakan juga sarana yang ada di SMA. “Tapi harus bisa, makanya kita cari penyedia yang bisa. Penyedia bilang ada stok, tapi panduan lelang itu harus ada dari LKPP, itu namanya SKU. Kalau bulan Januari keluar (SKU), aman, proses bisa sampai satu bulan,” kata Suruji. Berdasarkan pengalaman UNBK di tahun 2017 lalu, masih banyak SMA/SMK negeri yang meminjam laptop siswa untuk pelaksanaan UNBK. Diharapkan dengan

(Suara NTB/dok)

MUSIM penghujan sangat rentan dengan beragam penyakit. Penyakit mudah masuk menjangkiti setiap orang tanpa terkecuali jika tidak mampu menjaga kebersihan. Terutama pada saat musim hujan tiba, penyakit demam berdarah dengue (DBD) senantiasa mengancam setiap orang. Kepala SDN 36 Mataram Sri Hartini, mengaku punya cara jitu mengantisipasi penyakit DBD di sekolah yang dia pimpin. Sejak jauh hari kata dia, pihak sekolah telah membangun kerjasama dengan Puskesmas setempat sebagai bagian langkah preventif menjaga lingkungan sekolah tetap aman dari DBD. Terutama bagi murid, di satu sisi musim hujan membuat murid bahagia. Tapi di sisi lainnya bisa membuat mereka mudah terserang berbagai penyakit. Untuk itu, pihak sekolah senantiasa terus berupaya agar siswanya tetap dalam kondisi sehat tanpa DBD. Kasus DBD cukup tinggi dan rentan menyerang saat musim penghujan. Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Mataram, di bulan Januari 2017 menunjukkan tren peningkatan dengan jumlah kasus tercatat 35 kasus. Oleh sebab iutu kata Hartini, pemicu DBD ditambah masuknya musim pancaroba yang memudahkan berkembangbiaknya jentik nyamuk aedes aegypti penyebab penyakit DBD harus diantisipasi bersama. Adanya kerjasama dengan puskesmas, lanjutnya, pihaknya terus berupaya agar jentik nyamuk aedes aegypti tidak berkembang biak dengan cara melakukan pengecekan kamar mandi, selokan, dan tempat-tempat yang berpotensi berkembangnya jentik. Dia berharap agar nol jentik nyamuk aedes aegypti sebagai penyebab penyakit DBD dapat terwujud di sekolah. Komitmen mewujudkan nol jentik nyamuk aedes aegypti ini salah satu cara efektif untuk menghindari terjadinya penularan kasus DBD. “Apalagi pada kondisi cuaca pancaroba seperti saat ini, masyarakat harus waspada terhadap nyamuk aedes aegypti penyebab penyakit DBD dan mempercepat timbulnya jentik dan perkembangbiakan nyamuk,” Sri Hartini urainya. (dys)

Target UNBK di Seluruh SMA/SMK Terkendala Komputer

adanya bantuan 3000 unit komputer, sekolah tidak perlu meminjam lagi. Bahkan sekolah swasta pun bisa ikut melaksanakan UNBK. (ron) (Suara NTB/dys)

Sekolah Mulai Antisipasi DBD

(Suara NTB/dys)

Belajar Bahasa Inggris

SMPN 7 Mataram Datangkan ”Native Speaker” Mataram (Suara NTB) Belajar bahasa Inggris akan lebih afdal jika bisa mempraktikkannya langsung dengan penutur asli atau native speaker. Dengan begitu setiap orang bisa mempertajam kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. Menyadari hal tersebut, SMPN 7 Mataram mendatangkan native speaker untuk mengajari siswa-siswi belajar Bahasa Inggris. Kepala SMPN 7 Mataram H. Muhammad Sibawaih menuturkan native speaker yang didatangkan merupakan seorang volunteer salah satu lembaga donor asal Australia. Kebijakan mendatangkan native speaker sebagai bagian proses belajar Bahasa Inggris telah dua kali di-

lakukan. Sebelumnya native speaker dari Australia juga pernah didatangkan dan mengajar selama enam bulan. ‘’Untuk yang pertama katanya, merupakan volunteer teacher yang mendapatkan gaji langsung dari negara asalnya. Namun untuk yang kedua ini merupakan volunteer worker salah satu lembaga donor,’’ ujarnya, Kamis (1/2). Sibawaih menuturkan, keluarga besar sekolah sangat senang mendapatkan kesempatan kedatangan asisten guru Bahasa Inggris dari Australia. Dia mengaku siswanya mengalami peningkatan kemampun berbahasa Inggris. Tidak saja siswa, tapi juga guru. Sementara itu, Wakasek

SMPN 7 Mataram Ahmad Saehu, menegaskan jika seorang siswa akan belajar bahasa Inggris melalui orang yang asli menggunakan bahasa Inggris setiap hari dengan metode original yang digunakan oleh para guru native speaker dari negara asalnya, di mana tentunya metode pembelajaran tersebut merupakan yang terbaik. Biasanya metode pembelajaran yang digunakan bisa berupa beragam aktivitas, contohnya permainan, jadi para murid atau pelajar Bahasa Inggris akan belajar tentang budaya sekaligus bagaimana berbicara layaknya seorang native speaker. Termasuk aksen berbicara dan logat asli mereka.

Selain itu, siswa juga akan bisa terlibat langsung dalam praktik dan conversation biasa yang biasa digunakan oleh para guru native speaker sehari-hari di kehidupan mereka. Dengan begitu, mereka akan terbiasa, apalagi jika sering bertemu dengan mereka di kehidupan sehari-hari di kelas. “Seiring waktu kemampuan bahasa Inggris siswa akan meningkat,” katanya. Menurutnya, seseorang yang merupakan native speaker akan dapat dengan cepat menangkap grammar error, karena Bahasa Inggris sudah mereka gunakan sejak mereka kecil. Jadi, pengalaman mereka tentu saja sudah jauh lebih banyak dibandingkan

guru-guru bahasa Inggris yang bukan native speakers. Selain itu, Nasrullah, S.Pd., M.Pd., menyebut banyak keunggulan siswa belajar langsung dari native speaker salah satunya speaking. Mereka selama enam bulan akan fokus belajar speaking untuk kelas VII dan VIII, sedang untuk kelas IX khusus mempelajari Bahasa Inggris Pariwisata. Dengan metode bermain, anak-anak belajar menyenangkan dan tidak bosan. Dia berharp agar kedatangan native speaker selama enam bulan dapat menginspirasi dan memotivasi siswa untuk lebih giat belajar Bahasa Inggris. Sehingga mereka ke depan jadi berprestasi terutama dalam bidang Bahasa Inggris. (dys)

MKKS Matangkan Kesiapan Sekolah Bangunan Baru, Cerminan GedungPerkuliahan Laksanakan UNBK Mataram (Suara NTB) Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP/MTs Kota Mataram mulai mematangkan kesiapan sekolah-sekolah anggota MKKS untuk melaksanakan UNBK. Melalui rapat pengurus MKKS SMP/MTs Kota Mataram, yang digelar di SMPN 6 Mataram belum lama ini diketahui baru ada 21 sekolah yang mengaku siap menggelar try out berbasis UNBK. Ketua MKKS SMP/MTs Kota Mataram H. Lalu Suwarno mengaku dari 23 SMP dan 3 MTs di Kota Mataram, terdapat 21 sekolah yang sepakat mengadakan uji coba atau try out. Uji coba yang dilakukan

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) SMP semakin mepet. Sebagai upaya untuk menghadapi Ujian Nasional itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menyiapkan uji coba atau try out UN. “Untuk UNBK, kita sudah coba persiapkan untuk try out, beberapa waktu ke depan kita siapkan,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., Kamis (1/2). Menurutnya, di tahun 2018 ini, ada sebanyak 23 SMP sederajat, baik negeri dan swasta di Kota Mataram melaksanakan UNBK. Terjadi penambahan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 13 sekolah. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, dijadwalkan sinkronisasi UN SMP/MTs., pada 20 sampai 21 April 2018. UN SMP/MTs dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. Untuk UN susulan SMP/MTs pada dilaksanakan 8 dan 9 Mei 2018. Disdik Kota Mataram hanya melakukan try out satu kali di bulan Februari nanti. Sementara MKKS SMP Kota Mataram akan melaksanakannya satu kali pada bulan Maret mendatang. “Satu kali dari MKKS, sambil mempersiapkan simulasi,” kata Sidik. Mantan Kepala SMPN 5 Mataram itu menekankan, simulasi UNBK akan lebih sering dilakukan. Alasannya, karena banyak sekolah yang baru pertama kali melaksanakan UNBK. Selain itu, di dua tahun terakhir, nilai hasil UNBK dirasa lebih rendah. Disinyalir rendahnya nilai itu karena siswa grogi dalam menghadapi UNBK. Oleh karena itu perlu dilakukan simulasi sesering mungkin agar siswa terbiasa dalam menghadapi UNBK. “Perlu simulasi sesering mungkin agar siswa terbiasa menjawab soal seacara online,” ujarnya. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan UNBK itu, ada sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke beberapa sekolah. Sidik mengatakan,paket berupa 20 unit bantuan komputer dari satu server diberikan kepada SMPN 19 Mataram, SMPN 12 Mataram, dan SMPN 7 Mataram. “Kami berupaya bagaimana memberikan penguatan dan motivasi kepada orang tua dan sekolah, supaya menghasilkan produk atau nilai yang maksiH. Lalu Mohammad Sidik mal,” katanya. (ron)

RELAWAN BAHASA - Linda, salah satu relawan dari Australia yang mengajar di SMPN 7 Mataram. Kedatangan penutur asli ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan Bahasa Inggris siswa.

