Edisi 27 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 164 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com

RABU, 27 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gelar Diskusi Publik dan Teken MoU

KI NTB Gandeng Unram dan UIN Implementasikan UU KIP Mataram (Suara NTB) – Komisi Informasi (KI) NTB menggandeng dua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di daerah ini kaitan dengan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP). KI NTB akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mengenai implementasi UU KIP. Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda, S.Pt mengatakan, penandatangan MoU yang dirangkai dengan diskusi publik ini akan berlangsung Rabu (27/9) hari ini di Mataram. Kegiatan diskusi publik itu menghadirkan beberapa narasumber yakni Ketua KI NTB, Rektor Unram, Rektor UIN Mataram dan Kepala Diskominfotik NTB.

Para peserta terdiri dari stakeholders pendidikan Provinsi NTB, termasuk dinas terkait dan dewan pendidikan, NGO, media dan 25 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se - NTB. Ia mengatakan, tema diskusi publik ini adalah “Menyemai Keterbukaan Informasi Publik dari Perguruan Tinggi” Ajeng menyebutkan, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan dengan adanya penandatangan MoU dan diksusi publik tersebut. Pertama, kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Hak Untuk Tahu Internasional yang jatuh tiap tanggal 28 September. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Pengadaan Katering Haji Dibidik

Pejabat Kemenag NTB Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sedang membidik indikasi penyimpangan pada pengadaan katering jemaah haji embarkasi Lombok. Penyelidikan dilakukan Bidang Intelijen Kejati NTB, dengan meminta keterangan sejumlah pihak yang terkait dengan proyek penyediaan makanan untuk jemaah haji tersebut. Pengamatan Suara NTB Selasa (26/ 9), penyidik meminta keterangan dua kelompok kerja (Pokja) atau panitia lelang katering jemaah haji yang pe-

ngadaannya tahun 2017 itu. Dua orang yang dimintai klarifikasi pagi hingga siang kemarin, Ketua Pokja H. Lalu Muhammad Amin, SH, bersama

TO K O H

anggotanya Abdul Haris. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemenag NTB, lelang itu sesuai dengan kontrak Nomor : 12/POKJA/ Kat-Jemaah.Hj/2017 oleh Satuan Kerja pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, dengan nama pekerjaan Pengadaan Konsumsi Jemaah Haji Embarkasi Lombok Tahun 1438 H/2017 M. Dalam kontrak tercantum nilainya

sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 541.680.000. Sesuai hasil pelelangan nomor : 10/POKJA/Kat-Jemaah. Hj/2017 tanggal 13 Juli 2017, diumumkan pemenang pelelangan umum dengan harga penawaran Rp. 476.678.400. Perusahaan yang sama juga memenangkan lelang untuk katering PPIH, dengan nilai kontrak Rp 282.960.000. Nilai penawaran Rp 249.162.000. Bersambung ke hal 15

Terus Bertambah, Pengungsi dari Bali Melalui Pelabuhan Lembar

Penanganan Cepat dan Tepat

Giri Menang (Suara NTB) Pos Pemantau Pengungsi Erupsi Gunung Agung mencatat, terjadi penambahan jumlah pengungsi dari Karangasem, Bali yang masuk ke Lombok melalui Pelabuhan Lem-

TIM Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) memberikan pendampingan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mengenai penggunaan Dana Tak Terduga (DTT) sebesar Rp 3,5 miliar untuk penanganan kekeringan di daerah ini. Prinsipnya, TP4D membolehkan penggunaan DTT tersebut. Bersambung ke hal 15

bar. Diantara pengungsi, sebagian besar warga usia lanjut dan anak usia sekolah. Anak-anak ini sendiri terpaksa meliburkan diri karena harus mengungsi sementara waktu. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

H. Yusron Hadi (Suara NTB/dok)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan deadline atau batas waktu kepada Pemprov NTB untuk menuntaskan analisis jabatan (Anjab) seluruh perangkat daerah hingga November mendatang. Pemprov NTB mengklaim, Anjab sedang berproses dan capaiannya sudah 85 persen. ‘’Batasnya kan November Anjab ini. KPK memberi batas sampai November untuk penyelesaian Anjab tahun 2017. Bersambung ke hal 15

PENGUNGSI - Pengungsi dari Bali yang melaporkan diri di Pos Pemantau Pengungsi Erupsi Gunung Agung di Pelabuhan Lembar, kemarin pagi.

(Suara NTB/ist)

KPK ’’Deadline’’ Pemprov

Polisi Diminta Serius Ungkap Dalang di Balik Dugaan Penipuan Notaris

Lalu Supriadi

Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan penipuan notaries Lalu Supriadi masih diproses di Polda NTB. Sejauh ini perkembangan penyelidikan masih berkutat pada pemeriksaan saksi. Pelapor berharap penyidik Ditreskrimum lebih serius dan gencar men-

gusut dalang di balik dugaan penipuan itu. Sementara menunggu perkembangan laporan di kepolisian, rupanya pelapor melakukan penelusuran sendiri sebagai upaya membantu Kepolisian untuk menemukan dukungan bukti. “Mengingat belum

ada perkembangan signifikan di kepolisian, makanya saya turun langsung ke lapangan,” kata Lalu Supriadi, Selasa (26/9). Dia berharap segera menemukan titik terang agar penanganan kasus yang menimpa dirinya itu tidak berlarut-larut, Bersambung ke hal 15

Jadi Pembicara di Rembug Jagung Nasional

Bupati Dompu Menjadi Pembicara dengan Honor Termahal Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin tampil sebagai pembicara pada Rembug Jagung Nasional yang diadakan Pusat Kajian Pangan Strategis (PKPS) di Jakarta, Rabu (20/9) lalu. Ia menjadi satu – satunya kepala daerah yang diundang sebagai pembicara bersama pejabat Bersambung ke hal 15 PEMBICARA - Bupati Dompu, Drs.H. Bambang M. Yasin saat menjadi pembicara di acara Rembug Jagung Nasional di Gedung JDC Jakarta, Rabu (20/9) lalu. (Suara NTB/ula)

SUARA NTB Rabu, 27 September 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Erupsi Gunung Agung

PECAHNYA konflik antara Lingkungan Monjok Culik dengan Karang Taliwang diduga dipicu oleh kelompok tertentu yang ingin memprovokasi. Meski sempat terjadi suasana mencekam, tetapi kondisi di dua lingkungan tetap aman. Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi, S.IP, Selasa (26/9) menjelaskan, masyarakat Monjok dan Karang Taliwang sebenarnya tidak ada masalah sejak kesepakatan damai 2016 lalu. Peristiwa pelemparan terjadi pekan kemarin patut dicurigai ada aktor intelektual yang mengatur, (Suara NTB/cem) sehingga patut diwaspadai M. Salman Rusdi bersama. “Warga tidak mau diprovokasi. Tidak ada persoalannya,” kata Salman. Sejauh ini tidak diketahui siapa yang memulai. Tetapi patut dicurigai bahwa ada oknum yang ingin merusak perdamaian. Kejadian sekecil apapun patut diwaspadai akar permasalahannya. Masyarakat dalam kondisi seperti ini cepat terpengaruh. Salman bersyukur tokoh di dua lingkungan tetap berkomitmen menjaga keamanan. “Alhamdulillah, sampai sekarang aman,” tuturnya. Dijelaskan, kesepakatan tahun 2016 lalu merupakan bagian komitmen masyarakat di dua lingkungan. Perjanjian damai itu harus dimaknai sebagai bentuk saling menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, aparat keamanan berjanji akan menindak tegas apabila setelah kesepakatan damai kembali ditemukan warga membawa senjata atau lainnya yang memancing keributan. Salman menambahkan, posko terpadu diminta kedua belah pihak disambut positif oleh Pemkot Mataram. Permintaan itu akan dikaji dan segera direspon. “Kemungkinan mana lokasi paling strategis. Di situ kita buat,” tambahnya. Meskipun demikian, dia tetap meminta Lurah Karang Taliwang untuk mensosialisasikan ke tokoh agama, pemuda, dan masyarakat agar tidak terpancing dengan ulah provokator. Sebab, ini akan merugikan tidak saja kedua belah pihak tetapi pemerintah juga terkena imbasnya. Mataram sebagai daerah perdagangan dan jasa kata Salman, membutuhkan suasana kondusif untuk meningkatkan investasi serta peningkatan ekonomi. Yang kemudian berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. (cem)

Jangan Ada Penolakan MESKIPUN jumlah penyandang disabilitas di Kota Mataram belum valid, namun kalangan wakil rakyat di lingkar selatan Kota Mataram menyayangkan masih sedikit penyandang disabilitas yang terserap di dunia kerja. ‘’Di bursa pencari kerja juga sangat terbatas karena memang di setiap lowongan pekerjaan sangat minim menyediakan sarana bagi penyandang disabilitas,’’ ungkap anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Hari SP kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (26/9). Sesuai Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang kesamaan hak penyandang disabilitas, kesempatan yang sama harus diberikan kepada para penyandang disabilitas. Karena bagaimanapun, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik. Karena terkadang, mereka yang memiliki keterbatasan fisik, memiliki pemikiran yang lebih dibandingkan manusia normal. Untuk itu, lanjut Gus Arik, sapaan akrabnya, Pemerintah didorong menyediakan fasilitas yang memadai bagi para penyandang disabilitas di Mataram. ‘’Misalnya di kantor-kantor dinas, itu harus disediakan fasilitas. Sedangkan di Mataram di mana kantor-kantor yang memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas, belum ada,’’ sesalnya. Demikian pula halnya dengan sekolah. Menurut dia, tidak hanya anak-anak penyandang disabilitas bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa). Kecuali ada beberapa kelainan, seperti tuna rungu. ‘’Kalau hanya tangannya cacat, atau kakinya cacat, itu berikan kesempatan secara umum,’’ katanya. Politisi partai Demokrat ini yakin, masih banyak kalangan yang belum terlalu memahami undang-undang nomor 8 tahun 2016 ini. Seharusnya semua pihak memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Dengan catatan, harus kompetitif dengan para pencari kerja lainnya. ‘’Saya yakin penyandang disabilitas itu lebih disiplin dibandingkan kita,’’ kata anggota Dewan dari dapil Cakranegara ini. Gus Arik tidak menampik bahwa selama ini, masih banyak kalangan yang memiliki pandangan keliru terkait penyandang disabilitas. Agar tidak ada penolakan penyandang disabilitas, Gus Arik memandang Pemkot Mataram melalui Dinas Tenaga Kerja perlu mengirimkan imbauan kepada perusahaan-perusahaan maupun instansi pemerintahan agar jangan ada penolakan bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. ‘’Perusahaan-perusahaan di Mataram jangan ada yang menolak,’’ pungkasnya. (fit)

I Gusti Bagus Hari SP (Suara NTB/dok)

Pemkot Mataram Siap Kirim Relawan ke Bali Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) siap mengirimkan sejumlah relawan untuk membantu pengungsi erupsi Gunung Agung, Karangasem, Bali. “Jika memungkinkan kita siap kirim relawan ke Bali,” kata Kepala BPBD Kota Mataram, Dedi Supriadi, SH, Selasa (26/9). Dedi menginformasikan, sejak Sabtu pekan kemarin hingga Senin, pengungsi dari Bali menuju Mataram rata - rata ke rumah keluarga masing - masing yang jumlahnya 300 orang. Banyaknya warga Karangasem eksodus ke Mataram diantisipasi dengan bersurat ke lurah dan camat, agar mengirim data sehingga cepat diantisipasi. “Bagi pengungsi yang tidak ada keluarga di sini biar segera kita tangani,” kata dia. Status Awas Gunung Agung patut diantisipasi. Sewaktu waktu kata dia, bisa terjadi

erupsi dan berdampak ke Mataram. BPBD telah menyiapkan sekitar 500 - 1.000 masker jika terjadi letusan. Sejauh ini kata mantan Kadis Kebersihan, belum ada perkembangan terkait aktivitas gunung berapi itu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga belum berani memprediksikan. “Hari ini belum ada perkembangan kita terima,” ucapnya. Terkait kesiapan logistik maupun tenda darurat, pihaknya telah menyiapkan kebutuhan itu. Nantinya akan dikoordinasikan dengan Pemprov NTB, jika

ada kekurangan. Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi menambahkan, pengungsi dari Karangasem, Bali, sudah melapor ke kecamatan, jumlahnya sekitar 80 orang. Mereka kemudian berangkat ke Lombok Utara menemui keluarga mereka. “Ada dua bus yang melapor. Tapi

sudah ke KLU,” ucapnya. Pihaknya juga mengantisipasi eksodusnya warga akibat letusan Gunung Agung. Lurah dan kepala lingkungan diminta aktif memantau serta mendata, sehingga pemerintah lebih mudah memberikan bantuan. (cem)

”

Bagi pengungsi yang tidak ada keluarga di sini biar segera kita tangani

Dedi Supriadi (Suara NTB/cem)

Enam Bangunan akan Dibongkar Paksa Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram akan membongkar paksa enam bangunan yang tak mengantongi izin. Enam bangunan itu di antaranya di Jalan Dakota Kelurahan Rembiga, Panji Tilar, dan TGH. Faisal. “Pokoknya ada sekitar tiga sampai enam bangunan akan kita bongkar paksa,” kata Kadis PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi, Selasa (26/9). Mahmuddin menjelaskan, enam bangunan itu didominasi rumah toko (ruko) tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Pihaknya sudah beberapa kali memberikan teguran dan mengeluarkan surat perintah penghentian pekerjaan bangunan (SP3B) . Akan tetapi, pemiliknya membandel dan tetap melanjutkan pekerjaan mereka. “Berulangkali diperingati tapi mereka masih juga membangun,” tambahnya. Sebelum eksekusi paksa, tim nantinya akan mengajukan rekomendasi. Selanjutnya, ditindaklanjuti permohonan usulan pembongkaran paksa bangunan yang ditandatangani kepala daerah. Salah satunya sebut Mahmuddin, di Jalan Dakota, Panji Tilar dan TGH. Faisal. “Kalau di Panji Tilar ini dia menambah bangunan tapi tidak

(Suara NTB/cem)

AKAN DIBONGKAR - Pemkot Mataram khususnya Dinas PUPR akan membongkar paksa enam bangunan di Kota Mataram. Salah satunya bangunan ruko di Jalan Dakota, Kelurahan Rembiga ini. minta izin dulu,” paparnya. Lebih detail disampaikan, khusus bangunan di Jalan Dakota, IMB dibuat tahun 2013 lalu kedaluwarsa. Dijelaskan, persyaratan di Izin Lokasi (Ilok) dulunya begitu keluar harus dimulai pelaksanaan

pembangunan walaupun tidak ada pembatasan waktu. Berbeda halnya sekarang ini, ada pembatasan satu tahun. Justru, pemilik lahan membangun empat tahun kemudian berarti masa berlaku Ilok dan IMB kedaluwarsa.

Kekalik Jaya Siap Hadapi Musim Hujan Mataram (Suara NTB) Hujan yaag sudah mulai turun sejak beberapa hari terakhir di Pulau Lombok membuat beberapa daerah mulai bersiap-siap. Terutama beberapa kawasan di Kota Mataram yang menjadi langganan banjir. Seperti di kelurahan Kekalik Jaya yang setiap musim hujan selalu mengalami banjir. Tetapi di musim penghujan kali ini, Lurah Kekalik Jaya, Fathurrahman, SH mengatakan daerahnya siap menhadapi musim hujan. “Untuk saat ini pemerintah kelurahan melalui pemerintah kota sudah melakukan pembuatan pintu air pengurasan cek dam yang ada di Gerisak,” tukasnya. Kondisi pintu air yang sudah bagus juga ditunjang dengan ketinggian cek dam sudah diturunkan. Dari yang mulanya 3 meter, sudah menjadi 2 meter. “Pemerintah kota juga sudah memulai membuat saluran di depan kantor Lurah. Juga Dinas PU Provinsi juga sudah melaksanakan proyek normalisasi sungai sejak awal bulan kemarin,”

(Suara NTB/uul)

Fathurrahman kata Fathurrahman. Normalisasi sungai Sukaraja sendiri sudah mulai dilaksanakan dan baru berjalan 25% dari keseluruhan. “Hanya yang kita masih khawatirkan yaitu pembangunan tiang pancang untuk jembatan di Arya Banjar Getas yang menghalangi aliran air,” ujarnya. Dia juga sudah mengecek

drainase di sekitar Kekalik. “Mulai dari pagi saya periksa di Sukaraja, mulai dari Giant sampai STIKES ke barat sudah mulai rampung. Tinggal yang di selatan saja belum,” kata Fathurrahman. Ia menambahkan jika Binamarga juga akan melakukan sodetan antara Panjitilar mulai dari depan Pendopo Wakil Gubernur. “Akan dibuatkan sodetan sehingga tidak terjadi tumpukan air dari timur ke barat,” tukasnya. Terkait kesadaran masyarakat Kekalik untuk tidak membuang sampah di kali, sudah mulai terlihat. “Apalagi sejak pemerintah kota memberikan bantuan kendaraan pengangkut sampah di masing-masing kelurahan membuat masyarakat tidak lagi sebanyak dulu membuang sampah di kali,” kata Fathurrahman. Pengangkutan sampah biasanya tidak tentu tergantung volume sampah yang dihasilkan warga. “Dalam sehari bisa sampai dua kali pengangkutan sampah disini. Kalau banyak, bisa sampai 3-4 kali sehari,”tambahnya. (uul)

Pemkot Konsultasikan Dua Jabatan Lowong ke KASN Mataram (Suara NTB) Senin (25/9), Pemkot Mataram bertemu dengan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, untuk mengkonsultasikan dua jabatan lowong di lingkup Pemkot Mataram. Dua item yang dikonsultasikan langsung oleh Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baiq Nelly Kusumawati, dan Kabid Pengembangan Aparatur SDM, Ahmad Mujahiddin, yaitu jabatan Dukcapil ditinggalkan Drs. H. Ridwan (alm) apakah cukup pergeseran saja ataukah melalui pansel. Kedua, izin untuk segera membentuk panitia seleksi. Tiga pejabat itu diterima oleh Dr. Waluyo. Sekretaris BKPSDM Kota

Mataram, Taufik Priyono dikonfirmasi, Senin (25/9) membenarkan jika pihaknya tengah mengkonsultasikan dua jabatan lowong ke KASN dan Kemendagri. Ia tidak mengulas banyak terkait materi apa yang dikonsultasikan. Namun memang ada dua materi jadi pokok yang akan disampaikan ke komisioner menyangkut pengisian jabatan melalui pergeseran atau pengisian. “Bu Asisten III, Bu Kaban, dan Pak Muja yang berangkat ke Jakarta,” kata Yoyok. Pembentukan pansel sebenarnya berdasarkan persetujuan pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini kepala daerah. Sehingga, itu dijadikan dasar untuk berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Koordinasi

dengan KASN harus dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka. Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia dikonfirmasi lewat pesan singkat enggan memberikan komentar mengenai hasil konsultasi dengan KASN. “Tanya ke Pak Sekda langsung,” pintanya. Pemkot Mataram sedang mempersiapkan mutasi tahap ketiga pasca penyegaran awal tahun 2017. Pengisian jabatan ini setidaknya untuk posisi Kadis Sosial yang ditinggalkan H.L. Indra Bangsawan, SH., bakal pensiun akhir Oktober mendatang. Demikian pula, posisi Kadis Dukcapil telah berhalangan tetap. (cem)

Ditambahkan, kebiasaan masyarakat saat ini lebih mengutamakan membangun dulu baru kemudian mengurus izin. Padahal, IMB sebagai syarat untuk mengetahui batas roi jalan. “Masyarakat tidak boleh lengah. Sekarang ini diperkuat,

tidak ada IMB, diberhentikan pembangunan,” tegasnya. Pemerintah sebenarnya cukup memberikan kelonggaran pararel minimal ada IMB dipegang oleh masyarakat. Meski pararel tapi proses izin lainnya harus berjalan. (cem)

Wacana Moratorium Pembangunan Ruko

Dinas Perizinan Tunggu Hasil Kajian Teknis Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau biasa disebut Dinas Perizinan Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa sepakat dilakukan moratorium terhadap pembangunan rumah toko (ruko) di Mataram. Akan tetapi, butuh kajian teknis dari instansi terkait yang nanti dijadikan pedoman. “Kalau ada kajian teknis dari PUPR kita akan tunggu. Itu nanti kita jadikan pedoman,” kata Cok, sapaan akrabnya dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (26/9). Kajian teknis dimaksud Cok, bukan berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota. Tetapi, kajian terhadap regulasi teknis menyangkut tata ruang atau ke PU an. Dia mengakui, masih banyak orang ingin membuka usaha di Mataram melihat perkembangan ekonomi yang cukup signifikan. Wajar kemudian kata dia, orang berlomba -lomba untuk berinvestasi di Mataram. Tidak hanya berupa ruko, perhotelan, dan perbankan. “Masih banyak yang mau berinvestasi di sini (Mataram,red),” paparnya. Lebih lanjut disampaikan Cok, untuk investasi 2016 2017 masih harus menunggu perubahan tata ruang. Seperti disampaikan sebelumnya ada titik atau lokasi - lokasi tertentu yang tidak dibolehkan berdasarkan tata ruang. Di antaranya, pembangunan perumahan, hotel, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Jika ini sudah rampung sambungnya, akan diumumkan terutama yang sudah mengajukan izin. Kembali dijelaskan, moratorium itu penting dilakukan untuk pemerataan ekonomi. Artinya, jangan hanya satu jalur ramai tapi jalur lain

tidak, sehingga ini yang membutuhkan analisa. Pihaknya juga nanti akan melihat terhadap bangunan kosong itu apakah IMB sesuai aturan atau sebaliknya. Cok enggan menanggapi dari sisi pendapatan asli daerah apakah ada kerugian. Sebab, pihaknya hanya pelayan teknis dan analisis pendapatan kewenangan Badan Keuangan Daerah Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura menegaskan pada prinsipnya akan siap membuat kajian teknis terkait moratorium pembangunan ruko itu. Pihaknya nanti bersama - sama membahas dengan Dinas Perdagangan dan Sat. Pol PP seperti apa urgensinya. “Prinsipnya kami siap buat kajian,” kata dia. Ruko tak berpenghuni bahkan beralihfungsi sebagai gudang juga disoroti masyarakat. Ini akan menimbulkan kekumuhan sehingga mengganggu estetika kota. “Kemungkinan pemiliknya bertanggungjawab memelihara sehingga tidak kumuh. Kan tidak jadi masalah,” ucapnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

Situasi Tetap Kondusif

Cokorda Sudira Muliarsa

SUARA NTB Rabu, 27 September 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Disdag akan Tertibkan Peredaran Minuman Beralkohol

(Suara NTB/dok)

KEDELAI - Banyak cara memasarkan hasil pertanian. Salah satunya seperti yang dilakukan Seorang kakek yang menjajakan kedelai di trotoar lingkar selatan Kota Mataram

Investasi di NTB Rp 22 Triliun dalam Satu Semester Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat investasi yang ada di NTB lebih lengkap. Selama satu semester tahun 2017 ini, investasi sudah menembus angka Rp 22 triliun lebih. Nilai investasi ini didapat dari survei kepada masyarakat langsung, dan data yang diterima dari Dinas Penanaman Modal Provinsi NTB. “Kita mencatat investasi tidak berdasarkan institusi saja, ada investasi swasta dan masyarakat, lengkap,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Edang Triwahyuningsih. Investasi diakumulasi dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk triwulan I 2017 (Januari-Maret) investasi yang berkembang di NTB sebesar Rp 10,7 triliun lebih. Sementara pada triwulan II tahun ini (April-Juni), nilai investasi yang berkembang mencapai Rp 11,3 triliun lebih. Atau jika ditotal selama satu semester, nilai investasi tersebut mencapai Rp 22 triliun lebih. “Seluruhnya dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan

Modal Asing dan investasi dari masyarakat langsung, yang tidak tercatat di Dinas Penanaman Modal,” ujarnya. Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (26/9) kemarin, Endang menjelaskan, investasi masyarakat tersebut misalnya membangun toko dan usaha-usaha baru. Bahkan dengan modal Rp 50 miliar tetap tercatat sebagai investasi. Jika sedemikian besar investasi berputar, lalu kenapa kemiskinan masih tinggi? Endang mengatakan, tingkat kemiskinan di NTB mencapai 16,07 persen. Kemiskinan masih tinggi bisa saja akibat investasi besar, terutama perhotelan dan tambang adalah milik pengusaha luar. Sehingga hasil dari investasi yang di dapat di NTB, kembalinya ke pemilik modal di luar NTB. “Pemilik modal kan tidak tingal disini, terutama yang besar-besar. Ka-

lau yang kecil-kecil kan berputar di sini,” jelasnya. Pengangguran juga masih menjadi PR. Saat ini angka pengangguran NTB sebesar 3,8 persen dari total penduduk. Investasi padat modal, biasanya tidak masif membutuhkan tenaga kerja. Tetapi tidak serta merta juga, investasi padat karya (melibatkan pekerja banyak) akan langsung menyentuh kepada kemiskinan. “Belum tentu juga, karena jangan-jangan pekerja yang digunakan dari luar,” tanyanya. Apalagi melihat keadaan ketenagakerjaan di NTB, sebagian besar penduduk yang bekerja adalah penduduk dengan tingkat pendidikan SD. Sementara perusahaan membutuhkan tenaga – tenaga dengan kualifikasi pendidikan yang memadai. “Kalaupun padat karya, karena pendidikan SDM kita masih banyak yang tamatan SD, yang penting kerja, upahnya bisa di bawah standar UMP,” imbuhnya. Investasi besar, menurut Endang, biasanya tidak berdampak secara langsung. Misalnya KEK Mandalika,

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB akan melakukan pengawasan khusus terhadap keluar masuknya minuman ke Provinsi NTB. Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan penertiban. Menurut Kepala Dinas PerdaganganProvinsiNTB,Dra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si melalui Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK), Ir. Haryono, pengawasan terutama akan dilakukan di pusat pariwisata Lombok, Gili Trawangan. Mantan Kepala Balai Metrologi ini mengatakan, di NTB terdapat sembilan distributor minuman beralkohol. Beberapa diantaranya rutin menyampaikan laporan kepada pemerintah provinsi. Sembilan distributor dimaksud yakni, Toko Bintang Indah di Ampenan, UD. Tanpa Nama di Kelurahan Mandalika, PT. Panca Lombok Niaga di Desa Senggigi. Selain itu, UD. Marina di Desa Senggigi, PT.Vinshana Pancaniaga Perkasa di Senggigi, PT. Mari-

SELASA, 26/09/17

(Suara NTB/dok)

