HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
SELASA, 27 FEBRUARI 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 290 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
’’Blusukan’’ BLUSUKAN sudah menjadi istilah populer akhir-akhir ini. Istilah Bahasa Sasak, blusukan ini disebut juga begelining atau istilah lainnya sesuai kearifan lokal masing-masing. Blusukan Itu dimulai dengan kebiasaan calon Gubernur DKI Jakarta yang waktu itu dijabat, Joko Widodo (Jokowi). Lalu di bollow up oleh media Jakarta, sehingga istilah blusukan menjadi begitu populer di tanah air. Seandainya, aktivitas keluar masuk pasar dilakukan bukan dilakukan Jokowi, mungkin istilah blusukan tersebut tidak sepopuler hari ini. Bersambung ke hal 15
PELETAKAN BATU PERTAMA - Peletakan batu pertama pembangunan SMK Syeikh Ali Batu Gelanggang yang dilakukan Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, Senin kemarin
Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan
Ali BD: Jangan Banggakan Jabatan JABATAN bagi Calon Gubernur NTB dari jalur Independen, Non Partai dan Non Blok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan memandang jabatan itu merupakan hal yang biasa. Jabatan tidak harus dibanggabanggakan. Jabatan adalah amanah Tuhan. Orang yang diberikan amanah memegang jabatan tidak kemudian berubah sikap dan perilakunya. Demikian disampaikan H. Ali BD alias Amaq Asrul alias Papuk Abada saat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Syeikh Ali Batu Yayasan Pendidikan Sosial Masyarakat Syeikh Ali Batu, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Bersambung ke hal 15
BERSAMA MASYARAKAT - Ali Dachlan bersama dengan masyarakat Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur
Dana Merger BPR Diduga Mengalir ke Pansus Dewan
TO K O H
Mataram (Suara NTB) Dua tersangka kasus merger PD. BPR NTB, Ikh dan Mtw, memenuhi panggilan penyidik Kejati NTB, Senin (26/2) kemarin. Usai diperiksa, mereka angkat bicara terkait dana merger PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB, termasuk ke mana saja aliran dana merger tersebut. Salah satunya, dana merger terindikasi mengalir ke Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTB yang diduga untuk biaya percepatan persetujuan Peraturan Daerah (Perda) merger bank milik pemda itu. Dua tersangka yang diperiksa, Ikh selaku Ketua Tim Konsolidasi Merger BPR dan Mtw selaku Wakil Ketua Tim, didampingi tim kuasa hukum masing masing. Saat jeda pemeriksaan sekitar pukul 11.30 Wita, Mtw berbicara blak blakan soal pe-
ngeluaran dana mencapai Rp 700 juta. Dana itu menurut Mtw diminta oleh Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB saat itu. ‘’Katanya uang itu akan dipakai untuk Pansus percepatan Perda merger BPR,’’ Bersambung ke hal 15
Herman Saputra mendampingi kliennya Mtw keluar dari ruang pemeriksaan kejaksaan, Senin (26/2) disusul tersangka Ihw. Umaiyah memberi keterangan pers didampingi kliennya, Ihw (foto bawah).
Ibnu Salim (Suara NTB/ars)
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
L. Bayu Windya
PERPANJANGAN runway atau landasan pacu Lombok International Airport (LIA) dianggap belum prioritas. Untuk saat ini, PT. Angkasa Pura I LIA lebih memprioritaskan penambahan apron dan perluasan terminal pada lahan seluas dua hektare. ‘’Sekitar dua hektare. Sedang dikerjakan termasuk untuk ruang tunggu. Ada yang akan selesai tahun ini, dan tahun depan. Penambahan itu juga untuk apron, untuk tempat parkir pesawat,’’ kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. L. Bayu Windya, M. Si ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (26/2) siang. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars/why)
’’Runway’’ Belum Prioritas
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 KETUA Panitia Khusus 1234567890123456789012345678901212 (Pansus) DPRD NTB yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 membahas Perda Perubah1234567890123456789012345678901212 an PD BPR menjadi PT BPR, 1234567890123456789012345678901212 Johan Rosihan, ST, menangga1234567890123456789012345678901212 pi santai namanya ikut dis1234567890123456789012345678901212 ebut menerima aliran dana 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dalam kasus marger PD . 1234567890123456789012345678901212 BPR menjadi PT. Bank BPR 1234567890123456789012345678901212 NTB. ‘’Biasa saja, itu kan 1234567890123456789012345678901212 hak dia untuk memberikan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kesaksian di depan hukum,’’ 1234567890123456789012345678901212 katanya menjawab Suara 1234567890123456789012345678901212 NTB, Senin (26/2). 1234567890123456789012345678901212 Johan malah balik bert1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 anya, soal jumlah dana yang disebutkan yang 1234567890123456789012345678901212 diterima oleh Pansus. ‘’Berapa katanya? Wah 1234567890123456789012345678901212 banyak juga ya, Rp 700 juta. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212
Johan Rosihan Tanggapi Santai
(Suara NTB/dok)
TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi NTB menemukan sejumlah catatan pada proyek proyek yang dilakukan pendampingan. Agar tidak jadi masalah hukum, catatan yang dituangkan dalam rekomendasi agar diselesaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaksana teknis. Bersambung ke hal 15
Belasan Karyawan AMNT Kecewa Tak Ditemui Gubernur Mataram (Suara NTB) – Belasan karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kecewa dengan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Pasalnya, mereka jauh-jauh datang dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) – Kota Mataram sepanjang 120 Km dengan jalan kaki. Namun tidak ditemui gubernur ketika menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (26/2) siang. Selain itu, mereka juga kecewa dengan DPRD NTB. Setelah menggelar pertemuan dengan Komisi V DPRD NTB, Senin (26/2) siang, mereka
mengaku hanya diberikan janji. Kalangan wakil rakyat di Gedung Udayana tidak dapat memberikan kepastian kapan tuntutan mereka dapat dipenuhi oleh para wakil rakyat tersebut. ‘’Kami akan tetap menunggu beliau (gubernur) sampai kami ditemui. Kawan-kawan sangat miris sekali ketika kami, rakyat yang datang ke pimpinan daerah. Tidak mau ditemui. Dengan keinginan yang sama pasti akan merasakan hal yang sama. Sangat kecewa luar biasa,’’ kata Wakil Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kabupaten
Sumbawa Barat (KSB), Jayadi disela-sela menggelar aksi di depan kantor Gubernur, Senin (26/2) siang. Ia mengatakan, akan tetap berada di depan Kantor Gubernur, sampai orang nomor satu di NTB itu menemui mereka. Bersambung ke hal 15 AKSI - Belasan karyawan PT. AMNT menggelar aksi di depan pintu gerbang Kantor Gubernur NTB, Senin (26/2) siang. Mereka ditemui Asisten I Setda NTB, M. Agus Patria dan sejumlah Kepala OPD Pemprov NTB.
(Suara NTB/nas)
TP4D Beri Waktu
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 27 Februari 2018
Tertibkan Kos-kosan UNTUK menghindari kehadiran penghuni kos-kosan yang tidak memiliki surat domisili, kelurahan Bertais berencana akan melakukan pendataan serta penertiban. “Memang sudah sering kita data dan datangi kos-kosannya, tetapi ternyata banyak penghuni kos yang memiliki surat domisili lebih dari satu,” kata Lurah Bertais, Drs. L. Muksal Jalaludin, Senin (26/2). Kepemilikan surat domisili lebih dari satu ini disebabkan karena penghuni kos yang memang (Suara NTB/uul) sering berpindah-pindah. L. Muksal Jalaludin “Terutama yang kerja di kafe-kafe atau warung remang-remang yang memang sering pindah,” tambahnya. Ia merencanakan akan melakukan penertiban tergantung dari kesiapan Bimas dan Babinsa. Jumlah kos-kosan yang banyak di wilayah Bertais karena sebagai pusat ekonomi, imbuhnya, disebabkan oleh para pemilik kos yang tidak pernah melapor saat ada penghuni baru. “Jadinya pihak lingkungan yang harus aktif mencari tahu, karena penghuni kos juga jarang melapor saat pindah,” terangnya. Hal itulah yang membuat Muksal menginginkan adanya penertiban tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Jangan sampai ada kejadian dulu baru ditahu, kita hindarilah masalah yang seperti itu,” katanya. Untuk itu, pihak kelurahan serta lingkungan berencana akan membuat awigawig yang mengatur tentang kos-kosan ini. “Para pemilik kos juga harus aktif untuk melapor, jangan diam saja,” imbuhnya. Selain kos-kosan, pihaknya juga menyasar tempat-tempat seperti warung dan rumah makan yang berada di sekitaran Bertais. “Pemiliknya harus melapor ke sini untuk memberitahukan tentang usahanya, baru kita survei,” kata Muksal. Selain itu, jumlah pekerja yang dipekerjakan juga diberitahu untuk menghindari masalah-masalah ke depannya. “Makanya bagi yang mau mendirikan tempat makan atau apa, wajib melapor ke sini biar kita juga punya datanya,” jelasnya. Oleh karenanya, ia menginginkan agar para pengusaha juga turut berperan aktif agar jika ada kejadian, bisa diketahui oleh pihak kelurahan. (uul)
Halaman 2
Ketua DPRD akan Intervensi Penyelesaian Aset Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi cukup terganggu dengan aset diduga masih dikuasai oleh sejumlah mantan Anggota Dewan. Ia tidak ingin ada polemik, sehingga secara langsung mengintervensi penyelesaian persoalan tersebut. “Jelas ini mengganggu sekali,” kata Didi dikonfirmasi baru-baru ini. Berlarut - larutnya permasalahan ini, dikhawatirkan justru menimbulkan kesan pembiaran. Padahal, ini sudah disampaikan berulangkali supaya diselesaikan secepatnya. Di samping itu, bukan saja kepercayaan masyarakat pudar kepada anggota legislatif, melainkan tanggungjawab moral terhadap barang milik daerah. “Bukan hanya soal pudarnya kepercayaan masyarakat saja, tapi tanggungjawab moral,” ujarnya. Aset diduga masih dikuasai anggota Dewan purnatugas
ini berupa kendaraan, ipad dan laptop. Sebagian telah ditemukan dan sisanya tak jelas rimbanya. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, meskipun persoalan tersebut bukan urusannya secara langsung, tapi ia yang akan memimpin rapat menyelesaikan permasalahan itu. Karena, bagaimanapun juga perlu menyamakan persepsi untuk menyelesaikan masalah aset dalam waktu tertentu. “Nanti saya langsung yang akan memimpin
rapat,” ucapnya. Mekanisme penyelesaian aset paling tidak ada dua hal akan dipastikan. Pertama, kejelasan mengidentifikasi masalah. Misalnya, barangnya hilang. Mana barang yang hilang. Kalau hilang sesuai persetujuan atau mekanisme seperti apa proses penyelesaiannya.
”
Demikian pula, jika aset itu rusak. Apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Langkah semacam ini perlu dilakukan terutama pengambilan kebijakan terutama jangka waktu penyelesaian harus jelas. “Ini akan dipetakan sehingga ada standar memastikan ini selesaikan kapan,” imbuhnya. Sebenarnya demikian kata Didi, ia tidak ingin berpolemik panjang terkait persoalan itu. (cem)
Bukan hanya pudarnya kepercayaan masyarakat saja, tapi soal tanggung jawab moral
H. Didi Sumardi (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/cem)
DIROBOHKAN - Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghancurkan sisa beton yang masih utuh menggunakan palu setelah tembok Stadion Malomba dirobohkan menggunakan alat berat, Senin (26/2).
Belajar ke Daerah Lain ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., menyayangkan Mataram berada di urutan ke-32 kota terkotor se-Indonesia berdasarkan penilaian Kemenpar. ‘’Di manamana, kita sudah kunjungan ke berbagai daerah, sampah ini memang menjadi momok dalam sebuah kota,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (26/2). Karena bagaimanapun hebatnya program OPD yang ada di Mataram, kalau tidak dibarengi dengan kunjungan kerja ke daerah yang dianggap sudah berhasil menangani, tdak akan berarti apa-apa. Kalau OPD tidak mau belajar ke daerah lain yang sudah terbukti sukses, program yang dilaksanakan OPD terkait penanganan sampah, dikhawatirkan hanya mencoba-coba. Syamsul mencontohkan program Pengolahan Sampah Terpadu (Osamtu). Oleh karena itu, dia mendorong bahkan mengajak OPD terkait melakukan kunjungan bersama ke daerah yang sudah sukses penanganan sampahnya. Menurut Syamsul, hasil kajian Balitbang Kota Mataram mengusulkan pola penanganan sampah dengan metode incinerator. ‘’Ide itu boleh-boleh saja, tapi harus dihitung juga rupiahnya di samping polusi yang timbul akibat penggunaan alat itu harus diukur berapa besar,’’ imbuhnya. Sehingga tidak menjadi ancaman massif. Mataram yang disebut-sebut berada di urutan 32 kota terkotor se-Indonesia, dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sebut Syamsul, ini dapat menjadi motivasi OPD untuk mewujudkan Kota Mataram yang bersih dan nyaman. Terkait penilaian itu, ia tidak menampik bahwa memang di beberapa titik masih ditemukan kondisi yang mengusik kenyamanan masyarakat. Misalnya di depo sampah Ampenan. ‘’Kita lewat itu baunya tidak bisa hilang,’’ sesalnya. Oleh karena itu, ia menyarankan supaya dalam setiap kunjungan kerja yang berkaitan dengan kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram harus ikut serta. ‘’Yang ikut itu harus Kadisnya, jangan hanya mengutus kasikasinya,’’ katanya mengingatkan. Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Mataram baru-baru ini ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di sana, lanjut Syamsul sudah menggunakan incinerator sejak tahun 1994. Dari kunker tersebut, Pemkab Badung menyarankan agar Pemkot Mataram tak mengikuti jejak mereka menggunakan incinerator. Karena penggunaan incinerator sudah terbukti menimbulkan masalah lain, yakni polusi. ‘’Pertama biayanya tinggi, yang kedua, tidak sesuai dengan yang selama ini digembar gemborkan,’’ pungkasnya. Oleh karena itu Syamsul menyarankan supaya Pemkot Mataram mencari formulasi lain dalam penanganan samp a h . (fit)
Syamsul Bahri (Suara NTB/fit)
Tembok Lapangan Malomba Akhirnya Dibongkar Mataram (Suara NTB) Setelah melalui perundingan lama dan cukup alot, akhirnya tembok Stadion Malomba di Ampenan, Senin (26/2) dibongkar. Pembongkaran yang secara simbolis dilakukan oleh Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam rangka mendukung Naval Komodo Excited. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Senin
(26/2) menjelaskan, pembongkaran tembok Stadion Malomba menggunakan alat berat sebenarnya sudah lama diinginkan oleh pemerintah. Keberadaan pagar halaman depan dinilai kelihatan kurang cantik. Pembongkaran ini jadi bagian dari persiapan dari Naval Komodo Excited. “Ini bagain dari persiapan dari Naval Komodo Excited, “ kata Martawang. Pembongkaran perta-
ma menggunakan alat berat, pertama dilakukan oleh Plt Walikota. Selanjutnya, proses perobohan tembok akan dilanjutkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk dilakukan penataan. Skenario penataan Taman Malomba diawali dengan pembongkaran monumen piala adipura dipindah ke taman di
APK Paslon Dinilai Kotori Ornamen Kota Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H.M.Kemal Islam merasa kecewa dengan tindakan tim sukses pasangan calon (paslon) kepala daerah NTB yang memasang alat peraga kampanye (APK) di tiang penerangan jalan umum (PJU), tembok, pohon dan lainnya. Hal ini menyebabkan ornamen Kota Mataram terlihat kotor. “Saya dongkol sekali. Sudah kita bersihkan, lagi dipasang,” ungkap Kemal saat memberi keterangan di ruang kerja Asisten I Setda Kota Mataram, Senin (26/2). Menurutnya, pemasangan APK tidak memperhatikan estetika kota. KPU maupun Panwaslu sudah mensosialisasikan pemasangan APK sebagai kegiatan promosi paslon memiliki aturan. Seperti tidak mengotori ornamen kota tiang PJU, lampu hias, termasuk memaku pohon. Kenyataannya, timses memasang APK melanggar ketentuan dengan menempel di PJU sangat marak, termasuk di tembok, sehingga menyebabkan Mataram terlihat kurang menarik. “Sampai petugas saya di lapangan itu ribut dengan timses,” akunya. Penertiban maupun pembersihan APK sudah dilakukan setiap hari. Timses begitu memasang, langsung dibersihkan.
(Suara NTB/cem)
KOTORI ORNAMEN - Stiker salah satu paslon yang dipasang di PJU Kota Mataram. Pemasangan APK di sepanjang PJU dan lampu dinilai mengotori ornamen kota. Kemal menyarankan, stiker paslon sebaiknya dipasang di rumah pendukung paslon saja. Jangan kemudian menempel di pohon, tiang PJU, lampu hias dan sebagainya. “Sepanjang jalan ditempeli sampai di toko. Saya yakin kalau pemilik toko tahu pasti keberatan,” tandasnya. Bukan berarti 20 orang bertugas membersihkan ornamen kota tidak semata - mata mengerjakan APK saja. Artinya, timses yang mengikuti aturan kampanye sudah membantu kinerja petugas di lapangan, karena tidak menambah beban petugas.
Penertiban APK ini membutuhkan energi dan petugas harus kerja ekstra. “Siapa lagi menjaga kota ini. Berikan kita tugas tidak jadi beban. Ikuti aturan sesuai sudah digariskan oleh KPU,” tambahnya. Kewenangan memberikan teguran atau sanksi ke paslon menjadi kewenangan KPU maupun Bawaslu. Pemkot posisinya menunggu rekomendasi dari penyelenggara pemilu, titik - titik mana saja disepakati sesuai SK untuk pemasangan baliho, spanduk maupun umbul - umbul. Sehingga, pemasangan APK ini tidak secara sporadik. (cem)
belakang mal. Selanjutnya, Taman Malomba dipasang panser amphibi. “Pemasangan panser amphibi ini nanti tidak seperti pesawat di Rembiga itu. Ada prosesi upacaranya hingga panser amphibi naik di atas monumen,” jelasnya. Naval Komodo Excited diselenggarakan awal Mei ini. Rencananya akan dihadiri oleh 50 pasukan dari 50 negara seluruh dunia. Kapal perang itu nantinya ber-
sandar di Ampenan dan kegiatan dipusatkan di Kota Mataram. Persoalan lamanya pembongkaran tembok stadion tersebut menurut Martawang, baru bertemunya komitmen bersama antara TNI Angkatan Laut dengan Pemkot Mataram yang didukung oleh Dinas Pariwisatan NTB. “Nanti pengawasan langsung oleh TNI AL. Kebetulan markasnya di sana,” demikian kata Martawang. (cem)
Mataram Dinilai Kotor
Mohan Ragukan Penilaian Kemenpar Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana risih dengan predikat sebagai kota dengan nomor urut 32 terkotor se - Indonesia. Penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata diragukan. Karena, menurutnya lembaga yang mengeluarkan statemen demikian harus secara resmi memberikan data rill, sehingga diambil langkah untuk mengintervensi. “Lembaga mana yang menyatakan itu. Saya belum menerima surat soal itu,” jawab Mohan, Senin (26/2). Ketidakjelasan data, kata Mohan, tidak patut untuk dikomentari. Karena, lembaga menyatakan itu harus secara resmi menyampaikan ke pemerintah. Kalaupun ada data dipersilakan untuk diserahkan segera, supaya tidak menimbulkan persepsi berbeda. “Gak usah dikomentari dululah, karena ini sumbernya belum jelas,” tegasnya. Dalam diskusi publik penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Mataram tahun 2019, terungkap bahwa Kota Mataram
berada pada posisi 32 kota terkotor se - Indonesia. Predikat memilukan di tengah penghargaan adipura diperoleh, justru tak relevan disampaikan oleh Kementerian Pariwisata. Irwan Rahadi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga terkejut. Ia tidak mengetahui detail indikator apa yang dinilai oleh Pemerintah Pusat, sehingga memberikan predikat tersebut. Dikatakan Irwan, persoalan ini tentu akan didalami, termasuk mencari data. Kalaupun menyikapi ini tentu secara realistis dengan segala kemampuan dimiliki. Bagi dia, perangkingan diperoleh Kota Mataram seperti disampaikan Kementerian Pariwisata sangat jelas menimbulkan citra negatif. “Secara otomatis ini image tidak baik bagi Kota Mataram,” jawab Irwan. Substansi masalah sampah sekarang ini berada di depo. Meskipun TPS liar ditemukan tidak lebih dari sembilan titik. Keterbatasan armada menyebabkan petugas tidak bisa menjangkau secara optimal. Karena, kendaraan tidak bisa siaga begitu saja. (cem)
Relokasi PKL Malomba Belum Ada Titik Temu Mataram (Suara NTB) Relokasi 42 Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Malomba belum ada titik temu antara Pemkot Mataram dengan TNI Angkatan Laut. Keduanya saling menawarkan desain lapak PKL, tapi
belum ada disetujui. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyebutkan, jumlah pedagang di Taman Malomba sebanyak 42 orang. Relokasinya sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Di-
nas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. “Letaknya sudah disepakati lokasinya,” kata Alwan, Senin (26/2). Rencana semula lapak dibangun di halaman markas TNI AL. Tapi harus disepakati bersama sebelum proses pembangunan. Yang menjadi per-
soalan konsepnya belum disepakati. Karena, masing masing menyodorkan desain sendiri. Nantinya ini dipadukan dan disosialisasikan supaya pedagang tidak lagi berjualan di taman. “Pemkot menyerahkan desain dan TNI AL juga,” bebernya.
Estimasi anggaran pembangunan lapak di Malomba belum disepakati. Namun kata Alwan, rancangan desain lapaknya diharapkan lebih bagus dan murah meriah. Sebelum ini disepakati yang paling penting adalah lokasinya dulu. Penyelenggaraan Naval
Komodo Eksaited rencana akan diselenggarakan tanggal 2 Mei mendatang. Dengan sisa waktu dua bulan dipastikan proses pembangunan bisa rampung. “Insya Allah kita usahakan,” ujarnya. Kalaupun perpaduan konsep ini belum ada titik temu,
pihaknya menyiapkan alternatif lain dengan cara menggunakan tenda. Dengan maksud pedagang tertata rapi, lebih bagus dan asri. “Paling penting pedagang tidak jualan di taman lagi,” demikian kata Alwan. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Selasa, 27 Februari 2018
Halaman 3
Sapi Potong Sulit, Pejagal Banyak ”Gulung Tikar” Mataram (Suara NTB) Sebagai provinsi Bumi Sejuta Sapi (BSS), rasanya mengherankan bila mendengar fakta lapangan. Pengusaha pejagal mengeluhkan sulitnya pasokan sapi potong jantan. Akibatnya, banyak pejagal lebih memilih menutup usahanya. Mereka gulung tikar. Sulit mendapat pasokan sapi jantan potong berimbas pada tingginya harga beli sapi hidup. Bagi yang tidak kuat modal, bersiap-siaplah tutup buku. Ketua Kelompok Penjagal Hewan Kota Mataram, Pastipal Rohyadi menggambarkannya. Tahun-tahun sebelumnya, berkunjung ke pasar ternak biasanya sesak. Karena banyaknya jumlah sapi potong yang diperjualbelikan. Belakangan, pasar ternak minimnya ternak yang diperjualbelikan. Terbatasnya jumlah pasokan
ternak, terutama sapi, memantik tingginya harga dasar pembelian. Bahkan ia sendiri membeli sapi berukuran besar untuk potong, hingga Rp 20 juta/ekor. Dengan harga semahal itu, dari mana pejagal akan mendapatkan keuntungan. Tak mengherankan jika harga daging di pasar tradisional menembus Rp 100.000 lebih perkilogramnya. Pastipal enggan membahas soal untung. Sebab yang
didapatkan seadanya. Hanya saja, ada bagian-bagian tidak dalam hitungan yang membuat pejagal untung dan tetap bertahan. “Dulu-dulu, belum ada namanya BSS, dengan modal Rp 1 juta ibaratnya, sudah dapat untung Rp 500.000. sekarang dengan modal Rp 40 juta, kalau bisa dapat untung 100.000. bagaimana pejagal bisa bertahan,” kata Pastipal di sela-sela kegiatan Sosial-
isasi dan Advokasi Pengendalian Ternak Potong Ruminansia Produktif di Mataram, Senin (26/2) kemarin. Karena persoalan itulah, jumlah pejagal di Kota Mataram khususnya makin menyusut. Dari sebulumnya 18 pejagal, berkurang hampir 100 persen. Hanya 10 orang yang masih bertahan. Sapi potong yang diharapkan adalah sapi jantan. Apalagi belakangan sudah tak diperbolehkan lagi pemotongan sapi betina produktif. Kecuali telah upkir. Yang diharapkan pejagal, bagaimana agar BSS relevan dengan ketersediaan sapi potong yang melimpah. Agar harga daging di pasaran juga dapat disesuaikan. Kepala Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, drh. H. Aminurrahman, M.Si mengaku tak ada persoalan dengan stok. Karena itulah, pemerintah bahkan memberikan rekomendasi pengiriman sapi potong 35.000 ekor dan sapi bibit 10.000 tahun 2018 ini. “Perhitungannya sudah jelas. Berapa kebutuhan, berapa populasi, ketemulah berapa yang boleh dikirim ke luar daerah,” ujarnya. Kuota kirim sapi yang diberikan oleh pemerintah daerah, telah dihitung prognosanya. Saat ini jumlah populasi sapi di NTB mencapai 1.149.719 ekor dengan komposisi 65 persen betina, dan 35 persen jantan.