sekolah ini dipastikan menggunakan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “Baru 21 sekolah yang sepakat uji coba menggunakan sistem UNBK. Sementara

yang lain masih belum bisa,” kata Suwarno, Kamis (1/2). Lebih jauh, Suwarno juga menegaskan pada rapat itu juga dibahas jadwal pelaksanaan uji coba, termasuk berapa kali pelaksanaan try out akan dilaksanakan. Pihaknya bersama kepala sekolah lainnya menyepakati tanggal dan bulan melaksanakan try out baik yang diselenggarakan dinas dan MKKS sendiri. Dikatakannya, untuk try out yang diselenggarakan dinas berlangsung sebanyak sekali dan akan berlangsung pada 1922 Februari 2018 nanti. Sementara untuk try out yang digelar MKKS dijadwalkan berlangsung mulai dari 12-15 Maret 2018 mendatang. Dari tenggat waktu yang sudah disepakati tersebut, pihaknya mengaku sangatlah tepat untuk mempersiapkan diri sebelum melangsungkan uji coba. Termasuk kini bisa lebih awal mempersiapkan try out dari dinas. “Tenggat waktunya kurang lebih siswa waktunya satu bulan,” lanjutnya Begitu juga dengan uji coba yang diselenggarakan MKKS, persiapannya akan semakin matang. Lanjutnya, semua yang hasil kesepakatan ini, memang berdasarkan pertimbangan yang matang. Suwarno mengharapkan supaya lebih banyak lagi sekolah yang menggunakan sistem UNBK pada pelaksanaan try out akan semakin bagus. Karena pelaksanaannya itu akan berkesan hingga proses UNBK mendatang. “Kalaupun masih ada sekolah kita yang ujicoba menggunakan UNKP, tidak apa-apa kok,” jelasnya. (dys)

yang Representatif

Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram di awal tahun 2018 ini membangun gedung kampus baru. Gedung itu dibuat mencerminkan gedung wisata, sehingga para mahasiswa dapat berkuliah di tempat yang representatif dan bisa melakukan praktikum secara nyata. Hal itu disampaikan Ketua STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., dihubungi Kamis (1/2). Ia mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pembangunan gedung baru. Gedung lama di bagian selatan kampus STP sudah dibongkar. “Sudah pemasangan konstruksi untuk tiga lantai, sedang kita upayakan untuk gedung yang representatif,” ujarnya. Pembangunan gedung ini sebagai upaya untuk melengkapi fasilitas, terlebih lagi saat ini STP yang dulunya bernama Akademi Pariwisata (Akpar) sudah berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi. Putu Gede menekankan, pembangunan gedung agar ruang kuliah representatif dan bisa mencerminkan gedung wisata, karena nantinya akan juga dilengkapi dengan hotel. Rencananya hotel akan dibangun pada tahun 2019. “Sekarang gedung kuliahnya dulu, sama dengan ruang untuk prodi dan lembaga, masih banyak yang belum. Ruang dosen dan laboratorium juga yang harus kita lengkapi,” katanya. Putu Gede menekankan, gedung yang representatif sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi, terlebih lagi perguruan tinggi yang juga me-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Disdik Kota Mataram Siapkan Uji Coba UNBK

ngelola program vokasi seperti STP Mataram. Langkah itu untuk memenuhi kebutuhan tiga program studi, yaitu S1 Pariwisata, DIII Perhotelan, dan DIII Perjalanan wisata. “Kita mengelola vokasi sudah pasti membutuhkan tempat praktikum yang riil,” ucapnya. Di bidang pariwisata, katanya, ada hotel dan destinasi. Dalam mengelola itu semua, mahasiswa harus punya kemampuan yang lebih. Tujuan akhir dari adanya fasilitas yang baru untuk meningkatkan kompetensi lulusan STP Mataram. Dari segi kurikulum, juga terus dibenahi pihaknya. Pada kurikulum STP yang baru, vokasi dan sisi akademis diperjelas. Penguatan kurikulum juga dilakukan dengan mengarah pada kompetensi sesuai KKNI. Praktik mahasiswa juga ditingkatkan sehingga memenuhi kompetensi pada bidang Front Office, Housekeeping, F&B Service, Foodproduct, Tour Guiding dan Ticketing. (ron)

SUARA NTB Jumat, 2 Februari 2018

Halaman 11

Sebelum Berlatih ke Amerika, Nickson Temui Mori Hanafi Mataram (Suara NTB) Siswa berprestasi dari SMAK Mataram, Nickson Damara G, akan berangkat ke Amerika untuk berlatih basket, Jumat (2/2). Sebelum bertandang ke negeri Paman Sam itu, pebasket nasional asal NTB yang pernah mewakili Indonesia bertanding di Cina itu berpamitan kepada Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, Kamis (1/2). Saat berbincang hangat dengan Mori di ruangannya, Nickson yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA Kesuma menuturkan bahwa dirinya akan berangkat untuk berlatih ke Amerika supaya bisa membawa nama baik Indonesia khususnya NTB di cabang olahraga DBL. “Saya suka olahraga yang satu ini dan digeluti sejak SMP,” ungkapnya di hadapan Mori. Dia mengaku, pernah wakili Indonesia untuk bertanding di Cina pada bulan Mei 2016. Saat ini, akan kembali mewakili Indonesia ke Amerika untuk berlatih tanding dan latihan teknis bermain basket seperti pada umumnya kehe-

batan pemain basket negara Amerika. Dengan berlatih ke Amerika, ia berharap lulus seleksi agar bisa masuk di timnas Indonesia. “Kita tunjuk bukan asal tunjuk, ada proses. Dari 115 orang perwakilan semua daerah, setelah diverifikasi muncullah 24 orang, mereka ini disebut DBL untuk anak Indonesia,” kata dia. Nickson kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan yang baru berumur 17 tahun dengan postur tinggi badan mencapai 192 cm itu bercita-cita ingin mengharumkan nama baik NTB. “Pemerintah daerah sudah support saya sampai ke Jakarta, dan berharap lebih lagi. Apalagi membangunkan tempat basket khusus,” ujarnya. Dia menambahkan, tidak bisa dipungkiri ada yang masih kurang di daerah ini seperti, kurangnya kompetisi basket, kalah jauh dengan daerah lain. Mendengar curhatan Nickson, Wakil ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, mengaku saat ini pihaknya memang baru sebatas memberikan dukungan moril saja

Mataram (Suara NTB) Keinginan pengurus cabor silat mencalonkan Nurdin sebagai ketua umum Pengprov IPSI NTB periode 2018-2022 ditanggapi positif. Karyawan PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) itu akan mempertimbangkan pencalonan dirinya sebagai ketua cabor pencak silat. Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (1/2) kemarin mengatakan akan pikir-pikir dulu bila dirinya benar-benar dicalonkan sebagai ketua umum Pengprov IPSI NTB. Dalam hal ini, dia akan berkoordinasi lebih dulu dengan IPSI NTB sebelum mengambil keputusan. “Saya pikir-pikir dulu. Saya harus koordinasi dulu dengan pengurus IPSI NTB baru bisa mengambil keputusan,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan Nurdin setelah mendengar namanya disebut-sebut sebagai salah satu figur yang bakal dicalonkan pengurus pencak silat NTB di Musprov IPSI NTB dalam waktu dekat ini. Menurut Nurdin, wacana pengurus IPSI NTB untuk mencalonkan dirinya menjadi figur calon ketua tidak menjadi persoalan. Namun demikian, dia ingin berkoordinasi dulu dengan semua pengurus inti IPSI NTB, baru bisa mengambil sikap. Ditegaskan Nurdin, bila dirinya memang akan didorong untuk memimpin IPSI NTB, dia butuh dukungan dan komitmen pengurus IPSI NTB untuk sama-sama mendukungnya. Dukungan yang dimaksud adalah bagaimana pengurus IPSI NTB sama-sama memiliki komitmen untuk bekerjasama memajukan prestasi olahraga silat di kancah nasional hingga internasional. Bagi Nurdin, menjadi pimpinan pengurus olahraga tidak boleh sekedar sebagai simbol saja. Namun pemimpin cabor harus mampu mengaplikasikan visi dan misi dalam memajukan prestasi olahraga. Dalam hal ini, dia meminta pengurus IPSI NTB harus mempertimbangkan matang-matang sebelum mencalonkan dirinya sebagai ketua cabor. Menurutnya, kalau ada figur lain yang lebih baik, dia mengaku lebih baik tidak dicalonkan. Tapi kalau pengurus IPSI NTB benar-benar serius ingin mencalonkan dirinya, dia akan mempertimbangkan keinginan IPSI NTB itu. “Beri saya waktu untuk berkoordinasi dengan pengurus IPSI NTB dulu. Setelah itu, baru saya bisa putuskan,” ungkapnya. (fan)

Bursa Transfer Januari

Klub Liga Inggris Kuras 430 Juta Pounds London Bursa transfer pemain Liga Inggris (Premier League) resmi ditutup pada Rabu (31/1) dengan sejumlah kejutan. Antara lain, Arsenal yang mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang dari Borussia Dortmund dan Olivier Giroud yang menyeberang dari Emirates ke Stamofrd Brigde. Lembaga analisa keuangan Deloitte menaksir biaya yang dihabiskan klub-klub Liga Premier dalam bursa transfer Januari 2018 mencapai 430 juta pounds, atau dua kali lipat dari rekor sebelumnya sebesar 225 juta pounds. Sebesar 30 persen atau sekira 150 juta pound dari total belanja klub-klub Inggris terjadi pada hari terakhir bursa transfer pada Rabu kemarin. Dari catatan belanja pemain itu, terdapat tiga nama dengan harga yang mahal, antara lain Liverpool membayar 75 juta pounds untuk Virgil van Dijk dari Southampton, Manchester City memboyong Aymeric Laporte dari Bilbao sebesar 57 juta pound, dan PierreEmerick Aubameyang ke Arsenal seharga 56 juta pound. Kendati demikian, divisi teratas Liga Inggris mencatatkan pemasukan 340 juta pound dari penjualan pemain. Brighton & Hove Albion menjadi klub yang paling banyak melepas pemain sebanyak 13 orang, diikuti Newcastle, Everton dan Liverpool sebanyak 12 pemain termasuk Philippe Coutinho ke Barcelona, Daniel Sturridge ke West Brom dan Lazar Markovic yang dipinjam Anderlecht. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

BERBINCANG - Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm berbincang hangat dengan siswa SMAK Mataram yang akan berlatih basket ke Amerika, Nickson Damara G, di ruang kerjanya, Kamis (1/2).

