Edisi Kamis, 22 Maret 2018 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

KAMIS, 22 MARET 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 18 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

Ali BD di Mata Ulama

TGH. Moh. Hudaeri:

Punya Jabatan Ali BD Ahli Agama Jangan Sombong

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/rus)

DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan memandang jabatan sebagai sebuah hal yang biasa saja.Jabatan adalah sebuah amanah yang singkat dari Sang Maha Pemberi Amanah. Tidak ada alasan untuk membangga-banggakan jabatan. Mengampu amanah sebagai pejabat, sebagai gubernur, sebagai bupati tidak boleh sombong. Dikatakannya, siklus kehidupan ini sangatlah pendek. Siapa saja dan di mana saja pasti akan menghadap Sang Pencipta. Tidak ada yang dibawa. Tidak membawa pangkat dan jabatan. Tidak pula membawa harta kekayaan. Menjadi apapun kita di dunia ini, sebesar apapun kekayaan kita didunia tidak bisa disombongkan. Sombong itu adalah praktek orang-orang jahiliah. Pada Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan zaman jahiliah saja orang meninggi-ninggikan jabatan. Bersambung ke hal 15

PENGASUH Pondok Pesantren Addinul Qayyimu Kapek, Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar) menilai Ali BD adalah sosok ahli agama. Hal ini diketahui tuan guru karena Ali BD dalam setiap pertemuan selalu ceramah di pondokpondok pesantren maupun madrasah. Ali BD juga orang yang tidak sombong. Demikian pandangan TGH Hudaeri yang tertuang dalam buku Ali BD di Mata Ulama dan Sahabat, karya TGH. Abdul Latief HR. Bersambung ke hal 15

SILATURAHMI - Calon Gubernur NTB, H.Moch Ali BD silaturahmi dengan masyarakat Dopang, Gunung Sari, Lombok Barat beberapa waktu lalu. Ali BD juga berkesempatan mengisi pengajian di Dusun Dopang, Gunung Sari.

Dugaan Fiktif Dana Diklat BPSDM Ditaksir Rp1 Miliar Mataram (Suara NTB) Ada dugaan perbuatan tindak pidana berlanjut pada penggunaan dana operasional Badan Pengengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB. Masalah pada anggaran Diklat tidak hanya dua tahun anggaran, diduga sejak 2014 dan beragam item lainnya.

TO K O H

Masalah pada penggunaan anggaran yang terindikasi menyimpang ini, informasinya sudah mencuat cukup lama. Sejak kebijakan perubahan peraturan Diklatpim dan

Tepis Isu Ketimpangan PEMPROV NTB menepis isu ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Isu ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Sumbawa dan Lombok ini kembali mencuat jelang Pilkada 2018. Pemprov NTB mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya air atau bendungan justru lebih banyak di Pulau Sumbawa. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (21/3) siang Bersambungke kehal hal15 15 Bersambung

Diklat lainnya ditangani BPSDM Provinsi NTB. Instansi ini sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat. Sumber Suara NTB menyebut, modus peng-

gunaan anggaran fiktif itu diduga sudah berlangsung lama. ‘’Tapi yang kita temukan buktinya untuk dua tahun, 2016 dan 2017. Tapi sejak 2014 sebenarnya sudah ada

(indikasi penyimpangan). Bahkan diduga terulang di awal 2018,’’ sebut sumber Suara NTB, Rabu (21/3). Besarnya angka dugaan korupsi itu dikaji dari modus yang dijalankan dan dana operasional. Nomenklatur anggaran sejak 2016 dan 2017 yang dilaporkan ke Kejaksaan, sama dengan nomenklatur pelaksanaan perubahan

12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456 Pembakaran sampah dinilai sangat mem12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 bahayakan masyarakat. Pembakaran sam12345678901234567890123456 pah, seperti jerami yang dilakukan petani usai 12345678901234567890123456 panen dapat memicu Infeksi Saluran Perna12345678901234567890123456 pasan Akut (ISPA). 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 “Memang itu mencemari lingkungan. Prin12345678901234567890123456 sipnya tidak boleh bakar. Jangan sampai me12345678901234567890123456 ngurangi limbah dengan cara-cara yang mence12345678901234567890123456 mari lingkungan, dengan cara membakar. 12345678901234567890123456 Tidak diperbolehkan membakar sampah di 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 manapun termasuk juga bakar jerami hasil 12345678901234567890123456 panen padi. Tak diperbolehkan,” kata Kepala 12345678901234567890123456 Bidang Analisis dan Pengendalian Lingkungan 12345678901234567890123456 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 (LHK) NTB, Nyoman Sudarma ketika dikon12345678901234567890123456 firmasi Suara NTB, Rabu (21/3) siang. 12345678901234567890123456 Menurutnya, petani yang ada di Kota Ma12345678901234567890123456 taram maupun yang berada di kabupaten/kota 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 lainnya di NTB tidak memahami tentang 12345678901234567890123456 pencemaran udara akibat pembakaran lim12345678901234567890123456 bah pertanian tersebut. Sehingga peran pe12345678901234567890123456 merintah daerah dan tokoh masyarakat 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 memberikan edukasi kepada petani supaya 12345678901234567890123456 tak membakar jerami. 12345678901234567890123456 Bersambung ke hal 15 12345678901234567890123456

Pembakaran Sampah di NTB Membahayakan

Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Pencemaran Air Mengkhawatirkan (ant/Bali Post) (Suara NTB/nas)

TINGKAT pencemaran air di NTB semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan Balai Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB terhadap 10 sungai yang ada di daerah ini, mayoritas air sungai sudah tercemar bakteri e-coli. Kepala Balai Laboratorium Lingkungan Dinas LHK NTB, Syakhruzali yang dikonfimasi Suara NTB, Rabu (21/3), mengatakan pencemaran air sungai sudah mengkhawatirkan. Bersambung ke hal 15

anggaran sejak 2014. ‘’Ada dua tahun anggaran lagi yang belum masuk dalam rekapan laporan ke Kejaksaan. Tapi nanti itu penyidik yang kembangkan,’’ jelas sumber tadi. Semua pengelolaannya di Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Provinsi NTB. Bersambung ke hal 15

TERPADAT DI DUNIA - Foto udara permukiman padat warga di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Pulau Bungin seluas 8,5 hektar tersebut dijuluki pulau terpadat di dunia dengan berbagai keunikan yang menarik minat wisatawan berkunjung ke pulau tersebut. Salah satunya wisatawan bisa menemukan ternak kambing yang sehari-harinya makan kertas.

Vonis Kasus Korupsi Belum Beri Efek Jera Syakhruzali

Putusan hakim di Pengadilan Tipikor Mataram dinilai masih relatif rendah. Sebab kecenderungan para terdakwa dijatuhi vonis satu tahun penjara. Tren putusan ringan ini dianggap belum sejalan dengan upaya memberi efek jera. JUMLAH putusan satu tahun penjara ini juga dinilai tak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime. Potensi pelaku di Mohamad Dofir lingkaran birokra-

Johan Rahmatullah si maupun swasta yang berurusan dengan keuangan negara akan berpotensi terulang.

Data yang dihimpun Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, ada 35 perkara yang dijatuhi hukuman terendah mencapai satu tahun penjara atau lebih sedikit dari setahun. Ada satu perkara yang putusannya empat tahun penjara. Satu perkara yang divonis bebas. Dalam tiga tahun terakhir menurut peneliti hukum Somasi NTB Johan Rahmatullah, tren putusan ringan mendominasi. Bersambung ke hal 15

Fachrurrauzi

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 22 Maret 2018

Halaman 2

Kembangkan Kampung Ekowisata SEBAGAI salah satu kelurahan yang dikenal peduli lingkungan, sejak beberapa tahun terakhir kelurahan Banjar telah mengadakan program kampung Ekowisata dengan memanfaatkan potensi yang ada. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris lurah Banjar, M. Saleh, kepada Suara NTB, Rabu (21/3), kampung Ekowisata ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada masyarakat selain untuk menjaga lingkungan. “Kampung ekowisata ini mencakup seluruh kelurahan Banjar yang terbagi dalam beberapa zona wisata, mulai kuliner sampai pendidikan,” jelasnya. Ia memaparkan program ekowisata ini masih menjadi prioritas untuk dikembangkan agar bisa lebih berkembang lebih dari yang sekarang ini. “Kami berusaha agar program ini bisa gol, setidaknya agar mendapat perhatian karena kalau mengandalkan dana kelurahan itu terbatas,” tambahnya. Pembuatan berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan, kata Saleh, membutuhkan banyak dana tetapi meski begitu, pihaknya sudah mulai membuat sedikit demi sedikit. “Yang baru kita buat itu adalah untuk permainan outboundnya yang masih dalam tahap awal,” jelasnya. Bantuan dari pemerintah pusat pun sudah mereka terima terkait kampung ekowisata ini, terutama untuk pembangunan fasilitas umum. “Baru kemarin ini pemerintah kota membebaskan lahan warga untuk pembangunan jalan tepi kali,” imbuh Saleh. Jalan yang nantinya juga akan mengenai lahan kantor lurah ini akan sama seperti jalan tepi kali di kelurahan Ampenan Tengah. “Ada mungkin belasan rumah warga yang sudah dibebaskan lahannya oleh pemerintah kota untuk pembangunan jalan ini besok,” ujarnya. Sedangkan untuk dana, nantinya berasal dari pemerintah pusat, tambahnya. Meskipun masih terbilang baru, kampung ekowisata Banjar, kata Saleh, sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai wilayah di luar NTB. “Kita berharap program ekowisata ini bisa gol, karena ini juga untuk kepentingan ke depannya masyarakat,” terangnya. (uul)

(Suara NTB/cem)

NAIK KELAS - Sebelas Puskesmas di Kota Mataram akan naik kelas, dari Puskesmas biasa menjadi BLUD dengan pelayanan prima. Salah satunya Puskesmas Pagesangan ini.

Sebelas Puskesmas di Mataram akan Jadi BLUD demikian, Pemkot Mataram tetap memberikan subsidi jika ada kebutuhan tinggi. Lalu bagaimana dengan pelayanan masyarakat miskin? Dia menyebutkan, masyarakat Kota Mataram telah tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 87,25 persen. Artinya, tersisa 13 persen lebih dan tengah diupayakan tercover secara keseluruhan.

Ketika mendapatkan pelayanan kesehatan cukup menggunakan kartu itu saja. Terkait alat kesehatan menggunakan dana alokasi khusus, kebutuhan alkes tidak bisa menggunakan APBD, kecuali kebutuhan alat sifatnya kecil. “Kalau bor gigi bisa beli sendiri harganya gak mahal. Tinggal dicantumkan dalam RAB,” demikian kata Usman. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) merekomendasikan membongkar empat papan reklame tak berizin. Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan RTH pada Dinas Perkim Kota Mataram, Nanang Edward menyebutkan, empat papan reklame itu diantaranya dua titik di Jalan Airlangga.

Pengusaha memasang reklame tapi belum mengantongi izin. “Belum keluar izin sudah pasang reklame,” tambahnya. Dia mensinyalir masyarakat berani memasang reklame karena merasa keenakan. Biasanya mereka pasang dulu baru mengurus izin. Akan tetapi, ia tidak mau kecolongan sehingga mengintensifkan pengawasan baliho tak berizin. “Petugas dekorasi

kota saya minta keliling cek di semua titik,” tambahnya. Penertiba atas pelanggaran reklame tersebut, Nanang mengatakan mengubah klausul. Tidak lagi menegur meminta membongkar. Perubahan adendum dalam Perda tidak saja meminta membongkar sendiri, tapi pengusaha diancam tidak diberikan izin memasang reklame di seluruh Kota Mataram. (cem)

mewujudkan BLUD itu, pihaknya pidampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan NTB. Pendampingan berkaitan dengan perencanaan, penganggaran serta pembentukan produk hukum.”Sekarang ini kita didampingi BPKP,” kata Usman. Dijelaskan, pembentukan BLUD untuk meningkatkan

Reklame Tak Berizin Direkomendasikan Dibongkar

M. Saleh (Suara NTB/uul)

Pemasangan tidak sesuai peruntukan sehingga menyebabkan polusi visual. Selanjutnya, di Jalan Panca Usaha neon box ukuran 1x6 meter tidak disetujui, karena mengganggu panda-

Pemkot Harus Tegas ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta mengkritisi ketidakjelasan rencana penertiban reklame nunggak pajak. Ia menilai keragu-raguan Pemkot Mataram itu sebagai bentuk ketidaktegasan terhadap pihak-pihak yang melanggar. ‘’Kalau ndak berani sekarang, kapan lagi. Harus berani karena itu sudah tertuang dalam Perda harusnya diproses,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di Mataram, Rabu (21/3). Artinya, ketika ada pengusaha reklame yang tidak patuh pada aturan penerintah, maka saat itu pula Pemkot Mataram harus segera mengambil tindakan tegas. Maraknya pelanggaran terkait reklame, seharusnya menjadi pintu masuk bagi Pemkot Mataram dalam melakukan penertiban. Sehingga ke depan hal ini diharapkan tidak terulang kembali. ‘’Dia tidak bayar, habis kontraknya, ya sudah cut,’’ tegasnya. Apalagi misalnya pemasangan reklame itu tidak sesuai dengan RTRW Kota Mataram. ‘’Ya setelah dicut jangan dikasi lagi,’’ imbuhnya. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota mataram ini mendorong Pemkot Mataram lebih berani menghadapi pengusaha reklame yang jelas-jelas mangkir membayar pajak. Karena bagaimanapun, lanjut dia, penataan kota harus mengikuti perkembagan zaman. Apalagi mengenai aturan main reklame baik titik pasangnya maupun pajaknya sudah disosialisasikan jauhjauh hari. Sehingga, seharusnya Pemkot Mataram tak lagi banyak pertimbangan ketika akan melakukan penertiban. Belum lagi kalau berbicara mengenai estetika kota. Pemasagan reklame jelas harus memperhatikan estetika kota. ‘’Apalagi sekarang kan ada perubahan RTRW, itupun harus disesuaikan,’’ imbuhnya. Kalau mengacu pada RTRW ternyata banyak reklame yang menyalahi aturan, anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini menyarankan Pemkot Mataram tidak segan-segan melakukan penyesuaian. ‘’Banyak dasar untuk menertibkan mereka. Pertama mereka sudah tidak mengindahkan aturan,’’ pungkasnya. Ketut Sugiarta melihat masih banyak pemasangan reklame yang mengabaikan estetika kota. ‘’Menurut saya masih banyak yang perlu dibenahi,’’ cetusnya. Dia mencontohkan pemasangan reklame di simpang tiga Karang Jangkong dekat dengan Idoop Hotel. ‘’Itu dipasang persis di atas trotoar. Itu kalau ada kendaraan tinggi lewat, bisa kena itu,’’ katanya. Untuk itu, dia meminta Pemkot Mataram melakukan evaluasi terhadap izinizin reklame di Mataram. ‘’Di beberapa titik memang harus disesuaikan dengan perkembangan Kota Mataram,’’ pungkasnya. (fit)

ngan. Paling tidak neon box berukuran 1x2 meter. “Dari bawah dicor sampai full. Kan menghalangi pandangan,” kata Nanang, Rabu (21/3). Terakhir di Jalan Panjir Ti-

lar. Kabel listrik masuk di dalam reklame, sehingga dikhawatirkan membahayakan masyarakat. Selain itu, Nanang menegaskan bahwa empat reklame ini tidak memiliki izin.

Pokir DPRD Kota Mataram Harus Gunakan Sistem Elektronik Mataram (Suara NTB) Usulan program yang diterima anggota Dewan saat turun reses ke masyarakat diminta dimasukkan melalui sistem elektronik atau e-Pokir. Penegasan Permendagri terkait perencanaan menggunakan sistem elektronik, juga agar tidak ada pokir muncul di tengah jalan. Saat ini, harus by system. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Ridwansyah saat pelaksanaan musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) menyampaikan, pokok - pokok pikiran (Pokir) dari hasil reses merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah daerah. Sebab, RKPD tersusun tiga komponen yakni usulan SKPD dalam bentuk rencana kerja, hasil musyawarah rencana pembangunan dan pokir. Ridwansyah mengatakan, selama ini sering terjadi perdebatan pokir muncul di ujung dan tengah malam. Perdebatan tersebut perlu disudahi. Artinya, sepekan RKPD ditetapkan pokir yang berasal dari reses Dewan harus sudah masuk ke Bap-

peda. Sehingga, semua terencana dalam sistem dan menghasilkan APBD yang akuntable. “Besok diketok, kita masih sibuk masukan usulan,” ujarnya tentang hal yang perlu dihindari. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi tidak mempermasalahkan pokir berbasis elektronik. Menurut dia, ini suatu hal yang harus dilakukan dalam peningkatan sumber daya manusia. “Iya, kita dukung itu,” katanya. Politisi Partai Golkar ini membantah jika usulan program yang ditampung dari hasil reses dikebut. Pihaknya mengajukan program ke SKPD normal saja. “Tidak pernah kebut dan normal saja,” tambahnya. Pokir satu anggota Dewan Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp 1,2 miliar. Namun, Didi enggan berbicara soal angka. Yang jelas, program yang diusulkan arahnya sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2019. Yakni,peningkatan kualitas SDM, pelayanan, termasuk infrastruktur serta sarana publik dan peningkatan ekonomi masyarakat. (cem)

Bisnis Prostitusi Berkedok Karaoke Harus Ditutup

(Suara NTB/dok)

I Ketut Sugiarta

pelayanan serta kemandirian puskesmas. Selama ini, puskesmas terkendala pengadaan karena sistem pengadaan harus mengajukan dan menunggu persetujuan dari Dinas Kesehatan.Pihaknya sudah studi banding ke Sleman dan Bandung. Ternyata penggunaan anggaran fleksibel.”Pembentukan BLUD ini anggarannya Rp 100 juta, “ tambahnya. Meskipun

Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan Kota Mataram tengah mengupayakan sebelas puskesmas dijadikan badan layanan umum daerah (BLUD).Hal ini dihajatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kadis Kesehatan, dr. H. Usman Hadi dikonfirmasi Rabu (21/3) mengatakan, untuk

Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diminta mengambil sikap tegas terhadap bisnis prostitusi berkedok karaoke. Aktivitas itu dinilai melanggar aturan. “Silakan tutup. Kenapa meski ragu - ragu,” tegas Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Rabu (21/3). Martawang mengatakan, Pemkot Mataram mengeluarkan izin karaoke sebatas karaoke keluarga. Artinya, pengusaha tidak sampai macam - macam, apalagi melanggar prinsip - prinsip yang menjadi visi - misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. “Selama ini berikan sebatas izin karaoke keluarga,” tambahnya. Terungkapnya bisnis prostitusi berkedok karaoke dan spa setelah aparat Satpol PP mengecek usaha di Jalan Pejanggik Lingkungan Pajang Kelurahan Pejanggik. Aparat penegak Perda

ini menemukan indikasi pelanggar. Disinyalir tempat tersebut menyiapkan kamar khusus. Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengatakan, pihaknya masih mengecek kembali aktivitas di bisnis karaoke dan spa itu. Jika setelah ditegur masih melakukan bisnis itu, usahanya langsung disegel. “Kita akan segel kalau masih didapati aktivitas itu,” kata Bayu. Dikatakan, pengusaha tidak memiliki itikad baik menindaklanjuti teguran petugas. Rupanya pemberitaan di media massa membuat karyawannya mulai waspada. Malah modus baru dengan tidak menampilkan perempuan seperti sebelumnya. Tapi eksekusi atau praktiknya diduga tetap dilakukan di lokasi tersebut. “Sekarang mulai ada modus baru,” tambahnya. Berbeda dengan bisnis spa di salah satu hotel di Cakranegara, melayani massage saja, tapi eksekusinya janjian di kamar hotel. (cem)

RSUD Kota Mataram Tak Banyak Tangani ISPA Mataram (Suara NTB) Penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) bisa dibilang sebagai penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat. Penyakit ini menjangkit semua orang tanpa mengenal usia. Terutama bagi warga yang tinggal di lingkungan yang kurang bersih dan didukung dengan ketahanan tubuh yang lemah. Tidak terkecuali bagi warga Kota Mataram yang juga banyak menderita penyakit ini. Kendati demikian, tidak banyak kasus ISPA yang ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Sebab RSUD hanya menangani kasus ISPA dalam kondisi gawat saja. Sementara kondisi pasien ISPA dalam kondisi gawat tidaklah banyak. Hal ini juga disebabkan karena banyak pasien yang bisa tertangani di fasilitas kesehatan tingkat satu, seperti puskesmas dan klinik tertentu. “Kalau di RSUD Kota Mataram itu tidak banyak menangani pasien ISPA. Karena ini kan penyakit bisa disembuhkan di Faskes tingkat 1 seperti Puskesmas. Kasus ISPA yang ditangani di RSUD hanya yang dalam kondisi gawat, tapi itu tidak banyak,” kata Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Kota Mataram dr. Ita Patriani, MARS, di Mataram, Rabu (21/3). Ia mengatakan bahwa selama ini khusus untuk penyakit ISPA pihaknyahanyamenanganiyangsudahdirujuk dari faskes tingkat 1. Meski demikian, ada pula yang langsung datang memeriksakan diri ke rumah

sakit, meskipun sebenarnya kasus itu bisa ditangani di puskesmas. “Kadang ada yang panik, karena mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya bisa ditangani di puskesmas. Karena mungkin kondisinya demam tinggi, jadi mereka pikir itu sudah sangat gawat. Tapi meski demikian, kami tetap terima dan tangani pasien tersebut. Karena rumah sakit pantang menolak pasien,” ujarnya. Ia mengingatkan agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan memerhatikan kondisi kesehatannya. Sebab kondisi tubuh yang lemah akan mudah terjangkit penyakit, salah satunya ISPA. Ia juga mengingatkan bahwa pada saat pergantian musim biasanya penyakit ISPA banyak diderita oleh masyarakat. Sehingga harus mempersiapkan diri dan tetap menjaga kebugaran tubuh. “Penyakit ISPA itu biasanya terjadi pada saat pergantian musim, kondisi lingkungan yang kurang bersih, karena wabah, misalnya pascabanjir. Banyak penyebabnya, namun yang paling utama agar masyarakat memerhatikan kondisi tubuhnya,” ujarnya. Ia juga membuka praktek pribadi untuk menangani pasien umum maupun BPJS. Biasanya dalam sehari ada sekitar 20 hingga 25 pasien ISPA yang datang berobat. Kondisi ini memang banyak terjadi karena penyakit ISPA disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya kondisi lingkungan yang kurang sehat dan udara yang tidak bersih. (lin)

(Suara NTB/lin)

LOKET PENDAFTARAN - Suasana di loket pendaftaran RSUD Kota Mataram, Rabu (21/3).

SUARA NTB Kamis, 22 Maret 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

OJK Imbau Perbankan dan Nasabah Lebih Waspada Mataram (Suara NTB) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan mengingatkan perbankan dan nasabah agar lebih waspada. Menyusul banyaknya kabar aksi kejahatan perbankan di beberapa titik di Indonesia. Farid mengamini kekhawatiranAparatPenegakHukum(APH)/ Polda NTB terkait ancaman kejahatan perbankan yang menyasar NTB. Wajar menurutnya, NTB menjadi salah satu sasaran karena daerah dengan tujuan pariwisata. Apalagi, belakangan NTB makin tersohor dengan menggeliatnya beberapa destinasi wisata andalan dan brand image provinsi halal mengalahkan beberapa tujuan wisata di berbagai negara. “Saya sih belum mendengar ada informasinya marak kejahatan perbankan di NTB. Kita berharap mudah-mudahan itu

tidak terjadi,” demikian Farid. Kejahatan perbankan ini, sifatnya sangat situasional. NTB memiliki pengalaman adanya aksi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan melakukan skimming mesin ATM perbankan, yang salah satunya menimbulkan kerugian cukup besar salah satu bank milik pemerintah. Berkaca dari pengalaman itulah, otoritas di NTB tak hentihentinya mengingatkan kepada perbankan, demikian juga nasabah, agar berhati-hati dan lebih teliti saat melakukan transaksi. Terutama di mesin ATM.

Secara lisan, perbankan di NTB telah diimbau untuk meningkatkan sistem dan pengawasan mesin-mesin ATMnya. Dalam waktu yang sesingkatsingkatnya, otoritas sekaligus akan menyurati perbankan terkait peringatan lebih waspada ini. “Bank itu kami minta untuk melakukan pengawasan, tidak menggunakan aturan waktu yang biasa. Artinya, lakukan pengawasan pada waktu yang tidak terjadwal. Dan harus lebih sering diawasi mesin-mesinnya,” ujarnya. Salah satu jenis kejahatan perbankan adalah skimming ATM.

Dalam hal ini, Farid mengatakan, masyarakat dapat lebih meningkatkan ketelitiannya. Apabila, mesin-mesin ATM diketemukan benda-benda yang tidak biasanya ada di mesin ATM, terutama diatas tombol angka, dan lubang kartu. Disarankan lebih baik nasabah tak melakukan transaksi. “Biasanya alat-alat yang terpasang ini tidak kuat, goyang. Lebih baik tidak lakukan transaksi. Laporkan kepada kami, atau laporkan kepada perbankannya langsung. Kepada nomor resmi banknya,” imbuhnya. Intinya, perbankan dan nasabah harus tetap waspada. Kejahatan perbankan tidak memandang mesin (ATM) baru atau mesin lama. Melainkan, adanya kesempatan dan peluang. (bul)

Kunjungan Wisatawan Timteng Hanya 10 Persen Mataram (Suara NTB) Kunjungan wisatawan Timur Tengah ke NTB tidak lebih dari 10 persen atau sekitar 100 ribu dari jumlah kunjungan wisman ke

NTB. Meski tidak disebutkan indikator yang jelas terkait jumlah kunjungan wisatawan Timteng itu ke NTB, namun dikatakan bahwa trennya terus meningkat.

“Mereka suka berkunjung ke air terjun dan beberapa pantai kita. Mereka ini juga banyak yang datang dari Bali. Karena tidak banyak penerbangan langsung ke Lombok,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh Faozal, S. Sos., M. Si, di Mataram, Selasa (20/3). Ia mengatakan bahwa memang betul jumlah kunj u n g a n wisatawan Timteng tidak sebanyak kunjungan dari negara lain, misalnya Malaysia. Namun tren kunjungannya terus mengalami peningkatan. Ini patut diapresiasi, sebab Lombok semakin diminati oleh wisatawan Timteng. “Mereka

senang karena kita sediakan paket wisata halal. Jadi kebutuhan beribadahmerekatetapdiutamakandan mereka bisa berlibur dengan nyaman,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa selama inimemangsemakinbanyakpelaku pariwisatayangmenjualpaketwisata halal kepada wisatawan asal Timteng. Ini juga berkaitan dengan sloganNTBsebagaiMoeslimFriendly Tourism. Di mana semua kebutuhan wisatawan muslim dapat terpenuhisaatberkunjungkeLombok. “Kebutuhan beribadah dan makanan mereka terjamin. Mereka akan diajak untuk makan ke rumah makan yang terjamin kehalalannya dan semua kebutuhan mereka untuk beribadah juga disiapkan. Mukenah dan lain-lainnya,” ujarnya. Ia berharap kedepannya akan semakin banyak wisatawan Timteng yang berkunjung. Ia juga berharap akan ada penerbangan langsung dari berbagai negara di Timteng. Sehingga wisatawan bisa lebih mudah menjangkau NTB dan tidak perlu transit di Bali terlebih dahulu. “Harus kita akui mereka banyak yang datang dari Bali. Karena ada penerbangan langsungnya. Tapi bagaimanapun kita harus tetap bersyukur karena mereka sudah mulai tahu tentang Lombok,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

HEMAT ENERGI - Sheraton Senggigi Beach Resort melakukan kampanye hemat energi.