(Suara NTB/bul)
RUSA - Rusa-rusa di penangkaran PT. Sadhana Arifnusa di Lombok Tengah
Mataram (Suara NTB) Menggalakkan program Bumi Sejuta Sapi (BSS) sepenuhnya belum didukung tersedianya dokter hewan yang memadai. Apakah pembangunan peternakan di NTB belum ideal? Jumlah dokter hewan di NTB kurang dari 100 orang. Puskeswan sekitar 90 unit jumlahnya. Tersebar di masing-masing kecamatan di kabupaten/kota di NTB. Sementara jumlah kecamatan di NTB sebanyak 114 kecamatan. Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, H. Aminurrahman, M.Si mengakui masih ada lebih dari satu kecamatan yang ditangani oleh Puskeswan. Padahal, melihat pentingnya tugas dan wewenang dokter hewan, mencakup perlindungan kehidupan/kesehatan hewan dan risiko yang ditimbulkan dari masuk, berkembang atau menyebarnya hama, penyakit, organisme penyebar penyakit. Melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dari risiko yang ditimbulkan oleh bahan tambahan, kontaminan, toksin atau organisme penyebab penyakit dalam. Melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dari risiko timbulnya penyakit yang terbawa oleh hewan, produknya, masuknya, berkembangnya, dan menyebarnya hama penyakit (Pest). Serta mencegah berkembangnya hama penyakit (Pest). H. Aminurrahman mengatakan, untuk menyiasati kekurangan dokter hewan ini, dioptimalkan peran dan fungsi petugas peternakan yang ada di kecamatan-kecamatan. Selain itu, didukung dengan keberadaan Tenaga Harian Lepas (THL) dengan latar belakang pendidikan dokter hewan maupun paramedis. Pusat menyediakan pembiayannya kepada sebanyak 102 orang. “Inilah peluang bagi lulusan SMK kesehatan, D3, dan sarjana peternakan. Untuk mengisi kekurangan kekurangan itu,” demikian H. Aminurrahman pada kegiatan sosialisasi dan advokasi pengendalian pemotongan ruminansia produktif di Mataram, Senin (26/2) kemarin. Dengan belum terpenuhinya jumlah dokter hewan yang ideal berdampak pada pengembangan program BSS? Kepala dinas meyakini pembangunan peternakan di NTB masih tetap berjalan dengan baik. Saat ini jumlah populasi sapi di NTB mencapai 1.149.719 ekor dengan komposisi 65 persen betina dan 35 persen jantan. Naik dari populasi tahun sebelumnya 1.092.719 ekor. Populasi sebanyak 1.149.719 itu. Karena ketersediaan populasi yang demikian banyak, pemerintah bahkan memberikan rekomendasi pengiriman sapi potong sebanyak 35.000 ekor dan sapi bibit sebanyak 10.000 tahun 2018 ini. Demikian juga untuk pengendalian penyakit. NTB mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat, Kementerian Pertanian RI sebagai provinsi bebas penyakit ternak. (bul) H. Aminurrahman
Populasi Mengkhawatirkan
BKSDA Tagih Kewajiban Penangkar Rusa
(Suara NTB/bul)
Mataram (Suara NTB) Jumlah populasi rusa di NTB grafiknya terus menurun. Satwa yang menjadi ikon NTB ini terancam punah. Karena itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB secepatnya akan menagih kewajiban para penangkar rusa yang telah mengantongi izin. Populasi rusa di alam liar diyakini tak sampai 1.800 ekor. Jumlahnya menurun drastis dibanding populasinya sekitar 20 tahun lalu yang mencapai belasan ribu ekor. Sementara di penangkaran, populasinya berkisar 600-an ekor. Perburuan liar membuatnya kian terancam. Mengharapkan pengembangbiakannya secara alami, kata Kepala Sub Bagian TU di BKSDA NTB, Lugi Hartanto, harus diperkuat dukungan pengembangbiakan dari penangkaran. BKSDA NTB telah
memberikan izin penangkaran kepada 50 penangkar. Izin penangkaran diterbitkan oleh BKSDA dengan salah satu syarat, penangkar memiliki kewajiban mengembalikan ke alam sebesar 10 persen dari total peningkatan populasi. “10 persen inilah yang akan kami tagih ke penangkaran. Salah satunya kepada PT. Sadhana Arifnusa,” kata Lugi. PT. Sadhana adalah salah satu penangkar besar rusa di NTB. Dia termasuk yang sukses melakukan penangkaran. Karena itu, F2 dari hasil penangkarannya, 10 persen akan ditarik untuk dilepasliarkan kembali ke alam. Demikian juga penangkar-penangkar lainnya dari sebanyak 50-an izin penangkaran di terbitkan BKSDA. “Kalau total 600 ekor populasi rusa di penangkaran, 10 persen kita tarik, lumayan itu untuk mendukung restoking,”
imbuhnya. Ia juga mendukung pengembangan jumlah penangkar rusa di NTB. izin-izin akan dipermudah, cukup dengan biaya Rp 500.000 untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), BKSDA akan menerbitkannya. Akan tetapi, syarat lain yang paling utama tentu kesediaan penangkar untuk pemeliharaan/perawatan, mendapat izin-izin dari lingkungan. Rusa yang akan dipelihara harus berkelamin jantan dan betina. Satu jenis kelamin, izin tak diterbitkan. Karena tak mendukung pengembangbiakannya. “Selama dipelihara dengan baik, boleh dikembangbiakkan sendiri. Dan kita akan terbitkan izin penangkarannya,” imbuh
Topotels Bidik Investasi di Mandalika
(Suara NTB/bul)
bergerak ke sana (KEK Mandalika). Kita yakini di sana perkembangannya akan bergerak cepat,” demikian Ren. Melihat pertumbuhan bisnis di Aruna, sejak setahun terakhir beroperasi, Ren mengatakan dapat diyakinkan para founder Topotels untuk masuk ke KEK Mandalika. Ia menjanjikan sebagai tempat berinvestasi, dengan didukung dekatnya bandara internasional milik NTB. Beberapa potensial owner menanyakan ke mana lagi investasi akan dikembangkan. Seteah tahun ini Topotel memiliki jaringan hotel lebih dari 30. Alternatif utama selain Bandung dan Bali adalah Lombok, atau Labuan Bajo, NTT yang ditawarkan. Dan yang paling potensial
Ren Tobing
Pastipal (Suara NTB/ist)
BSS Terkendala Jumlah Dokter Hewan
Mataram (Suara NTB) – Topotels Hotel dan Resort diam-diam mengincar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Kawasan prioritas nasional ini bahkan beberapa kali dikunjungi manajemen, dan ditawarkan pada jajaran co-founder. Topotels tertuju perhatiannya pada KEK Mandalika karena di sana pemerintah cukup fokus mengembangkannya. Dengan fokusnya pemerintah, diyakini tersedia kemudahan-kemudahan berinvestasi. Hal ini dikemukakan Ren Tobing, Co-Founder & Chief Commercial Officer Topotels, ditemui di Mataram, Senin (26/ 2) pada kegiatan GM Conference 2018 Topotels Hotels & Resort yang dipusatkan pelaksanannya di Lombok. Topotels adalah salah satu perusahaan regional yang saat ini terus berkembang, investasinya menjangkau negara di luar Indonesia. Bahkan group ini akan meluncurkan hotel terbesarnya di Asia yang dibangun di Malaysia. Kehadiran Topotels di Lombok, yakni beroperasinya Hotel Aruna di Senggigi, kata Ren adalah pintu masuk bagi Topotels untuk menjangkau KEK Mandalika. Peluangnya mengakar sampai ke KEK Mandalika cukup besar. Menyusul bertumbuhnya positifnya Aruna Senggigi. “Dengan adanya Aruna, kita a k a n
Naik dari populasi tahun sebelumnya sebanyak 1.092.719 ekor. Populasi sebanyak 1.149.719 itu, setelah dikurangi dengan kuota sebanyak 45.000 ekor yang dimaksud. “Tidak ada masalah. Semua sudah kita hitung bersama,” demikian H. Aminurrahman. (bul)
adalah berinvestasi di Lombok. Karena melihat lokasinya investasinya yang sangat indah, didukung perangkat pemerintah yang juga cukup bersemangat membangunnya. “Ini yang kami yakinkan kepada owner. Saya jelaskan, untuk pengembangan investasi, yang paling penting diperhatikan adalah pangsa pasar, dan fokusnya pemerintah. Mandalika Lombok punya potensi, bahkan tak kalah sama Bali,” demikian Ren memberikan gambaran umumnya. Terpisah, Deputy Projek Director ITDC, H. Adi Sujono menjelaskan investasi yang ada di Mandalika. Beberapa investor yang sudah ada, untuk mini mall dan hotel dari PT. Alam Hi-
jau Permata dari Indonesia. Hotel X2 dari PT Elmar Mitra Perkasa Indonesia. Hotel Paramount dari perusahaan Amerika. Hotel Pullman Dan Clubmed dari ITDC. Hotel Royal Tulip dari Korea. Lagoon Hotel dari PT Mosaique Jiva One Sky dari Indonesia. SWRO (sea water reverse osmosis) dari perusahaan Amerika. Untuk investasi yang minat dan telah berproses adalah Vinci. Perusahaan asal Prancis untuk pembangunan sirkuit, ditambah investor pembangunan hotel ada 4 peminat dari perusahaan di Indonesia dan 1 dari Prancis. Ada juga untuk area golf, area komersil ada 7 peminat dari perusahaan di Indonesia. (bul)
Lugi. Membuka ruang bagi penangkaran rusa ini juga berpotensi secara ekonomis. Daging rusa bisa dijadikan kuliner khas NTB. Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat/penangkar untuk memperjualbelikannya, atau untuk dipotong. “Setelah F2nya 10 persen dipenuhi. Sisanya bisa dipotong, atau bisa diperjualbelikan, khusus untuk cucunya,” jelas Lugi. Dalam waktu dekat, BKS-
DA juga akan melakukan evaluasi kepada penangkar rusa. Apakah pemeliharaan sudah dilakukan dengan baik, atau sebaliknya. Jika fakta di lapangan penangkaran dipandang tak dilakukan dengan baik, maka izin-izinnya akan dicabut. “Tahun 2017 lalu ada 7 izin penangkaran sudah kita cabut. Otomatis setelah izin dicabut, rusa yang dimilikinya sudah kategori illegal dan berhak diambil untuk dilepasliarkan,” demikian Lugi. (bul)
SUARA NTB Selasa, 27 Februari 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Progres Global Hub
Pertengahan Tahun, Presiden Dijadwalkan Lakukan Peletakan Batu Pertama Tanjung (Suara NTB) Rencana pembangunan mega proyek Global Hub semakin progresif. Dalam ekspose yang dilakukan PT. Bandar Kayangan Internasional (BKI) di Kantor Bupati Senin (26/2), mengemuka tahapan pembebasan lahan yang dimulai bulan April mendatang. Lalu diteruskan dengan pelatakan batu pertama, di mana dijadwalkan akan dihadiri Presiden RI, Joko Widodo, pada tengah tahun, atau paling lambat bertepatan dengan menyambut HUT RI 17 Agustus mendatang. Prof. Dr. Ir. Son Diamar, MSc., selaku perwakilan PT. Bandar Kayangan Internasional (BKI) usai pertemuan dengan delegasi Korea Selatan (Korsel), mengungkapkan harapannya, ground breaking Global Hub nantinya akan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Kesiapan Presiden itu bahkan sudah dikomunikasikan jauh hari. “Kami minta Pak Jokowi pada pertengahan Juli atau mundur sedikit, dalam rangka 17 Agustus bisa menghadiri acara ground breaking nanti,” kata Son Diamar. Sebelum mengarah pada peletakan baru pertama, PT. BKI kata dia, akan mengawali tahapan dengan pembebasan lahan masyarakat lebih dulu. Tahap awal ini, akan dibebaskan 1.500 hektar dari total 7.000 hektar yang dibutuhkan. Dari 1.500 hektar lahan yang akan dibebaskan itu, dirinci 200 hektar di antaranya diperun-
tukkan ke kawasan pelabuhan, 400 hektar untuk kilang minyak, 500 hektarnya untuk industri dan sisanya untuk pembangunan gedung dan perkantoran. Bahkan pembebasan lahan dan proses pembangunan saranasarana itu akan memakan waktu selama 5 tahun ke depan. Setelahnya, apabila pembangunan sudah berjalan sekitar 10 tahun baru akan ditambah lagi dengan pembebasan areal seluas 4.000 hektar. Perihal banyaknya masyarakat yang disebut-sebut menjual lahannya, Son Diamar mengimbau agar masyarakat yang berada di areal Global Hub, tidak memindahtangankan aset miliknya kepada broker tanah. Sebab pelepasan aset oleh warga akan menyebabkan masyarakat tidak memperoleh apa-apa dalam jangka panjang. “Kalau ke kami (menyerahkan aset), kita ingin mengubah nasib bukan merampas uang. Nanti warga yang lah-
Tidak Diberikan pada ’’Broker’’ KETUA DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. M. Khairul Rizal, ST, M.Kom mengingatkan kepada Pemda Lotim agar lebih selektif dalam memenangkan kontraktor untuk pengerjaan setiap proyek yang ada. Menurutnya, gagalnya pengerjaan proyek di Lotim pada tahun anggaran 2017 lalu dikarenakan kontraktor yang dimenangkan dalam tahap pelelangan merupakan broker (makelar). (Suara NTB/yon) Politis partai Demokrat H. M. Khairul Rizal ini berharap, kontraktor yang dimenangkan dalam setiap proyek di Lotim haruslah kontraktor yang ahli pada bidangnya. Sementara menurut sepengetahuannya, pengerjaan proyek di Lotim, terutama yang gagal dalam pengerjaannya. Jika diberikan ke broker, politisi Demokrat ini meyakini pengerjaan proyek di Lotim tidak akan dapat berjalan dengan mulus. Hal itu dikarenakan broker selaku pihak yang dimenangkan menjual kembali proyek itu. “Ada broker proyek, ada broker tanah. Itu bukan orang bekerja yang dimenangkan, melainkan mafia proyek yang mencari keuntungan,” ujarnya mengingatkan. Dijelaskannya bahwa dalam tahapan pelelangan sudah ada aturan dan ketentuan yang harus diikuti. Maka dalam penentuan pemenang tender itulah yang harus dilakukan secara cermat oleh pihak yang berwenang dalam hal ini ULP. Untuk itu ia juga mengingatkan kepada pihak ULP untuk lebih selektif dalam memenangkan kontraktor dan melihat latar belakang serta sepak terjang dari setiap kontraktor yang ikut dalam suatu pelelangan itu. Untuk menjaga pengerjaan proyek di Lotim di tahun 2018 dapat berjalan lancar dan mulus sebagaimana yang diharapkan, ia berharap kepada Pejabat Sementara Bupati Lotim untuk dapat mengontrol proyek yang ada di Lotim. (yon)
Panwaslu Tangani Enam Dugaan Pelanggaran Selong (Suara NTB) Panwaslu Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada masa kampanye pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2018 baik untuk Pilgub maupun Pilbup mencatat sebanyak enam pelanggaran sedang ditanganinya. Enam jenis pelanggaran itu baik dilakukan oleh ASN, PPS maupun PPL maupun oleh calon itu sendiri. Menurut Ketua Divisi Hukum dan Penindakan pada Panwaslu Lotim, Sahnam, SH, (Suara NTB/yon) dugaan pelanggaran kampanye Sahnam yang dilakukan oleh beberapa pihak itu saat ini prosesnya sedang berjalan. Terlapor maupun pelapor, katanya, sudah dipanggil dan beberapa di antaranya sudah diklarifikasi. “Yang ditangani sebanyak 6 pelanggaran, beberapa terlapor mulai dari calon, ASN, PPS, bahkan PPL,” ungkapnya, Senin (26/2). Pelanggaran ini, ujarnya, berupa keterlibatan ASN yang aktif menjadi moderator dalam sebuah forum yang diduga kampanye. Kemudian untuk PPL menjadi moderator serta adanya laporan masuk terkait pelaksanaan kampanye di tempat terlarang seperti di masjid maupun di madrasah oleh salah satu calon kepala daerah. “ASN ada dua, PPS dan PPL serta salah satu calon,” sebutnya. Apabila terbukti, maka akan direkomendasi langsung ke Komisi ASN bagi ASN, dengan dugaan sementara keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon dan aktif berkampanye. Sedangkan untuk PPS dan PPL masuk rekomendasi etik, apabila terbukti maka Panwaslu akan merekomendasi untuk dilakukan penggantian terhadap yang bersangkutan. “Jika terbukti melakukan kampanye di masjid, maka akan dilayangkan surat teguran terhadap calon yang bersangkutan,” tegasnya. (yon)
annya sudah dibebaskan tidak akan digusur melainkan dipindahkan 1 kilo atau 500 meter, tidak jauh,” imbuhnya. Warga yang lahannya dibebaskan dibenarkan Son Diamar, akan dibangunkan rumah secara gratis dan menempatinya secara permanen. Sementara dari aset yang diserahkan ke BKI, warga akan tercatat sebagai pemegang saham, yang oleh karenanya berhak menerima dividen sebesar 10 persen dari pendapatan yang dibagikan setiap tahun. “Nantinya warga akan diagensi oleh Koperasi, itu kisaran 10 persen setelah lepas 5 hingga 7 tahun. Saat pembangunan telah berjalan hitungan saya itu bisa Rp 50 juta per bulan,” sambungnya. Kekhawatiran sumber daya lokal khususnya KLU yang terancam tidak terakomodir karena rendahnya SDM kualitas, Son Diamar mengakui telah menyiapkan solusi. BKI dalam
hal ini telah menginventaris seluruh SMK yang ada di NTB, dan menganalisa kekurangan maupun kebutuhan tenaga investor. Masyarakat selanjutnya akan diberikan pelatihan sesuai kebutuhan pemilik modal. Kalaupun ada pabrik dari Korea yang membangun sarana, maka perusahaan bersangkutan juga akan ditekankan untuk melatih dan melibatkan masyarakat. “Misalnya ada pabrik dari Jerman mau ke sini, kita minta mereka yang ajar. Nanti sertifikatnya itu internasional sehingga anakanak kita pasti kerja,” ujarnya meyakinkan. Son Diamar menyatakan, tindaklanjut dari pembangunan Global Hub sudah cukup positif. Sejauh ini sejumlah investor sudah menyatakan diri untuk menanamkan modalnya di mega proyek tersebut. Salah satu yang disebutkan yaitu Port Of Rotterdam (POR) yang secara khusus membangun sarana dan prasarana Kepelabuhanan. Bahkan POR ditengarai sudah menganalisa komersial segmen proyek tersebut. Selanjutnya, keberadaan infrastruktur kilang minyak di
(Suara NTB/ist)
TERIMA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar saat menerima delegasi investor dari Korsel dan ekspose pihak PT. BKI terkait rencana pembangunan Global Hub di Kantor Bupati KLU, Senin (26/2). area Global Hub, terdapat investor dari Rusia, yaitu Inter Rao. Perusahaan tersebut berstatus sebagai investor terbesar kedua di Rusia. Sedangkan investor pertama terbesar, yaitu Gazprom, disebut-
Sejumlah Pengusaha Korsel Berkunjung ke KLU Tanjung (Suara NTB) Rombongan delegasi dari Korea Selatan (Korsel) sudah mengunjungi Kabupaten Lombok Utara (KLU) selama 3 hari (Sabtu – Senin). Mereka didampingi oleh manajemen PT. Bandar Kayangan Internasional (BKI) dan menggelar ekspose terkait tindak lanjut perkembangan mega proyek Global Hub di Lombok Utara, Senin (26/2). Kedatangan rombongan asal Korsel dimulai dari Sabtu lalu, di mana rombongan dijadwalkan tiba di BIL pada Sabtu petang pukul 18.00 wita dan menuju penginapan di salah satu resort di Senggigi, Lombok Barat. Hari Minggu, mereka dibawa berkunjung ke budidaya mutiara yang dikelola oleh LIPI di wilayah Telok Kodeq, Desa Pemenang Barat. Selanjutnya mereka menuju Gili Trawangan dan menginap di sana. Barulah pada hari Senin kemarin, mereka diterima oleh Pemda KLU, dan sore harinya langsung diajak berkeliling meninjau areal Global Hub dan budidaya lebah madu di Desa Mumbulsari. Dalam penerimaannya, Bupati Lombok Ut-
ara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., sedikit banyak memaparkan potensi yang dimiliki KLU, termasuk potensi terbangunnya proyek bandar internasional di Kecamatan Kayangan. Menurutnya, Global Hub nantinya akan menghubungkan Lombok Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya dengan dunia internasional dalam konteks perdagangan. Dampak dari pembangunan infrastruktur berskala internasional itu, diharapkan Najmul terus memacu pertumbuhan ekonomi di KLU dan NTB pada umumnya. Upaya pertumbuhan diupayakan pula melalui berbagai kerjasama luar negeri termasuk dengan Universitas Massey, New Zealand Pemerintah Haikou, Cina untuk mengotimalkan potensi perkebunan khususnya komoditi kelapa. Pasalnya sejak UndangUndang Otonomi Daerah tahun 2004, setiap kabupaten/kota di Indonesia berlombalomba membangun dengan mengandeng para investor. Untuk itu, kedatangan delegasi Korsel diharapkan ikut berpartisipasi membangun Lombok Utara dalam rangka kerjasama pengembangan sektor-sektor pendukung lain pada proyek Global Hub. “Dalam mengembangkan
sektor pariwisata, kami kekurangan fasilitas penunjang misalnya lampu (PJU) dan sebagainya. Bagaimanapun kita ingin melayani wisatawan tetapi untuk melengkapi fasilitas kita harus kerjasama salah satunya dengan Korea Selatan,” ujar Najmul. Pada kesempatan yang sama, juru bicara perwakilan delegasi Korsel, Park Yong Seok, mengatakan pihaknya di Korsel ingin segera membangun di Lombok Utara. Hanya saja, secara teknis ada beberapa tahapan yang akan dirumuskan lebih lanjut. “Kita ada tahap-tahap, poin belum sekarang ini nanti kita akan datang lagi ke Lombok Utara,” katanya singkat. Pihaknya juga antusias setelah melihat potensi dan kekayaan sumber daya yang dimiliki KLU. Delegasi Korea Selatan ini juga mengulas berbagai hal dalam persentasinya. Hanya saja, pemaparannya lebih banyak menggunakan bahasa Korea, sehingga cukup sulit diterjemahkan dan disampaikan ke masyarakat. (ari)
”Update” Data, Disnaker KLU akan Kumpulkan PPTKIS Tanjung (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan mengumpulkan seluruh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang selama ini beroperasi di Lombok Utara. Tujuan dikumpulkannya para pengelola PPTKIS ini sebagai langkah Disnaker untuk memperoleh data valid dan terbaru (update) berkenaan dengan TKI KLU yang akan berangkat maupun yang sudah bekerja di luar negeri. Rencana akan dikumpulkannya PPTKIS itu, diungkapkan Kepala Disnaker PM PTSP KLU, Vidi Ekakusuma, Senin (26/2). Di Lombok Utara hanya ada 1 PPTKIS yang memiliki Kantor Cabang di Lombok Utara. Sedangkan PPTKIS lainnya masih beroperasi dengan hanya menempatkan Petugas Lapangan (PL) di daerah. “Kita mau kumpulkan PPTKIS yang selama ini bergerak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, kemudian kita buatkan dia pola baru terkait sama data. Data TKI yang mereka kirim, tidak hanya data pengiriman saja tetapi semacam data terkini, yang mencantumkan identitas TKI,
asal TKI, bekerja di mana dan sampai kapan TKI itu bekerja di luar negeri,” ungkap Vidi di ruang kerjanya. Dijelaskan, melalui updating data ini Disnaker setidaknya bisa memantau keberadaan TKI sekaligus meminimalisir calon TKI atau pun TKI yang telantar, baik telantar di penampungan maupun TKI yang telantar di tempat kerja. “Dalam waktu dekatlah. Saya akan minta PPTKIS agar bekerjasama dengan desa, agar PL-PL yang merekrut di lapangan diketahui langsung oleh desa,” imbuhnya. Sejauh proses kepengurusan pemberangkatan TKI di instansi Pemda KLU, PPTKIS kata dia, hanya melaporkan saja identitas TKI yang akan diberikan sebagai dasar pembuatan paspor. Setelah itu, PPTKIS nyaris tak pernah berkoordinasi lagi dengan dinas terkecuali ada masalah yang diadukan oleh keluarga TKI. Sehingga penting menurut Vidi, sejak awal dinas bisa memantau sepak terjang PPTKIS terkait pemberangkatan calon TKI asal KLU. Vidi meminta, PPTKIS nantinya akan melaporkan perkembangan rekrutmen dan pemberangkatan TKI secara
berkala dari PPTKIS yang memberangkatkan. Terutama setelah dipastikan TKI yang direkrut telah diberangkatkan, maka perusahaan yang mengerjakannya pun agar tercatat di Dinas. “Jadi tidak lepas begitu saja. TKI KLU berstatus imigran gelap di negeri orang bisa saja terjadi. Namun dengan tetap dipantau, akan meminimalisir adanya TKI gelap. Selama ini, Paspor dan Visa kerja tidak ditembuskan ke kita, tapi setidaknya namanama TKI yang berangkat dapat diketahui keberadaannya,” jelasnya. Demikian halnya dengan kepulangan TKI, selama ini, kata Vidi, PPTKIS ataupun TKI sendiri tidak pernah melaporkan dirinya telah kembali atau pulang ke daerah asal. Kedepan ia berharap ada informasi dari PPTKIS perihal nama-nama TKI yang diberangkatkan dan telah kembali dari luar negeri. “Kita akan minta data sampai pulangnya. Makanya kita juga bekerjasama dengan Kementerian terkait tenaga kerja yang pulang bisa produktif. Apabila mereka bawa modal, mereka tidak ke arah konsumtif melainkan berusaha secara produktif,” demikian Vidi. (ari)
kan ikut tertarik meramaikan investasi meski terbatas pada bidang energi atau kelistrikan. “(investasi) Inter Rao akan dimulai dari yang kecil dulu, cukup untuk Lombok saja, mungkin nanti akan ekspansi. Ka-
lau listrik, Gazprom dari Rusia juga tertarik, dan sekarang ada dari Korea ini. Kita terbuka saja, terus terang ini beauty kontesnya siapa yang cepat dan bagus, ayo silakan investasi,” demikian Son Diamar. (ari)
Tuntut Keadilan, Ratusan Tenaga Kesehatan Gelar Unjuk Rasa Selong (Suara NTB) Ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang tergabung dalam forum tenaga kontrak, Senin (26/2) melakukan aksi unjuk rasa. Massa aksi yang menggedor sejumlah instansi di Lotim itu menuntut keadilan supaya dilakukan penyamaan SK bagi tenaga kesehatan di Lotim. Ratusan tenaga kesehatan itu berasal dari perawat, analis gizi, cleaning service, sopir ambulans, kesehatan masyarakat serta bidan dan lainnya yang tergabung dalam forum kelompok kerja tenaga kesehatan Kabupaten Lotim. Aksi diwarnai isak tangis dan beberapa tenaga kesehatan pingsan setelah menuntut keadilan kepada pemerintah daerah. Kepada Suara NTB, Korlap Aksi, Sapoan menegaskan penyamaan SK terhadap tenaga kesehatan yang berstatus honorer merupakan harga mati yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, karena yang terjadi di Kabupaten Lotim saat ini terdapat tiga SK yakni SK magang, SK kelompok Kerja dan SK perjanjian kerja. Tenaga kesehatan yang mendapat SK perjanjian kerja inilah yang dinilai mendapatkan nasib yang sangat luar biasa. Dalam arti banyak tenaga kesehatan yang baru mengabdi membawa SK perjanjian kerja itu. Sehingga hal tersebut dipersoalkan oleh para tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi puluhan maupun belasan tahun namun masih mengantongi SK kelompok kerja. Selain itu, ia juga menuntut supaya semua tenaga kesehatan harus diperhatikan secara merata mulai dari kesehatannya berupa jaminan kesehatannya, kesejahteraannya dan beberapa hak dari tenaga kesehatan itu sendiri. Dalam aksinya, mereka mendatangi Kejaksaan Negeri Lotim terkait dengan dugaan adanya permainan dalam penerbitan SK, kemudian ke BKPSDM, Dikes Lotim hing-
ga DPRD Lotim. Di Kantor DPRD Lotim mereka diterima Ketua DPRD Lotim, H. Khairul Rizal, Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman beserta jajaran. Dalam kesempatan itu DPRD Lotim siap menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi tenaga kesehatan. Aksi berakhir di Kantor Bupati Lotim. Massa ditemui langsung Pejabat Sementara Bupati, H. Ahsanul Khalik. Pada kesempatan itu, pemda memberi solusi dengan mengadakan tes kembali selesai pilkada. Namun, tawaran pemda ini ditolak tenaga kesehatan. Mereka hanya mengharapkan tenaga kesehatan yang mendapat SK perjanjian kontrak harus melihat masa kerja dari tenaga kesehatan itu sendiri. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Lotim, drg. Asrul Sani, menjelaskan untuk SK yang dipermasalahkan oleh para tenaga kesehatan yang diterbitkan bersamaan dengan SK guru yang dikeluarkan BKPSDM. SK kelompok kerja, dijelaskan dulunya dikeluarkan oleh bupati untuk kemudian dari Dinas Kesehatan. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang memegang SK kelompok kerja ini sebanyak 793 orang yang honornya berasal dari kapitasi. “Jadi kita memiliki tiga jenis tenaga, tenaga PNS, tenaga perjanjian kerja dan tenaga kelompok kerja,” ujarnya. Pengangkatan untuk kelompok kerja, lanjut dia, dilakukan terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas cukup lama namun tidak memiliki SK. Kemudian pemerintah daerah men-SK-kannya sebagai jaminan untuk legalitas mereka dalam bekerja. Dalam menerbitkan SK ini, Dikes Lotim juga sangat selektif. Adapun dalam SK perjanjian kerja, honor tenaga kesehatan itu berasal dari pemerintah daerah dengan besaran untuk tahun pertama Rp 550 ribu, tahun kedua Rp 650 ribu dan tahun ketiga Rp 750 ribu per bulan. (yon)
(Suara NTB/yon)
AKSI - Aksi ratusan tenaga kesehatan di Lotim yang menuntut keadilan supaya dilakukan penyamaan SK bagi tenaga kesehatan di Lotim, Senin (26/2).