Gagal Ukir Prestasi, Ainun Minta Maaf

Didorong Jadi Ketua IPSI NTB, Nurdin Pikir-pikir

Mataram (Suara NTB) Atlet tinju NTB, Ainun Azizah mengaku belum bisa menunjukan penampilan terbaiknya di ajang internasional. Dia minta maaf karena tak bisa mengalahkan lawannya asal Thailand di babak penyisihan Kejuaraan Internasional Tinju “India Open” di India belum lama ini. “Saya minta maaf karena belum bisa mencatatkan prestasi di India Open. Saya kalah dari petinju Thailand di pertandingan hari pertama,” ucap Ainun menjawab Suara NTB , via ponselnya, Kamis (1/

2) kemarin. Ainun yang tampil di kelas 51 Kilogram putri mengakui kehebatan lawannya asal Thailand. Dia mengaku tidak bisa memberikan perlawanan yang jauh lebih baik di event

itu. Akibatnya, dia kecolongan beberapa poin saat tanding di ajang tinju internasional itu. Menurut Ainun, kekalahan itu lebih pada minimnya pengalaman tanding. Sementara, lawannya sudah cukup senior.

Namun demikian kekalahannya tersebut akan menjadi pelajaran berharga bagi Ainun. Kedepan, dia berharap bisa tampil lebih baik di Asian Games 2018. “Kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga buat saya. Semoga saya bisa tampil lebih baik lagi ketika tampil di Asian Games 2018,” ujar atlet yang baru berusia 18 tahun ini. Petinju yang pernah meraih

gelar tinju wanita terbaik di kejuaraan Sarung tinju Emas (STE) tahun 2016 ini menuturkan bahwa penampilannya di “India Open” belum lama ini tidaklah memalukan. Pasalnya, dia hanya kalah poin dari atlet Thailand. Kegagalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dirinya agar bisa tampil baik di Asian Games 2018. Target pribadinya di Asian Games 2018, bisa mempersembahkan medali. (fan)

Peserta Piala Presiden Berdatangan ke Solo

(Suara NTB/fan)

RENANG - Para atlet kabupaten/kota mengikuti Kejuaraan Renang Kelompok Umum (KU) Gubernur NTB Cup yang digelar di Kolam Renang Mayura Mataram akhir tahun 2017 lalu.

Renang Perebutkan 28 Emas di Porprov NTB 2018 (Suara NTB/ist)

Nurdin

karena anggaran pemerintah daerah sudah diketok. Meski begitu, ia berjanji pada anggaran berikutnya akan diperjuangkan sesuai harapan dan keinginan para pecinta basket. Perhatian ini tidak hanya diberikan kepada cabang olahraga basket saja melainkan, perhatian terhadap kegiatan kepemudaan terlebih yang bisa mengharumkan nama baik daerah. “Kita hanya berikan semangat, karena putra NTB perlu didukung. Tidak mudah bisa tembus latihan ke Amerika. Itu perlu perjuangan, latihan keras dan tidak lepas dukungan dana,” ucapnya. Mori mengatakan, Nickson ini harus dihargai. Oleh karenanya, sepulang dari Amerika baru dipikirkan pola pembinaan. Memicu semangat anak-anak muda, Mori ingin mendorong yang muda lebih berkarya, jangan hanya semboyan dan simbul, tapi supaya berprestasi. “Pola kita nanti, instansi terkait harus bersinggungan dengan kegiatan kepemudaan, bukan hanya pemuda dan olahraga saja,” tutupnya. (r)

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga renang sepakat akan menambah jumlah kelas atau nomor yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Kabarnya, total medali emas yang diperebutkan di olahraga air itu sebanyak 28 medali emas. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Demisioner Pengprov PORSI NTB, Ahmad Musyofa yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (1/2) kemarin mengatakan jumlah nomor yang pertandingkan di Porprov NTB 2018 bakal bertambah banyak dari Porprov NTB tahun 2014. Bila di Porprov NTB 2014 mempertandingkan 24 nomor, maka di Porprov NTB 2018 akan mempertandingkan 28 nomor. Penambahan jumlah nomor itu berdasarkan hasil rapat internal pengurus cabor renang NTB bersama pengurus kabupaten/kota belum lama ini. “Cabor renang akan memperebutkan 28 medali emas di Porprov NTB 2018. Karena ada tambahan empat nomor pertandingan,” ucapnya. Dikatakannya, pihak Pengprov IPSI NTB dalam rapat internal belum lama ini telah memutuskan menambah dua nomor pertandingan di kategori putra dan dua nomor pertandingan di kategori putri pada Porprov NTB. Di nomor itu yakni nomor 400 meter gaya bebas putra, 400 meter gaya bebas putri, 400 meter gaya ganti putra dan

400 meter gaya ganti putri. Lanjutnya, selain menambah nomor pertandingan, PRSI NTB juga membatasi jumlah atlet yang ikut di setiap nomor pertandingan. Bila di Porprov NTB tahun 2014 setiap atlet bisa mengikuti 12 nomor pertandingan, maka di Porprov NTB 2018 atlet hanya dapat mengikuti maksimal 3 nomor pertandingan. Pembatasan jumlah nomor yang diikuti atlet itu dikarenakan Pengprov PRSI NTB menginginkan pembinaan atlet di kabupaten/kota berjalan baik. Karena bila satu atlet bisa

mengikuti semua nomor yang dipertandingkan dikhawatirkan pengurus renang kabupaten/kota tidak semua mengirim atlet. Karena sudah mengetahui kemampuan atlet daerah lain. “Kalau kita tidak membatasi dikhawatirkan hanya beberapa kabupaten/kota yang akan mengirim atlet. Karena memang selama ini hanya beberapa kabupaten/kota yang punya atlet berprestasi. Makanya kita harus membatasi atlet mengikuti nomor pertandingan, sehingga semua kabupaten/kota bisa ikut sertakan semua atlet,” jelasnya. (fan)

Solo (Suara NTB) Panitia penyelenggara (Panpel) lokal mengatakan peserta tim yang berhasil maju ke babak delapan besar Piala Presiden 2018 secara bertahap mulai berdatangan di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (2/2) ini. Menurut Wakil Ketua Panpel lokal, Tri Joko, empat tim yang akan berlaga babak delapan besar Piala Presiden di Stadion Manahan Solo, pada Sabtu (3/2), mulai tiba di Kota Solo secara bertahap untuk tim Madura United sedang dijemput oleh panitia di Yogyakarta, sedangkan PSMS Medan tiba di Bandara Adi Soemarmo sekitar pukul 17.00 WIB, disusul Bali United pukul 17.30 WIB. “Tim Persebaya Surabaya rencana tiba di Solo, sekitar pukul 20.00 WIB, langsung menuju penginapan,” kata Tri Joko. Tri Joko mengatakan keempat tim tersebut dijadwalkan melakukan uji coba lapangan di Stadion Manahan Solo, Jumat (2/2), dan keempat tim akan berlaga pada Sabtu (3/2). Menurut dia, kesiapan tempat pertandingan dan sarana prasarana di Stadion Manahan sudah tidak ada masalah, semuanya sudah siap termasuk izin pertandingan dari aparat keamanan setempat. Pada laga hari pertama babak delapan besar Piala Presiden, kata dia, pertandin-

gan pertama dimulai sekitar pukul 15.30 WIB antara Persebaya Surabaya melawan PSMS Medan, kemudian kedua digelar pukul 19.30 WIB antara Bali United melawan Madura United. Pada pertandingan hari kedua Minggu (4/2) dimulai pukul 15.30 WIB antara Mitra Kukar melawan Persija Jakarta, sedangkan kedua pukul 19.30 WIB antara Sriwijaya FC melawan Arema FC Malang. Ketua Panpel lokal Heri Isranto mengatakan Panpel Piala Presiden 2018 memastikan akan mencetak sebanyak 23.000 lembar tiket masuk di Stadion Manahan Solo pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2). Menurut Heri Isranto Panpel harga tiket masuk kelas ekonomi di tribun utara, selatan, dan timur sebesar Rp 30 ribu per lembar, dan dicetak sebanyak 20 ribu lembar tiket, sedangkan di tribun barat Rp 75 ribu per lembar sebanyak 3.000 lembar, sedangkan VIP Rp 100 ribu per lembar. Menyinggung soal kepastian mekanisme pengamanan, pihaknya belum bisa memastikan karena Kamis ini baru akan ada pertemuan dengan pihak keamanan. “Panpel yang jelas sangat siap, apalagi sudah sekitar 90 persen izin rekomendasi keamanan juga sudah keluar,” kata Heri. (ant/bali post)

