HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
KAMIS, 28 DESEMBER 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 240 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/ind)
BERLANJUT - Proyek jembatan yang akan jadi akses menuju kawasan Samota (SalehMoyo-Tambora) dan Jalan Garuda jalur 2. Proyek ini kembali akan dilanjutkan pengerjaannya tahun 2018 mendatang, setelah sebelumnya sempat terhenti.
Kemenkes Tetapkan Kota Bima KLB Difteri
Kota Bima (Suara NTB) Kota Bima ditetapkan sebagai daerah yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit difteri oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Penetapan tersebut setelah adanya kasus suspect penyakit menular ini terhadap sedikitnya lima warga di Kota Bima.
Belum Ada Transaksi Mencurigakan
Farid Faletehan
KEPALA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan mengatakan, dugaan praktik pencucian uang di dua daerah di NTB sepenuhnya menjadi kewenangan PPATK sendiri. OJK hanya memastikan, bahwa setiap laporan yang disampaikan oleh perbankan, sudah disampaikan langsung ke PPATK. Farid Faletehan di hubungi di Mataram, Rabu (27/12) kemarin menjelaskan, pada prinsipnya, pencucian uang sepenuhnya menjadi kewenangan PPATK. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R
’’Digantung’’ Dewan
Tri Budiprayitno (Suara NTB/dok)
UJI kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 14 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) ‘’digantung’’ Komisi I DPRD NTB. Sejak diajukan beberapa bulan lalu, Komisi I DPRD NTB hingga akhir Desember ini belum memproses uji kepatutan dan kelayakan komisioner KPID NTB. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Tri Budiprayitno, SIP, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB usai pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Mataram, Rabu (27/12) siang mengaku sudah beberapa kali menghubungi Komisi I terkait hal tersebut. Bersambung ke hal 15
menunggu uji samplenya. Tapi Kemenkes sudah lebih dulu mengeluarkan penetapan ini,’’ katanya. Lebih lanjut Azhari menjelaskan, Kemenkes menetapkan itu berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 1501 tahun 2010 tentang penyakit
mulai tanggal 21 Desember 2017 yang lalu,’’ katanya, Rabu (27/12). Ia tidak menampik ada kasus difteri yang dialami beberapa warga Kota Bima. Hanya saja masih suspect. Pihaknya juga masih menunggu hasil ujian laboratorium dari Surabaya. ‘’Kita masih
katanya. Azhari menambahkan, difteri adalah penyakit menular yang langka yang cukup serius. Penyebabnya akibat infeksi bakteri yang umumnya menyerang hidung dan tenggorokan, serta dapat mempengaruhi kulit. ‘’Difteri termasuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa penderitanya. Penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin dan ditangani tenaga medis berkompeten,’’ jelasnya. Bersambung ke hal 15
Pertemuan Tahunan IMF - WBG
Akhir Tahun, Pemprov Tangkap Peluang Tarik Waspadai Gempa Investor dan Wisatawan dan Tsunami Mataram (Suara NTB) Selain mewaspadai cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Pemprov NTB juga mewaspadai terjadinya gempa bumi dan tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD) NTB memperoleh informasi dari Stasiun Geofisika, diprediksi akan terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami pada akhir tahun di Asia termasuk Indonesia. “Memang hasil kajian kita terutama untuk bicara longsor dan banjir kalau musim-musim ini kita perlu waspadai. Tapi gempa bumi dan tsunami ini memang ada prediksi di penghujung tahun ini. informasi dari teman-teman Geofisika, ada gempa dengan skala yang cukup kuat dan tsunami akhir tahun,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dikonfirmasi di Mataram, Rabu (27/12) siang. Rum mengatakan, infor-
masi yang diperoleh dari Stasiun Geofisika bahwa diprediksi akan terjadi gempa yang cukup signifikan berpotensi tsunami di wilayah Asia. Ia berharap tsunami ini tidak terjadi di NTB. Melihat histori bahwa NTB pernah dilanda tsunami, kata Rum, maka pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi. Tsunami pernah terjadi di beberapa wilayah di NTB. Seperti di Lunyuk Kabupaten Sumbawa pada tahun 1974. Bahkan, dampak tsunami yang terjadi di Lunyuk tersbeut, kata Rum juga terjadi tsunami di Kuta, Lombok Tengah. Selain terjadi di dua wilayah tersebut, tsunami juga pernah terjadi di Tanjung Lombok Utara. ‘’Langkah-langkah antisipasi yang kita lakukan, kalau memang terjadi gempa kita jauhilah tempattempat yang berpotensi tsunami. Oleh karena itu, kita waspadai tempat-tempat itu,” katanya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
TO K O H
