HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 28 SEPTEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 166 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Jalan Nasional Tak Layak
NTB Desak Pusat Percepat Realisasi Jalan Layang Lembar–Kayangan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terus mendorong Pemerintah Pusat segera merealisasikan proyek jalan layang (fly over) Lembar - Kayangan. Pasalnya, kondisi jalan nasional yang ada di Pulau Lombok dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur sudah tidak layak. Dalam beberapa tahun ke depan, jalan nasional yang menjadi jalur logistik nasional itu akan semakin macet. ‘’Apabila tidak dilakukan pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan, maka akan terus terjadi bottlenecking (kemacetan),’’ ujar Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP. Ia mengatakan, ada dua
opsi pembiayaan untuk proyek jalan layang sepanjang 103 Km tersebut. Pertama, pembangunannya lewat APBN, karena merupakan jalan nasional. Ke dua, apabila APBN terbatas, maka dapat menggunakan pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). ‘’Itu kita upayakan. Kalau ndak, kan repot, Wedha Magma Ardhi
bottlenecking terus di sini. Sehingga kita minta untuk bisa dipercepat (realisasinya). Kalau pemerintah pusat tidak punya uang, iya KPBU. Tapi yang melaksanakan pemerintah pusat, Kementerian PUPR,’’ kata Ardhi dikonfirm a s i
Suara NTB, Jumat (27/9) siang. Dalam beberapa tahun ke depan, jalan nasional yang ada saat ini tak mungkin lagi menampung jumlah kendaraan yang semakin padat di Pulau Lombok. Sehingga untuk sementara mengatasi kepadatan lalu lintas di Pulau Lombok, terutama ratusan truktruk besar yang ada tiap hari, Bersambung ke hal 11
’’
Apabila tidak dilakukan pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan, maka akan terus terjadi kemacetan (Suara NTB/dok)
OTT Oknum Pejabat SNVT PP
Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB Turun Mataram (Suara NTB) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2013, TPT NTB sebesar 5,38 persen, turun menjadi 3,27 persen pada Februari 2019. Meskipun TPT turun, namun angka pengangguran tersembunyi masih cukup tinggi. Pengangguran tersembunyi adalah masyarakat yang setengah menganggur dan bekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Bersambung ke hal 11
Dugaan Setoran Tujuh Proyek Rusun Didalami Mataram (Suara NTB) Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan (PP) Kementerian PUPR Provinsi NTB, BR (56) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga meminta uang proyek Rusun Ponpes Modern Al-Kahfi Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Indikasi serupa untuk proyek serupa sedang didalami. Kapolres Mataram AKBP H Syaiful Alam menjelaskan, tersangka BR yang merupakan PNS diduga telah memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu demi menguntungkan diri sendiri. Tersangka BR dikenai pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. A n c a m a n nya,
pidana penjara minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun. ‘’Di NTB dari hasil pemeriksaan ada tujuh proyek Rusun dan Rusus totalnya sekitar Rp21 miliar. Kita dalami apakah ada permint a a n
serupa untuk proyek lainnya,’’ ujarnya, Jumat (27/9) kemarin. Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat BR menjadi tersangka. BR diduga meminta uang jatah proyek sebesar Rp100 juta dari proyek yang nilainya Rp3,49 miliar tersebut. Bersambung ke hal 11
TO K O H Kebijakan Bisa Tak Tepat PEMANFAATAN data statistik untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan dapat memberikan target pelaksanaan program yang jelas. Baik oleh pemerintah atau pihak manapun yang menggunakan data tersebut. Untuk itu, dalam Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencanangkan penerapan sistem dalam jaringan (daring) untuk memaksimalkan perolehan data. Kepala BPS NTB, Suntono, menerangkan SP2020 akan dimulai pada Februari-Mei 2020 mendatang. Bersambung ke hal 11 Suntono (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R Koordinasi dengan Kemensos
(Suara NTB/dok)
T. Wismaningsih Dradjadiah
GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah memerintahkan, Dinas Sosial (Disos) mengatensi nasib warga NTB yang berada di Wamena Papua. Menindaklanjutinya, Disos NTB berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait evakuasi warga NTB yang ada di sana, termasuk mengenai pemulangannya. ‘’Kalau yang mau tetap di sana, tetap saja di sana. Tapi kalau mau pulang, itu yang kita koordinasikan (dengan Kemensos) bagaimana pemulangannya. Pak Gubernur sudah memerintahkan supaya tetap diperhatikan,’’ kata Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/9) siang. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/why)
BB - Kapolres Mataram AKBP H Syaiful Alam menunjukkan barang bukti (BB) uang tunai diduga setoran jatah proyek yang diminta tersangka Bulera, Jumat (27/9). Polres Mataram mendalami indikasi serupa untuk tujuh proyek Rusun dan Rusus lainnya.