Endang Triwahyuningsih adanya rencana pembangunan hotel, ridak serta merta dampaknya dirasakan oleh masyarakat, bisa dalam kurun 3 sampai 5 tahun ke depan. “Tetapi investasi besar tetap kita harapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi (catatan pertumbuhan ekonomi),” demikian Endang. (bul)

na Lombok Mandiri di Senggigi, PT. Dejavu Berkah Lombok di Batu Layar, PT. Citra Abadi Raya di Senggigi Square, dan PD. UD. Maju Perkasa di Komplek Pergudangan Sweta. “Sebagaian ada yang rutin melapor, sebagian ada yang tidak (melapor),” demikian Haryono kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (26/9). Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan A, minuman dengan kadar alkohol 5 persen. Golongan B, minuman dengan kadar alkohol 5 sampai 20 persen dan golongan C, minuman dengan kadar alkohol 20 sampai 55 persen. Inilah yang akan diawasi oleh pemerintah daerah, agar peredaran minuman beralkohol ini tidak dilakukan sembarangan. “Supermarket dan toko boleh menjual, selama ada rekomendasi penjualan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah,” katanya. Haryono mengatakan, peredaran minuman beralkohol ini dialkukan sekaligus dalam rangka penertiban sasaran kon-

sumennya. Sebab, minuman beralkohol rekomendasi diterbitkan bagi perdagangan di sentra-sentra pariwisata. “Karena itu, kepala dinas (Hj. Putu Selly Andayani) juga sudah berencana akan turun langsung ke Gili Trawangan untuk mengecek peredarannya,” ujar Haryono. Sementara ini, juga yang tak kalah penting digencarakan adalah pengawasan terhadap peredaran minyak goreng limbah dari hotel, restoran dan waralaba. Baru-baru ini, bersama tim, Dinas Perdagangan beserta stakeholders melakukan pengawasan langsung ke hotel-hotel. Dalam pengawasan tersebut, sekaligus manajemen hotel sudah menyatakan kesepakatan resmi untuk tidak menjual minyak goreng limbahnya. Terutama kepada pedagang-pedagang kuliner kecil. ‘’Dari hulu kami sudah lakukan pengawasan, semua hotel sudah sepakat. Sekarang kita cek pengepulnya di Seganteng, kita pastikan tidak dijual kepada pedagang-pedagang kecil,” demikian Haryono. (bul)

SUARA NTB Rabu, 27 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dukcapil Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Selong (Suara NTB) – Dunia pendidikan saat ini menjadi sasaran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur (Lotim) dalam meningkatkan kesadaran para siswa wajib KTP. Pasalnya, hal tersebut dilakukan menyusul menjelangkan pelaksanaan Pilkada NTB agar hak pilih dari pemilih pemula tersebut dapat terwujud. Menurut Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis, S.Pd, Selasa, (26/9), hingga akhir tahun 2017 ini, perekaman bagi wajib KTP harus 100 persen, terutama di tingkat pendidikan terkait pemilih pemula. Di mana usia wajib KTP, yakni 17 tahun. “Inilah target baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus 100 persen hingga akhir 2017 terutama menjelang pilkada,” ujarnya. Dalam perekaman agar bisa mencapai target yang sudah

ditentukan, perekaman yang dilakukan terhadap pemilih pemula dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, pemilih pemula cukup banyak yang saat ini masih duduk di bangku kelas satu dan dua SMA. “Itulah yang kita rekam dengan mendatangi ke sekolah-sekolah agar target perekamanan 100 persen hingga akhir 2017 ini,” ungkapnya. Adapun, kata Azis, berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri pada semester I tahun 2017 per 18 September 2017, jumlah penduduk Kabupaten Lotim sebanyak, 1.289.907 jiwa dengan wajib KTP sebanyak 915.190 jiwa. Sementara jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman sebanyak 758.371 jiwa atau sekitar (82,86 persen) dengan yang sudah tercetak sebanyak 649.091 jiwa (70,92 persen). Sedangkan un-

Butuh Bantuan Pasukan TAHUN 2017-2018 ini disebut sebagai tahun politik. Diawali pada tanggal 13 Desember 2018 mendatang dengan gerakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 159 desa. Menghadapi gelaran pesta demokasi tingkat desa itu, personel di Polres Lombok Timur (Lotim) diakui masih terbatas, sehingga butuh bantuan tambahan pasukan pengamanan. “Kita tidak under estimate tapi over estimate, ter(Suara NTB/rus) Eka Fathurrahman utama dalam menghadapi pesta demokrasi ini,” kata Kapolres Lotim AKBP Eka Fathurrahman menjawab media di ruang kerjanya, Selasa (26/9). Personel Polres Lotim, katanya, sangat kurang dan tidak bisa untuk memenuhi semua tempat di desa-desa yang akan menggelar pilkades serentak. Tambahan personel dinilai penting agar bisa melakukan pengamanan secara maksimal. Berikut pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 mendatang. Gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan Bupati dan Wakil Bupati Lotim juga membutuhkan pengamanan ekstra. Termasuk menjelang perhelatan akbar itu, tahun 2017 ini sudah mulai ada sejumlah kegiatan politis yang digelar sejumlah kandidat. Seperti rencana deklarasi H. Ahyar Abduh di Lapangan Masbagik pada tanggal 1 Oktober mendatang. Kabarnya sejumlah tokoh nasional akan datang. Pastinya pengamanan terhadap tokoh seperti Prabowo Subianto, H. Rhoma Irama akan sangat diperhatikan. Hanya saja rencana pelaksanaan deklarasi Ahyar Abduh Menuju NTB Satu itu diakui belum ada izin dari Kapolres Lotim. “Rencananya akan ada tim suksesnya yang akan datang ke sini (Polres- red),” tuturnya. Pelaksanaan pesta demokrasi diinginkan bisa berjalan lancar dan aman. Sebagai aparatur menjaga stabilitas keamanan, kapolres berharap semua pihak ikut ambil bagian. “Jangan sampai Pilkades dan Pilkada ini mengalami gangguan keamanan,” ungkapnya. Selanjutnya kepada seluruh anggota Polres Lotim diingatkan tetap menjaga netralitasnya. Saat ini tim-tim sukses sudah gencar melakukan gempuran politik. Sebagai aparat harus tetap terjaga netralitas. Hal itu penting katanya untuk menjaga situasi daerah agar aman dan jauh dari gangguan keamanan dan ketertiban. (rus)

Tingkatkan Pengamanan, Gili Trawangan Dilengkapi CCTV Tanjung (Suara NTB) Pengamanan di Gili Trawangan mulai ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sejumlah CCTV mulai dipasang di sejumlah titik untuk mendukung kinerja pengamanan Lang-lang Gili dan aparat Subsektor Gili Trawangan di pulau itu. Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan, Acok Zaini Baso, kepada wartawan Selasa (26/9) mengakui, para pengusaha sudah mulai berinisiatif memasang CCTV di areal publik sekeliling pulau. Perangkat CCTV dipandang penting untuk memantau kondisi keamanan di wilayah Gili Trawangan. “Di Pelabuhan Gili Trawangan sudah ada 4 sampai 5 buah CCTV. Yang jelas kita akan pasang secara bertahap di semua lokasi di Trawangan,” kata Acok. Pemilik Raggae Bar sekaligus Ketua DPC Perindo Lombok Utara ini mengatakan, pemantauan CCTV dilakukan setiap saat melalui daya dukung aplikasi mobile pada perangkat handphone. Dengan cara ini, diharapkan pengamanan di Gili terjamin setiap menitnya. Terpisah, Pama Dit Pam Obvit Polda NTB, Ipda Henni Andriani dikonfirmasi wartawan membenarkan upaya pengamanan dengan CCTV tersebut. Pihaknya mendukung penuh langkah pengusaha tersebut. Kepolisian sendiri, kata dia, akan mem-back up keamanan di Gili Trawangan dan Lombok Utara pada umumnya, mengingat keberadaannya sebagai daerah tujuan wisata penduduk dunia. “Berdasarkan pemetaan kami, pelaku kriminalitas di Gili Trawanganini sama. Dari yang lokal maupun bule sama, maka dari itu pemasangan CCTV akan mengurangi gerak mereka,” ujarnya. Tindak kriminalitas di Gili Trawangan, kata Henni, patut diatensi. Pasalnya setiap tindak kriminal yang menimpa wisatawan baik asing maupun lokal dengan cepat menyebar ke penjuru dunia melalui akun media sosial korban. Lebih-lebih wisman, meski terkesan pasif namun curhatnya di medsos dengan cepat diketahui oleh masyarakat dunia. Wisman, sebut Henni, cenderung tidak ingin repot untuk melaporkan kasus kriminalitas yang menimpanya. Sebaliknya mereka justru lebih sering curhat di dunia maya. Secara otomatis, hal ini akan berdampak terhadap citra di objek wisata bersangkutan. Oleh karena itulah, sebagai pendukung keberadaan CCTV, pihaknya akan berupaya terlibat untuk memasang beberapa PJU di sejumlah titik gelap yang dianggap rawan kriminal. (ari)

tuk blanko yang diterima sebanyak 25.000 keping dengan jumlah status yang Print Ready Record sampai saat ini sebanyak 65.322. Selain itu, tambahan untuk blanko pencetakan KTP elektronik yang rusak, hilang dan perubahan elemen data sebanyak 10.000 keping. Dengan demikian, katanya, untuk menuntaskan target tersebut hingga akhir tahun ini, Dukcapil Lotim kembali mengusulkan tambahan blanko sebanyak 75.000 keping. “Inilah yang kita kejar sesuai dengan target kita baik dari pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya. Kendati demikian, Azis menjelaskan bagi masyarakat yang belum mengantongi EKTP, diperbolehkan menunjukkan suket (surat keterangan) pengganti KTP sementara untuk dapat memberikan hak suaranya dalam Pilkada mendatang, asalkan perekaman sudah dilakukan. (yon)

(Suara NTB/yon)

URUS DOKUMEN - Masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan di Dinas Dukcapil Lotim.

DPRD Kritik Pembangunan Infrastruktur di Lotim Selong (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), menilai pembangunan infrastruktur jalan di Lotim belum sesuai harapan. Pasalnya, banyak proyek yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, seperti pembangunan jembatan dan jalan yang bermula dari pelaksanaan tender yang dilakukan oleh pihak Adminstrasi Pembangunan Unit Layanan Pengadaan (Adpem-ULP) yang tidak pernah bagus hasilnya. “Jadi menurut saya, biang keroknya itu ULP,” tuding Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman. Hal tersebut dinilainya karena mulai dari perencanaan, kemudian sistem tender yang tidak jelas atau tidak dikomunikasikan dengan masyarakat. Dicontohkannya, tender masalah sapi. Setelah

dianggarkan satu ekor sapi induk seharga Rp 9 juta. Akan tetapi di ULP berdasarkan tafsirannya di lapangan bisa mencapai Rp 11 juta bahkan Rp. 8 juta, sehingga dinilai dasar perencanaan yang dilakukan oleh ULP tidak jelas. Untuk itu, ia meminta kepada ULP supaya standar harga yang ada di Lotim dis-

usun terlebih dahulu barulah dilakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) atau APBD. “Sebentar lagi pembahasan APBD 2018, tapi apabila tidak ada standarnya. Bagaimana SKPD bisa maksimal bekerja,”kritiknya. Terpisah, Kepala Bagian

Dukcapil Tegaskan Tak Ada Kerjasama dengan Calo Selong (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan sejauh ini pihak tidak pernah melakukan kerjasama dengan calo dalam pengurusan dokumen kependudukan. Meski di satu sisi diakui adanya pihak yang kerap mangkal di depan Kantor Dinas Dukcapil. “Tidak ada pihak dari Dukcapil yang bekerjasama dengan calo dalam pengurusan KTP elektronik, biodata maupun akta kelahiran. Terlebih saat ini pelayanan di Dukcapil sudah melalui satu pintu,” tegas Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis, S.Pd, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (26/9). Dalam pengurusan dokumen kependudukan, seperti pembuatan biodata, maka masyarakat sendiri yang langsung datang ke Dinas Dukcapil. Misalnya dalam pembuatan biodata, masyarakat yang bersangkutan harus mengikuti sejumlah mekanisme yang ada, seperti melakukan foto oleh petugas dan lainnya. Selain itu, Azis menegaskan alasan kuat tidak adanya permainan antara calo dan pihak Dukcapil karena baik blanko yang sudah maupun belum tercetak sudah diamankan, sehingga apabila sudah tuntas tercetak barulah didistribusikan kepada masyarakat melalui pemerintah desa. “Itu kita lakukan untuk mencegah terjadi aksi kerjasama yang dilakukan antara calo dengan pegawai kami,” ujarnya. Apabila ada ditemukan kerjasama antara calo dengan karyawannya baik itu PNS maupun non PNS, hal tersebut akan diajukan kepada bupati dalam pemberian sanksi. Namun hingga saat ini, belum ditemukan karyawan di Dukcapil yang bekerjasama dengan calo. Terkait dengan turunnya Ombudsman NTB melakukan investigasi keberadaan calo di Dukcapil Lotim, Azis mengaku mengetahui hal tersebut dengan melihat keberadaan sejumlah orang yang mangkal di depan kantor Dinas Dukcapil. Namun keberadaan mereka dianggap sebagai masyarakat biasa. “Selama mengikuti aturan, mendaftar melalui loketm maka kita anggap calo itu merupakan masyarakat biasa yang mengurus do-

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis, menunjukkan surat keterangan biodata yang tidak lagi menggunakan foto manual. Ini dilakukan untuk menekan aksi percalonan di Dinas Dukcapil . kumen kependudukan,” terangnya. “Apabila calo itu bekerjasama dengan karyawan kami, itu yang salah. Tentu yang kita salahkan adalah karyawan kami,” sambungnya. Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Dukcapil dalam menekan aksi percaloan, yakni dengan melakukan jemput bola. Seperti pelayanan perekaman pembuatan EKTP dengan terjun langsung ke masyarakat. Solusi tersebut, menurutnya, sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantongi identitas diri secara terpusat. “Kita juga rutin turun ke lapangan, itu salah satu untuk menekan percaloan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan perekaman,”pungkasnya. (yon)

Kembangkan Internet Baik

Telkomsel Pilih Lombok Timur Selong (Suara NTB) Telkomsel memilih Lombok Timur (Lotim) sebagai tempat pengembangan internet baik. Program Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel yang digelar sekali setahun itu diarahkan untuk memproteksi peserta didik dari ancaman internet yang tidak baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lalu Suandi berterima kasih kepada Telkomsel memilih Lotim, karena internet baik itu dinilai penting. Apalagi membangun pendidikan tidak lepas dari tantangan dan ham-

batan. Sementara di Lotim ada 122.417 siswa SD dan 41 ribu siswa SMP. Khusus tingkat SMP, ujarnya, terus mengejar ketinggalan dengan melakukan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Untuk mampu menjalankan komputer dan internet tidak bisa tanpa upaya membiasakan. Satu sisi khawatir dengan kondisi internet sekarang dengan penggunaan internet yang sulit bisa kontrol anak-anak. Upaya Dinas Dikbud, ujarnya, melindungi siswa dengan larang bawa HP. Meski demikian, di satu sisi juga

pemakaian internet akan banyak hal positif jika terkelola dengan baik. “Internet baik bisa jadi solusi,” urainya. Aplikasi internet baik, diyakini akan bisa hilangkan kekhawatiran terhadap bahaya internet dan bisa memberikan internet yang baik kepada anak. “Terima kasih pilih Lotim,” ucapnya. General Manajer Telkomsel Bali Nusra, Anandoz Bangsawan berterima kasih atas dukungan yang luar biasa di Lotim. Pihaknya memilih Lotim dengan melibatkan 200 peserta dari 8 sekolah tingkat SD dan SMP. (rus)

Adpem dan ULP Lotim, Lalu Mulyadi menjelaskan pihaknya sudah bekerja maksimal dalam pelaksanaan proses tender, seperti administrasi, teknis dan kualifikasi. Bahkan, dari ULP melihat progres pembangunan saat ini sangat cepat dan tidak ada dasar untuk dikatakan jika progres pekerjaan lambat atau tidak sesuai spek. Dicontohkannya, proyek jalan saat ini sudah dilakukan hotmix semua. Artinya, kontraktor yang mengerjakan proyek sudah berkompetensi dengan didukung oleh SDM, modal, peralatan faktor pendukung lainnya. “Ini kan terbukti, kita ke Labuhan Haji,

Sakra dan lainnya yang dikerjakan oleh PU. Sementara untuk proyek Dikes, banyak pembangunan puskesmas yang sudah finishing, Terara, Labuhan, Aikmel, dan lainnya. Termasuk permbangunan pasar di Perindag,”ujarnya Terkait dengan kritikan yang dilontarkan oleh DPRD Lotim, Mulyadi sangat menyambut baik dan menjadi kritikan tersebut sebagai pembelajaran dan masukan untuk menjadi lebih baik. Ditegaskan Mulyadi, sebagai salah satu keberhasilan ULP menyeleksi pemenang tender, terbukti saat ini pembangunan sejumlah proyek sedang berjalan. (yon)

Mebel Kantor DPRD Lotim Telan Dana Rp 1,5 Miliar Selong (Suara NTB) Pembangunan fisik gedung baru kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menelan Rp 38 miliar. Sampai saat ini, gedung baru tersebut belum bisa ditempati, karena masih dalam proses pengadaan mebel. Pengadaan mebel kantor megah untuk para wakil rakyat ini menelan dana Rp 1,5 miliar. Sekretaris DPRD Lotim, H. Kaharudin di kantor Bupati Lotim, Selasa (26/9), menjelaskan, saat ini proses pengadaan mebel sedang berlangsung dan sudah memasuki tahap kontrak. Mengingat gedung kantor DPRD Lotim yang baru cukup besar, anggaran Rp 1,5 miliar pun diakui masih belum cukup untuk pengadaan semua kebutuhan, karenanya, mebel yang lama tetap akan digunakan. “Mebel yang lama nanti kita akan pakai lagi,” ucapnya.

Dana pengadaan mebel ini katanya diprioritaskan untuk pimpinan, anggota dan ruang sidang anggota DPRD Lotim. Pengadaan mebel ini diprediksi butuh waktu sampai akhir Desember 2017 mendatang. Seperti halnya kantor Bupati, Gedung DPRD Lotim itu katanya juga memerlukan biaya perawatan. Kantor megah tersebut diinginkan tetap terjaga kualitas bangunannya, karenanya diperlukan tenaga khusus untuk merawatnya. “Butuh cleaning service,” sebutnya. Karena gedung besar, maka biaya pemeliharaan pun besar. Rencananya, biaya perawatan ini akan coba diusulkan melalui pembahasan APBD induk 2018 mendatang. Rencana usulan Rp 400-500 juta. Besarnya anggaran pemeliharaan dengan harapan gedung wakil rakyat itu tetap terlihat bersih. (rus)

Kurang, Unit Armada Damkar di KLU Tanjung (Suara NTB) Jumlah armada pemadam kebakaran (damkar) pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini masih kurang. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan pemadaman kebakaran, dinas mengajukan tambahan 2 unit armada damkar ke DPRD. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, H. Ahmad Dharma, SH., melalui Kepala Bidang Linmas dan Damkar, Johan Elison Repi, Selasa (26/9), mengaku, standar pelayanan minimal pada Dinas Satpol PP dan Damkar perlu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya populasi dan rumah hunian di masyarakat. Topografi wilayah KLU yang memanjang dari Pemenang ke utara hingga Bayan, menyebabkan Dinas Satpol PP berpikir untuk menempatkan armada per wilayah cakupan penanganan kebakaran. “Tambahan Damkar sangat diperlukan. Mengingat jumlah penduduk dan rumah hunian terus meningkat, dan setiap tahunnya risiko kebakaran meningkat terus,” ungkap Johan. Menurut mantan Kabid Perhubungan Laut pada Dishublutkan KLU ini, pemerintah akan

berupaya mengantisipasi risiko kebakaran yang riskan terjadi. Apalagi kecenderungan musim kemarau berkepanjangan memicu kerentanan terjadinya kebakaran di rumah-rumah penduduk. Jumlah 2 armada Damkar saat ini tidak cukup, klaim Johan. Oleh karena itulah, diperlukan tambahan 2 unit armada pemadam kebakaran lagi untuk ditempatkan di 3 titik berbeda. Tiap titik juga didukung jumlah tenaga per titik 10 orang dengan sistem piket 5 orang. “Penempatan Damkar akan disebar di 3 titik yaitu, Bayan, Gangga dan Pemenang. Tujuannya untuk memperpendek jarak tempuh, memudahkan pantauan dan penguasaan wilayah, serta mempercepat penanganan jika terjadi kebakaran,” paparnya. Dari kedua armada yang diajukan ke DPRD melalui TAPD Pemkab, Johan nominal pengadaan Damkar sekitar Rp 1,5 miliar hingga Rp 1,7 miliar. Masing-masing armada memiliki daya tampung air sebanyak 4.000 liter. “Di samping itu kita juga tetap berkoordinasi, singkronisasi dan membangun sinergitas dengan aparat terkait, sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” demikian Johan. (ari)

SUARA NTB Rabu, 27 September 2017

Harapkan Limpahan Wisatawan ERUPSI gunung Agung di Bali bakal berdampak terhadap Lombok umumnya dan khususnya Lombok Barat. Pasalnya, wisatawan diperkirakan bakal eksoduse ke lombok untuk mencari tempat berlibur. Sejauh ini telah ada dampak erupsi tersebut, pasalnya beberapa pertemuan internasional di Bali dikabarkan dibatalkan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi, M.Ed., belum lama ini. Diakuinya, pasti ada dampak meletusnya gunung Agung terhadap wisatawan, meski (Suara NTB/dok) tidak signifikan, karena Ispan Junaidi dampak letusan gunung kemungkinan tak sampai 1 kilometer. Sementara wisatawan banyak menginap di daerah Badung Bali, Kuta dan Sanur yang cukup jauh jaraknya dari Gunung Agung. “Saya kira ada dampaknya, wisatawan ke Lombok, kalau penerbangan distop. Beberapa pertemuan internasional di-cancel,” jelasnya. Diakuinya, dampak erupsi ini pasti ada untuk kunjungan wisatawan ke Lombok. Bahkan diakui ada tamunya yang datang ke Lombok karena mengaku khawatir di Bali akibat Gunung Agung yang sudah masuk level IV (awas).Bahkan ketika kendak kembali dari Lombok (BIL), tamunya tersebut terpaksa menunggu agak lama, karena penerbangan tak diizinkan oleh BMKG dampak dari erupsi Gunung Agung. Tentu hal ini memberikan ruang bagi Lobar untuk mendapatkan limpahan wisatawan tersebut. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Nasib Kasus Mesin Eceng Gondok Segera Diputuskan Praya (Suara NTB) Kelanjutan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin penghancur eceng gondok di Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I tahun 2013, segera akan diputuskan. Namun sebelum itu, Polres Lombok Tengah (Loteng) rencananya akan melakukan gelar perkara di Polda NTB. Demikian diungkapkan Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., kepada wartawan, Selasa (26/9). “Permintaan jadwal gelar perkara sudah kita ajukan ke Polda NTB. Sekarang kita tunggu kesiapan dari Polda NTB untuk melakukan gelar perkara atas penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan penghancur eceng gondok ini,” jelasnya.

Dalam gelar perkara itu nantinya, akan diputusakan apakah kasus tersebut bisa dilanjutkan proses penyelidikannya atau tidak, Sehingga ada kepastian status terhadap perkara tersebut. Karena pihaknya tidak ingin ada kasus yang tidak

jelas nasib dan statusnya. “Kita ingin semua kasus yang ditangani harus jelas nasib dan statusnya. Yang masih proses penyelidikan harus jelas, bisa dinaikkan statusnya ke penyidikan atau tidak. Begitu pula untuk kasuskasus yang sudah masuk tahap

(Suara NTB/kir)

COBA - Seorang warga tengah mencoba aplikasi Siswas Online yang disiapkan di PN Praya.

Antisipasi Penyimpangan

PN Praya Terapkan Siswas ’’Online’’ Praya (Suara NTB) Upaya pembenahan mulai dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Praya dalam upaya mewujudkan lingkungan pengadilan yang bersih dan transparan. Salah satunya, dengan menerapkan sistem pengawasan (siswas) secara online mulai tahun ini. Termasuk semua layanan-layanan yang berkaitan dengan penanganan perkara di lingkup PN Praya, sudah terkoneksi secara online. Siswas, ungkap Ketua PN Praya, Husnul Khotimah, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Senin (25/9), merupakan sistem yang disiapkan oleh PN Praya bagi masyarakat luas dan ingin menyampaikan keluhan ataupun pengaduan terkait semua hal yang berkaitan dengan layanan di PN Praya, baik yang berkaitan dengan tingkat laku pegawai sampai hakim PN Praya dan kualitas pelayanan secara umum. “Dengan sistem ini, masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan pengaduan atau apapun itu. Apakah itu terkait tingkah laku menyimpang pegawai ataupun hakim di PN Praya,” jelasnya. Masyarakat, ujarnya, tidak perlu khawatir dalam menyampaikan keluhan, karena dengan sistem tersebut, identitas pelapor sangat dirahasiakan. Bahkan, pegawai PN Praya tidak bisa mengakses identitas pelapor. Sistem tersebut juga terkoneksi langsung dengan sistem di pengadilan tinggi maupun di pusat. “Dengan sistem ini, maka sekarang pegawai maupun hakim tidak bisa main-main lagi. Karena diawasi langsung oleh masyarakat,” tegasnya. Lebih lanjut, di PN Praya sekarang masyarakat juga bisa memantau secara on line proses dan tahapan penanganan perkara yang ada. Karena semua data terkait proses penanganan perkara sudah tersedia secara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Fasilitas ini juga sudah disediakan di PN Praya. masyarakat juga bisa mengakses melalui internet. Hanya saja, kalau melalui internet masyarakat tidak bisa mengetahui majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Sementara kalau difasilitas yang disiapkan di PN Praya, semua data tersaji lengkap sampai nama majelis hakimnya. “Kita upaya semua layanan di PN Praya sekarang bisa akses oleh masyarakat secara luas. Ini sebagai bentuk upaya kita mewujudkan PN Praya yang bersih dan transparan,” tegas perempuan asal Yogyakarta ini.(kir)

penyidikan, apakah bisa dituntaskan atau tidak,’’ tegasnya. Harapannya, tidak ada kasus yang tidak jelas nasib dan statusnya di Polres Loteng, terutama kasus kasus dugaan korupsi dan penanganannya tidak berlarut-larut. “Dalam penyelesaian kasus korupsi ada dua polanya. Bisa dituntaskan atau dihentikan proses penyelidikan maupun penyidikannya,” imbuh mantan Kasubdit III Direskrimum Polda NTB ini. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Gir-

sang, SIK., mengatakan, sejauh ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus pengadaan mesin eceng gondok. Hanya saja, sampai sejauh ini pihaknya masih belum menemukan adanya indikasi kerugian negara. Dari semua saksi yang sudah diminta keterangan, hampir seluruhnya mengatakan kalau proses pengadaan mesin sudah sesuai prosedur. Termasuk dari saksi ahli. Tapi bukan berarti pihaknya menyerah menyelidiki kasus tersebut. (kir)

Fauzan-Sumiatun Direkomendasi Tiga Parpol

Jika Melanggar Terancam Dianulir Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) dilarang melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) enam bulan menjelang pemungutan suara. larangan mutasi pegawai jelang pilkada beserta sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Jika melanggar aturan ini maka petahana dikenakan sanksi pembatalan atau dianulir sebagai calon oleh KPU kabupaten. Terkait larangan ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku sejak lama telah mengetahui aturan ini. Sejauh ini, pihaknya belum akan menggelar mutasi sebab belum menandatangani usulan ke Kemendagri. “Kalau itu dari dulu saya tahu, makanya saya tidak melakukan mutasi karena enam bulan sebelum pendaftaran tidak boleh mutasi kecuali ada izin dari Kemendagri,” tegasnya, Selasa (26/9). Mengacu aturan tersebut, petahana baru bisa melakukan mutasi setelah pelaksanaan pilkada. Yang tidak boleh memutasi, jelasnya, jika pejabat (bupati) baru enam bulan setelah pelantikan. Dengan adanya aturan ini, ia sendiri belum pernah melakukan sejak bulan Januari. Sebab jika dihitung mundur dari masa pendaftaran calon, maka terhitung tanggal 15 Agustus tidak boleh dilakukan mutasi. Terkait rencananya mutasi, pihaknya belum berencana, karena sejauh ini belum ada usulan ke Kemendagri yang ditandatanginya. Namun bukan berarti tidak ada mutasi, sebab dibolehkan kalau ada izin dari Kemendagri.“Saya belum tandatangani surat izin ke Kemendagri, artinya belum ada. Namun tidak tahu ke depannya,” jawabnya. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/her)

RUSAK - Kondisi jalan di Desa Kebon Ayu yang rusak parah. Jalan ini sering diperbaiki, namun tak berapa lama kembali rusak.

