Edisi Rabu, 21 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 21 MARET 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 17 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Kampanye Dialogis di Suela

Ali BD di Mata Ulama

Ali Dachlan Wujudkan Kebun Raya Lemor

(Suara NTB/rus)

Ali BD bersama TGH Lalu Gede Sakti saat berada di Suela, Selasa kemarin (atas). Sementara ribuan warga yang memadati Lapangan Suela.

SELASA (20/3) kemarin, lapangan Desa Suela Kecamatan Suela menjadi saksi sejarah akan lahirnya pemimpin baru bagi NTB. Yakni calon gubernur yang maju bersama rakyat. Calon gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH Lalu Gede Sakti yang disingkat Ali Sakti. Masyarakat Suela tumpah ruah seraya meneriakkan kemenangan pasangan Ali Sakti pada Pilkada 27 Juni 2018 mendatang. Hadir dalam kampanye tersebut Ali Dachlan alias Amaq Asrul alias Papuk Abada. Turut bersamanya, calon Wakil Gubernur NTB, TGH. Lalu Gede Sakti. Dihadapan ribuan warga Suela dan sekitarnya yang hadir di lapangan tersebut, Ali Dachlan menyampaikan salah satu program khusus yang langsung bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Suela. Kebun Raya Lemor yang berada di wilayah Suela. Kebun raya ini disebut Ali BD saat ini sedang dalam proses penataan dan sebagian besar sudah rampung pembangunan sejumlah fasilitas penunjangnya. Bersambung ke hal 15

TGH. Jamhur: Ali BD Bangunkan Umat Islam dari Tidur SEBUTAN Sang Pendobrak sangat tepat bagi Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Ali BD. Komitmennya sangat luar biasa ingin membawa masyarakat ke arah perubahan. Komitmen besar Ali BD ingin terus membawa ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang baik. Kesehatan yang baik, perekonomian yang baik. Pembangunan yang lebih baik. Demikian dituturkan TGH. Jamhur, Pimpinan Pondok Pesantren Ass Sulami Desa Langko Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Dikutip dari hasil wawancara TGH Abdul Latief yang tertulis dalam Buku ALi BD di Mata Ulama dan Sahabat, mantan Anggota DPRD Lombok Barat itu menyebut Ali BD juga sangat mempedulikan kehidupan masyarakat miskin. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)

Dana Diklat BPSDM Provinsi NTB Diduga Fikif Mataram (Suara NTB) Ratusan juta dana operasional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB diduga fiktif. Sejumlah pejabat hingga bendahara dipanggil Kejaksaan Tinggi NTB untuk diklarifikasi. Penyelidikan itu terkait penggunaan anggaran pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

(PKMF) BPSDM Provinsi NTB. Modus yang diusut, oknum pejabat setempat diduga membuat kegiatan yang ditetapkan

melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD). Namun dalam dokumen

pada anggaran Tahun 2016 dan 2017 itu diduga tidak pernah dilakukan alias fiktif. Sejumlah pihak sudah diklarifiasi dalam kasus ini, termasuk Kepala BPSDM H. Rusman, SH.,MH. Tidak saja pucuk pimpinan, para pelaksana teknis kegiatan di PKMH juga sudah dimintai

Demi Ahyar-Mori, Husni Djibril akan Kerahkan Kekuatan Penuh

TO K O H

Target Tiga Kasus KEJAKSAAN Negeri di wilayah NTB dituntut untuk lebih getol menangani kasus korupsi. Sebab, anggaran penanganan korupsi tahun ini ditambah. Dari sebelumnya untuk satu kasus menjadi tiga kasus. ‘’Sudah ada perintah dari Kejagung untuk Kejaksaan Negeri tiga (kasus), dulunya satu,’’ kata Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Muhammad Dofir, SH Selasa (20/3) usai memimpin pengambilan sumpah jabatan Kepala Kejari Dompu. Dia menjelaskan, peningkatan target penanganan kasus itu ditunjukkan dengan penambahan dukungan anggaran dalam menangani kasus. Angka anggarannya tidak dia jelaskan secara rinci. Bersambung ke hal 15

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, bertekad untuk mengerahkan kekuatan penuh demi memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Nomor Urut 2 (Dua), TGH.Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M. Comm (Ahyar-Mori). Penegasan itu disampaikan Husni Djibril dalam acara Rakordasus Partai Gerindra seprovinsi NTB yang digelar pekan lalu. Acara ini dihadiri oleh H. M. Husni Djibril, B. Sc yang menyampaikan komitmennya un-

tuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ahyar-Mori. “Beliau berikan kepada pasangan Ahyar-Mori dan sekaligus berkomitmen untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 ini pada pilkada 2018 ini,” ujar juru bicara Mori Hanafi, Muti’ah Murni, SH. M.Kn dalam rilis yang diterima Suara NTB. Sementara itu, Mori Hanafi mengutarakan penilaiannya terkait komposisi anggaran untuk Pulau Lombok dan Sumbawa yang kerap menjadi perhatiannya selama menjabat Wakil Rakyat NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

AHYAR MORI - Pasangan Ahyar-Mori bersama Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, dalam acara Rakordasus Partai Gerindra se-Provinsi NTB yang digelar pekan lalu.

NTB Ekspor 30.000 Ton Jagung ke Filipina

Muhammad Dofir (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Alokasi Anggaran Minim

DANA tak terduga penanggulangan bencana yang dialokasikan Pemprov NTB dinilai masih minim. Dari Rp 5,3 triliun total APBD murni 2018, dana tak terduga yang dianggarkan hanya sebesar Rp 5 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/ 3) siang membenarkan alokasi dana tak terduga masih kecil jika dibandingkan total APBD. Namun, ia mengatakan pengalokasian dana tak terduga sebesar Rp 5 miliar dalam APBD murni 2018 itu melihat tingkat serapan selama tiga tahun terakhir. H. Supran Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

keterangan oleh penyidik. Salah satunya bendahara unit kegiatan pada PKMF, Inawati. Dihubungi Suara NTB, Inawati mengaku pernah diperiksa Kejaksaan. Namun materi pemeriksaan enggan dibeberkan, dengan alasan posisinya hanya sebagai staf. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

EKSPOR - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal, Kementrian Pertanian RI, Agung Hendriadi, Pangdam IX/ Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto, Wakapolda NTB Kombes Pol Drs. Tajuddin, MH dan Bupati Sumbawa, H.Husni Djibril, saat pelepasan ekspor 11.500 Ton Jagung ke Filipina di Pelabuhan Badas, Sumbawa, Selasa (20/3).

Sumbawa Besar (Suara NTB ) NTB menargetkan ekspor sebanyak 30.000 ton jagung ke Filipina. Pelepasan ekspor jagung tahap pertama dilakukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, di Pelabuhan Badas, Sumbawa, Selasa (20/3). Gubernur melepas ekspor jagung tersebut didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal, Kementrian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, Pangdam IX/ Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto, Wakapolda NTB Kombes Pol Drs. Tajuddin, MH dan Bupati Sumbawa, H.Husni Djibril. Ekspor jagung ini merupakan tahap awal dari yang ditargetkan 30.000 ton pada tahun 2018. Ekspor jagung tersebut merupakan wujud konsistensi Pemerintah NTB untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sebab, tahun lalu NTB juga telah melakukan ekspor jagung ke luar negeri dan luar daerah. Terlebih, NTB telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah lumbung pangan nasional. “Kegiatan ini dapat membesarkan hati kita dengan menunjukan bahwa NTB akan selalu berkontribusi positif untuk pembangunan nasional,” Bersambung ke hal 15

Bersama Zul-Rohmi

’’NTB CARE’’, Memastikan Masyarakat Desa Terlayani SEJAK tiga bulan terakhir, pasangan Calon Gubernur NTB, Dr.H. Zukieflimansyah dan Calon Wakil Gubernur Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah (ZulRohmi) sangat aktif melakukan kunjungan ke ratusan titik untuk bertemu masyarakat. Jauh sebelum penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Zul-Rohmi sudah banyak mendapatkan aspirasi, keluhan dan masukan dari berbagai elemen msyarakat. Keluhan itu datang khususnya dari masyarakat kecil dan menengah ke bawah. Keluhan-keluhan yang kerap disampaikan kepada Zul-Ro-

hmi adalah mengenai bantuan dari pemerintah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat kecamatan. Sebenarnya masyarakat tahu bahwa pemerintah punya banyak program bantuan yang bertujuan memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Sebut saja bantuan siswa miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bersambung ke hal 15 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah.

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Rabu, 21 Maret 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

BAKAR JERAMI – Petani di kawasan jalan lingkar Kota Mataram sedang membakar jerami sebagai persiapan menanam di lahannya, Selasa (20/3). Aktivitas ini menimbulkan udara kurang sehat.

Bantuan untuk Istri Nelayan UNTUK memberdayakan para istri nelayan yang selama ini hanya berdiam diri di rumah, Dinas Sosial memberikan bantuan usaha kepada mereka. Sebagai salah satu kelurahan yang mendapatkan program tersebut, kelurahan Ampenan Selatan menyambut dengan baik bantuan itu. “Kemarin PPL Perikanan sudah datang ke sini meninjau keberadaan kelompok nelayan kami,” jelas lurah Ampenan Selatan, H.M. Amanah kepada Suara NTB, Selasa (20/3). Ia menjelaskan, bantuan itu setiap tahunnya bergulir karena dianggap sudah berhasil. “Ada stimulan, kemarin sepertinya itu berhasil, mungkin dari provinsi juga akan memberikan kucuran dana,” kata Amanah. Di tahun ini akan digelontorkan kembali dananya untuk bantuan kepada masyarakat. “Itu informasi dari PPL yang kami terima,” tambahnya. Bantuan usaha ini akan diberikan kepada dua kelompok ibu-ibu nelayan yang berada di lingkungan Gatep. “Masingmasing kelompok terdiri dari 10 orang yang akan mendapatkan bantuan usaha sebesar Rp 500 ribu/orang, jadi total bantuannya Rp 5 juta/kelompok,” terang Amanah. Pemilihan kedua kelompok tersebut karena mereka memang yang sudah teregistrasi dan mau dibina. “Syarat untuk diberikan bantuan, mereka harus memiliki usaha. Kalau tidak punya, ya tidak diberikan agar uangnya bisa terus berputar jadi modal,” jelasnya. Bantuan yang diterima, harapnya, nantinya bisa terus berputar setidaknya bisa menambah jumlah anggota kelompok yang dibina. “Mungkin dari 10 anggota kelompok, bisa nambah jadi 11 orang kan kalau uangnya terus berputar dan dipakai dengan baik,” jawabnya. Amanah menambahkan masyarakat menyambut dengan antusias bantuan tersebut, tetapi ia berpesan agar jangan sampai bantuan tersebut disalahgunakan. “Jangan saat mau terima bantuan saja, baru semangatnya. Tetapi saat sudah terima, kelompoknya pecah karena masalah ini itu,” tukasnya. Ia menginginkan agar pola pikir masyarakat harus berubah agar saat mendapat bantuan ini, keinginannya berusaha semakin kuat dan tidak setengahsetengah. (uul) H.M. Amanah (Suara NTB/uul)

Terkesan seperti Pasar PENATAAN eks Pelabuhan Ampenan banyak menuai kritik dari masyarakat. Kritik ini tidak hanya berkaitan dengan masih adanya pedagang yang tidak terakomodir di sana, juga terkait desain bangunan untuk PKL yang dibangun pemerintah. Kritik-kritik ini terungkap dalam kegiatan reses atau penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kota Mataram dari dapil Ampenan, H.M. Faesal. ‘’Bangunan itu seperti pasar sapi,’’ cetus Faesal menirukan kritik dari masyarakat saat menjawab Suara NTB di Mataram, Selasa (20/3). Menurut masyarakat, posisi bangunan kurang pas, sehingga menutupi view pantai. ‘’Harusnya, ketika wisatawan masuk ke sana, langsung lihat pantai, tapi ini terkesan kita masuk langsung lihat pasar,’’ sesalnya. Dia menilai desain bangunan yang dihajatkan untuk PKL, tidak memikat wisatawan. Sehingga, Faesal menyarankan kepada pemerintah agar mengubah desain bangunan itu. Dikatakan anggota Komisi IV ini, bahwa dalam melakukan penataan bekas Pelabuhan Ampenan, Pemkot Mataram dapat belajar dari daerah lain yang juga punya situs kota tua. Penataan, lanjut politisi Nasdem ini, hendaknya tidak menghilangkan kesan kejayaan Ampenan. Faesal mencontohkan penataan Pantai Losari, Sulawesi Selatan. ‘’Jadi kalau di Losari itu, begitu kita masuk ke areal itu, kita langsung lihat pantai. Seharusnya di Ampenan juga seperti itu,’’ ujarnya. Oleh karena itu, sesuai keinginan masyarakat Ampenan, Faesal meminta Pemkot Mataram mengubah desain bangunan. ‘’Supaya wisatawan yang datang bisa menikmati pantai,’’ imbuhnya. Selain itu, Faesal juga meminta Pemkot Mataram untuk mengakomodir semua PKL. Karena saat reses kemarin banyak PKL yang menyampaikan keluhan bahwa mereka tak kebagian tempat berjualan setelah dilakukannya penataan di bekas Pelabuhan Ampenan tersebut. ‘’Padahal, mereka sejak lama berjualan di sana,’’ katanya. Pada bagian lain, Faesal juga mengingatkan Satpol PP yang melakukan razia di sana, agar mengedepankan etika yang santun. ‘’Jangan arogan. Kalau mau melakukan razia itu sore atau malam hari, di jam itu banyak orang pacaran. Kalau pagi itu kan cuma ada pedagang. Jadi kalau pedagang itu ditertibkan, ditata, bukan dirazia,’’ pungkasnya. Faesal menyesalkan bahwa pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam penataan kawasan yang pernah jaya itu. Ke depan, kalau benar Pemkot Mataram akan mengubah desain bangunan tersebut, ia berharap ada pelibatan masyarakat. (fit)

H.M. Faesal (Suara NTB/dok)

Kebiasaan Bakar Sampah

Udara di Mataram Terganggu Mataram (Suara NTB) Membakar sampah mungkin hal sepele. Akan tetapi memiliki dampak luar biasa bagi kesehatan masyarakat. Kebiasaan masyarakat ini justru menyumbang dan mengganggu polusi udara di Mataram. Pelarangan pembakaran sampah diatur dalam Perda 10 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ketentuan Perda itu juga mengatur sanksi pidana seperti tercantum dalam pasal 22 ayat 1 menyebutkan kegiatan pembuangan sampah yang menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan (fisik, biologis dan sosial) serta merugikan kepentingan orang/pihak lain mewajibkan pelaku/penanggungjawabnya

untuk membayar biaya pemulihan sumber daya alam dan lingkungan (fisik, biologis, dan sosial di darat, laut dan udara ) serta mengganti kerugian yang terjadi. Sementara, pasal 2 selain sanksi perdata tersebut kepada pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan izin kegiatan. Namun demikian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi, Selasa (20/

3) mengatakan, tidak pernah diterapkan hukuman karena melihat frekuensi pembakaran sampah di masyarakat relatif minim. “Penindakan hukum tidak pernah, masih tahapan mengingatkan saja,” kata dia. Diakui, pihaknya sudah mengingatkan masyarakat melalui lurah dan camat, agar tidak melakukan aktivitas pembakaran. Dikatakan Irwan, kecenderungan masyarakat membakar sampah termasuk jerami hanya mencari praktis-

nya saja untuk mempercepat pengosongan lahan. Termasuk salah satunya, karena kointainer tidak tersedia di masyarakat. “Kan masyarakat kita mau gampangnya saja,” ujarnya. Mereka tidak mengetahui dampak pembakaran sampah dan jerami mengganggu polusi udara di Mataram. Mantan Camat Selaparang ini bersyukur kualitas udara di Mataram masih di atas baku mutu. Ditemui terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyampaikan bahwa kasus inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) disebabkan akibat polusi kendaraan serta kebiasaan masyarakat mem-

bakar sampah. Dia menyebutkan, kasus ISPA di Mataram mencapai ribuan. Ini disebabkan asap yang dihirup warga membuat iritasi pada saluran pernafasan. Di samping sebagian orang alergi terhadap asap sehingga menyebabkan sesak nafas. “Kasus ISPA totalnya dua persen dari jumlah balita di Kota Mataram,” kata Usman. Paling membahayakan pembakaran jerami oleh petani. Ia menyarankan sebaiknya petani memanfaatkan jeraminya sebagai makanan ternak. Tidak membakar sehingga asapnya menyebar kemana - mana dan menimbulkan penyakit. (cem)

Pemkot Mataram Bingung Penataan Kawasan Bisnis Cakranegara Terkendala Lahan Parkir Tertibkan Reklame Rokok Mataram (Suara NTB) Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) tidak bisa melakukan penataan secara menyeluruh kawasan bisnis Cakranegara. Ini terkendala lahan parkir disiapkan bukan milik pemerintah. Demikian disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satker PBL, Andrea saat presentasi di ruang Kenari, Selasa (20/3). “Kami sudah konsultasikan ke Pemerintah Pusat. Aturan Pusat tidak boleh diintervensi kalau bukan tanah Pemda,” kata dia. Keputusan tidak mengintervensi ini dikhawatirkan akan menjadi kendala pada proses penyerahan aset ke Pemkot Mataram. Andrea menambahkan, Pemerintah Pusat juga meminta Pemkot Mataram menyiapkan sharing anggaran terkait rencana penataan kawasan Cakranegara. Dikatakan, penyiapan kantong parkir tersebut telah diupayakan oleh Pemkot Mataram. “Kami sudah sampaikan ke pusat, tetapi memang diharapkan ada sharing anggaran dari Pemda,” tambahnya. Secara teknis, Satker PBL kebingungan menskenariokan arah pembuangan air. Rencananya aliran air dibuang ke utara karena pekerjaannya bersambung ke Sindu. Di sampingi itu, pekerjaan tidak boleh dieksekusi menggunakan yudit ke drainase. Penggunaan yudit setelah dihitung menghabiskan anggaran Rp 3 miliar dari anggaran pengerjaan Rp 5 miliar. Penataan kawasan bisnis

(Suara NTB/cem)

SKENARIO PENATAAN - Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didampingi Asisten II, Wartan memperhatikan presentasi skenario penataan kawasan bisnis Cakranegara dari PPK Satker PBL, Andrea, Selasa (20/3). Cakranegara ini, pihaknya sudah mendapatkan rekanan. Kemungkinan di atas tanggal 10 April rekanan sudah mulai bekerja. “Makanya kami minta bantuan Satpol PP nanti turut membantu mengamankan terutama PKL,” pintanya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, persoalan drainase di kawasan Cakranegara dibangun oleh PLP dan menggunakan yudit. Ia mengharapkan, pengerjaan proyek itu jangan sampai memunculkan masalah baru. Selama ini kawasan Cakranegara bebas dari banjir maupun genangan. “Jangan sampai muncul banjir di sana. Kita berharap dibuatkan lubang - lubang saluran pembuangan air,” ujarnya. Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana juga mene-

gaskan jangan sampai pembangunan di Cakranegara justru menimbulkan masalah baru. Karena, selama ini wilayah Cakranegara steril dari banjir. Pengurus Pura Meru mendukung penataan kawasan Cakranegara dilakukan oleh pemerintah. Tetapi dengan catatan estetikanya sinkron dengan kondisi kawasan sekitar. “Sebenarnya tidak masalah sejauh tidak menciptakan persoalan baru,” kata Anak Agung. Di satu sisi, diharapkan situs budaya di sana bisa dibuat berbeda seperti kota tua Ampenan dengan catatan konsep tata ruang tetap dipertahankan. Tidak ada kawasan parkir, sehingga masyarakat dapat mengenang kembali. Dalam hal penataan menurut dia, pemerintah dan masyarakat sama - sama memiliki fungsi menciptakan kondisi nyaman dan kondusif. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram kebingungan menertibkan reklame rokok, terutama yang menggunakan biro jasa reklame. Pasalnya, belum ada produk hukum yang mengatur pelarangan iklan rokok. Menurut Kadis Perkim, H.M. Kemal Islam, bahwa Kota Mataram belum memiliki aturan yang melarang reklame rokok. Yang ada kata dia, hanya Perda kawasan tanpa rokok saja. Penertiban reklame rokok dipasang di bilboard merupakan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Bagaimana mau ditertibkan. Kita kan tidak ada Perda pelarangan iklan rokok,” kata Kemal, Selasa (20/3). Sekarang ini menurut dia,

tinggal kebijakan saja. Pihaknya sudah berupaya mengurangi dan membatasi iklan rokok di sejumlah titik di Kota Mataram. Terutama radius 500 meter dari sekolah. Itupun sulit sekali dengan kondisi sekolah berdekatan. “Sekolah kita kan berdekatan semua. Mana ada radius 500 meter,” tuturnya. Pemasangan iklan rokok di warung - warung akan ditertibkan. Selain memasang tidak pada tempatnya, juga tidak memiliki izin. Termasuk pemasangan di median jalan akan dikerahkan petugas dekorasi kota untuk menertibkan. Seperti diketahui, maraknya iklan rokok bisa menjadi sandungan penilaian Mataram sebagai Kota Layak Anak 2018. Selain indikator lainnya, daerah yang bebas iklan rokok memiliki kredit poin tinggi. (cem)

(Suara NTB/cem)

BELUM DILARANG - Pemkot belum bisa menertibkan iklan rokok karena belum memiliki Perda pelarangan. Seperti papan reklame iklan rokok di kawasan Cakra Utara ini, cukup dekat dengan sekolah.

Pelaksanaan MPBM

Minim, Kehadiran Anggota Dewan Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tingkat Kota Mataram, Selasa (20/3), minim dihadiri oleh anggota Dewan. Idealnya program pembangunan yang disusun dengan basis usulan masyarakat dijadikan acuan dalam pokok pokok pikiran Dewan (Pokir). Pantauan Suara NTB, dari 40 anggota Dewan hanya ada delapan yang hadir. Di antaranya, Ketua DPRD, H. Didi Sumardi, SH. Wakil Ketua, H. Muhtar, H.M. Noer Ibrahim, Abdul Malik, Baiq Ika

(Suara NTB/cem)

LENGANG - Kursi disiapkan bagi 40 anggota Dewan Kota Mataram terlihat lengang. MPBM Tingkat Kota Mataram dilaksanakan, Selasa (20/3) hanya dihadiri delapan wakil rakyat saja. Febrianti, Ali Aswandi dan dua anggota Dewan lainnya. Menanggapi hal tersebut, Plt

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menjawab datar saja. Ketidakhadiran wakil

rakyat ini kemungkinan ada kesibukan lain. Tetapi, delapan orang yang hadir dinilai cukup representatif melihat semangat kolektif dan kebersamaan. Nantinya, anggota DPRD melalui pokir bisa memberikan dukungan signifkan terutama dimensi pembangunan. “Mungkin mereka sibuk di tempat lain,” jawab Mohan. Sementara itu, H. Didi Sumardi, tidak mengetahui alasan anggotanya tidak hadir pada rapat musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM). “Saya tidak tahu. Coba tanya saja yang ndak had-

ir,” ketusnya. Menurut dia, sebenarnya kehadiran wakil rakyat ini wajib dalam perumusan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Secara keseluruhan mengacu pada hasil MPBM. “Sebenarnya mereka penting hadir,” tegas Didi. Politisi Partai Golkar ini tidak memberikan penjelasan teguran yang diberikan nantinya pada anggota Dewan yang malas menghadiri kegiatan penting seperti itu. (cem)

SUARA NTB

Rabu, 21 Maret 2018

Halaman 3

30.000 Ton Jagung NTB Diekspor Perdana ke Filipina SumbawaBesar (SuaraNTB)NTB memang sukses mengembangkan jagung sebagai komoditas unggulannya. Keberhasilan ini tak lepas dari koordinasi kuat Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dan stakeholders terkait di kabupaten/kota. Sebanyak 30.000 ton mulai di ekspor perdana, Selasa (20/ 3) kemarin. Melalui pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Tujuannya ke Filipina. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Agung Hendriadi, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. Dalam kesempatan ini, sekaligus dicanangkan program Gerakan Masyarakat Jagung Terintegrasi Sapi (GEMA JIPI). Hadir langsung, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, anggota DPRD Sumbawa, Pangdam IX Udhayana, Danrem 162 Wira Bhakti, Wakapolda NTB, Pimpinan OPD dan sejumlah pejabat lainnya. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, dalam sambutan penerimaannya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTB dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang telah berkesempatan hadir di Kabupaten Sumbawa guna secara resmi melepas ekspor jagung ke Filipina sekaligus mencanangkan GEMA JIPI. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (20122017) perkembangan tanaman jagung di daerah ini terus meningkat dengan cukup signifikan dari luas areal tanam 35.462 ha pada tahun 2012 menjadi 97.204 hektar pada tahun 2017. Demikian pula dengan produksi jagung, dari 192.391 ton di tahun 2012 menjadi 621.405 ton pada tahun 2017. Hal tersebut tidak lepas dari luasnya potensi lahan yang bisa ditanami jagung, yaitu mencapai 258.000 hektar dari luas wilayah daratan sebesar 6.643,98 kilometer persegi. Terdiri dari lahan kering tanam pada musim hujan atau musim tanam pertama seluas 219.334 ha, lahan sawah tanam pada musim kemarau I atau musim tanam kedua seluas 28.182 ha. Lahan sawah tanam pada musim kemarau II atau musim tanam ketiga seluas 10.484 ha. Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya yang dituangkan dalam APBD dalam mendorong peningkatan

Gubernur NTB bersama Kepala Dinas Pertanian Perkebunan NTB, Husnul Fauzi menunjukkan jagung yang akan diekspor