SUARA NTB Selasa, 27 Februari 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB
Komisi IV Dorong Program Pengentasan Buta Aksara Dimaksimalkan
(Suara NTB/kir)
L. Supriadi
Praya (Suara NTB) Angka buta aksara yang masih cukup tinggi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengundang keprihatinan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Para wakil pun mendorong pemerintah daerah bisa lebih maksimal lagi menjalankan program-program pengentasan buta aksara guna mempercepat target pengentasan buta aksara. “Soal anggaran kita siap
dukung. Yang penting program pengentasan buta aksara bisa berhasil maksimal,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Loteng, L. Supriadi, kepada Suara NTB, Senin (26/2). Agar program bisa berjalan maksimal, persoalan data penduduk yang masih buta aksara harus benar-benar valid terlebih dahulu. Untuk itu, penting melakukan pendataan dan validasi data penduduk buta aksara, sehingga arah
dan sasaran programnya nanti bisa benar-benar tepat. Selama ini, ada kesan kalau penduduk buta aksara di Loteng hanya itu-itu saja. Jadi wajar kalau kemudian angka buta aksara tidak bisa tuntas. Meski berbagai program pengentasan buta aksara sudah dilaksanakan. “Jadi data itu harus benar-benar valid. Sehingga jelas, maka yang masih buta aksara dan mana yang sudah tidak lagi menyandang
status buta aksara,” jelasnya. Data buta aksara pun jangan hanya data secara umum saja. Bila perlu detail mulai dari nama sampai alamat tempat tinggalnya. Dengan begitu, bisa tergambar jelas di mana saja penduduk buta aksara berada. Kalau data sudah lengkap by name by address, maka pemerintah daerah tinggal menyasar penduduk buta aksara bersangkutan. Pola yang dilakukan dalam mengentaskan buta aksara,
ujarnya, harus lebih inovatif dengan melibatkan lembaga atau institusi terkait di tingkat bawah sampai atas dan tidak hanya terpaku pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada saja. Begitu juga soal tutor, ujarnya, bisa juga dengan memberdayakan guru atau tenaga pendidik yang ada di daerah setempat. “Sekolah juga bisa dilibatkan untuk membantu mengentaskan buta aksara. Dalam
artinya, guru-guru diberdayakan menjadi tutor bagi penduduk yang masih buta aksara tersebut,” jelas Supriadi. Kalau semua elemen sudah terlibat, maka upaya pengentasan buta aksara bisa lebih cepat. “Sekarang data buta aksara kita di angka sekitar 70 ribu lebih. Kalau semua elemen berperan aktif, dalam satu tahun atau dua tahun ke depan angka buta aksara ini bisa tuntas,” tandas Supriadi. (kir/*)
Belum Rekam KTP Elektronik Tak Penuhi Unsur Tipilu PANWASLU Lombok Barat (Lobar) tengah mengusut dugaan pelanggaran berjamaah yang dilakukan kepala desa, perangkat desa lantaran diduga terlibat pada kampanye pasangan calon. Rencananya, Selasa ini, pihak Panwascam bakal mengklarifikasi para oknum ini guna menindaklanjuti temuan di lapangan. Selain itu, panwaslu juga telah menutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa Jeringo Sahril yang diduga terlibat politik. karena (Suara NTB/her) mendukung paslon nomor urut L. Arjuna 1 H. M. Izzul Islam-TGH Khudari Ibrahim. Pihak panwaslu sudah membahas temuan ini bersama tim Penegakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hasil pembahasan dan kajian tim tersebut, memutuskan kasus ini tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu (Tpilu) disebabkan kurangnya bukti di antaranya saksis-saksi, namun bersangkutan melanggar ketentuan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sehingga direkomendasikan ke pemda untuk penanganan pelanggaran administrasi. “Ada temuan dugaan pelanggaran berjamaah oleh oknum kades, kadus dan sekdes karena terlibat dalam kampanye paslon, itu kami usut dan besok (hari ini, red) Panwaslu memanggil mereka untuk dimintai klarifikasi,” tegas Ketua Panwaslu Lobar, L Arjuna, Senin (26/2). Pihaknya mengusut dugaan keterlibatan empat orang antara lain Kades Jagaraga, Sekdes Jagaraga dan Kadus Dasan Geres Pande di mana ketiganya ikut kampanye paslon nomor urut 3 Zaitun, dan Kadus Buntage Desa giri Sasak diduga ikut kampanye paslon nomor urut 2 F-One. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Panwascam untuk memanggil mereka, pihak panwascam telah mengirim surat udangan kepada mereka untuk diundang klarifikasi Selasa ini di Kantor Camat Kuripan. Untuk memastikan apakah memenuhi unsure pelanggaran atau tidak, pihaknya akan membahasnya bersama sentra Gakkumdu. Dalam proses inilah jelasnya ditentukan apakah pelanggaran memenuhi unsur atau tidak, sebab belum tentu terpenuhi menurut panwaslu belum tentu dari pihak penyidik. (her)
Kades Batulayar Pertanyakan Proyek Pamsimas Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Batulayar H. M. Taufik mempertanyakan peroyek yang dibangun dari Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Pasalnya, sarana prasrana yang dibangun dari program ini belum bisa difungsikan oleh masyarakat untuk mendapatkan air bersih, karena sumur bor yang dibangun tidak bisa menghasilkan air. Pihaknya pun mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek ini. “Pamsimas yang dibangun tahun lalu belum bisa difungsikan ini oleh masyarakat,” akunya, Senin (26/2). Menurutnya, rekanan yang mengerjakan proyek ini lari lalu dicarikanlah rekanan pengebor untuk mencari debet air, namun setelah memperoleh air ternyata kondisinya keruh, sehingga tidak bisa diminum. Pihaknya pun sudah mengecek ke lokasi memastikan kondisi tersebut, setelah dicek memang kondisinya belum ada air. Program Pamsimas ini dibangun sejumlah sarana prasarana seperti sumur bor, dilengkapi pipa untuk mengalirkan air ke penampungan (reservoar) atau hidran umum. Dari penampungan inilah nantinya warga mengambil air. Namun sejauh ini, air yang dari sumur bor tidak ada sehingga warga belum bisa memanfaatkannya. Hal ini disebabkan pengebor atau kontraktor yang mengerjakan kurang beres. Padahal untuk sumur bor ini sendiri jelasnya ada kajian geolistrik, ia sendiri tidak tahu seperti apa pengerjaannnya. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lobar Made Artadana menyatakan terkait persoalan ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Bappeda untuk mencari langkah solusi penanganan. Menurutnya Pamsimas ini program pusat dan dianggarkan juga oleh daerah, namun diserahkan ke masing-masing desa. “Nanti kami koordinasikan dengan Bappeda dulu untuk mencari langkah penanganan,” katanya. (her)
Puluhan Ribu Warga Terancam Tak Bisa Memilih
Praya (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatat masih ada sekitar 40 ribu warga yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada gelaran Pilkada NTB, Juni mendatang. Alasannya, mereka belum melakukan perekaman KTP elektronik. “Kalau belum melakukan perekaman KTP elektronik maka pemilih tidak bisa nyoblos di Pilkada NTB mendatang. Jadi harus melakukan perekaman KTP elektronik dulu, baru bisa nyoblos,” terang Kepala Disdukcapil Loteng, H.M. Darwis, S.H., kepada Suara NTB, Senin (26/2). Menurutnya, syarat paling utama bagi pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada NTB mendatang, minimal sudah melakukan pereka-
man KTP elektronik. Meski pada akhirnya nanti KTP elektronik yang bersangkutan belum bisa tercetak. Karena bagi pemilih yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik nanti akan diberikan surat keterangan dari Disdukcapil Loteng, jika yang bersangkutan sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Di mana fungsi surat keterangan, sama dengan KTP sebagai tanda pengenal penduduk yang sah dan diakui oleh negara. Tapi masa berlakunya yang
terbatas hanya sampai 6 bulan sembari menunggu KTP elektroniknya tercetak. “Yang penting sudah perekaman KTP elektonik, bisa dipastikan pemilih bisa menggunakan hak pilihnya,” ujarnya. Secara umum, total ada 90 ribu penduduk yang belum memiliki KTP elektronik. Dari jumlah ini, 40 ribu di antaranya belum melakukan perekaman KTP elektronik. Sedangkan sisanya sebanyak 50 ribu lebih, sudah melakukan
Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus berupaya menekan kemiskinan. Pasalnya, mengacu data dinas terkait mengklasifikasikan dari 17,38 persen kemiskinan di Lobar setelah dianalisis dari 21 usaha ada dua usaha yang memberi kontribusi terhadap kemiskinan, yakni masing-masing usaha industri olahan sebesar 5,3 persen dan sektor pedagangan ada 7,5 persen. Karena itu, menurutnya, perkembangan pasar modern ini perlu ditata supaya tidak memperparah permasalahan yang ada seperti kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan ini dinas terkait mengembangkan produk unggulan untuk membangun ekonomi desa. Hal ini disampaikan Kepala Disperindag Lobar melalui Kepala Bidang Industri Komoditi Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) H. Amarudin, Senin (26/2). Dalam hal ini, pemda menargetkan penurunan angka kemiskinan melalui program IKAHH dengan menggali potensi lokal di seluruh Kecamatan di Lo-
bar. Sejauh ini Program tersebut diklaim mampu mengangkat dan mensejahterakan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. “Kita programkan bangun Ekonomi Desa Melalui Produk Unggulan untuk mengentaskan kemiskinan,” jelasnya. Amarudin mengatakan, sasaran program kegiatan ini adalah dengan menargetkan sebanyak-banyaknya potensi lokal yang dimiliki masyarakat miskin terhadap semua kecamatan yang ada. Setiap kecamatan akan dilakukan pembekalan sumber daya manusia (SDM) dan diberikan pelatihan dan pembinaan. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pihaknya berupaya memberdayakan dengan melakukan road show dan memberikan pelatihan dan pembinaan dengan mendatangkan tenaga pendamping. Dalam setiap road show yang dilaksanakan, pihaknya memberikan pemahaman tentang pola pengelolaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap peserta di masingmasing masing kecamatan yang ada. (her)
desa dan kecamatan. Adanya kebijakan ini semua pemilih bisa terekam dan bisa menggunakan hak pilihnya. (kir)
(Suara NTB/her)
RUSAK - Akses jalan yang dibangun menggunakan aspirasi DPRD di Dusun Telor Jago Desa Sekotong Tengah ini rusak. Warga mengharapkan pemerintah segera memperbaiki akses jalan ini.
Proyek Jalan di Telor Jago Rusak Giri Menang (Suara NTB) Proyek jalan menuju daerah terpencil Dusun Telor Jago Desa Sekotong Tengah yang dibangun tahun 2016 lalu melalui program aspirasi DPRD Provinsi dikeluhkan masyarakat. Pasalnya jalan yang dibangun aspal sepanjang 300 meter sudah hancur. Awalnya akses jalan ini dibangun 220 meter, namun karena lebar dikurangi, panjang jalan yang diaspal ditambah. Proyek jalan ini menelan anggaran Rp 200 juta.
Zul-Khair Punya Modal Pemilih dan Simpatisan SMS
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
SILATURAHMI - Calon Bupati H. Fauzan Khalid bersama timses pose bersama Pimpinan Ponpes Mambaul Ulum TGH. Muhajirin saat silaturahmi, Senin (26/2). dari paket Cabup dan Cawabup HL Sajim Sastrawan-TGH Munajib (SMS) yang pernah bertarung di pilkada sebelumnya. Di kubu Zaitun, semakin mendapat angin dalam meraih simpati publik setelah didukung oleh para tuan guru. Dengan didampingi oleh tim suksesnya, petahana yang didampingi oleh satu-satunya Calon Wakil Bu-
(Suara NTB/kir)
H. M. Darwis
Bangun Ekonomi Desa Lewat Produk Unggulan
Tokoh Agama Perkuat Barisan Zaitun
Giri Menang (Suara NTB) Para pasangan calon terus memperkuat barisan untuk memenangkan pilkada. Selain turun ke masyarakat, mareka juga merebut dukungan tokohtokoh simpul baik dari kalangan tuan guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Seperti dilakukan duet nomor 2, H Fauzan Khalid-Hj Sumiatun (Zaitun) telah mendapatkan dukungan para tuan guru, di antaranya TGH Muhajirin Ismail. Sementara di kubu lawan, nomor 1 H. M. Izzul Islam-TGH Khudari Ibrahim (Zul-Khair) juga mendapatan dukungan tokoh simpul seperti H. L. Sajim Sastrawan dan TGH Munajib yang nota bene pernah berduet di pilkada sebelumnya dengan singkatan SMS (Sajim-Munajib Sukses). Bagi paslon Zul-Khair menurut Tim Zul – Khair H. Zahrul Maliki, dukungan simpul ini menjadi modal yang realistis untuk menghadapi pilkada nanti. Di samping punya masa pendukungyang militan, Zul-Khair juga punya modal besar yakni pemilih dan masa simpatisan
perekaman. Namun KTP elektroniknya belum tercetak. “Fokus kita sekarang menuntaskan yang belum melakukan perekaman. Sementara yang sudah perekaman, namun belum tercetak KTP elektroniknya, sembari berproses akan diselesaikan. Terpenting perekeman selesai dulu. Sehingga tidak ada satupun pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih, hanya gara-gara belum melakukan perekaman KTP elektronik,” imbuhnya. Untuk itu, pihaknya sudah membentuk empat tim perekaman KTP elektronik keliling yang nantinya akan bertugas menyisir pemilih yang belum melakukan perekaman KTP ke semua
pati yaitu Hj. Sumiatun terus bergerilya memohon restu dan dukungan dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat Lobar. Setelah beberapa waktu lalu mengunjungi dan mendapat ikrar dukungan dari H. Lalu Mudjitahid, TGH. Zubaidi, TGH. Nafsin, TGH. Muharrar, dan beberapa tuan guru lainnya, Senin (26/2) Fauzan Khalid kembali
DIANTAR - Paslon Zul - Khair saat diantar oleh simpatisan H. L. Sajim Sastrawan. berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ulum di Dusun Dasan Ketujur Desa Masanggok Kecamatan Gerung. Pada kesempatan itu, Fauzan Khalid ditemui langsung pimpinan ponpes TGH. Muhajirin. Fauzan Khalid mengaku kehadirannya adalah memohon restu dan doa saja agar mendapat kepercayaan diri lebih dalam mengarungi pilkada kali ini. Ia tidak menyangka kehadirannya lang-
sung mendapat respons berupa dukungan langsung dari tokoh kharismatik beserta keluarganya itu. “Kalah dan menang dalam berpolitik itu hal yang biasa, namun kita harus yakin kalau pasangan nomor urut 3 pasti menang dalam Pilkada Lombok Barat,” ujarnya. Fauzan pun mengajak agar civitas akademik dan santri yang memiliki hak pilih di Ponpes Nahdliyin itu untuk aktif dalam memilih. (her)
Kepala Dusun Telor Jago, Murtazam menuturkan panjang jalan yang rusak di dusunnya sepanjang 3 kilometer. Jalan rusak dimulai dari dusun setempat menuju perbatasan Desa Kedaro. Khusus akses jalan yang menuju perbatasan desa kemungkinan tahun ini dibangun. Anggaran yang dihabiskan untuk membangun akses jalan ini setahunya sebesar Rp 200 juta. Kenapa dibangunkan akses jalan? Menurutnya karena awalnya memang aspirasi dari usulan masyarakat disampaikan ke DPRD akhirnya dijawab dengan memberikan program pembangunan akses jalan. Namun menurutnya, karena pengerjaan kurang bagus menyebabkan akses jalan ini mudah rusak. “Pas ditimbun ndak disiram,” ujarnya. Awalnya memang warga ingin agar dikerjakan secara swadaya, namun tiba-tiba saja perusahaan kontraktor datang mengerjakan proyek ini. Ia menambahkan dengan kondisi akses jalan rusak parah ini, menyebabkan ratusan warganya terpencil. Saat ini jumlah penduduknya 480 jiwa dengan 113 KK. Warga yang mau berobat harus turun ke puskesmas dengan jarak lumayan jauh, sebab di dusun setempat tidak ada pustu. Warga mesti turun ke puskesmas. Diperburuk kondisi jalan yang becek jika hujan, kalau musim kemarau dilanda kekeringan. Akses pelayanan pendidikan juga minim, anak-anak mengandalkan Madrasah Ibtidaiyah setempat. Rata-rata warganya mengandalkan mata pencaharian petani. Sejauh ini bantuan yang diperoleh warganya rastra dan PKH. Ke depan program yang diperlukan warganya di samping perlu dibangunkan jalan, juga pemberdayaan masyarakat. Ter-
masuk penanganan sumber air, termasuk listrik yang menggunakan tiang bambu yang rawan ambruk kalau angin kencang. Selain jalan rusak, marka (pembatas jalan) di pinggir tebing sangat minim mulai dari akses Lendang Re-Loang Batu, akibatnya banyak terjadi kecelakaan bahkan meninggal dunia akibat kecelakaan di tebing tersebut. Menanggapi keluhan warga ini, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lobar, Hambali, ST, menyatakan terkait rencana pembangunan akses jalan di daerah setempat tahun ini. Tahun ini, jelasnya, anggaran untuk pembangunan akses jalan dari DAK sebanyak 5 paket dengan nilai 38 miliar lebih, sedangkan DAU sebanyak 14 paket dengan anggaran Rp 87 miliar lebih. “Itu masuk tahun ini, mudahan siapa tahu ada dari APBNP kita perjuangkan untuk daerah terpencil, mudahan ada dana afirmasi tambahan kita arahkan ke daerah terpencil (non status). Sekarang berstatus saja kita kerjakan,”tukasnya. Terkait akses jalan yang didanai dari program aspirasi, pihaknya kurang mengetahui sebab masuk dari provinsi. Terkait alat keselamatan di jalan akan diaudit untuk mengetahui apa yang perlu dibangun. Tahun ini pihaknya audit keselamatan. “Semua fasilitas keselamatan jalan akan diupayakan penanganannya,” jelasnya. Jika membutuhkan marka, maka pihaknya tentu akan membuatkan marka jalan, namun perlu diaudit dulu sebab diakuinya marka jalan di Lobar belum banyak. Nantinya fasilitas ini akan dibangun melalui dana prim. (her)
SUARA NTB Selasa, 27 Februari 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Pol PP Bakal Tertibkan Banjir di Sumbawa Pedagang Roda Empat Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa dalam waktu dekat akan melakukan penertiban terhadap pedagang roda empat. Penertiban tersebut dilakukan, karena para pedagang tersebut memarkirkan mobil yang digunakan untuk berdagang di badan jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan. Kadis Pol PP Sumbawa, H. Mas’ud, S.Sos., M.Si yang didampingi Kabid Trantibummas, Desire Jadi, menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, terkait maraknya pedagang roda empat di badan jalan dan trotoar. Rencananya dalam waktu dekat pihaknya bersama Dishub akan melakukan penertiban. Karena sebelumnya para pedagang-pedagang tersebut sudah diberikan surat teguran. “Dinas Perhubungan sudah memberikan surat kepada pedagang-pedagang itu, sudah tidak boleh parkir di pinggir jalan. Dari Dinas Perhubungan akan menekankan masalah parkirnya, kami masalah pedagangnya. Karena menggunakan badan jalan, sangat terganggu sekali untuk masyarakat pengguna jalan. Jadi hari Kamis mendatang kita akan mulai turun,” ujarnya kepada wartawan, Senin (26/2) kemarin. Dijelaskannya, para pedagang roda empat tersebut tersebar di beberapa tempat di dalam kota. Meskipun aktifitas pedagang sudah dilakukan sejak lama, pihaknya juga sudah melakukan teguran. Hanya saja untuk melakukan penertiban, pihaknya tidak bisa sendiri dan harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Karena para pedagang memarkirkan kendaraan di jalan yang berhubungan dengan Dishub. “Kami sudah sering tegur secara persuasif. Bisa dibilang membandel. Kami dari Dinas Pol PP tidak bisa sendiri, karena ini juga berhubungan dengan jalur lalu lintas. Sehingga muncullah koordinasi dengan Dishub,” terangnya. Setelah dilakukan penertiban, pihaknya juga akan memikirkan solusi untuk para pedagang roda empat ini. Karena bagaimana pun pihaknya tetap memikirkan nasib pedagang tersebut. Kemungkinan akan diarahkan ke pasar atau terminal. “Nantinya kita akan carikan tempat yang cocok, tentunya koordinasi dengan dinas terkait. Bagaimana pun kita juga tetap memikirkan nasib mereka, atau mungkin kita arahkan mereka ke terminal. Sekaligus masyarakat bisa beli oleh-oleh,” pungkasnya. (ind)
Jalan Putus dan Sejumlah Infrastruktur Rusak
Sumbawa Besar (Suara NTB) Curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari lalu di Sumbawa, mengakibatkan banjir di dua kecamatan yakni Kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Lenangguar. Selain rumah warga, banjir juga merendam lahan pertanian. Lebih parahnya, beberapa infrastruktur rusak, seperti putusnya jalan penghubung dan jebolnya cekdam. Informasi yang diperoleh, hujan deras terjadi di Kecamatan Moyo Hulu pada Minggu (25/2) lalu. Intensitas hujan cukup tinggi di Desa Batu Tering dan adanya kiriman air bah dari Sungai Ragan Goa dan Gunung Ala. Hal tersebut meningkatkan intensitas air yang mengaliri Sungai Liang petang. Sehingga Bendung Tiu Ai Angat jebol karena tidak dapat menampung debit air. Dari jebolnya Bendung Tiu Ai
Angat berimbas pada tergenangnya lahan persawahan Orong Sela yang berada tepat di bawah bendung. Bahkan adanya banjir ini menyebabkan putusnya akses jembatan penghubung antara Dusun Melung Desa Batu Tering dengan Desa Lito. Dimana jembatan tersebut merupakan satusatunya akses penghubung antara Desa Lito dan Desa Batu Tering. Banjir juga merendam puluhan ruah warga dan lahan pertanian di
Rekrutmen PT MacMahon Indonesia
423 Pelamar ”Gugur” di Tahap Kedua Taliwang (Suara NTB) Sekitar 423 pelamar, tidak dinyatakan lulus dalam fase administrasi di perekrutan PT MacMahon Indonesia, tahap kedua (khusus tenaga skill). Tidak lolosnya ratusan pelamar tersebut, terjadi karena ada beberapa persyaratan yang tidak dilengkapi dalam berkas lamaran yang diajukan. Tim juga tidak akan memberikan ruang bagi para pelamar yang dinyatakan tidak lulus untuk melayangkan pengaduan terkait hasil tersebut. “Keputusan hasil lulus tes administrasi ini sangat mutlak serta tidak bisa diganggu lagi. Hal ini terjadi, karena tim sudah menganggap data yang masuk sudah sangat valid. Sehingga tidak ada lagi layanan pengaduan seperti yang telah kita lakukan di rekrutmen tahap pertama kemarin,” ungkap anggota tim bersama Taufik Hikmawan, kepada Wartawan, Senin (26/ 2) kemarin. Disebutkannya, total jumlah pelamar yang memasukan berkas lamaran ke tim bersama sekitar 1. 048 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 625 dinyatakan lolos untuk mengikuti tes selanjutnya. Sementara sisanya “gugur” karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dilengkapi. Seperti kelebihan usia dari batas yang ditetapkan maksimal 48 tahun, berkas administrasi dinyatakan tidak lengkap, masa kerja kurang dari dua tahun seperti yang dipersyaratkan perusahaan. Sementara, yang terakhir yakni tidak relevan antara skill yang dimiliki dengan lowongan yang dibuka oleh perusahaan. “Di perekrutan tahap kedua ini lebih ketat pemeriksaannya, sehingga hal yang sekecil apapun bisa langsung terdeteksi,” sebutnya. Dari tahapan ini, jumlah calon naker yang sudah lulus tes administrasi langsung tes praktek sesuai keahlian yang telah dilamar. Prosesnya tidak berhenti disitu, dari jumlah yang lulus tes administrasi kini harus kembali “berjibaku” untuk bisa mendapatkan jatah bekerja sekitar 258 job yang disediakan perusahaan ini. Di mana ada dua kategori pekerjaan yang telah dibuka perusahaan yakni sebagai operator dan pemeliharaan alat berat. Selain bekerja sebagai karyawan tetap yang dibutuhkan perusahaan, dalam waktu dekat pihak perusahaan juga akan membuka lowongan kerja untuk program dry season (proyek musim kering). Bahkan lowongan ini diprediksi akan membutuhkan tenaga kerja 300 orang. Terkait program dry season, pihaknya tetap meminta kepada pihak perusahaan untuk bisa dibuka secara luas, supaya warga masyarakat yang memiliki skill bisa mengetahui program tersebut. “Untuk program dry season, kita sudah meminta perusahaan untuk membuka secara umum, bila perlu melalui Dinas. Sehingga masyarakat KSB bisa bekerja di program tersebut, “ tandasnya. (ils)
Taufik Hikmawan
kecamatan Lenanguar Sabtu (24/ 2) lalu. Bahkan informasinya, ada beberapa petani padi dan jagung yang terancam gagal panen. Camat Moyo Hulu, Muliyadi, S.Sos yang dikonfirmasi, Senin (26/2) kemarin menyebutkan banjir di Kecamatan Moyo Hulu terjadi di Dusun Melung, Desa Batu Tering. Terjadinya banjir, karena intensitas hujan tinggi yang dalam akhir-akhir ini hampir setiap hari terjadi. Data sementara, banjir merendam beberapa rumah di sekitaran jembatan dan saat ini sudah surut. Banjir juga mengakibatkan rusaknya Bendung Tiu Ai Angat. Reban Orong Anok Desa beserta salurannyalebihkurang200meter. Padi yang siap panen lebih kurang 30 hektar juga terendam. Kemudian tebing pertanian serta pemukiman sepanjang 400 meter. Bahkan jembatan Melung, penghubung Desa Batu Tering dengan Desa Lito putus. Diakuinya, tim dari BPBD bersama PUPR Kabupaten Sumbawa sudah turun melakukan pengecekan dan pendataan pada Minggu (25/2) malam. Namun kerugian akibat banjir belum diketahui. Saat ini PPL sedang melakukan peninjauan di lapangan untuk lahan-lahan pertanian. Terhadap jembatan yang putus, untuk sementara sudah dibuat-
kan jembatan darurat menggunakan kayu yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. “Kita sudah berkoordinasi dengan BPBD dan dinas terkait lainnya. Untuk jembatan kalau bisa tahun ini bisa dibangun. Kalaupun tidak bisa bagaimana upayaupaya pemerintah daerah bersama instansi terkait. Kedua kita mengambil langkah-langkah dengan BPBD baik dana APBD Kabupaten , APBD Provinsi maupun pusat,” tandasnya. Camat Lenangguar, Surianto menyampaikan pihaknya tengah melakukan pendataan mengenai dampak banjir di wilayah kecamatan setempat. Dimana saat hujan turun diketahui air dari sungai Lenangguar meluap hingga ke badan jalan dan menggenangi belasan rumah warga. Termasuk puskesmas dan fasilitas lainnya. Begitu juga di beberapa desa lainnya juga merendam rumah dan lahan pertanian warga yang ada di Teladan, Pemangong dan Lenangguar. Data sementara, ada 15 rumah di Dusun Lenangguar, Desa Lenangguar yang terendam banjir. Selain itu juga merendam sejumlah lahan persawahan di beberapa lokasi. Yakni sawah 8 petani di lokasi persawahan peliuk Orong Ereng, 4 petani di Peliuk Uma Bawah, 4 petani di Kokar
Pedalam, 5 petani di Kerato, 15 petani di Orong Suli, 10 petani di Orong Rea Pemangong, 6 petani di Uma Bongan Pemangong, 5 petani di Orong Pangeras Pemangong, 4 petani di Orong Nusa Pemangong, 4 petani di Orong Tangar. “Kita masih menghimpun data-data. Pemerintah desa sudah bersurat ke Bupati untuk melaporkan kejadian ini. Selain itu juga diantar ke BPBD,” terangnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin menyebutkan banjir terjadi di dua Kecamatan yakni Lenangguar dan Moyo Hulu. Pihaknya bersama Dinas PUPR sudah turun ke lokasi melakukan pengecekan dan pendataan. Dari informasi tim, di Kecamatan Lenangguar, rumah warga terendam. Hanya saja mengenai jumlah jumlah yang terdampak masih dilakukan pendataan. Di Kecamatan Moyo Hulu banjir merendam beberapa rumah warga, di Dusun Melung Desa Batu Tering. Selain itu jembatan penghubung di dusun setempat juga putus. Bahkan ada bendungan yang jebol. “Saat ini tim BPBD bersama PUPR masih di lapangan menghitung berapa rumah yang terdampak, dan apa infrastruktur rusak karena banjir,” pungkasnya. (ind/arn)
(Suara NTB/Camat Moyo Hulu)
PUTUS - Kondisi jembatan Melung, Desa Batu Tering, Moyo Hulu yang putus setelah diterjang banjir, pekan lalu. Areal persawahan padi di Moyo Hulu yang terendam banjir (kanan).
