Edisi 02 Januari 2018 | Suara NTB

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 2 JANUARI 2018

16 HALAMAN NOMOR 243 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

DD dan RTLH Gunakan Padat Karya

Pemprov Optimis Kemiskinan akan Lebih Cepat Dientaskan

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB optimis kemiskinan akan lebih cepat dientaskan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai penggunaan dana desa (DD) dengan sistem padat karya. Di samping itu, Pemprov juga akan menerapkan pola yang sama untuk proyek perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

‘’Saya sangat optimis bahwa penurunan angka kemiskinan itu akan jauh lebih cepat dibandingkan tahun kemarin. Karena ada inovasi, langkahlangkah seperti tadi. Padat karya dan kita juga fokus mengentaskan kemiskinan dari desa,’’ kata Kepala Bappeda

NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP ketika dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin. Dari sisi perencanaan, kebijakan membelanjakan DD dengan sistem padat karya akan memperkuat perekonomian di desa. Jika ekonomi masyarakat desa kuat maka

akan berdampak terhadap penurunan masyarakat miskin di pedesaan. Hingga 2018, Pemprov NTB masih punya utang menurunkan angka kemiskinan sebesar 3,82 persen. Sesuai target RPJMD 2013-2018, Bersambung ke hal 15

KEMBANG API Pesta kembang api di Lombok Tengah. Sementara, Kapolda NTB Firli saat memantau pengamanan arus lalulintas di Senggigi, Lombok Barat (bawah).

Pergantian Tahun

Kemeriahan Berkurang, Situasi Relatif Aman Mataram (Suara NTB) Kemeriahan malam pergantian tahun 2017 ke 2018 relatif berkurang. Perbedaan itu dirasakan dari aktivitas kendaraan di jalan raya hingga hunian hotel. Namun secara keseluruhan situasi relatif aman. Situasi itu terlihat pada arus kendaraan yang mengarah ke kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat (Lobar). Salah satu pusat keramaian dan perayaan malam pergan-

tian tahun ini tidak seramai tahun- tahun sebelumnya. Pantauan langsung Suara NTB, mulai sekitar pukul 21.00 Wita jalur dari arah Ampenan Mataram sampai melewati Desa Montong ke arah Batu Layar memang cukup ramai. Arus beberapa kali padat merayap. Tapi di beberapa ruas jalan ke arah tanjakan Makam Batu Layar kendaraan agak longgar hingga pukul 23.00 Wita.

TO K O H Terbanyak di Lotim SATGAS Saber Pungli Provinsi NTB mencatat, dugaan pungutan liar (pungli) terbanyak di Lombok Timur (Lotim). Ukurannya dari jumlah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan tersangka yang diproses hukum. Beberapa hari lagi, Satgas akan menggelar evaluasi internal untuk mengefektifkan kegiatan OTT dan upaya pencegahan. Data Satgas, total 29 kasus dugaan pungli yang ditangani. Dari jumlah itu, ada 36 pelaku yang diproses pidana. Ada yang sedang dalam penyidikan, sebagian sudah dilimpahkan ke pengadilan. ‘’Dibagi atas wilayah, OTT terbanyak di Lombok Timur. Ada delapan kasus OTT. Sedangkan tersangkanya 10 orang, salah sautnya kasus Prona,’’ kata Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi NTB, Kombes Pol. Drs. Ismail Bafadal, Senin (1/1). Bersambung ke hal 15 Ismail Bafadal (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R Layangkan Memori Kasasi PEMPROV NTB telah melayangkan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait kasus sengketa lahan yang menjadi lokasi pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok. Kasasi ini diajukan lantaran kalah dalam pengadilan tingkat banding yang dilayangkan penggugat di Pengadilan Tinggi (PT) Mataram. ‘’Sudah kita kirimkan kemarin hari Kamis, memori kasasi,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, pekan kemarin. Dengan diajukannya memori kasasi tersebut, Pemprov tinggal menunggu putusan MA. Ia optimis, Pemprov akan menang dalam perkara ini. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir/ars)

