HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 29 MARET 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 24 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Kampanye Dialogis di Sakra
Ali BD di Mata Ulama & Sahabat
Amaq Asrul: Akan Bangun Jalan Tol Tanpa Utang
TGH Mala Syar’i:
Yakin Ali BD Bisa NAMA Bupati Lombok Timur, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan atau Ali BD sudah tidak asing lagi di NTB. Semua penjuru di NTB ini mengenal sosok sang pendobrak ini. Terlebih, kedekatannya dengan para alim ulama se NTB. Seperti pengakuan Pengasuh Ponpes As-Sholihiah Lopan Lombok Tengah. Tuan guru ini mengaku sudah mendengar nama Ali BD sejak tahun 1989. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
PASANGAN Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH Lalu Gede Sakti Rabu (28/3) sore menggelar kampanye dialogis di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur. Seperti di tempat-tempat lainnya, ribuan pendukung membanjiri lokasi kampanye dialogis dari pasangan Ali-Sakti ini. Amaq Asrul mengingatkan Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi itu dari Lombok Timur. Sebelumnya juga ada H. Lalu Serinata juga dari Lombok Timur. Tepatnya dari Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur. Calon Gubernur NTB untuk periode 2018-2023 dari jalur independen diketahui satu-satunya dari Lombok Timur. Masyarakat Lombok Timur, sebut Ali BD ini terbanyak mengumpulkan fotokopy KTP dukungan untuk pasangan AliSakti. Bersambung ke hal 15
Kasus Stunting Tinggi, Bonus Demografi Jadi Ancaman di NTB TO K O H
(Suara NTB/dok)
Tuntaskan Tes Wawancara KAPOLDA NTB, Brigjen Pol Firli sudah menyelesaikan rangkaian seleksi sebagai Deputi Penindakan KPK. Firli dicecar lima pimpinan KPK dalam tes wawancara Senin (28/3) lalu. Lulusan Akabri tahun 1990 itu menuntaskan 45 menit sesi wawancara di Gedung KPK, Jakarta Selatan. Dia menjawab pertanyaan, Ketua KPK, Agus Rahardjo yang didampingi Wakil Ketua, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/ars)
Waspadai Informasi Hoaks INTERNET diduga jadi kanal baru terorisme memperkuat jaringan. Mereka memanfaatkan dunia maya untuk berjejaring dan merekrut anggota baru. Karena itu, masyarakat diminta untuk mewaspadainya. Kurnia Widodo, mantan pelaku terorisme mengingatkan masyarakat agar waspada dengan gerakan tersebut, menyebar melalui konten konten hoaks. ‘’Ini jadi cara mereka untuk menyebarkan pengaruh. Dan sampai hari ini konten konten hoaks itu beredar,’’ Bersambung ke hal 15
Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Wafat Yesus Kristus pada Jumat (30/3), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Sabtu (31/3). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit
Mataram (Suara NTB) – Jumlah kasus stunting atau anak yang mengalami pertumbuhan pendek akibat masalah kurang gizi kronis sangat tinggi di NTB, mencapai 37,2 persen. Dikhawatirkan, bonus demografi di Indonesia pada 2030 bisa menjadi ancaman di daerah ini jika persoalan stunting ini tak diperangi dari sekarang. “Kasus stunting di NTB hampir mencapai 40 persen. Bayangkan kalau seandainya sekian banyak anak-anak kita yang stunting. Maka bonus demografi itu nggak akan kita peroleh,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS di Kantor Gubernur, Rabu (28/3) siang. Ia menjelaskan, jika seorang anak kena stunting maka bukan saja badannya yang tak berkembang. Tetapi juga otaknya tak akan berkembang. Jika kondisi ini dibiarkan maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) NTB ke depannya akan sulit. Apalagi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia atau dengan negara-negara lain. “Oleh karena itu perang terhadap stunting harus kita ikrarkan. Salah satu caranya adalah bagaimana setop pernikahan usia dini. Ini sangat ada kaitannya,” ujar Ermalena. Politisi PPP Dapil NTB ini menjelaskan, pemicu banyaknya kasus stunting ini adalah banyaknya wanita yang menikah di usia dini atau pernikahan anak. Menurutnya, jika perempuan yang belum waktunya menikah, kemudian memiliki anak. Maka cara mengasuh anak juga tak akan maksimal. Disinggung mengenai upaya yang dilakukan pemerintah menekan kasus stunting di daerah ini,
RATA-RATA UNTUK KASUS ANAK-ANAK PENDEK MENGALAMI PENINGKATAN KASUS...??? Ermalena mengatakan sudah cukup banyak. Salah satunya yang dilakukan BKKBN Perwakilan NTB melalui kampanye setop pernikahan dini. Kemudian ada juga program dari Dinas Kesehatan yang memantau ibu hamil hingga melahirkan. Ermalena menambah-
NTB KASUS STUNTING > 37.2%
kan, dengan posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB secara nasional yang masih menempati posisi nomor 30 dari 34 provinsi, merupakan warning bagi semua pihak di daerah ini. Dari segi pendidikan, ratarata lama sekolah di NTB masih di bawah tujuh tahun. Bersambung ke hal 15
Tak Lolos Seleksi
Ribuan Guru Honorer SMA/SMK Tidak Otomatis ”Bubar” Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan tetap melakukan seleksi atau rekrutmen 2.500 guru honorer SMA/SMK Negeri pada April mendatang. bagi ribuan guru honorer yang tidak lolos seleksi menjadi tenaga kontrak tersebut, tidak otomatis “bubar” atau akan berhenti mengajar. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D menjelaskan secara hukum, Pemprov tidak akan mengangkat tenaga honorer daerah. Tetapi Pemprov akan mengangkat tenaga kontrak. ‘’Bagi mereka nanti yang tidak lulus bisa saja nanti yang sementara sekolah itu kekurangan dari yang dibutuhkan, komite sekolah atau kepala sekolah yang selama ini yang bisa mengangkat. Jadi tidak otomatis mereka bubar,” kata Sekda ketika dikonfirmasi usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD NTB, Rabu (28/3) siang. Diketahui, saat ini ada 6.700 guru honorer yang mengajar di SMA/ SMK Negeri. Mereka tersebar di 10 kabupaten/kota yang ada di NTB. H. Rosiady H. Sayuti Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
SARASEHAN - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi pada sarasehan, dengan tema Toleransi Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, Fakta Dan Prospeknya, di Kampoeng Percik, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (28/3).
’’Success Story’’ Toleransi
TGB Sharing ke Tokoh Lintas Agama Jateng PROVINSI NTB merupakan daerah yang berhasil membangun kehidupan toleransi di Indonesia. Sebab, berbagai suku, ras, agama dan golongan hidup rukun dan saling membantu, tidak hanya untuk pribadi. Namun juga untuk kepentingan daerah dan bangsa. Bahkan, NTB merupakan contoh
kerukunan hidup antar umat beragama di dunia. Suksesnya masyarakat dan Pemerintah NTB membangun kerukunan dan toleransi tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi diundang tokoh lintas agama Jawa Tengah (Jateng) untuk berbagi Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Kamis, 29 Maret 2018
Manfaatkan Balai Pertemuan BALAI pertemuan yang berdiri cukup megah di depan kantor kelurahan Cakranegara Utara sejak akhir tahun kemarin sudah mulai digunakan oleh masyarakat. “Pembangunannya sesuai dengan tenggat waktu dari pihak kontraktor, sesuai dengan kontrak yang tertera,” jelas lurah Cakranegara Utara, I Gde Sweca kepada Suara NTB, Rabu (28/3). Ia menjelaskan bangunan itu merupakan balai pertemuan terbuka, selain bangunan aula tertutup yang juga dimiliki kelurahan. (Suara NTB/cem) “Bangunannya memang I Gde Sweca segitu besarnya, karena dana pembangunannya juga terbatas,” terangnya. Balai pertemuan terbuka itu sendiri memang didesain bentuknya seperti berugak tetapi ukurannya yang lebih besar. “Tujuan dibangunnya balai itu memang sebagai tempat pertemuan warga jika ada kegiatan seperti arisan maupun pertemuan ibu-ibu PKK,” ujarnya. Balai itu, kata Sweca, juga sudah dipasangi penerangan sehingga bisa digunakan jika pertemuannya dilaksanakan sampai malam. Masyarakat di kelurahan Cakranegara Utara dipersilakan dengan terbuka untuk menggunakan balai pertemuan itu. “Seperti kemarin saat ada kegiatan Poswindu dilaksanakan di sana,” ceritanya. Ibu-ibu PKK kelurahan juga sering menggelar kegiatan-kegiatannya di sana secara lesehan karena balai tidak mampu menampung dalam jumlah banyak. “Kalau banyak orang misalnya seperti kegiatan MPBM kemarin, baru kita gunakan aula tertutup karena bahasannya juga penting,” tukasnya. Aula itu, kata Sweca, banyak digunakan oleh masyarakat Cakranegara untuk acara pernikahan maupun acara lainnya. “Karena tidak semua masyarakat di sini memiliki halaman yang luas, jadi kita persilakan untuk menggunakannya,” jelasnya. Masyarakat yang ingin menggunakan atau meminjam aula maupun balai terbuka harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kelurahan. “Mereka minta izin dulu ke kita, tetapi tidak bersurat resmi yang penting diberitahu,” terangnya. Jika mau meminjam meja dan kursi juga sebagai tambahan juga diperbolehkan karena memang pihaknya tidak mau terkesan kaku. “Namanya juga kita pelayan masyarakat, jadinya bagaimana cara agar masyarakat merasa nyaman saja,” kata Sweca. (uul)
Kecewa RTLH Bertambah ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., kaget mendengar bahwa RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kota Mataram, bertambah. Data dari Pemkot Mataram, RTLH saat ini berjumlah sekitar 2.000 unit. Dia menilai bertambahnya RTLH dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti kurang akuratnya survei yang dilakukan aparat pemerintahan di tingkat bawah. Bantuan RTLH ini, lanjutnya, jelas diperuntukkan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). (Suara NTB/fit) ‘’Saya sebagai wakil rakyat, Syamsul Bahri saya di Kekalik memang ada laporan kenapa sedikit sekali di Kekalik ini. Padahal melihat kondisi di lapangan, masih cukup besar sekali jumlahnya. Inipun harus menjadi pertimbangan buat Pemkot, supaya Kadis, Kabid, Kasi betul-betul menyurvei secara detail yang mana RTLH itu. Sehingga barangkali ini yang menyebabkan pertumbuhan data RTLH,’’ terangnya. Syamsul mempertanyakan kenaikan jumlah RTLH. ‘’Seharusnya kan semakin turun. Pasalnya, RTLH tiap tahun dianggarkan dan dieksekusi. ‘’Ini penambahannya cukup aneh, tidak masuk di akal,’’ cetusnya. Kalau data bertambahnya RTLH benar adanya, Komisi III, kata mantan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini, akan memanggil OPD terkait. Sebab tidak menutup kemungkinan penyebab bertambahnya RTLH ini karena pemerintah melakukan intervensi pada objek yang sama. ‘’Kita tidak bisa mengatakan secara kasat mata, apakah data ini jatuh pada satu orang secara berturut-turut,’’ ujarnya. Oleh karena itu, sambung Syamsul, Komisi yang membidangi masalah pembangunan ini berkepentingan terhadap data RTLH tersebut. ‘’Supaya nanti kita tahu persis apa jawaban mereka,’’ imbuhnya. Contoh yang paling sederhana, katanya, di lingkungan tempat tinggalnya di Kekalik, masih ada rumah yang tidak memiliki fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Politisi Nasdem ini menyayangkan di Mataram yang notabene ibukota provinsi, masih ada RTLH. ‘’Saya sangat kecewa kalau asal-asalan cara kerja di eksekutif ini,’’ kata Sekretaris Fraksi Gerakan Nurani Bangsa DPRD Kota Mataram. Dengan terbentuknya OPD baru, Syamsul berharap penanganan RTLH semakin agresif. Penanganan RTLH ke depan harus ada hasil nyata yang terukur dari berkurangnya RTLH. Syamsul menyampaikan kemungkinan dalam data RTLH yang tercatat 2.000 adalah RTLH yang sudah tertangani tetapi karena tidak terpelihara akhirnya kumuh lagi. Selain itu, bantuan RTLH juga tidak jarang dibarengi pro kontra. Syamsul mengaku menemukan adanya penerima manfaat justru menjual bantuan yang mereka terima. Karena, bantuan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan merenovasi RTLH. ‘’Jadi perbaikan rumah warga hampir 70 persen. Jadi karena anggarannya tidak cukup, ada yang jual kambingnya karena tingginya biaya perbaikan itu,’’ sebutnya. Kondisi ini harus disiasati oleh Pemkot Mataram. Jangan sampai, bantuan itu justru memunculkan masalah lain. (fit)
SUARA MATARAM
Halaman 2
PKL di Pelabuhan Ampenan Masih Membandel Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram merasa gerah dengan membandelnya pedagang di eks Pelabuhan Ampenan. Aparat penegak Perda ini merekomendasikan agar pedagang yang tak mentaati aturan agar izinnya dicabut. “Angkut meja jualannya sudah berapa kali. Tapi masih saja. Mungkin ada tindakan berupa pencabutan izin jualan atau lainnya,” kata Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati dikonfirmasi, Rabu (28/3). Lapak PKL di eks Pelabuhan Ampenan ini, kerap ditertibkan karena tetap berjualan di trotoar. Tapi justru tak memberi efek jera. Bayu mengatakan, regulasi terhadap PKL di areal eks Pelabuhan Ampenan tidak ada. Pemerintah hanya memberikan kebijakan agar mereka berjualan di sana. Artinya, kalau tidak mau diatur, pemerintah berhak melarang mereka berjualan di
sana. “Toh mereka ditata biar pengunjung nyaman dan pembeli banyak. Ini kok mau seenaknya,” jawab Bayu kesal. Dinas Perdagangan termasuk camat dan lurah harus tegas menindak pedagang. Pedagang yang hanya dibolehkan bagi mereka yang mentaati aturan. Faktor pedagang takut kehilangan pelanggan, sehingga tetap nekad berjualan di trotoar, menurut Bayu, bias saja terjadi demikian. Perlu dihargai oleh pedagang bahwa Pemkot sudah melakukan berbagai upaya untuk mengakomodir mereka. Tapi ada saja cara pedagang membuat lokasi itu semrawut. Seharusn-
ya dibuatkan surat penyataan tertulis sebagai bentuk komitmen bersama. “Kalau dilanggar, ya keluarkan dan larang jualan di sana,” timpalnya. Di satu sisi, ia menyarankan PKL di sana juga perlu dibuatkan asosiasi agar tidak sporadik dan semaunya sendiri. Mereka bisa menata diri sendiri sesuai dengan keinginan Pemkot Mataram. Pengunjung di eks Pelabuhan Ampenan, Ira menuturkan bahwa tidak ada perbedaan dari sebelum ditata sampai sekarang. Pedagang tetap berjualan di trotoar dan menghalangi pejalan kaki. “Sama saja ndak ada berubah. Itu pedagang di sana -
(Suara NTB/cem)
DI TROTOAR - Pedagang di eks Pelabuhan Ampenan tetap memilih berjualan di atas trotoar, Rabu (28/3). Sementara, lapak dibangun Pemkot Mataram bekerjasama dengan Dinas Perdagangan NTB, justru tak ditempati. sini,” tuturnya sambil menunjuk lapak pedagang di sebelah barat. Ia memilih berjualan ke eks Pelabuhan Ampenan mencari suasana nyaman dan tenang. Lan-
tas tidak diperlihatkan suasana semrawut seperti ini. Pemerintah diminta bersikap tegas. Bila perlu menyiagakan petugas untuk mengawasi pedagang. (cem)
Satgas Penertiban Anjal Harus Dihidupkan Lagi
(Suara NTB/cem)
JEMBATAN GANTUNG - Beberapa warga memanfaatkan jembatan gantung yang berada di Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang, untuk melintas menuju kampung sebelah, Rabu (28/3). Selain sebagai jembatan alternatif, jembatan gantung yang dihiasi lampu warna-warni di malam hari ini juga dihajatkan untuk kalangan remaja sebagai destinasi wisata untuk sekadar berswafoto.
BPS akan Hitung Pembentukan Modal Tetap Bruto di Mataram Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan perhitungan terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kota Mataram. Kepala BPS Kota Mataram, Isa, SE.MM., Rabu (28/3) menjelaskan, secara teori sistem perekonomian di kota ditentukan dua hal, yakni berapa besar investasi berkembang di wilayah tersebut dan produktivitas tenaga kerja. Kedua hal ini dimiliki cukup bagus oleh Kota Mataram. Karena, faktor produksi mendorong pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari investasi strategis oleh negeri. Isa melihat, dari beberapa tahun terakhir investasi di Mataram bergerak cukup dinamis. Seiring dengan sektor dominan di Mataram khususnya pariwsata, jasa dan perdagangan. “Perkembangan ini secara nyata terlihat dengan hotel kelas bintang sudah terbangun. Dan, sekarang dibangun juga di Rembiga,” kata Kepala BPS saat memberikan sambutan pada penyusunan PMTB, Rabu. Dikatakan, tiap tahun investasi berkembang dinamis. PMTB sesuai skala prioritas nasional diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah. Prioritasnya adalah pengembangan dunia usaha dan pariwisata. Oleh karena itu, program prioritas dibutuhkan data investasi fisik maupun non fisik. PMTB menghitung tidak hanya nvestasi yang masuk, tapi juga investasi keluar. “Investasi dijual berupa barang modal dan sebagainya.
Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito meminta Dinas Sosial mengaktifkan kembali instrumen instrumen seperti Satgas Sosial untuk menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. “Kita minta itu diaktifkan lagi,” kata Sekda, Rabu (28/3). Pemerintah mengharapkan penyakit sosial itu tidak ada di Mataram. Nampaknya kata Sekda, tidak bisa mengklaim begitu saja. Karena, mereka biasanya muncul pada waktu - waktu tertentu terutama menjelang bulan puasa Ramadhan. Ini harus segera diantisipasi oleh Dinas Sosial. “Yang kita harapkan sering dipantau,” ujarnya. Tahun 2015 lalu, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang Disos) mewacanakan Mataram bebas anjal. Wacana ini dengan memaksimalkan kerja - kerja Satgas Sosial. Wacana itu kata Sekda, mestinya ditindaklanjuti. Penangananya pun harus secara masif. Disos perlu menginventarisir apakah anjal, gepeng maupun pengemis murni warga Kota Mataram atau dari luar. Kalau dari luar diminta dikoordinasikan dengan pihak terkait. Bila memungkinkan dikembalikan ke daerah asalnya. Sedangkan,yang berasal dari Kota Mataram dilakukan pembinaan. “Harus dipastikan mana yang dari Kota Mat-
(Suara NTB/dok)
H. Effendi Eko Saswito aram dan luar kota. Yang warga Kota Mataram perlu diberikan pembinaan,” tambah Eko. Tidak saja anjal, gelandangan dan pengemis jadi pekerjaan rumah Dinas Sosial. Pekerja anak yang mangkal di perempatan jalan juga jadi pekerjaan baru. Kota Mataram sedang menyiapkan diri sebagai Kota Layak Anak harus bebas dari pekerja anak. Kecenderungan anjal yang beraktivitas di wilayah Cakranegara merupakan warga Kota Mataram. Hal ini juga diakui Kadis Sosial Baiq Asnayati. Ia mengaku bahwa anjal itu berasal dari Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika. Petugas pernah mengembalikan ke keluarganya. (cem)
Tak Laporkan Harta Kekayaan
Pejabat Terancam Dinonjobkan (Suara NTB/cem)
PEMAPARAN - Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito memberikan pemaparan terkait tingkat investasi di Kota Mataram pada acara Survei Disagregasi Penyusunan Modal Tetap Bruto, Rabu (28/3). Baik investasi digunakan institusi/pemerintah pengusaha maupun BUMN,” kata dia. Survei disagregasi dilaksanakan 1 April - 30 Juni. Tujuannya papar Isa, mendapatkan gambaran mengenai besaran investasi yang ada di Mataram dalam dua tahun. Selanjutnya, memberi pemahaman ke masyarakat bahwa investasi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, data investasi sangat dibutuhkan untuk memformulasikan kebijakan perencanaan nasional, sektoral maupun di daerah. Selain itu, jadi evaluasi dan koreksi rencana kebijakan termasuk anggaran. Artinya, tersedian data PMTB membantu pemerintah mengambil kebijakan iklim in-
vestasi. “Kita memahami modal negara ini dikuasai pelaku ekonomi,” kata Eko. Dua faktor barang modal dan tenaga kerja nantinya terjadi pembentukan investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah. Eko menyebutkan, pertumbuhan investasi di Mataram empat tahun terakhir terus meningkat. Tahun 2015, tingkat investasi 7,99 persen. Naik pada tahun 2016 menjadi 8,06 persen dan tahun 2017 diproyeksikan naik 8,11 persen. Faktor pendorong ekonomi berkualitas tingkat investasi terbentuknya struktur ekonomi dan sumbangan tetap. Besaran PMTB ada dasar harga berlaku 38,69 persen. “PMTB didorong daya tarik destinasi investasi. Posisi Mataram sebagai kawasan strategis nasional dan sebagai kota jasa dan perdagangan,” ujarnya. (cem)
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengejar target pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pejabat di Lingkup Pemkot Mataram hingga 31 Maret mendatang. Pejabat enggan melaporkan kekayaannya terancam dinonjokan. Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Rabu (28/3) menyatakan, sudah ada progres terkait LHKPN pejabat Pemkot Mataram. Dari 1.145 yang wajib mengisi LHKPN ada sekitar 132 pegawai datanya terkirim. Sementara, sisanya masih proses. Dikatakan Evi, mengisi data serta menyiapkan dokumen tidak cukup sehari selesai. Artinya, pegawai harus menscan dokumen berharga miliknya. “Sebenarnya, tidak ada yang sulit. Tapi butuh satu hari mengumpulkan dokumen,” kata dia. Dokumen - dokumen tersebut dibutuhkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi melihat progresifitas harta kekayaan penyelenggara negara. Termasuk Komisi Antirasuah itu melihat buku tabungan tiga bulan terakhir. Dan, itu harus dilampirkan beserta dokumen berharga lainnya. Adapun sertifikat yang digadai di bank menurut Evi, tidak jadi masalah. Karena itu akan dimasukkan jadi piutang. Dijelaskan, pejabat akan melaporkan harta kekayaannya diberikan password dan username. Mereka bisa mengakses sendiri dan melaporkan harta kekayaan secara mandiri. “Mungkin karena banyak sehingga susah mengaksesnya,” imbuhnya. Dia menegaskan, pejabat yang tidak melaporkan kekayaan pribadi miliknya terancam kena sanksi. Berupa penundaan pangkat dan pemotongan gaji serta sanksi paling berat dinonjobkan. Selain itu sambung dia, LHKPN digunakan sebagai syarat promosi jabatan yang lebih tinggi. (cem)
Berhenti Kerja
Perusahaan Retail Modern Diduga Minta Karyawan Tebus Ijazah
(Suara NTB/cem)
H.M. Syaiful Mukmin
Mataram (Suara NTB) Permasalahan tenaga kerja di Kota Mataram kembali terjadi. Kali ini, perusahaan retail modern tidak saja menahan dokumen berharga milik karyawannya. Bagi karyawan yang mengundurkan diri, perusahaan diduga meminta karyawan menebus ijazah mereka. Menaggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Drs. H.M. Syaiful Mukmin akan mengkroscek kebenaran informasi tersebut. Alangkah baiknya menurut dia, pekerja langsung melapor secara tertulis sehingga mudah
ditindaklanjuti. “Kita minta laporan tertulis. Nanti kita lakukan mediasi,” kata Syaiful ditemui Rabu (28/3). Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ada satupun aturan yang membolehkan perusahaan menahan dokumen berharga milik karyawan, apalagi meminta tebusan. Hal ini kata Syaiful, jelas melanggar hak asasi manusia. Perusahaan tidak memberikan ruang bagi tenaga kerja mencari perusahaan dinilai lebih menjanjikan. Namun demikian, Bidang Hubungan Industrial Disnaker
akan mengecek apa persoalan sebenarnya di lapangan. Mediator nantinya mendengarkan keterangan masing - masing pihak baik karyawan maupun perusahaan. “Nanti tergantung permasalahannya apa di perusahaan atau di karyawan. Kita tidak boleh mengatakan boleh atau tidak,” tambahnya. Syaiful memahami bahwa perusahaan memiliki skema kerja dalam perekrutan tenaga kerja maupun pemberian upah. Ketika hal semacam ini terjadi di dalam acuan kontrak kerja seperti apa bunyinya. Karyawan juga harus teliti membaca kontrak kerja se-
belum menandatanganinya. Ditambahkan, laporan - laporan seperti ini jadi masukan pemerintah. Pihaknya secara berkala ada pembinaan ke perusahaan. Tatkala muncul kasus bisa disampaikan ke perusahaan. Di satu sisi disampaikan, tahun ini Disnaker mendapatkan tiga surat dari perusahaan. Perusahaan milik negara itu akan memberhentikan karyawannya karena dinilai melanggar kesepakatan kerja. “Kita terima tembusannya. Tapi kan ada SP 1, SP 2 sampai pemberhentian. Tidak langsung sanksi berat begitu,” demikian katanya. (cem)
(Suara NTB/cem)
LAYANI PEMBELI - Seorang karyawan retail modern di Jalan TGH. Faisal Kecamatan Sandubaya sedang melayani pembeli. Dugaan perusahaan retail modern meminta karyawan menebus ijazah menjadi persoalan serius yang segera diselesaikan oleh Disnaker.