Panwaslu Ingatkan Paslon Soal Kampanye Liar Sumbawa Besar (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa mengingatkan, agar semua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB atau Tim Kampanye masing-masing Paslon saat melakukan kampanye harus memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian. Jika tidak, maka kampanye tersebut dianggap liar. Seperti ditegaskan Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsihidayat, S. IP, pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian, akan menghentikan segala bentuk kampanye yang tidak mengantongi STTP. Baik itu, kampanye dialogis, tatap muka dan atau bentuk kampanye lainnya. “Jika tidak ada STTP yang dikeluarkan oleh kepolisian, maka Panwaslu akan menghentikan segala bentuk kampanye tersebut,” tukasnya. STTP dimaksud, lanjut Syamsi, diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye di pasal 9 ayat 3 huruf b. Disebutkan, tim kampanye menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian dengan tembusan disampaiakan kepada KPU Kabupaten Dan Panwaslu Kabupaten
tentang kampanye. Artinya, pemberitahuan izin kampanye yang ditembuskan kepada penyelenggara pemilu sebagai bentuk kepatuhan paslon dan tin kampanye dalam menjalankan aturan yang ada. Serta mempermudah langkah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu guna meminimalisir segala bentuk potensi kecurangan dan persoalan lain dilaur aturan yang ada. Seperti keributan antar pendukung paslon. Selanjutnya, dalam kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. Selain itu, juga dilarang pada saat kampanye adalah mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakilgubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau
partai politik; melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik; mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye; menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya serta melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB di bagi dalam dua zona, diantaranya Zona Pulau Lombok dan Zona Pulau Sumbawa sedangkan untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. Selanjutnya, dalam kegiatan kampanye yang diikuti oleh pejabat negara sebagaimana diatur dalam pasal 63 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati harus mendapat
izin cuti kampanye dari Gubernur dan untuk Anggota DPRD Kabupaten ijin kampanye dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten sedangkan surat ijin cuti kampanye disampaikan ke KPU Kabupaten paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye. “Inilah bentuk pengawasan kami untuk mengingatkan paslon dan Tim Kampanye untuk sama-sama kita menjalankan aturan sebagai rambu-rambu,” demikian Syamsi. (arn)
(Suara NTB/ils)
Syamsihidayat (Suara NTB/arn)
Menengok Potensi KJA di Prajak Wilayah pesisir Prajak desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Sumbawa, menyimpan potensi besar perikanan dan parwisata. Salah satunya kini telah dikembangkan Keramba Jaring Apung (KJA) yang dikelola kelompok masyarakat setempat sejak 2015 lalu. PERJALANAN Suara NTB, Sabtu lalu ke dusun Prajak cukup mudah karena akses jalan yang cukup baik. Waktu tempuh hanya sekitar 30 menit dari kota Sumbawa, menuju pesisir utara Moyo Hilir ini. Sepanjang perjalanan, mata dapat dihibur dengan suasana persawahan yang cukup indah. Termasuk suasana ladang yang terpampang di sebelah kiri maupun kanan jalan. Suasana laut dusun setempat tak kalah menarik dengan lokasi lainnya yang ada di Kabupaten Sumbawa. Dengan angin sepoi-sepoinya, tampak sejumlah perahu yang tersandar di
pinggir pantai. Termasuk balai kayu yang sudah mulai terbangun sebagai tempat istirahat para pengunjung yang hendak menikmati pantai. Dari pinggir pantai terlihat Keramba Jaring Apung (KJA)yang menjadi tempat dipeliharanya ikan bagi salah satu kelompok nelayan setempat. Jaraknya sekitar 50 meter dari daratan. KJA ini dikelola oleh Kelompok Samudra I dengan 10 orang anggota. Keramba yang berjumlah 30 kantong ini diisi dengan ikan bawal bintang dan kerapu cantik. Meskipun ikan yang ada belum bisa dipanen untuk disuguhkan, na-
mun ternyata tidak sedikit pengunjung yang sudah mendatangi lokasi setempat. Mulai dari masyarakat hingga para pejabat, baik provinsi maupun kabupaten. Bahkan perbulannya jumlah pengun-
jung mencapai ratusan orang. “Belum dipasarkan karena masih kecil. Tapi banyak pengunjung yang datang. Dalam sebulan ratusan orang yang datang. Ada dari masyarakat ada juga pejabat-pejabat,”
(Suara NTB/ind)
KJA - Keramba jaring apung (KJA) yang telah dibangun dan dimanfaatkan oleh kelompok warga Prajak, Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Sumbawa sejak 2015 lalu.
ujar Jabar, Ketua Kelompok Samudra I Dusun Prajak. Menurutnya, KJA tersebut sudah dimulai sejak sekitar tahun 2015. Tahun 2016 pihak kelompok diberikan bantuan oleh pemerintah sebanyak 30 unit kantong keramba dengan 15 ribu bibit ikan setelah pihaknya mengusulkannya. Saat ini untuk menjamu para pengunjung pihaknya belum bisa menyuguhkan ikan yang ada di keramba. Karena belum waktunya untuk dipanen. Pihaknya pun menyiapkan ikan bakar dari hasil tangkapan di laut dan dibawakan ke KJA untuk disantap. “Belum bisa dipanen yang di keramba. Tapi seperti ini (menjamu pengunjung makan) di keramba,” terangnya. Meskipun demikian, pihaknya sudah memikirkan prospek kedepan supaya nantinya dibuatkan resto apung di keramba. Itupun jika
ikan yang dipelihara sudah besar dan bisa dipanen. Selain itu, di tepi pantai juga sudah disiapkan rumah panggung tempat peristirahatan. Bahkan kedepannya dari jalan utama akan dibuatkan jalan yang memadai ke lokasi pantai. Termasuk dibuatkan lahan parkir. “Untuk restoran apung kalau ikannya sudah besar bisa kita buat. Kita juga membangun bangunan untuk pengunjung di dekat pantai. Ada rencananya juga jalan ke lokasi diperbaiki. Tempat parkir dan lainnya juga,” akunya. Masih Terkendala Pakan Memang diakui Jabar, untuk KJA mulai dibangun sejak tahun 2015 lalu. Bantuannya berupa 30 unit kantong keramba termasuk bibit ikan diberikan pada tahun 2016. Namun, pihaknya belum memanen bibit yang dilepas di
keramba. Perkembangan ikan yang ada di keramba cukup lama, karena terbatasnya pakan yang diberikan. “Memang maksimal panen 6 bulan. Tapi kita keterbatasan pakan, jadi agak terlambat. Kalau sebanyak ini pakan yang paling sulit. Kalau untuk pemeliharan sudah mencukupi sih,” tandas Jabar. Untuk pakan, diakuinya pihaknya diberikan lima karung dengan berat 200 kilogram. Namun sebenarnya kebutuhan minimal satu ton untuk tercukupi supaya mencapai target waktu panen. Karena pakan ini juga jarang didapatkan. Makanya pihaknya berharap, mendapatkan bantuan pakan supaya KJA dapat berkembang dengan cepat. “Memang pakan ini jarang kita dapat. Kendalanya kita hanya di pakan. Harapan kita kalau ada bantuan untuk pakan,” pungkasnya. (ind)
SUARA NTB Selasa, 27 Februari 2018
Bupati Bima Segera Pindah Kantor Baru Bima (Suara NTB) – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, memberikan sinyal Pemerintahan Kabupaten Bima, akan segera berpindah di kantor baru, yang berada di Kecamatan Woha pada tahun 2018 ini. “Setelah selesai pengerjaan dan finishing pagar kantor, kita akan segera pindah,” kata Bupati saat membuka acara Seminar Nasional, 2 tahun Pemerintahan Dinda-Dahlan, di kampus Vokasi Unram Sondosia Kecamatan Bolo, Senin (26/2). Dikatakannya, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah. Kegiatan-kegiatan pemerintah kini terus dipusatkan di wilayah Kabupaten Bima. Misalnya, kata dia, doa syukuran 2 tahun Pemerintahan Dinda-Dahlan yang dipusatkan di kantor Bupati setempat. “Begitu juga dengan seminar nasional ini. Kalau tidak ada kendala, tahun ini kantor Bupati akan segera ditempati,” terangnya. Seminar nasional yang bertajuk mengoptimalkan Potensi Daerah dan Merajut kebersamaan tersebut digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bima melalui Bappeda dan Litbang. Narasumber yang dihadirkan yakni mantan Ketua MK RI, Hamdan Zoelva, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Akademisi Dr. Kadri, Akademisi, Dr. Roesham, dan Ketua STKIP Taman Siswa, Dr. Ibnu Khaldun. Dihadiri kepala OPD, Camat, Perwakilan Ormas, elemen masyarakat dan tokoh pemuda. Bupati berharap melalui forum nasional yang menghadirkan para stakeholder dan akademis tersebut. Diharapkan bisa menjadi masukan dan catatan bagi Pemerintah dalam percepatan Bima RAMAH kedepan. “Potensi-potensi yang ada di Bima tidak cukup dilakukan oleh Pemerintah. Dibutuhkan kerja keras dan cerdas semua pihak,” pungkasnya. (uki)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Banyak Sekolah Kekurangan Bangku dan Meja Belajar Dompu (Suara NTB) – Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga (Dikpora) Kabupaten Dompu, Drs. Tarmizi mengakui, banyak sekolah tingkat SMP diwilayah ini yang kekurangan bangku dan meja belajar, bahkan ada yang sudah tidak layak pakai. Hal itu terungkap menyusul data dari surat permohonan pengadaan yang diterima pihaknya dari tiap-tiap sekolah. “Banyak kalau kekurangan meja dan bangku,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (26/2). Dari 57 SMP yang ada, Tarmizi tak bisa menyebut jumlah pasti sekolah yang mengalami kekurangan sarana belajar tersebut. Ia memperkirakan, jumlahnya mencapai puluhan sekolah. Menyikapi hal itu pihaknya telah
melayangkan surat ke pemerintah daerah agar diadakan 1.000 bangku dan meja belajar tahun ini. Pengadaan bangku dan meja belajar ini rutin tiap tahunya, namun belum bisa mencukupi kebutuhan sekolah yang ada, menyusul ketersediaannya terbatas sesuai anggaran yang digelontorkan. “Kita sudah naikan ke atas (Pemda Dompu, red) mudah-mudahan tahun ini ada sekitar 1000 lebih untuk meja dan bangku untuk
sekolah yang belum dapat,” ujarnya. Selain meminta pengadaan bangku dan meja belajar juga banyak dari SMP maupun SD yang mengajukan penambahan ruang kelas, pengadaan perpustakaan dan sebagainya. Tetapi untuk perbantuan ini, kata Tarmizi, pihaknya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan pemerintah pusat. “Kemarin satu lokal sudah kita bangun untuk SMPN 1 Woja, tahun ini ada enam atau
tujuh lokal yang akan kita perbaiki,” jelasnya. Tarmizi menambahkan, rencananya ada dua sekolah diwilayah yang nantinya akan ditingkatkan statusnya menjadi sekolah rujukan, yakni SMPN 1 Kempo dan SMPN 1 Woja. Dengan begitu, lembaga pendidikan tersebut akan diubah sesuai kemampuan dan tentunya menekankan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Dijadikannya dua sekolah ini Tarmizi
sebagai sekolah rujukan menyusul hanya lembaga tersebut yang terakreditasi A, artinya delapan standar pendidikan sudah bisa dicapai sekolah tersebut. “Harapan kita adanya sekolah rujukan ini bisa m e l e b i h i sekolah yang lain, baik masalah pendidikan, peningkatan mutu siswa, guru dan lain sebagainya,” pungkas d i a . (jun) (Suara NTB/jun)
Perlu Kajian Bersama Bangun Bendungan Kamudi Dompu (Suara NTB) Pembangunan kembali bendungan Kamudi sebagai sumber air baku untuk instalasi pengolahan air (IPA) PDAM Selaparang diharapkan dikaji secara bersama agar masa manfaatnya lebih lama. Terlebih bentangan sungainya mencapai 30an meter dan bendungan di wilayah ini beberapa kali jebol. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran kepada Suara NTB, Senin (26/2) kemarin mengakui sudah menerima surat dari PDAM Dompu terkait jebolnya bendungan darurat yang menjadi sumber air baku IPA Selaparang. Pihaknya dimintai bantuan karung untuk mengisi tanah dan pasir yang akan dimanfaatkan sebagai bendung sementara secara tradisional. “Kita dimintai karung. Besok kita akan kasih mungkin sekitar 500 lembar karung ke PDAM,” kata Imran. Upaya membendung secara tradisional daerah aliran sungai (DAS) Baka di Kamudi oleh PDAM untuk mengganti bendungan sementara yang jebol beberapa waktu lalu, dikatakan Imran, merupakan langkah sementara dan tidak akan bisa bertahan lama. Karenanya, perbaikan bendungan ini harus dikaji secara bersama yang melibatkan tekhnisi dari Dinas PUPR. Terlebih bendungan di tempat yang sama sudah beberapa kali jebol dibawa banjir. “Bendungan di sini sudah beberapa kali jebol, termasuk bendungan yang dibangun BWS beberapa waktu lalu. Bila dibangun bendungan sementara yang baru, saya berharap dikaji secara bersama dulu, termasuk dengan PUPR,” katanya. Ia pun berharap, BWS sebagai penanggungjawab atas DAS Baka untuk bisa memprioritaskan pembangunan bendungan Kamudi. Karena bendungan ini menjadi sumber air baku untuk kebeutuhan air bersih bagi warga di Kecamatan Woja. Termasuk juga menjadi sumber air irigasi untuk lahan pertanian warga di Desa Rababaka. “Kalau tidak segera ditangani, kita khawatir kebutuhan air bersih bagi warga di Kecamatan Woja akan semakin sulit,” terangnya. Rencana BWS untuk mendahulukan pembangunan bendungan dan IPA di Manggelewa yang memanfaatkan bendung Tanju, dikatakan Imran, itu belum berlalu mendesak dikerjakan. Karena warga Manggelewa selama ini, kebutuhan airnya bisa tercukupi dengan air bawah tanah. “Berbeda dengan warga di Kecamatan Woja yang sangat bergantung akan suplai air bersih oleh PDAM,” ungkapnya. Sebelumnya, Direktur PDAM Dompu, Agus Supendi, SE mengatakan, rencana pembangunan bendungan di Kamudi oleh BWS untuk IPA Selaparang tahun 2018 belum akan dilakukan. BWS akan fokus membangun bendungan untuk IPA di Manggelewa sebagai fungsi lain dari Rababaka kompleks yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. (ula)
Angkatan Kerja Menganggur di Dompu Turun Drastis Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam menyebutkan, dari total angkatan kerja 105.600 orang tercatat sudah bekerja 103.112 orang. Sisanya 2.488 orang masih menjadi pengangguran atau sekitar 2,36 persen. Ini menunjukan penurunan cukup drastis, bahkan wilayah ini tercatat sebagai kabupaten terendah kedua angka penganggurannya setelah Kabupaten Bima dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di NTB. “Ini data terbaru yang dikeluarkan pemerintah provinsi, jadi memang kita turun drastis pengangguranya saat ini,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (26/2). Menurut dia, penurunan drastis angkatan kerja mengganggur diwilayah ini semata-mata akibat bumingnya program terpijar yang dicanangkan pemerintah daerah, terutama disektor pertanian khususnya jagung. Masyarakat berberapa tahun terakhir terlihat berlombalomba mengelola lahan pertanian ketimbang bekerja sebagai buruh diperusahan yang ada. “Kalau kita bandingkan dengan sektor formal dengan informal yang lebih banyak menyerap tenaga kerja itu disektor informalnya atau pertanian,” ujarnya. Disamping mengelola lahan pertanian, lanjut M. Nursalam, banyak dari angkatan kerja diwilayah ini yang menjadi wirausaha baru dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki. Tak heran kemudian persentase pengangguran hanya tersisa 2,36 persen. Jumlah ini tak menutup kemungkinan akan terus mengalami penurunan seiring pesatnya pengembangan program terpijar di Dompu. “Sekarang banyak angkatan kerja yang menjadi wirausaha baru, Dompu ini sudah sangat berkembang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelas dia. Sektor petanian menjadi pilihan utama masyarakat selain karena tersedianya lahan yang memadai serta kualitasnya tanahnya baik, juga nilai jual hasil pertanian tersebut sangat menjanjikan bagi peningkatan ekonomi keluarga. Dibanding menjadi buruh diperusahan-perusahaan yang gajinya masih sangat terbatas. “Makanya masyarakat kita sekarang berlombaloba mengolah lahan untuk menaman jagung,” pungkasnya. (jun)
M. Nursalam
(Suara NTB/jun)
(Suara NTB/ula)
MASIH TERPASANG - Baliho empat pasangan calon Gubernur – calon Wakil Gubernur NTB yang masih terpasang di Dompu dan dalam waktu dekat akan ditertibkan oleh Panwaslu Kabupaten Dompu.
Panwaslu Segera Sisir Baliho Paslon Dompu (Suara NTB) Alat peraga pasangan calon Gubernur – wakil Gubernur NTB sebagai bahan sosialisasi pasangan calon oleh KPU hingga saat ini belum sampai ke Kabupaten. Kendati demikian, alat peraga milik masing – masing pasangan calon banyak terpasang di Dompu. Panwaslu Kabupaten Dompu berencana melakukan penertiban alat peraga di luar yang diproduksi KPU pekan depan setelah melakukan rapat koordinasi
dengan aparat keamanan. Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu, Swastari, SH kepada Suara NTB saat dikonfirmasin, Senin (26/2) kemarin, mengungkapkan hingga saat ini alat peraga untuk sosialisasi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur NTB belum diterima daerah dari KPU Provinsi. Kewenangan pencetakan alat peraga dilakukan oleh KPU Provinsi dan dipasang berdasarkan zonasi yang telah ditentukan.
Kendati demikian, Panswalu akan melakukan penyisiran alat peraga pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur di luar yang diproduksi KPU Provinsi. Sebelum penyisiran dilakukan, Panwaslu akan lebih dulu lakukan rapat koordinasi dengan Pol PP bersama aparat keamanan lainnya. “Kita akan segera lakukan penyisiran (alat peraga) bersama Pol PP,” katanya. “Hari Senin depan kita rapat koordinasi dulu dengan Pol PP dan aparat keamanan,” ungkapnya. Diakui Swastari, pasangan calon bersama tim suksesnya bisa juga memproduksi alat peraga, tapi ukuran dan modelnya harus sesuai dengan yang diproduksi KPU. Tempat pe-
masangan alat peraga juga harus sesuai ketentuan seperti di kantor sekretariat partai dan atau di kantor sekretariat pemenangan yang terdaftar di KPU. “Kita lakukan penyisiran ini karena sekarang sudah masuk masa kampanye,” jelasnya. Komisioner KPU Dompu, Suherman, S.Pd yang dihubungi terpisah, mengaku alat peraga sosialisasi pasangan calon Gubernur – calon wakil Gubernur NTB yang diproduksi KPU Provinsi akan tiba di Dompu dalam pekan ini dan pihaknya akan langsung memasangnya di tempat – tempat yang telah disepakati. “Belum datang (alat peraga). Mungkin pekan ini (datangnya),” kata Suherman. Alat peraga yang diproduksi
KPU Provinsi dalam bentuk baliho sebanyak 5 buah per pasangan calon per Kabupaten, umbul – umbul sebanyak 20 buah per pasangan calon per Kecamatan, dan spanduk per pasangan calon per Desa sebanyak 2 buah. “Nanti kita yang akan pasangan,” aku Suherman. Sementara untuk bahan kampanye, KPU Provinsi hanya memfasilitasi produksi dan akan diserahkan ke masing – masing pasangan calon Gubernur – calon wakil Gubernur NTB bersama tim suksesnya yang menyebarkannya. Bahan kampanye ini berupa brosur, lemflet, panflet, dan stiker. “Bahan kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan diserahkan ke tim pasangan calon untuk menyebarkannya,” jelasnya. (ula)
Pol PP Intensifkan Patroli di Sampar Maras
(Suara NTB/jun)
PEMBUDIDAYA - Kabid Perikanan dan Budidya DKP Dompu, Abdurrazak, saat memberi pembinaan sekaligus mengukuhkan kelompok pembudidaya Bajank Lele, Senin (26/2).
Selaparang Ditargetkan Jadi Sentra Pengembangan Lele dan Nila di Dompu Dompu (Suara NTB) – Dusun Selaparang Desa Matua dinilai memiliki potensi yang strategis untuk mengembangkan sektor perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila. Hanya memang potensi ini belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Karenanya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat menargetkan wilayah tersebut menjadi setra pengembangan ikan air tawar kedepannya. “Kita tergetkan Selaparang ini harus menjadi sentra lele,” kata Kabid Perikanan dan Budidya DKP Dompu, Abdurrazak saat memberi pembinaan dan mengukuhkan kelompok Bajank Lele, Senin (26/2). Untuk mencapai terget tersebut pihaknya terus mendorong terbentuknya kelompok-kelompok pembudidaya,
mulai kalangan muda sampai orang tua. Terpenting mereka memiliki kemauan yang kuat dan keuletan dalam bekerja. Sebelumnya, lanjut Abdurrazak, sudah ada beberapa kelompok pembudidaya yang dikukuhkan pihaknya, hanya saja kelompok yang banyak diisi kalangan tua tersebut tak berhasil menunjukan kinerjanya di lapangan. Mereka kebanyakan membentuk kelompok karena mengaharapkan bantuan dari pemerintah. “Untuk itu saya harap bajank lele yang isi anak muda ini bisa menjadi contoh dan meneruskan ke generasi berikutnya,” ujar dia. Pengembangan budidaya ikan air tawar, jelas dia, selain membantu pencapaian terget produksi pihaknya juga menjadi peluang cukup besar meningkatkan perekonomian kelu-
arga. Kerena dengan modal yang tak seberapa usaha ini bisa memberikan hasil yang menjanjikan. Bahkan proses budidayanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang ada. “Dengan pembentukan ini akan ada yang membantu kami untuk peningkatan produksi perikanan. Jangan mengharapkan bantuan pemerintah tetapi tunjukan kinerja, ketika sudah ada hasil pemerintah pasti tidak akan menutup mata,” jelanya. Selain mendorong terbentuknya kelompok pembudidaya, Abdurrazak memastikan siap memberi pembinaan, memfasilitasi bahkan bersedia mengirim perwakilan kelompok untuk mengikuti pelatihan di berbagai daerah demi peningkatan kapasitas dan kemampuan anggota. (jun)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Satpol PP Kabupaten Sumbawa akan mengintensifkan patroli di kafe yang berada di lokasi Sampar Maras, Kecamatan Labuhan Badas. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana di wilayah setempat. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Kafe Batu Guring beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pol PP Sumbawa, H. Mas’ud, S.Sos., M.Si yang didampingi Kabid Trantibummas, Desire Jadi mengakui, pihaknya sudah beberapa kali melakukan patroli malam sejak Januari lalu. Namun dengan adanya kejadian di Kafe Batu Guring, pihaknya akan melakukan patroli setiap malam. Selain di wilayah Sampar Maras, pihaknya juga akan melakukan patroli di wilayah Samota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman-taman kota. Patroli malam ini ditekankan oleh Bupati untuk dilaksanakan, terutama di Sampar Maras, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga hasil pertemuan dengan Dandim, Kapolres, Kajari saat membahas persoalan Batu Guring di rumah Wakil Bupati beberapa waktu lalu. “Kami dari Pol PP sebagai penegak Perda akan melaksanakan patroli rutin di Sampar Maras, Samota dan taman-taman kota. Selain itu juga trantibum lain, seperti minuman keras, komik, tramadol dan lainnya. Apala-
gi dalam waktu dekat akan memasuki bulan puasa,” ujarnya. Dijelaskannya, dalam patrol, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Termasuk juga akan menggandeng instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial dalam melakukan pengecekan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Adapun patrol rutin ini, dilakukan untuk mengantisipasi supaya kejadian yang terjadi di Batu Guring tidak lagi terulang di tempat lain. Pihaknya menghimbau para pemilik kafe bisa bekerja sama terkait patrol ini. Harapannya supaya jam tayang kafe dibatasi. “Sekarang kita sebatas imbauan dahulu. Jadi kita himbau adanya kerjasama pemilik kafe. Karena sekuat apapun petugas tanpa ada kerjasama pemilik kafe sulit. Yang kita harapkan jam tayangnya kalau sudah melewati jam tayangnya sampai jam 12 malam kita batasi,” terangnya. Disampaikannya, asosiasi Sampar Maras sudah menyatakan keinginan supaya merintah melakukan langkah persuasif. Dengan memikirkan bagaimana solusi kedepannya wilayah Sampar Maras. Tentunya nanti akan dibicarakan dengan dinas terkait seperti Dinas PU, Dinas Pariwisata dan dinas lainnya. Yang terpenting jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pembunuhan dan tindak pidana lainnya. (ind)
SUARA NTB Selasa, 27 Februari 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Pemilu 2019
Suhaili-Amin Siapkan Pasukan Pengaman Suara di TPS Mataram (Suara NTB) Diam-diam, tim pemenangan pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut 1, H. M. Suhaili FT - H. Moh. Amin, (Suhaili-Amin) telah bergerak dengan masif sampai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Suhaili-Amin telah memiliki pasukan pemenangannya yang ditempatkan di tiap-tiap TPS. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Koordinator Tim Pemenangan paslon SuhailiAmin bidang pengamanan suara dan rekrutmen saksi, Lalu Satriawandi, ST yang dikonfirmasi Suara NTB, (Suara NTB/dok) Senin (26/2) di DPRD NTB. Lalu Satriawandi “Itu sudah ready, kita sudah punya total jumlah TPS seluruhnya, 8.330 TPS itu. Orang-orang itu terkoordinir dengan sangat baik, itu lengkap dengan KTP-nya, alamat jelas dan posisi masing-masing TPS jelas. Dan juga kita bekali dengan aplikasi yang akan kita gunakan melakukan hitung cepat,” jelasnya. Dikatakan oleh Satriawandi, selain ditugaskan sebagai tim untuk penggalangan suara di tiap-tiap TPS, pasukan tersebut sekaligus akan dijadikan sebagai saksi pada saat pemungutan suara tanggal 27 Juni mendatang. Untuk itu, Satriawandi menyebutkan keberadaan tim ini sebagai pasukan tempur Suhaili-Amin di garis paling depan. “Orang-orang ini, bukan hanya sekedar akan menjadi saksi tetapi merangkap sebagai tim penggalangan suara di masing-masing TPS. Sekaligus sebagai bagian dari tim yang menyampaikan setiap kondisi di lingkungan TPS itu sampai hari H pencoblosan,” jelasnya. Selanjutnya disampaikan oleh wakil rakyat dari Dapil Lombok Tengah Fraksi Partai Golkar ini, bahwa pasukan pengaman suara dan juga saksi ini, segera akan diberikan pelatihan khusus. Sehingga mereka benar-benar siap tempur di lapangan. Termasuk dengan pembiayaan juga sudah disiapkan. “Jadi dengan pembiayaanpun sudah kami siapkan. Kita segera akan berikan pembekalan untuk mereka. Karena mereka ini memiliki tupoksi yang sangat berat. Pada hari H itu mereka bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga bagaimana menggalang dukungan dan menjaga suara agar tidak tergerus dengan praktik politik uang dari calon lain,” katanya. Selain saksi yang disiapkan oleh tim pemenangan. Masing-masing parpol koalisi pengusung pasangan Suhaili-Amin juga menyediakan saksi. “Termasuk saksi dari relawan juga ada,” ungkap Satriawandi. Dengan pola strategi tersebut, pihaknya yakin SuhailiAmin dapat ke luar menjadi pemenang dalam perhelatan Pilkada serentak NTB 2018 ini. (ndi)
Pemilik Kayu Sonokeling Ilegal Dompu Bakal Diperiksa
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Kasus Penyelundupan kayu 12,4 kubik kayu Sonokeling Dompu belum ada tersangkanya. Penyidik masih mengumpulkan bukti yang mengarah pada si pemilik kayu. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie mengatakan, pihaknya masih memerlukan keterangan saksi tambahan, seperti diantaranya ahli pidana dan ahli kehutanan. “Memang pemilik kayunya sudah kita ketahui. Statusnya masih saksi,” kata dia dikonfirmasi Senin (26/2). Dia menambahkan, penyidik sedang mendalami bukti dan saksi yang mengarah pada pelanggaran pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Hal itu seperti tertuang dalam pasal 88 ayat 1 huruf a juncto pasal 16 dan atau pasal 87ayat 1 huruf b juncto pasal 12 huruf i dan atau ayat 2 huruf b UU RI No 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Untuk penetapan tersangka, dia mengaku masih memerlukan serangkaian pemeriksaan terlebih dulu. Seperti permintaan keterangan saksi ahli. “Statusnya (pemilik) saat ini masih sebatas saksi dulu. Nanti kita periksa dulu sebagai saksi,” ujarnya. Darsono mengatakan, dari hasil keterangan ahli kehutanan, kayu sonokeling sebanyak 1.084 batang itu diambil dari kawasan hutan di Dompu. hal itu diperkuat dengan hasil lacak balak. Kayu Sonokeling diduga ditebang di kawasan hutan Pajo, Hu’u, Dompu. Sejumlah kayu itu hanya dilengkapi dengan nota angkutan dengan pemilik wanita berinisial SD (34) warga Daha, Hu’u, Dompu atas kuasa suaminya, BH. Kasus itu terungkap dari penangkapan truk fuso bernomor polisi S 9615 UQ yang dikemudikan, SH (24) asal Seketeng, Sumbawa. Kayu disembunyikan di bawah tumpukan karung sekam padi. (why)
Darsono Setyo Adjie
PKS Kesulitan Dapat Caleg Perempuan
Mataram (Suara NTB) Disela-sela kesibukan menghadapi Pilkada serentak NTB 2018, pada saat yang bersamaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi NTB, juga tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2019 yang tahapannya juga dimulai pada pertengahan tahun 2018 ini. PKS NTB baru-baru ini telah menyelesaikan proses rekrutmen calon anggota legislatifnya, yang akan diturunkan bertempur pada pemilu 2019 mendatang. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini, PKS akan segera meloucing daftar sementara nama-nama calon anggota legislatif yang sudah berhasil direkrut dalam pencalegan dini yang dilakukan dalam internal partai.
“Insya Allah rencananya tanggal 11 Maret ini kita akan launching daftar nama hasil pencalegan dini,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW PKS NTB, Samsuddin Majid, SE, kepada Suara NTB, Senin (26/2) kemarin. Namun demikian, Majid membeberkan bahwa hasil rekrutmen daftar Calon Anggota Dewan (CAD) belum bisa terpenuhi sampai 100 persen.
Sehingga kemungkinan pihaknya akan kembali membuka rekrutmen tahap kedua. “Tapi belum bisa 100 persen, makanya nanti ada tahap kedua, mungkin pada Bulan Mei atau Juni. Baru 70 persen yang sudah bisa kita rekrut,” ungkap anggota Fraksi PKS DPRD NTB ini. Adapun kendala yang sulit untuk mencapai angka 100 persen tersebutlah, karena pi-
haknya kesulitan dalam mendapatkan caleg perempuan. Hasil rekrutmen caleg sementara, rata-rata di tiap dapil, partainya belum bisa memenuhi minimal 30 persen keterwakilan caleg perempuan. “Ya yang sulit di caleg perempuan ini, hampir setiap dapil itu, rata-rata di sana belum bisa memenuhi minimal 30 persen keterwakilan perempuan. Jadi yang sudah terekrut itu mayoritas caleg laki-laki. Makanya kita akan buka lagi tahap dua nanti,” terangnya. Bagaimana persiapan PKS untuk caleg yang akan dikirim ke DPR RI, setelah
Fahri Hamzah dipastikan tidak akan lagi kembali mencalonkan diri dan juga dicalonkan sebagai anggota legislatif di DPR RI? Samsuddin Majid mengaku, sampai saat ini pihaknya masih belum menentukan siapa yang akan diutus ke DPR RI dari dapil Pulau Sumbawa menggantikan Fahri. “Untuk DPR pusat dari dapil Pulau Sumbawa belum, belum ada gambaran. Tapi untuk Dapil Pulau Lombok, kita mengutus TGH. Muharar Mahfudz di nomor urut satu dan disusul nomor urut dua pak SJP (Suryadi Jaya Purnama),” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/why)
JELASKAN - Kasatlantas Polres Mataram, Puri Arum Lestari menjelaskan aturan lalu lintas kepada pengendara sepeda motor saat razia di markas komando Polres Mataram, Senin (26/2).