Pengguntingan Pita pelepasan ekspor jagung produksi jagung mencapai 1 juta ton per tahun dan penambahan areal tanam menjadi 125.000 hingga 140.000 hektar. Berupa program peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan sarana dan prasarana. Seperti pengembangan sumber air, pembinaan dan pendanaan bagi kesejahteraan masyarakat petani pedesaan berupa kredit tanpa bunga yang disebut dengan “Kredit Sahabat (Krabat)” sebesar Rp 5 miliar di tahun 2018, dan pada tahun 2017 lalu juga telah menganggarkan sebesar Rp 15 miliar untuk kredit tersebut. “Mengingat potensi limbah jagung yang dihasilkan daerah ini begitu besar, maka di tahun 2018 ini kami mencoba mencanangkan program Gema Jipi dalam rangka mengkolaborasikan sektor pertanian melalui tanaman jagung dengan sapi pada sektor peternakan. Dan melalui program tersebut kita berharap limbah jagung dalam bentuk jerami, tongkol dan juga klobot atau kulit buah jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, dengan mengolahnya menjadi hay dan silase. Pengolahan tersebut, selain dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakan ternak, pemanfaatan limbah jagung dapat juga menghasilkan biomasa melalui proses olahan silase,” ujarnya. Tentunya, agar program Gema Jipi ini dapat berjalan dengan baik, maka dukungan dari kementerian Pertanian dan juga pemerintah provinsi sangat diharapkan dalam hal penyediaan bantuan benih, pu-

puk, bibit sapi, alsintan dan prasarana pertanian lainnya. Demikian pula kepada segenap bumdes yang ada di Kabupaten sumbawa, yang saat ini berjumlah 112 bumdes, agar dapat berperan memanfaatkan potensi limbah jagung ini melalui penyediaan jasa pembuatan sekaligus penjualan pakan ternak sapi. Pada tahun 2015 lalu, dengan capaian realisasi produksi jagung Kabupaten Sumbawa sebesar 329.885 ton, telah mampu melakukan ekspor perdana ke Filipina sebesar 135.000 ton. Pengirimannya langsung dilepas secara resmi oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melalui pelabuhan yang sama, yaitu Pelabuhan Badas Sumbawa. Dan juga pengiriman ke Pulau Jawa sebesar 54.000 ton. “Alhamdulillah tahun 2018 ini, daerah kami kembali melakukan ekspor jagung ke Filipina yang dilaksanakan oleh PT. Seger Nusantara Sumbawa Besar, dengan target pengiriman 100.000 ton. Dimana hari ini merupakan pengapalan pertamanya sebesar 11.500 ton melalui Pelabuhan Badas. Suksesnya pelaksanaan ekspor jagung ini tidak lepas dari koordinasi dan kerjasama yang baik pada institusi di lingkungan Pemkab. Sumbawa melalui dinas pertanian, dinas pangan, dan dinas koperindag, bersama PT. Seger Nusantara dan PT. Pelindo (persero),” pungkasnya. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Agung Hendriadi menyampaikan ekspor kedua kali yang

dilakukan Sumbawa ini penting dicatat Kementerian Perdagangan. Dimana di tahun kedua ini sebanyak 11.500 ton untuk tahap pertama dari target 100 ribu ton. Tak kalah penting juga pencanangan GEMA JIPI ini yang diimpiimpikan. Pihaknya pun mengapresiasi para petani yang sudah bekerja keras dalam menanam jagung, dari yang sebelumnya satu kali tanam sekarang berani tiga kali tanam. Kemudian Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa yang telah melakukan koordinasi dengan baik sehingga program-program Kementerian Pertanian terkait dengan jagung terlaksana dengan luar biasa. Selain itu pihaknya juga mengapresiasi PT. Segar yang membeli jagung masyarakat Sumbawa dengan harga Rp 3.200 per kilogram. “Harga jagung di NTB juga cukup tinggi yaitu berkisar antara Rp 3.300 sampai Rp 3.600, artinya dalam rincian luar biasa. Apalagi melalui kegiatan hari ini kita mencanangkan masyarakat jagung integrasi sapi. Mudah-mudahan margin yang diterima petani bisa dua kali lipat. Limbah kita manfaatkan sebagai pakan ini mudah-mudahan bisa mendorong mensejahterakan petani kita,” harapnya. Agung memaparkan gambaran kondisi jagung skala nasional, di tahun 2015 masih menjadi importir dengan 3,2 juta ton. Kemudian tahun 2016 impor turun 62 persen, tetapi masih impor 1,1 juta ton dan di tahun 2017 jumlah impor 0 persen. Hal ini salah satunya dukungan dari NTB, karena NTB merupakan provinsi pada ranking ke lima

pada sentra produksi provinsi di Indonesia setelah Jatim, Jateng, Sumsel, dan Gorotalo. Dimana dilihatnya peningkatan produksi yang ada di NTB juga cukup signifikan dan cukup membanggakan, rata-rata tumbuh 24,2 persen per tahun. Mulai tahun 2014 0,78 juta ton, tahun 2015 0,9 juta ton, tahun 2016 1,2 juta ton, dan tahun 2017 2,2 juta ton. “Alhamdulillah 2018 kita telah mengekspor. NTB adalah provinsi yang ketiga mengekspor jagung, setelah Gorontalo dan Sulawesi Selatan (Sulsel),” terangnya. Berdasarkan laporan dari BPS tahun 2017 produksi 27,9 juta ton atau mengalami peningkatan luar biasa 18,5 persen dibandingkan 2016. Yaitu pada waktu itu sekitar 23 juta ton. Pada tahun 2018 diperkirakan dengan kontribusi NTB dan beberapa provinsi besar lainnya, produksi Indonesia akan mencapai 30 juta ton sedangkan konsumsi berkisar antara 23 juta ton. Jadi Indonesia akan mempunyai surplus 7 hingga 8 juta ton. Pihaknya pun berharap pertanian dapat terus ditingkatkan. Baik melaui meningkatkan instensitas tanam maupun meningkatkan luasan areal tanam baru. Sehingga produksi jagung terus meningkat. Pihaknya juga menekankan supaya kesejahteraan petani dapat meningkat. Karena telah bekerja keras menanan jagung. “Saatnya kita memikirkan nasib petani kita. Kita sudah mendorong mereka menanam jagung dari yang satu kali menjadi dua kali dan bahkan sampai tiga kali. Mari kita mencoba meningkatkan kesejahteraan mereka. Satu yang pemerintah lakukan yaitu menetap-

kan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung. Saya ingatkan kembali Rp 3.150 per kilogram itu harga terendah. Jadi jangan sampai produksi sudah meningkat harganya di bawah Rp 3.150,” kata Agung. Sementara Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan kegiatan pelepasan ekspor jagung untuk tahap pertama tahun 2018 dengan negara tujuan Filipina adalah kegiatan yang bermafaat dan sangat membanggakan. Gelombang pertama ini sebanyak 11.500 ton dengan target Sumbawa 100 ribu ton. Seluruh NTB, pihaknya menargetkan 300 ribu ton untuk diekspor. Dimana untuk produksi jagung NTB tahun ini meningkat sekitar 1 juta ton dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2016, produksi jagung NTB sekitar 1,1 juta ton dan pada tahun 2017 produksinya sekitar 2, 127 juta ton. Terdapat peningkatan sekitar 1 juta ton lebih. Hal ini berkat ikhtiar dari para petani dan juga peran semua pihak yang ikut membantu selama ini. Tentunya yang terdekat Bupati dan jajarannya, TNI, kepolisian dan pihak lainnya. Untuk itu Gubernur menyampaikan terima kasih, karena atas ikhtiar dan kerja keras yang telah dilakukan semua pihak usaha jagung di NTB semakin terang prospeknya ke depan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang telah berusaha menggenjot produksi dari komoditas utama. “Kita sudah menugaskan para petani kita untuk menanam, petani kita pun sudah menanam. Tugas kita adalah memastikan agar kemanfataan ekonomi dari

apa yang ditanam para petani kita itu lebih besar lagi kepada petani kita kemanfaatannya. Jadi keuntungannya bisa lebih besar. Salah satu caranya untuk keuntungan petani semakin besar adalah dengan memangkas biaya produksi. Demikian pun yang terkait dengan harga jual swasta nasional, BUMN, ataupun BUMD untuk bisa memberikan harga yang baik bagi petani kita. Ada HPP, HPP itu hukumnya darurat. Jadi jangan sampai persis sampai HPP. Tidak boleh seperti HPP itu darurat, saya minta pembelian agar selalu di atas harga HPP,” tegasnya. Gubernur mengapresiasi pendampingan dan pengawalan dari seluruh pihak yang sudah berjalan lancar. Baik itu TNI, Polri termasuk dengan PPN Pemda. Tetapi Gubernur berharap yang harus menjadi perhatian adalah distribusi pupuk supaya lancar pada waktunya. Dimana gejolak harga pupukjugatidakbolehterjadi,karena akan mengakibatkan biaya produksiyangmeningkatdanmengurangi kemanfaatan ekonomi yang dinikmati petani. Selain itu ia juga meminta rantai produksi dapat dijaga. Gubernur juga meminta kepada semua pihak supaya dana hasil penjualan jagung oleh petani tidak hanya digunakan untuk hal yang konsumtif tetapi juga dijadikan modal. “Saya minta di Sumbawa harus ada Bumdes dan sebagian hasil dari jagung itu masukan untuk jadi modal. Sehingga bisa dibangun unit-unit usaha di tingkat desa yang kemudian menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat desa. Ini hal yang penting,” pungkasnya. (ind/bul/*)

Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi.

Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

Dari kiri Bupati Sumbawa, Pangdam IX/Udayana, Gubernur NTB dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

Penandatanganan Prasasti pencanangan inovasi bidang pertanian dalam program GEMA JIPI.

Penyerahan sertifikat bebas hama dari stasiun karantina pertanian kepada eksportir oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Gubernur, Pangdam, dan Bupati saat memeriksa jagung yang akan diekspor.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Gubernur, dan Bupati saat menuju tempat pengguntingan pita pelepasan ekspor jagung.

Jagung diangkat ke atas kapal.

Gubernur, Bupati dan Kepala Badan Ketahanan Pangan serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI,

Hamparan tanaman jagung.

SUARA NTB Rabu, 21 Maret 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bayar Gaji Sesuai UMK DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut sebagian besar perusahaan di Lotim sudah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Artinya, pihak perusahaan merespon positif surat terkait pembayaran gaji karyawan sesuai UMK. Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/3), Kepala Disnakertrans Lotim, Andika Istujaya, mengaku pihaknya sudah melakukan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan (Suara NTB/yon) di Lotim. Namun, DisAndika Istujaya nakertrans Lotim tidak boleh melakukan pengawasan. “Jika diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, maka Disnakertrans Lotim dapat mengambil suatu tindakan,”ujarnya. Dari hasil monitoring yang sudah dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terutama yang sudah dilayangkan surat untuk membayar gaji karyawannya sesuai dengan UMK. Namun, masih ada beberapa perusahaan yang belum membayar gaji karyawan sesuai dengan aturan minimal pemerintah. Penetapan UMK Lotim untuk tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 561-935 tahun 2017 tentang UMK Lotim tahun 2018. Besaran UMK yang ditetapkan sesuai dengan yang diusulkan oleh kabupaten yakni Rp1.831.000.00, jumlah itu mengalami kenaikan sekitar 11,83 persen dari tahun lalu yakni sebesar Rp1.637.377.00. Penetapan keputusan gubernur terkait dengan UMK secara serentak diumumkan bersama kabupaten/kota lainnya di NTB. Adapun peningkatan UMK yang menjadi acuan yakni Upah Minimum Provinsi (UMP), sementara dalam penetapan UMK, dalam aturan harus lebih tinggi dari UMP yakni sebesar Rp1.825.000.00. Sementara untuk UMK Lotim ditetapkan sebesar Rp 1.831.000.00. (yon)

Dua Bulan Usai MoU, TCN Belum Beraktivitas Tanjung (Suara NTB) PT. Tiara Cipta Nirwana (TCN) selaku investor air bersih yang berhasil menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PDAM Lombok Utara hingga kini belum berproses. Pada aspek perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga kini belum masuk ke Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Naker PM PTSP) Kabupaten Lombok Utara. “Mungkin beberapa izinnya ada di provinsi, tetapi untuk izin di wilayah darat seperti IMB, mereka belum mengajukan ke kita,” aku Kepala Disnaker PM PTSP KLU Vidi Eka Kusuma saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/3). Sebagaimana diketahui, PDAM dan PT. TCN telah menyepakati MoU kerjasama investasi air bersih di Gili Trawangan untuk jangka waktu 30 tahun. MoU telah dilalui di Aula Kantor Bupati KLU, pada 16 Januari 2018 lalu. Menanggapi itu, Direktur PDAM Lombok Utara, Raden Waliadin, SE., yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan PT. TCN sedang berproses. Namun demikian, progresnya sangat bergantung dari pihak ketiga (TCN). “Itu kan dia yang proses. Sekarang tergantung dari pihak ketiganya. Memang sih (pengawasannya) di kita, tetapi kita hanya melihat progres yang sudah dilakukan sejauhmana,” ujar Waliadin. Ditanya mengenai kesiapan lahan TCN di Gili Trawangan, Waliadin juga mengklaim bawah TCN saat ini sedang mempersiapkannya. Dengan target operasional per 31 Desember mendatang, maka PDAM akan mengawal proses investasi yang dilakukan TCN. “Inilah makanya harus kita kejar, tidak bisa kita biarkan begitu saja. Karena untuk ini menyangkut dengan persoalan barang-barang, bukan sembarang. Makanya dia harus benar-benar maksimalkan dulu,” imbuhnya. Pada kesempatan itu, Waliadin mengklarifikasi perihal kedudukan investasi senilai Rp300 miliar yang berlaku selama 30 tahun. Waliadin memperjelas bahwa investasi sebenarnya bukan Rp300 miliar melainkan Rp22 miliar per satu mesin. “Siapa yang mengatakan Rp300 miliar? Ndak ada yang Rp300 miliar, di MoU kita kan Rp22 miliar. Yang 22 miliar itu satu mesin.” Saat disinggung nilai di MoU mencapai Rp300 miliar, Waliadin menjelaskan, modelnya tergantung dari kebutuhan di masa mendatang. ‘’Kalau sekarang mesin dia pasang satu, anggaplah kebutuhan masyarakat 1000 kubik per hari, nah kalau itu dia tidak mampu (dengan 1 mesin) ditambah lagi (mesinnya),” jelasnya. Lantas dengan angka hanya Rp22 miliar mengapa pula jangka waktunya harus berlaku selama 30 tahun? Menjawab itu, kembali Waliadin menjelaskan, bahwasanya nilai investasi itu bergantung dari pendapatan usaha investor. “Itu kan persoalan masalah pendapatan dalam rangka usaha. Sebenarnya dia bertahap modelnya ini. Prioritas kita sekarang ini kan di Trawangan. Itu makanya saya katakan, di lapangan kalau konsumennya sekarang (misalnya) 200 orang, dia tidak mencukupi maka dia akan bertambah mesin lagi, itu loh maksudnya.” Artinya dasar investasi sebesar Rp22 miliar dari mana? Bukankah dulu PDAM melakukan studi kelayakan sebesar Rp22 miliar berdasarkan konsep distribusi air dari Sire – Meno dan Sire Trawangan? Menurut Waliadin, Rp22 miliar tersebut muncul dari hitung-hitungan per mesin dari keseluruhan mesin yang dibutuhkan. Tentunya angka tersebut muncul dari hasil feasibility study yang dilakukan PDAM dengan Unram. MoU PDAM dan TCN di Trawangan pun akan didesain satu paket, dimana MoU Trawangan dapat dikembangkan di Gili Meno. “Bukan (Sire – Meno dan Sire – Trawangan), itu kan kita tidak melalui laut, pemasangannya kan di darat. Nilai Rp22 miliar itu pun hanya berlaku untuk investasi 1 mesin di Trawangan saja,” sebutnya. Menanggapi hal ini, Direktur PT Tiara Cipta Nirwana, Made Gede Putra menjelaskan, jika pihaknya sedang menyusun akhir desain pembangunan penyedian air bersih. Termasuk, mencocokkan sejumlah peralatan utama, karena pihaknya memesan sesuai desain. Apalagi di lapangan tidak ada yang menyediakan peralatan dalam kondisi sudah siap. ‘’Dan kontrak kami 12 bulan insya Allah selesai tepat waktu, karena di lapangan akan butuh waktu 4 bulan saja, karena pengerjaan pabrikasinya di Bali, dan akan diinstal saja di lokasi. Demikian yang bisa saya sampaikan sementara waktu,’’ ujarnya saat dikonfirmasi lewat aplikasi WhatsApp, Selasa (20/3). Sementara mengenai IMB sedang dipersiapkan pihaknya, karena bangunan akan menyesuaikan dengan desain. Menurutnya, dengan proses yang matang hasilnya nanti di lapangan akan lebih cepat, mengingat pekerjaannya di pulau memerlukan manajemen proyek yang detail, sehingga tidak bisa dilakukan sembarangan. (ari)

(Suara NTB/ist)

BELUM BERIZIN - Salah satu proyek tambak udang yang dibangun di KLU dan belum mendapat izin UPL/UKL dan IMB dari Pemda KLU. Pemda KLU menghentikan sementara pembangunan proyek ini sampai izin keluar.

Banyak Bangunan Diduga Langgar Tata Ruang

”Sense of Response” BKPRD KLU Masih Rendah Tanjung (Suara NTB) Sejumlah proyek infrastruktur maupun proyek investor belakangan menjadi perhatian Pemkab Lombok Utara khususnya bidang pengendalian dan pembangunan. Beberapa bangunan yang dinilai melanggar tata ruang dan roi pantai dianggap terlambat dikendalikan. Asisten II Bidang Ekonomi, Pengendalian dan Pembangunan Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, Selasa (20/3) tak menyangkal, kepekaan tim di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) masih perlu ditingkatkan agar pembangunan terhindar dari penyimpangan tata ruang. Beberapa aktivitas pembangunan seperti pembangunan tembok Bank NTB, tembok SPBU Pertamina di Desa Jenggala hingga pembangunan tambak udang di Dusun Barong Birak, Desa Sambik Elen,

merupakan beberapa contoh kasus yang harusnya bisa dikendalikan sejak dini. “Saya sudah kumpulkan semua tim BKPRD dalam rangka memantau IMB yang sudah keluar. Jangan sampai sudah terlanjut terbangun fisiknya terus tidak sesuai dengan IMB. Tim BKPRD harus punya sense of response, jangan menunggu ada laporan baru bergerak,” tegas Hermanto. Beruntung kata Asisten II, beberapa aktivitas pembangunan termasuk pembangunan tembok Bank NTB dan

SPBU Pertamina masih dapat mengalah. Tembok yang awalnya dekat dengan jalan raya dimundurkan sesuai ketentuan tata ruang. Sementara untuk tambak udang Barong Birak, diputuskan dihentikan sementara aktivitas pembangunannya sampai menunggu dokumen UPL/ UKL dan IMBnya keluar. Hermanto meminta jajarannya di bidang pengendalian dan pembangunan untuk lebih sering memantau aktivitas yang ada di lapangan terhadap perusahaan-pe-

Hasil Pemutakhiran KPU Lotim

137.526 Pemilih Potensial Tidak Miliki KTP-Elektronik Selong (Suara NTB) Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditemukan sebanyak 137.526 orang yang masuk kategori potensial pemilih tidak memiliki KTP Elektronik. Menurut Ketua KPU Lotim Muhammad Saleh, data tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data terakhir yang dilakukan panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) di tingkat desa dan kelurahan. Menyikapi persoalan ini, KPU berencana berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lotim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ratusan ribu warga Lotim yang tidak memiliki KTP Elektronik itu sudah ditaruh di form AC III dalam istilah KPU. Dilakukan pemisahan data ini guna memudahkan dalam melakukan pelacakan data. Dari ratusan ribu yang potensial pemilih itu, ada juga di dalamnya tidak memiliki

identitas sama sekali. Di samping itu ada yang sudah punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) tapi tidak memiliki KTP, dan ada juga yang sudah merekam, namun tidak mendapat KTP elektronik. Sebelumnya tertera jumlah daftar penduduk pemilih potensial Pemilihan umum (DP4) Lotim sebanyak 929 ribu. Dari jumlah tesebut terjadi pengurangan setelah dilakukan verifikasi sebanyak 63 ribu lebih, sehingga jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) ini sebanyak 866.173 orang. Kepala Dinas Dukcapil melalui Sekretariis Dukcapil, Azis yang dikonfirmasi terpisah mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan data detail mengenai jumlah penduduk Lotim yang tidak memiliiki identitas kependudukan sesuai hasil verifikasi KPU. Harapannya data yang dimaksudkan KPU Lotim tersebut diberikan ke Dukcapil untuk disinkronkan dengan data yang ada. “Kita kan harus koordinasi dulu dengan KPU,” ucapnya. Jika penduduk bersangkutan tidak punya identitas kependudukan bisa dikroscek lang-

sung siapa dan dimana alamatnya. Masalah data penduduk ini diakui cukup riskan sehingga tidak bisa sembarangan. Jika ingin dibuatkan identitas kependudukan, seperti Kartu Keluarga dan identitas yang lainnya harus jelas ada dasarnnya. Tidak dinafikan Azis, masih banyak warga Lotim yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik. Catatannya jumlah keseluruhan di Lotim mencapai 140 ribu jiwa. Jumlah itu dari 1,3 juta jiwa penduduk Lotim dengan jumlah wajib KTP sebanyak 900 ribu jiwa. Adapun yang sudah direkam ini sudah mendekati angka 800 ribu. Untuk merekam sisa yang belum tesebut, Dukcapil melakukan jemput bola dengan mendatangi desa-desa yang warganya belum melakukan perekaman. Selanjutnya ditegaskan, kewenangan Dukcapil hanya mengeluarkan KTP atau Surat Keterangan bagi yang sudah merekam, namun belum bisa diterbitkan fisik KTP elektroniknya. (rus)

rusahaan pemegang IMB. Dirinya secara pribadi, bahkan lebih leluasa mengecek fakta lapangan daripada mendengar laporan dari masyarakat. “Tim BKPRD masih belum punya sense of response, sementara masih lebih banyak menunggu laporan. Sekarang harus dimulai dari pencegahan dini, begitu keluar IMB di sana kita sudah memulai untuk memantau,” tegasnya lagi. Menginisiasi perbaikan kinerja di tim BKPRD, pihaknya juga sudah membuat grup Whats App untuk intern BKPRD. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi dan informasi serta reaksi cepat tanggap terhadap laporan yang berkembang terkait dinamika pembangunan oleh investor. Apabila investor tern-

yata melanggar tata ruang, maka pihaknya tidak segansegan untuk menegur bahkan memberi sanksi. “Menjalankan tugas sebagai pengendalian pembangunan, saya mengajak tim untuk merespon cepat. Sejak ada IMB kita sudah memantau, kapan mereka memulai, supaya di saat mulai kita cek apa sudah sesuai dengn ijin waktun ekspos atau tidak,” sambungnya. Hermanto menambahkan, sikap tanggap dari setiap pejabat yang terlibat di BKPRD sangat menentukan arah pembangunan yang dilakukan pemilik modal. Sebab investasi tidak hanya mempertimbangkan besaran modal, tetapi juga keberlanjutan lingkungan serta tidak mengganggu kepentingan publik. (ari)

PHRI Harapkan Pariwisata Lotim Digarap Maksimal Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan daerah yang sangat kaya akan potensi wisata, mulai dari pegunungan, pantai, potensi alam dan lainnya. Hanya saja, beragam potensi itu belum tergarap dengan baik. Hal ini disebabkan adanya koordinasi antara Pemda dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lotim yang belum maksimal. Dikonfirmasi, Selasa (20/3), Ketua Bidang Investasi PHRI Lotim, Zulkifli Hamri, mengaku PHRI kesulitan mengembangkan potensi Lotim khususnya di bidang pariwisata hingga dapat menarik peningkatan kunjungan wisatawan ke Lotim. Padahal jika potensi itu digarap maksimal, tentunya akan berdampak terhadap hunian hotel. “Kesulitan karena prasarana yang masih terbatas, kordinasi antara pemerintah dengan PHRI miskomunikasi. Artinya PHRI jalan sendiri,” ungkapnya. Kendati demikian, pemilik Pondok Bambu Penginapan dan Hotel ini mengaku jika pemda tetap merangkul. Hanya saja, sinergitas yang dilakukan belum maksimal. Misalnya dalam pelaksanaan berbagai event. “Kita masih jalan sendiri-sendiri,” tegasnya lagi. Meski demikian, sambungnya, untuk pengurusan izin

(Suara NTB/yon)

Zulkifli Hamri pendirian hotel dan restoran tidak ada yang dipersulit. Namun, hal terpenting yang juga harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan, yakni faktor keamanan, infrastruktur jalan dan sarana pendukung lainnya. Karena pelaksanaan sejumlah program yang dicanangkan oleh PHRI tanpa peran dari pemerintah tidak bisa berjalan. PHRI tetap melakukan kegiatan berupa festival kopi, festival homestay yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan pemerintah. Dengan begitu, diharapkan pemerintah akan mengetahui beraneka ragam potensi yang ada di Kabupaten Lotim yang patut untuk dijual. (yon)

Jelang UN, Dewan Pendidikan Lotim Tinjau Sekolah di Wilayah Pelosok Selong (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan ujian nasional (UN) baik tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK sederajat. Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meninjau sekolah-sekolah pelosok yang digunakan sebagai lokasi ujian nasional. Kepada Suara NTB, Selasa (20/3), Ketua Dewan Pendidikan Lotim, H. Mahsus, menjelaskan, peninjauan dilakukan dalam rangka melihat kesiapan dari pihak

sekolah dalam menghadapi ujian nasional tahun 2018, baik yang melaksanakan UN dengan sistem Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) maupun Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Melalui peninjauan itu, katanya, maka dapat diketahui langsung kendala yang dihadapi oleh masing-masing sekolah. “Untuk hari pertama, kita akan tinjau sekolahsekolah yang berada di wilayah Kecamatan Sambelia dan Pringgabaya,”sebutnya.

(Suara NTB/yon)

H. Mahsus

H. Mahsus menjelaskan, alasan dipilihnya wilayah pelosok yang jauh dari perkotaan tidak menutup kemungkinan akan ditemui sejumlah kendala dan hambatan dalam pelaksanaan UN. Misalnya, gangguan jaringan bagi yang melaksanakan UNBK, keterlambatan pendistiribusian soal bagi peserta UNKP maupun kendala-kendala lainnya. “Kita melakukan peninjauan ini untuk melihat kesiapan dari sekolah-sekolah yang melaksanakan ujian nasional

tahun ini,”jelasnya. Dengan diketahuinya kendala-kendala yang dihadapi oleh setiap sekolah, ujarnya, dapat diambil beberapa tindakan untuk menyikapinya dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim. Adanya tindakan sejak awal, terutama adanya kekurangan ini bisa meminimalisir kesalahan saat pelaksanaan UN, baik yang menggunakan UNKP maupun UNBK. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 21 Maret 2018

Halaman 5

Penerima Bantuan Alsintan Loteng Diduga Fiktif Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) makin intensif menyelidiki dugaan penyimpangan pada program bantuan alat sistem pertanian (alsintan) tahun 2017. Terlebih, beberapa kelompok tani penerima bantuan dari pemerintah tersebut, disinyalir kelompok tani fiktif. “Kasusnya masih terus kita dalami,” terang Kasi. Pidsus pada Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Senin (19/3). Ia menjelaskan, fokus penyelidikan pihaknya saat ini yakni

pada penyaluran combain (mesin panen padi), karena ada indikasi, beberapa penerima bantuan tidak jelas statusnya. Apakah memang kelompok tani tersebut masih aktif atau tidak. Pasalnya, dari keterangan

dan informasi yang diperoleh pihaknya, ada kelompok tani yang hanya ketua kelompok tani itu saja yang aktif. Sementara anggotanya yang lain tidak jelas. “Beberapa anggota kelompok tani yang kita

mintai keterangannya, ternyata tidak tahu kalau dirinya masuk sebagai anggota kelompok tani tersebut,” ujarnya. Termasuk ketika, dikonfirmasi soal bantuan mesin panen padi dari pemerintah pusat tersebut, para anggota kelompok tani mengaku tidak tahu. Sehingga kesannya, hanya ketua kelompok tani saja yang tahu ada program bantuan dari pemerintah sekaligus sebagai pengelola bantu-

an. Sementara anggota yang terdaftar tidak tahu menahu. “Dilihat dari struktur kepengurusan kelompok-kelompok tani tersebut memang ada, tersusun kepengurusannya. Tapi yang mengelola hanya ketua kelompok tani saja,” tambahnya. Tapi hal itu masih dugaan awal. Pihaknya dalam hal ini masih akan terus mendalami kasus tersebut. Dokumen dan bukti pendukung juga masih dikumpul-

H. Rohman Farly

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

ATRAKSI - Kasatlantas Polres Lobar Iptu Lalu Panca Warsa melakukan atraksi peresean dengan anggota di jalur bandara II, Selasa (20/3). Atraksi ini dilakukan pada Operasi Keselamatan Gatarin yang digelar Satlantas Polres Lobar.

Sekda Pastikan Program Aspirasi Dewan Dikontrol OPD Giri Menang (Suara NTB) – Program aspirasi menjadi sorotan sejumlah pihak, bahkan kalangan LSM mendorong agar Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dugaan permainan di balik program aspirasi ini. Menyikapi ini, pihak eksekutif memastikan dalam menyalurkan program pokok pikiran atau aspirasi DPRD di bawah kontrol organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program aspirasi yang diminta dewan tentu disesuaikan dengan OPD teknis terkait yang berwenang, tidak bisa penyaluran melalui OPD yang tak sesuai kewenangan. “Pasti ada kontrol dari SKPD (OPD, red) terkait aspirasi dewan ini, sebab SKPD yang tahu apakah tugas pokoknya tidak,” tegas Sekda Lobar H. Moh. Taufiq menanggapi persoalan aspirasi yang menjadi sorotan sejumlah pihak tersebut, Selasa (20/3).