Sheraton Kampanyekan Efisiensi Konsumsi Listrik Mataram (Suara NTB) Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Sheraton Senggigi Beach Resort akan bergabung dengan jutaan orang di seluruh dunia untuk mendukung gerakan lingkungan Earth Hour 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 20:30 Wita – 21:30 Wita. Dalam upaya penghematan energi dan pengurangan konsumsi listrik, kata Mayang Kristi, Marketing Communications Coordinator, Sheraton Senggigi Beach Resort akan memadamkan lampu eksterior dan interior di beberapa titik serta mematikan perangkat elektronik yang tidak digunakan selama program Earth Hour berlangsung. Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku sehingga keselamatan tamu dan karyawan tetap terjaga. Sebagai simbol partisipasi, Sheraton Senggigi akan memasang lampu hemat energi yang terbuat dari botol daur ulang di area lobi dan pantai dengan pola 60+. Selain

sebagai simbol keikutsertaan, lampu dari botol daur ulang ini juga berperan sebagai cahaya pengganti selama Earth Hour berlangsung di mana mayoritas lampu utama di area Hotel dipadamkan. Selain itu, manajemen juga mensosialisasikan program Earth Hour melalui pesan televisi di masing-masing kamar tamu dan display board di beberapa area publik selama seminggu berturut-turut sebelum hari H. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tamu mengenai program ini sehingga nantinya mereka dapat ikut serta mematikan lampu kamar dan peralatan elektronik mereka pada saat program Earth Hour berlangsung. Sheraton Senggigi Beach Resort juga mendukung program Marriott International, Inc. Untuk mengumpulkan dana bagi World Wide Fund for Nature (WWF) dengan cara mengundang seluruh tamu dan karyawan untuk mengunggah foto aktivitas Earth Hour Sheraton Senggigi ke media sosial Instagram dan

Twitter mereka dengan menggunakan hashtag #MIEarthHour #Serve360. Untuk setiap foto yang diunggah, para tamu dan karyawan secara otomatis telah turut menyumbangkan $1 ke WWF. Komitmen Sheraton Senggigi Beach Resort dalam mendukung program Earth Hour selaras dengan komitmen Marriott International, Inc. sebagai hotel operator yang menekankan bisnis hotel dengan platform Serve 360 – doing good in every direction. Salah satu prinsip yang terkandung di dalamnya adalah sustainable development di mana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan pada sistem pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengelola penggunaan energi dan air sebaik-baiknya. Prinsip ini tentunya tidak hanya berhenti pada program Earth Hour saja, akan tetapi akan terus diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. (bul)

SUARA NTB Kamis, 22 Maret 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Peduli Kesejahteraan Rakyat MANTAN Bupati Lombok Timur (Lotim), H.Syahdan angkat bicara terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lotim 2018. Diharapkan, Pilkada Lotim yang diikuti empat pasangan calon (Paslon) merupakan calon-calon pemimpin yang tidak hanya fokus pada pembangunan di bidang infrastruktur, melainkan lebih kepada peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Ditemui di Selong, Rabu (21/3), H.Syahdan yang juga Bupati Lotim periode 19982003 ini menjelaskan, setiap tahun perkembangan (Suara NTB/yon) pembangunan di KabupatH. Syahdan en Lotim terus mengalami perubahan baik fisik maupun non fisik. Kondisi demikian merupakan suatu hal yang wajar karena kehidupan dinamis termasuk pejabat dinamikanya pasti berganti. Akan tetapi, katanya, itu semua tidak mengubah visi dan misi pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Menurutnya, untuk secara fisik banyak perubahan yang sudah terjadi di Kabupaten Lotim. Artinya setiap masa ada perkembangannya dan ada juga kekurangannya. Maka dari itu, kekurangan itulah yang menjadi pekerjaan rumah kepala daerah atau pejabat yang akan datang. Ditegaskannya pembangunan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dalam kurun waktu lima tahun atau satu periode kepemimpinan kepala daerah. Melainkan membangun persoalan pemerintahan harus berkepanjangan, itulah pemerintah selalu berjalan terus hingga tujuan secara nasional tercapai. H. Syahdan menambahkan, di samping pembangunan di Lotim di bidang fisik yang terus mengalami perkembangan. Untuk di bidang non fisik supaya terus dilakukan berupa pendidikan dan keterampilan yang tidak hanya menyiapkan lapangan kerja. Melainkan lebih kepada pembinaan-pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang dapat menciptakan lapangan kerja. Apabila tidak ada lapangan kerja, dikatakannya secara otomatis akan terjadi kemiskinan. “Jadi intinya bagaimana kita bisa menumbuhkan bisnis atau usaha yang bisa melahirkan lapangan kerja bagi masyarakat,” ujarnya. Terkait momentum pilkada tahun 2018, H. Syahdan berharap pembangunan di Kabupaten Lotim baik fisik maupun non fisik terus berjalan dan berkembang. Siapapun yang terpilih untuk menjadi kepala daerah memimpin Lotim untuk periode berikutnya harus mengeluarkan strategi-strategi berkualitas yang mengacu kepada kesejahteraan rakyat. “Jadi siapapun kepala daerah yang terpilih, programnya harus mengacu kepada kesejahteraan masyarakat,” pesannya. (yon)

Kasus Kekerasan Seksual Banyak Dilakukan Orang Terdekat Selong (Suara NTB) Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup memprihatinkan. Pasalnya kasus yang menimpa anak usia sekolah itu kerap dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, baik teman bermain maupun tetangga korban. Maka dari itu, peran orang tua sangat diharapkan untuk lebih intens melakukan pengawasan. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lotim, Bripka (Suara NTB/yon) Hermanto menjelaskan, jumHermanto lah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lotim dari bulan Januari hingga Maret 2018 tercatat sebanyak 25 kasus terdiri dari kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO. Faktor penyebab terjadi tindak pidana yang pelaku sebagian besar anak-anak dikarenakan faktor ekonomi baik itu kekerasan seksual yang disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua. Sementara untuk tren kasus cukup mengalami peningkatan selama tiga bulan terakhir ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, lanjutnya, menjadi salah satu atensi kasus yang terus diberantas atau diminimalisir kejadiannya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengajak kepada semua pihak untuk menjalin koordinasi agar hal serupa tidak terjadi. Pasalnya, kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di Lotim pelaku sebagian besar merupakan teman bermain serta tetangga korban. “Jadi pelaku sebagian besar orang-orang terdekat korban. Maka kita harapkan pengawasan dari orang tua,” ujarnya. Selain itu, yang menjadi kendala pihak kepolisian di dalam memberantas para pelaku pelecehan seksual dikarenakan masyarakat yang tidak semua melaporkan pelecehan yang dialaminya ke aparat kepolisian. Masyarakat masih memilih untuk memendam persoalan itu, karena berbagai alasan. Kondisi demikian, menurutnya, tentu sangat menguntungkan pelaku dan akan terus mengulangi perbuatannya maupun mencari mangsa lain. Maka dari itu, unit PPA Polres Lotim terus menggencarkan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait supaya masyarakat berani melapor ke pihak berwajib apabila kasus pelecehan seksual diketahui di tengah-tengah masyarakat. “Masyarakat meksipun mengetahui ada kasus pelecehan seksual, tapi tidak semua yang melapor. Jadi kita berharap masyarakat terbuka dan aktif melapor jika kasus pelecehan seksual diketahuinya terjadi di tengah-tengah masyarakat,” harapnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

JALAN RUSAK - Kondisi jalan di Pancor Manis yang mengalami kerusakan cukup parah. Jalan ini sebelumnya sempat diperbaiki saat masa pemeliharaan, namun kembali mengalami kerusakan.

Tuntas Dikerjakan 2016

Proyek Jalan di Pancor Manis Rusak Parah Selong (Suara NTB) Salah satu proyek jalan yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalami kerusakan yang cukup parah. Jalan yang terletak di Pancor Manis itu dikerjakan pada tahun 2016 kini dikeluhkan masyarakat lantaran kondisinya yang cukup memprihatinkan. Menanggapi kondisi jalan yang mengalami kerusakan itu, Dinas PUPR sudah meneruskannya ke pihak kontraktor. Pihak kontraktor pun siap untuk melakukan perbaikan ulang. “Kita sudah sampaikan ke pihak kontraktor,

kita akan perbaiki bulan April atau diusahakan akhir Maret ini,” terang Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Lotim, Dedi Irawan, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (21/3). Dalam tahap perbaikannya, lanjut dia, juga direncanakan

dilakukan pada saat hujan reda. Hal itu supaya perbaikan yang dilakukan tidak sia-sia, karena sebelumnya sudah dilakukan perbaikan namun kembali mengalami kerusakaan seperti kondisi saat ini. Diakuinya, pembangunan

Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., memberi pesan bijak dalam rangka HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Rabu (21/3). Selain memperbaiki kinerja individu, ia meminta agar konsep pelayanan secara kolektif juga ikut berkontribusi dalam proses kesembuhan pasien. “Bahwa dalam mengabdikan diri untuk kepentingan kesehatan warga Lombok Utara, para perawat perlu terus menerus untuk meningkatkan semangat melayani. Betapa indahnya jika seorang pasien merasa sembuh sebelum diobati petugas medis, disebabkan oleh karena pelayanan yang baik dan memanusiakan mereka,” ungkap Najmul. Pun sebaliknya kata Bupati, betapa celakanya bilamana seorang pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan sakit, lantas kondisinya bertambah sakit karena kurang berkualitasnya pelayanan yang didapatkan. Terlebih lagi kesan pelayanan yang muncul cenderung tidak memanusiakan mereka se-

bagai manusia. Selain hal itu, Najmul menekankan pentingnya para perawat dan petugas medis lain memastikan hak warga masyarakat Lombok Utara untuk mendapatkan pelayanan/asuhan keperawatan yang bermutu dan cost effective sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan. Terpenuhi kualitas pelayanan yang baik dengan pelayanan yang prima, diyakininya dapat meningkatkan derajat dan mutu kesehatan masyarakat Lombok Utara. “Artinya, perawat perlu mengedepankan aspek humanisasi dalam memberi pelayanan kepada pasien, bersikap ramah dan santun kepada keluarga pasien. Intinya tunjukkanlah sikap ramah, santun, ceria, elegan dan humanis dalam melayani pasien,” paparnya. Dalam sambutannya, bupati menyampaikan PPNI sebagai sebuah organisasi, telah melalui perjalanan yang panjang sebagai organisasi profesi perawat Indonesia. Di mana merupakan perwujudan dari jiwa dan semangat profesi kep-

(Suara NTB/rus)

RAPAT - Suasana rapat paripurna VII pembahasan revisi Perda Pengelolaan Zakat di DPRD Lotim, Rabu (21/3). fungsi keadilan sosial, meningkatkan fungsi pemberdayaan zakat dan untuk perbaikan ekonomi umat dari dis-

jalan yang terletak di Pancor Manis tersebut disebabkan kondisi tanah yang masih labil. Di mana ruas jalan merupakan jalan baru yang dulunya merupakan sawah. Maka dari itu, jalan yang tuntas dikerjakan pada tahun 2016 itu mengalami kerusakaan ketikan kendaraan berat melintas. “Pada masa pemeliharaan sudah diperbaiki, akan tetapi rusak lagi. Namun kita tetap meminta untuk perbaikan dan kontraktornya tidak keberatan akan hal tersebut,” akunya. (yon)

Tokoh KLU Minta Bupati Ingatkan Tenaga Kesehatan Tingkatkan Umat Buddha Tidak Dijual untuk Politik Semangat Melayani erawatan. Seluruh pelayanan keperawatan pada intinya berfokus pada menjaga dan meningkatkan status kesehatan klien dalam seluruh rentang kehidupan. Merujuk pada tema HUT yakni mendorong pelibatan dan pergerakan perawat Indonesia, menuju Gerakan Perawat dalam Mendukung Praktik Keperawatan Mandiri, ia berharap agar PPNI dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan khususnya di KLU. Praktik keperawatan mandiri dapat berfungsi memberikan layanan pertolongan pertama dalam keadaan darurat, fasilitas pemberian asuhan keperawatan dan menjadi garda depan dalam upaya promotif dan preventif. “Pendirian praktik keperawatan mandiri ini sangat perlu kita dukung bersama. Dengan mengangkat praktik keperawatan mandiri Saya berharap dapat mengenalkan praktik keperawatan mandiri kepada seluruh stakeholder kesehatan dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan,” demikian Najmul. (ari)

DPRD Lanjutkan Pembahasan Revisi Perda Zakat Selong (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) melanjutkan proses pembahasan revisi Perda Pengelolaan Zakat dalam Rapat Paripurna VIII Masa Sidang II, Rabu (21/3). DPRD mengajukan perubahan Perda yang sudah 17 tahun dengan berdasarkan pertimbangan yuridis. Rapat paripurna dilanjutkan dengan penjelasan Panitia Khusus (Pansus). Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Zakat H. M. Juhri, menjelaskan, revisi Perda Pengelolaan Zakat adalah sebuah keharusan, karena Perda Nomor 9 tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan tuntutan hukum. Apalagi dasarnya, ketentuan yang tertuang dalam UU 23 tahun 2014, sehingga Pansus memandang sangat perlu untuk segera dilakukan penyesuaian. Tujuannya, untuk meningkatkan pandangan masyarakat, meningkatkan

jalan yang terletak di Pancor Manis itu dikerjakan saat dirinya belum menjabat sebagai Kabid Bina Marga, saat itu kursi yang didudukinya saat ini dijabat Mudahan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Lotim. “Jadi proyek ini tidak kita anggarkan kembali karena masih tanggung jawab kontraktor yang siap melakukan perbaikan,”ujarnya. Dedi Irawan berpandangan, kerusakan yang terjadi pada

tribusi zakat-zakat yang sudah dikumpulkan. Pansus, ujarnya, mengusulkan, perubahan atas perda ini

dalam lima belas bab. Di dalamnya antara lain berisi bagaimana mekanisme pengangkatan pengurus bazda

yang berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Bagaimana pelaksanaan secara teknis Baznas, mekanisme pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, Rohman Farly memandang Perda Zakat belum perlu dilakukan revisi, karena belum ada alasan substansial yang menyebut harus dilakukan perubahan atas perda yang sudah lama diimplementasikan tersebut. Fakta menunjukkan, pelaksanaan Perda Zakat selama ini sudah sangat bagus. Zakat diketahui sudah terkumpul Rp12 miliar. Pendistribusiannya juga sudah sesuai ketetuan nash. Perubahan nama menjadi Baznas tidak ada ketentuan wajib. Jika mengikuti semua daerah menjadi nasional, maka pemerintah kabupaten bisa menjadi pemerintah nasional kabupaten. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Pernyataan komunitas Buddha yang mengklaim seluruh umat Buddha di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada Pilkada 2018-2023, dibantah. Tokoh Buddha di KLU sebaliknya meminta agar komunitas-komunitas Buddha yang ada di Mataram tidak membuat pernyataan yang terkesan menjual umat Buddha. “Saya tegaskan bahwa jangan sampai ada umat saya, umat Buddha dijual mengatasnamakan komunitas untuk kepentingan politik. Karena saya saja sabagai ketua partai yang berkewajiban memenangkan calon yang diusung dari partai saya, tidak sampai menjual nama umat saya di Lombok Utara,” cetus Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., Rabu (21/3). Selaku Ketua Gerakan Sanata Dharma Nusantara (Gemasadana) Provinsi NTB, Sudirsah menyayangkan adanya langkah komunitas yang langsung menjurus pada klaim sepihak dengan mengatasnamakan selurum umat Buddha. Kedatangan komunitas di Kantor Golkar NTB dengan menyatakan dukungan bisa berdampak terhadap tidak stabilnya kondusivitas umat Buddha khususnya di KLU. “Dampaknya jelas, para tokoh Buddha yang ada di KLU marah. Teman-teman dan tokoh umat Buddha merasa tersinggung karena dikatakan Buddha KLU untuk Suhaili-Amin. Itulah kekecewaan saya, kenapa saya minta ini diklarifikasi,” cetusnya. Dijelaskan Ketua DPC Gerindra KLU ini, kedatangan puluhan umat Buddha menemui calon ke Kantor Golkar NTB dan memberikan dukungan bukan referensi dukungan bagi umat Buddha l a i n , khususn-

ya di KLU. Harapannya, langkah politik yang dilakukan komunitas Buddha tidak mempengaruhi hubungan harmonis di kalangan umat Buddha khususnya. “Saya sendiri tidak mengharuskan masyarakat Buddha untuk memilih AhyarMori yang diusung partai saya (Gerindra), sampai saat ini belum ada keputusan resmi umat Buddha di NTB akan mendukung siapa pada Pilkada nanti,” tegasnya. Menyikapi klaim komunitas di Kantor Golkar NTB itu, ia pun mengimbau agar masyarakat Buddha baik di Lombok Barat dan Lombok Utara tidak terpengaruh. Ia juga mengajak agar umat Buddha agar berpolitik secara dewasa. Dalam artian, hak pilih umat ditentukan oleh pribadi yang bersangkutan tanpa dibarengi klaim sepihak dari komunitas tertentu. Sebagaimana diketahui, berkembang di media massa online sejumlah perwakilan umat Buddha, Selasa (20/3) lalu, mendatangi kantor DPD Golkar NTB di Mataram. Mereka menggelar silaturahmi dengan paslon nomor urut satu Suhaili FT. Komunitas yang hadir pada kesempatan itu menyatakan dukungan pada Suhaili – Amin. (ari)

Sudirsah Sujanto (Suara NTB/ist)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 22 Maret 2018

Cetak 500 WUB DINAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) sedang berupaya mencetak 500 wira usaha baru (WUB) yang tersebar di seluruh kecamatan. Per kecamatan, ditargetkan 50 orang WUB yang konkret melalui pengembangan produk Lokal. Untuk mendorong WUB ini, Disperindag terus melakukan pelatihan dan memberikan bantuan sarana prasarana. “Penanganan kita lakukan hulu hilir, kita intervensi para perajin dan pengusaha kecil untuk menciptakan 500 wirausahawan baru di 10 kecamatan,” ujar Kepala Disperindag Lobar Agus Gunawan, (Suara NTB/dok) Rabu (21/3). Agus Gunawan Dijelaskan lebih jauh, dalam hal melaksanakan program ini pihaknya tak mau sekedar bersifat kuantitatif artinya jumlah nya banyak, namun tidak jelas hasilnya. Ia tak ingin targetnya tinggi-tinggi jumlah WUB namun dengan target 500 WUB lebih kongkret di masingmasing kecamatan. Calon WUB ini sudah diidentifikasi, sehingga bisa disasar. WUB ini, jelasnya akan dibina dan diberikan bantuan untuk mengemban produk lokal. “Kita asumsikan dengan bantuan Rp3 juta untuk bisa berusaha, tiap kecamatan 50 WUB kita tidak mau wow jumlahnya namun tidak realistis,”tegasnya. Pihaknya ingin agar 500 WUB ini sukses bisa merekrut keluarga dan masyarakat untuk diberdayakan. Sehingga jika 12.500 pengusaha kecil yang miskin bisa ditekan dengan program yang real melalui program unggulan. Bentuk bantuan yang diberikan, jelasnya, berupa pembinaan, pelatihan dan sarpras melalui bidang yang ada. Termasuk dibantu packaging dan pemasaran. (her)

DPS di Pilkada Lobar Menyusut Giri Menang (Suara NTB) Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Pilkada Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 dari hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan KPU mengalami penyusutan. Pasalnya, DPS ini lebih kecil dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2014. ‘’Angka penurunannya, sekitar 209 pemilih dari 475.028 pemilih menjadi 472.237 pemilih. Seharusnya, jumlah DPS harus lebih besar dari jumlah DPT, mengingat pertumbuhan penduduk Lobar dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan,’’ aku Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri, Rabu (21/3). Menurutnya, alasan terjadinya penurunan jumlah DPS, karena angka DPS saat ini lebih benar dibandingkan angka DPT pilkada terakhir. Karena dalam pendataannya telah menggunakan satu indikator penting, yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Artinya, angka DPS 2018 menjadi lebih valid dibandingkan data DPT sebelumnya. Dibandingkan

dulu, belum diberlakukan KTP elektronik, sehingga ada data yang ganda. Selain itu, pihaknya benar-benar bekerja dalam melakukan pendataan, termasuk Panwaslu dalam melakukan pengawasan. Meski demikian, angka DPS ini masih dapat mengalami penambahan bahkan pengurangan sebelum penetapan DPT 2018 pada 24 April mendatang. Penambahan atau pengurangan angka DPS bisa jadi pemilih yang saat dilakukan coklit tidak ada di kediamannya, sehingga diberikan keterangan belum dilakukan coklit. Termasuk yang belum cukup umur, meski sudah masuk dalam DP4, namun kemungkinan ada yang belum terdata. (her)

Bangun Sejumlah Pasar

Disperindag Gaet Belasan Miliar Anggaran Pusat Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) mampu menggaet belasan miliar dana pusat ke daerah untuk membangun sejumlah pasar dan pasar bersih yang merupakan program presiden untuk membangun 5 ribu pasar. Anggaran untuk pembangunan tiga pasar bersumber dari DAK sebanyak Rp 4 miliar dan Rp6 miliar dari tugas perbantuan (TP) untuk pasar bersih. Dana TP ini pun baru kali ini diperoleh Lobar, bahkan Lobar salah satu daerah yang mendapatkan program pasar bersih ini di NTB. Kepala Disperindag Lobar Agus Gunawan mengaku, dari hasilnya melobi ke pusat dalam hal ini Kementeriannya Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, pihaknya berhasil memperoleh DAK sebanyak Rp 3,9 miliar untuk membangun tiga pasar, yakni Pasar Kediri, Pasar Lembar dan Gunung Sari. Dibangunnya tiga pasar ini nanti, bakal mampu menampung pedagang sekitar 750 pedagang dengan masing-masing los pasar mampu menampung 200-250 pedagang. “Selain DAK, Alhamdulillah kita dipercaya kelola tugas perbantuan (TP) Rp 6 miliar. Pertama ini seumur-umur Lobar. Itu kita arahkan ke Pasar Gerung untuk menjadi pilot project konsep pasar bersih,”kata Agus. Pihaknya pun sudah melakukan pembahasan dengan OPD lain untuk membahas Pasar Gerung sebagai pilot project. Saat ini proyek ini tengah proses tender di pusat. Pasar bersih ini bertipe C dan diharapkan mampu menampung 250 pedagang. ‘’Ke depan dijanjikan lagi program untuk pasar bersih sampai 2019 dengan anggaran Rp 18 miliar lebih,’’ ujarnya, seraya menambahkan, pihaknya tetap memastikan pasar ini bagus dalam hal pengelolaan. Karena itu pihaknya berencana membuat semacam bidang untuk kelola pasar bersih. Hal ini mengantisipasi jika Bapenda kurang memperhatikan dari sisi kebersihan. Pengelola pasar bersih ini dibagi-bagi kluster untuk komoditi yang dijual seperti sayuran, daging dan barang lain. (her)

Imam Kafali Gantikan Posisi Hj.Sumiatun Giri Menang (Suara NTB) Teka-teki siapa yang menggantikan Hj. Sumiatun sebagai Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) sudah terjawab. Hal ini adanya SK Persetujuan dari DPP Golkar resmi menyetujui Imam Kafali sebagai Ketua DPRD Lobar. Persetujuan Imam Kafali ini tertuang dalam SK bernomor B-1599/Golkar III / 2018 tertanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus menginstruksi kepada DPD I Golkar NTB untuk memerintahkan DPD II Golkar Lobar memproses Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Lobar. “Tadi pagi (kemarin, red) kami sudah menerima tembusan surat keputusan (SK) PAW Ketua DPRD Lobar dari ibu Hj. Sumiatun ke Imam Kafali, kami dari Golkar Lobar tentunya menunggu instruksi dari DPD Golkar Provinsi untuk memerintahkan DPD II menindaklanjuti SK DPP tersebut untuk diproses,” kata Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Golkar Lobar Adi Subardi, Rabu (21/3). Langkah DPD Golkar Lobar, jelasnya, menunggu surat keputusan DPD I yang menindaklanjuti SK DPP tersebut. SK DPP ini ditujukan kepada DPD I, sehingga pihaknya tinggal menunggu keputusan dari DPD I, sebab sesuai SK DPP menginstruksikan kepada DPD I untuk memerintahkan DPD Golkar Lobar memproses PAW Ketua DPRD Lobar. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPD I terkait SK dan pihak DPD I mengakui belum melihat surat tersebut. Ditanya apakah dengan SK DPP akan menyebabkan perpecahan di Golkar, sehingga mengganggu upaya menghadapi Pilkada Lobar, Adi Subardi menjawab tidak. Sebab dari awal sudah komitmen DPD II harus solid untuk mendukung keputusan DPP. “Kami akan panggil calon lain untuk menyampaikan hal ini. Ini tidak akan berpengaruh lah, sebab semua calon sudah dewasa dan kader terbaik Golkar Lobar,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

TUNJUK - Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Lobar Adi Subardi menunjukkan SK dari DPP Partai Golkar yang menunjuk Imam Kafali sebagai Ketua DPRD Lobar menggantikan Hj. Sumiatun yang mengikuti Pilkada Lobar, Rabu (21/3).

Halaman 5

(Suara NTB/her)

SAMBUTAN - Kasubdit Penempatan Tenaga Kerja Khusus PTKDN Ditjen Pembinaan Penempatan Bina Penta dan PKK Kementerian Tenaga Kerja Selviana memberikan sambutan di acara Job Fair, Rabu (21/3).

Disnaker Lobar Gelar ’’Job Fair’’ Giri Menang (Suara NTB) Pengangguran di Lombok Barat (Lobar) terbilang masih tinggi. Terdapat 3,20 persen atau setara 10 ribu lebih pengangguran di Lobar. Tingginya angka pengangguran ini pun menjadi atensi Pemda Lobar. Untuk menekan jumlah pengangguran ini, pemda melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar job fair. Belasan perusahaan swasta dan BUMN ikut serta dalam job fair dengan menyiapkan puluhan lowongan kerja. Job fair yang diadakan di Bencingah Agung Kantor Bupati dibuka langsung Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan Drs. H. Mahyudin didampingi Pelaksana Tugas Kepala Disnakertrans, Mujitahidin dan Kasubdit Penempatan Tenaga Kerja Khusus PTKDN Ditjen Pembinaan Penempatan Bina Penta dan PKK Kementerian Tenaga Kerja Selviana, S.Kom, M.Si. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lobar H. Mahyudin, dalam sambutannya, menyebut pengangguran terbuka di Lobar lebih sedikit dibanding nasional. “Namun secara kasat mata banyak yang susah mencari kerja. Bahkan lulusan SMK juga tidak banyak terserap. Tidak cukup upaya Pemda menyerap tenaga kerja dengan menempatkan tenaga formal , namun masyarakat juga didorong terjun membuka wirausahaawan untuk memberikan lapangan kerja bagi masyarakat,” katanya. Apalagi dengan diberlaku-

kannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka tenaga harus dipersiapkan, sebab jangan heran kalau warga asing membuka usaha di daerah. “Inilah yang disiapkan oleh OPD untuk menyediakan tenaga terampil,” sarannya. Mahyudin menyatakan Pemda Lobar menyambut baik job fair atau Pameran bursa tenaga kerja, sebab melalui forum ini bisa mempertemukan antara pencari kerja dengan pihak perusahan yang butuh tenaga kerja. Job fair ini diharapkan bisa dilaksanakan tiap tahun supaya bisa link and match antara penyiapan tenaga kerja dengan penyerapannya. Sementara Kasubdit Penempatan Tenaga Kerja Khusus PTKDN Ditjen Pembinaan Penempatan Bina Penta dan PKK Kementerian Tenaga Kerja Selviana, menjelaskan, job fair ini bertujuan mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemda Lobar untuk menurunkan tingkat pengangguran. “Kami mengetahui komitmen Pemda Lobar menekan tingkat pengangguran melalui job fair ini,”jelasnya. Plt. Kepala Disnakertrans Lobar Mujitahidin menambahkan, sejauh ini tingkat pengangguran di Lobar mencapai 3.2 persen atau sekitar 10 ribu lebih. Jumlah pengangguran ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. “Pengangguran terbuka kita sekitar 3.2 persen atau sekitar 10 ribu lebih, ini jauh di bawah rata-rata nasional,”jelasnya. (her)

Kembangkan KEK Mandalika (Suara NTB/kir)

AKSI - Aksi tenaga kesehatan di Loteng yang meminta perbaikan kesejahteraan di Kantor Bupati Loteng, Rabu (21/3).