SUARA NTB Kamis, 29 Maret 2018
Antisipasi Politisasi UKM MUSIM politik sedang berlangsung. Persiapan memilih pemimpin di daerah, demikian juga di pusat. Penggalangan massa nampaknya mulai intens, tanpa terkecuali menyasar pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Fenomena itu mulai nampak. Karenanya, para pelaku UKM di provinsi ini disarankan untuk lebih berhati-hati terhadap penggalangan massa berkedok asosiasi usaha yang menyasar pelaku usaha mikro, kecil, maupun menengah. Peringatan ini disampaikan praktisi, sekaligus pemerhati wirausaha, Ir. Bing Gianto. Salah satu contoh kasus ia kemukakan, munculnya asosiasi pengusaha yang menggalang para pelaku UMKM. Ia termasuk salah satu dari pengurus yang direkomendasikan. Pembentukan asosiasi bahkan memberikan iming-iming fasilitasi perdagangan dan kerjasama dengan jaringan di beberapa negara. Bing Gianto menyebut Abu Dhabi, Jerman. “Nampaknya UKM diiming-imingi oleh kepentingan. Kasian UKM kita,” kata Bing Gianto ditemui Suara NTB di Mataram, Rabu (28/3) kemarin. Ada juga asosiasi yang platform kerakyatan. Sayangnya, arah kebijakannya untuk mendukung dan mengembangkan UKM dinilainya tak relevan. Idealnya, asosiasi itu membentuk jaringan usaha, memperkuat pendampingan, serta mengawal intens pelaku usaha di bawahnya. Sehingga kecenderungan yang muncul, pengusaha-pengusaha kecil mulai dilirik. Bing Gianto mengatakan, sebagai praktisi, ia tak menemukan keinginan besar asosiasi dimaksud untuk pengembangan jaringan para pengusaha kecil. Misalnya, harus jelas apa kebutuhan asosiasi, jenis produk yang diminta, mekanisme kerjasama yang akan dibangun antar pengusaha. “Saya tidak melihat itu,” ujarnya. Karena itu, Bing Gianto mengingatkan agar lebih berhati-hati para pelaku UKM. Kepada pemerintah, ia juga mengingatkan untuk memberikan proteksi. “Kasian UKM, jangan dibohongi terus. Sudah ada kesepakatan kerjasama, ujung-ujungnya tidak jadi. Tugas kita bersama untuk saling mengingatkan,” jelas Manajer Pengelola Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur di Mataram ini. Karenanya, ia mengingatkan kembali kepada UKM agar lebih pandai melihat peluang dan kesempatan. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
APCI Dorong Pengembangan Cengkeh di NTB Mataram (Suara NTB) Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) mendorong pemerintah daerah terkait untuk mengembangkan komoditas perkebunan cengkeh. Pasarnya masih cukup potensial. Hal ini disampaikan Ketua APCI, Dr. Ham Dahlan Said di Mataram, Rabu (28/3) kemarin. Secara teori, pengembangan cengkeh dapat dilakukan di daerah dataran tinggi dengan suhu sejuk. Tak jauh beda dengan topografi wilayah untuk pengembangan kakao dan kopi. APCI sejauh ini belum melihat NTB tertarik mengembangkan salah satu komoditas rempah-rempah ini. Meskipun ada, kemungkinannya kecil. “Minta bibitnya di Dinas, minta di Kementerian Pertanian, sudah disiapkan,” sarannya. Harga cengkeh saat ini mencapai Rp 115.000, bertepatan belum masuknya musim panen. Cengkeh ini, menjadi kebutuhan utama bagi produksi rokok dalam negeri. Dalam setahun, pabrik rokok membutuhkan bahan baku cengkeh sampai 125.000 ton. Kebutuhan ini dipasok oleh petani cengkeh dari dalam negeri. Beberapa daerah yang menjadi pemasok utama adalah Sulawesi Utara,
Sulawesi Selatan dan Maluku. Karena itu, bagi daerah yang memiliki potensi mengembangkannya. APCI menyarankannya. “Tinggalditanamdisela-sela,bisatumpang sari,” demikian Dr. Ham Dahlan. Tidak saja mendorong untuk mengembangkannya, APCI juga mendorong pegiat rempah-rempah di NTB untuk membentuk asosiasinya. Hal ini maksudnya untuk mempermudah komunikasi antar asosiasi di pusat dan daerah, serta mempermudah komunikasi dengan pemerintah daerah. Sekjen APCI, IK Budhyman M menambahkan, ada 300 miliar batang rokok yang diproduksi oleh pabrik setiap tahunnya. Untuk kebutuhan produksi rokok ini,
90 persen bahan baku tambahannya adalah cengkeh. Karena itu, pasar tak menjadi persoalan. Meskipun begitu, APCI mendorong pemerintah untuk melakukan penelitian pemanfaatan cengkeh, di luar untuk kebutuhan rokok. Yang paling memungkinkan, cengkeh atau rempah-rempah dapat dijadikan bahan baku pengawet. “Mie instan itu menggunakan pengawet kimia. Kalau pemerintah bisa melakukan penelitian, pengawet ini dapat menggunakan rempah-rempah. Demikian juga kosmetik dan obat-obatan,” kata Budhyman memaparkan manfaat cengkeh. Terpisah, Kepala Bidang Perke-
Tangani Jalan Strategis Pariwisata
Pusat Siap Gelontorkan Rp 90 Miliar untuk Loteng Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat bakal menggelontorkan dana tidak kurang dari Rp 90 miliar untuk Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Berupa dana hibah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Guna membangun dan memperbaiki ruas-ruas jalan strategis kabupaten serta jalan pariwisata yang ada di daerah ini. Namun demikian, gelontoran dana tersebut tidak akan dilakukan tahun ini langsung, melainkan di tahun 2019 mendatang. “Tapi untuk tahap persiapan pengerjaan ruas-ruas jalan tersebut tahun ini sudah dimulai. Diawali dengan penyiapan tenaga teknisnya terlebih dahulu,” ungkap Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Rabu (28/3) kemarin. Tenaga teknis itulah yang nantinya akan mengawal proses pelaksanaan pengerjaan ruas jalan strategis kabupaten dan jalan pariwisata tersebut. Yang nantinya akan berkolaborasi dengan tim dari Australia. Diharapkan, dengan keterlibatan manajemen dari pemerintah Australia tersebut, kualitas pengerjaan proyek pembangunan ruas jalan strategis tersebut bisa benar-benar maksimal. “Pemerintah pusat menggandeng manajemen dari pemerintah Australia dalam program ini, karena ingin kualitas pelaksanan proyek tersebut benarbenar optimal seperti yang diharapkan,” timpalnya. Beberapa ruas jalan yang akan ditangani dalam program kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia terse-
(Suara NTB/dok)
Kontinuitas Jadi Kendala Penyerapan Produk Lokal
RABU, 28/03/2018
bunan pada Dinas Pertanian dan PerkebunanProvinsiNTB,IGusti Lanang Natha menyebut, dalam tiga tahun terakhir, pengembangan cengkeh di NTB dialihkan ke cokelat. Ada semangat petani untuk mengembangkan cengkeh, di Lombok Utara, Lombok Timur dan Bima. Sayangnya karena serangan penyakit, semangat petani menjadi kendor. “Lahan cengkeh kita tak sampai ratusan hektar. Sebetulnya petani bisamengembangkannya. Cuma, dukungan untuk itu dialihkan ke cokelat dulu,” demikian Ham Dahlan Said Natha. (bul) (Suara NTB/bul)
Bing Gianto
Mataram (Suara NTB) Perhotelan dianjurkan untuk menggunakan produk lokal. Sehingga perajin lokal bisa mendapatkan keuntungan dari keberadaan hotelhotel tersebut. Namun terdapat beberapa kendala yang membuat hotel belum maksimal dalam menyerap produk kerajinan lokal. Salah satunya soal keberlanjutan pesanan produk yang terkadang tidak dapat dipenuhi. “Persoalannya bukan hanya pada kualitas saja, tapi juga pada kontinuitas atau keberlanjutan pesanan. (Suara NTB/dok) Kadang produsen tidak bisa Ernanda Agung selalu memenuhi itu,” kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram Ernanda Agung, di Mataram, Rabu (28/3). Ia mengatakan asosiasi tetap memberikan saran kepada anggota untuk lebih mengutamakan produk lokal. Namun pihaknya tidak bisa memaksa. Sebab itu berkaitan dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing hotel. “Kalau yang sekarang ini masih tetap gunakan lokal itu pada sayuran dan buah. Kalau kerajinan memang belum semua hotel, tetapi banyak juga hotel yang gunakan,” ujarnya. Persoalan produk lokal tidak hanya pada keberlanjutan pesanan dan kualitas. Ada pula persoalan sistem pembayaran yang kadang tidak dapat disepakati. Misalnya, pihak hotel menghendaki pembayaran selama 30 hari kerja. Sedangkan produsen menginginkan pembayaran secara langsung saat barang diambil. “Ini juga yang menjadi persoalan penting. Kita tidak bisa paksa produsen untuk berikan kita produknya sementara mereka menghendaki pembayaran tunai dan secara langsung pada saat itu juga. Ini mungkin disebabkan karena modal yang terbatas,” ujarnya. Ia berharap Pemda bisa mengambil inisiatif untuk mengatasi persoalan ini. Paling tidak dengan memberikan modal kepada para perajin. Sehingga mereka bisa terus berproduksi dalam jumlah banyak. “Ini yang saya rasa harus diperhatikan Pemda. Bagaimana caranya agar pengerajin bisa terus melakukan produksi dan bagaimana caranya agar mereka bisa punya modal yang cukup,” harapnya. Ia berharap ke depan perhotelan di Kota Mataram bisa sepenuhnya menyerap produk lokal. Sehingga para perajin yang notabene orang lokal bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ini juga berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan warga dalam bidang pariwisata. (lin)
Halaman 3
but diantaranya, ruas jalan Mujur – Awang, Tanak Awu – Mawun serta raus jalan dari Lombok International Airport (LIA) Tanak Awu – Kuta. Termasuk ruas jalan Penujak – Mangkung. “Kenapa ruas-ruas jalan tersebut yang dipilih. Karena selain merupakan ruas jalan strategis kabupaten, juga merupakan ruas jalan yang menghubungkan objek wisata yang ada di Loteng. Terutama di wilayah Loteng bagian selatan,” terangnya. Bahkan untuk ruas jalan LIA – Kuta, Pemkab Loteng sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembebasan lahan. Guna mendukung rencana pembangunan ruas jalan yang akan menghubungkan bandara dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika nantinya. “Tahun ini kita persiapan sumber daya manusia (SDM) pendukung dan beberapa pendukung lainnya. Sehingga tahun depan, pembangunan jalan sudah tinggal dilaksanakan,” timpal Nursiah. Nursiah menjelaskan, kelas jalan yang akan dibangun tersebut jelas berbeda. Karena itu merupakan program pemerintah pusat. Dimana selain jalan, juga akan dibangun saluran drainase. Sehingga daya tahan jalan tersebut bisa lebih lama lagi. Dengan begitu, manfaatnya juga bisa lebih lama pula dirasakan oleh masyarakat di daerah ini. Dan yang paling penting dengan keberadaan ruas jalan tersebut bisa mendorong kemajuan pariwisata di daerah ini. Yang pada akhirnya bisa mendongkrak taraf ekonomi masyarakat di daerah ini. (kir)
Harga Tembakau akan Diatur HPP (Suara NTB/bul)
PENGISIAN BBM - Pengisian BBM di salah satu SPBU di Kota Mataram.
Kenaikan Harga Pertalite Belum Pengaruhi Konsumsi Premium Mataram (Suara NTB) Konsumen bergeming, meski dalam rentang waktu tidak terlalu lama, PT Pertamina menaikkan harga jual bahan bakar. Misalnya untuk Per-
talite dan solar non-subsidi naik masing-masing Rp 200 per liter. Tidak ada pola perubahan konsumsi, apalagi reaksi dari konsumen untuk eksodus kembali menggunakan bahan bakar minyak subsidi, jenis premium. Reggi Senjang Pramagarjita, Sales Representative Pertamina Depo Ampenan, Rabu (28/3) kemarin menegaskan, konsumsi BBM jenis premium belum terjadi perubahan yang signifikan. “Rp 200 perak nampaknya tak terlalu dipertimbangkan oleh masyarakat,” demikian Reggi. Yang ada justru konsumen Pertamax yang berkurang, dan lebih memilih menggunakan pertalite. Premium, sejauh ini tetap stabil konsumsinya. Lantas kenapa di SPBU seringkali premium cepat kehabisan stok? Reggi juga mengatakan, jika melihat NTB dari proporsinya. Pengguna premium berdasarkan catatan penjualan terakhir masih mendominasi sampai 67 persen dari total penjualan bahan bakar di NTB. Sisa dari 67 persen itulah, konsumen memilih pertamax dan pertalite. “Rata-rata penjualan 200 kiloliter perhari, konsumsi masih di dominasi premium,” jelasnya.
Pemerintah terus secara diam-diam menarik subsidi dari pasar. Salah satunya subsidi BBM. Sehingga kuota BBM subsidi yang dikirim ke daerah mengalami penurunan. Persoalannya bukan itu kata Reggi. Saat ini SPBU-SPBU yang beroperasi di NTB terus memperbaharui fasilitas layanan penjualannya. Tidak saja terbatas pada sarana dan prasarana pendukung untuk penjualan premium dan solar. Sarana prasarana pendukung untuk penjualan BBM non subsidi jenis pertalite dan pertamax makin banyak SPBU yang memenuhinya. Artinya, setiap SPBU memberikan fasilitas pilihan yang beragam terhadap produk BBM yang dapat digunakan. “Disini tidak termasuk wilayah Jawa, Madura dan Bali. Jadi stok premiumnya harus tetap ada di SPBU. Kalaupun cepat habis, harusnya terjadi penumpukan. Tapi kita lihat kondisi lapangan tidak ada persoalan,” imbuhnya. “Untuk premium ini sehari bisa mencapai 600 ton konsumsi masyarakat. Kita lihat memang tidak ada masalah di lapangan, situasinya masih kondusif,” demikian Reggi. (bul)
Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah dan stakeholders sedang memperjuangkan agar pembelian tembakau menggunakan standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Ini menjadi jalan tengah bagi petani dan perusahaan. Kita ketahui bahwa persoalan harga pembelian tembakau oleh perusahaan ini kerap kali menjadi keberatan petani. Alasannya, harga pembelian di gundang dilakukan sepihak oleh perusahaan mitra. Meskipun sebelumnya ada kesepakatan antara petani, asosiasi dan perusahaan mitra mengenai harga pembelian. “Kita sedang koordinasi dengan mitra untuk mengembangkan HPP,” kata I Gusti Lanang Natha, Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi NTB. Harga pembelian tembakau Virginia Lombok pada musim tanam 2017 lalu, menurutnya lumayan menggembirakan bagi petani. Kisarannya, harga tertinggi mencapai Rp 46.000/Kg, untuk tembakau kualitas paling tinggi. Meski ada rencana penggunaan harga acuan pemerintah untuk komoditas emas hijau ini, Natha belum dapat memastikannya apakah memungkinkan akan diterapkan tahun ini. Tembakau menjadi komoditas primadona yang dikembangkan di NTB. Tentu karena kebermanfaatannya menyerap ratusan ribu pekerja setiap musim tanam. Luas Pulau Lombok mencapai 4.738,70 Km persegi, atau 23,5 persen dari luas NTB yang mencapai 20.153,15 Km persegi. Tembakau, kata Natha, menjadi unggulan di NTB karena keunggulan komparatif, sumber pendapatan masyarakat, menyerap
tenaga kerja dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Lombok menjadi daerah penghasil tembakau virginia terbaik di Indonesia. Demikian juga tembakau rakyatnya (rajangan). Potensi areal tanam tembakau Virginia di NTB mencapai 42.302,85 hektar, ditambah potensi areal tanam tembakau rakyat seluas 16.753 hektar. Dengan luas potensial areal tanam tersebt, setiap tahunnya hanya mampu dimanfaatkan hingga 16.000 hektar rata-rata, atau dengan produksi mencapai lebih dari 30.000 ton setahun. Selain wacana HPP, Dinas Pertanian dan Perkebunan terus memperkuat kerjasama antara petani dengan perusahaan, untuk melakukan kemitraan. Pada 2017 lalu, 13 perusahaan yang melakukan pembelian di NTB. Masing-masing, PT. Bentoel Prima, PT. Djarum, PT. Sadhana Arifnusa, CV. Trisno Adi, PT. IDS, UD. Nyoto Permadi, UD. Supianto, UD. Jawara, UD. RMB, PT. Aliansi, UD. Bint a n g M a s , U D . Iswanto dan PR. Sukun. (bul)
Gusti Lanang Natha (Suara NTB/bul)
SUARA NTB Kamis, 29 Maret 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Kalah Gugatan di PN Bandung
Aman dari Praktik ’’Skimming’’ PIMPINAN BRI Cabang Selong Tasurun memastikan transaksi di mesin-mesin ATM yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) aman dari praktik skimming. Kejahatan perbankan itu sejauh ini belum pernah ada laporan terjadi di seluruh unit mesin ATM BRI se Kabupaten Lotim. Menjawab Suara NTB, Rabu (28/3), Tasurun, menegaskan, pihaknya tetap patroli setiap hari. Dikunjungi secara rutin mesin-mesin ATM BRI. Diharapkan juga, para nasabah BRI ini (Suara NTB/rus) tetap berhati-hati dan waspada. Tasurun “Semoga kita semua terhindar dari kejahatan orang lain,” ucapnya. Tetap menjaga kerahasiaan tetap disarankan kepada para nasabah. Pada Sabtu dan Minggu kemarin, tuturnya BRI Cabang Selong ini melakukan penggantian kartu ATM suspect terhadap 78 nasabahnya. Memang tidak sebanyak di Kota Mataram yang sampai 9.900 orang. “Kita terus mengimbau nasabah agar berhatihati dan mengganti PIN secara berkala,” ucapnya. Saat ini, jumlah nasabah penabung di BRI Cabang Selong ini mencapai 397 ribu orang dengan nilai uang mencapai Rp 1 triliun. Sedangkan nasabah peminjam jumlahnya lebih sedikit, yakni hanya 33 ribu orang akan tetapi BRI mengeluarkan jauh lebih besar dari yang ditabung, yakni sebesar Rp 1,3 triliun. Lebih jauh soal ATM, kata Tasurun sebenarnya sistem pengamanan saat ini sangat secure (aman) baik off site maupun on site . Hanya saja, masih saja ada celah yang dimanfaatkan oleh hacker. Perbankan ke depan ada kemungkinan akan meninggalkan teknologi kartu ATM yang dianggap kurang efisien. Karenanya saat ini kegiatan-kegiatan transaksi perbankan, seperti pembayaran sudah mulai menggunakan non tunai, seperti QR, atau ATM Tanpa kartu. ATM tanpa kartu ini adalah sebuah sistem yang diyakini jauh lebih aman. “Jadi kalau ambil pakai aplikasi nanti. Ada yang mau transaksi tinggal menggunakan angka sandi (token). Nasabah kemudian tinggal datang dan masuk ke mesin ambil uang dengan token tab. Seperti kalau ngirim uang lewat nomor HP,” demikian Tasurun. (rus)
Warga Sokong Tuntut Pemda Cabut Pengajuan Banding Tanjung (Suara NTB) Usai menyegel Kantor Desa Sokong, puluhan massa pendukung kepala desa terpilih, Marianto, menggelar hearing di Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (28/3). Dalam pertemuan yang diterima Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., itu, warga mendesak agar Pemda KLU mencabut pengajuan banding atas putusan PTUN yang mengabulkan gugatan PSU Pilkades Sokong oleh kubu Marianto sebelumnya. “Kami datang ke sini ingin menegaskan mau dibawa ke mana Desa Sokong ini yang digantung sampai berbulan-bulan,” ungkap Samsuri. Sementara Kades Terpilih Marianto, yang hadir pada hearing tersebut menegaskan, kedatangannya ke kantor bupati KLU untuk menanyakan komitmen pemda dalam menyelasaikan kisruh pilkades Sokong. “Saya minta tolong, bagaimana kita menghargai proses demokrasi. Saya sudah kehabisan energi, anak saya sakit, rumah sudah saya jual untuk menggugat pemerintah daerah ke pengadilan. Tapi toh tidak dihargai juga,” kata Marianto di depan Wabup dan Sekda. Marianto sebagaimana diketahui, telah memenangkan gugatan pada objek perkara perintah Bupati Lombok Utara dengan nomor surat 141/253/KLU/017 tanggal 4 November 2017 perihal Pemilihan Suara Ulang (PSU). Di mana pada PSU itu, kemenangan Marianto dianulir dengan dasar keluarnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Madrasah Tsanawiyah oleh Kemenag Lombok Utara. Dalam putusan PTUN Mataram tanggal 13 Maret lalu, gugatan Marianto dikabulkan. PTUN pun memerintahkan agar bupati melantik yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Sokong. “Kita bersama warga ke sini meminta kepada pemda untuk mencabut banding di PTUN,” imbuhnya menyikapi langkah banding putusan PTUN. Menanggapi permintaan warga Sokong dan calon kades terpilih, Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH., mengatakan, permintaan pencabutan banding yang dilakukan Pemda KLU akan dipertimbangkan. Tentunya dengan melalui proses konsultasi lebih dulu dengan beberapa pejabat terkait yang membidangi hukum dan pemerintahan di lingkup Pemkab Lombok Utara. “Persoalannya bisakah banding itu kita cabut? Tentu saya juga harus berkonsultasi dengan pejabat-pejabat yang membidangi. Ternyata dalam proses peradilan itu, sesuai pasal 129 UU No 5 tahun 1985 tentang PTUN, dibolehkan untuk dicabut. Ini menjadi pertimbangan kita, dan hasil dengar pendapat dengan pejabat yang membidangi hukum akan disampaikan ke warga Sokong,” ungkap Sarifudin. Dikatakannya, sebagai bagian dari pemerintah daerah dirinya juga tidak tidak ingin Lombok Utara terus dibumbui oleh berita-berita yang selalu buruk, baik di media sosial, media cetak, maupun media elektronik. Namun demikian, mengacu pada proses yang dilakukan Pemda pada proses Pilkades Sokong, maka pelaksanaannya telah berdasarkan aturan. Tahapan demi tahapan administrasi telah melalui mekanisme. Hal yang sama juga terkait proses hukum pidana dan perdata dan peradilan tata usaha negara yang bersifat administratif. Pemerintah Lombok Utara, kata dia, telah mengambil langkah untuk membuat satu keputusan. Di mana bupati melalui suratnya menganggap syarat administrasi oleh calon kades Marianto tidak memenuhi syarat, yang mana proses administrasi oleh panitia Pilkades dianggap cacat hukum. Akan tetapi, anggapan bupati itu telah dianulir setelah gugatan Marianto dikabulkan oleh PTUN. Sarifudin dalam proses ini tidak memvonis bahwa dalam penyelesaian tata administrasi dan pemerintahan menyangkut sengketa pilkades di KLU lemah. Tetapi seharusnya, dalam proses penyelesaian yang sudah berjalan sebisa mungkin tidak menjurus ke penyelesaian di peradilan tetapi melalui musyawarah dan mufakat. (ari)
Pemkab Lotim Tetap Optimis Kembalikan Uang Muka Selong (Suara NTB) Setelah kalah dalam gugatan perdata sidang gugatan pengembalian uang muka proyek pengerukan kolam labuh dermaga Labuhan Haji sebesar Rp7,62 miliar tidak membuat Pemkab Lombok Timur (Lotim) menyerah. Pasalnya, Pemkab Lotim mengambil langkah banding dan optimis dapat mengembalikan uang muka yang sebelumnya sudah diberikan kepada pihak kontraktor melalui salah satu bank di Bandung. Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik menegaskan, Pemkab Lotim tetap berikhtiar dengan kajian-kajian hukum yang jelas. Penolakan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama, menurutnya, belum masuk pada substansi isi perkara baru pada masalah bahwa PPK dianggap oleh majelis hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan. Selain itu majelis hakim beranggapan yang harus melakukan gugatan adalah bupati. Akan tetapi dari kajian hukum yang dilakukan oleh tim
hukum Pemkab Lotim, bahwa PPK memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan, karena sudah diberikan tugas tanggung jawab dan kewenangan sebagai PPK oleh bupati. Dan itu jelas berdasarkan keputusan bupati sehingga Pemkab Lotim kemudian melakukan banding. “Yang namanya ikhtiar dalam ajaran Islam kita diminta untuk optimis, sikap pesimis dengan hanya bicara tanpa ikhtiar dan kajian hukum yang baik adalah sikap yang harus ditinggalkan,”paparnya,
Selasa (28/3). Ahsanul Khalik menerangkan, harus diingat bahwa Pemkab Lotim oleh pengadilan masih diberikan ruang yang sangat terbuka agar bupati yang mengajukan gugatan, akan tetapi pandangan hukum tim hukum Pemkab memberikan nasihat hukum bahwa PPK memiliki kewenangan juga mengajukan gugatan maka dari itulah dilakukan banding. “Jadi semua pihak kita minta untuk optimis dan memberikan support,” harapnya. Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Lotim H. L. Hasan Rah-
Timur (Lotim), Rabu (28/3). Pada kesempatan ini, L. Dirjaharta mengingatkan untuk menjaga netralitas dan solidaritas. Apalagi di setiap TPS akan ditugaskan dua orang Linmas untuk memantau perjalanan pemilihan, selain menjaga keamanan, juga memastikan masyarakat yang datang ke TPS benar-benar mempunyai hak pilih dan memiliki surat panggilan. “Mari bersama-sama untuk menyukseskan Pemilukada yang damai dan lancar, jangan sampai adanya perpecahan dan sedapat mungkin memperkecil konflik-konflik yang terjadi. Tugas utama kita
(Suara NTB/dok)
H. Ahsanul Khalik Rahman menegaskan tidak mungkin kontraktor yang disalahkan. Melainkan Pemkab Lotim yang harus menilai diri sendiri di dalam menangani proyek tersebut. (yon)
Kasus Laka Lantas Diklaim Menurun
(Suara NTB/ari)
SENTRA KERAJINAN - Inilah gedung sentra kerajinan yang berada di Kompleks Pelabuhan Teluk Nara yang akan diresmikan, Kamis (29/3) ini.
Sentra Kerajinan Diresmikan
Jembatan Menuju Pasar Pariwisata dan Pasar Dunia Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara akan meresmikan sentra kerajinan, Kamis (29/3). Keberadaan pasar di Terminal Teluk Nara, kecamatan Pemenang ini diharapkan mampu mendongkrak branding sejumlah komoditas KLU untuk diterima pasar mancanegara maupun pasar pariwisata. Launching Sentra Kerajinan ini menggandeng kerjasama antara lembaga. Di antaranya Dekranasda KLU, Dekranasda Provinsi NTB, lintas instansi teknis, hingga pengusaha. Ketua Dekranasda Kabupaten Lombok Utara, Hj. Rohani Najmul Akhyar, S.Pd.I., Rabu (28/3) memastikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, didampingi pejabat Diskoperindag NTB, tokoh perempuan KLU dan para pelaku UMKM akan hadir. Di gedung sentra kerajinan ini nantinya akan dipasarkan berbagai jenis produk kerajinan. Rinciannya 80 persen produk lokal KLU, 10 persen produk Sasambo NTB, dan 10 persen produk Nusantara dari berbagai daerah di Indonesia. Adapun jenis kerajinan yang dipasarkan lebih menitikberatkan pada komoditas oleh-oleh, dan sebagiannya menyediakan kebutuhan sehari-hari para pengujung objek wisata. “Harapannya pemanfaatan sentra kerajinan bisa memajukan UKM Lombok Utara, dan lebih besar lagi untuk negara, karena wisatawan dari berbagai macam negara datang ke KLU. Sentra ini bisa menjadi jendela mempromosikan Lombok Utara, sehingga kita berharap ini go internasional,” ungkap Rohani. Sentra Kerajinan di Terminal Teluk Nara ini sendiri didesain 2 lantai. Untuk tahap awal, Pemkab akan memanfaatkan satu lantai, setelah berkembang akan ditingkatkan pemanfaa-
tan di lantai berikutnya. Dari sejumlah kerajinan, makanan olahan yang disediakan, nantinya akan dikemas atau ditawarkan dengan harga berbeda antara pengunjung domestik dan mancanegara. Rohani menjelaskan, produkproduk KLU yang dipasarkan di Sentra Kerajinan ini sudah terseleksi, mulai dari labelnya, kemasan, masa kedaluwarsa, maupun dari segi cita rasa pada olahan makanan. Bagi produk UMKM yang belum memnuhi syarat masuk ke sentra ini, Pemda masih memberi pendampingan hingga produknya benar-benar bisa diterima pasar. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Lombok Utara, Fahri, S.Pd., menguatkan launching Sentra Kerajinan pada Kamis pagi ini, memberi peluang pasar bagi pelaku UMKM di daerah. Barang hasil produksi UMKM akan dipajang dan ditawarkan kepada pengunjung. “Kita bekerjasama dengan Dekranasda Lombok Utara dengan harapan bisa memaksimalkan penggunaan gedung dan kegiatan yang lebih produktif. Kita juga bersinergi dengan dengan SKPD lain, seperti Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Lombok Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Utara, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Utara, serta pemerintah desa Malaka,” kata Fahri. Disperindag sebagai panitia, akan menghadirkan sekitar 500 tamu undangan dari lintas instansi, Dekranasda, Pemprov NTB serta pelaku usaha, termasuk agen perjalanan. Sentra ini nantinya akan dikelola penuh oleh Dekranasda KLU ini akan tetap dipantau oleh Pemda dalam rangka pendampingan dan dukungan. Evaluasi ter-
hadap pemanfaatannya juga tetap dilakukan guna mengoptimalkan promosi dan transaksi komoditas. “Sejauhmana perkembangan pemanfataan gedung sentra kerajinan akan kita lihat, ramai atau tidak tamu yang berbelanja. Jika hasil perkembangan sudah bagus, baru selanjutnya dibahas lanjutan untuk penarikan retribusi (oleh Bappenda),” papar Fahri. Terpisah, Kepala Dishublutkan Lombok Utara, Agus Tisno, S.Sos., mengutarakan optimalisasi pemanfaatan gedung Sentra Kerajinan sudah dibahas dengan lintas SKPD. Gedung yang berada satu kompleks dengan Terminal Pelabuhan Teluk Nara itu, akan dikawal oleh Dishub. Petugas LLAJ akan dimaksimalkan untuk mengatur lalu lintas kendaraan travel yang mengangkut pengunjung. Jika selama ini bus-bus pariwisata terkesan masih belum bersedia parkir di areal Terminal, maka ke depan akan diwajibkan seluruh kendaraan pengunjung mengisi ruang parkir yang disiapkan. “Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh para agen travel supaya masuk ke dalam areal parkir yang ada di terminal itu. Pengunjung agar diarahkan untuk sekadar melihat-lihat hasil kerajinan,” sebutnya. Kepala Disbudpar, H. Muhammad, S.Pd., menambahkan Dispar akan memerankan tupoksinya dalam mendukung sentra kerajinan. Untuk mendukung minat berbelanja masyarakat, Dinas akan menyiapkan kesenian tradisional sebagai sarana hiburan bagi para tamu objek wisata. “Ini akan menjadi nilai tambah untuk pembelian pusat oleh-oleh, karena suvenir di Lombok Utara masih kurang. Sementara para pengunjung yang menyeberang ke tiga gili lewat Teluk Nara cukup banyak,” ujarnya optimis. (ari)
Wujudkan Pilkada Damai, Satpol PP Lotim Diminta Tetap Bersikap Netral Selong (Suara NTB) Memasuki pelaksanaan pilkada di NTB 2018, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan serta mewujudkan pesta demokrasi, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati yang damai, seluruh personel Satpol PP diminta tetap bersikap netral. Demikian disampaikan Kasat Pol PP NTB, Drs. H. L.Dirjaharta, MSi, saat apel Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2018 yang berlangsung di halaman Kantor Pol PP Lombok
man mengaku pesimis jika Pemkab Lotim berhasil mengembalikan uang muka yang sudah diberikan terhadap pihak kontraktor pengerukan kolam labuh dermaga Labuhan Haji. Hal tersebut menyusul setelah dalam sidang gugatan perdata yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung tidak menerima gugatan Pemkab Lotim terhadap pihak kontraktor yakni PT. Guna Karya Nusantara (GKN). Menurutnya, di dalam penanganan suatu proyek, masingmasing organisasi perangkat daerah (OPD) harus paham tentang mekanisme keuangan dan mekanisme lainnya yang apabila suatu proyek itu dilaksanakan membuat suatu ketergantungan, maka sebaiknya tidak dilaksanakan. Terkait pengembalian uang muka pengerukan kolam labuh Labuhan Haji, Hasan
adalah menciptakan suasana demokrasi yang aman, tentram dan damai, tetap menjaga kekompakkan dan jaga kesehatan,” ungkapnya. Pada kesempatan itu dibacakan pula pernyataan sikap yang diantaranya berisi mengutuk penyebaran berita bohong (hoaks), menolak ujaran kebencian dan politisasi SARA serta mengimbau masyarakat untuk menjaga toleransi dan kebersamaan. Hadir dalam apel tersebut Kasat Pol PP Lotim, Zaenal Abidin, pejabat Pol PP provinsi dan kabupaten serta beberapa pihak terkait lainnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
APEL - Apel Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2018 yang berlangsung di halaman Kantor Pol PP Lombok Timur (Lotim), Rabu (28/3).