Bentuk dan di mana program aspirasi ini ditempatkan dibahas dengan OPD. Nantinya OPD yang mengkaji apakah cocok atau sesuai kewenangan atau tidak. Terkait legislatif mengintervensi OPD dalam pengerjaan program ini, sekda menegaskan, jika di sinilah ketegasan OPD, apakah program aspirasi masuk penunjukan langsung (PL) atau lelang. Jika masuk PL prosedurnya nanti tidak dilelang, sehingga tergantung ketegasan OPD. Persoalan ada tekan-menekan, tentu di sini hubungan dewan dengan OPD. Apakah semua yang disampaikan dewan itu langsung disetuju, atau tidak? Ia menekankan ke OPD agar melaksanakan program baik itu aspirasi dan program lain dengan profesional. Misalnya, program melalui tender. ULP pasti tidak berani memenangkan kontraktor meskipun ditekan oleh dewan. Sebab prosesn-

ya transparan. Kalaupun ada yang menang tentu itu karena mereka layak menang dari sisi penawaran. “Tidak berani mainmain di sini, sebab semua terbuka, kalau orang ndak layak menang tapi dimenangkan kan bisa dilaporkan kemanamana,”tegasnya. Lebih jauh kata Sekda, Program aspirasi ini tiap tahun ada. TAPD jelasnya tidak mungkin tahu secara detail program aspirasi per anggota dewan dan ditempatkan di mana, sebab hal ini menyangkut hal teknis. Terkait adanya dorongan agar APH mengusut program aspirasi ini, menurut Sekda tentu itu hak masing-masing pihak. Namun pertanyaannya kenapa saat ini baru diributkan masalah ini sebab program ini tiap tahun dilaksanakan. Ia menekankan jangan semua proyek dikaitkan dengan program aspirasi. (her)

Royal Tulip Siap Dibangun di KEK Mandalika Praya (Suara NTB) Satu lagi hotel berbintang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah (Loteng) mulai dibangun bulan ini. Setelah sebelumnya Hotel Pullman sudah mulai kegiatan kontruksinya, awal pekan depan Royal Tulip Hotel juga akan memulai groundbreaking pembangunan fisiknya. Dan, menjadikan sebagai hotel kedua dari tujuh hotel yang direncanakan akan dibangun di kawasan Mandalika. “Tahap persiapan groundbreaking sudah hampir selesai. Di mana rencananya groundbreaking akan dilaksanakan pada Senin (26/3) besok,” ungkap General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, kepada

Suara NTB, Selasa (20/3). Diakuinya, Royal Tulip Hotel merupakan hotel berbintang kedua yang akan mulai dibangun tahun ini. Dari total tujuh hotel yang akan dibangun dan telah ada Memorandum of Understansing (MoU) antara pihak investor dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola KEK Mandalika. Nantinya, akan ada sekitar 200 kamar yang akan dibangun dengan target penyelesaian sekitar dua tahun dengan nilai investasi mencapai lebih dari Rp600 miliar. Artinya, akhir tahun 2019 mendatang Royal Tulip Hotel diharapkan sudah mulai beroperasi dan sudah bisa menerima para wisatawan yang berlibur di KEK Mandalika. Di tempat terpisah, Admin-

istrator KEK Mandalika, Ir. H. Winarto, mengatakan, seluruh dokumen persyaratan untuk pembangunan Royal Tulip Hotel sudah selesai. Tinggal memulai proses groundbreking saja. “Dokumen untuk proses pembangunan fisik Royal Tulip Hotel sudah tidak ada masalah. Semua sudah dinyatakan lengkap,” ujarnya. Lebih lanjut, Winarto menjelaskan, selain Royal Tulip Hotel ada satu hotel lagi yang direncanakan dalam waktu dekat ini juga akan memulai pembangunan yakni Paramount Hotel. Tapi karena masih ada beberapa dokumen lagi yang harus diselesaikan, sehingga pembangunan fisiknya belum bisa dilaksanakan. (kir)

Komitmen Berdayakan Warga Lokal

Marina Del Ray Bantah Pemberitaan ”Pemakaian” Lahan Warga untuk Urus Izin Giri Menang (Suara NTB) – Pihak PT Marina Del Ray membantah pemberitaan terkait pihak perusahaan tersebut “memakai” lahan warga lokal seluas 5 hektar untuk mengurus izin. Terkait lahan ini, pihak perusahaan sudah memiliki 1 hektar dan telah menjadi hak milik Marina Del Ray. Pihak Marina Del Ray tidak pernah mengklaim memiliki lahan 6 hektar, namun hanya 100 meter persegi atau kurang lebih 1 hektar. Menyangkut izin pembangunan di darat, pihak Marine Del Ray juga membantah belum berizin. Pasalnya, pihak Marina telah mengantongi izin lengkap, termasuk IMB, sehingga mulai membangun fisik di darat.

Menurutnya pemberitaan sebelumnya salah, sehingga dikhawatirkan memunculkan opini membias di publik. Demikian klarifikasi disampaikan Presiden Direktur Marina Del Ray Raymond La Fontaine kepada Suara NTB melalui ponsel yang didampingi Manager Konstruksi Marina Del Ray, Albert sebagai penerjemah, Selasa (20/3). Terkait lahan ini, jelasnya, pihak Marina Del Ray telah memiliki lahan sendiri atas nama milik perusahaan Marina Del Ray seluas kurang lebih 1 hektar. Bahkan pihaknya dalam setiap pertemuan dengan pemerintah di Aston Inn, Jayakarta dan Cocotinus, serta di Jakarta selalu menyampaikan lahan yang dimiliki kurang leb-

Pemberian bantuan alsintan itu sendiri merupakan program pemerintah pusat untuk mendukung percepatan capaian swasembaga pangan. Di mana total ada 18 combain yang berasal dari pemerintah pusat ditambah 99 handtraktor serta seratus lebih mesin pompa air bantuan dari pemerintah daerah yang disalurkan bagi kelompok tani yang ada di daerah ini dengan nilai program mencapai miliaran rupiah. (kir)

Sekda Kritisi Disiplin ASN di Lobar

Jangan Terkesan Ada Tendensi Politik RENCANA revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat ditanggapi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) H. Rohman Farly. Kepada Suara NTB di Selong, Selasa (20/3) Sekda mengatakan, alasan untuk revisi Perda Pengelolaan Zakat sejauh sebagai salah satu inisiatif dewan dianggap belum belum mendasar. “Jangan terkesan ada tendensi politik,” kata Rohman Farly. Menurutnya, untuk apa buang-buang waktu bicara soal Perda Zakat yang nyatanya sudah berjalan dengan baik. Pengelolaan zakat di Lotim ini sudah ada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) yang ada keterlibatan para tuan guru dan tokoh ulama sebagai dewan pertimbangannya. Dalam hal peruntukannya pun sudah disesuaikan dengan dalil-dalil nash Alquran dan Hadist Nabi Muhammad SAW, yakni diberikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat tersebut. Para wakil rakyat harapnya tinggal mengawal konstitusi yang sudah ada tersebut. “Jadi kalau belum ada hal-hal yang substantif yang harus diubah buat apa melakukan perubahan,” tegasnya. Mengenai nama Bazda, diterangkan Sekda tidak ada klausul dalam ketentuan perundang-undangan tentang Badan Amil Zakat Nasional yang mewajibkan semua daerah harus bernama Baznas. Tidak berubah menjadi Baznas bukan berarti juga akan ilegal Bazda yang ada di tingkat kabupaten. Tidak pula ada ketentuan hukum yang menyalahkan sebutan istilah Bazda. Lotim merupakan daerah otonom yang bisa menentukan sendiri nama dan istilah yang digunakan. Sekda mengingatkan, kemunculan Baznas yang ada di tingkat nasional ini justru dari Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah yang pertama menerapkan zakat. Keberadaan Badan Amil Zakat tidak hirarkis dengan dari tingkat daerah hingga pusat. Baznas pusat tidak ada dana pembinaan atau semacamnya dalam mengelola Badan Amil Zakat yang ada di daerah. Sejarah mencatat, keberadaan Bazda di Lotim telah mampu mengumpulkan zakat dari para amil zakat hingga nilainya tembus belasan miliar per tahun. Sempat turun dan Ali BD kembali menjadi Bupati dan nilai zakat ini kembali meningkat tajam. Peruntukan zakat, lanjutnya sudah jelas kepada masyarkakat miskin. Cita-cita besar, tidak saja pemberian bantuan dari zakat habis begitu saja tanpa bekas. Karenanya dibangun Rumah Sakit Islam Kita agar zakat-zakat yang terkumpul benar-benar lebih terwujud. ‘’Manfaatnya bisa jauh lebih besar dirasakan oleh masyarakat miskin. Karena cita-cita besarnya Rumah Sakit Islam Kita ini untuk masyarakat miskin,’’ ujarnya. Pembangunan rumah sakit yang dananya dari zakat tidak saja dilakukan di Lotim. Sejumlah daerah juga sudah mendirikan fasilitas kesehatan yang didanai dari zakat yang terkumpul. Keputusan mendirikan rumah sakit pun sudah melalui tahapan pertimbangan dari para alim ulama, para tuan guru yang menjadi pengurus dan anggota dewan pertimbangan zakat. Pembangunan Rumah Sakit Islam kita juga karena pertimbangan skala prioritas alam pembangunan daerah. APBD dan APBN ada skala prioritas. Amanah konstitusi menyebut kesehatan menjadi bagian penting yang harus disediakan. Fakta di Lombok TImur, masalah kekurangan fasilitas kesehatan ini menjadi keluhan banyak masyarakat. Rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta yang ada selalu penuh. Sehingga banyak orang miskin tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Soal nama Yayasan Islam Kita, sambungnya, adalah lembaga publik. Adapun oang-orang yang ada di dalamnya bisa diganti. Prinsip dalam penanganan kemiskinan, kata Sekda tidak boleh berhenti. “Kita mau prioritaskan orang miskin tidak berobat ke rumah sakit kumuh.Tapi betulbetul yang bagus, karena kita ingin bangun peradaban,”papar sekda menegaskan. (rus)

kan. Sebelumnya pada akhirnya nantinya, pihaknya sampai pada satu kesimpulan. Apakah ada penyimpangan atau tidak dalam program bantuan alsintan tahun 2017 lalu. “Pihak-pihak terkait dalam program ini juga akan segera kita mintai keterangannya. Termasuk pihak dari Kementerian Pertanian selaku pemberi bantuan, juga tetap berpeluang kita mintai keterangnya,” tandas Hasan.

ih 100 are, pihaknya juga selalu menampilkan peta gambar di setiap pertemuan tersebut. Terkait pembangunan di darat pun pihak Marina Del Ray telah memiliki IMB. Sedangkan untuk sosialisasi dengan masyarakat lokal, pihak Marina sudah melakukan sosialisasi. Bahkan mulai pembangunan awal, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan silaturahmi di lokasi dengan mengundang beberapa tokoh setempat. Pihaknya juga mengundang beberapa kades dan juga para nelayan untuk hadir pada saat kegiatan meeting dirangkai silaturahmi tanggal 30 Januari di Hotel Aston Mataram. Sementara pemda, jelasn-

ya, meminta sosialisasi dalam bentuk komitmen berupa tanda tangan untuk lebih kepada pengesahan izin sendiri, akan tetapi memang itu diakui belum dimintai tandatangan. Namun sosialisasi sendiri sudah dilakukan ke masyarakat. Pertemuan terakhir dilaksanakan di Cocotinus, dihadiri pemerintah pusat, provinsi dan Pemda Lobar. Pada pertemuan ini, pemda ingin memfasilitasi pihak masyarakat lokal dengan Marina Del Ray untuk membahas tentang proyek ini. “Sudah kita sosialisasi ke masyarakat, tapi memang sebagian pihak belum kesampaian. Sebab kita tidak bisa memanggil semua masyarakat lokal, kita

hanya memanggil beberapa tokoh, kepala desa, saat silaturahmi mereka semua datang,” imbuhnya. Pada beberapa kali pertemuan ini, pihak Marina menyampaikan ke para tokoh dan kades serta warga terkait rencana pembangunan Marina. Pihak Marina berkomitmen memperhatikan warga lokal, sebab ia selaku Presiden Direktur juga ingin memajukan serta memberdayakan warga lokal setempat. (Redaksi Suara NTB memohon maaf terhadap pihak Marina Del Ray terkait kesalahan pemberitaan di Suara NTB Selasa (20/ 3/2018) terkait “Warga Protes Lahan “Dipakai” Untuk Izin Marina Del Ray”). (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengendor. ASN seolah seenaknya masuk kantor, mulai dari datang siang dan pulang kerja lebih cepat. Hingga tak sedikit pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan sore di pemerintahan. Menyikapi ini, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq sudah melayangkan surat teguran kepada segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meningkatkan pengawasan di masing-masing instansi secara berjenjang. “Saya sudah membuat dan mengirimkan surat teguran kepada seluruh pegawai. Isinya, mengingatkan kembali kewajiban dan tugas PNS, serta kedisiplinan mereka dalam bekerja,” tegasnya, Selasa (20/3). Surat ini dikeluarkan sebagai respons eksekutif terhadap legislatif yang menilai kedisiplinan PNS mulai kendor. Di mana surat ini telah ditandatangani Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar Drs. H. Lalu Saswadi, agar PNS melakukan dan melak-

sanakan aturan PNS sebagaimana mestinya, seperti mematuhi aturan masuk pagi pulangnya sore. Taufiq juga mengingatkan, kepada pimpinan OPD memberikan teladan yang baik kepada para staf. Sebab, jangan sampai meminta atau menyuruh staf apel justru pimpinannya tidak melaksanakan. “Ini menjadi contoh yang buruk bagi disiplin PNS,” ujarnya. Ia pun menegaskan, jika dirinya juga tetap mengikuti apel bendera. Ini dilakukan sebagai contoh teladan kepada para staf pegawai lain. Karena ia tak menginginkan, jika meminta orang lain untuk disiplin malah dirinya tidak menerapkan kedisiplinan. Melihat hal ini, sambungnya, akhirnya membuat Pemkab Lobar ragu dalam menerapkan tunjangan kinerja pegawai. Padahal tunjangan kinerja ini disesuaikan berdasarkan tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai. “Harus ada pemotongan tunjangan kinerja. Sebagai reward dan punishment agar adil,” imbuhnya. (her)

FGD LSP2M NTB

Waspadai ”Human Trafficking” Masih Mengintai Selong (Suara NTB) Selasa (20/3), Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD). Hadir dalam FGD Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur (Lotim), Andika Istujaya, Ketua Yayasan Advokasi Buruh Migan Indonesia (ADBMI) Roma Hidayat, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim, Ipda Hermanto HS. Dalam pertemuan tersebut terkuak masalah human trafficking atau perdagangan orang masih menjadi momok yang harus diwaspadai. Semua harus memerangi kejahatan internasional yang masih mengintai di tengah-tengah masyarakat. Kepala Disnakertrans, Andika Istujaya, menerangkan dasar hukum perang terhadap human trafficking ini sudah jelas tertuang dalam UU 21 tahun 2007. Khusus penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sudah menjadi ranah kepolisian. Pihaknya tidak mengingkari, praktik human trafficking ini kerap berkedok TKI. Karenanya, Andika mengingatkan agar semua TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengerti semua prosedur dan kelengkapan dokumen keberangkatannya. Dalam melakukan pencegahan, memang perlu tim pencegahan. Pembentukannya, tidak dibentuk di kabupaten, karena lintas kabupaten, sehingga penegakan hukum terpadu tingkat provinsi perlu dilakukan. Lotim sendiri sudah melahirkan Perda tentang Trafficking. Tapi menindak orang menggunakan dasar hukum perda masih lemah. Dalam Perda, maksimal denda Rp50 juta dengan penjara hanya 6 bulan.

Aturan yang bisa lebih tegas bisa digunakan dalam UU 21/ 2007. Di mana sudah tegas menyebut, denda Rp500 juta dan hukuman penjara 3 tahun. Aturan tersebut diharapkan bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku. Sementara Ketua Yayasan ADBMI Roma Hidayat, menjelaskan, aturan hukum mengenai human trafficking ini sudah sangat komprehensif. Mulai dari desa hingga internasional. Khusus Lotim diketahui sudah ada Perda 9 tahun 2013. Level operasional sudah ada. Bahkan Lotim sudah kelebihan satgas, sehingga buruknya dalam penilaian Roma tidak ada yang kerja. ‘’Ada satgas trafficking dan ada P2TP2A di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana,’’ ujarnya. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lotim, Ipda Hermanto, tegas mempersilakan siapa saja yang menemukan kasus segera melaporkan. Aparat kepolisian Lotim siap menindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kasus pedagangan orang ini beragam bentuk modus operandinya. Ada jual sperma, jual ovarium secara ilegal, praktik prostitusi, jual air susu ibu secara ilegal dan bentuk-bentuk lainnya yang ilegal. Awal mulanya perekrutan dengan memalsukan dokumen. Sejauh ini, dalam penanganan kasus TPPO ini, masih banyak kendala yang harus dihadapi. Antara lain, soal ketidakjelasan dokumen kependudukan. Korban mencabut laporannya dan menghilang, sehingga tidak peduli lagi kasusnya. PPTKIS tidak terdata di dinas. Korban tidak mengetahui identitas dan sistem data kependudukan belum online dan kendalakendala lainnya yang perlu diatasi bersama. (rus/*)

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - Diskusi FGD LSP2M yang membahas masalah human trafficking di Selong, Selasa (20/3).

SUARA NTB Rabu, 21 Maret 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Program Replikasi Literasi ”Terabas Pulau” Dipusatkan di Pulau Moyo-Medang Sumbawa Besar (Suara NTB) Program replikasi literasi “Inovasi”di daerah kepulauan yang dinamakan Terabas (Literasi Berbasis Kelas) diawali dengan pelatihan guru kelas I, II dan III dari 10 SD sasaran program di Pulau Moyo dan Pulau Medang Kecamatan Labuan Badas. Dimulai dengan pelatihan keaksaraan daerah kepulauan, yang berlangsung di Labuhan Aji, pada 1517 Maret lalu. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa melalui Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SD, Junaidi, S.Pd., M.Pd menyebutkan, ada beberapa keterampilan yang akan dilatih berdasarkan lima fokus keterampilan membaca yaitu pengetahuan huruf, kesadaran fonemologi, penguasaan kosakata, kelancaran membaca, dan pemahaman membaca. Pelatihan untuk guru ini akan dilaksanakan sebanyak dua tahap. Pertama fokus pada perkembangan membaca anak. Kemudian Pengaruh bahasa lokal dalam kelancaran membaca. Selanjutnya formatif assessment terhadap kemampuan membaca anak dan kemampuan dasar yang diperlukan anak untuk membaca dan

lima keterampilan dasar membaca. “Kami selaku pelaksana program replikasi literasi menganggap betapa pentingnya kegiatan pelatihan ini dilaksanakan mengingat guru merupakan ujung tombak di dalam pelaksanaan percepatan keaksaraan,” katanya. Tujuan pelatihan ini, agar guru kelas rendah (Kelas 1, 2 dan 3) yang berada di Pulau Moyo dan Pulau Medang dapat memahami 5 keterampilan utama dalam membaca. Selain itu mengembangkan print richenvironment (lingkungan kaya bahan cetak) di setiap kelas. Diharapkan dengan program ini para guru di Pulau Moyo dan Pulau Medang mahir dan mampu menerapkan Literacy Boost yakni lima ketrampilan utama dalam membaca di kelasnya masing-masing. Para guru juga diharapkan mampu mengembangkan penilaian formative yang terintegrasi dengan rencana pembelajaran guna mendukung percepatan keaksaraan anak didiknya. Adapun metode yang digunakan pada pelatihan ini yaitu menggunakan pendekatan andragogi dengan perpaduan presentasi, praktek, diskusi kelompok dan tanya jawab.

Minim Pendonor, Stok Darah Menipis Taliwang (Suara NTB) RSUD Asy Syifa Taliwang, Sumbawa Barat, hingga saat ini masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan darah bagi 140. 000 jiwa yang berada di wilayah setempat. Hal ini terjadi karena masih minimnya para pendonor yang datang untuk “berbagi” dengan masyarakat yang membutuhkan darah. Bahkan stok yang harus tersedia sekitar 2800 kantong yang mampu terealisasi hanya sekitar 1400-1500 kantong darah saja dalam satu tahun. “Kita akui memang stok darah di RSUD Asy Syifa, sangat terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan darah secara optimal. Meskipun tidak maksimal, tetapi hingga saat ini belum terjadi kelangkaan darah. Karena kita selalu siapkan darah bagi masyarakat yang dalam kondisi emergency dan kritis,” sebut Direktur RSUD Asy Syifa Taliwang, dr. Carlof Sitompul, Selasa (20/3). Dikatakannya, yang menjadi kendala, sehingga stok darah tidak kunjung sesuai target yakni, masih kurangnya kesadaran masyarakat melakukan donor darah. Padahal permintaan akan trombosit darah selalu ada dan harus segera dipenuhi. Akibat dari kondisi ini, pihak terkait merasa sangat kewalahan ketika ada permintaan trombosit yang banyak. Tentu untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak terkait akan melibatkan komunitas donor darah sebagai salah cara untuk mengantisipasi kekurangan darah ini. Selain itu, pihaknya juga akan turun ke SKPD dan sekolah untuk melakukan upaya jemput bola supaya bisa melakukan donor darah. Metode ini juga mulai diterapkan di tahun 2018, dengan harapan stok darah yang masih kurang bisa terpenuhi dengan baik. “Kita akan libatkan semua unsur untuk mengatensi masalah menipisnya darah di Bank Darah RSUD. Namun hal ini tidaklah mudah untuk menyadarkan masyarakat untuk melakukan donor darah, tetapi kita tidak akan menyerah, “ ungkapnya. Dia menambahkan, dari kasus kasus yang di tangani saat ini, masih banyak pasien yang membutuhkan Trombosit. Bahkan dari satu kasus yang terjadi, dari satu orang anak yang sakit bisa membutuhkan 10 kantong darah per hari. Itu baru hitungan untuk satu orang yang sakit. Jika dua orang atau lebih, pasti kebutuhan akan sangat banyak.(ils) Carlof Sitompul

Materinya meliputi Introduction to Reading Development for Children/Pengantar Perkembangan Membaca dan Pengajaran untuk Anak-anak. Tujuan sesi ini untuk memperkenalkan kepada para guru bagaimana anak dapat meningkatkan kemampuan membaca serta mengembangkan instruksi pengajaran yang mendukung proses tersebut. Berikutnya, Language can be an issue/Persoalan Bahasa. Sesi ini menuntun para guru untuk memahami tantangan berbicara dalam bahasa yang berbeda dari bahasa pengantar yang akan mempengaruhi kemampuan belajar anak dan berdampak pada Learning Outcome. Formative Assessment/Penilaian Formative. Sesi Penilaian Formative melihat tantangan para guru dalam meningkatkan kemampuan pengajaran para guru mengunakan literacy score card untuk masing-masing murid untuk mempercepat kemampuan membaca mereka. Letter Knowledge/Pengetahuan Huruf. Sesi ini akan membantu khususnya guruguru tahap awal untuk dapat memahami konsep Pengetahuan Huruf. Phonological Awareness/ Kesadaran Fonologis. Sesi ini para guru akan memahami Konsep

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Junaidi bersama tim dari gema literasi sedang memberikan materi

Para peserta pelatihan literasi yakni para guru sambil membentangkan tanda tangan dukungan terhadap gerakan literasi.

Kesadaran Fonologis dan bagaimana memberikan kontribusi untuk peningkatan kemampuan membaca anak dan juga untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang mengajarkan Kesadaran Fonologis. Selanjutnya, Vocabulary/Kosa Kata. Sesi ini bertujuan agar para guru memahami konsep Kosa Kata, bagaimana dapat mendukung perkembangan literasi anak, identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan Kosa Kata anak. Mengukur Kosa

Kata dan memasukan dalam Rencana Pembelajaran. Reading Fluency/Kelancaran Membaca. Disesi ini para guru akan belajar konsep kelancaran membaca dan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mengajarkan kelancaran membaca. Para guru juga aka belajar untuk mengukur kemapuan kelancaran membaca para anak didik serta mengembangkan Rencana Pembelajaran yang terintegrasi dengan Pembelajaran Kelancaran Membaca. Reading Comprehension/Pe-

Sumbawa berkomitmen untuk mereplikasi program literasi di dua Pulau Moyo dan Pulau Medang di Kecamatan Labuhan Badas. Program replikasi ini merupakan bagian dari komitment dan program kerja Dikbud dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam bidang literasi untuk sekolah dasar. Program replikasi ini akan dilaksanakan selama 5 bulan, Maret–Juli 2018. Sasarannya 10 Sekolah Dasar, 8 SD di Pulau Moyo dan 2 SD di Pulau Medang. (arn/*)

Diduga Ilegal, Pengerukan Pasir Laut di Tebet Dihentikan Taliwang (Suara NTB) Penambangan pasir pantai di Balat, Kelurahan Telaga Bertong (Tebet) dihentikan paksa oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berdasarkan laporan Lurah setempat. Aktivitas tersebut dihentikan karena diduga ilegal, sangat mengganggu aktivitas warga dan dikhawatirkan akan menimbulkan abrasi yang parah. Kepala Dinas LH KSB, Drs. H. Hamzah kepada wartawan, Selasa (20/3) tidak menampik adanya aktivitas pengerukan pasir laut yang diduga ilegal. Bahkan aktivitas ini sudah berlangsung sejak lama dan baru ada masyarakat yang melaporkan terkait praktek merusak lingkungan ini. Menindak lanjuti laporan ini, pihaknya bersama aparat penegak hukum langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan kondisi riil dan langsung menghen-

tikan aktivitas tersebut. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada perusahaan (PT BRL) untuk bisa melengkapi perizinan. “Kita sudah sarankan kepada mereka untuk segera melengkapi perizinannya. Jika belum ada izin, maka tetap akan hentikan aktivitas pengerukan pasir laut yang ada,” ungkapnya. Dikatakannya, selain masalah perizinan yang belum lengkap, mekanisme yang harus dilakukan dalam pengerukan pasir laut juga harus dipatuhi. Jangan sampai

proses pengerukan pasir yang akan dilakukan nanti membahayakan masyarakat sekitar. Sementara potensi kerusakan dari aktivitas pengerukan pasir di lokasi tersebut, pihaknya saat ini masih terus melakukan pendataan. Hanya saja secara kasat mata, hasil pantauan di lapangan menyebutkan bahwa sudah ada dampak negatif dari adanya aktivitas ini. Karena memang pasir yang terkeruk tersebut membuat masyarakat setempat was-was jika terjadi abrasi dan tsunami.

“Kita belum bisa pastikan potensi kerusakan dari aktivitas tersebut. Tetapi yang jelas ada dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya aktivitas tersebut,” tukasnya. Ia menambahkan, pihaknya tetap intens melakukan monitoring terkait masalah tersebut, Mengingat untuk pengambilan pasir laut ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena sudah ada perundang-undangan mengatur masalah penambangan pasir laut uni. Sementara terkait pemetaan lokasi rawan penambangan pasir laut ini, dia menyebutkan, mulai dari Ai Kangkung dan Tatar, di kecamatan Sekongkang, dan ke lingkungan Balat di Kecamatan Taliwang. “Kita tetap pantau aktivitas pengerukan pasir laut yang ada.