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, H. Azhari SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan hal tersebut. Kata dia, penetapannya berdasarkan surat Kemenkes dengan UM.01.05/ 1/3274/2017 tertanggal 21 Desember 2017. ‘’Ya memang benar, berlaku
menular tertentu yang bisa menyebabkan wabah. ‘’Jika melihat Permenkes ini satu orang positif terkena akan langsung ditetapkan,’’ ujarnya. Mengantisipasi terjadinya kasus tersebut, pihaknya ke depan akan melakukan vaksinasi di seluruh wilayah Kota Bima. Mulai Januari 2018 mendatang. Hanya saja, pihaknya terlebih dahulu melakukan pendataan warga yang divaksin. ‘’Pemberian vaksin akan difokuskan anak berusia 1 hingga 19 tahun,’’
H. Muh. Amin
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan memanfaatkan momentum pertemuan tahunan IMF – World Bank Group (WBG), di Bali, 8-14 Oktober 2018 untuk menarik investor dan kunjungan wisatawan ke daerah ini. Untuk itu, perlu kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menangkap peluang ini. ‘’Jarak dari Bali ke Lombok hanya beberapa menit saja pakai pesawat. Kita persiapkan diri ketika rombongan para delegasi itu
ingin berkunjung ke Lombok. Dan ini harus ada persiapan yang matang. Kesiapan masyarakat maupun Dinas Pariwisata untuk mennagkap peluang ini,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (27/12) siang di Mataram. Menurutnya, perlu dilakukan lobi maupun koordinasi dengan kementerian terkait supaya NTB dapat memanfaatkan peluang dari pertemuan kepala negara, Bersambung ke hal 15
Polda NTB Siap Tindaklanjuti Temuan PPATK Mataram (Suara NTB) Polda NTB memastikan kesiapannya menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi mencurigakan di Kota Mataram dan Sumbawa Barat. Hanya saja sejauh ini belum ada laporan resmi masuk ke Kepolisian. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Mustofa, SIK menegaskan kesiapan itu. ‘’Pada dasarnya jika ada pengaduan, kita proses,’’ jawabnya kepada Suara NTB,
Rabu (27/12). Proses penyelidikan awal dimaksudnya, untuk memastikan adakah unsur pidana di dalamnya. Sebab tidak semua temuan PPATK menyangkut tindak pidana. ‘’Harus dipilah, mana yang ada unsur pidananya,’’ tandasnya. Tapi sejauh ini belum ada bahan yang bisa diprosesnya. Karena PPATK belum menyerahkan laporan dugaan transaksi mencurigakan itu. ‘’Sampai sekarang belum ada data transaksi yang diteruskan dari PPATK,’’ jelasnya. Bersambung ke hal 15
Catatan Akhir Tahun (5)
Pelatda Belum Maksimal, Event Minim dan Sarana Olahraga Belum Lengkap Tahun 2017 akan segera berakhir. Cukup banyak persoalan pembinaan olahraga di NTB yang belum berjalan dengan maksimal. Dari Pelatda PON yang belum maksimal, minimnya event dan sarana olahraga yang belum lengkap masih dikeluhkan para pelaku olahraga di NTB. MASALAH yang mencuat belakangan ini muncul dari Pelatda Mayung 2017. Aktivitas latihan atlet Pelatda yang harusnya dilaksanakan pagi dan sore dipangkas menjadi sore hari saja. Panitia Pelatda membiarkan atlet latihan sore saja karena masih minimnya anggaran Pelatda
tahun 2017. ‘’Anak-anak memang dibiarkan latihan sore saj. Karena program kami untuk tahun ini dibuatkan sore saja,’’ujar Tim Satgas Pelatda Mayung, H. Nasarudin kepada Suara NTB. Program latihan sore hari atlet Pelatda juga dibenarkan oleh Pelatih Pelatda Mayung
dan Sekretaris Pelatda Mayung 2017, H. Eroflan Kamil. Alasannya, karena asupan gizi yang dikonsumsi atlet Pelatda memang disesuaikan untuk program latihan sore hari saja. ‘’Selama Pelatda dari bulan Januari hingga Desember tahun 2017, atlet hanya diperbolehkan latihan sore hari saja. Katanya, menyesuaikan anggaran. Ke depan harapan kami kegiatan latihan bisa ditingkatkan menjadi pagi dan sore karena mulai tahun 2018 banyak event yang akan diikuti atlet,’’ ujarnya. Diakui, bila latihan atlet Pelatda hanya sore hari saja,
maka Pelatda Mayung 2017 yang dihajatkan oleh KONI NTB untuk peningkatan prestasi atlet di PON 2020 sepertinya belum bisa berpengaruh banyak untuk peningkatan prestasi atlet. Selain persoalan Pelatda yang dinilai belum maksimal. Soal sarana olahraga juga masih dirasakan belum mendukung penuh kegiatan peningkatan prestasi olahraga di NTB. Terutama sarana olahraga yang sempat dipersoalkan oleh atlet atletik lantaran rusak dan tidak bisa digunakan latihan untuk atlet Pelatda. Demikian juga sarana
olahraga balap sepeda BMX yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram juga sempat disoroti karena belum juga rampung dibangun. Padahal olahraga balap sepeda BMX masuk dalam olahraga unggulan NTB. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTB, Ir.Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM, terkait lintasan atletik yang sempat dikeluhkan rusak sudah dibenahi. Dan sarana latihan atletik yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram sudah bisa digunakan. Bersambung ke hal 15