Selong (Suara NTB) Operasi keselamatan gatarin 2018 yang digelar secara serentak se-Indonesia resmi berakhir tanggal 25 Maret lalu. Dalam pelaksanaannya yang digelar selama 21 hari itu, kasus laka lantas di Lotim diklaim mengalami penurunan, meski tidak terlalu signifikan. Menurut Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. I Made Hendra Agustina, SH, SIK, selama 21 hari dilaksanakannya operasi kepolisian terpusat keselamatan gatarin 2018. Hasil penindakan berupa tindak pelanggaran (tilang) sebanyak 406 kasus dengan teguran sekitar 3.481 kasus. Untuk itu diambil kesimpulan perbandingan dengan laka lantas yang terjadi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya minim untuk tilang, karena sebelum pelaksanaan operasi terlebih dahulu dilakukan imbauan, terlebih pada saat dilakukan operasi yang dikedepankan upaya preemtif dan preventif atau pencegahan. Untuk itu, kesadaran masyarakat selama pelaksanaan operasi cukup bagus dilihat dari minimnya penindakan atau tilang yang diberikan. Selain itu, dalam pelaksanaan operasi keselamatan ini penindakan berupa tilang diberi-
(Suara NTB/yon)
I Made Hendra Agustina kan terhadap tingkat fatalitas laka tinggi seperti tidak menggunakan helm maupun penggunaan roda empat bak terbuka untuk mengangkut penumpang. Adapun untuk pencegahan berupa Dikmas dan preventif sekitar 2.664 untuk penyebaran leaflet maupun sticker. Sedangkan untuk police go to school sebanyak 25 kali. Sementara untuk kampanye kegiatan sebanyak 769 kegiatan. Termasuk untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berkendara, dilakukannya aneka atraksi menggunakan gendang beleq maupun dari anggota laka lantas menggunakan pakaian adat. (yon)
(Suara NTB/yon)
PARKIR - Parkir pengunjung di RSUD R. Soedjono Selong. Pihak rumah sakit meminta supaya parkir dikelola sendiri.
Lahan Parkir RSUD Harus Dikelola Pihak Rumah Sakit Selong (Suara NTB) Pengelolan lahan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong diminta supaya bisa dikelola pihak rumah sakit. Atas kondisi ini, RSUD Selong mengusulkan dilakukan diskusi ulang untuk pengelolaan parkir. Direktur RSUD R. Soedjono Selong, dr. Karsito, menegaskan jika sejauh ini parkir yang terdapat di RSUD Selong murni ditangani Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim yang kemudian pengelolaannya dipihakketigakan. Pihak rumah sakit, katanya, tidak tahu menahu tata cara pengaturan parkir itu di RSUD R. Soedjono Selong. Maka dari itu, Karsito mengusulkan dilakukan diskusi ulang untuk pengelolaan parkir tersebut. Menurut pandangannya, alangkah baiknya jika parkir yang terdapat di suatu rumah sakit itu dikelola langsung pihak rumah sakit itu sendiri seperti yang dilakukan sejumlah rumah sakit lainnya yang ada di NTB maupun di daerah lain. Dipihakketigakannya pengelolaan parkir di RSUD R.Soedjono Selong merupakan langkah yang cukup bagus. Akan tetapi jika suatu rumah sakit mampu mengelolanya sendiri, maka itu merupakan suatu langkah yang lebih bagus. Pihak RSUD Selong mengaku siap jika pengelolaan dikelola sendiri, bahkan jika dikelola oleh pihak rumah sakit, maka dapat dilakukan penataan kembali untuk lingkungannya menjadi lebih
baik. Diatur kembali agar tempat parkir itu menjadi lebih rapi. “Namun sementara ini kita belum berpikir ke sana, karena bukan kita yang ngurus. Jika kita diberikan untuk mengelola sendiri, maka lebih baik juga,” ujarnya. Namun, jika dikelola oleh rumah sakit yang merupakan BLUD, artinya uang itu masuk ke BLUD bukan masuk ke Pemda. Dana yang masuk ke BLUD juga digunakan untuk kepentingan rumah sakit di dalam melakukan pengembangan dan lain sebagainya. “Saat ini sudah dikomunikasi ke Pemda, sehingga pihak rumah sakit masih menunggu,”ujarnya. Terpisah, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Idham mengaku tidak ada masalah apabila parkir di RSUD Selong dikelola langsung pihak rumah sakit. Sementara Dishub, katanya, bekerja sesuai dengan aturan perundang-udangan maupun perda yang sudah ditetapkan bahwa parkir di RSUD Selong dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan. Terkait dengan menunggaknya pembayaran retribusi parkir oleh pihak ketiga, Idham mengungkapkan jika pihaknya sudah melayangkan surat peringatan kepada pihak ketiga supaya melakukan pembayaran. Pasalnya, saat ini pihak ketiga menunggak pembayaran retribusi parkir selama tiga bulan. “Belum ada jawaban dari pihak ketiga. Dia nunggak tiga bulan, untuk satu bulan ia harus membayar ke daerah Rp30 juta,” jelasnya. (yon)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 29 Maret 2018
Halaman 5
Evaluasi LKPJ Bupati, Pansus Sarankan OPD Tingkatkan Sinergi dan Koordinasi Laksanakan Program Giri Menang (Suara NTB) Pansus DPRD Lombok Barat (Lobar) mengevaluasi capaian LKPJ Bupati tahun 2017 sebelum nantinya disahkan menjadi perda. Sebelum memanggil para OPD terkait untuk dimintai penjelasan terkait capaian LKPJ, pansus melakukan kunjungan kerja ke luar daerah untuk mengkomparasi LKPJ tersebut. Alhasil ditemukan beberapa persoalan, terutama menyangkut program kemiskinan yang belum maksimal dilaksanakan, sehingga penurunan kemiskinan pun melambat. Demikian ditegaskan Ketua Pansus Raperda LKPJ Bupati tahun 2017 Indra Jaya Usman pada saat rapat dengar pendapat dengan OPD Teknis di ruang sidang DPRD Lobar, Rabu (28/3). Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua Pansus Andi Irawan dan anggota pansus lainnya. Dari kalangan eksekutif hadir Kepala Dinas Sosial
Hj. Made Ambarwati, Kepala Bapenda Hj. Lale Prayatni, Kepala Dinas PU dan Sekretaris Bappeda Sri Muryaningsih serta Kepala BPS Lobar. Indra Jaya Usman menyebut, banyak APBD yang diarahkan untuk penurunan kemiskinan, namun daya ungkit nya kecil. “Karena itu semua OPD perlu dikoordinasikan dan disinergikan untuk melaksanakan program, tidak sebatas satu dua OPD, namun semua OPD disini,” tegas Indra. Menurutnya, perencanaan ke depan harus lebih efektif, sebab ada beberapa kejanggalan pendataan yang disampaikan oleh pemda dibanding oleh BPS. Beberapa substansi dari perencanaan yang perlu diperbaiki, sebab beberapa data dianggap paradox, seperti kemampuan fiskal dan PAD yang terus meningkat akan tetapi tidak memberikan imbas ke masyarakat, terutama dalam hal penurunan ke-
Surati Sejumlah Parpol BADAN Kehormatan (BK) DPRD Lombok Barat (Lobar) melayangkan surat kepada sejumlah partai politik (parpol) anggota DPRD yang masih menunggak kerugian negara. Isi surat BK ini adalah meminta agar pihak parpol mengingatkan anggotanya yang sedang duduk di DPRD dan menunggak kerugian negara segera membayar tunggakan kerugian. “Kami sudah lama bersurat ke parpol untuk meminta agar anggota dewan mengembalikan tunggakan kerugian negara, dan sudah ditindaklanjuti,” kata Ketua BK DPRD (Suara NTB/ist) Lobar H. Ruslan, Rabu (28/3). H. Ruslan Politisi PPP ini menegaskan, pihaknya bersurat ke parpol untuk menindaklanjuti adanya disposisi dari Ketua DPRD lama yang ditujukan kepada BK. Pihaknya pun bersurat kepada semua parpol sejumlah anggota DPRD yang masih tersebut. Pihaknya bersurat ke parpol, agar daya dorong nya lebih besarnya sebab jika bersurat ke anggota dikhawatirkan kurang diperhatikan. Sementara jika parpol masing-masing yang menginstruksikan kepada anggota, maka lebih cepat direspons. Setelah bersurat ke parpol, ujarnya, sejumlah oknum anggota dewan yang menunggak bersedia menandatangani surat bersedia dipotong gajinya untuk mencicil pengembalian kerugian. Diakuinya, sampai saat ini terdapat 5 oknum anggota dewan yang masih menunggak kerugian negara. Ia menolak menyebut rincian anggota Dewan dengan alasan untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman.(her)
43 Ribu Lebih Calon Pemilih di Lobar Belum Rekam E-KTP Giri Menang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar) memastikan pihaknya sudah menyerahkan data warga pemilih di Lobar yang belum memiliki identitas kepada Dinas Catatan dan Kependudukan (Dukcapil) Lobar. Di mana dari hasil pencocokan dan pengecekan (coklit) terdapat sekitar 43 ribu penduduk Lobar yang belum memiliki identitas. Untuk itu, pihak KPU menunggu surat keterangan dari pihak Dukcapil Lobar terhadap 43 ribu penduduk ini, apakah benar merupakan warga Lobar. “Kami menunggu apakah 43 ribu penduduk itu benar warga Lobar, karena mereka belum perekaman E-KTP,” terang Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, saat ditemui di KPU Lobar, Rabu (28/3). Suhaimi mengungkapkan, dari 43 ribu penduduk yang belum memiliki identitas tersebar di 10 kecamatan. Di mana tiga terbesar di Kecamatan Narmada dengan 6.245 penduduk, Lembar 6.053 penduduk, dan Gerung 5.705 penduduk. Sedangkan yang paling rendah terdapat di daerah Kecamatan Batulayar sebanyak 1634 penduduk. Menurutnya jumlah penduduk yang belum memiliki identitas tersebut termasuk juga di dalamnya warga Pemalikan yang ada di Sekotong. Bahkan untuk Sekotong, kendati tidak begitu tinggi dari Kecamatan Gerung, namun masih dirasa cukup besar dengan jumlah warga di sana.”Di Sekotong itu 4956 penduduk,” sambungnya. Diakuinya terdapat selisih antara data pihaknya dengan Dinas Dukcapil. Sebab berdasarkan data dari pihak dukcapil terdapat sekitar 60 ribu warga yang belum melakukan perekaman. Sehingga nantinya data dari pihaknya akan dicocokkan dengan database Dukcapil.”Pengakuan Sekretaris Dukcapil itu masih di angka 60 ribu,” ungkapnya. Lantas bagaimana nantinya jika nantinya 43 ribu penduduk itu setengahnya tidak masuk dalam database kependudukan, Suhaimi mengatakan nantinya hal itu akan diserahkan kepada KPU pusat untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diakomodir. Pihaknya pun berharap adanya juga peran serta dari para pasangan calon untuk mendorong calon pemilih yang masuk dalam pemilih sementarauntukmengeceknamanyadikantordesa.Sehingganantinya jika tidak terdapat dapat langsung melaporkan kepada PPS. Di samping nantinya pihaknya akan menempelkan pengumuman Daftar Pemilih Sementara di kantor desa mulai dari tanggal 24 Maret sampai 2 April mendatang. “Bisa juga nanti dicek secara online,” ujarnya. (her)
(Suara NTB/her)
SERAHKAN - Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri menyerahkan hard copy DPS ke Sekdis Dukcapil, Rabu (28/3).
miskinan. Di samping ia mengkritisi pencapaian RPJMD dicapai dengan memangkas dan menambah target, jangan sampai kayanya pencapaian dicapai dengan merevisi RPJMD. Sementara anggota Pansus lainnya, H. Wahid Syahril mengatakan, terkait data yang disampaikan BPS perlu dilakukan validasi data oleh Dinas Sosial, baik menyangkut rastra dan kemiskinan. Validasi data ini penting supaya warga yang tak berhak menerima tidak lagi masuk data. Menurutnya, perlu ada standar warga miskin, baik dari pihak BPS dan Dinas Sosial. Sebab pihaknya tidak mau hasil validasi data ini sama dengan data lama. Hal senada disampaikan anggota DPRD lainnya H. Mustafa. Malahan, H. Mustafa mempertanyakan keseriusan pemda melaksanakan program kemiskinan, sebab sejauh ini
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
BERSAMA - Ketua Pansus DPRD Lobar Indra Jaya Usman bersama Wakil Ketua Pansus Andi Irawan
RAPAT - Suasana rapat pembahasan LKPJ Bupati oleh Pansus bersama eksekutif, Rabu (28/3).
hasilnya masih belum maksimal. “Bagaimana sih program pemda ini mampu menurunkan kemiskinan, ini belum jelas hasilnya,” kritiknya. Menanggapi hal ini, Sekretaris Bappeda Lobar Sri Muryaningsih menyatakan upaya penanggulangan kemiskinan
yang dilakukan Bappeda dan OPD terus melakukan intervensi melalui program kegiatan yang buat secara detail ke semua OPD. Pada saat intervensi ini OPD dipastikan harus memerhatikan dan mengacu data by name by address. Data ini diakui dengan segala
kekurangan seperti diakui TNP2K, bahwa masih ada kekurangan. Namun demikian data ini terus dilakukan penyempurnaan. “kita terus lakukan intervensi tentu dengan mendorong OPD saat melakukan intervensi mengacu data by name by address,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Sosial Hj. Made Ambarwati, jika Dinas Sosial juga melakukan berbagai intervensi terhadap pengentasan kemiskinan melalui berbagai program. “Disos juga melakukan berbagai intervensi untuk pengentasan kemiskinan,” klaimnya. (her)
Oknum Pimpinan DPRD Lobar Dilaporkan ke BK Giri Menang (Suara NTB) Badan Kehormatan (BK) DPRD Lombok Barat (Lobar) menerima sejumlah aduan terkait persoalan yang menimpa anggota DPRD. Sejauh ini tiga aduan telah diterima BK, dua di antaranya sudah ditindaklanjuti. Sedangkan satu aduan baru-baru ini diterima menyangkut laporan staf DPRD yang melaporkan oknum pimpinan DPRD inisial HN. “Kita sudah terima aduan dari staf Sekretariat DPRD, yang mengadukan salah satu wakil ketua DPRD,” tegas Ketua BK DPRD Lobar H. Ruslan, Rabu (28/3). Dalam surat aduan ini, staf DPRD tersebut melaporkan oknum pimpinan dewan, karena merasa keberatan akibat dibentak dan dimarahi saat ada rapat bersama Sekretaris DPRD (sekwan) dan para kabag. Atas dasar inilah para kabag, termasuk sekwan ikut menandatangani surat aduan ke BK tersebut. Hal yang dipermasalahkan oknum pimpinan dewan menyangkut persoalan anggaran kunker beberapa pekan lalu. Lantaran terlambat
diberikan anggaran kunker, menyebabkan oknum pimpinan ini memarahi staf Sekretariat DPRD tersebut. Menindaklanjutinya aduan ini, pihak BK bakal membuat surat panggilan Senin depan untuk memanggil pelapor dan para pihak yang ikut menandatangani surat laporan. Pihaknya bakal meminta klarifikasi lebih dulu ke para pihak terkait sebelum memanggil pihak yang dilaporkan. “Kita juga akan panggil pihak yang diadukan,”tegasnya. Setelah memanggil para pihak terkait, barulah ia berencana melakukan konsultasi untuk mengambil keputusan apakah aduan ini bisa memenuhi unsur untuk dilanjutkan atau
tidak. Sehingga bisa dipastikan bentuk sanksi yang diberikan, apakah bentuknya sekedar teguran atau sanksi lain. Ia menambahkan sebelumnya pihaknya telah menyelesaikan aduan dari warga yang melaporkan oknum dewan. Persoalan ini pun berhasil diselesaikan oleh pihak yang diadukan dengan yang mengadukan. Kedua belah pihak jelasnya diselesaikan secara damai. Dalam hal menyelesaikan masalah aduan ini pihaknya berhati-hati karena jangan sampai membuat anggota lain merasa tersinggung. “Kita tetap tindaklanjuti kalau ada aduan, tapi kami tetap berhati-hati,”tegasnya. (her)
(Suara NTB/kir)
APEL - Apel pengamanan pilkada yang digelar jajaran Korem 162/WB di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Rabu (28/3).
Danrem Cek Kesiapan Personel Pengamanan Pilkada NTB Praya (Suara NTB) Jajaran Korem 162/WB, Rabu (28/3), menggelar apel pasukan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Apel pengamanan ini untuk melihat kesiapan para personel TNI dalam mengamankan jalannya Pilkada NTB serta pilkada di tiga kabupaten/kota lainnya. Sekitar 500 personel serta peralatan yang akan terlibat dalam pengamanan pilkada dicek pada apel pasukan tersebut. Danrem 162/WB Kol. Inf. Farid Makruf, yang memimpin langsung kegiatan apel pasukan menegaskan, TNI berkepentin-
gan untuk menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pilkada di NTB tahun ini. “Dengan apel pasukan ini, kita ingin tunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI siap mengamankan jalannya pilkada,” ujarnya. Mengamankan jalannya pelaksaan pilkada jelasnya, merupakan operasi militer selain perang. Ia menjelaskan, tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat selama gelaran pilkada tetap ada di tangan pihak kepolisian. Sementara TNI dalam hal ini berperan membantu aparat kepolisian supaya keamanan dan ketertiban masyarakat selama ge-
laran pilkada bisa terwujud. “Sinergisitas antara kepolisian dan TNI penting adanya. Bersama-sama pula dengan pemerintah daerah dan aparat terkait lainnya. Guna menjadi terwujudnya keamanan dan ketertiban selama gelaran pilkada,” ujarnya. Karenanya, Farid berpesan kepada seluruh personel TNI dan jajaranya, supaya bisa menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kapasitas dan prosedur tugas perbantuan pengamanan yang diberikan. “Dan yang tidak kalah penting, personel TNI harus benar-benar menjaga netralitasnya dalam pilkada kali ini,” ujarnya. (kir)
(Suara NTB/her)
WARGA MISKIN - Warga miskin di wilayah Sekotong Lobar. Pihak DPRD mempertanyakan tingginya anggaran pengentasan kemiskinan, tapi belum berdampak pada pengurangan jumlah warga miskin.
Habiskan Anggaran Besar
Dewan Kritisi Peningkatan Keparahan Kemiskinan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) yang tergabung dalam Pansus Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ )mengkritisi keparahan kemiskinan di Lobar semakin meningkat. Bahkan kedalaman kemiskinan dari data BPS naik dari posisi 3,11 menjadi 3,4 persen. Di samping itu, keparahan kemiskinan juga meningkat dari 0,80 menjadi 0.90. Sementara fiskal APBD yang dihabiskan untuk penanggulangan kemiskinan terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini mengemuka pada rapat antara eksekutif dengan Pansus LKPJ di Ruang Sidang DPRD Lobar, Rabu (28/3). Hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas Sosial Lobar Hj. Made Ambarwati, Kepala Bapenda Lobar Hj. Lale prayatni, Kepala Dinas PUPR I Made Arthadana, Sekretaris Bappeda Sri Muryaningsih serta Kepala BPS Lobar. Menurut Ketua Pansus Raperda LKPJ Indra Jaya Usman, dari data yang disampaikan BPS ada semacam paradoks di mana tiap tahun APBD dan PAD mengalami peningkatan untuk alokasi anggaran kemiskinan. “Tapi di satu sisi ada peningkatan jumlah orang miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat. Oleh pansus ini dilihat sebagai paradoks. Semestinya logika nya dengan peningkatan anggaran berjalan linier dengan penurunan kemiskinan,” kritiknya. Pihaknya pun mempertanyakan program yang dilaksanakan Bappeda terkait sistem perencanaan, misalnya pada sektor pariwisata terdapat peningkatan ratusan ribu orang jumlah kunjungan. Menurutnya orang yang berkunjung ini tentu tidak mungkin tidak belanja, sehingga ada peningkatan ekonomi. Namun kenyataannya, tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Buktinya ada peningkatan warga miskin sampai 229 orang. Bahkan kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat dari tahun 2016 ke 2017. Untuk itu, pihaknya mempertanyakan kemana arah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini. Jangan-jangan peningkatan wisatawan ini hanya menguntungkan pemodal besar, artinya transaksi keuangan
berkisar pada korparasi besar seperti hotel berbintang. Karena faktanya melihat realisasi investasi PMDN dan PMA begitu tinggi terlihat di pariwisata. “Jangan-jangan banyak uang masuk ke sini (Lobar, red), namun diambil dan dibawa lagi ke luar daerah atau luar negeri. Karena faktanya peningkatan investasi tinggi namun tak berdampak besar,” tegasnya. Di sinilah Pemda perlu merencanakan kebijakan pariwisata yang lebih banyak dinikmati masyarakat, jangan sampai Lobar sebagai terminal bagi wisatawan, namun transaksi dengan hotel sehingga tidak berefek ke masyarakat. Menurutnya tidak perlu bangga dengan peningkatan kunjungan pariwisata tetapi tidak berefek ke masyarakat. Menjawab ini, Sekretaris Bappeda Lobar Hj. Sri Muryaningsih mengakui kemiskinan menurun, namun penurunannya lambat dan rendah. Pihaknya sudah koordinasi dengan TNP2K dan banyak anggaran yang digelontorkan untuk penanganan kemiskinan. “Kami disarankan oleh pihak TNP2K untuk menganalisis APBD, apa yang salah terhadap anggaran kemiskiknan. Anggaran yang dialokasi besar namun kok penurunan kemiskinan rendah,” ujarnya. Meski demikian, ujarnya, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Bappeda dan OPD terus melakukan intervensi melalui program kegiatan yang buat secara detail ke semua OPD. Pada saat intervensi ini OPD dipastikan harus memperhatikan dan mengacu data by name by address. Data ini diakui dengan segala kekurangan seperti diakui TNP2K, masih ada kekurangan. Namun demikian data ini terus dilakukan penyempurnaan. Pihaknya meminta agar OPD memperhatikan masyarakat yang ada di desil 1 dan 2 yang betul-betul miskin. “Untuk penanganan masyarakat yang ada di kerak kemiskinan kita kerjasama dengan provinsi, namun masih perencanaan,”tegasnya. Untuk intervensi penanganan masyarakat yang ada di kerak kemiskinan, tidak bisa dengan kegiatan biasa-biasa saja sebab masyarakat di kerak kemiskinan ini banyak yang tidak produktif, artinya tidak bisa bekerja karena sudah usia lanjut. (her)
SUARA NTB Kamis, 29 Maret 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kerjasama Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPP KSB dengan Harian Suara NTB
Bidang Cipta Karya Bangun 10 Gedung Baru di Lingkungan KTC Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Penataan Ruang (PUPRPP) setempat pada tahun 2018 ini akan melaksanakan pembangunan sebanyak 10 gedung baru di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC). Persiapan pembangunan 10 gedung yang akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan gedung kantor Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di
lingkup Pemda KSB itu, Rabu (28/3) kemarin, mulai dilaksanakan Dinas PUPRPP. Di mana Bidang Cipta Karya selaku pengelola program memaparkan progres persiapannya sebelum diajukan ke proses lelang. “Iya kita baru saja rapat dengan Cipta Karya untuk pembangunan 10 gedung baru di KTC ini,” terang kepala Dinas PUPRPP KSB, Amar Nurmansyah, ST kepada wartawan, usai memimpin rapat. Ia menjelaskan, dana untuk pembangunan 10 gedung baru itu
Cek Dana Desa di Moyo Hilir
Jaksa Tak Mau Kades Terjerat Masalah Hukum Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa mulai mengawal pengelolaan dana desa (DD) di Kabupaten Sumbawa. Dengan menurunkan tim jaksa ke tiga desa di Kecamatan Moyo Hilir, Selasa (27/3). Selain pengecekan penggunaan dana desa, jaksa juga memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada pihak desa. Sebagai upaya pencegahan, agar Kades tidak terjerat pada persoalan hukum. Kajari Sumbawa, Paryono yang ditemui di ruangannya, Rabu (28/3) membenarkan adanya hal tersebut. Pihaknya turun ke desa dalam rangka program Jaksa Agung yakni Jaga Desa. Program yang dilakukan untuk mengawal penggunaan dana desa tersebut berawal dari MoU antara Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dengan Jaksa Agung pada awal Maret lalu. “Menindaklanjuti program tersebut saya coba turun ke tiga desa di Kecamatan Moyo Hilir, yakni Desa Kakiang, Desa Moyo Mekar dan Desa Berare. Kemarin saya turun didampingi oleh Camat dan Sekcam,” ujarnya. Pihaknya turun ke tiga desa itu sebagai sampel untuk melihat bagaimana penggunaan dana desa di desa. Mulai dari perencanaan termasuk melihat kondisi fisik pembangunan dari dana desa. Sekaligus melakukan sosialisasi memberikan pemahaman kepada desa tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang baik. Supaya nantinya tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana desa. “Itu supaya desa jangan sembarangan. Karena kami tidak mau kepala desa berurusan dengan hukum. Kita kawal ini supaya tidak terjadi penyimpangan. Ini upaya pencegahan,” kata Kajari. Kajari mengakui dari hasil turun ke tiga desa terlihat kondisi fisik yang dikerjakan sudah bagus. Dimana sudah sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBDes. Kedepannya pihaknya akan berupaya untuk melakukan pengawalan dana desa ini ke semua desa yang ada. “Kedepan saya berusaha untuk semua desa. Cuma teknisnya nanti kita atur lagi,” tandasnya. Ditekankannya, pengelolaan dana desa harus benar. Penetapan prioritas juga harus sesuai dengan Permendes Nomor 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dimana dalam peraturan tersebut sudah ditetapkan apa saja yang menjadi prioritas. Makanya diminta kepada kades untuk dapat bekerja sesua dengan ketentuan yang ada. “Itu sudah ditetapkan apa saja. Yang penting kades jangan pegang uang dan mengurus semuanya. Karena kejadian-kejadian kan kades pegang uangnya. Sekarang kan sudah ada bendahara. Ini yang kita minta,” pungkasnya. Camat Moyo Hilir, Amiruddin, yang dikonfirmasi terpisah, menambahkan kedatangan Tim Kejari penting agar pengunaan dana desa menjadi lebih tertib. Apalagi pada kesempatan tersebut, Kajari yang turun langsung, menekankan sejumlah hal. Kegiatan fisik yang mesti sesuai perencanaan. Termasuk soal pembayaran pajak dari dana desa. “Kita berharap kepada desa, agar apa yang menjadi penekanan Kajari dapat dilaksanakan,”katanya. Contohnya dalam pembuatan SPJ harus sesuai dengan pengunaan keuangan di lapangan dan diupayakan selesei tepat waktu. Untuk penyusunan RAB apabila tdak bisa dilsesaikan di tingkat desa, maka sebaiknya berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di Kabupaten, seperti dinas Dinas PUPR. Terkait laporan dana dikooordinasikan dengan Dinas PMD. Untuk pembayaran pajak, berkoordinasi dengan BPKAD dan Kantor Pajak Pratama. “Koordinasi juga penting dengan Inspektorat,” terang Amiruddin. (ind/arn)
Hindari Pedagang Bodong, Penerima Los Pasar Diseleksi Jereweh (Suara NTB) Pemerintah Kecamatan Jereweh akan melakukan seleksi secara ketat kepada para pedagang yang akan menempati los pasar Jereweh yang baru. Hal ini harus dilakukan untuk meminimalisir adanya pedagang yang tidak memiliki barang (bodong) dan bisa menempati los yang ada di pasar tersebut. Camat Jereweh, Hasan SE, Kepada Suara NTB, Rabu (28/3) mengatakan, proses seleksi ketat tersebut sengaja dilakukan untuk memastikan kondisi para pedagang yang akan ditempatkan di lokasi yang baru. Sehingga tidak ada masalah lagi ketika keberadaan pasar ini benar-benar beroperasi maksimal di wilayah setempat. Pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk memantau dan memastikan kondisi pedagang yang akan menempati pasar ini, terutama para pedagang baru. Upaya ini harus dilakukan supaya para pedagang lama bisa kembali mendapatkan tempat di lokasi yang baru. “Kita sengaja lakukan seleksi ketat untuk menekan adanya pedagang yang tidak memiliki barang. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan,” ungkapnya. Dikatakannya, sementara itu, terkait rencana pembagian los pasar yang akan ditempati, pihak terkait masih menunggu instruksi dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD). Sementara itu terkait dengan penghuni los pasar di lokasi yang baru, hingga saat ini sudah ada sekitar puluhan pedagang yang sudah terdaftar yang didominasi oleh para pedagang yang berasal dari Jereweh sekitar 80 persen. Sedangkan untuk para pedagang yang berasal dari luar wilayah, pihaknya tetap akan mengupayakan tempat di lokasi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjadi secara merata. “Meskipun pedagang lokal yang paling banyak menempati los pasar yang ada. Tetapi kita juga akan kenakan aturan, jika selama tiga bulan tidak melakukan aktivitas berjualan kita akan serahkan ke pedagang lain dari luar wilayah,” imbuhnya. Disinggung mengenai nasib dari pasar lama setelah pedagang dipindahkan, dia mengatakan lokasi pasar lama akan dijadikan tempat pertemuan masyarakat. Hal ini tentunya bisa dilakukan setelah adanya pembagian los di pasar lama. Sehingga pihaknya bersama dengan Sat Pol PP serta Polsek Jereweh, akan langsung turun melakukan pengosongan terhadap pasar yang lama serta pemagaran. Harapannya ketika sudah dikosongkan para pedagang ini tidak kembali lagi ke pasar yang lama. “Lokasi pasar lama akan kita jadikan tempat pertemuan bagi warga masyarakat setempat. Harapannya dengan adanya alih fungsi tersebut para pedagang yang ada tidak lagi kembali ke pasar lama,” tukasnya. (ils)
sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018. Adapun besaran anggarannya hampir mencapai Rp 50 miliar. “Semuanya APBD murni. Makanya kita sekarang sudah mulai persiapannya supaya bisa dikerjakan secepatnya,” paparnya. Untuk tahapan persiapan, Amar menyebutkan, secara teknis pihaknya telah menyelesaikannya. Berdasarkan hasil rapat, seluruh dokumen lelang pembangunan 10 gedung kantor itu telah dirampungkan
dan kini tinggal diajukan ke unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah (ULP) untuk diadakan tender. “Kita tadi sedang finalisasi seluruh dokumennya sebelum kita ajukan ke ULP,” urainya. Secara umum seluruh program pengadaan yang dikerjakan Dinas PUPRPP yang dibiayai melalui APBD murni, diungkapkan Amar diupayakan pihaknya segera terlaksana. Karena itu pihaknya menargetkan, proses penunjukkan rekanan pelaksana yang
harus dilakukan melalui mekanisme tender dapat selesai pada bulan April mendatang. “Termasuk kegiatan di bidang lainnya kami target April itu sudah ditender semuanya,” timpalnya seraya menambahkan untuk proyek yang dikerjakan melalui penunjukan langsung (PL) baru akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. “Kalau proyek-proyek PL kita baru akan laksanakan setelah lebaran. Yang penting sekarang target kami yang di-
tender di semua bidang termasuk yang di Cipta Karya ini selesai bulan April nanti sehingga bisa cepat dikerjakan,” sambung Amar. Selanjutnya ia menyampaikan, untuk program kerja di Cipta Karya pada tahun 2018 ini salah satunya masih akan mengelola program peningkatan kualitas jamban masyarakat. Program bantuan pusat yang sudah mulai dirintis pada tahun 2017 lalu itu pada tahun ini mengalami peningkatan dari sisi anggaran. “Nilai anggarannya
sekitar Rp 24 miliar yang artinya untuk penerima manfaatnya juga bertambah,” paparnya. Sementara ini untuk program tersebut, disampaikan Amar masih dapat tahap persiapan. Salah satunya menyiapkan perubahan sertifikasi spek komponen pengolah limbah jamban yang akan digunakan. “Spesifikasi komponen yang akan digunakan beda dengan tahun lalu. Makanya perlu dites untuk mendapatkan sertifikat lagi sebelum kemudian kita manfaatkan,” pungkasnya. (bug/*)
Kasus Pasar Brang Bara
Kantongi Calon Tersangka, Jaksa Dalami Tiga Kontrak Misterius Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, mencuat adanya tiga kontrak dalam proyek tanah urug Pasar Barang Bara. Terkait misteri tiga kontrak tersebut, tengah didalami pihak kejaksaan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait. Kajari Sumbawa, Paryono, SH yang dikonfirmasi wartawan membenarkan terkait adanya tiga kontrak dalam proyek tersebut. Dimana ada perbedaan dari masing-masing kontrak yang tidak sesuai. Perubahan terhadap kontrak juga dilakukan tanpa adanya adendum yang dilalui. “Kan kalaupun ada perubahan harus ada adendum. Tetapi ini tidak ada tiba-tiba berubah ada kontrak satu, kedua dan ketiga. Proses adendum yang harus dilalui tidak ada,” ujarnya. Diakuinya, kontrak boleh saja berubah-ubah tetapi ada ketentuan dan syarat yang harus dialui. Paling tidak proses perubahan harus ada mekan-
ismenya. “Dalam proyek boleh berubah, tetapi ada ketentuanketentuan dan syarat yang harus dilalui. Misalnya harus berubah katakan saja waktu, harus dibuat adendum, ada persetujuan dari KPA. Tetapi ini tidak ada,” terangnya. Disinggung mengenai proses pergantian kontrak dan perbedaan masing-masing kontrak tersebut, pihaknya belum bisa menyampaikannya secara detail. Karena hal tersebut sudah masuk dalam materi penyidikan. Hal tersebut tengah didalami pihaknya dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. “Mengenai proses perubahan (kontrak), ini yang kita masih
”
Kalaupun ada perubahan harus ada adendum. Tetapi ini tidak ada tiba-tiba berubah ada kontrak satu, kedua dan ketiga. Proses adendum yang harus dilalui tidak ada
gali. Untuk detailnya belum bisa kami sampaikan,” jelasnya. Sejauh ini, pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Meskipun demikian pihaknya sudah mengantongi calon tersangka. Mengenai jumlah calon tersangka belum bisa disampaikan, tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan. Dimana saat ini pihaknya terus melakukan pendalaman dalam tahap penyidikan ini melalui pemeriksaan saksi-saksi. “Saat ini kami terus melakukan pendalaman dalam tahap penyidikan melalui pemeriksaan saksi-saksi,” tandasnya. Kajari menegaskan, dalam
kasus korupsi tidak harus adanya kerugian negara. Sesuai dengan pasal 9 undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal disebutkan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku, daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dipidana dengan pidana penjara paling
(Suara NTB/ind)
Paryono singkat 1 tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. “Kalau sudah mengubah, memalsukan, bisa masuk korupsi. Dan itu termasuk dalam pemeriksaan administrasi,” pungkas Kajari. (ind)
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Manajemen PT SJR dan PT PAMA foto bersama dengan Ketua BNNK Sumbawa, Kepala Sekolah SMAN 3, Perwakilan PMII dan lainnya.