Tuntut Perbaikan Honor

Tenaga Kesehatan Loteng Datangi Kantor Bupati Praya (Suara NTB) Ratusan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Forum Pegawai Tidak Tetap (PTT) RSUD Praya dan Puskesmas se-Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (21/3) menggelar aksi di depan kantor bupati. Mereka menuntut perbaikan honor yang sejauh ini dinilai sangat minim, karena tidak sebanding dengan dengan beban tugas dan tanggung jawab yang ada. Mereka datang sekitar pukul 09.00 wita menggunakan pakaian dinas lengkap dengan memulai aksi dengan menggelar long march dari Masjid Agung Loteng di bawah pengawal tetap aparat Polres Loteng. Selain meminta perbaikan honor para tenaga kesehatan juga menuntut adanya jaminan sosial dan kesehatan. Termasuk mendapat jasa pelayanan dan pembagian dana kapitasi secara proporsional serta memperoleh kejelasan kontrak kerja yang berkeadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Selama ini kita mendapat honor jauh dari UMK yang ada. Sementara tugas dan tanggung jawab kita sangat besar,” ungkap koordinasi aksi, L. Tanu Mihardja. Belum lagi, ujarnya, saat ini banyak tenaga kesehatan baik itu yang bertugas di RSUD Praya maupun di puskesmas yang terancam dirumahkan, sehingga banyak tenaga kesehatan yang kini mulai resah, karena peluang untuk bekerja terancam hilang kalau sampai benar dirumahkan. Jalannya aksi sempat memanas, ketika para tenaga kesehatan meminta masuk ke halaman kantor Bupati Loteng, namun terhalang barikade aparat kepolisian dan Satpol PP Loteng. Karena tidak bisa masuk halaman kantor Bupati Loteng,

para tenaga kesehatan kemudian melakukan aksi blokade jalan protokol depan kantor Bupati Loteng. Akibatnya, aparat kepolisian terpaksa harus melakukan pengalihan arus kendaraan yang hendak melintas di depan kantor Bupati Loteng. Setelah melakukan negosiasi, sejumlah perwakilan tenaga kesehatan akhirnya diterima Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Kepala Dinas Kesehatan Loteng H. Omdah, S.Km., serta Direktur RSUD Praya, dr. Muzakkir Langkir. Di hadapan Sekda Loteng, para perwakilan lantas menyampaikan tuntutan serta beberapa persoalan yang terkait keberadaan para tenaga kesehatan Loteng tersebut. Setelah 15 menit, pertemuan akhirnya selesai. Sekda Loteng, kemudian langsung menemui para tenaga kesehatan yang sudah menunggu di luar kantor Bupati Loteng. Pada kesempatan tersebut, Nursiah, menegaskan kalau Pemkab Loteng belum bisa memenuhi tuntutan honor para tenaga kesehatan sesuai UMK yang berlaku, yakni sebesar Rp 1,8 juta. Tapi Pemkab Loteng berkomitmen akan menambah besaran honor tenaga kesehatan mulai tahun ini. Kemudian soal isu dirumahkan, Sekda Loteng juga menegaskan kalau tidak ada tenaga kesehatan honor yang akan dirumahkan. Hanya saja, pemerintah tidak akan menambah tenaga honor maupun magang lagi tahun ini, karena akan fokus menata tenaga kesehatan yang sudah ada saja. Sedangkan terkait kejelasan kontrak kerja, ujarnya, dalam waktu dekat ini akan segera diselesaikan. Untuk itu, pihaknya meminta kepada para tenaga kesehatan kembali bekerja dengan tenang. Apa yang menjadi tuntutan akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. (kir)

ITDC Butuh Tambahan Modal Rp 4 Triliun Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) membutuhkan tambahan modal sekitar Rp 4 triliun lebih untuk membangun berbagai fasilitas penunjang dalam rangka pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Salah satu sumber tambahan modal tersebut diharapkan dari penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pemerintah pusat. General Affair KEK Mandalika ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta, saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (21/3), menjelaskan, saat ini besaran PMN dari pemerintah pusat yang sudah masuk baru Rp250 miliar saja. Dan, ada rencana pemerintah pusat akan menambah PMN-nya di KEK Mandalika. Hal ini sebagai bentuk keseriusan dari pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan KEK Mandalika. “PMN yang sudah masuk tersebut saat ini sudah digunakan untuk membangun beberapa fasilitas di KEK Mandalika. Termasuk untuk menata kawasan Pantai Kuta,” terangnya. Ia mengaku peluang penambahan PMN di KEK Mandalika terbuka lebar. Terlebih setelah anggota Komisi IV DPR RI be-

berapa waktu lalu, sempat meninjau pengembangan KEK Mandalika dan sudah berkomitmen untuk mendukung penambahan PMN guna mendukung pengembangan KEK Mandalika. “Beberapa waktu lalu Komisi VI DPR RI sudah datang meninjau KEK Mandalika. Rencananya hari ini (Rabu kemarin,red), Banggar DPR RI juga direncanakan datang untuk melihat proses pengembangan KEK Mandalika,” terangnya. Dengan luas kawasan mencapai lebih dari 1.200 hektar, ujarnya, butuh dana yang tidak sedikit untuk membangun dan mengembangkan KEK Mandalika. Terlebih KEK Mandalika sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata andalan nasional, sehingga pengembangannya tidak boleh main-main. Lebih lanjut Brata menjelaskan, selain dari PMN pemerintah pusat, ITDC nantinya juga akan mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya. Jika memang tambahan PMN nantinya tidak mencukupi kebutuhan anggaran yang ada. “Tapi pengembangan KEK Mandalika inikan secara bertahap. Jadi pemenuhan kebutuhan anggarannya juga bertahap. Sesuai kebutuhan yang ada di masing-masing tahap pengembangan,” ujarnya. (kir)

Tak Penuhi Syarat

Sejumlah Pengelola Pergudangan di Lobar Ditegur Giri Menang (Suara NTB) Tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat (Lobar) melakukan pengawasan rutin terhadap barang dan jasa. Alhasil dari pengawasan ini ditemukan pergudangan tak penuhi syarat. Di samping beberapa pengelola minuman beralkohol izinnya akan mati alias kedaluwarsa. Pihak Disperindag pun melayangkan teguran kepada para pengelola agar segera melakukan perbaikan sesuai ketentuan. “Kita menemukan pergudangan yang di bawah standar. Kita juga temukan pengusaha minol ini akan mati

izinnya, ini kami sudah kasih teguran agar segera dilakukan perbaikan,” kata Kasi Pengawasan Disperindag Toni Hidayat, Rabu (21/3). Dijelaskan pihaknya telah melakukan pengawasan dua hari mulai sejak Senin turun mengawasi barang dan jasa. Hasil temuannya di lapangan terhadap pengawasan barang dan jasa, dari tiga distributor yang disidak antara lain PT Indomarco Labuapi, CV Sumo dan JB di Bengkel. Di beberapa lokasi ini ditemukan kurang memenuhi syarat, baik dari sisi kondisi gedung, suhu gedung dan tumpukan barang.

Standarnya harus ada tempat untuk penyimpanan barang. Pihaknya sudah mengingatkan kepada pengelola agar melakukan perbaikan. Sebab jika dibiarkan, maka tentu mempengaruhi barang. Sedangkan untuk pengawasan untuk minuman beralkohol pihaknya turun ke wilayah Senggigi, pihaknya mengecek kafe dan restoran. Di sini pihaknya menemukan ada beberapa pengelola yang akan kedaluwarsa izinnya. Pihaknya sudah mengingatkan agar segera memperpanjang izin, sehingga tidak bermasalah saat ada penertiban. (her)

(Suara NTB/ist)

SIDAK - Kepala Disperindag Lobar Agus Gunawan memimpin langsung tim sidak ke salah satu lokasi pergudangan di Labuapi. Tim menemukan banyak pergudangan tidak memenuhi syarat.

SUARA NTB Kamis, 22 Maret 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

50 Hektar Lahan Pertanian di Senayan Alami Kekeringan Akut Taliwang (Suara NTB) -

Sekitar 50 hektar lahan pertanian di Desa Senayan, Kecamatan Seteluk mengalami kekeringan “akut” setiap tahunnya. Akibat kondisi ini, 50 hektar lahan tersebut, terancam gagal panen. (Suara NTB/bug)

AKRAB - Pangdam Benny Susianto diapit Bupati KSB, H. W. Musyafirin dan Wabup KSB, Fud Syaifuddin tampak akrab usai melakukan salat berjamaah di masjid Agung Darussalam kompleks KTC, Rabu (21/3).

Bupati KSB Kenalkan PDPGR ke Pangdam Udayana Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Musyafirin, MM berkesempatan memperkenalkan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) kepada Paglima Komando Daerah Mililter (Pangdam) IX/Udayana, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Benny Susianto, S.IP. Di hadapan Pangdam saat kunjungan kerjanya ke KSB, Rabu (21/3), bupati menyatakan, jika agenda PDGR yang pelaksanaannya telah memasuki tahun kedua saat ini menjadi ruh kegiatan pembangunan daerah di KSB. Di mana melalui program tersebut pemerintah fokus menjalankan agenda pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara bertahap dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. “Pak jenderal perlu diketahui kami punya program yang namanya PDPGR di sini. Ini kegiatannya semua dilaksanakan secara gotong royong,” papar bupati. Menurut bupati, pelibatan seluruh pihak termasuk elemen TNI/Polri melalui personil Babinsa dan Bhabinkamtibmas di dalamnya membuat kegiatan PDPGR semakin lebih baik. Karena kehadiran elemen TNI/Polri semakin melengkapi kesatuan masyarakat dalam menghidupkan semangat gotong royong yang menjadi ruh program tersebut. “Kami sangat berterima kasih sebab dengan adanya daya dukung TNI dan Polri, seluruh agenda PDPGR yang kita laksanakan cukup sukses,” ujarnya. Bupati tak lupa menunjukkan salah satu agenda PDPGR yang telah berhasil kepada Panglima. Yakni bebasnya masyarakat KSB dari perilaku buang air besar sembarangan dengan kehadiran program jambanisasi yang menjadi salah satu agenda kegiatan PDPGR. “Sekarang KSB sudah dinyatakan daerah tubabas (tuntas buang air besar) dan kita menjadi satu-satunya daerah di luar pulau Jawa yang telah meraih predikat itu,” klaim orang nomor satu di KSB ini. Mendengar pemaparan bupati itu, Pangdam Udayana, Benny Susianto menyampaikan apresiasinya kepada bupati dan Pemda KSB secara umum. Menurut dia, program PDPGR harus terus digiatkan dan dipertahankan oleh pemerintah dan masyarakat KSB. Bukan saja karena polanya yang sangat bagus tetapi juga agenda itu sekaligus upaya mempertahankan semangat gotong royong di masyarakat. “Nilai-nilai gotong royong sebagai semangat harus terus dipertahankan di tengah masyarakat, karena itu semangat luhur nenek moyang kita. Dan saya senang sekali karena di sini (KSB) ada programnya yang digerakkan langsung oleh pemerintah,” sebut Pangdam. Ia pun menyampaikan kepada jajarannya, agar turut mendukung setiap program yang dilaksanakan Pemda KSB. Sebab kehadiran TNI di tengah masyarakat salah satunya dalam rangkan mendukung dan menyukseskan pembangunan di tiap tingkatan pemerintahan. “Motto TNI kuat bersama rakyat harus selalu dipegang teguh,” instruksi jenderal bintang dua ini kepada jajarannya.(bug)

Tumpas Pembalakan Hutan

(Suara NTB/bug)

PANGLIMA Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Benny Susianto, S.IP berjanji akan terus menginstruksikan jajarannya di daerah untuk membantu pemerintah turut menumpas praktik pembalakan hutan yang marak di seluruh wilayah kerjanya, termasuk di pulau Sumbawa. “Soal illegal logging (pembalakan hutan) kami juga konsen ke situ. Karena memang sangat merugikan masyarakat dan merusak lingkungan,” cetusnya kepada wartawan di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (21/3). Ia mengakui, khusus di pulau Sumbawa pihaknya mendapat banyak laporan maraknya aksi pembalakan hutan. Karena itu seluruh Komando Distrik Militer (Kodim) berikut jajaran di bawahnya telah ia instruksikan untuk mengambil langkah stategis bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk melakukan pencegahan. “Di Kodim Sumbawa kan bisa dilihat hasil sitaan kayu barang bukti yang sudah diamankan dari operasi yang kita lakukan bersama pemerintah dan aparat terkait lainnya,” katanya. Ia pun meminta kepada pihak terkait dalam upaya penumpasan aktivitas pembalakan hutan itu agar lebih aktif. Terlebih terhadap kasus-kasus yang telah diproses hukum agar dipercepat penyelesaiannya sehingga ada efek jera terhadap para pelaku. “Ini juga untuk memberikan gambaran ke masyarakat lain bahwa aktivitas mereka itu menyalahi aturan dan ada sanksi yang mengancam mereka jika tetap melakukannya,” urainya. Pangdam menilai, pola penanganan pembalakan hutan yang telah dijalankan oleh seluruh pihak terkait sejauh ini sudah cukup baik. Sinergitas pemerintah dan aparat penegak hukum masih efektif dan ia pun berharap hal tersebut bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. “Kalau misalnya mau buat Satgas khusus oleh pemerintah ya bagus juga. Tapi kalau yang ada sekarang sudah cukup efekrif kok jadi cukup ditingkatkan saja,” sarannya. Jenderal bintang dua ini pun berjanji, dari sisi TNI pihaknya akan terus berkomitmen mendukung setiap langkah pemerintah dalam memberantas aktivitas pengrusakan hutan tersebut. Termasuk juga mendorong elemen lainnya tak terkecuali masyarakat mengambil peran aktif di dalam memerangi pembalakan hutan itu. “Untuk kesuksesan apa saja, intinya semua pihak harus terlibat. Nah dalam hal ini elemen masyarakat juga harus aktif dong,” pungkas Benny. (bug)

Benny Susianto

Kepala Desa Senayan H. Sudarli S. Ap, kepada Suara NTB, Rabu (21/3) tidak menampik kondisi tersebut yang kerap terjadi setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena ratarata lahan pertanian yang ada di wilayah setempat sifatnya tadah hujan. Sehingga sangat mengharapkan hujan setiap tahunnya. Kondisi ini juga diperparah dengan belum tersedianya jaringan irigasi permanen seperti sumur bor, bendungan, maupun sarana lain untuk memaksimalkan lahan pertanian yang ada. Sementara terhadap lahan yang sudah puso (gagal panen) warga setempat mulai beralih ke jagung untuk di tanam di lokasi ini.

“Mungkin sejak Desa Senayan ini terbentuk kondisi ini sudah terjadi dan hingga saat ini belum ada solusi terbaik untuk menyikapi hal ini,” ungkapnya. Dikatakannya, karena kondisi ini terjadi setiap tahunnya, pihak terkait sudah sering disampaikan oleh masyarakat. Namun hingga saat ini masih belum ada informasi yang menggembirakan terkait masalah ini. Untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada Pemerintah di tahun 2018 supaya bisa diperhatikan terkait masalah ini. Jangan sampai di tahuntahun berikutnya, masalah ini tetap ada dan selalu ada tan-

pa solusi yang baik bagi masyarakat setempat. Belum lama ini juga, pihaknya bersama dengan Dinas Pertanian sudah melihat potensi untuk sumur bor yang akan dibangun di lokasi tersebut. Mudahmudahan survey lokasi kemarin yang dilakukan kemarin, bisa memberikan dampak yang baik bagi lahan pertanian yang ada di wilayah setempat. “Mudah - mudahan hasil survey kemarin bisa memberikan dampak yang baik bagi lahan pertanian yang ada. Sehingga masalah kekeringan yang sudah terjadi setiap tahunnya bisa diminimalisir,” harapnya. Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Perke-

bunan dan Peternakan (Tanbunnak) drh. Khairul Jibril MM, mengatakan, program untuk jangka panjang terkait masalah ini, pihaknya akan segera membuat sumur bor dalam di lokasi tersebut. Sementara untuk jangka pendek, pihaknya dalam waktu dekat akan menyalurkan mesin air ke lokasi ini. Pihaknya berharap dengan adanya mesin ini lahan-lahan pertanian bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat. “Kita sudah pikirkan jalan keluar terkait masalah ini, hanya saja kita berharap kepada masyarakat untuk bersabar dan memanfaatkan fasilitas yang ada dulu untuk menanggulangi kekeringan lahan yang ada,” ungkapnya. Dia menambahkan, memang kondisi lahan disana (Kecamatan Seteluk) ratarata sifatnya tadah hujan. Se-

hingga tidak cocok untuk lahan pertanian dan yang paling menjanjikan adalah jagung. Tetapi karena sudah ada permintaan dari masyarakat dan sudah ada instruksi langsung dari Bupati, maka pihaknya akan mengupayakan sumur bor dalam di lokasi tersebut. Hanya saja, untuk sumur bor dalam, pihaknya baru bisa melaksanakan di tahun 2019 mendatang. Bahkan pihaknya juga akan memasukkan program sumur bor dalam ini di Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 sebagai program prioritas daerah. Karena untuk APBD-P tahun 2018, sudah di alokasikan untuk program lain untuk dilaksanakan juga. “Kita sudah masukan program sumur bor dalam ini di Renja tahun 2019 dan kita tetap komit untuk menangani masalah lahan kering ini,” tandasnya. (ils)

Dikes Dompu Kerap Temukan Makanan Kedaluwarsa

(Suara NTB/ils)

BARU DIBANGUN - Jembatan Limpas di Desa Seloto, KSB rusak parah diterjang banjir. Jembatan ini baru dibangun akhir tahun 2017, dari Alokasi Dana Desa (DD). Meski menelan Rp143 juta, jembatan mudah rusak karena diduga pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi. Sehingga, tidak mampu menahan arus sungai.

LHP ASN Terindikasi Terlibat Politik Praktis Diajukan ke Bupati Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat telah menyelesaikan satu berkas laporan hasil pemeriksanaan (LHP) terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi terlibat politik praktis dalam Pilkada NTB yang saat ini tengah berlangsung. Inspektur Itkab KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M,Si mengatakan, berkas LHP ASN yang telah dituntaskan pemeriksaannya tersebut telah pihaknya sampaikan ke bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian tertinggi di daerah. “Jadi di tingkat kami sudah selesai sampai pada rekomendasi bentuk sanksinya. Tinggal menunggu ketetapan bupati untuk penjatuhan sanksi terhadap pegawai bersangkutan,” terangnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/3). Secara keseluruhan, terdapat 12 rekomendasi indikasi pelanggaran yang disampaikan Panwaslu KSB kepada inspektorat. Dari ke-12 indikasi pelanggaran itu, H. Ady mengungkapkan, hanya 4 kasus yang sementara ini ditindaklanjuti pihaknya karena terbukti para pelakunya adalah oknum ASN di lingkup Pemda KSB. Satu diantaranya tidak ditindaklanjuti karena oknum ASN yang terindikasi tercatat sebagai guru SMA di mana sesuai ketentuan kewenangannya berada di tangan provinsi. Sementara tujuh lainnya merupakan para oknum kepala desa (Kades). “Yang tiga sekarang masih dalam proses pemeriksanaan. Nah untuk para Kades tetap akan kita tindaklanjuti tapi kita

(Suara NTB/bug)

H. Ady Mauluddin selesaikan dulu yang ASN-nya. Tapi yang pasti para Kades ini tetap akan kita berikan sanksi karena memang aturannya mereka tidak boleh terlibat politik praktis di Pemilu seperti Pilkada sekarang ini,” tegas H. Ady. Menurut H. Ady, tingkat kesalahan ASN yang terindikasi terlibat politik praktis di Pilkada NTB ini bervariasi. Karenanya, pihaknya secara hati-hati merekomendasikan bentuk sanksi kepada para oknum ASN terindikasi melanggar ketentuan undang-undang dan aturan ASN yang berlaku. “Minimal sedang bentuk sanksi yang kami akan rekomendasikan kepada mereka. Tentu juga ada teguran agar mereka tidak mengulangi kesalahannya lagi,” ujarnya. Selanjutnya ia menyampaikan, kepada para ASN lainnya agar menjadikan pelajaran kasuskasus pelanggaran yang telah atau tengah ditangani Panwaslu saat ini. Termasuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi melalui media sosial (medsos) karena jangan sampai aktivitasnya menyerempet pada hal-hal berbau dukungan

terhadap salah satu pasangan calon yang kini sedang bertarung di Pilkada NTB. “Sebaiknya bijaklah, karena bagaimana pun ASN itu kan ada aturan yang mengikatnya. Jadi jangan asal-asalan karena konsekuensinya jelas sekali, bahwa melanggar maka siapsiap kena sanksi dan yang terberat bisa sampai pemberhentian sebagai ASN,” tandasnya. Sebelumnya, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengingatkan, kepada seluruh ASN agar tidak bermain-main dengan aturan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada saat ini. Sebab menurut dia pemerintah tidak bisa melindungi setiap ASN yang telah terindikasi terlibat untuk terhindari dari jerat hukum jika akhirnya terbukti. “Jangan macam-macam. Bahkan saya tidak bisa membantu kalau saudara-saudara sudah ditetapkan bersalah oleh Panwas,” tegasnya. Menurut bupati, sebagai ASN yang cerdas setiap pegawai tentu akan mampu melihat kelebihan setiap calon sebelum menetapkan menjadi pilihannya kelak. Tanpa kemudian perlu melibatkan diri dalam hiruk pikuk pelaksanaan demokrasi itu yang justru secara aturan kepegawaian dilarang. “Kan dengan melihat visi misi calon sudah bisa tahu mana yang bagus untuk didukung. Jangan kemudian terlibat dalam kampanye karena itu melanggar aturan. Dan saya sebagai bupati kalau ada rekomendasi dari inspektorat untuk menjatuhkan sanksi tentu saya tidak bisa tahan-tahan untuk menolong anda,” pungkasnya.(bug)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Abubakar Husain mengaku, banyak mengeluarkan surat teguran untuk pedagang karena menjual makanan kedaluwarsa, termasuk menggunakan bahan pengawet berbahaya. Bahkan, setiap kali terjun lapangan barang tak layak konsumsi ini selalu ditemukan. Terutama di kios-kios kecil yang jauh dari pusat kota. “Itu sifatnya masih teguran awal kalau tidak diindahkan baru kita tindak tegas,” kata dia kepada wartawan di kantornya, Rabu (21/3). Makanan kedaluwarsa dan mengandung bahan pengawet seperti boraks di wilayah ini banyak jenisnya. Mulai dari produk mi instan, jajanan anak-anak, roti, pentolan, tahu, tempe dan sebagainya. Tetapi untungnya, belum ada masyarakat yang sampai kerancunan sebagaimana yang terjadi di daerah lain. Masih kerapnya penemuan produk tak layak konsumsi tersebut, menurut Abubakar Husain, semata-mata akibat kelalaian para pedagang. Juga, karena ketidaktahuan mereka soal masa konsumsi dari makanan yang dijajakan. “Pertama ini akibat kelalaian pedagang,

sering ditemukan itu di kios-kios yang memang jauh dari pasar (pelosok desa, red),” ujarnya. Kendati mengaku telah banyak mengeluarkan surat teguran baik lisan maupun tertulis pihaknya tak bisa memastikan rinciannya. Pun tak berwenang menyebut identitas usaha yang menjajakan makanan berbahaya tersebut. Sementara mereka yang dilanjutkan prosesnya ke aparat penegak hukum lantaran mengulangi perbuatannya hingga saat ini masih nihil. Masyarakat masih sadar dan mau mengindahkan saran yang disampaikan petugas. “Selama ini kalau kita sudah mengeluarkan teguran ketika kita pantau lagi untuk kendatangan produk berikutnya sudah tidak ada lagi,” jelasnya. Abubakar Husain mengatakan, upaya pemantauan barang berbahaya tersebut rutin dilakukan diluar dari kegiatan inspeksi mendadak yang digelar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram. Sehingga kemungkinan masyarakat keracunan karena mengkonsumsi makanan ini sangatlah kecil. “Pantauan dari BPOM itu rutin, termasuk instansi terkait seperti kepolisian, Satuan Pol PP dan lainlain,” pungkasnya. (jun)

Pejabat Tidak akan Dikritik Jika Profesional

(Suara NTB/uki)

Dahlan M. Noer Bima (Suara NTB) – Pejabat atau Aparatur Sipil Neegara (ASN) yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati tidak akan dikritik (didemo.red), apabila bekerja professional dan mengikuti prosedur. Demikian disampaikan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Bima di aula Politeknik Vokasi Unram Sondosia Kecamatan Bolo (21/3). Dahlan berpendapat, pejabat yang bekerja sesuai prodesur dan profesional just-

ru akan mendapatkan tempat atau posisi yang baik. Termasuk akan didekatkan dengan rezeki yang melimpah, dengan cara-cara yang halal. “Jika ingin seperti itu bekerjalah sesuai Tupoksi. Sebab pejabat yang melanggar akan diproses hukum serta dijauhkan dari rezeki yang halal,” katanya. Selain itu, lanjutnya, pejabat yang bekerja secara profesional akan dapat memenuhi target. Segala pembangunan yang direncanakan dan tujuan bersama bisa berjalan sesuai harapan. “Saya kira tidak akan yang protes atau yang orang mengkritik jika sudah profesional serta sesuai prosedur,” ujarnya dihadapan kepala OPD, ASN dan stakeholder lainnya yang menghadiri undangan Musrenbang. Oleh sebab itu, Dahlan meminta seluruh Kepala OPD dan ASN ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, agar bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai prosedur dan proporsional. “Kalau OPD bisa melayani dengan baik tentu akan berdampak pada kemakmuran, kesejahteraan dan mendapat posisi baik di mata masyarakat,” pungkasnya. (uki)

Entaskan Kemiskinan, TKPKD Fokus Data Hasil BDT Taliwang (Suara NTB) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sumbawa Barat, akan lebih fokus pada data hasil Basis Data Terpadu (BDT) yang sudah dideklarasikan Pemkab setempat akhir tahun 2017 lalu. Dimana hasil deklarasi kemiskinan hasil BDT tersebut, tercatat ada sekitar 1. 589 kepala keluarga (KK) atau sekitar 4. 412 jiwa. Data ini juga diklaim sebagai kondisi “ril” kemiskinan yang ada, sehingga dengan ini, TKPKD akan mendorong semua program yang ada untuk mengentaskan kemiskinan yang ada saat ini. “Kita akan lebih fokus ke data ini (hasil BDT) karena itu merupakan kondisi “ril” kemiskinan untuk dituntaskan. Bukan berarti data-data kemiskinan yang lain (BPS) kita pinggirkan, melainkan

tetap akan dihimpun sebagai suatu kesatuan angka kemiskinan. Tetap untuk skala prioritas tetap hasil BDT dan data-data dari sumber lain juga akan menyusul,” ungkap ketua TKPKD, Fud Syaifuddin ST, kepada Suara NTB, Rabu (21/3). Dikatakan Wabup, keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan sangat tergantung dari kemampuan semua pihak mengidentifikasikan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan yang ada. Untuk itu, peran data dan Indikator menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan tingkat keefektipan program yang ada. Tentu dengan program Kartu Pariri dan Bariri yangtelahdicanangkanolehPemkab setempat, harus mampu menyasar jumlah penduduk miskin dari hasil BDT jangan keluar dari data itu. Jika keluar dari data

tersebut, maka pihaknya meyakini kemiskinan akan tetap ada karena program yang telah dicanangkan tidak tepat sasaran. “Saya minta semua pimpinan SKPD dalam mengatensi kemiskinan harus sesuai data hasil BDT. Jika hal tersebut bisa dilaksanakan, saya yakin angka kemiskinan yang ada saat ini bisa terus kita tekan,” ujarnya. Ia menambahkan, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program Pariri dan Bariri di lapangan, ternyata masih banyak masyarakat miskin yang belum terakomodir. Bayangkan saja dari 100 persen yang sudah menerima program, bisa ditaksir baru sekitar 40-50 persen penduduk miskin yang terakomodir program. Untuk itu, dengan data hasil BDT yang ada saat ini, dia meminta kepada semua SKPD pemilik program

(Suara NTB/ils)

RAKOR - Suasana kegiatan Rakor TKPKD yang digelar di ruang Rapat Bappeda Sumbawa Barat, Rabu (21/3). untuk bisa melakukan pendataan ulang terhadap para penerima program. Jangan sampai penduduk miskin yang seharusnya diberdayakan tidak ada “jatah” untuk mendapatkan program pengentasan kemiskinan. “Saya minta data penerima

program selama dua tahun terakhir ini di evaluasi dulu untuk memastikan masyarakat miskin hasil BDT mendapatkan program. Karena saya tidak mau angka kemiskinan kita tetap ada dan tidak bergerak signifikan ,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 22 Maret 2018

Halaman 7

Kualitas Bibit Buruk, Petani Jagung Merugi Sumbawa Besar (Suara NTB) Bantuan bibit dikeluhkan sejumlah kelompok tani yang berada di Kecamatan Moyo Hilir. Dimana kualitas bibit dinilai rendah karena banyak yang tidak tumbuh. Sehingga petani mengalami kerugian dari penananam dan membeli bibit lain untuk menanam kembali. Keluhan ini disampaikan Ketua Kelompok Tunas Baru Desa Ngeru, Kaimuddin kepada wartawan, Rabu (21/3) kemarin. Dipaparkannya, pihaknya menerima bibit jagung dengan merk Bimantara pada awal bulan November 2017 lalu. Setelah menyiapkan lahan, pihaknya kemudian melakukan penanaman. Seminggu pasca penanaman, persentase tumbuhnya kurang dari satu persen. Pihaknya pun terpaksa membeli bibit lain untuk menanam jagung kembali. “Kita jadi telat penanaman, karena jagungnya tidak tumbuh-tumbuh. Jadi saat itu kita terpaksa beli bibit yang lain untuk menanam kembali, karena yang tumbuh jelek,” ujarnya. Melihat kualitas bibit tersebut, bahkan ada petani yang tidak menanamnya. Ternyata setelah beberapa bulan, kondisi bibit banyak yang berlumut, berbubuk serta banyak kutu di bijinya. Padahal masa berlakunya sampai bulan Juni 2018.

