HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
KAMIS, 9 NOVEMBER 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 199 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Porkab II Lotim
Ketum KONI: Ini Ajang Cetak Atlet Berprestasi
H. Haerul Warisin mengepalkan tangan semangat olahraga.
(Suara NTB/rus)
Selong (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kembali akan menggelar Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab). Porkab II Lombok Timur (Lotim) yang akan digelar tanggal 25 November sampai dengan 2 Desember 2017 mendatang. Sebanyak 17 cabang olahraga (Cabor) akan dipertandingkan dalam laga Porkab ke II. Ketua Umum (Ketum) KONI Lotim yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin mengatakan, ajang Porkab yang kembali digelar
ini sebagai bagian dari upaya Pemkab Lotim mencetak atlet-atlet berprestasi. Diuraikan H. Haerul Warisin sekaligus Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Lotim ini, sesuai pengalaman pertama pelaksanaan Porkab tahun 2015 lalu, Porkab berjalan sukses. ‘’Kita ingin mengulang kesuksesan pelaksanaan sebelumnya,’’ katanya. Menurutnya, memang tidak semua cabor yang diikutsertakan dalam Porkab II ini. Dari 23 Cabor se Kabupaten Lotim, hanya 17 Cabor yang
memenuhi syarat. Terdaftar sebanyak 1.642 atlet yang akan berlaga pada ajang Porkab. Biaya kegiatan sebutnya, lebih kecil dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. ‘’Anggaran sekarang Rp 800 juta dan kita berharap kegiatan Porkab II ini berjalan dengan baik,’’ katanya. Harapan KONI, masyarakat turut menyemarakkan kegiatan event yang digelar sekali dalam dua tahun atas dukungan besar pemerintah daerah Kabupaten Lotim. Harapannya, masyarakat
Lotim menjadi cinta dengan dunia olahraga. Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Semua Cabor harapannya bisa dipertandingkan. Namun yang memenuhi kriteria tidak semua. Meski demikian, semua Cabor di Lotim diadakan ajangajang pertandingan lainnya. Bahkan ada yang diprogramkan khusus. Masyarakat diharap bisa ikut ambil bagian. Kegiatan Porkab ini akan mempertandingkan atlet-atlet dari masing-masing kecamatan. Di Lotim ada 20 keca-
matan. Atlet-atletnya merupakan warga asli di kecamatan yang bersangkutan. Tidak diperbolehkan pindah membela kecamatan lain. Porkab harapannya juga bisa mengangkat nama baik dunia olahraga Lotim. Karenanya dari seluruh Cabor, ditegaskan Ketua KONI Lotim bahwa ia tidak ingin ada klasifikasi favorit masing-masing Cabor. Semua difavoritkan dan semua berpotensi mendulang prestasi membanggakan bagi Gumi Selaparang. Bersambung ke hal 15
Belasan Pemegang IUP Sandera Investasi di NTB ’’
Mataram (Suara NTB) – Data Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) NTB, saat ini ada 17 perusahaan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi. Namun, belum ada satupun yang beraktivitas kecuali PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si tak memungkiri belasan perusahaan pemegang IUP operasi produksi itu menyandera investasi di daerah ini. Pasalnya, sejak mendapatkan IUP operasi produksi yang dikeluarkan oleh para bupati/walikota beberapa tahun lalu itu, hingga saat ini belum ada aktivitas produksi bahan tambang di lapangan. ‘’Bisa dibilang begitu (menyandera investasi) juga boleh. Karena investor lainnya tak bisa masuk gara-gara dia punya izin,’’ kata Husni ketika dikonfirmasi di Mataram, Rabu (8/11) kemarin. Katanya, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap IUP-IUP berstatus operasi produksi yang belum ada aktivitas di lapangan. Evaluasi akan dilakukan secara bertahap. Meskipun mereka belum ada aktivitas, kata Husni, namun belasan pemegang IUP operasi produksi itu punya
Bisa dibilang begitu (menyandera investasi) juga boleh. Karena investor lainnya tak bisa masuk gara-gara dia punya izin
kewajiban membayar iuran tetap dan sewa lahan tiap tahun. Untuk sewa lahan sebesar 4 dolar Amerika per hektar. Rata-rata perusahaan pertambangan itu memiliki izin di atas ribuan hektare. Sehingga jika dirata-ratakan sekitar seribu hektare, maka mereka punya kewajiban membayar sewa lahan sekitar 4.000 dolar Amerika setahun, belum lagi iuran tetap. Sehingga, kata Husni, perusahaan pemegang IUP operasi produksi itu yang akan rugi jika mereka tak kunjung berproduksi. Ia menyatakan, belasan perusahaan pemegang IUP operasi produksi ini kapasitasnya memang kecil. Bersambung ke hal 15
Muhammad Husni
(Suara NTB/dok)
TO K O H ”Jual” Lombok di Rusia KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow akan ‘menjual’ Lombok khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Rusia. Kekayaan alam, budaya dan kuliner yang dimiliki NTB dinilai akan mampu menarik lebih banyak lagi wisatawan asal negeri beruang putih tersebut ke Lombok. ‘’Kami datang ke sini tujuannya supaya potensi pariwisata selain perdagangan dan investasinya itu digarap samasama. Lombok, NTB menurut kami memiliki posisi dan kekuatan pariwisata yang luar biasa,’’ Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Rabu (1/11) pekan kemarin, hakim Pengadilan Tipikor Mataram turun ke lapangan melakukan cek fisik ke lokasi pemindahan proyek vertical dryer di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat (Lobar). Hasil cek fisik itu akan dijadikan dasar hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Saat cek fisik, hakim melibatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTB yang membawa kasus itu ke Pengadilan Tipikor Mataram. “Benar, hakim Tipkor melakukan cek fisik di lokasi pembangunan proyek. Bersambung ke hal 15 PS - Hakim Pengadilan Tipikor Mataram bersama JPU Kejati NTB saat pemeriksaan setempat (PS) fisik proyek vertical dryer di Desa Gontoran, Lingsar pekan kemarin.
(Suara NTB/nas)
KO M E N TTAA R PERUSAHAAN pemenang tender pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, Lombok Barat (Lobar), jadi sorotan. Kontrak yang sedang berjalan berpotensi bermasalah. Apalagi dalam prosesnya tidak melibatkan TP4D Kejaksaan. Kontrak pengangkutan limbah B3 PLTU Jeranjang diketahui sudah berjalan. Lelang dimenangkan PT. TBS yang bermarkas pusat di Batam. Namun sempat ada masalah, Bersambung Bersambung Hendrik Selalau ke ke hal hal 15 15
1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Mataram (Suara NTB) – huni (RTLH) di Kabupaten Sum1234567890123456789012345678901212345678 Tim Gubernur untuk Percepa- bawa Barat (KSB). 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 tan Pembangunan Daerah Ketua TGP2D Pemprov NTB, 1234567890123456789012345678901212345678 (TGP2D) memberikan atensi ter- Drs. Hendro Kartiko, MM yang 1234567890123456789012345678901212345678 hadap pengerjaan dua proyek dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/ 1234567890123456789012345678901212345678 strategis di Sumbawa. Dua proyek 11) siang kemarin di ruang kerjanya 1234567890123456789012345678901212345678 strategis tersebut adalah proyek menyatakan dua proyek ini menjadi 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 percepatan jalan di Sumbawa dan atensi lantaran proyek strategis. 1234567890123456789012345678901212345678 rehabilitasi rumah tidak layak Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678
Realisasi Rendah, TGP2D Atensi Dua Proyek Strategis di Sumbawa
Pemda Diminta Waspada
Empat Kabupaten/Kota Rawan Banjir dan Longsor
(Suara NTB/nas)
Berpotensi Bermasalah
Wakodim
Mataram (Suara NTB) – Sejak November ini, NTB sudah memasuki musim hujan. Puncak musim hujan diperkirakan pada Desember, Januari dan Februari mendatang. Badan Meteorologi Kliamtologi dan Geofisika (BKMG) memprediksi hujan disertai angin kencang akan melanda NTB pada pertengahan November ini.
Untuk itu, BMKG meminta empat kabupaten/kota yang rawan banjir dan longsor untuk tetap waspada. Perlu waspada Kota Bima, Sumbawa, Lombok Timur dan Kota Mataram. Lombok Timur juga perlu waspada seperti daerah Belanting Sambelia, rawan banjir juga,” kata Kepala Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat (Lobar), Wakodim, SP, MM dikonfirmasi usai menghadap Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si
di ruang kerjanya, Rabu (8/11) siang kemarin. Ia menyebutkan, empat pemda kabupaten/kota tersebut dapat memantau cuaca ekstrem melalui informasi cuaca radar BMKG. Untuk awal November ini, kata Wakodim, musim hujan masih belum merata. Musim hujan di NTB bergerak dari barat yakni Lombok Barat, Lombok Tengah dan Sumbawa. Untuk daerah Bima masih belum masuk musim hujan
meskipun sudah mulai ada hujan. Ia menjelaskan ada kriteria suatu daerah sudah masuk musim hujan jika dalam waktu 10 haru curah hujan 50 mm. Atau dalam waktu sebulan curah hujan 150 mm. Ia menyatakan hujan yang terjadi saat ini masih normal. Pada pertengahan November, hujan disertai angin kencang diprediksi akan melanda NTB. Pasalnya, ada peralihan angin dari timur menjadi angin baratan. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Kamis, 9 November 2017
Diangkut Malam Hari PENUTUPAN Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di Dasan Lekong, Turide sejak beberapa bulan lalu, kelurahan Turida membuat inovasi untuk mengatasi pengangkutan sampah. Inovasi itu berupa TPS Mobile, di mana mobil dam pengangkut sampah langsung mengangkut sampah dari lingkungan di Turide ke TPA Kebon Kongok tanpa mesti dibuang dulu ke TPS. Menurut Lurah Turida, Agung Purnawarman, mengatakan inovasi itu mulai (Suara NTB/uul) diberlakukan sejak adanya Agung Purnawarman bantuan kendaraan roda tiga awal tahun ini. “Kita minta langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram agar di Turida mobil damnya khusus untuk mengangkut sampah dari sini,” terangnya saat ditemui di ruangannya, Rabu (8/11). Ia menjelaskan adanya program TPS Mobile ini dikarenakan TPS Dasan Lengkong banyak dikeluhkan warga karena menimbulkan bau yang tidak sedap. “Dengan adanya TPS Mobile ini, kami menerapkan waktu pengangkutan sampah di malam hari,” jelas Agung. Semula waktu pengangkutan dilakukan mulai dari jam 21.00 malam pada malam Senin, Selasa, dan Kamis, tetapi ternyata tidak efektif. “Jadi kami meminta tambahan waktu ke dinas LH karena sampahnya tetap banyak, sehingga sekarang waktu pengangkutan menjadi malam Minggu, Senin, Selasa, dan Kamis,” terangnya. Waktu pengangkutan juga dimajukan agar sampah yang bisa diangkut lebih banyak. “Dalam sehari, tukang sampah bisa mengangkut sampai 10 kali bolak-balik semalam seperti yang di Turida Barat,” kata Agung. Setelah mengambil sampah dari tiap lingkungan, imbuhnya, baru kemudian petugas langsung memindahkannya ke truk sampah yang sudah menunggu. “Waktunya sesuai kesepakatan mereka, biasanya jam 23.00 Wita atau pukul 00.00 Wita truk sampah sudah datang dan langsung dibawa ke Kebon Kongok,” terangnya. Truk sampah sendiri, kata Agung, biasanya menunggu di dekat bekas TPS yang lama. “Di luar jadwa pengangkutan, petugas sampah juga sering berkeliling ke tiap lingkungan di siang hari untuk mengangkut sampah yang belum terangkut,” jelasnya. Nantinya sampah itu akan dibawa ke TPA di Mandalika. (uul)
Data Kos-kosan Mewah SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Noer Ibrahim mendukung kebijakan Pemkot Mataram yang akan memberlakukan pengenaan pajak bagi kos-kosan elit atau mewah yang ada di Mataram. Sebab, jika mengacu pada jumlah kamar, banyak kos-kosan yang keberadaannya tidak memberikan kontribusi apapun bagi Pendapan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram. ‘’Memang pemilik kos ini juga ada berpikir untuk menghindari pajak,’’ katanya kepada Suara NTB di (Suara NTB/dok) Mataram, Rabu (8/11). Noer H.M. Noer Ibrahim Ibrahim mengungkapkan fenomena pemilik kos menghindari pajak. Ia mencontohkan, ketika pemerintah menetapkan kos yang akan dikenakan pajak adalah kos dengan jumlah kamar minimal 10 kamar. ‘’Kalau kamar kos sudah ada fasilitas TV, AC, air panas, air dingin, itu sudah kelasnya lain, saya setuju itu kena pajak,’’ ujarnya. Politisi Golkar ini mendukung rencana BKD Kota Mataram memberlakukan pajak bagi kos-kosan mewah. Untuk itu, rencana harus didahului dengan tersedianya data kos-kosan yang akurat. Noer Ibrahim mengingatkan kepada BKD Kota Mataram agar tidak memukul rata pemberlakuan pajak kos-kosan. Selain dilihat dari jumlah kamar, juga dari fasilitas yang disediakan oleh pemilik kos-kosan. Pendataan, kata dia, harus dilakukan secara riil di lapangan. ‘’Tidak berdasarkan asumsi,’’ cetusnya. Karena kenyataan di lapangan bahwa makna kos-kosan sudah mulai bergeser. Dari yang awalnya hanya menyewakan kamar kosong, kini dilengkapi dengan berbagai fasilitas layaknya hotel. ‘’Nah itulah makanya perlunya dilakukan pendataan di lapangan,’’ imbuhnya. Anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini juga mengimbau kepada pemilik kos-kosan, apalagi kos-kosan mewah agar ikut berpartisipasi membangun Kota Mataram dengan membayar pajak. ‘’Jangan membelokkan fakta di atas fakta,’’ ucapnya. Noer Ibrahim menyayangkan bahwa sumbangan PAD dari pajak rumah kos di Mataram, masih terbilang kecil. Ini terjadi karena ringannya syarat pengenaan pajak rumah kos. ‘’Syaratnya kan 10 kamar sehingga banyak pengusaha kos-kosan sengaja hanya membangun delapan kamar. Jadi banyak yang sengaja menghindari yang 10 ini,’’ ungkapnya. Oleh karena itu, Noer Ibrahim setuju kalau aturan pengenaan pajak kos ditinjau ulang. (fit)
Bayar Parkir, Masyarakat Cukup Beli Karcis Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan tengah merancang sistem pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum. Masyarakat tak lagi melakukan transaksi langsung dengan juru parkir (jukir). Tapi cukup membeli karcis di outlet yang ditunjuk. Penggunaan sistem baru pembayaran parkir ini, Dishub memastikan tidak terjadi kebocoran. Karena, jukir tak lagi bersentuhan dengan uang, tapi cukup menukarkan karcis ke UPTD Perparkiran lalu mendapatkan gaji mereka. Pola itu lebih memudahkan penerapan regulasi. Jukir mendapatkan haknya 70 persen dan 30 dikembalikan ke kas daerah. “Ini sedang kita kaji,” kata Kadishub Kota Mataram, Drs. H. Khalid dikonfirmasi, Rabu (8/11). Khalid menginstruksikan Sekretaris Dishub, Cukup Wibowo, untuk segera melakukan kajian. Tim dibentuk nantinya akan membahas teknis pelaksanaan serta sistem dan regulasi di lapangan. Sisa waktu satu bulan lanjutnya, harus dimaksimalkan sehingga pola penarikan retribusi bisa diterapkan tahun 2018 mendatang. “Kita berkejaran dengan waktu. Saya minta langsung dikaji. Tahun 2018 bisa diterapkan,” terangnya. Inovasi tersebut bisa mengefektifkan tugas tim. Kolektor tidak lagi memungut uang dari jukir, tetapi akan dialihkan untuk melakukan pemantauan. Pengawasan kata dia, rutin digelar setiap harinya. Pada waktu - waktu tertentu akan dilakukan razia karcis ke konsumen. Pelanggan bisa saja dikenakan sanksi, bilamana tidak mengantongi karcis. Ini cara memutus mata rantai permainan atau transaksi tidak benar di parkir. Di satu sisi, keberhasilan program atau inovasi digagas Dishub tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat. Perbaikan sistem tidak akan berarti bilamana masyarakat tidak peduli dengan perubahan. Artinya, masyarakat selaku konsumen sekaligus penyumbang sumber pendapatan ke daerah harus mengambil peran. “Makanya kita harapkan partisipasi masyarakat. Ini bisa berhasil kalau masyarakat mau membantu,” ujarnya. (cem)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Pengangguran di Mataram Menurun Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja mengklaim pengangguran di Kota Mataram turun mencapai 2.500 orang. Investasi yang terus meningkat di ibukota provinsi NTB tersebut menyerap banyak tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Drs. H.M. Syaiful Mukmin, Rabu (8/11) menjelaskan, angka pengangguran di Mataram mengalami penurunan signifikan. Data sebelumnya berjumlah 9.875 orang menjadi 7.375 orang atau turun sekitar 2.500 orang. Penurunan ini relatif tinggi dibandingkan sebelumnya.
Periode 2016 - 2017, investasi tinggi masuk sehingga membutuhkan pekerja cukup banyak. Pekerja umumnya bekerja di hotel dan mal. “Banyak hotel dan mal dibangun. Mereka terserap ke sana,” kata dia. Program Job fair yang dilakukan awal tahun lalu, dinilai cukup efektif. Perusahaan turut berpartisipasi
menyerap banyak tenaga kerja. Tidak saja di hotel dan mal. Tetapi retail modern, bank dan rumah sakit turut bergabung. Syaiful tidak rinci menyebutkan perusahaan mana dan jumlah tenaga kerja terserap secara utuh. Ia berpatokan berdasarkan laporan diterima. Termasuk saat diundang menghadiri wisuda salah satu
lembaga kursus dan pelatihan. “Saya diundang menghadiri wisuda lembaga pelatihan. Dari laporan Direkturnya ternyata rata - rata mereka sudah bekerja semua,” tuturnya. Angkatan kerja yang didominasi oleh strata satu dan SMA tiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini diakui Syaiful, karena tidak selamanya perusahaan membuka lapangan pekerjaan. Akan tetapi dia menyarankan agar calon pencari kerja mengembangkan skil mereka. Perusahaan skala menen-
gah ke atas tidak saja membutuhkan pengetahuan melainkan keterampilan. Keterampilan menurut dia, faktor penunjang agar mampu berkompetisi dengan calon pencari kerja dari luar daerah. “Tidak bisa mengandalkan knowledge saja. Harus disertai keterampilan,” sarannya. Perkembangan investasi serta pertumbuhan ekonomi relatif bergairah di Mataram, Syaiful memastikan semakin banyak peluang kerja yang berdampak berkurangnya pengangguran terdidik. (cem)
(Suara NTB/cem)
DIGENJOT - Penataan taman dan bangunan di Sangkareang tengah digenjot untuk memastikan pada kuartal terakhir tidak ada keterlambatan pekerjaan fisik.
Seluruh Proyek Fisik Harus Tuntas Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan, di kuartal terakhir seluruh pekerjaan fisik baik yang bersumber anggaran pendapatan belanja daerah(APBD) maupun anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) harus tuntas. “Saya ingatkan di kuartal terakhir pokoknya semua harus tuntas,” tegas Wawali, Rabu (8/11). Dua pekerjaan fisik yang baru selesai tandatangan kontrak, bundaran monumen Mataram Metro dikerjakan oleh CV. Dekita Bangun Persada. Nilai
kontraknya Rp 1,8 miliar lebih. Pintu gerbang di Jalan Lingkar Selatan dikerjakan oleh CV. Graha Utama dengan nilai kontrak Rp 1,7 miliar. Selain proyek fisik tersebut, beberapa proyek lainnya lima paket fisik milik Dikes dikerjakan tahun ini. Yaitu, rehab Polindes Turida dikerjakan oleh CV. Sabar dengan nilai kontrak Rp 375.628.000,00, dari pagu anggaran Rp 400 juta. Polindes Cakra Utara dikerjakan oleh CV. Nugraha Perkasa dengan nilai paket Rp 371.300.000,00. Demikian pula, Polindes
Abian Tubuh dengan nilai kontrak Rp 370.500.000., dikerjakan oleh CV. Anjani Jaya Sentosa. Hanya satu, paket fisik rehab Puskesmas Selaparang dengan pagu anggaran Rp 1 miliar. Dikerjakan oleh CV. Merta Galih dengan nilai kontrak Rp 940.000.000,00. Terakhir rehab gedung farmasi hingga kini masih berproses. Secara total nilai paket fisik dikerjakan di Dinas Kesehatan sekitar Rp 2,2 miliar. Di antaranya, pembangunan tiga poskesdes nilainya masing masing Rp 400 juta. Dan, pembangunan Puskesmas Sela-
Tera Ulang Tangki Minyak dan Taksi
Wawali Dukung Mataram Tertib Ukur
(Suara NTB/cem)
BERSAMA - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana bersama Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri berpose bersama usai mengecek sarana prasarana dan proses tera ulang tangki BBM dan tarif taksi.