Warga Kebon Ayu Keluhkan Kerusakan Jalan Giri Menang (Suara NTB) Hasil evaluasi terhadap APBD-P Lombok Barat (Lobar) oleh Pemprov terdapat anggaran Rp 40 miliar belum dimasukkan oleh Pemda untuk penanganan infrastruktur jalan. Karena itulah, dewan mendesak agar anggaran diarahkan untuk pembangunan akses jalan poros kota di Desa Aman Ayu Kecamatan Gerung. Pasalnya, akses jalan ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat dari sejumlah desa yang setiap hari lalu lalang melalui jalur tersebut. “Kita minta agar Pemda melirik akses jalan di Kebon Ayu itu, mula dari simpang lima-jembatan gantung. Itu harus dimasukkan dalam DAK Rp 40 miliar hasil evalu-

asi provinsi,”tegas anggota DPRD Dapil Gerung, H.L. Muhammad Ismail, Selasa (26/9). Ditegaskan, hasil evaluasi APBD-P oleh provinsi terdapat anggaran DAK Rp 40 miliar yang perlu dimasukkan oleh Pemda, karena sebelumnya anggaran ini tidak masuk di APBD, sehingga tim provinsi mengimbau agar dimasukkan dalam APBDP. Hal ini, jelasnya, menjadi salah satu pertanyaan dari provinsi. Untuk itulah, ia mengusulkan agar akses jalan Kebon Ayu sepanjang 2,5 kilometer bisa dimasukkan dalam pengangaran tersebut. Ia mengkritisi ruas jalan ini diduga menjadi proyek tambal sulam Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUTR).

Pasalnya, akses jalan ini kerap kali diperbaiki namun tak lama sudah rusak lagi. Menanggapi kritikan dewan ini, Kadis PUPR Lobar, Made Artadana menampik jika sejumlah akses jalan tersebut menjadi proyek tambal sulam semata. Menurutnya, pembangunan akses jalan ini belum bisa dilaksanakan, karena terkendala kemampuan anggaran daerah. Kondisi anggaran saat ini tidak bisa mengkaper akses jalan tersebut. Terkait pembangunan akses jalan menuju tengah kampung, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak desa dengan kondisi anggaran. “Akhirnya jalan itu dibangun, nanti akan dilanjutkan untuk lanjutan programnya,”ujarnya. (her)

PBNU Instruksikan PKB Rekomendasikan Fauzan Khalid Giri Menang (Suara NTB) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat rekomendasi dukungan ke H. Fauzan Khalid. Surat dukungan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PBNU Pusat, Prof Dr. KH. Said Agil Siraj tersebut merekomendasikan kepada Ketua Umum PKB Pusat agar mendukung dan menerbitkan rekomendasi terhadap petahana H. Fauzan Khalid untuk maju pada Pilkada 2018 mendatang. ‘’PBNU juga menginstruksikan agar segenap warga NU dan semua pengurus baik di tingkat wilayah, kabupaten untuk mengamankan serta mendukung penuh H. Fauzan Khalid yang juga kader NU pada pilkada mendatang,’’ ujar Ketua Pengurus Wilayah (PW) NU NTB, TGH. Taqiuddin Mansyur bersama pengurus PW NU kepada Fauzan Khalid, Selasa (26/9). Surat bernomor 1492/B.IIII.01/ 09/2017 tertanggal 4 September tersebut menegaskan, PBNU memberikan rekomendasi kepada H Fauzan Khalid yang men-

Giri Menang (Suara NTB) Pasangan H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun secara resmi memperoleh rekomendasi tiga partai politik (parpol) untuk menjadi kendaraan pada Pilkada 2018 mendatang. Setelah terlebih dahulu mendapat dukungan dari PPP dan PKS, Senin (25/9) giliran Partai Nasdem yang memberikan mesin politiknya kepada paket FauzanSumiatun untuk bertarung di Pilkada Lobar setelah DPP Nasdem Pusat resmi memberikan surat rekomendasi ke petahana. Rekomendasi tersebut diterima langsung oleh Fauzan didampingi Hj. Sumiatun. Dari informasi yang diperoleh, H. Fauzan Khalid berangkat ke Jakarta, Subuh kemarin. Keberangkatan orang nomor satu di Gumi Patut Patuh Patju itu terbilang mendadak, karena sebelumnya tidak ada rencana ke Jakarta hari itu. “Saya lagi di Jakarta,” jawabnya singkat. Dikonfirmasi mengenai beredarnya kabar bahwa dia dan pasangannya Hj. Sumiatun telah mendapat rekomendasi dari Nasdem, Fauzan Khalid enggan menjawab. Namun, dia menyarankan agar wartawan mengkonfirmasi kebenaran informasi itu ke pihak Partai Nasdem. “Lebih baik ke Pak Multazam (Sekretaris DPW Nasdem NTB) atau orang Nasdem ya,” ujarnya menyarankan. Sekretaris DPW Nasdem NTB Multazam yang disaat bersamaan ada di DPP Partai Nasdem di Jakarta menyampaikan dukungan Partai Nasdem ke H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun sudah final. Surat rekomendasi itu sendiri diserahkan langsung oleh Ketua Tim Pilkada Pusat Nasdem, Jeannette Sudjunadi

Pengisian Jabatan Wabup Domain Seluruh Parpol Pengusung (Suara NTB/her)

TERIMA - H. Fauzan Khalid saat menerima rekomendasi dukungan PBNU untuk maju pada Pilkada Lobar yang diserahkan Ketua PW NU NTB TGH. Taqiuddin Mansyur, Selasa (26/9). jabat sebagai Mustasyar PC NU Lobar. PBNU merekomendasikan ke PKB agar menerbitkan rekomendasi atas nama H. Fauzan Khalid untuk maju pada Pilkada nanti. Rekomendasi ini diberikan atas dasar pertimbangan bersangkutan adalah kader NU yang memiliki integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta memiliki kemampuan dalam memimpin umat (masyarakat) di Lobar. Ketua PW NU NTB, TGH.

Taqiudin Mansyur ditemui disela-sela menyerahkan surat rekomendasi menyatakan, rekomendasi PBNU ini merupakan legitimasi dari keinginan warga NU mendukung sosok Fauzan Khalid sebagai pengurus NU. Usulan ini bukan datang dari atas, namun usul dari bawah mulai dari tingkat PWNU dan PC NU, sebab menilai hasil kerja bersangkutan secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat warga NU. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Tim Sopoq Angen (FauzanSumiatun) menanggapi statemen Juru Bicara DPD I Partai Golkar NTB Chris Parangan terkait pengisian posisi Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) yang belum dilakukan. Pengisian jabatan wabup sepenuhnya adalah domain seluruh partai politik (parpol) pengusung, bukan cuma Golkar. “Bupati pun hanya sekedar “numpang lewat” nama calon wabup untuk direkomendasikan ke DPRD. anggota DPRD yang memilih, bukan bupati,” tegas juru Bicara Tim Sopok Angen, Ali Hidayat, Selasa (26/9). Dirinya menanyakan, kenapa DPD I Partai Golkar ngotot menjadikan Nauvar Farinduan menjadi wabup pada pengisian

Terduga Komplotan Begal Wisatawan Dibekuk Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) berhasil membekuk satu terduga komplotan begal yang selama ini kerap membuat resah wisatawan asing di kawasan wisata daerah ini. Para pelaku ditangkap dalam operasi yang digelar selama dua hari terakhir ini oleh tim Opsnal Polres Loteng. Para pelaku bersama barang bukti kini sudah diamankan di Mapolres Loteng, untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., dalam keterangan pers, Selasa (26/9), mengungkapkan, para pelaku selama ini kerap beraksi di kawasan wisata di Loteng. Seperti di kawasan Pantai Selong Belanak serta kawasan Pantai Kuta. “Total ada enam pelaku yang dia-

yang juga selaku Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPP Partai Nasdem. “Memang DPP (Nasdem) menyetujui Ibu Hj. Sumiatun untuk mendampingi Pak Bupati (H. Fauzan Khalid),” ungkapnya. Saat penyerahan Surat Rekomendasi DPP Nasdem ke H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun, kata Multazam, pihak DPP Nasdem berpesan agar proses komunikasi dilakukan satu pintu. “Yang terpenting dari pesan DPP adalah bahwa proses komunikasi dan hal lainnya tidak dikenakan biaya atau tanpa mahar alias gratis. Kalau ada yang begitu (Meminta uang) laporkan ke DPP,” ujarnya menyampaikan. Selain itu, DPP menginstruksikan semua kader Nasdem wajib mentaati, mematuhi dan menjalankan perintah partai. “Kalau ada yang anggota Dewan yang tidak mengikuti itu, maka akan di PAW. Begitu juga jika ada kader partai yang tidak mengikuti perintah partai akan dipecat dari Partai Nasdem,” jelasnya. DPP Partai Nasdem juga berpesan kepada kepala daerah pemenang yang diusung Partai Nasdem untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. “Jangan sampai korupsi dan berurusan dengan KPK,” tegasnya kemudian. Dalam surat rekomendasi bernomor : 153-SI/DPP-Nasdem/ IX/2017 menjelaskan berdasarkan hasil pennaringan dan penyaringan sesuai mekanisme partai Nasdem dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lobar tahun 2018. Dalam surat itu, DPP Partai Nasdem telah menyetujui H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lobar. (her)

mankan sejauh ini. Dan, sejauh ini kasusnya masih terus kita kembangkan,” terangnya. Para pelaku teridentifikasi merupakan warga di sekitar kawasan wisata. Di mana dalam aksinya, para pelaku ada yang beraksi dengan menodong langsung wisatawan. Ada pula yang melakukan dengan modus penghadangan dengan menggunakan kayu. “Modus operasi para pelaku beda-beda. Ada yang langsung menodong di kawasan pantai. Ada juga yang melakukan penghadangan di tengah jalan dengan menggunakan kayu. Dan, ini tergolong modus baru,” jelasnya. Biasanya, para pelaku beraksi di antara pukul 18.00 wita sampai pukul 21.00 wita. Karena pada jam itu, kondisi kawasan wisata dan jalur wisata dalam kondisi sepi, Sehingga para pelaku bisa dengan leluasa menjalankan aksinya.

(Suara NTB/kir)

TUNJUKKAN - Kapolres Loteng, Kholilur Rochman didampingi Kasat Reskrim Rafles Girsang, menunjukkan barang bukti dan pelaku begal wisatawan asing, Selasa (26/9). Kholilur mengatakan, para pelaku tergolong lihai kala beraksi. Mereka tidak sembarangan beraksi kalau kondisi tidak memungkinkan. “Sebelum beraksi, para pelaku terlebih dahulu memantau kondisi sekitar dan calon korbannya. Kalau memang kondisi memungkinkan, langsung disikat,” tandasnya. Dari total pelaku yang dia-

mankan, tiga orang diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Sisanya termasuk pemain baru, Sehingga bagi pelaku residivis, berkas perkaranya akan dilampiri berkas perkara sebelumnya. Ini sebagai pertimbangan majelis hakim nantinya dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku.(kir)

(Suara NTB/her)

Ali Hidayat sekarang ini. Padahal Ketua DPD II Golkar Lobar masih adem ayem saja. “Lho Bu Atun yang Ketua DPD II Golkar Lobar saja masih adem ayem, tapi itu semua hak parpol Golkar. Cuman jangan dikaitkan dengan kondisi saat ini dong,” sarannya. Dalam hal ini, Fauzan Khalid di Partai Golkar hanya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Lobar, dalam hal ini Hj. Sumiatun. Sebab Hj. Sumiatun beserta jajarannya yang punya domain berkomunikasi secara internal. “Kita sangat menghargai mekanisme yang ada di Partai Golkar, terutama kepada Bu Atun yang kita tahu memiliki kontribusi besar membesarkan partai golkar di lombok barat dan NTB,”tegasnya sembari menyambung bahwa Tim Sopoq Angen mendukung H. Fauzan Khalid untuk bersama Hj. Sumiatun berjuang dalam membangun Lobar periode mendatang. Sebelumnya, Jubir DPD I Golkar NTB Chris Parangan menyatakan statemen yang disampaikan DPD I Partai Golkar terkait arah dukungan pilkada Lobar satu irama. Pengurus Golkar tak pernah mengeluarkan pernyataan parpolnya mendukung Fauzan Khalid yang direncanakan berduet dengan Ketua DPD II Golkar Lobar Hj. Sumiatun. (her)

SUARA NTB Rabu, 27 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Sat Lantas Polres KSB Bagi-bagi Air Bersih Taliwang (Suara NTB) Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polres Sumbawa Barat dalam memperingati hari jadinya ke 62 tahun. Salah satunya dengan penyaluran air bersih ke beberapa desa yang saat ini tengah mengalami bencana kekeringan. Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Lantas, Iptu Tira Karista SIK, Selasa (26/9) mengatakan, di peringatan hari jadinya yang ke 62 ini, lebih ditekankan kepada bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat melalui program Bakti Sosial (Baksos). Khusus untuk baksos di yang dilakukan tahun ini, pihaknya telah melakukan pendistribusian air bersih kepada

masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Salah-satunya dengan pendistribusian air bersih ke desa Mantun, Kecamatan Sekongkang. Dimana di desa tersebut, ada sekitar ratusan Kepala Keluarga (KK) yang terkena dampak. “Di HUT Polantas ini kita telah melakukan pendistribusian air bersih karena bencana kekeringan. Ini kita lakukan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kekeringan,” ujarnya. Dikatakannya, Polisi merupakan pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Maka sudah seharusnya sebagai pelayan, seorang Polisi harus bisa berada di tengahtengah masyarakat untuk

Dermaga Labuhan Lalar Bisa Dipakai PLTU Kertasari Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) optimis pemanfaatan dermaga Labuhan Lalar untuk kegiatan bongkar batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari dapat berjalan sesuai target. Kepala Dishub KSB, Ir. H. Muslimin. HMY mengatakan, saat ini dokumen lelang pembangunan jembatan sandar untuk kapal pemuat batu bara PLTU (Suara NTB/bug) Kertasari mulai disusun. Muslimin Targetnya penyusunan dokumen tersebut akan rampung pada bulan September ini dan akan langsung diajukan ke Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa untuk digelar proses tendernya. “Sedang berjalan. Target kita rampung bulan ini,” cetusnya, Selasa (26/9). Menurutnya, waktu tiga bulan hingga akhir tahun 2017 akan dapat diselesaikan dermaga sandar untuk kapal pengangkut batu bara PLTU tersebut. Hasil kajian konsultan DED (detail engineering design) dermaga Labuhan Lalar, pengerjaan dapat dikebut dalam waktu tiga bulan dengan menambah waktu kerja setiap harinya. “Jadi kalau mau digunakan awal tahun 2018 oleh PLTU saya kira masih bisa terkejar,” timpalnya. Ia menjelaskan, untuk menyelesaikan pembangunan dermaga sandar kapal angkut batu bara PLTU itu Pemda KSB telah menyediakan anggaran sebesar Rp 12,1 miliar. Panjang dermaga nantinya akan dibuat sekitar 200 meter dari badan utama pelabuhan yang telah ada saat ini. “Bentuk bangunannya juga sudah disiapkan. Ada dua antara tiang pancang atau ditimbun. Tapi kemungkinan pakai tiang pancang karena melihat kebutuhan waktu pekerjaannya lebih cepat pakai tiang pancang,” urainya. Sementara itu ditanya mengenai penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) dermaga Labuhan Lalar. Muslimin mengaku, saat ini juga masih berjalan. Rekanan pelaksana dalam waktu dekat akan kembali menggelar presentasi terkait finalisasi dokumen RIP-nya. “Kami masih menunggu rekanan mengajukan presentasinya,” timpalnya. Ia menambahkan, penyelesaian RIP dermaga akan berjalan paralel dengan proses pembanguan dermaga sandar untuk kapal angkut batu bara PLTU Kertasari. Hal ini kata Muslimin tidak masalah karena pembangunan dermaga sandar kapal angkut batu bara sudah masuk dalam rangkaian dokumen RIP yang tengah disusun. “Jadi tidak apa-apa berjalan bersamaan,” imbuhnya. (bug)

Awasi Peredaran PCC Polres Dompu Perkuat Koordinasi Dompu (Suara NTB) – Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S. Sos., mengatakan ancaman peredaran dan penyalahgunaan PCC di Kabupaten Dompu telah disikapinya dengan memperkuat koordinasi, baik itu dengan BBPOM, Dikes dan satuan pendidikan. Hal ini sesuai instruksi Polda NTB melalui Telegram Rahasia (TR) untuk memperkuat upaya pengawasan. “Untuk melakukan pengawasan PCC dengan cara berkoodinasi dengan BBPOM dan Dinas Kesehatan,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/9). Rapat koordinasi yang dilakukan bersama Dikes beberapa waktu lalu direncanakan setiap pemilik Apotek dan toko obat wajib dihadirkan untuk kegiatan sosialisasi, yang mana sosialisasi itu menekankan para pihak ini agar tidak menyalahgunakan ijinnya untuk mengedarkan PCC. Upaya lain yang tengah dilakukan yakni turun memeriksa pusat penjualan makanan anak, seperti di kantin sekolah dan pasar. “Khusus melalui permen-permen ini sudah kita lakukan pemeriksaan, beli pancing di kios-kios tapi sejauh ini belum ada yang kami temukan,” ujarnya. Meski demikian tidak berarti pihaknya berhenti melakukan pengawasan, karena tak menutup kemungkinan Dompu menjadi salah satu pasar empuk peredaran barang berbahaya dan mematikan itu. Untuk itu harap Adhar, para pihak khususnya orang tua agar semaksimal mungkin melakukan pengawasan mandiri dan menginformasikan bahaya penggunan PCC dan sejenisnya itu pada anak-anak. “Seandainya mendapat informasi masyarakat harus segera melapor, kita harus sama-sama jangan sampai terjadi halhal seperti di Samarinda itu, itu kan pengawasan yang kurang,” jelasnya. Terhadap satuan pendidikan lanjut Adhar, upaya preventif ini sudah menjadi rutinitas pihaknya, terutama terkait penyalahgunaan sabusabu dan tramadol yang sudah sangat meresahkan masyarakat. (jun)

Adhar

(Suara NTB/jun)

mengetahui apa yang menjadi masalah dan diselesaikan. Karena saat ini sedang musim kering, maka pelayanan yang diberikan berupa pemenuhan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam pendistribusian air bersih ke masyarakat, pihaknya juga melibatkan agen PDPGR (Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong) Desa Mantun untuk bisa membantu. Sementara kendaraan yang digunakan berupa satu unit kendaraan AWC dengan kapasitas air 5000 liter. “Kita bukan hanya sebagai penjaga harkamtibmas. Tetapi tugas utama adalah sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

AIR BERSIH - Suasana kegiatan penyaluran air bersih di Desa Mantun, KSB.

Minum, Fasilitas Kerja Panwaslu KSB Taliwang (Suara NTB) Daya dukung fasilitas untuk menunjang kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih sangat minim. Sejak mulai menjalankan tugasnya beberapa pekan lalu, peralatan elektronik yang tersedia di sekretariat Panwaslu KSB baru berupa satu unit komputer dan printer. “Baru itu yang disediakan oleh Bawaslu NTB untuk kebutuhan kerja kita,” terang ketua Panwaslu KSB, Karyawadi, SE kepada wartawan, Selasa (26/9). Ia mengatakan, rencananya kelengkapan peralatan elektronik yang akan disediakan untuk masing-masing sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri dari 3 unit komputer dan 4 unit laptop untuk anggota dan sekretariat serta beberapa perangkat printer. Tetapi peralatan itu sementara ini masih menuggu penyalurannya karena proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh pihak ketiga di tingkat provinsi. “Jadi memang butuh waktu karena diadakannya oleh pihak ketiga. Yang jelas fasilitas itu akan disediakan untuk menunjang ker-

ja-kerja kita,” jelasnya. Meski belum lengkap, Karyadi menyatakan, dalam bekerja pihaknya tidak mendapatkan kendala berarti terutama pada kegiatan pengadministrasian kerja Panwaslu KSB. Menurutnya, kebutuhan peralatan elektronik untuk menunjang kerja-kerja Panwaslu masih bisa diatasi dengan perangkat pribadi masing-masing anggota. “Kan juga agenda kerja kita belum padat betul. Kita sekarang sedang melakukan rekrutmen pengawas kecamatan,” timpanya. Pada bagian lain Karyadi

menambahkan, pihaknya berencana akan mengajukan permohonan dukungan anggaran kepada Pemda KSB. Rencananya permohonan tersebut akan diajukan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 mendatang. “Kami akan segera susun permohonannya, tapi yang jelas akan kita minta dukungan anggaran dari kabupaten juga,” tukasnya. Sementara itu anggota Panwaslu KSB, Herman Jayadi menambahkan, pekerjaan Panwaslu akan mulai padat sekitar bulan November mendatang. Saat itu tahapan Pemili-

Bantuan Sapi Brahmancros Masih Proses Pengkajian Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, Drs. H. Gaziamansuri, mengatakan bantuan sapi brahmancros yang diberikan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan masih dalam proses pengkajian. Bantuan ini apakah akan dihibahkan untuk pemerintah daerah atau masyarakat. “Kalau dihibahkan untuk pemerintah daerah itu dalam rangka penguatan UPTD Doro Ncanga, jadi hijauan pakan juga harus kita siapakan dan itu membutuhkan biaya yang cuk-

up,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (26/9). Dirjen peternakan dan kesehatan hewan yang ditemui pihaknya beberapa waktu lalu merespon positif rencana pengebangan sapi brahmancros di Dompu. Bahkan mereka menyarankan pihaknya segera menyiapkan lahan penanaman pakan dan berbagai kebutuhan lain untuk maksimalkan proses pengembangan. “Dirjen merespon dengan baik kemudian menyarankan untuk menyiapkan lahan pakan, bisa lamtoro atau rumput gajah,” ujarnya.

Sapi indukan berbobot maksimal 1,5 ton dengan tinggi 150 Cm ini rencananya akan dikirim ke Dompu awal 2018 mendatang. Hanya saja sebelum bantuan itu digelontorkan perlu adanya kejelasan soal pihak yang dihibahkan, guna menghidari terjadinya kegagalan dalam mengembangkan sapi brahmancros. “Jadi ada dua kemungkinan itu nanti model pemberian bantuan hibah untuk pemerintah daerah atau hiba untuk masyarakat, sedang dikaji kemungkinannya,” jelas Gaziamansuri. (jun)

Gebyar Pesta Jagung FPM 2017

Upaya Kembangkan Jagung di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa menggelar Gebyar Pesta Jagung tahun 2017. Kegiatan dalam rangka menyemarakkan Festival Pesona Moyo (FPM) ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengembangkan jagung di Kabupatren Sumbawa. Dengan mengangkat tema “Melalui Gebyar Pesta Jagung Kita Tingkatkan Mutu, Daya Saing, dan Nilai Tambah Produk Olahan Jagung, Penyerapan Tenaga Kerja serta Pelestarian Lingkungan Hidup. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di obyek wisata Pantai Saliper Ate, dibuka Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Selasa (26/ 9) kemarin. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya membuat nasi goreng dengan bahan jagung, membuat prakarya berbahan jagung, cerdas cermat siswa SMA, dan lomba makan jagung. Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Tarunawan, S.P., S.Sos dalam laporannya menyebutkan kegiatan gebyar pesta jagung merupakan salah satu kegiatan dalam rangka memeriahkan Festival Pesona Moyo Tahun 2017. Kegiatan ini sudah yang kelima kali dilaksanakan dengan tujuan ingin mengembangkan jagung, sehingga menjadi salah satu pondasi ekonomi Kabupaten Sumbawa. Dijelaskannya, tanam jagung di Sumbawa terus meningkat. Dari tahun 2011 sejumlah 25 ribu hektar meningkat mencapai lebih kurang 101 hektar di tahun 2017. Demikian juga dengan produktifitas perhektar, dari yang pertama 5,7 ton sekarang sudah mendekati angka 7 ton perhektar. Dari sisi pendapatan juga menggeliat. Rata-rata pendapatan yang diperoleh petani berkisar Rp 15 hingga Rp 20 juta perhektar. “Alhamdulilah gebyar jagung ini dalam waktu lima tahun telah berhasil memotivasi petani

(Suara NTB/ind)

PENERIMA HADIAH - Para penerima hadiah lomba membuat nasi goreng berbahan jagung saat berfoto bersama di sela kegiatan. untuk bertanam dan mengembangkan jagung,” ujarnya. Meskipun demikian, kata Tarunawan, masih ada sejumlah PR yang harus diselesaikan bersama. Menurut ahli agribis, keuntungan terbesar bukan didapat dari budidaya hasil jagung saja. Tetapi banyak didapat dari proses agribisnis lain yaitu pengolahan. Dimana hampir 100 persen produksi jagung Sumbawa dibawa keluar. Tentunya jika diolah dan diproses, akan lebih mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. “Dari buku yang kami baca, ada 82 produk baik itu kosmetik, makanan dan lainnya yang bisa dibuat dari jagung. Saya kira dari acara kita hari ini bisa membangkitkan semangat keluarga pertani atau masyarakat lain melirik jagung ini agar menjadi mata pencaharian melalui industri rumah tangga,” terangnya. Makanya, kegiatan Gebyar Pesta Jagung ini akan terus dilaksanakan di masa mendatang. Dengan melakukan modifikasimodifikasi disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dimana Sumbawa juga memiliki target tahun 2018 sebanyak 1 juta ton jagung. Untuk menyukseskan hal tersebut, masih ada PR yang harus dilaksanakan. Yakni meningkatkan arealnya dari 101 hektar menjadi minimal 125 ribu hektar dengan produktifitas ratarata mencapai 8 ton.