Memang, kondisi awal tidak berbubuk, tetapi berbeda dengan bibit unggul lain. Sehingga sempat ragu untuk menanam bibit tersebut. Pihaknya hanya tergiur dengan gambar dan tulisan di label yang bertuliskan rajanya jagung. “Kita kan cuman tergiur sama yang ada di label. Karena kita belum berpengalaman sama menanam jagung. Jadi kita cuman nanam saja,” akunya. Di desanya, ada delapan kelompok tani yang mendapatkan bibit yang sama. Untuk kelompoknya saja ada 35 hektar lahan yang ditanami jagung. Sedangkan kelompok lain ada yang 25 hektar dan 26 hektar. Dimana di kelompok lain lebih parah dibandingkan yang terjadi di kelompoknya. Dalam hal ini, semuanya tidak berhasil dari penanaman bibit yang diterima. Bibit yang tidak ditanam diperkirakan mencapai 1 ton. Bibit tersebut ada yang sudah dibuang, ada juga yang menanam dan mengembalikannya. Pihakn-

ya berharap adanya ganti rugi terhadap petani dari pemerintah. Karena tidak hanya rugi dari segi keuangan, tetapi juga harapan untuk mendapatkan hasil maksimal. “Kami yang mewakili petani jagung di sana berharap ada ganti rugi petani yang menanam. Karena kami tidak rugi keuangan saja. Tetapi harapan kami hilang. Karena harapan kami menanam jagung sudah ada yang ingin kita beli. Pas menanam bibit jagung yang diberikan harapan kita hilang,” tandasnya. Hal senada disampaikan Suprianto, Ketua Kelompok Saling Satingi Desa Kakiang yang jumlah lahan yang ditanami dari kelompoknya sebanyak 37 hektar. Di desanya ada 17 kelompok tani yang mendapat bibit bantuan dan diterima pada akhir November lalu. Dari penanaman bibit, ada yang gagal pane nada juga yang tidak tumbuh dan kualitas buah jagung yang tidak bagus. Dirinya pun ada yang tumbuh satu baris, sisanya diganti dengan bibit lain.

“Pembersihan lahan saja kita menggunakan uang. Penanaman juga kita menyewa orang. Termasuk untuk membeli bibit lain. Kita sangat rugi. Setelah kita kalkulasikan perhektar itu mencapai Rp 4 juta,” keluhnya. Parahnya, kata Suprianto, setelah beberapa bulan, bibit yang tidak sempat ditanam banyak yang busuk. Hal inipun sudah sempat disampaikan, namun pihaknya sudah dijanjikan untuk mengganti bibit oleh salah satu KUPT. Tetapi penggantian bibit tak kunjung ada. Makanya pihaknya mendatangi Dinas Pertanian untuk mencari solusi terkait adanya persoalan yang terjadi. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Abdul Murad, M.M mengapresiasi kelompok tani yang datang menyampaikan keluh kesah kepada pihaknya terkait kendala di lapangan akibat proses pengadaan benih jagung yang telah disalurkan. Namun keluhan ini cukup telat disampaikan, setelah beberapa bulan. Mengenai ganti rugi dan lainnya bukanlah menjadi kewenangan pihaknya. Karena proses pengadaan dan penyaluran ranahnya provinsi. Meskipun demikian, pihaknya akan memberikan so-

(Suara NTB/ind)

BIBIT RUSAK – Ketua Kelompok Tunas Baru Desa Ngeru, Kaimuddin memperlihatkan bibit jagung yang rusak, Rabu (21/3). Tampak bibit jagung sudah berjamur (foto kanan). lusi terbaik untuk membantu kelompok tani yang dirugikan. Dengan memprogramkan kembali program yang sama di tahun depan, dengan benih yang berkualitas baik supaya tidak dirugikan. Kemudian hal-hal lain terkait kebutuhan sarana pertanian di wilayah setempat akan diprioritaskan. “Hanya sebatas itulah bantuan kita di kabupaten. Karena prinsipnya dinas pertanian ini ad-

Try Out SD, Siswa Dipungut Rp 50.000 Hingga Rp 65.000 (Suara NTB/arn)

SAMAKAN PERSEPSI - Suasana pertemuan DPRD, KPU, Pawaslu di DPRD Sumbawa dalam menyamakan persepsi, terutama tentang kampanye, Rabu (21/3).

Cegah Pelanggaran

DPRD, KPU dan Panwaslu Samakan Persepsi Soal Kampanye Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa mengundang KPU, Panwaslu, Kapolres, Kajari, Dandim, Badan Kesbangpoldagri dan Bagian Hukum Setda Sumbawa, Rabu (21/3). Dalam menyamakan persepsi terutama tentang kampanye. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, menyatakan, pertemuan ini lebih mempertajam tentang aturan kampanye, termasuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Mengingat sebelumnya, ada beberapa anggota DPRD yang mengikuti kampanye tanpa izin cuti dari pimpinan. “Sifat kami mengikuti kampanye hanya pasif, bukan aktif. Namun menurut PKPU, hadir saja di kampanye sambil menujukkkan jari, maka sudah dikategorikan aktif. Persepsi ini yang perlu kami samakan, agar kedepan tidak ada pelanggaran,” terangnya. Plh. Ketua KPU Sumbawa, Sudirman S.IP, menjelaskan, untuk APK sudah diserahkan ke tim Paslon di tingkat KPU Provinsi. Hanya saja, mungkin belum didistribusikan oleh Tim Paslon ke Tim Sukses di tingkat Kabupaten. Kini, tinggal menunggu pembuatan alat untuk pemasangan APK dimaksud. Begitu sudah selessai maka APK yang disediakan KPU segera dipasang oleh Tim Paslon di lokasi yang sudah ditentukan. Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP, menekankan pentingnya langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran kampanye. Seperti yang dilakukan selama ini, pihaknya berush mencegah terjadinya pelanggaran dengan intensif melakukan komunikasi dengan Tim Paslon. Sekarang ini, pihaknya melakukan pengawasan untuk pemasangan APK. “Ini penambahan APK yang disediakan calon, ini yang lokasinya belum ada dan kami masih menunggu dari tim Paslon,”katanya. Anggota Panwaslu, Daeng Ruslan, untuk APK sudah ada ketentuannya masing masing. Bagi APK yang disediakan KPU maka sudah ada lokasi pemasangannya masing masing. Persoalannya ini untuk penambahan, karena semua tim Paslon di Kabupaten Sumbawa, siap memenuhi tambahan 150 persen APK dari yang disediakan KPU. “Tinggal titik lokasi untuk penambahan APK ini, karena sebelum dipasang mesti ditetapkan oleh KPU terlebih dahulu,”pungkasnya. (arn)

Bima (Suara NTB) – Pelaksanaan ujian try out atau uji coba sebelum menghadapai ujian tingkat SD di Kabupaten Bima, dalam waktu dekat. Para siswa dibebankan biaya dengan bervariasi mulai Rp 50.000 hingga Rp 65.000. Adanya penarikan biaya tersebut diungkap Koordinator Pengawas Pendidikan Kabupaten Bima, Drs. Syafullah M.Pd kepada Suara NTB, Rabu (21/3). Kata dia, biaya tersebut dijadikan alasan pembuatan dan pengandaan soal. “Adanya penarikan ini berdasarkan laporan yang kami terima dari Kepala Sekolah SDN se-Kabupaten Bima, bahwa mereka diarahkan UPTD Dikbupora dan Dinas mengumpulkan Rp 50.000 hingga Rp 65.000 persiswa,” katanya.

Menurutnya, penarikan biaya tersebut semestinya tidak harus terjadi apapun alasannya. Karena anggarannya sudah ada di sekolah, yang dipotong langsung dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Penggunaan dana BOS ini akan menjadi tanggungjawab sekolah,” katanya. Dikatakannya, jika pelaksanaan try out dibebankan terhadap siswa atau sekolah tidak mampu, pelaksanaannya boleh ditiadakan. Karena sifatnya tidak wajib dan tidak bernilai manfaat. “Try out sifatnya tidak harus. Kalau membebankan boleh tidak digelar,” katanya. Ia menambahkan, dalam menentukan penarikan biaya, pengawas sendiri tidak dilibatkan. Padahal, dalam penentuannya, pihaknya merupakan salahsatu

instrumen penting di dalamnya. Sementara, Kabid Dikdas Dikbupora Kabupaten Bima, Hj. Jubaidah M.Pd tidak menampik adanya penarikan biaya tersebut. Kata dia, hal itu berdasarkan hasil keputusan bersama dengan kepala UPTD se Kabupaten Bima. “Ini berdasarkan hasil rapat dengan UPTD dan disepakati Rp 55.000 persiswa,” katanya. Sementara, Plt Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Makruf SE, mengaku, adanya penarikan biaya try out tersebut tidak diketahui olehnya. Meski demikian Ia berjanji akan melakukan klarifikasi supaya diberikan tindakan tegas. “Penarikannya tidak ada saya dengar apalagi diberitahu. Soal ini akan kami atensi serius,” pungkasnya. (uki)

DP3A Dompu Butuh Rumah Aman Dompu (Suara NTB) – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dompu cenderung meningkat. Di tahun 2017 saja tercatat puluhan kasus ditangani DP3A. Belum termasuk data di kepolisian dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Sayang, tingginya kasus ini justru tak diimbangi keberadaan rumah aman bagi para korban yang rata-rata jiwanya terancam. Untuk itu DP3A Dompu berharap pemerintah daerah menganggarkan pembangunan rumah aman tersebut. “Satu kelemahan kita ini tidak memiliki rumah aman, ya mudah-mudahan dengan melihat tingginya kasus ini pemerintah berinisiatif membangunnya,” kata Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A setempat, Rahman, Skm., kepada Suara NTB, Rabu (21/3). Keberadaan rumah aman,

menurut dia, sangat penting untuk memaksimalkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk menjamin keselamatan pemulihan jiwa para korbannya. Sebab di rumah aman itu nantinya akan ada tenaga kesehatan, konselor yang akan membantu pemulihan kondisi anak dan perempuan korban kekerasan. “Di rumah aman inilah kita akan lakukan konseling untuk pemulihan kondisi kejiwaan korban yang trauma dan sebagainya,” ujar dia. Selama ini para korban kejahatan tersebut masih ditangani seadanya, dalam artian upaya pemulihan dilakukan di rumah korban dan terkadang rumah keluarganya. Namun, aku Rahman, cara tersebut tak sepenuhnya efektif untuk maksimalnya penanganan. Bahkan pengalaman beberapa waktu

lalu salah seorang korban sempat kabur karena tak merasa aman mendapat perawatan di rumah keluarganya. Hal itu, lanjut Rahmat, pun akan mempermudah akses pelaku untuk mengintervensi korban hingga pada akhirnya proses hukum kasusnya tak dilanjutkan dengan alasan kedua belah pihak sudah berdamai. “Nah kalau ada rumah kan ada yang mengawasi dan mengontrol korban ini dari intevensi-intervensi yang dilakukan pelaku atau keluarganya,” jelas dia. Dari sekian banyak korban yang ditemukan rata-rata penangana psikologinya masih didatangi ke rumah masingmasing, sedangkan yang terpaksa dirujuk ke Mataram baru satu orang yakni korban persetubuhan kakak kadungnya di Kecamatan Kempo beberapa waktu lalu. (jun)

Suara RSUD Sumbawa

Tim Kemenkes Cek Lokasi dan Perencanaan Relokasi RSUD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Rombongan Kementerian Kesehatan Refublik Indonesia (Kemenkes RI) berkunjung ke Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu. Rombongan yang terdiri dari 7 orang tersebut melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa terkait rencana relokasi rumah sakit setempat. Diantara rombongan Kemenkes, Kabag Hukormas Seditjen Yankes, Yuliana Sriwahyuni, S.H., M.H, Kasi Pengelolaan Pelayanan Rujukan, dr. Ira Melati, MKM, Kasi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit, Dr. Adi Iswady Thomas, MARS. Waktu itu mereka diterima Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah. Dalam kesempatan tersebut juga hadir direktur RSUD Sumbawa dr. Selvi. Dimana selain melakukan rakor, tim juga melakukan peninjauan lokasi pembangunan rumah sakit. “Mereka rapat koordinasi terkait perencanaan pembangunan dan peninjauan lokasi pembangunan RSUD Sumbawa. Selain meninjau lokasi juga mengecek bagaimana perencanaan pemerintah daerah dalam pembangunan rumah sakit kedepannya. Kemudian apa hal-hal yang menjadi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apa saja yang menjadi perlengka-

(Suara NTB/arn)

ROMBONGAN KEMENKES - Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah bersama rombongan Kemenkes bersama Direktur RSUD, Kepala Dikes dan lainnya. pan yang sudah disiapkan serta anggaran yang sudah disiapkan pemerintah untuk pembangunan rumah sakit,” kata Direktur RSUD Sumbawa, dr. Selvi yang ditemui Suara NTB, Rabu (21/3) kemarin. Menurut Selvi, dalam pertemuan Wakil Bupati memberikan arahan sekaligus menyampaikan komitmen pemda yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Dalam RPJMD sudah jelas bahwa relokasi rumah sakit menjadi salah satu target pembangunan pemerintahan Husni-Mo. Dimana pihaknya sudah melaksanakan Feasibility Study (FS) dan Masterplant yang dianggarkan melalui APBD. Tahun ini juga diang-

garkan untuk Detail Engeneering Desain (DED) dengan nilai Rp 2,4 miliar. Selain itu amdal juga direncanakan penganggarannya melalui APBD. Demikian juga pembangunannya sudah disiapkan dari APBD. Harapannya Kemenkes sebagai pemerintah pusat bisa membantu dari segi anggarannya serta memberikan masukan terkait perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan pemda. Dalam kesempatan itu, kata Selvi Kabag Hukormas Seditjen Yankes, Yuliana Sriwahyuni, S.H., M.H. memastikan surat keputusan Bupati mengenai pengalihan tanah yang akan dijadikan tempat pembangunan. Dimana pembangunan ren-

cananya akan dilakukan di Balai Benih Utama (BBU) Sering. Pihaknya pun sudah menyerahkan SK tersebut. Kemudian memastikan persyaratan-persyaratan lain apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai kelengkapan untuk dikeluarkan izin operasional nantinya. Kemudian Kasi Pengelolaan Pelayanan Rujukan, dr. Ira Melati, MKM, yang melihat apa saja yang direncanakan untuk pembangunan serta memastikan nantinya apakah akan dijadikan rumah sakit tipe C atau Tipe B. Pihaknya pun menyampaikan rumah sakit nantinya akan dijadikan Tipe C. Artinya apa yang ada di rumah sakit saat ini akan dipindahkan nantinya. Kemudian yang masih kurang akan ditambahkan di rumah sakit yang baru nantinya. Selanjutnya Kasi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Dr. Adi Iswady Thomas, MARS melakukan evaluasi dan melihat kondisi rumah sakit yang ada. Dimana menurut mereka rumah sakit ini sudah selayaknya direlokasi. Karena tempatnya yang sempit dan sudah tidak sesuai dengan standar. Selain itu dilihat bangunan yang ada juga sudah sangat padat, apalagi lalu lintas di luar rumah sakit sudah sangat padat. Sementara yang menjadi persyaratan harus ada lahan parkir, kemudian ruang hijau. Sementara Subdirektorat Fasilitas Pel-

ayanan dan Kesehatan Rujukan Siti Ulfa Chanifah, ST, MM membicarakan tentang teknis, baik itu Masterplant serta persyaratan bangunan dan sebagainya terkait peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2016. “Setelah pertemuan, mereka meninjau lokasi secara langsung dan memberikan masukan. Dilihat kelayakannya, bagaimana jalannya, utilitinya, semuanya dilihat. Dan kami sudah menyampaikan terkait hal itu sudah menjadi bagian dari perencanaan,” terangnya. Para rombongan, lanjut Selvi, akan melaporkan hasil pantauannya ke pimpinan di Kementrian kesehatan. Pihaknya berharap dengan kedatangan rombongan melihat secara langsung rumah sakit serta melihat komitmen pemda yang luar biasa membangun rumah sakit baru, bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat nantinya. ”Harapan kami apa yang menjadi usulan melalui DAK terhadap pembangunan relokasi rumah sakit dapat terlaksana. Untuk resminya apakah mereka akan memberikan bantuan atau tidak nanti akan diketahui. Yang jelas dari hasil pantauan mereka dan apa komitmen pemerintah daerah terhadap anggarannya juga akan dibawa ke Kementrian Kesehatan,” pungkasnya. (ind/arn/*)

alah membantu petani bukan merugikan petani. Makanya kalau terkait masalah petani, merasa dirugikan dituntulah secara hukum atau apa terhadap proses pengadaan barang dan jasanya. Silahkan saja di provinsi karena ranahnya di sana,” ujarnya. Kedepannya, sebelum penyaluran benih akan dibicarakan supaya tidak terulang kasus serupa. Pihaknya juga akan lebih waspada dan akan memben-

tuk tim kedepannya untuk memverifikasi dan memeriksa kualitas benih sebelum disalurkan ke petani. Itulah langkah pertama yang akan dilakukan. Pihaknya berharap kedepannya para petani dapat dengan cepat memberikan informasi kepada pihaknya ketika ada bantuan benih yang tidak sesuai kualitas. Supaya cepat ditindaklanjuti pihaknya untuk disampaikan ke pihak provinsi. (ind)

Setelah Jadi Korban Oknum Kasek, Kini Digauli Ayah Tiri Dompu (Suara NTB) – Li (14) korban pencabulan mantan kepala sekolah sebuah SD di Dompu, Lk (61) pada 2017 lalu kembali mendapat perlakuan serupa. Kali ini, perlakuan bejat diduga dilakukan ayah tirinya, MA. Tak tanggung-tanggung aksi itu telah dilancarkan berulang kali. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Dompu, Rahman, Skm., mengatakan, kasus ini terungkap setelah korban membeberkannya pada pihak keluarga. Sebab, ia tak tahan lagi diancam dan digauli ayah tirinya. “Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan apa yang dialaminya pada keluarga,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (21/3). Menurut pengakuan korban, kata Rahman, aksi bejat sang ayah sudah dialaminya sebanyak empat kali. Tepatnya saat sang ibu keluar rumah untuk bekerja sebagai buruh di perusahaan tebu PT. SMS. Pun dalam aksinya, MA kerap mengancam dengan sejata tajam ketika korban menolak berhubungan badan, apalagi sampai menceritakannya pada keluarga. Kendati sudah berusaha merahasiakan perlakuan ayah tirinya, Li yang masih

berstatus pelajar tersebut rupanya tak kuat karena terus dihantui ketakutan. Hingga diputuskan untuk menceritakan kejadian itu pada keluarganya. “Sempat ribut saat itu, tatetapi pelaku cepat diamankan dan dibawa ke Polres Dompu Selasa 20 Maret kemarin,” ujarnya. Atas kejadian ini korban yang juga memiliki kecacatan fisik tersebut genap dua kali mengalami tindakan asusila, sebelumnya diduga dilakukan oknum Kasek SDN 2 Nangakara inisial Lk. Namun sayangnya, proses hukum kasus tersebut tak dilanjutkan dengan alasan korban menolak memberi kesaksian. Dan untuk kasus ini, tegas Rahman, polisi harus bisa menuntaskannya sampai ke meja persidangan dan memberi efek jera bagi pelaku. Bahkan, bila perlu ditambah dengan hukuman pemberatan. “Anak ini cacat terus digauli miris juga kita lihat, makanya saya desak Polres Dompu agar kasus ini jangan sampai dilepas. Diversi-diversi nanti repot lagi kita, ada lagi kasusnya nanti,” jelasnya. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., dikonfirmasi kebenaran ditahannya MA tak mengetahui pasti lantaran belum mendapat laporan. (jun)

Sumbawa Kebanjiran Sampah, Butuh Pengelolaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Peringatan Hari Air Sedunia Tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I melaksanakan Workshop Pengelolaan Limbah Sampah “3R” (reduce, reuce dan recycle), Rabu (21/3) kemarin. Kegiatan ini, penting mengingat Sumbawa kebanjiran sampah Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, menyampaikan persoalan sampah tidak ada habisnya, karena setiap hari masyarakat selalu menghasilkan sampah. Namun sayangnya, tidak banyak orang yang peduli tentang sampah. Terlebih tentang bagaimana mengelola sampah agar menjadi ramah lingkungan. Bahkan Bupati mencontohkan banyak orang yang membuang sampah sembarangan tanpa mempedulikan akibat yang ditimbulkan. “Saat ini Sumbawa kebanjiran sampah, bahkan sampah sudah menutup area sungai, Masalah air merupakan masalah besar, ketika telah terjadi pencemaran lingkungan,” ungkap Bupati. Terkait hal tersebut Bupati minta kepada dinas terkait agar saling bersinergi sehingga permasalahan sampah bisa teratasi dan diantisipasi. Bupati berharap kegiatan workshop tersebut, bisa menjadi tonggak awal

perjalanan masyarakat Sumbawa untuk menjadikan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan dapat membawa hasil positif bagi Kabupaten Sumbawa. Diharapkan pula dapat tercipta inovasi-inovasi, dengan mengubah sampah dari yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup. Sementara itu, Ketua Panitia Ir. Lalu Rahmadani, MT melaporkan bahwa workshop yang diikuti oleh 200 orang peserta tersebut, akan membahas penerapan sistem 3R (reduce, reuce, recycle), karena sistem 3R sampai saat ini masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya, karena penerapan kegiatan mengurangi sampah, guna ulang sampah dengan menggunakan kembali sampah yang digunakan, dan mengelola kembali sampah dengan mendaur ulang sampah merupakan prinsip utama dari pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Sistem 3R dapat dilakukan kapan dan dimana saja setiap hari tanpa biaya. Langkah awal yang dapat dilakukan salah satunya dengan membentuk bankbank sampah di lingkungan tempat tinggal. (arn)

POLHUKAM

Kamis, 22 Maret 2018

Halaman 8

Rendah, Kepatuhan Paslon Turunkan APK Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB telah mendistribusikan Alat Peraga kempaye (APK) dan Bahan Kampanye(BK)kepadakeempatPaslonCagubdanCawagubNTB2018.Namundemikian, masih banyak APK Paslon di luar cetakan KPU yang terpasang liar di banyak tempat.

(Suara NTBfit)

KUKUHKAN - Ketua DPC Gerindra, I Gde Sudiarta (kanan) mengukuhkan panitia penerimaan bacaleg DPC Partai Gerindra Kota Mataram kemarin.

Oleh karena itu, Divisi Sosialisasi KPU NTB, Yan Marly, S.Pd, M.Pd, meminta tim paslon untuk segera menurunkan APK yang masih terpasang. “Memang kita tidak pungkiri, masih Banyak APK dan BK paslon yang masih berebatan. Seharusnya tim paslon juga harus segera turunkan itu, supaya bisa langsung memasang APK yang difasilitasi oleh KPU,” ujar Yan

Marli, kepada wartawan, Rabu kemarin. Yan Marli mengatakan, batas penurunan Alat Sosialisasi Peraga Kempanye sudah lewat sejak tanggal 14 Februari lalu, sejak resmi ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada NTB 2018. Namun nyatanya masih bayaknya ditemukan Alat Peraga Sosialisasi Kampanye yang terpasang di sepanjang jalan.