Warga Mataram Kurang Sadar Keselamatan Lalu Lintas Mataram (Suara NTB) – Jalur Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) tak bekerja seperti seharusnya. Razia kendaraan digalakkan untuk kembali mengingatkan pengendara soal pentingnya menjaga keselamatan. KTL di Kota Mataram membentang sepanjang Jalan Langko, Ampenan sampai akhir Jalan Pejanggik, Cakranegara. Kasatlantas Polres Mataram, AKP Puri Arum Lestari
menjelaskan, berdasarkan pantauannya masyarakat di wilayah hukum Polres Mataram masih ada yang tidak tertib. “Masyarakat Kota Mataram kesadaran lalu lintasnya masih kurang. Terutama yang pengguna kendaraan roda dua,” ujarnya, Senin (26/2). Pelanggaran yang kerap tampak yakni tidak memakai helm, surat kendaraan tidak lengkap, dan motor tanpa spion. Pelang-
garan itu tak sepele, karena apabila terjadi kecelakaan maka akibatnya bisa fatal. Pengendara sepeda motor tanpa helm terancam nyawanya apabila mengalami kecelakaan. “Bukan saja yang pengendaranya, tapi yang membonceng juga harus pakai helm,” kata Puri. Untuk kembali mengingatkan masyarakat, sambung dia, pihaknya menggelar razia
pada Senin (26/2) sore mulai pukul 16.00 sampai 17.00 Wita. lokasi razia di Jalan Langko Ampenan di depan Mako Polres Mataram. “Penertiban di kawasan KTL untuk memberikan kesadaran masyarakat. Ini tentatif saja, tapi tidak menutup kemungkinan razia akan digelar lagi,” ujarnya. Dalam razia tersebut, mayoritas yang terjaring adalah kendaraan roda dua. Tercatat,
lima pengendara tanpa SIM disanksi tilang, tanpa STNK 52 pengendara, dan tanpa dilengkapi surat dan kelengkapan kendaraan 12 pengendara. “Untuk yang tidak ada kelengkapan surat sama sekali, motornya kita sita,” tegas Puri. “Kami mengimbau agar pengendara motor selalu menggunakan helm dan membawa kelengkapan surat,” pungkasnya. (why)
Sengketa Lahan KEK Mandalika, MA Tolak Kasasi Mamiq Alex Praya (Suara NTB) Persoalan kepemilikan lahan yang melibatkan anggota DPRD NTB, L. Abdul Khalik Iskandar alias Mamiq Alex dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di titik 73 di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, berakhir. Kasasi dari pihak Mamiq Alex ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Itu artinya, lahan tersebut sah merupakan lahan negara di bawah pengelolaan pihak ITDC. Dalam amar putusan tertanggal 19 Februari lalu, MA menyatakan menolak kasasi
yang diajukan pihak Mamiq Alex. Upaya kasasi dilakukan Mamiq Alex setelah dinyatakan kalah di pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya tahun 2017 lalu. Setelah sebelumnya pihak ITDC mengajukan banding terhadap putusan PTUN Mataram yang memenangkan gugatan pihak Mamiq Alex. Pihak Mamiq Alex mengajukan gugatan ke PTUN Mataram, atas penguasaan lahan di titik 73 oleh pihak ITDC. Mamiq Alex mengklaim kalau lahan sekitar 10 hektar yang
berada di timur Novotel Kuta merupakan miliknya yang dibeli pada awal tahun 1990-an silam. Sementara pihak ITDC mengatakan kalau lahan tersebut merupakan tanah negara yang dikuasakan pengelolaan kepada ITDC. Atas putusan MA ini, pihak ITDC aku Deputy Project Director KEK Mandalika, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Senin (26/2) akan segera melakukan pembersihan di atas lahan tersebut. Mengingat, lahan tersebut rencananya akan dikelola oleh Jiva One Sky, salah satu investor mitra
Lagi, Honorer K2 Dompu Diperiksa Mataram (Suara NTB) – Polda NTB memeriksa lagi saksi honorer K2 Dompu tidak memenuhi kriteria CPNS tahun 2015. Pemeriksaan itu untuk melengkapi petunjuk P-19 jaksa pada berkas tersangka Bupati Dompu, HBY. Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsuddin Baharuddin menjelaskan, tim Subdit III Tipikor langsung turun ke Dompu melakukan pemeriksaan. “Tim sudah turun. Periksa lagi honorer yang 134 itu,” ujarnya ditemui Senin (26/2). Pemeriksaan dimaksudkan untuk melengkapi berkas tersangka HBY. Jaksa sebelumnya mengembalikan berkas tersebut karena belum lengkap. “Ini dari
petunjuk jaksa kan. Minta tambahan keterangan saksisaksi,” ujarnya. Dia menjelaskan, di dalam berkas tersebut sudah dilengkapi juga dengan keterangan ahli. Mulai dari ahli pidana yang menjelaskan soal perbuatan pidana penyalahgunaan wewenang. Kemudian ahli bahasa soal ucapan perintah tersangka terhadap bawahan, dan ahli administrasi kepegawaian yang menjelaskan mengenai mekanisme rekrutmen CPNS. “Ahli juga sudah ada. Kita lengkapi dari ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli administrasi kepegawaian. Makanya ini kita periksa lagi dari honorer itu untuk keterangan tambahan,” kata Syamsuddin. Menanggapi soal berkas yang dikembalikan lagi dengan
petunjuk P-19 itu, dia menganggap hal itu adalah biasa. Menurutnya, itu demi memperkuat pembuktian di persidangan nantinya. “Tetap akan kita selesaikan (berkasnya). Tidak ada kendala. Kalau berkas dikembalikan kan itu sudah biasa. Ya kita lengkapi lagi,” terangnya. Dalam kasus itu, penyidik sudah menetapkan Bupati Dompu, HBY sebagai tersangka. Dugaannya, penyalahgunaan wewenang dalam proses rekrutmen 134 honorer K2 Dompu menjadi CPNS pada tahun anggaran 2014/2015. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 3,5 miliar berdasarkan penghitungan auditor BPKP Perwakilan NTB. (why)
ITDC yang akan membangun hotel dan fasilitas pariwisata pendukung lainnya. Selain hotel, di kawasan tersebut juga akan dibangun laguna yang nantinya akan berfungsi sebagai tempat pembuangan hasil akhir proses pengolahan limbah kawasan sekaligus juga akan menjadi jalur masuk air laut yang akan menyuplai kebutuhan air ke fasilitas pengolahan air laut menjadi air tawar yang ada di dalam KEK Mandalika. Dikonfirmasi terpisah, Camat Pujut, L. Sungkul, berharap kedua belah pihak, baik
Mamiq Alex utamanya, supaya sama-sama menghormati putusan hukum yang ada. Namun demikian, pihaknya juga berharap kedua belah pihak bisa segera duduk bersama mencari formulasi solusi pasca keputusan MA tersebut. Dalam arti, meski menjadi pihak yang dimenangkan oleh MA dalam perkara ini, ITDC juga perlu untuk mengajak bicara pihak Mamiq Alex untuk mendinginkan suasana, sehingga tidak muncul polemik di kemudian hari. Apalagi lahan yang disengketakan tersebut akan segera dibangun. (kir)
Polisi Tangani Reklamasi Ilegal di Lobar Mataram (Suara NTB) – Polda NTB memulai penyelidikan dugaan reklamasi pantai di Lembar dan Sekotong, Lombok Barat. Setelah mengantongi laporan awal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, penyidik akan mengklarifikasi saksi-saksi. “Itu laporannya dari dinas terkait. Laporannya setelah dimatangkan, kita tangani. Mulai dari penyelidikan dulu,” ujar Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsuddin Baharuddin, Senin (26/2). Dalam laporannnya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTB, dalam laporannya menyebutkan dugaan reklamasi ilegal di 21 titik. Langkah pertama yang sudah dilakukan akhir 2017 lalu yakni menghentikan pengurugan tanah. Selain itu, di empat titik reklamasi itu juga sudah dipancang papan larangan. Laporan Dinas LHK itu dikoordinasikan dengan KSOP Lemar, Dinas
LHK Lombok Barat, Satpol PP, dan BPN Lombok Barat. Mengenai pemanggilan saksi, Syamsuddin mengatakan teknis penyelidikannya akan dimotori Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB. Tim tersebut sudah turun bersama dinas terkait dalam langkah pencegahan. Penanganan sementaranya baru sebatas tindakan preventif seperti penganuliran rekomendasi desa, pemasanagan plang larangan, serta usulan pencabutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Reklamasi ilegal di kawasan pesisir Lembar dan Sekotong tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2015. Tetapi baru mencuat pada akhir 2017 lalu. Meski sudah terdata ada 21 titik lokasi reklamasi namun belum terungkap luasan urukan tanahnya, juga lokasi titiknya yang dikaji menurut identifikasi ruang dan wilayah. (why)
SUARA NTB Selasa, 27 Februari 2018
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 9
Kesenian NTB Harus Didaftarkan Jadi Warisan Negara “Memang sudah ada kesenian dan budaya asli NTB yang masuk dalam warisan budaya nasional. Baik itu warisan budaya benda maupun tak benda. Namun jumlahnya masih sangat sedikit. Padahal NTB punya banyak kesenian yang bisa didaftarkan,” kata Kasubag TU Balai Pelestarian Nilai Budaya
(BPNB) Bali Nusra, I Wayan Suci Sumadi, SH. Ia mengatakan bahwa sangat penting untuk mendaftarkan kesenian NTB menjadi warisan budaya tak benda Indonesia asal NTB. Sehingga pihak lain tidak bisa lagi melakukan klaim terhadap kesenian itu. sebab ini dianggap sangat penting, mengin-
gat pengalaman di beberapa daerah sudah ada kesenian yang diduga diklaim oleh pihak lain. “Kita kan perlu antisipasi agar itu tidak terjadi. Sekarang bagaimana caranya kita upayakan itu agar tidak terjadi di NTB. Semua kesenian dan kebudayaan yang dimilikinya bisa tercatat se-
bagai warisan budaya Indonesia asal NTB,” ujarnya. Kesenian-kesenian itu kerapkali dipertontonkan pada acara-acara tertentu. Salah satunya Tari Nguri asal Sumbawa. Tarian yang dibawakan oleh penari wanita secara berkelompok ini menggambarkan keterbukaan dan keramah-tamahan masyarakat Sumbawa. Sehingga kerapkali dijadikan sebagai tarian pembuka pada sebuah acara. Tari Nguri berawal dari tradisi nguri yang dilakukan oleh masyarakat Sumbawa dulu. Dimana masyarakat
memberikan semangat kepada raja yang sedang mengalami berbagai masalah atau bencana melalui berbagai persembahan yang diberikannya. Tradisi ini merupakan sebuah dukungan, penghormatan serta pengabdian masyarakat terhadap raja yang memimpin dan menciptakan kemakmuran untuk masyarakat itu sendiri. “Masih banyak kesenian lain yang harus kita lestarikan dan tentu saja harus kita daftarkan. Tahun lalu kita sudah daftarkan Gendang Beleq dan beberapa ke-
senian lainnya. Untuk makanan khas daerah kita sudah daftarkan Ayam Taliwang,” ujarnya. (lin)
I Wayan Suci Sumadi
(Suara NTB/lin)
Mataram (Suara NTB) – Kesenian dan kebudayaan di NTB belum semuanya tercatat. Namun hal itu ternyata dianggap sangat perlu, mengingat saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke NTB. Hal ini untuk menghindari adanya klaim dari pihak lain tentang kesenian atau budaya asli NTB.
(Suara NTB/lin)
PHRI Lakukan Pemetaan Pusat Kuliner di Lombok
SAREMBA TEMBE - Tarian Saremba Tembe yang dimainkan oleh wanita dan pria yang mencerminkan kebahagiaan.
Saremba Tembe, Tarian Asal Dompu yang Perlu Dilestarikan Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB memiliki banyak kebudayaan dan kesenian yang dapat dilestarikan. Salah satunya kesenian yang perlu dilestarikan adalah Tari Saremba Tembe asal Kabupaten Dompu. Ini merupakan salah satu kesenian yang seringkali dipertontonkan pada acara-acara budaya dan acara resmi lainnya. Belum lama ini, tari kolosal ini berhasil mendapatkan rekor Muri dengan jumlah peserta tari kreasi terbanyak di Indonesia. Dalam bahasa daerah Bima atau Dompu, Saremba Tembe berarti mengenakan sarung seperti selempangan.
Sehingga tarian ini dilengkapi dengan kain atau sarung yang digunakan sebagai ornamen atau alat untuk menari. “Tarian ini memang banyak dipertontonkan pada acara resmi. Sebenarnya ini memang kesenian dari Dompu yang dibuat seperti kolosal. Tariannya bagus dan sangat menghibur,” kata penari Saremba Tembe Nadia, di Mataram, Senin (26/2). Tarian kolosal Saremba Tembe ini sebenarnya merupakan tarian garapan baru yang dipadukan dengan menggunakan kain (Tembe) sebagai aksesorisnya. Tarian Saremba Tembe mengingatkan tentang masyarakat
(Suara NTB/lin)
Sakosa Jadi Destinasi Unggulan Pemkab Bima Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima saat ini tengah berupaya untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan. Tidak saja wisatawan nusantara, namun juga wisatawan mancanegara. Saat ini sudah semakin banyak destinasi wisata baru yang dapat dikunjungi wisatawan. Namun Pemda Bima mengunggulkan kawasan Sakosa (Sape, Komodo dan Sangiang) untuk dikunjungi oleh wisatawan. “Memang saat ini kami terkonsentrasi pada pengembangan kawasan Sakosa. Seperti kita ketahui bahwa sekarang banyak wisatawan ke Komodo. Setelah itu mereka berkunjung ke Bima, karena mereka suka menyelam di perairan Bima. Begitu pula yang kita harapkan dari wisatawan yang dari Lombok,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima H. Abdul Muis. Ia mengakui bahwa selama ini memang banyak wisatawan limpahan dari Bajo, NTT yang berkunjung ke Bima. Sehingga para pelaku pariwisata membuat paket khusus untuk mengunjungi Bima khususnya untuk keperluan menyelam. Wisatawan biasanya berkeliling selama satu hari kemudian kembali lagi ke Bajo. “Tentu saja kita berharap bisa membuat wisatawan ini lebih betah dan bisa tinggal lebih lama. Itulah mengapa kita sangat mengharapkan adanya investasi di Bima. Terutama perhotelan, karena kita masih kurang hotel,” ujarnya. Saat ini Pemprov NTB bersama seluruh stakeholder lainnya sedang menyusun desain pengembangan potensi kawasan Sakosa. Apabila Pengembangan Sakosa terwujud dan bersinergi secara optimal maka pihaknya berharap bisa memberikan manfaat lebih bagi warga sekitar. Ini bisa menjadi peluang yang baik bagi warga Bima untuk bisa meningkatkan pendapatannya dari sektor pariwisata. Setidaknya dalam tiga tahun terakhir, langkah pengembangan gencar dilakukan. Dimulai dari kajian potensi, pengembangan hingga pada promosi. Dilakukan pula percepatan pembangunan infrastruktur, memperkuat branding (penjenamaan) serta menyiapkan sumber daya manusia. “Kita aktif promosikan kawasan Sape dan Sangiang sebagai destinasi yang bisa dikunjungi dari kawasan Bajo. Selain memang ada destinasi lain yang diperkenalkan pula sebagai destinasi di Bima,” ujarnya. Pihaknya masih mengandalkan limpahan wisatawan yang berkunjung dari kawasan Bajo, NTT. Sebab lokasinya lebih dekat daripada Lombok yang masih menjadi tujuan utama wisatawan ke NTB. Hal ini pula yang membuat wisatawan dari NTT lebih banyak berkunjung ke Bima daripada wisatawan yang berkunjung dari Lombok. (lin) H.Abdul Muis
Dompu tempo dulu. Dimana Saremba dan Katente adalah jenis pakaian yang pertama, setelah kaum wanita Dompu mengetahui Medi Ra Muna yang dilakukan secara tradisional. Khusus di Kabupaten Dompu, Tembe Ngoli merupakan hasil tenunan kaum wanita yang dilakukan sebagai aktivitas tambahan di sela-sela mereka membantu suami bercocok tanam. Baik di sawah, ladang maupun aktivitas rumah tangga lainnya. Ini yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk membuat kain Tembe yang dijadikan sebagai alat dalam tarian Saremba Tembe. “Tariannya bagus karena
lebih berkisah tentang kebahagiaan. Jadi bisa menularkan kebahagiaan juga bagi yang melihatnya,” ujarnya. Tarian Saremba Tembe menggambarkan suka cita sekaligus rasa syukur atas keberhasilan melimpahnya hasil pertanian. Dalam kesaharian masyarakat Dompu menggunakan Tembe Nggoli sebagai gaun atau pakaian yaitu Rimpu dan Katente serta Saremba bagi kaum laki-laki. Katente sendiri merupakan kain tenun berupa sarung Nggoli dengan cara ujung sarung atas dilipat sesuai ukuran pinggang kemudian digulung sampai ujung bawah sarung diatas mata
kaki. Khusus bagi kaum laki-laki dalam berbusana biasanya menggunakan Katente, celana pendek dan badan diselubungi dengan kain atau weri untuk ke sawah ataupun aktivitas lain. Tembe dalam kesaharian masyarakat Dompu memiliki multi fungsi. Bisa digunakan sebagai selimut pada saat kedinginan, digunakan sebagai parasut dan digunakan sebagai pelampung saat berenang, dan pada saat musim panen, sarung dapat berperan sebagai wadah saat mengangkut hasil panen, dan masih banyak lagi manfaat sarung dalam kehidupan masyarakat Dompu pada umumnya. (lin)
Pembukaan Rute Baru, Dongkak Kinerja LIA Praya (Suara NTB) Kinerja Keuangan PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) dalam dua tahun terakhir terus menunjukkan perbaikan dai sisi pemasukan. Kondisi tersebut membuat PT. AP I LIA kini sudah tidak merugi lagi. Hal itu diakui General Manager (GM) PT. AP I LIA I Gusti Ngurah Ardhita kepada Suara NTB, kemarin. Dihubungi disela-sela perayaan HUT PT. AP I ke 54, Ardhita mengaku kalau dari sisi kinerja keuangan LIA sudah jauh membaik jika dibandingkan dengan tahun-tahun awal beroperasinya LIA. Dimana beban operasional bandara kala itu belum mampu diimbangi dari pemasukan operasional bandara. Tapi sekarang, pemasukan dari operasional bandara sudah bisa menutupi bahkan melampaui beban operasional bandara. Artinya, LIA sudah bisa memperoleh untung. “Berapa besaran keuntungannya, tidak terlalu besar. Tapi yang jelas, kita sudah tidak rugi lagi,” terangnya. Peningkatan jumlah penumpang serta masuknya beberapa maskapai baru menjadi salah satu pendorong peningkatan kinerja keuangan PT. AP I LIA. Belum lagi, dengan adanya pembukaan rute-rute penerbangan baru. Baik itu oleh maskapai baru maupun maskapai yang lama, juga turut mendongkrak pemasukan LIA. Dari sisi penumpang, tahun 2017 lalu ada sekitar
3,6 juta penumpang yang melalui LIA. Angka tersebut naik sekitar 5 persen jika dibandingkan dengan jumlah penumpang tahun sebelumnya. Kemudian untuk jumlah maskapai, ada beberapa maskapai baru yang masuk dengan membuka rute penerbangan yang baru pula di LIA. Tahun ini, pihaknya optimis kinerja PT. AP I LIA bakal meningkat. Terbuki diawal tahun baru saja, sudah ada tiga rute penerbangan baru yang dibuka. Dengan satu maskapai baru yang masuk. Itu membuktikan, kalau pasar penumpang di LIA sangat menjanjikan. “Dalam waktu dekat ini juga akan ada pembukaan rute baru. Tapi detailnya masih kita tunggu dari pihak maskapai,” tambah Ardhita. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang
di LIA, pihaknya juga sudah dan akan terus melakukan pembenahan. Terutama dari sisi fasilitas penumpang bandara. Supaya para penumpang bisa semakin nyaman ketika berada di LIA. “Tahun ini kita akan menginvestasikan dana sekitar Rp 200 miliar lagi, untuk membangun dan membenahi berbagai fasilitas penunjang di bandara. Itu semua dilakukan demi peningkatan kualitas pelayanan kepada penumpang pesawat,” timpalnya. (kir)
I Gusti Ngurah Ardhita (Suara NTB/lin)
Mataram (Suara NTB) Sebagai daerah yang menjadi tujuan wisata, harus ada pusat kuliner untuk dikunjungi wisatawan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB telah melakukan pemetaan terkait tempat-tempat yang bisa menjadi pusat kuliner. “Tentu saja kita akan melakukan ini secara menyeluruh, tapi sekarang kita sudah bisa melakukan pemetaan bagi tempat-tempat kuliner di Lombok. Misalnya kalau mau seafood bisa langsung ke area Senggigi hingga Lombok Utara,” kata Ketua PHRI NTB H. Lalu Abdul Hadi Faishal, di Mataram, Senin (26/2). Ia mengatakan ini merupakan hal yang sangat penting. Sebab wisatawan, selain berkunjung ke destinasi wisata, juga ingin menikmati aneka kuliner yang ada di Lombok. Sehingga pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada para pelaku usaha pariwisata lainnya untuk mengajak tamunya ke beberapa pusat kuliner. “Kalau mau lesehan bisa ke Rembiga hingga SayangSayang, kalau mau Ayam Taliwang bisa ke Cakra dan banyak lainnya. Sekarang pemetaan ini sudah terlihat, jadi wisatawan bisa dengan lebih mudah memilih destinasi wisata yang diinginkan,” ujarnya. Menurutnya, pemetaan pusat kuliner ini juga harus menjadi perhatian Pemda setempat. Sebab ini sangat penting untuk mendukung kepariwisataan NTB di masa mendatang. Ini juga akan mempermudah wisatawan untuk mencari tempat makan yang diinginkan. “Ini penting juga menjadi perhatian Pemda setempat. Sehingga wisatawan itu bisa memiliki gambaran daerah mana yang akan dikunjungi untuk melakukan wisata kuliner,” ujarnya. Setiap daerah juga harus melakukan pemetaan tempat-tempat wisata kuliner yang potensial. Selain untuk memudahkan wisatawan juga untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mengambil manfaat. “Misalnya mau makan seafood kan bisa ke Nipah. Sekarang orang kalau dengar seafood pasti ingat Nipah. Nah bagaimana hal ini juga bisa dilakukan di tempat lain. Ini kan bisa diadopsi konsepnya dan masyarakat juga bisa mengambil manfaat dari sana,” ujarnya. Kedepannya, ia berharap akan semakin banyak pusat kuliner di NTB. Sehingga wisatawan bisa memiliki lebih banyak pilihan untuk dikunjungi. Selain itu, warga sekitar juga bisa berpartisipasi dan bisa mengambil keuntungan dari hal itu. (lin)
Yacht dari 25 Negara akan Demonstrasi di Gili Gede Mataram (Suara NTB) – Peserta Atlantic Rally Cruises (ARC) dari 25 negara kembali akan singgah ke NTB. Salah satu tujuannya adalah Gili Gede, Sekotong Lombok Barat. Disana mereka akan melakukan demonstrasi kapal pesiar khusus. Mereka akan datang menggunakan yacht (kapal layar pariwisata). Rencana singgahnya pada Oktober 2018 ini. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hal ini dikemukakan CEO Marina Del Ray, Captain Raymond La Fontaine. Ia didampingi General Manajer Marina Del Ray, Puri Yusuf, SH. Marina Del Ray adalah perusahaan yang memfasilitasi pembangunan Pelabuhan Khusus Marina, di Gili Gede, Lombok Barat. karena itu, Raymond mengatakan berkepentingan mengajak para penjelajah bahari yang tergabung di ARC. Mereka yang notabenenya adalah pemodal, harus mengetahui langsung potensi pariwisata dan investasi di NTB. Raymon mengatakan, para peserta ARC dari 25 negara yang akan masuk ke NTB ini terhitung sebagai wisatawan Eropa dan Asia yang hobi berkeliling dunia menggunakan yacht. Gili Gede, dijadikan sebagai lokasi persinggahan kapal pesiar wisata dari berbagai negara sejak 2014. Hal itu tidak lepas dari upaya promosi yang dilakukan oleh Marina Del Ray ke negara-negara di kawasan Eropa, Amerika dan Asia. Kedatangan para peserta ARC ini akan memberikan dampak ekonomi bagi warga lokal. Pasalnya, tidak sedikit kebutuhan mereka yang harus dipenuhi selama singgah. Termasuk merogoh koceknya untuk kegiatan-kegiatan pariwisata ke tempat-tempat lainnya. Dengan rata-rata lama tinggal kapal layar wisata tersebut enam hari. Selama itu,
para wisatawan melakukan aktivitas yang berdampak ekonomi bagi daerah. Marina Del Ray akan terus berupaya mendatangkan wisatawan ke Gili Gede, yang ditetapkan sebagai lokasi terminal khusus wisata tirta melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 453 tahun 2016. Meskipun saat ini, upaya mendatangkan wisatawan menggunakan kapal layar wisata masih terkendala regulasi, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata Asing ke Indonesia. Di dalam Perpres tersebut, NTB tidak termasuk sebagai provinsi yang menjadi pelintasan yacht. Oleh sebab itu, setiap kali wisatawan akan masuk ke Gili Gede dengan membawa kapalnya, PT Marina Del Ray harus mengajukan permohonan penjaminan kepada Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Jika tidak, maka Bea Cukai Denpasar, tidak akan memberikan izin masuk. Termasuk pada 2017 lalu, pihaknya mengajukan penjaminan ke Dinas Pariwisata NTB untuk 17 yacht yang akan masuk, namun terkendala. Akhirnya Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersedia memberikan jaminan untuk peserta ARC singgah di NTB. Seperti diketahui, Marina Del Ray sedang membangun dermaga khusus yacht, untuk kapasitas tampung 350 kapal. Saat ini proses pembangunan dermaga seluas 350 meter x 350 meter sedang berlangsung. Presiden Joko Widodo telah memberikan lampu hijau kepada investor untuk membangun Marina di Gili Gede, Sekotong Lombok Barat. (bul)
SUARA NTB Selasa, 27 Februari 2018
PENDIDIKAN
Halaman 10
Rencana PPDB Zonasi di SMP
Penerapan Aturan Harus Konsisten Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram berencana menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di SMP negeri pada tahun 2018 ini. Rencana itu disambut baik oleh Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM). Konsistensi penerapan aturan PPDB sistem zonasi mesti dilakukan agar pemerataan peserta didik bisa terealisasi. (Suara NTB/ist)
KUKUHKAN - Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin (kanan) saat mengukuhkan anggota Paskara SMPN 6 Mataram, Sabtu (24/2) malam.
SMPN 6 Mataram Kukuhkan Anggota Paskara Mataram (Suara NTB) SMPN 6 Mataram mengukuhkan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskara) Sabtu (24/2) malam. Pengukuhan itu diikuti 80 peserta baru. Keberadaan ekstrakurikuler Paskara penting untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, S.Pd., M.Pd., Senin (26/2) mengatakan, selama ini ekstra Paskara selalu berupaya untuk memajukan kualitas dan kuantitas dengan cara merekrut anggota baru setiap tahunnya, mengadakan latihan rutin seminggu sekali. “Juga mendatangkan pelatih yang lebih profesional saat kegiatan, dan mengikuti beberapa event lomba yang ada, dan berbagai kegiatan lainnya,” ujarnya. Aziz menjelaskan, sasaran kegiatan Ekskul Paskara yaitu siswa kelas VII dan VIII sementara kelas IX sudah harus konsentrasi dalam pelajaran, terutama persiapan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) beberapa waktu ke depan. “Karena itu pilihan kls VII dan VIII dikarenakan mereka mempunyai kesempatan lebih banyak untuk berlatih sehingga bisa menjadi Paskara yang tangguh dan bisa diandalkan,” kata Aziz. Paskara merupakan salah satu ekskul yang ada di SMPN 6 Mataram. Aziz menjelaskan, keberadaan ekskul di sekolah mempunyai manfaat sangat banyak, salah satunya dapat meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi, membangkitkan jiwa nasionalisme peserta didik sebagai anggota. Juga sebagai wahana penyalur bakat dan memupuk rasa tanggung jawab. “Serta membekali anggotanya dengan berbagai keterampilan untuk menyosong masa depan mereka nantinya,” harap Aziz. SMPN 6 Mataram juga tengah gencar menguatkan pendidikan karakter di sekolah. Di SMPN 6 Mataram sendiri dilaksanakan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan budaya sekolah yang ada di SMPN 6 Mataram. Azis menjelaskan ada lima inti dari program penguatan pendidikan karakter itu, yaitu dari sisi religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri, dan integritas. (ron)
Ketua DPKM, H. Adnan Muchsin kepada Suara NTB, dihubungi Senin (26/2) mengatakan, pihaknya mendukung rencana itu. Jika rencana PPDB sistem zonasi sebagai upaya untuk pemerataan peserta didik, menurutnya, merupakan sebuah rencana yang bagus. “Untuk pemerataan silakan saja. Aturan harus ketat, sehingga tidak ada sekolah melebihi daya tampung,” ujar Adnan. Adnan menekankan, dalam penerapan zonasi, pemerintah harus konsisten pada aturan yang sudah dibuat. Jika aturan zonasinya tepat, masyarakat bisa menerimanya, sekolah juga
merasa tidak berat lagi. Pemerataan peserta didik yang diharapkan itu bisa tercapa. Ia sendiri belum mengetahui secara pasti aturannya, karena masih dalam tahap perencanaan. Diakuinya membuat zonasi SMP di Kota Mataram bukanlah hal yang mudah. “Bagaimana bentuk zonasi ini juga tidak gampang, lingkungan mana, kecamatan dan segala macam, harus dipikirkan,” kata Adnan. Dengan adanya zonasi, akan ada batasan wilayah yang jelas saat PPDB nanti. Adnan menyampaikan, dengan aturan Bina Lingkungan (BL) sebelumnya, masih ada kelongga-
ran karena ada juga masyaratk di luar wilayah sekolah yang masuk melalui aturan BL. “Kalau sudah ada zonasi sudah ada batasan wilayah, sehingga masyarAkat juga tidak keluar dari zonasi, atau tidak bisa memasukkan zonasi kalau tidak termasuk di zonasi tersebut. Kalau aturan bina lingkungan bilahari semua bisa masuk,” katanya. Ia setuju pada rencana PPDB sistem zonasi itu. Pemerataan penerimaan siswa di semua sekolah termasuk sekolah swasta bisa terealisasi. Sekolah juga tidak bisa menerima siswa sesuai ke-
Mataram (Suara NTB)Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggagas interkoneksi sains dan agama. Rencana pembentukan ini setelah ada kuliah umum Doktor Ahli Fisika Institut Teknologi Surabaya (ITS) Agus Purwanto, M.Sc.,D.Sc., di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), akhir pekan kemarin. Bahasan stadium general yang mengangkat tema “When Science Meets Religion; Membumikan Paradigma ‘Horizon Ilmu’ dalam Teaching dan Learning” membuka cakrawala berpikir mahasiswa untuk mengoneksikan ilmu yang dipelajari dari berbagai jurusan di FTK yang notabenenya adalah science dan education. Agus Purwanto mengulas habis di depan ribuan mahasiswa UIN Mataram akan sinyal-sinyal ilmu pengetahuan dalam kitab suci Alquran dan realitasnya kuliah yang dilakukan mahasiswa lalu dipraktikkan merupakan lanjutan dari misi kerasulan. “Alquran sebagai epistemologi atau ide gagasan, berikan pertanyaan kritis kemudian berikan hipotesa lalu buktikan dengan eksperimen dan konstruksi,” jelas Agus Purwanto yang juga penulis buku Ayat-Ayat Semes-
(Suara NTB/ist)
MENGAJI - Murid SDN 15 Cakranegara sedang mengaji bersama di sekolah. Dalam mengaji, mereka tidak hanya di kelas, tapi belajar di luar, ketika ada momen MTQ tingkat kota hingga nasional.