SOSIALISASI - Para peserta dari pelajar SMA ikut dalam sosialisasi bahaya narkoba.
PT SJR dan PT PAMA Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba Sumbawa Besar (Suara NTB) PT Sumbawa Jutaraya (SJR) dan PT PAMA, bekerjasama dengan sejumlah pihak, BNNK Sumbawa, PMII Cabang Sumbawa dan SMA Negeri 3 Sumbawa menggelar sosialisasi bahaya narkoba, di Aula SMAN 3 Sumbawa, Rabu (28/3) kemarin. Sebagai bentuk kepedulian perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah selatan Sumbawa ini terhadap generasi muda Sumbawa. CSR Dept Head PT SJR, Agung Dwi Anggoro didampingi Humas SJR, Lukman Mubarak, menyampaikan sosialisasi bahaya narkoba ini diperuntukkan bagi para siswa SMA Se Kabupaten Sumbawa. Mengingat kelompok usia remaja ini rentan terjerumus pergaulan bebas dan narkoba, kalau mental dan pondasi agamanya tidak kuat.
Makanya, diberikan sosialisasi agar mereka mendapat pemahaman dan wawasan yang jelas tentang ledakan bahaya narkoba. Yang tidak hanya merusak kesehatan. Tetapi bisa membuat generasi muda terjerembab lebih jauh dalam persoalan hukum dan lainnya. Belum lagi agama, yang secara jelas melarang narkoba ini. “Narkoba bisa merusak masa depan anak anak. Makanya kita bersama sama instansi lainnya, lebih memperkuat sosialisasi bahaya narkoba ini,”tandasnya. Dengan mengetahui bahaya narkoba, Agung berharap anak anak ini dapat membentengi diri dari narkoba. Memiliki tanggung jawab akan keselamatan diri sendiri, serta menjadi duta anti narkoba bagi siswa lainnya. Hal senada juga disampaikan HCGS Department Head PT
PAMA, Besten Fiali Sitepu. Untuk meminimalisir korban Narkoba perlu keterlibatan semua pihak. Mulai dari pemuda itu sendiri, orang tua, pihak sekolah, pemerintah hingga masyarakat setempat. Sosialisasi ini untuk merubah mind set atau pola fikir generasi muda yang selama ini kerap terjebak pada anggapan yang keliru, kalau memakai narkoba itu gaul dan trendi.Anggapaniniharusdipatahkan, dengan berani menciptakan anggapan kalau memakai narkoba itu kuno dan kampungan. “Memakai narkoba itu kuno dan tidak ada gunanya. Trendi dan gaul itu, remaja yang mampu berkarya dan produktif,” jelasnya. Makanya, perusahaan hadir sebagai bentuk kepedulian dalam membina generasi muda di Sumbawa. Meskipun PT SJR dan PT PAMA belum berproduksi di Sumbawa, tetapi tetap beru-
saha berkontribusi dalam program program pemberdayaan. Termasuk melakukukan pembinaan anak anak muda melalui sosialisasi bahaya narkoba ini. Apalagi pada kegiatan tersebut juga ada deklarasi anti narkoba dari para siswa. “Kita harapkan siswa ini menjadi agen bagi para siswa lainnya, untuk sama sama saling mengingatkan bahaya narkoba,” katanya. Sementara, Kepala SMAN 3 Sumbawa, Jufriadi, S.Ag.,M.Pd mengapresiasi kegiatan ini. Selain menambah pengetahuan terkait jenis, dampak dan bahayanarkoba, siswa juga akan berpikir ulang untuk ingin mengkonsumsinya. “Kita serang narkoba sampai akar-akarnya. Sosialisasi semacam ini sangat penting. Bagaimana mengenal dan penanggulangan narkoba. Jangan
sampai berkembang. Salah satu musuh berat negara, adalah narkoba,’’ ujarnya. Ia mengatakan SMAN 3 juga punya cara tersendiri dalam membangun semangat anti narkoba pada siswanya. Di antaranya dengan imtaq pagi jumat, higga membaca Al-Quran dan Asmaul Husna sebelum proses belajar mengajar dimulai. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu yakni Kepala BNNK Sumbawa, AKBP. Sirajuddin Mahmud, Anggota Sidik Res Nakoba Polres Sumbawa, AKBP Bripka I Komang Sukendra dan Kasi Kesiswaan UPT Dikmen dan PK PLK Dikbud Provinsi NTB, Ratnah, S.Pd.,MM. Dirangkaikan pembacaan Ikrar/Sumpah Stop Narkoba, Deklarasi Stop Narkoba dan Pemeriksaan Tes Urine yang bertempat di Aula SMAN 3 Sumbawa Besar. (arn/*)
Kerjasama Bidang Pembinaan SD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Semarak O2SN dan FLS2N SD Tingkat Kabupaten
(Suara NTB/arn)
H. Sudirman Malik Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, kini tengah melang-
sungkan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD tingkat kabupaten yang diikuti peserta dari 24 kecamatan. Pada saat yang sama, juga menggelar Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD tingkat kabupaten, yang sebelumnya telah dibuka Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, H. Sudirman Malik S.Pd. O2SN mulai dilaksanakan Senin lalu di Lapangan Pragas Sumbawa. Kadis Dikbud berharap kepada seluruh peserta untuk dapat menjunjung tinggi nilai sportivitas selama mengikuti kegiatan. Agar melalui kegiatan O2SN dapat memunculkan bibit atlet berprestasi. Begitu juga untuk kegiatan FLS2N dapat menghasilkan seniman daerah yang kelak mampu mengharumkan nama daerahnya hingga ke pentas nasional. Kepada guru dan pembina,
Kadis Dikbud tak lupa berpesan untuk tetap menjaga kebersamaan. Tetap bersinergi meningatkan kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Untuk wasit yang mempimpin pertandingan O2SN diminta berlaku obyektif dan profesional. Agar out put yang dihasilkan dalam gelaran O2SN dan FLS2N ini semakin baik. Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SD, Tenri, SE, menyebutkan untuk O2SN tahun ini ada 6 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan. Yaitu Cabor Atletik yang diikuti 48 atlet putra dan 48 atlet putri. Cabor Bulu Tangkis (35 atlet putra dan 30 atlet putri). Cabor Renang (18 atlet putra dan 17 atlet putri). Cabor Karate (12 atlet putra dan 7 atlet putri). Cabor Pencak Silat (11 atlet putra dan 6 atlet putri). Sementara Cabor Senam diikuti 5 atlet
(Suara NTB/arn)
Tenri bersama atlet bulutangkis peserta O2SN putra dan 5 atlet putri. Sedangkan untuk FLS2N ada 4 kategori yang dilombakan, yakni Menyanyi Tunggal diikuti 16 peserta, Seni Tari (16 regu), Pantomin (16 peserta) dan Gambar Bercerita (14 orang).
“02SN dan FLS2N ini digelar dari tanggal 26-30 Maret. Untuk O2SN yang berangkat ke provinsi itu juara pertama putra dan putri. Kalau FLS2N hanya juara satu saja yang ke Mataram,” pungkasnya. (arn/*)
SUARA NTB Kamis, 29 Maret 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Gelar RAT, Dua Gapoktan Siap Kembangkan Usaha Dompu (Suara NTB) Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Satando Amba Kelurahan Montabaru dan Gapoktan Anton Jaya Kelurahan Kandai Dua menggelar rapat anggota tahunan (RAT) 2017. Selain berfungsi menyiapkan cadangan pangan bagi petani, Gapoktan juga akan mengembangkan usaha dalam meningkatkan keuntungan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs Burhanuddin yang diwakili oleh Kasi Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Sukaemi, S. Pt saat membuka RAT Gapoktan Satando Amba dan Gapoktan Anton Jaya, Rabu (28/3) kemarin mengungkapkan, gapoktan atau lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) Satando Amba dan Gapoktan Anton Jaya sudah masuk dalam gapoktan mandiri yang bisa mengembangkan usahanya. Namun kehadiran pihaknya sebagai pembina, karena bagian dari program di ketahanan pangan untuk lembaga distribusi pangan masyarakat. “Tapi tidak jauh dari urusan
GAPOKTAN – Suasana RAT kegiatan tahun 2017 dan perencanaan kegiatan tahun 2018 untuk Gapoktan Satando Amba Kelurahan Monta Baru dan Gapoktan Anton Jaya Kelurahan Kandai Dua, Raabu (28/3). pangan,” katanya. Rapat anggota tahunan untuk mengevaluasi program tahun sebelumnya dan merencanakan program tahun berikutnya. Momen ini harus dimanfaatkan oleh pengurus bersama anggota untuk memperbaiki kinerja Gapoktan untuk lebih baik. “Saya melihat dari laporan neraca, SHU (sisa hasil usaha), trennya terus menurun. Ini perlu trik – trik khusus agar kedepan, usahanya bisa berkembang dan mendapatkan SHU yang
10 Kebakaran di Triwulan Pertama 2018 Taliwang (Suara NTB)Dinas Pemadam Kebakaran Sumbawa Barat mencatat setidaknya ada sekitar 10 kasus kebakaran yang terjadi dalam triwulan pertama. Dari jumlah kasus ini, tercatat sekitar Rp500 juta kerugian materil yang harus ditanggung warga masyarakat meskipun tidak ada korban jiwa dalam kasus tersebut. Kepala DPK Sumbawa Barat, Kepada Suara NTB melalui Kabid Pengendalian dan Operasional Syamsudin S. Ap, M. Si, Rabu (28/3) mengatakan, jumlah ini diprediksi meningkat dibandingkan jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu. Di triwulan pertama 10 kasus kebakaran ditangani pihaknya, sementara di tahun 2017 hanya ada 17 kasus kebakaran saja. Di tahun 2016 pun demikian, hanya ada sekitar 15 kasus kebakaran. Tentu kerugian dari kasus kebakaran ini tidaklah sedikit teutama kerugian materil, jumlahnya pun sangat bervariasi mulai dari Rp15 juta sampai dengan angka Rp200 juta. “Meskipun kerugian materilnya sangat banyak, tetapi alhamulillah tidak ada korban jiwa selama ini. Tentu kita juga berharap tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini,” ungkapnya. Dikatakannya, penyebab kebakaran ini terjadi karena didominasi oleh faktor kelalain dari masyarakat itu sendiri. Seperti meninggalkan kompor dalam kondisi menyala serta penumpukan sambungan listrik yang mengakibatkan terjadinya arus pendek. Bahkan dari 10 kasus yang ditangani pihaknya dalam tahun 2018 ini karena faktor kelalaian masyarakat yang paling mendominasi kasus kebakaran yang ada. Bayangkan saja, api tungku kompor ditinggalkan begitu saja tanpa memastikan apinya sudah benar-benar padam atau belum. Sehingga kondisi ini bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran. Belum lagi kondisi cuaca yang kering dan panas, juga akan bisa menjadi faktor pendukung kebakaran yang ada bisa lebih meluas lagi. “Faktor utama terjadinya kebakaran karena adanya kelalaian dari masyarakat itu sendiri, terutama api kompor dan tungku dapur ,” sebutnya. Terhadap kondisi tersebut, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi ini (musim kering). Selain itu, pihaknya juga sudah bersurat kepada seluruh kepala desa (Kades) dan kelurahan untuk kembali mengingatkan warganya terhadap situasi yang kiranya terjadi apabila musim kemarau datang. Baik itu bencana kebakaran, maupun bencanabencana yang lain. Karena pada hakikatnya, bencana ini bisa di eliminir apabila masyarakat waspada dan menjaga diri. Sementara itu, ketika ada kejadian seperti kebakaran supaya bisa langsung dilaporkan kepada dinas terkait untuk bisa diambil sikap. “Mari kita sama-sama waspada dan menjaga diri, karena bencana ini pasti akan terjadi apabila kita tidak menjaga diri,” tandasnya. (ils)
Tingkatkan PAD dari Parkir, Dishub Siapkan Raperda Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mengatur sistem perparkiran daerah. Pembuatan regulasi tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah KSB untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari kegiatan perparkiran. “Iya sekarang kita sedang buat Raperdanya. Nama Raperdanya tentang parkir bahu pinggir jalan,” terang kepala Dishub KSB, Ir. H. Muslimin. HMY., M.Si kepada wartawan, Rabu (28/3). Ia mengatakan, sementara ini persiapan penyusunan dokumen Raperda tersebut sudah memasuki pembuatan naskah akademik. Pihaknya juga terus melakukan kajian terhadap penerapan regulasi serupa di daerah-daerah lainnya. “Untuk naskah akademiknya kita juga kejar supaya cepat selesai,” klaimnya. Dijelaskan Muslimin, pada Raperda ini, penataan pemanfaatan bahu pinggir jalan untuk perkarkiran akan difokuskan dalam kota Taliwang. Sejumlah titik parkir telah didata oleh Dishub terutama yang letaknya berada di depan toko-toko modern yang sejauh ini berpotensi secara pendapatan. “Kalau di luar kota yang terdapat di pasar-pasar itu yang kita masukkan dalam ketentuan yang diatur Perda,” urainya. Untuk pengelolaan parkir sendiri, dalam Raperda nantinya Pemda KSB akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Muslimin menyebutkan, pihak ketiga yang dimaksudkan bisa berupa perusahaan yang punya kegiatan mengelola perparkiran atau kelompok masyarakat. “Nanti sistem pembagian keuntungannya juga akan diatur sedemikian rupa dalam Perda agar kemudian target PAD kita dari parkir bisa tercapai dan di sisi lain tidak merugikan mitra pengelola,” timpalnya. Sementara itu ditanya mengenai PAD dari kegiatan perparkiran yang ditargetkan pada tahun 2018 ini? Mantan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KSB ini mengungkapkan, jika target PAD dari kegiatan parkir tahun ini sebesar Rp 50 juta atau meningkat sekitar 135 persen dari tahun 2017 lalu. “Kami yakin target itu bisa kita capai. Karena tahun lalu kita juga melewati target padahal dulu itu belum ada Perdanya. Nah harapan kami Raperda yang kami sedang susun ini bisa segera ditetapkan atau kalau tidak bisa selesai kami siapkan dalam bentuk Perbup dulu yang penting kita punya landasan hukum,” tutup Muslimin. (bug)
lebih besar,” harapnya. Sukaemi juga mendorong Gapoktan untuk mengembangkan usahanya setelah masa produksi gabah dan mengalihkan perhatian ke jagung. Kebetulan Dompu sebagai daerah sentra jagung dan itu bisa menjadi peluang usaha. Ia juga mendukung Gapoktan untuk mengembangkan penangkaran benih bagi kebutuhan anggota kelompok. “Kalau itu bisa dikembangkan, itu akan menjadi peluang usaha dan dapat membantu
anggota kelompok dalam penyiapan bibit serta saprodinya,” ungkapnya. Lurah Montabaru, Suradin, SE, SH pada kesempatan yang sama mengingatkan soal hama yang menyerang tanaman padi petani di so Monta. Hama ini harus diatasi dengan penyeragaman menanam agar hama tidak berkembang biak dan dapat dipotong mata rantainya. Karenanya, ia mendorong agar para petani dapat mematuhi keseragaman menanam untuk menghindari hama. “Tidak ada keseragaman (tanam), itu yang membuat hama. Makanya kita atur pola tanam dan ini semua untuk kebaikan bersama, sehingga penyebaran hama dapat dibatasi,” katanya. Ketua Gapoktan Satando Amba, H Zaenal Arifin dalam laporannya mengungkapkan, anggota Gapoktan Satando Amba sebanyak 63 orang yang terdiri dari kelompok Tani Makmur, kelompok Saheko Lapa, kelompok Setia Ikhlas, kelompok Satampa Renda, dan kelompok tani Satando Amba. Tapi yang hadir hanya sebagian kecil. Kendati demiki-
(Suara NTB/ula)
RAT - Pengurus kedua Gapoktan didampingi Lurah Montabaru dan pejabat dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu ikut hadir pada acara RAT kedua Gapoktan. an, rapat dapat dilanjutkan. Gapoktan ini usianya sudah 11 tahun dan seharusnya sudah mandiri penuh. Bahkan pada tahun 2014 lalu sudah dibina untuk menjadi mandiri penuh. “Sebenarnya sudah dilepas, tinggal dipantau apa sesuai real atau tidak. Tapi sampai sekarang belum dilepas. Apa yang akan dikerjakan sudah dipatok. Ini menjadi kendala untuk dapat SHU, selain karena situasi harga yang tidak mendukung,” ungkapnya.
Kendati demikian, H Zaenal memastikan, cadangan pangan sebagai fungsi Gapoktan tetap tersedia. Bahkan Gapoktan Satando Amba memasok beras hingga 5 ton untuk kebutuhan penanggulangan bencana banjir Dompu awal Maret 2018 lalu yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan BPBD Dompu. “Kedepan mungkin bisa disesuaikan harganya sesuai harga pasar,” harapnya. Zaenal juga mengaku, telah
mengembangkan bisnis tidak hanya fokus ke gabah dan beras. Pihaknya sudah mengembangkan dengan menyetok jagung hingga 30an ton dan direncanakan akan dilepas saat musim hujan antara Desember – Februari, karena saat itu belum ada jagung yang diproduksi. Biasanya harganya di tingkat gudang Rp.4 ribu hingga Rp.6 ribu per kg, tapi sekarang malah kebalik dengan harga Rp.3.700 pada Januari 2018 turun hingga Rp.3.400 per kg untuk jagung kering. Ketua Gapoktan Anton Jaya, Syarifuddin, S. Pt pada kesempatan yang sama mengungkapkan, gapoktan ini memiliki kegiatan dan permasalahan yang hampir sama di se Kabupaten Dompu. Hal itu juga membuat SHU dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2017, SHU Gapoktannya hanya Rp2,58 juta dan tahun sebelumnya sebesar Rp3,8 juta. “LDPM ini hanya untuk gabah, maunya semua kebutuhan anggota bisa difasilitasinya, termasuk untuk pupuk dan alat saprodi,” harapnya. (ula/*)
Wabup Sebut BB Hasil OTT Adalah Dana BOS Bima (Suara NTB) Penasehat Satgas Saber Pungli Kabupaten Bima, Drs. Dahlan M. Noer mengaku Barang Bukti (BB) uang yang berhasil disita pada saat OTT di kantor UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo, belum lama ini merupakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Hasil pemeriksaan sementara, BB yang disita saat OTT bukan hasil pungutan langsung pada setiap siswa, melainkan dana BOS,” katanya usai menggelar rapat bersama dengan Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Bima di aula kantor Bupati Bima, Rabu (28/3). Dia menjelaskan, jika
mengacu pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis (Juklak) dan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dalam pengunaan dana BOS diperbolehkan untuk dipotong. “Tapi pemotongan bisa dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan pihak sekolah dengan komite,” kata Dahlan yang
juga Wakil Bupati Bima ini. Menurutnya, pemotongan ini diambil dari kas dana BOS. Berdasarkan kesepakatan dipatok Rp50.000 per siswa. Pemotongan tetap mengacu pada Permendikbud setelah ada kesepakatan bersama. “Intinya uang yang diambil tidak dipungut langsung ke
siswa atau masyarakat. Sementara keterlibatan UPT Dikbudpora sebagai pihak yang menyediakan soal try out,” katanya. Meski demikian, kasus tersebut akan tetap diproses. Bahkan Dahlan meminta APH dalam hal ini Polres Bima untuk terus mendalami kasus OTT tersebut. Terutama melakukan serangkaian penyelidikan apakah ada kerugian Negara. “Kasusnya tetap diproses. Naumn perlu juga dilihat dari pelanggaran hukumnya,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
Dahlan M. Noer
OTT Pungli Musibah Dunia Pendidikan
(Suara NTB/uki)
Sumadi
Bima (Suara NTB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bima mengecam kasus dugaan pungutan liar pelaksanaan ujian try out hingga adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo, belum lama ini. “Kalau benar terjadi praktek pungli hingga terjaring OTT. Ini musibah bagi dunia pendidikan kita di Kabupaten Bima,” kata Wakil Sekretaris PGRI, Sumadi S.Pd kepada Suara NTB,
Rabu (28/3). Menurutnya, tindakan tersebut mencoreng nama baik lembaga pendidikan. Karena sebelumnya sudah ada niat oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang. Ia menjelaskan, apapun alasannya tidak diperbolehkan untuk menarik biaya dari siswa dan wali murid. Karena segala kebutuhan dan keperluannya sudah disiapkan oleh Negara (pemerintah.red). “Tapi kalaupun ini benar,
ini murni tindakan kriminal karena merugikan siswa dan masyarakat,” ujarnya. Lantaran kasusnya tengah ditangani oleh Aparat Penegak hukum (APH) dalam hal ini jajaran Polres Bima. Sumadi berharap kasus tersebut bisa diusut tuntas, supaya ada efek jera. “Kami berharap tidak jadi bahan permainan,” harapnya. Seperti diketahui Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Bima melakukan OTT pada Kamis (22/3) kemarin. OTT tersebut berlangsung di
Kantor UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo. Dari OTT tersebut petugas Satgas Saber Pungli berhasil mengamankan salahseorang ASN yang merupakan staf UPTD Kecamatan Bolo inisial Fw. Serta menyita uang tunai kurang lebih Rp1 juta. Sehari sebelum OTT, siswa SD se Kabupaten Bima yang akan melaksanakan ujian try out dibebankan penarikan biaya antara Rp50.000 hingga Rp65.000. kini kasus tersebut masih didalami Polres Bima. (uki)
KSB Belum Beranjak dari Masalah Kasus Anak Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat hingga saat ini masih belum bisa beranjak dari masih tingginya kasus anak berhadapan dengan hukum serta kasus dugaan pelecehan seksual anak. Bahkan, di triwulan pertama tahun 2018 saja tercatat sudah ada 17 kasus yang melibatkan anak-anak. Dari angka itu, sebanyak empat kasus merupakan kasus dugaan pelecehan seksual anak dan sisanya merupakan kasus ABH seperti kasus pencurian. “Kita tidak pungkiri bahwa trend kasus anak selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Terutama terkait kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan pelecehan seksual baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Sehingga kita harus sikapi masalah ini dengan cepat, jika tidak maka upaya mendeklarasikan sebagai Kota Layak Anak (KLA) tidak akan bisa terwujud,” ujar Kepala Dinas DP2KBP3A kepada Suara NTB melalui Kabid pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Drs. Mulyadi Gole, Rabu (28/3). Dikatakannya, penyumbang terbanyak kasus ini bisa terjadi karena hubungan keluarga yang tidak harmonis sehingga anak cenderung tidak diper-
Mulyadi Gole
hatikan. Selain masalah tersebut, kasus ini juga terjadi karena dampak dari pernikahan dini. Terhadap masalah tersebut, pihak terkait tetap berupaya menggencarkan sosialisasi pendewasaan perkawinan. Sehingga kasus-kasus seperti ini, bisa semakin ditekan di KSB. Hanya saja pihaknya tetap berharap kepada warga masyarakat untuk menekan kasus ini terjadi. Jika hanya mengandalkan dinas terkait bersama dengan Polisi diyakini tidak akan bisa maksimal. “Jujur saja kita tidak bisa sendiri menekan kasus ini tidak terulangi lagi melainkan peran serta dari semua pihak untuk sama-sama mengambil peran ,” ungkapnya. Ia menyebutkan, salah satu upaya di tahun 2018 untuk menurunkan kasus tersebut yakni dengan mencanangkan program aksi bersama daerah menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). Artinya, dengan adanya pencanangan KLA ini bahwa seluruh kebijakan yang ada di daerah dan SKPD harus ramah anak. Bahkan di dalam kegiatan ini nantinya, akan ada tiga pernyataan tiga tokoh masyarakat sebagai suatu komitmen bersama untuk menurunkan angka ini. Mudahmudahan dengan upaya yang dilakukan tersebut, angka kasus anak semakin bisa ditekan. Karena bukan hanya anak yang akan terganggu psikologinya, citra daerah juga akan dipandang buruk nantinya. “Upaya ini merupakan komitmen kami untuk bisa menurunkan angkas kasus anak yang setiap tahunnya selalu meningkat. Sehingga kedepannya, KSB tidak lagi “tercoreng” dengan sebutan kabupaten yang tidak ramah dan layak anak,” tandasnya. (ils)
(Suara NTB/Uki)
SULIT DILALUI - Kondisi jembatan alternatif di Desa Kananta Kecamatan Soromandi yang sulit dilalui kendaraan. Terlebih, jika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Warga Desak Pemerintah Perbaiki Jembatan Bima (Suara NTB) Warga mendesak Pemerintah memperbaiki jembatan yang terputus di Desa Kananta Kecamatan Soromandi serta Desa Waro Kecamatan Monta supaya kembali dillintasi kendaraan. Warga Desa Kananta, Baharuddin kepada Suara NTB mengatakan, meski jembatan penghubung desa-desa di Kecamatan Soromandi hingga wilayah Kabupaten Dompu itu telah dibuat jembatan alternatif. Namun, kondisinya tidak sesuai harapan. “Kondisinya sempit. Kendaraan terutama mobil yang lewat harus antre,” katanya kepada Suara NTB, belum lama ini. Selain itu, jika air sungai pasang ataupun adanya hujan besar. Arus lalu lintas kendaraan lumpuh total. Pasalnya jembatan yang dibangun itu seadanya dan tidak terlalu tinggi. “Kalau air sungai diatas lutut sudah tidak bisa lewat. Belum lagi datang hujan,” katanya. Oleh karena itu Ia berharap
jembatan yang rusak akibat diterjang banjir beberapa bulan lalu tersebut segara diperbaiki. Mengingat jembatan itu merupakan satu-satunya akses jalur penghubung ekonomi warga. “Sebelum ambruk ramai lancar. Tapi kini sudah sepi,” katanya. Sementara, warga Waro Kecamatan Monta, Ludiansyah mengaku hingga kini jembatan yang berada antara desa Sampasai dan Desa Waro Kecamatan Monta dan menghubungkan desa-desa di Kecamatan Langgudu bagian selatan masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Menurutnya, walaupun saat terputus pada Bulan Februari 2018 kemarin akibat banjir dan telah dibuatkan jembatan alternatif. Namun dua hari setelah itu kembali diterjang oleh banjir. Hingga sekarang belum juga dibangun jembatan alternatif. “Pengendara, terutama yang memakai sepeda motor harus mengangkat agar melewati sungai. Beruntungnya sekarang tidak ada hujan. Kalau hujan otomatis
tidak bisa dilewati,” katanya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bima, Nggempo ST. MT mengatakan, pasca ambruknya dua jembatan tersebut, pihaknya telah membangun jembatan alternatif agar warga bisa melintas seperti biasa, walaupun tidak optimal seperti biasa. “Pasca terputus akibat banjir, baik jembatan di Soromandi dan Monta sudah kita buatkan jembatan alternatifnya,” katanya. Sebagai langkah tindaklajut, Nggempo mengaku sudah ada sinyal dari Pemerintah Provinsi untuk perbaikan dua jembatan tersebut. Usai dilaporkan terkait kondisinya di lapangan. “Sudah ada sinyal. Ibu Bupati sendiri sudah bertemu dengan bapak Gubernur,” katanya. Ia menamabhkan, selain dua jembatan yang rusak. Ada juga jalan raya di wilayah Kecamatan Langgundu serta embung di Kecamatan Sape. Sarana dan prasana tersebut rusak karena diterjang banjir. (uki)
SUARA NTB Kamis, 29 Maret 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Pilpres 2019
PDI-P Prediksi Jokowi akan Menang Telak di NTB Langkah Pencegahan UPAYA pihak perbankan mengantisipasi skimming ATM diapresiasi aparat penegak hukum. Pihak perbankan, kepolisian, dan nasabah bersamasama mencegah agar skimming tidak terjadi lagi di NTB. Sepanjang 2017-2018, sebanyak lima warga negara asing yang dihukum penjara akibat terbukti bersalah melakukan skimming di wilayah NTB. Para terpidana itu melakukan skimming di wilayah Gili Trawangan dan Gili Air, Pemenang, Lombok Utara. Pekan ini, Bank BRI Mataram menyampaikan kepada nasabahnya untuk mengganti (Suara NTB/dok) Tri Budi Pangastuti PIN. Sebanyak 9.900 nasabah pemegang kartu ATM tercatat perlu mengganti PIN-nya untuk mencegah skimming. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, peluang terjadinya skimming tetap terbuka. Sebab, skimming merupakan kejahatan jaringan internasional. “Tidak menutup kemungkinan di wilayah lain ada kejadian serupa juga. Indikasi sebagai sindikat internasional sudah cukup kuat,” ujarnya dihubungi kemarin. Setiap pihak perlu mengambil langkah inisiatif. Seperti perbankan yang mengimbau nasabahnya mengganti PIN. Kepolisian meningkatkan pengamanan. Kemudian nasabah berhati-hati saat menggunakan fasilitas ATM. “Kepolisian pun sudah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Terbukti ada beberapa pelakunya yang merupakan warga negara asing divonis bersalah oleh pengadilan,” terangnya. Dia meminta masyarakat nasabah bank untuk meningkatkan kewaspadaannya dalam mengakses mesin ATM. Imbauan nasabah menurutnya perlu dimaknai sebagai upaya pencegahan. (why)
Demokrat Lihat Tanda-tanda Kemenangan Zul - Rohmi Mataram (Suara NTB)DPD Partai Demokrat NTB, menyebutkan bahwa hasil survei internal mereka baru-baru ini, pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut 3, Dr. H. Zulkieflimansyah - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) masih unggul. Demikian Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, di ruang kerjanya di DPRD NTB, Rabu (28/3). Saat ditemui wartawan, Mahalli didampingi para petinggi Demokrat. Seperti, TGH. Nasihuddin Badri, Lalu Khalik Iskandar dan Misfalah. (Suara NTB/dok) “Dari empat lembaga surTGH. Mahalli Fikri vei lokal yang kita sudah lakukan, hasilnya alhamdulillah, Zul-Rohmi menjadi nomor satu. Dan dari hasil survei itu, kami sudah melihat tanda-tanda kemenangan pada Zul-Rohmi. Secara kumulatif dari semua kabupaten/kota, indikasi kemenangan itu sudah cukup kuat,” tutur Mahalli. Disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB itu, penyebaran pemilih pasangan nomor urut 3 ini cukup merata dis emua daerah. Terutama di Pulau Sumbawa, Zul-Rohmi unggul telak. Sementara untuk Pulau Lombok, Zul-Rohmi rata-rata berada pada nomor urut dua. Namun demikian, meski Zul-Rohmi saat berdasarkan hasil survei telah mengungguli tiga kandidat lainnya, hal itu tidak lantas membuat Partai Demokrat merasa aman, hingga pada hari H pencoblosan tanggal 27 Juni mendatang. Pasalnya dari hasil survei tersebut, masyarakat NTB yang belum menentukan pilihannya masih cukup tinggi, yakni sampai 40 persen lebih. “Yang belum menentukan pilihannya masih tinggi, dan waktunya ini masih lama, dua bulan lagi. Sehingga pergerakan perubahan pemilih itu masih sangat terbuka. Makanya hasil hari ini ndak bisa jadi pegangan kita ini akan jadi pemenang. Tetapi kita harus makin agresif tingkatkan,” katanya. Yang jelas, kata Mahalli, pihaknya akan terus meningkat pergerakan, sampai menjelang hari H. Semua elemen kekuatan akan dikerahkan habis-habisan untuk memenangkan Zul-Rohmi. “Jadi kami bekerja dengan cara kami, yang penting adalah kami menang, elemen pemenangan bukan hanya PKS dan Demokrat, tapi banyak elemen yang kami miliki, seperti ormas dan relawan-relawan,” tutupnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) PDI-P Provinsi NTB, memprediksikan bahwa pada pemilihan presiden 2019 mendatang, Presiden Joko Widodo akan mendapatkan kemenangan cukup telak di Provinsi NTB. Persentase kekalahan pada Pilpres 2014 lalu, akan berbalik menjadi persentase kemenangan pada Pilpres 2019 ini. Demikian disampaikan Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) DPD PDI-P NTB, Ir. Made Slamet, MM, yang ditemui di DPRD NTB, usai rapat paripurna, Rabu (28/3). “Ya kalau dulu kita kalah sampai 70 persen lebih, mudah-mudahan besok ini bisa terbalik. Menurut lembaga survei, seluruh daerah, sudah rata-rata sudah di atas 70 persen, cuma di NTB saja belum diumumkan hasil surveinya, tapi kita yakin kita menang di sini, “ katanya.