(Suara NTB/ils)

H. Hamzah Jika ditemukan ada perusahaan yang tidak mengantongi izin maka kita langsung memberikan tindakan,” tegasnya. (ils)

Sisa Penjualan Saham Newmont

Bupati KSB : MDB Janji Lunasi di Bulan April

(Suara NTB/ils)

Kinerja Satgas Saber Pungli Jadi Sorotan Dompu (Suara NTB) Meski saat ini sudah ada Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), namun praktik pungutan liar seolah belum juga berhasil dihapuskan dalam pelayanan publik. Hal ini membuat sejumlah kalangan mulai menyoroti kinerja Satgas ini. Salah seorang warga yang juga mantan aktivis PMII, M. Haerullah adalah salah seorang yang turut menyesalkan lemahnya penindakan Satgas Saber Pungli di lapangan. Pasalnya, dari banyaknya instansi pemerintah yang diduga melegalkan praktik itu, justru hanya segelintir kasusyangberhasildiungkap.Menurutnya,halinimenunjukanpenegak hukum kurang serius memberantas penyakit sosial tersebut. Penilaian itu disampaikan Haerullah saat dimintai komentarnya soal keberadaan satgas saber pungli ini. “Iya percuma karena nyatanya masih banyak instansi-instansi ini yang melakukan pemungutan saat pembuatan dokumen kependudukan dan sebagainya yang dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Dompu, Kompol Hasbullah, SH., membantah anggapan masyarakat bahwa pembentukan lembaga ini hanya untuk menyedot keuangan negara. Pun tak eksis menunjukan kinerjanya di lapangan. Hal itu bukan karena satuannya tidak begerak tetapi pengaruh perombakan beberapa personelnya. “Intinya saber pungli tetap eksis, kita sudah naikan sprint yang terbaru. Artinya kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tahun ini akan lebih baik dari kemarin,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya. Bentuk keseriusan pihaknya menindak praktik memalukan tersebut ialah dengan dibangunnya jaringan ke seluruh instansi, termasuk lembaga pemerintahan di desa yang terdapat pelayanan publiknya. Jika sebelumnya hanya satu kasus yang diungkap tahun 2018 ini ditargetkan melebihi, karena memang potensi praktik itu dilegalkan di lapangan masih cukup besar. “Sudah ada target-target kita di instansi tapi tidak perlu disebutkan,” ujarnya. Disinggung mekanisme penegakan hukum atas kasus yang diungkap, Hasbullah menjelaskan, jika memang pejabat atau unsur terkait terbukti melakukan pemungutan tanpa dasar hukum yang jelas maka dipastikan yang bersangkutan akan diproses hukum. Pun kelanjutan prosesnya tak perlu dikoordinasikan atau harus mendapat persetujuan pemerintah daerah. “Ndak ada kalau memang terbukti kita tangkap saja ndak ada masalah,” tegasnya. Perombakan personel tahun ini selain untuk penyegaran organisasi juga untuk penambahan anggota pokja penindakan. Harapannya, kendala-kendala yang dihadapi tahun sebelumnya dapat teratasi dengan baik. Di Dompu, lanjut dia, ada banyak instansi pemerintahan yang diduga masih menerapkan praktik pungutan liar tersebut, beberapa diantaranya masuk skala prioritas untuk ditindak dalam waktu dekat. Disinggung target penindakan tahun ini, Hasbullah mengaku tak bisa memastikannya, yang jelas melebihi pengungkapan kasus tahun sebelumnya. “Targetnya saya usahakan melebihi dari yang kemarin,” tandasnya. (jun)

mahaman Bacaan. Topik ini akan focus pemahaman peserta tentang konsep pemahaman bacaan dan belajar berbagai kegiatan yang mendukung Pemahaman Bacaan Anak. Conclusion/Kesimpulan. Sesi Kesimpulan, para guru akan diberikan kesempatan untuk beragi best practice didalam pengajaran membaca, analisa data yang mereka kumpulkan dalam semester dan berpikir apa yang dibutuhkan untuk peningkatan di semester berikutnya. Untuk diketahui, Dikbud

(Suara NTB/ils)

PEMUSNAHAN - Proses pemusnahan BB miras oleh Kasat Pol PP di Sumbawa Barat. Miras ini disita dari pemilik barang yang tidak mengantongi surat izin.

Puluhan Botol Miras Hasil Operasi Pekat Dimusnahkan Taliwang (Suara NTB) Puluhan Botol Minuman Keras (Miras) hasil dari operasi penyakit masyarakat (Pekat) dimusnahkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Sumbawa Barat. Miras-miras ini diduga ilegal, pasalnya saat dilakukan pengecekan ternyata pemilik barang tidak mampu memberikan surat izin. Kepala Dinas Sat Pol PP, Sihabubbdin AP, kepada wartawan, Selasa (20/3) mengatakan, barang bukti (BB) yang dimusnahkan kali ini, berasal dari lima orang yakni BA dengan jumlah BB 33 botol Miras jenis bir bintang, MR dengan BB 12 botol Arak, AK dengan jumlah BB 21 botol ukuran kecil, enam jerigen, dan dua selang penyuling. Dari AJ sat Pol PP berhasil mengamankan tujuh botol miras jenis Brem, dan DD dengan jumlah BB 13 botol jenis bir bintang serta 16 botol ukuran besar jenis Brem. Kelima orang tersebut saat ini sudah diberikan hukuman berupa peringatan untuk tidak mengulangi hal yang sama (non Justitia). “Kita sudah periksa pemilik barang-barang ini dan sudah meminta kepada mereka untuk bisa menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Jika dikemudian hari masih ditemukan, maka kita akan serahkan kasusnya ke Polisi,” ujarnya. Dikatakannya, pemusnahan barang bukti (BB) dilakukan untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku untuk tidak mengulangi hal yang sama. Jika praktet menjual Miras

tetap ada, maka pihaknya akan langsung memberikan sanksi tegas. Karena pada dasarnya, miras ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Sehingga pihak terkait akan terus memantau peredaran miras yang ada di wilayah setempat. Pihak terkait juga akan memasimalkan keberadaan dari Pabin Trantibum yang ada di masing-masing desa untuk bisa mengawasi secara maksimal terhadap peredaran miras yang ada. “Selain kita lakukan operasi besar-besaran, kita juga sudah menginstruksikan kepada para Pabin untuk memantau peredaran miras ini dan kami tetap komit untuk memberantasnya,” imbuhnya. Ia menambahkan, apalagi jelang bulan Ramadhan mendatang, maka pihaknya akan lebih intens memantau peredaran miras ini. Selain itu, Pihak terkait juga akan turun ke masyarakat dan beberapa lokasi yang diindikasi kerap menjual miras untuk melakukan sosialisasi aturan terkait miras. Ketika nantinya ditemukan di lapangan oknum yang menjual miras secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka kasusnya tetap akan diproses sesuai dengan aturan yang ada. Selain dari Pol PP, pihaknya juga melibatkan instansi lainnya, Polisi dan TNI untuk melakukan operasi gabungan. “Kita tetap akan memantau peredaran miras ini, ketika nantinya ada oknum yang sengaja menjual, kita akan langsung amankan dan kita proses sesuai aturan,” tandasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Penyelesaian pembayaran sisa hasil penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang menjadi hak PT Daerah Maju Bersaing (MDB) perusahaan patungan pemerintah tiga daerah yakni NTB, Sumbawa dan Sumbawa Barat (KSB) sedikit mendapat kepastian. PT Multi Daerah Bersaing (MDB) atau perusahaan kongsi PT DMB dengan Multi Capital (Bakrie Group) yang menguasai 21 persen saham PT NNT yang telah terjual. Telah menyatakan kesediaannya menuntaskan sisa hasil penjualan saham tersebut kepada PT DMB yang besarannya mencapai Rp 400 miliar atau 6 persen saham hak DMB dari 21 persen saham di PT NNT yang dimiliki bersama PT MDB. Informasi ini sendiri disampaikan oleh bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. Ia menyebutkan, jika sehari sebelumnya dirinya bersama gubernur NTB dan bupati sumbawa selaku pemegang saham PTDMB, jajaran manajemen DMB dan manajemen PTMDB telah menggelar pertemuan membicarakan hal tersebut. “Benar kita ada pertemuan kemarin (Senin). Dan yang dibahas soal kekurangan kewajiban MDB kepada DMB mengenai hasil penjualan saham itu,” akunya kepada wartawan, Selasa (20/3). Menurut bupati, dalam pertemuan itu pihak MDB terkait kekurangan kewajiban keuangannya kepada PT DMB dijanjikan akan diselesaikan pada bulan April mendatang. “Katanya ada beberapa hal yang harus diselesaikan secara teknis sehingga butuh waktu. Jadi kalau tidak salah antara tanggal 22 atau 23 April mereka janji sudah menyelesaikan kewajiban keuangannya itu seluruhnya kepada DMB,” paparnya. Bupati menyebutkan, jika nantinya PTMDB benar-benar menyelesaikan setoran sisa pembayaran hasil penjualan saham PT NNT itu, maka secara otomatis telah habis kewajiban perusahaan tersebut kepada PTDMB. Sebab selama

ini realisasi kewajiban keuangan lainnya di luar hasil penjualan saham tersebut telah terlebih dahulu diselesaikan. “Kalau yang dividen saham yang sempat tertunggak kan sudah selesai dibayarkan kepada masing-masing daerah pemengang saham sesuai hitungan BPK. Jadi praktis tinggal itu saja (hasil penjualan saham Newmont) yang terakhir jadi kewajiban mereka kepada DMB,” urai orang nomor satu di KSB ini. Ditanya terkait distribusi hasil penjualan saham PTNNT itu kepada para pemerintah tiga daerah selaku pemegang saham PTDMB? Bupati menyampaikan, rencananya rapat umum pemegang saham (RUPS) PTDMB akan digelar pada bulan Juli mendatang. Dalam rapat tersebut itu turut akan dibahas pembagiannya. “Kalau soal porsi kan tetap pakai yang 4-4-2 itu (40 persen NTB, 40 persen KSB, 20 persen Sumbawa),” bebernya. Meski memperkirakan akan dibagi pada bulan Juli mendatang, bupati enggan berspekulasi memastikan hasil penjualan saham PT NNT yang menjadi hak pemda KSB itu akan dimasukkan pada pembiayaan daerah di tahun 2018 ini. Ia menyebutkan pihaknya akan memastikan dulu anggarannya diterima daerah. “Untuk masuk di APBDP tahun ini belum bisa kita pastikan. Karena kita juga belum jadwalkan kapan APBDP karena kita masih menunggu LKPJ dulu,” i m buhnya. (bug)

H. W. Musyafirin (Suara NTB/bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 21 Maret 2018

Halaman 7

Manajemen RSUD Jangan Kambinghitamkan Pegawai

Dipulangkan, 36 CTKI asal Bima yang Diamankan di Semarang Bima (Suara NTB) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI memfasilitasi kepulangan 36 orang warga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang diamankan oleh aparat Kepolisian di Kota Semarang, belum lama ini. Demikian disampaikan Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnakentras) Kabupaten Bima, Drs. H. Nasrullah kepada Suara NTB, Selasa (20/3). Kata dia, kepulangan mereka ke kampung halaman tidak ada kendala. “Sudah dipulangkan semuanya tanpa ada hambatan. Totalnya (Suara NTB/uki) ada 36 orang,” katanya. DikaNasrullah takannya, proses pemulangan mereka dari Semarang, Jawa Tengah ke NTB menggunakan pesawat terbang sampai di Lombok. Kemudian dari Lombok menuju Bima menggunakan bis umum. “Akomodasi kepulangan mereka dibiayai sepenuhnya oleh Naker,” katanya. Menurutnya, puluhan warga tersebut diamankan karena dicurigai akan diberangkatkan ke negara jiran Malaysia sebagai buruh kelapa sawit secara ilegal. Kecurigaan petugas setelah melakukan pemeriksaan dokumen. “Saat diperiksa mereka tidak menunjukkan dokumen lengkap sebagai calon TKI dan hanya mampu menunjukan paspor sebagai pelancong,” katanya. Ia menambahkan, warga yang diamankan saat itu ada 37 orang. Hanya saja salaseorang diantaranya inisial Jh (41), warga Dusun Jala Desa Nggembe Kecamatan Bolo masih ditahan oleh Kepolisian setempat. “Oknum ini tidak dipulangkan dan ditahan di Polda Jawa Tengah karena sebagai penanggungjawab keberangkatan calon TKI ini. Informasinya kasus ini akan dilimpahkan ke Polres Bima dalam waktu dekat,” pungkasnya. (uki)

Bima (Suara NTB) – Mencuatnya kasus pemulangan jenazah bayi dari RSUD Bima ke rumah duka di Desa Waro Kecamatan Monta menggunakan motor karena tidak ada biaya menyewa mobil ambulans, diharapkan tidak memicu aksi saling lempar tanggungjawab. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Aminurlah SE, meminta Manajemen RSUD Bima harus bertanggungjawab terkait persoalan itu. Tidak menyalahkan atau mengkambinghitamkan kinerja pegawai atau bidan. “Prinsipnya, pelayanan di RSUD Bima ada sistem manajemennya. Tidak berdiri sendiri,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (20/3). Menurutnya, bidan dan pegawai saat menjalankan tugas atau dalam memberikan pelayanan terhadap pasien berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) yang dikeluarkan oleh Manajemaen RSUD. “Bidan dan Perawat beker-

ja mengikuti SOP RSUD. Jadi tidak elok menyalahkan mereka dalam kasus ini,” katanya. Menurut Duta PAN ini, yang harus bertanggungjawab atas persoalan pemulangan jenazah bayi yang berusia lima hari tersebut adalah Manajemen RSUD Bima dalam hal ini pimpinannya. “Saya kira Direkturnya lah yang harus bertanggung jawab. Bertanggungjawab moral sebagai pimpinan,” katanya. Lagipula lanjutnya, kasus tersebut tidak harus terjadi. Pasalnya pihaknya telah mengganggarkan Rp 400 juta tahun 2018 ini untuk menanggulangi kebutuhan pasien RSUD Bima yang terdesak.

“Kita sudah anggarkan kok. Nah harusnya anggaran seperti ini harus diinformasikan ke masyarakat dan pegawai ke bawah,” katanya. Kata dia, anggaran tersebut diperuntukkan bagi warga yang tidak memiliki biaya saat dirawat di RSUD Bima. Membeli obatobatan diluar hingga kebutuhan operasional ambulans. “Syaratnya cukup menunjukkan kartu keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau Kecamatan. Jika tidak ada surat tidak mampu, bisa memberikan KTP dan KK sebagai pengganti,” katanya. Aminurlah menambahkan, pihaknya mengganggarkan ratusan juta itu karena banyaknya menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan dan sistem Manajemen RSUD Bima selama ini ketika dengar rapat pendapat dan turun ke RSUD Bima. “Meski kami tidak ada kewenangan memberikan tinda-

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

Ihsan kan tegas. Tapi kami akan memberikan masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar mengevaluasi kinerja seluruh Manajemen RSUD,” ujarnya. Sementara Direktur RSUD Bima, Drg. Ihsan tidak ingin mengomentari lebihjauh pern-

Aminurlah yataan DPRD tersebut. Karena persoalan tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh Inspektorat. “Kita tunggu saja bersama hasil investigasi Inspektorat. Kita serahkan juga pada keputusan Bupati nanti,” pungkasnya. (uki) (Suara NTB/jun)

Proyek Kantor UPTD akan Dirampungkan dengan Swakelola Dompu (Suara NTB) Pembangunan gedung kantor UPTD Layanan Dikmen dan PK PLK Kabupaten Dompu senilai Rp.1,1 M oleh CV Faika tahun 2017 hingga saat ini belum juga rampung dikerjakan. Dinas Dikpora Provinsi NTB selaku pemilik proyek juga telah melakukan pemutusan kontrak dan menyita jaminan proyek. Gedung yang terletak di komplek SKB Dompu ini rencananya akan dirampungkan dengan swakelola. Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK PLK Kabupaten Dompu, Ahmad Taufik, (Suara NTB/jun) S.Pd kepada Suara NTB, SeAhmad Taufik lasa (20/3) kemarin mengaku, hasil koordinasi pihaknya dengan Dinas Dikpora Provinsi NTB selaku pemilik proyek bangunan gedung kantor UPTD Layanan Dikmen dan PK PLK Kabupaten Dompu, bahwa proyek tersebut telah diputus kontraknya dengan kontraktor pelaksana. Bahkan uang jaminan yang dijaminkan kontraktor atas pembangunan gedung tersebut juga telah disita. “PPK bilang sudah dieksekusi, jaminan yang dijaminkan oleh kontraktor sudah diambil alih oleh PPK,” katanya. Proses lebih lanjut pembangunan gedung kantor ini, kata Ahmad Taufik, sesuai hasil koordinasi pihaknya akan diselesaikan dengan cara swakelola dari uang jaminan. Namun hal itu butuh waktu untuk memprosesnya dan paling tidak April akan datang baru bisa dikerjakan. “Kalaupun dikerjakan secara swakelola dari uang yang dijaminkan itu, perlu waktu. Katanya April baru mulai dikerjakan,” ungkapnya. Akibat belum rampungnya pengerjaan proyek gedung kantor, jajaran UPTD Layanan Dikmen dan PK PLK Kabupaten Dompu harus menumpang di gedung kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Dompu. Padahal proyek ini sedianya harus rampung paling lambat 28 Desember 2017 lalu, tapi tidak bisa diselesaikan. Sehingga diberi perpanjangan waktu selama 50 hari dan waktu itupun tidak juga diselesaikan pihak kontraktor. Selain terlambat diselesaikan, proyek senilai Rp.1,1 M ini diduga mutunya kurang. Sehingga diharapkan dapat dilakukan audit untuk memastikan batasan pekerjaan dan keuangan yang telah dicairkan. Kontraktor yang sama diduga sebagai pelaksana pembangunan rumah potong hewat di Kandai Dua yang dibiayai melalui dana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi tahun 2013 yang hingga saat ini belum dimanfaatkan. (ula)

JENAZAH – Proses pemulangan peti jenazah Imo (50) saat tiba di rumah duka Dusun Rasanggaro Barat Desa Matua, Selasa (20/3).

TKI yang Tewas di Malaysia Diduga Korban Pembunuhan Dompu (Suara NTB) – Jenazah Imo (50) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditemukan tewas membusuk di lahan sawit akhirnya tiba di rumah duka, tepatnya Dusun Rasanggaro Barat Desa Matua, Selasa (20/3) Pukul 10.30 Wita. Suasana haru menyambut kedatangan perempuan yang sudah lama bekerja di Malaysia itu. Desas desus penyebab kematiannya pun mulai terungkap, Imo diduga telah menjadi korban pembunuhan berencana. “Memang kuat dugaan kami

sama rekan-rekannya. Atas kejadian tersebut ia berharap para pelaku dapat ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal. “Harapan kami selaku keluraga dan sudah saya sampai ke polisi saat itu kalau pelakunya tertangkap harus dihukum mati,” tegasnya. Disinggung alasan pihaknya menolak dilakukan autopsi untuk mengetahui lebih jelas penyebab kematian ibunya. Laras mengaku, tak sanggup lantaran kondisi jenazah yang sudah berbau dan makin memprihatinkan.

Karenanya atas pertimbangan dan keputusan pihak keluarga jenazah langsung dipulangkan ke kampung halaman. Sementara biaya pemulangan sepenuhnya ditanggung pihak perusahaan tempat ibunya bekerja. “Untuk biaya ditanggung pihak perusahaan tempat kami bekerja,” ujarnya. Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI, Musleh, S. Adm., yang turun mendampingi korban saat dikonfirmasi mengaku belum mengetehui penyebab kematiannya. Pihaknya hanya memfasilitasi penjem-

putan jenazah untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan juga diketahui Imo merupakan TKI yang berangkat secara ilegal, yang mana awalnya bekerja di Pontianak lalu diajak oleh sang anak untuk bekerja di Malaysia. “Jadi kita lihat dia perorangan dan pemerintah pun belum mendapat informasi secara detail kronologinya seperti apa. Kita hanya memfasilitasi penjemputan jenazah untuk pulang ke daerahnya, sebatas itu saja,” pungkasnya. (jun)

Jumlah Penerima Program Pariri Bertambah

Sekolah Siaga Kependudukan untuk Tekan Pernikahan Dini

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya harus merogok kocek lebih dalam lagi untuk menopang pembiayaan program Pariri di tahun 2018 ini. Betapa tidak, jumlah penerima program santunan yang diperuntukkan bagi warga lanjut usia (lansia) dan penyadang cacat (disabilitas) pada tahun ini bertambah. Berdasarkan data Dinas Sosial (Disos) setempat, jumlah penerima yang saat ini tengah diusulkan untuk di SK-kan oleh bupati sebanyak 6.526 orang. Terdiri dari 5.404 warga lansia dan 1.121 warga penyandang disabilitas. Dibandingkan dengan data penerima tahun lalu, jumlah ini mengalami penambahan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2017 jumlah penerima program santunan Pariri hanya sebanyak 4.542 atau kini bertambah sebanyak 1.994 orang. Sekretaris Disos KSB,

(Suara NTB/bug)

Dompu (Suara NTB) SMAN 1 Woja ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kabupaten Dompu. Program ini untuk meminimalisir pernikahan dini di tingkat siswa sebagai dampak dari pergaulan bebas. Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK PLK Kabupaten Dompu, Ahmad Taufik, S.Pd kepada Suara NTB, Selasa (20/ 3) tidak menampik banyak pernikahan di Dompu yang melibatkan anak sekolah tingkat SMA/SMK. Pernikahan itu terpaksa dilakukan akibat anak hamil duluan. “Untuk masalah itu, kami sudah ada program untuk meminimalisir. Sekolah siaga kependudukan (SSK). Ini gabungan dari beberapa instansi. Ada BKKBN dan sebagainya,” kata Ahmad Taufik. Melalui program SSK, pihak sekolah bersama masyarakat sekitar dan orang tua bisa membangun komitmen bersama untuk mengurangi perilaku anak yang menyimpang, bahkan diharapkan bisa dihilangkan. Walaupun untuk menghilangkan, merupakan hal yang sulit terjadi. “Program ini dilaksanakan di SMAN 1 Woja, tapi kita berharap ini akan berdampak pada sekolah – sekolah lain juga di Dompu,” harapnya. Ia pun mengakui, pendidikan karakter yang menjadi program nasional sejauh ini masih sebatas jargon. Karenanya dituntut untuk diterjemahkan dalam aksi nyata seperti pembinaan mental. “Cuman, lagi – lagi konteks di lapangan hal – hal seperti itu tantangan lebih berat dari pada aksi nyata dilakukan. tapi ini tugas kita bersama. Mas sebagai wartawan membantu, kita di bidang pendidikan memasuki program – program pendidikan karakter dalam pembiasaan,” ungkapnya. Terkait penyebab pernikahan dini dari kalangan siswa akibat pergaulan bebas dan adanya praktek seks bebas yang mengarah pada perdagangan anank, mantan Kepala SMAN 1 Dompu ini, mengaku belum mendengarnya. Karena hal itu belum pernah diselidiki secara khusus. Bahkan untuk jumlah siswa dan siswa di Dompu yang Drop Out (DO) karena pernikahan dini, belum ada datanya. “Tapi di zaman era globalisasi dan informasi, mungkin saja terjadi. Lagi - lagi sulit untuk kita tentukan benar atau tidaknya. Tapi konteknya, tantangan kita makin berat (dalam mendidik kedepan),” katanya. Ia pun mengatakan, tidak hanya pada pergaulan bebas di kalangan anak – anak remaja. Kasus narkoba juga menyeret anak – anak sekolah. Untuk penanganannya, dilakukan sedikit demi sedikit. “KBM berjalan lancar dulu, setelah itu masuk pada pendidikan karakter dengan pembiasaan yang baik,” jelasnya. Informasi yang dihimpun Suara NTB di Dompu menyebutkan, banyak siswi yang terpaksa harus menikah dini karena hamil lebih dulu. Hal ini disebabkan oleh pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Selain itu, penyalahgunaan obat – obatan dan narkoba juga menyasar pada anak – anak sekolah. Bahkan mahalnya tramadol membuat anak – anak ini beralih ke sabu yang harganya tidak beda jauh. Untuk memenuhi kebutuhan ini dan gaya hidup, anak – anak ini terlibat pergaulan bebas hingga mengarah pada praktik perdagangan manusia. (ula)

dibunuh karena pada saat berangkat pakaianya lengkap, pas ditemukan tinggal pakaian dalam atas itupun sudah digunting,” ungkap anak korban, Laras yang turut mendampingi pemulangan jenazah ibunya. Tak lama setelah penemuan jenazah korban aparat kepolisian setempat berhasil menangkap terduga pelaku, yakni Afandi warga kelahiran Bugis. Informasinya, lanjut Laras, pembunuhan sadis itu tak dilakukannya seorang diri melainkan direncanakan ber-

Manurung

Manurung, S.Pd menjelaskan, penambahan penerima terbanyak terjadi pada kelompok lansia. Penambahan itu terjadi selain karena adanya warga yang saat ini telah memenuhi kriteria secara usia juga terjadi karena pada pendataan tahun lalu tidak masuk dalam daftar penerima. “Kalau untuk yang disabilitas tidak banyak tambahan. Lansia yang paling banyak bertambah karena kalau sudah 60 tahun dan memenuhi kriteria lainnnya maka otomatis sebagai penerima,” terangnya. Mengacu pada kenetunan program tersebut, di mana setiap penerima akan mendapatkan dana santunan sebesar Rp 250 ribu/bulan. Maka untuk mengakomodir sebanyak 6.256 penerima tahun ini, Pemda KSB harus menyiapkan anggaran hampir sekitar Rp 19 miliar lebih. Manurung menyampaikan, pihaknya dalam program ini hanya sebagai penyedia data penerima se-

mentara besaran anggaran yang disiapkan sepenuhnya melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPAD). “Ya hitungannya memang seperti itu tapi kalau soal jumlahnya berapa kami tidak tahu iti di bagian keuangan. Dan sebagai gambaran yang 4 ribu penerima dulu kita siapkan sekitar Rp 13 miliar,” papar Manurung. Berikutnya ia menjelaskan, proses penyaluran program santunan Pariri ini tidak mengalami perubahan. Pemerintah tetap menyalurkannya melalui bank dan untuk penyaluran tahap pertama pihaknya menargetkan pada bulan April mendatang. “Kalau SK-nya ditandatangani bupati bulan ini maka awal Maret kami perkirakan sudah bisa disetor ke bank uangnya sekaligus untuk 4 bulan (Januari hingga April),” paparnya. Terakhir, Manurung menjelaskan, terkait data penerima pihaknya tidak akan melakukan perubahan dalam tahun berjalan seperti pada tahun 2017 lalu. Data yang telah di SK-kan nanti akan berlaku sepanjang tahun sementara perubahan hanya akan dilakukan jika ada penerima yang telah dinyatakan tidak berhak lagi. “Untuk nambah tidak bisa. Tapi kita tetap akan verifikasi penerima setiap bulan siapa tahu ada yang tidak berhak lagi karena misalnya meninggal dunia. Mereka itu kita akan coret dari data bank supaya tidak lagi disalurkan uangnya,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

HOAKS - Jajaran Polres Dompu saat mengajak pelajar dan masyarakat menyerukan anti hoaks, Selasa (20/3).