Minim, Penegakan Hukum Kasus Lingkungan di NTB

2018 Tuntaskan Tunggakan Kasus MESKI melampaui target, namun kerja Ditreskrimsus Polda NTB belum lepas dari tunggakan. Masih ada empat berkas perkara yang masih jadi tunggakan tahun 2018. Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si meyakinkan tunggakan kasus itu tidak akan dibiarkan. ‘’Tunggakan bukan berarti tidak selesai, masih diproses di 2018. Sebab masih ada empat perkara yang belum selesai,’’ kata Kapolda, Senin (1/1). Proses menurutnya dianggap selesai jika berkas perkara masuk ke Kejaksaan dan dilimpahkan ke tahap dua untuk persiapan sidang. Bersambung ke hal 15

‘’Kalau tahun lalu, lewat sini macet luar biasa kalau sudah jam 11 malam (pukul 23.00 Wita). Sekarang sudah aga longgar. Saya berangkat dari Mataram kurang dari satu jam sudah sampai ke Senggigi Beach,” kata Didit, warga Pagesangan Mataram yang datang ke Senggigi untuk menyaksikan pesta kembang api. Ketika waktu menunjukkan pukul 00.00 Wita, kembang api mulai menggelegar dari beberapa hotel di pinggir Pantai Senggigi yang memang merayakan pesta pergantian tahun. Salah satunya Hotel Alberto. Hanya saja durasi ledakan kembang api relatif singkat, tidak sampai 30 menit lamanya. Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Ledakan kembang api saling sahut sepanjang garis Pantai Senggigi dengan durasi lebih lama. Tidak hanya di Senggigi, kondisi yang sama terjadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Pulau eksotik yang biasanya menjadi pusat party wisatawan asing. Jumlah kunjungan berdasarkan pendataan petugas di pintu masuk, jumlahnya mencapai sekitar 7000 orang. Padahal tahun lalu, Bersambung ke hal 15

Firli (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyoroti sangat minimnya penegakan hukum kasus perusakan lingkungan di NTB. Padahal, dampak kerusakan lingkungan seperti banjir yang terjadi di NTB menimbulkan kerugian materi mencapai Rp 1 triliun. ‘’Penanganan kasus kasus lingkungan di NTB masih sangat minim, ditambah dengan beberapa kasus illegal logging, pelanggaran tata ruang dan pembangunan tanpa izin yang selama ini muncul masih sangat minim yang tertangani,’’ kata Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, SH, MH kepada Suara NTB,

Minggu (31/12) lalu. Menurutnya, diperlukan penegakan hukum yang lebih progresif untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih masif lagi. Persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks, mengharuskan untuk dilakukan pembenahan dan perbaikan. Baik dari sisi kebijakan, penganggaran maupun penguatan kapasitas masyarakat. Ia mengatakan, daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mestinya menjadi pijakan dasar pembangunan seakan menjadi konsep perencanaan di atas kertas saja. Fakta di lapangan, implementasinya di NTB, Bersambung ke hal 15

Pemilihan Putri Pesona Desa

Ketua BPPD: Ini Hanya Ada di Lotim

Selong (Suara NTB) Pada malam pergantian tahun dari 2017 ke 2018, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur menggelar perhelatan akbar, Grand Final pemilihan Putri Pesona Desa 2017. Sebanyak 13 finalis terpilih digodok dengan sejumlah pertanyaan dari dewan juri yang terdiri dari Dinas Pariwisata Lotim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta praktisi. Bersambung ke hal 15 Pembukaan - Kepala Dinas Pariwisata Moh Juhad memukul gong didampingi Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji saat pembukaan grand final Pemilihan Putri Pesona Desa (kiri). Sementara Para juara Putri Pesona Desa 2017 yang digelar BPPD Lotim

H. Ruslan Abdul Gani (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 02 Januari 2018 | Suara NTB by e-Paper KMB - Issuu