(Suara NTB/ist)
PERIKSA - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat memeriksa alat tera ulang di Pos Layanan Tera Ulang UPT Kemeteorologian. Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana secara langsung memantau proses tera ulang tangki minyak milik PT. Pertamina dan taksi. Pemantauan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah, untuk memastikan layanan diberikan oleh pengusaha sudah tepat dan benar. Guna mendukung Mataram tertib ukur. Kedatangan Mohan, Rabu (8/11) ke pos pelayanan Kemeteorologian untuk mengecek in-
stalasi serta peralatan di tempat pelayanan tera ulang. Ini kata dia, juga sebagai komitmen politik semenjak aset beserta peralatan dilimpahkan oleh Pemprov NTB ke Pemkot Mataram. Pertama, peningkatkan kapasitas SDM. Wawali percaya SDM di pos pelayanan Kemeteorologian memiliki kategori tenaga ahli pengukuran untuk penggunaan pelayanan taksi, tangki mobil bahan bakar dan timbangan pedagang. Sehingga, mereka bisa me-
manfaatkan dan melayani masyarakat secara maksimal. “Ini jadi komitmen politik memberikan motivasi kepada penera untuk mereka mengoptimalisasikan kapasitas dan melaksanakan pelayanan baik,” ujarnya. Sebagai satu - satunya pelayanan tera ulang di NTB, Wawali yakin dengan kebutuhan tinggi menyangkut pelayanan dan memberikan kepastian publik takaran telah sesua, sehingga nantinya Kota Mataram bisa menjadi daerah tertib ukur. Ketua Hiswana Migas NTB, Komang Mahendra Gandhi memiliki harapan alat ukur (dispenser) di SPBU, kondisinya sangat dinamis sehingga mudah terjadinya perubahan sangat besar. Tetapi setiap stasiun pengisian bahan bakar minyak memiliki standar operasional prosedur melakukan pengecekan. Alat ukur disebut bejana memastikan bahwa takaran disajikan ke konsumen sesuai. “Pengusaha juga tidak segan - segan melapor ke Meteorologi, lakukan tera ulang. Kalau tidak diyakini isi takarannya,” pintanya. Ia menyinggung temuan di SPBU Karang Jangkong bukan faktor kesengajaan. Melainkan perubahan kondisi alat melihat segel masih utuh. Jika terjadi keraguan diminta pengusaha menghubungi petugas meteorologi melakukan tera. Jangan sampai pengusaha dan masyarakat dirugikan. Perwakilan PT Pertamina, Ibnu Salley menyambut baik pengaktifan UPT Kemeterologi di Mataram. Semakin dekatnya keterjangkauan, pihaknya bisa menjaga kepuasaan pelanggan. Sebab, takaran cukup krusial karena kondisi alat bisa saja berubah. Ibnu mengaku, selama dua tahun pelaksanaan tera harus disampaikan ke Bandung dan Yogyakarta. Hal ini membutuhkan waktu lama. “Tapi dengan adanya alat di sini, jadi jaminan kepuasan terjaga,” demikian ujarnya. (cem/*)
parang nilainya Rp 1 miliar. Di samping itu, pekerjaan lainnya seperti penataan pavin blok di puskesmas dan rehab gedung farmasi sisa kebakaran masih berproses melalui penunjukan langsung. Pembangunan gedung Dispora dikerjakan CV. Artha Kecening nilainya Rp 1,15 miliar. Jembatan Dasan Agung dikerjakan oleh CV. Limbu Indah Rp 2,05 miliar dan gedung Kantor BKPSDM dikerjakan Griba Jaya senilai Rp 2,04 miliar. Terkait dua proyek baru selesai tandatangan kontrak,
Mohan menegaskan, terpenting jelas pemenang dan waktu pengerjaannya. Sebab, dua proyek itu dikerjakan bertahap yang ditargetkan tuntas 2018 mendatang. Sedangkan, proyek fisik telah berjalan harus tuntas secara keseluruhan. Tidak boleh terlambat atau molor. “Semua kita minta selesai tetap waktu. Saya tidak mau ada yang molor,” ujarnya. Kondisi cuaca kemungkinkan mempengaruhi pekerjaan, termasuk kualitas, bagi Mohan, hal ini dipercayakan ke rekanan bisa mengatasi hal tersebut. (cem)
Minim Pendaftar Calon Pejabat
Pansel akan Surati OPD Mataram (Suara NTB) Tim Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kota Mataram akan menyurati pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul minimnya pejabat mengambil formulir pendaftaran seleksi pejabat eselon II. Sekreratis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono, Rabu (8/11) menyatakan, pada Jumat (10/ 11) besok pihaknya mengirim surat ke OPD untuk mengimbau sekaligus menggerakan pejabat eselon III mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama. “Ini dilakukan untuk menjaring sebanyak - banyak peserta pansel,” katanya. Dikatakan, surat yang dikirim Tim Pansel untuk mendorong pejabat untuk turut ambil bagian pada proses seleksi tersebut. Hari kedelapan pembukaan pendaftaran, tujuh pejabat telah mengambil formulir pendaftaran. Yaitu, Kabag Ortal, I Nyoman Swandiasa, Hj. Baiq Asnyati, Jimmy Nelwan dan H. Mahsin. Mereka melamar sebagai Kepala Dinas Sosial. Tiga lainnya yang melamar posisi Kasat Pol PP, di antaranya Kabid Trantibum dan Linmas Sat. Pol PP, Bayu Pancapati, Kabag Infrastruktur, Lalu Muhammad Fikri dan
Kabid Opdal Dishub, Mahfuddin Noer. Dikatakan Yoyok, dari hasil ini diharapkan kuota tercapai sehingga dilaksanakan seleksi lanjutan. Akan tetapi sebaliknya, kalau jumlah pendaftar kurang dari tiga orang, berdasarkan ketentuan, maka pendaftaran akan diperpanjang dengan mengundang peserta dari luar kabupaten/kota se - NTB. “Jangan sampai kesan Pemkot tidak memilki SDM kompeten,” ujarnya. Sejauh ini kata dia, pejabat telah meminta formulir secara langsung sudah ada tujuh orang. Dan, belum diketahui pejabat yang mengunduh secara langsung melalui website. Minimnya pendaftar, apakah ada kaitannya dengan stigma terbangun di internal Pemkot Mataram bahwa dua posisi itu telah diploting orang khusus? Dikatakan, belum ada isu nama calon diunggulkan pada pansel ini. Semua pejabat eselon III punya peluang sama untuk berkompetisi mengikuti seleksi terbuka dua jabatan dilelang. Tim belum melihat minimnya pelamar saat ini karena baru setengah perjalanan. Tetapi, ia memiliki keyakinan semakin hari pendaftar bertambah. “Sekarang baru setengah jalan. Kita masih punya keyakinan pendaftar semakin bertambah,” demikian ujarnya. (cem)
SUARA NTB Kamis, 9 November 2017
EKONOMI DAN BISNIS
Rp 48 Miliar Dana LPDB Mandek di NTB Mataram (Suara NTB) Pada tahun 2000-2007 lalu, Kementerian Koperasi dan UKM RI menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 58,5 miliar. Sampai saat ini, sudah disetorkan sebanyak Rp 10,1 miliar. Tunggakan masih tersisa sebesar Rp 48,4 miliar. Dana yang masih mengendap di koperasi ini, akan terus ditagih oleh Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI. Tidak ada pemutihan, kata Direktur Utama LPDB, Drs. Braman Setyo, M.Si usai pembukaan kegiatan Pengalihan Dana Bergulir Provinsi NTB di Mataram, Rabu (8/11) kemarin. Pada kegiatan ini, hadir ratusan peserta dari unsur UMKM, koperasi, dinas yang membidangi koperasi di kabupaten/kota di NTB. Braman Setyo hadir bersama sejumlah jajaran, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM. Kementerian Koperasi dan UKM RI dulunya menggulirkan dana kepada seratusan koperasi di NTB. Tetapi hanya beberapa di antaranya yang melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana tersebut. Karena itu, Braman berpesan, sekaligus mendorong dinas koperasi dan UMKM yang ada di daerah ini untuk ikut aktif melakukan penagihan. Dana bergulir yang mandek tersebut, umumnya tertahan di koperasi. Biasanya, anggota koperasi mengembalikan secara cicil, tetapi tidak dikembalikan lagi kepada LPDB, tetapi digulirkan kembali kepada anggota lain. Itulah yang mengakibatkan mandek. LPDB adalah lembaga penyedia dana lunak dengan margin pengembalian sebesar 6 persen untuk koperasi dan 4,5 persen untuk UMKM. LPDB saat ini menyediakan sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk digu-
(Suara NTB/bul)
PENGALIHAN DANA BERGULIR - Braman Setyo didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, L. Saswadi membuka kegiatan Pengalihan Dana Bergulir di Provinsi NTB. lirkan kepada koperasi. Dana Rp 450 triliun dialokasikan untuk koperasi berbasis syariah dan sisanya untuk koperasi konvensional dan UMKM. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi NTB, dengan dorongan Gubernurnya, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dinilai sangat bersemangat membangun koperasi syariah. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM, terdapat 500 koperasi syariah yang akan diwujudkan oleh pemerintah provinsi ini. LPDB membuka ruang khusus, koperasi-koperasi syariah dimaksud untuk meminjam dana lunak yang telah disiapkan. “Itu dana yang tidak kecil, silahkan diakses. Kami sangat mendukung semangat Bapak Gubernur untuk mengembangkan koperasi syariah. Manfaatkan dana yang kami sediakan. Ini provinsi terbesar jumlah
koperasi syariahnya, kita tidak melihat kuota untuk pemberian dana bergulir, selama layak dan mampu mengembalikannya,” ujarnya. Selain itu, kepala dinas juga melaporkan ada 648.000 jumlah pelaku UMKM di provinsi ini. Bila saja dari jumlah tersebut jelas dia by name by address, LPDB juga tak ragu menyalurkan dana lunaknya untuk mendukung para pelaku UMKM dimaksud. “Kalau betul-betul bagus, ajukan kepada kami. Tetapi harus jelas by name by address-nya,” demikian dorongan Braman. Secara nasional, Rp 3,2 triliun total plafon dana bergulir program Kementerian Koperasi dari tahun 2000 hingga 2007. Namun setelah dilakukan apraisal tahun 2009, akhirnya didapatkan potensi dana yang dapat dikembalikan jumlahnya 1,2 triliun. Dan sampai sekarang, dana yang sudah dialihkan ke LPDB-KUMKM sebesar Rp 894 miliar dari dari Rp 1,2 triliun. (bul)
Bersama Garuda Indonesia
Terbang Senyaman Jet Pribadi dari Lombok ke Makassar Mataram (Suara NTB) Apa yang pertama kali terbayangkan di benak anda ketika mendengar kata “jet pribadi”?, bisa jadi hal yang muncul di benak kita adalah mewah, nyaman dan eksklusif. Untuk memiliki sebuah pesawat jet pribadi dengan segala atribut dan kelebihan yang melekat pada pesawat elit tersebut, tentu saja dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam sebuah artikel yang dilansir oleh Forbes mengenai ulasan tentang Terbang dengan Jet Pribadi, setidaknya diperlukan biaya USD 35 juta untuk dapat memiliki sebuah pesawat pribadi jenis Gulfstream 450. Hanya segelintir orang saja yang berminat dan mampu untuk membeli jenis pesawat tersebut. Setidaknya hanya mereka yang masuk ke dalam 500 daftar CEO terkaya versi Fortune dan beberapa Miliarder (Ultra High Net Worth Individual) yang masuk ke dalam daftar pembeli pesawat Jet Pribadi tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, penyedia jasa penerbangan komersial memberikan inovasi agar semakin banyak orang yang bisa merasakan sensasi penerbangan Jet pribadi, mulai dari sewa (charter), pembelian secara kolektif untuk kepemilikan bersama hingga penerbangan komersial yang menggunakan jenis pesawat “jet pribadi” untuk meningkatkan kualitas layanan kepada para pelanggannya. Di Indonesia, maskapai komersial yang menggunakan jenis pesawat “jet pribadi” untuk melayani para pelanggannya adalah maskapai Garuda Indonesia. Sejak didirikan dari tahun 1949, Garuda Indonesia telah menggunakan berbagai jenis pesawat baik dari segi manufaktur, kapasitas maupun kemampuan jelajahnya. Saat ini, Garuda Indonesia menggunakan Bombardier CRJ 1000 NextGen sebagai pelengkap armada untuk penerbangan domestik di beberapa daerah di Nusantara. Secara keseluruhan, Garuda Indonesia memiliki 18 armada pesawat jenis Bombardier CRJ 1000 NextGen.
Garuda Indonesia Pesawat Bombardier CRJ 1000 NextGen memiliki 96 kursi ekonomi dengan kemampuan membawa beban cargo maksimum sebanyak 300kg. Dari segi kecepatan, pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan maksimum 870 km/ jam, lebih cepat dari jenis pesawat Boeing 737-800NG yang terbang dengan kecepatan maksimum 853 km/jam, bahkan dua kali (2x) lebih cepat dari kecepatan maksimum pesawat baling-baling ATR 72-600. Dalam aspek kenyamanan, pesawat ini memiliki konfigurasi tempat duduk dua seat di sebelah kanan dan kiri gang (aile). Selain itu, posisi mesin yang berada di bagian belakang pesawat juga turut meningkatkan kenyamanan karena dapat menurunkan intensitas kebisingan suara mesin ke dalam kabin. Sehingga kenyamanan terbang dengan pesawat “jet pribadi” bisa benar-benar Anda rasakan. Pesawat Bombardier CRJ 1000 NextGen digunakan untuk menerbangi ruterute pilihan pada penerbangan domestik. Di Lombok, pesawat ini digunakan untuk menerbangi rute Lombok-Makassar dan Lombok-Surabaya-Semarang. Khusus bagi penerbangan LombokMakassar, penerbangan dilakukan tiga kali (3x) dalam seminggu, yaitu pada
hari Rabu, Jumat dan Minggu. Penerbangan ini memberikan akses bagi penumpang dan muatan cargo dari Lombok dan daerah di sekitarnya; Bima, Sumbawa ke destinasi Makassar ataupun rute Ambon, Manado, Mamuju, Jayapura, Sorong, Timika, Biak dan rute-rute lainnya di Indonesia Timur. Jika diawal tulisan ini disebutkan bahwa untuk dapat menikmati terbang dengan jet pribadi diperlukan biaya hingga jutaan Dollar (USD), pada penerbangan LombokMakassar, Garuda Indonesia menawarkan harga promo yaitu mulai dari Rp 714.000,sekali jalan. Tak hanya itu, terdapat pula promo khusus bagi pembelian minimal tiga (3) orang dan promo pembelian jauh-jauh hari hingga 10 hari sebelum tanggal keberangkatan dimana syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut mengenai penerbangan ini dapat Anda peroleh melalui Kantor Garuda Indonesia (0370 649999) atau travel agent pilihan Anda. Tentang Garuda Indonesia: Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang telah melayani 77 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Garuda Indonesia meraih penghargaan sebagai Maskapai Penerbangan Regional Terbaik di Dunia yang diberikan oleh Skytrax. Garuda Indonesia merupakan satu-satunya maskapai di Indonesia yang lulus sertifikasi keselamatan dari IATA Operational Safety Audit (IOSA), tergabung ke dalam aliansi Skyteam dengan jaringan penerbangan hingga 1.074 destinasi di 177 negara. Khusus bagi station Lombok, rata-rata tingkat On Time Performance (OTP) penerbangan Garuda Indonesia dari Januari hingga Oktober 2017 adalah sebesar 90%. (*)
Halaman 3
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 9 November 2017
Halaman 4
Kerjasama Bagian Otda dan Pertanahan Setda Kabupaten Lotim dengan Harian Suara NTB
Selesaikan Pembayaran Tanah, Bagian Otda dan Pertanahan Tempuh Jalur Konsinyasi Kegiatan pembebasan tanah tahun 2017 sudah tuntas. Terisa hanya dua orang yang ditempuh melalui proses konsinyasi.Yakni untuk pembebasan tanah untuk proyek pelebaran jalan dua jalur di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong. KEPALA Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Fathurrahman menjelaskan kepada Suara NTB, langkah konsinyasi ditempuh sebagai langkah terakhir. Jalur pembayaran terjadi karena para pihak yang hendak dibebaskan tanahnya itu tidak diketahui keberadaannya, kedua tanahnya sengketa keluarga atau sengketa lainnya di pengadilan, tidak menerima besaran ganti rugi sesuai taksiran dari penaksir harga serta tidak mengajukan keberatan ke pengadilan set-
yang 24 meter persegi dan 26 meter persegi,” tutur Fathurrahman. Penitipan pembayaran ke pemilik lahan ini bukan kali pertama dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lotim. Pernah beberapa waktu lalu dilakukan, yakni perluasan pasar Masbagik yang ada di perempatan Masbagik saat ini. Keputusan konsinyasi ini selama ini diterima keseluruhan oleh pemilik lahan. Adapun jumlah uang yang dititipkan di pengadilan untuk selanjutnya diambil oleh pemi-
eah dilakukan musyarawarah. Hitungan waktunya, 14 hari apabila tidak melakukan gugatan terhadap besaran ganti rugi ke pengadilan,maka dari Bagian Otda dan Pertanahan bisa melakukan penitipan pembayaran melalui pengadilan atau disebut konsinyasi. Kasus Pancor, ujarnya, tidak menerima besaran nilai penaksir harga. Besaran nilainya ada Rp 74 juta dan Rp 79 juta. Nilai tersebut dihitung konsultan penaksir harga dengan melihat nilai bangunan dan pertimbangan lainnya. “Ukurannya ada
(Suara NTB/rus)
UMK 2018 Lombok Utara Ditetapkan Rp 1,883 Juta
Tanjung (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP Lombok Utara, telah mengeluarkan keputusan menyangkut besaran UMK 2018 sebesar Rp 1.883.000,- per bulan. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 151 ribu (8,01 persen) dibanding UMK tahun 2017 sebesar Rp 1.732.000. Kepala Disnaker PM PTSP KLU, Vidi Ekakusuma, Rabu (8/11) mengungkapkan, besaran UMK ditetapkan lebih besar sebesar Rp 85.000-an dari UMP NTB sebesar Rp 1.825.000. Menurutnya, kenaikan UMK 2018 tidak begitu mencolok dibandingkan kenaikan tahun 2017 terhadap UMK 2016 di angka Rp 132.000 atau setara 8,25 persen. Kenaikan UMK ini sendiri mengacu kepada beberapa pertimbangan, seperti survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi Lombok Utara. “Kenaikan UMK 2018 menjadi Rp 1.883.000,- per bulan mengacu pada PP 78 tahun 2015, dimana UMK agar berada di bawah survei KHL Lombok Utara. KHL kita di KLU berdasarkan survei di 5 Kecamatan sebesar Rp 1.895.000,-,” ungkap Vidi. Sebagaimana petunjuk PP 78 tahun 2015 yang mengamanatkan bahwa penetapan UMK sebelum 21 November, maka Pemkab Lombok Utara telah memenuhi ketentuan tersebut. Disnaker yang tergabung bersama Apindo dan SPSI di Dewan Pengupahan Daerah telah melakukan kajian bersama dan mengusulkan besaran UMK kepada Bupati. Selanjutnya Bupati mengajukan usulan untuk disetujui Gubernur NTB. Pada proses pembahasan UMK, Vidi mengakui adanya debat argumen antara Apindo dan SPSI. SPSI tentu saja menginginkan UMK lebih besar dari yang ditetapkan, sebaliknya Apindo berpendapat sebaliknya. Apindo mengkhawatirkan, kenaikan UMK yang terlampau besar akan menjerat perusahaan, sehingga tidak mampu membayar dan terjadi PHK. “Apindo khawatir tidak semua perusahaan akan mampu membayar, karena sebagian besar perusahaan di KLU masih dalam katagori usaha menengah, kecil dan mikro. Dikhawatirkan pula kesulitan membayar akan menyebabkan PHK,” sebutnya. Dalam perjalanan UMK 2018, Disnaker melalui Bidang PHI akan melakukan pengawasan kepada perusahaan. Apabila ditemukan ada perusahaan yang kesulitan membayar gaji atau membayar gaji lebih rendah, maka peruaahaan beraangkutan diberi kelonggaran. Sesuai aturan, perusahaan dapat menunda upah minimum dengan dituangkan melalui perjanjian kerja. “Jika tidak dipenuhi aturan itu, maka ada sanksi bagi peruaahaan yang sudah diatur oleh pemerintah,” imbuhnya. (ari) Vidi Ekakusuma (Suara NTB/ari)
erima penitipan pembayaran, maka pembangunan bisa tetap berjalan. Uang yang dititipkan tersebut kapanpun bisa diambil oleh pemilik tanah yang bersangkutan. Pengambilan uang oleh pemilik di pengadilan pun tidak ada batasan waktu dan kapanpun bisa diambil. Selanjutnya, disampaikan Fathurrahman pada tahun 2018, sebagaimana diketahui pemerintah daerah Kabupaten Lotim ingin meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Lotim, sehingga mengurangi pembangunan fisik. Hal itu bukan berarti kemudian tidak ada kegiatan pembebasan tanah. Rencana Bagian Otda dan Pertanahan ini akan melakukani pembebasan tanah untuk pem-
bangunan puskesmas Aikmel Utara. Dengan terbentuknya kecamatan Lenek, maka semakin lengkap sarana prasarana kesehatan yang ada di wilayah kecamatan yang baru tersebut. Selain itu, pembebasan lahan juga untuk pengganti tanah pemda di wilayah sandubaya. Ada kegiatan penggantian lahan tahun 2018 untuk lokasi pembangunan lokasi taman kanak-kanak. Kegiatan pembebasan lahan 2018 diakui terjadi pengurangan drastis. Diketahui tahun ini puluhan miliar dialokasikan pemerintah daerah. Meski demikian belum diketahui akan terjadi perubahan di tengah perjalanan sesuai kebijakan pemerintah daerah di bawah kendali bupati. (rus/*)
(Suara NTB/rus)
Fathurrahman
2018, Kuota Haji Lotim Berkurang
Layak Terima Gelar Pahlawan Nasional
Selong (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kakawil Kementerian Agama NTB pada bulan September ini sudah mengeluarkan kuota haji 2018 untuk sepuluh kabupaten/kota di NTB. Dari 4.464 kuota haji NTB, Kabupaten Lotim mendapat kota sebanyak 778, jumlah tersebut jauh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 1.053.