Polres Dompu Ajak Masyarakat Perangi Hoaks Dompu (Suara NTB) – Dalam rangka suksesnya Pilkada serentak 2018 ini jajaran Polres Dompu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memerangi penyebaran informasi hoaks, terutama yang berbau sara. Sebab dikawatirkan ulah oknum tak bertanggung jawab tersebut akan memicu konflik ditengah masyarakat luas. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., menekankan, ketika menjumpai iformasi khususnya di media sosial masyarakat harus benar-benar bisa memastikan terlebih dahulu sumbernya sebelum kemudian disebar. “Kalau ada berita dicek kebenarannya dulu sebelum disebar. Jangan cepat terpancing seperti kemarin soal Sweeping kendaraan bodong itu nggak benar,” kata dia kepada wartawan di Taman Kota Dompu, Selasa (20/3). Menurutnya, berita hoaks yang disebar akun tak dikenal selama ini rantan memicu kegaduhan ditengah masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok dan golongan. Karenanya melalui sosialisasi yang terus digencarkan ke sekolah-sekolah, instansi pemer-

intah dan ruang publik itu diharapkan masyarakat lebih peka dan selektif melihat informasi. Apalagi 2018 ini akan berlangsung pemilihan gubernur NTB, sehingga upaya menyebar informasi bohong dan merusak itu akan sangat mungkin terjadi. “Makanya kami bersama masyarakat sekarang menyuarakan menolak hoaks dan mendukung pilkada damai 2018 ini,” ujarnya. Selain membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi langsung, Polres Dompu kata Suhatta, juga telah membentuk tim cyber crime untuk mematau penyebaran informasi hoaks di media sosial. Alhasil, sudah beberapa pemilik akun terpaksa diberi teguran karena menyebar informasi berbau profokasi. Kendati baru sebatas teguran, tegas dia, pemilik akun tersebut tak menutup kemungkinan akan diperoses hukum ketika mengulangi perbuatannya dilain waktu. “Dan kalau ada berita hoaks yang memberikan dampak besar bagi masyarakat maka tidak ada lagi istilah pemberian teguran, tapi langsung di proses hukum,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB

Rabu, 21 Maret 2018

Halaman 8

Pilkada NTB

Komunikasi Politik Paslon ke Calon Pemilih Didominasi Isu Kedaerahan Mataram (Suara NTB) Tahapan Pilkada NTB 2018, telah memasuki masa kampanye yang sudah berjalan selama satu bulan lebih. Pada tahapan ini menjadi ruang bagi para calon mensosialisasikan diri untuk meyakinkan masyarakat terkait program dan visi misinya sehingga layak untuk terpilih sebagai kepala daerah. Namun demikian, pada masa kampanye ini, pembicaraan terkait visi misi serta program, sangat jarang muncul untuk menggaet hati calon pemilih. Yang banyak muncul justru adalah isu-isu geopolitik atau sentimen kedaerahan yang dijadikan alat untuk mendekati pemilih. Hal itu terlihat dari klaim para Paslon yang mengaku unggul dari daerah asal masing-masing. Dimana isu yang dibangun yakni, masyarakat daerah asal paslon mustahil akan memilih calon dari luar daerah mereka. Dan isu tersebut secara terus menerus diproduksi oleh tim pemenangan. Kondisi politik itu juga diakui oleh pengamat politik dari Fisipol Universitas Muhamadiyah Mataram, Ayatullah Hadi, M. IP. Menurut Ayatullah, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/3), melihat materi kampanye yang disampaikan oleh paslon, masih miskin mengadu gagasan dan program. “Pada dasarnya, klaim-klaim kemenangan di masing-masing daerah asal calon itu wajar saja. Mendekati pemilih berdasarkan geopolitik itu untuk memberikan pretensi pemilih untuk memilihnya. Hanya saja sejauh mana kebenaran atas klaim-klaim tersebut,” katanya. Menurut Ayatullah, pada dasarnya Pilkada NTB 2018 ini bisa lebih memudahkan masyarakat untuk memberikan penilaian kepada para kandidat. Karena para calon ini merupakan incumbent, yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. “Kalau ada klaim kemenangan di masing-masing daerah asal calon itu, sebenarnya paslon bisa juga menceritakan pada masyarakat terkait keberhasilannya selama menjadi kepala daerah. Para paslon bisa beradu prestasi kerja. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada artinya klaim-klaim itu,” ujarnya. Oleh karena itu, ia mendorong para tim sukses dan paslon untuk lebih menonjolkan prestasi dan program visi misi para paslon, dibandingkan dengan memproduksi isu-isu yang berbau sentimen kedaerahan. Karena menurutnya, Pilkada ini bukan merupakan ajang pemilihan kepala suku, melainkan pemilihan kepala daerah. “Sentimen kedaerahan itu tidak mendidik, di samping kita ingin jadikan Pilkada ini sebagai milik semua orang, tetapi kita berkampanye berdasarkan identitas. Politik rasial itu tidak mendidik, justru membelah, kampanye yang baik itu adalah lebih banyak bicara model pembangunan,” katanya. “Betul memang karakter pemilih kita didominasi pemilih sosiologis, dari pada rasional. Nah tetapi kan tidak saja hanya bagaimana cara kita mendekati pemilih, berdasarkan karakternya, tetapi sejauh mana Pilkada ini juga bisa mencerdaskan masyarakat,” tutupnya. (ndi)

Tim Suhaili - Amin Petakan Perolehan Suara

Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada NTB 2018, sebanyak 3,545,106 jiwa pilih. Terdiri dari 1.742.829 pemilih Laki-Laki dan 1.802.277 Pemilih Perempuan yang tersebar di 116 kecamatan, 1.137 desa/kelurahan dan 8.336 TPS. Dari DPS tersebut, para tim pemenangan pasangan Cagub dan Cawagub NTB 2018, mulai memetakan potensi prolehan suara di masing-masing daerah. Dengan DPS sebanyak 3,5 juta jiwa tersebut, yang akan diperebutkan oleh empat pasangan calon. Dengan persaingan yang cukup ketat, maka suara pemenang Pilkada sudah bisa mereka prediksi, yakni di atas 800 ribu lebih. “Jadi siapa yang bisa dap-

at suara di atas 800 ribu lebih, dia sudah yang kita lantik jadi Gubernur. Karena pemilih kita 3,5 juta, dengan empat paslon ini, pembagiannya seperti itu,” kata Politikus Partai Golkar di DPRD NTB, Wahidin H.M. Noer kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (20/3) kemarin. Lebih lanjut dijelaskan Wahidin, kalkulasi perolehan suara untuk ke luar sebagai pemenang Pilkada NTB tersebut, memang

masih hitungan kasarnya di atas kertas. Ditengah ketatnya persaingan antar empat calon tersebut, dikurangi dengan angka tingkat partisipasi pemilih, maka angka 800 ribuan lebih, sangat mendekati menjadi perolehan suara tertinggi. “Partisipasi paling banter itu sampai 70 persen. Itu sudah berapa dari 3,5 juta. Dibagi empat, sudah 800 ribu lebih itu sudah jadi pemenangnya,” ujar wahidin

dengan enteng. Dikatakan Wahidin, peta politik NTB sudah dapat dilihat. Kantong suara terbesar ada di dua daerah, yakni Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga siapa yang mendapat suara banyak di dua kabupaten tersebut, maka dia sangat berpotensi menjadi pemenang Pilkada NTB. Dari peta politik tersebut, sudah dapat diprediksi bahwa pertarungan ada pada dua Paslon, yakni paslon nomor urut 1, H. M. Suhaili FT - H. Moh. Amin (Suhaili-Amin) dan Paslon nomor 4, H. M. Ali BD TGH. L. Gede Sakti (Ali-Sakti).

“Ya dua itu saja yang kuasai suara masing-masing dua daerah itu, dapat tambahan dari daerah lain, selesai sudah Pilkada ini. Yang lain dapat suara sisa,” katanya. Oleh karena itu, Partai Golkar sebagai pengusung pasangan Suhail-Amin, tidak memasang target muluk-muluk. Dikabupaten Lombok Tengah yang menjadi basis suaranya, hanya menargetkan 45 persen. Sementara di Lombok Timur, Suhaili-Amin hanya memasang target 20 persen dan Bima 20 persen. “Daerah lain, nambah-nambah saja, maka kita bisa menang,” klaimnya. (ndi)

Suhaili - Amin Dapat Dukungan dari Umat Buddha Mataram (Suara NTB) Perwakilan Umat Buddha NTB dari Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Kabupaten Lombok Utara (KLU), dan Kota Mataram mendatangi calon Gubernur NTB nomor Urut 1, H. Moh Suhaili FT, untuk meyampaikan aspirasinya yang selama ini merasa dimarjinalkan. “Kami sebagai komunitas Buddha di NTB ini berharap tidak muluk-muluk, hanya minta perhatian saja, belum ada sejarah Gubernur di NTB ini hadir ketika acara besar umat Buddha di NTB seperti saat kami merayakan Waisak,” ujar salah satu perwakilan, pada acara silaturahmi lansung dengan Suhaili FT di Kantor DPD I Golkar NTB, Selasa (20/3). Pada kesempatan itu, mereka meminta kepada Suhaili, kelak jika terpilih sebagai Gubernur NTB, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika ingin menyampaikan aspirasi lansung kepada pemangku Kebijakan. “Didalam pelayanan beri-

kanlah kami kemudahan, agar kami bisa langsung menghadap Pak Gubernur. Selama ini Prosedurnya sangat ribet, jangan sangat formal sekali,” pintanya Pada kesempatan itu juga mereka secara terbuka dan langsung mengatakan bahwa kedatangannya untuk memastikan dukungan kepada pasangan Suhaili-Amin. Menurutnya paslon nomor urut 1 tersebut merupakan pemimpin yang sudah berhasil dalam mengembangkan daerah yang dipimpin selama ini. “Pak Suhaili dengan dua periode menjadi bupati banyak kemajuan yang kita lihat di Lombok Tengah, mulai dari segi infrastruktur dan kawasan wisatanya. Sedangkan pak Amin saat mendampingi TGH Zainul Majdi wisata Halal mulai dikenal dunia, dan banyak lagi,” ujarnya. Ia menegaskan Himpunan Umat Buddha NTB berkomitmen mendukung Suhali-Amin untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Disebutkan bahwa jumlah pemil-

ih KLU itu satu desa bisa 4000. Dan, Himpunan umat Buddha tersebut tersebar beberapa kecamatan, Seperti di Pemenang, Tanjung, Gangga, Bayan Sehingga diperkirakan 10 Ribuan lebih. Sementara itu, Calon Gubernur NTB H. Moh Suhaili FT mengucapkan terimakasih kepada Himpunan umat Budha yang sudah menyampaikan dukungannya kepada Suhaili-Amin. Ia menuturkan ikhtiar yang dilakukan pasangan Suhaili-Amin adalah bagaimana caranya agar bisa menjadi pelayan terbaik dengan harus mengetahui situasi dan kondisi keadaan dan potensi bagi masyarakat NTB, Sehingga Suhaili-Amin bisa mempersembahkan layanan terbaik. Bupati dua periode tersebut mengikhtiarkan mana yang perlu dan pantas. Itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Kalau masyarakat tidak berkenan untuk memilih Suhaili-Amin jangan marahi mereka,

jangan musuhi mereka jangan cerca mereka, “Silahkan walau kita berbeda, tapi jangan saling musuhi. Kita adalah saudara, kita dipersatukan oleh Allah. Ini yang perlu kita sampaikan kepada tokoh, kader Golkar, Nas-

dem PKB dan tokoh masyarakat. Mari bergandengan tangan dengan ormas keluarga Suhaili-Amin silahkan saling bahu membahu. Sehingga Allah SWT senantiasa merestui ikhtiar dan langkah kita semua,” pungkasnya. (ndi/*)

(Suara NTB/ndi)

DUKUNGAN - Suhaili dan perwakilan umat Buddha, saat berdialog di Kantor DPD I Partai Golkar NTB, usai menyampaikan dukungannya.

Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Ekspor Jagung dan Pencanangan GEMA JIPI di Pelabuhan Badas PEMKAB Sumbawa mencanangkan program Gerakan Masyarakat Jagung Terintegrasi Sapi (GEMA JIPI). Pada kegiatan ekspor jagung 30 ribu ton ke Filipina, Selasa (20/3) kemarin, melalui Pelabuhan Badas. Yang dilepas Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Agung Hendriadi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Pangdam IX Udayana. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, dalam sambutan penerimaannya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTB dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang telah berkesempatan hadir di Kabupaten Sumbawa guna secara resmi melepas ekspor jagung ke Filipina sekaligus mencanangkan Gema JIPI. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2012-2017) perkembangan tanaman jagung di daerah ini terus meningkat cukup signifikan. Dari luas areal tanam 35.462 ha pada tahun 2012 menjadi 97.204 hektar pada tahun 2017. Demikian pula dengan produksi jagung, dari 192.391 ton di tahun 2012 menjadi 621.405 ton pada tahun 2017. Dengan potensi luas lahan yang bisa ditanami jagung mencapai 258.000 hektar. Pemkab telah melakukan berbagai

upaya yang dituangkan dalam APBD dalam mendorong peningkatan produksi jagung mencapai 1 juta ton per tahun dan penambahan areal tanam menjadi 125.000 hingga 140.000 hektar. Berupa program peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan sarana dan prasarana. Seperti pengembangan sumber air, pembinaan dan pendanaan bagi kesejahteraan masyarakat petani pedesaan berupa kredit tanpa bunga yang disebut dengan “Kredit Sahabat (Krabat)” sebesar Rp 5 miliar di tahun 2018, dan pada tahun 2017 lalu juga telah menganggarkan sebesar 15 miliar rupiah untuk kredit tersebut. “Mengingat potensi limbah jagung yang dihasilkan daerah ini begitu besar, maka pada 2018 kami mencoba mencanangkan GEMA JIPI dalam rangka mengkolaborasikan sektor pertanian melalui tanaman jagung dengan sapi pada sektor peternakan. Melalui program tersebut kita berharap limbah jagung dalam bentuk jerami, tongkol dan juga klobot atau kulit buah jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, dengan mengolahnya menjadi hay dan silase. Pengolahan tersebut, selain dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakan ternak, pemanfaatan limbah jagung dapat juga menghasilkan biomasa melalui proses olahan silase,” ujarnya.

Tentunya, agar program GEMA JIPI ini dapat berjalan dengan baik, maka dukungan dari kementerian Pertanian dan juga pemerintah provinsi sangat diharapkan dalam hal penyediaan bantuan benih, pupuk, bibit sapi, alsintan dan prasarana pertanian lainnya. Demikian pula kepada 112 BUMDes yang ada di Sumbawa, agar dapat berperan memanfaatkan potensi limbah jagung ini melalui penyediaan jasa pembuatan sekaligus penjualan pakan ternak sapi. Pada tahun 2015 lalu, dengan capaian realisasi produksi jagung Kabupaten Sumbawa sebesar 329.885 ton, telah mampu melakukan ekspor perdana ke Filipina sebesar 135.000 ton. Pengirimannya langsung dilepas secara resmi oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman juga melalui Pelabuhan Badas Sumbawa. Dan juga pengiriman ke Pulau Jawa sebesar 54.000 ton. “Alhamdulillah tahun 2018 ini, daerah kami kembali melakukan ekspor jagung ke Filipina yang dilaksanakan oleh PT. Seger Nusantara Sumbawa Besar, dengan target pengiriman sebanyak 100.000 ton. Dimana hari ini merupakan pengapalan pertamanya sebesar 11.500 ton melalui Pelabuhan Badas,” pungkasnya. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Agung Hen-

driadi mewakili Menteri Pertanian RI, menyampaikan ekspor kedua kali yang dilakukan Sumbawa ini penting dicatat Kementrian Perdagangan. Dimana di tahun kedua ini sebanyak 11.500 ton untuk tahap pertama dari target 100 ribu ton. Tak kalah penting juga pencanangan GEMA JIPI ini yang diimpi-impikan. Pihaknya mengapresiasi para petani yang sudah bekerja keras menanam jagung. Kemudian Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa yang telah melakukan koordinasi dengan baik sehingga program-program Kementerian Pertanian terkait dengan jagung terlaksana dengan luar biasa. “Harga jagung di NTB juga cukup tinggi yaitu berkisar antara Rp 3.300 sampai Rp 3.600. Apalagi melalui kegiatan hari ini kita mencanangkan GEMA JIPI. Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung. Saya ingatkan kembali Rp 3.150 per kilogram itu harga terendah. Jadi jangan sampai produksi sudah meningkat harganya dibawah Rp 3.150,” kata Agung. Sementara Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan kegiatan pelepasan ekspor jagung untuk tahap pertama tahun 2018 dengan negara tujuan Filipina adalah kegiatan yang bermafaat dan sangat membanggakan. Berkat ikhtiar dari para petani dan juga

peran Bupati dan jajarannya, TNI, kepolisian dan pihak lainnya. Tatap Muka Pangdam IX Udayana dengan Masyarakat Sumbawa Usai mengikuti pelepasan ekspor jagung, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP tatap muka dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa dan masyarakat Sumbawa, di kantor Bupati. Bupati Sumbawa H.M.Husni Djibril, B.Sc, menyampaikan Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah yang cukup kondusif di PNTB. Berkat koordinasi dan antisipasi yang baik dari seluruh masyarakat dan aparat, baik jajaran TNI maupun Polri. Kerjasama antara TNI/Polri dan masyarakat di Kabupaten Sumbawa sudah terjalin dengan sangat solid dan harmonis. Hal tersebut dapat dilihat ketika bencana banjir melanda Kabupaten Sumbawa pada awal Tahun 2017 lalu. TNI berada di garda terdepan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Bukan hanya itu, bersama-sama dengan jajaran kepolisian, TNI juga secara konsisten ikut terlibat dalam rangka pemberantasan illegal logging, pemberantasan narkoba dan terorisme serta mewujudkan kamtibmas dan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya. Bahkan dalam bidang perta-

nian, begitu banyak kiprah dan sumbangsih TNI dalam membantu masyarakat Kabupaten Sumbawa, di antaranya program cetak sawah baru, kegiatan bulan bhakti gotong royong, serta membantu menyukseskan program swasembada pangan. Bupati berharap ke depan, berbagai bentuk kerjasama sinergis antara TNI, pemerintah dan masyarakat tersebut dapat terus ditingkatkan. Sementara itu, Pangdam IX Udayana memanfaatkan kesempatan perdana tersebut untuk memperkenalkan diri kepada para aparat dan masyarakat, serta mohon doa restu dan dukungan kepada elemen masyarakat Kabupaten Sumbawa agar selama menjabat sebagai Pangdam IX Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP, dapat melaksanakan amanah tersebut dengan baik sekaligus berharap bersamasama memajukan Sumbawa. TNI hadir memberikan keyakinan dan mengawal serta membantu Pemda dalam proses pembangunan. Pangdam juga menekankan semua proses pembangunan harus diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Sembari menitipkan prajurit jajaran Kodim 1607 Sumbawa kepada seluruh masyarakat untuk dapat bersinergi dan bekerjsama membangun Sumbawa. (arn/ind/*)

Bupati Sumbawa saat menyambut Kepala Badan Ketahanan Pangan, Penandatanganan Prasasti pencanangan inovasi bidang pertanian Gubernur dan Pangdam di Bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa. dalam program GEMA JIPI.

Dari kiri Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI, Gubernur, Pangdam, dan Bupati saat melihat jagung yang akan diekspor.

Bupati didampingi Wabup dan Wakil Ketua DPRD Sumbawa menyerahkan cinderamata kepada Pangdam IX Udayana.

Para Pejabat OPD, Camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa dan masyarakat Sumbawa dalam tatap muka dengan Pangdam.

Foto bersama Pangdam dan Bupati beserta istri, Wabup dan Pimpinan DPRD Sumbawa, Danrem serta Dandim beserta istri.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 21 Maret 2018

Halaman 9 (Suara NTB/bul)

Tiket Garuda Ditargetkan Terjual Rp 5 Miliar di GATF 2018 Mataram (Suara NTB) Setelah sukses melaksanakan Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) pada tahun-tahun sebelumnya, Garuda Indonesia Kantor Cabang Lombok bekerjasama dengan BCA sebagai bank partner, kembali menggelar “Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2018 di Mataram. Tak tanggung-tanggung, Garuda menargetkan penjualan tiket laku keras sampai angka Rp 5 miliar, pada kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada 23-25 Maret 2018 di Lombok Epicentrum Mall (LEM) ini. Penyelenggaraan GATF tahun 2018 ini merupakan wujud komitmen Garuda Indonesia yang secara konsisten mendorong pertumbuhan pariwisata Indonesia, khususnya dalam mempromosikan 10 destinasi prioritas yang dicanangkan pemerintah, kata General Manager Garuda Indonesia Cabang Lombok Mochamad Yansverio. Selain itu, penyelenggaraan GATF ini juga merupakan salah satu upaya strategis Garuda untuk mengoptimalkan pasar potensial khususnya di wilayah Lombok dan sekitarnya. Yansverio mengatakan, pelaksanaan GATF 2018 di Lombok ini merupakan event tahunan yang ditunggu oleh para pelanggan setia Garuda Indonesia dan tentunya sebagai bentuk konsistensi mendukung pariwisata nasional. “Tahun ini, untuk Lombok, Garuda Indonesia menargetkan transaksi penjualan tiket sebesar Rp 5 miliar,” jelasnya. Melalui GATF ini, para pelanggan akan mendapatkan harga terbaik, waktu liburan yang tepat, dan paket yang lebih menarik. GATF kali ini juga merupakan one stop shopping bagi para pelanggan. Karena selain menjual tiket penerbangan, juga ada penawaran hotel, paket tour, hingga barangbarang perlengkapan liburan lainnya. GATF 2018 ini akan diikuti juga oleh mitra usaha yang terdiri dari IATA Agent, Biro Umrah, Cargo, Perhotelan, dan BCA sebagai bank partner. Pemegang kartu kredit BCA di Lombok akan dimanjakan dengan berbagai keuntungan untuk setiap transaksi di GATF 2018, diantaranya. Cashback hingga Rp 1.000.000, Cicilan 0% BCA dengan tenor 6 bulan, kenaikan limit kartu kredit instan di lokasi pameran bagi customer yang hendak bertransaksi namun limitnya tidak mencukupi. Yansverio di Mataram, Selasa (20/3) kemarin menambahkan, selama pelaksanaan GATF 2018 ini, para pengunjung juga akan mendapatkan berbagai penawaran menarik antara lain, diskon tiket ke berbagai destinasi menarik lainnya untuk penerbangan domestik maupun internasional, diskon sampai dengan 15% untuk penerbangan domestik dan 20% untuk penerbangan internasional. Selain itu, juga akan ada penawaran harga yang sangat spesial pada sesi “HAPPY HOUR” s e t i a p harinya. (bul)

Yansverio

PASAR MURAH - Kegiatan pasar murah di Kota Mataram

DKP Petakan Potensi dan Dampak Kenaikan Harga Mataram (Suara NTB) DKP (Dinas Ketahanan Pangan) Provinsi NTB memetakan potensi dan dampak kenaikan harga pangan, apalagi jelang hari besar keagamaan. Jurus yang dilakukan adalah bazar dan pasar murah. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), terutama jelang puasa, maupun sesudah HBKN, indikasinya harga pangan akan tinggi atau mahal dari hari biasanya. Ini dikarenakan permintaan yang meningkat, sehingga para pedagang mengambil kesempatan, untuk memperoleh keuntungan dengan tidak wajar. Dengan adanya peningkatan harga ini mengakibatkan masyarakat terhambat mengakses pangan. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, kegiatan bazar dan pasar murah menjadi programnya untuk mendekatkan akses pangan

masyarakat di wilayah yang mengalami gejolak harga yang tinggi, atau di daerah rawan pangan, akibat adanya kegiatan HBKN. Kegiatan bazar dan pasar murah ini telah dilakukan di Toko Tani Indonesia (TTI) yang ada di Kota Mataram. Meskipun pada umumnya, sasarannya, daerah yang mengalami gejolak harga di kabupaten/kota di NTB. Hj. Budi Septiani mengatakan, bazar dan pasar Murah ditujukan untuk untuk memudahkan akses pangan bagi masnyarakat yang terkena dampak peningkatan harga pangan, akibat minimnya pasokan di suatu wilayah, karena

dampak dari kegiatan HKBN. “Tentu tujuan lainnya untuk meningkatkan stabilisasi harga pangan dan mendekatkan bahan pangan strategis pada masyarakat yang kurang mendapatkan akses pangan. Dan meningkatkan status gizi pangan masyarakat yang berada di lokasi bazar dan operasi pasar,” terangnya. Kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (20/3) kemarin, Hj. Budi Septiani menyebutkan hasil yang yang diharapkan, tentunya agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan strategis dengan harga murah atau di bawah harga pasar dengan kualitas terjamin. Terjaminnya pasokan

bahan pangan untuk menjaga stabiliasi harga ketika kebutuhan masyarakat tinggi. Untuk kegiatan pasar murah dan bazar ini, lanjut Hj. Budi, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan koordinasi dengan SKDP teknis lainnya, serta stakeholders. “Distributor yang ada di kota Mataram juga diundang untuk mendukung terlaksananya bazar dan operasi pasar,” imbuhnya. Kegiatan bazar dan operasi pasar dilaksanakan sebanyak delapan kali dengan mengedepankan di daerah yang tingkat harga kebutuhan bahan pangan strategis dan bahan pangan pokok dengan harga yang sudah melebihi harga pasar (mahal). Kegiatan bazar tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan memasuki HKBN , yaitu pada Bulan Maret saat memasuki hari raya nyepi, Bulan April saat

kegiatan Isra Mi’raj, pertengahan Bulan Mei bertepatan dengan kegiatan Waisak. Ditambah Bulan Juni 2018 menjelang Idul Fitri 1439 H, disamping biasanya bertepatan saat tidak ada panen, sehingga harga bahan pangan meningkat. Bulan Agustus kegiatan Idul Adha, Bulan Oktober saat kondisi bahan pangan akan meningkat karena baru memulai memasuki masa tanam. Pertengan bulan November, bersamaan dengan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan biasanya pada Bulan November ini kondisi pasokan dan harga meningkat; “ Dan pertengahan Desember 2018, hari besar keagamanan Natal dan Tahun Baru, selain itu Bulan Desember kondisi pasokan dan harga juga bergerak naik karena belum ada panen raya,” demikian Hj. Budi Septiani. (bul)

(Suara NTB/ist)

Persiapan FPT 2018 Sudah 75 Persen Berbagai Pihak Siap Sukseskan MNEK 2018 Mataram (Suara NTB) Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyukseskan kegiatan tahunan Festival Pesona Tambora (FPT). Dinas Pariwisata Provinsi NTB menyebut persiapannya sudah 75 persen. Hanya tinggal pemantapan saja dan menunggu tanggal yang sudah ditentukan. “Kegiatannya banyak. Ada Teka Tambora, ada Tambora Challenge, Semalam Dalam Loka dan banyak lainnya. Kita libatkan semua kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa. Hingga saat ini persiapan sudah sampai 75 persen,” ujar Kepala Dispar Provinsi NTB H. L. Moh Faozal, S.os.,M.Si, di Mataram, Selasa (20/3). Untuk Teka Tambora sendiri akan dimulai pada 24 Maret nanti. Sementara itu, di Kota Bima ada Festival Lawata. Di Sumbawa ada Semalam Dalam Loka dan di KSB ada Tambora Challenge 320k yang akan finish di Doro Ncanga, Dompu. “Hampir semua kegiatan ini melibatkan masyarakat setempat. Kita harapkan semua po-

(Suara NTB/lin)

KETERANGAN PERS - Kadispar NTB saat memberikan keterangan pers tentang kesiapan FPT 2018 di Mataram, Selasa (20/3). tensi pariwisata yang dimiliki di masing-masing daerah dapat terlihat,” ujarnya. Selain itu, pada acara puncak akan ada berbagai pertunjukan budaya dan berbagai pameran dari UMKM sekitar. Selain itu, akan ada pula 1.500 pemotor trail yang akan meramaikan event ini. “Nanti mereka akan diangkut dari Surabaya ke Lombok pakai Legundi sebanyak dua kali. Kemudian kita lepas di Sangkareang menuju Doro Ncanga di Dompu,” ujarnya. Kehadiran komunitas sepeda

motor ini juga diharapkan dapat semakin menyemarakkan suasana FPT tahun ini. Sementara itu, tidak disebutkan berapa jumlah wisatawan yang ditargetkan akan berkunjung pada saat acara maupun sesudahnya. “Tentu saja kita akan terus dipantau oleh Kementerian Pariwisata. Karena ini masuk dalam kalender Wonderful Event Indonesia. Jadi memang diharapkan kunjungan akan terus meningkat setelah event ini dilaksanakan,” ujarnya. FPT 2018 ini merupakan kesempatan bagi semua daerah yang ada di Pulau Sumbawa untuk menunjukkan potensi pariwisatanya. Sebab dengan keterlibatan semua daerah, diharapkan wisatawan bisa lebih mengenal destinasi wisata yang ada di berbagai daerah yang ada di Pulau Sumbawa ini. “Nanti akan ada pembentukan kepengurusan organisasi kepariwisataan juga. Kita harapkan ini bisa semakin memperkuat pariwisata di Pulau Sumbawa,” harapnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang akan digelar tahun ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, kegiatan ini pernah diselenggarakan di Batam dan Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata NTB kepada para peserta yang akan datang. Berbagai pihak turut memberikan kesiapan dirinya untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Setidaknya sudah ada 43 negara yang menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan delegasi. Diperkirakan jumlah peserta akan terus bertambah hingga menjelang pelaksanaannya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 5-9 Mei 2018. Berbagai aktivitas kegiatan sudah dipersiapan untuk memberikan kesan yang menarik bagi para peserta. “Kita siap untuk dukung Pemprov (promosi pariwisata). Kita akan bangunkan monument MNEK juga di Taman Malomba seiring dengan pembenahan stadion Malomba. Sekaligus akan kita ubah dan tempatkan tank amphibian beserta sejarahnya,” kata Letkol Marinir Pangkalan Marinir Surabaya Didik Widiako, di Mataram, Selasa (20/3). Sementara itu, Dinas Pariwisata Provinsi NTB bersama asosiasi pariwisata di NTB juga sudah menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan empat kabupaten yang akan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan itu. Sehingga pelaksanaannya bisa lebih maksimal dari sebelumnya. “Sejumlah kegiatan akan dilakukan juga pada saat puncak acara (MNEK 2018). Kemarin juga kita sudah koordinasi dengan Pemda,” ujarnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan Satgas MNEK diantaranya latihan bersama di darat dan di laut, bakti sosial,

pembangunan sarana dan prasarana, bakti kesehatan, kirab kota, Mataram Komodo Fleet Run, fun bike dan program kuliner. Ada pula culture perfomance, demo pesawat udara, joy sailing, kemah pesisir, transplantasi terumbu karang, penenggela-

man prasasti, dan city tour. Kegiatan ini pada dasarnya untuk meningkatkan kunjungan wisata di daerah sesuai dengan target 4 juta wisatawan. Selain itu juga agar mampu memantapkan program pembangunan maritim untuk mendukung pro-

gram Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semua pihak mengharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga Provinsi NTB bisa memberikan kesan yang baik terkait promosi pariwisata di NTB. (lin)