Klub Kalah, Penggemar Bajak Pizza untuk Pemain Sao Paulo Para penggemar klub sepak bola Brazil, Portuguesa, yang marah dengan kekalahan 0-3 yang diderita timnya, membajak pengantaran makanan cepat saji ke ruang ganti. Para penggemar itu pun memakan sepuluh pizza yang dikirimkan kepada para pemain, kata salah seorang penggemar kepada Reuters pada Rabu. Klub Sao Paulo itu kalah 0-3 saat melawan Oeste pada Selasa dan klub memesan sejumlah pizza, seperti yang biasanya mereka lakukan, untuk

dimakan para pemain setelah pertandingan. Justru yang terjadi para penggemar di Stadion Caninde, yang marah dengan catatan terkini klubnya yakni hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan, membajak pengantaran makanan itu. “Menurut saya si pengantar masuk ke pintu yang salah, ia semestinya menuju ruang ganti tim kandang namun ia justru berkendara di depan para penggemar yang sedang meninggalkan stadion,” kata Lucas Ventura, seorang penggemar Portuguesa dan pemilik Netlusa, forum

penggemar, kepada Reuters. “Salah seorang berkata kepada si pengantar, “Untuk siapa ini?” dan kemudian ia menjawab, “para pemain,” para penggemar langsung mengumpulkan uang dan membayar dia 300 reais (94 dolar) untuk (pizza) itu,” kata Ventura. “Mereka memberikan empat (pizza) kepada seorang pembersih dan orang yang menjaga pintu serta staf lain dan menyimpan enam (pizza) untuk mereka sendiri. Para penggemar begitu marah. Namun mereka sedikit ceria setelah memakan pizza.” Reuters berusaha menghubungi klub melalui telpon,

namun mereka belum dapat dimintai komentar. Portuguesa sempat menjadi salah satu klub terbesar di Sao Paulo namun telah berkali-kali jatuh sejak terdegradasi dari Liga Nasional Serie A pada 2013. Mereka turun ke Serie D tahun lalu dan masih berjuang di divisi kedua kejuaraan negara bagian Sao Paulo. Kekalahan pada Selasa membuat klub menghuni peringkat ke-12 di klasemen yang berisi 16 tim, di mana mereka hanya mengumpulkan empat poin dari maksimal 15. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 2 Februari 2018

Halaman 12

(Suara NTB/her)

RUSAK - Beronjong jalan di Midang, Gunungsari, Lombok Barat yang rusak akibat bencana, Kamis (1/2).

Proyek Tanggul dan Beronjong di Gunungsari Rusak Giri Menang (suara NTB) – Proyek tanggul sungai dan beronjong jalan di sejumlah titik di Lombok Barat (Lobar) mengalami kerusakan akibat diterjang bencana. Lokasi proyek yang terkena dampak banjir ini, tersebar di wilayah Desa Midang, Gunungsari dan Labuan Tereng, Lembar, masing-masing talud sungai dan talud jalan. Kepala Dusun Songkang Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar, Awaludin S.Pd menyatakan proyek talud sungai di daerah setempat dibangun dari program aspirasi DPRD fraksi PKS. Proyek ini dibangun tahun lalu, namun talud ini jebol semua akibat bencana banjir. Menurutnya proyek ini tidak menggunakan beronjong namun sekadar men-

talud lalu dikeruk sehingga ketika air besar mudah terbawa arus. Kecuali jelasnya dibangun beronjong dan talud. Harapannya ke pemda agar membantu daerah setempat, sebab jangan sampai hanya sekadar memberikan bantuan. Namun yang paling penting rasa tenang dan rasa aman. Proyek talud (tanggul) sungai yang dibangun ini sendiri sepanjang 160 meter di lokasi-lokasi yang rawan jebol, namun nyatanya semua bangunan talud ini rata dengan tanah akibat terbawa banjir. Ia juga mengeluhkan terdapat belasan rumah warga rusak akibat bencana tahun lalu namun belum dibantu. “Rumah warga yang rusak belum ada bantuan sampai saat ini, janga-

nkan satu sak semen, satu sendok pun belum ada,” keluhnya. Kepala desa Labuan Tereng, Humaidi Husai mengakui bahwa ada proyek dari program aspirasi Dewan berupa tanggul sungai jebol akibat bencana tersebut. “Itu memang program aspirasi dari dewan, dibangun tahun lalu (pertengahan tahun 2017), karena tak kuat menahan air akhirnya jebol,” bebernya. Terkait penanganan penyebab bencana di daerahnya

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA 2BJ DR2876CF NOKA/ NOSIN:MH32BJ001DJ240373/ 2BJ-240484 AN. MARIANI HLG DSKTR AMPENAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR5332HV NOKA/NOSIN: MH1KF1112FK21824/KF11E1226118 AN. DIAN NOVITASARI.S.FARM,APT HLG DSKTR CAKRANEGARA HLG STNK R2 HONDA DR5935CO NOKA/NOSIN: MH1JBK114F228432/ JBK1E-NF11T1CO1 AN. NOVI YANTI SUSILO HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR3905CB NOKA/NOSIN: MH1JF5130CK64996/ JF51E-3619550 AN. ELI SUSANTI HLG DSKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

sudah ada titik terang, sebab menurut informasi bahwa pemda sudah upayakan diperkirakan tahun ini bisa terealisasi. Desa Labuan Tereng jelasnya telah memperoleh alokasi dari PU sebesar ratusan juta, namun dana ini tak mencukupi. Pihaknya berharap agar tanggung-tanggul yang jebol dibangun sesuai kapasitasnya agar masyarakat aman dan nyaman. Sebab untuk awal tahun ini saja, bencana banjir yang melanda sudah kedua kalinya. “Informasi masih tender, kami harapkan terealisasi tahun ini jangan sampai molor,”harapnya. Sementara itu kepala pelaksana BPBD, H.M. Najib mengakui bahwa tahun ini pemda melalui Dinas PU telah menganggarkan Rp 800 juta untuk pembangunan talud sungai tersebut, saat ini masih proses tender. Pihaknya juga sudah mengusulkan ke pusat sehingga nanti mana-mana yang duluan dikucurkan. “Kalau DinasPUduluan,yabangun.Kalau kami duluan, ya bangun. Intinya sudah ada solusi,” tegasnya. (her)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

Polisi Tangkap Tersangka Pelaku Pembobol Puskesmas Selong (Suara NTB) Pelaku spesialis pembobol sekolah dan beberapa Puskesmas Pembantu (Pustu) beberapa titik di Lotim ditangkap oleh aparat kepolisian yang sedang melakukan operasi jaran gatarin 2018. Pelaku atas nama AW (26) alamat Dusun Dasan Bagik, Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel. Di dalam menjalankan aksinya pelaku tidak sendirian. Melainkan ia bersama dua rekannya beraksi pada malam hari dan membobol SD dan Pustu dengan cara mencongkel jendela yang terdapat pada bangunan tersebut. Seperti di TKP Pustu Sugian, pelaku yang berjumlahtigaorangyaknitersangka AW serta rekannya yang masih buron, inisial S dan D melakukan aksinya pada malam hari dengan cara merusak jendela mess Pustu. Setelah para pelaku berhasil masuk,pelakukemudianmenodongkan pisau kepada korban di mana pada saat itu korban sedang tertidur. Pelaku lainnya mengambil barang berharga berupa satu unit laptop, tiga buah HP, satu buah TV LED, dan uang tunai sebesar Rp 4.000.000. Sedangkan untuk TKP Pustu

Labuhan Pandan, pelaku berjumlah tiga orang masuk ke dalam Pustu dengan cara awalnya pelaku mencongkel pintu depan Pustu, pelaku menggeledah dompet korban dan mendapat uang Rp 500.000, setelah itu para pelaku mendobrak pintu kamar istri korban lalu mengambil tiga unit HP. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.700.000,Sedangkan untuk TKP SDN 05 Sambelia, para pelaku masuk ke dalam ruang guru dan mengambil (Suara NTB/ist) barang-barang berupa dua DIAMANKAN - AW, tersangka unit komputer serta sejumpelaku pencurian diamankan di lah barang berharga lainMapolres Lotim, Kamis (1/2). nya. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. pengejaran dan merupakan reKasat Reskrim Polres Lotim, sidivis Curas. Sebagian barang AKP Joko Tamtomo,SH, SIK men- hasil curian tersebut di jual oleh jelaskan bahwa pelaku ditangkap rekan pelaku inisial D di wilayah di wilayah Aikmel Kecamatan Aik- Mataram. Pelaku D saat ini masih meltanpaperlawanan.Daritangan dalam pengejaran. “Saat ini Pelpelaku berhasil diamankan, satu aku dan barang bukti diamankan buahHPyangdikuasaiolehpelaku. di Polres Lotim untuk dilakukan Dijelaskan Joko, satu orang pengembangan dan proses hukum pelaku Inisial S sedang dalam lebih lanjut,”pungkasnya. (yon)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only)

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

L O R E S P A : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

(Suara NTB/her)

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

LOWONGAN

LOWONGAN

SALON

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 2 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 2 Februari 2018