Hal itu sangat diyakini oleh Made Slamet, sebab ia melihat masyarakat NTB sudah dapat menilai sosok Presiden Jokowi. Dimana Jokowi memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap pembangunan di NTB, meskipun NTB menjadi salah satu daerah tempat kekalahan telaknya. “Saya kira itulah, masyarakat sudah tahu mana yang betul-betul berbuat dan yang hanya orasi saja kan. Coba kita lihat, bagaimana Mandalika yang telantar pu-
(Suara NTB/ndi)
Made Slamet “Sebagai ketua pemenangan, sebagai yang bertanggunjawab, kita harapkan Jokowi menang di NTB,” pungkasnya. (ndi)
Debt Collector Peras Kreditur Ditangkap Polisi Mataram (Suara NTB) Empat penagih utang atau debt collectordijeblokan ke ruang tahanan Polres Mataram. Mereka diduga memeras penunggak kredit. Modusnya, penunggak dipaksa membayar Rp 25 juta agar mobil kreditan korbannya tak dicabut. Empat pelaku itu antara lain AZ alias DN (30) warga Turida, Sandubaya; SY (35) warga Cakranegara Barat, Cakranegara; NG (35) warga Pagesangan Timur, Mataram; dan GP (31) warga Pagesangan, Mataram. Wakapolres Mataram, Kompol Nanang Santosa Rabu (28/ 3) menjelaskan, para pelaku memaksa korbannya untuk membayar sejumlah uang saat menagih pada Selasa (27/3) sore. “Korbannya menunggak. Kesempatan itu digunakan pelaku untuk minta korbannya membayar Rp 25 juta jika tidak ingin mobilnya dicabut,” kata dia didampingi Kasatreskrim, AKP Kiki Firmansyah Effendi, dan Kasubbaghumas, AKP I Made Arnawa. Korban yang terpaksa me-
nerima tawaran pelaku, kemudian menyetor Rp 11 juta. selain itu korban juga menyerahkan satu unit Honda Beat DR 3727 MB miliknya kepada pelaku sebagai jaminan. Korban yang keberatan kemudian melapor ke polisi. Para pelaku kemudian ditangkap di tempat terpisah. AZ ditangkap di Jalan Bung Karno, Pagutan, Mataram. SY ditangkap di Jalan Pejanggik, Mataram. Sementara NA dan GP ditangkap di Kampung Melayu, Ampenan. Tersangka AZ mendapat jatah Rp 3,5 juta. Sementara tersangka lain mendapat jatah masing-masing Rp 2,5 juta. “Otak pelakunya itu AZ. Dia yang memiliki ide sehingga dia mendapat bagian lebih banyak,” kata Nanang. Para pelaku yang sudah ditahan itu dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan juncto pasal 55 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama sembilan tahun penjara. Nanang menegaskan, penagih utang tidak bisa se-
Kapolda NTB Lantik Tiga Pejabat Utama Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga perwira menengah Polri dilantik dalam jabatan baru, Rabu (28/3). Mereka antara lain Irwasda NTB, Direktur Polair Polda NTB, Kepala SPN Polda NTB. Serah terima jabatan dipimpin langsung Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli. Adapun yang diambil sumpah jabatannya, yakni Kombes Pol Agus Salim sebagai Irwasda NTB. Agus menggantikan Kombes Pol Ismail Bafadal yang akan bertugas di Dewan Pertahanan Nasional. Ismail bakal naik pangkat menjadi jenderal bintang satu. Selain itu, Agus yang sebelumnya bertugas di Mabes Polri itu akan mengemban amanat juga sebagai Ketua Tim Saber Pungli Provinsi NTB. Kemudian AKBP I Made Sunarta diambil sumpahnya dalam jabatan Dirpolair Polda NTB. Dia yang sebelumnya menjabat Wakil Dirpolair Polda NTB itu menggantikan Kombes Pol Edwin Rachmat Adikusumo. Edwin promosi ke Mabes Polri sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Polair Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri. Selanjutnya, AKBP Andy Hermawan. Mantan Kapolres Sumbawa Barat itu dilantik sebagai Kepala SPN Polda NTB. Dia menggantikan AKBP Kurnianto yang pindah ke STIK Lemdiklat Polri sebagai dosen utama. Para pejabat baru tersebut diperintahkan untuk bekerja secara profesional dan modern untuk meningkatkan kepercayaan publik. (why)
Pisah Ranjang, IRT Mulai Pakai Sabu Mataram (Suara NTB) Seorang ibu rumah tangga, WR (30) sejak tiga bulan terakhir mulai menyalahgunakan sabu. Dia habis akal karena pisah ranjang dengan suami. Sementara dia tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi satu anaknya. WR ditangkap tim Satresnarkoba Polres Mataram di rumahnya di BTN Tanjung Karang, Sekarbela. Ditemukan barang bukti sabu seberat 1,75 gram. Setelah mulai memakai sabu, tersangka menyadari bisnis kotor itu bisa menghasilkan uang. Dia kemudian mencoba untuk menjadi kurir. Meski dia belum memiliki pelanggan. “Awalnya dia menggunakan sabu karena ada masalah den-
luhan tahun, sekarang oleh Jokowi sudah mulai dibangun,” katanya. Made Slamet menilai, Presiden Jokowi merupakan sosok yang sangat negarawan, di mana ketik sudah resmi menjadi presiden, maka dia adalah milik semua rakyat Indonesia. Sehingga iapun tidak pernah membeda-bedakan perhatiannya terhadap daerah tempat dia menang maupun kalah. Hal itu dibuktikan langsung oleh Jokowi, yang bisa dilihat dari intensitasnya mengunjungi
NTB sangat tinggi dalam waktu yang relatif singkat. “Coba, mana ada presiden baru empat tahun sudah tujuh kali datang ke sini (NTB). Nah kalau dulu Jokowi kalah di sini, wajar mungkin, karena dulu kan beliau masih barang baru, banyak difitnah dengan macam-macam. Tapi sekarang saya kira sudah jelas,” katanya. Diketahui bahwa Presiden Jokwi sudah resmi dicalonkan kembali sebagai Capres Pilpres 2019. Hal itu sudah menjadi keputusan dalam Rakernas PDI-P di Bali baru-baru ini, dan sudah diumukan secara terbuka kepada publik. Maka dengan demikian, PDIP siap untuk memenangkan Jokowi, termasuk di NTB.
gan suaminya,” kata Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, kemarin. Pada saat digerebek akhir pekan lalu. Tersangka WR mencoba mengelak. barang bukti satu poket sabu dibuang ke dalam kloset. “Dia berupaya menghilangkan barang bukti. Tetapi tim di lapangan pada waktu itu cepat melihat sehingga barang bukti dapat diamankan,” terangnya. Terciduk Nyabu di Kamar Kos Selain WR, seorang wanita ibu rumah tangga lainnya juga tertangkap karena kasus serupa. Dia yakni HN (28), janda satu anak yang ditangkap di
Gomong, Selaparang. Dia ditangkap bersama kekasihnya, RG (28). Dari penggeledahan, ditemukan barang bukti sabu seberat 3,75 gram yang disimpan dalam tiga poket. Selain itu ditemukan juga dua butir ekstasi atau pil koplo. Tersangka RG membeli sabu tersebut dari seseorang di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara seharga Rp 5,2 juta. Sedangkan ekstasi dibelinya seharga Rp 500 ribu. Muhammad menerangkan, tersangka RG pernah diamankan pada Oktober 2017 lalu di rumahnya di Tanjung Karang, Sekarbela. Pada waktu itu, tim tidak menemukan barang bukti sehingga RG bisa melangkah pulang. (why)
(Suara NTB/why)
BARANG BUKTI - Wakapolres Mataram, Nanang Santosa (tengah) menunjukkan barang bukti kasus pemerasan debt collector didampingi Kasatreskrim, Kiki Firmansyah Effendi (paling kiri) dan Kasubbaghumas, I Made Arnawa (paling kanan), Rabu (28/3). wenang-wenang mencabut kendaraan kreditur yang menunggak angsuran.
“Pihak leasing harus melayangkan somasi dulu. Penyelesaian utang harus le-
wat pengadilan. Tidak bisa langsung melakukan penyitaan,” pungkasnya. (why)
SUARA NTB Kamis, 29 Maret 2018
BUDAYA DAN HIBURAN
Paket Wisata Bali-Lombok Untungkan Banyak Pihak
Halaman 9 (Suara NTB/ist)
SEMONGKAT - Wisatawan tengah berpose dan menikmati suasana di Wisata Alam Semongkat yang ada di Sumbawa.
Mataram (Suara NTB) Saat ini Bali dan Lombok menjadi tujuan wisatawan dari berbagai daerah dan negara. Keberadaan Lombok yang menjadi salah satu Bali baru dianggap sangat menguntungkan karena letaknya yang berdekatan dengan Bali. Namun beberapa pihak justru menganggap dua daerah ini saling berkompetisi dalam mendatangkan wisatawan. Padahal paket wisata Bali-Lombok terbukti dapat menguntungkan banyak pihak. “Kita sudah lama kerjasama dengan pelaku pariwisata yang di Bali. Bahkan mereka juga jual paket Bali-Trawangan. Pas di Bali, mereka yang layani. Pas di Lombok, kita yang layani. Ini namanya saling menguntungkan,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur, Berry Putra, di Mataram, Rabu (28/3). Paket wisata ini merupakan paket yang menguntungkan kedua daerah. Tidak hanya Bali, Labuan Bajo pun masuk dalam paket wisata pelaku pariwisata di NTB. Sehingga diharapkan ada penerbangan langsung dari Bali ke Labuan Bajo dan sebaliknya. Ini dianggap akan menguntungkan Lombok, sebab tidak sedikit dari wisatawan yang berkunjung
ke Labuan Bajo juga ingin berkunjung ke Lombok. “Yang bilang pariwisata Bali, NTB dan NTT saingan itu salah besar. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga masih sangat bergantung pada Bali. Karena banyak wisatawan yang berkunjung dari Bali, karena mereka memiliki lebih banyak penerbangan langsung,” ujarnya. Selama ini memang banyak pelaku pariwisata dari Bali yang menjual Lombok, termasuk Trawangan. Namun hal itu justru dianggap menguntungkan bagi masyarakat Lombok. Sebab wisatawan yang datang pastinya akan membelanjakan uangnya. Sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang tinggal di lingkar desti-
nasi wisata. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos., M.Si bahwa pasar wisatawan itu sangat diperhitungkan oleh masing-masing pelaku pariwisata. Masing-masing dari mereka memiliki pasar wisatawan yang berbeda. Namun tentu saja itu akan sangat menguntungkan masyarakat NTB apabila semakin banyak wisatawan yang datang. “Kalau soal pasar, temanteman di industri pariwisata jauh lebih detail. Pelaku pariwisata di Bali pun menjual Lombok dalam paket wisata mereka. Begitu pula temanteman pelaku pariwisata yang di Lombok, juga ada yang menjual Bali,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/lin)
TRAWANGAN - Keindahan Trawangan yang menjadi salah satu destinasi wisata incaran wisatawan yang berkunjung dari Bali.
Korsel, Pasar Baru Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) – Negara Korea Selatan menjadi salah satu pasar baru pariwisata NTB. Tahun lalu telah dilakukan beberapa kali charter flight dari Korea Selatan ke Lombok International Airport. Tercatat jumlah kunjungan selama 2017 sebanyak 652 orang. Jumlah ini tercatat dalam data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB tahun 2017. Dari data wisatawan asing yang datang selama Oktober, Malaysia menyumbang 3.846 orang (43%), di tempat kedua China dengan 843 orang (9%), disusul Korea Selatan 652 orang (7%), kemudian Inggris dan Jerman masing-masing 488 (5%) dan 398 (4%) orang. Itu merupakan jumlah wisatawan yang datang berdasarkan data kunjungan dari LIA. Sementara untuk tahun ini hanya ada satu kali charter flight lagi dari Korsel ke LIA dengan 240 penumpang. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal,S.Sos., M.Si sebelumnya mengatakan bahwa Pemda juga tengah berupaya agar charter flight itu bisa terus berlanjut, bila perlu hingga ada penerbangan langsung. Sehingga dapat memudahkan wisatawan dari Korsel untuk menjangkau NTB. “Ini merupakan awal yang bagus, kita seperti mendapat durian runtuh. Sebelumnya kita tidak pernah menyangka kalau wisatawan Korea Selatan ini melirik Lombok sebagai destinasi wisatanya,” ujarnya. Diketahui, dalam data BPS NTB, penumpang yang datang melalui penerbangan internasional di Lombok International Airport (LIA) tahun 2017 berjumlah 14.132 orang, atau turun sebesar 1,37 persen. Sedangkan melalui penerbangan domestik sebanyak 155.580 orang, atau naik tipis sebesar 0,31 persen dari bulan sebelumnya. Data ini berbanding terbalik dengan penumpang yang berangkat melalui LIA, pada Oktober ini dari penerbangan domestik justru turun sebesar 2,41 persen, sedangkan dari internasional meningkat sebesar 0,27 persen. Sementara itu para pelaku pariwisata mengaku belum melihat pasar wisata Korea sebagai pasar yang menguntungkan untuk saat ini. Sebab banyak dari mereka tidak atau belum mendapatkan tamu dari Korea. Hal ini juga disebabkan karena pasar wisatawan masing-masing pelaku pariwisata berbeda. “Kadang kita punya pasar yang berbeda. Ada yang pasarnya lebih ke domestik, ada yang lebih banyak pasar Malaysia, ada yang Eropa dan macam-macam. Kalau Korea mungkin belum banyak, tapi mungkin ini baru permulaan. Kita doakan saja kedepannya akan banyak wisatawan Korea yang datang ke Lombok,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Tengah, Muhammad Faozan. Ia berharap kedepannya akan ada penerbangan langsung dari Korea. Sehingga wisatawan dari Korea bisa lebih mudah menjangkau NTB. Ia juga berharap promosi pariwisata semakin digencarkan. Sehingga wisatawan bisa lebih mengenal Lombok dan semua potensi pariwisata yang dimilikinya. (lin)
Melihat Keindahan Semongkat Mataram (Suara NTB) – Semongkat merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa. Berjarak sekitar 17 km dari Kota Sumbawa Besar, berada pada ketinggian 450 mdpl dengan hutan tropis yang masih terjaga. Suasana sejuk dan segar sudah mulai terasa setelah melewati Desa Kelungkung. Sepanjang jalan dipenuhi pohon-pohon besar dan pemandangan lembah yang sangat indah. Dengan kondisi jalan yang sudah diaspal hotmix sehingga mudah dicapai dengan segala jenis kendaraan. Hutan Semongkat didominasi oleh pohon-
pohon jenis lokal seperti ketimus, tempoak, rapat bewe, serta kukin. Sedangkan potensi satwa yang ada antara lain cerucuk, srigunting, elang bondol, monyet ekor panjang, babi hutan dan ayam hutan. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa Junaidi mengatakan, pihaknya terus berupaya melengkapi fasilitas di berbagai destinasi wisata yang ada. Salah satunya Semongkat yang belakangan mulai banyak dikunjungi wisatawan lokal. “Kita harapkan kunjungan bisa terus meningkat,” ujarnya. Taman Wisata Alam Semongkat merupakan hutan alam. Dimana potensi
pohonnya yang masih rapat, banyak yang berdiameter besar dan perakaran yang baik berfungsi menahan air menjadikan hutan ini kantung air bagi masyarakat sekitar. Hutan Semongkat sendiri telah dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai tempat pengambilan 40 jenis bahan baku pembuatan minyak Sumbawa dan produksi madu alam. Kegiatan wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan cukup bervariasi. Misalnya mandi kolam, trekking menyusuri kali kecil berair jernih dan segar, dan mengamati cara pengambilan madu alam secara langsung sampai pada proses pengemasannya. Salah satu wisatawan
yang telah berkunjung ke Semongkat, Nano Putra mengatakan bahwa Semongkat merupakan tempat yang sangat baik untuk berwisata bersama keluarga. Tempatnya yang tenang dan sejuk membuatnya sangat cocok untuk dikunjungi bersama kerabat. “Awalnya saya tidak melakukan list untuk berkunjung ke Semongkat. Tapi teman saya di Sumbawa mengajak saya untuk berkunjung, karena katanya bagus. Ternyata memang bagus. Tempatnya hanya perlu dipoles saja untuk mendatangkan banyak wisatawan,” ujarnya. (lin)
Dinamika Wisata KLU Potensi Pariwisata Lombok Bagian Selatan Perlu Dimaksimalkan Lama Tinggal Wisatawan Mataram (Suara NTB) – Lombok Timur memiliki banyak potensi pariwisata. Salah satunya di bagian selatan yang belakangan mulai dikenal wisatawan. Hanya saja, infrastruktur jalan menuju destinasi di bagian selatan Lombok ini belum maksimal. Hal inilah yang harus diperhatikan, sehingga pantai-pantai di bagian selatan bisa dikunjungi lebih banyak wisatawan. Pariwisata di Lotim menjadi salah satu sektor yang diunggulkan dan diharapkan bisa mendatangkan banyak manfaat kepada masyarakat. Hanya saja, persoalan infrastruktur masih belum dapat terselesaikan. Hal ini pula yang membuat banyak wisatawan dan para pelaku usaha pariwisata terkesan enggan untuk berkunjung. Salah satu destinasi wisata di pantai selatan Lombok
misalnya Pantai Pink. Tidak hanya Pantai Pink, ada banyak destinasi wisata lainnya di sekitar Pantai Pink yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Ini semestinya dapat menjadi perhatian utama Pemda, sebab banyak warga yang menggantungkan nasibnya dari sektor pariwisata ini. “Memang itu yang menjadi perhatian kita saat ini. Beberapa destinasi wisata yang ada di selatan akan kita benahi terutama soal infrstruktur jalannya. Semuanya akan kita benahi, termasuk fasilitasnya juga,” kata (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik S. Sos, MH. Persoalan infrastruktur ini memang sudah lama dikeluhkan oleh warga dan para pelaku pariwisata. Pasalnya, Lombok bagian selatan memiliki banyak destinasi wisata yang indah. Namun tidak ditunjang dengan kenyamanan
wisatawan untuk menjangkau destinasi wisata itu. Ini dianggap sangat mendesak, sebab saat ini banyak dari para pelaku pariwisata yang membuat paket untuk berkunjung ke destinasi wisata di Selatan. “Secepatnya akan kita ambil tindakan. Itu sudah tertuang di dalam rencana pembangunan. Semoga tidak ada kendala nantinya,” ujarnya. Ada beberapa pantai dengan panorama yang indah di Lombok bagian selatan. Diantaranya Pantai Surga, Pantai Sungkun, Pantai Kaliantan, Pantai Cemara, Gili Sunut, dan Pantai Tanjung Ringgit. Selain itu, masih banyak destinasi wisata yang indah dan masih jarang dikunjungi wisatawan. Diharapkan dengan adanya perbaikan infrastruktur itu nantinya akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung. (lin)
(Suara NTB/lin)
PANTAI PINK - Beberapa wisatawan tengah menikmati suasana dan panorama di Pantai Pink yang menjadi salah satu primadona di Lotim bagian selatan.