“Tapi kemarin kita sudah lakukan rapat koordinasi ulang dengan tim paslon. Salah satunya adalah menyikapi kebersihan alat peraga sosialisasi kempanye yang belum diturunkan oleh paslon,” tuturnya. Tugas untuk menurunkan alat peraga dan sosialisasi kampanye yang dibuat oleh paslon, dibebankan kepada semua pasangan calon itu sendiri. Jika tidak, maka Ba-

waslu sebagai pengawas bisa meminta pada aparat Satpol PP untuk menurunkannya secara paksa. Dari pantauan KPU, setelah pertemuan dengan tim paslon, ada beberapa tim paslon yang sudah mematuhinya. Ia berharap, agar semua paslon yang belum, segera ikut menurunkannya, dan memasang APK dan BK dari KPU. “Tentu harapan itu agar segera terealisasi, kalau memang masih ada mungkin dalam proses, yang jalas tidak ada perpanjangan waktu. Sudah ditetapkan ya harus segera di bersihkan,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, anggota Bawaslu NTB Divisi Hukum, Umar Ahmad Seth, SH, MH, juga menegaskan bahwa penurunan APK menjadi kewajiban paslon pemilik APK. Namun karena masih banyak yang belum diturunkan, Bawaslu bersama Satpol PP turun langsung menurunkannya. “Mari kita berpemilu ini dengan penuh etika dan integritas. Nah semestinya kita berharap paslon sebagai calon pemimpin, memberikan contoh yang baik kepada publik, dan memberikan contoh ketaatan terhadap hukum yang baik,” sambungnya. (ndi)

Incar Kursi Ketua DPRD

Gerindra Kota Mataram Cari Caleg Berkualitas Mataram (Suara NTB) – DPC Partai Gerindra Kota Mataram mulai membuka pendaftaran caleg (calon legislatif). Ini ditandai dengan pengukuhan panitia penerimaan bakal calon anggota legislatif. Pendaftaran bacaleg Gerindra ini dimulai tanggal 21 Maret – 30 April 2018. Ketua DPC Gerindra Kota Mataram, I Gde Sudiarta kepada wartawan usai mengukuhkan panitia penerimaan bacaleg di Kantor DPC Gerindra Kota Mataram, Rabu (21/3) menegaskan bahwa Gerindra dalam melakukan penjaringan bacaleg lebih mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas. Panitia penerimaan ditekankan agar melakukan seleksi ketat terhadap bacaleg. Seperti aspek elektabilitas, loyalitas dan kualitas. Gde Sudiarta menegaskan bahwa Gerindra tidak menargetkan perolehan kursi di DPRD Kota Mataram. ‘’Tapi kita akan rebut kekuasaan secara konstitusional,’’ cetusnya. Oleh karena itu, ia mengajak kader Gerindra Kota Mataram untuk berjuang bersama merebut kekuasaan di DPRD Kota Mataram. Bahkan, untuk kontestasi 2021, Gerindra Kota Mataram sudah mempersiapkannya sedini mungkin. Penambahan dapil di Kota Mataram, katanya tidak menjadi persoalan bagi Gerindra. ‘’Justru kursi kami akan menjadi lebih banyak,’’ katanya. Gde batu, sapaan akrabnya, menekankan kepada panitia penerimaan bacaleg DPC Gerindra Kota Mataram agar melakukan penjaringan dengan sungguh-sungguh. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram ini mengajak kader Gerindra Kota Mataram berpikir untuk lima tahun ke depan. ‘’Kalau tidak berani memperjuangkan rakyat, silahkan angkat kaki dari Gerindra,’’ katanya. Gde Batu mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi persaingan internal. Meski penjaringan ini terbuka untuk umum, namun 60 persen tetap diprioritaskan untuk kader terbaik. Pada bagian lain, Gde Batu mengajak kader Gerindra menjadi politisi pergerakan bukan politisi transaksional. Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, HM. Sakduddin meminta kepada DPC Gerindra Kota Mataram agar memilih kader yang memperhatikan nasib partai. ‘’Tidak hanya memperhatikan diri sendiri,’’ katanya. Dia yakin Gerindra selalu di hati rakyat. Sementara itu, Ketua Panitia penerimaan bacaleg Gerindra Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta berjanji akan terus berkoordinasi baik dengan DPD maupun PAC. Sehingga, bacaleg yang terjaring betul-betul sesuai keinginan partai. (fit)

Proyek Alsintan di Lombok Tengah

Kadistanbun Provinsi NTB Bakal Diklarifikasi Mataram (Suara NTB) Penyelidikan proyek pengadaan alat mesin pertanian di Lombok Tengah membutuhkan keterangan banyak pihak. Jaksa bakal memintai keterangan pejabat pembuat komitmen dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB. “Ini proyek dari provinsi. Nanti Kadis (pertanian dan perkebunan Provinsi NTB, PPK akan dimintai keterangan,” ungkap Kepala Kejari Lombok Tengah, Feri Mupahir ditemui di Mataram kemarin. Penyelidikan sampai kini baru sebatas mengklarifikasi PPK proyek pada Distanbun Provinsi NTB. Setelah itu kelompok tani, pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, baru kemudian akan mengarah ke Kadistanbun NTB. “Nanti untuk sejelas-jelasnya kita akan banyak koordinasi dengan Kadis, PPK. Lalu ahli pengadaan barang jasanya,” sebut Feri. Dia menerangkan, pihaknya tidak menyelidiki perihal pengadaan alat combine harvester tersebut. Melainkan penyalurannya ke kelompok-kelompok tani. Hingga saat ini sudah tiga mesin dari total 18 mesin yang sudah diamankan. “Kita mau pastikan ini ada tidak barangnya. Semua alat ini dikumpulkan dulu,” kata dia. Dia menerangkan, sejumlah alat tersebut diamankan untuk keperluan alat bukti dengan meminta bantuan Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah. Penyelidikan sejauh ini, kata Feri, jaksa menemukan alat bantu panen padi itu dipergunakan oleh orang atau kelompok tani lain dalam perjanjian kerja sama bagi hasil. “Ada indikasinya juga ini digunakan secara perorangan tidak seperti pada peruntukannya untuk kelompok tani. Itulah kalau ada indikasi dan bukti perbuatan melawan hukumnya, ini yang masih kita dalami,” ungkapnya. “Ini kan kita lihat azas kemanfaatannya. Alat itu kan sifatnya bantuan kepada kelompok tani yang mengajukan proposal. Jangan sampai dalam pemanfaatannya itu bukan untuk kepentingan kelompok tani,” imbuh Feri. “Kita lihat nanti dari hasil penyelidikan apakah ada mengarah ke dugaan tidak tepat sasaran pemberian bantuannya ini,” sambung dia. Feri mengatakan, pengadaan combine harvester tersebut pengadaannya oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB pada tahun 2017. Pengadaannya menggunakan sistem e-katalog. Masing-masing combine harvester itu harganya mencapai Rp 302 juta. “Itu untuk satu alat. Ini proyek dari Provinsi. Kita cek lagi distribusinya ke kelompok tani lain,” pungkasnya. (why)

(Suara NTB/why)

STATUS - (kanan ke kiri) Pengurus DPW PAN NTB, Hadi Sulthon, Hasbullah Muis, dan Burhanudin Jafar Salam menunjukkan tangkapan layar status facebook yang diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Partai PAN.

PAN NTB Laporkan Akun ’’Facebook’’ Diduga Menghina Mataram (Suara NTB) – DPW PAN NTB melaporkan dugaan ujaran kebencian di media sosial ke Polda NTB. sebuah akun facebook diduga menghina PAN dengan kata tidak pantas. Bahkan sampai menyebut nama tokoh Amien Rais. Laporan pengaduan itu disampaikan oleh anggota Fraksi PAN DPRD NTB, Hadi Sulthon, Burhanudin Jafar Salam, dan Sekretaris DPW PAN NTB, Hasbullah Muis, Rabu (21/3).

“Bahwa ada sebuah akun facebook (disebutkan jelas) diduga telah melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian terhadap partai PAN,” kata Hadi ditemui di gedung Ditreskrimsus Polda NTB. Dalam laporannya, disebutkan akun dengan inisial LA alias FW mengunggah status facebook dengan menyebut nama partai PAN dengan disertai kata-kata tidak sopan. Status diunggah akun terse-

but Selasa (20/3). Masih dalam status tersebut, tokoh PAN, Amien Rais juga disebut-sebut. “Apa yang dilakukan akun ini kita anggap dengan norma etika dan mengarah pada ujaran kebencian dan penghinaan,” kata Hasbullah. Dia menjelaskan, tingkah setiap orang di media sosial diatur dengan UU ITE. Apabila ada mengarah ke pidana maka pihaknya mengambil langkah proses hukum.

wa ia layak untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023. Karena begitu pentingnya masa kampanye ini untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Paslon Cagub dan Cawagub nomor 1, H. M. Suhaili FT - H. Moh. Amin, (Suhaili-Amin), akan melakukan evaluasi terkait efektivitas strategi kampanye yang telah dijalankan selama ini. Demikian hasil Rapat tim pemenangan Suhaili-Amin yang berlangsung di Kantor DPD I Partai Golkar NTB, Selasa (20/3) lalu. Rapat tim pemenangan yang dipimpin Ketua Tim, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, dihadiri langsung oleh Cagub, Suhaili FT.

kan salah satu bagian pendidikan hukum bagi masyarakat. “Kita sebagai warga negara menjunjung nilai hukum. Kami sadar ada proses hukum yang bisa kami tempuh,” kata dia. Terpisah, Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, laporan tersebut setelah diterima penyidik akan ditelaah terlebih dulu. “Akan dipelajari dulu materinya laporan pengaduannya seperti apa, alat-alat buktinya apa saja,” ujarnya. (why)

Pemilu 2019

Hanura Targetkan Isi Semua Dapil DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Menjelang pemilu 2019, DPD Partai Hanura NTB sudah mengambilancang-ancanguntukmenghadapi pemilihan anggota legislatif. Hanura NTB memasang target bisa mengisi semua (8) dapil untuk DPRD Provinsi NTB. Demikian disampaikan oleh Ketua DPD Partai Hanura NTB, Syamsu Rijal, SH., yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/3) kemarin. Ia menegaskan dalam Pemilu mendatang, partainya tidak memasang target muluk - muluk, yakni hanya menargetkan 8 kursi saja. Dijelaskan Syamsu Rijal, target tersebut sudah melalui pertimbangan, dan didasarkan kepada daya dukung, insfrasktruktur kader dan perangkat mesin politik Partai untuk bekerja dalam pemenangan di Pemilu legislatif 2019. Dengan target delapan kursi di DPRD Provinsi NTB. Maka semua daerah pemilihan (Dapil) bagi pemilihan anggota legislatif untuk DPRD Provinsi NTB ditargetkan terisi. Meskipun ada dua dapil ditargetkan bisa

meraih dua kursi dari satu dapil. Yakni, Dapil Lombok Utara dan Lombok Tengah Selatan. Dengan target 8 kursi di DPRD provinsi. Maka akan ada peningkatan raihan suara diperoleh Partai Hanura di NTB. Dengan demikian Hanura dapat menggirim wakilnya untuk duduk di kursi pimpinan DPRD NTB. “Dari lima kursi di DPRD NTB kita targetkan menjadi delapan kursi di Pileg 2019,” ujar mantan anggota DPRD Kota Mataram tersebut. Pihaknya sangat optimis dan yakin target delapan kursi di DPRD Provinsi NTB akan tercapai. Selain dukungan insfrasktruktur dan mesin politik Partai Hanura, dirinya pun memastikan ormas terbesar di NTB, Nadhlatul Wathan akan memberikan dukungan kepada Partai Hanura. Dengan dukungan dari ormas terbesar di NTB, dirinya optimis Hanura akan memperoleh raihan suara signifikan di NTB dalam pemilu legislatif 2019. Selain itu, pihaknya pun terus memperkuat koordinasi dan konsolidasi secara terukur dan ter-

arah dengan jajaran kader dan pengurus di semua tingkatan. Baik dari level DPD, DPC hingga PAC. “Mesin Parpol dan ormas pendukung akan bergerak secara bersama - sama bagi kemenangan Hanura,” imbuhnya. Terkait proses penjaringan dan rekrutmen bagi bakal calon anggota legiskatif di semua tingkatan di NTB, Rijal mengatakan, pihaknya sudah menginventarisir jajaran kader dan pengurus untuk pengisian bagi daftar bakal calon anggota legislatif dari Partai Hanura. Baik di tingkat DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Rencananya pekan depan DPP akan menerbitkan Peraturan Organisasi (PO) bagi penyusunan daftar bakal calon anggota legislatif dari Partai Hanura. Pengisian daftar bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan akan didominasi kader - kader muda dengan rentang usia di bawah 50 tahun. “Kita berikan kesempatan tokoh muda yang punya kapasitas dan loyalitas untuk menjadi caleg,” pungkasnya. (ndi)

Suhaili - Amin Ganti Strategi Kampanye Mataram (Suara NTB) Masa kampanye Pilkada NTB 2018 telah berlangsung selama satu bulan lebih. Pada masa kampanye inilah, paslon diberikan ruang untuk bertemu mensosialisasikan dirinya, visimisi dan program kerjanya, serta berdialog dengan masyarakat terkait pembangunan. Dari kegiatan kampanye ini juga dijadikan bahan penilaian oleh calon pemilih sebelum memutuskan pilihannya. Oleh karena itu, kegiatan kampanye ini sangat penting bagi paslon jika ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat. Paslon dituntut dapat tampil meyakinkan calon pemilih dengan program-programnya, bah-

Adapun aturan yang diduga dilanggar yakni pasal 7 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. Dia berharap kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut. “Untuk kemudian siapa di balik akun itu. Saya yakin teknologi di kepolisian sangat mumpuni untuk melacak itu,” tegasnya. Hasbullah menjelaskan, langkah pihaknya menggunakan jalur hukum merupa-

Ada beberapa poin yang menjadi bahan evaluasi pada masa kampanye. Salah satunya mengukur efektivitas kampanye monologis yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Model kampanye dengan menghadirkan ribuan massa tersebut dinilai kurang efektifnya, sehingga disepakati pada masa kampanye monologis tahap dua ini, akan dikurangi jumlah masa yang dihadirkan. “Salah satu hasil rapat yang paling urgen yakni mengurangi kegiatan kampanye yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Ini ternyata tidak efektif,” ujar Wakil Ketua Tim Pemenangan Suhaili-Amin, Ardany Zulfikar,

SH., yang ditemui usai rapat yang berlangsung tertutup itu. Diakui Ardany, kampanye monologis yang melibatkan ribuan massa, memang memberikan kesan dan gaung yang sangat luar biasa. Namun demikian, disadari ternyata dari segi energi, waktu dan biaya sangat menguras, namun hasilnya dinilainya masih kurang sebanding. Oleh karena itu di sisa masa kampanye yang masih cukup panjang ini, tim Suhaili-Amin akan mengganti strategi kampanye. Dari mengumpulkan massa dalam jumlah besar, akan dikurangi. Dan beralih dengan strategi blusukan. SuhailiAmin akan lebih banyak turun

blusukan secara langsung. “Kami akan ganti dengan blusukan ke masyarakat. Itu kesepakatan dalam rapat tim koalisi, mengurangi kegiatan “show force” dan lebih mengefektifkan blusukan yang turun langsung ke masyarakat. Selain langsung menyentuh masyarakat juga efisiensi waktu serta biaya,” jelas Ardani. Ditempat yang sama, calon gubernur NTB, Suhaili FT juga mengatakan hal yang sama. Dirinya bersama Amin akan lebih mengutamakan turun ke masyarakat, menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat dibandingkan menggelar kampanye dengan mengerahkan puluhan ribu massa. (ndi)

(Suara NTB/ist)

VISI MISI - Salah satu bahan sosialisasi yang berisi visi misi dan program kerja paslon, dipasang oleh KPU di Jalan Udayana, Mataram.

Pilkada NTB 2018

Sosialisasi Visi-Misi dan Program Paslon Perlu Diperbanyak Mataram (Suara NTB) Sosialisasi Visi-Misi dan program kerja para kandidat pasangan Cagub dan Cawagub NTB 2018, dinilai masih sangat minim. Sementara masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya pada 27 Juni mendatang. Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang bertebaran saat ini, didominasi foto, nomor urut dan jargon paslon. Sementara yang memuat visi-misi dan program paslon, masih sangat minim. KPU sebagai pihak yang memfasilitasi pembuatan bahan kampanye, diminta untuk lebih masif mensosialisasikan visi-misi dan program para paslon. Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, yang dikonfirmasi terkait hal itu, Rabu (21/3), menjawab bahwa pihaknya telah mencetak dan memasang ribuan APK dan BK yang khusus memuat visi dan misi serta program para pasangan calon. “Ada poster lengkap visi misi paslon, ratusan ribu kami cetak. Selain itu di setiap kabupaten/kota juta ada kami pasang di tempat-tempat strategis,” kata Aksar. Bahan sosialisasi yang beri-

si visi misi dan program paslon tersebut dipasang langsung oleh KPU, sehingga tidak diperuntukkan untuk paslon. Karena APK dan BK yang diperuntukkan untuk para paslon, dicetak oleh KPU berdasarkan desain yang disiapkan sendiri oleh paslon. “Ini bahan sosialisasi, bukan APK untuk masing-masing paslon. Kami pasang di tempat strategis, seperti di Jalan Udayana, dan lainnya,” ujar Aksar. Selain penyebaran sosialisasi visi misi dan program para paslon oleh KPU, tentu juga paslon dituntut menyampaikan visi dan misi serta program kerjanya sendiri ke masyarakat secara langsung pada masa kampanye ini. “Itulah gunanya juga kampanye paslon selama 4 bulan 18 hari, agar paslon banyak waktu ketemu pemilih menyampaikan visi misi dan program kerjanya,” imbuh Aksar. Sebelumnya Aksar juga menyampaikan bahwa, selain pemasangan bahan sosialisasi, dan disampakian langsung oleh paslon visi dan misi serta program kerjanya. KPU juga akan mengadakan debat kandidat selama dua kali. Dimana dalam debat kandidat tersebut berisi sosialisasi visi misi dan program kerja paslon. (ndi)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Kamis, 22 Maret 2018

Halaman 9

Jadi Tuan Rumah Sail Indonesia, Kawasan Samota Perlu Dibenahi Mataram (Suara NTB) Tahun ini akan diselenggarakan Sail Indonesia bertajuk Sail Samota di Kabupaten Sumbawa. Ini sekaligus untuk memperkenalkan potensi Samota kepada banyak orang. Baik potensi perairannya, maupun potensi pariwisatanya. Rencananya kegiatan ini akan diselenggarakan pada September mendatang. Diketahui bahwa beberapa tahun terakhir Pemda NTB bersama Kemenpar telah menggelontorkan banyak anggaran untuk melakukan promosi. Mulai dari Tambora Menyapa Dunia, Festival Pesona Tambora hingga Festival Moyo. Ini menunjukkan adanya harapan bagi pariwisata

Sumbawa. Namun fasilitas di destinasinya tentu saja harus dibenahi terlebih dahulu. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Sumbawa, Junaidi mengatakan bahwa pihaknya berharap akan ada banyak wisatawan yang berkunjung ke Sumbawa. Pihaknya juga sudah mengeluarkan kalend-

er event untuk memudahkan wisatawan mengatur waktunya saat ingin berkunjung. Ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemda Sumbawa dalam menggarap potensi pariwisata di daerahnya. “Dengan adanya berbagai kegiatan ini kita harapkan wisatawan bisa mengatur wak-

tunya sebelum memutuskan untuk berkunjung. Mereka bisa menikmati keindahan alam dan budaya Sumbawa sekaligus saat berkunjung,” ujarnya. Pelaksanaan Sail Samota ini juga menjadi perhatian serius Dispar NTB. Kepala Dispar NTB H. L. Moh Faozal, S. Sos., M. Si mengatakan bahwa pihaknya bersama Pemda Sumbawa akan mempersiapkan Sail Samota dengan maksimal. Sebab kegiatan ini sudah lama diinginkan oleh Pemda NTB. Namun baru mendapatkan kesempatan penyelangga-

raan di NTB pada tahun ini. “Sail Samota akan tetap dilakukan tahun ini. Nanti kapal-kapal itu berkunjung ke Komodo dulu. Kemudian yang dari Suarabaya dan dari Komodo bertemu di Samota. Titik temunya di sana dan puncak acaranya juga di sana,” ujarnya. Kawasan Samota saat ini mulai banyak diperbincangkan, bahkan hingga internasional. Pulau Moyo yang memiliki daya Tarik kerapkali dijadikan sebagai pilihan utama berlibur para artis inter-

nasional. Sebut saja Mick Jagger, artis peran dan penyanyi asal Korea Selatan Rain dan Kim Tae Hee. Bukan itu saja, Tambora dengan sejarah panjangnya juga dianggap mampu mendatangkan banyak pencinta minat khusus. “Ini artinya kita sudah dilirik, sekarang tinggal kita lakukan penguatan secara kelembagaan dengan membentuk pokdarwis-pokdarwis. Kemudian kita lakukan promosi dan perbanyak atraksi kesenian dan budaya yang bisa menjadi daya tarik

wisatawan,” ujarnya. Potensi yang dimiliki itu hanya perlu dimaksimalkan dengan menambah sejumlah fasilitas dan memperbarui akses. Selain itu investasi juga perlu diperbanyak. Sehingga tatanan kota dan tatanan destinasi bisa lebih rapi dan menjadi daya tarik wisatawan. “Ini menjadi catatan kita bersama. Bagaimana caranya agar kawasan Samota ini bisa lebih banyak dikunjungi wisatawan. Sehingga perekonomian masyarakat bisa semakin membaik,” harapnya. (lin)

Gili Asahan, Pantai Berpasir Putih yang Memikat Giri Menang (Suara NTB) Gili Asahan merupakan salah satu destinasi wisata di Lombok Barat. Gili ini juga dekat dengan gili-gili lainnya di Sekotong. Sehingga wisatawan bisa berkunjung ke berbagai gili termasuk Gili Asahan dalam satu kali perjalanan. Pasirnya yang putih dijamin membuat wisatawan merasa betah untuk tinggal lebih lama. Gili Asahan yang ada di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat. Gili ini juga merupakan salah satu spot menyelam yang bagus bagi wisatawan. Tidak heran jika banyak wisatawan pencinta keindahan bawah laut berkunjung ke destinasi ini. Wisatawan juga dapat menikmati keindahan pemandangan alam selama di perjalanan. “Berkunjung ke Sekotong tidak akan rugi. Orangnya ramah-ramah dan gilinya bagus-bagus. Salah satunya Gili Asahan yang bawah lautnya juga sangat indah,” kata salah satu boatman di Sekotong Pardi, Rabu (21/3). Jalanan di Sekotong sebelum menyeberang ke Gili Asahan merupakan jalanan yang indah dengan pemandangan pantai. Hal semacam ini tidak dapat ditemukan di semua destinasi wisata. Keunikan jalan Sekotong ini menjadi kesan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. “Katanya seperti jalanan di Hawaii,” ujarnya. Gili asahan ini sangat terkenal dengan keindahan bawah lautnya karena mempunyai soft coral maupun hard coral. Ketika ingin melakukan kegitan diving atau menyelam di sini tidak terlalu sulit, karena banyak sekali diving guide yang akan merokomendasikan spot menyelam yang indah di gili ini. “Kita biasa ajak tamu ke spot menyelam yang bagus. Kita fleksibel saja, mereka mau diajak ke tempat seperti apa kalau memungkinkan pasti kita penuhi,” ujarnya. Akses menuju gili asahan ini bisa ditempuh dari Lombok International Airport dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai di Kota Mataram. Jika langsung menuju Desa Sekotong Tengah maka akan ditempuh selama 2 jam. Setelah itu bisa langsung ke Pelabuhan Tawun sebagai lokasi pelabuhan yang akan mengantar wisatwan ke Gili Asahan. Wisatawan juga dapat bersantai dan menikmati suasana dan keindahan di gili ini. Suasana yang bersahabat akan membuat wisatawan benar-benar merasakan sensasi berlibur yang berbeda dari biasanya. Tidak heran jika gili ini menjadi salah satu pilihan wisatawan yang memilih Sekotong Lombok Barat sebagai destinasi berliburnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

PANTAI LAWATA - Panorama di Pantai Lawata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal.

Menikmati Sore di Pantai Lawata Kota Bima

(Suara NTB/ist)

GILI ASAHAN - Keindahan Gili Asahan yang ada di Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat.