MAHIR MENYUSUN SPT PPH BADAN MANUAL DAN ELEKTRONIK

”INPUT DATA SAMPAI PELAPORAN ONLINE” SALAH satu kewajiban perpajakan WP (Wajib Pajak) Badan adalah menyampaikan SPT Tahunan dengan benar lengkap dan jelas. SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak dapat diuji kebenarannya melalui proses pemeriksaan pajak. Hal-hal yang sering ditemukan dalam pemeriksaan pajak antara lain Equalisasi antara SPT Tahunan PPh dengan SPT Masa: PPN, PPh Ps.21, PPh Ps.23, PPh Ps.26, PPh Ps.15, PPh-Final. Untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan, maka Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan tentang penyampaian SPT Tahunan secara elektronik. Kewajiban penyampaian SPT secara Elektronik (e-SPT) baik bagi orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tampaknya akan direalisasikan tahun ini. Dikeluarkannya PER-03/PJ/2015 sebagai payung hukum untuk menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik dimuat dalam Pasal 4 yaitu: Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam bentuk dokumen elektronik, dalam hal memenuhi

kriteria sebagai berikut: a. Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan; b. Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan; c. Wajib Pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Elektronik; atau d. Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk menyusun SPT secara Elektron-

ik, maka HTC Training & Consulting akan menyelenggarakan pelatihan penyusunan e-SPT Tahunan Badan yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 dan 7 April 2018 di Grand Madani Hotel Jl. Udayana Mataram. Pendaftaran akan dibuka pada hari ini sampai dengan 1 April 2018. Pelatihan ini akan dipandu oleh konsultan berpengalaman, Konsultan Pajak Berizin, Kuasa Hukum Pajak, dan sekaligus sebagai Pengajar Perpajakan dan Brevet di Universitas Gadjah Mada yaitu: Hersona Bangun, SH., SE., Ak., BKP., CA., M.Ak. Peserta akan diberikan kemampuan teknis yaitu teknik untuk melakukan impor atas aset dan bukti potong serta pelaporan secara elekronik sehingga mudah untuk melakukan pelaporan pajak Badan. Pelatihan ini akan membantu staff pajak bahkan yang belum memiliki pengalaman untuk mudah memahami terkait dengan perpajakan badan dan pelaporannya. Peserta dapat mendaftarkan diri melalui email htcmataram@gmail.com atau dapat menghubungi panitia di nomor 081936773637 (Yuli), 08122858470 (Shinta). Bagi 10 Pendaftar pertama akan mendapatkan discount khusus dari HTC Training & Consulting. (*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 21 Maret 2018

Halaman 10

Pembelajaran di Perguruan Tinggi Tidak Boleh Terpaku di Kelas Mataram (Suara NTB) Pembelajaran di perguruan tinggi tidak boleh hanya di kelas. Pembelajaran di luar kelas harus dicari dan diciptakan oleh pihak kampus. Karena itulah, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram menggelar kegiatan talkshow panggung inspirasi bisnis dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten, pada Selasa (20/3). Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes., mengatakan, cara yang dilakukan pihaknya agar pembelAjaran tidak hanya ada di dalam kelas. “Pembelajaran di luar kelas harus dicari dan diciptakan oleh pihak kampus. Banyak hal penting didapatkan dengan kegiatan semacam ini,” katanya.

Mahasiswa bisa belajar organisasi dalam mengelola acara, mulai persiapan, komunikasi dengan narasumber, desain acara, menjadi MC, dan lainnya. Termasuk bekerjasama dalam tim. Juga pelajaran penting dari narasumber dalam mengambil hikmah dan pengalaman dalam meniti kariri. “Kegiatan ini akan rutin kita lakukan setiap bu-

lan dengan para narasumber yang berbeda,” jelas Zulkahfi. Dalam kegiatan panggung inspirasi bisnis itu, yang menjadi host presiden PIB, Aldo El-Haz Kaffa. Pembicara dalam kegiatan itu, Direktur Utama PT. Medika Pulau Biru, dan CEO dan Direktur Medis Blue Island Medical Clinic, Dokter Nasrullah. Dokter Nasrullah menyam-

paikan, dalam membuka bisnis mahasiswa harus membuka jaringan, mempersiapkan tenaga kompeten, dan mempersiapkan alat-alat. “Terjun bisnis pasti sangat berat, panggung inspirasi bisnis sendiri wadah sangat bagus, dapat inspirasi bisnis dari banyak orang,” katanya. Ia menambahkan, tidak semua orang punya modal besar dalam memulai bisnis. Yang diperlukan dalam memulai bisnis yaitu yakin pada bisnis yang akan dijalani, juga bisnis itu merupakan bisnis yang bagus dan disukai serta menjadi pionir di daerah itu. “Harus memiliki kekuatan

mental, perlu tahapan. Jatuh bangun dalam bisnis adalah hal biasa. Dibutuhkan kemampuan, ide kreatif, dan inovatif kita,” katanya. Nasrullah menyampaikan, ada banyak lulusan kesehatan yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Mahasiswa harus mulai mengubah pola pikir, sebenarnya kunci kesuksesan adalah usaha. “Mulai banyak belajar dan bergaul. Dari situ kita banyak terbuka mindset kita, kita terus mengembangkan diri yang berbau positif. Harapan saya perbanyak relasi sebanyak mungkin, ikut organisasi yang berbau positif,” sarannya. (ron)

Wujudkan Generasi Milenial Lewat Kegiatan Positif

Tunggu Perkembangan Murid BANTUAN untuk SDN 47 Ampenan yang kerap dilanda banjir masih sulit dilakukan dalam waktu dekat. Alasan Pemerintah Kota Mataram karena keterbatasan anggaran, serta harus melihat perkembangan murid di sana agar bisa diprioritaskan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., yang dihubungi Selasa (20/3) mengatakan, pihaknya akan mengo(Suara NTB/dok) munikasikan kembali denH. Lalu Mohammad Sidik gan Bappeda Kota Mataram. Menurutnya, salah satu jalan agar tidak kebanjiran lagi dengan cara meninggikan bangunan sekolah. “Nanti kita komunikasikan dengan Bappeda, tetap kita koordinasi, sesuaikan dengan anggaran, kita juga keterbatasan anggaran, kalau memang perkembangan bagus, kita akan jadikan prioritas,” kata Sidik. Menurutnya, memang kondisi lingkungan di sana yang tidak memungkinkan. Di dekat sekolah juga ada lahan yang selalu tergenang semakin menyulitkan. Selain itu, SDN 47 Ampenan sulit menjadi prioritas, karena perkembangan jumlah murid yang tidak terlalu banyak. “Karena perkembangan jumlah murid itu yang sulit, yang mejadi pertimbangan perkembangan jumlah murid dan tuntutan masyarakat,” katanya. Ia juga mengungkapkan ada rencana SDN 47 Ampenan dimerger atau digabung dengan sekolah terdekat. Namun dengan adanya informasi jumlah murid sebanyak 204 orang, pihaknya akan mengomunikasikan terlebih dahulu. “Memang kita lihat perkembangan jumlah muridnya, kalau mengkhawatirkan kan kasihan gurunya, bagaimana kita lihat perkembanganya,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, H. Sudenom, S.Pd., MM., mengatakan, berbagai cara diupayakan pihaknya untuk menanggulangi masalah banjir di SDN 47 Ampenan, tapi berbagai opsi dirasa sulit direalisasikan. Salah satu yang bisa digunakan adalah membuat rancangan rumah panggung. Pihak sekolah sendiri mengharapkan ada solusi jangka panjang agar tidak lagi terendam banjir setiap kali hujan turun. Guru kelas V SDN 47 Ampenan, Desak Putu Candrawati, sebelumnya mengakui setiap kali hujan, sekolah selalu tergenang. Bahkan jika hujan turun dalam waktu lama, pihak sekolah terpaksa meliburkan siswa. (ron)

SMPN 1 Bayan Borong Juara Lomba Ceramah Tanjung (Suara NTB) Prestasi gemilang diraih SMPN 1 Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dua orang siswinya berhasil menggondol juara ceramah tingkat Kabupaten Lombok Utara, yang digelar pada tanggal 19 Maret. Lomba ceramah digelar Pemkab KLU sebagai ajang pengembangan pendidikan karakter melalui lomba ceramah jenjang pendidikan SMP tingkat KLU tahun 2018. Kepada Suara NTB Selasa (20/3), Kepala SMPN 1 Bayan H. Ahmad Munadi, S.Pd., menegaskan pihaknya mengirim dua utusan pada ajang lomba tersebut. Tanpa diduga, keduanya mampu mengharumkan nama sekolah dengan meraih juara I dan juara II. “SMPN 1 Bayan mengikutsertakan dua orang siswanya, yang langsung meraih juara 1 dan 2,” kata Munadi menjelaskan. Adapun dua siswi SMPN 1 Bayan yang meraih juara ialah, Negy Aranda mendapat juara I dan Mona Azhari juara II. Kedua siswa tersebut merupakan siswi yang kini duduk di kelas VII. Pada ajang bergengsi ini, keduanya mampu mengalahkan 28 peserta lainnya yang berasal dari jenjang pendidikan SMP se-KLU. “Yang juara I judulnya membudayakan gemar membaca. Yang juara II pemanfaatan waktu,” urainya. Sementara itu, Taufik Rahman S.Pd., selaku pembimbing pada lomba tersebut menjelaskan, panitia sebelumnya menyediakan lima tema ceramah. Kelima tema itu harus dipilih salah satu. “Temanya itu sudah disiapkan dengan lima judul, tapi yang ini yang dipilih,” ungkapnya. Taufik menuturkan, persiapan pembimbingan pada dua siswinya hanya dilakukan selama empat hari sebelum lomba berlangsung. Meski dipersiapkan singkat, namun mereka telah membuktikan diri berhasil meraih prestasi. Begitupun dengan dua siswi perwakilan, begitu mendapat informasi lomba, pihak sekolah langsung memilih siswa yang akan ikut lomba secara dadakan. “Sebenarnya tiga orang yang diseleksi.Semuanya bagus, tapi karena permintaannya hanya dua orang, makanya yang dua ini yang dipilih,” jelasnya seraya menyebut, bahwa tidak ada ekstrakurikuler khusus ceramah di sekolah, melainkan yang ada ialah ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja (KIR). “Karena ada permintaan lomba ceramah makanya pembimbing KIR ini langsung bimbing ceramah,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Dua siswi SMPN 1 Bayan bersama pendamping saat menerima hadiah usai lomba ceramah tingkat SMP se KLU, Senin (19/3).

(Suara NTB/ron)

TALK SHOW - Kegiatan talk show panggung inspirasi bisnis di STIKES Yarsi Mataram. Pembelajaran di luar kelas seperti ini penting untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa.

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Peserta didik TK Khalifah Mataram melakukan kunjungan ke pasar tradisional Selasa (20/3). Kunjungan itu untuk mengenalkan anak-anak mengenai pasar tradisional.

Kenalkan Pasar, TK Khalifah Mataram Berkunjung ke Pasar Tradisional Mataram (Suara NTB) Peserta didik TK Khalifah Mataram berkunjung ke Pasar Tradisional Perumnas, Selasa (20/3). Kegiatan itu merupakan bagian dari outing class untuk mengenalkan anak-anak terhadap pasar tradisional dan mengajarkan anak berwirausaha. Kepala TK Khalifah Mataram, Lina Ilmiawarni, S.Pd., mengaku, pihaknya mengajak anak-anak berkunjung ke pasar tradisional, karena anak-anak saat ini kebanyakan hanya mengenal pasar modern. Anak-anak jarang dan bahkan ada yang tidak pernah ke pasar tradisional. “Maka dari itu kami ajak anak-anak untuk berkunjung ke pasar permunas ini. Kami memilih pasar ini karena pasarnya yang tertata rapi, bersih, akses jalan juga bagus

jadi kondusif lah untuk anakanak,” katanya. Kunjungan itu bertujuan untuk melatih anak-anak dalam belajar berwirausaha. Juga untuk melihat langsung bertemunya penjual dan pembeli. Selain itu, tujuan utamanya untuk mengenalkan anakanak sejak dini nilai mata uang, jenis-jenis mata uang, dan bagaimana proses bertemunya penjual dan pembeli. Dalam acara outing class kemarin mengusung tema visit to market. Lina menjelaskan, dalam kesempatan itu masingmasing anak diberikan uang sebanyak Rp5.000. Jadi anakanak akan tahu ketika ia berbelanja kurang dari Rp5.000 akan mendapatkan uang kembalian. Dengan begitu, mereka paham ada ilmu berhitung. “Ada bahkan beberapa siswa yang membeli sayur-

mayur untuk orang tuanya. Jadi dari kunjungan hari ini kita dapat lihat bahwa anakanak tumbuh rasa pedulinya jadi mereka belajar juga membeli sesuatu yang memang dibutuhkan,” jelasnya. Lebih dari 30 anak yang berasal dari Kelompok bermain sampai TK B mengikuti kunjungan itu. Anak-anak diajak untuk naik cidomo agar mereka tahu bahwa ada transportasi tradisional di Lombok. Lina berharap, acara kunjungan bisa dilakukan setiap tahun. Nantinya diharapkan jiwa wirausaha anak-anak dapat tumbuh. “Anak-anak juga bisa belajar berbagi dengan orang lain, mentalnya juga kuat, jadi nanti anak-anak tidak takut jika berinteraksi dengan banyak orang dan selalu ingat untuk bersedekah,” harapnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Pusat Informasi Konseling Mahasiswa (PIK-M) Gemilang Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, menggelar talk show untuk mewujudkan generasi milenial berkualitas. Dengan mengambil tema mewujudkan generasi melinial yang berpikir, bekerja dan berkarya, kegiatan ini dihadiri ratusan mahasiswa, pada Selasa (20/3). PIK-M UIN Mataram menilai, generasi milenial adalah harapan masa depan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, harus diberikan pemahaman terkait bagaimana cara mereka mendesain diri mereka calon-calon pemimpin. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mataram Dr. H. Subhan Abdullah Acim, menyebut generasi milenial adalah generasi masa kini. Generasi yang tumbuh saat ini, akan mempengaruhi perjalanan bangsa ke depan. Subhan menilai, kegiatan seperti ini harus diperbanyak, terlebih dilakukan atas ide dan gagasan mahasiswa sendiri. Selain itu, tentu sangat memberikan pengaruh positif terhadap atmosfir akademik di UIN Mataram. Dalam paparannya, Ketua

PIK-M Gemilang UIN Mataram, Lalu Abdurrahman Wahid, menyampaikan pentingnya pemahaman seorang konselor tentang kemajuan teknologi dalam melakukan konseling. Oleh sebab itu, seorang konselor harus memperbarui kemampuannya dan juga pengetahuannya agar sesuai kebutuhan di era milenial saat ini. Mengingat tantangan dan kebutuhannya pasti berbeda. ”Dan yang penting selalu up grade soal fungsi konselor era milenial,” urainya. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Drs. Lalu Makrippudin, M.Si., yang membahas tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, mengingatkan agar mahasiswa senantiasa menuntaskan kewajiban belajar terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan hal-hal lainnya seperti menikah. Pada kesempatan itu, Makrippudin menegaskan penting dilakukan perubahan pada mindset masyarakat sebagai cara menekan praktik pernikahan dini. Pendekatan seperti ini memungkinkan dapat dilakukan semua pihak, termasuk kalangan kampus terlebih lagi mahasiswa. Tentu harapannya ialah agar praktik nikah dini dapat berkurang. (dys)

(Suara NTB/dys)

TALK SHOW - Narasumber pada kegiatan talk show yang digelar PIK-M UIN Mataram, Selasa (20/3).

Meski 100 Persen UNBK

Bagi Kisah Inspiratif, Recida Masih Ada Sekolah Ajak Pelajar Tebar Cinta Damai Pinjam Laptop

Mataram (Suara NTB) Remaja merupakan generasi penerus bangsa di masa depan, maka menjaga mereka adalah suatu kewajiban bagi generasi saat ini. Oleh karena itu, Recida, sebuah komunitas Remaja Cinta Damai melakukan sosialisasi cinta damai ke sejumlah sekolah. Recida atau Remaja Cinta Damai adalah komunitas yang terbentuk dari training penguatan jaringan remaja cinta damai yang dilakukan oleh Nusatenggara Centre (NC) NTB, bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Recida terdapat di dua zona yakni zona Lombok dan Zona Bima-Dompu. Zona Lombok terbentuk pada Agustus 2017 lalu, sedang zona Bima- Dompu pada Oktober tahun lalu. Banyak sekolah dan ponpes telah dikunjungi Komunitas Recida Lombok. Begitu pun komunitas Recida Zona BimaDompu. Belum lama ini juga melakukan sosialisasi cinta damai kepada anak-anak muda siswa-siswi yang berlokasi di SMKN 3 Kota Bima, tepatnya pada 9 Maret lalu. Sebanyak 110 pelajar menjadi peserta aktif dalam acara yang digelar di aula SMKN 3 Kota Bima ini. Antusias para pelajar nampak luar biasa dan berharap adanya kegiatan yang sama minimal sekali sebulan dengan tematema inspiratif. Acara ini bertemakan mengambil kisah inspiratif saling menguatkan untuk saling me-

(Suara NTB/ist)

CINTA DAMAI - Siswi SMK Kota Bima sedang mengikuti sosialisasi agar menjadi remaja cinta damai beberapa waktu lalu. lengkapi agar dapat sukses bersama-bersama dengan tema “Penguatan Paradigma Kehidupan Damai Berkebangsaan”. Ketua Komunitas Recida Bima, Rangga menuturkan kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan di tengah kegamangan remaja Kota dan Kabupaten Bima. Terutama dalam melihat peluang masa depan akibat begitu cepatnya paradigma kehidupan dunia berubah melalui inovasi-inovasi yang semakin canggih. “Akhirnya, yang tak mampu menghadapi perubahan zaman ke depan, akan memilih hidup dipinggir kota atau kaki gunung dan atau memilih untuk masuk penjara akibat tun-

tutan hidup yang tak pernah habis, atau depresi yang mendorong untuk melukai diri dan atau mengakhiri hidup,” terang Rangga yang juga Ketua Komunitas Babuju ini. Rangga menambahkan, gerakan berbuat baik dalam bingkai damai harus terus digelorakan. Begitu pula toleransi antarumat beragama, sikap saling menghargai dan saling menghormati harus terus dipupuk. “Remaja Cinta Damai Kota Bima bergerak cepat untuk terjun ke para remaja lainnya melalui lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan saat peristiwa-peristiwa miris terjadi di sekitar kita dalam beberapa hari terakhir,” ujarnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Seluruh SMA/MA dan SMK di NTB dipastikan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2018. Meski demikian, masih ada sekolah yang harus berbagi sarana atau resource sharing dan meminjam laptop di orang tua siswa. Ketua Panitia UN Provinsi NTB, Drs. Sukran, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/3) mengungkapkan, seluruh SMA/ MA dan SMK di NTB baik negeri dan swasta melaksanakan UNBK. “100 persen melaksanakan UNBK, tapi masih ada yang resource sharing,” katanya. Dari data peserta ujian yang diperoleh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, menunjukkan, sebanyak 303 SMA di NTB melaksanakan UNBK, dengan rincian 153 SMA negeri dan 150 SMA swasta. Dengan jumlah seluruh peserta sebanyak 17.446 orang. Sementara jumlah MA yang akan mengikuti UNBK sebanyak 499 sekolah, dengan rincian 17 MA negeri dan 482 MA swasta. Jumlah peserta UNBK di MA berjumlah 10.689 orang. Di SMK sebanyak 275 sekolah melaksanakan UNBK, dengan rincian 88 SMK negeri melaksanakan UNBK dan 187 SMK swasta melaksanakan UNBK. Jumlah peserta UNBK SMK berjumlah 19.539 orang. Sementara berkaitan dengan kelancaran server UNBK agar tidak terjadi masalah, pihaknya akan mempertegas sekolah supaya dalam beberapa hari sebelum ujian, server tidak boleh di-online--kan atau

terkoneksi ke internet untuk menghindari terkena virus. “Menjelang ujian kita offlinekan, kecuali saat sinkronisasi dengan server pusat, sehingga terhindar virus itu,” ujar Sukran yang juga merupakan Sekretaris Dinas Dikbud NTB ini. Terkait dengan upaya menghindari permasalahan UNBK, Sukran mengatakan menambah orang di bagian help desk UNBK menjadi 12 orang. Nantinya jika ada masalah, sekolah bisa langsung mengomunikasikannya ke help desk UNBK yang ada di Dinas Dikbud NTB. “Sekitar 12 orang sebagai help desk, setiap orang akan menangani satu kabupaten/ kota. Bagi kabupaten yang wilayahnya luas, kita beri dua orang help desk,” jelas Sukran. Selain itu, bagi siswa yang tidak bisa mengikuti UNBK di sekolah karena alasan tertentu, seperti sedang dirawat di rumah sakit atau rumah, atau sedang berada di penjara, maka mereka akan mengikuti Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) dengan sistem remote printing. Pada sore hari sebelum UN, panitia pusat mengirimkan naskah soal, pagi harinya akan diprint oleh panitia lokal atau Dinas Dikbud. “Kalau terpaksa ujian di luar sekolah, terpaksa harus remote print,” ujarnya. Ia berharap pelaksanaan UNBK dapat berjalan dengan baik. Gangguan listrik dan jaringan diyakini dapat diatasi, terlebih lagi ini merupakan kegiatan nasional, di mana koordinasinya dilakukan secara terpusat. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 21 Maret 2018

Jelang Porprov 2018

KONI Dompu Mulai Pelatda Dompu (Suara NTB) Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018 yang akan berlangsung November mendatang. KONI Dompu pun mulai bersiap. Pemusatan latihan terhadap calon atlet mulai dilakukan oleh masing – masing cabang olah raga (Cabor) sejak 1 Maret 2018 lalu setelah diawali klinis untuk mengetahui profil atlet dan cabornya. Data atlet dan cabor ini menjadi rujukan KONI dan dibentuk Satuan Pelaksana (Satlak) yang mengawasi serta mengevaluasi kemajuan latihan para atlet. Satlak itu sendiri dari diri dari praktisi olah raga di daerah yang ditunjuk KONI Dompu, sehingga bersifat independen. “Pemusatan latihan akan dipantau dan dievaluasi oleh Satlak,” kata Ketua Umum KONI Dompu, Putra Taufan, SH, MH melalui Sekretaris KONI Dompu, M Yarid, M.Pd kepada Suara NTB, Senin (19/3). Sebanyak 85 orang atlet dari 18 Cabor yang masuk dalam pemantauan latihan oleh KONI melalui Satlak. Ketika prestasi atlet menurun, satlak akan merekomendasikan penggantian dengan atlet barisan kedua. Upaya ini untuk menjaga agar atlet dan cabor serius untuk mencapai target yang disepakati bersama. “Target kita, KONI minimal gradenya naik dari 5 ke 4 besar,” ungkapnya. Atlet untuk cabor tarung masih menjadi andalan KONI Dompu yang diharapkan akan menyumbangkan mendali emas pada Porprov NTB tahun 2018 akan datang. Seperti Silat, Boxer, Karate, Muantai, Taekwondo, Tinju dan Kempo. Untuk cabor permainan seperti Catur, bulu tangkis, dan Voli pasir juga akan menjadi andalan. Begitu juga dengan atletik dan panjat tebing yang selama ini selalu menyumbangkan mendali untuk Dompu. “Kalau bola tidak dimasukan ke satlak, termasuk tenis lapangan, menembak, ISI, dan IMI,” katanya. Tidak hanya atlet yang dimasukan dalam pengawasan Satlak, tapi juga pelatih. Pelatih yang disatlak adalah mereka yang memiliki lisensi nasional, sehingga target dalam pencapaian 4 besar perolehan mendali di Porprov 2018 bisa tercapai. “Perolehan mendali bukan hanya ditentukan oleh atlet, tapi atlet itu sendiri sangat bergantung pelatihnya. Makanya kami berikan perhatian pada pelatihnya juga,” ungkapnya. Ia pun mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati terkait target mendali dan rencana bonus bagi atlet berprestasi. Bupati juga telah berkomitmen akan memberikan reward khusus bagi atlet berprestasi. “Kita juga sudah membangun komunikasi dengan pihak perbankan, termasuk dengan swasta. Bahkan dengan PT STM dan PT SMS akan membuat MoU sebagai bentuk komitmen mereka,” jelasnya. (ula)

PASI Kota Mataram Calonkan Kasdiono di Musprov Mataram (Suara NTB) Pengprov PASI NTB akan menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) akhir Maret ini. Pengurus Cabang (Pencab) PASI Kota Mataram siap mengajukan figur calon ketua di ajang pemilihan ketua umum Pengprov PASI NTB periode 2018-2023 itu. Ketua Pengcab PASI NTB, Libuh Hanafi yang diwawancara Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (20/3) kemarin mengatakan pihaknya telah mengantongi satu nama figur yang bakal diusulkan jadi calon ketua PASI NTB periode 2018-2023. Figur yang akan dicalonkan itu adalah H. MNS. Kasdiono. Libuh berpendapat, Kasdiono punya segudang pengalaman membina olahraga berprestasi. Sehingga Kasdiono

dianggap figur yang tepat serta mampu membawa prestasi olahraga NTB bersinar di kancah nasional. Salah satu prestasi yang telah dicatat oleh Kasdiono kata Libuh yakni mengangkat Marwah NTB melalui prestasi atlet di ajang multi event nasional. Lewat kepemimpinan Kasdiono, KONI NTB mampu mendulang target 10 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau tahun 2012. Bahkan medali

emas yang diraih patriot olahraga NTB saat itu melampaui target, yakni 11 emas, 5 perak dan 8 perunggu. “Pak Kasdiono punya kemampuan membawa prestasi olahraga atletik NTB bersinar di level nasional. Itu sudah dibuktikan pak Kasdiono di PON Riau tahun 2012,” ucapnya. Libuh berharap, keinginan besar PASI Kota Mataram mencalonkan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB di Mus-

prov PASI NTB dapat diterima baik oleh Kasdiono. Pasalnya PASI Kota Mataram menginginkan prestasi atletik NTB lebih baik dari hasil PON 2016. Seperti diketahui bahwa cabor atletik pernah berhasil mendulang tujuh emas di PON tahun 2012. Prestasi gemilang cabor atletik itu sayangnya gagal dipertahankan di PON 2016, sebab NTB hanya mampu menyubang lima emas di atletik. “Kita berharap pak Kasdiono mau mencalonkan diri jadi figur calon ketua PASI NTB. Sehingga kami bisa mengusulkan beliau sebagai calon ketua di Musprov PASI NTB,” harapnya. (fan)