“Insya Allah kami akan bergerak dengan seluruh perangkat Dinas Pertanian dibantu seluruh masyarakat. Sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama,” pungkasnya. Sementara Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk mengkonsumsi jagung sebagai bahan pangan lokal. Dimana jagung merupakan komoditas tanaman pangan yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Sehingga menjadi salah satu strategi dalam rangka pengembangan agroindustri atau agribisnis jagung dengan konsep zero waste atau tanpa limbah di Kabupaten Sumbawa. Dijelaskannya, dari data yang ada, produksi jagung di Sumbawa mengalami peningkatan. Dari tahun 2012 mencapai 129.391 ton dengan produktifitas 54,60 kwintal perhektar meningkat mencapai 467.240 ton dengan produktifitas 60,94 kwintal perhektar di tahun 2016. Tentunya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengejar target di tahun 2018 sebanyak 1 juta ton. Dimana dalam meningkatkan produksi diharapkan dengan cara arif dalam menggunakan lahan yang ada. (ind/arn/*)

(Suara NTB/bug)

Karyadi dan Herman Jayadi han Kepala Daerah (Pilkada) NTB sudah dimulai dengan pendataan pemilih. “Jadi kalau sekarang kekurangan itu masih bisa kita atasi. Dan juga sejuah ini kerja-kerja kita tidak ada yang terbengkalai karena belum lengkapnya peralatan pendukung itu,” klaimnya. Selanjutnya Herman mengatakan, selain alat kelengkapan

elektronik itu, fasilitas lain yang akan diupayakan pihaknya adalah jaringan internet. Ia menjelaskan, selama pelaksanaan Pilkada NTB nanti kerja-kerja Panwaslu akan banyak memanfaatkan teknologi internet. “Makanya kita juga sedang pikirkan bagaimana sekretariat ini bisa segera punya jaringan internet sendiri,” imbuhnya.(bug)

Perlu Dikembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Potensi pariwisata Kabupaten Sumbawa sangat besar dan beragam. Namun perkembangannya belum pesat. Kedepan, perlu dikembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan ramah lingkungan di Sumbawa. Untuk membangun keterlibatan masyarakat yang lebih besar. Dalam rembung Pariwisata Sumbawa, Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar, M.Ec., Dev menyampaikan Kabupaten Sumbawa mempunyai potensi wisata budaya yang tersebar. Sekarang dilihat sudah mulai menggeliat di hampir setiap kecamatan. Meskipun secara kualitas memang belum tertata rapi. Tetapi paling tidak kemauan dan kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh. Demikian pula dengan wisata alam pegunungan dan sejarah budaya serta megalitik sudah mulai digeliatkan oleh masyarakat. Termasuk peninggalan sejarah dan purbakala. Dalam RPJM, kebijakan umum pembangunan yang terkait dengan pengembangan pariwisata. Yaitu meningkatkan kualitas destinasi wisata. Termasuk di dalamnya pelestarian budaya lokal kemudian juga prasarana penunjang, mengenai zonasi pengembangan, penggarapan SDM regulasi serta kelembagaan. Kemudian meningkatkan promosi dan pemasaran. Sistem informasi juga sudah coba dikembangkan. Dan Dinas pariwisata sudah mulai menggarap beberapa fasilitas publik untuk menyampaikan informasi itu. Adapun arah kebijakan menurut zonasi ada empat dalam RPJM. Pertama atraksi wisata akan coba difasilitasi pengembangan aksesibilasi fasilitas. Aminitas, persoalan kenyamanan yang akan dinikmati para wisatawan, kemudian tentang organisasi kelembagaan sesuai dengan konsep pengembangannya. Yakni pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Karena kekuatan besar, ketika partisipasi masyaraklat tumbuh dan menggeliat tinggal bagaimana cara pemerintah mengarahkan giat pariwisata yang nanti akan digeliatkan oleh dunia usaha. Kepala Dispopar Sumbawa, Ir. H. Junaidi, menyarankan agar Dinas pariwisata bisa tersendiri, supaya lebih fokus. Apalagi melihat perkembangan dan geliatnya pariwisata. “Supaya bisa efektif kedepan tidak ada salahnya kita wacanakan kedepan untuk berdiri sendiri pariwisata. Kebetulan di Provinsi juga sudah berdiri sendiri. Kalau bisa kita ikuti, akan lebih efektif dalam

mempromosi potensi yang kita miliki. Potensi di NTB itu yang paling besar di Sumbawa. Kalau kita mau jujur. Di satu sisi kita juga tetap kelola tiga bidang, pemuda, olahraga dan pariwisata,” ujar Jun. Terkait pariwisata ini, harus adanyaperansemuapihak.Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Jika ketiga hal ini bisa diramu maka geliat pariwisata akan lebhih cepat. Adapun untuk menutupi kelemahan yang ada saat ini, harus memperkuat kelembagaan di tingkat pelaku wisata. Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Lalu Budi Suryata menyampaikan secara umum perspektif tentang pariwisata. Kemudian beberapa strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang akan dicoba dorong kedepan. Termasuk tujuan dan sasaran juga disampaikan. Kemudian peran DPRD dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis masyarakat seperti apa. Strateginya, tentu dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata. Melibatkan semua tahapan proses, sehingga kedepan tidak hanya dilihat dari segi finansial. Tetapi ada prinsip pelestarian, prinsip lingkungan. Kemudian bangun sinergi lingkungan yang kondusif antara semua pelaku wisata. Baik wisatawan pelaku wisata, dan masyarakat sekitar, sehingga merasa memiliki. Selain itu harus responsif. Tanggap terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan jati diri sebagai daerah yang kaya akan ritual, seni budaya dan kearifan lokal yang dimiliki. “Harus Membangun kemandirian sebanyak mungkin. Partisipasi publik terlibat dalam proses ini. Sehingga berkelanjutan dan bisa jangka panjang. Tujuan lainnya mendorong partisipsai publik sebanyak mungkin. Sehingga kebradaan obyek wisata yang kaya dan original dapat dipertahankan dengan kebersamaan kita,” pungkas Budi. Tokoh Sumbawa, Badrul Munir, menilai kelembagaan pariwisata Sumbawa belum fokus. Termasuk destinasinya. Tentu tidak mungkin bisa membangun puluhan destinasi secara sekaligus. Tetapi harus dipilih prioritas supaya lebih fokus. Yang harus dipasarkan adalah produk atau destinasi yang ada. Untuk memasarkannya membutuhkan promosi. Pariwisata, harus dilihat sebagai sebuah industri. Harus fokus menentukan destinasinya. Menggerakkan indutri pariwisata, bagaimana pemasarannya melalui promosi dan adanya lembaga yang mengelola. (arn/ind)

SUARA NTB Rabu, 27 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Lomba Cipta Menu B2SA Berlangsung Sukses

Bupati Minta Tahun 2018 Dilaksanakan di Taman Kota Dompu (Suara NTB) Lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) tingkat Kabupaten Dompu tahun 2017 kembali digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu yang diikuti TP PKK Kecamatan se Kabupaten Dompu. Lomba untuk mempromosi bahan olahan selain nasi ini dijuarai TP PKK Kecamatan Manggelewa dan akan mewakili Kabupaten Dompu pada lomba tingkat Provinsi. Lomba yang dilangsungkan di Paruga Tani Dompu, Senin (25/

9) kemarin ini dihadiri langsung oleh Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin bersama Ketua TP PKK Kabupaten Dompu, Hj Eri Ariani serta Ketua PA Dompu dan jajaran pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu lainnya. Ia pun memberikan apresiasinya kepada para peserta lomba yang berhasil menampilkan berbagai kreasi dan olahan makanan selain nasi. “Habis lomba ini, jangan disimpan di balik kasur ini. Tapi dibuat dan dititipkan di rumah makan. Ketika sudah terkenal, nanti orang kalian akan kewala-

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin bersama istri didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs Burhanuddin (paling kanan) foto bersama TP PKK Kecamatan peraih juara di lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten Dompu, Senin (26/9).

Disperindag Tak Bisa Kontrol Harga Pupuk Non Subsidi Dompu (Suara NTB) Kelangkaan pupuk subsidi Tahun 2017 ini dianggap wajar, mengingat alokasi pupuk yang diberikan pemerintah jauh di bawah standar kebutuhan luas area tanam. Idealnya, dibutuhkan 27.000 ton namun oleh pemerintah pusat hanya dialokasikan 10.000 ton. Hal ini berimbas pada naiknya harga pupuk non subsidi yang notabene tidak memiliki harga standar. Tingginya harga pupuk non subsidi ini tak pelak dianggap mencekik petani, mereka menuntut agar pemerintah menekan harga pupuk non subsidi mengingat minimnya pupuk subsidi. Kadisperindag Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, yang dikonfirmasi terkait persoalan ini mengaku tak bisa mengontrol harga pupuk non subsidi, harga Rp 300 lebih/zak yang ditetapkan menjadi kewenangan penuh pengencer, sebab mereka tentunya tak bisa menjualnya di bawah modal. “Non subsidi itu kan tidak ada harga standar, mereka nanti beli di produsen berapa, kan ndak mungkin mereka jual kesini dengan harga di bawah modal,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (26/9). Hasil rapat pihaknya bersama distributor pupuk dan kelompok tani beberapa waktu lalu, berdasarkan hasil uji coba mereka diketahui bahwa penggunaan pupuk non subsidi jauh lebih hemat dibanding pupuk subsidi. Satu zak pupuk non subsidi sama dengan tiga zak pupuk subsidi. Dengan demikian harga Rp 300 lebih yang dibebankan pada petani itu sangat sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. “Cuma kebenaranya saya nggak ngerti, itu yang lebih tau dinas pertanian. Artinya dengan harga itu ya wajar, karena mereka (pengecer dan disitributor, red) beli pupuk (non subsid, red) itu kan ndak murah juga,” jelasnya. Munculnya keluhan petani karena tingginya harga pupuk non subsidi ini, menurutnya, tidak cukup beralasana. Karena memang distributor dan pengecernya membeli pupuk dengan harga yang tinggi. Yang terpenting saat ini kata Muhammad, ialah memikirkan penambahan pupuk subsidi agar beban petani bisa diringankan. “Cuma itu dari 27.000 ton kebutuhan Dompu hanya dialokasi 10.000, berarti ada kekurangan 17.000,” tandasnya. Sebelumnya, Forum Perjuangan Rakyat (FPR) gabungan organisasi buruh menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Dompu, beberapa tuntutan mereka yakni soal kelangkaan pupuk subsidi dan tingginya harga pupuk non subsidi. Mereka meminta DPRD memanggil pihak-pihak terkait untuk menuntaskan persoalan yang dianggap memberatkan petani tersebut. Bahkan FPR mengancam akan menyegel gudang resmi pupuk jika tuntutan mereka tak dipenuhi. (jun)

han meyani pesanan,” pesan H. Bambang saat meninjau sajian menu peserta lomba. Ia juga mengingatkan, untuk tidak berpikir terlalu jauh dari hasil kreasi dan kreatifitasnya. Tapi bagaimana sajian makananya bisa dipasarkan semurah – murahnya, walau dengan keuntungan yang terbatas, tapi laku dipasaran. Ketika banyak laku, perputaran uang juga tetap terjaga. “Jangan mau cari untung besar, tapi besoknya langsung gulung tikar karena tidak ada yang berkunjung akibat terlalu mahal,” ingatnya. Dalam sambutannya, H. Bambang mengungkapkan, mengolah bahan baku makanan dan dilombakan sudah rutin dilaksanakan pemerintah daerah (Pemda) Dompu melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama TP PKK. Sesuai tujuan diadakan lomba cipta menu B2SA untuk mensosialisasikan pada masyarakat bahwa jagung, umbi – umbian dan lainnya bisa diolah menjadi makanan yang lezat dan bergizi untuk makanan alternatif selain nasi. Untuk pelaksanaan tahun 2018 mendatang, lomba ini dilaksanakan di Taman Kota atau di lantai 2 los pasar bawah Dompu yang masih kosong.

“Harusnya, acaranya ini dilakukan di Taman Kota, supaya pesertanya dan orang – orang yang menikmati hasilnya bukan kita – kita. Karena tujuan dari kita lakukan ini, untuk memberi tahu masyarakat bahwa jagung bisa diolah menjadi ini menjadi itu. Kedelai bisa diolah menjadi ini menjadi itu, itu sebenarnya,” kata ingat Bupati. H. Bambang juga mengungkapkan, sejak SD dirinya selalu diingatkan orang tua bahwa daun kelor hanya dimasak untuk sayur bening. Kalau tidak dimasak bening akan jadi racun. Tapi setelah pergi ke mana – mana, daun kelor justru bisa ditumis, disantan, dan dimasak dengan bumbu kari. “Saya sampaikan ini, itulah pentingnya kreativitas, inovasi,” terangnya. Selama ini penyajian bahan makanan non nasi dan tepung pada acara – acara formal dengan apa adanya. Sehingga tidak memiliki daya tarik dan membuat tamu undangan sungkan untuk menikmatinya. Hal itu bisa disebabkan karena cara potong yang terlalu besar dan lainnya. Tapi ketika ditampilkan dengan baik dan setiap potongan bisa langsung masuk ke mulut, justru akan mendorong tamu untuk mencobanya.

“Besok – besok seperti pisang rebus ini dipotong – potong dulu, sehingga ketika orang mau makan, tidak langsung diangkat semua pisangnya. Itulah saya bilang, sisi penyajian itu penting. Itu baru nyambung seperti yang disampaikan pak Drs Burhanuddin (Kepala Dinas Ketahanan Pangan) tadi,” katanya. H. Bambang juga setuju agar konsumsi bahan dari beras dikurangi dan diganti dengan bahan berkarbohidrat lainnya yang ada di sekitar. Karena bahan dari beras mengandung glukosa paling tinggi dan dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Sehingga dirinya pun mulai mengurangi konsumsi nasi dan diganti dengan umbi – umbian. “Apalagi nasi yang sudah tersimpan di rice cooker. Kalau sudah lebih dari 24 jam, proses pemanasan di rice cooker yang paling tinggi pemanasan untuk glukosa,” jelasnya. Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs Burhanuddin dalam sambutannya, mengungkapkan, nasi bukan satu – satunya makanan pokok. Banyak makanan lain sebagai alternatif yang tidak kalah bergizi berkualitas di Kabupaten Dompu. Lomba cip-

bisa menjadikan momentum pembelajaran dan bisa ditularkan hingga ke Kecamatan dan Desa. Di Dompu banyak bahan makanan lokal pengganti beras, tapi sejauh ini baru sekedar dilombakan. Karena berbagai bahan makanan ini belum banyak ditemukan di pasaran. “Mulai saat ini mungkin perlu disosialisasikan oleh ibu TP PKK Dinas / Instansi terkait supaya makanan yang tidak mengandung virus apapun, karena makanan yang halal, sehingga kita sehat bisa tumbuh dengan sempurna,” ungkapnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu didampingi Ketua PA Dompu saat meninjau dan mencicipi sajian makanan oleh peserta lomba (Kanan).

Perdagangan Orang Diduga Libatkan Banyak Instansi Dompu (Suara NTB) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya anak di bawah umur terindikasi melibatkan banyak sektor atau instansi. Mulai tingkat desa hingga kabupaten. Seperti halnya dalam pengiriman tenaga kerja, meski diketahui tidak memenuhi persyaratan usia, korban tetap saja bisa diberangkatkan. “Contoh di desa kenapa di desa bisa lolos, ini karena faktor (pihak desa, red) tidak paham, kedua karena desakan. Apalagi sindikatnya melibatkan orang setempat,” kata Kabid Perlindungan Anak, Rahman, Skm, melalui Kasi Perlindungan Anak DP3A Dompu, Nasrullah, Skm, di

ruang kerjanya, Selasa (26/9). Pengurusan dokumen kependudukan dan sebagainya yang diperlukan tenaga kerja biasanya ditangani langsung oleh sindikat TPPO, dan mereka tersebar di setiap instansi terkait. Karena dengan demikian semua proses akan sangat mudah dilakukan dan

tidak memakan waktu yang lama. “Kalau diurus sama orang dekat kan gampang,” ujarnya. Melihat indikasi itu DP3A tengah menggencarkan advokasi dan sosialisasi untuk memberi pemahaman pada masyarakat terkait unsur TPPO, diantaranya pemalsuan

dokumen, tidak jelasnya izin agensi dan pengalihan tujuan. Menurutnya, sosialisasi dan advokasi itu penting dilakukan mengingat TPPO melibatkan banyak sektor. “Kita mau tahan orang supaya tidak keluar KTP bukan kewenangan kami, itu dari segi pencegahan kalau penindakan jelas kami akan memberikan pendampingan,” jelasnya. Untuk tidak terulangnya kasus pengiriman dan penyiksaan TKI di bawah umur sebagaimana yang dialami Novi

(16) asal Desa Teropo, Nasrullah berharap semua pihak khususnya instansi yang berkaitan langsung dengan ketenegakerjaan untuk benarbenar memastikan sindikatsidikat ini tidak lagi beroperasi di Dompu. Karena kelompok yang sudah tertata rapi itu turut menyumbang angka kekerasan yang menimpa anak. “Kita terus mendorong. Pembentukan desa PATBM itu juga bagian dari upaya mengantisipasi tidak terulang kasus TPPO seperti yang dialami Novi,” pungkasnya. (jun)

Pengangkatan 100 GTT oleh BKD, Diduga Tak Libatkan Dikbudpora

Pemangkasan ADD Imbas Berkurangnya DAU Bima (Suara NTB) Pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tujuh Desa di Kecamatan Soromandi tahun anggaran 2017. Akibat imbas dari Pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah pusat, beberapa waktu yang lalu. Demikian dikatakan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajuddin MM, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/9). “Ia memang ada pemotongan,” kata Sirajuddin. Lebih lanjut dikatakannya, pemotongan ADD tersebut, tidak hanya desa-desa tertentu atau desa tujuh desa yang ada di Kecamatan Soromandi. Namun berlaku bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten Bima. “Bukan hanya tujuh desa di Soromandi saja. Tapi 191 desa di Kabupaten Bima juga akan diperlakukan sama,” katanya. Diakuinya, pemotongan tersebut dilakukan lantaran imbas dari pemangkasan DAU tahun anggaran 2017. Pasalnya DAU Kabupaten Bima dipangkas hingga mencapai puluhan miliar rupiah oleh pemerintah pusat melalui kementrian keuangan (Kemenkeu). “Alternatifnya pemerintah daerah melakukan pemotongan ADD ini. agar ada penyesuaian,” katanya. Meski begitu, Sirajuddin, tidak merincikan secara detail jumlah atau total pemotongan ADD 191 desa tersebut. Hanya saja, kata dia, pemotongan berlangsung bervariatif. “Mulai dari Rp 9 juta hingga Rp. 11 juga perdesa dan pemotongan ini kita anggap wajar dan diterima juga oleh seluruh desa,” pungkasnya. Sebelumnya ADD untuk tujuh desa di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tahun anggaran 2017 dipangkas dalam jumlah yang bervariatif. Mulai dari Rp 9 juta lebih hingga Rp 11 juta. Tujuh desa yang ADDnya dikurangi atau dipangkas di Kecamatan Soromandi tersebut. Antara lain, desa Bajo, Punti, Wadu Kopa, Sai, Kananta, Sampungu dan Lewintana. Dari data yang dihimpun Suara NTB. Sebelum perubahan, tujuh desa itu mendapat ADD sebesar Rp 4.010.467.740,84 miliar. Namun setelah perubahan, yang dicairkan berkisar Rp 3.938.345.102, 00. Tercatat total pengurangannya ada sekitar Rp 72.122.638.84. (uki)

ta menu B2SA kerjasama dengan TP PKK Kabupaten merupakan momentum yang baik untuk mendukung prestasi yang telah diraih Bupati dengan program jagungnya. “Perlu memoles jagung ini menjadi makanan yang melebihi makanan-makanan lain. Tapi jagung ini belum menjadi makanan favorit bagi orang Dompu. Ini tantangan bagi tim penggerak PKK kedepan,” ungkapnya. Lomba ini lanjut Burhan, bukan semata – mata untuk mencari juara, tapi bagaimana

(Suara NTB/uki)

DIDUGA KURIR - Aparat Sat Res Narkoba Polres Bima Kota menggeledah rumah Mh, (42) penjual tahu-tempe yang diduga kurir sabu-sabu, Senin (25/9).

Diduga Kurir Sabu, Penjual Tahu-Tempe di Bima Ditangkap Kota Bima (Suara NTB) Seorang penjual tahutempe di Kota Bima inisial, Mh, ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bima Kota, karena diduga sebagai kurir narkoba jenis Sabu-sabu. Pria berusia 42 itu, ditangkap saat berada di kediamannya di Lingkungan Sarata Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Senin (25/9) malam sekitar 22.00 wita. Di rumahnya, petugas juga menyita beberapa barang bukti (BB). Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, Iptu Jusnaidin mengatakan, penangkapan Mh, berawal informasi dari warga setempat. Yang meresahkan di sekitar rumah Mh, kerapkali ada transaksi jual

beli sabu-sabu. “Mendapat inforamasi ini kami langsung menuju ke TKP untuk melakukan pengecekan,” katanya. Sebelum melakukan pengecekan. Pihaknya melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat serta ketua RT lingkungan setempat. Setelah dipersilakan, barulah dilakukan penggeledahan. Menurutnya, saat digeledah, pihaknya menemukan, Mh serta salahseorang warga Kelurahan Pane, inisial Dg (40), yang sedang melakukan transaksi sabu-sabu. Dari tangan keduanya petugas menyita beberapa BB. “Antara lain, tiga klip plastik berisi sabu-sabu, dua bong, HP serta sebuah tas yang berisi

uang tunai yang mencapai jutaan rupiah,” katanya. Tidak sampai disitu, petugas selanjutnya menggeledah juga sebuah rumah yang tidak jauh dari Mh. Yang juga dicurigai sebagai tempat transaksi jual beli barang haram tersebut. “Alhasil, seorang perempuan inisial SR (38) diamankan. Serta disita barang bukti antara lain timbangan digital, tiga bungkus klip plastik serta alat penghisap sabu,” katanya. Setelah dilakukan penangkapan, lanjut Jusnaidin, ketiga warga dan BB yang disita tersebut langsung digelandang ke Sat Resnarkoba setempat, untuk diprsoes pemeriksaan lebih lanjut. (uki)

Bima (Suara NTB) Pengangkatan 100 Guru Tidak Tetap (GTT) tingkat SD dan SMP, untuk ditempatkan di daerah terpencil Kabupaten Bima oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu diwarnai polemik dan kekisruhan. Pasalnya, pengangkatan yang juga dikabarkan telah berlanjut dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati, tentang penetapan dan penempatan guru yang dikontrak tersebut, justru tidak diketahui Dinas teknis terkait. Yakni Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima. Hal itu dibeberkan Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. H. Supratman M.Si kepada Suara NTB, Selasa (26/9). Ia mengaku, terkejut ketika sejumlah masyarakat dan guru honor menanyakan tentang pengangkatan 100 GTT tersebut. “Katanya sudah ada tambahan 100 guru yang ditempatkan di daerah terpencil. Kami kebingunan menjawab karena hal itu tidak ditahu,” katanya. Menurutnya, jika pengangkatan tersebut benar adanya. Sebagai leading sector, pihaknya wajib mengetahui proses penjaringan hingga pengangkatannya. Minimal ada koordinasi dan komunikasi. “Karena persoalan tenaga pendidikan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan Dikbudpora,” katanya. Menurutnya, seharusnya yang melakukan penjaringan dalam hal ini, BKD berkoordinasi dengan pihaknya. Terkait prosedur, mekanisme pengangkatan GTT, hingga penetapan dan penem-

patan. “Kita wajib mengetahuinya, karena 100 GTT ini digaji melalui DPA Dikbudpora,” katanya. Terkait hal itu pihaknya, telah menyikapinya dengan bersurat kepada pihak-pihak terkait. Agar kedepan tidak menuai masalah. Selain itu, pengangakatannya perlu dipertimbangkan kembali. Dengan memprioritaskan guru-guru sukerela didaerah terpencil yang bertahuntahum mengabdi. “Kita seperti ini ingin memperbaiki sistem pendidikan. Tanpa terkecuali hak-hak guru didaerah terpencil diakomodir. Yang selama ini mengabdi bertahun-tahun dan hanya mendapat tunjangan dari Dana BOS,” katanya. Terpisah Sekretaris BKD Kabupaten Bima, Asikin S. Sos dikonfirmasi membenarkan, pihaknya telah menjaring 100 GTT itu. Bahkan telah dikeluarkan SK terkait pengangakatan 100 GTT dan penempatannya. Hanya saja Asikin tidak terlalu banyak mengomentari teknis pengangakatan hingga penetapan. Karena persoalan itu, diketahui oleh Kepala BKD, Drs A. Wahab yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. “Saya hanya tanda tangan SK penempatan saja. Sementara soal teknis pengangkatan hingga administrasi, mungkin bisa kepada Kepala setiba di Bima,” katanya. Meski demikian Ia menegaskan, proses pengangakatan hingga penempatan 100 GTT di wilayah terpencil tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan OPD teknis terkait. “Yang jelas sudah ada koordinasi. Namun untuk jelasnya bisa ditanyakan kepada kepala BKD nanti,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 27 September 2017

Halaman 8

Paslon Mengerucut

Amin Berpotensi ’’Ketinggalan Kereta’’ Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan bertarung di Pilkada NTB 2018, sudah bisa diprediksikan, siapa saja yang bakal punya peluang besar untuk lolos sampai tahap pendaftaran. Begitu dengan kandidat yang diprediksi akan kandas, juga sudah mulai terlihat.