Menurun, Pasar Hortikultura Dikuasai Lotim
Tanjung (Suara NTB) Di tengah meningkatnya angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara (KLU), lama tinggal wisatawan justru semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada aspek pemenuhan komoditas kebutuhan pangan kalangan perhotelan di KLU, masih dikuasai oleh pengusaha Lombok Timur. Dinamika tersebut merupakan beberapa catatan Bupati dalam penyampaian LPKJ APBD tahun 2017 beberapa waktu lalu. Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengatakan lama tinggal wisatawan di KLU sebanyak 1,7 hari, sedangkan pada tahun 2016 lalu, angka lama tinggal wisatawan di KLU selama 3,2 hari. Bupati mencatat, jumlah kunjungan wisatawan ke KLU selama 2017 lalu sebanyak 1.003. 860 orang. Jumlah tersebut lebih banyak 3.860 orang dari target kunjungan 1 juta orang. Kendati demikian, angka kunjungan yang tinggi itu masih belum mampu memenuhi target kunjungan wisatawan ke desa-desa. “Jumlah kunjungan wisatawan ke desa mencapai 11.873 orang dari target 15.000 orang. Dan rata-rata lama tinggal wisatawan 1,7 hari, menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3,2 hari,” ujar bupati. Selain persoalan lama tinggal, bupati pada kesempatan berbeda juga mengungkap perlunya inovasi pada aspek pemenuhan komoditas untuk pasar 3 gili maupun pasar perhotelan di wilayah daratan Lombok Utara. Diakuinya, pasar hortikultura di Lombok Utara saat ini masih didominasi oleh suplai dari pengusaha luar Lombok Utara. “Pengirim komoditas set-
iap hari ke Gili Trawangan, Gili Meno, itu seluruhnya berasal dari Masbagik (Lombok Timur). Saya bertanya apa memang tidak ada yang bisa penuhi dari Lombok Utara?,” tanyanya. Najmul meyakini Lombok Utara memiliki komoditas yang dibutuhkan oleh pasar. Betapa tidak, dari laporan dinas yang dibacakannya di depan DPRD, sejumlah komoditas yang dihasilkan masyarakat dipandang mampu memenuhi kebutuhan pasar pariwisata. Indikator hasil pembangunan urusan ketahanan pangan misalnya, mencatatkan sejumlah stok pangan daerah tahun 2017 tercermin pada terpenuhinya stok pangan. Produksi padi tercatat sebanyak 68.846 ton dari target 80.865 ton, produksi jagung sebesar 63.232 ton dari target 38.356 ton, produksi daging 1.367,09 ton dan produksi telur sebanyak 17.956.905 butir dari target 15.13.885 butir. Demikian halnya dengan indikator hasil pembangunan urusan pertanian, dimana produksi pertanian penunjang pariwisata diantaranya, produksi melon sebanyak 3.166 ton, tomat 237,50 ton, cabe rawit 655,27 ton, mentimun jepang 5,45 ton, mangga 2.029 ton. Termasuk buah naga juga dihasilkan sebanyak 47,78 ton, stroberi 750 kilogram, serta madu 4.390 liter. “Saya bertanya, ada ndak kira-kira dari Lombok Utara. Saya pikir ada, tetapi seluruhnya masih berasal dari Masbagik. Ini yang saya bilang, yang kita lihat, bagaimana potensi pasar yang besar ini kita manfaatkan secara maksimal. Dan kita sudah mulai berproses menghubungkan para petani kita, pengusaha kita dengan pelaku pariwisata,” tandas Najmul Akhyar. (ari)
SUARA NTB Kamis, 29 Maret 2018
Harapkan Ada Bantuan FASILITAS Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang lama di SMA Al-Ma’arif dikhawatirkan akan bermasalah atau rusak saat pelaksanaan UNBK. Pihak sekolah mengharpkan ada bantuan sarana UNBK. “Komputer untuk UNBK masih gunakan sarana yang lama. Kami harapkan kalaupun nanti dari pemerintah ada bantuan,” ujar Kepala SMA Al-Ma’arif Mataram, M. Furkan, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini. Ia mengatakan, pihaknya hanya memiliki satu ruangan dengan 12 komputer dan satu server. Peralatan itu (Suara NTB/ron) merupakan peralatan yang M. Furkan sudah lama. Ia mengkhawatirkan terjadi kendala saat pelaksanaan UNBK. “Salah satu yang kita butuhkan sarana untuk menjamin kelancaran UNBK, tapi kita tak berharap banyak kepada pemerintah, mudah-mudahan tidak ada kendala atau masalah,” harapnya. Nantinya SMA Al-Ma’arif akan melaksanakan UNBK dengan dua sesi. Peserta UNBK sebanyak 23 siswa, dengan rincian 11 orang jurusan IPA dan 12 orang jurusan IPS. Ia mengklaim jumlah siswa yang sedikit tidak menjadi halangan untuk ikut UNBK. Di tahun 2017 lalu, SMA Al-Ma’arif bergabung dengan tiga sekolah lainnya untuk menyelenggarakan UNBK. SMA AlMa’arif, SMA Trisakti, SMA Janamarga, dan SMA Saraswati memilih menggelar UNBK di satu lokasi yang sama, yaitu di laboratorium komputer milik SMK Bina Bangsa. Pada tahun 2018 ini, sekolah-sekolah itu juga melaksanakan secara mandiri atas dasar saran dari Kemendikbud. SMA Al-Ma’arif sendiri ingin melaksanakan secara mandiri karena memang arahan dari Kemendikbud. Apalagi di tahun lalu sudah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara. Furkan berharap terjadi peningkatan prestasi pada UNBK tahun 2018 nanti. Apalagi pihaknya juga sudah melaksanakan pengayaan bagi siswa kelas XII. Pada bulan Februari dan Maret melaksanakan ujian praktik bagi siswa kelas XII jurusan IPA dan IPS. “Kita harapkan prestasi lebih memuaskan dibandingkan tahun sebelumnya,” harapnya. (ron)
Bidang Kebudayaan Kembali Masuk di Disdik Mataram (Suara NTB) Bidang Kebudayaan kembali bergabung dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram. Sebelumnya, bidang kebudayaan sempat bergabung dengan Dinas Pariwisata. “Kalau dulu tahun 2016 bidang kebudayaan melekat di dinas pariwisata. Sekarang bidang budaya pindah ke Disdik, sehingga Dispar tidak memiliki bidang kebudayaan,” kata Kabid Kebudayaan pada Disdik Kota Mataram Komang Citra, Rabu (28/3). Komang Citra, ditunjuk jadi Kepala Bidang Kebu(Suara NTB/dys) dayaan Disdik Kota MatKomang Citra aram. Sempat bingung lantaran belum memiliki program kerja, namun kini perlahan bidang baru tersebut kian menemukan titik terang. “Kita ini kebetulan bidang baru,” ungkap Komang Citra. Idealnya kata dia, Bidang Kebudayaan menyatu dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Di dalamnyalah melekat bidang kebudayaan tersebut. “Kalau kita bandingkan dengan kota lain. Kalau Bali lain, dia pecah ada Dinas Pendidikan dan Dinas Budaya tersendiri,” ungkapnya. Meski kini bergabung dengan Disdik, namun tidak sampai mengubah nomenklatur pada dinas yang bersangkutan. Sehingga nama dinas tetap menggunakan nama sebelumnya yaitu Dinas Pendidikan. “Dan ini pun kita sempatkan mengalami kesulitan terkait dengan kegiatannya. Kalau dulu kegiatan tahunan sudah disusun. Namun ketika ada keputusan perubahan, belum ada program kerja. Sehingga kami banyak lakukan kegiatan revisi,” ujarnya (dys)
PENDIDIKAN
Pagi Ini, Prof. Masnun Dikukuhkan Jadi Guru Besar UIN Mataram Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram akan menggelar sidang senat terbuka untuk mengukuhkan Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag., sebagai guru besar di Auditorium Kampus UIN Mataram, Kamis (29/3). Prof. Masnun ditetapkan menjadi guru besar berdasarkan SK Menristekdikti RI Nomor 9966/A2.3/KP/2018 tentang penetapan Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag., dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai profesor/guru besar dalam bidang ilmu hukum dan perdata Islam pada Fakultas Syariah UIN Mataram. Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag., menilai dengan akan dilakukannya pengukuhan guru besar terhadap Prof. Masnun, menambah daftar guru besar di lingkungan UIN Mataram. Dengan demikian, jumlah guru besar kini bertambah menjadi lima orang. Mereka ialah Prof. Dr. H. M. Taufik, Prof. Dr. Suprapto, Prof. Dr. Nashuddin, Prof. Dr. H. Mutawali, dan Prof. Dr. H. Mas-
nun. “Alhamdulillah kami sudah punya lima orang guru besar,” ungkap Mutawali. Ditambahkan, bahwa pihaknya untuk tahun 2018 ini menargetkan adanya tiga orang guru besar tambahan. Mereka kini sedang berproses. “Amin, Insya Allah. Tapi sedang berproses,” urainya. Sementara untuk proses pengajuan dan penetapan guru besar, dilakukan melalui Kemenristekdikti. Kemenristekdikti akan menetapkan seseorang jadi guru besar jika telah memenuhi syarat tertentu, seperti publikasi pada jurnal internasional terindeks scoopus. “Makanya kita terus mendorong. Kita dorong ke arah sana. Mendorong join publication. Terakhir kerjasama luar negeri denngan Riyadh Electronic University,” ujar Mutawali.
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 70 orang guru mata pelajaran IPS dan Sejarah Kota Mataram diberikan pemahaman tentang pengembangan kebudayaan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram Rabu (28/3). Kepala Bidang Budaya Dinas Pendidikan Kota Mataram Komang Citra, menjelaskan pelibatan guru mata pelajaran IPS dan Sejarah ini sebagai upaya memperkenalkan kembali materi tentang kebudayaan pada peserta didik. Dijelaskan, aspek kebudayaan menjadi aspek penting dalam pembangunan SDM peserta didik. Hanya saja, aspek kebudayaan dalam pendidikan jarang mendapat tempat. Terlebih sebelumnya Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kota Mataram sempat ditiadakan. Bidang pendidikan berada di bawah Dinas Pariwisata, namun kini kembali bergabung di bawah Dinas Pendidikan Kota Mataram. Kini pihaknya pun harus berjuang menumbuhkan sikap dan pemahaman kebudayaan terhadap para peserta didik melalui sosialisasi melibatkan guru IPS dan Sejarah,
yang bersentuhan langsung dengan materi kebudayaan. “Sosialisasi yang paling terdekat ialah sosialisasi melibatkan guru IPS atau sejarah. Sehingga materi yang disampaikan melekat ke mereka,” urainya. Dikatakan Komang, bahwa problem di tengah anak didik sangat banyak. Pengetahuan kebudayaan mereka minim. Mereka belum tentu tahu budaya di sekitar mereka. Sebagai contoh, belum tentu murid tahu bendabenda cagar budaya yang telah ditentukan oleh pemerintah di Kota Mataram. “Seperti Taman Mayura, kuliner Ayam Taliwang, itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya,” ungkapnya. Melalui sosialisasi terutama terkait dengan Undang-undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, kita transfer kepada guru untuk memberikan landasan sebelum mengajar ke peserta didik. “Cara berpakaian misalnya bagaimana adat mereka. Kita jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Mudahanmudahan melalui kegiatan ini bisa lebih tajam memberikan pemahaman kepada anak didik,” tukasnya. (dys)
(Suara NTB/dys)
SOSIALISASI - Sosialisasi yang digelar Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kota Mataram yang melibatkan guru mata pelajaran IPS dan Sejarah, Rabu (28/3).
Sekolah yang Terlibat Pungli Diminta Ditindak Tegas paham, tapi sekarang karena kita sudah berikan pemahaman, sekolah harus ditindak tegas jika melakukan pungli,” tegas Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, Rabu (28/3). Sebelum tahun ajaran baru lalu, kepala sekolah sudah dikumpulkan dan diberi pembinaan langsung oleh Gubernur, Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman, dan Inspektorat wilayah dan daerah. Salah satu yang menjadi fokus pembinaan adalah masalah pungutan liar. “Sudah diberikan pembinaan, masa terus-terusan
Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri sangat efektif dan membawa dampak positif bagi pengembangan kampus, termasuk sebagai upaya mempercepat kemajuan lembaga. Terlebih di tengah proses panjang pengusulan dan penilaian jabatan Guru Besar, termasuk di tengah ketat dan banyaknya peraturan dan persyaratan yang terus berubah dan bertambah. Sementara Wakil Rektor I Prof. Dr. H. Masnun, berharap agar gelar profesi dapat menjadi spirit baru untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Termasuk berharap agar UIN Mataram akan terus memperbanyak guru besar melalui akselerasi guru-guru besar. “Semoga pada tahun-tahun yang akan datang akan lahir profesor-profesor di kampus kita,
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dys)
H. Mutawali
H. Masnun
sehingga akan menjadi pawangpawang intelektual,” harap pria kelahiran 27 Agustus 1975 di Desa Dasan Baru, Kecamatan Batukliang Lombok Tengah ini. Lebih jauh dikatakan Masnun, jika penambahan guru besar di lingkungan UIN Mataram menandakan bahwasanya atmosfer akademik di lingkungan UIN Mataram ber-
jalan baik. Selain itu, penambahan guru besar merupakan sebuah keuntungan institusional bagi UIN Mataram, bukan keuntungan personal. Termasuk kata pria 43 tahun ini mernjadi bagian dari implementasi kontrak kerja rektor dengan menteri untuk meningkatkan kualitas SDM melalui akselerasi guru besar. (dys)
Beri Pemahaman Budaya, Pemerintah Libatkan Guru IPS dan Sejarah
Klaim Sudah Berikan Pemahaman Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaa (Dikbud) NTB menegaskan jika sekolah melakukan pungutan liar (pungli) tidak akan mendapatkan pembelaan dari pemerintah. Pihak Dinas Dikbud NTB mengklaim sudah melakukan pembinaan dengan mengundang pihak terkait. Jika masih terjadi Pungli, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pihak berwajib untuk ditindak. “Kalau kemarin-kemarin kita pasang badan, meminta dimaklumi karena sekolah tidak
Halaman 10
melakukan kesalahan,” ujarnya. Suruji juga menegaskan, pungli jika terus dibiarkan malah akan berdampak buruk bagi dunia pendidikan. Terutama bagi pembentukan karakter anak di masa depan. Ia menekankan, saat ini perlu mengelola pendidikan dengan benar. Dengan cara membuat aturan yang trasnparan agar semua orang bisa menerima, termasuk untuk penerimaan peserta didik baru atau kegiatan apapun yang dilaksanakan di sekolah. “Pasti pendidikan itu akan mencetak
penjahat, karena diajari caracara yang tidak benar,” ujarnya. Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTB mengungkapkan laporan dugaan pungli di sektor pendidikan merupakan salah satu yang tertinggi di NTB. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, menuturkan, setiap tahunnya, pihaknya menerima laporan antara 150 sampai 200 laporan. Dari angka itu, 30 sampai 40 persen berkaitan dengan pungutan liar. (ron)
(Suara NTB/ist)
PENGAMANAN - Simulasi UNBK di SMKN 8 Mataram beberapa waktu lalu. Pengamanan fasilitas UNBK diperketat menjelang UNBK.
Hindari Kehilangan, Sekolah Amankan Komputer UNBK Mataram (Suara NTB) Sekolah mulai mempersiapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018, salah satunya dengan menjaga fasilitas UNBK. Seperti yang dilakukan oleh SMKN 8 Mataram, apalagi di SMKN 8 Mataram di tahun lalu terjadi pencurian sejumlah laptop untuk UNBK. Kepala SMKN 8 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd., melalui Wakil Kepala SMKN 8 Mataram Bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., pada Rabu (28/3) mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan fisik berupa penjagaan ekstra di lingkungan sekolah. “Penjaga sekolah diberikan jadwal 24 jam untuk menjaga,” katanya. Pengamanan selanjutnya dengan memindahkan ruang laboratorium komputer ke depan kantor kepala sekolah agar lebih mudah dipantau. Ruangan itu juga, kata Munezarah, dipasangkan terali di pintu agar aman dari penjarahan. Pada UNBK tahun 2017 lalu, ada beberapa laptop untuk UNBK di SMKN 8 Mataram digondol maling. Selain itu, untuk mengam-
ankan data komputer, sekolah menugaskan operator komputer khusus USBN dan UNBK untuk mengamankannya. Mereka sudah diberikan pelatihan khusus untuk pengelolaan dan pengamanan data. “Langkah mengamankan perangkat oleh operator komputer khusus USBN dan UNBK yang telah diberikan pelatihan khusus untuk pengelolaan dan pengamanan data,” katanya. Munezarah menjelaskan, laboratorium SMKN 8 Mataram untuk UNBK sebanyak dua ruangan. Di satu ruang laboratorium itu ada 27 line yang membutuhkan 27 laptop. SMKN 8 Mataram menyiapkan siswa melalui uji coba dan simulasi UNBK. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, jadwal UNBK SMK dilaksanakan pada 2, 3,4, dan 5 April 2018. Sinkronisasi UNBK SMK 29-31 Maret 2018. Pengumuman kelulusan UNBK dijadwalkan pada 2 Mei 2018. Ia berharap pelaksanaan UNBK di SMKN 8 Mataram dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Khususnya men-
gantisipasi masalah teknis yang mungkin terjadi. “Ini yang paling kita fokuskan agar tidak terjadi kendala saat ujian berlangsung. Demikian juga kami mengharapkan siswa senantiasa dalam keadaan sehat dan fokus untuk menghadapi ujian yg akan diadakan,” harap Munezarah. Sebelumnya, Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) LobarMataram, Abdurrosyidin R., mengatakan, pihaknya juga sudah mengoordinasikan dengan sekolah-sekolah penyelenggara untuk memperketat pengamanan peralatan UNBK. “Persiapan UNBK on the track. Antisipasi keamanan peralatan sudah dikoordinasikan dengan sekolah-sekolah penyelenggara, dengan menambah personil keamanan dan sistem jaga bergilir,” ujar Rosyidin. Sementara untuk mengantisipasi listrik padam atau jaringan internet yang bermasalah, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan berkoordinasi dengan PLN dan Telkom. (ron)
Asah Keterampilan Siswa Lewat Ekskul Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengasah keterampilan dan kemampuan siswa di berbagai bidang salah satunya olahraga, SMAN 8 Mataram menggiatkan ekstrakurikuler. Pada Rabu (28/ 3) lalu, SMAN 8 Mataram berhasil menyabet juara I turnamen voli yang dilaksanakan kelompok ekskul dan OSIS SMAN 8 Mataram. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., mengatakan, ekskul Voli dan OSIS SMAN 8 Mataram melaksanakan turnamen voli tingkat SMA sebagai rangkaian ulang tahun sekolah. Sebanyak 12 sekolah dari Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah mengikuti kegiatan itu. Menurut Suprapti turnamen yang digelar ekskul voli itu untuk menciptakan keakraban antarsekolah, terutama antarekskul voli. Antarsekolah juga bisa saling mengenal lebih dekat. “Juga untuk menghindari perilaku negatif,” katanya. Tim Voli SMAN 8 Mataram berhasil menyabet juara I pada turnamen itu, sementara juara II diraih SMAN 3 Mataram, Juara III diraih SMAN
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN - Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti menyerahkan hadiah ke juara turnamen voli yang dilaksanakan Ekskul Voli dan OSIS SMAN 8 Mataram, Rabu (28/3). 5 Mataram, dan urutan ke empat dipegang SMAN Pringgarata Lombok Tengah. Para juara turnamen yang digelar selama lima hari itu mendapatkan hadiah berupa piala, piagam dan uang pembinaan. Uang pembinaan bagi juara I sebanyak Rp1.250.000, juara II sebesar Rp1.000.000, dan juara III memperoleh Rp750.000. Suprapti menjelaskan, hari Rabu kemarin merupakan pertandingan final turnamen voli itu. Tujuan dari kegiatan itu untuk mengasah keterampilan yang dimiliki siswa
melalui ekstrakurikuler. Keberhasilan SMAN 8 Mataram meraih juara juga menjadi bukti pembinaan ekstrakurikuler berjalan dengan baik. Melalui ekskul juga dapat menghindari siswa dari perilaku negatif. “Kegiatan ini untuk mengasah keterampilan atau skill yang dimiliki siswa melalui kegiatan ekskul. Berikutnya juga untuk menciptakan keakaraban antar sekolah, dan untuk saling mengenal lebih dekat, serta menghindari perilaku negatif,” kata Suprapti. (ron)
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 29 Maret 2018
Lotim Sapu Bersih Medali Emas di Tenis Mataram (Suara NTB) Tim tenis Lombok Timur (Lotim) menjadi tim yang mendominasi pertandingan cabor tenis lapangan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB, 25-30 Maret 2018. Tim asuhan pelatih Marhum itu berhasil menyapu bersih semua medali emas yang diperebutkan di cabor itu. Sebanyak empat medali emas yang diperebutkan di cabor tenis berhasil dibawa pulang oleh Lotim. Empat emas itu diraih di kelas tunggal putra, tunggal putri, ganda putra dan ganda putra, Rabu (28/3). Emas pertama Lotim dipersembahkan Deisya Alfina di nomor tunggal putri setelah menaklukkan lawannya asal Kota Mataram di babak final di Lapangan Tenis Handayani Mataram, Selasa (28/3) lalu. Kemudian, medali emas kedua diraih lewat Lalu Zulfikar Dwi Cahyadi yang sukses menundukkan lawannya Bagus Dwi Prasetya asal Lombok Tengah (Loteng) di final kelas tunggal putra di lapangan yang sama, Rabu (28/3). Selanjutnya tambahan dua
medali Lotim diraih dipartai final ganda putra dan ganda putri. Emas di ganda putri diraih oleh pasangan Deisya Alfina dan Salsabila Tyas Azzahra setelah mengalahkan pasangan Siti Soleha Sasmita dan Lala Atifa Anisa. Sementara, tambahan medali emas keempat Lotim diraih lewat pasangan Lalu Zulfikar Dwi Cahyadi dan Lalu Idlofi Rosihan Gazali setelah mengalahkan ganda putra Kota Mataram, Danan Caka Al Farizi dan Bagus Oka Muhadi Putra di final ganda putra. Pelatih Tenis Lotim, Marhum mengatakan bahwa raihan empat emas Lotim di Popda bukan yang pertama kalinya. Namun di Popda sebelumnya Lotim juga pernah menyapu bersih empat emas. “Di Popda tahun 2014 dan
2016 tim tenis juga berhasil meraih empat emas di empat kelas yang dipertandingkan. Dan Popda tahun ini atlet kami juga sukses meraih empat emas,” ucapnya. Menurut Marhum, Raihan empat emas ini tidak lepas dari peran pimpinan Pelti Lotim. Pasalnya selama ini Pelti Lotim telah berkomitmen membina atlet muda Lotim. Diakuinya saat ini Pelti Lotim memiliki sebanyak 15 atlet muda yang dibina secara serius. Termasuk empat atlet peraih medali emas di Popda NTB 2018 adalah hasil binaan Pelti Lotim. “Harapan kami kedepan atlet dari Lotim dapat mengharumkan nama NTB di level nasional. Khususnya Popwil tahun 2018 dan Popnas tahun 2019,” tuturnya. (fan)
(Suara NTB/fan)
KEMENANGAN LOTIM - Tim tenis ganda putra Lotim (baju hijau) mengalahkan ganda putra Kota Mataram 8-1 di laga final tenis Popda NTB di Lapangan Handayani Mataram, Rabu (28/3).
Dispora Lotim Beri Apresiasi Atlet Berprestasi
(Suara NTB/fan)
JUARA - Tim tenis Lotim bersama Kadispora Lotim, M. Zaini usai pengalungan medali kepada juara tenis Popda NTB di Lapangan Tenis Handayani Mataram, Rabu (28/3).
Mataram (Suara NTB) Kabupaten Lombok (Lotim) akan memberikan apresiasi bagi atlet yang sukses meraih medali di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB, 25-30 Maret mendatang. Apresiasi yang akan diberikan nanti berupa dana pembinaan. Demikian disampaikan Kadispora Lotim, Drs. M. Zaini saat diwawancara
Suara NTB, di Lapangan Tenis Handayani Mataram, Rabu (28/3). Pada kesempatan itu, Zaini hadir untuk mengalungkan medali kepada atlet tenis lapangan Lotim yang sukses menyapu bersih medali emas di pertandingan cabor tenis. Zaini selaku pimpinan Kontingen Lotim mengaku sangat bangga terhadap prestasi yang diraih oleh at-
let Lotim di Polda. Khusunya pada atlet tenis lapangan yang sukses meraih semua (empat) emas di empat kelas yang dipertandingkan. “Kami dari Dispora Lotim akan memberikan penghargaan untuk atlet berprestasi. Bentuk penghargaannya semacam uang pembinaan dan piala,” ucapnya. Pemberian apresiasi untuk atlet berprestasi kata Zaini
PASI NTB Butuh Figur yang Berpengalaman Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik akan membuka kesempatan bagi siapapun figur calon ketua yang ingin maju dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) PASI NTB. Namun demikian figur yang diharapkan adalah orang yang peduli dan berpengalaman pimpin cabang olahraga. Demikian disampaikan Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi SH, kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB belum lama ini. “Calon ketua PASI NTB nanti harus memiliki kemampuan dan berpengalaman mengurus cabor. Karena memang persoalan di internal cabor cukup kompleks. Khusunya di cabor atletik punya banyak masalah,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan Suhaimi terkait munculnya beberpa nama calon figur yang tengah digadang-gadang akan maju di ajang pemilihan ketua Pengprov PASI NTB mendatang. Diakui Suhaimi, saat ini telah mencuat di media massa terkait nama-nama figur yang akan maju dalam Musprov nanti. Seperi Johan Rosihan dan H. MNS. Kasdiono diakui Suhaimi orang yang digadang-gadang akan maju di Musprov PASI NTB. Namun diingatkan Suhaimi bahwa figur yang dibutuhkan oleh PASI NTB mendatang adalah figur yang memiliki kemapuan dalam mengurus olahraga. Paling tidak figur tersebut pernah menjadi pengurus cabor dan menyukai olahraga. Ditanya apakah Suhaimi akan mencalonkan diri lagi? Suhaimi belum mau menjawab. Dalam hal ini Suhaimi akan menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus cabor. “Bila saya diminta oleh cabor untuk maju, saya belum tahu. Kita lihat aja nanti,” jelasnya. (fan)
Argentina ”Dibantai”, Maradona Beri Dukungan Moral Buenos Aires Legenda sepak bola Argentina Diego Maradona memberi dukungan moral kepada tim nasional negaranya, menyusul kekalahan telak 1-6 dari Spanyol pada pertandingan persahabatan di Madrid. Hasil pertandingan Selasa malam tersebut merupakan kekalahan terburuk Argentina sejak 2009, ketika mereka di bawah pelatih Maradona juga kalah 1-6 dari Bolivia di La Paz. “Sekarang yang kita semua bisa lakukan adalah perbaikan. Ayo Argentina,” kata Maradona melalui akun Instagram seperti dikutip Xinhua. Dukungan positif dari Maradona, yang bersama timnya menjuarai Piala Dunia 1986, tidak diikuti sebagian pers di Argentina terkait kekalahan tersebut. Di antaranya media Clarin yang mengkritik tim asuhan Jorge Sampaoli, yang harus berjuang tanpa Lionel Messi yang cedera. “Argentina kekurangan pemain kelas dunia di posisi penting. Berapa banyak pemain Argentina yang punya talenta seperti Andres Iniesta dalam memberi umpan bola dan mengorganisir permainan? Dan berapa banyak yang kemampuannya mendekati Isco? Berapa banyak gelandang tengah yang sejajar dengan Sergio Burquets ...berapa banyak bek tengah yang selevel dengan Gerard Pique dan Sergio Ramos? Jawabannya adalah tidak ada,” tulis Clarin. Sementara itu La Nacion menulis, hasil pertandingan itu pertanda buruk bagi harapan Argentina di Piala Dunia di Rusia Juni-Juli mendatang. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)
Diego Maradona
sangat penting. Hal itu dilakukan agar para atlet yang juara tetap semangat berlatih, sehingga kedepannya mereka bisa berprestasi kejang yang lebih tinggi (nasional). Di tempat yang sama, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang hadir menyerahkan medali untuk atlet peraih medali mengingatkan atlet agar tetap latihan. Begitu juga dengan atlet
yang belum berprestasi diharapkan tetap melaksanakan latihan. “Selamat bagi peserta yang juara. Dan yang belum juara harus tetap latihan. Jadikan kekalahan hari ini sebagai motivasi agar atlet berlatih lebih keras lagi. Sebab, prestasi dapat diraih dengan latihan yang tak kenal lelah hingga berdarahdarah,” ujarnya. (fan)
Keusilan Kevin Jadi Daya Tarik Penonton
(Suara NTB/ist)
TIGA GOL - Gelandang serang Spanyol, Isco, menyarangkan satu dari tiga golnya ke gawang Argentina saat Spanyol menghancurkan Argentina 6-1 di Madrid, Rabu kemarin.
Argentina Tak Berdaya Tanpa Messi Madrid Tim nasional Spanyol sukses menghancurkan tim tamu Argentina yang tampil tanpa megabintang Lionel Messi dengan skor 6-1 dalam laga persahabatan internasional di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid, Rabu pagi WIB. Pelatih timnas Argentina Jorge Sampaoli yang tak mau berjudi dengan masalah hamstring yang dialami Messi, harus membayar mahal ketidakhadiran penggawa Barcelona itu di atas lapangan hijau, sebab timnya dihancurkan tuan rumah berbekal trigol Isco yang dilengkapi gol-gol Diego Costa, Thiago Alcantara dan Iaso Aspas. Costa hanya membutuhkan 12 menit untuk menjadi pengisi pertama lumbung gol Spanyol di laga itu ketika ia memenangi duel perebutan bola kiriman Marcos Asensio dengan penjaga gawang Sergio Romero, menggunakan betisnya demi menyarangkan bola ke dalam gawang. Benturan dengan Costa bahkan memaksa Romero meninggalkan lapangan digantikan Willy Caballero 10 menit berselang. Namun, baru lima menit berada di bawah mistar, Caballero dipaksa memungut bola dari dalam gawang ketika Isco meluncur demi menyontek bola umpan tarik Asensio dan menggandakan keunggulan tuan rumah. Tertinggal dua gol, Argentina sempat menumbuhkan
momentum kebangkitan ketika sepak pojok Ever Banega berhasil disambut tandukan Nicolas Otamendi demi memperkecil ketertinggalan tim tamu 1-2 pada menit 39. Sayangnya, momentum kebangkitan Argentina harus terhenti karena laga memasuki waktu turun minum. Hal itu berhasil dimanfaatkan Spanyol yang kembali mengambil alih inisiatif serangan ketika laga memasuki babak kedua. Baru tujuh menit babak kedua berjalan, Isco menyarangkan gol keduanya usai umpan tarik Aspas berhasil ia sambut dengan tendangan rendah yang tak terjangkau Caballero dan mengubah kedudukan menjadi 3-1 untuk Spanyol. Tiga menit berselang, meski Aspas kehilangan penguasaan bola di dalam kotak penalti, bola liar jatuh di ruang tembak Thiago yang segera menyergap dengan tendangan keras tak terbendung Caballero. Spanyol empat, Argentina satu. Pada menit 61, Sergio Ramos berhasil menyarangkan bola ke dalam gawang dengan tendangan voli menyambut umpan silang Asensio, namun gol tersebut dianulir sebab penggawa Real Madrid itu dianggap melakukan pelanggaran lebih dulu terhadap Marcos Rojo. Argentina yang tertinggal tiga gol berusaha memberikan perlawanan, namun bola tandukan Otamendi masih membentur tiang gawang pada menit 66.
