HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 22 NOVEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 212 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019 NTB berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif Tahun 2019. Selain NTB, tujuh provinsi lainnya di Indonesia juga meraih penghargaan serupa. Yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Sumut dan Kalimantan Barat. Anugerah diserahkan Wakil Presiden RI, KH.Ma’ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Kamis (21/11) kepada Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Mendampingi Wagub, Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH, Asisten I Setda NTB, Hj.Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI - NTB, Ajeng Roslinda dan H.Dahlan A.Bandu. Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, usai menerima tropy dan piagam penghar-
123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 Kinerja seluruh Pemda kabupaten/kota di NTB dinilai 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 sangat lesu. Hal ini terlihat dari serapan anggaran daerah 123456789012345678901234567890121 per 31 Oktober 2019, serapan anggaran semua Pemda be123456789012345678901234567890121 lum ada yang mencapai target. 123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121
Rendah, Serapan Anggaran Empat Pemda di NTB
ANUGERAH - Anugerah diserahkan Wapres, KH.Ma’ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Kamis (21/11) kepada Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah. gaan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas keberhasilan NTB meraih kualifikasi sebagai badan
telah berkontribusi untuk mewujudkan NTB yang terbuka, sehingga meraih prestasi ini. Jika tahun lalu NTB masih
publik informatif tahun ini. ‘’Terima kasih untuk Diskominfotik dan seluruh PPID serta OPD dan semua pihak yang
menjadi Badan Publik Menuju Informatif atau peringkat ke6 dari 34 provinsi se-Indonesia. Bersambung ke hal 15
Formasi Perawat dan Pengawas Benih Tanaman Banyak Peminat
Pelamar CPNS NTB Capai 26.247 Orang
Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mencatat jumlah pelamar CPNS di Pemprov dan 10 Pemda Kabupaten/Kota sudah mencapai 26.247 orang sampai hari kesebelas pembukaan pendaftaran, Kamis (21/11) pukul 16.00 Wita. Tiga Pemda masih minim pelamar, yaitu Lombok Barat (Lobar), Sumbawa Barat dan Kota Bima. Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Kamis (21/11) menyebutkan, jumlah pelamar CPNS di Lobar baru 433 orang, Sumbawa Barat 772 orang dan Kota Bima 900 orang. Sedangkan jumlah pelamar di delapan Pemda sudah berada di atas 1.000 orang.
TO K O H
(Suara NTB/ist)
Mendampingi Wagub, Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, Asisten I Setda NTB, Hj.Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI NTB, Ajeng Roslinda dan H.Dahlan A.Bandu.
(Suara NTB/ist)
Sedangkan Pemda yang paling banyak pelamarnya adalah Lombok Tengah (Loteng) mencapai 5.714 orang. Kemudian disusul Pemda Bima 3.836 orang, Pemda Sumbawa 3.777 orang, Lombok Timur 3.693 orang. Selanjutnya, Dompu 2.286 orang, Pemprov NTB 2.283 orang, Lombok
Utara 1.436 orang dan Kota Mataram 1.117 orang. Sementara itu, formasi yang paling banyak pelamarnya di Pemprov NTB adalah perawat dan pengawas benih tanaman. Untuk formasi perawat jumlah pelamar sudah mencapai 202 orang. Sedangkan untuk formasi pengawas benih
tanaman, jumlah pelamar sudah mencapai 100 orang. Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S.STP mengatakan berdasarkan data jumlah pelamar sampai Kamis (21/11) Pukul 16.03 Wita, pelamar untuk formasi perawat di RSMA mencapai 102 orang, RSJ Mutiara Sukma 57 orang, RSUD NTB 38 orang dan RS Mata 5 orang. Tahun ini, Pemprov membuka lowongan sebanyak 33 formasi perawat yang akan ditempatkan di empat rumah sakit milik provinsi. Antara lain, RSJ
Mutiara Sukma sebanyak 5 formasi, RSMA Sumbawa sebanyak 21 formasi, RSUD NTB sebanyak 6 formasi dan RS Mata sebanyak 1 formasi. Sedangkan untuk formasi pengawas benih tanaman, Pemprov membuka lowongan 5 formasi. Sampai saat ini, jumlah pelamar untuk formasi ini sudah mencapai 100 orang. Selain dua formasi tersebut, ada juga formasi penyuluh kehutanan yang pelamarnya sudah mencapai 66 orang dan formasi Polisi Kehutanan dengan pelamar sebanyak 65 orang. (nas)