Maksimalkan Pendamping Desa PENGAWASAN terhadap penggunaan dana desa dan rendahnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan maupun penataan administrasi penggunaan dana desa. Bisa berdampak menjadi persoalan hukum, karena penggunaanya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi temuan aparat pemeriksa keuangan. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan, H. Rumaksi SJ, SH menyerukan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, supaya memaksimalkan peran pendamping desa untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut. “Jangan sampai para kepala desa tergiur dengan dana besar, kemudian salah dipergunakan sehingga terjerat masalah hukum. Itu disebabkan karena kepala desa mungkin sebelumnya tidak pernah mengelola dana besar,” ungkapnya. Rumaksi menuturkan, ada desa yang ditemukan masih bingung dengan sistem daministrasi pertanggungjawaban keuangan. Hal itu sudah berlangsung lama, menjadi momok bagi banyak aparat desa. Untuk itu, dia meminta Pemprov dan delapan Pemda kabupaten penerima dana desa di NTB, agar menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan integritas untuk memberikan pelatihan, penguatan kompetensi dan keterampilan bagi aparatur desa dan tenaga pendamping desa. “Fungsikan fasilitator karena tanpa fasilitator penggunaan dana desa rawan penyelewengan meskipun bukan jaminan mutlak,” katanya. Disinggung masih lambatnya pencairan dana desa di sejumlah kabupaten di NTB, politisi Hanura itu mengaku, hal itu tidak akan mungkin bisa terjadi, manakala koordinasi antara Pemprov dengan Pemda serta pihak desa terus terjalin baik. Untuk itu, Ia mengingatkan semua pihak untuk berbenah. Jangan sampai dana desa selalu menjadi persoalan karena lambannya pencairan. “Bagaimana mau membangun kalau dana desa tidak ada. Disinilah pentingnya koordinasi itu, perkuat SDM, Pemda juga harus bantu desa. Jangan sampai ada kesulitan,” tegasnya. Karena itu, pemanfaatan dana desa harus berorientasi pada penguatan wilayah teritorial sesuai kondisi, potensi, dan karakteristik satuan wilayah pembangunan, serta mengacu pada kebutuhan di pedesaan. Sehingga, pembangunan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (ndi) H. Rumaksi SJ (Suara NTB/ndi)

Ponsel Sitaan dari TKI Dimusnahkan Mataram (Suara NTB) Kantor Bea Cukai Mataram menyita 4.506 unit ponsel sitaan dibawa dari luar negeri sepanjang Januari 2016 sampai September 2017. Sebagian besar ponsel tersebut dibawa TKI saat pulang ke NTB. “Sebagian besar merupakan barang bawaan TKI yang datang melalui bandara internasional Lombok,” kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram, Himawan Indaryono, Selasa (26/ 9). Sementara sisanya merupakan sitaan barang yang dikirim via PT Pos Indonesia. Sejumlah barang sitaan itu 635 unit diantaranya diekspor kembali, 152 unit ditetapkan sebagai barang dikuasai negara, dn 1.882 unit ditetapkan sebagai barang milik negara. “Tindakan pertama setelah disita barang diekspor kembali, jika tidak selesai maka jadi milik negara jika tidak selesai juga di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,” jelasnya. Penyitaan ponsel yang dibawa TKI, kata Himawan, berdasarkan Permendag RI Nomor 41/M-DAG/PER/5/2016 tentang perubahan ketiga atas Permendag RI Nomor 82/M-DAG/ PER/12/2012 tentang ketentuan impor telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. “Di lapangan ini polemik masalah ponsel yang dibawa TKI. Aturan Permendag ponsel yang boleh dibawa maksimal dua,” terangnya. Untuk mengatasi hal tersebut, ia sudah berkoordinasi dengan BP3TKI NTB soal sosialisasi kepada calon TKI yang berangkat ke luar negeri mengenai ketentuan membawa ponsel. Sejumlah ponsel sitaan itu, Selasa (26/9) dimusnahkan di halaman KPPBC TMP C Mataram. Turut hadir saksi dari Disnakertrans NTB, BP3TKI NTB, Disdag NTB, BBPOM Mataram, KPKNL Mataram, Kantor Pos Mataram, Karantina Pertanian, Angkasa Pura II, Dinas LHK NTB, serta kepolisian dan TNI. “Pemusnahan ini untuk transparansi atas penindakan yang kita lakukan,” terang Himawan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dilindas alat berat, serta dipotong dengan gerinda. Adapun barang sitaan yang dimusnahkan antara lain, 610 ponsel dan gawai, 174 pak obat, 23 pak kosmetik, 769 bungkus tembakau iris, 4.907 bungkus rokok, 124 bilah senjata tajam, 24 botol minuman beralkohol, insektisida, alat bantu seks, pakaian bekas, decoder, alat kesehatan, printer, garmen, pengeras suara, walkie talkie, dan kalung mutiara. (why)

(Suara NTB/why)

PEMUSNAHAN - Pemusnahan ponsel sitaan dari TKI yang pulang ke NTB melalui bandara, Selasa (26/9).

Salah satu kandidat yang berpotensi besar akan kandas untuk melaju sampai arena pertempuran Pilkada 2018, yakni Ketua DPW Partai Nasdem, yang juga saat ini tengah menjabat sebagai Wakil Gubernur aktif, H. Muh, Amin, SH, M.Si. Amin nampaknya berpeluang akan ketinggalan kereta, meskipun memiliki sumber daya politik yang cukup kuat. Dikonfirmasi terkait hal itu, Amin menjawab bahwa

sebagai seorang politisi, ia tidak boleh untuk menyerah terlalu mudah. Karena dalam politik, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Bahkan pada menit-menit akhir dan itu berlaku untuk semua politisi. Terkait kepastiannya untuk lolos maju atau tidak, akan ditentukan sampai Bulan Oktober nanti. “Saya kepastiannya Bulan Oktober ini, tunggu ya, dan yang sudah berpasangan, masih belum tentu juga,

bongkar pasang itu biasa bisa terjadi. Jadi ini seperti bursa efek itu, masih fluktuatif, bisa atas bisa bawah, tergantung sentimen pasar. Posisinya masih sama-sama saling lirik semua. Makanya ini masih dinamis, tunggu tanggal mainnya saja besok,” ucapnya di ruang kerjanya, Selasa (26/9). Amin mengaku, ia saat ini dalam posisi politik yang sangat baik, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Aktif dan sekaligus Ketua Par-

tai, serta dengan dukungan PKB. Ia memastikan dirinya bahwa sangat banyak figur calon Gubernur yang tertarik untuk berpasangan dengannya. Oleh karena itu ia menyebutkan dirinya berpasangan dengan siapapun masih sangat terbuka. “Jadi Nasdem bisa dengan siapa saja. Karena kita dekat semuanya, dengan Lalu Rudi, Rohmi, Ali BD, dan Suhaili juga sangat bisa, saya yakin itu. Karena ini proses sedang berlangsung, saya selaku ketua partai dan Wakil Gubernur saat ini, saya tahu semuanya, semua masih belum ada yang pasti, ayo siapa yang sudah cukup kursinya,” demikian Amin. (ndi)

(Suara NTB/dok)

H. Muh. Amin

Rohmi dan Luthfi Daftar di Demokrat Mataram (Suara NTB) Memasuki hari keempat masa pengambilan formulir dan pendaftaran bakal calon kepala daerah Partai Demokrat, terus diburu para kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Baik dari kader internal Demokrat maupun non kader. Dua kader Partai Demokrat yang akan ikut bertarung dalam Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dan Pilkada Lombok Timur, yakni Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah dan HM Syamsul Luthfi, juga menunjukkan komitmennya untuk mengikuti proses tersebut. Melalui utusannya, masing-masing datang mengambil formulir. “Ini mekanisme partai yang sama-sama kita hormati, (baik kader mapun non kader), “ ungkap Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah DPD Partai Demokrat NTB, M Nashib Ikroman kepada wartawan. Selain dua kandidat tersebut, bakal calon bupati Lombok Barat HM Izzul Islam yang disebut-sebut sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai, juga melalui utusannya datang mengambil formulir pendaftaran ke Kantor DPD Partai Demokrat NTB.

(Suara NTB/ist)

AMBIL FORMULIR - Tim Sitti Rohmi dan Syamsul Luthpi mengambil formulir pendaftaran di Partai Demokrat ‘’Saya meyakini, tidak ada satupun kandidat yang PeDe (percaya diri) untuk bisa

Kanwil Kemenkumham Akui Ada Calo di Kantor Imigrasi Mataram (Suara NTB) Kanwil Kemenkumham NTB tak menampik perihal percaloan di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Oknum pegawai imigrasi yang memberi kelonggaran kepada calo akan ditindak tegas. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Eddy Setiadi menegaskan, pihaknya pernah menerima aduan mengenai praktik percaloan yang diduga melibatkan oknum pegawai. “Selama ini calo di kantor imigrasi ada. Tapi dari laporan itu tidak lengkap menyebutkan oknum yang memberikan peluang kepada calo tersebut,” terangnya, Selasa (26/9). Ia menyebutkan, biro jasa pengurusan paspor pun saat ini sudah dilarang. “Biro jasa tidak bisa, mereka atas nama biro jasa sudah tidak dibenarkan izin operasionalnya sudah tidak dikeluarkan,” ungkapnya. Eddy menjelaskan, secara sistem pihaknya sudah banyak melakukan perubahan untuk mencegah para calo. Seperti pola permohonan paspor melalui online, dan penerbitan blanko terkomputerisasi. Mengenai penindakan para

calo, ia memerintahkan kepala Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar untuk memberantas dalam jangka waktu 60 hari. “Kita siapkan unit pungli jika tidak dapat diselesaikan dengan penertiban,” tegas Eddy. “Selama ini belum pernah ada diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan. Di satu sisi kita berupaya mencegah melalui saber pungli. Ia juga meminta masyarakat untuk menghindari pengurusan paspor melalui calo, spanduk imbauan pun, klaimnya, sudah terpampang jelas di halaman kantor imigrasi. Menurutnya memberantas pungli bukan suatu hambatan. Pihaknya juga tidak ingin berlama-lama sebab calo memengaruhi kredibilitas instansi pelayanan publik. “Bagi saya tidak ada hambatan, jaminan 60 hari kerja. Saya minta kepala imigrasinya selesaikan karena akan berdampak dan seolah ini ada pembiaran,” kata dia. Menanggapi hasil investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB, Eddy mengatakan pihaknya sudah menyiapkan data dan informasi untuk proses klarifikasi. (why)

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Penyelundup Benih Lobster Mataram (Suara NTB) Polisi menetapkan satu tersangka penangkapan 2.910 benih lobster berinisial PT (22). Penetapan tersangka itu dibarengi dengan penahanan yan bersangkutan di ruang tahanan Polda NTB. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie mengatakan, dua orang yang ikut diamankan, TJ (35) dan SH (30) sudah dipulangkan. Peran dua orang yang hanya menumpang di mobil yang dikemudikan tersangka tersebut sebagai saksi. “Tersangkanya satu orang atas nama PT dan sudah dilakukan penahanan,” ungkapnya Selasa (26/9). Penetapan tersangka itu lanjut dia setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup, terkait sangkaan pasal 88 juncto pasal 16 ayat 1 dan atau pasal 100 ayat 2 huruf j UU 45/3009 tentang

Perikanan dan pasal 31 ayat 1 1 juncto pasal 7 UU 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pasal tersebut memuat ancaman hukuman penjara Ancamannya penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Benih lobster yang dibawa tersangka PT diambil dari Pantai Sepi, Sekotong, Lombok Barat, Rabu (20/9) pagi. Malam harinya tersangka bersama dua orang lainnya ditangkap Mabes Polri. Para pelaku yang mengendarai Honda Jazz DR 1059 XZ mencoba menabrakkan kendaraannya ke arah polisi yang menghadang. Sebelum kabur, pelaku PT yang mengendarai mobil juga sempat membuang kardus yang berisi 19 kantong benih lobster ke jalan. Benih lobster tersebut hendak dibawa ke Teluk Awang, Jerowaru, Lombok Timur. (why)

menang, tanpa dukungan dari Partai Demokrat,” ujar pria yang juga Ketua Komisi Pe-

menangan Pemilu Daerah DPD Partai Demokrat NTB itu. Sampai dengan hari keem-

pat masa pendaftaran itu, diketahui berikut nama-nama bakal calon yang telah mengambil formulir di kantor DPD Partai Demokrat NTB, yakni untuk Pilgub NTB, Prof. Farouq Muhammad, Kol CZI Rudi Irham Srigede, Dr KH Zulkifli Muhadli, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah. Sementara Dr. Zulkifliemansyah, M. Suhaili FT, Muh. Amin, Ahyar Abduh dan Subuhunnuri juga sudah mengkonfirmasi akan ikut ambil formulir. “Ramainya bakal calon yang datang mengambil formulir, menunjukkan bagaimana posisi politik Partai Demokrat dalam Pilkada serentak di NTB,” ungkapnya. Selain untuk pilkada NTB, di tiga daerah juga sudah banyak kandidat yang menginformasikan pada panitia untuk mengabil formulir pendaftaran. “Alhamdulillah, Partai Demokrat menjadi opinion leader dalam Pilkada di NTB,” tambahnya. Terakhir disampaikan, bahwa proses pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan berlangsung hingga 5 Oktober. Ditutup dengan agenda pemaparan visi dan misi kandidat pada tanggal 8 Oktober. (ndi)

Calo Diduga Sengaja ’’Dipelihara’’ KALANGAN wakil rakyat di DPRD NTB berang dengan hasil temuan investigasi Ombudsman perwakilan NTB, terkait pelayanan pengurusan paspor di kontor Imigrasi kelas IA, Mataram yang diduga diatur dan dikuasai oleh calo. Padahal pihak dewan telah berkali-kali berteriak terkait persoalan tersebut. Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan ketenagakerjaan, MNS. Kasdiono, SH menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengambil langkah-langkah strategis untuk urusan yang diduga menjadi penyebab angka tenaga kerja ilegal asal NTB masih tetap tinggi. “Ini masalah klasik dan kita sudah cukup keras kita suarakan. Tapi kalau ini terus mengemuka, berarti praktik itu masih terjadi, maka akan kita panggil lagi,” ujarnya pada wartawan, Selasa (26/9). Politisi Partai

Demokrat itu menduga bahwa, ada indikasi keberadaan calo di Imigrasi sengaja dipelihara. Untuk memberikan keuntungan terhadap oknumoknum tertentu. “Bisa saja dikatakan begitu, karena kalau masih ada menurut temuan Ombudsman, berarti itu masih ada. Berarti dia (calo) memang dipelihara,” sebutnya. Ia berharap Imigrasi tetap konsisten untuk melaksanakan peraturan daerah terkait perlindungan tenaga kerja, di mana pelayanan ketenagakerjaan dilakukan di LTSP. Sehingga tidak ada alasan bagi Imigrasi untuk menerbitkan paspor ketenagakerjaan di luar LTSP. Disebutkan oleh kasdiono, praktik percaloan tersebut selama ini menjadi sumber munculnya TKI ilegal asal NTB, yang tidak pernah menurun. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan daerah. “Kalau betul sengaja dipelihara, maka akan terjadi high cost, dan itu merugikan masyarakat dan rawan terjadi manipulasi data,” pungkasnya. Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin, SH, M.Si mengaku terkejut dengan

hasil temuan investigasi Ombudsman. Atas nama pemerintah daerah, Amin berjanji Pemprov NTB akan segara mengambil langkahlangkah untuk membersihkan praktik percaloan tersebut. Pihaknya berencana melakukan evaluasi serius terhadap pelayanan di Kantor Imigrasi Mataram. “Kita akan mengambil langkah preventif, akan kita koordinasikan untuk melakukan evaluasi. Meskipun Imigrasi adalah lembaga vertikal, kita juga adalah wakil pemerintah pusat, jadi punya kewenangan untuk mengevaluasi kinerja seluruh perwakilan kementerian dan lembaga di daerah,” tegasnya. Ia mengaku sangat prihatin dengan kondisi pelayanan di Kantor Imigrasi yang dikuasai oleh praktik percaloan. Ia berjanji pemerintah daerah akan melakukan pembenahan untuk hal tersebut. (ndi)

PKB Keberatan Diklaim Dukung Ahyar - Mori Mataram (Suara NTB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) keberatan ikut dimasukkan sebagai partai pendukung dalam baliho deklarasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, H. Ahyar Abduh - Mori Hanafi, 1 Oktober nanti. Pasalnya, PKB mengaku tidak pernah memberikan dukungan pada pasangan tersebut. Demikian ditegaskan oleh Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, ST, M.Si, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/9) kemarin. Menurutnya, PKB ikut mendukung pasangan Ahyar-Mori yang sudah didukung oleh Gerindra dan PPP itu, hanya klaim sepihak. “Kami belum diajak bicara. seharusnya nggak boleh, saat ini hanya klaim saja,” tegas Lalu Hadrian menanggapi logo partainya yang ikut dipasang sebagai salah satu partai pengusung pasangan Ahyar - Mori. Lalu Hadrian, menegaskan

bahwa partainya tidak pernah memutuskan mendukung pasangan Ahyar - Mori. Ia hanya mengakui bahwa partainya hanya pernah mengumumkan untuk mendukung Ketua DPW Nasdem NTB, Muh. Amin yang diusung sebagai calon Wakil Gubernur. Sementara untuk bakal calon Gubernurnya, PKB masih melakukan komunikasi politik dengan calon partai mitra koalisi yang bersedia dipasangkan dengan Muh. Amin. “Meskipun kita belum final mendukung pasangan calon, tapi yang jelas, PKB masih tetap mendukung pak Amin sebagai cawagub, tidak ada yang lain,” ucapnya. Namun demikian, meskipun PKB menegaskan tidak pernah memberikan dukungan pada pasangan Ahyar - Mori. Akan tetapi, ia tidak tertutup kemungkinan juga bahwa partainya pada menit-menit terakhir, terjadi perubahan konstelasi politik

yang luar biasa, maka bisa saja berbalik mendukung pasangan Ahyar - Mori. “Tetapi itu juga sangat terbuka kami mendukung Ahyar, makanya, kalau sebelum tanggal 1 (Oktober) itu ternyata arah dukungan kami ke Pak Ahyar, maka Insya Allah kami akan datang (ke deklarasi). Tapi jika tidak, maka mana mungkin kami akan datang,” jelasnya. Dikonfirmasi terpisah terkait hal itu, bakal calon Wakil Gubernur NTB, Mori Hanafi, memilih untuk bungkam. Namun demikian, Ahyar Abduh ketika dikonfirmasi baru-baru ini, tetap meyakini bahwa PKB akan mendukung dirinya, sekalipun PKB telah mengumumkan mendukung Amin sebagai bacawagub. “Saya optimis, PKB akan ikut dalam memberikan dukungan, tidak ada masalah umumkan cawagub, masih bisa saja berubah, tapi saya dengan pak Mori sudah final,” tegasnya. (ndi)

SUARA NTB

Rabu, 27 September 2017

Halaman 9

Mencari Inovator Baru dalam eNTeBeNOVIK 2017 BANYAKNYA muncul keluhan terhadap pelayanan publik di instansi pemerintah menjadi salah satu tugas besar yang harus segera dituntaskan. Aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan terbaik dan mampu memuaskan. Dalam memberikan pelayanan pada publik, tentu saja banyak hal yang harus dibenahi, termasuk berinovasi dalam memberikan pelayanan. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang diikuti dengan terbit-

nya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, BUMD menjadi salah satu upaya membenahi pelayanan pada publik. Di NTB, implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini juga dibuat Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur ini dan upaya melaksanakan gerakan One Agency, One Innovation guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik secara kompetitif di lingkup pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota se NTB, BUMN dan BUMD, Pemprov NTB melalui Biro Organisasi Setda NTB

akan menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nusa Tenggara Barat (eNTeBeNOVIK) Tahun 2017. Pelaksanaan eNTeBeNOVIK ini serangkaian menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun ke 59 Provinsi NTB tanggal 17 Desember 2017 mendatang. One Agency, One innovation adalah gerakan yang mewajibkan pada setiap perangkat daerah lingkup pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota, BUMN, BUMD menciptakan minimal 1 inovasi pelayanan publik setiap tahun. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan penemuan baru, tapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat konstektual dalam arti inovasi terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan praktik dan inovasi, tapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Pada kompetisi ini nanti akan dilakukan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan pada inovasi pelayanan publik di

lingkup pemda provinsi, kabupaten/kota, BUMN dan BUMD. Kepala Biro Organisasi Setda NTB H. Yusron Hadi, ST, MUM., pada Suara NTB, Senin (25/9), menjelaskan, eNTeBeNOVIK merupakan salah satu inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi untuk mendorong kualitas pelayanan publik. Inovasi ini mulai diselenggarakan tahun 2015 dan tahun 2017 memasuki tahun ketiga. ‘’Insya Allah, kita akan lakukan seleksi, penjaringan dan penetapan Top Inovasi 2017. Kita tahu bersama bawah pemda didorong meningkatkan upaya penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas pada amasyarakat. Dalam mendorong itu, selain pemenuhan kepatutan pada standar publik di setiap unit pelayanan perangkat daerah, juga kualitas harus ditingkatkan,’’ terangnya. Pihaknya yakin masih banyak langkah-langkah inovatif yang

digagas di seluruh unit pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah dan tepat pada masyarakat. Untuk itu, Pemprov NTB ingin mendorong inovasi-inovasi ini terus berkembang di setiap perangkat daerah yang ada sekaligus memberikan apresiasi pada perangkat daerah, khususnya pada inovator untuk terus berkarya dalam membantu peningkatan kualitas pelayanan publik. ‘’Jadi ini adalah salah satu upaya stimulan kita untuk mendorong, mendorong dan menjamin pelayanan publik berkualitas di NTB. Dan pada bulan ini hingga Desember mendatang adalah tahapan penting bagi seluruh proses penyelenggaraan eNTeBeNOVIK 2017. Kita sudah membentuk tim penilai yang beranggotakan, selain aparat pemerintah provinsi, juga kita ikut sertakan lembaga formal luar pemerintah daerah, media massa dan perwakilan LSM yang konsen mendorong

kita terus melakukan perbaikan,’’ tambahnya. Untuk itu, pada bulan September hingga pertengahan Oktober, tambahnya, adalah tahap sosialisasi dan penerimaan pendaftaran. Nantinya, para peserta berasal dari aparatur pemerintah yang ada di provinsi dan kabupaten/kota se NTB. Namun, pihaknya yakin di luar perangkat daerah banyak inovator-inovator yang muncul dan mampu menciptakan inovasi sistem kerja yang berkaitan dengan pelayanan publik. Menurutnya, eNTeBeNOVIK ini adalah sasaran antara menuju proses perbaikan pelayanan publik. Sementara sasaran utama adalah inovasi ini mampu dimanfaatkan seluasnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pub-

lik, baik di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Pemerintah provinsi melalui Biro Organisasi ke depan tahun 2018 dengan pendanaan yang ada, kita mencoba 25 top inovasi akan pilah dan pilih mana yang memadai untuk bisa diterapkan. Ambil contoh penemuan arsip dalam hitungan detik. Penggunanya tidak hanya di Biro Umum atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tapi SKPD punya fungsi kearsipan dan bisa diterapkan. Begitu juga penemuan-penemuan atau inovasi yang lain. Ini adalah satu jembatan atau tujuan antara saja. Sementara tujuan adalah bagaimana inovasi ini bisa dimanfaatkan semua perangkat daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota dalam memperbaiki pelayanan publik. (ham/*)

Yusron Hadi

Pantai Ampenan Semakin Ramai Pengunjung Mataram (Suara NTB) Pantai Ampenan disebut sebagai tempat melihat matahari terbenam terbaik di Kota Mataram. Tidak heran jika banyak pengujung ke pantai ini untuk menikmati sensasi melihat matahari terbenam. Selain itu, wisatawan juga dapat melakukan wisata kuliner. Karena di pinggir pantai ini banyak pedagang yang merupakan warga sekitar yang menjual aneka hidangan sari laut dan banyak lainnya. Memasuki kawasan pantai ini, wisatawan hanya perlu membayar Rp 2 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda dua dan Rp 3 ribu untuk roda empat. Kendati pungutan ini bukan berdasarkan peraturan Pemerintah Kota Mataram. Melainkan keputusan bersama masyarakat dan pemuda sekitar pantai. “Nanti kita setor hasilnya. Jadi tidak kita ambil semua dan kita gantian, setiap malam petugas yang jaga bedabeda,” ujar salah satu petugas parkir Pantai Ampenan Ahmad, di Mataram, Selasa (26/9). Ia mengatakan bahwa jumlah pungutan yang dibebankan kepada pengunjung merupakan kesepakatan bersama. Itu dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dan menjaga agar kendaraan pengunjung tetap aman. Sebab setiap pengunjung akan dilengkapi dengan nomor parkir. Sehingga yang tidak membawa nomor parkir sesuai yang tertera, tidak dapat membawa pergi motor tersebut. Di pantai ini, pengunjung juga dapat mengajak anaknya untuk mandi bola dan menikmati berbagai wahana permainan lainnya. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati aneka sari laut sambil melihat matahari terbenam. “Kalau saya paling suka ke sini nikmati sunset sambil ngopi. Ajak isteri dan anak, jagung bakarnya juga enak. Disini juga aman, jadi cukup friendly untuk bawa anak-anak,” kata salah satu pengunjung, Solihin. Di pantai ini juga tidak akan ditemukan pengamen. Sebab pengelola dan masyarakat sudah membuat aturan sendiri dengan melarang pengamen dan peminta-minta untuk memasuki kawasan destinasi. Rencananya kota tua dan kawasan pantai ini akan ditata oleh Pemkot Mataram. Sementara ini banyak yang mengelola, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, hingga Dinas Perhubungan untuk soal parkir. Kedepannya diharapakn pengelolaan kawasan destinasi ini dapat dilakukan secara lebih maksimal. Sehingga benar-benar bisa menjadi destinasi andalan Kota Mataram. Selain itu juga dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar. (lin)

(Suara NTB/ist)

NIKMATI HIDANGAN - Sejumlah pengunjung tengah menikmati hidangan sari laut sambil melihat matahari terbenam di Pantai Ampenan.