Bersama Atasi Genangan Air GENANGAN air saat musim hujan di Kota Mataram menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dan tidak setengahsetengah. Kota Mataram sebagai etalase NTB di mata nasional dan internasional mesti mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan agar terbebas dari banjir atau genangan air. Kita harus akui setiap hujan turun mengguyur di Kota Mataram, meski dalam jangka waktu singkat, apalagi dalam jangka waktu lama, sejumlah kawasan tergenang banjir. Kawasan ini selalu menjadi langganan terjadinya genangan air hingga banjir yang menyebabkan masyarakat dirugikan. Sementara di satu sisi, Kota Mataram di bawah komando TGH. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana berupaya melakukan revitalisasi drainase hingga pembongkaran bangunan yang dianggap sebagai penyebab banjir atau genangan air. Namun, masih banyak titik atau kawasan di Kota Mataram yang masih jadi langganan banjir. Meski pada kenyataannya, hujan yang turun cukup singkat. Bahkan, kawasan yang sebelumnya aman dari genangan air saat hujan, kini juga terkena imbasnya. Tidak hanya itu, salah satu sekolah yang berada di pinggiran Kota Mataram, tepatnya SDN 47 Ampenan terpaksa memulangkan murid-muridnya, karena halaman sekolah hingga ruang kelas tergenang air. Jika melihat persoalan banjir atau genangan air yang terjadi di Kota Mataram akibat sedimentasi akibat sampah dan saluran air yang tinggi dibandingkan jalan atau perumahan warga harus segera dituntaskan. Pemerintah Kota Mataram, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan harus segera turun dan melakukan evaluasi di lapangan. Apakah kebijakan yang dilakukan selama ini sesuai atau tidak, sehingga kejadian sama selalu berulang saat hujan turun di Kota Mataram. Mencermati apa yang dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Mataram Ir. Mahmuddin Tura, persoalan utamanya sudah diketahui. Sebut saja, masalah sampah yang memenuhi saluran air dan beton yang menutup saluran air, sehingga selalu menjadi permasalahan. Namun, sekarang ini yang dibutuhkan adalah apakah, Pemerintah Kota Mataram berani melakukan tindakan tegas, terutama dalam membongkar beton penutup saluran air yang menyebabkan air meluap ke jalan atau pemukiman warga. Di sinilah diperlukan tindakan tegas dari pemerintah dalam memberikan atau menciptakan rasa aman, nyaman atau terbebas dari banjir atau genangan air – istilah aparatur pemerintah. Sikap tegas dan tindakan cepat pemerintah dalam menangani masalah banjir sangat diharapkan. Jangan sampai upaya pemerintah menangani masalah genangan air lebih berorientasi proyek dan mengabaikan kualitas dan perencanaan. Selain itu, dalam menangani masalah banjir di Kota Mataram, tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Pemkot Mataram. Peranan masyarakat juga sangat diharapkan dalam membantu pemerintah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Meski Kota Mataram sudah mendapatkan Piala Adipura, kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya masih minim. Inilah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan penyadaran pada masyarakat. Tidak hanya itu, keterlibatan Pemprov NTB yang memiliki banyak kantor instansi di Kota Mataram sangat diharapkan. Setidaknya, melalui kewenangan yang dimiliki, Pemprov NTB bersama Pemkot Mataram merumuskan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan genangan air atau banjir. Dari pertemuan atau pembahasan bersama yang dilakukan, genangan air yang terjadi di Kota Mataram bisa diminimalisir. Setidaknya, dari koordinasi ini tidak ada lagi kasus Mataram tergenang, apalagi banjir hanya gara-gara hujan yang berlangsung sebentar. (*)

OPINI

Halaman 14

Masa Depan Indonesia (Nusantara) Ada di Pelabuhan Oleh : Ahmad Subhan,SH AWACITA Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kalla yakni “ Membangun Indonesia dari pinggiran. Dalam hal ini daerah terluar, perbatasan dan terisolir, maka di situ tersirat adanya sasaran pembangunan transportasi nasional yang merupakan perwujudan dari melayani kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan Nawacita ketiga ini, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan daerah tertinggal haruslah terjamin kebutuhan transportasinya. Termasuk transportasi laut dengan pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan ini menjadi prioritas karena melihat kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim . Pelabuhan sebagai tempat transportasi laut begitu penting untuk meningkatkan roda perekonomian daerah dan masyarakat. Bupati Lombok Timur Dr.H.Ali Bin Dachlan sudah mulai memikirkan kebutuhan ini sejak awal kepemimpinannya pada periode 2003-2008. Dengan membangun Pelabuhan Labuhan Haji yg dibiayai dari APBD Kabupaten Lombok Timur. Tidak sedikit yang meragukan kebijakan bupati ini karena menimbun laut untuk dijadikan pelabuhan. Tetapi dengan kemauan politik ( political will ) yang kuat demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, segalanya menjadi mungkin. Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji telah menjadi kenyataan. Ini merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat . Pada periode kepemimpinan Bupati Ali Bin Dachlan pada th 20132018 , Pelabuhan Labuhan Haji terus ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya. Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP 414 tahun 2013 Pelabuhan Labuhan Haji

(Kabag Humas Pemkab Lombok Timur)

Sejalan dengan Nawacita ketiga ini, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan daerah tertinggal haruslah terjamin kebutuhan transportasinya. Termasuk transportasi laut dengan pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan ini menjadi prioritas karena melihat kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim berstatus Pelabuhan Pengumpan Regional dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP 901 tahun 2016 berstatus Pelabuhan Pengumpan Lokal. Kalau melihat sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Labuhan Haji, sesungguhnya sudah masuk standar Pelabuhan Pengumpan Regional seperti telah memiliki Dermaga niaga/barang dengan panjang 110 m ( standar Pelabuhan Regional panjang dermaga 80-120 m). Kedalaman kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji saat ini minus 4 ( -4 LWS) di alur pelayaran , ini yang masih belum maksimal sehingga harus dilakukan pengerukan sampai kedalaman yang dibutuhkan agar sesuai standar yaitu minus 7 ( -7 LWS). Dengan terpenuhinya standar kedalaman kolam labuh, maka kapal dengan draft (kedalaman) di atas 3,5 meter dapat dilayani dengan sepenuhnya. Pekerjaan pengerukan ini yang belum selesai dan atas persetujuan bersama DPRD Lotim, telah dianggarkan kembali melalui APBD

RADIO

Kabupaten Lotim TA 2018 sebesar Rp 40 miliar. Jika kolam labuh sudah memenuhi standar, kapalkapal besar akan banyak yang memanfaatkan pelabuhan ini dan geliat ekonomi akan semakin menggairahkan. Keberadaan Pelabuhan Labuhan Haji sangat menunjang kegiatan perekonomian dan mendorong pertumbuhan/perkembangan sektor-sektor lainnya (multiflier effect). Dalam sistem transportasi, kita mengenal dua fungsi. Kalau laut itu disebut “ship follow the trade” yg biasanya berlaku untuk daerah-daerah yang sudah maju. Transportasi yang melayani kebutuhan perdagangan( trade). Berikutnya, fungsi “ trade follow the ship”. Fungsi ini biasanya pada daerah yang blm maju/ masih tertinggal di mana perkembangan ekonomi belum tumbuh. Untuk daerah seperti ini fungsi transportasi adalah pendorong bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor yang lain. Jadi pada intinya “the ship promote the trade”. Kini Pelabuhan Labuhan Haji

sudah mulai dimanfaatkan untuk penyeberangan kapal niaga/barang. Hasil tambang dan sejenisnya serta telah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun ( th.2016 Rp. 154.241.275 meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 290.541.604) dan optimis akan melonjak apabila kolam labuh ini telah berfungsi dengan optimal. Langkah strategis pemerintah daerah ini tentunya membutuhkan dukungan kuat dari segenap. (*)

Uang kiriman TKI capai Rp 1,56 triliun Kontribusi besar, regulasi yang melindunginya harus lebih baik

*** Beli BBM subsidi, Bupati Lotim sindir pengusaha besar

Ini informasi penting untuk penegak hukum

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 2 Februari 2018

Upaya TNI Terlibat Aktif dalam Perdamaian Monjok - Taliwang Mataram (Suara NTB) Monjok – Taliwang sudah berdamai. Tidak hanya Polri, ada peran aktif TNI dalam upaya perdamaian tersebut melalui pendekatan Komunikasi Sosial (Komsos). Pendekatan dilakukan Prajurit Kodim 1606/Lobar, sebagai satu metode pembinaan teritorial. Sementara Danrem 162/WB Kol. Inf. H. Farid Makruf, MA menyampaikan terimakasih atas kinerja Koramil dan para Babinsa yang siang malam melakukan pendekatan kepada para tokoh ke dua kampung. Tidak sia sia, dengan terus melakukan komunikasi efektif, akhirnya membuahkan hasil. “Semoga hasil kerja keras kalian yang dengan sabar dan ikhlas selama ini dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya,” doa Farid. Ucapan terima kasih Danrem itu disampaikan Babinsa Kelurahan Monjok Kecamatan Mataram Serka Maad Adnan. Maad juga dibantu Sertu Nurdin dan Babinsa Kelurahan Karang Taliwang Serma I Ketut Wiliana, juga dibantu Pelda Hada Umar kepada warga binaan masing-masing yang sebelumnya bertikai. ‘’Kedua Babinsa tersebut bersama Danramil secara bersamaan melaksanakan Komsos di masing-masing keluarahan binaannya dan mengimbau masyarakat untuk menghentikan pertikaian dan menempuh jalan damai,’’ ungkap Dandim 1606/Lobar Letkol Czi Joko Rahmanto, SE., di Makodim 1606/Lobar, Kamis (1/2). Menurutnya, para Babinsa dan Danramilnya setiap malam melaksanakan kongkow-kongkow dengan masyarakat dan mengimbau untuk segera menghentikan pertikaian, dengan harapan berupaya menempuh jalan damai. Selain itu Joko juga meminta kepada para Babinsa untuk menghimbau masyarakat agar menyerahkan senjata yang digunakan selama bertikai untuk diserahkan kepada aparat, mengingat ketentuan atau sanksi kepemilikan senjata amat berat. Beberapa tokoh masyarakat kedua kampung mengungkapkan keberadaan Babinsa selama sangat dirasakan. ‘’Atas saran dan imbauan Pak Babinsa dan Koramil, kami dengan suka rela tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun bersedia menyerahkan senjata yang kami gunakan kepada aparat, dan itupun atas pengawalan para Babinsa dan Koramil,’’ ungkap seorang tokoh masyarakat. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

SENJATA RAKITAN - Anggota Babinsa dari Kodim 1606/ Lobar saat membantu mengumpulkan senjata rakitan dari warga Monjok – Taliwang.