(Suara NTB/yon)
WAKIL Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin menyampaikan rasa senangnya atas penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi tokoh pendiri Nahdlatul Wathan (NW) Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Pendiri organisasi terbesar di NTB ini sangat layak menerima gelar pahlawan nasional tersebut. Kepada wartawan, Wabup menjelaskan, masyarakat Lotim sangat senang dengan gelar pahlawan nasional. Kepahlawanan Maulana Syeikh tidak bisa dipungkiri. Termasuk berjuang di era kemerdekaan. Paling jelas, ujarnya, perjuangan Maulana Syeikh dalam bidang pendidikan. Kehadiran NW di Gumi Selaparang pada khususnya ini telah menciptakan kondisi pendidikan menjadi lebih baik. Bahkan, pembangunan pendidikan NTB oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid tidak ada yang meragukan. Hal ini terlihat dari sisi pendidikan, perjuangan Maulana Syeikh cukup besar dan banyak sekolah didirikan. “Jadi sangat wajar diberikan gelar,” ungkapnya. Sebagai warga dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim, Wabup mengaku sangat bangga dan bahagia atas penganugerahan yang secara resmi akan diberikan ke pihak ahi waris di Jakarta, Kamis (9/11) ini. Atas nama pribadi juga, kata H. Haerul Warisin yang juga menjadi bagian dari pengurus NW memandang gelar kepahlawanan ini harus menjadi pelajaran bagi generasi-generasi penerus. Yakni bagaimana, mengambil pelajaran berharga dari kegigihan perjuangan Maulana Syeikh. Mengenai adanya pengusulan namanama tempat strategis dinilai bagus sebagai usulan. Pemerintah daerah Kabupaten Lotim sudah memberikan penghargaan dengan memberikan nama pada jalan utama di Selong. Jalan TGKH. Zainuddin Abdul Madjid. (rus) H. Haerul Warisin
lik lahan berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan hitungan konsultan penaksir harga. Tidak dibenarkan melebihkan atau mengurangi pembayaran. Pembayaran menjadi lebih manakala si pemilik lahan mengajukan gugatan dan dimenangkan di pengadilan. Tapi proses pengadilan ini proses cukup panjang. Saat pemda kalah, maka bisa saja melalui proses banding sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan konsinyasi juga mengikat. Meski belum menerima pembayaran, pemilik tanah tidak boleh menghalanghalangi kegiatan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Ketika pengadilan sudah men-
H. Sahudin
Ditemui divruang kerjanya, Rabu (8/11), Kepala Seksi Urusan Haji dan Umrah pada Kemenag Lotim, H. Sahudin, mengungkapkan keluarnya kuota haji untuk kabupaten/kota di NTB, maka pihaknya mulai turun ke lapangan melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan dengan keliling ke tingkat kecamatan terkait pelaksanaan paspor bagi jemaah haji yang
berangkat pada tahun 2018. Di mana untuk tahun 2018, Kabupaten Lotim mendapat kuota atau jumlah jemaah haji kurang dari 1000 yang nomor keluar atau dipanggil dan berhak melunasi pada saatnya nanti. “Kuota kita berkurang, dari sebelumnya 1.053 menjadi 778,” terangnya. Berkurangnya kuota tahun ini dibandingkan kuota haji tahun 2017 lalu, disampaikan Sahudin dikarenakan penentuannya
masih menggunakan kuota provinsi. Hal ini yang menyebabkan kabupaten harus berebut dengan semua kabupaten/kota yang ada di NTB dengan kuota haji untuk provinsi NTB pada tahun 2018 sebanyak 4.464. Berbeda halnya apabila menggunakan kuota kabupaten, maka kuota dari tahun sebelumnya dan berikutnya akan datar. “Dengan menggunakan kuota provinsi, maka kita bersaing dengan 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi NTB. Dan siapa yang masuk nomernya saat pendaftaran, maka itulah yang terpanggil,” ujarnya. Adapun calon jemaah haji (CJH) yang terpanggil saat ini dan berangkat ke tanah suci pada tahun 2018 mendatang,
yakni jemaah yang melakukan pendaftaran pada 19 Januari 2010 hingga bulan September 2010. Sementara untuk yang mendaftar pada bulan Oktober 2010 saat ini belum keluar, namun dimungkinkan dapat berangkat pada tahun 2019. Untuk tahun 2018 ini kuota haji untuk seluruh kabupaten/ kota yang ada di NTB hampir merata. Di mana, Kabupaten Lotim menduduki posisi kedua terbanyak kuota haji tahun ini setelah posisi pertama diduduki Kota Mataram sebanyak 779. Meski demikian, validasi data dapat dilihat berapa jemaah yang final untuk berangkat setelah melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). (yon)
22 Motor Dinas DPRD Masih Tertahan Tanjung (Suara NTB) Pengembalian motor dinas anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara masih terhambat. Sejak Perda Hak dan Keuangan Administratif DPRD disahkan pada September lalu, hingga kini jumlah motor dinas yang kembali hanya 8 unit. Artinya masih ada 22 motor dinas DPRD masih tertahan di antara 30 anggota DPRD Lombok Utara. Kepala Bagian Umum Setwan Lombok Utara, Yiq Bakar, Rabu (8/11), mengakui sebanyak 8 motor dinas jenis Vixion sudah dikembalikan, sedangkan 22 unit lainnya masih menunggu pengembalian dari 22 anggota dewan. “Mengenai batas waktu pengembalian motor dinas belum ditentukan cuma Bagian Umum Setwan sudah menyurati. Surat hari ini ditandatangani Sekwan DPRD untuk dikirim ke masing-masing anggota DPRD yang belum mengembalikan,” ujar Bakar. Ia menjelaskan, Sekretariat DPRD sedianya sudah melayangkan surat permakluman menyangkut pengembalian randis. Surat pertama dilayangkan pada 19 September lalu. Surat kedua kembali dilayangkan pada Rabu (kemarin). Meski pengembalian randis DPRD tidak ada batasan, namun Bakar khawatir kendaraan masih jua belum kembali saat dilakukannya audit aset oleh BPK. Oleh karenanya pihaknya berharap, 22 motor dinas sudah berada di Setwan KLU sebelum pemeriksaan oleh BPK. “Yang kita khawatirkan saat ada pemeriksaan, kelabakan kita kalau kendaraannya
tidak ada dari sekarang,” imbuhnya. Bakar menerangkan, pengembalian randis DPRD (kecuali 3 pimpinan DPRD) mengacu pada regulasi yakni PP No. 18 tahun 2016 jo Perda No. 4 tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD KLU. Di mana pada pasal 19 ayat 3 menyebutkan selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anggota DPRD dapat diberikan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapan dan tunjangan transportasi. Perihal petunjuk itu, Bakar mengakui masih harus melakukan konsultasi lagi perihal pengembalian kendaraan roda 4. Di mana Sekwan Lombok Utara akan mengambil representasi dari daerah lain apakah kendaraan dinas roda 4 pada Alat Kelengkapan DPRD dikembalikan atau tidak. “Roda 4 di alat kelengkapan ada 4, 3 di Pimpinan Komisi dan 1 di Ketua Baleg. Tapi hanya 3 yang kembali ke Setwan, karena 1 randis di Baleg merupakan pinjaman dari Sekretariat Daerah. Sama dengan motor dinas, semuanya 30 unit itu kembali Setda,” jelasnya. Sementara itu, perihal pembayaran hak dan administratif DPRD sesuai regulasi baru, Bakar mengakui akan dimulai pembayarannya pada APBD Perubahan 2017 ini. Sekretariat DPRD akan membayar akumulasi (rapel) tunjangan transportasi dan perumahan terhitung sejak bulan Juli 2017 lalu hingga Desember 2017. (ari)
(Suara NTB/yon)
BACA SALAWAT - Ratusan jemaah NW di Anjani saat melaksanakan shalawat bersama di depan Kantor Bupati Lotim, Rabu (8/11). Shalawat ini dibacakan sebagai bentuk syukur atas dianugerahkan gelar pahlawan nasional pada Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid.
Ratusan Jemaah NW Bershalawat di Depan Kantor Bupati Lotim Selong (Suara NTB) Menjelang penganugerahan gelar pahlawan nasional terhadap, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid atau dikenal dengan Maulana Syeikh oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo yang diberikan pada, Kamis (9/11) hari ini. Ratusan jemaah NW yang datang dari Anjani, Rabu (8/11) menggelar shalawat bersama di depan Kantor Bupati Lotim. Shalawat bersama itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur ditetapkannya salah satu ulama terkemuka di NTB sebagai pahlawan nasional. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda NW, Hasanah Efendi, SIP, mengungkapkan, di usia 72 tahun Indonesia merdeka, seorang putra terbaik NTB dianugerahi sebagai pahlawan nasional. “Kita sengaja
menggelar shalawat bersama dengan 500 santri dan jemaah, untuk mengajak pemerintah dan masyarakat untuk bersyukur karena mulai tahun ini NTB memiliki pahlawan nasional,” ujarnya. Sementara, Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SIK, yang hadir langsung menemui masyarakat mengaku sangat bersyukur saat ini NTB memiliki pahlawan nasional. Terkait dengan hal itu, Kapolres berharap kepada generasi muda untuk dapat meneruskan, sehingga dapat menjadi legenda untuk bangsa Indonesia. Pada kesempatan itu, Kapolres berjanji akan datang langsung ke Ponpes NW di Anjani untuk bersilaturrahmi. Selain membaca shalawat, jemaah NW juga membaca-
kan riwayat singkat TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Disampaikan bahwa semasa hidupnya, Almagfurullah Maulana Syeikh selalu berjuang untuk mengamalkan kebaikan, memperjuangan Islam. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan mendirikan NWDI, NBDI dan NW. Melalui organisasi Islam terbesar di NTB ini, Almagfurullah Maulana Syeikh terus mensyiarkan agama Islam melalui pendidikan, sosial dan dakwah. Sementara di Jakarta, ahli waris pahlawan nasional dari seluruh Indonesia menerima arahan dari Sekretariat Militer Presiden terkait apa yang akan dilakukan saat penganugerahan oleh Presiden di Istana Presiden, Kamis (9/11) ini. (yon)
Dana Perimbangan Dipangkas
Dishub Batal Bangun Dermaga Gili Meno Tanjung (Suara NTB) Rencana Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Lombok Utara untuk membangun Dermaga Gili Meno terpaksa urung usai RAPBD Lombok Utara mengalami pemangkasan dana perimbangan. Selain itu, pemangkasan juga berdampak pada batalnya usulan anggaran untuk pengadaan angkutan desa (angdes) yang diperuntukkan kepada BUMDes Mart. “Usulan anggaran Dishub sebesar Rp 11,5 miliar, mas-
ing-masing Rp 10 miliar untuk Dermaga Gili Meno dan Rp 1,5 miliar Angdes BUMDes Mart. Tapi anggarannya hilang, padahal saat rapat di Yogya (dengan Kementerian) masih ada,” ungkap Kepala Dishub KP Lombok Utara, Agus Tisno, Rabu (8/11). Ketiadaan program fisik tersebut, menurut Agus, secara otomatis menghambat pelayanan dan kenyamanan kepada wisatawan di Gili Meno. Pasalnya, Gili Meno belum memiliki dermaga yang representatif un-
tuk mendukung akses transportasi wisatawan. Kendati usulan-usulan itu terhambat, Dinas Pekerjaan Umum berupaya mengimbangi penyediaan dukungan prasarana di kawasan wisata. Salah satunya sebut Agus, realisasi PJU Trawangan senilai Rp 5 miliar. PJU ini nantinya akan didistribusikan di Gili Trawangan dan sejumlah titik lain untuk mewujudkan KLU Bersinar. Di samping penataan fisik, Dishub juga tengah meng-
galakkan pemberdayaan kepada pelaku jasa transportasi seperi tukang ojek. Di Lombok Utara, jumlah ojek yang terdata di 5 Kecamatan sebanyak 310 orang. Mereka ratarata tergabung dalam wadah organisasi ojek yang dibentuk masing-masing anggota. “Kita perlu melakukan sosilisasi berkendara kepada ojek - berikan dalam rangka membantu memberi petunjuk tentang keselamatan berkendara. Sosialisasi yang sama juga kita arahkan ke siswa SMA di 5
Kecamatan,” ujarnya. Sebelumnya, Ketua Fraksi Hanura DPRD KLU, Ardianto, SH., mengamini pemangkasan dana perimbangan berdampak pada rasionalisasi anggaran di sejumlah SKPD. Namun dari dana yang dibahas pada KUA PPAS, rasionalisasi dana untuk Dishub KP sebesar Rp 318 juta. “Ada Rp 18 miliar yang harus dikurangi, jadi SKPDSKPD harus melakukan rasionalisasi anggaran,” demikian Ardianto. (ari)
SUARA NTB Kamis, 9 November 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Soal Tapal Batas Rekening Puluhan Desa di Lobar Masih Diblokir SEBANYAK 89 desa di Lombok Barat (Lobar) telah direkomendasikan pencairan dana desa (DD) tahap II, sedangkan sisanya sebanyak 30 desa masih diblokir rekening DDnya sehingga belum bisa dicairkan. DD 30 desa masih ditahan lantaran belum memenuhi persyaratan untuk pencairan DD tersebut. Ditargetkan bulan ini, pencairan DD semua desa sudah tuntas sehingga pelaksanaan bisa dilaksanakan di sisa waktu hingga akhir tahun anggaran ini. “Sebanyak 89 desa sudah mencairkan DD tahap II, sisanya tinggal 30 desa belum, kita terus (Suara NTB/her) genjot,” tegas Kepala Dinas PMD Lalu Edi Sadikin Lobar, Lalu Edi Sadikin, kemarin. Dijelaskan, sejauh ini realisasi DD sudah 89 desa, sisanya 30 desa belum. Terkait persyaratan Siskeudes juga sudah berjalan dengan bagus di semua desa. Awal penerapan Siskeudes ini jelasnya memang sulit, namun pihaknya terus turun melakukan pembinaan ke desa. Bahkan desa telah merasakan imbas dari penerapan sistem ini terhadap pengelolaan keuangan desa. “Karena mereka tidak lelah, kalau ndak pakai sistem ini realisasi agak sulit dipantau,”jelas Edi. Lebih jauh menurut Edi, pihak Dinas mengalami kendala terkait SDM dalam menjalankan Siskeudes. Sejauh ini hanya satu orang yang mampu, sehingga kedepan minimal 5-6 orang yang memiliki kemampuan menjalankan Siskeudes ini. Pihaknya pun telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan bagi desa terkait program ini, sehingga di desa diharapkan ada satu petugas yang mampu melaksanakan Siskeudes. “Sejauh ini kita punya beberapa orang binaan yang siap membantu,”imbuhnya. Di samping itu, pihak PMD telah merencanakan pertemuan koordinasi dengan desa tiga kali setahun. Namun tahun ini hanya sekali, karena keterbatasan anggaran. Pihak desa meminta agar sering dilaksanakan pertemuan koordinasi. Kabid Pemdes, Kesuma Supake menyatakan persyaratan yang perlu dipenuhi desa untuk pencairan DD tahap II yakni berupa SPJ DD tahap I dan fotokopi realisasi Siskeudes. Semua persyaratan ini tengah diverifikasi di kecamatan. Setelah lengkap barulah dibawa ke dinas PMD untuk diterbitkan rekomendasi ke Bank NTB untuk dibuka blokiran DD tersebut. Dijelaskan, pencairan DD tersebut sudah dimulai sejak bulan ini. Sejak ditransfser ke rekening daerah 7 hari kemudian ditransfer ke rekening desa. Semua dana desa jelasnya sudah ada di rekening desa masing-masing. Hanya pihaknya masih memblokir DD desa yang belum melengkapi semua persyaratan. Saat ini verifikasi masih berlangsung di kecamatan. Terkait proses pencairan DD melibatkan kecamatan, menurutnya ada pembagian kewenangan mengacu Perbup tata kelola keuangan desa. Diakuinya, pembagian kewenangan ini sesuai tupoksi masing-masing. Tahap pencairan DD jelasnya, tahap II sebesar 40 persen dari total DD Rp 108,7 miliar lebih. Diakui terkait waktu eksekusi DD yang mepet, menurutnya desa pasti bisa menyelesaikan 40 persen tersebut. Sebab sebelumnya kondisi ini juga terjadi. Menyoal pengawasan DD melibatkan aparat kepolisian, menurutnya ada MoU denga Kemendagri. Menindaklanjuti ini, bakal diadakan sosialisasi terkait perencanaan awal hingga pertanggungjawaban SPJ. Apa yang harus dilalui, dan apa yang perlu dilengkapi oleh desa. Namun sejauh ini baru tahap meminta kemana sosialisasi. “Itu kan ada MoU dengan Kemendagri terkait pengawasan dana desa ini,”imbuhnya. (her)
Lobar Limpahkan Tunggakan Pajak Hotel ke APH Giri Menang (Suara NTB) Tunggakan pajak hotel S yang berada di wilayah Senggigi membengkak hingga Rp 9,3 miliar lebih. Terdapat tambahan piutang pajak PBB dan air tanah serta restoran sebesar Rp 3 miliar lebih tahun 2016. Untuk penyelesaian piutang pajak ini, upaya melalui KPKNL menuai kendala lantaran fotokopi sertifikat aset yang diberikan penunggak pajak untuk dilelang inklud ke seluruhan aset sehingga agak sulit diproses melalui lelang. Karenanya pemkab menyerahkan persoalan ini ke aparat penegak hukum (APH). Bupati telah menerbitkan surat kuasa khusus untuk kejaksaan melakukan penagihan. Kabid Penagihan Jamaludin menerangkan terkait lelang aset hotel S, pihak hotel sudah memberikan fotokopi sertifikat namun itu satu-kesatuan. Sehingga perlu dipecah, selain itu sertifikat masih di bank sehingga agak sulit dilanjutkan proses lelang tersebut. “Karena itu pak bupati mengambil langkah memberikan surat kuasa kepada kejaksaan untuk melakukan penagihan, sudah diberikan surat kuasa khusus ke kejaksaan,”jelas Jamal, Rabu (8/11). Pihaknya telah beberapa kali dipertemukan dengan pihak hotel S, alhasil pihak hotel sanggupi akan membayar sekitar bulan Desember Rp 5,1 m dan sisanya Rp 3,2 miliar bulan Februari tahun depan. Kesepakatan ini ada berita acara resmi karena disanggupi pemda. Lebih jauh dijelaskan, temuan piutang bertambah Rp 3 miliar tahun 2016 inklud PBB dan pajak air tanah, sehingga totalnya mencapai Rp 9,3 miliar. Namun dari total ini, mereka hanya menyanggupi pembayaran pajak hotel dan restoran sedangkan PBB serta pajak air tanah dibayarkan kemudian dengan total sisa piutang sebesar Rp 4,2 miliar. Jika dikurangi pajak dan air tanah, maka sisa piutang Rp 8,2 miliar lebih. Hitungan mengacu hasil perhitungan mereka, jika perhitungan pemda nanti dirincikan dan ditotal. Terkait piutang pajak BS sejauh ini masih tersisa sekitar Rp 80 juta dari total Rp 131 juta. “Belum lunas, masih ada sisa Rp 80-an juta, dari piutang sudah dibayar Rp 40 juta lebih,”jelas Jamal.Sesuai aturan UU Penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) setelah melewati penyitaan ada waktu 14 hari untuk diberikan waktu bagi penunggak pajak. Jika dalam waktu 14 hari tidak melunasi maka akan dilakukan pendaftaran barang lelang (pengumuman) di KPKNL. Makanya pihaknya akan bersurat ke KPKNL karena tenggat waktu 14 hari sudah lewat. Jika dalam waktu 14 hari lagi setelah diadakan pendaftaran lelang di KPKNL tidak dibayar juga, baru akan dilakukan penjualan barang sitaan. Terkait sisa piutang oleh BS, pokok piutang Rp 49 juta sudah dilunasi. Sedangkan sisanya Rp 80 juta lebih berupa denda dan sanksi. Sementara itu, Wakil ketua DPRD Multazam menyatakan bahwa upaya pemda dalam hal ini Bapenda sudah real. Artinya langkah yang dilakukan untuk menangani piutang pajak hotel ini telah dilaksanakan. Bagi penunggak pajak tersebut sudah dipasangkan plang piutang pajak. Terkait piutang jelasnya, hotel S sudah sampai ke kejaksaan. Disanggupi dibayar Rp 5,1 miliar sedangkan untuk hotel BS tengah berproses. Kedepan untuk menangani persoalan ini tak terjadi lagi, pihak Dewan meminta Bapenda menambah auditor pajaknya. Dengan banyaknya pengusaha-pengusaha atau WP tak seimbang dengan junlah tim auditor yang dimiliki Bapenda. “Sehingga kendalanya SDM tim auditor, kami akan berikan anggaran untuk pelatihan tim auditor pajak dan PBB, terkait SDM penilai bangunan,”jelas Multazam. (her)
Loteng akan Gugat Kemendagri Praya (Suara NTB)Sengkarut soal tapal batas di wilayah Nambung antara Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih bakal terus berlanjut. Pemkab Loteng bisa dipastikan bakal menempuh jalur hukum. Dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Berkas gugatan kini tengah dipersiapkan Pemkab Loteng. Kabag. Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H., yang dikonfimasi Suara NTB, Rabu (8/11) mengatakan, pihaknya sudah menerima salinan Permendagri No.69 tahun 2017, soal tapal batas antara Loteng dengan Lobar di wilayah Nambung. Di mana wilayah Nambung yang diyakini masuk wilayah Loteng, diputuskan masuk wilayah Lobar. Awalnya, Pemkab Loteng berencana akan melayangkan gugatan perdata melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Namun karena soal tapal batas itu bukan persoalan orang per orang, tapi antara pemerintah, maka gugatan akan dilayangkan ke MA. “Gugatan akan langsung kita layangkan ke MA. Tidak ke PTUN. Karena ini menyangkut urusan antar pemerintah,” jelasnya. Yang digugat dalam hal ini ialah Permendagri itu sendiri. Karena pihaknya melihat ada mal prosedur dalam proses keluarnya Permendagri terse-
but. “Jadi kita melihat proses keluarnya Permedagri tersebut cacat prosedur. Dalam artinya, ada prosedur yang tidak dijalankan ketika permendagri tersebut diterbitkan,” jelasnya. Ia mencontohkan, bahwa dalam proses keluarnya Permendagri tersebut, pemerintah pusat tidak mempertimbangkan peta wilayah yang sebelumnya menjadi acuan oleh Pemkab Loteng dalam menentukan batas wilayah. Padahal peta tersebut sudah keluar jauh lebih lama dari pada peta yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam memutuskan soal tapal batas tersebut. Disinggung kapan gugatan akan dilayangkan, Mutawalli mengaku masih menunggu petunjuk Bupati Loteng. Pasalnya, sikap tersebut masih akan dilaporkan secara resmi terlebih dahulu ke Bupati Loteng. Begitu mendapat persetujuan, gugatan langsung akan dilayangkan. “Pak Bupati sebelumnya memang