INCCA NTB dan Kemenpar Lakukan Sertifikasi MICE Mataram (Suara NTB) Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diunggulkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Saat ini Pemda bersama pelaku pariwisata tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas demi memberikan pelayanan yang maksimal. Salah satunya dengan melakukan sertifikasi bidang MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Sertifikasi ini dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kemenpar. Sebab pihaknya selama ini berupaya untuk terus mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata yang unggul. Baik itu dengan cara memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di tahun 2017. ”Tahun 2017 ini Sertifikasi Kompetensi SDM Kepariwisataan ditargetkan mencapai 65 ribu orang,” kata Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata Wisnu Bawa Tarunajaya di Mataram, Selasa (26/9). Program sertifikasi dari pemerintah yang menargetkan 65 ribu orang ini untuk sertifikasi di hotel dan restoran termasuk dalam semua industri pariwisata yang ada potensinya. Menurutnya karyawan yang kerja di industri pariwisata wajib memiliki kompetensi. ”Tujuannya untuk memberikan layanan yang baik. Ini juga agar bisa memberikan layanan yang berkualitas. Ini sudah ada Peraturan Meneri terutama hotel misalnya harus memiliki 50

persen sertifikasi,” jelasnya. Menurutnya ini juga kesempatan pengusaha untuk memberikan kesempatan karyawan bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Apalagi dengan akan berkembangnya pariwisata di NTB karena adanya pengembangan kawasan KEK Mandalika. ”Kegiatan Sertifikasi dan Pelatihan SDM Pariwisata di 10 destinasi prioritas pariwisata saat ini kami genjot,” tambahnya. Ia mengatakan beberapa program Kemenpar ini adalah sebagai upaya meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia agar terus digenjot untuk kemajuan pariwisata dan percepatan segala bidang. Terdapat beberapa program yang telah sukses berjalan, seperti sertifikasi SDM sebagian dilakukan secara digital untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi dan diimplementasi melalui Pariwisata Digital. Pelatihan dasar SDM Kepariwisataan ditujukan kepada masyarakat yang ada di seputar destinasi wisata. Lalu pelatihan kompetensi diberikan kepada masyarakat industri di destinasi wisata dengan materi teknik memasarkan, pengelolaan usaha

bagi pemilik, dan manajer serta pelayanan prima. Mengembangkan sikap melayani di sisi SDM guna peningkatan kualitas layanan. Dimana dengan membangun kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata untuk menyambut peningkatan jumlah wisatawan. Ini penting untuk membangun kesadaran pentingnya sektor Pariwisata Indonesia “Ini untuk menghasilkan kualitas SDM kepariwisataan yang unggul dan kompetitif dengan standar global,” jelasnya. Kemenpar mendorong percepatan dan Sertifikasi SDM Pariwisata untuk mencetak tenaga profesional untuk pengembangan potensi pariwisata di 10 destinasi prioritas. Semua bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja bidang pariwisata yang profesional dan kompeten untuk memenuhi kebutuhan pasar. ”Melalui sertifikasi ini ada standar layanan yang bisa didapatkan wisatawan saat menginap dimana saja,” katanya mencontohkan. Ketua DPD INCCA NTB M. Nur Haedin mengatakan

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama pada pelaksanaan sertifikasi MICE di Mataram, Selasa (26/9). perkembangan pariwisata NTB cukup bagus apalagi dengan terpilihnya pengembangan KEK Mandalika membawa dampak yang bagus. Khususnya untuk tamu yang belakangan tidak hanya berwisata saat ini. Kecenderungan tamu sekarang sudah banyak melakukan kombinasi terhadap paket wisata. Misalnya paket pertemuan dengan paket wisata yang dijadikan satu. ”Sekarang paketnya itu meeting sehari dan beriwisata dua hari. Di NTB sendiri memiliki 20 hotel yang siap mendukung MICE yang menyiapkan ruang MICE tersebut,” tandasnya. Dalam kegiatan itu hadir pula

Ketua BPPD NTB H. Afan Ahmad, Ketua PHRI NTB Lalu Abdul Hadi Faishal, Ketua ASITA NTB Dewantoro Umbu Djoka dan Ketua HPI NTB Dr Aenuddin. Selain itu ada pula Direktur Poltekpar Lombok Farid Salim dan 60 orang dengan cluster uji sertifikasi. Dengan rincian Event Liaison Officer 11 orang, Event logistic 10 orang dan Event Venue Management 39 orang. Mereka dari Unsur Event Organizer, Hotel MICE, Travel, Vendor, Mahasiswa Pariwisata, dan Pengurus INCCA NTB. Sedangkan 50 Peserta menurut wilayah berasal dari Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima dan Sumbawa Barat. (lin)

Undian Golden Palace Berhadiah Nonton MotoGP di Sepang Mataram (Suara NTB) Hotel Golden Palace kembali mengejutkan pelanggannya. Kali ini dengan melakukan undian berhadiah nonton Moto GP di Sepang dengan biaya akomodasi ditanggung oleh Hotel Golden Palace. Ini merupakan salah satu cara Hotel Golden Palace memberikan kejutan kepada pelanggan setianya yang telah mendapatkan kupon untuk diundi. “Ini merupakan yang pertama kalinya kami melakukan pengundian. Setiap pelanggan yang sudah bertransaksi minimal 200 ribu dan kelipatannya bisa mendapatkan kupon undian,” kata Food and Beverage Manager Golden Palace Hotel Mataram, Reza Pahlevie kepada Suara NTB di

Mataram, Selasa (26/9). Ia mengatakan bahwa pengundian telah dilakukan dengan menjadikan salah satu pelanggan bernama Angga sebagai pemenang. Pemenang berhak dan berkesempatan untuk menyaksikan Moto GP secara langsung di Sepang pada 29 Oktober mendatang. “Hadiah ini persembahan dari TX Travel bersama Hotel Golden Palace Lombok kepada pemenang yang telah diundi,” ujarnya. Pengundian sendiri telah dilakukan pada Minggu (24/9) setelah GP Aragon di Hotel Golden Palace. Reza berharap pemenang nantinya dapat menikmati waktunya saat berada di Sepang. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat juga memi-

liki kesempatan yang sama untuk memenangkan undian apabila memiliki kupon. “Tidak ada persyaratan khusus, dengan konsum minimal Rp 200 ribu sudah bisa dapat kupon. Tidak harus menginap di hotel,” ujarnya. Hotel Golden Palace yang berada di Jalan Sriwijaya Nomor 38 Mataram ini merupakan hotel bintang empat. Fasilitas yang lengkap dan kenyamanan yang optimal menjadikan hotel ini menjadi salah satu hotel ternama di Kota Mataram. Dengan 14 orang chef berpengalaman menjadikan restoran di hotel ini sebagai salah satu restoran terlengkap dengan segala jenis masakan yang disediakan. Apalagi masing-masing chef memiliki keahl-

(Suara NTB/ist)

HADIAH - Reza Pahlevie didampigi Manager TX travel Andrey saat memberikan hadiah secara simbolis kepada Angga selaku pemenang undian. ian khusus untuk memasak di bidang tertentu, misalnya Indo-

nesian, tradisional, Chinese dan masakan Eropa. (lin)

SUARA NTB Rabu, 27 September 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Forum Rektor Prioritaskan Strategi Percepatan (SAPTO) Seluruh PTKIN Tuntas Tahun 2017 Mataram (Suara NTB) Forum Rektor menggelar rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemeterian Agama Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari yaitu 24-26 September 2017 di Hotel Mercure Nusa Dua Bali dan dihadiri semua Rektor UIN, IAIN dan STAIN Se-Indonesia. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. Prof. Dr. H. Kamaruddin, M.A., Phil., dalam sambutannya pada saat membuka acara memberikan beberapa poin sebagai program prioritas bersama yaitu perlu adanya koordinasi yang baik antara Forum Rektor dengan direktorat dalam hal melakukan pendekatan pada BAN-PT Dikatakan BAN PT berharap setiap kampus harus terayomi, artinya bahwa Per-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli di Forum Rektor dan bersama anggota forum rektor lainnya di Hotel Mercure Nusa Dua Bali. guruan Tinggi Islam perlu anehnya kita minim sekali Direktur Pendidikan Tinggi Is- Panduan Penggunaan Sistem ran, merencanakan serta menggendong PTKIS di seki- memiliki jurnal terakreditasi lam (Ditjen Pendidikan Islam) Akreditasi Perguruan Tinggi melaksanakan assessment-nya serta menggunakan hasil asKementerian Agama RI tahun Online (SAPTO). tarnya. Di samping itu, Kama- internasional,” sebutnya. Kebijakan penggunaan sessment tersebut untuk meruSementara itu, Ketua Forum 2011 hingga 2014 mengingatrudin meminta agar setiap notulensi kegiatan dan doku- Rektor PTKIN Prof. Dr. Dede kan kepada seluruh anggota Sistem Akreditasi Perguruan muskan dan melaksanakan men lainya harus terpublika- Rosyada yang juga merupakan Forum Rektor terkait kebija- Tinggi Online (SAPTO) menu- tindakan perbaikan secara Rektor Universitas Islam kan BAN-PT baru-baru ini yang rutnya merupakan dasar bagi berkelanjutan. si secara online. Hal ini merupakan langkah “Kita kaya dengan potensi Negeri Syarif Hidayatullah, telah menerbitkan peraturan seluruh Perguruan Tinggi unpara dosen yang mampu meng- Jakarta yang sebelumnya juga Nomor 4 tahun 2017 tentang tuk mulai secara serius meru- strategis yang menempatkan inisi jurnal internasional, tapi pernah menjabat sebagai Instrumen Akreditasi serta muskan capaian pembelaja- strumen akreditasi sebagai

Bangga Jadi Anggota Paskibraka IKUT menjadi anggota pasukan penggibar bendera pusaka (paskibraka) di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2016 lalu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Loly Marissa Pratami. Siswi SMAN 7 Mataran kelas 12 IPA 2 ini pada awalnya tak menyangka bisa lolos seleksi ke tingkat nasional, karena melalui proses seleksi yang rumit dan panjang. Namun, karena dianggap memiliki kemampuan (Suara NTB/ist) dan pantas lolos, Loly – sapaLoly Marissa Pratami an akrabnya, akhirnya menjadi duta NTB di pengibaran bendera pusaka. Dara cantik blasteran Jawa dan Sumbawa ini, menuturkan bagaimana saat proses seleksi dilaluinya dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, tingkat regional provinsi sampai ke nasional. Bahkan, saat menuju nasional Loly pun harus berhadapan dengan para perwakilan kabupaten/kota di NTB. “Di nasional saja kita seleksi hampir seharian penuh,dari seleksi kesehatan, PBB, tes wawancara, sampai ke nari sekalipun, di sini kita menunjukkan bakat kita masing-masing,” tuturnya belum lama ini. Loly mengaku waktu itu, dirinya tergabung dalam pasukan 17 yang bertugas mengibarkan bendera Merah Putih di pagi hari atau saat detikdetik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana, waktu itu mampu tampil dengan baik di hadapan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan petinggi negara lainnya bersama anggota paskibraka lainnya. Tentunya menjadi bagian dari pengibaran bendera bersejarah di Istana Merdeka sangat membanggakan dan tidak akan pernah dilupakan. Untuk itu, dia mengharapkan pada generasi muda jika ingin menjadi salah satu anggota paskibraka serius berlatih. Sebagai contoh, ujar Loly, dirinya sejak SD sudah mulai terlibat dalam upacara bendera di sekolah, baik sebagai pembaca undang-undang, menjadi pembawa acara hingga pengibar bendera. (ham)

2018, Seluruh SMA/SMK Ditargetkan Gelar UNBK

Mataram (Suara NTB) Pada tahun 2018 seluruh SMA/SMK negeri maupun swasta di NTB ditargetkan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sarana dan prasarana serta upaya pemanfaatan dari sarana itu disiapkan. “Target di tahun 2018 bakal semua sekolah menggunakan UNBK,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/9). Menurutnya, Dinas Dikbud NTB sudah menyiapkan bantuan sarana dan prasarana kepada sejumlah sekolah untuk mendukung rencana itu.

Pada APBD perubahan, diakuinya pihaknya memberikan bantuan kepada sekolah swasta. “Bantuan dari Dinas Dikbud di APBD perubahan kita berikan ke sekolah swasta. Bantuan sarana dan prasarana juga, selain memberikan pelatihan cara pemanfaatannya,” kata Suruji. Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB padaUNBK 2017

lalu, total SMA/MA yang mengikuti UN di tahun 2017 ini sebanyak 786 sekolah, dengan rincian sebanyak 260 SMA/MA mengikuti UNBK dan 526 SMA/MA mengikuti UNKP. Sementara di SMK, sebanyak 258 SMK di NTB melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK), dan 57 SMK melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP).

Sebelumnya, Suruji mengapresiasi pelaksanaan UNBK. Menurutnya UNBK dapat menjamin integritas pelaksanaan Ujian Nasional, karena tidak memberikan peluang untuk siswa berbuat curang. “UNBK tidak ada peluang orang untuk mencontek, melihat kiri kanan, atau apapun,” katanya. Pelaksanaan UNBK akan dilangsungkan pada akhir tahun ajaran 2017/2018 mendatang, tepatnya di pertengahan tahun 2018. Pemerintah pusat memang sudah mencanangkan semua sekolah

melaksanakan UNBK, bahkan sejak UN tahun 2017 lalu. Namun, karena persiapan yang mepet, dan belum semua sekolah memiliki fasilitas UNBK, akhirnya pemerintah daerah belum bisa menerapkan UNBK di seluruh sekolah di tahun 2017. Meski demikian, di UN tahun 2017 itu terjadi kenaikan sekolah peserta UNBK secara signifikan. Suruji menyebutkan terhitung sekitar 1000 persen peningkatan peserta UNBK di SMA dan 700 persen peningkatan peserta di SMK. (ron)

Calon Rektor Harus Mampu Wujudkan Visi Unram

Permudah Peluang Kerja

SMK Yarsi Mataram Gelar Bursa Kerja Mataram (Suara NTB) Mulai tahun ajaran 2017/ 2018 ini, SMK Yarsi Mataram mendapatkan sertifikat Bursa Kerja Khusus dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran). Adanya bursa kerja khusus itu mempermudah alumni atau lulusan untuk bisa bekerjasama dengan dunia kerja. Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., Selasa (26/9), mengatakan pihaknya barus mendapatkan (Suara NTB/dok) sertfikat bursa kerja khusus. Wahyu Sutantri Menurutnya, jika sudah punya sertifikat bursa kerja khusus itu bisa membantu alumni untuk bisa bekerjasama dengan dunia kerja. “Itu hebatnya kita punya bursa kerja khusus di tahun ajaran baru,” katanya. Adanya bursa kerja khusus di SMK merupakan bagian dari revitalisasi SMK. Pada bursa kerja khusus di SMK akan meliputi pemberian informasi penyaluran tenaga kerja, bimbingan karier, sampai dengan penempatan tenga kerja, khususnya dari alumni SMK yang bersangkutan. Bursa kerja khusus sangat membantu mitra kerja dalam hal pemberian informasi penyaluran, penempatan, dan bimbingan karier. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah siswa yang diterima SMK Yarsi di tahun ajaran baru ini. Wahyu mengatakan, SMK Yarsi mendapatkan lebih dari 100 siswa. SMK Yarsi menawarkan tiga program keahlian, yaitu keperawatan, farmasi, dan keperawatan gigi. Di tahun ajaran baru ini ada program baru yaitu SMK Kesehatan Plus yaitu mengedepankan program keagamaan. Nantinya siswa SMK Yarsi selain dibekali dengan keterampilan di bidang kesehatan, juga akan dibekali dengan ilmu agama. Begitu seorang siswa lulus, ia memiliki bekal ilmu agama dalam melaksanakan profesinya. Dengan semakin tingginya minat siswa ke SMK Yarsi Mataram, saat ini terjadi kekurangan ruang kelas. Wahyu berharap ada bantuan dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan ruang kelas itu. “Kita kekurangan kelas, tunggu dana pemerintah agar ruang kelas ditambah,” harapnya. (ron)

tolok ukur pencapaian mutu perguruan tinggi dan program studi. Dengan menggunakan tolok ukur ini, Perguruan Tinggi dan Program Studi dapat menentukan tahapan-tahapan pengembangannya mulai dari pendirian program, pengelolaannya, sampai dengan peningkatan kapasitas dan kualitas. Sementara itu, Rektor UIN Mataram, Dr. H. Mutawalli dalam kesempatan diskusi menyampaikan apa yang diharapkan oleh Direktur Jenderal dan Ketua Forum terkait dengan strategi membangun komunikasi dengan BAN PT sudah dilaksanakan UIN Mataram beberapa waktu lalu, tepatnya sekitar pertengahan bulan Juli 2017. Sontak saja disambut apresiasi tepuk tangan meriah oleh semua peserta. Prof. Dede Rosyada menambahkan apa yang dilakukan UIN Mataram dapat dijadikan referensi oleh PTKIN lainnya, sehingga target akreditasi dapat tuntas tahun ini. (dys/*)

(Suara NTB/dok)

H. Sunarpi Mataram (Suara NTB) Pemilihan Calon Rektor Universitas Mataram (Unram) periode 2017-2023 tinggal menghitung bulan. Diharapkan Calon Rektor Unram ke depan ialah figur yang mampu mewujudkan visi Unram menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset berdaya saing internasional tahun 2025. Rektor Unram Prof. Ir. H. Sunarpi menyebut sejalan dengan itu, figur Rektor Unram juga harus mampu melaksanakan misi Unram, yakni melaksanakan proses pendidikan tinggi berstandar mutu nasional dan internasional yang berbasis riset yang kuat. Adanya standar ini, mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidang bidan-

gnya dan berwawasan global. Di samping juga mampu melaksanakan kegiatan riset berstandar mutu nasional dan internasional untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Termasuk menjadi rujukan pemecahan masalah di masyarakat, sehingga mampu mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, ujarnya, calon rektor juga mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang didasari pada hasil riset. Dari hasil ini dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakt Indonesia. Meski demikian, jelas Sunarpi, yang tidak kalah penting ialah membangun jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga bisa mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional. Termasuk, mampu melaksanakan tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola universitas yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (good university governance) serta mampu mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional. (dys)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Dua mahasiswa STIKES Yarsi Mataram, Ni Made Ayu Sulastri (kiri) dan Septiana Wahyuning Prabawati, didampingi Pembantu Ketua III Bagian Kemahasiswaan STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar, serta unsur pimpinan lainnya di STIKES Yarsi Mataram.

Perkuat Daya Saing

STIKES Yarsi Kirim Delegasi ke Forum Mahasiswa Keperawatan Internasional Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram mempunyai visi dan misi menjadi institusi pendidikan kesehatan yang menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Oleh Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., mengirim delegasi mahasiswa untuk menghadiri International Nursing Student Forum 2017 di Universitas Airlangga, 27-29 September nanti. Pembantu Ketua III Bagian Kemahasiswaan STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar, S. Kep.

Ners., MPH., Senin (26/9) menjelaskan, upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi STIKES Yarsi pada bagian kemahasiswaan melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dengan membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bahasa Asing. “Alhamdulilllah banyak mahasiswa menjadi pintar berbahasa asing, terutama bahasa Inggris,” katanya. Mahasiswa yang akan mewakili STIKES Yarsi di forum mahasiswa keperawatan internasional itu yaitu Septiana Wahyuning Prabawati dan Ni Made Ayu Sulastri. Menurut Heri, tujuan kegiatan itu yaitu

diskusi tentang tantangan dalam pendidikan keperawatan saat praktik dan penelitian untuk masa depan dunia keperawatan yang lebih baik. Forum itu dihadiri oleh seluruh mahasiswa kesehatan se-Asia Tenggara. “Kegiatan ini juga untuk membentuk jiwa principil thingking, membandingkan budaya setiap mahasiswa kampus kesehatan di lingkup Asia dan menjalin koneksi dan ikatan antar mahasiswa kesehatan. Akhirnya harapan STIKES Yarsi Mataram berharap mahasiswa Yarsi pada saat lulus nanti sesuai standar nasional dan internasional,” kata Heri. (ron)

Pendidikan Karakter Berdampak pada Perilaku Siswa

Guru Produktif yang akan Pensiun Harus Diantisipasi

Mataram (Suara NTB) Penguatan pendidikan karakter yang tengah digencarkan oleh pemerintah pusat dan daerah dinilai baik untuk pengembangan perilaku siswa. Langkah ini akan membuat pembinaan kepribadian siswa dapat lebih terarah, serta menjaga anak-anak dari dampak buruk kenakalan remaja. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Muh. Syamsudin Anwar, Selasa (26/9). Menurutnya penguatan pendidikan karakter itu akan berdampak pada perilaku , termasuk akan menghindarkan siswa dari berbagai dampak negatif dari kenakalan remaja. “Akan berdampak pada pe-

Mataram (Suara NTB) Persoalan minimnya guru produktif di NTB sudah berlangsung lama. Akibat dari kekurangan jumlah guru produktif, proses belajar mengajar terkait mata pelajaran tersebut sedikit terganggu. Kepala SMKN 6 Mataram Muhammad Tauhid, S.Pd., mengingatkan kepada pemerintah agar mengantisipasi kekurangan guru produktif di berbagai SMK. Diakuinya, saat ini di hampir semua SMK mempunyai problem yang sama yaitu minimnya guru produktif. Kekurangan itu tidak saja terjadi di NTB, namun juga terjadi secara nasional. Kondisi memperihatinkan tersebut bertambah seiring

rilaku, segi ucapan, dan tindakan. Kalau yang sekarang kita lihat, tidak teratur dan tidak terarah, misalnya kasus yang terjadi seakrang, narkoba, minuman beralkohol, banyak yang dilakukan oleh anak-anak muda kita,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) ini. Penguatan pendidikan karakter diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Salah satu yang menjadi titik tekan, dalam Perpres 87/2017 tentang PPK, sekolah diberikan kewenangan memilih enam atau lima hari sekolah dalam sepekan berdasarkan kesepakatan sekolah dengan komite sekolah.

(Suara NTB/dok)

H. Muh. Syamsuddin Anwar Penerapan lima hari sekolah juga mempertimbangkan ketersediaan pendidik, sarana

prasarana, kearifan lokal dan pendapat tokoh masyarakat dan agama setempat.Secara umum inti dari program penguatan pendidikan karakter itu, yaitu penguatan sisi religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri dan integritas. Syamsudin berharap penguatan pendidikan karakter dapat menangkal kenakalan remaja yang saat ini masih marak terjadi. Nantinya juga berdampak pada perilaku siswa yang lebih disiplin di sekolah, serta tidak keluar kelas tanpa izin guru. “Itu akan berdampak pada pendidikan karakter, berintegritas, menjunjung tinggi norma-norma , dan itu akan berdampak baik ke anak kita di masa depan,” katanya. (ron)

pada tahun 2018 mendatang, terdapat banyak guru produktif yang akan pensiun, seperti di SMKN 3 dan SMKN 6 Mataram. “Tahun depan ada yang pensiun juga guru las, ini yang harus dipikirkan,” ujarnya. Dijelaskan Tauhid awal mula kekurangan guru produktif akibat pemerintah menghentikan program DIII khusus untuk guru SMK. Saat itu, semua guru yang ingin mengajar di SMK harus lulus DIII Khusus guru SMK ini. Hanya saja di tengah perjalanan sistem, belajar ini dihapus pemerintah. Sejak saat itu semua SMK kekurangan guru produktif. Tentu saja, kebijakan menutup program DIII itu jadi ironi tersendiri bagi pemerin-

tah, karena di satu sisi ingin meningkatkan SDM berkualitas, tapi di sisi lain tidak menyiapkan infrastruktur memadai melahirkan SDM. “Tuntutan pemerintah banyak tapi tidak dibarengi dengan ketersediaan fasilitas,” ujarnya. Pihaknya meminta agar SMK-SMK setelah pengelolaan diambil alih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, dapat dikelola lebih baik dan terutama ialah mampu menyiapkan guru-guru produktif di SMK terlebih banyak yang akan pensiun tahun depan. Bahkan di penghujung tahun ini, ada juga guru produktif di salah satu SMK yang akan pensiun. Tentunya ini mengkhawatirkan bagi keberlangsungan SMK. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 27 September 2017

Merasa Tak Diperhatikan, Dedi Mundur dari Pelatda Mayung 2017 Mataram (Suara NTB) Pelatih silat NTB, Dedi S. Darere telah mengakhiri karirnya sebagai pelatih Pelatda Mayung 2017. Pelatih yang sukses mengantarkan Mariati juara dunia silat tahun 2016 itu resmi mengundurkan diri dari Pelatda Mayung 2017. (Suara NTB/fan)

H. M. Natsir dan H. Andy Hadianto

NTB Pasang Target 10 Medali Emas di POMNAS 2017 Mataram (Suara NTB) Dengan diperkuat 40 atlet, Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (Bapomi) NTB optimis dapat meningkatkan prestasi di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) di Makasar, 14-21 Oktober 2017. Tidak tanggung-tanggung mereka siap memasang target meraih 10 medali emas. Ketua Umum Bapomi NTB, Dr. H. M. Natsir yang dikonfirmasi Suara NTB, di Sekretariat KONI NTB, Selasa (26/9) kemarin mengatakan target 10 medali emas itu melampaui hasil raihan medali emas NTB di POMNAS di Aceh tahun 2015 lalu. “Kalau di POMNAS di Aceh tahun 2015 lalu, NTB meraih enam medali emas. Sekarang target kita meraih sepuluh medali emas,” ucap Natsir yang saat itu didampingi Sekum Bapomi NTB, Muhammad Faruq. Pembantu Rektor (PR) III (tiga) Universitas Mataram (Unram) itu mengakui bahwa target 10 medali emas cukup berat mengingat hasil NTB di POMNAS tahun 2015 hanya meraih 6 medali emas. Namun demikian, meski target tersebut dirasakan berat, namun Natsir tetap optimis kontingen NTB bisa mewujudkan target sepuluh medali emas tersebut. Natsir merasa optimis dengan kemampuan atlet-alet NTB karena menurutnya sebagian besar atlet NTB akan diperkuat sejumlah atlet Pelatda Mayung NTB. “Sebagian atlet kita merupakan atlet Pelatda Mayung 2016 dan pernah meraih medali emas, perak dan perunggu di PON,” jelasnya. Lanjutnya, peluang terbesar NTB menyumbang medali emas ada di cabang olahraga atletik dan olahraga beladiri. Seperti tarung derajat, karate, silat, taekwondo dan kempo diakui Natsir bisa jadi andalan. Di tempat yang sama Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengungkapkan rasa senang teramat dalam terhadap sikap optimisme yang ditunjukan pengurus Bapomi NTB. Menurut Andy pemimpin harus punya semangat dan rasa optimis yang tinggi dalam menentukan target. Dengan begitu atlet akan semangat menghadapi ajang multi event tingkat nasional itu. “Saya paling suka dengan teman-teman yang optimis. Dengan semangat dan rasa optimis yang besar, saya yakin NTB bisa membawa pulang 10 emas. Terutama dari cabor atletik dan beladiri akan mampu menyumbang medali emas,” tutur Andy. (fan)

Pelatih Pencak Silat NTB, Dedi S. Darere yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (26/9) kemarin membenarkan pengunduran dirinya. Dia memilih mundur dari Pelatda Mayung karena merasa dikecewakan. Dedi merasa tidak pernah berbuat untuk NTB meskipun dia sudah melahirkan atlet juara dunia. Alasannya dia tidak mendapatkan penghargaan apa-apa setelah sukses mencetak juara dunia. “Saya sudah menulis surat pengunduran diri saya dari Pelatda Mayung. Saya merasa jenuh karena kerja keras saya selama ini tidak diapresiasi,” ucapnya. Munculnya kekecewaan pelatih berambut gondrong ini sebenarnya akumulasi dari acara pemberian penghargaan kepada dua orang pelatih di acara Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang digelar Pemprov NTB dengan KONI NTB di Pendopo Kantor Gubernur NTB, 9 September lalu. Dimana pada puncak acara Haornas tersebut Pemprov

NTB melalui Gubernur NTB menyerahkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp 17 juta untuk dua orang pelatih, yakni pelatih tinju asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Indah Dugi Cahyono dan pelatih atletik asal Kota Bima, Jubair. Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan pemberian apresiasi kepada dua orang pelatih itu karena sudah membina sekaligus menampung atlet yang tidak mampu untuk menjadi atlet yang berprestasi. Dimisalkannya Jubair, selain pencari bakat dan pembina dia juga sekaligus pelatih atletik dari Kota Bima. Begitu juga Indah Dugi Cahyono pencari bakat, pembina sekaligus pelatih tinju dari KSB. “Mereka mencari atlet kurang mampu, dibina di rumah mereka dibiayai sekolahnya, diberikan tempat tinggal, dilatih dengan baik. Dan berprestasi bahkan sampai mendapatkan pekerjaan. Sekali lagi tidak ada maksud

lain selain memberikan apresiasi,” jelas Andy. Andy menambahkan bahwa setelah memberikan penghargaan kepada dua orang itu pihaknya juga merencanakan akan memberikan penghargaan untuk Dedi S. Darere dan pelatih balap sepeda BMX, Junaidi karena dua pelatih itu telah sukses mengantarkan atlet menjuarai event internasional. Namun sayangnya kebijakan KONI NTB mengusulkan Jubair dan Dugi untuk mendapatkan apresiasi di acara Haornas tidak berjalan lancar. Pasalnya pemberian apresiasi itu memunculkan kekecewaan pelatih silat. Dedi secara tegas mengatakan kecewa dengan kebijakan KONI NTB yang hanya memberikan apresiasi kepada dua pelatih itu, pasalnya dia merasa perjuangannya menelurkan atlet juara nasional hingga internasional menjadi tidak berarti. Oleh karena itu dia memilih mengundurkan diri dan mengakhiri karirnya sebagai Pelatih Pelatda Mayung 2017. (fan) Dedi S Darere

KONI NTB Pertajam Visi dan Misi Mataram (Suara NTB) Setelah resmi dilantik tanggal 19 September lalu, kepengurusan baru KONI NTB periode 2017 - 2021 menggelar rapat di Sekretariat KONI NTB, Selasa (26/9) kemarin. Rapat perdana yang dipimpin Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto itu mempertajam visi

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

dan misi KONI NTB dalam meningkatkan prestasi olahraga NTB di ajang multi event nasional hingga internasional. Dalam sambutannya, Direktur PT. DMB itu menegaskan rapat pertama pengurus KONI NTB difokuskan membahas visi dan misi KONI NTB dalam merancang program yang ingin dicapai lima tahun ke depan. “Lewat rapat ini saya ingin lebih mempertajam program yang hendak dicapai oleh KONI NTB kedepannya,” ucapnya. Dijelaskan Andy, penyampaian visi dan misinya sebenarnya sudah disampaikan oleh dirinya pada saat pengukuhan dan pelantikan

pengurus KONI NTB beberapa hari lalu. Namun penyampaian visi dan misi saat itu masih disampaikan secara umum dihadapan para tamu undangan yang terdiri dari utusan KONI Pusat, KONI Kabupaten/Kota, para ketua cabang olahraga dan utusan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, lewat rapat pengurus kemarin Andy kembali mempertajam penyampaian visi dan misi KONI NTB. Dalam hal ini Andy menginginkan para pengurus KONI NTB yang berjumlah 50 lebih orang dapat menyatukan komitmen tentang sasaran yang ingin diraih dalam lima tahun ke depan.