Aspas akhirnya mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Spanyol unggul 5-1 pada menit 73 setelah umpan jauh penjaga gawang David de Gea tak mampu diantisiasi barisan pertahanan Argentina dan penyerang Celta Vigo itu dalam posisi unggul untuk mengejar bola ketimbang Caballero yang meninggalkan sarangnya. Isco melengkapi capaian trigolnya di laga tersebut tiga menit kemudian, setelah Aspas memilih untuk memprioritaskan timnya ketimbang memaksakan melakukan penyelsaian sendiri. Umpan tarik yang dilepaskan Aspas, diselesaikan Isco dengan tendangan dua sentuhan demi memperbesar keunggulan Spanyol 6-1 atas Argentina. Spanyol menutup rangkaian laga persahabatan mereka dengan baik setelah sebelumnya imbang 1-1 melawan Jerman pada akhir pekan, sebaliknya Argentina patut khawatir bukan hanya karena kekalahan 1-6 tetapi juga akan kebugaran Messi. Di putaran nal Piala Dunia 2018 di Rusia, Spanyol tergabung di Grup B bersama Maroko, Iran dan Portugal. Spanyol akan menghadapi Portugal di laga pertama penyisihan grup pada 15 Juni di Stadion Olimpiade Fisht, Sochi. Sedangkan Argentina yang berada di Grup D akan terlebih dulu menghadapi Islandia, sebelum melawan Kroasia dan Nigeria. (ant/bali post)
Jakarta (Suara NTB) Permainan pebulu tangkis ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo yang bagi sebagian pihak provokatif, disebut oleh para pelatih pemusatan latihan nasional memiliki daya tarik tersendiri bagi penikmat bulu tangkis. Permainan seperti pura-pura akan memukul shuttlecock yang out, hingga tingkah provokatif terhadap lawan, yang disebut oleh Kevin sebagai “tindakan iseng” itu, akhirnya menjadi pro kontra di antara para penikmat bulu tangkis. “Memang gaya mainnya seperti itu, terkesan tengil memang iya. Tapi itu salah satu daya tarik bagi para penonton. Di manapun Kevin bermain, itu daya tariknya. Sewaktu dia melakukan trik, malah penonton senang dan tertawa itu yang ditunggu mereka. Selama aturan BWF tidak melarang ya kenapa enggak,” kata Kepala Pelatih ganda putra PBSI Herry Iman Pierngadi di Jakarta, Rabu. Menurut Herry, gaya permainan Kevin ini akhirnya menarik perhatian luas penggemar bulu tangkis dan menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Dia mencontohkan di satu pertandingan di Hong Kong beberapa waktu lalu, ketika nama pasangan Indonesia ini disebutkan, penonton tergiring untuk pindah menyaksikan mereka bertanding. Bagi asisten pelatih ganda putra, Aryono Minarat, keisengan Kevin itu memiliki sisi positif bagi permainannya, bahkan capaian Kevin bersama pasangannya, Marcus Fernaldi Gideon, menjadi ganda putra nomor satu dunia saat ini juga, menurut dia sedikit banyak ada pengaruh dari permainannya. “Memang style dia sering godain lawan, tengil lah di lapangan. Tapi memang dengan seperti itu, permainan dia jadi keluar semua sementara lawan sudah terpancing,” kata Aryono Miranat. Adapun Kevin, mengaku gayanya ini tak terpengaruh oleh siapapun dalam gaya permainannya. “Saya cuma menikmati pertandingan. Soalnya saya senang main bulutangkis,” kata Kevin. Hal itu diamini oleh orang tua Kevin yang datang dalam acara penghargaan Kevin sebagai juara All England 2018 dari Djarum Foundation hari Rabu ini di Jakarta. “Memang ini sudah bawaan dari lahir. Dia tidak membuat-buat, dia memang anaknya memiliki falsafah jika disenggol, tak bacok,” kata ayah Kevin, Sugiarto Sukamuljo, sambil tertawa. (ant/bali post)
Kevin Sanjaya Sukamuljo (ant/bali post)
SUARA NTB
Kamis, 29 Maret 2018
Halaman 12
Pelajar di Lotim Dilarang Pakai Motor ke Sekolah Selong (Suara NTB) Menindaklanjuti peraturan gubernur (Pergub) NTB terkait larangan membawa atau mengendarai sepeda motor ke sekolah oleh seluruh pelajar di NTB diatensi oleh Satlantas Polres Lotim. Mulai bulan April mendatang, pihak kepolisian bakal melakukan razia terhadap para pelajar dengan turun langsung ke sekolah-sekolah. Pelaksanaan razia ke sekolah rencananya dilakukan mulai bulan depan itu untuk meningkatkan Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polres Lotim. Untuk mengawasi itu, pelaksanaan razia tidak menutup kemungkinan akan dilakukan di depan sekolah itu sendiri. Kasat Lantas Polres Lotim, AKP I Made Hendra, Rabu (28/
3) mengatakan, perkara peserta didik dari suatu sekolah itu tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar (PBM), itulah diharapkan adanya kebijakan dari pihak sekolah itu sendiri untuk melarang peserta didik membawa kendaraan ke sekolah demi keselamatannya. Di samping itu, untuk men-
Dugaan Korupsi ADD Braim
ingkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara sebagaimana peraturan perundang-undangan, harus ada sinergitas antara pihak sekolah dan wali murid. Di mana untuk urusan lalu lintas bisa saja hanya dilakukan oleh Satlantas, akan tetapi untuk lebih efektifnya harus ada peran dari sekolah dan orang tua siswa. Disampaikan pula bahwa pihak kepolisian tidak mungkin dapat menga-
wasi seluruh jalan yang ada di Lotim. I Made Hendra mengaku sudah mendapat surat edaran dari gubernur terkait larangan membawa sepeda motor dan alat komunikasi berupa handphone ke sekolah. Maka dari itu, ujarnya, rencananya pada bulan April mendatang Satlantas Polres Lotim akan melakukan tindakan terhadap sekolah-sekolah yang memberikan izin kepada pelajar untuk membawa kendaraan ke sekolah. Fakta di lapangan, pelajar yang mengendarai sepeda motor ke sekolah didominasi tanpa penggunaan helm dan atribut berkendara lainnya, termasuk sepeda motor yang digunakan
tidak sesuai spesifikasi. Terkait tidak adanya sarana prasarana pendukung yang kerap menjadi alasan pihak sekolah dan wali murid. Diakuinya bahwa hal itu menjadi persoalan, untuk itu peran pemerintah daerah sangat diharapkan untuk menyediakan angkutan publik khususnya untuk menfasilitasi pulang pergi anak sekolah. Namun setelah terbitnya Pergub terkait larangan mengendarai sepeda motor ke sekolah bagi yang belum mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM), semua pihak harus menjalankannya untuk kebaikan bersama, misalnya wali murid yang mengantar jemput anaknya ke sekolah. (yon)
Penyidik Tunggu Hasil Audit BPK RI Praya (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sejak seminggu terakhir sudah mulai turun ke Desa Braim Kecamatan Praya Tengah. Untuk melakukan audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi ADD Desa Braim tahun 2015 dan 2016. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Rabu (28/3). Tim audit BPK RI turun atas permintaan dari pihak Polres Loteng, yang memang saat ini tengah fokus menangani kasus dugaan korupsi ADD Desa Braim tersebut. “Permintaan audit sudah kita ajukan beberapa bulan yang lalu. Namun baru sekarang tim audit BPK RI bisa turun,” jelasnya. Jika tidak ada halangan berarti, proses audit bisa tuntas bulan ini juga. Sehingga bulan depan, tim audit BPK RI tinggal membuat laporan dan simpulan. Apakah memang ada indikasi kerugian negara atau tidak dalam kasus tersebut. “Jadi nasib kasus ADD Braim ini, tergantung hasil audit BPK RI,” terangnya. Jika memang benar ada kerugian negaranya, maka kasusnya bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kalau tidak, proses penyelidikannya bisa saja dihentikan. Namun demikian, pihaknya mengaku cukup optimis kasus tersebut bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pasalnya, dari hasil penyelidikan sejauh ini sudah yang mengarah pada indikasi pelanggaran hukum. Tinggal diperkuat dengan hasil audit dari tim audit BPK RI. Ia menjelaskan, kasus ADD Desa Braim merupakan satu dari dua kasus ADD yang saat ini tengah ditangani Polres Loteng, selaian kasus ADD Desa Langko. Namun untuk kasus ADD Desa Langko sudah hampir lengkap berkas perkaranya. Tersangkanya yakni mantan Kades Langko, Su, juga sudah ditahan sejak Selasa (27/3). “Kalau melihat tahapan proses audit yang ada sekarang ini, target kita bulan depan status kasus ADD Desa Braim sudah bisa diputusakan. Apakah bisa ke tahap penyidikan atau tidak. Kalau bisa naik ke tahap penyidikan, maka tinggal menunggu penetapan tersangka saja,” pungkas Rafles. (kir)
Polisi Identifikasi Penyebar Hoaks Selama Pilkada Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) membentuk Satgas Nusantara. Di mana dalam satgas ini salah satu tugasnya melakukan patroli siber untuk mengantisipasi adanya hoaks di Lobar. Sejauh ini pihak Polres menemukan adanya hoaksdi Lobar selama tahapan pilkada berlangsung. Namun jumlah hoaks ini masih relatif kecil, akan tetapi dampaknya yang perlu diantisipasi jika hoax tersebar. “hoaks ada di Lobar, tapi masih relatif kecil, tetapi kan kita antisipasi dampaknya jika hoaks ini tersebar,” tegas Kapolres Lobar, AKBP Hery Wahyudi saat Deklarasi Kampanye Anti Hoaks sekaligus peluncuran program Silaq (Seputar Informasi Lalu Lintas Qita), Rabu (28/3). Hadir pada kesempatan ini Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris, Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri, Divisi Pengawasan pada Panwaslu Abrar dan MUI Lobar. Menurutnya, pihak kepolisian diminta untuk membuat program antisipasi hoaks. Salah satunya pihaknya memiliki program Satgas Nusantara. Dalam satgas ini dilakukan patroli siber mengecek hoaks yang kira-kira berbahaya. Nanti dari tim patroli siber yang akan menindaklanjuti. Terkait akun yang dilaporkan Panwaslu diduga melakukan pencemaran nama baik, pihaknya tengah melakukan penyelidikan. Sejauh ini, pihaknya belum melakukan pemanggilan sebab masih didalami laporan tersebut. (her)
LOWONGAN
SALON
Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
RUPA-RUPA (Suara NTB/yon)
ABAIKAN KESELAMATAN - Sebagian pelajar di Lotim saat pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor dengan mengabaikan keselamatan, tanpa menggunakan helm pengaman, Rabu (23/3).
HILANG
RUPA-RUPA
HLG BPKB R2 HONDA DR4567AZ NOKA/NOSIN :MH1JF511154K448998/ JF51E1448464 AN. NURLAILING HLG DSKTR JL. LANGKO KOTA MATARAM
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
(Suara NTB/her)
DEKLARASI - Deklarasi Anti Hoaks yang dilakukan perwakilan KPU, Polres, Panwaslu, DPRD dan MUI Lobar di Mapolres Lobar, Selasa (27/3).
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 29 Maret 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
OPINI
SUARA NTB Kamis, 29 Maret 2018
Jangan Dijadikan Komoditas Politik NASIB ribuan warga NTB yang berada di tempat terisolir mesti harus segera mendapat penanganan pemerintah, baik pusat dan daerah. Kawasan yang selama ini terisolir memiliki potensi besar dan strategis bagi pembangunan daerah. Banyak potensi yang dimiliki daerah atau kawasan yang selama ini masuk kawasan terisolir. Mulai dari potensi pertanian, hortikultura, pertambangan, pariwisata hingga pertahanan dan keamanan. Jika kawasan ini tidak mendapat perhatian serius dikhawatirkan berbagai macam potensi yang ada tidak dimanfaatkan maksimal. Sementara dari sisi keamanan dan pertahanan dikhawatirkan akan menjadi lokasi persembunyian pihak-pihak yang ingin mengganggu kondusivitas daerah dan hal lainnya. Hal inilah yang menjadi tugas berat pemerintah untuk menuntaskan masalah kawasan terisolir dan terpencil. Meski sudah ada program dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, belum semua kawasan terpencil bisa ditangani secara maksimal. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah dan negara, sehingga beberapa kawasan terpencil dan terisolir masih belum mendapat penanganan, meski Indonesia sudah merdeka selama 72 tahun. Jika melihat data di Dinas Sosial NTB, ribuan jiwa atau 522 Kepala Keluarga (KK), Komunitas Adat Terpencil (KAT) ini berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial NTB, H. Amir, MM., menyebut jumlah populasi KAT di NTB sebanyak 3.763 KK. Jika masing-masing KK terdiri dari 3 anggota keluarga, maka jumlahnya sekitar 11.289 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 2.981 KK sudah diberdayakan dan 260 KK sedang diberdayakan. Sementara sisanya sebanyak 522 KK atau 1.566 KK masih belum diberdayakan. Mereka itu yang masuk dalam KAT di dua kabupaten, belum lagi warga yang berada di daerah lain, seperti Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat, Dompu, Lombok Tengah dan daerah lain di NTB. Inilah yang menjadi tugas besar para pemimpin daerah, baik di level provinsi dan kabupaten/kota. Khusus di level provinsi yang sedang dalam proses kampanye pilkada, calon-calon kepala daerah yang sedang berusaha menarik simpati rakyat ini diuji bagaimana komitmen mereka dalam ‘’membebaskan’’ masyarakat yang berada dalam kondisi terisolir. Apakah visi dan misi membangun daerah terpaku pada satu program, sehingga nasib warga yang terisolir ini akan mendapat penanganan maksimal. Meski di satu sisi, harus diakui di dua periode kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama H. Muh. Amin, SH., MSi., pembangunan infrastruktur mendapat perhatian serius. Sebelumnya beberapa kawasan yang tidak bisa diakses, baik di Pulau Lombok dan Sumbawa, infrastruktur jalan sudah mulai mulus dan bisa ditempuh dalam jangka waktu yang cepat. Namun, masih banyak kawasan yang masih belum bisa ditempuh dengan mudah, karena infrastruktur jalan masih belum disentuh. Belum lagi, banyak di antara mereka yang tidak bisa menikmati fasilitas listrik sebagaimana halnya warga yang tinggal di perkotaan. Inilah yang menjadi tugas calon-calon kepala daerah yang akan bertarung tanggal 27 Juni 2018 nanti untuk memprioritaskan pembangunan di daerah yang selama ini belum disentuh. Pemprov NTB seperti disampaikan Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Yuliadi Ismono, jika pihaknya menunggu pemberitahuan dari Dinas Sosial atau pemerintah kabupaten, baik itu dari pemerintah desa maupun kecamatan. Begitu juga untuk masalah infrastruktur jalan ke wilayah terisolir dan terpencil. Namun, jika sudah diusulkan, terkadang pemerintah tidak bisa langsung merealisasikannya. Artinya, masih harus menunggu beberapa tahun lagi untuk memenuhi usulan masyarakat dengan alasan harus dibahas di DPRD dan diajukan ke pusat. Meski demikian, jika masalah ini harus segera dituntaskan dan direalisasikan. Jangan sampai pembangunan wilayah terisolir dijadikan komoditas politik dan hanya janji-janji semata. (*)
RADIO
Halaman 14
Menanti Keberpihakan Calon Pemimpin Pada Lansia ETIAP orang akan mengalami yang namanya tua. Masa tua yang kita kenal biasanya disingkat lansia (lanjut usia). Lansia atau aging process terjadi secara alami dan pasti pada setiap mahluk hidup. Pada lansia tubuh akan mengalami kemunduran secara fisik (fungsi organ, jaringan dan sel-selnya) dan psikologis (mental). Banyak pendapat mengenai batasan umur pada lansia. Menurut World Health Organzation(WHO), yaknipertama, usia lanjut berkisar pada60-74 tahun, kedua, usia tua yakni 75-89 tahun,ketiga, usia sangat tua yakni lebih dari 90 tahun. Pada lansia akan mengalami perubahan, yaitu penurunan fungsi, seperti fungsi pengelihatan, pendengaran, mukuloskeletal sehingga akan terjadi ketidak mampuan merawat diri. Ada beberapa penyakit yang kerap menyertainya, seperti hipertensi, diabetes, gagal ginjal, dll.Psikologis mereka juga mengalami perubahaan sikap, seperti mudah marah, depresi, menarik diri dari lingkungan, cemas. Selain itu, psikososial disebabkan karena pensiun, kesepian, ekonomi, penyakit kronis dan lainya. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah lansia di Indonesia yaitu 18,1 juta jiwa (7,6 %dari total penduduk). Pada tahun 2014, meningkat menjadi 18,78 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun2025, akan mencapai 36 juta jiwa. Sesungguhnya pemerintah telah berupaya memberi perhatian terhadap lansia. Melalui Kementerian Kesehatan dengan regulasi Undand-Undang No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, telah terbentuk suatu program yaitu pelayanan terpadu lanjut usia (posyandu) yang dilaksanakan di setiap puskesmas yaitu posyandu lansia. Dengan adanya posyandu lan-
Oleh : Baiq Novitasari, S.Kep (Penulis adalah Peminat & Pengkaji Masalah-Masalah Kesehatan) sia memberikan peningkatan kesehatan lansia. Pelayanan yang diberikan secara promotif, preventif, kuratif,rehabilitatif diharapakan terjadi peningkatan usia harapan hidup. Demi mewujudkan program dan meningkatkan kesejahteraan lansia, sebagai anggota keluarga dan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab demi terwujudnya peningkatan kesehatan lansia di hari tua. Di sinilah pentingnya calon pemimpin kita, baik gubernur dan bupati untuk memberi perhatian lebih kepada lansia. Karena lansia juga turut memberi konstribusi pada proses pemilihan kepada daerah (Pilkada). Salah satu dilema pada lansia sekarang ini adalah terjadinya perubahan psikososial, yakni “kesepian”. Kesepian ini terjadi akibat adanya pengasingan dari lingkungan sosial. Biasanya pada lansia kesepian ini banyak kita temukan di kota-kota besar.Anak-anak mereka yang sudah menikah menjalani kehidupan berumah tangga secara mandiri, sehingga mereka enggan untuk mengajak orang tua mereka tinggak bersama. Tidak jarang akhirnya mereka menitipkan orang tua mereka ke panti jompo. Bisa jadi, ini dilakukan agar tidak repot dalam mengursi orang tua (lansia) yang sudah tidak mampu mengursi dirinya sendiri, karena lansia mengalami kemunduran fungsi secara fisik. Selain itu, masih ada pandangan, bahwa lansia identik dengan kelompok berpenyakitdalam pengertian menurunya daya tahan tubuh dan metabolisme. Meski semua orang paham, berbakti pada orangtua merupakan
kewajiban setiap anak. Karena mereka (orang tua) yang kini menjadi lansia telah membesarkan dan mendidik kita sewaktu kecil. Tugas keluarga pada lansia menurut Duval diantarnya, menjaga komunikasi dengan anak, cucu, merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu, memperhatikan kesehatan masingmasing, menghadapi kehilangan dan menemukan makna hidup. Berkumpul dan becanda dengan keluarga (anak, menatu dan cucu-cucu ) merupakan kebahagian para lanjut usia.Itu menjadi salah satu kunci sehat mereka (lansia). Beberapa minggu kemarin, ada berita yang menggentarkan Tanah Air, via televisi, sepasang kakek dan nenek ditemukan meninggal. Meninggal sudah dua minggu.Pasangan lansia ini hanya tinggal berdua. Tidak ada keluarga menemani mereka. Anak dan cucunya tinggal jauh dari tempat tinggal sepasang kakek nenek tersebut. Di harian nasional, memberitakan, di Inggris saat ini terjadi krisis kesepian. Diperkirakan duajuta warga berusia 75 tahun ke atas di seluruh Inggris tinggal sendirian. Sehingga Inggrismembentuk menteri kesepian. Menurut sebuah penelitian, kesepian dapat menyebabkan masalah kesehatan. Sudah dibuktikan pada kasus diatas. Bahkan dengan kesepian dapat mengundang penyakit yang berujung pada kematian. Menurut penulis di sinilah, para calon pemimpin kita yang akan bertarung memperebutkan posisi gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati perlu mengangkat isu lansia dalam bentuk menyusun program-program keberpihakan
pada lansia. Tentu kita sepakat, bahwa calon pemimpin kita tidak hanya membutuhkan para lansia di tempat pemungutan suara (TPS) saja. Lebih dari itu, pasti kita membutuhkan mereka. Minimal pada dorongan dan doa-doa yang dipanjatkan oleh para orang tua kita, yang kini telah banyak menjadi lansia. Negara perlu tampil dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dialami lansia di sekitar kita. Ini penting agar mereka tidak semakin terpinggirkan. Selain itu, sebagai anak, kita wajib memberi dukungan baik secara moral, spiritual dan material untuk pada orang tua kita.
Kasus stunting tinggi, bonus demografi jadi ancaman di NTB Butuh kerja keras dan kerja cerdas
*** Harga tembakau akan diatur HPP Agar harga tak dipermainkan tengkulak
***
Jembatan La Mori, Kebanggaan Masyarakat Desa Sie Bima (Suara NTB) Orang-orang besar selalu memiliki cara untuk meninggalkan jejak yang akan dikenang dari hidupnya. Demikian pula H. Mori Hanafi, SE, M.Comm. Calon Wakil Gubernur NTB nomor urut 2 ini, membantu masyarakat di desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima membangun sebuah jembatan sederhana. Jembatan itu pun diberi nama seperti namanya : Jembatan La Mori. Walaupun sederhana, keberadaan jembatan itu sangat membantu mobilitas warga. Makanya, tidak heran jika kehadiran H. Mori Hanafi di desa tersebut disambut hangat dan meriah oleh warga setempat. Mori Hanafi hadir di Sie untuk melakukan kampanye dialogis di Lapangan Sie, Selasa (27/3). Selain melakukan pengukuhan tim pemenangan kepada para tokoh agama dan tokoh gender, Mori Hanafi juga menerima aspirasi dari warga Kecamatan Monta. Kunjungan kali ini memang terasa sangat berbeda karena warga Desa Sie yang terletak di Kecamatan Monta memberikan nama Mori Hanafi sebagai nama jembatan yang menghubungkan warga Desa dan sekitarnya. “Jembatan La Mori ini sangat diperlukan oleh masyarakat di Desa Sie, Kecamatan Monta. Kami sangat bersyukur Bapak Mori Hanafi rela merogoh koceknya sendiri untuk membangun jembatan ini dan membuat warga sekitar bisa beraktifitas tanpa perlu menyebrangi sungai lagi,” demikian ucap salah satu warga Desa Sie, sore
itu pada saat Mori Hanafi berkunjung. Jembatan ini dibangun dengan tenaga gotong royong warga desa dan bantuan dana dari H. Mori Hanafi jauh sebelum pencalonan beliau menjadi Calon Wakil Gubernur NTB. Ini sematamata adalah bentuk kepedulian Mori Hanafi terhadap aspirasi warga Desa Sie yang selama ini merasakan kesulitan untuk beraktivitas. Di kesempatan berbeda, Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh yang tampil bersama Mori di Pilkada NTB 2018 menghadiri pertemuan terbatas tingkat kabupaten di Lombok Utara, Rabu (24/3). Pertemuan terbatas ini dihadiri ribuan pendukung, relawan, dan simpatisan paslon yang didukung sembilan partai politik ini. Kegiatan kampanye ini juga dihadiri tokoh masyarakat berpengaruh, seperti ketua pemenangan partai koalisi dari Partai Bulan Bintang Fathul Mubin, selain itu, beberapa tokoh parpol seperti L Lukman (PDI-Perjuangan), Ashatul anwar (PKPI), Muzani umar (PPP), Khaeril Anwar (Gerindra), Masduki (HANURA), Muallan (Gerindra) dan beberapa tokoh masyarakat hingga tokoh pemuda Lombok Timur lainnya. Saat menyampaikan orasi politik, Fathul Mubin menyampaikan bahwa partai politik pengusung sangat solid dan siap berjuang 100% demi memenangkan Ahyar-Mori. “Kami bersama Gabungan Partai Politik Pengusung di Kabupaten LombokTimursiapuntukberjuang,apapun resikonya, apapun hambatannya, kami siap berjuang untuk memenangkan Ahyar-Mori dan mewujudkan NTB
untuk semua,” ujarnya. Selanjutnya, orasi politik disampaikan Calon Gubernur nomor urut 2, TGH Ahyar Abduh, di depan ribuan masyarakat Suralaga Lombok Timur, Ahyar menyampaikan komitmen dan janji kerja jika terpilih sebagai Gubernur NTB, Periode 2018-2023. “Kami maju menjadi calon Gubernur tentunya membawa solusi untuk permasalahan di NTB, ada banyak permasalahan yang harus diselesaikan, kami menyiapkan janji kerja, dalam janji kerja kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di NTB, diantaranya kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang ada di provinsi NTB,” ujar Calon Gubernur yang akrab disapa TGA. Selanjutnya Ahyar menjelaskan bahwa janji yang disampaikan terukur dan sangat realistis dan bisa untuk direalisasikan. “Kami tidak pernah berjanji untuk memetikan bintang di langit yang tinggi, kami hanya berusaha memberikan solusi yang terbaik untuk Provinsi NTB ini, Masalah pembangunan itu adalah prioritas, mau atau tidak sebagai pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut” tutup Walikota Mataram 2 Periode ini. Sejumlah masyarakat Lombok Timur yang hadir tentunya sangat berharap, jika pasangan Ahyar-Mori dapat memimpin NTB, bisa mengimplementasikan seluruh janji kerjanya dalam menuntas permasalahan yang ada di NTB. (tim)
(Suara NTB/ist)
LA MORI - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm di atas jembatan yang diberi nama seperti namanya, yaitu Jembatan La Mori di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.