Murid Harus Didekatkan dengan Dunia Nyata Mataram (Suara NTB) Proses pembelajaran di dalam kelas tidak melulu berbicara tentang teori. Karena itu, murid senantiasa harus didekatkan dengan kehidupan nyata mereka. Sehingga ketika keluar dari ruang kelas, para murid dapat berinteraksi dengan kehidupan nyata. Banyak ahli berpendapat jika model pembelajaran seperti ini dapat melejitkan potensi anak didik. Bila dibandingkan dengan model pendidikan konservatif. Guru Agama SDN 15 Cakranegara, Siti Muslihah, SAg, menerangkan murid harus dekat dengan kehidupan nyata
mereka. Keberadaan mereka di kelas tidak saja untuk belajar aspek teoritis semata, melainkan juga harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Pihaknya menyadari betul akan hal itu. Untuk itu, upaya mendekatkan mereka dengan kehidupan nyata terus dilakukan. Sebagai contoh misalnya saat ada kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Islamic Center (IC) beberapa waktu lalu, puluhan murid SDN 15 Cakranegara diajak langsung ke arena utama menyaksikan kegiatan MTQ. Mereka melengkapi diri dengan Alquran dan menyimak para qori dan qoriah yang tampil di mimbar.
‘’Mereka menyimak, langsung lapangan.sehingga mereka cepat memahami, ayatayat Alquran yang dibaca langsung dibuka,’’ tuturnya. Diakuinya, bahwa diajaknya para murid mengunjungi lokasi MTQ saat itu sebagai salah satu cara meningkatkan kemampuan kalangan murid memahami Alquran. Apalagi sekolah telah memiliki kegiatan ekstrakulikuler tilawah. Pembelajaran pada anak ini juga dapat sebagai motivasi untuk terus mengamalkan Alquran. Di samping pola belajar seperti ini, sambungnya, juga sebagai upaya membentuk karakter anak. (dys)
MAN 1 Lotim Juara 1 Lomba Karya Ilmiah Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) MAN 1 Lombok Timur (Lotim) tidak pernah berhenti untuk menunjukkan prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Pada Minggu (25/2), dua siswi MAN 1 Lombok Timur mampu mengharumkan nama NTB pada ajang kompetisi Karya Ilmiah Remaja tingkat nasional di Universitas Internasional Semen Indonesia di Gresik dengan meraih Juara I Nasional. MAN 1 Lotim merupakan satu-satunya sekolah yang masuk final mewakili NTB dalam ajang kompetisi bergensi tersebut, dan bersaing dengan sekolah-sekolah hebat dari Sabang sampai Merauke. Adapun siswa yang menjadi delegasi NTB yaitu Yasinta Rohadatul Aisy dan Rasyda Ananda Muliadi yang keduanya masih duduk di bangku kelas X jurusan Ilmu Alam. Adapun judul karya tulis yang diambil yaitu Meningkatkan
Pendidikan Daerah 3T dengan memanfaatkan Media Pembelajaran Online (e-learning). Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M. Pd didampingi Waka Kesiswaan, Musmuliadi, S.Ag dan Wakil Kurikulum, Mahfuz, S.Pd., menyampaikan ini prestasi yang membanggakan karena di awal tahun 2018 madrasah sudah mampu meraih prestasi di tingkat nasional. “Ini membuktikan bahwa MAN 1 Lombok Timur mampu bersaing dengan sekolahsekolah yang hebat di Indonesia. Walau kita berasal dari sekolah daerah, namun kita tidak tertinggal dalam hal prestasi dari sekolah-sekolah yang berada di kota-kota maju,” kata Nurul Wathoni. Lebih lanjut, Nurul Wathoni menegaskan bahwa motto madrasah hebat dan bermartabat menjadi kenyataan dan bukan hanya sekadar semboyan. Sementara itu, Pembina KIR
(Suara NTB/dok)
H. Adnan Muchsin antara penerapan PPDB Zonasi dan PPDB online seperti sebelumnya. “Makanya nanti kita evaluasi seperti apa. Tapi memang ada rencana untuk zonasi, intinya ingin kita laksanakan Permendikbud nomor 17 itu,” katanya. (ron)
UIN Mataram Gagas Interkoneksi Sains dan Agama
SDIT Anak Sholeh 2 Mataram Gelar Uji Publik Tahfidz Qur’an Mataram (Suara NTB) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Anak Sholeh 2 Mataram menggelar kegiatan Uji Publik Tahfidz Qur’an Periode II tahun pelajaran 2017-2018. Kegiatan yang diikuti puluhan murid itu digelar di gedung sekolah setempat. Kepada Suara NTB, Pembina SDIT Anak Sholeh 2 Mataram, Febri Nirmala saat kegiatan Uji Publik Tahfidz Qur’an, mengatakan puluhan siswa-siswi SDIT Anak Sholeh 2 Mataram yang mengikuti Uji Publik Tahfidz Qur’an tersebut menjalani uji publik berbagai juz qur’an. Mulai dari juz 1, 27, 28, 29 dan 30. Dikatakan Febri Nirmala bahwa kegiatan Uji Publik Tahfidz Qur’an, merupakan salah satu program sekolah untuk mengevaluasi pencapaian hafalan siswa. Caranya adalah dengan diadakannya kegiatan Uji Publik Tahfidz Qur’an. “Tujuannya ialah menguji dan mengevaluasi hafalan siswa secara terbuka pada masyarakat agar hafalan tersebut dapat dipertanggungjawabkan lebih luas,” ujarnya menjelaskan. Pada kesempatan ini, Febri mengajak para orang tua dan siswa di SDIT Anak Sholeh ini untuk mensyukuri nikmat Allah, belajar ilmu-ilmu Allah, dan menghafal Alquran. Mengingat apa yang dilakukan ini akan diberikan hadiah oleh Allah. Adapun untuk menjaga independensinya pelaksanaan Uji Publik Tahfidz Qur’an tahap ke-II ini, pihak SDIT Anak Sholeh 2 Mataram mendatangkan tim penilai dari pihak luar untuk melakukan penilaian terhadap para peserta tersebut. Sementara secara teknis, sebelum pelaksanaan kegiatan uji publik ini dilakukan proses cukup panjang dan dilakukan secara kontinu, dimulai dari hafalan 1-2 baru setiap hari yang dilakukan di kelompok belajar quran’nya. Kemudian dilakukan seleksi oleh wali santri. Baru selanjutnya diajukan untuk mengikuti seleksi di tingkat sekolah. Bagi santri yang lulus sleksi, maka diajukan untuk mngikuti uji publik sedangkan bagi yang tidak lulus seleksi, dapat mengikuti seleksi pada periode berikutnya yang dilaksanakan per empat bulan. Pihaknya berharap melalui kegiatan uji publik ini, agar hafalan anak-anak terus melekat kuat dan dadat dipertanggungjawabkan secara publik. Di samping itu mampu meningkatkan semangat anak-anak untuk mempelajari dan menghafal Alquran, serta mampu memotivasi orang tua untuk ikut membangun kerjasama dengan anak-anak dan pihak sekolah untuk mempelajari dan menghafal Alquran. (dys)
mauan sendiri, karena masyarakat diterima sesuai zonasi tempat tinggalnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan pihaknya akan mencoba menerapkan PPDB Sistem Zonasi. Nantinya jika PPDB Sistem Zonasi diterapkan, maka PPDB sistem online yang sebelumnya diterapkan, tidak lagi dilaksanakan. “Tapi sistem online kan amanat Perda, nanti akan kita rapatkan, bagaimana kita kawinkan sistem ini,” katanya. Ia mengakui sudah melakukan sosialiasai ke sekolah bahwa yang diutamakan akan diterapkan adalah PPDB Sistem Zonasi, sesuai amanat dengan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Saat ini pihaknya masih menimbang
(Suara NTB/ist)
BERSAMA - Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, bersama guru dan siswi peraih juara I nasional kompetisi Karya Ilmiah Remaja tingkat nasional di Universitas Internasional Semen Indonesia di Gresik. MAN 1 Lotim Bukhori Muslim, M.Pd., menyampaikan bahwa prestasi ini adalah buah dari doa dan kerja keras bersama hingga mampu lolos sebagai juara 1 di
tingkat nasional. Pelaksanaan lomba ini dilasanakan dalam dua tahap yaitu tahap seleksi pertama yang diikuti 300 peserta dari
seluruh Indonesia, namuan dari 300 peserta diseleksi dan dipilihlah 20 finalis, dan MAN 1 Lotim dari 6 tim yang mengirim karya hanya 1 tim yang lolos sebagai finalis. Kemudian peserta yang lolos sebagai finalis diundang untuk mempersentasikan karyanya di Universitas Internasional Semen Indonesia di Gersik. Bukhori mengaku terharu ketika diumumkan nama MAN 1 Lotim mampu menjadi juara 1 dan mampu menunjukkan bahwa putra NTB bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Begitu juga degan Yasinta dan Nada juga mengaku bangga, karena impiannya untuk menjadi juara nasional akhirnya dapat terwujud melalui lomba karya ilmiah. Hadiah yang ia peroleh sebagiannya akan disedekahkan ke anak yatim dan fakir miskin, sebagiannya lagi akan diberikan kepada orang tuanya sebagai wujud terima kasihnya. (ron)
ta itu. Alumni ITB itu juga menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dibangun lewat Qur’an kitab suci. “Dari isyarat Al Qur’an, surat An-Naml yang mengandung kutipan ayat seekor “namlah” yang berseru kepada Nabi Sulaiman, dari segi teksnya, riset yang dapat dilakukan berapa frekuensi yang digunakan oleh seekor semut, sehingga terdengar suaranya di telinga Nabi Sulaiman” jelasnya. “Ini bukan dongeng, membangun science mulai dari kitab suci,” tambahnya. Beberapa mahasiswa mengutarakan pertanyaan-pertanyaan science kepada Agus Purwanto sebagai feedback antusiasmenya dan sugesti keilmuan yang diperoleh dari fisikawan yang pernah belajar di ITB itu. Terakhir ia merangkum kajian tema besar di atas bahwa “Ayat itu sebagai basis konstruksi, iman dan ilmu merupakan suatu kesatuan” tutupnya. Wakil Dekan III FTK Bidang Kemahasiswaan Dr. Asya’ari, M.Ag pun mengharapkan adanya interkoneksi dan internalisasi keilmuan. “Kami berharap paparan ini nantinya bisa memberi inspirasi bagaimana menggandengkan agama dan ilmu pengetahuan,” ujarnya. (dys)
Komunitas Modeling Sanggar Suci dan Rekan NTB Gelar Baksos Mataram (Suara NTB) Masih dalam suasana bulan kasih sayang, Komunitas Modeling Sanggar Suci dan Rekan NTB menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) dan berbagi kasih dengan masyarakat pinggiran yang kurang mampu pada Minggu (25/2). Kegiatan baksos ini dilaksanakan di berbagai tempat mulai dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karang Baru, TPA Punia, Pasar Pagesangan, sampai di TPA ampenan, serta masyarakat yang tinggal di kolong jembatan. Pimpinan Sanggar Suci, Ketut Suci Budiani ditemui di akhir kegiatan menjelaskan, kegiatan itu digagas oleh ibu-ibu Sanggar Suci, khususnya di kelas modeling. Menurutnya, pihaknya berbagi kasih bertepatan dengan bulan kasih sayang. “Kita di Sanggar Suci ada banyak kelas, tapi yang ikut kali ini baru dari komunitas model saja. Memang kami baru ada kesempatan sekarang, bantuan yang kami berikan berupa sembako dan uang tunai, bantuan ini adalah iuran dari seluruh orang tua murid, yang kita kumpulkan menjadi satu, jadi kita beli sembako yang memang dibutuhkan dan kami juga sisihkan uang tunai untuk mereka,” jelasnya. Suci juga menjelaskan tujuan diadakan berbagi kasih itu, agar anak-anak tahu bagaimana kehidupan orang di bawah, dan banyak juga orang-orang
yang kurang beruntung. Dengan kegiatan itu anak-anak diperkenalkan untuk saling membantu sesama teman, sesama orang yang tidak mampu. “Jadi kami ajarkan sedini mungkin,” ujarnya. Kegiatan Baksos itu merupakan yang pertama dilaksanakan oleh Sanggar Suci. Jumlah anakanak dan orang tua yang terlibat kurang lebih 40 orang. Suci menjelaskan, kegiatan itu merupakan permulaan. Ke depan akan dijadikan ketigan rutin. Apalagi orang tua murid sangat antusias terhadap kegiatan itu. Salah satu orang tua murid Ni Wayan Sri Diani mengapresiasi kegiatan itu. Ia mengganggap kegiatan Baksos itu sebagai sebuah hal positif bagi anakanak. Dengan begitu, anakanaK bisa diajarkan untuk berbagi dan bisa mengetahui situasi di lingkungan sekitarnya, bahwa di sekitar banyak sekali orang yang kekurangan. “Jadi membuat mereka semakin bisa bersyukur. Harapannya, bisa dijadikan contoh untuk komunitas-komunitas yang lain atau anak-anak yang lain untuk bisa melakukan hal yang sama, bisa menjadi panutan untuk orang lain. Jadi image model yang cuma bisa gayagayaan di atas panggung dapat berubah, mereka juga dapat terjun langsung ke bawah untuk membantu yang sedang membutuhkan,” jelasnya. (ron)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Foto bersama guru dan murid Komunitas Modeling Sanggar Suci dan Rekan NTB saat kegiatan baksos dan berbagi kasih dengan masyarakat pinggiran yang kurang mampu Minggu (25/2).
Halaman 11
SUARA NTB Selasa, 27 Februari 2018
NTB Turunkan Dua Atlet di Seleknas Triathlon Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga triathlon mengatakan akan menurunkan dua atlet mengikuti Seleksi Nasional (Seleknas) atlet triathlon yang akan berlangsung di Jakabaring Sport City Palembang, 3 Maret 2018. Dua atlet yang akan bertarung di seleknas nanti adalah Yan Bahtiar (35) dan Qoriah Julildanur Nur (15). Pelatih Triathlon NTB, Ilyas SP yang juga menjabat Sekum Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) NTB diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (26/2) kemarin mengatakan keikutsertaan dua atlet NTB itu berdasarkan undangan dari Pengurus Besar Federasi Triathlon Indonesia (FTI). Dimana hasil pleno pengurus besar FTI tanggal 20 Februari 2018 telah menetapkan jadwal seleknas atlet triathlon. “Seleknas akan berlangsung di Jakabaring Sport City Palembang tanggal 3 Maret 2018. Kita akan mengirim dua atlet, yakni Yan Bahtiar dan Qoriah Julildanur Nur,” ucap Ilyas. Ilyas yang juga pelatih balap sepeda NTB itu menjelaskan bahwa seleknas nantinya ada dua kategori. Yang pertama seleksi atlet senior menghadapi Asian Games 2018, selanjutnya yang kedua seleknas untuk menghadapi Youth Olympic Games di Filipina tahun 2018. “Yan Bahtiar akan mengikuti Seleknas menghadapi Asian Games 2018. Sementara Qoriah Julildanur Nur mengikuti Seleknas untuk mengikuti Youth Olympic Games 2018,” jelasnya. Kegiatan Seleknas atlet triathlon kata Ilyas akan berlangsung di Jakabaring Sport City Palembang, 3 Maret 2018. Sementara atlet NTB akan bertandang ke Palembang, 2 Maret 2018 atau sebelum seleknas dimulai. Ditanya soal target, Ilyas mengaku kedua atletnya punya peluang untuk juara. Pasalnya kedua atlet itu memiliki prestasi nasional dan telah menjelani persiapan yang relatif panjang untuk event itu. “Kedua atlet kita pernah meraih medali emas di event nasional. Saya yakin mereka punya kemampuan untuk menjadi yang tercepat,” ujar Ilyas dengan penuh optimis. (fan)
Zigi Berharap Kembali Dipanggil Pelatnas Mataram (Suara NTB) Atlet karate NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda mengaku ingin sekali mengharumkan marwah bangsa Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, ia berharap dapat kembali dipanggil mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) menghadapi Asian Games 2018. Demikian dikatakan Ahmad Zigi Zaresta Yuda saat ditemui Suara NTB di Mataram, Senin (26/2). “Saya sangat berharap bisa dipanggil kembali mengikuti Pelatnas. Soalnya akan ada pemanggi-
lan atlet pelatnas bulan Maret mendatang,” ucapnya. Atlet asal Lombok Barat (Lobar) ini menyatakan hal tersebut ketika bertandang ke Sekretariat KONI NTB kemarin. Saat itu Zigi datang ke
KONI NTB seorang diri, katanya ingin mnyerahkan berkas data prestasinya. Ditanya soal masalahnya di Pelatnas, Zigi tak ingin banyak berkomentar panjang lebar karena takut menyinggung
pengurus cabor karate. Namun demikian, dia mengakui bila dia telah meninggalkan Pelatnas karate. Meski sudah dua bulan meninggal Pelatnas, namun Zigi masih berharap dipanggil mengikuti Pelatnas. Pasalnya atlet peraih medali perak di SEA Games 2017 ini ingin sekali mengharumkan marwah Indonesia melalui prestasi olahraga karate di Asian Games 2018.
Juara dunia kata junior tahun 2015 ini menjelaskan bahwa menghadapi Asian Games 2018 dirinya telah menjalani pemusatan latihan yang sangat panjang. Sebelumnya, dia telah menjalani Pelatnas menghadapi SEA Games 2017 dan sukses menyumbang medali perak. Untuk tahun 2018 dia berharap bisa dipanggil pelatnas dan tampil membela marwah Indonesia di Asian Games 2018. (fan)
Kurniawan Bermasalah dengan Berat Badan Mataram (Suara NTB) Setelah setahun lebih menjadi anggota TNI/AD di Bandung, kondisi fisik Kurniawan terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Atlet peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 ini terlihat lebih gemuk. Berat badannya naik hingga sembilan kilogram. Ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (26/2) kemarin, Kurniawan mengakui bahwa berat badannya mengalami perubahan. Tubuhnya sedikit membesar dan berat badan naik hingga sembilan kilogram. “Berat badan saya naik sembilan kilogram. Karena sebelumnya berat badan saya 81 kg, sekarang menjadi 90 Kilogram,” ucap Kurniawan yang saat itu sedang bersama Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Kedatangan Kurniawan di Sekretariat KONI NTB saat itu untuk menghadap ketua umum KONI NTB. Dalam hal ini dia ingin menunjukkan diri bahwa dia sudah berada di NTB dan siap mengikuti Pelatda Mayung 2018. Pada kesempatan itu Kurniawan mengungkapkan bahwa berat badannya bertambah sembilan kilogram. Dia berharap setelah mendapat kesempatan berlatih di NTB dapat mengembalikan kondisi fisik dan staminanya seperti dulu lagi. Ditanya soal penyebab berat badannya naik? Kurniawan hanya terdiam saja. Dia tak ingin persoalan kondisi berat badannya naik akan menjadi sorotan KONI NTB. Dalam hal ini dia berjanji akan mengembalikan kondisi fisiknya seperti semula. Di tempat yang sama ketua umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengingatkan Kurniawan untuk mengikuti program penurunan berat badan. Sehingga Kurniawan bisa kembali main di kelas tarung 81 kilogram yang membawa Kurniawan juara di PON 2016. (fan)
(Suara NTB/kir)
LATIHAN - Sejumlah peserta Sirnas voli pantai tengah melakukan latihan usai putaran pertama, Senin (26/2). NTB pada Sirnas voli pantai kali ini berhasil mengirim empat wakilnya diputaran kedua.
Sirnas Voli Pantai
NTB Kirim Empat Wakil ke Putaran Kedua Praya (Suara NTB) Para wakil NTB yang berlaga di Sirkuit Nasional (Sirnas) voli pantai seri pertama di kawasan Pantai Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng), mampu tampil perkasa. Dari 10 tim yang dikirim, NTB berhasil mengirim empat tim ke putaran kedua yang akan mulai digelar, Selasa hari ini. Masing-masing tiga tim putri dan satu tim putra. “Ada empat tim NTB yang sudah memastikan diri maju ke putaran kedua,” sebut panitia lokal, Ilham Subari, kepada Suara NTB, Senin (26/2) sore kemarin. Masing-masing NTB 1, 2 dan 3 untuk kategori putri serta NTB 1 untuk kategori putra. Wakil NTB di putaran kedua, lanjut Ilham masih ada kemungki-
nan untuk bertambah. Mengingat, masih ada tim putra lainnya yang masih belum menyelesaikan putaran pertama. Yakni NTB 2 dan NTB 3. Sedangkan untuk tim NTB yang lain, peluang lolosnya terbilang kecil. Walaupun dari sisi peluang tetap ada. Soal potensi juara, Ilham mengaku NTB 1 untuk kategori putri yang diisi Putu Dini dan Yuliana Dita yang paling diunggulkan. Karena dari sisi peringkat nasional, NTB 1 merupakan tim voli pantai peringkat pertama nasional. Sedangkan untuk kategori putra, bisa dikatakan cukup berat. Walaupun di NTB 1 putra ini diisi oleh pemain nasional yakni Tio Kusuma serta Apip. Terkait lawan yang paling berat, ia mengaku datang dari tim Jawa
Timur serta Jawa Barat. Karena peringkat nasionalnya tidak begitu jauh dari tim NTB. Sementara kalau tim dari luar negeri, bisa dikatakan kualitasnya masih dibawah tim NTB. Bahkan dari tim provinsi lainnya yang turut ambil bagian pada Sirnas voli pantai kali ini. “Target kita, juara di kategori putra maupun putri. Namun yang paling realisatis yakni tim putri,” timpalnya. Tinggal soal faktor keberuntungan saja. Karena dari sisi kualitas, tim putri NTB masih terlalu tangguh bagi peserta lainnya. Termasuk peserta dari luar negeri sendiri. Untuk final sendiri akan digelar pada hari Rabu (28/2) mendatang. sekaligus akan dirangkaikan dengan penutupan dan penyerahan medali. (kir)
Manchester City Juara Piala Liga 2018 London -
Manchester City menyabet gelar Piala Liga Inggris (EFL Cup) 2018 seusai mengalahkan Arsenal dengan skor telak 3-0 pada partai final di Stadion Wembley, Senin dini hari kemarin. Ini merupakan gelar pertama untuk Pep Guardiola sejak menukangi City pada musim lalu. City masih berpeluang mendapatkan gelar Liga Inggris dan Liga Champions kendati tersingkir di Piala FA. Manchester City telah mengoleksi lima gelar Piala Liga bersama Chelsea, Manchester United dan Aston Villa. Sedangkan pemegang gelar terbanyak adalah Liverpool dengan delapan kali juara.
Sebaliknya, kekalahan dengan tiga gol tentunya tidak diharapkan kubu Arsenal yang memulai pertandingan dengan cukup baik dan menerapkan strategi tiga pemain belakang. Aguero membuka keunggulan City pada menit 18 melalui sepakan melambung yang tidak diantisipasi bek dan penjaga gawang Arsenal. Striker Argentina itu menggiring bola setelah mendapatkan umpan dari Bravo kemudian melihat melepaskan tembakan setelah melihat Ospina keluar dari sarangnya. Aubameyang dan Granit Xhaka memiliki peluang untuk Arsenal di babak pertama, namun skor 1-0 bertahan hingga jeda.
Pada babak kedua, City menggandakan kedudukan melalui sentuhan Vincent Kompany yang meneruskan sepakan Gundogan dalam sebuah skema sepak pojok di menit 58. David Silva membuat pendukung Arsenal tertunduk saat menambah keunggulan The Citizen menjadi 30, sebelum mendapatkan bola operan Danilo dari sisi kanan pada menit 65. Arsenal mulai memperbaiki permainannya pada 10 menit menjelang pertandingan berakhir, dengan menerapkan umpan-umpan kombinasi dari tengah ke sayap. Namun City bertahan dengan baik sehingga skor 3-0 bertahan hingga laga usai, demikian Skysports. (ant/bali post)
(Suara NTB/daily mail)
JUARA – Para pemain Manchester City mengangkat Piala Liga Inggris (EFL Cup) 2018 usai mengalahkan Arsenal dengan skor 3-0 di laga final di Stadion Wembley, Senin dini hari kemarin.
SUARA NTB
Selasa, 27 Februari 2018
Halaman 12
Warga Suryawangi Keluhkan Pengerukan Pasir Besi Selong (Suara NTB) Pemerintah kelurahan serta masyarakat di Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lotim mengeluhkan kegiatan pengerukan pasir besi yang dilakukan oleh investor. Pasalnya, pengerukan itu dilakukan secara tiba-tiba tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
(Suara NTB/yon)
PENGERUKAN PASIR - Aktivitas pengerukan pasir besi di wilayah Kelurahan Ijobalit oleh PT AMG yang sebelumnya ditentang warga. Saat ini giliran masyarakat Kelurahan Suryawangi yang mengeluhkan akitivitas PT AMG dengan kegiatan yang sama,
SALON
LOWONGAN
RUPA-RUPA
SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/WA: 082236507224
DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Kepada Suara NTB, salah satu warga setempat, Adam, Senin (26/2) mempertanyakan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh investor di Kelurahan Suryawangi. Diungkapkannya, pengerukan pasir besi yang sebelumnya tidak diizinkan melakukan pengerukan di Kecamatan Labuhan Haji namun secara diam-diam beroperasi di Kelurahan Suryawangi.