(Suara NTB/ist)
PANTAI NAMBUNG - Air terjun di pantai Nambung, Sekotong, Lombok Barat (Lobar) yang diklaim masuk ke daerah Lombok Tengah (Loteng). Pemkab Loteng saat ini tengah mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) atas keputusan Kemendagri yang menetapkan Nambung masuk ke wilayah Lobar. sudah mengungkapkan sikap kalau akan menempuh proses hukum. Tapi itu kan baru komentar melalui media masa saja. Sehingga kita perlu pastikan, dengan meminta persertujuan untuk proses hukum. Sebelum berkas gugatan
Pilkada Lobar
Hasanain Jemput SK dari Demokrat dan PBB Giri Menang (Suara NTB) Bakal calon bupati Lombok Barat (Lobar) TGH. Hasanain Juaini mengaku tengah berada di Jakarta untuk memastikan SK dukungan dua parpol, masing-masing Demokrat dan PBB. Penyerahan SK ini nantinya kemungkinan bersamaan dengan calon-calon lain yang diusung parpol tersebut. “SK dukungan Demokrat dan PKB tengah diproses di DPP. Saya sedang di Jakarta, Insya Allah ini saya jemput itu (SK),” jelas Pimpinan Ponpes Nurul Haramain ini, kemarin. Dijelaskan Hasanain, SK dari dua parpol ini tengah berproses. Pihaknya memastikan SK PBB dan Demokrat ini mengarah kepadanya. Dikatakan, pihaknya sendiri tidak sebatas memasikan dukungan Demokrat dan PBB, namun diupayakan ada tambahan dukungan parpol lain. Seperti halnya PAN dan Hanura tengah dijalin komunikasi intens di pusat. Kalau dilevel daerah jelasnya, sudah dijalin komunikasi namun perlu komunikasi juga di tingkat DPP. Termasuk dengan PKB. Terkait konstelasi politik dirinya yang santer disebut-sebut akan berduet dengan H. Sulhan Mukhlis diakuinya memang mengarah demikian. Namun kepastian ini jelasnya diputuskan oleh parpol, dalam hal ini di DPP. Dari sisi pribadi sendiri, Tuan Guru yang memperoleh gelar tokoh kalpataru ini mengaku cocok dengan siapa saja. Sebab menurutnya, pada hakikatnya calon kepala daerah itu menawarkan kepada masyarakat bahwa ia bekerja
untuk rakyat. Sehingga tidak ada yang tidak cocok berpasangan dengannya semasih mau bekerja untuk masyarakat. Terkait koalisi kekuatan NUNW jika bersatu paket Hasanain-Sulhan, pihaknya tidak saja dengan NU namun dengan semua organisasi yang ada. “Jika mau bergabung kan bagus,”jelasnya. Sementara itu, Ketua DPW PKB, H. Lalu Hadrian Irfani kembali bermanuver mendukung H. Sulhan Mukhlis. Menjawab pernyataan TGH Khudary yang mengklaim telah mendapatkan restu Ketua DPP Muhaimain Iskandar untuk maju di pilkada Lobar. Ketua DPW PKB ini menegaskan bahwa Sulhan juga mendapatkan restu dari Ketum PKB. “Sulhan juga dapat restu dari pak ketum PKB mau menjadi
Cawabup, tidak hanya pak TGH. Khudary,” jelas Ketua DPW PKB ini menjawab pernyataan Khudary. Dijelaskan komunikasi intens terus digalang Sulhan untuk mendapatkan dukungan sebagai Cawabup di Lobar. Di sisi lain, calon duet Sulhan Mukhlis yakni TGH. Hasanain telah mendapatkan kepastian dapat dukungan Demokrat. Dibandingkan Izzul Islam-TGH Khudary (ZulKhair) kurang menjalin komunikasi dengan PKB, demikian pula dengan kendaraan politik belum jelas. Jika pun calon duet Zul-Khair tetap ngotot maju tentu sikap PKB tetap mendukung sesuai instruksi DPP nantinya. Sejauh ini ia menilai, calon duet Zul-Khair belum punya parpol. Bahkan, PDIP pun belum pasti. (her)
(Suara NTB/ist)
BERTEMU - Ketua DPW PKB NTB bersama H. Sulhan Mukhlis saat bertemu Ketum PKB, H. Muhaimin Iskandar terkait restu menjadi Cawabup.
Proyek Fisik di Loteng Dikawal Khusus Praya (Suara NTB) 11). Khawatirnya, kalau tidak dikawal khusus, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Lo- capaian pembangunan tidak akan bisa meteng) melakukan pengawalan khusus terhadap menuhi target waktu yang ada. pelaksanaan sejumlah proyek fisik yang caAdapun proyek-proyek fisik lainnya tidak paian pengerjaannya masih rendah. Mengin- dikawal khusus, karena capaiannya sudah cukgat, batas waktu pengerjaan proyekup bagus. Rata-rata sudah di atas 70 persproyek tersebut sudah semakin meen. Sehingga dengan sisa waktu yang ada, pet. Bahkan ada, proyek fisik yang proyek-proyek tersebut bisa tuntas sudah harus tuntas bulan Novempada bulan ini juga. Tetapi tetap diaber ini juga. wasi ketat. Jangan sampai proyekDi antara proyek-proyek fisik proyek yang tidak dikawal khusus yang mendapat pengawal khusus tersebut, justru itu yang tidak bisa tersebut seperti proyek pembantuntas tepat waktu. gunan gedung kantor Dinas PendidApakah sanksi bagi SKPD yang caikan (Disdik) Loteng. Kemudian ada paian proyek fisiknya tidak sesuai tarjuga proyek pembangunan get, Nursiah menegaskan pastinya ada. Puskesmas Ganti, Praya Namun demikian, sanksi tersebut tidak Timur serta proyek fisik di serta merta dijatuhkan. Tetapi harus diDinas Perhubungan lihat, faktor penyebab tidak tercapainya (Dishub) Loteng. target pembangunan proyek fisik tersebut. “Pengawalan Kalau target capaian proyek fisik tersebut khusus ini dilakutidak tercapai karena faktor kelalaian dari kan untuk bisa manajemen SKPD bersangkutan, maka memastikan jelas itu jadi catatan kinerja kepala SKPD proyek-proyek bersangkutan. Tapi kalau faktor tersebut bisa menpenyebabnya karena faktor luar seperti capai target pemkarena satu kondisi alam dan faktor lain bangunan sesuai diluar kendali, tentu kepala SKPD bertarget yang sudah sangkutan tidak bisa disalahkan. ditetapkan,” tegas “Intinya reward dan punishment tetap Sekda Loteng, H.M. berlaku dalam hal ini. Tentunya denN u r s i a h , gan mempertimbangkan faktor-fakS.Sos.M.Si., kepada tor penyebabnya,” ujar mantan AsisSuara NTB, Rabu (8/ ten III Sekda Loteng ini. (kir) H.M. Nursiah (Suara NTB/dok)
secara resmi dilayangkan ke MA,” tegasnya. Saat ini, berkas gugatan tengah dipersiapkan. Semua alat bukti pendukung juga dipersiapkan. Namun demikian, Pemkab Loteng tidak mau terburu-buru. Karena memang
untuk persoalan tapal batas tersebut, tidak ada batasan waktu sampai kapan harus menentukan sikap. “Prinsipnya, kita upayakan gugatan bisa secepatnya dilayangkan, supaya bisa segera diproses di MA,” tambah Mutawalli. (kir)
Parkir di Kawasan Pantai Bakal Diatur Khusus Praya (Suara NTB) Kawasan sekitar roi pantai di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berpotensi mendatangkan pemasukan bagi daerah. Sayangnya, potensi tersebut sampai sejauh ini belum tergarap maksimal. Pasalnya, banyak kawasan pantai di daerah ini yang parkirnya dikelola oleh masyarakat umum maupun kelompok masyarakat setempat. Untuk itu, pemerintah daerah berencana akan membuatkan peraturan khusus yang mengatur tentang tata kelola parkir di kawasan roi pantai. “Selama ini aturan soal parkir baru menyentuh parkir pinggir jalan umum. Sementara parkir di kawasan roi pantai belum diatur. Padahal potensinya cukup besar untuk bisa mendatangkan pemasukan bagi daerah,” ujar Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Rabu (8/11). Pengaturan tersebut penting agar ada keseragaman dalam hal besaran tarif parkir di semua parkir yang ada di kawasan roi pantai. Mengingat, selama ini besaran tarif yang diberlakukan masyarakat selaku pengelola parkir di kawasan roi pantai berbeda-beda. Bahkan ada yang tarifnya sampai dikeluhkan wisatawan, karena terlalu tinggi dari standar yang ada. Misalnya di kawasan roi pantai Kuta, untuk parkir roda empat bisa sampai Rp 10 ribu. Kemudian untuk mini bus dan bus, tarif parkirkan sampai Rp 25 ribu. “Kalau melihat standar tarif
parkir, ini kan terlalu tinggi. Sehingga perlu diatur khusus,” timpalnya. Supaya wisatawan yang berkunjung tidak terlalu terbebani dengan tarif parkir yang cukup tinggi, masyarakat pengelola parkir bisa tetap dapat pemasukan. Begitu pula pemerintah daerah juga bisa mendapat pemasukan dari parkir di kawasan roi pantai tersebut. Diatur parkir di kawasan roi pantai itu nantinya, selain besaran tarif juga akan diatur petugas yang bertanggung jawab atas pengelola parkir tersebut. Termasuk besaran kontribusi yang harus disetor ke daerah. “Draf aturannya segera kita susun. Supaya bisa dilaksanakan,” imbuhnya. Berapa tarif parkir yang diajukan pemerintah daerah, Nursiah menegaskan belum bisa diputuskan. Tapi yang jelas, pemerintah daerah akan berupaya menentukan besaran tarif sewajarnya. Supaya semua pihak sama-sama puas. Apakah itu wisatawan selaku pengguna, pengelola maupun pemerintah daerah sendiri. Dan, karena aturan parkir kawasan roi pantai itu nantinya bersifat khusus kemungkinan besaran tarifnya lebih tinggi dari standar parkir pinggir jalan umum. Tetapi tidak sampai memberatkan wisatawan atau masyarakat selaku pengguna parkir. “Kita upayakan, tarifnya yang wajar. Tidak memberatkan semua pihak,” pungkas pria asal Praya Barat ini. (kir)
Loteng Pangkas Anggaran untuk Desa Praya (Suara NTB) Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2017 ini dipastikan dipangkas sebesar 6 persen dari total DAU tahun ini atau sebesar Rp 18 miliar oleh pemerintah pusat. Konsekuensinya, Pemkab Loteng bakal melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah program yang dibiayai dari DAU tahun ini. Termasuk memotong besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa-desa di daerah ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengungkapkan hal tersebut saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/11). Kepastian pemotongan DAU tersebut diperoleh setelah pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2017, tentang besaran pemotongan DAU untuk semua kabupaten/kota. “Dan, Loteng DAU-nya dipotong sebanyak Rp 18 miliar,” jelasnya. Sehingga untuk menyiasati hal itu, sejumlah program yang didanai dari DAU bakal dirasionalisaskan kembali anggarannya. Baik itu program fisik maupun program berupa belanja tidak
langsung. Seperti belanja pegawai maupun anggaran operasional lainnya. Jadi rasionalisasi anggaran tersebut penting dilakukan, untuk memastikan program yang sudah direncanakan bisa tetap berjalan. Tidak kemudian harus mengorbankan beberapa program tertentu saja. “Rasionalisasi dilakukan terhadap semua program secara merata. Agar tidak ada program yang harus ditunda apalagi sampai batal dilaksanakan. Lantaran adanya pemotongan DAU oleh pemerintah pusat tersebut,” imbuhnya. Sekda berharap para kepala desa di daerah ini bisa memaklumi kondisi yang ada. Bahwa pemerintah kabupaten memotong ADD bukan tanpa alasan. Karena memang alokasi DAU yang menjadi acuan penentuan besaran ADD sudah dipangkas oleh pemerintah pusat. “Pemerintah kabupaten dalam hal ini hanya menjalankan keputusan pemerintah pusat saja. Kalau ada Kades yang protes ADD-nya dipotong, silahkan protes ke pemerintah pusat,” tandas mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng ini. (kir)
SUARA NTB Kamis, 9 November 2017
40 Orang ASN Tercatat Daftar Seleksi JPTP Taliwang (Suara NTB)Jadwal pendaftaran seleksi pengisian 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dibuka pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi ditutup pada pukul 12.00 wita, 7 November. Dari data yang terekam di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tercatat sebanyak 40 orang telah mendaftarkan diri yang dibuka secara daring (online) tersebut. Kepala BKD KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si mengatakan, sejak pembukaan pendaftaran dua pekan lalu an(Suara NTB/bug) tusiasme Aparatur Sipil NegaMalik Nurdin ra (ASN) cukup tinggi. Dalam tiga hari setelah dibuka pendaftaran sudah tercatat 20 orang ASN yang mengajukan lamarannya. “Jadi memang minat ASN di internal kita tinggi, buktinya 10 slot jabatan yang kita buka yang melamar minimal 5 orang,” terangnya kepada media ini, Rabu (8/11). Dari 40 pelamar yang seluruhnya pegawai eselon III tersebut, rata-rata melamar lebih dari satu jabatan. Malik menyebutkan, kebanyakan para pelamar mengambil porsi maksimal jabatan yang dapat dilamar dalam pengajuan pendaftarannya. “Kalau tidak salah tidak ada yang melamar 1 jabatan . Mereka paling banyak memilih 3 jabatan sekaligus dari 10 yang kita buka,” urainya. Berdasarkan data BKD, slot jabatan yang paling banyak dilamar posisi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan sebanyak 15 pelamar. Berikutnya diurutan kedua Sekretaris Dewa (Setwan) dan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan KB dan P3A masing-masing sebanyak 14 pelamar, kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) 11 pelamar. Selanjutnya, epala Dinas Kesehatan (Dikes), Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) dan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) masing-masing 9 pelamar. Jabatan kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPDA) 7 pelamar, kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) 6 pelamar dan terakhir jabatan kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman (PUPRPP) sebanyak 5 pelamar. Tugas para pelamar pasca penutupan pendafaran secara online adalah mengirimkas berkas lamarannya. Sejauh ini dari 40 pelamar tersebut baru sebanyak 15 orang yang telah diterima berkasnya oleh sekretariat Panita Seleksi (Pansel). Malik menjelaskan, sesuai ketentuan penyerahan berkas lamaran ke sekretariat Pansel harus melalui jasa pengiriman dengan kententuan stempel tanda pengiriman paling lambat tanggal 8 November. “Jadi tidak bisa diantar langsung oleh pelamar, harus lewat jasa pengiriman bisa lewat pos atau perusahaan jasa pengiriman lainnya. Dan hari ini terakhir mereka bukti stempel posnya. Lewat dari hari ini walaupun berkasnya masuk tidak akan diterima nantinya,” tegas Malik. Ia menyatakan, Pansel akan segera melakukan proses pemeriksaan berkas para pelamar. Nantinya para pelamar yang telah memenuhi syarat akan diumumkan sesuai jadwal yang telah ada. “Harapan kita semua pegawai yang melamar itu memenuhi syarat, dengan begitu semua slot jabatan yang dibuka bisa dilanjutkan prosesnya ke tahap seleksi berikutnya,” harapnya. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Puluhan Kubik Kayu Sonokeling Asal Dompu Diamankan Taliwang (Suara NTB) Setidaknya ada sekitar 10 kubik kayu jenis sonokeling yang berasal dari Kabupaten Dompu diamankan Polres bersama dengan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH) Sejorong Sumbawa Barat. Kayu ini diamankan lantaran diduga tidak sesuai dengan izin angkut dan asal muasal kayu ini juga diindikasi berasal dari kawasan hutan. Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sejorong Sumbawa Barat Syahril SH kepada Suara NTB, Rabu (8/11) mengatakan, kayu-kayu ini diamankan karena diduga berasal dari dalam kawasan hutan. Tetapi untuk memastikan apakah kayu ini dari dalam kawasan hutan atau tidak akan dilakukan lacak balak ke kabupaten Dompu. Dalam lacak balak tersebut juga, pihaknya juga akan melibatkan Polres setempat dan TNI. Kayu yang rencananya akan dibawah ke Surabaya tersebut, diangkut menggunakan satu unit truk berukuran besar. Sementara untuk mengelabuhi petugas, diatas kayu-kayu ini sengaja ditimbun dengan puluhan karung pakan ternak. “Kita sudah intai sejak dua
hari yang lalu pengiriman kayu ini. Bahkan sebelum masuk ke KSB kayu-kayu ini sengaja dipindahkan ke truk yang lain serta ditimbuni dengan pakan ternak,” ujar Syahril. Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi NTB, Sutikno mengatakan, pohon sonokeling ini merupakan pohon untuk rehabilitasi hutan pada tahun 1980-1985 lalu. Pohon-pohon ini ditanam di dalam dan luar kawasan hutan yang ada di seluruh NTB. Tibatiba di tahun 2016 harga kayu sonokeling ini melejit. Hal inilah yang menjadi alasan banyaknya sonokeling ini diburu oleh masyarakat yang ada di NTB. Terhadap kayu-kayu ini pihaknya tetap akan melakukan pengecekan lokasi asal mua-
sal kayu ini. Apabila berada dalam kawasan hutan, maka pihaknya memberikan sanksi tegas supaya ada efek jerah. Tetapi apabila kayu ini berasal dari luar kawasan maka akan diserahkan kembali kepada pemilik kayu-kayu ini. “Saya yakin kayu-kayu ini sebagian besar ilegal dan diambil dari dalam kawasan hutan, sementara sebagian kecilnya berasal dari luar kawasan,” imbuhnya. Sementara itu Kapolres Sumbawa Barat melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK mengatakan, untuk sementara ini, pihaknya belum melakukan penahanan terhadap satu orangpun dalam kasus ini. Sementara untuk memastikan asal usul dari kayu ini, pihaknya sudah mengamankan truk yang digunakan untuk mengangkut
(Suara NTB/ils)
KAYU - Truk dan puluhan kubik kayu yang diamankan di Mapolres KSB, Rabu (8/11). kayu ini dan seorang sopir. Dijelaskan Kasat, seharusnya apabila kayu-kayu ini berasal dari hutan hak maka harus ada crossing dan clearing dari KPH yang ada di Dompu. Tetapi dalam dokumen angkut yang diamankan tidak disertai dengan dokumen tersebut. Se-
hingga pihaknya bersama dengan dinas terkait akan melakukan croscek lebih jauh terkait asal muasal kayu ini. “Kita harus lakukan lacak balak kayu-kayu ini ke Dompu. Setelah hasil lacak balak ini keluar, baru kita akan tingkatkan kasus ini,” tandasnya. (ils)
Pembebasan Lahan 2018 Telan Dana Puluhan Miliar Sumbawa Besar (Suara NTB) Tampaknya pada 2018, pembiayaan daerah yang cukup banyak menyedot anggaran adalah untuk rencana pembebasan lahan pada dua program. Yakni rencana pembanguan stadion dan jalan lingkar Utara Alas, yang diperkirakan memakan biaya hingga puluhan miliar. Seperti dikatakan Kasubag Pengadaan Tanah Bagian Pertanahan Setda Sumbawa, Surbini S.E, M.M, rencana kedepan, ada persiapan pengadaan tanah uuntuk pembangunan jalan lingkar utara Alas. Dengan panjang jalan hingga lima kilometer dan lebar jalan sampai 25 meter. Pada 2018, pihaknya mulai menganggarkan untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan operasional BPN termasuk biaya tim aprisal sekitar Rp 700 Juta. “Itu belum masuk biaya ganti rugi lahan yang nilainya mungkin cukup besar, belasan hingga puluhan Miliar,”sebutnya. Program kedua, rencana pembangunan stadion yang kini dalam proses Feasibility Studi (FS) atau uji kelayakan. Pada dua titik lokasi yang dikaji, yakni di wilayah Samota dan wilayah Olat Maras Moyo Hulu. Pembangunan stadion ini membutuhkan lahan sekitar 10 hektar lebih. Kalau di Samota maka estimasi harga tanah yang berada di kisaran Rp 1 Miliar perhektar, sehingga mesti disiapkan anggaran setidaknya Rp 10 Miliar. “FS sedang jalan sekarang. Masih dikaji dimana lokasinya. Sehingga sekarang belum disediakan anggaran pembebesan lahannya. Hasil FS nanti yang menjadi acuan di pengadaan tanah,”kata Surbini. Jadi, ada rencana dua program tersebut yang pembebasan lahannya memakan biaya cukup besar pada 2018 nanti. Bahkan membutuhkan anggaran hingga miliaran rupiah. (arn)
Dorong Penuntasan Infrastruktur Provinsi di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, meminta Komisi IV DPRD NTB yang menangani masalah infrastruktur mendorong Pemprov untuk menuntaskan berbagai pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Provinsi di Sumbawa. Mulai dari jalan, jembatan hingga irigasi. Penegasan itu disampaikan Bupati sesaat set(Suara NTB/dok) elah menerima kunjungan H. M. Husni Djibril Komisi IV DPRD NTB, yang turun bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Mataram untuk mengecek proyek jaringan irigasi di Sumbawa, Rabu (8/11) kemarin. Pihaknya menyambut positif kunjungan ini, apalagi sempat membahas berbagai persoalan infrastruktur di Sumbawa yang menjadi ranah Provinsi. “Salah satunya kepada Komisi IV DPRD NTB saya mendorong agar semua jalan Provinsi yang ada di Sumbawa tuntas. Seperti jalan wilayah Lunyuk, Batudulang (Batulante) dan Pelampang,” sebut H. Husni. Beberapa jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana lokal seperti longsor juga mesti segera ditangani. Sesuai dengan pengaduan langsung masyarakat ke provinsi. Kemudian kaitan dengan irigasi yang sepertinya terabaikan dan tidak ditangani dengan baik, pihaknya pun meminta BWS untuk segera ditangani dan dibenahi. Sebab ini menyangkut kebutuhan masyarakat yang mestinya juga didengar dan diresapi oleh DPRD NTB dan BWS. Apalagi jelas jelas proyek tersebut menjadi tanggung jawab provinsi. “Kebetulan dengan teman teman anggota DPRD NTB saya sudah seperti saudara. Makanya saya berharap ke mereka bisa mengkomunkasikan langsung masalah ini dengan Pemprov NTB,” pungkas Bupati. (arn)
(Suara NTB/ind)
CEK PROYEK - Suasana saat para anggota DPRD NTB melakukan pengecekan proyek irigasi Bendungan Batu Bulan di Desa Penyaring, Sumbawa, Rabu (8/11).