Penetapan Tersangka BPR Dari Hal. 1 Namun akan dibuka setelah di persidangan. Hanya diinformasikannya tersangka berasal dari kalangan tim konsolidasi merger PT. BPR. Di mana tim konsolidasi terdiri dari direktur PD BPR se NTB yang terdiri dari BPR Mataram, BPR Lobar, BPR Loteng, BPR Lotim. Sedangkan di Pulau Sumbawa, BPR Sumbawa dan BPR Bima. Tim konsolidasi juga berasal dari kalangan pejabat di lingkungan Setda Provinsi NTB. ‘’Setelah ditetapkan tersangka pekan depan, baru kemudian kita akan panggil untuk diperiksa. Untuk calon tersangkanya masih dari kalangan tim konsolidasi,’’ ujar Aspidsus. Kepastian penetapan dan rencana pemeriksaan tersangka itu setelah pihaknya melakukan pemeriksaan auditor BPKP. Sedikit dijelaskan Ery, auditor diperiksa untuk mencocokkan resume kerugian negara yang jadi temuan sebe-

lumnya sebesar Rp 1,1 miliar. ‘’Setelah kita cocokkan, nilainya tetap Rp 1,1 miliar lebih. Pemeriksaan auditor itu sudah dituangkan dalam BAP,’’ terangnya. Dalam hasil pemeriksaan, BPKP mengungkapkan temuannya seputar dana operasional yang digunakan oleh tim konsolidasi, untuk proses merger dari format PD menjadi PT untuk BPR. Disebutkan Ery, nilai anggaran tahun 2016 itu sebesar 1,88 miliar. Setelah melalui proses perhitungan auditor, ada Rp 1,1 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apakah server yang dibeli Rp 600 juta masuk dalam angka kerugian? Menurut Ery, tidak termasuk. Audit itu murni untuk dana operasional yang digunakan membiayai rapat, studi banding, juga kebutuhan lainnya. Sementara server yang sudah disita di BPR Lombok Tengah dijadikan barang bukti. (ars)

Mengendap di Pemegang IUP Dari Hal. 1 Husni menjelaskan, piutang iuran tetap dari pemegang IUP tersebut masuk ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Formula pembagian land rent ini, sebesar 16 persen diberikan kepada provinsi, 64 persen ke kabupaten/kota dan 20 persen ke pemerintah pusat. Untuk IUP ekplorasi, besaran land rent yang dibayarkan sebesar 2 dollar Amerika Serikat per hektare per tahun. Sementara untuk IUP produksi, mereka membayar 4 dollar per haektare per tahun. Husni mengungkapkan, ada pemegang IUP di NTB yang menunggak hingga Rp 6,5 miliar. Namun belakangan mereka mulai mencicil tunggakan tersebut sekitar Rp 3 miliar. Sisanya mereka diberikan waktu sampai Februari ini. “Tunggakannya masih lumayan, puluhan miliar. Masih saya kejar sekarang ini. Memang yang agak susah saya kejar, pemegang IUP yang sudah kita akhiri izinnya. Kalau yang masih hidup, gampang kita kejar,” ungkapnya. Bagi pemegang IUP yang masih aktif, kata Husni, setiap mereka membuat Rencana Kegiatan Anggaran dan

Biaya (RKAB) tiap tahun. Sebelum ada ada persetujuan Dinas ESDM, mereka harus menyelesaikan semua kewajiban keuangannya. Ia menyebutkan dari 20 IUP logam, ada tiga pemegang IUP yang patuh membayar kewajibannya. Sementara sisanya masih kurang patuh. Persoalan tunggakan iuran tetap dari pemegang IUP ini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan beberapa kali KPK melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup). “KPK melakukan korsup terhdaap izin-izin Minerba. KPK mengatakan banyak sekali uang negara yang bocor. Ini sudah dia. Diberikan izin, tetapi kewajiban keuangan tak dibayar-bayar,” katanya. Berdasarkan data 30 Juni 2014, sebanyak 74 IUP mineral logam di NTB menunggak membayar iuran tetap sebagai pemegang IUP senilai Rp 19,228 miliar lebih. Tunggakan pembayaran iuran pemegang IUP tersebut, termasuk yang sudah habis masa berlakunya. Piutang tersebut tersebar di bebarapa kabupaten di NTB. (nas)

Halaman 15

Konstruksi Proyek Strategis, Pemprov Tunggu ”Denyut” Pusat Mataram (Suara NTB) – Sejumlah proyek strategis yang pernah diusulkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ke Presiden dalam rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, Februari 2017 lalu masih banyak yang belum terwujud dalam dalam bentuk konstruksi. Pemprov NTB menyatakan masih menunggu “denyut” pemerintah pusat dalam bentuk pengalokasian anggaran dalam APBN. “Kita menunggu ‘’denyut’’ di pusat. Kalau sudah (kepastian anggaran), kita siapkan. Bagaimana kita siapkan, belum kelihatan DED (detailed engineering design), FS (feasibility study). Mislanya untuk jalan port to port Lembar – Kayangan, meskipun sudah disanggupi (pemerintah pusat),” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini di Kantor Gubernur. Chairul mengatakan, sejumlah proyek strategis

yang belum masuk tahap konstruksi tersebut lantaran masih diselesaikan FS maupun DED-nya. Ia mencontohkan, proyek jalan by pass Lembar – Kayangan. Dimana FS dan DED-nya belum rampung. Untuk penyusunan dokumendokumen perencanaan pembangunan proyek strategis tersebut, setiap pemda punya tugas masing-masing. Begitu juga mengenai rencana pembangunan by pass dari Lombok International Airport (LIA) menuju Kuta, KEK Mandalika. Sembari memperlebar jalan yang ada sekarang ini, kementerian PUPR, kata Chairul sudha membuat konsep pembangunan jalan by pass LIA – Kuta agak ke timur dari jalan yang ada saat ini. Ketika ditanya apakah sejumlah proyek strategis yang belum diakomodir tersebut akan terealisasi 2019 mendatang? Mantan Kepala Bappeda NTB ini menyatakan yang terpenting adalah koordinasi antara pusat,

Bhabinkamtibmas Dapat Motor Operasional Baru Mataram (Suara NTB) – Ratusan sepeda motor dari Mabes Polri meluncur ke Bhabinkamtibmas di NTB. kendaraan operasional itu memudahkan ujung tombak kepolisian menjangkau masyarakat serta dapat dimanfaatkan untuk penyaluran logistik Pilkada mendatang. Sebanyak 150 unit sepeda motor baru diserahkan secara simbolis oleh Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli. Kendaraan roda dua bikinan Honda itu disebar ke 10 Polres jajaran Polda NTB. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti, Kamis (1/2) menyebutkan pembagian kendaraan diprioritaskan ke bhabinkamtibmas yang belum memiliki kendaraan operasional. Dari total 150 unit, sebanyak 140 unit sepeda motor didistribusikan untuk Bhabinkamtibmas, sisanya untuk operasional bagian logistik Polres jajaran. Rincian pendistribusiannya, antara lain, 12 unit untuk Polres Mataram, 10 unit untuk Polres Lobar, 20 unit untuk

Polres Loteng, 28 unit untuk Polres Lotim, masing-masing 15 unit untuk Polres Sumbawa dan Polres Dompu, 24 unit untuk Polres Bima Kota dan 16 unit untuk Polres Bima. “Kendaraan itu dalam waktu dekat dimanfaatkan sebagai bagian dari pengamanan Pilkada serentak. Jika diperlukan, dapat dipakai untuk mendistribusikan logistik ke TPS-TPS yang terpencil,” ujarnya. Diharapkan, para bhabinkamtibmas dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas kedinasan seharihari berkat adanya kendaraan operasional tersebut. Selain kendaraan roda dua, Polda NTB juga memeroleh 11 unit kendaraan lapis baja armored water cannon. Masingmasing didistribusikan ke 10 Polres di lingkup Polda NTB. Satu unit sisanya untuk Sabhara Polda NTB. “Fungsi utamanya untuk menangani massa. Tetapi kita manfaatkan juga untuk menyalurkan air bersih saat terjadi kemarau atau bencana banjir,” tutupnya. (why)

provinsi dan kabupaten/kota. “Anda siapkan ini, kita mulai di sini, anda harus lakukan ini, pasti. Tapi kan ini sumber konstruksi (proyek) ini APBN, maka tentu dapat dulu, apakah sudah tercantol anggarannya. Apa dulu tahapannya. Jangan kita tiba-tiba membebaskan lahan,” tandasnya. Seperti diketahui, sebanyak 12 proyek strategis yang diusulkan gubernur ke Presiden. Yakni pembangunan bypass dari BIL ke Kuta Mandalika sepanjang 25 kilometer untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan ke Mandalika. Proyek ini diperkirakan membutuhkan dana Rp 1,7 triliun. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Mandalika membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar. Pelebaran jalan lingkar utara mulai dari Pemenang-Sembalun sepanjang 80 kilometer, yang membutuhkan dana sekitar Rp 700 miliar. Dengan pelebaran jalan ini, semakin mempermudah akses dari Mandali-