HILANG STNK R2 HONDA DR5266BW NOKA/NOSIN : MH1JF5129BK544160/ JF51E-2543977 AN. NETTY AURYATI HILANG DISEKITAR JL. BUNG KARNO KOTA MATARAM

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

mangku amanah terkait. Terakhir, KONI NTB tetap berkomitmen memberikan apresiasi kepada pelaku olahraga berprestasi. “Dari apa yang saya paparkan di atas, saya berharap masing-masing bidang mampu melaksanakan visi dan misi tersebut,” harap Andy. Selanjutnya, Andy meminta setiap bidang dalam kepengurusan KONI NTB segera menyusun program kerja dan dibahas bersama seluruh pengurus. (fan)

HILANG

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130

Andy menginginkan masingmasing bidang harus menyimpulkan segera terkait keunggulan yang dimiliki KONI NTB guna mendorong prestasi olahraga untuk Indonesia. Itulah visi yang ditekan Andy kepada para pengurus. Dia meminta para pengurus benar-benar bisa menjabarkan dan melaksanakannya di lapangan. “Mari kita bersama-sama untuk maju dan berprestasi untuk Indonesia,” ajak Andy. Soal misi ke depan, Andy mengajak para pengurus KONI NTB fokus dalam membina organisasi olahraga prestasi, mengembangkan sport sience, menyelenggarakan pemusatan latihan bagi atlet berprestasi secara berjenjang dan berkesinambungan, membangun sinergitas dengan seluruh pe-

HILANG STNK R2 HONDA DR2766BP NOKA/NOSIN : MH1JF1319AK193956/ JF13E-0190093 AN. AYUNI HILANG DISEKITAR JL. RM PANJI ANOM

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

Rabu, 27 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 27 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 27 September 2017

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 LANGKAH Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 akan melakukan pengawasan ke luar masuknya minuman 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 beralkohol ke NTB, merupakan kebijakan yang cukup baik. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Minuman beralkohol membawa dampak negatif bagi semua 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kalangan. Minuman beralkohol tidak hanya menjadi konsum12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 si para wisatawan. Terutama wisatawan mancanegara. War12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ga lokalpun terkontaminasi dengan kebiasaan wisatawan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 asing mengkonsumsi minuman beralkohol. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Bahkan, minuman beralkohol di daerah ini menyasar gen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 erasi muda pada usia produktif. Hal ini tentu sangat disayang12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan. Generasi muda yang sudah terjangkit alkohol, cenderung 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menjadi pecandu dan mereka akan sulit kembali normal. Untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mencegah meluasnya penyebaran minuman beralkohol, me12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mang tidak bisa hanya diserahkan kepada satu instansi saja. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama bagaima12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 na membawa generasi muda di daerah ini ke arah yang lebih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 baik. Tokoh agama misalnya, mereka juga harus mengambil 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 peran lewat jalur siraman rohani. Memberi penyadaran kepa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 da para generasi muda bahwa minuman beralkohol itu tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 baik untuk kesehatan dan hanya membawa kesia-siaan. Sudah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 banyak kasus yang terjadi di daerah ini yang dipicu oleh kon12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sumsi miras yang memabukkan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Meski NTB merupakan provinsi dengan salah satu sektor 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 unggulan, yakni pariwisata, bukan berarti, pada destinasi wisata 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 miras gampang didapatkan. Kalaupun ada, peredaran miras itu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 harus memiliki izin dan tidak dijual bebas. Selama ini, generasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 muda terjerat miras akibat gampangnya mendapatkan minu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 man beralkohol di toko-toko. Untuk itu, langkah Dinas Perdagan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gan yang akan melakukan pengawasan peredaran minuman 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 beralkohol, harus didukung pula oleh semua stake holders. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Baik tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, jaja12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ran pemda. Bahkan, diharapkan Dinas Perdagangan tidak han12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ya melakukan pengawasan. Jika ada pelanggaran terkait miras, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 harus segera diambil tindakan tegas. Apalagi kalau peredaran 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 miras itu tanpa izin dari pemerintah, wajib ditindak. Apalagi sejum12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lah daerah di NTB, seperti Kota Mataram, Kabupaten Lombok 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Barat dan Pemprov NTB sudah memiliki regulasi berupa Perda 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sayangnya, di daerah-daerah yang memiliki Perda tersebut, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sanksi terhadap pelanggaran terkait miras, belum ditegakkan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pemda terkesan masih setengah hati melaksanakan perda terse12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 but. Padahal, kalaupun akan melakukan tindakan atau penert12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 iban, toh payung hukum sudah ada. Menurut Kepala Bidang Stan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 darisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK), Ir. Haryono penga12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 wasan terutama akan dilakukan di pusat pariwisata Lombok, Gili 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Trawangan. di NTB terdapat sembilan distributor minuman be12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ralkohol. Beberapa diantaranya rutin menyampaikan laporan ke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pada pemerintah provinsi. Sembilan distributor dimaksud yakni, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Toko Bintang Indah di Ampenan, UD. Tanpa Nama di Kelurahan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mandalika, PT. Panca Lombok Niaga di Desa Senggigi. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Selain itu, UD. Marina di Desa Senggigi, PT.Vinshana Panca12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 niaga Perkasa di Senggigi, PT. Marina Lombok Mandiri di Senggi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gi, PT. Dejavu Berkah Lombok di Batu Layar, PT. Citra Abadi Raya di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Senggigi Square, dan PD. UD. Maju Perkasa di Komplek Per12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gudangan Sweta. Peredaran minuman beralkohol ini dilakukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sekaligus dalam rangka penertiban sasaran konsumennya. (*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Sanksi Belum Ditegakkan

RADIO

OPINI

Halaman 14

Menyemai Keterbukaan Informasi dari Perguruan Tinggi (Refleksi The International Right to Know Day 2017) “Dari beberapa contoh Perguruan Tinggi yang penulis jadikan objek penelitian yaitu Universitas Indonesia, Universitas Andalas dan Universitas Bung Hatta, tidak satu pun yang menyajikan informasi secara lengkap di dalam website sehingga publik kesulitan untuk dapat mengetahui informasi. Didalam website Perguruan Tinggi yang bersangkutan, penulis tidak menemukan kejelasan menyangkut informasi yang harus disajikan secara berkala, seperti rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku”.¹ ETERBUKAAN Informasi mendorong kesejahteraan Tangga tertinggi dari transparansi informasi diwakili oleh Gerakan OGP (Open Government Partneship) yakni ditandai dengan keterbukaan informasi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Perspektif transparansi informasi jenis ini mengandaikan kepada badan publik khususnya pemerintah untuk memiliki kesadaran penuh untuk membuka informasi publik secara proaktif tanpa harus terlebih dahulu diminta oleh warga masyarakat.² Tingkat kesadaran badan publik dalam makna bukan lagi sebagai beban namun lebih kepada kewajiban sesuai dengan perintah undang-undang. Tidak ada lagi kekhawatiran berlebih jikalau informasi publik dibuka akan merugikan pejabatnya atau badan publiknya karena pedoman dalam pelayanan informasi publik pun telah dilengkapi sampai pada peraturan di bawahnya. Begitu pula masyarakat, sejatinya mereka mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara sesuai yang diatur dalam UUD 1945. Sebagai Warga Negara Indonesia kita tentu saja memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun apakah kita semua tahu apa saja yang layak kita peroleh dan apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara? Sebagai landasan konstitusional dan sumber dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiaban dasar kita sebagai warga negara. Terdapat 46 hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. Secara lebih khusus pada Pasal 28F UUD 1945 – Hak warga negara untuk berkomunikasi. Warga negara berhak untuk berkomunikasi satu sama lain dengan berbagai moda dan bertukar informasi. Pasal 28F UUD 1945 – Hak warga negara atas informasi. Untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, warga negara berhak un-

Oleh: Najamuddin Amy Wakil Ketua Komisi Informasi NTB (Mahasiswa Doktoral PSDM Universitas Airlangga Surabaya) tuk meperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Secara lebih tegas hak dalam Pasal 14 Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Sejatinya, jikalau rakyat telah memahami hak dan kewajibannya akan bermuara menjadi kekuatan partisipasi, sedangkan badan publik pun melaksanakan kewajibannya sebagai wujud transparansi. Maka perpaduan antara partisipasi dan transparansi tersebut akan menghasilkan rasa saling percaya (trust). Dengan trust yang terjaga maka kesejahteraan akan teraih. Implementasi keterbukaan informasi publik menjadi parameter handal untuk menguji transparansi dan partisipasi itu sendiri. Peringatan Hari Hak untuk Tahu menjaditonggakpengingatsetiaptahunnyabagi perorangan dan badan publik untuk memahami hak dan kewajibannya. The Role Model Implementasi Keterbukaan Informasi Kampus adalah kawah candradimuka menyemai generasi bangsa. Penemuan jati diri anak manusia baru akan dimulai pada saat para remaja disematkan predikat mahasiswa pada dirinya. Dengan Tri Dharmanya, Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat, kampus dinisbatkan menjadi lembaga persemaian progressif dan mulia. Bukan hanya para mahasiswa menemukan specialvision, differentexperiance,newskill and knowledge. Pun mereka bisa merancang menemukan masa depannya. Mencari dan menemukan jati dirinya bahkan bisa juga menemukan The Special One, sebagai pendamping hidupnya. Perguruan Tinggi menyiapkan begitu banyak ladang kebaikan. Di sana ada nilainilai moral yang terjaga, ada dosen dan guru besar yang menyuarakan kebajikan dan kebenaran. Kampus menyajikan keilmiahan dengan nilai akademik dan obyektifitas yang terjunjung tinggi. Pada saat, institusi di luar kampus berkeluh kesah dan bertarung dengan nilai-nilai kejujuran yang berujung korupsi dan penjara, kampus masih bisa ‘berteriak’ menolak ketidakbenaran, ketidakjujuran dan kepalsuan. Para Dosen masih bisa bersemangat mengajarkan sesuatu yang ideal (das sein) tapi mereka juga selalu bisa bijak memahami kenyataan (das sollen) sehingga rumusan kesenjangan menemukan solusinya. Nilai-nilai moral yang dianut oleh kampus tersebut sangatlah linear dengan makna filosofis dari hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub-

lik. “Kami sepakat bahwa tata kelola perguruan tinggi yang baik adalah syarat utama pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan tinggi yang berkualitas. Di samping itu, kami juga yakin bahwa perguruan tinggi yang mampu mengatasi korupsi di internal organisasinya yang paling mungkin mendidik mahasiswanya agar mereka juga memiliki komitmen anti korupsi. Ini semacam learning by example. Hanya kampus yang jujurlah yang memiliki otoritas moral untuk mengajarkan kejujuran kepada mahasiswanya”.³ ITB pun menulis bahwa setelah audit dilakukan dan mereka mendapatkan Predikat WTP menyatakan bahwa : “...untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Institut Teknologi Bandung harus memiliki kemandirian dan transparansi”.t Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah provinsi yang mempelopori implementasi keterbukaan informasi publik dengan baik. Bahkan pada tahun 2014, NTB menjadi terbaik I dalam implementasi KIP. Spirit ini semakin kuat karena saat ini bukan hanya OPD Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota yang dibenahi. Keluarnya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 mewajibkan implementasi KIP sampai pada tingkat desa. Dalam konteks UU KIP, Perguruan tinggi (negeri atau swasta ) adalah badan publik yang harus terbuka. Sebagai badan publik yang memiliki nilai-nilai akademik yang kuat maka kampus dapat menjadi The Role Model bagi implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Desa Model DBiP NTB Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) adalah program inovatif pertama di Indonesia yang digagas oleh Komisi Informasi NTB. DBiP ini telah dicanangkan setahun yang lalu oleh Gubenur NTB, Menteri Desa dan Ketua Komisi Informasi RI bersama seluruh Bupati se NTB dan 995 Kepala Desa di NTB. Saat ini, Komisi Informasi NTB melakukan edukasi terhadap 16 Desa Model DBiP. Delapan desa di Pulau Lombok dan delapan desa di Pulau Sumbawa. Tahun 2017, Komisi Informasi merambah ke desa-desa. Padahal bertahun-tahun perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat. Catatan pentingnya juga, setahun yang lalu, Gubernur NTB menanyakan apakah adakah hubungan yang signifikan antara keterbukaan informasi dengan pengentasan kemiskinan?, dengan persoalan sosial budaya ? dengan peningkatan derajat pendidikan? dengan peningkatan kualitas masyarakat? Gubernur menantang kalangan akademis dan peneliti di instansi pemerintah serta LSM untuk melakukan kajian dan penelitian itu. Walaupun se-

RADIO

cara umum kita bisa menjawabnya dengan persepsi yang beragam. Namun, tetap saja penelitian terkait keterbukaan informasi ini belum segencar seperti tema-tema penelitian lainnya. Bukankah keterbukaan adalah azas yang selalu melingkupi kehidupan kita? Bukankah keterbukaan itu adalah pertanda kejujuran? Bukankah pula kejujuran mengarahkan pada bertumbuh dan bertahannya nilai-nilai moral? Perguruan tinggi adalah garda moral bangsa dan generasi kita. Keterbukaan informasi harus mampu diterjemahkan dengan kesejatian dalam setiap implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Keterbukaan informasi bagi kehidupan kampus adalah sebuah keniscayaan. Desa Model DBiP NTB membutuhkan sentuhan kampus. Terlebih dahulu kampus harus menjadi The Role Model Keterbukaan Informasi Publik. Kampus-kampus di NTB harus mendorong dirinya agar paramater keterbukaan informasi publik dapat diterapkan. Paling tidak 6 (enam) indikator harus mulai dibenahi yaitu terbentuknya PPID, adanya DIP (Daftar Informasi Publik), SOP, Website, Sarana dan Prasarana dan tersedianya anggaran untuk pengembangan SIP/SIDnya. Sebagai role model kampus bersama Komisi Informasi bisa menjadi pengawal UU KIP, bahkan sampai ke desa-desa. Desa adalah asal mahasiswa, asal para dosen, guru besar, asal dari kita semua. Sejatinya, perguruan tinggi menjadi lokomotif keterbukaan informasi dengan Tri Dharma Perguruan Tingginya. Mari rayakan Right To Know Day 2017 dengan riang gembira, terbuka dan mengingatkan satu sama lain nilai-nilai kebenaran dan kesabaran. Buka Informasi Publik. An-12

Investasi di NTB Rp 22 triliun dalam satu semester Yang paling penting realisasinya

*** Enam bangunan akan dibongkar paksa Semoga tidak sekadar rencana

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 27 September 2017

Status Siaga Darurat Kekeringan

Anggaran Penanganan Bencana Kekeringan dari BNPB Tidak Jelas Mataram (Suara NTB) – Anggaran penanganan bencana kekeringan dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP) yang diusulkan Pemprov NTB ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih tidak jelas. Pemprov mengusulkan anggaran penanganan kekeringan sebesar Rp 40 miliar. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian apakah dana yang diusulkan tersebut akan segera diberikan kepada NTB. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT yang dikonfirmasi Suara NTB menyatakan, kemungkinan BNPB akan memberikan DSP sebesar setengah dari yang diusulkan atau sekitar Rp 20 miliar. Namun, akibat adanya bencana peningkatan aktivitas Gunung Agung di Bali, BNPB sibuk melakukan penanganan ke sana. ‘’Sekarang ada bencana di Gunung Agung ini, makanya dia susah memilah-milah. Sementara kita statusnya masih siaga, belum tanggap darurat,’’ kata Rum. Pada saat ini, BNPB sedang mengutamakan penanganan dampak bencana Gunung Agung. Terlebih, katanya, jumlah pengungsi hingga saat ini sudah mencapai puluhan ribu jiwa. “Bukan ndak ada (anggaran DSP untuk NTB), masih ada harapan. Kita tunggu saja. Tetap kita berkomunkasi dengan pusat, BNPB,” ucapnya. Sebelumnya, dalam rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara yang dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si pertengahan September ini, Presiden membahas secara khusus mengenai bencana kekeringan yang melanda daerah di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Sebanyak lima gubernur dipanggil Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengikuti ratas tersebut. Pada kesempatan tersebut, Presiden memerintahkan BNPB dan Kementerian PUPR untuk menangani kekeringan yang ada di daerah ini. Selain mengusulkan anggaran DSP sebesar Rp 40 miliar, Pemprov juga menyampaikan permintaan bantuan ke Menteri PUPR untuk jaringan perpipaan dan tandon air. Pada kesempatan tersbeut, Presiden meminta supaya data-data masyarakat yang terkena dampak kekeringan betul-betul riil. Terkait hal ini, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menetapkan statussiagadaruratkekeringanterhitungsejak25Agustus–31Desember 2017. Di mana, sebanyak tujuh kabupaten/kota sudah menetapkan siaga darurat kekeringan berdasarkan SK bupati/walikota. Yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Kemudian menyusul dua kabupaten, yakni Lombok Utara dan Sumbawa. Dalam SK penetapan status siaga darurat kekeringan itu, Gubernur meminta bupati/walikota mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam masa status siaga darurat bencana kekeringan tersebut. Status siaga darurat dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan darurat bencana di lapangan. Data BPBD NTB menyebutkan sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyaj 127.940 KK atau 640.048 jiwa. Rincian daerah yang terdampak kekeringan di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa.. (nas)

Pejabat Kemenag NTB Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Lelang ini sesuai dengan kontrak Nomor : 11/POKJA/KatPPIH/2017, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sesuaiNomor:10/POKJA/Kat-PPIH/ 2017 tanggal 13 Juli2017. Saat jeda pemeriksaan, Abdul Haris yang dikonfirmasi, mengakui penyidik meminta keterangan seputar pengadaan katering haji embarkasi Lombok. ‘’Saya istirahat sebentar. Yang di dalam Pak Ketua Pokja masih (diperiksa),’’ katanya kepada Suara NTB. Ia mengaku tidak mengetahui letak dugaan penyimpangan pen-

gadaan tersebut karena pada dasarnya sudah sesuai aturan. ‘’Lelang sudah sesuai dengan prosedur e-lelang sederhana. Di sana semuanya transparan,’’ akunya.Kendatidemikian,karenasedangdalamproseshukum, pihaknya hanya kooperatif memenuhi klarifikasi Kejaksaan. Sementara pihak Kejati NTB masih tertutup soal penyelidikan kasus baru ini. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH yang dikonfirmasi Suara NTB, enggan memberi keterangan, terlebih kasusnya masih penyelidikan umum di Intelijen. (ars)

KI NTB Gandeng Unram dan UIN Implementasikan UU KIP Dari Hal. 1 Kedua, kegiatan ini juga ingin memberikan pesan yang sama kepada masyarakat bahwa Pemprov NTB dalam kancah nasional memiliki prestasi KIP cukup bagus. Tapi, hal itu masih dalam tataran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah daerah. “Acara ini ingin mengajak kampus yang ada di NTB menjadi role model implementasi KIP,” katanya, Selasa (26/9) siang kemarin. Sebagaimana diketahui, kampus atau perguruan tinggi merupakan tongkat moral bangsa. Di dalam kampus ada nilainilai kejujuran, kebenaran, akadmeis dan ilmiah. Objektivitas dan transparansi dijunjung tinggi. Sehingga, KI NTB menginginkan supaya implementasi UU KIP disemaikan dari kampus. ‘’Sehingga bukan hanya pada tataran birokrasi dan aparat penegak hukum yang memahami UU KIP. Tetapi dimulai dari perguruan tinggi, yang di situ ada mahasiswa,’’ terangnya. Setelah melakukan MoU dengan dua PTN, Unram dan UIN Mataram, tahun depan juga akan dilakukan hal serupa dengan PTN dan PTS yang ada di NTB. Setelah MoU dengan dua PTN ini, akan

dilakukan kegiatan yang lebih menukik lainnya. Termasuk melibatkan PTS yang ada. ‘’Kita dorong nanti perguruan tinggi membuat penelitian tentang KIP dihubungkan dengan kemiskinan. Pengabdian masyarakat, melihat desa-desa yang sekarang ada desa model. Kampus juga bisa membantu menyiapkan IT dan sistem informasi di desa atau Pemda,” katanya. PenandatanganMoUdengan perguruan tinggi kaitan dengan implementasi KIP ini, lanjut Ajeng baru pertama kali di Indonesia. Pihaknya menginginkan pihak kampus lewat Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat mengimplementasikanUUKIP. ‘’KitamenginginkanTriDharma Perguruan Tinggi itu bisa dikolaborasikanterhadappemahamanUUKIP,’’harapnya. Seluruh ruang kehidupan yang berada di kampus harus mencerminkan implementasi UU KIP. Jika kampus sudah menjalankan seperti itu maka sudah bisa menjadi good corporate governance. Menurut Ajeng, strategi membumikan UU KIP lewat kampus ini dinilai cukup efektif.Selaindapatmengedukasiorang,jugabisamengadvokasi masyarakat. (nas/*)

KPK ’’Deadline’’ Pemprov Dari Hal. 1 Kita targetkan September ini selesai,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM ketika dikonfirmasi Selasa (26/9) siang kemarin. Anjab berkaitan dengan analisa jabatan, uraian tugas dan jabatan seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov NTB. Dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kata Yusron, maka tentu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Dalam Anjab ini, kata Yusron ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Seperti bobot kerja, jam kerja yang dipetakan sesuai perangkat daerah yang baru. Ia menjelaskan, supervisi yang dilakukan KPK dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dengan melakukan penataan organisasi. Hasil Anjab menjadi pertimbangan dalam mutasi pejabat. Selain itu, hasil Anjab juga di-

gunakan untuk melihat kebutuhan pegawai dalam OPD. Hasil Anjab ini juga menjadi patokan BKD untuk menyusun formasi kebutuhan pegawai yang dibutuhkan. Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini menambahkan, pihaknya juga sedang menilai jumlah kebutuhan tenaga fungsional seluruhOPD.Menurutnya,jumlah kebutuhan tenaga fungsional di masing-masing SKPD perlu dipetakan lebih lanjut. Selama ini, Anjab yang dilakukan lebih kepada melihat jumlah kebutuhan pejabat teknis. Namun, saat ini keberadaan pejabat fungsional jugacukuppenting.Yusronmengatakan NTB membutuhkan banyak tenaga fungsional, tetapi secara jumlah pihaknya belum dapat menyebutkan. “Masih kita hitung jumlah kebutuhannya,” tandasnya. (nas)

Halaman 15

BPPT Resmikan RPK dan Fasilitas Pengolah Air di Kabupaten Sumbawa BADAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penerapan teknologi, serta menghasilkan inovasi dan layanan teknologi. Salah satu bentuk inovasi dan layanan teknologi yang dilakukan oleh BPPT adalah melakukan pendampingan penguatan Sistem Inovasi Daerah. Penguatan inovasi ini dibuktikan dengan inisiasi pembangunan Ruang Publik Kreatif (RPK) dan Fasilitas Pengolahan Air Siap Minum, yang dilakukan BPPT di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, bersama Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan Pemkab Sumbawa. RPK Sumbawa berada di Kawasan Techno Park Universitas Teknologi Sumbawa ini diresmikan pada Senin (25/9) oleh Sekretaris Utama BPPT, Dr. Soni Sulistia Wirawan, yang didukung sepenuhnya oleh Pemkab Sumbawa dan anggota DPR RI Komisi VII, Dr.H. Zulkieflimansyah, yang merupakan putra daerah NTB. Tak hanya RPK, inovasi BPPT yang diaplikasikan di Sumbawa lainnya adalah pilot plant teknologi pengolahan air. Hal ini penting mengingat Sumbawa termasuk daerah rawan air. Pembangunan Pilot Project telah dilakukan SMK Al Kahfi, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Pemilihan lokasi ini didasari kesiapan calon pengelola sehingga fasilitas ini dapat terus berjalan dan mendukung peningkatan ketersediaan akses air minum di masyarakat. Inovasi nan Tepat Guna Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BPPT, Soni S.