Komisi IV DPRD NTB Cek Proyek BWS di Penyaring Sumbawa Besar (Suara NTB)Komisi IV DPRD Provinsi NTB tanggap dalam menindaklanjuti setiap informasi dari masyarakat. Salah satunya terhadap adanya laporan masyarakat mengenai proyek irigasi yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Rabu (8/11), rombongan komisi IV yang berjumlah tujuh orang bersama Kepala BWS dan sejumlah pihak turun langsung ke Sumbawa mengecek kondisi proyek tersebut, termasuk memikirkan upaya kedepan dalam menyikapinya. Rombongan mengawali pengecekan ke saluran irigasi Bendungan Batu Bulan yang berada di wilayah Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Ternyata irigasi yang dibangun tersebut belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena beberapa persoalan. Mulai dari sedimentasi saluran di beberapa titik, air yang tidak mengalir, kebocoran saluran dan lainnya. Sehingga ada harapan untuk dibuatkan embung kecil, atau sumur bor. Artinya tidak semata-mata
melakukan pemeliharaan atau perbaikan, tetapi yang terpenting bisa memperoleh solusi supaya masyarakat setempat memperolehj air untuk mengairi sawahnya. Rombongan kemudian melanjutkan pengecekan ke proyek irigasi tambak di Desa Penyaring. Dimana dalam pengerjaan dilaporkan adanya penggunaan batu kapur. Dari pengecekan memang adanya terlihat batu di pinggir irigasi yang tidak sesuai spesifikasi. Terkait irigasi Bendungan Batu Bulan di Desa Penyaring, komisi IV berencana akan melakukan pertemuan dengan BWS dan sejumlah pihak terkait untuk memikirkan solusinya kedepan. Begitupula terhadap proyek irigasi tambak di desa setempat. Terakhir rombongan melanjutkan pengecekan ke Bendungan Batu Bulan di Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu. Kepala BWS Nusa Tenggara I, Asdin Julaidy menyampaikan, pihaknya berprinsif bekerja dan berbuat untuk daerah. Pihaknya menilai pekerjaan yang dilakukan baik. Yang bisa menilai hasilnya tentunya orang lain. Itulah fungsi dari
DPRD yang datang melihat bagaimana pekerjaan yang telah dilakukan pihaknya. “Saya hanya berprinsip bekerja dan berbuat untuk daerah saya. Yang bisa menilai hasilnya orang lain. Itulah fungsi dari teman-teman dari dewan datang melihat disini kira-kira bagaimana yang saya lakukan ini. Insya Allah saya semaksimal mungkin akan berbuat yang terbaik,” ujarnya. Mengenai hasil pengecekan dari proyek irigasi yang dikerjakan, pihaknya akan memikirkan solusinya. Nantinya pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan Komisi IV DPRD NTB untuk memikirkan supaya persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Yang jelas pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan lebih intens melakukan pengecekan terhadap persoalan yang terjadi dan apa yang menjadi harapan masyarakat. Ketua Rombongan Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, S.H bersama H. Burhanuddin Jafar Salam S.H, menjelaskan, sebelumnya pihaknya mendapat informasi dari masyarakat mengenai proyek irigasi yang dik-
DPK KSB Mulai Siapkan Bahan Jelang Pembahasan UMSK Taliwang (Suara NTB)Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Sumbawa Barat mulai bersiap-siap melaksanakan pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Untuk kebutuhan tersebut, DPK pun mulai melakukan pengumpulan bahan yang akan dijadikan rujukan. Anggota DPK KSB, Tohiruddin, SH mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap perusahaan dan serikat kerja yang fokus terhadap sektor kerja yang akan ditetapkan UMSK-nya. Dalam hal ini mereka yang bergerak di bidang pertambangan. “Kan sektor potensial yang akan kita buat UMKS-nya bidang pertambangan. Nah orang-orangnya kan khusus, baik dari perusahaan maupun pekerja. Ini yang sedang kita data,” terangnya, Rabu (8/11)
Ia menjelaskan, data paling penting yang ditunggu DPK sebelum memulai pembahasan UMSK adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari gubernur. Sementara ini hasil usulan UMK yang telah ditetapkan oleh DPK KSB masih berada di tangan bupati selaku ketua DPK sebelum diajukan ke provinsi untuk mendapatkan penetapan. “UMK yang paling penting karena dasar perhitungan UMSK nanti kita mulai dari nilai UMK,” paparnya. Sesuai ketentuan, penerbitan SK penetapan UMK oleh gubernur paling lambat per 21 November. Tohiruddin memperkirakan, proses pembahasan UMSK paling ambat baru akan dilaksanakan sepekan sejak terbitnya penetapan oleh gubernur terhadap UMK KSB tahun 2018.
“Kita ambil waktu paling lambat. Artinya kalau tanggal 21 ditetapkan, begitu kita dapat salinan penetapannya kita akan langsung masuk tahapan pembahasan UMSK,” timpal Tohir sapaan akrabnya. Terkait besaran UMSK sendiri, Tohir memberikan gambaran, jika nilai upah untuk mengatur bidang kerja tertentu ini akan lebih besar dari UMK yang mengatur upah minimum seluruh sektor. Namun demikian ia menyampaikan, biasanya peningkatan paling minim 8 persen dari nilau UMK tahun berjalan. “Kalau misalnya gubernur menerima usulan kita yang Rp 2 juta untuk UMK tahun 2018. Maka angka UMSK pasti di atas itu, untuk berapa besarannya nanti tunggu kesepakatan dewan pengupahan saja,” imbuhnya. (bug)
erjakan BWS. Apa yang disampaikan, sebenarnya bukanlah aspek spesifikasi teknis. Tetapi lebih kepada pemanfaatan dari proyek yang bisa dirasakan masyarakat. Contohnya terhadap irigasi Bendungan Batu Bulan di Desa Penyaring dari pengecekan terlihat sedimen di beberapa tempat. Kemudian air tidak mengalir, kemungkin karena persoalan debit atau soal dorongan air yang ada. Termasuk terjadi kebocoran di saluran dan lain sebagainya. Tentunya masyarakat tidak melihat pada persoalan yang ada. Tetapi lebih kepada manfaat yang bisa dirasakan untuk mengairi sawah mereka. Makanya pihaknya menyampaikan kepada pihak BWS untuk bersama-sama berdiskusi supaya saluran irigasi yang ada di depan mata masyarakat ini dirasakan manfaatnya. Tidak hanya dianggap sebagai pajangan saja. “Selama ini, itu (irigasi red) dianggap sebagai pajangan. Ditutup, dipelihara, dirawat setiap tahun misalnya. Tetapi fungsi maksimalnya tidak mereka rasakan. Makanya rencananya kami akan melaksanakan per-
temuan dengan teman-teman BWS nantinya untuk memikirkan solusinya,” terangnya. Sekarang ini kata Nurdin, pihaknya ingin memaksimalkan apa yang menjadi keinginan masyarakat sehingga bisa bermanfaat. Dari saluran irigasi airnya bisa mengalir, dan bisa mengairi sawah masyarakat. Jika hal tersebut bisa dipenuhi oleh BWS seperti alternatif yang diminta masyarakat untuk dibangunkan embung kecil atau sumur bor, maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal inilah nantinya yang akan dibicarakan dengan BWS. Terkait adanya laporan masyarakat disatu sisi pihaknya membenarkannya. Tetapi dari satu sisi pihaknya memahami apa yang dikerjakan oleh BWS. Dimana mengerjakan proyek yang keluar anggarannya, dan tidak mungkin mengerjakan diluar item pekerjaan anggaran. Terkait irigasi tambak penyaring yang disebutkan menggunakan batu kapur, dari pengecekan batunya tidak masuk teknis. Tetapi jumlahnya tidak signifikan. Kedepan untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan tidak boleh terjadi lagi. (ind)
Pemkab Kaji Sektor Potensial PAD Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyatakan Pemkab terus melakukan pengkajian terhadap sektor-sektor potensial penerimaan daerah. Diantaranya pada sektor pajak hiburan dan retribusi yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata yang sangat potensial menjadi sumber pendapatan daerah, saat ini sedang dilakukan perubahan regulasi. Begitu juga dengan terjadinya peningkatan target pendapatan retribusi daer-
ah tahun 2018 sebesar 6,68%. Wabup optimis dapat dicapai dengan perbaikan manajemen pengelolaan retribusi yang baik. Paling utama dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti peningkatan kualitas pasar rakyat, rumah sakit dan puskesmas, pelayanan kesehatan ternak dan lain-lain. Begitu pula dengan perangkat daerah pelaksana pemungutan PAD, lanjut Wabup akan tetap dilakukan evaluasi dan pembinaan. Agar pencapaian target lebih optimal. (arn)
SUARA NTB Kamis, 9 November 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Diskop UKM Terus Dampingi Pelaku UKM untuk Kemajuan dan Legalitas Usaha Dompu (Suara NTB) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Dompu terus melakukan pendampingan terhadap pelaku UKM di Dompu. Pendampingan dilakukan untuk memajukan usaha dan legalitas usaha di tengah tumbuh kembang pelaku ekonomi kreatif di Dompu. Sebanyak 10 orang pelaku UKM yang memiliki PIRT mengikuti pelatihan kemasan dan branding. Kepala bidang Pembinaan UKM Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Ir Hj. Serim, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (8/11) kemarin, mengakui sebagai Dinas bentukan baru dan berkembangnya pelaku usaha kecil menengah di daerah mendorong pihaknya untuk aktif dengan berbagai program dan
kegiatan internal maupun yang melibatkan pelaku UKM. Semangat ini akan terus didorong pihaknya sambil menguatkan SDM dan manajemen usaha serta legalitas usahanya. Senin (6/11) kemarin, sosialisasi undang – undang No 22 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah digelar pihaknya dengan melibatkan petugas ijin usaha mikro kecil (IUMK) di 8 Kecamatan serta aparat Desa/Kelurahan. Karena saat ini, ijin usaha mikro kecil cukup dikeluarkan oleh Camat dengan rekomendasi dari Desa/ Kelurahan tempat usaha berada. Sehingga pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya tetap mendapat pelayanan terbaik. “Undang – undang ini memang sudah lama, tapi karena kita Dinas baru, makanya kita
ingatkan lagi,” ungkap Hj. Serim. Hj. Serim juga mengungkapkan, sebanyak 10 orang pelaku UKM yang memiliki PIRT dan sertifikat halal dari MUI juga diikutkan dalam pelatihan kemasan dan branding di Kota Bima. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari antara 8 – 10 November ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi. UKM yang mengikuti pelatihan ini diantaranya marning jagung dari Songgajah, Keu Kahangga dan Karoto Sahe dari Soro, kue Pi dari Montabaru, gula halu dari Potu, gula merah cair dan padat dari tebu di Pekat 3 kelompok, tepung kedelai dan tepung kacang hijau dari Adu Huu, sambal ikan Fatmah Huu, dan Madu Tambora Fahad Dompu. Di Dompu, lanjut Hj. Ser-
im, sudah ada sekitar 44 produk UKM yang memiliki PIRT dan yang memiliki sertifikat halal sekitar 30an produk UKM. Proses pelatihan dan pendampingan yang dilakukan selama ini bagian dari upaya kemandirian dan legalitas produk UKM. “Kita terus lakukan pendampingan pada mereka,” terangnya. Pada 2017 ini juga, diakui Hj. Serim, pihaknya mengadvokasi 4 orang pemilik produk UKM di Dompu untuk bisa bermitra dengan retail modern. Diantaranya Narti Songgajah untuk produk berbahan dasar mete dan jagung, Ami Kick untuk produk kopi
Tambora, naget, dan abon ikan, serta keripik. Asmah Soro untuk produk kahangga dan karoto sahe, Nurhaedah dari Montabaru untuk produk abon ikan. “Mereka ini baru didata. Nanti mereka akan dilakukan pelatihan dan pendampingan langsung pihak retail terkait standar produk yang dijual di retail mereka,” jelas Hj. Serim. Ia pun sangat berharap, ketika 4 orang pelaku UKM Dompu ini berhasil lolos menjadi mitra retail modern untuk memasarkan produknya, maka kualitas dan keamanan produk UKM Dompu semakin memiliki nama. Pelaku UKM yang ber-
mitra dengan retail modern pun tidak terbatas hanya pada 4 orang ini saja. “Kita berharap semakin banyak produk UKM kita yang bisa tembus penjualannya di retail modern. Kalau sudah masuk retail modern, berarti kualitas dan keamanannya sudah terjamin,” harapnya. (ula/*)
Kepala Bidang Pembinaan UKM Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Ir. Hj. Serim, M.Si. (Suara NTB/ula)
Pola Makan Tak Seimbang Sumbang Kematian Tertinggi di Dompu Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Suhada mengatakan, angka kematian tertinggi akhir-akhir ini didominasi penyakit tidak menular. Seperti hipertensi, stroke, kanker dan sebagainya. Salah satu penyebab utamanya ialah pola makan yang tidak seimbang. “Kebiasaan kita di Pulau Sumbawa ini kalau makan itu nasinya satu piring, ikan dan sayurnya sekedar. Sebetulnya itu kebiasaan yang buruk yang bisa menyebabkan diabetes, kolestrol dan jantungan,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/11). Hal ini, kata Ketua Panitia Peringatan HKN Ke 53 tersebut, menjadi dasar pihaknya untuk menyemarakkan gerakan masyarakat hidup sehat, yang mana diawali dari tingkat keluarga. Tentunya mengacu pada tiga indikator utamanya, seperti beraktifitas setiap Pukul 10 pagi dan 2 siang, makan sayur dan buah yang seimbang serta aktif melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. “Kita kalau mau sehat tercipta dari keluarga dulu, tentunya dari tiga indikator tadi untuk dilaksanakan oleh keluarga,” jelasnya. Dengan semarak HKN yang mengangkat tema ‘Keluarga Sehat Indonesia Sehat’ itu Suhada berharap keluarga-keluarga di Dompu bisa menularkan tiga indikator kesehatan inipada masyarakat umum, begitupun intansi-intasi pemerintahan lainnya. Sementara untuk memastikan semua keluarga di Dompu mengetahui gerakan hidup sehat ini jelas dia, Dikes sudah menfokuskan kegiatan di tiga puskesmas,di mana petugas ini nantinya akan melakukan pendataan keluarga, termasuk mengintervensi langsung setiap penyakit yang ditemukan atau dilaporkan masyarakat. “Setelah mereka melakukan pendataan, ada masalah yang dihadapi misalnya masalah kebidanan, langsung bidan yang turun mengintervensi,” ujarnya. Selama ini akunya, keluarga yang mencari tenaga kesehatan untuk diperiksa kondisi kesehatanya, tetapi saat ini pola tersebut diubah dengan cara petugas kesehatan yang turun memantau langsung kondisi kesehatan masyarakat. (jun)
Satgas akan Monev Dua Desa di Bima Bima (Suara NTB) – Satgas Dana Desa berencana melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke Kabupaten Bima. Rencananya Monev akan dilakukan di Desa Woro Kecamatan Madapangga dan Oi Saro Kecamatan Sanggar. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajuddin, MM, kepada Suara NTB, Rabu (8/11) Meski begitu Andi, tidak menjelaskan terperinci Monev Satgas tersebut. Hanya saja, pelaksanaan Monev tersebut, (Suara NTB/dok) terkait pelaksanaan proAndi Sirajuddin gram dan kegiatan di dua desa itu, yang menggunakan DD. “Dua desa ini akan dijadikan sampel Monev oleh Satgas ini,” katanya. Dikatakannya, Monev tersebut juga bertujuan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Desa. Salahsatunya mengenai program atau kegiatan yang belum tepat sasaran. “Jika ada permasalahan. Satgas ini bisa mengarahkan untuk melakukan perbaikan dan didorong untuk dilakukan pendampingan,” katanya. Selain itu, lanjutnya Monev itu juga bertujuan mengevaluasi program atau kegiatan terhadap dua desa tersebut yang menggunakan DD. Baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilaksanakan. “Selain monev fisik. Satgas ini juga akan melakukan pemeriksaan administrasi hingga dokumen-dokumen penting lainnya di desa,” katanya. Andi menegaskan, Satgas Dana Desa yang dibentuk bertujuan mengarahkan dan mengawasi para Kepala desa agar, bisa memaksimalkan DD sesuai dengan kebutuhan masyarakat, secara transparan dan akuntabel. “Karena penyaluran DD ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa,” pungkasnya. (uki)
Diduga Curi Pakaian, Tiga Perempuan Diamankan Kota Bima (Suara NTB) – Tiga perempuan asal Kabupaten Bima, nekat mencuri beberapa pakaian dari sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bima, Rabu, (8/11) sekitar pukul 11.00 wita. Aksi ketiga perempuan nekat ini, masing-masing inisial Wt, Dd dan Ft itu diketahui oleh karyawan pusat perbelanjaan tersebut dan langsung mengadukan ke Mapolres Bima Kota. Informasi yang dihimpun Suara NTB di lokasi, aksi tersebut bermula saat ketiganya datang ke tempat itu sekitar pukul 10.30 wita. Ketiganya memasuki pusat perbelanjaan itu dengan berpencar. Sebelum melancarkan aksi. Awalnya mereka hanya datang melihat barang-barang yang dijual, sama seperti yang dilakukan oleh para pengunjung lainnya. Sehingga karyawan tidak menaruh rasa curiga. Namun beberapa saat kemudian, mereka satu persatu mengambil sejumlah celana, baju dan beberapa barang lainnya. Kemudian dimasukan kedalam kantong plastik dari dalam saku, yang diduga sengaja dibawa. Usai berhasil mengambil barang-barang tersebut, mereka kemudian masuk ke dalam ruangan (room) karaoke yang juga masih berada dalam lokasi pusat perbelanjaan tersebut tanpa membayar. Aksi mereka tersebut diketahui oleh sejumlah karyawan dan sempat terekam kamera CCTV. Saat itu salah seorang karyawan langsung menelepon aparat Mapolres Bima Kota. Ketiganya langsung digelandang ke Mapolres setempat yang tidak jauh dari TKP. Kasubag Humas Polres Bima Kota, Iptu Suratno membenarkan adanya pengamanan ketiga remaja tersebut. Saat ini ketiganya telah diamankan di Sat Reskrim Polres Bima Kota untuk diprose lebih lanjut. “Sudah diamankan. Kasusnya masih diselidiki lebihlanjut oleh Sat Reskrim,” pungkasnya. (uki)
BPBD Dompu Belum Kantongi Data Pasti Korban Banjir Dompu (Suara NTB) – Hingga hari kelima pasca banjir bandang menerjang tiga kelurahan di Kecamatan Dompu, Sabtu (4/11) lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat belum mengantongi data pasti jumlah korban luapan Sungai Silo itu. Saat ini BPBD baru menerka berdasarkan pantauan lapangan. Diperkirakan mencapai 200 lebih Kepala Keluarga (KK) terdampak. Belum terdatanya korban banjir ini mengingat belum adanya laporan dari pihak kelurahan dan camat selaku penguasa wilayah. Mestinya, kata Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan, para pihak tersebut proaktif melaporkan jumlah korban banjir,
berikut tingkat kerusakannya. “Kan tanggung jawab kita semua supaya dalam hal pengambilan keputusan baik saya maupun Bupati mudah, tidak menyimpang karena mereka yang tau wilayah,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/11).