Dari Hal. 1

dan denda sebesar Rp 1 miliar atau subsider 1 tahun penjara. Namun ketika hendak dieksekusi, terdakwa kabur dan petualangannya berakhir di Mataram. Di ruang pemeriksaan, tampak Suarjana hanya tertunduk dengan topi dan kaos merah. Ia dimintai keterangan sekitar empat jam lamanya di ruang itu. Petugas AMC Kejaksaan Agung tampak keluar masuk ruang pemeriksaan. Akhirnya sekitar Pukul 11.30 Wita, Suarjana digiring keluar dari ruang pemeriksaan ke mobil yang menunggunya untuk dibawa ke Lombok International Airport (LIA). Ia akan dibawa ke gedung bundar untuk persiapan eksekusi akibat tindak pidana yang di-

Tanjung (Suara NTB) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB, melantik dan mengambil sumpah 1 orang pejabat fungsional (Jafung) Penyuluh KB (PKB) di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PMD Lombok Utara, Kamis (1/ 2). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Kepala BKKBN NTB, Dr. Drs. L. Makrifudin. Satu orang pejabat Jafung itu yakni I Wayan Saka. Yang bersangkutan diangkat sebagai Jafung PKB, berdasarkan SK No. 09016/Peg/PKB/2017 tentang pengangkatan kembali Penyuluh KB. Pengangkatannya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018. “Ini adalah yang pertama kali mengangkat dan melantik. PKB sebelumnya tidak perlu dilakukan sumpah jabatan lagi. Jadi, walaupun hanya satu orang, saya tetap hadir untuk melantik karena memang amanah undang-undang,” ungkap Makrifudin saat memberi sambutan usai melantik. Ia berharap, keberadaan PKB di Lombok Utara mendukung dan melaksanakan program KB di Lombok Utara. Ia optimis,

lakukannya. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati NTB, Sucipto, SH.,MH membenarkan penangkapan itu. Namun terkait perkara yang mendasari penangkapan, ia tidak bisa menjelaskan. ‘’Itu kewenangan Kejagung. Tapi saya membenarkan, tim kami back up dalam proses penangkapan tadi Pukul 07.00 Wita,’’ kata Asintel. Ia juga membenarkan, selama ini tim Intelijennya diutus untuk mendampingi pencarian Suarjana sekitar satu bulan. Sebab jauh sebelumnya keberadaan pejabat Adhyaksa yang sudah dicopot dari jabatannya itu terlacak di Mataram. ‘’Jadi kita hanya bantu nangkapnya saja,’’ jawabnya. (ars)

Kapal Pengangkut BBM Non Subsidi Sandar di Pelabuhan Labuhan Haji Dari Hal. 1 Bupati Lotim, Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan (Ali BD) menyatakan, jika ada suara-suara miring terhadap keberadaan Pelabuhan Labuhan Haji dianggap orang yang bodoh. Negara-negara maju mengedepankan pembangunan transportasi. Baik transportasi darat, laut maupun udara. Pelabuhan Labuhan Haji di mata orang-orang cerdas ini justru sangat didukung. Seperti pernah disampaikan mantan Wakil Presiden Boediono saat datang ke Labuhan Haji. Sangat membanggakan sebuah daerah bisa membangun pelabuhan seperti Labuhan Haji. Kehadiran pelabuhan bisa menjadi sumber ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Ali Dachlan mengaku lelah mengursuskan orang terkait dengan Pelabuhan Labuhan Haji. ‘’Berhentilah menjadi orang yang bodoh jika ingin menjadi bangsa yang maju,’’ pesannya. Dikatakan bupati, ia mengggunakan sistem seperti negara-negara maju membangun Lotim. Bukan membangun seperti negara-negara kolot. Termasuk caranya mendatangkan investor. Negara-negara maju memberikan izin investasi hanya kepada investor yang serius dan memiliki uang. Kata bupati, setiap tahun dialokasikan anggaran untuk pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji agar semakin banyak kapal yang bisa sandar. Saat ini saja

meski belum selesai, sudah banyak kapal yang sandar dan memberikan pendapatan untuk daerah dan banyak menunggu untuk dikeruk. Tahun ini, Lotim kembali anggarkan Rp 40 miliar untuk pengerukan. Sehingga kedalaman kolam labuh bisa mencapai minus 7 meter. Menajemen PT MSE diminta bupati bisa menjaga manajemennya. Jaga dengan baik agar tidak terjadi penyelewengan dari karyawan sendiri. ‘’Silakan manfaatkan fasilitas di pelabuhan itu sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,’’ ujar Ali BD. Tidak lupa, bupati menyampaikan terima kasihnya kepada PT MSE. Direktur Operasional PT. MSE, Hari Agung Witjaksono mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Lotim yang telah memberikan kesempatan untuk berinvestasi di daerah ini. Diungkapkan pula salah satu yang menyebabkan PT. Manggala Surya Energi hadir di Lotim agar terpenuhinya kebutuhan solar bidang industri. Dengan harapan ke depan sektor industri dapat memenuhi kebutuhan di masyarakat Lombok Timur. MSE ungkap Hari, mengedepankan masalah legalitas. Solar yang didatangkan adalah solar yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan harga yang layak. Meskipun sudah sandar di Pelabuhan Labuhan Haji namun belum melakukan operasional

kitar Rp 1,5 triliun. Selain itu, Pemprov juga mengusulkan beberapa proyek strategis seperti perpanjangan landasan pacu LIA dari 2.750 menjadi 3.000 meter, agar bisa menampung pesawat besar dan mendukung embarkasi haji. Membutuhkan dana sekitar Rp 250 miliar, dan sudah disanggupi Menhub dan Menteri BUMN. Kemudian akan dianggarkan melalui Angkasa Pura di 2018. Perpanjangan landasan pacu Bandara Sultan Salahudin Bima, yang akan mulai dibangun 2018 mendatang. Perkiraan dana yang dibutuhkan Rp 200 miliar. Pembangunan Pelabuhan Kilo di Kabupaten Dompu dengan nilai sekitar Rp 400 miliar. Untuk menunjang ekspor jagung dari Dompu ke luar daerah bahkan hingga ke luar negeri seperti Filipina dan Vietnam. Dan pembangunan dua dermaga penyebrangan ferry, yaitu di Pelabuhan Ai’ Bari (Sumbawa) dan Pelabuhan Calabai (Dompu) untuk mendukung konektivitas di Pulau Sumbawa. (nas)

BKKBN NTB Lantik Penyuluh KB Lombok Utara

Mantan Kajari Wamena Ditangkap di Mataram Perbuatan itu dilakukan bersama bendaharanya, Firman Rahman yang sudah lebih awal dieksekusi. Informasi diperoleh Suara NTB sebelumnya, I Putu Suarjana divonis empat tahun di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jayapura. Terdakwa kemudian mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi Jayapura menambah hukumannya menjadi enam tahun. Tak puas putusan tersebut, I Putu Suarjana mengajukan kasasi ke Makamah Agung (MA). Apes, MA menambah hukuman menjadi delapan tahun penjara dan diminta uang pengganti sebesar Rp 800 juta

ka ke Geopark Rinjani. Pembangunan jalan lingkar selatan Pulau Lombok, mulai dari Lembar-Sekotong-Mandalika hingga Pantai Pink sepanjang 177 kilometer. Dengan kebutuhan dana sekitar Rp 3,4 triliun. Ini untuk memudahkan akses ke Mandalika melalui Pelabuhan Gili Mas. Kemudian pembangunan jalan bypass dari Pelabuhan Lembar-Mataram-Labuhan Lombok sepanjang 103,5 kilometer. Pembangunan ini dijanjikan Presiden pada Hari Pers Nasional 2016, dengan usulan biaya sekitar Rp 4,7 triliun. Selanjutnya, pembangunan jalan kawasan Samota atau jalan lingkar utara Pulau Sumbawa sepanjang 188,45 kilometer dengan nilai sekitar Rp 2 triliun. Pembangunan Bendungan Bringin Sila di Sumbawa, yang membutuhkan dana sekitar Rp 1,4 triliun. Serta pembangunan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, yang akan membutuhkan dana se-

sampai benar-benar terpenuhinya asas hukum. Kapasitas kapal tongkang yang mengangkut BBMjenis solar bersubsidi ini mencapai 2 juta liter atau sebanyak 2 ribu kiloliter. Hal itu artinya ada 70 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam satu tempat. Sehingga sangat rawan terjadi kebakaran. Harapannya masyarakat sekitar bisa memaklumi. Selanjurtnya, untuk tahap pertama ini MSE akan mendatangkan sekitar 1000 kiloliter. Catatannya, kebutuhan Lotim ini sekiatr 1000 kilo liter perbulan. Cara MSE akan siap menyediakan stok sampai dua bulan ke depan. Sehingga bisa lebih aman dan stok tetap ada. Mengenai harga, berlaku saat ini Rp 10.100 perliter harga dasarnya. Harga ini sewaktu-waktu bisa berubah. Termasuk juga untuk memenuhi ketentuan pajak. Masalah pajak katanya tetap dikedepankan karena, MSE hadir untuk ketahanan energi nasional. Harapannya, masyarakat turut mendukung. Para karyawan yang bekerja di MSE ini pun dipastikan mengedepankan masyararakat lokal Lotim. Keselamatan kerja lanjutnya tetap dikedepankan. Termasuk aspek lingkungan sudah diantisipasi. Tidak akan terjadi tetesan minyak ke laut yang bisa memicu pencemaran lingkungan. Diyakinkan, tidak akan sampai terjadi pencemaran lingkungan akibat dari proses distribusi BBM jenis solar ini. (rus/*)

keberadaan PKB di KLU akan mampu berperan dengan baik. Pasalnya dari 6 orang PKB, kualifikasi sumber daya manusianya memuaskan. Dimana 5 orang diantaranya memperoleh sertifikasi dengan nilai di atas standar, dan 1 orang lagi memperoleh nilai standar. Dari hasil penilaian itu, secara kualitas PKBN di KLU ia anggap sudah teruji. Apalagi pihak-pihak yang sudah dilibatkan sebelumnya ini sudah diasesmen. Selain PKB, PKB juga telah didukung oleh keberadaan tenaga Sarjana Membangun Desa (SMB), sehingga tidak ada alasan bagi KLU untuk tidak memperoleh prestasi. Harus buktikan oleh Penyuluh KB. Dasar itu pula, ia memotivasi bahwa tidak ada alasan lagi bahwa program KB di KLU harus merangkak maju. Makrifudin bahkan membandingkan, kualifikasi atau hasil penilaian PKB di NTB masih harus ditingkatkan kualitasnya. Dari seluruh PKB, baru 34 persen saja yang kualitasnya di atas standar. Sedangkan 66 persen lainnya, masih harus ditindaklanjuti. “Kelompok penilaiannya ada 3, di atas standar, ini dianggap professional karena bisa menjadi narasumber bagi penyuluh lain. Ada kualitas standar dan kualitas perlu tindaklanjut (di bawah standar). Artinya, tenaga yang masih perlu tindaklanjut masih akan sering dipanggil