SUARA NTB
Kamis, 29 Maret 2018
Halaman 15
Catatan dari FC JGTF 2018
Faber-Castell, Menjawab Era Digital dengan Inovasi Canggih Dahsyatnya perkembangan teknologi informasi sempat memunculkan anggapan bahwa pensil dan pensil warna tergerus gadget atau ponsel cerdas dan komputer. Bahkan ada yang meragukan bahwa pensil masih relevan untuk diproduksi. Alat tulis ini, sempat diprediksi tidak akan diproduksi lagi karena tak dibutuhkan lagi. ANGGAPAN tersebut ternyata tidak berlaku bagi PT.Faber-Castell Internasional Indonesia (Group FaberCastell), sebuah perusahaan alat tulis terbesar dan tertua di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Jerman dan telah berusia 257 tahun dengan 25 kantor di seluruh dunia, meyakini peran pensil (alat tulis) hingga saat ini belum tergantikan. ‘’Bahkan (hasil survei), motorik akan terangsang jika seorang anak menulis,’’ ujar Fransiska Remila, Brand Manager PT.Faber-Castel Internasional, kepada rombongan jurnalis dalam Faber-Castell Journalis Goes To Factory (FC JGTF) 2018 yang berlangsung 25-27 Maret 2018 lalu. Begitu besarnya dampak positif dari menulis (menggunakan alat tulis), menjadi inspirasi Faber- Castell untuk terus berinovasi menciptakan produk. Tentu produk-produk yang diciptakan, mampu bersaing di tengah kerasnya kompetisi di era digital yang serba canggih. Tidak saja mampu bersaing, Faber-Castell juga konsisten untuk menjadi yang terbaik. ‘’Dalam setiap melahirkan produk, Faber-Castell selalu berobsesi menjadikan produknya terbaik di kelasnya.’’ Faber-Castell secara global ditunjang 14 pabrik di 10 negara (termasuk di Indonesia), dengan produk beragam yang telah terdistribusikan ke 120 negara. Faber-Castell merupakan perusahaan keluarga yang saat ini sudah masuk ke generasi ke sembilan , ‘’Bisnis mereka hingga di generasi ke sembilan ini, konsisten dengan hasil yang sama (alat tulis). Hanya saja variannya yang terus berkembang,’’ kata Fransiska didampingi Manager Public Relation, Andri Kurniawan. Faber-Castell memproduksi alat tulis mulai dari pensil hingga alat tulis dengan harga Rp 50 juta per biji. Produk premium ini (harga Rp 50
juta), konsumennya memang sejauh ini masih terbatas. Produk Fabel-Castell, terus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Di zaman digital ini, Faber-Castell juga telah memproduksi varian yang mampu memenuhi kebutuhan konsumennya. Inovasi-inovasi terus dilakukan Faber-Castell. Canggihnya perkembangan teknologi tak menyurutkan semangat industri alat tulis ini untuk melahirkan inspirasi. Bahkan tahun 2017 lalu, Faber-Castell membuka store yang mengusung konsep butik. Store alat tulis dengan konsep butik satu-satunya di Indonesia, dibuka Faber-Castell di Plaza Senayan, Jakarta. Menurut Product Manager PT.Faber-Castell Internasional Indonesia (FCII), Richard Penelewen, Colour to Life, adalah produk andalan terbaru yang diproduksi FCII. ‘’Colour to Life, produk terbaru ini, dalam waktu dekat akan kami luncurkan,’’ ujarnya sekaligus memperkenalkan produk Faber-Castell terbaru kepada wartawan saat berkunjung ke pabriknya di Kawasan Industri MM2100 Blok 00-3, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/3). Produk baru ini menurut Richard, akan memperkuat dua produk sebelumnya yang telah diluncurkan, Magic Art dan 3D Art. Colour to Life ini memiliki konsep sesuai kebutuhan anak “zaman now” sekaligus menjawab keresahan para orangtua yang putra putrinya kecanduan pada gadget. Dalam produknya ini, Faber-Castell menciptakan varian, agar anak-anak tidak saja menjadi objek digitalisasi tetapi juga subjek digitalisasi. Inovasi Faber-Castell yang canggih ini, diyakini akan mampu menarik minat konsumen dari berbagai generasi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya bahwa produk Faber-Castell sangat aman untuk anak-anak. ‘’Produk
Tuntaskan Tes Wawancara Dari Hal. 1 Alex Marwata, dan Laode M Syarif. Firli mengatakan, semua pimpinan KPK tersebut bergantian memberi pertanyaan. “Wawancara dihadiri lima pimpinan KPK. Lengkap. Terkait komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi,’’ ujarnya menjawab pesan instan Suara NTB, Rabu (28/3). Dia menambahkan, strategi pemberantasan korupsi dia utarakan secara rinci dan lengkap. Menyambung dari presentasi yang diberikannya pada saat seleksi tahap awal. ‘’Saya hanya memiliki kewajiban untuk berupaya maksimal mengikuti seluruh keg-
iatan seleksi yang diselenggarakan KPK. Sedangkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi, sepenuhnya KPK yang menentukan,’’ jawabnya diplomatis. Firli merupakan satu dari tiga kandidat Deputi Penindakan KPK yang mengikuti tes wawancara. Dua kandidat lain yakni mantan jaksa penuntut umum KPK, Wisnu Baroto, dan Kepala Kejari Malang, Witono. KPK menyeleksi kandidat itu untuk mengisi jabatan kosong yang ditinggalkan Komjen Pol Heru Winarko. Heru dilantik Presiden RI Joko Widodo sebagai Kepala BNN, Februari lalu. (why)
Waspadai Informasi Hoaks Dari Hal. 1 kata Kurnia Widodo, Rabu (28/ 3), saat menyampaikan testimoni keterlibatannya dalam merakit bom. Gerakan terorisme menebar pengaruh melalui akun akun sosial media. Mulai dari proses rekrutmen sampai dengan ‘dakwah’ tentang ajaran jihad yang dipahami. “Seperti menyebut polisi, jaksa, PNS, TNI sebagai Thogut. Hal- hal semacam ini mereka sebar melalui akun akun sosmed,’’ katanya saat menjadi pemateri di Literasi Digital Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme di Masyarakat, diselenggarakan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Senggigi, Lombok Barat. Gerakan ini menurut mantan perakit bom lulusan ITB ini merasakan sendiri dampaknya, khususnya ketika ia mendidik teroris dalam jaringannya untuk merakit bom. Pelaku teror BN yang sempat satu sel dengannya tiga bulan, diajari membuat bom. Sampai saat ini BN katanya, aktif di medsos. Dijelaskannya, media doktrinasi kelompok itu melalui medsos, tabligh akbar yang di dalamnya ada propaganda ISIS. Bahwa ISIS adalah kelompok yang dijanjikan Allah. Contoh kasus diungkapkannya, pemuda pelaku teror bernama IH. IH saat itu berusaha melakukan bom gereja di Medan. Un-
tungnya , bom tidak berhasil meledak. IH membaiat dirinya sebagai pengikut ISIS bukan melaui proses rekrutmen, melainkan hasil kajian otodidak dengan browsing di internet. Kakaknya yang pemilik warnet hampir setiap hari jadi tempat browsing tutorial tindakan terorisme. Generasi yang familiar dengan internet menurutnya jadi pasar empuk menyebarkan pengaruh. Terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Mabes Polri ini berharap generasi milenial waspada membaca konten konten berbahaya, khususnya berkaitan dengan terorisme. Hal yang harus dilakukan menurutnya, mengedukasi masyarakat agar mampu memilah konten hoaks dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepada pegiat media sosial, terutama generasi muda, didorongnya ikut kampanye atau perlawanan dengan memproduksi konten konten positif. Gerakan ini disebutnya sebagai soft approuch, untuk mengimbangi gerakan radikal terorisme yang menumpang di dunia maya. Langkah lain disampaikannya, dengan tidak ikut memproduksi konten hoaks berbau radikal, seperti proses klik atau share.(ars)
(Suara NTB/rak)
Factory Manager PT.FCII, Mulyadi Gunawan, menjelaskan proses produksi alat tulis di pabrik Kawasan Industri MM2100 Blok 00-3, Cikarang Barat, Bekasi (kiri). Pekerja di pabrik PT. AW Faber-Castell Indonesia, Narogong, Bekasi, sedang mengemas alat tulis yang baru diproduksi. kami telah memenuhi standar higienis. Sehingga tidak membahayakan kesehatan anakanak,’’ ujarnya. Dalam FC JGTF 2018, Suara NTB yang bergabung dengan rombongan jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia, juga berkesempatan melihat
dari dekat produksi FCII di pabriknya di Kawasan Industri MM2100 Blok 00-3, Cikarang Barat, Bekasi. Dipandu Factory Manager PT.FCII, Mulyadi Gunawan, dijelaskan secara rinci produksi awal beragam alat tulis dari mesinnya hingga proses pengemasannya (pack-
ing) untuk selanjutnya dipasok ke pasaran. Produksi alat tulis di pabrik ini, tidak saja memenuhi pasar nasional tetapi juga pasar internasional. Selain berkunjung ke pabrik di Kawasan Industri MM2100 Blok 00-3, Cikarang Barat, Bekasi. Rombongan jurnalis
juga berkesempatan melihat produksi pensil di PT. AW Faber-Castell Indonesia (FCI), Narogong, Bekasi. Pabrik ini khusus memproduksi beragam jenis pensil. Pabrik yang mempekerjakan sedikitnya 697 karyawan, mampu memproduksi sedikitnya 1.440.000
batang pensil per hari. Menurut MR Manager Representatif PT AW FCI, Pandu Danardjati, produksi pensil ini pangsa pasarnya 24 persen domestik. Kemudian 26 persen Afrika, 13 persen Eropa, 36 persen Asia dan 1 persen untuk memenuhi pasar Amerika Serikat. (rak/*)
Amaq Asrul: Akan Bangun Jalan Tol Tanpa Utang Dari Hal. 1 Sehingga dikatakan, jika ada masyarakat Lombok Timur mencari orang lain maka bisa diragukan ke-Lombok-Timurannya. ‘’Kalau cari beraye dari luar Lombok Timur, maka bisa diragukan ke-LombokTimur-annya,’’ ucap Ali BD. Seluruh wilayah Lombok dalam catatan sejarah dulu diperintah oleh Raja Selaparang. Karenanya, dulu Gumi Lombok ini disebut sebagai Gumi Selaparang. Selaparang ini berpusat di Lombok Timur. Lombok lanjutnya pada tahun 1897 ini dipecah menjadi lima distrik. Distrik Batukliang, Praya, Sakra, Masbagik dan Pringgabaya. Lombok dibagi dua, Lombok Timur dan Barat. Tidak ada Lombok Tengah dulunya. Batasnya adalah Kokoq Babak, yang timur disebut timuq juring dan barat disebut bar-
at juring. Sebagian besar basis penduduk Lombok ini di Lombok Timur. Lombok Tengah itu baru terbentuk kemudian pada tahun 1959. Dari fakta sejarah ini, Amaq Asrul mengingatkan agar seluruh masyarakat tetap bersatu. Tidak mudah terpecah belah hanya karena alasan Pilkada. ‘’Orang Lombok Timur lebih bagus pilih baturnya dari Lombok Timur. Karena dekat, gubernur kita dulu H. Lalu Serinata dari Sakra, masa mau milih gubernur lagi dari orang luar kan terlalu jauh,’’ ujar Ali Dachlan menambahkan. Selanjutnya seperti pelaksanaan kampanye dialogis di tempat-tempat sebelumnya, Ali Dachlan menjawab sejumlah pertanyaan dari warga. Diantara pertanyaan tersebut, betulkah bapak mau bangun jalan tol dari Gunung Sari sampai Kayangan? Jawaban
Ali Dachlan, betul. Dia menjelaskan, kondisi infrastruktur jalan yang ada sekarang ini sudah tidak masuk akal. Panjang jalan dari Lotim ke Mataram hanya 50 Km selama ini ditempuh selama 2 jam. Padahal bisa dalam waktu 1 jam. Atas alasan ini, maka sudah sangat perlu membangun jalan alternatif. Salah satunya jalan tol. Jalan tol ini katanya, rencana akan dibangun dalam kurun waktu 5 tahun dengan alokasi anggaran Rp 5 trilirun. Tahun pertama akan dilakukan pembebasan lahan. Tahun berikutnya kemudian secara bertahap melakukan pembangunan fisik. Membangun infrastruktur jalan katanya tidak perlu terlalu mengandalkan pemerintah pusat. Pada era pemerintahan Ali- Sakti nantinya, tidak akan membiarkan uang daerah tercecer. Konsep pem-
TGH Mala Syar’i: Yakin Ali BD Bisa Dari Hal. 1 Dituturkan, ia mendengar nama Ali BD ketika ia tidak berada di NTB. ‘’Waktu itu saya masih sekolah di Pondok Pesantren yang ada di Situbondo Jawa Timur,’’ tutur TGH. Mala dalam buku Ali BD di Mata Ulama dan Sahabat yang ditulis TGH. Abdul Latief. Saat itu, lanjut TGH Mala Syar’i, ada pergerakan yang melawan sebuah kebijakan. Dan yang jadi ketuanya itu adalah Ali BD yang kala itu bergerak di sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Gerakan perlawanan Ali BD ini tercatat di media. Saat itulah TGH Mala ini kemudian mengenal nama Ali BD. Aklan tetapi, karena masih sekolah masih santri, sehingga tidak memungkinkan. Setelah selesai sekolah, ia pulang sekitar tahun 1998. Kemudian nama Ali BD pun didengarnya semakin populer. Ditambahkan, pada saat ada Pilkada tahun 1998, saat itu Ali BD dan dicalonkan sebagai Bupati Lotim. Dari sana ia mengaku lebih tahu tentang Ali BD. Karena ia juga sering hadir di majelis-majelis ta’lim di halaqah halaqah para ulama seperti di Mamben, Bagik Pa-
pan di daerah Lombok Timur. Meskipun majelis-majelis ta’lim ini dibina oleh tuan guru dengan berbagai macam organisasi, tetapi Ali BD tidak pernah melihat organisasi itu apa. Baginya semunya sama. Meskipun Ali BD ia memang dibesarkan dikompleks NU, dia sangat terbuka. Tidak hanya membina dan tidak hanya menyangkut organisasi yang membesarkannya. ‘’Beliau mengayomi semua organisasi. Insya’Allah, apapun kata orang dan apapun keadaannya, Ali BD pantas untuk dicalonkan sebagai Gubernur NTB,’’ dukungnya. Karena sekarang ini, kondisi NTB menurutnya sudah tertata cukup bagus dengan dipimpin oleh seorang ulama seperti Dr.TGH.M. Zainul Majdi. Maka pimpinan ke depan juga harus dipimpin oleh orang yang seperti Ali BD karena dia dekat dengan ulama. Sosok yang mampu mempertahankan ciri khas atau pun kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk itu, pemimpin NTB ke depan, minimal harus sama dengan yang sebelumnya. Ia yakin dipimpin Ali BD, NTB akan lebih baik. Terlebih ia keturunan dari ulama TGH Umar Kelayu. Ali BD dekat dan mencintai para
ulama. Ia tidak ingin melihat NTB kembali ke titik nadir rendah kalau akan dipegang oleh orang yang tidak mencintai ulama. ‘’Namun semua kembali pada kecerdasan masyarakat NTB dalam menilai sosok seorang pemimpin yang sejati,’’ ucapnya. Kenapa ? Karena hal-hal yang paling mendasar menurutnya harus dikuasai umat. Karena semua tergantung kaca mata siapa yang melihat. Kalau orang dari ekonom pasti sudut pandangnya adalah ekonomi. Kalau dari politisi, pasti sudut pandangnya politik, berarti dia itu akan membahas masalah politik saja. ‘’Akan tetapi, saya sebagai orang yang bergaul dekat dengan umat, masyarakat menginginkan bagaimana daerah ini memiliki sarana pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan itu luar biasa dibutuhkan,’’ ucapnya. Baik dari pendidikan dasar, pendidikan formal atau pendidikan non formal. ‘’Insya Allah Ali BD mampu mewujudkan keinginan masyarakat NTB. Karena dia dekat dan memahami keinginan masyarakat. Terutama masyarakat miskin NTB ini,’’ terangnya. (*)
TGB Sharing ke Tokoh Lintas Agama Jateng Dari Hal. 1 gagasan dan pengalaman membangun kehidupan yang toleran di daerah yang dikenal dengan sebutan Bumi Seribu Masjid tersebut. Acara itu dikemas dalam bentuk sarasehan, dengan tema Toleransi Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, Fakta Dan Prospeknya, di Kampoeng Percik, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (28/3). Pada acara yang dihadiri unsur kepolisian, Pemda dan tokoh lintas agama dan dikemas santai itu, gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) menjelaskan, sejumlah program unggulan pemerintah daerah selama kepemimpinannya. Yang tentunya memiliki kaitan langsung dengan toleransi kehidupan beragama. Salah satunya,
sektor pariwisata yang selama ini dikembangkan memiliki dua makna. Pertama lanjut TGB dari sisi ekonomi, sektor tersebut akan mendorong perekonomian dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Kedua adalah makna yang sangat dalam, jika dilihat dari toleransi dan kedewasaan beragama. Makna tersebut dapat terlihat dari sekian juta turis yang datang ke NTB dan berbaur dengan masyarakat. ‘’Tidak satupun insiden yang menimpa para turis yang berbeda keyakinan tersebut,’’ jelas TGB. Bahkan TGB mencontohkan saat terjadi event sekelas MTQ Tingkat Nasional yang diselenggarakan di NTB beberapa waktu tahun 2016 lalu, tidak sedikit komunitas yang berbeda agama menawarkan sumbangan mo-
ril dan meteriil untuk mensukseskan event tersebut. ‘’Sebenarnya di dalam masyarakat kita sudah terdapat kedewasaan beragama dengan pondasi yang jauh lebih kokoh dari yang kita banyangkan,’’ tegas TGB. Selain itu, di bawah kepemimpinan TGB, Pemerintah NTB untuk pertama kali dan yang pertama di Indonesia telah mengeluarkan perda Bale Mediasi. Perda tersebut mengatur bahwa segala masalah yang di tengah masyarakat terkait toleransi diselesaikan secara kekeluargaan. Terakhir TGB menyampaikan bahwa pluralisme di dunia adalah skenario Tuhan Yang Maha Esa yang kalau dipungkiri maka kita termasuk ingkar terhadap ajaran agama. (r)
bangunannya adalah dengan melakukan penghematan anggaran sehingga bisa membagun dengan tanpa utang. Membangun tanpa utang ini sudah dibuktikan Ali BD selama memimpin Lotim. Kantor Bupati Lotim yang megah lantai lima bisa dibangun hanya dalam waktu setahun dengan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Pasarpasar tempat transaksi jual beli pedagang juga dibangun semuanya tanpa utang. Jalan tol itupun nantinya diyakinkan bisa dibangun tanpa utang. ‘’Inilah kreasi daerah otonom, kalau seluruhnya gantungkan diri pada pusat, itu daerah gantungkan tangan saja namanya,’’ paparnya. Selanjutnya diuraikan, ribuan tenaga honor yang tidak mendapatkan perhatian dari Gubernur NTB saat ini siap akan diangkat oleh Ali BD saat menjadi gubernur nantinya. Ribuan orang tersebut katanya tidak akan disia-siakan. Alasan tidak ada anggaran sehingga tenaga honorer tersebut tidak diberikan honornya itu kata Ali Karena tidak dianggarkan. Tidak bisa jadi alasan karena tidak ada uang. Alasan utamanya karena tidak dianggarkan. Ketika dianggarkan maka sudah pasti bisa diberikan. Inilah cara-cara yang akan dilakukan calon Independen. Calon Independen bebas dari tekanan. Bebas dari pengaruh manapun saja, bebas dari organisasi bebas dari kelompok. Tidak mau ditekan-tekan. “Itu nama independen, yang bisa
menekan calon independen hanya rakyat, karena calon independen ini adalah penjelmaan dari kedaulatan rakyat,’’ ungkap Ali BD. Calon Wakil Gubernur NTB, TGH Lalu Gede Sakti, menguraikan dulu Ummi Hj. Raehanun ZAM mendukung H. Lalu Serinata menjadi calon Gubernur NTB pada Pilkada 2008. Dukungan warga Sakra terhadap pasangan Ali Sakti katanya sangat membanggakannya. Pilihan mendukung dan memenangkan Ali-Sakti sangat tepat karena calon Gubernur Ali BD bukan orang yang suka mengumbar janji. Tapi memberikan bukti. Sudah terbukti selama memimpin Lombok Timur dua periode. Di Sumbawa tuturnya semangat warga untuk mendukung Ali Sakti sangat luar biasa. Salah satu alasan warga Sumbawa mendukung Ali Sakti karena Ali BD dari Lombok Timur. Lombok Timur merupakan barometer NTB. Warga Lombok Timur diharapkan Gede Sakti harus memenangkan pasangan Ali-Sakti. ‘’Kalau menang di Lotim, menang sudah di NTB,’’ katanya yakin. Alasan memilih Ali BD karena memang merupakan sosok pemimpin yang adil. Tidak berpihak kepada salah satu elemen. Semua elemen masyarakat dirangkul. Itulah ciri pemimpin yang baik. Pemimpin itu harus adil. Ayomi semua elemen masyarakat. Memimpin dan melihat rakyat tanpa pandang bulu. (rus)
Kasus Stunting Tinggi, Bonus Demografi Jadi Ancaman di NTB Dari Hal. 1 Kemudian dari segi kesehatan, misalnya stunting masih sangat tinggi. Dari sisi ekonomi, masih banyak warga NTB yang bekerja di luar negeri sebagai TKI. “Ini PR, tapi harus kita selesaikan ke depan,” pungkasnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, kasus stunting mencapai 37,2 persen pada 2017 lalu. Dengan kasus sebanyak ini, termasuk katagori buruk. Dari 10 kabu-
paten/kota di NTB, kasus stunting paling banyak ditemukan di Kabupaten Sumbawa mencapai 41,8 persen. Kemudian disusul Lombok tengah dengan jumlah 39,1 persen, Dompu 38,3 persen, Lombok Utara dan Kota Mataram masing-masing 37,6 persen dan 37,5 persen. Selanjutnya, Bima 36,7 persen, Kota Bima 36,3 persen, Lombok Barat 36,1 persen, Lombok Timur dan Sumbawa Barat masing-masing 35,1 persen dan 32,6 persen. (nas)
Ribuan Guru Honorer SMA/SMK Tidak Otomatis ”Bubar” Dari Hal. 1 Berdasarkan rencana, Dinas Dikbud NTB akan merekrut sekitar 2.500 guru honorer. Sehingga, lebih dari ribuan orang guru honorer terancam akan menganggur atau tak bekerja lagi. Terkait persoalan tersebut, mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini mengatakan jika di suatu sekolah dibutuhkan 10 guru honorer. Kemudian yang lulus seleksi hanya tiga orang. Maka sisanya nanti dapat ditambah oleh kepala sekolah atau komite sekolah. Mengenai honor mereka, dapat dimabilkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti yang ada saat ini. Rosiady menjelaskan, sebenarnya Pemprov tidak mengangkat maupun memberhenti-
kan guru honorer SMA/SMK Negeri. Sebanyak 6.700 guru honorer SMA/SMK negeri itu berasal dari kabupaten/kota, atau sejak kewenangan pendidikan menengah berada di kabupaten/kota. Cuma, untuk memberikan kepastian kepada guru honorer yang mengajar di SMA/ SMK Negeri, maka dilakukan penataan oleh provinsi. Semua guru honorer yang ada di NTB, baik yang berasal dari SMA/ SMK Negeri maupun swasta diberikan kesempatan ikut seleksi tersebut. “Baik yang dulu mendapat SK Bupati/Walikota maupun SK kepala sekolah. Terserah nanti siapa yang lulus. Yang tidak lulus, bisa nanti mengambil jatah dari komite atau kepala sekolah. Gajinya dari BOS,” tandasnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 29 Maret 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Rapat Koordinasi Revitalisasi Fungsi Keluarga Antara BKKBN Pusat dengan Mitra Mataram (Suara NTB) Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BKKBN Perwakilan NTB beberapa waktu lalu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama menggelar rapat koordinasi pada Rabu (28/3) di Mataram. Rakor yang mengangkat tema terkait ‘Revitalisasi Fungsi-fungsi Keluarga Melalui Optimalisasi Bimbingan Pra Ni-
kah dan Sertifikasi Calon Pengantin’ ini dihadiri oleh berbagai mitra BKKBN. Acara ini juga menghadirkan berbagai narasumber sebagai pemateri yaitu Eka Sulistia Ediningsih, SH selaku Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Pusat, Dr. Sujatmiko, MA, selaku Deputi IV Kementerian PMK, Drs. Makrifuddin,M.Si, selaku Kepala BKKBN Perwakilan NTB, dan Ahmad Mut’thi Sofieq dari Bidang Bina KUA Kemenag RI. Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Drs. Makri-
Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Drs. Makrifuddin, M.Si,
fuddin, M.Si, menjelaskan rapat koordinasi teknis ini terkait dengan pentingnya bimbingan bagi calon pengantin untuk mencegah pernikahan usia dini. “Karena menurut data Kementerian PMK, NTB termasuk provinsi dengan tingkat pernikahan usia dini tertinggi yaitu nomor 2 setelah Gorontalo,” jelasnya. Rakor ini, tambahnya, dimaksudkan untuk mensinkronkan kegiatan dan kebijakan serta meningkatkan kepedulian dari semua pihak untuk meningkatkan usia pernikahan di NTB. “Tujuannya memang untuk remaja, agar mereka menikah dalam usia yang tepat yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun bagi pria,” kata Makrifuddin. NTB sendiri memiliki 56,7% PUS (Pasangan Usia Sub-
ur) atau sekitar 1 juta pasangan yang menikah di bawah 21 tahun. Selain itu, banyak juga terdapat remaja yang menikah di bawah 15 tahun mencapai 4%. “Tingkat pernikahan dini tertinggi menurut survei adalah kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat,” terangnya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah itu. “Terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat juga harus berkontribusi nyata,” kata Makrifuddin. Pernikahandini,ujarnya,memang didasari atas berbagai hal mulai dari cinta, MBA (Married By Accident), masalah ekonomi, dan lainnya. Untuk itu, pasangan yang berencana menikah diberikan pendidikan dan bimbingan untuk
Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Pusat, Eka Sulistia Ediningsih menyampaikan materi pada rakor BKKBN Pusat di Mataram.
DISKUSI – Para pemateri didampingi Kepala BKKBN Perwakilan NTB, H. Makrifuddin dalam diskusi panel pada rakor BKKBN Pusat di Mataram.
mendapatkan sertifikat bahwa mereka memang siap menikah. “Jadi nanti bersama-sama atau sendiri-sendiri diberikan pendidikan, tetapi yang paling diprioritaskan adalah calon pengantin wanita,” terangnya. Bimbingan pernikahanakandiberikanselamaduahari untuk mendapatkan sertifikat itu. Eka Sulistia Ediningsih, SH selaku Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Pusat menjelaskan potensisumberdayauntukpenanggulangan pernikahan dini di NTB sudah cukupbagus.“Tinggalkolaborasidinas dan sektor-sektor yang ada di NTB harus dibantu juga dengan ormas, LSM, dan perguruan tinggi. KeterlibatantuangurudiNTBjuga sudah cukup bagus, tinggal dilanjutkan saja,” sebutnya. Dari diskusi yang dilakukan juga, Eka mengapresiasi ada sekitar 35 desa yang telah membuat permendes tentang peningkatan usia nikah serta adanya surat edaran gubernur. “Saya kira itu harus dioptimalkan dan diviralkan agar s e m u a masyarakat NTB tahu ada aturanaturan itu,” jelasnya. BKKBN Pusat juga akan mendorong daerah-daerah lain untuk
Deputi IV Kementerian PMK, Sujatmiko menyampaikan pokok-pokok pikiran Kemenko PMK soal program terintegrasi BKKBN dengan PMK.
TANYA JAWAB – Peserta rakor dari Binmas Polda NTB, AKBP Ruslan AG tengah menyampaikan pertanyaan dalam sesi tanya jawab
membuat inovasi yang sama seperti yang dilakukan di NTB. “Kami percaya dengan potensi yang ada dengan semua sektor, NTB akan mampu mengejar penuntasan masalah-masalah yang ada,” imbuhnya. Tetapi sejauh ini, Eka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah NTB dalam menanggulangi masalah pernikahan dini sudah cukup bagus. “Yang namanya program itu kan berproses, seperti KIE yang berproses dengan mulai menyadarkan dan meningkatkan pengetahuannya dulu, baru kemudian mengajak serta mempraktekkan,” terangnya. Meskipun BKKBN beserta mitra sudah berupaya mengerahkan seluruh tenaga, ia mengatakan itu membutuhkan proses yang panjang dalam mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan Wahyuni Tri Indarti, selaku Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kemenko PMK menjelaskan dalam hasil rakor ini akan menjadi pedoman yang nantinya berlaku kepada masyarakat Indonesia yang akan dikuatkan dengan payung hukum. “Kalau tidak surat keputusan bersama antarmenteri, atau kalau tidak peraturan MenkoPMK,”terangnya. Ia mengatakan ke depannya, kementerian PMK akan tetap memonitoring
tindak lanjut hasil yang direkomendasikan. “Nantinya kita akan ke lapangan untuk memantau dan mengevaluasi apa saja yang direkomendasikan,” kata Yuni. Ia mengharapkan semua pihak bisa memviralkan surat edaran gubernur ini ke semua masyarakat yang berada di seluruh pelosok NTB.”Sehingga bisa menurunkan usia perkawinan di NTB dan dapat menurunkan angka pernikahan usia anak yang masih tinggi,” jelasnya. (uul/*)
Pejabat Bidang Bina KUA Kemenag RI, Ahmad Mut’thi Sofieq menyampaikan materi dalam rakor BKKBN pusat dan BKKBN Perwakilan NTB dengan mitra.
PESERTA RAKOR – Para peserta rakor BKKBN tampak khusyuk mendengarkan pemaparan dari para pemateri.
Dewan Dukung Tim Saber Gedung Poltekpar Lombok Segera Rampung Usut Dugaan Pungli Rastra Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti masih adanya praktek pungutan biaya tebus bantuan beras sejahtera (Rastra) terhadap masyarakat miskin. Praktek ini seharusnya tidak terjadi sebab dalam aturan tidak dibolehkan memungut keluarga penerima manfaat dengan dalih apapun. Dewan pun mendukung tim Saber mengusut dugaan pungutan liar (Pungli) dalam hal biaya tebus rastra yang berkedok ongkos transportasi. Ketua komisi II DPRD Lobar, Andi Irawan pada saat mengklarifikasi Kadis Sosial, Hj Made Ambarwati, Rabu (28/3) menyebutkan, data raskin masih amburadul sehingga perlu validasi antara pemda dengan BPS. Selain itu ia mempertanyakan keseriusan Dinsos melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencairan rastra tersebut. “Sebab di beberapa desa masyarakat itu menebus rastra sampai Rp 10 ribu per sak. Kami mau pertanyaan bagaimana sistem pengawasan Dinsos,” tegas politisi PAN asal Sekotong ini. Ia mengungkapkan, praktik
pungutan rastra masih terjadi di bawah. Ia pun mempertanyakan sistem pengawasan dari dinas terkait. Selain dilakukan sosialisasi, namun bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan di bawah. Menurutnya di sini terdapat ketidakjelasan SOP pembagian rastra ini sehingga muncul praktik-praktik pungutan. Ia mengakui program bantuan rutin ini seharusnya diawasi ketat sehingga tidak terjadi lagi berulang-ulang adanya praktik pungutan yang masih menjadi momok di tengah masyarakat. Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj Made Ambarwati menyatakan terkait persolan pungutan rastra pihaknya sudah melakukan tindaklanjut dengan turun langsung ke desa di mana terjadi praktik pungutan tersebut. Untuk pengawasan pendistribusian rastra sendiri dilakukan pihaknya melalui petugas TKSK yang ada di masingmasing kecamatan. “Pengawasan dilakukan oleh petugas dan pendamping TKSK kami di masing-masing kecamatan, TKSK ini yang mengawasi,” tegasnya. Ia mengakui pihaknya mendapat laporan terkait
masih adanya praktik pungutan biaya tebus bantuan beras sejahtera (Rastra) terhadap Keluarga penerima manfaat (KPM). Seperti informasi yang diperoleh di salah satu dusun di desa Banyumulek kecamatan Kediri dan pelangan kecamatan Sekotong. Padahal mengacu aturan tidak boleh memungut biaya tebus bantuan sosial Rastra baik untuk dalih biaya transportasi atau pun yang lain. Terkait adanya dugaan dilakukan pungutan di beberapa desa tersebut harus dilaporkan ke tim Saber Pungli. Demikian ditegaskan kemarin di kantornya. Dijelaskan, Mengacu pedoman Penyaluran bansos Rastra tidak dibolehkan memungut sepeserpun dari keluarga penerima manfaat (KPM), sebab jatah rastra yang diterima KPM sendiri dikurangi dari 15 kilogram menjadi 10 kilogram. “Tidak boleh memungut bantuan bansos Rastra, tidak Boleh serupiah pun. Karena ini namanya bansos makanya beras nya dikurangi dari 15 kilogram per KK per bulan menjadi 10 kilogram.Silakan itu dilaporkan ke tim Saber Karena itu pungli,” tegas Ambar. (her)
Praya (Suara NTB) Penyelesaian pembangunan dua gedung kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng) ditargetkan sampai akhir bulan Maret ini. Itu artinya, awal bulan April besok serah terima kunci gedung sudah bisa dilakukan ke pemerintah daerah, sebelum bisa digunakan untuk aktivitas perkuliahan pada tahun ajaran baru tahun ini. Pantauan Suara NTB, Rabu (27/3), sejumlah peker-
ja masih tampak sibuk menyelesaikan sisa perkerjaan yang ada. Di mana fokus pekerjaan saat ini tinggal merapikan pekerjaan yang sudah ada dan melakukan pembersihan di area gedung senilai Rp 110 miliar tersebut. “Dari hasil evaluasi terakhir kami, proses pembangunan gedung Poltekpar Lombok sudah hampir selesai. Dan, tanggal 1 April saya serah terima kunci gedung dari PT. Brantas Abipraya (rekanan proyek gedung Poltekpar Lombok,red),” terang Kepala
Dinas Pariwisata NTB, H.L. Moh. Faozal, M.Si. Untuk tahap awal ini ada 42 ruang perkuliahan yang dibangun. Terbagi dalam dua gedung utama. Dan, target penyelesaian tersebut pun sudah sesuai dengan target waktu yang diberikan kepada pihak rekanan. Walaupun dari target awal, memang terlambat. Dengan telah selesainya pembangunan gedung tahap pertama, pihaknya bisa fokus untuk melaksanakan pembangunan tahap kedua,
yakni berupa pembangunan dua gedung tambahan lagi, yakni gedung rektorat serta laboratorium. Untuk membangun dua gedung tambahan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 150 miliar. Lebih besar dari alokasi anggaran untuk pembangunan dua gedung pada tahap pertama ini. “Untuk pembangunan tahap dua, sedang proses tender. Dan, diharapkan dalam waktu dekat ini proses tender sudah selesai dilakukan,” imbuhnya. (kir)