Selama ini, memang aparatur Desa/Kelurahan tetap melapor jumlah korban terdampak bencana alam. Hanya saja sikap tanggapnya masih sangat kurang. Hal itu ditandai keterlambatan mereka dalam mendata masyarakat yang terdampak. Idealnya, tiga
hari pasca peristiwa itu terjadi BPBD sudah menerima laporan pasti di lapangan. “Sehingga nanti apa langkah-langkah selanjutnya, termasuk kerusakan sungai di wilayah mereka itu,” jelasnya. Data pantauan lapangan BPBD tegas Imran, bukan tidak bisa dijadikan dasar untuk menyalurkan bantuan, tetapi ada kekhawatiran terjadi tumpang tindi data penerimanya, sehingga rentan memicu tibulnya persoalan baru di lapangan. Sejauh ini pihaknya baru fokuskan penyaluran bantuan logistik,
termasuk pembersiahan sampahsampah yang tersangkut disepanjang bantaran sungai silo. Sedangkan untuk perbaikan rumah yang rusak akan diupayakan dalam waktu dekat. “Makanya saya harapkan ada data riil sehingga sama-sama kita bertanggung jawab,” ujarnya. Biasanya tambah Imran, setelah mengantongi data korban terdampak bencana alam pihaknya turun memastikan penyalurannya tepat sasaran atau tidak. Karena penerimaan itu wajib ditandai kesepakatan hitam diatas putih. (jun)
Penangkapan Pelaku Tabrak Lari Lamban, Warga Ancam Blokade Jalan Dompu (Suara NTB) – Lambannya penangkapan pelaku tabrak lari yang menewaskan Doni, warga Desa Mangge Nae menuai kecaman pihak keluarga dan pemuda Donggo. Mereka lantas menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut segera dilakukan penangkapan pelaku. Terlebih, mengancam akan melakukan blokade jalan dan menyerang warga Dusun Saka ketika dalam tenggat waktu sepekan polisi tak berhasil menangkap pengemudi truk tersebut. “Tuntutan kami jelas, agar pelaku segera ditangkap, karena sampai hari ini belum ada titik jelas terkait persoalan ini,” kata salah seorang orator aksi sekaligus keluarga korban, Fendi kepada Suara NTB, Rabu (8/11). Ia mengatakan, kasus yang terjadi 21 Oktober itu telah secara resmi dilaporkan pihaknya ke Polres Dompu, dan pada aksi sebelumnya juga diberikan tenggang waktu 2 kali 24 jam untuk polisi menangkap pelakunya. Namun demikian, hingga saat ini tak ada hasil yang diproleh penegak hukum. Hal ini menunjukan lemahnya penegakan hu-
(Suara NTB/jun)
BERORASI - Aliansi pemuda Donggo saat berorasi di bundaran taman Kota Dompu, Rabu (8/11). kum di wilayah ini. Bahkan, terindikasi polisi melakukan pembiaran. “Kami sudah berikan tanda-tanda bahkan petunjuk, petunjuk ini yang sedang dianalisa sampai hari ini belum ada titik jelasnya,” ujar dia. Beberapa pentunjuk yang diberikan itu sebut dia, diant-
aranya ciri-ciri pengemudi, truk yang melakukan penabrakan dan arah truk tersebut melintas. Ketika persoalan ini tak menunjukan perubahan apa-apa hingga satu minggu kedepan dipastikan pihaknya jalur perbatasan Bima-Dompu akan diblokade.
Termasuk penyerangan terhadap warga Dusun Saka selaku saksi mata karena tak bersedia memberi kesaksian. Dan kuat dugaan bahwa pelaku tambrak lari itu berasal dari Saka. “Kalau tidak ada orang yang tidak dikenal pasti diberikan keterangan secara
jelas, jadi penyerangan itu pasti,” tegasnya. Setelah menyampaikan orasi di bundaran taman kota dan halaman Mapolres Dompu, perwakilan masa aksi kemudian diterima Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK. Dalam mediasi itu Wesly menyampaikan kasus yang menewaskan Doni dan melukai Furkan tersebut masih diselidiki pihaknya. Persoalan lamban atau tidaknya sangat tergantung dengan perkara yang dihadapi, yang jelas polisi berkomitmen menuntas perkara ini. “Kesulitan kita saksi, peristiwa itu tidak ada yang melihat ini yang harus memerlukan penyelidikan lebih dalam,” ungkapnya. Diharapkan pihaknya polisi tidak diberikan tenggang waktu dalam pengungkapan kasus, baiknya masyarakat proaktif membantu proses penyelidikan. Terlebih tidak terprovokasi oleh kepentingan pihak luar yang sengaja menginginkan adanya konflik di wilayah ini. “Saya sangat antusias dan kasus ini saya janjikan tidak akan saya hentikan,” pungkasnya. (jun)
Sekjen Wantannas Kunjungi PT SMS
Okupansi HGU Diharapkan Lahirkan Solusi Saling Menguntungkan Dompu (Suara NTB) Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Letjen TNI Nugroho Widyotomo mengapresiasi Provinsi NTB yang sangat potensial secara nasional dengan produk jagung, gula dan potensi lainnya. Namun pabrik gula PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan hak guna usaha (HGU) seluas 5 ribu ha lebih, setengahnya masih dikuasai warga. “Dengan jagung sudah meningkatkan kesejahteraan dan tantangan bagi tebu ini, bagaimana supaya masyarakat dari HGU SMS ini untuk bisa mendapatkan haknya, tapi masyarakat bagaimana tetap mempunyai peluang kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata Letjen TNI Nugroho Widyotomo kepada wartawan usai mengunjungi pabrik gula PT SMS di Pekat, Rabu (8/11) kemarin. Penggantian lahan dengan membuka lahan baru untuk warga yang terlanjur menduduki lahan HGU PT SMS, Nugroho mengatakan, otoritas ada di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan izin. “Kita mencoba untuk menkomunikasikan sehingga cepat terealisir, supaya masyarakat yang sekarang ini masih menduduki dan berada di HGU (PT SMS)
(Suara NTB/ula)
Sekjen Wantannas, Letjen TNI Nugroho Widyotomo bersama Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dan jajaran direksi PT SMS foto bersama di depan pabrik gula Doropeti Pekat, Rabu (8/11). berkesempatan (mengelola lahan pengganti-red),” katanya. Namun Jenderal bintang tiga ini menitipkan pesan kepada Bupati agar pengelolaan lahan di daerah tetap memperhatikan RTRW yang jelas. Jangan sampai kawasan hutan juga dirambah warga untuk kepentingan bercocok tanam dan itu sangat membahayakan. “Saya juga titip kepada Bupati. Jagung bagus, tapi jangan melupakan untuk kedepannya. Artinya, lingkungan hidup untuk kawasannya, RTRW yang jelas. Mana yang daerah hutan, mana yang daerah pertanian, jangan sampai dijadikan kebun semua. Itu sangat membahayakan,” ingatnya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang ikut
mendampingi rombongan Sesjen Wantannas mengaku sudah menyampaikan beberapa fakta dan masalah terkait jagung dan tebu. Termasuk juga soal pendudukan lahan HGU oleh warga sehingga tidak bisa digunakan perusahaan untuk mengembangkan tanaman tebunya. “Saya kira Dewan ini berada langsung di bawah kendali Presiden. Beliau akan melaporkannya ke presiden. Beberapa fakta yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa masalah yang saya laporkan tadi, bisa segera dirumuskan solusinya supaya di tahun – tahun akan datang kita bisa mendapatkan hasil dari kunjungan ini,” ungkapnya. Salah seorang Direksi PT SMS, M. Ade Kurniawan mengaku, sangat senang atas
(Suara NTB/ula)
Sekjen Wantannas menyerahkan cinderamata kepada direksi PT SMS. kunjungan Dewan Ketahanan Nasional dan salah satu konsennya adalah ketahanan pangan. Begitu juga dengan kehadiran Muspida Kabupaten Dompu bersama Wantannas. Artinya, konsen terhadap pembangunan gula dan tebu sudah dilihat oleh semua pihak. “Kedepan seluruh stake holders dari industri ini bisa berpegangan tangan, saling tolong menolong, saling membantu. TNI – Polri – Pemerintah Daerah dan lain – lain untuk kemajuan bersama,” katanya. Terhadap HGU PT SMS yang masih dikuasai warga, Ade Kurniawan mengaku, pihaknya menunggu arahan dari Bupati untuk relokasi di hutan yang sedang diuruskan izinnya bagi warga. Karena
perluasan area tanaman tebu perusahaan pada lahan HGU. Pengembangan tebu juga dilakukan dengan sistem kemitraan mandiri, kerjasama koperasi, maupun bantuan dari pemerintah. “Harapan kami, 20 ribu hektare dalam 5 tahun kedepan bisa terealisasi di sini (Dompu),” ungkapnya. Menjadi pekerjaan rumah bersama dalam pengembangan tebu di Dompu, kata Ade, terkait peningkatan produktivitas tebu per ha di masing – masing petani. Semakin tinggi produktifitas tebu petani, maka semakin tinggi keuntungannya. “Saya pikir, tingkat kepuasan petani sangat baik terhadap tebu ini,” jelasnya. (ula/*)
POLHUKAM
SUARA NTB Kamis, 9 November 2017
Halaman 8 (Suara NTB/why)
GANJA - Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, Anak Agung Gede Agung (kanan), Rabu (8/11) didampingi Kaur Penum Bid Humas, Hofni Bureni menunjukkan bukti ganja yang diamankan dari Gili Trawangan.
Pindah ke Pinggiran Kota ANGGOTA DPRD NTB dari daerah pemilihan Kota Mataram, Ir. Made Slamet, MM mengaku cukup risau dengan kemacetan yang terjadi di sejumlah titik jalan protokol Kota Mataram pada jam pulang sekolah. Khususnya di jalan-jalan yang melintasi sekolah-sekolah. Hal itu menurutnya harus menjadi perhatian serius Pemkot Mataram, sebelum kondisinya semakin parah. Untuk itu ia menyarankan Pemkot Mataram untuk segera mengambil kebijakan, dalam rangka mengurangi kemacetan di jalan-jalan depan sekolah tersebut. “Ini harus segera dipikirkan, kalau tidak nanti Mataram ini akan bisa lebih parah (kemacetannya) dari kota-kota besar lainnya. Mumpung sebelum sangat parah, perlu dari sekarang ada kebijakan,” serunya. Salah satu pilihan solusi yang ia tawarkan yakni, untuk memindahkan sekolah-sekolah tersebut ke daerah-daerah pinggiran kota. Menurutnya lokasi sekolah tidak tepat berada di pusat kota. “Sekolah itu dibawa saja ke pingiran, supaya tidak timbulkan kemacetan. Itu jalan keluarnya, bawa ke daerah pinggiran kota, masih ada tanah di sana. Itu jangan lagi di jalur protocol,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini. Selain itu, politisi PDI-P itu juga mengaku sangat kecewa dengan prilaku para orang tua yang menjemput anaknya ke sekolah. Ia menyebutkan bahwa pada saat penjemputan anak di sekolah, ada kesan yang terbangun sebagai ajang pamer. Sehingga mobil-mobil jemputan kadang diparkir sampai lebih dari setengah badan jalan. “Kadang orang tua juga pamer pada saat penjemputan. Parkirnya sampai lebih setengah badan jalan,” katanya. Selain menyoroti soal kemacetan itu, Made Slamet juga mengkritisi aktivitas pembangunan Kota yang terkesan tidak terencana. Hal itu menambah kesemrawutan kota. Mestinya pemerintah punya perencanaan yang matang. “Sudah lama saya ingatkan hal itu. Sejak saya masih di kota sudah saya sampaikan. Tapi pembangunan terus saja dilakukan tanpa kendali. Akhirnya kita lihat sekarang hasilnya,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/dok)
Made Slamet
Deradikalisasi Ideologi Garis Keras Pascapenindakan Mataram (Suara NTB) – Para terduga teroris di Bima sedang menjalani pemeriksaan di Jakarta. Sementara itu, program deradikalasi akan semakin digencarkan di daerah asal para terduga teroris tersebut. Direktur Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda NTB, Kombes Pol Benny Basir Warmansyah, menjelaskan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah memberikan perintah langsung pascapenindakan 12 terduga teroris pekan lalu di Bima. “Kapolri perintahkan melalui Binmas kita akan memberikan pengertian kepada oknum-oknum masyarakat di sana bahwa ideologi garis keras itu dilarang, tidak boleh di negara kita,” terangnya ditemui di Masjid Baitussalam Polda NTB, kemarin. Ia menjelaskan, pendekatan kepada pihak yang diduga terkait kegiatan terorisme memerlukan waktu dan upaya yang tidak singkat. Sebab, hal itu berkenaan dengan cara pandang atau paham. Contohnya dalam penindakan terhadap para pelaku yang diduga mendalangi dan mengeksekusi penembakan dua anggota Polri. Benny mengklaim pihaknya sejak polisi mengantongi identitas para pelaku, orang-orang terdekat sudah diberi pemahaman terlebih dahulu . Penindakan dalam rentang Senin (30/10) hingga Kamis (2/11) adalah jalan terakhir yang diambil kepolisian. “Keluarganya sudah kita datangi dan kita minta untuk menyerahkan diri. Tapi tidak diindahkan sampai akhirnya diberi penindakan,” sebutnya. Binmas, lanjut dia, melakukan pendampingan saat kejadian pascakejadian sampai pemulihan. Menurutnya, upaya itu perlu dilakukan agar paham garis keras tidak menjalar lagi. Dari penindakan tersebut rerata pada terduga teroris masih berusia produktif bahkan umurnya di bawah 30 tahun. “Pendekatan secara Binmas maupun pendekatan secara agama,” kata Benny. Ia kembali menegaskan, bahwa paham garis keras tidak mendapat tempat di Indonesia sehingga setiap penganutnya akan ditindak sesuai dengan undangundang yang mengatur tentang terorisme. “Aturan sudah jelas. Jelas-jelas ideologi garis keras tidak boleh. Memang sudah dilarang. Program deradikalisasi untuk memulihkan serta mencegah paham itu berkembang,” tutup Benny. (why)
Benny Basir Warmansyah
Pasutri Bandar Ganja Gili Trawangan Ditangkap Mataram (Suara NTB) Pasangan suami istri bandar ganja di Gili Trawangan tiarap. Mereka menjual ganja dalam jumlah besar. Barang bukti yang diamankan mencapai 3,2 Kg. Mereka terancam penjara di atas 20 tahun atau malah sampai seumur hidup. Pasangan itu, I Nengah Adi Bagiasa (40) dan Ni Made Anggraini (47). Mereka menjual ganja dengan dibantu, Rizal Faisal (38). “Dua orang pemilik barang
indikasi sebagai bandar dan satu orang pengedar,” ungkap Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP Anak Agung Gede Agung, Rabu (8/11). Mereka digerebek di salah satu kamar di Gang Duyung, Gili Trawangan, Gili Indah, Pemenang, KLU, Kamis (2/11) pekan lalu sekitar pukul 19.45 Wita. Mereka dipergoki sedang menyiapkan ganja untuk dijual. Agung menyebutkan, pihaknya menemukan barang bukti 3 bal ganja dengan be-
rat total 3,11 kg. Masing-masing beratnya 1,03 kg; 1,01 kg; dan 1,02 kg. Modus yang dijalankan para pelaku yakni menjual ganja tersebut dengan poketan besar rata-rata per 100 gram. “Mereka membungkusnya ke dalam plastik-plastik es. Tiap bal dipecah lagi menjadi 10 poket,” terangnya. Disita pula ganja tiga poket besar dengan berat 110 gram. Saat petugas menggeledah kamar, ditemukan dua
bungkusan bekas bal. Diduga pelaku sudah menjual sebanyak 2 kg. Barang bukti uang tunai yang dapat diamankan mencapai Rp 20,54 juta. “Uang itu indikasi kuat hasil transaksi ganja. Mereka ini menjual dalam partai besar,” kata Agung. Dari hasil interogasi, per balnya ganja tersebut dibeli pelaku dari seseorang di Mataram seharga Rp 11 juta. Setelah dipecah per poket besar dihargai Rp 1,5 juta dan dijual
kepada pengedar di Gili Trawangan. “Keterangan tersangka berubah-ubah. Kami masih dalami kembali mengenai bandar yang di atasnya mereka,” ungkapnya. Para tersangka dijerat dengan pasal 111 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 auU RI No 35/2009 tentang Narkotika. Pasal itu mengancam bandar narkoba dengan hukuman penjara paling lama seumur hidup dan denda maksimal Rp 10 miliar. (why)
Jelang Pilkada
APBD Rentan Dibelanjakan untuk Kegiatan Politik Mataram (Suara NTB) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, menduga bahwa menjelang Pilkada NTB 2018, keuangan daerah cukup rentan disalahgunakan untuk pembelanjaan kegiatan-kegiatan politik, terutama anggaran belanja publik di sektor belanja hibah. Demikian disampaikan oleh Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah kepada Suara NTB, ketika dikofirmasi terkait potensi pembancakan anggaran negara untuk kegiatan politik, menjelang pilkada serentak 2018, khususnya di NTB. “Memang ada khawatiran umum, akan ada potensi yang besar terjadinya penggunaan dana publik, khususnya dana hibah untuk digunakan kerjakerja pemenangan calon, baik itu sebelum penetapan maupun setelah penetalan calon,”
ungkap Ervyn. Berkaca dari hasil audit BPK tahun anggaran 2016, di beberapa daerah yang menggelar pilkada serentak 2017 lalu. Selalu masalah dana hibah paling banyak bermasalah. Ervyn menyebutkan beberapa modus operandi penyelewengan yang ditemukan seperti penerima fiktif, penerima tidak layak, mekanisme pengeluaran yang melanggar aturan dan soal pertanggungjawaban yang tidak jelas, sebutnya.