Provinsi, masih harus tindaklanjut,” sambungnya. Ia mengimbau, agar keberhasilan program KB sejak BKKBN menangani program sebelum reformasi dilanjutkan. Salah satunya, PKB menjalin bubungan dan sinergitas yang baik dengan stakeholder. Relasi yang telah terbangun agar dipelihara dan ditingkatkan sehingga mendukung kinerja di lapangan. “Tantangan KLU ke depan masih berat dalam menaikkan IPM. (Kita tidak ingin) kasus Asmat di satu Kabupaten sampai 71 orang meninggal karena gizi buruk. Itu kita anggap karena Pemda tidak memperhatikan program pengendalian kelahiran dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. Untuk diketahui, BKKBN NTB juga telah menetapkan KLU akan bertindak sebagai tuan rumah Hari Keluarga Nasional (HKN) tingkat Provinsi NTB. Pelaksanaannya akan digelar pertengahan Juli 2018, sekaligus sebagai event menyambut HUT KLU ke 10 pada 21 Juli 2018. Sementara, Sekretaris Dinas P2KB PMD KLU, Drs. Suhardi, S.Km., menambahkan bahwa peran Penyuluh KB merupakan ujung tombak dari keberhasilan program pemerintah daerah. Sebagai wujud komitmen SKPD, PKB dan masyarakat, maka KLU ditargetkan harus menggondol juara pada lomba Penyuluhan KB tingkat Provinsi. (ari)

Longsor di Dua Titik, Jembatan Nyaris Putus di KLU Dari Hal. 1 Terhadap kejadian itu, ia pun meminta agar Pemkab Lombok Utara melalui instansi terkait memberi bantuan kepada warga. ‘’Kami membutuhkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Karena jalan ini akses satusatunya penghubung lintas Desa Selengen dan Gumantar,’’ kata Luji. Sementara itu, di Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, jembatan di batas Dusun Lendang Batu dan Dusun Tanak Muat, nyaris putus. Jembatan dan jalan aspal hotmix yang dibangun pada tahun 2015 lalu itu terkikis dan hanyut oleh derasnya aliran air sungai. Jalan itu nyaris terbelah dua hingga menyisakan beberapa jengkal saja yang bisa dilalui warga. Untuk dilalui oleh sepeda motor pun, rasanya mustahil bisa melintas. Mengenai hal ini, pihak BPBD Lombok Utara yang dikonfirmasi wartawan men-

gaku akan menindaklanjuti kondisi yang dialami warga. BPBD sudah turun ke lokasi air menggenang di perkampungan Dusun Prawira. Beberapa petugas BPBD tampak membersihkan drainase dengan mengeluarkan tumpukan material sampah. Namun demikian, upaya tersebut tampaknya tidak bisa maksimal sehingga diharapkan Dinas PUPR segera turun tangan. ‘’Solusinya, kita minta supaya Dinas PU untuk turun ke lokasi mengingat ada penyumbatan akibat patahan di jalur air ke arah jalan raya,’’ ujar Staf BPBD di lokasi banjir. Sementara itu, Kepala BPBD Lombok Utara, Iwan Maret Asmara yang dikonfirmasi via telpon mengaku baru menerima informasi longsor. Kendati demikian, BPBD bergerak cepat ke lokasi guna menindaklanjuti. ‘’Kita akan lihat kondisi lapangannya, kalau bisa dibersihkan (timbunan longsor di jalan raya) secara manual kita bersihkan,’’ ujar Iwan. (ari)

Kota Bima Optimis, Dompu Pasrah Tak Peroleh Formasi CPNS 2018 Dari Hal. 1 Pada rencana rekrutmen CPNS tahun ini, Supratman menyebutkan pihaknya mengusulkan 273 formasi. Kebutuhan CPNS itu untuk mengisi Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang baru. Seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Kemudian, pegawai teknis lainnya seperti pendukung infrastruktur. “Setengah saja (usulan diterima) sudah bagus. Kita optimis dapat formasi. Kita perhitungkan seperti itu. Tapi nanti dikaji dulu oleh Kemen PANRB. Dari 273 formasi yang diusulkan, kalau 60 persen saja dikabulkan sudah bagus. Sudah bisa menutupi yang pensiun atau sumber daya yang selama ini kompetensinya jauh dari harapan bisa menutupi,’’ katanya. Meskipun dalam data sebelumnya, Kota Bima masuk

zona merah. Namun Supratman mengatakan akibat peralihan sejumlah kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, banyak pegawai Pemkot Bima yang beralih status menjadi PNS provinsi. Akibatnya, rasio belanja pegawai terhadap belanja publik di Kota Bima saat ini sekitar 33 persen lebih. Hal inilah yang membuat Pemkot Bima optimis akan mendapatkan jatah atau kuota CPNS 2018. Karena rasio belanja pegawai masih berada jauh di bawah 50 persen. Mengenai ketersediaan tenaga kesehatan dan pendidikan, Supratman mengatakan jumlahnya sudah mencukupi. ‘’Tapi tetap kita minta, kita kurangi dengan guru dan tenaga kesehatan yang pensiun 2018. Bahkan sampai 2019 sudah kita evaluasi, usulan formasi sekarang bisa menutupi,’’ tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 2 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kades di Lobar Pertanyakan Kualitas Rastra Giri Menang (suara NTB) Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Lombok Barat (Lobar) memprotes soal kualitas bantuan beras sejahtera (Rastra) yang dinilai tidak layak. Kades menemukan Rastra campuran antara beras kualitas jelek dan baik sehingga tak layak konsumsi. Kepala Desa Bagik Polak,

Amir Amrain Putra dan Kades Merembu Muhazzab saat pertemuan Dinsos dan Bulog dan BPS di kantor bupati Lobar, Kamis (1/2) mempertanyakan kualitas beras dimaksud. “Terkait kualitas beras jelek ini, kok Bulog ini ngeyel-ngeyel terus padahal beberapa kali kami protes. Namun rastra ini dite-

mukan beras campuran, beras jelek dicampur dengan beras baik tetap jelek, itu akan masuk ke perut manusia,”tegasnya. Malah begitu diklarifikasi ke Bulog, bahwa ini menjadi perintah dari atas. Ia meminta agar Bulog jangan memainkan kualitas beras. Sebab ia menemukan ada in-

dikasi ke arah itu. Bahkan ia mengaku memiliki foto sebagai buktinya. “Itu ada fotonya, kalau kita mau saling ungkap, sehingga saya tidak mau bayar Rp 1 juta karena kulaitas rastra jelek tak layak konsumsi. Itu di desa Bagik Polak, ndak mau saya bayar,”tegasnya. Menurutnya penyimpanan beras menja-

di alasan klasik Bulog kenapa beras rastra buruk, sebab jangan sampai beras jelek yang diberikan ke warga miskin. Kades Merembu Muhazzab mengatakan, persoalan kualitas rastra ini harus menjadi perhatian serius pihak Bulog. Pasalnya kualitas beras yang dibagikan buruk sekali. Ia menegaskan, rastra buruk tersebut bakal ditolak jika dibagikan ke masyarakat. “Ini yang menjadi masalah, karena beras yang dibagikan yang jelek, berkutu,” tegasnya. Sementara itu pihak Bulog melalui salah satu Kepala Bidang Komersil Bulog Divre NTB, Heri Sulistiyo menyatakan bahwa ketika menemukan kualitas beras dibawah standar maka pihaknya memiliki prosedur perbaikan kualitas mengacu ketentuan. Yang menjadi acuan pihaknya, terkait kualitas beras medium untuk didistribusikan ke masyarakat. Ia berdalih, kualitas ini dipengaruhi kondisi panen yang tidak sepanjang tahun, sehingga pihak Bulog melakukan penyimpanan dalam jangka waktu sekian lama, bahkan sekian bulan sebelum pendistribusian. “Tentu karena penyimpanan ini menurun mutunya, karena beras itu pasti mengalami perubahan fisik, rasa dan bentuknya sehingga kewajiban bagi Bulog memperbaiki kualitas beras yang dibawah standar tersebut. Kedepan ini akan menjadi perhatian bagi kami,”jelasnya. Persoalan ini jelasnya bakal menjadi perhatian khusus bagi Bulog dan mitra kerja pengadaan beras tersebut. Diakuinya, pengadaan beras untuk Rastra ini diserap 100 persen dari pet-

ani lokal. Bulog tidak melakukan impor atau mendatangkan dari luar daerah. Bulog membeli beras lokal dengan harga

yang sudah ditentukan sesuai aturan pemerintah baik dari sisi harga dan kualitas mengacu inpres yang berlaku. (her)