Mataram (Suara NTB) Kota Bima memiliki banyak potensi destinasi wisata yang dapat dikunjungi wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Lawata yang belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan lokal. Pantai ini juga sudah ditata oleh Pemda. Sehingga wisatawan dapat menikmati keindahan pantai ini dengan lebih nyaman. Apalagi pantai ini menjadi favorit wisatawan pada sore hari karena panoramanya yang semakin indah. Pantai Lawata merupakan pantai yang terletak di Kelurahan Sambinae, Kota Bima. Le-

taknya yang tidak jauh dari jalan utama membuatnya tidak sulit ditemukan. Pantai ini kerapkali menjadi tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga bagi wisatawan atau pengunjung lokal. “Ibarat di Lombok ya belum ke Lombok kalau belum ke Senggigi. Hal yang sama juga di Kota Bima, tidak lengkap rasanya kunjungan ke Bima kalau belum ke Pantai Lawata,” kata warga Bima Indra Mauluddin, Selasa (20/3). Kondisi Pantai Lawata sendiri sangat indah dengan hamparan laut yang membentang diapit beberapa gunung

”Tambora Historical Trail” Diharapkan Dongkrak Angka Kunjungan Mataram (Suara NTB) Taman Nasional Gunung Tambora akan meluncurkan Tambora Historical Trail. Dimana wisatawan akan diajak tidak hanya berkunjung ke Tambora, namun juga berkunjung ke berbagai situs sejarah dan destinasi wisata lainnya di Lingkar Tambora. Paket yang ditawarkan pun selama tiga hari dua malam. “Kami akan gunakan Tambora Historical Trail. Dengan harapan kita bisa capai target kunjungan wisatawan ke Tambora,” kata Kepala TNGT, Agus Budi. Beberapa destinasi yang akan dikunjungi selain Tambora adalah Museum Taman Asi Mbojo dan Komplek Tana Taraha. Kemudian wisata ziarah ke Makam Kuno Sanggar, wisata alam ke Mata Air Tampuro dan proses pembibitan mutiara. Selain itu, menikmati Padang Savana. Berkunjung ke Pasar Ternak Labu Bili dan melihat proses penanaman kayu putih. Ada pula pertunjukan kesenian asli Bima dan panen madu. “Kita ingin maksimalkan semua potensi wisata yang dimiliki di Lingkar Tambora,” ujarnya. Ada pula paket Trip Lingkar Utara Historical Trail 3 hari dua malam, yaitu pada hari pertama berkunjung ke situs kerajaan Sanggar. Kemudian ke

Mata Air Tampuro dan menikmati matahari tenggelam di Savana Piong yang merupakan pos 1 pendakian Tambora. Hari kedua yaitu menikmati matahari terbit di Savana Piong, berkuda mendaki jalur Piong dan wisata Caldera. Pada hari ketiga yaitu berkunjung ke Air Tejun Oi Marai dan rafting di Sungai Oi Marai. Da pula paket lainnya, yaitu pada hari pertama menginap di Pancasila dan berkunjung ke mata air Oi Hodo. Selain itu berkunjung ke Doro Bente dan

Doro Ncanga sekaligus menikmati matahari terbenam di Sarae Nduha. Hari kedua menginap di Labuan Kenanga dan melihat matahari terbit di Pancasila. Kemudian berkunjung ke kebun kopi dan pabrik kopi Tambora. Diakhiri dengan berkunjung ke situs kerajaan Tambora. Sedangkan hari ketiga berkunjung ke Satonda dan menyelam di Teluk Saleh. Para pelaku pariwisata menyambut baik adanya paket wisata ini. Salah satunya Muhammad Fauzan yang biasanya membuat paket wisa-

ta Lombok Sumbawa, sekaligus paket mendaki Tambora. Dengan adanya paket wisata ini, pihaknya bisa lebih mudah untuk melakukan promosi. Selain itu, pihaknya juga akan bekerjasama dengan para pelaku pariwisata yang ada di Pulau Sumbawa. Khususnya para pelaku pariwisata yang ada di lingkar Tambora. “Ini sangat bagus dan saya harapkan bisa memberikan dampak yang baik terhadap pariwisata di Pulau Sumbawa,” harapnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

DORO NCANGA - Pemandangan di Doro Ncanga yang masuk dalam paket Tambora Historical Trail.

dan menjorok ke dalam Teluk Bima. Pemerintah Kota Bima belum lama ini membuat blok semen memanjang menuju teluk sepanjang 20 meter. Terdapat tempat duduk di pinggir pantai dan telah disediakan deretan tempat berjualan yang memudahkan pengunjung untuk menikmati aneka hidangan yang dijual pedagang. “Banyak yang berjualan juga di pantai ini, jadi jangan khawatir akan kelaparan. Berbagai kuliner khas Bima juga ada,” ujarnya. Beberapa fasilitas yang sudah ada di pantai ini misalnya toilet, tempat parkir dan ga-

zebo yang dibuat di sepanjang pantai. Gazebo ini dapat digunakan oleh pengunjung untuk bersantai bersama keluarga. Selain itu di sekitar pantai juga terdapat kafe dan warung yang menyajikan aneka hidangan. Akses jalan menuju objek wisata ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi. Sebab hingga saat ini belum ada trasportasi umum yang khusus ke Pantai Lawata. Jadi wisatawan dianjurkan untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk menjangkau pantai ini. “Sebentar lagi mau ada Festival Lawata. Saya berharap ini

bisa menjadi ajang promosi bagi pariwisata di Kota Bima. Saya juga berharap ini bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan dan bisa memberikan banyak keuntungan bagi warga sekitar,” harapnya. Beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu tiket masuk Rp 2.000 per orang. Sedangkan untuk biaya parkir Rp 2.000 per motor dan Rp 5.000 per mobil. Pengunjung juga akan dikenakan biaya atau retribusi apabila menggunakan fasilitas toilet. Ini dimaksudkan agar pemeliharaan dan kebersihan destinasi ini tetap terjaga. (lin)

Destinasi Wisata Baru Perlu Diperhatikan Mataram (Suara NTB) Banyak destinasi wisata baru yang dapat ditawarkan kepada wisatawan. Sehingga ada pilihan lain bagi wisatawan yang mungkin saja pernah berkunjung ke NTB sebelumnya. Dengan adanya destinasi wisata baru ini, diharapkan semakin memberikan warna pada kepariwisataan NTB. Sehingga Pemda dianggap perlu untuk memerhatikan berbagai destinasi wisata baru yang ada. “Kita punya banyak destinasi wisata baru yang sebenarnya dapat kita jual kepada wisatawan. Hanya saja, karena fasilitasnya kurang dan akses yang kurang memadai membuat kita belum bisa membuat paket wisata. Padahal ini bagus terutama untuk wisatawan yang sudah pernah ke Lombok sebelumnya,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur Muhammad Imam, di Mataram, Rabu (21/3). Ia mengatakan bahwa selama ini memang sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Namun untuk membuat wisatawan itu kembali lagi, tidak cukup hanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan membuat mereka merasa nyaman. Wisatawan perlu disuguhkan sesuatu yang baru dan bisa membuat mereka merasa tertarik untuk berkunjung. “Kalau dulu mereka datang

(Suara NTB/lin)

PANCOR DATOQ - Pancor Datoq yang menjadi salah satu destinasi wisata baru di Lombok Timur. ke Trawangan, tidak mungkin mereka mau datang lagi dan mengabiskan waktunya di destinasi yang sama. Pasti mereka mau cari suasana yang baru. Itulah mengapa pentingnya kita garap destinasi wisata baru ini,” ujarnya. Ia melihat saat ini sudah semakin banyak destinasi wisata baru di Lombok. Termasuk kawasan Sekotong, kawasan gili di Lombok Timur bahkan kawasan gili-gili yang ada di sekitar Pulau Sumbawa. Menurutnya, semuanya memiliki potensi yang baik untuk mendatangkan wisatawan. Dengan catatan, semua fasilitasnya dilengkapi dan akses menuju

destinasi wisata ini diperbaiki. “Kita tidak bisa jual destinasi wisata begitu saja tanpa perhitungan. Karena mereka ke sini untuk bersenangsenang, jadi kita harus bisa pastikan mereka mendapatkan semua fasilitas dasar yang sekiranya mereka butuhkan,” ujarnya. Ia berharap Pemda NTB bisa semakin jeli melihat potensi pariwisata yang ada di beberapa tempat. Sebab dengan dibukanya akses dan dilengkapinya fasilitas di destinasi wisata baru itu, juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 22 Maret 2018

Halaman 10

Komputer Kurang saat UNBK

Sekolah Pinjam Laptop Siswa dan Guru (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Seluruh SMA/SMK di Kota Mataram dipastikan akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2018 ini. Namun demikian, masih ada sejumlah sekolah yang meminjam laptop di siswa untuk melengkapi kekurangan komputer di sekolah.

Cherina Wardiani Puspita

’’Runner Up’’ Olimpiade PAI

Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., Rabu (21/ 3) mengatakan, pihaknya masih meminjam laptop siswa dan guru. Sebanyak 75 komputer guru dan siswa dipinjam untuk melengkapi kebutuhan UNBK. “Tapi mau dapat bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sebanyak 23 unit,” katanya.

Sejauh ini persiapan UNBK di SMAN 8 Mataram berjalan dengan lancar, uji coba dan gladi bersih sudah dilakukan oleh sekolah. Termasuk menyiapkan siswa mengerjakan isian singkat matematika di soal UNBK nanti. Terpisah, sebelumnya di SMKN 8 Mataram juga masih kekurangan unit komputer dan

harus meminjam laptop siswa dan guru. Kepala SMKN 8 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd., melalui Wakil Kepala SMKN 8 Mataram Bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., belum lama ini menjelaskan, laboratorium SMKN 8 Mataram untuk UNBK sebanyak dua ruangan. Di satu ruang laboratorium itu ada 27 line yang membutuhkan 27 lap-

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 463 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dari jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB di NTB akan mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2017/2018. Tidak semua siswa SLB akan ikut UN, karena sangat berkaitan dengan keterbatasan mereka. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan (Suara NTB/ron) dan Kebudayaan (Dikbud) H. Saiful Islam NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., dikonfirmasi Rabu (21/3) mengatakan persiapan untuk UN sudah siap. “Pengawasan dan koordinasi kita melalui ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SLB Pulau Lombok dan Ketua MKKS SLB Pulau Sumbawa,” katanya. Saiful menjelaskan tidak semua peserta akan mengikuti UN, karena keterbatasan masing-masing anak berkebutuhan khusus (ABK). Nantinya siswa SLB akan mengikuti UN Kertas Pensil (UNKP), bagi siswa yang mengalami hambatan dalam mengerjakan soal, akan dituntun salah satu guru atau pengawas. Dari data yang diperoleh Dinas Dikbud NTB, sebanyak 41 SDLB negeri dan swasta mengikuti UNBK, 35 SMPLB negeri dan swasta mengikuti UNBK, dan 27 SMALB negeri dan swasta akan melaksanakan UNBK. Dari 463 siswa SLB yang akan ikut UN, terdiri dari 213 siswa SDLB, 171 siswa SMPLB, dan 79 siswa SMALB. Mantan Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK Lombok Timur ini juga akan memastikan proses pembelajaran di SLB dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nantinya akan dilakukan pemantauan kepada SLB negeri dan swasta di NTB. Jika pembelajaran SLB tidak berjalan, maka akan dilakukan pembinaan. Berdasarkan Prosedur Operasional Standari (POS) UN, pelaksanaan UN bagi SMALB akan dilaksanakan 9 sampai dengan 12 April 2018. Sementara jadwal UN bagi SMPLB akan dilaksanakan pada 23 April sampai dengan 26 April 2018. (ron)

UN SMP/MTs Kota Mataram

Sebagian Besar Sekolah Laksanakan UNKP Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 24 SMP/MTs negeri dan swasta di Kota Mataram dipastikan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dan 42 SMP/MTs negeri dan swasta melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Mataram dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan UN dapat berjalan dengan baik. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk juga berkoordinasi dengan PLN dan Telkom, termasuk dengan pihak kepolisian. Dari total 24 SMP/MTs yang melaksanakan UNBK, terdiri dari 11 sekolah negeri dengan jumlah peserta 2.949 orang. dan 13 sekolah swasta dengan jumlah peserta sebanyak 490 orang. Sedangkan dari total 42 SMP/MTs yang melaksanakan UNKP, terdiri dari 18 sekolah negeri dengan jumlah peserta 3.535 orang, dan 24 sekolah swasta dengan jumlah peserta sebanyak 975 orang. UN SMP/MTs tahun ajaran 2017/2018 akan dilaksanakan pada 23, 24, 25, dan 26 April 2018 mendatang, dengan mengujikan secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara susulan akan dilaksanakan pada 8 dan 9 Mei 2018. Sidik menargetkan di tahun 2019 mendatang seluruh SMP di Kota Mataram bisa melaksanakan UNBK melalui mekanisme berbagi sumber daya atau resource sharing dengan SMA. Diakuinya di tahun ini masih banyak sekolah yang meminjam laptop di orang tua siswa untuk melengkapi kebutuhan komputer. Berkaitan dengan pelaksanaan UN, Sidik mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Dikbud NTB. Sekretaris Dinas Dikbud NTB yang juga Ketua Panitia UN NTB, Drs. Sukran mengatakan, panitia di provinsi tetap akan menerima soal UNKP bagi SMP. “Kita tetap menerima dan akan menyalurkan ke penyelenggara UN SMP nanti,” ujar Sukran. (ron)

Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) LobarMataram, Abdurrosyidin R., dihubungi Rabu (21/3) mengatakan, mengakui masih ada sekolah yang meminjam laptop ke siswa dan guru. Selain itu, pihaknya juga sudah mengoordinasikan dengan sekolah-sekolah penyelenggara untuk memperketat pengamanan peralatan UNBK. “Antisipasi keamanan peralatan sudah dikoordinasikan dengan sekolah-sekolah penyelenggara, dengan menambah personel keamanan dan sistem jaga bergilir,” ujar Rosyidin. (ron)

Kerja Sama Antar-PT sebuah Keniscayaan

BANYAK prestasi terus diukir siswa-siswi di Kota Mataram. Salah satunya prestasi ditorehkan Cherina Wardiani Puspita, dalam Bidang Olimpiade Pendidikan Agama Islam (PAI). Meski tidak mampu membawa pulang trofi juara I pada ajang olimpiade Pendidikan Agama Islam (PAI), Cherina Wardiani Puspita tetap bersyukur dengan apa yang telah diraihnya. Siswi yang duduk di bangku kelas IX MTsN 2 Mataram menempati posisi kedua ajang olimpiade PAI se-Pulau Lombok diadakan MTsN 3 Mataram beberapa waktu lalu. Rina sapaan akrabnya, berusaha menjadi yang terbaik pada cabang ini.Ia sudah mempersiapkan diri dengan melaksanakan latihan di madrasah. Bahkan ia juga melaksanakan latihan di rumah dengan kemampuan dimiliki dalam bidang agama. “Kita latihan di madrasah intensif menjelang lomba,” kata siswi berjilbab ini. Menurutnya, lomba ini bukan hanya mengandalkan kemampuan teori dalam bidang agama saja. Namun butuh pendalaman dalam memahami agama. Untuk itu, integrasi antara teori dan praktik menjadi hal penting dalam penilaian. “Ke depan kami akan berusaha sebaik mungkin,” sebut dia. Menjadi juara bukan utama ia ikut kompetisi dalam bidang agama ini, melainkan ia juga ingin mencari pengalaman. Ia pun tidak mengira lomba ini diikuti puluhan siswa. Itupun pesertanya bukan hanya dari Mataram, namun juga dari luar Mataram. “Ini akan memotivasi kami untuk lebih baik lagi di lomba yang lain,” tukas dia. (dys)

463 Siswa SLB akan Ikut UN

top. Ia meyakini kekurangan laptop itu bisa dilengkapi. Dari data yang diperoleh dari Dinas Dikbud NTB, di Kota Mataram sebanyak 24 SMA negeri dan swasta akan melaksanakan UNBK, terdiri dari delapan SMA negeri dan 16 SMA swasta. Jumlah peserta sebanyak 4.076 orang. Sementara sebanyak 21 SMK negeri dan swasta mengikuti UNBK, dengan rincian 10 SMK negeri dan 11 SMK swasta. Jumlah peserta sebanyak 2.980 orang. Terpisah, Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-

(Suara NTB/dys)

TEKNOLOGI - Siswa SDN 1 Labuapi memanfaatkan keberadaan media teknologi dalam proses belajar mengajar. Keberadaan media teknologi ini sangat efektif membantu murid dan guru dalam proses belajar mengajar.

Sekolah Mulai Terapkan Pemanfaatan Teknologi Giri Menang (Suara NTB) SDN 1 Labuapi Lombok Barat (Lobar) tercatat sebagai sekolah percontohan dalam impelementasi pengunaan teknologi. Salah satu implementasi program ini melalui ujicoba online. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran sebagai cara memanfaatkan keberadaan teknologi dalam dunia pendidikan. Kepala SDN 1 Labuapi, Sabariah mengatakan, ujicoba berbasis online dilaksanakan pihaknya bukan kali pertama. Tapi ujicoba kali ini terhitung yang ke empat kalinya. “Kita mulai menggunakan ujicoba berbasis online sejak 2014 lalu,” terangnya beberapa waktu lalu. Dari serangkaian pelaksanaan ujicoba yang digelar pihaknya, dipastikan tidak ada kendala yang cukup berarti. Semua proses berlangsung lancar. Tahun ini, lanjutnya, ada sebanyak 52 murid kelas VI terlibat ujicoba. Dari jumlah peserta yang ikut ujicoba dipastikan tidak ada masalah dengan perangkat teknologi yang digunakan. Alih-alih kesulitan, lanjutnya, murid dan guru malah merasa terbantu. Mereka mengaku proses ujicoba malah lebih mudah dan sederhana. Bukan itu saja manfaat yang dirasakan. Murid-murid sekolah ini bahkan ada yang mengaku lebih santai menggunakan perangkat tersebut. Para anak didik ini tidak ada yang tegang dan grogi. Melihat kondisi tersebut, Sabariah mengaku tugasnya sebagai kepala sekolah lebih terbantu. Namun di satu sisi, dia mengaku tetap perhatikan kualitas materi yang menjadi bahan uji coba . “Pelaksanaannya memang membuat kita jadi enjoy, tapi tetap kita perhatikan kualitas materinya,” lanjut Sabariah. Penggunaan sistem online di sekolah ini disebutnya memggunakan aplikasi Edmodo. Semua soal yang ada di aplikasi ini sudah terverifikasi. Praktis, anak didik tinggal membuka aplikasi dengan fasilitas laptop serta jaringan internet di sekolah. Adapun, bagi siswa yang ingin menggunakan smartphone, pihaknya mengaku, tidak melarang. Asalkan aplikasi Edmodo sudah terinstal denga baik di smartphone yang digunakan. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Kerja sama antarperguruan tinggi (PT) merupakan sebuah keniscayaan untuk membangun PT menjadi lebih baik. Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB terus melakukan kerja sama dengan PT lain untuk bersinergi meningkatkan kualitas. Wakil Rektor II UNU NTB, Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I., Rabu (21/3), mengatakan kerja sama dengan PT adalah keniscayaan. Pihaknya belakangan ini terus melakukan kerja sama dengan sejumlah PT lain. “Kita lakukan kerja sama untuk bidang tri dharma perguruan tinggi,” ujarnya. Kerja sama yang dilakukan UNU NTB dengan berbagai PT berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan berbagai kampus di Indonesia telah dilakukan UNU NTB. Di tahun lalu, misalnya, UNU NTB menjalin kerjasama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. “Apa saja yang akan kita rintis, perguruan tinggi, riset dan pengabdian masyarakat, siap melaksanakan bersama,” kata Mulianah. Beberapa waktu lalu Fakultas Teknik UNU juga mengikuti seminar internasional, studi banding, dan juga membangun nota kesepahaman atau MoU dengan Universitas Airlangga (Unair). “Draft MoU itu berkaitan dengan sistem informasi dan teknik lingkungan di Unair,” katanya. Pada pertengahan bulan ini, UNU NTB juga menjalin kerja sama dengan Dekan Fakultas Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) untuk pembenahan sistem informasi kampus seperti Sistem Informasi Akademik (Siakad). Saat ini UNU NTB juga tengah menyiapkan re-akreditasi di tahun ini. UNU NTB menargetkan raihan akreditasi B. Berbagai persiapan dilakukan, antara lain menyiapkan sarana dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pemenuhan standar Baiq Mulianah pendidikan. (ron) (Suara NTB/ron)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 22 Maret 2018

Kasdiono Ogah Jadi Ketua PASI NTB Mataram (Suara NTB) Pengcab PASI Kota Mataram sepertinya harus mengubur dalam-dalam rencana mereka mencalonkan H. MNS. Kasdiono sebagai Ketua Pengprov PASI NTB periode 2018-2023. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB itu tidak bersedia memimpin organisasi olahraga atletik itu. H. MNS. Kasdiono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya Rabu (21/3) kemarin mengatakan bahwa dirinya tidak akan mungkin mencalonkan diri sebagai ketua PASI NTB. Pasalnya, dia sudah bulatkan niatnya untuk mendorong rekannya sesama anggota DPRD NTB, Johan Rosihan menjadi calon ketua Pengprov PASI NTB.

“Saya menghargai keinginan pengurus cabor atletik Kota Mataram. Tapi saya tidak mungkin mencalonkan diri jadi ketua PASI NTB, karena saya ingin mendorong pak Johan jadi ketua PASI NTB,” ucapnya. Mantan Ketua Umum KONI NTB ini mengatakan bahwa terkait keinginannya mendorong Johan sebagai fig-

ur calon ketua PASI NTB, dia pun mengajak pengurus atletik kabupaten/kota di NTB khususnya PASI Kota Mataram yang telah mendukungnya agar sama-sama mendukung Johan Rosihan sebagai calon ketua PASI NTB mendatang. Alasan dia mendukung Johan sebagai figur calon ketua PASI NTB karena Johan me-

miliki kemampuan untuk mendukung anggaran pembinaan olahraga di NTB khususnya di atletik. “Pak Johan punya kemampuan untuk mensupport anggaran pembinaan olahraga atletik. Soalnya beliau memiliki kemampuan untuk melobi anggaran,” jelasnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Musprov PASI NTB akan digelar akhir Maret 2018. Dan Pengcab PASI Kota Mataram telah menyatakan akan mendukung Kasdiono untuk maju di ajang pemilihan ketua umum PASI NTB. Namun demikian,

Kasdiono tidak bersedia. Justru dia mengajak pengurus PASI Kota Mataram untuk sama-sama mendorong Johan sebagai calon ketua PASI NTB. Terkait keinginan Kasdiono mencalonkan Johan sebagai ketua PASI NTB sudah disanggupi oleh Johan. Dan Kasdiono memberikan jaminan bahwa Johan siap memimpin organisasi cabor atletik itu. (fan)

Diikuti Musisi Belasan Negara

”Labbaik Lombok Fun Bike” Lintasi Lembar-Sekotong Giri menang (Suara NTB) Event “Labbaik Lombok Fun bike Destinasi Wisata” yang dipusatkan di Sekotong akan diramaikan kalangan artis dan musisi belasan negara. Mereka bakal melintasi jalur Lembar-Sekotong. Hal tersebut dinyatakan oleh Sekjen Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia (APII) Lombok Barat L. Darmawan. Menurutnya, event yang sangat membanggakan ini tentunya harus mendapatkan apresiasi dan dukungan semua pihak,sebab menghadirkan para artis nasional dan musisi luar negeri yang nantinya akan membantu mempromosikan potensi wisata Sekotong dan Lombok barat bukanlah pekerjaan yang mudah. “Dan dipilihnya Sekotong sebagai pusat kegiatan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan kedepannya. Melihat semangat yang begitu besar dari pegiat wisata di kecamatan Sekotong,akhirnya kami sepakat untuk menggeser artis artis ini ke Sekotong,” katanya. Kegiatan ini sendiri bakal

dihadiri sejumlah artis artis yakni Ridho Roma bersama 4 asistennya ,Debu Band dengan 15 orang anggota,Cinta Penelope bersama 4 orang kru serta musisi 15 negara. Hanya saja musisi ini tidak lengkap hadir karena adanya gangguan jadwal penerbangan. Dalam skema kegiatan fun bike yang dijelaskan pada rapat tersebut disebutkan para artis meninggalkan hotel menuju Tanjung Nyet. Dari tanjung nyet, start bersepeda sampai di kelape kecamatan lembar,setelah itu dilanjutkan naik bus menuju tawun Sekotong barat. Mereka selanjutnya menyeberang ke Gili Nanggu untuk berlibur di sana. Lalu, makan siang di Gili Sudak dan berakhir di Gili Kedis sebelum kembali ke mataram. Pada kegiatan fun bike, panitia menyediakan 60 buah sepeda yang akan digunakan oleh para artis dan tamu undangan lainnya,serta 30 buah sepeda yang disiapkan untuk para pelaku dan pendukung kegiatan tersebut. Bagi masyarakat umum yang mau ikut fun bike juga diajak agar membawa

Meski Ada Ancaman, Musprov IPSI NTB Tetap Digelar Mataram (Suara NTB) Ancaman enam Pengcab IPSI kabupaten/kota menolak adanya penyelenggaraan Musprov IPSI NTB di Lombok Timur (Lotim), 23-24 Maret mendatang tidak akan mengubah keputusan pengurus IPSI NTB periode 2013-2017. Pihak IPSI NTB pimpinan Wahyudin itu mengaku akan tetap menggelar Musprov IPSI NTB. Demikian disampaikan Sekum IPSI NTB Periode 2013-2017, Baharuddin ketika dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (21/3) kemarin. “Musprov IPSI NTB tetap kita laksanakan. Dan kami sudah membentuk kepanitiaan untuk menggelar Musprov IPSI NTB,” ucapnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Musprov IPSI NTB telah dilaksanakan oleh Pengurus IPSI NTB di Mataram bulan Februari lalu. Musprov IPSI NTB itu diini-

siasi oleh delapan Pencab IPSI kabupaten/kota serta memilih H. Agus Hidayatullah. Sayangnya, Musprov IPSI NTB bulan Februari lalu, menurut Baharuddin tidak sah. Pasalnya, tidak sesuai dengan AD/ART IPSI NTB. Akibatnya pihak PB IPSI mengeluarkan surat imbauan agar IPSI NTB menggelar Musprov ulang. Menurut Baharuddin, Musprov IPSI NTB dapat dilakukan apabila dihadiri oleh pihak PB IPSI sebagai Narasumber. Dan dihadiri oleh sejumlah Pengcab Kabupaten/ kota dan Pengprov IPSI NTB. Sementara di Musprov IPSI NTB bulan Februari lalu tidak melibatkan pengurus besar IPSI Pusat. Atas alasan itulah Baharuddin mengambil sikap membentuk panitia Musprov IPSI NTB. Tugas mereka menggelar Musprov IPSI NTB di Lotim, 23-24 Maret 2018. (fan)

Dispora NTB Seleksi Atlet Penyandang Disabilitas Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyukseskan tes event nasional bagi para atlet penyandang disabilitas (keterbatasan fisik) di Jakarta bulan Juli mendatang, pihak Dispora NTB akan menggelar seleksi atlet di Mataram,12 April mendatang. Event itu akan melibatkan semua atlet disabilitas di kabupaten/kota di NTB. Demikian disampaikan oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin ketika dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (21/3) kemarin. “Kita akan menggelar kejuaraan untuk atlet disabilitas bulan April mendatang. Kejuaraan ini untuk seleksi atlet yang akan mewakili NTB di event nasional bulan Juli mendatang,” ucapnya. Terkait penyelenggaraan event untuk para atlet keterbatasan fisik itu pihak Dispora NTB telah melakukan sosialisasi di kabupaten/kota di

NTB. Khususnya di kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok sudah dilakukan. Sementara kabupaten/kota di Pulau Sumbawa sedang dilakukan sosialisasi. “Kami sudah melakukan road show di kabupaten/kota untuk sosialisasi event ini. Khususnya di kabupaten/kota di Pulau Lombok sudah dilakukan sosialisasi, sementara di Pulau Sumbawa sedang dilakukan sosialisasi. Terakhir di Kabupaten Dompu, sementara kabupaten/kota lainnya sudah kami koordinasikan,” jelasnya. Terkait adanya seleksi event untuk disabilitas itu, Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni mengharapkan semua kabupaten/kota di NTB bisa ambil bagian. Khususnya pihak sekolah disabilitas diharapkan memberikan kesempatan pada siswanya untuk mengikuti seleksi atlet disabilitas tingkat provinsi di Mataram, 12 April 2018. (fan)

sepeda masing-masing. “Fun bike ini gratis dan tanpa doorprize,” kata pegiat pariwisata asal Sekotong, H. Abdul Majid. Sementara itu,Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Sekotong,Lalu Sarappudin menyampaikan ucapan terima kasih dan dukungan penuh atas dijadikannya Sekotong sebagai lokasi dari even fun bike ini. Ia pun siap membantu memfasilitasi kelancaran

acara tersebut. “Kami akan koordinasi dengan pihak kecamatan,aparat kepolisian dan rekan rekan kepala desa di kecamatan Sekotong untuk membantu pengamanan selama kegiatan fun bike dan kegiatan liburan para artis dan musisi yang datang ke Sekotong,” ujar Lalu Sarappudin yang juga anggota pengurus APPI Lombok barat ini.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Desa Sekotong Barat yang akan membantu mempersiapkan 7 buah boat untuk menyebrang ke gili nanggu serta terop untuk menyambut para tamu di dermaga tawun. (her)

Xabi Alonso Terancam Penjara Lima Tahun Terkait Pajak Madrid Mantan bintang Liverpool, Real Madrid dan Bayern Muenchen, Xabi Alonso, menambah panjang daftar pesepak bola maupun mantan pesepak bola yang terbelit dengan kasus penggelapan pajak di Spanyol. Jaksa Spanyol pada Rabu (20/3) setempat menuntut hukuman penjara lima tahun dan denda senilai empat juta euro terhadap mantan pesepak bola Xabi Alonso, yang dituding melakukan penggelapan pajak. Alonso diduga melakukan penggelapan pajak yang merugikan Spanyol sekira dua juta euro antara tahun 2010 hingga 2012, demikian pernyataan jaksa. Jaksa meminta hukuman yang sama dijatuhkan juga kepada penasehat keuangan Alonso, Ivan Zaldua Azcuenaga, dan petugas konsultan administrator perusahaan kerang, Ignasi Maestre Casanova. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 22 Maret 2018