“Dari sini kita bisa lihat, bahwa sebelumnya track record dana hibah ini bermasalah. Makanya tren kenaikan bansosnya jangan melonjak, kalau diperlukan bisa dibatasi dulu,” ujarnya. Dikatakan Ervyn, melihat situasi politik menjelang pilkada serentak 2018, menunjukkan bahwa elektebalitas para kandidat rata-rata masih rendah. Hal itu menurut Ervyn menjadi anomali dari daerah lain yang juga akan menggelar pilkada. Den-
gan kondisi itu, sangat menciptakan situasi bagi para kandidat untuk kesulitan mencari pendanaan untuk digunakan sosialisasi diri. “Dengan situasi itu, para bandar belum yakin mau dukung siapa. Sehingga mungkin para bandar masih main di dua kaki. Untuk kepentingan sosialisasi, keluarnya ndak banyak. Ini berarti apa, bahwa calon akan terpaksa memilih menggunakan sumber yang mereka kuasai, untuk digunakan sosialisasi. Kalau dari sumber keuangan pribadi ya ndak masalah,” sebutnya. “Makanya sumber daya publik itu patut diplototi, jangan sampai penggunaan sumber daya publik ini (APBD) ber-
jalan leluasa,” sambunganya. Apa yang disampaikan oleh Ervyn tersebut cukup beralasan, mengingat melihat latar belakang kandidat yang akan tampil maju sebagai calon kepala daerah, merupakan sebagian besar adalah petahana. “Karena hibah bansos itukan diperuntukkan untuk kaum duafa. Sedekah untuk orang miskin. Jadi janganlah sampai dimanipulasi untuk kepentingan lain yang numpang, terus ada embel-embel pamrih,” sambungnya. Pilkada serentak 2018, akan digelar pada pertengahan tahun, yakni tanggal 27 Juni. Sementara realisasi belanja hibah tersebut biasanya selalu terjadi pada akhir tahun anggaran. (ndi)
Gerindra Masih Galau Putuskan Arah Dukungan di Kabupaten/Kota
(Suara NTB/why)
LAYANAN ANTAR - Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily (paling kanan) menyaksikan perjanjian kerja sama layanan antar paspor, Rabu (8/11) . Tampak Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar (kedua kanan) berjabatan tangan dengan Kepala Kantor Pos Mataram, Made Wirata
Kerjasama Kantor Imigrasi-Kantor Pos
Tanpa Antre, Kini Paspor Bisa Langsung Diantar ke Rumah
Mataram (Suara NTB) – Layanan antar paspor diresmikan Rabu (8/11). Kantor Imigrasi Kelas I Mataram menggandeng Kantor Pos Mataram memberikan pilihan layanan pembuatan paspor. Pemohon tak perlu lagi repot mengambil paspor. Kepala Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menyatakan layanan itu memudahkan pemohon paspor yang berdomisili jauh. Sebab, normalnya pemohon dua kali datang ke kantor Imigrasi, pertama saat pembuatan dan kedua saat pengambilan. “Ini untuk memberi pelayanan maksimal, memberi kemudahan. Pemohon paspor tidak perlu bolakbalik ke kantor Imigrasi. Paspornya langsung diantar ke rumah,” ujarnya. Bagi pemohon paspor yang ingin menggunakan lay(Suara NTB/why)
anan itu bisa mendatangi Mobile Postal Service (MPS) PT Pos Indonesia yang tersedia di halaman depan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram di Jalan Udayana, Mataram setiap hari kerja. Tak hanya itu, MPS juga melayani pembayaran pembuatan paspor. Pemohon yang menggunakan layanan antar tersebut akan menerima paspor satu hari setelah paspor jadi. Kantor Pos menerapkan Layanan Perlakuan Khusus pada layanan antar tersebut. Kepala Kantor Pos Mataram, Made Wirata mengatakan, layanan itu setara dengan layanan ekspres pengiriman surat berharga dan ditanggung asuransi, baik kehilangan maupun kerusakan. “Sistemnya pemohon paspor yang menggunakan layanan ini akan menerima paspornya satu hari setelah paspor jadi. Biayan-
ya Rp 30 ribu jauh dekat. Maksimal tiga paspor per satu kali pengiriman,” ujarnya. Komitmen pelayanan dari Kantor Pos, lanjut Wirata, yakni pihaknya akan mengganti sebesar tiga kali lipat harga pembuatan paspor bilamana terjadi kehilangan selama proses pengiriman. “Jadi mohon cantumkan alamat yang lengkap. Saat paket sampai harus pemohon yang menerima tidak bisa dikuasakan,” tegasnya. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Sevial Akmily mengapresiasi inovasi tersebut. Ia berharap, layanan itu dapat memudahkan pelayanan serta memperkecil ruang penyimpangan. “Inovasi ini kita sangat apresiasi seusai dengan target kita tahun 2017 ini mengenai perbaikan pelayanan,” ujarnya. (why)
Mataram (Suara NTB) Partai Gerindra dikabarkan masih galau untuk memutuskan dukungannya di pilkada serentak NTB tahun 2018, khususnya di kabupaten/kota. Pasalnya sampai saat ini, partai berlambang kepala garuda tersebut belum ada kejelasan akan mendukung siapa. Situasi politik antara kabupaten/kota dengan Provinsi, memang berbeda. Sehingga Gerindra nampaknya lebih sulit mengambil keputusan, tidak semudah saat memutuskan mendukung pasangan Ahyar Abduh - Mori Hanafi di Provinsi. Sekretaris DPD Partai Gerinda NTB, H. M. Sakdudin, yang dikonfirmasi, Rabu (8/11) kemarin, mengakui memang partainya masih belum mengambil sikap untuk menyatakan dukungan pada salah satu kandidat kepala daerah di kabupaten/kota. “Kabupaten/kota memang kita belum, baru provinsi saja kita sudah finalkan. Khairul warisin, ndak juga, Fauzan juga belum. Intinya Gerindra masih belum,” ujar Sakdudin. Lantas apa pertimbangan Partai Gerindra sehingga cukup lambat mengambil keputusan. Berbeda halnya dengan di Provinsi, Gerindra mencatatkan diri sebagai partai pertama yang mengunci tiket peserta pilkada. Sakdudin enggan membeberkan situasi dinamika politik yang sedang terjadi di internal partai besutan Prabowo Subianto itu. ‘’Saya ndak mau berkomentar banyak kalau soal lain. Intinya kita belum, masih berproses,” cetusnya. Sebelumnya Partai Gerindra disebutsebut sudah final mendukung paket pasangan Sukiman-Rumaksi. Tapi belakangan, beredar isu bahwa Gerindra berbalik mendukung pasangan Khairul Warisin dan Mahcsun Ridwaini. Situasi yang sama juga terjadi di Kabupaten Lombok Barat. (ndi)
SUARA NTB Kamis, 9 November 2017
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 9
3.000 Wisatawan Cina Antre ke Lombok Mataram (Suara NTB) Sebanyak 3.000 wisatawan dari Cina telah antre untuk berkunjung ke Lombok. Pasalnya saat ini tengah diupayakan adanya penerbangan langsung dari Cina menuju Lombok. Sebanyak 3.000 calon wisatawan menyatakan kesiapannya untuk berkunjung apabila sudah ada penerbangan langsung yang bisa mengantar mereka ke Lombok. “Saat ini kami memang tengah mengupayakan agar ada penerbangan langsung dari Cina ke Lombok. Karena ternyata di sana sudah ada banyak calon wisatawan yang mengantre untuk dapat berkunjung ke Lombok,” kata Kepala Dinas Pariwisata Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Rabu (7/11). Ia mengatakan bahwa potensi pasar wisatawan Cina ini sangat bagus. Sehingga perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satunya dengan mengupayakan penerbangan langsung ke Lombok. Sebab hal ini sangat memengaruhi angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Lombok. Apalagi tahun 2018 ditargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancagara dua juta orang. “Tahun depan kita targetkan kunjungan empat juta wisatawan. Dimana setengahnya atau dua juta wisatawan itu kita targetkan merupakan wisatawan mancegara,” ujarnya. Ia berharap dalam waktu dekat akan ada penerbangan langsung dari Cina ke Lombok. Sehingga 3.000 wisatawan yang tengah menunggu itu dapat segera menikmati keindahan destinasi wisata di Lombok. “Kalau sudah ada penerbangan langsung ini tentu saja akan berpengaruh pada kunjungan wisatawan dari Cina. Karena inilah yang mereka tunggu. Sebab selama ini mereka harus transit dulu baru kemudian dilanjutkan terbang ke Lombok,” ujarnya. Saat ini pihaknya juga tengah menggarap pasar wisatawan Korea dan Jepang. Sebab dua negara itu disebut-sebut sebagai pasar yang cukup potensial. Karena banyak warga negaranya yang berwisata ke luar negeri. Sementara itu, karakter destinasi yang diinginkan sangat cocok dengan Lombok. Yaitu destinasi pantai dan kebudayaan. “Kalau destinasi kita ini sudah sangat siap untuk menyambut mereka. Tinggal bagaimana kita upayakan mereka ada penerbangan langsung, sehingga mereka enjoy selama di perjalanan menuju kesini,” harapnya. (lin)
(Suara NTB/lin)
SAMPAH - Sampah berserakan di Pantai Pulau Lampu.
Wisatawan Keluhkan Banyak Sampah di Pulau Lampu Selong (Suara NTB) – Pulau Lampu merupakan salah satu destinasi andalan di Kabupaten Lombok Timur. Banyak wisatawan lokal berkunjung ke pantai ini. Hanya saja, pantai ini terlihat kotor dan banyak sampah berserakan. Sehingga mengurangi keindahan pantai yang berdekatan dengan Gili Kondo dan Gili Bidara ini. Hal ini juga dikeluhkan oleh wisatawan yang berkunjung karena mengurangi kenyamanan wisatawan. “Sampah di mana-mana, mungkin bisa siapkan tempat sampah di titik-titik tertentu. Memang sih ada tempat sampah tapi pas di pintu masuk saja, kalau ke area pantai itu tidak ada,” kata wisatawan asal Surabaya Beni Prayogi, di Selong, Selasa (7/11). Ia mengatakan bahwa Pantai di Pulau Lampu pada dasarnya indah dan memiliki ombak yang landai. Sehingga sangat cocok dijadikan sebagai tempat berlibur keluarga. Hanya saja keindahannya menjadi tercoreng dengan banyaknya sampah yang tidak dibersihkan, baik oleh pengunjung maupun oleh pengelola. “Saya lihat wisatawannya juga buang sampah sembarangan. Mungkin itu karena tidak ada tempat sampah yang disediakan. Selain itu, pengelola juga tidak ada upaya untuk mencegah atau membersihkan sampah itu,” ujarnya. Ia sangat menyesalkan di pantai yang indah itu harus dihiasi dengan banyak sampah. Ia melihat letak Pulau Lampu sangat strategis, karena merupakan penghubung menuju Gili Kondo dan Gili Bidara. Sebagian wisatawan yang enggan untuk menyeberang dapat menikmati keindahan dan suasana di pantai yang ada di Gili Lampu. “Kayak misalnya saya itu kan agak takut untuk menyeberang, jadi bisa nunggu teman-teman di Pulau Lampu. Sembari menunggu, saya berkeliling. Tapi yang saya dapatkan hanya sampah,” ujarnya. Ia berharap kedepannya pengelola dapat lebih memerhatikan kebersihan di sekitar Pantai Pulau Lampu. Sebab destinasi ini juga banyak dikunjungi wisatawan. Terutama wisatawan yang ingin menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. “Saya berharap pengelola dapat lebih memerhatikan kondisi kebersihan Pantai Pulau Lampu. Karena bagaimanapun pantai ini juga merupakan salah satu alternatif destinasi wisata bagi masyarakat lokal. Jadi harusnya bisa lebih diperhatikan,” harapnya. (lin)
(Suara NTB/lin)
KAIN TENUN - Seorang pedagang kain tenun di Dusun Adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah menjelaskan produk kain tenun jualannya kepada wisatawan. Dengan harapan wisatawan itu mau membeli sejumlah produk yang dipajang di lapaknya.
Sembalun Jadi Desa Wisata Pangan Mataram (Suara NTB) Kecamatan Sembalun menjadi salah satu tempat yang akan dikembangkan menjadi desa wisata pangan. Dimana desa-desa di Sembalun akan dijadikan sebagai desa wisata pangan dan akan menjadi percontohan bagi desa wisata lainnya. Sehingga wisatawan dapat menikmati aneka hidangan khas Lombok sambil menikmati suasana pedesaan dan beberapa destinasi wisata yang ada di Sembalun. “Kami akan coba modelnya itu di Sembalun. Ini akan kami jadikan desa wisata pangan. Nantinya wisatawan dapat menikmati berbagai hidangan kuliner yang dimasak oleh masyarakat setempat sambil menikmati suasana wisata Sembalun,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir. Hj. Budi Septiani, di Mataram, Rabu (7/11). Ia mengatakan bahwa kombinasi antara pangan dengan pariwisata merupakan perpaduan yang bagus. Sebab wisatawan juga harus dijamu dengan kuliner atau sajian-sajian yang menarik. Salah satunya dengan kuliner khas Lombok. Berbagai
Lombok,” kata Dewan Penasihat The Association of Air Ticketing Companies in Indonesia (Astindo) NTB Awanadi Aswinabawa, di Mataram, Rabu (8/11). Ia mengatakan bahwa selama ini kunjungan wisatawan sudah baik. Hanya saja, NTB masih punya potensi yang besar untuk mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan. Namun masih terkendala pada penerbangan yang masih terbilang terbatas. “Kalau ada penerbangan langsung,sayayakinjumlahkunjungan akan meningkat. Sementara ini memang sudah ada penerbangan langsung dari beberapa Negara. Hanya perlu kita maksimalkan saja, seperti China dan Negaranegara Eropa yang banyak berkunjung ke Lombok,” ujarnya.