HILANG HLG STNK R2 HONDA SCOOPY DR4543CT NOKA/ NOSIN: MH1JFW1144HK921919/JFW1E1932838 AN. TANWIR HLG DSKTR GUNUNG SARI MENUJU GOMONG HLG STNK R2 HONDA DR3620CS NOKA/NOSIN: MH1JM1116GK082293/ JMI1E-1082450 AN.EDHIE JOHN PARSAORANG NGL HLG DSKTR PAGESANGAN HLG STNK R2 HONDA DR2834AH NOKA/NOSIN: MH1KEVJ1XXK010719/ KEV-1010720 AN. SUPRIANTO HLG DSKTR JL. LOBAR MENUJU LOTIM HLG STNK R4 SUZUKI SATRIA DR6554CD NOKA/ N O S I N : MH8BG41CACJ999738/ G420-ID-269173 AN. ROMIANTO HLG DSKTR PAGESANGAN MATARAM HLG STNK R2 HONDA VARIO DR6198CM NOKA/ NOSIN:MH1JFH117FK481235/ JFH1E-1479545 AN. HENNY KURNIANDA,S,Pt HLG DSKTR KOTA MATARAM
Terkait dengan pengerukan itu, masyarakat khawatir dapat merusak lingkungan serta sewaktu-waktu dapat menggerus lahan masyarakat yang berada tidak jauh dari lokasi pengerukan. “Saat ini kita lihat banyak dump truck yang keluar masuk di lokasi itu, aktivitas sedang berjalan,” ungkapnya. Selaku warga setempat, Adam mengaku tidak pernah diundang untuk menghadiri pertemuan terkait dengan aktivitas penambangan di Kelurahan Suryawangi. “Sampai saat ini sama sekali tidak ada pertemuan langsung antara investor dengan kami selaku masyarakat,”ujarnya. Lurah Suryawangi, Majedi, menyebutkan jika pihak investor sudah datang ke
RUPA-RUPA K A M O R R Y BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/ 081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
kantor kelurahan terkait keberadaannya melakukan penambangan pasir besi di wilayah tersebut. Dalam pertemuan itu, tuturnya, dirinya meminta kepada PT. AMG, investor itu supaya melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat. Namun hingga saat ini mereka belum menjalankan apa yang menjadi permintaan pihak kelurahan, sementara aktivitas penambangan tetap dilakukan. “Masyarakat kita memang sangat mengeluhkan keberadaan PT. AMG yang melakukan penambangan pasir besi itu. Masyarakat tidak pernah mendapat sosialisasi,”ungkapnya. Majedi mengaku bahwa dirinya sudah meminta izin yang dikantongi PT. AMG terkait aktivitasnya di Kelurahan Suryawangi. Namun pihak dari perusahaan itu belum juga memberikan surat izinnya kepada pemerintah Kelurahan Suryawangi. Diakui Majedi, beberapa
LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
masyarakat kerap mengeluhkan keberadaan PT AMG, sehingga komitmen dari PT. AMG sangat diharapkan terdengar dan disaksikan langsung oleh masyarakat. Sementara, Penanggung Jawab PT. Anugrah Mitra Graha (AMG) wilayah NTB, Edi Sastrawan, yang dihubungi via ponselnya enggan memberikan komentar banyak terkait keberadaan perusahaannya melakukan penambangan pasir besi di wilayah Kelurahan Suryawangi. Ia meminta supaya segala sesuatu terkait aktivitas itu dikonfirmasi langsung ke pihak kontraktor. “Saya tidak bisa berkomentar pak sebelum ada izin dari pimpinan. Silahkan tanyakan ke kontraktor saja iya,” kilahnya. Sementara Kepala Dinas LHK Lotim, Mulki, SSTP menjelaskan untuk PT AMG sudah memiliki izin melakukan pengerukan pasir besi. Diakuinya yang tidak ada kemarin yakni laporan semester kegiatannya setiap enam bulan untuk Amdalnya. Sedangkan untuk izinnya tergabung dalam satu dokumen di beberapa lokasi baik di Kelurahan Ijobalit, Geres maupun di Suryawangi yang saat ini penambangan masih berjalan. (yon)
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp(081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 27 Februari 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
OPINI
SUARA NTB Selasa, 27 Februari 2018
Belajar dari Daerah yang Berhasil PENILAIAN Kemenpar RI yang merilis bahwa Mataram berada pada urutan ke-32 kota terkotor se-Indonesia, harus menjadi renungan bersama. Penilaian ini, menjadi bahan evaluasi dan introspeksi jajaran Pemkot Mataram. Rilis peringkat kota terkotor se-Indonesia ini, secara tidak langsung mementahkan piala Adipura yang didapatkan Kota Mataram beberapa waktu lalu. Mempertanyakan lembaga yang melakukan penilaian, seperti yang dilakukan Plt walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sahsah saja. Tetapi, tidak kemudian mengesankan bahwa penilaian itu sebagai sesuatu yang tidak serius. Sebab, Kemenpar merupakan institusi resmi di republik ini. Dalam memberikan penilaian tentu tidak main-main. Baik Plt walikota maupun DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram tidak perlu ‘’kebakaran jenggot’’ terhadap penilaian tersebut. Akan lebih bijaksana kalau jajaran Pemkot Mataram menerima penilaian itu dengan legowo tanpa menyalahkan balik pihak yang memberikan penilaian. Penilaian itu mestinya menjadi motivasi bagi Pemkot Mataram ke depan agar lebih baik lagi. Karena jika dikaitkan dengan Piala Adipura yang diterima oleh Pemkot Mataram, jelas peringkat kota terkotor itu menjadi dua hal yang sangat berkebalikan. Bagaimana tidak, daerah yang menerima Piala Adipura seharusnya adalah daerah yang benar-benar bersih. Namun demikian, rilis peringkat kota terkotor ini harus menjadi bahan evaluasi jajaran Pemkot Mataram. Pada kenyataannya, Mataram memang bersih. Akan tetapi, kondisi bersihnya Kota Mataram ini belum menyeluruh. Mataram hanya terlihat bersih di jalur-jalur utama saja. Sedangkan di lingkungan-lingkungan, pemandangannya sangat berbeda. Jalur-jalur utama di Mataram bersih, karena ada petugas khusus yang membersihkan. Sehingga kebersihannya selalu terjaga. Sedangkan kebersihan di tingkat lingkungan, sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Tetapi dalam hal ini, Pemkot Mataram nampaknya belum mampu mengajak masyarakat bertanggung jawab bersama atas kebersihan kota. Paling tidak masyarakat bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkugannya masing-masing. Ada sebutan kota kotor, tentu adapula kota bersih. Mengapa tidak Pemkot Mataram belajar bagaimana pola penanganan sampah yang dilakukan oleh daerah-daerah yang terkategori bersih tersebut. Belajar bahkan menduplikasi program yang baik dari daerah lain, misalnya dalam hal kebersihan, tidak ada salahnya. Setelah penilaian ini, perlu dijadwalkan kunjungan kerja bersama antara legislative, terutama komisi yang membidangi masalah kebersihan dengan pihak eksekutif. Semisal DLH. Bila perlu Plt walikota Mataram juga ikut dalam kunjungan tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya semua pihak terkait samasama memahami pola yang dijalankan oleh daerah yang terbukti sudah berhasi menangani sampah tanpa menimbulkan masalah baru. Usulan dari Balitbang Kota Mataram soal pembelian insinerator untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, juga perlu dipikirkan. Sebab, beberapa daerah seperti Kabupaten Badung justru menyarankan supaya Pemkot Mataram tidak berpikir untuk melakukan pengadaan insinerator. Alat penghacur sampah itu selain menimbulkan polusi, juga harganya tidak murah. Artinya, antara harga dan manfaat tidak sebanding. Saat ini, solusi yang paling pas untuk penanganan sampah di Mataram adalah belajar dari daerah yang sudah berhasil, kemudian menerapkan cara yang sama di Kota Mataram. Sebab, untuk fasilitas pendukung, sudah cukup banyak. Mulai dari pengadaan truk sampah, hingga kebijakan terbaru adalah membeli 325 kendaraan roda tiga untuk melakukan penjemputan sampah hingga ke rumah tangga. (*)
BNN Tes Urine Mendadak di Inspektorat Mataram (Suara NTB) Tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB mendadak melalukan tes urine di Inspektorat NTB, Senin (26/2). Dari pejabat, pegawai sampai petugas keamanan tak luput dari pemeriksaan. Tim datang sekitar pukul 08.00 Wita, dipimpin langsung Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen Pol. Drs. Imam Margono, diterima Inspektur Ibnu Salim, SH.,M.Si. Satu per satu pegawai diminta masuk ke toilet untuk pengambilan urine, tak terkecuali Ibnu Salim kemudian diserahkan ke petugas BNN. Butuh waktu hingga sekitar empat jam lamanya, hingga semua pegawai diperiksa. Menurut Ibnu Salim, pemeriksaan itu untuk menjamin bahwa seluruh pihak di Inspektorat steril dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan itu menurutnya relevan dengan penguatan level Inspektorat yang basisnya Sumber Daya Manusia (SDM). Artinya, kata dia, aparat Inspektorat harus dijamin bersih baik jasmani dan maupun rohaninya,
sebab akan bermuara pada profesionalisme kerja. “Sebab kalau dia sakit, kena narkoba, objektivitasnya sangat diragukan. Jadi bisa berpengaruh misalnya ketika melakukan audit,” tandasnya. Ditambahkan Ibnu Salim, keinginan tes urine itu untuk menindaklanjuti kesepakatan pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Hal itu tertuang dalam kesepakatan antara Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi dengan Kepala BNN tanggal 14 Februari lalu. Tertuang kesepakatan itu, melakukan sosialisasi desiminasi, tes urine dan pembentukan Satgas pencegahan di masing masing instansi. “Dan hari ini inspektorat selaku APIP didatangi peratama,” ungkapnya. Ketua tim pemeriksa urine BNN NTB, Anggraeni Ninik Muniharti, SH.,MH menjelaskan, tes urine mendadak itu untuk menjamin hasilnya benar benar objektif. Sementara hasil tes, apakah negatif atau positif, akan disampaikan setelah uji lab. (ars)
Halaman 14
Sisi Negatif Politisasi Masjid di Era Demokrasi ASJID adalah rumah Allah SWT. Berbagai ibadah bisa dilakukan di dalam masjid. Shalat wajib, shalat sunah, iktikaf, tilawah, hingga majelis ilmu. Menurut data Kementerian Agama, pada 2004 jumlah masjid di Indonesia mencapai 650 ribu tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Pengelolaan Masjid pun beragam, ada yang dikelola masyarakat, perusahaan, pemerintah, ormas dan lain lain. Ratusan ribu masjid tersebut digunakan oleh berbagai macam organisasi Islam. Namun, ada yang berpendapat masjid-masjid harus steril dari kegiatan politik. Bagaimanakah hubungan masjid dengan politik sesungguhnya? Ada ada sisi positif dan negative dari penggunaan masjid untuk kegiatan politik praktis. Ketua Persatuan Ulama Dunia Syeikh Yusuf al-Qaradhawi berpendapat, masjid pada zaman Rasulullah SAW adalah pusat kegiatan kaum Muslimin. Masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah mahdhah seperti shalat, tetapi juga digunakan sebagai pusat pengetahuan, peradaban, dan gedung parlemen untuk bermusyawarah. Semua utusan dari Jazirah Arab menemui Nabi SAW di Masjid Nabawi. Di masjid pula Rasulullah SAW memberikan khutbah, pengarahan semua masalah kehidupan mulai dari agama, sosial, maupun politik. Ulama yang saat ini tinggal di Qatar ini menegaskan, pada masa Rasulullah SAW tidak ada pemisahan mengenai apa yang sekarang disebut agama dan politik. Tidak ada tempat lain saat itu selain masjid yang digunakan untuk membahas berbagai masalah, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Intinya, Syekh Qaradhawi menuturkan, masjid adalah pusat dakwah sekaligus pemerintahan. Pendapat hati-hati dicetuskan oleh mantan ketua umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif. Dalam tulisan Resonansi di Republika, Buya Syafii menilai sebaiknya masjid tidak dicampuri kampanye politik praktis. Jika khutbah Jumat diselipkan kampanye politik, menurut Buya Syafii, masjid akan berhenti menjadi tempat yang nyaman. Khusus di Indonesia, jika infiltrasi politik praktis terjadi di masjid, kemungkinan perpecahan di akar rumput akan sulit dihindari. Masjid harus disterilkan dari kepentingan politik sesaat dan dijadikan tempat teduh bagi orang
Oleh : Muhammad Syafrudin, LC.MA (Pemerhati Masalah Sosial Keagamaan NTB, Alumni Al Azhar Cairo Mesir)
Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah sudah seyogyanya dikembalikan kepada fungsinya sebagai sarana ibadah bagi umat Islam. Penggunaan masjid sebagai ajang kampanye politik justru akan memecah kesatuan umat dan menjauhkan fungsi masjid sebagai penyebar pesan-pesan perdamaian, kerukunan dan pembinaan umat. yang beriman apa pun partai yang mendukungnya. Para khatib diimbau harus belajar menjadi negarawan di lingkungan sosialnya masing-masing dan menghindarkan diri dari sikap partisan. Dalam Alquran Surah Al-Taubah ayat 107-108 dengan tegas dikatakan bahwa masjid dibangun atas dasar takwa, bukan untuk mengejar kepentingan duniawi yang bisa membawa perpecahan. Buya Syafii menegaskan, ayat inilah yang wajib dijadikan acuan dan pedoman dalam kehidupan kolektif umat Islam, bukan sumber yang lain. Artinya, menurut Buya, syahwat politik kekuasaan jangan sampai dibawa-bawa ke dalam masjid karena pasti akan mengotorinya dan menyulut sengketa yang sangat ditentang Alquran. Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) KH Syuhada Bahri mengingatkan agar umat tetap menjaga posisi masjid yang netral. Walau demikian, kata dia, bukan berarti masjid tidak bisa memberikan peran politik yang lebih besar kepada masyarakat. Masjid, menurutnya, bisa memberikan solusi kehidupan umat mulai dari masalah keagamaan hingga politik. Namun, masjid bukan sarana untuk politik praktis. Fungsi masjid seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW sebagai madrasah yang mencerdaskan masyarakat. Tetapi, ia mengingatkan jika musim pemilu posisi masjid sangat rentan disalahgunakan. Ia tetap mengimbau masjid tetap harus netral dari
kampanye politik praktis agar tidak mencederai umat Islam secara luas. Sejumlah tokoh agama di NTB juga ikut merespons fenomena politisasi masjid untuk kepentingan politik praktis. Ketua MUI NTB, Prof Syaiful Muslim mengatakan MUI NTB telah mengeluarkan himbauan kepada umat Islam agar selama momentum Pilkada serentak menjaga netralitas Masjid sebagai tempat ibadah. Penggunaan Masjid dan Musholla untuk kegiatan politik praktis semestinya dihindari karena akan menurunkan marwah Masjid itu sendiri sebagai tempat suci untuk ibadah. masjid sebagai tempat ibadah umat muslim pada momen Pilkada Serentak NTB 2018 rawan dimanfaatkan oleh tim sukses dari masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan pesan-pesan politik demi kepentingan pemenangan pasangan calon yang didukungnya. Sementara fungsi mesjid tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan sebagai tempat politik. Terkait GISS (Gerakan Indonesia Salat Subuh), Prof. Syaiful Muslim berpendapat pada dasarnya gerakan untuk solat subuh berjamaah dari sisi agama sangat bagus namun jika dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyampaikan materi politik dan penyebaran kebencian terhadap umat agama lain tentunya tidak bisa dibiarkaan. Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi adanya penggunaan mesjid oleh kelompok ter-
(Suara NTB/ars)
Dana merger BPR diduga mengalir ke Pansus Dewan Usut hingga tuntas
*** Sapi potong sulit, penjagal banyak “gulung tikar” Program BSS dipertanyakan
***
Jadikan Pulau Bungin Kawasan Wisata Strategis, Ahyar-Mori Siap Benahi Infrastruktur Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam kesempatan kunjungannya ke Pulau Bungin, Sumbawa, Minggu (25/02) siang, Calon Wakil Gubernur pasangan nomor urut 2, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, menyampaikan pandangannya terkait potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di pulau ini. Menurutnya, predikat sebagai pulau terpadat di dunia karena tak memiliki garis pantai dan lahan hijau itu, bisa menjadi daya tarik tersendiri. Pada kesempatan berdialog dengan warga, Mori menegaskan gagasannya untuk menjadikan Pulau Bungin sebagai prioritas pembangunan pariwisata strategis di Sumbawa. Menurutnya, pengembangan Pantai Lariti dapat dijadikan role model. Mori Hanafi memang punya andil dalam pengembangan kawasan wisata pantai di Kabupaten Bima itu. Ia memfasilitasi dibangunnya fasilitas penunjang seperti ruang bilas dan toilet. Kini warga telah menikmati manfaat peningkatan penghasilan dari ramainya kunjungan wisatawan ke Pantai Lariti. Dikatakannya, sebagai langkah awal jika Ahyar-Mori terpilih pada Pilkada nanti, pihaknya akan melakukan pembenahan infrastruktur penunjang agar Pulau Bungin siap menjadi destinasi wisata pri-
oritas di Kabupaten Sumbawa. “Karena itu akses jalan akan kami perbaiki, kawasan akan kita benahi agar lebih layak dan memadai. Dengan begitu, wisatawan akan ramai dan nyaman berkunjung ke pulau terpadat di dunia ini,” pungkas Mori optimis. Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur NTB yang berpasangan dengan TGH Ahyar Abduh ini berkunjung ke Pulau Bungin dalam rangka menghadiri peringatan HUT ke 10 Partai Gerindra. Turut mendampingi Mori Hanafi dalam acara dihadiri sekitar 1000 kader, simpatisan dan warga masyarakat itu, politisi senior PDIP yang juga menjabat Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, dan Ketua DPC Partai Gerindra Sumbawa, H. Irwan Rahadi. Pada Minggu (25/02) sore, TGH. Ahyar Abduh berkunjung ke Desa Kerongkong, Lombok Timur,. Kunjungan itu dilakukan untuk menghadiri pembukaan turnamen Bola Voli Kerongkong Cup II yang diikuti oleh klub-klub bola voli yang berasal dari berbagai daerah di NTB. Guyuran hujan deras yang mengiringi perjalanan Ahyar Abduh hingga ke lokasi acara, tak mampu menyurutkan antusiasme dan sambutan hangat penyelenggara turnamen dan warga.
(Suara NTB/FaniHanifa Photography)
PIDATO - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, berpidato dalam kunjungannya ke Pulau Bungin, Sumbawa, Minggu (25/02). Pembukaan turnamen diawali dengan pertandingan eksibisi antara Tim Gapura Kerongkong melawan Tim Bajang Masbagik, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Ahsan, mewakili Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Timur. Dalam kesempatan itu, TGH Ahyar Abduh menunjukkan komitmennya yang kuat pada pengembangan prestasi olahraga dan gen-
RADIO
SAMPLE - Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim menyerahkan sample urine ke petugas BNN.
tentu demi kepentingan politik, MUI NTB telah membuat himbauan yang ditandatangani oleh Ketua MUI NTB, dengan tujuan mengajak umat muslim agar menolak segala kegiatan yang memanfaatkan masjid untuk kegiatan politik. Surat himbauan tersebut akan dirilis di media massa dan disebarluaskan melalui spanduk dan dipasang di mesjid-mesjid yang ada di NTB. Di akhir tulisan ini, penulis menghimbau agar keberadaan masjid sebagai tempat ibadah sudah seyogyanya dikembalikan kepada fungsinya sebagai sarana ibadah bagi umat Islam. Penggunaan masjid sebagai ajang kampanye politik justru akan memecah kesatuan umat dan menjauhkan fungsi masjid sebagai penyebar pesan pesan perdamaian, kerukunan dan pembinaan umat. Tentu tidak bisa dibayangkan jika terjadi konflik antar jamaah Masjid disebabkan isi ceramah yang bernuansa politik ataupun mendukung paslon tertentu yang berbeda dengan pilihan politik jamaah masjid. -Sekian-
erasi muda. Pada kesempatan itu, beliau juga menyampaikan dukungannya bagi kesuksesan pelaksanaaan kegiatan turnamen. “Saya bangga terhadap kegiatan ini dan mendukung segala kegiatan positif yang dapat menyalurkan minat dan hobi anak-anak muda NTB,” pesan Ahyar dalam sambutannya di hadapan penyelenggara, para peserta turnamen dan warga yang hadir. (tim)
SUARA NTB
Selasa, 27 Februari 2018
Johan Rosihan Tanggapi Santai Dari Hal. 1 Memang untuk apa dia mengeluarkan uang sebanyak itu,’’ katanya balik bertanya. Politisi PKS itu kemudian menjelaskan bahwa sangat tidak masuk akal jika Pansus disebut telah menerima uang sebagai pelicin untuk memuluskan Perda perubahan PD.BPR menjadi PT BPR oleh DPRD NTB. Sebab menurut Johan, pihaknya tidak pernah menolak Raperda tersebut. Sehingga butuh uang pelicin agar DPRD menyetujuinya. ‘’Memangnya ada yang menekan atau menggulirkan isu menolak Perda itu? Sehingga dia harus menyiapkan uang seperti itu,’’ tanyanya kembali. Johan mengaku malah usu-
lan penggabungan PD BPR itu menjadi PT BPR berasal dari DPRD NTB. Namun karena eksekutif sudah memasukkannya dalam program pembentukan Perda dan sudah disiapkan anggarannya oleh eksekutif, maka Raperda tersebut kemudian menjadi inisiatif eksekutif. ‘’Kan usulan awal Perda itu malah inisiatif DPRD karena tuntutan regulasi. Tapi karena dalam pembahasan program pembentukan Perda diketahui bahwa Biro Ekonomi sudah menyiapkan anggaran untuk pembahasan Perda. Maka jadilah Ranperda itu sebagai usulan eksekutif,’’ katanya. (ndi)
Ali BD: Jangan Banggakan Jabatan Dari Hal. 1 Tidak membangga-banggakan jabatan dan terlalu cinta pada urusan dunia adalah ajaran tarekat yang diajarkan TGH. Ali Batu. Tokoh ulama Sasak yang merupakan pendiri dari tarekat di Lombok. Sejak 130 tahun yang silam, dasardasar prinsip ke-Islam-an diajarkan Syeikh Ali Batu. Adanya Yayasan TGH Ali Batu sangat didukung Ali BD. Bupati Lotim yang sedang cuti kampanye menuju NTB satu ini menyatakan perlu para generasi penerus untuk mengetahui sejarah pendiri tarekat dan penyebar agama Islam. ‘’TGH Ali Batu, seorang pahlawan, pejuang keadilan dan kebenaran,’’ paparnya.Tarekat itu artinya jalan. Jalan menuju kebenaran yang diridhai Allah SWT. Dalam Al Quran dikatakan tidak ada yang menyebutkan ‘’hai manusia yang gagah, hai manusia bergelar, hai manusia yang punya jabatan’’. Tapi yang dipanggil adalah hai jiwa yang tenang. ‘’Perbaiki hati, ini ajaran TGH Ali Batu, bukan hubbuddunya atau terlalu cinta dunia, hubbul mal atau cinta harta,’’ paparnya. Doa “rabbana atinaa fiddunya hasanah,” diuraikan bupati artinya bukan mengarah kepada cinta kepada dunia, tapi keselamatan di dunia. Menjadi gubernur, bupati atau kepala desa tidak kemudian memuja-muja dirinya. Menjadi pejabat bukan bertujuan mencari uang, karena yang memiliki tujuan material tidak masuk aliran tarekat. Sejarah TGH Ali Batu, tidak menginginkan adanya penindasan. Ali Batu yang sejajar dengan kakek Ali BD, TGH Umar Kelayu ini mengajarkan kesederhanaan. Hidup sederhana dan pakai gegandek. Pola hidup sederhana ini sudah diimplementasikan Ali BD. Menjadi bupati tidak dijadikan kebanggaan. Tidak suka me-
makai seragam. Tidak pernah pakai pakaian dengan pangkat terpampang. Pangkat tidak perlu disandang dan dijaga. Namun yang penting bagaimana marwah warga. Menjaga hubungan kekeluargaan. Terkait kegiatan masyarakat Gelanggang membangun sekolah merupakan salah satu bentuk amaliah. Ada kegiatan transformasi pengetahuan. Pemilihan tempat yang masih tergolong sepi dinilai bagus supaya serius para siswa belajar. Ali Dachlan mengajak seluruh masyarakat menyumbang itu untuk amal jariah. Pahala orang yang mengeluarkan amal jariah sangat besar. Sebesar 70 kali lipat. Orang yang beramal jariah ibarat menanam 1 biji, lalu tumbuh bertangkai tujuh dengan masing-masing tangkainya berbuah 10. Agar amal jariah diterima Allah, maka harus dengan ikhlas. Amal jariah kembali ke hati. Dirikan sekolah tidak ada tujuan cari keuntungan. Tapi sebaliknya merugi. Untungnya hanyalah secara batiniah. Secara batiniah baru puas. Seperti Ali BD yang pengalaman mendirikan sekolah dan perguruan tinggi. Keberadan perguruan tinggi dan sekolah yang harus tetap dijaga kesuciannya. Ali Dachlan memperlakukan Universitas Gunung Rinjani (UGR) yang didirikan dan sekolah-sekolah yang dibangun tidak mau kotori dengan kegiatan-kegiatan politis. ‘’Biarkan orang lain yang pakai cara itu, kalau saya akan tetap jaga ilmu. Alumni UGR sudah lebih dari 3 ribu tapi tidak pernah suruh pilih saya. Kita mau jaga kemurnian amal jariah supaya tetap suci dan murni,’’ katanya. (rus)
’’Blusukan’’ Dari Hal. 1 Akhir-akhir ini, menjelang suksesi pemilihan kepala daerah banyak kandidat yang coba meniru gaya Pak Jokowi dengan keluar masuk pasar-pasar tradisional. Tujuannya sudah tentu untuk mendapatkan simpati dari para pedagang yang ada di pasar tersebut. Tentu saja sang pejabat yang melakukan blusukan tersebut tidak lupa membawa juru kamera yang serta merta menyiarkan aktivitas tersebut. Dia tidak peduli jalan yang becek tanah pasar tradisional, bau terasi dan aroma lainnya yang menyengat. Kegiatan blusukan dadakan bisa saja ini pengalaman pertama serumur hidup bagi kandidat yang hanya memiliki tujuan menarik simpati tersebut. Di mana dengan berat hati mencium bau tak sedap itu dilakukan. Mungkin dengan cara ini elektabilitas akan meningkat. Bagi masyarakat melihat kandidat yang tumben memasuki pasar becek dan kumuh bertanya-tanya, ada apa gerangan? Ternyata, sebagian besar masyarakat pasar mungkin sudah tahu tujuan sang calon pejabat. Tapi sebagian masyarakat lainnya juga tidak mengerti tujuan sang pejabat lalu terbengongbengong mereka datang, mereka meninggalkan barang dagangannya untuk melihat pejabat yang masuk ke pasar tersebut. Kondisi ini jelas akan menimbulkan kerugian pedagang. Diakibatkan oleh kedatangan sang pejabat sehingga mereka kehilangan beberapa puluh menit meninggalkan barang dagangannya dan bergantian menyalami sang pejabat. Sang pejabat disalami dengan tutur bahasa yang diatur sambil menaruh rasa iba dan berbelanja sekadarnya untuk membeli kesan bahwa dia peduli kepada nasib pedagang. Sampai sejauh mana si pejabat melihat kondisi pasar secara fisik dan lingkungan? Sampai sejauh mana dia melihat tentang kekurangan modal? Tentang barang-barang yang dijual yang sudah kedaluarsa dan kesehatan pasar yang sangat buruk. Sama sekai tidak terlintas dalam pikiran sang pejabat, perhatian sang pejabat sama pemilik dagang yang sedang berjualan di pasar.