Wirawan mengatakan, dua fasilitas yang diinisiasi BPPT ini yakni Ruang Public Kreatif dan fasilitas pengolah air ini menjadi bukti bahwa inovasi teknologi dapat menunjang pembangunan daerah di tanah air. Untuk itu Soni berharap, agar fasilitas ini dapat memberi manfaat yang tepat guna, sehingga daya saing daerah terus meningkat dan mendukung pembangunan nasional. Sebagai informasi, RPK merupakan sebuah infrastruktur khusus inovasi yang berfungsi untuk meningkatkan kreativitas keinovasian masyarakat dan meningkatkan kohesi sosial di masyarakat guna menunjang penguatan inovasi daerah. Keberadaan RPK Sumbawa diharapkan akan menjadi icon baru lanskap Kabupaten Sumbawa, yang dapat berfungsi sebagai prasarana kegiatan sosial masyarakat, terutama kalangan muda, mahasiswa dan siswa. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di RPK antara lain olah raga, rekreasi (tempat swafoto), tempat pertunjukan mahasiswa dan masyarakat (baik pertunjukan seni dan budaya tradisional, maupun modern). RPK juga menjadi bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem dan arsitektur lansekap kotayang dapat menjadi kebanggaan dan kenangan bagi para pengunjungnya. karena keberadaannyamenjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya lingkungan kota yang aman, nyaman, indah (fungsi estetika), terciptanya kualitas lingkungan yang baik (fungsi ekologis), dan menumbuhkan budaya kreatif inovatif (fungsi kreatif) bagi komunitas serta sebagai sarana interaksi warga kota (fungsi sosial). Tentu saja keberadaan RPK ini masih memerlukan

penyempurnaan lebih lanjut, sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Sumbawa. Salah satu yang sangat penting untuk segera dilengkapi adalah sumber listrik dan akses internet, agar makin bermanfaat bagi masyarakat. Selain RPK Sumbawa, BPPT selama ini telah membangun dan mengembangkan RPK di beberapa daerah mitra, antara lain di Kabupaten Pelalawan Riau, Kota Cimahi Jawa Barat, Kota Pekalongan Jawa Tengah. Inovasi Pengolah Air Minum Pilot plant pengolah air yang dibangun di Al Kahfi ini menggunakan tiga tahapan proses, yakni proses pengolahan awal sumber air yang mengandung besi dengan sistem oksidasi gelembung udara, pengolahan filtrasi multi tahap dengan saringan pasir, karbon aktif serta mangan zeolit, dan pengolahan utama dengan membran reverse osmosis. Dengan tahapan seperti ini, kualitas air yang dihasilkan kualitasnya sudah sangat bagus untuk air minum. Alat ini dapat menghasilkan dua produk air, yakni air bersih dengan kapasitas 15.000 liter per hari, dan air siap minum yang dibotolkan dengan kapasitas 10.000 liter per hari atau 500 boto galon. Biaya produksi air siap minum berkisar 2.000 sampai 2.500 rupiah per galon. Bila produk ini dipasarkan dengan harga 6.000 rupiah per galon, maka ada margin keuntungan yang dapat dipergunakan untuk pengembangan SMK Al Kahfi maupun untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusianya. Berdasarkan data 2015, kecamatan Moyo Hulu mempunyai penduduk lebih kurang 20.000 orang. Satu orang rata

Penanganan Cepat dan Tepat Dari Hal. 1 Bahkan, TP4D meminta supaya BPBD NTB melakukan penanganan kekeringan dengan cepat dan tepat. Dalam pelaksanaannya, sudah ada SK Gubernur mengenai penetapan stataus siaga darurat kekeringan di NTB. “Nah, mengacu kepada itu. Tetapi untuk selanjutnya penetapan menjadi kedaruratan itu, BPBD diminta membuat kajian mengenai kondisi yang dihadapi. Kajian singkat mengenai kondisi yang dihadapi. Yang bisa menilai kondisi itu kan BPBD dengan melihat kondisi kabupaten/kota,” kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/9) siang kemarin. Anggaran DTT dari APBD NTB tersebut dapat digunakan

untuk penanganan bencana kekeringan yang melanda NTB saat ini. Tetapi, BPBD harus mampu menggambarkan kondisi kedaruratannya di lapangan seperti apa. “Boleh digunakan itu, boleh. TP4D mendorong penanganannya cepat dan tepat,” imbuhnya. Bencana kekeringan yang berakibat terhadap krisis air bersih yang melanda NTB terjadi setiap tahun. Untuk itu, kata Ibnu, TP4D memberi penekanan kepada BPBD supaya memantapkan atau menyempurnakan manajemen perencanaan supaya lebih akurat. Karena bencana kekeringan ini terjadi setiap tahun, maka seharusnya sudah ada langkah-langkah antisipasi strategis yang disiapkan. ‘’Jadi, tidak mendadak menggunakan dana tak terduga kalau sudah ada persiapannya. Paling bagus dianggarkan SKPD ber-

sangkutan. Supaya lebih cepat penanganannya,’’ terangnya. Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini mengatakan, jika sudah ada perencanaan yang disiapkan maka anggaran bisa dipergunakan untuk membangun sarana prasana untuk penanggulangan kekeringan. Sementara dana tak terduga penggunaannya terbatas, tidak boleh untuk membangun fisik. Dana tak terduga itu dipergunakan untuk penanganan yang sifatnya mendesak dan sementara. Sehingga TP4D meminta BPBD untuk melakukan antisipasi bencana kekeringan untuk tahun depan. “Dibuat perencanaan dan manajemen penanggulangan bencananya. Kita kan bisa mengantisipasi. Karena kondisi ini kita hadapi setiap tahun,’’ ucapnya. (nas)

Bupati Dompu Menjadi Pembicara dengan Honor Termahal Dari Hal. 1 dan tokoh nasional mendiskusikan persoalan jagung dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Tampil sebagai pembicara, Drs. H. Bambang M. Yasin mendapat waktu lebih dari 1 jam menceritakan kesuksesannya dalam gerakan menanam jagung di Kabupaten Dompu dan berhasil mengangkat harkat hidup masyarakat Dompu. Ia pun menjadi pembicara dengan honor termahal yaitu sekitar Rp 1,9 miliar hingga Rp 2,5 miliar. ‘’Saya dibayar Rp 2,5 miliar untuk bicara di forum itu. Cuma uangnya tidak masuk ke kantong saya, masuknya ke petani, ke masyarakat,’’ kata H. Bambang M. Yasin, Senin (25/9) kemarin. Honor ini, lanjut H Bambang, karena Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI yang juga menjadi pembicara langsung menghubungi direkturnya untuk mengurus tambahan pupuk subsidi bagi Kabupaten Dompu sebanyak 1 ribu ton. Karena tambahan pupuk subsidi ini sangat sulit diperoleh, walau sudah disurati berulang kali. Tampil sebagai pembicara dan diapresiasi pihak lain, dikatakan H Bambang, merupakan bentuk pengakuan bahwa pengalaman Pemerintah Kabupaten Dompu bisa menjadi acuan dan seharusnya bisa menjadi contoh dan ditiru pihak lain. Gerakan yang sama bisa dilakukan untuk komoditas lain. ‘’Tugas kita sekarang mempertahankan dan mengembangkannya. Cuma yang menjadi masalah ini adalah masalah kelestarian alam untuk diatasi bersama,’’ terangnya. Di semua urusan ini yang terpenting, manajemen. Bagaimana merencanakan, mengeksekusi, menilai (evaluasi), dan memperbaiki untuk tindakan selanjutnya. ‘’Supaya kita tahu, kita mau ke mana dan sudah sampai di mana. Setelah sampai pun, kita lihat lagi di mana letak keunggulannya, di mana letak kelemahan dari sebuah program,’’ ungkapnya. Ia pun mengungkapkan obsesinya, suatu saat Pulau Sumba-

wa menjadi sentra jagung dan akan ada minimum 1 pabrik pakan. Skenario pengembangan jagung di Dompu bisa panen 82 ribu ha dengan produksi rata – rata 10 ton per hektare, maka akan ada 820 juta ton atau seharga Rp 2,6 triliun. Produktivitas ini juga didukung Kabupaten Bima dengan luas produksi 100 ribu hektare, dan Sumbawa antara 200 – 300 hektare. ‘’Berarti hampir 2 juta ton dan cukup untuk 1 pabrik pakan,’’ jelasnya. Pada Rembug Jagung Nasional di Jakarta juga didiskusikan soal harga jagung oleh pabrik pakan. Sebagian besar petani jagung menyewa lahan dan biaya sewa dimasukan sebagai biaya produksi. Di Jawa bahkan biaya sewanya sampai Rp20 juta per hektare pertahun dengan 2 kali ditanami jagung. ‘’Kita bukannya tidak setuju dengan harga mahal. Tapi kalaupun terlalu mahal, tidak akan ada yang mau beli. Itu yang kita khawatirkan. Karena ternyata, jagung ini bisa digantikan oleh gandum. Jadi,kalauharganyaterusnaikdan menjadi terlalu mahal, kita takutkanjagunginiakandigantikandengan gandum. Itu ketakutan kita,” katanya. Rembug jagung yang dilaksanakan di Gedung Jakarta Design Center (JDC) Jakarta, Rabu (20/ 9) lalu, H Bambang M Yasin menjadi narasumber bersama Dr. Ir. Gatot Irianto, MS (Dirjen Tanaman Pangan Kementrian pertanian), Dr Ir E Herman Khaeroni, MSI (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI), Ir Musdhalifah Machmud, MT (Deputi bidang koordinasi bidang Pangan dan Pertanian Kemenko bidang Perekonomian), Arie Yuriwin, SH, MSI (Dirjen Pengadaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Bappenas). Hadir juga sebagai pembicara Prof . Ir. Herry Suhardiyanto, MSc (Rektor Institut Pertanian Bogor), Desianto B Utomo (Ketua Gabungan pengusaha makanan ternak), Ir Tri Hardianto (Ketua Dewan pembina gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional), Hengky Santoso Laksono (Direktur utama PT SEGER, Sollahudin (Ketua Asosiasi Petani Jag-

ung), dan Dr Ir Noer Sutrisno, MSc (Yayasan Mubyarto). Rembug Jagung Nasional bertemakan ‘Sinergi Kekuatan Nasional dalam Pencapaian Swasembada Jagung dengan Iklim Usaha yang Kondusif dan Mensejahterakan’ ini karena kondisi pasar komoditi jagung yang kurang stabil. Sehingga rembuk jagung ini untuk mengidentifikasi berbagai persoalan jagung dari hulu hingga hilir sehingga bisa merekomendasikan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat industri jagung dan peternakan Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam rangka peningkatan swasembada pangan khususnya komoditi jagung dari hasil Rembug Jagung Nasional. Diantaranya skala usaha ekonomi petani masih kecil sehingga perlu diperbesar. Pengusahaan lahan masih terlalu kecil oleh petani maka perlu ditambah luasnya, sewa tanah masih mahal, letak lahan penghasil jagung masih jauh dari pabrik pengolahan dan perlu didekatkan. Mekanisasi belum berjalan dengan baik sehingga perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Perlu mendiskusikan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Jagung sangat penting dalam mendukung industri peternakan/unggas, pemerintah perlu mendukung sentra jagung. Peningkatan fasilitas pascapanen, transportasi dan infrastruktur lainnya. Penyuluh dihidupkan kembali dan diperkuat. Perlu adanya keseimbangan harga jagung agar tidak mematikan serta mempersulit industri pakan dan petani perunggasan, pemberian intensif bagi petani, dan luas lahan yang memadai. Pemanfaatan lahan eks tambang, HGU dan Perhatina/Inhutani. Perlu dibangun pola kemitraan dengan indutri dengan industri pakan agar terjadi harga yang memadai. Pemerintah dan DPR akan tetap berkomitmen untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pupuk sehingga masyarakat tetap memenuhi kebutuhannya. (ula/*)

rata memerlukan 10 liter air untuk minum dan memasak. Dengan beroperasinya Pilot Project ini yang berkapasitas 10.000 liter per hari , maka akan ada 1000 penduduk lagi yang mendapatkan akses air minum yang berasal dari produk pilot project. Dengan kata lain, Pilot Project Penerapan Teknologi Pengolahan Air di Al Kahfi ini membawa dampak peningkatan akses air minum di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sekitar 5%. Pihak pihak terkait yang berperan dalam mendukung pilot project ini adalah DPR komisi 7, Pemkab Sumbawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Universitas

Teknologi Sumbawa. Dinas PRKP berperan dalam membantu mengontrol management pengoperasian alat guna mempertahankan akses air minum masyarakat, Universitas Teknologi Sumbawa berperan dalam melaksanakan pemantauan teknis pengoperasian alat serta melakukan penyelesaian masalah bila dikemudian hari ada kendala teknis operasi. Selain di Sumbawa, BPPT di Tahun 2017 juga telah menerapkan teknologi pengolahan air ini di Sumatera Barat. Ke depan Pilot Project ini diharapkan akan dapat menjadi percontohan bagi kabupaten kota lain di Indonesia dalam upaya peningkatan akses air minum bagi masyarakat.(r)

(Suara NTB/ist)

FOtO BERSAMA - Sekretaris Utama BPPT, Dr. Soni Sulistia Wirawan, pejabat Pemkab Sumbawa dan anggota DPR RI Komisi VII, Dr.H. Zulkieflimansyah foto bersama usai peresmian RPK Sumbawa di Kawasan Techno Park Universitas Teknologi Sumbawa Senin (25/9).

Polisi Diminta Serius Ungkap Dalang di Balik Dugaan Penipuan Notaris Dari Hal. 1 mengingat sudahberbulan-bulan sejak dilaporkan ke Polda NTB. Hasil penelusurannya langsung, pelapor mengungkap seseorang yang diduga jadi”dalang” di balik kasus ini. Orang ini disinyalir sebagai orang yang mengatur dan menjual tanah milik pelapor seluas 1,5 hektare yang berlokasi di Desa Jenggik, Lombok Timur tanpa sepengetahuan pelapor. Dalam tindakannya, orang ini diduga memanfaatkan terlapor lainnya, M sebagai perantara. ‘’Padahal sertifikat tanah saya waktu itu masih saya titip di Notaris. Kok aneh bisa keluar tanpa seizing saya. Tahu-tahu tanah saya sudah dijual ke orang lain. Kan aneh,’’ ungkap Supriandi kemarin. Supriandi menjelaskan, ia mengetahui tanahnya dijual ke orang lain setelah pulang dari luar daerah. Bahkan, dari penelusurannya, hasil penjualan tanah miliknya digunakan untuk membangunperusahaan air minum. “Sebelumnya saya tidak tahu apa background orang ini. Tapi dari banyak responden yang saya konfimasi bilang, kala uang hasil penjualan tanah saya itu dipakai untuk buat perusahaan air minurm itu,” bebernya.

Terpisah Wadir Reskrimum Polda NTB AKBP Nurodin, SIK melalui Kabid Humas, AKBP Dra.Hj. Tribudi Pangastuti, MM, menegaskan bahwa pihaknya tidak lamban menangani kasus tersebut. Sebab kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan telah memeriksa saksi-saksi dari pihak pelapor dan terlapor. Sementara itu, dikonfirmasi terkait nama seseorang yang disebut-sebut sebagai dalang di balik kasus itu, Tribudi mengatakan, pihaknya akan memeriksa siapa saja tidak terkecuali oknum yang diungkap pelapor yang diketahui adalah pimpinanperusahaa yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur itu. “Penyidik akan meminta dulu keterangan dari pelapor dan terlapor, dan juga dari pelapor dan dari terlapor sehingga kita mempunyai keterangan yang lebih lengkap untuk nanti apakah bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan atau tidak”, jelasnya. Diamenegaskan,untuk laporan tentang dugaan kasus penggelapan masih dalam tahap penyelidikan dengan meminta keterangan dari pelapor dan terlapor untuk klarifikasi. Namun sampai saat ini belum dapat hadir semua. (ars)

Terus Bertambah, Pengungsi dari Bali Melalui Pelabuhan Lembar Dari Hal. 1 Diperkirakan jumlah pengungsi yang datang melalui Pelabuhan Lembar bakal bertambah menyusul status Gunung Agung masih status level IV (awas). Pos pemantau disiapkan BPBD semenjak hari Minggu (24/ 9) lalu, pada Senin (25/9) kemarin tercatat sebanyak 21 KK terdiri dari 74 jiwa yang mengungsi melalui Pelabuhan Lembar. Sedangkan Selasa (26/9) sore kemarin tercatat baru 4 KK dengan 10 jiwa. Diperkirakan di luar yang tercatat, sudah banyak warga yang mengungsi ke rumah sanak keluarganya di Lombok. ‘’Total pengungsi yang mendatakan diri di pos pemantau selama dua hari (Minggu dan Senin) sebanyak 25 K dengan 84 jiwa. Banyak diantaranya anakanak dan orang tua ,’’”jelas Bastiadi dan Robi, petugas BPBD Provinsi NTB yang melakukan pencatatan di Pos Pemantau Pengungsi Erupsi Gunung Agung di Pelabuhan Lembar. Mereka tidak bersedia ditampung (disediakan fasilitas oleh pemerintah) karena sudah ada keluarganya di Lombok. Dari data yang dicatat, terdapat 26 anak-anak sisanya dewasa dan jompo. Kebanyakan dari mereka tidak meminta diantar ke rumah keluarga, sebab ada keluarga mereka menunggu untuk jemput di pelabuhan. Namun pihak dari BPBD tetap menyediakan kendaraan jika nanti diperlukan oleh pengungsi yang tak punya kendaraan. Di posko disiapkan pula tempat tidur pengungsi yang mau beristirahat. Sejauh ini belum ada kepastian apakah BPBD bakal menangani pengungsiyangnumpangdirumahkeluarganya.Iamemperkirakanjumlah pengungsi yang datang melalui Pelabuhan Lembar lebih banyak dibandingkanyangberhasildicatat.

Pasalnya banyak yang menggunakan kendaraan pribadi langsung keluar tak mau didata. Data dari Dinas Sosial NTB, sekitar 300-an pengungsi sudah masuk Lombok. “Info sementara, ada 300-an lebih (warga Bali yang mengungsi ke Lombok). Tapi itu langsung ke keluarganya. Hari ini (Senin) saya dapat info dari Kabupaten Lombok Utara, ada empat KK yang masuk. Model-model gitu dia,” kata Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/9). Penanganan warga Bali yang mengungsi ini menjadi atensi gubernur. Pasalnya, hal ini merupakan persoalan kemanusiaan. Jika ada yang kekurangan selimut atau tikar maka akan diberikan bantuan. “Pak Gubernur juga perintahkan kita harus maksimal. Perintahkan kita melalui WA (Whatsapp) untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan penanganan erupsi Gunung Agung dilakukan maksimal,” ungkapnya. Khalik menjelaskan tak memperoleh data pasti sebaran warga Bali yang mengungsi ke Lombok. Namun pada umumnya mereka mengungsi ke Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sejauh ini, lanjutnya, belum ada yang langsung melaporkan diri ke Disos bahwa mereka mengungsi ke Lombok. Sementara itu Kapolsek KP3 Lembar, Ipda Jasa Yulianto menyatakanuntukpengamanandiPelabuhan Lembar masih normal. Kecuali nanti kalau sudah kedatangan pengungsi membeludak makapengamananakandiperkuat dengan meminta backup dari Polres. ‘’Tetap disiapkan 24 jam. Sementara ini masih normal,’’ jelasnya. Pengamanan dilakukan tidak saja di Pelabuhan Lembar namun di pelabuhan niaga. (her)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 27 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Puncak Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2017

Akses dan Pelayanan KB Jadi Atensi Giri Menang (Suara NTB) Puncak peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2017 Tingkat Nasional di NTB, Selasa (26/9) diisi dengan seminar nasional yang mengangkat tema Kita Tingkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kontrasepsi Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D menjelaskan akses dan pelayanan kontrasepsi di Indonesia masih menjadi atensi penting BKKBN untuk meningkatkan jumlah pengguna kontrasepsi. “Peningkatan akses, dipermudah akses itu, selama ini kan kebutuhan ber KB tidak terpenuhi karena aksesnya kurang,harusdipenuhi,harusdiperbanyak. Pengguna kontrasepsi, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga baru 21,5 persen dari target 21,7 persen di RPJMN. Makanya sekarang akan lebih gencar diperkenalkan, disosialisasikan,” terangnya ditemui di lokasi acara di Senggigi. Selain akses, Surya mengaku kompetensi sumberdaya manusia dalam pelayanan kontrasepsi masih menjadi kendala. Terutama untuk pemasangan MKJP, masih perlu dilakukan pelati-

gatakan dilakukan kerja sama dengan pondok pesantren. “Dulu ketika orang menolak imunisasi, ketika kemudian Tuan Guru Maulana Syeikh memberikan vaksin pada satu anak. Kemudian langsung digebrak, sukses program imunisasi waktu itu. Sama dengan program KB, ketika tokoh-tokoh agama sudah mendukung maka kita tidak kesulitan di lapangan,” katanya. Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin yanghadirdalamseminartersebutmenyatakan dukungan atas langkah-langkah BKKBN dalam upaya menangani masalah kependudukan di NTB. “Betapa program kependudukan itu harus kita sukseskan. Karena di situ akan menyangkut persoalan kemiskinan,pengangguran,lapangan kerja, berkaitan semua. Makanya sinergitas serta kolaborasi stakeholder terkait dengan BKKBN wajib kita laksanakan,” imbuhnya. Selain seminar,

han-pelatihan untuk meningkatkan ko- canangan 116 Kampung KB di NTB, di mpetensi. Salah satunya yaitu dengan mana di tiap kecamatan ada Kampung peresmian Bidan Praktik Mandiri pada KB. Namun, baru 44 Kampung KB Senin (25/9) di Desa Sepit Kecamatan yang berhasil dicanangkan. “Kita lakukan pendekatan supaya Keruak, Lombok Timur. “Tempat bidan praktek mandiri bisa pencanangan tahun ini. Butuh kosebagai tempat magang dari bidan- mitmen dari masyarakat setempat bidan. Supaya pelatihannya ber- barulah dicanangkan sebagai Kampung kelanjutan, jadi bukan hanya pelati- KB,” sebutnya. Berdasarkan data BKKBN NTB, han 2-3 hari kemudian tidak ada pasien sebagai latihan mereka. Nan- penggunaan alat kontrasepsi di NTB semakin meningkat, sekitar 62 ti seluruh bidan persen dari 1,3 juta pasangan bisa magang di usia subur. Namun, kebanyasana untuk pekan masih merupakan pengmasangan MKJP, guna kontrasepsi non MKJP, implant dan yakni menggunakan pil yang IUD,” paparnya. diminum tiap hari dan suntik Selain tempat tiap bulan. Pengguna magang bidan, MKJP di tercatat Kepala Perwaktahun ini mencapai ilan BKKBN 30 persen, terjadi NTB, Dr. Drs. peningkatan Lalu Makripuddibanding tahun din, M. Si menlalu sekitar 18 jelaskan dipersen. lakukan penTermasuk uncanangan Katuk menarik mimpung KB. nat masyarakat Untuk tahun menjadi pengguna 2017, direnKepala BKKBN RI, kontrasepsi, canakan akan dilakukan pen- Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D Makripuddin men-

rangkaian acara peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia dilanjutkan dengan dialog interaktif dan penutupan acara Aksi GenRe Akademi Kreatif Santri Berbasis Pondok Pesantren bertempat di Pondok Pesantren Qamarul Huda, Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah. Dibuka Senin (25/9) oleh Direktur Advokasi dan KIE BKKBN RI, Sugiyono, S.Pd, MM, acara ini dihadiri oleh ratusan santri dan santriwati dari berbagai pondok pesantren di Lombok. Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Akpin) BKKBN Provinsi NTB, Drs. Samsul Anam, M.Ph, menyatakan acara ini dilaksanakan untuk mengajarkan peserta terutama remaja dalam memahami kesehatan reproduksi. “Juga untuk memahami makna salam GenRe yaitu anti seks bebas, anti pernikahan dini, dan anti narkoba,” jelasnya. Wakil Gubernur NTB, Direktur AdH. Muhammad Amin

vokasi dan KIE BKKN Pusat, Sugiyono, S.Pd,M.M, menjelaskan salam GenRe ini merupakan pengingat agar para remaja tidak melakukannya. “Tidak melakukan seks bebas agar terhindar dari penyakit kelamin dan menghindari pernikahan dini agar siap dari segala sisi saat menikah nanti,” sahutnya. Ia menambahkan apalagi dengan adanya pondok pesantren yang membuat santrinya memiliki pemahaman keagamaan bisa menjadi tameng mereka dalam bergaul. “Di hari santri nasional tanggal 22 Oktober nanti, BKKBN akan membagikan buku tentang program GenRe di 2.000 pesantren di seluruh Indonesia,” kata Sugiyono. Dengan buku tersebut, bisa menjadikan santri sebagai teladan dan menyampaikan pesan tentang program GenRe. Rangkaian acara peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini diakhiri dengan penandatanganan MOU oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M. Si dengan Kepala STIKES Qamarul Huda Bagu, disaksikan oleh Kepala BKKBN RI, Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D dan perwakilan Bupati Lombok Tengah. (*)

Pembukaan Seminar Nasional Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2017 oleh Kepala BKKBN RI, Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D di dampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M. Si.

Penandatanganan MoU antara Kepala STIKES Qamarul Huda, Dokter H. Menap, S.Kep,M.Kes denganKepala BKKBN Provinsi NTB Lalu Makripuddin disaksikan Kepala BKKBN Pusat dan pemkab Lombok Tengah.

(Suara NTB/ist)

Pemberian cinderamata oleh Kepala BKKBN Pusat, Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH,Ph.D kepada staf ahli bidang pemerintahan Pemkab Loteng, Subroto, S.IP

(Suara NTB/ist)

Kepala BKKBN Provinsi NTB memberikan piala kepada santri pemenang lomba Aksi GenRe 2017

(Suara NTB/ist)

Tamu undangan yang hadir dalam penutupan aksi GenRe di ponpes Bagu. Tampak Kepala BKKBN Provinsi NTB dan BKKBN Pusat beserta rombongan, pendiri ponpes Qamarul Huda serta pejabat lingkup Kabupaten Loteng serta santri Qamarul Huda.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Suasana dialog interaktif yang disiarkan langsung oleh Lombok TV dari Hotel Aruna Senggigi

Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, SH, M.Si duduk bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D dalam acara seminar nasional Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2017