(Suara NTB/fan)

Libuh Hanafi

Atletik Kota Mataram Targetkan Lima Emas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik Kota Mataram ingin meningkatkan perolehan medali emas di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Porprov 2018. Untuk itu mereka memasang target lima medali emas di ajang multi event regional NTB nanti. Demikian disampaikan oleh Ketua Pencab PASI Kota Mataram, Libuh Hanafi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (20/3). “Target atletik Kota Mataram meningkatkan prestasi, yakni meraih terget medali emas,” ucapnya. Libuh Hanafi yang biasa disapa Libuh mengatakan bahwa target lima medali emas melebihi hasil yang diraih atlet Kota Mataram di Porprov NTB tahun 2014. Dimana pada Porprov NTB sebelumnya atlet PASI Kota Mataram meraih sebanyak dua medali emas. Target lima emas itu akan dibebankan kepada lima atlet Pelatda Kenari Kota Mataram, yakni I dewa Ayu Ita Arianti, Ni Putu Yogiswari, Jubaidi, Suleni dan Libuh hanafi. Kelima atlet itu akan ambil bagian di nomor tolak peluru, lempar cakram, 110 meter gawang, 200 meter, 400 meter dan lempar lembing. Dan Libuh optimis kelima atletnya akan mampu mewujudkan target lima emas di multi event regional NTB. Pasalnya kelima atlet itu telah menjalani pemusatan latihan di Mataram selama satu tahun tiga bulan dan akan berakhir sampai Porprov NTB 2018. “Kelima atlet kami merupakan atlet Pelatda Kenari Kota Mataram. Mereka Sudah mengikuti pelatihan terpusat selama satu tahun tiga bulan. Dan saya yakin atlet kami akan meraih lima medali emas,” ujarnya dengan penuh optimis. (fan)

Gaya Mourinho Sulit Hasilkan Talenta Kreatif

Jose Mourinho

(Suara NTB/ist)

Manchester Mantan bintang Liverpool dan timnas Inggris Jamie Redknapp menilai Manchester United akan kesulitan meyakinkan bakat-bakat kreatif untuk bergabung dengan United jika Jose Mourinho masih menangani klub itu. Mourinho menghadapi kritik musim ini akibat gaya sepak bola negatif United yang membuat para pemain menyerang yang kreatif kesulitan menciptakan dampak di barisan depan. Anthony Martial, Marcus Rashford, Juan Mata, Paul Pogba dan yang terbaru Alexis Sanchez, tidak bisa menunjukkan talenta terbaik mereka musim ini sampai-sampai Mourinho melego Henrik Mkhitaryan ke Arsenal setelah pemain ini gagal bersinar saat mengenakan kostum United. Redknapp menganggap pendekatan bertahan yang diterapkan di United telah menciptakan masalah bagi Mourinho pada jendela transfer musim panas nanti, dalam mendapatkan talenta menyerang utama. Kepada Sky Bet dia berkata, “Beberapa orang mungkin menyebut ini klub terbesar di dunia, tetapi jika Anda melihat apa yang akan dimainkan Manchester United dan Anda pemain berbakat, apakah Anda sungguh ingin ke sana dengan melihat cara mereka bermain? Pogba misalnya, berjuang keras untuk tampil konsisten musim ini. Redknapp menilai agen Pogba, Mino Raiola, tidak akan ragu memindahkannya musim panas nanti. “Saya tidak tahu bagaimana masalah Paul Pogba ini bisa diatasi,” kata Redknapp dalam laman Sky Sports. Manajer timnas Prancis, Didier Deschamps menyebut bahwa Paul Pogba tidak senang dengan situasi yang berkembang belakangan ini di Manchester United. Pogba diterpa sejumlah masalah dalam beberapa bulan ini, utamanya berkaitan dengan hubungannya dengan manajer Manchester United, Jose Mourinho, sebagaimana dikutip dari laman Whoscored.com. Pemain timnas Prancis itu belakangan ini mengalami penurunan performa yang berarti. Ujung-ujungnya ia diragukan dapat bertahan lama membela Manchester United. Deschamps mengharapkan agar Pogba mampu terus meningkatkan performa ketika membela timnas Prancis.”Ini situasi yang mengharuskan dia untuk membuktikan bahwa dia pemain yang mampu memberi kontribusi,”kata Deschamps kepada L’Equipe via The Independent.(ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

JELANG POPDA - Menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB, 25-30 Maret 2018 para atlet atletik pelajar menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (20/3).

Popda NTB Perebutkan 106 Medali Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) akan berlangsung di Mataram, 25-30 Maret mendatang. Ajang multi event itu akan mempertandingkan 8 cabor dan memperebutkan sebanyak 106 medali, terdiri dari 31 emas, 31 perak dan 44 perunggu. Kadispora NTB, Hj. Hus-

nanidiaty Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Selasa (20/3), mengatakan penyelenggaraan Popda tahun 2018 melibatkan sepuluh kabupaten/kota di NTB. Event itu dihajatkan untuk seleksi atlet pelajar NTB persiapan Popwil di NTB, Juli 2018. “Semua kabupaten/kota sudah mengirim atletnya. Dan

panitia sudah siap melaksanakan Popda tahun ini, karena semua venues pertandingan sudah kita siapkan,” ucapnya. Selain sudah menyiapkan venues pertandingan, pihak panitia juga telah menyiapkan akomodasi untuk ratusan peserta yang ambil bagian di event itu. Sementara untuk teknis pelaksanaan event itu pihak

Prestasi Marcus/Kevin Jadi Kebanggaan Indonesia Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, menyatakan prestasi yang ditorehkan oleh pebulu tangkis ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang mempertahankan gelar juara All England adalah kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. “Selamat pada Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya yang telah memberikan penampilan terbaik dalam final dan berhasil menjadi juara All England 2018. Terus pertahankan prestasi. Ini adalah kebanggaan kita semua, kebanggaan seluruh bangsa Indonesia,” ujar Puan seperti dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa kemarin. Momentum kemenangan Marcus/Kevin ini, menurut Puan, semakin meneguhkan prestasi Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis dan bisa memicu semangat atlet lainnya, baik di cabang olahraga bulu tangkis ataupun cabang olahraga lainnya. “Prestasi ini adalah pemicu semangat bagi para atlet untuk menunjukkan sukses prestasi di ajang olahraga lainnya. Terlebih Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Kami berharap atlet Indonesia di sana bisa sukses prestasi, sesuai target yang telah ditetapkan,” ujar politisi PDIP tersebut. Pada laga final All England 2018, pasangan Marcus/Kevin berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Mathias Boe/

(ant/bali post)

FINAL - Kevin Sanjaya Sukamuljo (kanan) dan Marcus F. Gideon mengembalikan kok ke arah lawannya pasangan pebulu tangkis Denmark Mathias Boe dan Carsten Mogensen di final All England 2018 BWF World Tour Super 1000 di Inggris, Minggu (18/3). Carsten Mogensen, dengan skor dua 21-18, 21-17 di Arena Birmingham, Inggris, Senin (19/3). Kemenangan Marcus/Kevin dalam All England tahun ini juga mengukuhkan keduanya sebagai pasangan yang tidak terkalahkan dalam 19 laga internasional terakhir, dan memantapkan posisi mereka sebagai pemuncak rangking dunia saat ini. Marcus/Kevin yang mendapatkan gelar All England-nya yang kedua secara berturutturut sejak 2017, menyamai catatan salah satu pasangan legendaris Indonesia Rexy Mainaky/Ricky Subagja yang meraih hal serupa di tahun 1995-1996. Akan tetapi, Marcus/Kevin

bisa disebut lebih luar biasa karena memecahkan rekor menjadi pasangan ganda putra pertama sepanjang sejarah BWF yang mengumpulkan rangking poin akumulasi melebihi 100 ribu poin. Selain dari Puan, ucapan selamat atas keberhasilan Marcus/ Kevin di All England 2018, juga disampaikan Presiden Joko Widodo melalui akun twitternya @jokowi. “Selamat atas keberhasilan Kevin Sanjaya/Marcus Gideon yang sukses mempertahankan gelar All England. Pertahankan prestasi sekarang untuk meraih prestasi lainnya. Indonesia Bangga!-Jkw,” tulis Jokowi. (ant/bali post)

Dispora NTB melibatkan pengurus cabor yang mengatur. Sementara itu data Popda terakhir yang diterima Suara NTB kemarin, event itu akan melibatkan 1.173 orang, terdiri dari 80 orang panitia, 150 wasit/juri dan 990 peserta dari 10 kabupaten/kota di NTB. Para peserta akan ambil bagian di 33 nomor pertandin-

gan dari delapan cabor yang dipertandingkan. Mereka akan memperebutkan 106 medali, terdiri dari 31 emas, 31 perak dan 44 perunggu. Delapan cabor yang dipertandingkan nanti adalah sepak bola, bola voli, bola basket, bulutangkis, pencak silat, sepak bola, tenis meja, tenis lapangan dan sepak takraw. (fan)

Dewi akan Bersaing di Porprov NTB 2018 Mataram (Suara NTB) Mantan atlet tolak peluru NTB, Dewi Lantari (29) tak akan melewati Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB bulan November tahun 2018. Atlet peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2008 ini siap bersaing dengan atlet muda andalan NTB di multi event regional NTB itu. Dewi Lantari yang ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (20/3) kemarin mengatakan keikutsertaan dirinya di ajang seleksi atlet PON NTB itu sebagai bentuk kecintaannya kepada tanah kelahirannya. Maklum ibu satu anak itu ingin mempersembahkan medali emas untuk Kabupaten Sumbawa. “Saya ingin memberikan prestasi terbaik untuk daerah saya di Porprov NTB mendatang. Target saya pribadi meraih medali emas,” ucapnya. Impian atlet asal Sumbawa mendulang medali emas di Porprov NTB bukan ingin sesumbar. Tapi dia yakin bisa mewujudkan target tersebut

meskipun diusianya yang sudah hampir menginjak kepala tiga, namun catatan prestasinya masih yang terbaik. Mantan atlet tolak peluru NTB ini akan mengincar medali emas di nomor lempar lembing dan lempar cakram. Pasalnya dia tidak lagi turun di nomor tolak peluru. “Saya akan ikut di nomor lempar lembing dan cakram. Sehingga target medali emas saya perioritaskan di dua nomor ini,” jelasnya. Menurutnya, persiapan dia mengikuti Porprov NTB sudah berjalan satu bulan. Hasil latihan terakhir kemarin, dia mencatat lemparan sejauh 27,70 meter di nomor lempar cakram. Menurutnya catatan lemparan tersebut sudah mampu membawa impiannya menjadi juara Porprov NTB. Alasannya catatan lemparan terbaik di Porprov NTB tahun 2014 sejauh 26.90 meter. Dan lemparan tersebut dicatat olehnya saat menjuarai nomor lempar lembing di Porprov NTB tahun 2018. (fan)

Dewi Lantari (Suara NTB/fan)

SUARA NTB

Rabu, 21 Maret 2018

Halaman 12

H.M. Syafrudin dan Pengurus Muhammadiyah Empat Pemuda di Desa Toya Diamankan Dompu Sepakat Lawan Hoaks Serang Anggota TNI

Selong (Suara NTB) Empat orang pemuda di Desa Toya Kecamatan Aikmel diamankan oleh aparat Polsek Aikmel. Keempat orang tersebut, inisial WR (24) JN (18), RH (19) dan EK (18) ditangkap lantaran hendak melakukan penyerangan terhadap salah satu anggota TNI yang bertugas di Koramil Aikmel. Pelaku diamankan pada Selasa (20/3) sekitar pukul 01:15 wita. Sebelum diamankan, sekitar pukul 21.15 wita, Babinsa Toya, Serda Hasbullah melakukan patroli ke desa binaannya, yakni Desa Toya. Baru sampai di sana, Serda Hasbullah berhenti di sebuah warung dekat kantor Desa Toya. Kemudian datang pelaku, WR bersama adiknya JN dalam kondisi pengaruh miras. WR menyapa Serda Hasbullah, namun karena WR bicaranya ngelantur akibat pengaruh miras, Serda Hasbullah menyuruh WR pergi dan pulang ke rumahnya. Kemudian pelaku WR dan JN pergi berboncengan menggunakan sepeda motor. Namun sekitar 40 menit kemudian, WR bersama JN datang kembali bersama dua orang temannya, RH dan EK berboncengan menggunakan sepeda motor. Begitu turun dari sepeda motor, WR bersama tiga orang lainnya langsung berlari menghampiri Serda Hasbullah. Mereka hendak menyerang Serda Has-

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Empat terduga pelaku penyerangan terhadap salah satu anggota TNI di wilayah Kecamatan Aikmel diamankan polisi, Selasa (20/3). bullah menggunakan senjata tajam (Sajam). Lantaran merasa terancam, korban kemudian lari menyelamatkan diri dan menghubungi piket Koramil Aikmel dan piket SPKT Polsek Aikmel. Anggota Koramil bersama piket SPKT melakukan pencarian dan penjemputan terhadap keempat terduga pelaku. Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu I Made Tista, membenarkan dugaan penyerangan terhadap anggota TNI

HILANG HLG STNK R4 TOYOTA DR1762BA NOKA/NOSIN:MHKM5EA4JFK008558/ 1NRF063911 AN. I NENGAH WENTEN HLG DSKTR JL. BRAWIJAYA HLG STNK R2 HONDA DR5917HN NOKA/NOSIN:MH1JFE1110K048330/ JFE1E1050149 AN. SITI HAFIZA HASRIANTI HLG DSKTR KOTA MATARAM

yang bertugas di Koramil Aikmel oleh empat pemuda yang saat itu terpengaruh minuman keras. Keempat pelaku saat ini sudah diamankan oleh aparat kepolisian. (yon)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR4731SI NOKA/NOSIN:MH1KEV8132K539203/ KEV8E-1536521 AN. SUKRI BIN AMAQ RID HLG DSKTR JL.SANDUBAYA KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR4151BN NOKA/NOSIN:MH330C0029L625727/ 30C625738 AN. I NYOMAN KAWI HLG DSKTR JLGORA II LINGSAR MENUJU JL.RAYA DUMAN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Dompu (Suara NTB) Anggota DPR/MPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM, menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Dompu di Gedung Pemuda Dompu, Selasa (20/3). Lewat kegiatan ini, Syafrudin dan PDM Dompu menyuarakan pentingnya mencegah penyebaran hoaks. Kegiatan ini juga melibatkan tak kurang dari 178 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Mereka yang hadir merupakan perwakilan dari MUI Dompu, Karang Taruna, KNPI, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA) Muhammadiyah, KNPI, IMM, seluruh kader Muhammadiyah mulai dari kecamatan sampai Kabupaten Dompu. Hadir pula seluruh Ketua OSIS SMA/ SMK se-Dompu, dua orang WNA, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bagi Syafrudin, sosialisasi empat pilar MPR RI ini merupakan kesempatan berharga yang memungkinkan dirinya berdialog dengan berbagai elemen masyarakat. “Ini kan bagus sekali, menunjukkan bahwa organisasi ini kita selalu berada di lingkungan masyarakat,” ujar Syafrudin. Ia menegaskan, saat ini, masyarakat memang membutuhkan penguatan pon-

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

(Suara NTB/ist)

EMPAT PILAR - Anggota DPR/MPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM, berpose bersama peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Pemuda Dompu, Selasa, 20 Maret 2018. dasi berbangsa dan bernegara dalam empat pilar dimaksud. Penguatan ini penting mengingat saat ini ada begitu banyak hal-hal baru yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Salah satu hal baru yang saat ini cukup meresahkan, adalah penyebaran berita-berita hoaks yang kerap menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat. “Karena itulah, saya meminta kepada masyarakat untuk cermat sebelum menanggapi berita-berita hoaks. Karena ini sangat berbahaya. Apalagi sekarang sudah ada UU ITE,” ujarnya. Menurut Syafrudin, penyebar berita hoaks tidak saja akan merugikan dirinya sendiri karena ancaman sanksi pidana. Lebih dari itu, dampak tersebarnya berita hoaks bisa saja melahirkan persoalan serius. Misalnya, konflik horizontal. “Makanya, jika kita tidak cermat, bisa menjerat siapapun karena kita menyebarkan

sesuatu yang tidak benar. Makanya harus hati-hati sebelum menanggapi konten apapun di internet. Terlebih kita sekarang sedang berhadapan dengan momentum Pilkada,” ujar politisi Partai Amanat Nasional ini. Sebelum sosialisasi empat pilar ini, Syafrudin juga menggelar serangkaian kegiatan lain di tengah masyarakat. Ia antara lain membagikan cat dan peralatan mengecat di 15 desa di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Kemudian mendampingi Pangdam IX Udayana dalam sebuah kesempatan untuk memperkuat netralitas TNI di Pilkada. “Dan semalam saya menghadiri penutupan STQ di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu,” ujar Syafrudin. Di acara sosialisasi empat pilar ini, Syafrudin juga merasakan kebahagiaan bisa bertemu dengan sesama kader Muhammadiyah di Dompu. “Kita patut bersyukur bisa

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

LOWONGAN

diberikan kesempatan untuk terus saling memperkuat silaturahim kita,” tegasnya. Bendahara PDM Dompu sekaligus Ketua Panitia Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Kasturi H. Talib, S.Pd mengutarakan pendapat senada soal pentingnya mencegah penyebaran berita hoaks. Menurutnya, hal ini memang menjadi salah satu topik yang dibahas dalam kegiatan tersebut. “Mereka pada umumnya resah dengan banyaknya berita hoaks dan sebagainya yang akan merusak keutuhan NKRI ini. Dan mereka sangat berterima kasih kepada H. Syafrudin yang tiba-tiba datang memberikan angin segar dalam rangka merekatkan kembali semangat kebersamaan kita ini,” ujar Kasturi. Kasturi menilai, Syafrudin merupakan seorang figur Wakil Rakyat NTB yang membanggakan. “Beliau benar-benar sebagai seorang yang sangat memperhatikan keadaan daerahnya. Karena seperti kata beliau, tidak ada orang lain yang memperhatikan diri kita bangsa Indonesia kalau bukan diri kita sendiri,” ujarnya. Selaku kader Muhammadiyah, Kasturi juga merasa bangga ada kader Muhammadiyah seperti Syafrudin yang mampu menjaga amanah ketika duduk di jabatan wakil rakyat tingkat pusat. “Beliau adalah kader Muhammadiyah sejati, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi beliau adalah alumni Muhammadiyah,” tegas Kasturi. (aan/*)

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 21 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Rabu, 21 Maret 2018

Halaman 14

Menyanyikan lagu Indonesia Raya

Pelaksanaan MPBM

Mohan : Penyusunan Program Harus Terintegrasi PEMKOT Mataram menggelar Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM), Selasa (20/3). Kegiatan dengan tema ‘’Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreatifitas dalam Rangka Penurunan Àngka Kemiskinan’’ dihadiri oleh Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Kepala Bappeda NTB, Ir.H. Ridwansyah,MTP, Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin, M.Si., pimpinan SKPD, anggota DPRD serta camat dan lurah seKota Mataram. Kepala Bappeda Kota M a t a r a m ,

Ir.H.Amiruddin menyampaikan, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah, RKPD NTB dan program strategis nasional. Penyusunan RKPD tahun 2019 berdasarkan Permedagri Nomor 86 Tahun 2017. Tahapan persiapan penyusunan RKPD dimulai dari penyiapan data dan informasi rencana pembangunan melalui e - planning (e - MPBM). Rancangan RKDP dilakukan analisis kondisi, kapasitas riil di Kota Mataram terhadap rogram nasional dan telaah pokir. ‘’Perumusan prioritas dan renstra dilakukan

H. Mohan Roliskana

Para peserta yang menghadiri pelaksanaan MPBM

forum konsultasi publik, forum gabungan, verifikasi renstra memperoleh masukan awal,’’ kata Amir. Penyerapan aspirasi melalui MPBM dimulai tingkat kelurahan, kecamatan, rapat gabungan OPD, pra MPBM, diskusi klinis dan terakhir MPBM. Amir menambahkan, akan ada penyempurnaan penyusunan yang dijadikan rancangan kemudian dilanjutkan ke Pemprov NTB. Ridwansyah mengatakan, progres perencanaan di Kota Mataram cukup baik dengan telah menerapkan e - planning sesuai amanat undang undang. Ia menekankan penyusunan perencanaan harus memiliki keselarasan dengan pemban-

gunan nasional dan provinsi. Plt Walikota menjelaskan, MPBM adalah tahapan penyusunan dokumen perencanaan khusus di Kota Mataram sudah diatur dalam Perda Nomor 21 Tahun 2001. Kemudian, inisiasi perda MPBM disempurnakan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2016. Mohan menekankan, perencanaan disusun tidak boleh tumpang tindih. Harus terintegrasi pelaksanaan MPBM dengan skenario program empat prinsip program. Yakni, terukur, berpihak pada kemiskinan, kesempatan kerja, m e n -

H. Ridwansyah

Anggota DPRD Kota Mataram hadiri MPBM

ingkatkan ekonomi daerah dan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. ‘’Jadi jauh sebelum aturan pusat ada. Kita sudah memiliki Perda sendiri,’’ kata Mohan. Dikatakan, penyusunan RKPD tahun 2019 seiring dengan momentum perencanaan nasional. Disamping itu, Pemkot tengah mempersiapkan RPJMD 2016 - 2021. ‘’Persoalan kemiskinan, pengangguran jadi catatan,’’ tegasnya. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan sejumlah prestasi berhasil ditorehkan Kota Mataram. Diantaranya, mendapatkan unit pelayanan kategori A 2017, penghargaan Wajar Tanpa

Pengecualian. Bhakti Koperasi dan UMK, Piala Adipura kategori kota sedang, lomba kelurahan tingkat nasional regional IV. Indonesia atraktif world pelayanan publik. Kemudian penghargaan kepatuhan tertinggi nomor 2 sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 terhadap 57 produk layanan, kota peduli HAM dan penghargaan akuntabilitas kinerja dengan penilaian B. Plt Walikota mengharapkan, masyarakat berperan aktif dan memantau hasil pembangunan. Karena diyakini, tanpa semangat kolektif tidak mungkin bisa diselesaikan persoalan di tengah masyarakat. (cem/*)

H. Amiruddin

Pimpinan OPD

SUARA NTB

Rabu, 21 Maret 2018

Target Tiga Kasus Dari Hal. 1 Target tersebut dia tekankan kepada Kepala Kejari Dompu, Edi Nursapto yang menggantikan Hasan Kurnia mulai kemarin. Tak hanya itu, penekanan target penanganan korupsi yang sama dia tujukan kepada Kejaksaan Negeri lainnya. Antara lain Kejari Mataram, Kejari Lombok Tengah, Kejari Lombok Timur, Kejari Sumbawa, dan Kejari Bima. Dukungan anggaran itu diharapkan dapat lebih memacu

jaksa untuk mengungkap kasus korupsi. Selain itu, jajarannya di Kejati NTB juga diberi target penanganan korupsi yang meningkat. Seiring dengan penambahan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejati NTB tahun 2018. ‘’Kejati yang dulunya tiga sekarang tujuh. Sudah ada garis dari pimpinan untuk target penanganan kasus itu. Nantinya juga akan kita evaluasi,’’ tutup Dofir. (why)

Alokasi Anggaran Minim Dari Hal. 1 Supran mengungkapkan, dari anggaran dana tak terduga yang dialokasikan tiap tahun, yang habis di bawah Rp 5 miliar. Ia menyebutkan tahun 2017 lalu, jumlah dana tak terduga yang habis hanya sekitar Rp 3,7 miliar. ‘’Justru sekarang kita berani alokasikan Rp 5 miliar di APBD murni. Insya Allah nanti di APBD Perubahan kita tambahkan. Tahun anggaran kemarin kan ndak sampai Rp 5 miliar yang habis. Sehingga prediksi kita di APBD murni kita alokasikan Rp 5 miliar,” terang Supran. Ia menjelaskan, BPKAD tak bisa mengalokasikan dana tak terduga terlalu besar. Karena dana terduga yang terpakai selama tiga tahun terkahir tak sampai Rp 5 miliar. Namun, melihat banyaknya kejadian bencana alam sejak Januari hingga Maret di NTB, Pemprov akan menambah alokasi dana tak terduga dalam APBD Perubahan. Dijelaskan, dana tak terduga yang terpakai hingga saat ini sekitar Rp 4,5 miliar. Sehingga sisanya tinggal Rp 500

juta. dana tak terduga itu dipergunakan untuk pemulihan pascabencana pada beberapa lokasi di NTB. Supran berharap pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran untuk dana tak terduga penanggulangan bencana ini. Menurutnya, Pemda kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana tak terduga dalam APBD masing-masing. Sehingga, ketika terjadi bencana di suatu daerah maka dana tersebut dapat digunakan untuk penanganan yang lebih cepat. ‘’Tidak semuanya biaya bencana itu dibiayai oleh pemerintah provinsi. Ada kontribusi masing-masing pemda, keberpihakan kepada masyarakat, baik kabupaten, provinsi dan pusat,” katanya. Sehingga, kata mantan Penjabat Bupati Sumbawa ini penanganan pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik. Tentunya, lanjut Supran, penanganan kerusakan infrastruktur akibat bencana disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. (nas)

Dana Diklat BPSDM Provinsi NTB Diduga Fikif Dari Hal. 1 ‘’Iya, saya pernah diperiksa. Tapi saya cuma staf. Saya sekarang masih cuti,’’ ujarnya singkat. Sementara data diperoleh Suara NTB, dugaan penggunaan anggaran fiktif itu ditemukan sementara untuk dua tahun anggaran. Untuk tahun 2016 mencapai Rp 304.350.000, peruntukannya, untuk puluhan item kegiatan. Rinciannya, seperti untuk membayar honorarium panitia pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) untuk sembilan angkatan. Nilainya mencapai Rp 10.950.000. Kemudian penggunaan anggaran untuk Diklatpim III Provinsi angkatan kedua dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp 54.900.000. Selanjutnya, untuk penggunaan anggaran Diklatpim III Provinsi angatan kedua, dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp 66.600.000. Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III peruntukan kabupaten dan kota se NTB tidak luput, juga diduga fiktif mencapai 57.500.000. Pada tahap Diklatpim IV angkatan ketiga peruntukan kabupaten dan kota, nilai dugaan fiktif mencapai Rp 86.400.000. Anggaran fikif ini belum termasuk sewa kendaraan transport kunjungan visitasi peserta diklat mencapai Rp 28.000.000. Sehingga total dugaan penggunaan anggaran fiktif pada PKMF tahun 2016 mencapai Rp 304.350.000. Akumulasi menjadi Rp 600 juta lebih karena dugaan penggunaan anggaran fitif ini berlanjut tahun 2017, untuk nomenklatur anggaran yang sama. Seperti penggunaan anggaran untuk membayar honorarium panitia pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) untuk sembilan angkatan. Nilainya mencapai Rp 12.300.000. Kemudian penggunaan anggaran untuk Diklatpim III angkatan I dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp 27.900.000. Selanjutnya, untuk penggunaan anggaran Diklatpim IV tingkat provinsi untuk dua angkatan, dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Diduga nilai anggaran fiktif mencapai Rp 66.600.000. Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III pe-

runtukan kabupaten dan kota se NTB untuk angkatan ke tiga, penggunaan dana diduga fiktif mencapai 57.500.000. Pada tahap Diklatpim III angkatan ketiga peruntukan kabupaten dan kota, serta Diklatpim IV untuk angkatan keempat akumulasi nilai dugaan fiktif mencapai Rp 133.200.000. Anggaran fikif ini belum termasuk sewa kendaraan transport kunjungan visitasi peserta diklat mencapai Rp 28.000.000, sama dengan tahun sebelumnya. Anggaran untuk pembaca doa Rp 2,5 juta juga diduga fiktif. Sehingga total dugaan penggunaan anggaran fiktif pada PKMF tahun 2017 mencapai Rp 354.200.000. Enggan Komentar Sementara pihak BPSDM Provinsi NTB enggan menanggapi dugaan korupsi dana Diklat yang telah dilaporkan ke Kejaksaan. Kepala BPSDM NTB, H. Rusman, SH, MH mengaku belum saatnya menjelaskan masalah internal instansinya itu. Pada waktunya ia akan memberikan penjelasan. “Kapan-kapan saya sampaikan,” kata Rusman dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/3). Penggunaan dana Diklat yang dilaporkan ke Kejaksaan ini sejak 2016 hingga 2018. Artinya, sejak BPSDM belum menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BPSDM merupakan pecahan dari Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB. Sejak awal 2017, OPD ini dibagi menjadi dua, yakni BKD NTB dan BPSDM NTB. Kasus yang terjadi di BKD dan Diklat NTB sempat mencuat pada awal 2016 lalu. Bahkan pada waktu itu, Kepala BKD dan Diklat NTB yang dijabat Drs. H. Muh. Suruji mengaku sering mendapat ‘’teror’’ dari oknum LSM yang akan melaporkan dugaan korupsi di BKD dan Diklat NTB. Oknum LSM tersebut sering menakut-nakuti dengan mengirim pesan singkat akan melaporkan kasus di BKD dan Diklat ke Kejaksaan. Terpisah, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH dikonfirmasi Suara NTB Selasa (20/3) kemarin enggan memberi keterangan. Karena posisi kasus tersebut sedang dalam tahap penyelidikan awal. ‘’Jadi belum bisa dipublikasikan, karena ini masih penyelidikan. Tapi kami tidak membatasi (media) kalau memang dapat informasi dari luar. Silakan,’’ jawabnya singkat. (ars/nas)