Hilang Tiga Hari

Seorang Kakek Ditemukan Tewas Praya (Suara NTB)Seorang kakek asal Dusun Gubuk Bali Desa Ubung Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah (Loteng), Rabu (21/3) ditemukan tewas di belakang rumah warga dusun tetangga. Pria berusia 80 tahun tersebut, sebelumnya dikabarkan hilang sejak tiga hari yang lalu. Kabar penemuan mayat korban bernama I Komang Rerot tersebut, sempat membuat warga desa setempat geger. Mayat korban ditemukan pertama kali oleh Baiq Irluni. Saat itu, saksi hendak membuang sampah di belakang rumah L. Sahdan, sekitar pukul 07.00 wita. Begitu sampai di belakang rumah, saksi mata melihat sesosok tubuh tergeletak di sekitar tumpukan sampah. Setelah sempat memastikan kondisi tubuh tersebut, saksi mata langsung melaporkan kejadian tersebut kepada L. Indera Pendake yang kemudian melapor ke Polsek Jonggat. Namun sebelum polisi datang ke lokasi kejadian, kabar penemuan mayat korban sudah terdengar warga sekitar. Yang langsung berdatangan ke lokasi kejadian untuk melihat mayat korban. Begitu aparat kepolisian datang,

mayat korban kemudian dievakuasi. Sempat memeriksa kondisi tubuh korban, polisi langsung membawa mayat korban ke RSUD Praya untuk keperluan visum guna mencari tahu penyebab kematian korban. Apakah ada unsur tindak pidana atau tidak dalam kasus tersebut. “Polisi masih menyelidiki kasus ini,” terang Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK. Kasusnya sendiri ditangani Polsek Jonggat. Dari pihak keluarga korban disebutkan kalau korban meninggalkan rumah sejak tanggl 18 Maret lalu. Kala itu, korban tidak menyebutkan hendak ke mana. Sampai ditemukan tidak bernyawa di belakang warga Desa Ubung. Korban diakui pihak keluarga menderita hilang ingatan karena faktor usia. (kir)

HILANG HLG BPKB R2 HONDA DR4441BE NOKA/ NOSINMH1JF12137K117837/ JF12E1117633 BPKB N O . 6 3 8 9 6 1 2 . O AN.MERINDA RISCA RAHMA PUTRI HLG DSKTR REMBIGA MENUJU PERUMNAS HLG STNK R2 HONDA DR2245BY NOKA/ NOSIN:MH1JF8116CK407736/ JF81E-1404912 AN. DEWI MARLINA HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR2983HY NOKA/ NOSIN:MH1JFU115FK252237/ JFU1E-1251991 AN. GUSTI AYU MURDANINGSIH HLG DSKTR JL . MONJOK MENUJU GUNUNG SARI

Halaman 12

Pemkab Loteng Terapkan Perizinan secara ’’Online’’ Praya (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Lombok Tengah (Loteng) akan menerapkan aplikasi khusus yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha mengurus izin secara online. Pengurusan izin secara online tersebut akan diluncurkan bulan April mendatang. Demikian diungkapkan Kepala DPMP2TSP Loteng, Ir. H. Winarto, Rabu (21/3). “Saat ini kita masih tahap persiapan. Dan, diharapkan akhir bulan ini semua persiapan sudah selesai. Sehingga bulan April mendatang, aplikasi perizinan secara online sudah bisa diluncurkan,” terangnya. Hanya saja, tidak semua jenis izin yang bisa diurus secara online itu

nantinya. Hanya beberapa jenis izin saja. Tetapi memang izinizin yang selama ini banyak diurus oleh masyarakat. Mengingat, kemampuan sumber daya yang masih belum memadai. Baik dari sisi manusianya maupun aplikasi yang ada. Kedepan pihaknya tetap

akan berupaya, bagaimana semua jenis izin yang ada bisa diurus secara online. Sembari pihaknya menyiapkan semua kebutuhan yang ada. “Penerapan pengurusan izin secara online ini merupakan salah satu saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang

diaplikasikan secara nyata oleh Pemkab Loteng,” jelasnya. Harapannya, dengan pengurusan izin secara online tersebut bisa memudahkan masyarakat dalam mengurus izin. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor DPMP2TSP Loteng untuk mengurus izin. Cukup dari rumah menggunakan jaringan internet. Sehingga birokasi pengurusan izin bisa dipangkas. Dan, yang paling penting meminimalisir potensi munculnya percalonan dan pungutan liar (pungli). Winarto mengungkapkan, saat ini ada sekitar 91 izin yang

ada di Loteng. Namun baru sekitar 60 jenis izin yang sudah terintegrasi dengan pelayanan terpadu di DPMP2TSP Loteng. Sementara yang sudah siap diaplikasikan melalui perizinan online baru sekitar 21 izin. “Tapi kedepan, dengan persiapan yang ada semua jenis izin akan bisa diurus secara online. Dan, itu sudah menjadi komitmen kami. Sebagai jawaban atas komitmen pemerintah daerah dengan KPK sebelumnya agar bisa mewujdukan pengurusan izin yang mudah dan transparan serta bebas dari pungli,” pungkasnya. (kir)

HUT Lobar

Masih Dipertimbangkan Mengundang Paslon Mataram (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar), Drs. H. Lalu Saswadi masih mempertimbangkan mengundang pasangan calon (paslon) kepala daerah pada HUT Lobar bulan April mendatang. Pemkab Lobar masih harus berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, apakah pasangan calon kepala daerah perlu diundang atau tidak pada puncak HUT Lobar 21 April mendatang. Menurutnya, Pilkada Lobar berbeda dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan gubernur, karena kedewasaan calon pemilih cukup tinggi. Dalam hal ini, semakin

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

bawah pelaksanaan pemilihan semakin rentan kondisi di masyarakat. ‘’Misalnya, pilkades agak rentan, karena kedekatan emosional. Kalau pilgub kan agak ayem, beda dengan pilkada Lobar agak rentan,’’ ujarnya pada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Senin (19/3). Sebagai Pjs Bupati, dirinya gencar melakukan silatur-

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

ahmi ke tengah masyarakat, tokoh-tokoh agama agar tetap mengingatkan jamaahnya untuk menjaga kondisi keamanan di Lobar selama kampanye hingga pada hari pemungutan suara. Masyarakat diingatkan memilih pemimpin dengan senang hati dan penuh kedamaian. ‘’Pelaksanaan pilkada ini sebuah amanah. Sehingga ketika kita lakukan dengan amanah juga, Insya Allah juga, produknya juga akan amanah,’’ terangnya. Untuk itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Lobar, Forum Koordinasi

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Umat Beragama dengan bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. Sementara rangkaian memperingati HUT Lobar tahun 2018, ujarnya, Pemkab Lobar akan menggelar tausyiah keagamaan. Tausyiah ini rencananya akan dibawakan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Dalam tausyiah ini akan dihadiri 4.000 orang, baik dari kalangan PNS dan anak yatim. Untuk itu, Senin lalu, dirinya menanyakan kesiapan Gubernur NTB untuk memberikan tausyiah saat HUT Lobar. ‘’Tak usah cari jauh-jauh dulu. Cuma, beliau pesan, kalau ada dari luar, kalau bisa,’’ tambahnya. Meski demikian, ujarnya, inti dari HUT Lobar tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, suasana peringatan ini disesuaikan dengan kondisi daerah yang menggelar pilkada. Terkait event lain yang digelar menyambut HUT Lobar, Saswadi mengaku masih dalam pembahasan. Dia mencontohkan, event Mekaki Marathon, Pemkab Lobar masih melakukan pembicaraan dengan pi-

LOWONGAN

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Saswadi hak BRI sebagai sponsor. Apakah pihak BRI setuju menjadi sponsor utama pada event Mekaki Marathon tahun 2018 atau tidak, masih dalam proses pembicaraan. Namun, jika sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan tidak ada kepastian, pihaknya meminta event Mekaki Marathon ditiadakan. ‘’Kalau jadi digelar, Mekaki Marathon bisa mengobati masalah waktu kita menggelar Lombok Marathon. Tapi kalau setengah-setengah lebih tidak usah, apalagi ini mengundang orang luar,’’ ujarnya. (ham)

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 22 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 22 Maret 2018

Tindak Tegas Pembakar Sampah KEBERADAAN Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2008 tentang tentang Pengelolaan Sampah masih belum diterapkan secara maksimal oleh Pemkot Mataram. Keberadaan perda ini seolah-olah hanya dijadikan bahan pajangan dan belum diimplementasikan secara maksimal di Kota Mataram. Pelanggaran perda di masyarakat ini seolah ditolerir pemerintah, karena 10 tahun perda ini disahkan, pelanggaran yang dilakukan masyarakat justru dibiarkan. Bahkan, sosialisasi terkait keberadaan perda ini masih minim dan seolah terlupakan. Jika melihat Perda Pengelolaan Sampah ini tercantum aturan terkait sanksi pidana pada pihak yang melanggar. Seperti tercantum dalam pasal 22 ayat 1 menyebutkan kegiatan pembuangan sampah yang menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan (fisik, biologis dan sosial) serta merugikan kepentingan orang/pihak lain mewajibkan pelaku/penanggungjawabnya untuk membayar biaya pemulihan sumber daya alam dan lingkungan (fisik, biologis, dan sosial di darat, laut dan udara ) serta mengganti kerugian yang terjadi. Begitu juga pada pasal 2 selain sanksi perdata tersebut kepada pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan izin kegiatan. Namun apa yang terjadi di lapangan? Banyak kasus pembakaran sampah, baik sampah an organik dan organik yang dibiarkan pemerintah. Lebih ironis lagi, saat terjadi pembakaran jerami padi di sawah di jalan lingkar selatan dan utara Kota Mataram cenderung dibiarkan. Bahkan, tidak ada upaya untuk mencegah atau kembali melakukan sosialisasi di masyarakat. Hal ini juga diakui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi yang menegaskan, tidak pernah diterapkan hukuman terhadap pelaku pembakaran, karena melihat frekuensi pembakaran sampah di masyarakat relatif minim. Jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran sampah, pemerintah daerah hanya sebatas mengingatkan, tanpa memberikan sanksi tegas. Meski demikian, Irwan Rahadi bersyukur, jika kualitas udara di Mataram masih di atas baku mutu. Artinya, kualitas udara tidak seperti kota-kota besar dalam kondisi tercemar, karena selain pencemaran udara lebih banyak disebabkan dari asap knalpot kendaraan bermotor. Namun, hal ini bukanlah menjadi alasan untuk tidak bertindak tegas dalam menerapkan aturan yang sudah disepakati bersama. Apalagi dampak dari pembakaran sampah atau jerami ini berdampak pada kesehatan masyarakat. Seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi jika kasus inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) pada warga disebabkan polusi kendaraan serta kebiasaan masyarakat membakar sampah. Bahkan, jumlah kasus ISPA di Mataram mencapai ribuan penderita. Untuk itu, pemerintah daerah tidak bisa main-main dengan adanya warga yang terkena dampak dari pembakaran sampah atau jerami. Pemerintah daerah harus segera bertindak dengan kembali melakukan sosialisasi mengenai bahayanya membakar sampah bagi kesehatan masyarakat. Jika sudah optimal melakukan sosialisasi dan masih ada warga yang nekat membakar sampah, maka tindakan tegas harus dilakukan. Pemerintah dalam hal ini harus konsisten terhadap penerapan perda yang sudah disusun. Jangan sampai, perda yang sudah disepakati hanya ibarat macan kertas, karena pemerintah tidak merealisasikannya di lapangan. (*)

OPINI

Halaman 14

Pilkada NTB dan Keadilan Pembangunan URA tahun politik 2018 semakin menunjukkan terasa. Dinamika sosial politik lokal hingga nasional mulai menghangat. Hal ini tidak terlepas dari mulai masuknya tahapan krusial Pilkada 2018 sekaligus Pemilu 2019. Terdapat 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2018. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). Banyak hal penting dioptimalkan dalam gelaran kontestasi demokrasi. Salah satunya menjadi momentum menakar visi dan misi peserta Pilkada sebagai calon pemimpin dalam hal pembangunan wilayah. Pemerintah daerah mesti berbenah mengurai dan membangun kota yang melayani dan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat di seluruh bidang. Mobilitas dan akses manusia terhadap jasa dan pelayanan sangat penting untuk menunjang fungsi kota yang efektif. Faktanya sebagian warga kota masih terkucilkan dari berbagai fasilitas kota akibat kemiskinan, ketidakadilan, proses pengkumuhan bagian-bagian kota, dan pertumbuhan ekonomi perkotaan yang timpang. Problematika Wilayah Jumlah penduduk Indonesia yang menyesaki perkotaan telah mencapai 54 persen pada tahun 2015 (BPS, 2016). Angka ini melambung tinggi dibandingkankan hasil sensus penduduk 2010 yang baru 49,8 persen dari 237,6 juta penduduk. Menurut proyeksi PBB pada tahun 2050 dua pertiga atau sekitar 60 persen populasi Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Setelah Jakarta, kota-kota terbesar di Indonesia adalah Surabaya (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Bekasi (Jawa Barat), dan Medan (Sumatra Utara). Pembangunan di Indonesia secara umum masih mengindikasikan terjadinya ketimpangan atau distaritas spasial, sosial, dan sektoral. Pembangunan secara spasial nyata timpang antara Jawa dan

Oleh : Ribut Lupiyanto Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) Luar Jawa serta antara desa dan kota. Pembangunan selama ini diimplementasikan bias Jawa dan bias kota. Indeks ketimpangan wilayah menurut studi Sjarizal (2002) antara tahun 1995-2003 terus mengalami peningkatan. Indeks ketimpangan tahun 1995 adalah 0,56 dan tahun 2003 adalah 0,66. Kota yang dijejali manusia hingga mencapai titik jenuh akan menurunkan daya dukung keruangannya. Penduduk semakin sulit mengakses kebutuhan dasar, seperti lahan bermukim, air bersih, lingkungan sehat, hingga mata pencaharian. Implikasi hal tersebut adalah hadirnya permasalahan kota yang semakin pelik. Kemiskinan terus merangkak naik, permukiman kumuh dan liar kian menjalar, pengangguran meninggi, kemacetan merajalela, penyakit sosial mewabah, dan lainnya. Segudang problematika faktual tersebut membuktikan kota belum untuk semua. Kota masih berpihak pada golongan menengah ke atas. Golongan ini bahkan juga samasama tidak bisa menikmati kenyamanan kota. Hanya mereka memiliki keunggulan ekonomi untuk bisa menghadapi dan membeli dengan bentuk lain. Jalan Pengembangan Pemenuhan sarana dasar perkotaan penting diakomodasikan melalui perencanaan dan perancangan kota yang dibangun atas kepemimpinan kota yang visioner dan berwibawa, serta tata kelola perkotaan yang tangguh berbasis tata ruang. Manajemen pembangunan perkotaan membutuhkan dukungan dari seluruh komponen, baik komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, maupun kepedulian dunia usaha. Kemampuan mengatasi masalah kota nampaknya tidak sebanding dengan perkembangan permasalahan. Permasalahan semakin kompleks dan menyebar seir-

RADIO

ing dengan laju urbanisasi yang tidak terbendung. Hasil Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 mencatat 2,5 persen penduduk merupakan migran masuk risen dan 11,8 persen penduduk merupakan migran masuk seumur hidup antar provinsi. Persentase migran di daerah perkotaan tiga kali lipat lebih besar migran di daerah perdesaan. Data tersebut membuktikan teori demografi bahwa migran lebih banyak ke daerah perkotaan (urbanisasi). Alasan utama migrasi adalah mencari atau pindah pekerjaan serta sekolah atau kuliah (BPS, 2010). Urbanisasi menurut ilmu demografi disebabkan adanya push and pull factors. Desa mengalami tekanan (push) sedangkan kota melakukan tarikan (pull). Tekanan di desa antara lain disebabkan rendahnya produktifitas ekonomi terutama pertanian, meningkatnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, mandulnya regenerasi petani, minimnya fasilitas, dan lainnya. Kota menarik dan menawarkan jawaban atas tekanan desa antara lain dengan kesempatan kerja, banyaknya fasilitas, banyaknya perputaran uang, dan lainnya. Selama pembangunan desa dianaktirikan, maka urbanisasi akan menjadi bom waktu bagi kegagalan pembangunan kota. Upaya menghadang urbanisasi mesti didekati secara komprehensif, baik dari sisi kota sebagai tujuan maupun desa sebagai pemasok. Pertama, perlu peningkatan produktifitas ekonomi di desa melalui pembukaan lapangan kerja, memperbanyak program padat karya, pengembangan agroindustri, penguatan pertanian modern, dan lainnya. Kedua, penyebaran pembangunan prasarana dasar, seperti perhubungan, pertanian, serta informasi dan komunikasi. Ketiga, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan ke Luar Jawa. Keempat,

pengembangan pusat pertumbuhan di daerah pinggiran. Kelima, perlu penggalakan kembali gerakan bangga suka desa dan bangga menjadi petani untuk mengurangi ketergantungan ekonomi ke kota. Semua komponen mendesak untuk duduk bersama membicarakan secara intensif solusi permasalahan kota. Output yang dibutuhkan adalah peta jalan yang sistematis, komprehensif, dan holistik. Bentuknya dapat diakomodasi dalam master plan, rencana strategis, atau lainnya. RPJP, RPJM, RTRW, dan dokumen perencanaan pembangunan kota lainnya mesti disinkronkan dan direview bersamaan. Isuisu strategis membutuhkan skala prioritas dan target penyelesaian. Visi dan misi pembangunan wilayah dari peserta Pilkada penting menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan politik warga.

Pembakaran sampah di NTB membahayakan Pelakunya harus ditindak tegas

*** Kunjungan wisatawan Timteng hanya 10 persen Promosi yang belum membuahkan hasil

***

SUARA NTB

Kamis, 22 Maret 2018

Halaman 15

Mori Hanafi Ajak Masyarakat Cintai Produk Lokal Mataram (Suara NTB) – Pemuda-pemudi NTB, sudah pernahkah menggunakan atau membeli produk lokal? Pertanyaan itu dilontarkan Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm kepada warga NTB. Pertanyaan itu sekaligus menjadi sebuah seruan untuk memulai kampanye mencintai produk lokal hasil karya putra-putri NTB. Melalui laman facebooknya, Mori menegaskan bahwa kampanye mencintai produk lokal sebenarnya sudah lama digalakkan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Namun, kesadaran dari masyarakat sendirilah yang perlu ditingkatkan agar bisa membantu perputaran

roda ekonomi di daerah. “Sepanjang yang saya pantau, perlu dilakukan promosi lebih lanjut baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai ke desa-desa mengenai perkembangan UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro) dan daya saing produk lokal yang dimiliki,” ujarnya. Di beberapa daerah yang telah ia lihat perkembangan produk lokalnya, Mori mengakui bahwa kualitas produk sebenarnya sudah sangat bagus. “Mulai dari cara produksinya, rasanya, kemasannya bahkan sampai pemasarannya. Namun, Kebijakan promosi ini masih kurang membumi di Nusa Tenggara Barat ini, sehingga banyak

Tepis Isu Ketimpangan Dari Hal. 1 menjelaskan pembangunan infrastruktur di daerah ini menggunakan pendekatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, antar pulau dan kawasan strategis provinsi. Ia mengakui, dalam 10 tahun terakhir tantangan pembangunan infrastruktur terkait dengan adanya ketimpangan baik secara sektor maupun wilayah. ‘’Kalau melihat perimbangan penduduk, maka kebutuhan infrastruktur memang jauh lebih banyak dibutuhkan di Pulau Lombok. Karena penduduknya lebih banyak. Tetapi dari aspek kewilayahan, Pulau Sumbawa yang memang harus lebih banyak daripada Pulau Lombok,” kata Ardhi. Dalam perjalanannya, kata Ardhi, Pemprov mengambil kebijakan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan dan jalan lebih banyak di Pulau Sumbawa. Melihat potensi sawah yang sangat luas di Pulau Sumbawa dibandingkan Pulau Lombok, maka lebih banyak bendungan yang dibangun di Pulau Sumbawa. Dari 10 bendungan yang ada di NTB, ada tujuh yang dibangun di Pulau Sumbawa. Sementara tiga berada di Pulau Lombok. ‘’Jadi ini kelihatan sekali kebijakannya lebih banyak ke sana (pembangunan bendungan). Sehingga ada keseimbangan itu. Demikian juga pembangunan daerah irigasi,’’ ucapnya. Selain ada penambahan dua pembangunan bendungan baru di Pulau Sumbawa. Yakni Rababaka Kompleks di Dompu dan Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), juga akan dibangun Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa. ‘’Sehingga untuk infrastruktur sumber daya air, betul-betul jauh lebih banyak di Pulau Sumbawa daripada Pulau Lombok. Inilah yang kita katakan keseimbangan yang proporsional,” jelasnya. Ardhi juga menyatakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa jauh lebih banyak anggaran yang digelontorkan dibandingkan Pulau Lombok. Ia menyebut alokasi anggaran untuk pembangunan jalan nasional maupun provinsi di Pulau Sumbawa antara 55 – 65 persen dibandingkan Pulau lombok. Panjang jalan di Pulau Sumbawa, lanjut Ardhi, jauh lebih banyak dibandingkan Pulau Lombok. Sehingga, meskipun anggaran yang digelontorkan lebih besar dibandingkan Pulau Lombok, karena pembaginya jauh lebih besar

maka tingkat kemantapannya maih di bawah Pulau Lombok. Untuk jalan provinsi di Pulau Lombok, tingkat kemantapannya mencapai 92 persen lebih sedangkan di Pulau Sumbawa 70 persen lebih. ‘’Tapi dari aspek nilai nominalnya, Pulau Sumbawa selalu lebih banyak daripada Pulau Lombok, anggaran perbaikannya terutama lima tahun terkahir. Kita lebih banyak penanganannya di Pulau Sumbawa. Baik melalui program APBD murni, PRIM, maupun DAK. Kisarannya antara 55-65 persen ada di Pulau Sumbawa. Lebih banyak di Pulau Sumbawa dari segi nilai anggarannya,” paparnya. Mantan Kepala BPBD NTB ini mengatakan ada sejumlah tantangan yang dihadapi untuk pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa. Yakni terkait dengan topografi atau medan dan jenis tanahnya. Ia menyebut kondisi tanah di Pulau Sumbawa relatif lebih labil dibandingkan Pulau Lombok. Sehingga penanganannya lebih berat di banding Pulau Lombok. Ini menjadi tantangan kita,” ucapnya. Secara fungsional, kata Ardhi jalan yang berada di kawasan-kawasan strategis di Pulau Sumbawa akan dimantapkan. Apalagi daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti Samota, kawasan pertambangan di KSB dan kawasan strategis di Bima. Dengan ditetapkannya Gunung Tambora sebagai taman nasional, maka separuh dari panjang jalan yang ada di sana akan dijadikan jalan provinsi dan nasional. Untuk pembangunan infrastruktur jalan di NTB, sejak 2011 hingga 2018 ini, kata Ardhi, Pemprov sudah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah. Melalui porgram akselerasi tahap I (2011-2013), Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 499 miliar lebih untuk mengejar target kemantapan jalan sepanjang 358,01 Km. Untuk tahap II (20132018), dialokasikan anggaran baik lewat APBD maupun hibah Australia sebesar Rp 536 miliar lebih dengan target perbaikan jalan sepanjang 3.364,11 Km. Kemudian untuk tahap III (2017-2018), dialokasikan anggaran sebesar Rp 650 miliar dari APBD untuk penanganan jalan sepanjang 373,09 Km. (nas)

Pencemaran Air Mengkhawatirkan Dari Hal. 1 Air sungai banyak tercemar bakteri e-coli lantaran banyak rumah yang berdiri di daerah sempadan sungai. Kemudian, banyaknya penduduk yang membuang tinja maupun limbah rumah tangga langsung ke sungai. Banyak juga limbah usaha peternakan, perikanan maupun industri rumah tangga yang dibuang ke sungai. ‘’Dan juga kebiasaan membuang sampah ke sungai. Itu yang menyebabkan pencemaran di sungai itu mengkhawatirkan. Kalau perhitungan kemarin sampai 30 persen. Parameter yang paling dominan menyebabkan pencemaran itu bakteri e-coli,’’ jelasnya. Syakhruzali mengatakan, sampah organik dan anorganik banyak yang dibuang masyarakat ke sungai. Hal itulah yang menjadi penyumbang meningkatnya pencemaran air di NTB. ‘’Bukan hanya tinja manusia, ada juga dari limbah peternakan, masyarakat yang membuat kandang ternak langsung terbuang ke sungai. Ada yang bikin keramba juga. Pemberian pakan berlebih, itu menjadi penyebab pencemaran,’’ imbuhnya. Menurutnya, penyadaran

kepada masyarakat yang berada di daerah bantaran sungai harus terus menerus dilakukan. Seperti Sungai Jangkuk di Kota Mataram, bukan hanya bagian hilir yang bersih. Namun juga bagian hulu dan tengahnya harus jadi perhatian. Artinya, masyarakat jangan membuang sampah maupun tinja ke sungai. Ia menjelaskan, tahun lalu pihaknya sudah melakukan uji tingkat pencemaran air pada 10 sungai di NTB. Masing-masing kabupaten/kota diambil satu sungai menjadi sampel. Secara nasional, kata Syakhruzali, ada tiga sungai yang menjadi perhatian yakni dua di Pulau Lombok dan satu di Pulau Sumbawa. Menurutnya, untuk mengurangi pencemaran air ini butuh perhatian semua sektor untuk mengedukasi masyarakat. Agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai. Pasalnya, akibat sungai yang tercemar bakteri e-coli dapat berdampak terhadap pertumbuhan anak. Artinya, bayi yang kena bakteri e-coli karena pengaruh sanitasi yang kurang bagus maka akan mengalami stunting. (nas)

produk lokal yang masih minder untuk bersaing dengan produk luar,” ujarnya. Kondisi setali tiga uang ia rasakan dalam konteks pengembangan sentra UMKM yang ada. Sampai saat ini, Mori menilai masih banyak sentra UMKM yang belum diresmikan dan dibalut dengan kemasan sebagai salah satu tempat yang sangat baik untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Ia pun menyebutkan sejumlah contoh nyata. Misalnya, Sentra Tenun Desa Sade, Sentra Garam Desa Kedome, Sentra Gerabah di Banyumulek, Sentra Kopi di KLU, Sentra Pengolahan Susu Kuda di Sumbawa. Sentra-sentra itu, menurut Mori adalah beberapa tempat yang akan menjadi role model pasangan Ahyar-Mori dalam membangun sentra-sentra bisnis bagi UMKM nantinya. “Kita akan membuat masyarakat NTB lebih bangga terlebih dahulu menggunakan produk lokal dibandingkan

produk luar,” ujarnya. Dengan menggunakan produk lokal, ujar Mori, selain menghargai mereka yang telah menumbuhkan wirausaha di daerah, juga akan menambah kapasitas produksi mereka, yang berdampak pada kebutuhan tenaga kerja, yang ujung-ujungnya akan mengurangi pengangguran. Pilihan untuk menjadikan UMKM sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi NTB, bagi Ahyar-Mori memang merupakan pilihan yang harus diambil. Selama ini, UMKM dinilai berjasa dalam mengawal model pemerataan pertumbuhan ekonomi. Jika UMKM bisa ditumbuhkan, pasangan Ahyar-Mori meyakini bahwa struktur ekonomi yang berkeadilan, akan terbangun di NTB. Di Kota Mataram, Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh juga dinilai sejumlah kalangan telah memberikan kesempatan bagi tumbuhnya sentra-sentra UMKM. Di Pantai Gading misal-

nya. Di bawah kepemimpinan Ahyar Abduh sebagai Walikota Mataram, Pantai Gading tumbuh sebagai sentra penjualan ikan bakar yang sangat ramai. Masyarakat dari dalam dan luar NTB, berdatangan untuk menikmati kuliner ikan bakar di pantai ini. Kini, Pantai Gading telah menghidupi banyak warga setempat. Model seperti inilah yang perlu dihidupkan di berbagai daerah di NTB. Ahyar sendiri tak sungkan untuk hadir langsung dan mengapresiasi serta memberikan masukan untuk penataan areal di Pantai Gading tersebut. Ia tampak gembira melihat banyak pelaku usaha kecil yang tumbuh dan menikmati kesejahteraan dari berjualan kuliner ikan bakar yang menjadi kuliner khas di pantai tersebut. “Dulu di sini sepi, terus ada yang mulai jualan dan sekarang sudah begini,” kenang Ahyar. Model tata kelola sentra UMKM dan produk-produk karya putra-putri NTB ini, te-