Mengunjungi pasar seharusnya bukan karena tendensi politik. Namun murni karena melihat persoalan prinsip yang dialami para pedagang di pasar. Cara blusukan para pejabat bukan kemudian ditunggangi untuk kepentingan suksesi. Akibat ditungganginya cara-cara begelining ini untuk kepentingan pribadi sang pejabat membuat orang-orang yang terbiasa berada di tengah-tengah pasar dan pedagang merasa malu dan risih. Khawatir dinilai ada tendensi politik. Orang yang terbiasa blusukan ini kemudian menjadi takut. Saat berada di antara pedagang dengan suasana kekumuhan, pemimpin harus bisa benar-benar merasakan. Rasakan apa yang sejatinya dirasakan rakyat. Bukan perasaan yang muncul bukan karena ada hasrat lain. Seperti hasrat politis sehingga memunculkan kepura-puraan saat berada di depan para pedagang pasar tradisional. Blusukan, blusukan saja. Tidak perlu blusukan hanya saat ada dampingan sorotan kamera dari si pemburu berita. Murnikan blusukan semata karena rakyat butuh disambangi para pemimpinnya. Tidak elok atas alasan pencitraan politik atau mendambakan sanjung-sanjungan dan simpati warga. Menjadi pemimpin, pemimpin rakyat. Pemimpin bersama rakyat yang bicaranya atas nama rakyat. Bicaranya demi kepentingan rakyat. Tindakan dan kebijakannya demi kepentingan rakyat. Rakyat pedagang dan buruh di pasar tradisional, rakyat nelayan di pesisir, rakyat petani di tengah kubangan lumpur sawah. Menjadi pemimpin bukan pula kemudian membanggakan diri atas status kepemimpinannya. Lalu kemudian dikawal kemanamana. Pemimpin biasa saja, terpenting ide-idenya besar untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyat yang dipimpinnya. (*)
Diduga Terlibat Politik Praktis, ASN Pemprov Terancam Kena Sanksi Mataram (Suara NTB) – Salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB yang berada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) inisial LSS diduga terlibat politik praktis dalam Pilkada Lombok Barat (Lobar). Badan Kepegawaian daerah (BKD) NTB telah menyurati Kepala BPSDMD NTB untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan ASN yang bersangkutan terancam akan kena sanksi disiplin sebagai PNS. Namun, pihaknya masih menunggu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari BPSDMD NTB. Ia mengatakan ASN yang terbukti melkaukan politik praktis atau tidak netral dalam Pilkada maka akan kena sanksi. “BAP itu nanti disampaikan ke BKD kemudian ditindaklanjuti oleh tim penegakan disiplin. Sanksinya dari lisan sampai berat. Sanksi berat bisa diberhentikan sementara,” kata Fathurahman ketika dikonfirmasi Senin (26/2) siang. Surat yang dilayangkan BKD ke BPSDMD NTB< menindaklanjuti surat Ketua Panwaslu Lobar No. 0303/KNB02.00/II/2018 tanggal 12 Februari 2018perihal rekomendasi. Berdasarkan haisl pengawasan Panwascam Gerung terdapat PNS di BPSDMD NTB atas nama LSS dengan
H. Fathurahman jabatan widyaiswara madya diduga terlibat mendukung dan mengkampanyekan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bbupati Lobar pada acara silaturahmi di rumah keluarga besar LSS. Sehubungan dengan hal tersbeut, BKD meminta Kepala BPSDMD untuk memeriksa Asn yang bersnagkutan terkait dengan dugaan pelangga-
ran dimaksud. BAP dan surat panggilan selanjutnya disampaikan ke BKD NTB. Fathurahman mengatakan pe,mberian snaksi kepada yang bersnagkutan tergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPSDMD. “Kita lihat dulu tingkat kesalahnnya seperti apa. Sudah kita berikan surat, secepatnya dilakukan pemeriksaan itu. Karena di sana ada tim BAP SKPD, itulah yang disampaikan ke BKD,” terangnya. Ftahurahman menmabahkan selama proses Pilkada ini baru satu laporan yang resmi masuk ke BKD NTB kaitan dengan netralitas ASN. Ia menekankan supaya ASN lingkup Pemprov NTB dapat menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada 2018. Hal itu sudah jelas dalam arahan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam rapat pimpinan lengkap awal januari lalu bahwa ASN harus menjaga netralitas dalam Pilkada. (nas)
Dana Merger BPR Diduga Mengalir ke Pansus Dewan Dari Hal. 1 kata Mtw didampingi kuasa hukumnya, Herman Saputra, SH. Menurut Mtw, anggaran itu keluar atas perintah Kepala Biro Ekonomi sebagai pemilik BPR yang mewakili Pemprov NTB. ‘’Kami ini di bawah perintah, diminta untuk tarik dana. Untuk kepentingan percepatan Perda, biaya percepatahan yang kita keluarkan di atas Rp 700 juta,’’ sebut Direktur PD BPR Lombok Timur itu. Perintah pencairan itu diakui Mtw tanpa dasar. Karena tidak ada aturan pengeluaran untuk pembiayaan percepatan Perda kepada legislatif. Karena dalam Term Of Reference (TOR) proses merger BPR, tidak ada alokasi untuk percepatan Perda. ‘’Sesuai penjelasan saya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), setelah menyerahkan uang, katanya untuk percepatan Perda. Pasti tahu lah, kalau sudah urusan Perda itu siapa,’’ katanya, soal aliran dana ke Dewan. Herman Saputra, kuasa hukum Mtw berharap, semua pihak yang disebut oleh tersangka agar kooperatif. Jika memang sudah menerima aliran dana itu, maka harus dikembalikan karena tidak ada dasar hukumnya. ‘’Sama- sama kembalikan dana itu. Pemilik (Biro Ekonomi) juga jelaskan dengan utuh aliran dana itu, terbuka semua,’’ saran Herman. Sementara keterangan
usai pemeriksaan, tersangka Ihw juga membeberkan lagi soal proses aliran dana ke sejumlah pihak. Sekretaris tim konsolidasi BPR, H. Husni selaku Direktur BPR Lombok Barat diduga yang pertama menyerahkan uang oknum pejabat Pemprov NTB. ‘’Penyerahan uang di rumahnya di Kekalik dengan H. Syam, diserahkan Rp50 juta pada Februari 2016,’’ sebutnya. Demikian juga Mtw, masih soal penyerahan uang. ‘’Satu kali di rumahnya, dua kali di kantor, satu kali di Lombok Timur. Total uang yang diserahkan Rp 770 juta, bersumber dari BPR seluruh NTB,’’ sebutnya. Sementara Ketua Tim Konsolidasi, Ikh membeberkan soal sejumlah kwitansi pengeluaran yang akhirnya menyeretnya sebagai tersangka. Melalui kuasa hukumnya, Dr. Umaiyah, SH.,MH, ia meluruskan bahwa dalam tanda tangan kwitansi itu posisinya hanya mengetahui ada pengeluaran. Sedangkan proses pengusulan sampai dengan transaksi, menjadi tanggung jawab pihak lain. ‘’Kwitansi yang disodorkan ke Pak Ikh (disebutkan lengkap, red), sudah ditanda tangani orang lain. Nah dia ini hanya mengetahui. Ingat, bahwa beda antara persetujuan dengan hanya mengetahui. ‘’ Dalam menyidik kasus ini, menurut Umaiyah, harusnya jaksa konsen mengejar siapa saja pembuat kwitansi awal,
bukan malah menjerat kliennya. ‘’Menurut saya dia tidak bisa dibebankan tanggung jawab. Harusnya beban itu kepada pihak yang mengeluarkan kwitansi pencairan,’’ tandasnya. Disinggung juga soal peran tersangka yang tidak ada tupoksinya. Karena setelah pembentukan tim konsolidasi, praktis semua dikendalikan pemilik BPR. ‘’Harusnya diurai oleh penyidik, sehingga bisa ditarik benang merahnya, siapa paling bertanggung jawab,’’ tegas Umaiyah. Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan pemeriksaan dua tersangka BPR. Menanggapi pernyataan tersangka yang menyebut ada peran onum pejabat Pemprov NTB dan dugaan aliran dana ke DPRD NTB, pihaknya katanya akan bersikap. ‘’Sah-sah saja mereka berpendapat. Kalau ada bukti didalami dugaan keterlibatan orang lain. Yang penting ada fakta yuridis. Jaksa penyidik tidak akan diam dan terus melakukan penyidikan lebih kanjut,’’ tandasnya. Sementara segala pembelaan tersangka yang mengklaim tidak ada tanggung jawab hukum dalam kasus itu, bagi pihaknya tidak berpengaruh pada proses hukum. Sebab keterangan tersangka tidak mengikat. ‘’Intinya kita sudah sesuai prosedur dengan alat bukti yang ada,’’ tandasnya. (ars/why)
Halaman 15
’’Runway’’ Belum Prioritas Dari Hal. 1 Perluasan terminal LIA dimaksudkan supaya kapasitas atau daya tampungnya lebih besar dari yang ada saat ini. Sementara itu, untuk perpanjangan runway dinilai masih belum prioritas. Meskipun belum dilakukan perpanjangan runway LIA, kata Bayu, namun LIA sudah dapat didarati pesawat haji. ‘’Ada prioritas-prioritas. Yang mendesak saat ini penambahan ruang tunggu dan apron,’’ ucapnya. PT. Angkasa Pura I menambah apron untuk menampung tambahan delapan pesawat. Kapasitas tampung parkir pesawat yang ada saat ini untuk parkir 10 pesawat. Jika tambahan apron ini tuntas, maka ada 18 pesawat yang bisa ditampung. Sebelumnya, General Man-
ager PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita menjelaskan pembangunan infrastruktur area parkir pesawat di bagian timur, rencananya dimulai pada Februari ini. Nantinya, sisi timur bandara akan menampung empat pesawat narrow body, atau setara dengan dua pesawat wide body (berbadan lebar). Demikian juga di bagian barat bandara, kapasitas tampungnya akan sama. Pada 2018 ini, pengoperasian terminal ruang keberangkatan penumpang di lantai tiga menjadi prioritas. Luasnya 1.600 meter persegi. Selain itu, PT. AP I juga menambah fasilitas untuk taxi way. Dari 2 yang ada sekarang, ditambah 1 lagi, sehingga menjadi tiga taxi way. Dua taxi way yang ada juga ditambah kapasitasnya sehingga lebih lebar, dalam rangka mengantisipasi masuknya pesawat wide body. (nas)
TP4D Beri Waktu Dari Hal. 1 ‘’Artinya, diminta untuk diselesaikan sesuai batas waktu. Karena TP4D ini kan fungsinya pengawalan diawal dan di tengah, nanti evaluasinya di akhir,’’ kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim SH.,M.Si selaku fungsi fasilitator pada TP4D. Kegiatan tim monev sebelumnya, mengecek perbaikan sesuai rekomendasi awal yang isinya teguran dan saran perbaikan. Temuan dan catatan, diberi kesempatan dalam masa perbaikan 60 hari. ‘’Rata rata kontrak sampai Desember 2017, nah kita sarankan agar memanfaatkan perbaikan pada masa pemeliharaan yang 60 hari ini,’’ jelasnya. Dalam catatan tim monev, ada 57 proyek infrastruktur yang dilakukan pendampingan selama tahun 2017. Dari hasil evaluasi sementara, pihaknya berkesimpulan secara keseluruhan proyek sudah sesuai target. Namun beberapa catatan pada proyek – proyek tertentu, sedang dimonitor untuk memastikan rekomendasi TP4D sudah dikerjakan. ‘’Nanti di monev akhir, ada BPK terlibat,’’ sebutnya. Anggota TP4D yang juga Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat NTB, IGP. Aryadi, S. Sos, MH menambahkan, monev pelaksanaan proyek infrastruktur tahun 2017 itu telah dilaksanakan di Pulau Lombok dan Sumbawa. Kebanyakan proyek infrastruktur yang didampingi oleh TP4D merupakan pembangunan jalan tahun jamak. Dimana, pengerjaannya mulai 2017 hingga Oktober mendatang. Aryadi menambahkan, tim sudah mengunjungi sejumlah lokasi di Pulau Lombok. Di antaranya peningkatan jalan Udayana Mataram dengan nilai kontrak Rp 12,11 miliar lebih, Pengadaan konstruksi Jalan Keruak-Pancor dengan nilai kontrak Rp 28,3 miliar lebih, Paket Lembar- Sekotong - Pelangan senilai Rp 52,72 miliar lebih dan sejumlah proyek pembangunan infastruktur lainnya. Di Pulau Sumbawa, tim juga sudah melkaukan monev terhadap pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jalan dan jembatan pada ruas Labuan
Kananga- Kawinda Toi Bima sepanjang 41,2 Km pekan lalu. Paket jalan dan jembatan tersebut merupakan bagian upaya membuka isolasi wilayah di kawasan lingkar utara Kabupaten Bima dan Dompu yang meyimpan potensi ekonomi cukup besar. 57 paket proyek yang didampingi TP4D, sebut Aryadi terdiri dari proyek percepatan jalan, irigasi dan cipta karya serta pembangunan gedung dan fasilitas penunjangnya. Seperti fasilitas penunjang Islamic Center (IC), Gedung dan fasilitas penunjang di RSJ Mutiara Sukma dan pembangunan gedung di Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Secara umum, kata Aryadi, pengerjaan proyek jalan tahun jamak tersebut berjalan bagus. Namun TP4D juga mengingatkan kepada penyedia jasa atau kontraktor, konsultan pengawas dan pengawas lapangan agar benarbenar mengawasi pengerjaan proyek sesuai dengan spek yang ada dalam kontrak. Dari hasil monev yang dilakukan, ada juga kontraktor yang diberikan kesmepatan untuk melakukan penyempurnaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. “Ada yang sudah jadi, kita anggap kualitasnya tidak bagus kita minta diperbaiki. Ada sejumlah itu, memang sudah ada komitmen penyedia akan memperbaiki,” ujarnya. Mantan Kabag Pemberitaan Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini mengatakan dari puluhan proyek yang mendapat pendampingan TP4D, memang ada yang tak dapat tuntas hingga akhir 2017 lalu. Sehingga, sesuai ketentuan yang berlaku ada yang mendapatkan perpanjangan waktu penyelesaian dengan konsekuensi kena denda. Ia mencontohkan seperti pengerjaan beberapa proyek yang molor di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Setelah masa perpanjangan, kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaannya. Begitu juga dengan proyek pengerjaan jalan tahun jamak yang sudah tuntas dikerjakan kontraktor. Sebelum penyerahan proyek itu dari kontraktor ke OPD terkait maka dilihat dulu. (ars)
Belasan Karyawan AMNT Kecewa Tak Ditemui Gubernur Dari Hal. 1 Bukan hanya berharap ditemui tetapi mereka juga berharap semua tuntutan diakomodir. Ia menuturkan, di KSB pihaknya sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Namun, hasilnnya tetap nihil. Sehingga, dirinya bersama belasan karyawan PT. AMNT mengambil langkah menyampaikan aspirasi ke gubernur dan DPRD NTB. mereka jalan kaki dari KSB menuju Kota Mataram sepanjang 120 Km untuk mencari kepedulian pemerintah daerah. “Tuntutan kami, kami ingin dipekerjakan kembali. Karena sekarang perusahaan melakukan perumahan karyawan. Kami yang tidak mau mengambil RTK ada 93 orang,” sebutnya. Pihaknya berharap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka. Pasalnya, pertemuan di DPRD NTB, mereka hanya diberikan janji. “Sepertinya tak memberikan keyakinan bagi kami untuk apa yang kami tuntut. Intervensi gubernur itu lebih kuat daripada DPRD,” imbuhnya. Gubernur telah memerintahkan Asisten I Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH dan Kepala OPD terkait untuk menemui massa aksi. Namun, mereka menolak kehadiran perwakilan dari Pemprov NTB tersebut. Akhirnya, Asisten I kembali masuk ke Kantor Gubernur. Pantauan Suara NTB, massa tidur di depan gerbang pintu masuk Kantor Gubernur. Ketika azan salat zuhur berkumandang, massa menggelar salat zuhur ber-
jamaah di tempat itu. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/2) sore, menjelaskan gubernur bukannya tidak mau menemui karyawan PT. AMNT yang menggelar aksi. Hanya saja, pada saat yang sama, gubernur punya kegiatan yang lain yang tak bisa ditinggalkan. “Kedua, persoalan itu sesungguhnya lebih tepat langsung saja ke Disnakertrans. Kan sudah diutus wakil yakni Kepala Disnakertrans dan Asisten I dan jajaran pejabat Disnakertrans yang berkompeten menemui massa,’’ katanya. Menurut Irnadi, dengan mengutus OPD teknis maka apa yang menjadi aspirasi dan persoalan yang dihadapi para karyawan dapat dijawab. Ia mengatakan tak mesti harus gubernur yang menemui massa aksi. Ia menjelaskan, gubernur telah memerintahkan OPD terkait untuk menjadikan persoalan ini menjadi atensi. “Dianalisis persoalannya, ditemukan solusi yang tepat untuk itu, fasilitasi persoalan itu. Pak Gubernur minta coba cari langkah-langkah terbaik menyelesiakan persoalan itu. Kalaupun ternyata ada program perusahaan yang baik, silakan saja. Tetapi kalau kurang tepat dilaksanakan, tentu harus cari solusi yang tepat,” imbuhnya. Taat pada Aturan Menanggapi aksi yang dilakukan karyawan tersebut, Senior Manager Social Responsibility PT. AMNT, Syarafuddin Djarot dalam keterangan tertulisnya mengatakan dalam menjalankan op-
erasinya, PT. AMNT selalu berpegang pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Termasuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Ia menjelaskan pengalihan dan pengaturan fungsi dan peran di antara berbagai perusahaan di Grup Amman Mineral dilakukan dalam rangka sinergi. Demi menjamin kelangsungan jangka panjang operasional Batu Hijau dan pekerja. Serta pemangku kepentingan lainnya. ‘’Manajemen PT. AMNT tetap patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam PKB AMNT2017/2018,’’ kata Djarot, Minggu (25/2). Terkait dengan merumahkan karyawan/pool sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian, menurut Djarot telah sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan, kebijakan ini merupakan langkah strategis perusahaan dan bagin dari program rasionalisasi perusahaan untuk memastikan kegiatan operasional dilakukan secara efisien dan berkesinambungan. Ditambahkan, PT. AMNT tengah menyelesaikan tahap akhir rencana RTK perusahaan yang bertujuan untuk mencapai jumlah tenaga kerja yang sesuai, produktif dan efisien untuk mencapai tantangan kerja PT. AMNT di masa yang akan datang. Saat ini, ungkapnya, sudah 94 persen dari jumlah keseluruhan karyawan yang secara sukarela telah berhasil mengikuti program RTK. ‘’Saat ini pihak perwakilan resmi karyawan, yakni FSPKEP-SPSI, SPAT dan SPN
tengah menjalin komunikasi dengan manajemen. Sedangkan SBSI tidak bisa mewakili karyawan PT. AMNT karena mereka tercatat di AMNT hanya berjumlah 21 orang, terdiri dari 20 pengurus dan satu anggota,’’ tandasnya. Diketahui, November 2016, Amman Mineral International secara resmi menyelesaikan akusisi kepemilikan saham mayoritas pada PTNNT. Jumlah karyawan PTNNT pada saat itu 3.553 orang. Dengan akusisi saham itu, nama PTNNT berubah menjadi PT. AMNT. Pada Mei 2017, perusahaan menjalankan program RTK, yang berupa paket pensiun dini sukarela dan paket pengunduran diri sukarela. Dengan paket pesangon/pensiun khusus dengan tambahan paket insentif atau kebijakan perusahaan. Sebanyak 3.200 orang lebih atau 93 persen karyawan telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan paket RTK. Mulai Agustus 2017, perusahaan telah memberikan persetujuan pelepasan karyawan. Total karyawan yang telah mendapatkan paket pengunduran diri sukarela maupun pensiun dini sukarela sebanyak 1.005 orang. Sebagai bagian rencana strategis perusahaan, pada Juli 2017, pemegang saham AMNT mengakuisisi saham pengendali PT. MacMahon. Dan MacMahon diminta untuk mengelola departemen dan aktivitas penambangan proyek Batu Hijau AMNT. Karena departemen mining dioperasikan oleh PT. MacMahon, maka perusahaan meminta karyawan untuk secara sukarela ditransfer ke MacMahon dengan memberikan
paket pesangon yang nilanya setara dengan paket RTK. Sebanyak 994 karyawan menyatakan diri secara sukarela pindah ke MacMahon mulai November 2017. Sementara saat ini masih ada 89 karyawan yang tidak mau bergabung dengan MacMahon. Dan posisi mereka telah diisi melalui rekrutmen. Sehingga mereka saat ini tak memiliki posisi di perusahaan. Mereka pada saat ini dalam posisi pool dan standby. Pada Februari 2018, perusahaan mengumumkan restrukturisasi organisasi tingkat korporasi. Dengan dibentuknya tiga perusahaan baru. Yakni Amman Integrasi (AMIG) yang mengelola SDM untuk Amman Mineral Group. Kemudian, Amman Industri (AMIN) yang akan mengelola smelter dan Amman Energi (AMEN) yang akan mengelola pembangkit tenaga listrik. Sebanyak 950 karyawan telah menyatakan setuju untuk bergabung dengan AMIG. Dengan diberikan paket 2-1-1 plus kebijakan perusahaan. Mereka akan efektif bekerja sebagai karyawan AMIG per 1 Maret. Ada 86 karyawan yang tidak mau bergabung dengan AMIG yang sebagian besar pengurus serikat pekerja. Dan ada 40 orang yang tidak memiliki posisi di struktur AMIG. Menajemen merencanakan untuk menjadikan status mereka menjadi pool. Sementara mereka masih tetap diberi tawaran untuk bergabung dengan AMIG bagi yang memiliki posisi di AMIG sampai batas waktu sesuai kebutuhan perusahaan. Saat ini masih tersisa 187 karyawan dari 3.553 orang atau 6 persen karyawan yang belum menerima proses RTK. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 27 Februari 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Dana Aspirasi Dewan Sebaiknya Diarahkan untuk Rumah Kumuh Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lombok Barat (Lobar) mengakui anggaran untuk program rumah kumuh khusus dari APBD masih kecil. Tahun ini dianggarkan Rp 380 juta lebih. Dinas Perkim berharap dana aspirasi anggota Dewan diarahkan untuk rehabilitasi rumah kumuh.
Hotel Golden Palace Kini Punya Klinik Kesehatan Mataram (Suara NTB) Hotel Golden Palace kembali menambah fasilitas baru, yaitu klinik kesehatan yang diperuntukkan bagi tamu yang mengalami gangguan kesehatan. Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi setiap tamu yang datang. “Ini merupakan salah satu fasilitas yang menurut kami sangat penting untuk disediakan. Memang tidak diharuskan setiap hotel memiliki klinik, tapi kami ingin memberikan pelayanan dan fasilitas yang memuaskan bagi setiap tamu kami,” kata Direktur Hotel Golden Palace, Ir Teddy Sanyoto, MT, di Mataram, Senin (26/2). Ia mengatakan bahwa ini dapat dimanfaatkan bagi siapa saja tamu yang menginap di Hotel Golden Palace. Ia berharap semua kendala kesehatan yang dialami tamunya dapat segera tertangani di klinik ini. Ia juga berharap tamunya bisa segera memerikasakan kesehatannya apabila merasa fisiknya dalam
keadaan kurang baik. “Jadinya kan kalau sedang ada bisnis atau kegiatan kemudian mengalami gangguan kesehatan, kan bisa langsung berobat. Ini tujuan kami membuka klinik kesehatan ini di Hotel Golden Palace,” ujarnya. Klinik ini sudah mulai beroperasi sejak Senin (26/2) dan akan dibuka selama 12 jam, sejak 08.00 WITA hingga 20.00 WITA. Ini diharapkan bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap tamu atau wisatawan yang datang ke hotel ini. “Ini adalah tempat yang sangat nyaman bagi wisatawan atau tamu yang datang. Karena ada fasilitas berupa klinik kesehatan. Jadi tamu Hotel Golden Palace tidak perlu khawatir apabila mengalami gangguan kesehatan atau mengalami cidera,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Provinsi NTB H. Lalu Abdul Hadi Faishal. Ia mengatakan bahwa ini merupakan inovasi yang baik dan bisa saja untuk diikuti oleh hotel lainnya. Sehingga
(Suara NTB/lin)
KLINIK KESEHATAN - Pemotongan tumpeng oleh Direktur Hotel Golden Palace, Ir Teddy Sanyoto, MT sebagai pertanda dimulainya beroperasi klinik kesehatan di Hotel Golden Palace Lombok di Mataram, Senin (26/2). bisa memberikan rasa aman dan nyaman yang lebih lagi kepada wisatawan yang datang. “Ini membuktikan kita sudah sangat siap menerima lebih banyak wisatawan. Kita juga siap untuk menyambut limpahan wisatawan dari peserta IMF di Bali yang akan
diselenggarakan tahun ini,” ujarnya. Ia berharap semua hotel di NTB ini bisa terus berbenah melengkapi fasilitas dan meningkatkan kualitas layanannya. Sehingga wisatawan yang datang bisa merasa lebih nyaman saat berkunjung ke NTB. (lin)
Pemda Diminta Serius Tertibkan APK Paslon Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) diminta lebih serius menertibkan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon (paslon) kepala daerah, baik yang dipasang sendiri oleh paslon maupun baliho program berisi foto petahana yang masih terpasang. Pasalnya belajar dari kasus di Sekotong, akibat lambannya pemda melakukan penertiban mengakibatkan masyarakat bertindak sendiri. Ketua Panwaslu Lobar, Lalu Arjuna, Senin (26/2) menyebutkan, soal kasus perusakan alat peraga sosialisasi di Sekotong juga telah diputuskan dalam pertemuan. Berdasarkan analisa dan kajian dan keterangan saksi ahli dalam hal ini KPU yang berwenang terkait APK, akhirn-
ya disimpulkan terkait definisi APK. Menurut saksi ahli, APK segala bentuk alat peraga penyampaian visi dan misi yang ukuran, bentuk dan kontennya ditentukan atau difasilitasi serta dibiayai oleh anggaran pemerintah. Sementara yang dirusak tersebut, masuk kategori APK sosialisasi. “Berdasarkan analisa itu, maka kasus ini tidak masuk dalam tipilu, maka direkomendasikan oleh Gakkumdu masuk ke tindak pidana umum, kami rekomendasikan ke Polres,”jelas Arjuna. Saat ini kasus inipun ditangani di Polres. Hasil penelurusan masalah ini, bahwa perusakan ini bermula saat Kades dan Kadus setempat membuat kesepakatan untuk menertibkan baliho yang be-
lum ditertibkan. Menurutnya, langah ini diapresiasi namun hal ini mereka tidak punya kewenangan melakukan itu. Sebab ada aparatur dalam hal ini pemda yang berwenang, “Sebetulnya ini tanggung jawab paslon untuk menurunkan APK, dan pemda juga, sebab jangan sampai diturunkan oleh pihak yang tak berwenang sehingga terjadinya seperti di Sekotong,”tegasnya. Dijelaskan, dalam PKPU menyebutkan bahwa terkait penertiban APK, Panwaslu berkoordinasi dengan KPU dan pemda dalam hal ini Satpol PP yang berhak mengeksekusi. Dalam hal ini Panwaslu sifatnya hanya merekomendasikan. Menurutnya di sinilah ada kelemahan paslon yang kurang bertanggung jawab, termasuk pemda juga
lemah. “Kami minta semua APK diturunkan saja biar tidak terjadi kerawanan, supaya tidak terjadi gesekan karena diturunkan oleh pihak tak berwenang,”tegasnya. Sementara itu Pjs Bupati Lombok Barat, H. Lalu Saswadi menegaskan telah memerintahkan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti permintaan dan rekomendasi Panwaslu terkait penertiban baliho dan reklame program pemda yang memuat salah satu calon. Pjs telah memerintahkan OPD untuk menertibkan semua baliho dan reklame berisi foto petahana. Pasalnya sesuai regulasi memang baliho calon petahana yang bermuatan program pemda harus diturunkan. “Sudah mulai turunkan itu sejak pekan lalu,”tegasnya. (her)
Minimnya anggaran untuk rumah kumuh inipun dipertanyakan, lantaran salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan membangun rumah kumuh yang saat ini mencapai 8 ribu unit lebih. Untuk itu, dinas terkait berharap agar DPRD bisa mengarahkan dana aspirasi untuk membangun rumah kumuh. Sebab selama ini dana aspirasi ini ada yang diarahkan untuk hal kurang urgen seperti pembelian terop dan pengeras suara. “Artinya ini tidak dipahami bagaimana cara pengentasan kemiskinan, padahal cara mengentaskan kemiskinan itu adalah membangun rumah, itu sebenarnya. Orang punya emas pun kalau tidak ada tempat tinggalnya tetap dia miskin,”tegasnya. Disampaikan Kadis Perkim Lobar, H. Lalu Winengan, Senin (26/2), salah satu indikator kemiskinan adalah rumah. Jika ingin mengentaskan kemiskan seharusnya dientaskan rumah kumuh. Akan tetapi untuk penanganan rumah kumuh saja pihaknya dianggarkan Rp 380 juta dari APBD, dengan anggaran ini hanya bisa dibangun 25 unit rumah saja. Ditambah DAK yang jumlahnya 300 unit lebih, termasuk
provinsi berkisar antara 300 unit juga, sehingga total yang dibangun tahun ini bisa mencapai 1.000 unit lebih. Namun dengan kondisi jumlah rumah kumuh saat ini mencapai 8.600 ribu unit, jika kemampuan per tahun penanganan rumah kumuh 1.000 unit, maka butuh waktu 8 tahun lebih untuk menyelesaikan persoalan rumah kumuh ini di Lobar. Karena itu pihaknya tengah berjuang untuk mengusulkan ke pusat agar diberikan bantuan penanganan 2.000 unit, jika tidak bisa ditangani 1000 unit. “Tahun ini ditangani dari DAK 350 unit, provinsi 300 unit dan APBD 300 sehingga total mencapai 1000 unit lah,”tukasnya. Dijelaskan, pihaknya sudah mengusulkan ke Dewan untuk menggarkan perbaikan rumah kumuh, namun Dewan kurang merespon persoalan ini. “Sudah kami minta ke Dewan, tapi mungkin karena ndak dapat apa-apa dari rumah kumuh ini jika didanai dari aspirasi, itu hanya dapatnya hanya pahala,’’ selorohnya. Terkait rencana pemda untuk meminta developer membantu pengentasan rumah kumuh ini, Winengan menegaskan pihak De-
(Suara NTB/her)
H. Lalu Winengan veloper berkomitmen siap membantu menangani rumah kumuh, tidak sekadar rencana saja. Terkait seperti apa model bantuan nanti, apakah akan berupa CSR dari developer itu sendiri atau dengan langsung developer sendiri membangun rumah, belum bisa disimpulkan. Bisa saja jelasnya, Developer sendiri menyasar turun survei sasaran, tinggal mereka konfirmasi ke dinas terkait, selanjutnya nanti Dinas Perumahan dan Permukiman sendiri yang menjadi tim analisisnya. (her)
Tingkatkan Kapasitas
Seluruh Kades di Lotim Ikuti Bimtek Selong (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2018 terus meningkatkan kapasitas kepala desa (Kades) di daerah itu dengan menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) Kades. Acara itu dibagi dalam empat gelombang, yangdilaksanakanselamatigahari di aula Perpustakaan Lotim. Di hadapan para Kades, Pjs. Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, Senin (26/2) mengharapkan kegiatan Bimtek dapat membangkitkan semangat para Kades di dalam mengembangkandanmembangun roda pemerintahan di desa. Salah satunya di dalam mengelola dana desayangcukupbesardenganbaik, untuk kepentingan bersama. Termasuk di tahun politik ini juga diingatkan kepada para Kades untuk menjaga keamanan dan situasi kondusif. “Karena semua Kades memiliki pilihan masing-masing, akan tetapi jangan Kades memiliki hak suara atau memilih melakukan permainan yang tidak sepantasnya,” harap Khalik. Dijelaskannya bahwa terdapat aturan yang sama-sama harus dijalankan bersama, karena Kades bagian dari pemerintah terdepan untuk membangun keadaan yang lebih kondusif. Intinya netralitas harus tetap terjaga dan kepala desa
harus bisa mengayomi masyarakatnya dengan baik. Selanjutnya mengenai dana desa yang cukup besar, Khalik berharap semua Kades tetap pada aturan dalam menggunakan keuangan dengan baik, jangan sampai aparat desa dipenuhi dengan laporan mengenai keuangan atau dana desa yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Khalik juga berharap Kades untuk cerdas menggunakan dana desa yang ada sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, sehingga bisa memberikan kontribusi riil untuk masyarakat Lotim. “Silakan berpikir dengan baik dalam perencanaan dana desa, agar dapat meminimalisir dana yang telah ada untuk kemakmuran masyarakat banyak di desa itu sendiri,” pesannya. Seorang Kades, lanjut dia, harus memahami manajemen pemerintah desa itu sendiri. Kades juga harus tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakatnya sesuai dengan dana desa yang dimiliki serta silakan perbaiki apa yang belum diperbaiki di desa tersebut. Adanya Bimtek ini, diharapkan Kades dapat mengetahui bagaimana mempertanggungjawabkan dana desa yang dimiliki masing-masing desa, serta aturan-aturannya. Di sisi lain perangkat desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh bupati. “Ikuti Bimtek ini dengan baik, setelah itu terapkan nanti di desa masing-masing agar menjadi lebih baik lagi,”imbuhnya. Ketua Panitia Pelaksana Bimtek Kapasitas Kepala Desa, Kepala Bidang PKD pada DPMD
Kabupaten Lombok Timu,.Ir. Khairul Amri, menyampaikan dasar pelaksanaan kegiatan ini Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Permendagri No. 82 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, Perda No.4 tahun 2015 yang diubah dengan Perda No.2 tahun 2017 tentang tata cara pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perbup No.15 Tahun 2016 yang diubah dengan Perbup No. 21 Tahun 2017 dan diubah dengan Perbup No. 26 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah No.4 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa dan terakhir SK Bupati No.188.45/170/PMD/2018 tentang pembentukan panitia dan penunjukan narasumber serta moderator pelaksana kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa di Lotim tahun 2018. Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah kepala desa dapat memahami dan melaksanakan manajemen pemerintahan dengan baik sehingga dapat membentuk pemerintahan desa yang profesional dan efektif. Kepala desa dapat memahami alur dan sistem penyusunan dan perencanaan pada tingkat desa dan kepala desa mampu memahami sistem pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Sedangkan maksud diselenggarakan kegiatan Ini yaitu kepala desa mampu memahami perturan-peraturan pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa, teknis perencanaan desa dan memahami metode serta sistem pengelolaan desa yang transparansi, akuntabel dan partisifatif.. (yon)
(Suara NTB/yon)
BIMTEK KADES - Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, saat menghadiri Bimtek Kades se-Lotim, Senin (26/2).