Halaman 15

Pangdam IX/Udayana Apresiasi Ekspor Jagung NTB Sumbawa (Suara NTB) Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP menghadiri launching ekspor jagung ke Filipina Selasa (20/ 3) di Sumbawa. Pangdam mengapresiasi kesukesan produksi jagung NTB ditandai dengan ekspor tersebut. Launching dihadiri Kepala Badan Peningkatan Produksi Kemenhan RI, Gubernur NTB Dr. TGH. M.Zainul Majdi “Alhamdulillah saya datang disambut dengan prestasi, kita bersama Pak Gubernur mengekspor jagung hingga ke luar negeri, sungguh prestasi yang membanggakan kita semua”, ungkap Benny. Menurutnya, keberhasilan mengekspor jagung ini merupakan salah satu contoh yang baik. Keberhasilan tidak lepas dari adanya kerjasama dan sinergitas pemerintah dengan pihak lain. Sehingga dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berbuat dengan memberikan solusi yang terbaik untuk setiap persoalan yang dihadapi mas-

(Suara NTB/ars)

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP menghadiri ekspor jagung ke Filipina Selasa (20/3) di Sumbawa. yarakat. Pangdam IX/Udayana juga mengapresiasi kerja kepala desa dan Babinsa. Menurutnya, pembangunan berhasil atau tidak ada ditangan kepala desa dan para Babinsa, juga bersama Babhinkamtimas. “Karena trio inilah yang berada di depan berhadapan langsung dengan masyarakat,” jelasnya. Benny menambahkan, se-

laku Pangdam memberikan atensi secara khusus kepada seluruh Prajurit terkait dengan suasana pilakda. Harapannya, agar mampu menempatkan diri pada posisi netral sebagaimana kebijakan yang disampaiakan oleh Panglima TNI. Karena ia yakin, dengan TNI tetap netral, maka akan dapat memberikan jaminan rasa aman kepada masyakarakat dalam menyuarakan suara politiknya. (ars/r/*)

Ali Dachlan Wujudkan Kebun Raya Lemor Dari Hal. 1 Kebun Raya Lemor akan menjadi satu-satunya di NTB. Kebun raya yang akan menjadi tempat berwisata. Keinginan besar Ali Dachlan, Kebun Raya Lemor ini seperti Kebun Raya Bogor. Menjadi kebun raya yang benar-benar menjadi kebun raya. Kebun Raya Lemor ini akan menjadi laboratorium penelitian, tempat mencari tanaman-tanaman langka di NTB, khususnya Lombok Timur. Ribuan spesies anggrek juga sudah bisa ditemukan di kebun raya ini. Diketahui Kebun Raya Lemor ini saat ini sudah banyak dikunjungi para wisatawan. Menghadirkan kebun raya di Lombok bukan maksud ikut-ikutan seperti daerah lain yang sudah duluan memiliki

kebun raya. Konsep kebun raya yang diinginkan Ali Dachlan di Lotim adalah bisa sebagai penyangga hutan dan bisa menjaga kelestarian lingkungan. Suela merupakan daerah yang berada di pinggir kawasan hutan. ‘’Seandainya nanti hutan semua tidak ada masih ada hutan kebun raya,’’ ucap Ali Dachlan. Amaq Asrul ini menambahkan, Kebun Raya Lemor juga memiliki fungsi khusus. Ada mata air Lemor. Mata air inilah yang harus dilindungi. Sebagai hutan konservasi dan juga hutan wisata. Statusnya dinaikkan dari kebun raya. NTB lanjutnya harus benar-benar bisa memiliki kebun raya. Yakni menjadi tempat merenung dan konservasi sumber daya air. Kehadiran kebun raya tentun-

ya harus memiliki manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Masyarakat secara ekonomi maupun kelestarian lingkungan. Ditambahkan, masyarakat di Suela khususnya Sapit merupakan daerah penyangga hutan. Berbatasan langsung dangan kawasan hutan. Baik kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) maupun hutan lindung. Keberadaan masyarakat di kawasan hutan yang sudah lama dan ada bukti kuat tentang hak adat di dalamnya, maka bisa dikuatkan tetap sebagai lahan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Bisa bentuknya hutan adat, bisa bentuknya hutan kemasyarakatan atau konsep pengelolaan kawasan hutan lainnya yang berpihak kepada keberlangsungan hidup masyarakat. (rus)

’’NTB CARE’’, Memastikan Masyarakat Desa Terlayani Dari Hal. 1 bantuan kesehatan, bantuan modal usaha, bantuan kepada petani dan bantuan-bantuan lainnya. Tetapi tak sedikit masyarakat yang menjadi gamang. Mereka yang merasa punya hak dan sesuai kriteria penerima bantuan malah tidak tersentuh dan tidak mendapat apa-apa. Misalkan untuk modal usaha, seorang pengusaha kecil terpaksa harus berusaha dengan modal yang sangat minim. Alat-alat sederhana sehingga usahanya tak beranjak dari usaha kecil. Bantuan sosial juga demikian. Keluarga yang miskin kurang mampu tidak pernah menerima bantuan kesehatan. Akibatnya mereka hanya pasrah kepada nasib sehingga berkibat kematian karena tidak ada daya untuk pengobatan yang mahal. ‘’Kepada kami, Zul-Rohmi, masyarakat menyampaikan bahwa fakta di lapangan, program bantuan pemerintah malah sampai kepada masyarakat yang tergolong mampu,’’ ujar Hj.Sitti Rohmi. Bantuan justru diterima oleh

mereka yang sudah punya usaha maju, atau kepada keluarga yang anak-anaknya sudah berhasil dan memiliki pekerjaan menjanjikan. ‘’Masalah bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran ini sudah masuk ke dalam rencana perbaikan yang akan kami lakukan,’’ katanya. Penyebab utama bantuan pemerintah melenceng dari sasaran adalah pendataan. Pemerintah baik itu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan tidak punya data akurat dan terbaru mengenai masyarakat miskin dan kurang mampu. Pemerintah memberikan bantuan masih berpegangan kepada data-data lama. Misalnya untuk program bantuan tahun 2017, data masyarakat miskin yang dipakai masih data tahun 2011. Kalau data lama yang dipakai, tentu bantuan jadinya tidak tepat sasaran lantaran masyarakat yang dulunya miskin sekarang sudah sejahtera. Ada yang sudah meninggal. Ada juga yang dulunya sejahtera, sekarang sudah jatuh miskin dan masuk ke golongan penerima bantuan.

‘’Jika Zul-Rohmi terpilih nanti menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, kami akan segera memperbarui pendataan masyarakat. Sehingga pemerintah bisa tahu klasifikasi masyarakat. Mana yang berhak menerima bantuan dan mana yang sudah tak layak lagi dibantu,’’ katanya. Sebagai solusi dari berbagai keluhan masyarakat di berbagai kabupaten dan kota, maka ke depan Zul-Rohmi akan menginisiasi terbentuknya NTB CARE. NTB CARE ini akan menjadi mata, telinga dan tangan dari Zul-Rohmi yang akan memberikan pelayanan terdepan kepada masyarakat desa di seluruh NTB. Melalui NTB CARE nantinya, masyarakat bisa menyampaikan keluhan apa saja. Termasuk mengenai bantuan sosial, pelayanan publik dan lainlain. NTB CARE nantinya akan bersinergi dengan data center yang dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran. Juga setiap keluhan masyarakat akan ditangani dalam kesempatan pertama. (*)

Demi Ahyar-Mori, Husni Djibril akan Kerahkan Kekuatan Penuh Dari Hal. 1 Politisi yang baru saja mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB yang membidangi anggaran ini mengutarakan, alokasi anggaran Pulau Lombok terlalu besar ketimbang pulau Sumbawa. Ketimpangan anggaran ini menurutnya akan coba diseimbangkan oleh pihaknya. “InsyaAllah akan kita kurangi agar masyarakat pulau Sumbawa bisa lebih banyak menikmatinya,” ucap Mori Hanafi dalam Kampanye Tata Muka di Taman Mangga Kabupaten Sumbawa, barubaru ini. Dalam kesempatan yang sama, TGH. Ahyar Abduh yang juga melakukan orasi politik meyakini bahwa dirinya bersama Mori Hanafi akan menang di Kabupaten Sumbawa. “InsyaAllah Ahyar-Mori akan menang di Sumbawa karena dukungan penuh dan kepercayaan masyarakat Sumbawa,” ujar TGH. Ahyar Abduh. Selain Bupati Sumbawa, sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat memang telah menyuarakan dukungannya untuk pasangan AhyarMori. Dalam kesempatan terpisah, tokoh masyarakat adat

Sasak, H. Lalu Mudjitahid baru-baru ini juga telah memberikan sinyal dukungan terhadap pasangan ini. Dalam video yang beredar di media sosial, tokoh kharismatis yang akrab disapa Mamiq Mudji ini secara tegas juga menyerukan kepada masyarakat untuk mendukung TGH. Ahyar Abduh. Dukungan tidak sebatas dengan memberikan hak pilih atau suaranya. Lebih dari itu, masyarakat perlu memberikan dukungan terhadap program nyata yang akan dikerjakan Ahyar-Mori nantinya. “Ayo kita dukung ustadz Ahyar, tapi jangan hanya dengan suara, dengan mengumpulkan suara untuk menangkan. Tapi dukung nanti dengan program yang nyata. Karena, beliau kan dua periode mimpin kota. Nah, di Kota berhasil kan beliau?” ujar Mamiq Mudji. Saat mengadakan syukuran hari kelahiran Ibunda Hj. Siti Kultum Said yang ke-78, beberapa waktu lalu, Mori Hanafi juga menerima pengalungan serban hitam putih dari salah satu tokoh Bima yang sangat berpengaruh, yaitu H. Harun Al Rasyid. Harun sendiri merupakan salah seorang tokoh Bima yang pernah menjabat Wakil

Gubernur DKI Jakarta, Gubernur NTB, hingga DPD dan DPR RI. Selama menjadi Gubernur NTB, Harun juga terkenal menjadi sosok yang populis dan hingga kini ia masih dikenang sebagai sosok Gubernur yang dekat dengan rakyatnya. Dalam kesempatan berbeda, Mantan Bupati Bima, yang juga pimpinan Ponpes Al Ajaziyah Kota Bima, H. Zainul Arifin menyuarakan dukungan untuk Ahyar-Mori. Dalam pertemuan Ahyar Abduh dengan Zainul Arifin beberapa waktu lalu, dua tokoh ini tampak akrab dan hangat. Abuya, sapaan akrab mantan Bupati Bima ini mengatakan bahwa, pemimpin kedepan adalah pemimpin yang jujur dan amanah. TGH Ahyar Abduh menurut Buya adalah pemimpin yang jujur dan amanah, antara perkataan dan perbuatannya sejalan. “Saya kenal betul TGH. Ahyar Abduh adalah sosok pemimpin yang amanah dan jujur dalam bertutur kata, sehingga inilah yg membuat hati saya berjanji untuk memenangkan TGH Ahyar Abduh di Kota bima dan Kabupaten Bima,” tegasnya di hadapan ratusan masyarakat yang hadir. (tim)

Pemprov Buka Lowongan 2.500 Guru Honorer SMA/SMK Negeri Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mulai melakukan rasionalisasi guru non PNS atau honorer yang ada di SMA/SMK Negeri seluruh NTB mulai tahun ini. Pada April mendatang, Pemprov merencanakan membuka seleksi 2.500 guru honorer yang akan di tempatkan di SMA/SMK Negeri. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan awal April mendatang pihaknya akan mulai mengumumkan rekrutmen ribuan guru honorer tersebut. Guru honorer sebanyak 6.700 orang yang ada di SMA/ SMK Negeri maupun belasan ribu yang ada di sekolah swasta dapat ikut dalam seleksi itu. Bahkan, guru honorer yang telah dipecat oleh kepala sekolah beberapa tahun sebelumnya juga dapat ikut seleksi. “Jadi, guru honorer yang dimaksud (ikut seleksi) itu bukan hanya yang sedang mengajar di sekolah. Yang penting pernah menjadi guru honorer,” kata Suruji di Kantor Gubernur, Selasa (20/3) siang. Ia menyebutkan jumlah guru honorer yang dibutuhkan untuk SMA/SMK Negeri di NTB sebnayak 2.500 orang. Sementara itu, jumlah guru honorer SMA/ SMK baik negeri maupun swasta di NTB mencapai 20 ribu orang. Puluhan ribu guru honorer itu, lanjut Suruji dapat ikut berkompetisi. Secara keseluruhan, kata Mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini, pihaknya akan

melakukan rekrutmen sebanyak 5.200 guru dan pegawai honorer. Khusus untuk guru honorer SMA/SMK negeri yang dibutuhkan sebanyak 2.500 orang, kemudian tenaga administrasi kurang dari 1.000 orang. Sisanya akan didistribusikan ke SMA/SMK swasta yang ada di NTB. Suruji menambahkan, proses seleksi guru honorer ini akan dilakukan secara terbuka, yakni berbasis komputer. Dengan cara seperti ini diharapkan tak ada kecurigaan dalam proses seleksi tersebut. Dengan tes berbasis komputer maka para peserta dapat melihat secara langsung nilainya ketika mengikuti tes. Sementara itu, untuk guru honorer SMA/SMK negeri yang telah memperoleh sertifikasi, kata Suruji sedang diusulkan SK pengangkatannya oleh gubernur. Saat ini, lebih dari 200 guru honorer SMA/ SMK Negeri yang dulu mendapatkan SK dari bupati/Walikota, sedang dalam proses pengusulan SK pengangkatan. Suruji menjelaskan, dirinya sudha menandatangani nota dinas kepada gubernur melalui Biro Hukum. Untuk segera menerbitkan SK pengangkatan guru honorer atau non PNS yang akan ditandatangani Guebrnur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. “Mereka adalah guruguru non PNS yang sudah sertifikasi. Yang dulu pertama kali diangkat dnegan SK Bupati/Walikota jumlahnya 200 orang lebih,” sebutnya. (nas)

TGH. Jamhur: Ali BD Bangunkan Umat Islam dari Tidur Dari Hal. 1 Salah satu bentuk kepedulian yang nyata dari Ali BD terhadap masyarakat miskin adalah dilahirkannya Perda tentang zakat saat awal menjadi Bupati Lotim. Meski diketahui kebijakannya yang sangat mendukung upaya menegakkan rukun Islam itu mendapat protes keras dari sejumlah pihak. Namun Ali BD bergeming. Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) yang didirikan Ali Dachlan berkembang dengan baik. Apa yang menjadi kebijakan Ali BD itu justru banyak ditiru oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Apa yang dilakukan ALi BD itu telah membangunkan umat Islam dari tidur. Diterapkannnya kebijakan zakat membuat membuat umat Islam menyadari bahwa zakat ini sangat berperan penting dalam upaya memerangi kemiskinan. Penting juga dalam kehidupan umat beragama. Kebijakan Ali BD itu sangat tepat dan bagus. Tidak mengherankan jika banyak tuan guru menginginkan Ali BD menjadi gubernur. TGH Jamhur ini pun mengaku san-

gat bersyukur jika benar-benar jadi Gubernur NTB. Siapa yang menginginkan perubahan, maka pilihannya adalah Ali BD. Apa yang sudah dilakukan di Lotim ini membuktikan adanya perubahan yang cukup baik. Perkembangan Lotim dari segi pembangunan fisik sangat luar biasa. Kesan-kesan dari banyak pihak juga menyebutkan hal-hal yang sangat baik. ‘’Saya berharap Ali BD ini bisa menjadi pemimpin kita di NTB dan Insya Allah, semoga Allah meridoi dan memudahkan Ali BD,’’ doanya. Ali BD juga katanya sangat berjasa bagi masyarkaat bawah. Khususnya masyarakat Desa Langko Kabupaten Lombok Barat. Di Desa Langko ini ada sebuah jembatan yang dibangun oleh ALi BD sendiri. Karena berkat bantuannya tersebut masyarakat menamainya Jembatan Ali BD. Bantuan Ali Dachlan itu jauh sebelum Sang Pendobrak itu menjadi Bupati di Lombok Timur. Dituturkan, TGH Jambur, sebelum masa reformasi Ali BD pernah datang ke Langko membantu masyarakat langsung. Kala itu sekitar tahun 1998. Sangat disyukuri, Ali BD merupakan seorang pejuang bagi masyarakat Desa Langko. (*)

NTB Ekspor 30.000 Ton Jagung ke Filipina Dari Hal. 1 ungkap Gubernur NTB yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut. Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholders yang telah menyukseskan ikhtiar swasembada pangan di NTB. Khusus kepada petani jagung NTB, Gubernur TGB menyampaikan salam hormat dan apresiasi pemerintah atas ikhtiar dan kesungguhan para petani meningkatkan produksi jagung secara terus-menerus. ‘’Berkat kerja keras petani kita, produksi tahun 2017 meningkat 1 juta ton lebih dari tahun sebelumnya, sebanyak 1,1 juta ton pada tahun 2016 sehingga menjadi 2,127 juta ton di tahun 2017,’’ sebutnya. Gubernur TGB juga menegaskan, setelah menugaskan petani menanam, tugas pemerintah adalah memastikan kemanfaatan ekonomi semakin besar untuk mereka (petani). ‘’Caranya dengan memangkas biaya produksi. Saya berharap agar distribusi pupuk harus benar-benar lancar pada waktunya. Pembelian hasil petani harus di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) karena HPP itu harga darurat. Insya Allah pembeli mendapatkan berkah dengan kompensasi doa dari jutaan petani kita,’’ imbuhnya. Karena itu, TGB berharap keuntungan dari budidaya jagung dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan konsumtif saja. Namun juga dimanfaatkan untuk menabung, investasi dan produksi. Sebab menurut TGB ketiga hal tersebut masih kurang dimiliki oleh masyarakat NTB. Terkait itu, gubernur mengin-

struksikan agar dana dari hasil jagung ini dijadikan modal untuk desa membuat BUMDes. ‘’Kalau diuangkan, ada Rp 6,5 triliun dari jagung setahun di NTB. Saya minta dijadikan modal untuk usaha desa karena dengan memperkuat BUMDes akan menguatkan struktur berekonomi baik jangka pendek maupun panjang,’’ ujarnya. Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal Kementrian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, menyampaikan NTB telah berkontribusi besar dalam membebaskan Indonesia dari impor jagung. Pada tahun 2015 Indonesia masih impor 3,2 juta ton namun angka ini terus turun hingga menjadi nol pada tahun 2017 lalu. ‘’Saat ini NTB menempati urutan ke 5 provinsi dengan produksi jagung terbesar. Capain ini sudah luar biasa mengingat luasan lahannya jauh dibandingkan provinsi besar lainnya dengan penigkatan 18,5 % pertahun,” sebut Agung. Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mencanangkan Gerakan Masyarakat Jagung Integrasi Sapi (Gemajipi). Gerakan ini diinisiasi Pemda Sumbawa mengingat terus meningkatnya jumlah limbah jagung siring dengan meningkatnya jumlah produksi. ‘’Limbah jagung akan kita olah menjadi bahan pakan ternak dan biomasa. Maka 1 juta ton jagung yang ditargetkan Kabupten Sumbawa tahun ini akan menghasilkan pangan olahan yang mampu menghidupi 133.333 ekor sapi selama 75 hari,’’ kata Bupati Sumbawa, H.Husni Djibril. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 21 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Datangkan Pelatih Profesional

Disperindag Lobar Latih Perajin Kayu Berinovasi Giri Menang (Suara NTB) – Para perajin kayu yang ada di Desa Labuapi Kecamatan Labuapi menerima pelatihan cara finishing industri kerajinan kayu. Pelatihan yang digelar oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) diharapkan dapat menumbuhkan inovasi baru dari kerajinan kayu yang ada di lokasi itu. Demi membangkitkan semagat berinovasi dalam kerajinan kayu, pihak Disperindag mendatangkan pelatih profesional dari Jakarta. Pelatihan ini berlangsung selama dua hari di Dusun Labuapi Utara Desa Labuapi. Ketua Kelompok perajin Kayu Desa Labuapi, M. Azwar mengaku sangat ber-

terima kasih dengan pelatihan yang digelar oleh Disperindag. Setidaknya terdapat 18 pemilik art shop yang ada di desa Labuapi mengkikuti pelatihan itu. Menurutnya dengan adanya bimbingan dan bantuan yang sudah diberikan dari Disperindag, terlebih lagi dengan sudah berkembangnya kerajinan kayu di lokasi itu sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja di sekitar kawasan itu. “Ini sudah membantu pengentasan kemiskinan,” ujarnya. Pihaknya berharap kedepan mereka memiliki pasar seni sendiri yang ada di Lokasi tersebut. Sebab kendati selama ini pemasaran yang dilakukan secara online maupunmenempatkan di pasar seni kawasan wisata seperti Senggigi. Namun pasar seni di lokasi desa mereka dirasa dibutuhkan.”Bukan seharusnya

ada, tapi saya minta kepada Pemda untuk diadakan (pasar seni) di sini. Karena dekat dengan para perajin,” harapnya. Berdasarkan pemantaun dalam pelatihan tersebut berbagai cara finishing diajarkan oleh Pelatih atau tenaga instruktur, Teguh Joko Dwiyono. Tidak hanya itu berbagai masukan pun diberikan pelatih asal Jakarta untuk berinovasi demi dapat bersaing di pasaran. Menurut Dwi, dalam persaingan pasar perajin harus mempunyai pola pikir yang inovatif. Sebab sejauh ini ia melihat hampir rata-rata motif perajin yang ada di Lombok sama. “Saya punya pengalaman, konsumen datang yang dicari atau ditanyakan adalah produk mana yang baru,” ucapnya di sela-sela pelatihan. Ia mengatakan, apa yang di-

cari konsumen atau apa yang diinginkan pasar adalah produkproduk baru yang menarik, tidak monoton. Sehingga dalam pelatihan ini, ia pun sampaikan kepada para perajin setempat tentang pentingnya keberanian dalam berinovasi.”Misal tahun ini nuansa etnik dengan dominasi warna biru, nah di tahun depan harus berbeda. Konsumen tidak akan bosan, karena melihat sesuatu yang baru dan baru,” ucap Teguh. Lebih lanjut disampaikan pengusaha ini, dalam berinovasi perlu diperhatikan durasi penyelesaian suatu produk. Jangan sampai satu produk menghabiskan banyak waktu dan tenaga, sementara tidak memberikan nilai tambah dari produk itu. “Diperlukan sistem manajemen yang lebih baik. Memang perlu waktu, tapi pelan-pelan dilaku-

BERI PELATIHAN - Pelatih dari luar daerah saat memberikan pelatihan bagi para perajin kayu. kan, apalagi ini sudah didukung oleh Pemda Lobar,” imbuhnya. Sementara itu Kepala Bidang Industri Komoditi Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) Disperindag Lobar, H Amarudin menerangkan bahwa perajin kayu yang ikut pelatihan ini

BUKA PELATIHAN - Kadis Perindag Lobar, Agus Gunawan didampingi Kabid IKAHH saat membuka pelatihan.

merupakan yang sudah cukup pakar dalam kerajinan kayu. Menurutnya dengan adanya pelatih ini para perajin itu dapat menerima masukan dalam berinovasi dalam pangsa pasar.”Tidak hanya finishing, mulai dari berbagai persoalan

dalam kerajinan kayu juga. Dan mereka siap, tidak sekadar menerima pelatihan saja, namun siap untuk mengembangkan,” pungkasnya. Ia menambahkan, pelatihan dilakukan selama dua hari (Mulai senin-selasa). (her/*)

Banyak Jabatan Kosong

Kinerja Pemda Lobar Melambat

Giri Menang (Suara NTB) – Kekosongan sejumlah jabatan eselon II berdampak terhadap kinerja pemda dalam hal mengurus administrasi. Akan tetapi hal ini tidak menjadi alasan kinerja pemda mengendor secara kolektif. Sehingga pemda melakukan ekstra tambahan pekerjaan terutama yang bersifat seremonial. “Kekosongan jabatan itu, suka tidak suka dan mau

tidak mau pasti berdampak terhadap kinerja terutama

(Suara NTB/dok)

H.M. Taufiq administrasi pemda, cuma besar tidak dampaknya bagaimana kita menjalankan,” kata Sekda Lobar, H.M. Taufiq, Selasa (20/3). Sejauh ini belum ada mutasi sehingga enam jabatan kosong diisi oleh pelaksana tugas. Khusus di sekretariat terdapat jabatan asisten I dan II yang kosong, sehingga Sekda menjabat Plt di Asisten II. Diakui dampak kekosongan ini, ada pengaruh keterlabatan kinerja sedikit maupun kecepatan berkurang disebabkan jabatan eselon II kurang lengkap. Konsekuensi dari kekosongan ini jajaran Setda termasuk dirinya bekerja ekstra terutama pada kegiatan seremonial dan pembahasan dengan Dewan. Sebab yang tadinya bisa dihadiri asisten, namun diambil alih oleh dirinya karena kekosongan di jabatan eselon II tersebut. Kondisi ini berpengaruh terhadap melambatnya kinerja secara administrasi. “Tapi ini tidak boleh menjadi alasan semua tidak selesai, memang harus ada bekerja ekstra tambahan pekerjaan,” tukasnya. Untuk menyiasati hal ini, ia pun memaksimalkan jabatan Kabag, sehingga ia langsung koordinasi dengan Kabag. Diakui ia sedikit kerepotan sebab meng-handle semua kegiatan. Apakah tidak khawatir berdampak besar terhadap kinerja Pemda, kalau tidak diisi sampai tiga bulan kedepan? Menurut Sekda berjalan tidaknya pemerintahan di sekretariat, tentu dirasakan oleh bupati. Sementara ini, ia sendiri menjalani dengan profesional. Khusus pengawasan PAD sendiri ada di asisten III, namun terkadang ia langsung turun tangan. Sehingga jika dibandingkan dengan capaian saat ini tentu jauh lebih tinggi. Menyoal rencana mutasi, menurut Sekda sejauh ini belum ada. Kalau pun ingin melakukan mutasi maka Pjs Bupati harus meminta izin ulang ke Kemendagri. Apakah nanti masih menggunakan hasil pansel, tergantung Pjs bupati. Jika menggunakan hasil pansel baru maka tentu Pjs perlu meminta izin ulang lagi ke Kemendagri. (her)