(Suara NTB/ist)

PRODUK LOKAL - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, tampak mengenakan produk lokal, selendang tenunan khas Bima, dalam sebuah kesempatan berkunjung ke Bima baru-baru ini. lah menjadi program kerja yang ditawarkan pasangan

Pembakaran Sampah di NTB Membahayakan Dari Hal. 1

Dugaan Fiktif Dana Diklat BPSDM Ditaksir Rp1 Miliar Dari Hal. 1 Ia mencontohkan per item, untuk dana peruntukan pembayaran honorarium panitia pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) untuk sembilan angkatan. Nilai totalnya mencapai Rp 10.950.000. Pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dengan realisasi berbeda. ‘’Ini kan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran ada dana untuk pengamat, honornya Rp 2.700.000. Tapi pengamat kan tidak turun saat Diklat. Orangnya tidak ada, tapi toh tetap dibayarkan,’’ ujar sumber tadi. Paling terlihat dugaan fiktif pada anggaran pengampu materi. Seperti peruntukan dana Diklatpim Provinsi maupun kabupaten dan kota. Satu contoh kegiatan Overview Kebijakan Diklat, dijatahkan untuk dua orang pengampu materi, tiga kali pembayaran. Namun diduga dipotong setengah. ‘’Honor untuk pengampu materi Diklat Overview Kebijakan Diklat Rp 1.800.000, tapi setengahnya (diduga) dipotong. Jadi yang dibayar cuma Rp 900.000,’’ ujarnya mencontohkan. Angka paling besar untuk pengampu materi Rp 10.800.000. Untuk dua orang, namun diduga dibayarkan hanya Rp 5.400.000. Sejumlah kegiatan diduga fiktif dengan modus penyunatan anggaran lainnya seperti

Benchmarking atau Pengajar Internal senilai Rp 16.200.000. Tapi diduga dibayarkan Rp 8.100.000. Sehingga dugaan jumlah dugaan korupsi pada Diklatpim III Provinsi mencapai Rp 54.900.000. Ada juga kegiatan yang seharusnya ada, namun diduga dicoret dalam proses pelaksanaan. Seperti transportasi visitasi para peserta Diklat. Dialokasikan anggaran per angkatan Rp 28 juta. ‘’Tapi dalam pelaksanaannya, ada visitasi, tapi tidak ada kendaraan yang disewa. Peserta Diklat sewa kendaraan sendiri, ada yang pakai kendaraan sendiri,’’ ungkap sumber. Di luar kegiatan Diklat, ada pengadaan catering dan sewa gedung juga tidak luput dari dugaan mark up. Sewa Aula Rinjani, yang seharusnya sesuai Perda Rp 1 juta, namun diduga dibebankan Rp 6 juta. Angka angka terakhir ini belum termasuk dalam rekapan. ‘’Kalau semuanya masuk, seperti dalam taksiran sebelumnya, bisa tembus sampai Rp 1 miliar lebih,’’ sebutnya. Sementara penyelidikan di Pidsus Kejati NTB dalam kasus ini masih terus berlanjut. Informasinya, pihak yang diperiksa seperti Kepala Badan, Kabid PKMF sampai staf di bidang tersebut. Saksi lainnya pihak swasta seperti dari pihak catering dan termasuk Widyaswara selaku tenaga pengajar fungsional. Namun proses penyelidikan di Kejati

NTB belum bisa disampaikan juru bicara Dedi Irawan, SH.,MH karena masih dalam pengembangan penyelidikan. Sementara pihak BPSDM Provinsi NTB enggan menanggapi dugaan korupsi dana Diklat yang telah dilaporkan ke Kejaksaan. Kepala BPSDM NTB, H. Rusman, SH, MH mengaku belum saatnya menjelaskan masalah internal instansinya itu. Pada waktunya ia akan memberikan penjelasan. “Kapan-kapan saya sampaikan,” kata Rusman dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/3). Penggunaan dana Diklat yang dilaporkan ke Kejaksaan ini sejak 2016 hingga 2018. Artinya, sejak BPSDM belum menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BPSDM merupakan pecahan dari Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB. Sejak awal 2017, OPD ini dibagi menjadi dua, yakni BKD NTB dan BPSDM NTB. Kasus yang terjadi di BKD dan Diklat NTB sempat mencuat pada awal 2016 lalu. Bahkan pada waktu itu, Kepala BKD dan Diklat NTB yang dijabat Drs. H. Muh. Suruji mengaku sering mendapat ‘’teror’’ dari oknum LSM yang akan melaporkan dugaan korupsi di BKD dan Diklat NTB. Oknum LSM tersebut sering menakutnakuti dengan mengirim pesan singkat akan melaporkan kasus di BKD dan Diklat ke Kejaksaan.(ars)

Vonis Kasus Korupsi Belum Beri Efek Jera Dari Hal. 1 Tahun 2016 putusan rendah itu berada di posisi tertinggi, mencapai 40 kasus. Hanya satu kasus yang empat tahun penjara. Putusan empat tahun penjara juga muncul hanya satu kasus di tahun 2015. Selebihnya, putusan satu tahun penjara atau lebih dari satu tahun mencapai 25 kasus. Ini menurutnya linier dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga relatif rendah. ‘’Hal ini yang menurut kami tidak sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,’’ sebutnya. Dalam catatannya, tuntutan JPU memang relatif rendah, sehingga jadi alasan hakim untuk tidak mendapat opsi menjatuhkan vonis lebih berat. Tahun 2017, dominan tuntutan JPU dua tahun penjara sebanyak 20 kasus. Sisanya delapan kasus tuntutannya lebih dari dua tahun, hanya 5 kasus yang tuntutannya empat tahun penjara. Tahun 2016 jauh lebih tinggi lagi, mencapai 25 kasus untuk tren jumlah tuntutan dua tahun penjara, selebihnya untuk tuntutan empat tahun penjara kurang dari 10 kasus. Tahun 2015 lebih mendominasi, mencapai 35 kasus untuk tuntutan hanya dua tahun penjara. Sisanya 10 kasus dengan tuntutan 2,1 tahun penjara dan 15 kasus tuntutan 4,1 tahun kurungan. Pertimbangan Putusan Hukuman terhadap koruptor idealnya dilandaskan pada azas keadilan. Pemberian vonis didasarkan pada nilai kerugian negara, niat jahat pelaku korupsi, perbuatan melawan hukum, serta pengembalian uang hasil korupsi. Humas Pengadilan Negeri Mataram, Fachrurrauzi ditemui Selasa (20/3) lalu mengatakan, penilaian terhadap putusan hakim tidak semata dari angka tahun yang tertera di dalam amar putusan hakim. ‘’Tapi kita lihat substansinya secara keseluruhan. Korupsi dengan nilai yang besar bisa dilihat berapa hukumannya. Lalu ada yang korupsi Rp 600 ribu, Rp 4,5 juta itu kita

pertimbangkan menurut rasa keadilan,’’ jelasnya. Dalam putusan perkara korupsi, hakim mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan serta hal yang meringankan terdakwa yang akan dihukum. Termasuk hal yang meringankan diantaranya terdakwa mengembalikan uang pengganti kerugian negara, kemudian bersikap sopan selama di persidangan. “Pengembalian kerugian negara itu dilihat sebagai alasan yang meringankan,” terangnya. Sementara dalam memutus perkara korupsi, kata dia, majelis hakim mempunyai sejumlah pertimbangan seperti pembuktian delik pidana, watak jahat terdakwa, perbuatan melawan hukum, serta kerugian negara yang ditimbulkannya. Tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum juga menjadi pertimbangan. Tetapi tetap saja hakim memiliki kewenangan sesuai independensinya dan nuraninya dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. ‘’Kalau tuntutan jaksa itu kita bisa menghukum lebih berat, lebih ringan, atau sama untuk kita pertimbangkan menurut rasa keadilan,’’ katanya. Dia mencontohkan perkara yang terbukti sesuai dengan pasal 12e atau pasal 8 atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejumlah pasal itu mensyaratkan hukuman pidana badan yang tinggi antara lain empat tahun, tiga tahun, dan satu tahun. Hakim bahkan memiliki kewenangan menghukum lebih rendah dari itu. Dasarnya, dengan menilik pasal 12A UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ‘’Nilai korupsi yang di bawah Rp 5 juta boleh dihukum di bawah satu tahun. Contohnya yang perkara (pungli) Pasar Sayang-Sayang, pungli masuk kawasan wisata Senaru,’’ sebutnya. ‘’alau pun hukuman pidana

badan minimal 4 tahun yang terbukti tapi karena korupsinya kurang dari Rp 5 juta. untuk penghukumannya itu kita pakai pasal 12A, dan denda maksimal Rp 50 juta,’’ tambahnya. Tuntutan Perhatikan Fakta Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Muhammad Dofir, SH menjelaskan, dalam mengajukan tuntutan di persidangan, jaksa penuntut umum memerhatikan fakta yang terungkap di persidangan. Fakta itu antara lain perbuatan melawan hukum dan kerugian negara seperti disyaratkan dalam delik pidana undang-undang pemberantasan korupsi. ‘’Bisa saja dituntut ringan kalau misalnya kerugiannya tidak besar, atau sudah mengembalikan kerugian negaranya, sudah mengakui terus terang,’’ kata Dofir ditemui usai pengambilan sumpah jabatan Kepala Kejari Dompu di Mataram, Selasa (20/3). Pertimbangan lainnya yakni terdakwa juga memiliki keluarga yang masih harus ditanggung. Menurutnya, patuh di persidangan pun adalah suatu hal yang meringankan hukuman. Dofir menerangkan, efek jera terhadap koruptor dilakukan dengan menuntut sesuai dengan azas hukum yang ada. Penuntutan di tingkat persidangan pun menurutnya sudah merupakan suatu upaya menuntut koruptor mempertanggungjawabakan perbuatannya. ‘’Paling tidak kalau kita naikkan ke Pengadilan tidak ada lagi pelaku korupsi yang lain. Sementara pelakunya tidak mengulangi lagi perbuatannya,’’ kata dia. Dofir menegaskan, pihaknya menghormati dan menghargai setiap putusan hakim dalam perkara korupsi. Pihaknya kemudian menindaklanjuti dengan melakukan eksekusi sesuai dengan amar putusan yang inkrah. ‘’Pengembalian kerugian negara harus maksimal. Kita harus kejar terus untuk dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, kita telusuri, kita sita,’’ tutup Dofir. (ars/why)

Ahyar-Mori di Pilkada NTB 2018. (tim)

‘’Kalau asap dari pembakaran itu dihirup maka berpengaruh terhadap pernapasan. Paling gampang akan kena ISPA. Kemudian kalau dalam waktu lama menjadi penyakit paru-paru,” ujarnya. Ditanya pengaruh pembakaran jerami atau sampah yang ada di NTB, Sudarma mengatakan belum berpengaruh signifikan terhadap pencemaran udara di daerah ini. Ia menyebut kualitas udara di NTB poinnya masih 85. Dari tiga komponen indeks kualitas lingkungan di NTB, kualitas udara memiliki poin yang sangat bagus. Sementara yang paling buruk adalah kualitas air. Sementara tingkat tutupan lahan poinnya sebesar 60. Ia mengatakan, masyarakat yang membakar sampah merupakan prilaku buruk. Pembakaran sampah juga melanggar UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ia menyarankan, daripada jerami dibakar sebaiknya diolah menjadi pupuk atau pakan ternak. ‘’Kalau tak diperbolehkan berarti berbahaya. Ada aturan yang melarang pembakaran sampah karena mencemari lingkungan,’’ terangnya. Menurutnya, penegakan aturan mengenai larangan membakar sampah ini perlu dilakukan pemerintah kabupaten/kota. Meskipun belum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pencemaran udara di NTB, Sudarma meng-

atakan pembakaran sampah ini perlu diantisipasi. “Jangan sampai kita lalai,” katanya. Terpisah, Kepala Balai Laboratorium Lingkungan Dinas LHK NTB, Syakhruzali mengatakan, pembakaran jerami yang dilakukan petani seperti di Kota Mataram usai panen masih bersifat kondisional. Ia mengaku belum melakukan uji kualitas udara akibat pembakaran jerami atau sampah di daerah ini. Jika ada permintaan, maka pihaknya akan melakukan uji perubahan kualitas udara akibat pembakaran sampah atau jerami tersebut. Pasalnya, mulai tahun ini, Balai Laboratorium Lingkungan akan dilengkapi dengan alat pemantauan yang sedang dalam pengadaan. “Setelah kita punya peralatan, kita akan mencoba melakukan pengujian kualitas udara. Ini sebagai dasar pimpinan daerah untuk mengeluarkan kebijakan. Pembakaran ini berbahaya bagi masyarakat di daerah sekitar tempat pembakaran sampah itu,” terangnya. Ia menjelaskan, pembakaran jerami akan mengeluarkan partikel akibat pembakaran yang tak sempurna. Partikel inilah yang dapat menyebabkan penyakit ISPA. “Kalau pembakaran sampah itu, ada karbon tapi volumenya kecil. Lebih banyak partikel yang dihasilkan dan mempengaruhi pernapasan. Pembakaran sampah itu berbahaya, karena pembakarannya tak sempurna,” pungkasnya. (nas)

TGH. Moh. Hudaeri: Ali BD Ahli Agama Dari Hal. 1 Ali BD dikenal sebagai Bupati Lombok Timur, akan tetapi sebagai bupati tidak saja memperhatikan Lotim. Amaq Asrul ini sering membantu di luar daerah yang dipimpinnya. Inilah sosok kedermawanan Ali BD yang sangat tinggi. Dituturkan, sekitar 10 tahun yang lalu, Ali BD pernah datang ke Madrasah Addinul Qayyim. Dari situ kesan pertama memperlihatkan Ali BD ini sangat baik. Sering membantu tanpa pandang bulu. Pemahaman Ali BD tentang agama diakui sangat tinggi. Terlihat dari komitmen besarnya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang zakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam. Penerapan Perda zakat

dinilai sebagai sebuah keberhasilan luar biasa. ‘’Saya kagum dengan cara beliau (Ali BD) memimpin,’’ ucap TGH Moh Hudaeri. Menurutnya, keperibadian Ali BD ini sangat dekat dengan rakyat miskin. Tergambar dari keperibadian Ali BD yang sangat mencintai rakyatnya. Ramah dan murah hati serta membantu siapa saja yang membutuhkan. Siapapun menjadi gubernur katanya siap didukung selama niatnya baik. Yakni untuk masyarakat dan berpihak terhadap orang-orang lemah. ‘’Insya Allah Ali BD orang yang pantas sebagai Pemimpin NTB ke depan,’’ demikian papar tuan guru yang pernah menyelesaikan studinya di Solatiyah Makkah ini. (*)

Punya Jabatan Jangan Sombong Dari Hal. 1 Ali BD mengutip salah satu firman Allah SWT yang artinya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sangat jelas dalam firman Allah ini tidak ada sebutan yang mulia adalah yang kaya. Bukan pula yang mulia itu adalah memiliki jabatan. Sebutan-sebutan panggilan kemuliaan kepada pejabat tidaklah tepat. Menjadi gubernur, kata Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok ini bukan bertujuan agar bisa dipanggil gagah-gagahan sebagai Pak Gubernur. Jadi gubernur, jadi pejabat, jadi bupati itu yang terpenting adalah adanya ide dan gagasan untuk membawa kemaslahatan bagi umat. Menjadi gubernur pula bukan untuk mencari harta dan kekayaan. Lagi-lagi, tegas menjadi gubernur itu ada ide-ide besar. Membawa ke arah perubahan. Karenanya dalam menghadapi pemilihan kepala daerah, hadapi dengan cara biasa-biasa saja. Pilkada itu juga hal yang biasa saja. Rutinitas lima tahunan yang pasti terulang. Pilkada, menurut pandangan Ali BD, pilih pemimpin yang paling kecil mudaratnya. Pilih calon pemimpin itu bukan karena alasan usia. Pili-

han calon gubernur itu harus benar-benar karena ada ide dan gagasan yang akan dibawa untuk perubahan yang lebih baik. Memilih pemimpin itu bukan pula yang hanya bisa mengumbar janji. Bukan pemimpin akan yang menjanjikan ini dan itu. Dalam perjalanan silaturahmi kampanye Pilkada ini, Ali BD terbilang tidak pernah mengajak langsung untuk memilih. Ajakan Ali BD, pilihlah calon yang terbaik dari yang baik-baik. Semua calon justru dipuji baik. Pasangan Ali Sakti, sendiri adalah pasangan calon yang diusung oleh rakyat. Pasangan Ali Sakti sudah pasti pasangan calon yang mengedepankan asas keadilan. Independen, bebas berdiri di atas semua golongan. Karena sudah pasti tidak berpihak seperti partai politik yang sudah jelas berbeda-beda. Istilah TGH. Lalu Gede Sakti, pasangan Ali Sakti ini lahir dari kasih sayang rakyat. Ratusan ribu KTP yang terkumpul mengantarkan pasangan calon independen dengan penuh keikhlasan dan keyakinan untuk membawa NTB ke arah yang lebih berkeadilan. Ali Sakti didukung oleh orangorang hang ikhlas. Ali Sakti didukung oleh para tuan guru yang juga dengan ketulusan dan keikhlasan. (rus)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 22 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BKKBN Provinsi NTB Gelar Pra-Rakorda Program KB dan Kependudukan Mataram (Suara NTB) Sebelum melalukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang dijadwalkan berlangsung mulai Kamis (22/3) hari ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi NTB mengadakan PraRakordayangdiadakanpadaRabu (21/3) di Mataram. Acara yang dihadiri oleh berbagai instansi serta mitra BKKBN ini membahas rancangan yang akan menjadi bahasansaatRakordananti.Ditahun ini, Rakorda BKKBN NTB mengambil tema tentang ‘Penguatan Integrasi Program Lintas Sektor di Kampung KB Untuk Mempercepat Terwujudnya Kualitas SDM NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera’. Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Drs. Makrifuddin,M.Si, menjelaskan bahwa acara pra-rakorda ini memang dirancang tanpa seremonial. “Acara ini merupakan pemanasan dari rakorda itu sendiri. Selain itu pra-rakorda dimanfaatkan untuk berdiskusi secara teknis,” terangnya. Di mana BKKBN memiliki banyak mitra, dan dalam pra-rakorda akan disepakati dengan mitra tentang apa yang akan

dilakukan untuk mendukung suksesnya program KKBPK tahun 2018. “Jadi akan kita bentuk kelompok diskusi akan membahas program yang akan dilakukan nantinya,” tambahnya. Mulai dari pelayanan KB, pembinaan pembangunan keluarga, pembinaan kependudukan dalam bentuk pembinaan sekolah dan sebagainya. “Hari ini langsung disepakati,sehinggasaatRakordaberakhir, kita langsung action,” kata Makrifuddin.Kelompokdiskusiininantinya akan dibagi yaitu kelompok pelayanan KB yang membahas rencana pelayanan KB dan MKJP untuk tahun 2018. Sedangkan kelompok lainakanmembahaspembangunan kependudukan. “Mereka akan mengembangkan sekolah siaga kependudukan,pojokkependudukan di daerah kita,” terangnya. Selebihnya kelompok lainnya akanmembahaskampungKB,jadi masing-masing mitra akan mendapatkan kampung KB binaan. “Tiga hal itulah yang akan dibahas sekarang ini, dan akan dibawa dalam Rakorda besok,” kata Makrifuddin. Mitra akan melakukan apa, di mana, dan kapan sudah bisa dilakukan saat hari ini juga. Ia

menambahkan dalam Rakorda nanti juga akan dihadiri oleh Kepala BKKBN Pusat yang sekaligus membuka acara. “Dengan Rakorda ini diharapkan arah kebijakan dapat tersampaikan dengan baik serta tepat dan cepat terutama di lapangan,” ujarnya. Apalagi program KKBPK ini bertujuan agar setiap keluarga dapat merencanakan masa depannya sehingga dapat mewujudkan sinergitas semua program yang disusun. Makrifuddin menjelaskan di NTB yang menjadi fokus adalah pendewasaan usia perkawinan, di mana dari data ada 70/1000 wanita usia 15-19 tahun yang sudah melahirkan. “Padahal data nasional hanya mencapai 48/1000, karena di NTB banyak terjadi pernikahan usia muda,” jelasnya. Oleh karena itu, BKKBN NTB berupaya untuk menekan angka pernikahan usia dini ini dengan melibatkan mitra. “Termasuk salah satunya adalah pimpinan pondok pesantren sebagai tokoh agama yang menjadi panutan bagi masyarakat untuk memberikan informasi tentang pendewasaan usia pernikahan ini,” kata Makrifuddin. Selain itu, juga dilakukan

sosialisasi melalui sekolah dan pondok pesantren di mana banyak siswanya yang berhenti sekolah karena alasan klasik, menikah. “Karena itu kita sosialisasikan melalui guru serta santri atau siswanya sendiri,” tambahnya. Padahal usia ideal untuk menikah,imbuhnya,untukwanitaadalah usia 21 tahun ke atas. “Kita akan mengupayakansosialisasi,pelayanan, kampanye, dan lainnya bersama mitra untuk meningkatkan angka MKJP yang memang sekarang sudah meningkat dari 17% tahun 2002 menjadi 27% di tahun 2017 ini,” kata Makrifuddin. Selain itu, juga bagaimana cara untuk mengatasi stunting yang menyangkut kualitas SDM di masa depan. Dimana dari data hampir 37% dari bayi yang ada di NTB mengalami stunting,artinya1dari3balitamengalami masalah stunting. Sedangkan anggota DPR RI dapil NTB, Dra. Hj. Ermalena, M.Hs, yang juga hadir dalam pra rakor itu mengatakan bahwa stunting sangat erat kaitannya dengan ekonomi keluarga. “Kalau umpamanya keluarga atau ibu yang tidak memiliki gizi yang baik cenderung melahirkan anak yang

(Suara NTB/ham)

LAPORAN - Kepala BKKBN Perwakilan NTB, H. Makrifuddin memberikan laporan kegiatan pra-rakorda KB dan kependudukan.

(Suara NTB/ham)

KUNJUNGI - Masjid Nurul Bilad menjadi salah satu tujuan wisatawan berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus berat badannya rendah dan pertumbuhannya tidak maksimal,” jelasnya. Jika pertumbuhan badan serta otaknya tidak berkembang maksimal, maka daya saing SDM ke depannya akan berkurang. Meski tingkat ASI ek-

sklusif di NTB tertinggi di Indonesia, jangan pernah berhenti untuk mengatasi masalah stunting ini. Ermalena menambahkan bahwa pendidikan kesehatan harus digalakkan terutama menyangkut kesehatan reproduksi.

(Suara NTB/ham)

SATU TEKAD - Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Makrifuddin bersama anggota DPR RI dapil NTB, Hj. Ermalena menunjukkan sikap satu tekad menyukseskan rakorda

(Suara NTB/ham)

KESEHATAN REPRODUKSI - Anggota DPR RI dapil NTB, Hj. Ermalena memberikan pemaparan, antara lain menyangkut kesehatan reproduksi pada pra rakorda KB dan kependudukan

(Suara NTB/ham)

SIAP SUKSESKAN - Kepala BKKBN Perwakilan NTB, H. Makrifuddin didampingi Hj. Ermalena dan pejabat lainnya siap menyukseskan program KB dan kependudukan.

“Dengan adanya program PIKER yang dilaksanakan oleh BKKBN untuk konsultasi remaja di sekolah-sekolah menjadi penting karena itu bisa menjadi tempat mereka untuk saling berbagi,” tambahnya. (uul/*)

(Suara NTB/ham) (Suara NTB/ham)

SERIUS - Peserta pra rakorda KB dan kependudukan tingkat BKKBN Perwakilan NTB tampak serius mendengarkan pemaparan.

SIAP SUKSESKAN - Kepala BKKBN Perwakilan NTB, H. Makrifuddin didampingi Hj. Ermalena dan pejabat lainnya siap menyukseskan program KB dan kependudukan.

Calon Kepala Daerah Harus Kampanyekan Masalah Kependudukan Mataram (Suara NTB) Menjelang pemilihan

(Suara NTB/ham)

KUNJUNGI - Masjid Nurul Bilad menjadi salah satu tujuan wisatawan berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Sebagian besar wisatawan yang datang ke tempat ini berasal dari Malaysia. Tampak salah satu wisatawan asal Malaysia sedang mengabadikan Masjid Nurul Bilad melalui smartphone-nya.

Makrifuddin

umum kepala daerah (pemilukada) tingkat provinsi serta kabupaten/kota, Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Drs. Makrifuddin, M.Si, berupaya melakukan pendekatan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB serta pendekatan ke caloncalon cagub-cawagub dan cabup-cawabup yang akan bertarung. “Kita berupaya melakukan pendekatan ke KPU dan calon pemimpin daerah ini agar dalam visi-misinya berwawasan kependudukan,” jelasnya d i

sela-sela acara Pra-Rakorda di Mataram, Rabu (21/3). Ia menjelaskan apapun yang nantinya akan dilakukan mereka saat terpilih kelak, harus berdasarkan penduduk. “Berapa sekolah yang akan dibangun, harus dilihat jumlah anak usia sekolah. Berapa jumlah pasar yang akan dibangun, juga harus melihat potensi penduduk di sana,” sebut Makrifuddin. Ia mengharapkan agar calon-calon ini bisa memiliki visi-misi untk NTB ke depannya bisa berpegang pada masalah kependudukan. Di mana masalah ini merupakan masalah global, bukan hanya di NTB saja, karena berpengaruh terhadap SDM yang dihasilkan di kemudian hari. “Beliau-beliau itu perlu meng-aware dan menerima dengan baik, misalnya seperti pengaturan kelahiran,” ujarnya. Itulah yang menjadi fokus pendekatan BKKBN NTB kepada KPU serta calon pemimpin daerah agar tetap menjadi perhatian utama. “Mudahmudahan dalam debat calon yang akan dilakukan nanti, masalah kependudukan ini bisa menjadi salah satu isu yang diangkat selain keluarga berencana,” tambahnya. Adanya pergantian kepemimpinan yang nantinya dilakukan, Makrifuddin berharap program yang sudah berjalan dengan baik dan lancar bisa terus dilanjutkan ke depannya. “Kami berharap apa yang baik dari sekarang mestinya harus dilanjutkan,” tukasnya. Apalagi programprogram di bawah kepemimpinan Tuan Guru Bajang ini berhasil meningkatkan jumlah ASI eksklusif di NTB yang mencapai angka 78,9% dan tertinggi di Indonesia. “Juga percepatan IPM kita juga tinggi, angka MKJP kita juga termasuk tinggi. Itu memang seharusnya dilanjutkan,” jelasnya. Sedangkan program-program kependudukan yang masih rendah, bisa ditingkatkan di masa kepemimpinan pemimpin yang baru nantinya. “Kami berharap siapapun yang terpilih masalah kependudukan ini menjadi perhatian, jangan abai. Karena semua masalah berawal dari masalah kependudukan,” harap Makrifuddin. (uul)