Investasi Energi Terbarukan GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc mengapresiasi upaya PLN dalam mengatasi pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu belakangan di wilayah Lombok. Pasalnya, pemadaman tersebut dinilai akan memberikan dampak bagi perputaran sektor ekonomi jika dibiarkan berlangsung lebih lama lagi. “Pasti itu (berpengaruh pada sektor ekonomi). Cuma sekarang masalahnya tidak disengaja,” ujar gubernur dikonfirmasi, Kamis (21/11) di Mataram. Menurutnya, ini menjadi pemicu bagi Pemprov NTB untuk segera mengundang investasi untuk pembangkit di energi terbarukan. Diterangkan Dr. Zul apa yang terjadi pada PLN menjadi pelajaran penting. Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/ars)
Menunggu Keputusan WACANA pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, mendapat respons di tingkat daerah. Pihak Kejati NTB menunggu keputusan resmi pembubaran kegiatan pendampingan. Sementara ini proses pengawasan pada pelaksanaan proyek pemerintah tetap berjalan. Tim bentukan Jaksa Agung sebelumnya ini terancam dibubarkan menyusul indikasi penyalahgunaan oleh oknum jaksa. Salah satu kasus, oknum jaksa yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Kejati DIY terkait dengan proyek dampingan TP4D. Bersambung Anwaruddin ke hal 15
(Suara NTB/bul)
SEMANGAT - Inilah kegiatan belajar mengajar di salah satu kelas di Yayasan Pondok Pesantren Riyadul Falah, Desa Aik Prapa, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Dengan fasilitas belajar yang sangat terbatas, tidak menyurutkan semangat menuntut ilmu anak-anak di sana. Semangat juga ditunjukkan guru yang mengajar. Sambil mengajar, ibu guru ini sambil menggendong (mengasuh) anak.
Bupati dan Pelindo Tandatangani MoU
Pelabuhan Teluk Santong Segera Terwujud
(Suara NTB/ars)
(Suara NTB/ist)
DOKUMEN MOU - Bupati Sumbawa, H.Husni Djibril dan Direktur Pelindo III, Doso Agung memperlihatkan dokumen MoU yang telah ditandatangani terkait kerjasama pembangunan Pelabuhan Teluk Santong .
Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril B.Sc telah menandatangani MoU (Momorandum of Understanding) dengan Direktur PT. Pelindo III Surabaya, Doso Agung, Rabu (20/11) di Jakarta. MoU itu, terkait kerjasama pembangunan Pelabuhan Teluk Santong di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Dengan telah ditandatanganinya MoU tersebut, maka rencana pembangunan pelabuhan akan mulai terealisasi pada 2020 mendatang. Penandatanganan MoU, merupakan tindak lanjut dari hasil survei dan analisa data yang telah dilakukan PT. Pelindo III bersama Pemkab Sumbawa. Bersambung ke hal 15
Diduga Ada ”Penumpang Gelap” di Hutan Konservasi Pesugulan Mataram (Suara NTB) Upaya represif dan persuasif yang dilakukan untuk mengosongkan hutan konservasi Pesugulan, Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Lombok Timur belum membuahkan hasil. Diduga masih ada penumpang gelap yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan mempengaruhi masyarakat untuk tetap bertahan. Menurut Kepala TNGR, Dedy Asriady, upaya apapun yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat untuk keluar dari kawasan konservasi tak akan maksimal. “Itu tidak berjalan, kalau aktor penggeraknya harus dipastikan dulu. Sekarang ini banyak yang disebut sebut aktornya,” kata Dedy Asriady saat di redaksi Harian Suara NTB, Kamis (21/11). Aktor itu mengatasnamakan warga memperjuangkan hutan adat, padahal masuk kawasan konservasi sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK) RI. Saat ini pihaknya terus bekerja dengan Polisi untuk menyelidiki dan memproses oknum warga tersebut. “Beberapa orang sudah dipanggil (Polisi). Harapannya dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang ada, apa perannya, mereka menyuruh atau bagaimana. Dengan dasar itu nanti jadi pegangan untuk kita proses,” kata Dedy. Bersambung ke hal 15