Puncak Peringatan Hari Jadi Ke-109
Desa Rempung, Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Pertama di NTB Selong (Suara NTB) Jumat (27/9) kemarin merupakan puncak peringatan hari jadi Desa Rempung ke-109. Puncak acara ini dirangkaikan dengan diresmikannya Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial pertama di NTB di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur oleh Pemprov melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB. Kepala Desa Rempung Umar Ubaid, mengatakan bahwa Desa Rempung yang dikenal dengan Desa Burdah saat ini genap berusia 109 tahun. Desa yang memiliki moto ‘’Tebar Cinta-Tata Kerja-Ukir
Karya’’ ini terus melakukan berbagai inovasi dalam memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Berbagai prestasi sudah ditorehkan oleh Desa Rempung dari tangan dingin sang kepala desa. Salah satu prestasi yang cukup membanggakan berupa berhasilnya Perpustakaan Desa Rempung menjadi juara I klaster C dalam lomba Perpustakaan Desa Tingkat Nasional tahun 2019. Prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama desa pada khususnya, akan tetapi mengangkat derajat nama Kabupaten Lotim dan Provinsi NTB di kancah nasional. Bersambung ke hal 11
LAUNCHING - Pemukulan gendang beleq tanda di-launchingnya Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial pertama di NTB di Desa Rempung pada puncak peringatan hari jadi Desa Rempung ke-109 tahun 2019, Jumat (27/9).
Gubernur Perintahkan Percepat Evakuasi 153 Warga NTB di Wamena Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, memerintahkan jajarannya untuk mempercepat evakuasi 153 jiwa warga NTB di Wamena, Papua yang mengungsi akibat kerusuhan di daerah tersebut. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Jumat (27/9). Najamuddin mengutarakan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari warga NTB yang terjebak di daerah tersebut. Informasi ini pun telah disampaikan kepada Gubernur NTB. Atas informasi tersebut, gubernur langsung memerintahkan agar ditempuh upaya semaksimal mungkin untuk mengevakuasi warga NTB di daerah tersebut. Untuk itu, Pemprov NTB langsung sigap berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Polda NTB untuk bisa segera memulangkan mereka yang terjebak.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah menegaskan, sejumlah upaya serius telah ditempuh untuk mempercepat evakuasi. ‘’Kami menaruh atensi terhadap kondisi mereka. Dan saat ini kami dengan berbagai pihak, sedang mengupayakan jalan keluar yang aman untuk mereka,’’ jelasnya. Informasi adanya warga NTB korban kerusuhan di Wamena ini telah berhasil terkonfirmasi melalui panggilan telepon dengan Mazhari, Guru Kontrak asal Soromandi Bima dan Suhardin, Guru Kontrak asal Rada, Bolo, Bima. Berdasarkan keterangan keduanya, diketahui ada 153 jiwa warga NTB korban kerusuhan. Dari jumlah tersebut, 40 orang sudah dievakuasi ke Sentani, Jayapura dengan pesawat komersial, dibantu oleh Rukun Keluarga Bima (RKB) Jayapura. Saat ini, 48 orang lainnya sedang mengungsi. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/yon)
Wamena Tak Kondusif
Warga Bima di Papua Minta Dipulangkan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 153 warga Bima di Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua meminta dipulangkan ke NTB. Pasalnya, Wamena sudah tak kondusif bagi para perantau NTB tersebut akibat kerusuhan yang terjadi di sana. Koordinator Rukun Keluarga Bima (RKB) Wilayah Wamena, Suhardin yang dikonfirmasi Suara NTB lewat ponselnya dari Mataram, Jumat (27/9) siang menyebutkan sebanyak 153 warga Bima yang terdata di Wamena. Ia menyebut masih banyak warga NTB lainnya yang berada di daerah tersebut. Dari 153 orang warga Bima yang ada di Wamena, sebanyak 50 orang sudah dievakuasi ke Kota Jayapura. Bersambung ke hal 11