kuliner atau jajanan khas kemasan. Sehingga wisatawan dapat membawa aneka jajanan NTB sebagai oleh-oleh. “Kami rasa kombinasi pangan dan pariwisata ini sangat pas,” ujarnya. Ia berharap kedepannya wisatawan bisa lebih mengenal aneka hidangan atau kuliner NTB. Terlebih dengan dijadikannya Sembalun sebagai desa wisata pangan, diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa wisata lainnya. Sehingga pangan dan pariwisata ini dapat berjalan beriringan. “Ini memang menjadi fokus utama kita. Bagaimana meman-
Menikmati Sensasi Berlibur di Pantai Poto Batu Mataram (Suara NTB) – Pantai Poto Batu merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Selama ini, banyak wisatawan lokal yang
Astindo NTB Berharap Penerbangan Langsung Makin Banyak Mataram (Suara NTB) – Penerbangan langsung dari berbagai daerah dan berbagai negara dianggap sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Sejauh ini sudah ada beberapa negara yang telah melakukan penerbangan langsung ke Lombok International Airport (LIA). Meski demikian, jumlahnya masih terbilang sedikit, padahal NTB berpotensi untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan. “Sekarang kita ke mana saja pasti orang bicarakan Lombok. Dari berbagai negara itu sudah ada yang tahu Lombok tapi mereka saat ingin berkunjung harus transit dulu, kadang di Singapura. Akan lebih luar biasa kalau ada penerbangan langsung ke
jenis penganan dan hidangan dapat dinikmati bagi wisatawan yang berkunjung ke desa wisata pangan Sembalun. “Kami ingin angkat Sembalun sebagai lumbung pangan sebagai desa wisata kuliner di Lombok. Pengembangannya pun berbasis pariwisata. Ini salah satu terobosan baru kami bekerjasama dengan Dinas Pariwisata,” ujarnya. Ia mengatakan akan mengemas kuliner NTB dengan lebih menarik. Sehingga wisatawan bisa benar-benar menikmati sajian kuliner di NTB. Tidak saja kuliner yang disajikan secara langsung namun juga
Selama ini banyak wisatawan yang akhirnya memilih berkunjung ke Bali bahkan negara lain, karena daerah atau negara itu memiliki banyak penerbangan langsung dari berbagai daerah dan negara. Konektivitas ini merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kenyamanan wisatawan. “Kalau penerbangan langsung mereka tidak harus transit dan itu menghemat waktu mereka di perjalanan. Kita punya banyak potensi pasar wisatawan yang dapat dikembangkan. Kedepannya saya rasa kita sangat perlu menambah jumlah penerbangan langung ke Lombok,” harapnya. (lin)
datang berkunjung. Meski kunjungannya tidak seramai Kenawa atau Paserang, namun pantai ini sangat cocok menjadi tempat berlibur bersama kerabat dan keluarga. Pantai ini memiliki pemandangan yang indah dengan deburan ombak dan pemandangan matahari tenggelam yang juga tidak kalah menarik. Batubatu karang berdiri kokoh memiliki susunan yang unik menyerupai susunan lantai batu berwarna hitam. Pantai ini juga menjadi muara sungaisungai yang mengalir dari Taliwang dan sekitarnya. Muara sungai yang lebar dengan arus yang cukup kuat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung terutama mereka yang memiliki hobi memancing. “Banyak wisatawan yang datang membawa pancing. Karena tidak jauh dari bibir pantai itu banyak ikan-ikannya. Cocok juga jadi destinasi berlibur keluarga,” kata warga Sumbawa Barat Boden Rakasiwi, di Mataram, Rabu (7/11). Tidak jauh dari kawasan pantai ini, terdapat sebuah tanjung yang bernama Tanjung Berok. Tanjung ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat
bekerjasama dengan investorinvestor swasta sebagai lokasi budidaya mutiara yang bermutu tinggi. Mutiara hasil olahan masyarakat ini telah banyak dipasarkan ke luar daerah KSB. “Memang di sana ada juga yang budidaya mutiara. Kalau orangnya mengizinkan, kita bisa lihat proses budidayanya,” ujarnya. Pantai ini berada di tepi jalan raya menuju Kecamatan Jereweh dari arah Kota Taliwang. Dapat ditempuh selama 10 menit berkendara. Debur ombak yang menghantam karang dengan latar pemandangan matahari terbenam akan menjadi suguhan utama saat wisatawan berkunjung. “Pemandangannya tidak kalah menarik dari pantai lain. Sayangnya masih kurang fasilitas dan kurang promosi,” ujarnya. Ia berharap kedepannya Pemda dapat melengkapi berbagai fasilitas di destinasi ini. Ia juga berharap masyarakat dan wisatawan bisa tetap menjaga kebersihan. Sehingga pantai ini tetap bersih dan bisa menjadi tujuan utama berlibur wisatawan yang berasal dari mana saja. (lin)
jakan tamu atau wisatawan ini dengan kuliner saat mereka berkunjung,” harapnya. Ia berharap setelah desa wisata pangan di Sembalun
berjalan, akan ada desa wisata pangan lainnya yang berkembang. Sehingga pangan NTB dapat dikenal, baik di dalam maupun luar negeri. (lin)
SUARA NTB Kamis, 9 November 2017
PENDIDIKAN
Halaman 10
Data Peserta Didik Diduga Fiktif
Masa Kerja Harus Jadi Pertimbangan DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan melakukan seleksi kepada guru honor SMA/SMK. Seleksi ini akan dilaksanakan melalui tes kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dinas Dikbud NTB mengusulkan pengangkatan 5.200 pendidik dan tenaga kependidikan honorer ke gubernur dari jumlah keseluruhan mencapai 9 ribu lebih orang guru honorer. Pengangkatan pegawai dan guru honorer terbuka bagi siapa saja melalui tes. Dalam seleksi ini nantinya ada tes kompetensi dasar, baru dilanjutkan dengan tes kompetensi bidang. Guru dan pegawai memiliki kemampuan di atas rata-rata, atau yang memenuhi passing grade yang akan menerima SK gubernur. Kepada Suara NTB, Wakil Ketua PGRI NTB Dr. Abdul Kadir, M.Pd., menegaskan jika seleksi yang akan dilaksanakan Pemprov NTB hendaknya memprioritaskan bagi mereka yang sudah lama mengabdi. Faktor lama mengabdi kata Abdul Kadir, dapat menjadi salah satu pertimbangan penting kelulusan. “Yang perlu diperhatikan ialah masa kerja, keterpenuhan syarat itu sangat penting,” ujarnya. Menurutnya, guru-guru yang telah lama mengabdi pantas diberikan apresiasi dengan memberikan SK Gubernur sebagai hadiah bagi mereka karena pengabdiannya di bidang pendidikan. “Yang tepat itu adalah yang layak dapatkan SK itu,” ungkapnya. Selain itu, kata Abdul Kadir, hal lain yang harus diperhatikan ialah guru-guru yang telah mendapat tunjangan profesi. Jangan sampai guru yang telah mendapat tunjangan sertifikasi justeru tidak mendapat SK Gubernur. “Nanti bisa repot itu,” ujarnya. (dys) Abdul Kadir
Tiga Lembaga PAUD di Lotim Gagal Cairkan Dana BOP
Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah memproses pencairan dana Bantuan Operasional (BOP) PAUD. Dari 697 lembaga PAUD yang mendapat dana BOP tahun 2017 ini, 105 lembaga masih dalam proses pencairan. Sementara tiga lembaga PAUD dipastikan gagal mendapatkan dana BOP lantaran data peserta didiknya fiktif. Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/11), Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PPNF) pada Dinas Dikbud Lotim, H. L. M. Nursalim, menegaskan penyaluran dana BOP PAUD untuk tahun 2017 tersalurkan cukup baik. Lembaga PAUD sudah menerima dana BOP tersebut sesuai dengan SK bupati. Akan tetapi, katanya, hingga pencairan pada bulan November ini, dari 697 lembaga yang tercantum mendapatkan dana BOP tersebut, terdapat 105 lembaga yang be-
lum dapat mencairkan dananya dikarenakan rekening yang mati atau dikeluarkan oleh BRI. Untuk itu, Dikbud Lotim menganjurkan membuat rekening baru. “Kriteria lembaga yang menerima dana BOP salah satunya sudah memiliki NPSN. Adapun total jumlah dana BOP tahun ini sebesar Rp 19.252.200 yang diterima oleh 697 lembaga PAUD dan 8 lembaga formal atau TK negeri,” sebutnya. Untuk pencairan dana BOP bervariasi antara lembaga
yang satu dengan lainnya, tergantung dari jumlah siswa yang masuk Dapodik per Februari 2017. Sementara, untuk BOP tahun 2018 dasar penyaluran dana BOP berdasarkan data siswa per Oktober 2017, dengan p e r siswa Rp. 600 ribu. Disampaikan Nursalim, peman-
faatan dana BOP sesuai dengan Juknis yakni Permendikbud No 4 tahun 2017, untuk peningkatan mutu, seperti kebu-
H. M. Nursalim
tuhan pembelajaran sebanyak 50 persen, pendukung pembelajaran 35 persen dan 15 persen untuk lain-lain. Kendati demikian, ujar Nursalim izin pendirian PAUD saat ini cukup selektif, karena dari pantauannya masih banyak pelaksanaan belajar mengajar dilakukan di teras. Bahkan terdapat ada tiga lembaga PAUD yang tidak dapat mencairkan dana BOP, hal tersebut disebabkan tidak memenuhi syarat, seperti siswa fiktif dan lainnya. “Dari 697 lembaga PAUD itu, 105 masih dalam proses pencairan, sementara 3 lembaga dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat,”pungkasnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
(Suara NTB/dys)
Pembagian SK Insentif Guru dan Tenaga Operator Tunggu Tahap II Giri Menang (Suara NTB) Seluruh Surat Keputusan (SK) untuk pemberian insentif bagi Guru dan tenaga operator Tidak Tetap sekolah ditargetkan selesai pada pertengahan November 2017. Sejauh ini SK untuk GTT dan operator sekolah untuk tahap pertama sudah diselesaikan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud Lobar). “Untuk SK tahap pertama sudah ready, kita beerikan bersamaan tunggu tahap II ini” ujar Kepala Dikbud Lobar, M. Hendrayadi yang ditemui di Kantor Bupati Lobar, Rabu (8/11). Kendati demikian, menurut Hendrayadi pembagian SK tahap pertama tersebut akan diserahkan bersamaan dengan SK tahap kedua. Sedangkan sejauh ini SK tahap kedua tersebut telah diserahkannya kepada Asisten III Setda Lobar untuk ditindaklanjuti. “Tahap kedua masih berada di meja pak asisten, sudah sekitar seminggu. belum faham apa kendalanya, Yang jelas sudah ready,” jelasnya. Pihaknya mengharapkan pekan ini seluruh SK tahap kedua tersebut baik untuk tenaga pendidikan maupun operator sudah ditandatangani. Sehingga selanjutnya pembagianya kemungkinan akan melalui UPTD. “Kalau operator, seluruh sekolah satu operator yang kita angkat,” jawabnya saat ditanyakan jatah operator di masing sekolah. Dia menambahkan terdapat lima sekolah yang tidak meminta pengangkatan operator. Sebab kelima sekolah tersebut sudah memiliki operator dari PNS (Pegawai Negeri Sipil). “Sehingga kuota yang lima sekolah itu dipindahkan ke guru,” sambungnya. SK tahap kedua itu sendiri diberikan bagi 76 tenaga kependidikan (guru). Sedangkan bagi operator sekolah sebanyak 48 operator. (her)
M. Hendrayadi (Suara NTB/dok)
Dirjen Dorong Daerah Kembangkan Kampung Literasi
Koba (Suara NTB) – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Harris Iskandar mendorong pemerintah daerah mengembangkan kampung literasi, dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat. “Saat ini program kampung literasi sudah diterapkan pada 42 daerah di Indonesia dan ke depan harus terus dikembangkan untuk mendorong minat baca masyarakat,” katanya usai menghadiri acara Gerakan Indonesia Membaca (GIM) di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Selasa. Ia menjelaskan, konsep kampung literasi tumbuh dari masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek dengan mendirikan sarana pendukung pada setiap desa. “Kami tidak punya konsep khusus terkait program kampung literasi ini, semua itu tumbuh dan berkembang di masyarakat sesuai dengan kreatifitas mereka sementara pemerintah bersifat mendorong saja,” katanya. Ia mendorong Pemkab Bangka Tengah lebih fokus mengembangkan kampung literasi atau kampung pintar karena literasi merupakan bagian dari kebutuhan hidup bangsa. “Kampung literasi juga bagian dari komponen smart city yang sudah mulai banyak diterapkan di beberapa daerah di Indonesia,” katanya. Ia juga mengatakan, Gerakan Indonesia Membaca (GIM) yang sudah dilaksanakan di berbagai daerah juga bagian dari upaya meningkatkan minat baca dan pengentasan buta aksara terutama masyarakat yang tinggal di daerah terisolasi. “Program kampung literasi merupakan bagian dari GIM dan kami berharap pemerintah daerah mampu mengaplikasikannya untuk menuju genarasi jaya di masa depan,” ujarnya. (ant/balipost)
(Suara NTB/dys)
PELATIHAN - Pelatihan dasar jurnalistik bagi anggota baru JKa FTK UIN Mataram belum lama ini.
JKa Gelar Pelatihan Jurnalistik Dasar Mataram (Suara NTB) Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang tergabung dalam JKa (Jurnalis Kampus) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) menyelenggarakan pelatihan jurnalistik dasar bagi anggota baru. Kegiatan yang dilakukan di Ruang Sidang Ge-
dung B Kampus II UIN Mataram akhir Oktober lalu diikuti 14 mahasiswa dari berbagai jurusan di FTK. Pembina JKa UIN Mataram Khairil Anwar menyebut kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus baru JKa tersebut menjadi kegiatan
pertama semenjak kepengurusan JKa pertama kali dibentuk. Kegiatan dirangkai dengan perkenalan pengurus dan perkenalan anggota baru. Dalam pelatihan tersebut, Khairil Anwar menekankan kepada anggota baru untuk menjadi jurnalis yang berd-
Lolos Calon Rektor
Karyadi Bangun Komunikasi dengan Bakal Calon Lain Mataram (Suara NTB) Prof. Ir. Lalu Wiresapta Karyadi memastikan diri lolos sebagai Calon Rektor Universitas Mataram (Unram) periode 2017-2021 setelah meraih dukungan 28 suara senat dalam sidang senat tertutup, Rabu (8/11). Ditemui usai pemilihan, Prof. Karyadi – sapaan akrabnya — bersyukur dengan apa yang telah dilaluinya saat ini. Termasuk meraih dukungan 28 suara senat, meski dengan jumlah suara senat belum bisa memastikan keterpilihan pada putaran selanjutnya. “Saya mengakui bahwa hasil putaran pertama dari bakal calon ke calon ini menunjukkan bahwa hanya mampu sebagai calon saja, tapi untuk bisa terpilih sebagai rektor belum pasti, karena dengan sistem sekarang ada suara menteri,” ujarnya. Meskipun nanti, ke 28 suara senat yang mendukungnya kini konsisten sampai putaran kedua, maka secara politis juga masih labil. “Tapi ini hal yang bagus dan pantas disyukuri, toh siapapun yang terpilih nanti adalah kawan kawan saya juga,” terangnya. Terhadap bakal calon rektor yang tidak lolos, Prof. Karyadi mengaku akan segera membangun komunikasi dengan mereka semua dan berharap mendapat dukungan. Meski disadari, calon rektor yang lain juga pasti akan melakukan hal yang sama. “Kami masih tetap berharap teman- teman para bakal calon yang tidak lolos tiga besar mengajak mereka semua bergabung menyalurkan aspirasinya,
Saya yang akan melanjutkan konsep- konsep pembangunan yang disampaikan dalam visi misi mereka kemarin. Saya berharap teman-teman ini mendukung saya,” sambung Wakil Rektor I Bidang Akademik ini. Sementara untuk ikhtiar komunikasi ke menteri, Prof. Karyadi mengaku belum melakukan itu, karena menurutnya, komunikasi dengan menteri sebenarnya sudah ada ketika bakal calon rektor menyampaikan visi misi dan dihadiri langsung oleh perwakilan menteri berasal dari Pejabat Eselon I. nantinya, pejabat eselon I inilah yang akan jadi corong menteri selanjutnya berdasarkan penilaian pada menyampaikan visi, misi dan program kerja. “Saya tidak pernah melakukan itu. Kita serahkanlah sepenuhnya itu ke Menteri. Suara yang sangat kita tidak tahu kemana. Seberapa banyaknya ke saya, ke Prof. Eni berapa, ke Prof.
Husni berapa ini kita tidak ketahui. Kita serahkan semua kewenangan itu ke menteri apalagi sudah ada visi misi,” ujarnya. Prof. Karyadi percaya jika Menteri akan sangat profesional dalam menentukan pilihannya nanti. Termasuk dirinya juga berharap proses berikutnya agar kondusivitas tetap terjaga sesuai dengan iklim kampus, iklim akademis sesuai etika akedemik meski ada kompetisi tapi bertujuan membangun dan mengembangkan Unram. “Hal-hal begini terkait dengan nasib dan takdir yang dicatat di lauhil mahfuz. Cuma ada peran-peran menteri, senat, Tapi saya gembira yang penting berlangsung sangat damai, cair, tidak ada persaingan yang begitu tajam. Jadi kita senang dengan kondisi itu,” ujarnya. (dys)
L. Wiresapta Karyadi (Suara NTB/dys)
edikasi bagi Fakultas Tarbiyah pada khususnya dan universitas pada umumnya. Khairil yang juga pemateri pada kegiatan itu tidak hanya memberikan materi tentang teknik dasar menulis sebagai jurnalis, tetapi juga melatih anggota baru untuk
memiliki public speaking yang baik sebagai jurnalis. Pada kesempatan tersebut juga, Khairil Anwar menyampaikan harapannya sebagai redaktur JKa agar para anggota baru memiliki komitmen yang kuat untuk menulis dan menjadi bagian dari JKa. (dys)
658 Sekolah di Daerah Tertinggal, Terluar akan Dapat Bantuan TIK Jakarta (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan memberikan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada 658 sekolah di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) pada tahun ini. “Pemberian bantuan ini bertujuan untuk memberikan akses internet secara berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah,” ujar Kepala Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom), Gogot Suharwoto, di Jakarta, Rabu (8/11). Penyediaan akses internet tersebut bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam penyediaan akses internet di sekolah-sekolah melalui program Re-desain Universal Service Obligation atau Kewajiban Pelayanan Universal menyediakan akses internet pada 122 Kabupaten dari 24 Provinsi di Indonesia yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 131 tahun 2015 sebagai Daerah Tertinggal tahun 2015-2019. Dari 122 kabupaten tersebut terdapat 35.478 sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan sebanyak 12.988 (36,60 persen) sekolah di daerah 3T belum memiliki koneksi internet sendiri, atau sudah sekitar 63,40 persen sekolah di daerah 3T sudah terkoneksi internet. “Hingga Juni 2017 sebanyak 658 sekolah sudah terimplementasi program tersebut, dengan rincian 28 sekolah di Aceh, satu di Bali, tujuh di Banten, 13 di Bengkulu, 16 di Gorontalo, dua di Jambi, lima di Jawa Barat, satu di Jawa Tengah, 14 di Jawa Timur, 34 di Kalimantan Barat, lima di Provinsi Kalilmantan Selatan, 6 di Provinsi Kalimantan Tengah, enam di Provinsi Kalimantan Timur, dan delapan Provinsi Kalimantan Utara.”
Kemudian Selanjutnya 6 sekolah di Kepulauan Bangka Belitung terimplementasi Program USO, 13 di Kepulauan Riau, 11 di Provinsi Lampung, 83 di Provinsi Maluku, 47 di Provinsi Maluku Utara, 54 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 80 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 42 di Provinsi Papua, 23 di Provinsi Papua Barat, 12 di Provinsi Riau, 18 di Provinsi Sulawesi Barat, 10 di Provinsi Sulawesi Selatan, 25 di Provinsi Sulawesi Tengah, 5 di Provinsi Sulawesi Utara, 19 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian juga 17 di Provinsi Sumatra Barat, 18 di Provinsi Sumatra Selatan, 28 di Provinsi Sumatra Utara, dan 2 di Provinsi DI. Yogyakarta. Dia menjelaskan pihaknya menyediakan data dan lokasi sekolah, serta rencana penggunaan akses internet yang dibutuhkan, menyiapkan sarana dan prasarana akses komputer, melakukan pelatihan kepada guru dan siswa. monitoring, evaluasi, dan memberikan laporan terhadap perkembangan TIK di daerah 3T. “ Kami juga melakukan bimbingan teknis, baik melalui situs maupun mengundang pengelola TIK ke Jakarta atau Surabaya. Tahun ini sudah sebanyak 164 sekolah di daerah 3T guru atau pengelola TIK diberikan pendidikan dan pelatihan. Pada tahun sebelumnya, di tahun 2015 sebanyak 67 sekolah, dan di tahun 2016 sebanyak 111 sekolah.” Selain pemberian bantuan peningkatan kompetensi guru, Kemendikbud juga memberikan sejumlah tambahan perangkat TIK bagi sekolah-sekolah tersebut. Batuan perangkat dimaksud berupa laptop, server mini lengkap dengan konten digital offline, access point, dan LCD projector. Sampai dengan tahun 2017 telah terealisasi bantuan untuk sejumlah 164 sekolah. (ant/balipost)
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 9 November 2017
Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB
Kesabaran Arif Berbuah Prestasi Prestasi tidak bisa diperoleh secara instan. Tidak cukup dengan latihan setahun dan dua tahun, tapi butuh latihan yang sangat panjang dan terukur untuk menjadi sang juara. Demikian pengalaman Arif Rahman ketika sukses meraih medali emas di nomor estafet 4x400 meter pada Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) 2016. ARIF Rahman adalah salah satu atlet atletik terbaik NTB yang belum lama ini sukses mengharumkan nama NTB di level nasional. Prestasi terbaiknya adalah meraih medali emas di nomor estafet 4x400 meter di PON 2016. Selain itu dia juga sukses mengharumkan nama TNI Angkatan Darat (AD) dengan empat kali berturut-turut meraih medali emas di nomor 400 meter pada Kejurnas Atletik Piala Panglima TNI tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016. “Selain meraih medali emas di PON, saya juga sudah empat kali berturutturut menjuarai nomor 400 meter di Kejurnas Panglima TNI. Dimulai tahun 2013 hingga 2016. Terakhir di Kejurnas Panglima TNI di Jatim 2017 saya meraih medali perunggu,” ucap anggota TNI/AD Korem 162/ Wira Bhakti (WB) saat diwawancara Suara NTB usai latihan di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (8/11). Atlet asal Kota Bima ini lahir di Kota Bima tanggal Nama Tempat dan Tanggal Lahir
24 April 1993. Dia merupakan putra kempat dari lima bersaudara, buah hati pasangan Muhammad Taher dan Salmah. Atlet yang memiliki tinggi badan 170 meter ini lahir dari keluarga yang bukan mantan atlet lari. Orang tuanya sehariharinya bekerja sebagai petani di salah satu kampung di Wilayah Kota Bima. Meski tidak lahir dari keluarga mantan atlet, namun sejak usia 10 tahun Arif suka bermain layang-layang. Kesukaannya bermain layang-layang itu membuat Arif suka berlari. Setiap ada layang-layang yang putus hasil aduan orang-orang di kampungnya, dia harus berlari mengejar layang-layang hingga ke atas gunung dan turun gunung. “Untuk mendapatkan layang-layang yang putus itu saya harus berlari naik gunung setiap saat, karena harus berebutan dengan teman-teman. Siapa yang cepat dialah yang mendapat layang-layang jatuh. Kebetulan saya sering dapat,” ujarnya. Dari hobi mengejar layanglayang itulah Arif suka berlari. Tak heran ketika ada lomba lari tingkat pelajar di Kota Bima tahun 2004, Arif lang: Arif Rahman : Kota Bima, 24 April 1993
Prestasi: 1. Medali perak dan perunggu di PON 2012 2. Medali emas di PON 2016. 3. Medali emas di Kejurnas Atletik Piala Panglima TNI tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016.
sung tertarik untuk mengikuti lomba lari. “Dan saat mengikuti lomba lari tingkat pelajar, saya langsung juara di nomor 5 ribu meter,” kenangnya. Melihat bakat Arif di lomba lari, semua keluarga mendukung Arif untuk menjadi atlet lari. Terutama saudara tertuanya, Abdul Haris sangat mendukung Arif untuk menjadi atlet lari. Tidak hanya keluarga, namun setelah lomba selesai pelatih atletik Kota Bima, Jubair langsung mendatangi keluarga Arif untuk mengajak Arif berlatih di klub atletik “Kuda Terbang Kota Bima” binaan Jubair. Setahun dilatih oleh Jubair, Arif berhasil menjuarai nomor 10 Kilometer di Porseni NTB awal tahun 2005. Saat itu Arif masih duduk di bangku kelas dua SMP. “Dengan menjuarai nomor 10 kilometer diporseni saya langsung dipanggil oleh PPLP NTB untuk latihan di Mataram,” ucapnya. Ketika menerima surat panggilan dari PPLP NTB, bukan main senangnya keluarga Arif. Semua keluarga pun ikut mendukung Arif untuk mengikuti program latihan di PPLP NTB. Ketika bergabung di PPLP NTB tahun 2005, Arif difokuskan latihan di nomor 800 meter dan 1.500 meter. Namun pilihan Arif berlatih di nomor jarak menengah ternyata tidak membuat prestasi nasionalnya melejit. Tiga tahun di PPLP NTB Arif gagal meraih medali di Popnas tahun 2005 dan Popnas tahun 2007. Gagal di beberpa nomor jarak menengah, Arif memilih fokus di nomor 400 meter. Selama setahun berlatih nomor jarak pendek barulah Arif bisa mencetak prestasi di nasional dengan meraih medali perak di Popnas 2009. Kesuksesan Arif di pekan olahraga pelajar nasional itu membuat Arif dipanggil mengikuti Pelatnas jangka panjang persiapan mengikuti Kejuaraan Asian Junior tahun 2010 dan Arif sukses meraih medali emas.
Kejurnas STE di NTB akan Libatkan 20 Provinsi Mataram (Suara NTB) NTB akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Kejurnas Sarung Tinju Emas (STE) IV yang akan berlangsung di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 9-13 Desember 2017. Kejurnas yang memperebutkan Piala Gubernur NTB itu akan melibatkan 20 provinsi.
Arif Rahman Sukses di tingkat Asian Junior Arif bertahan di Pelatnas hingga mengikuti SEA Games 2011. Namun gagal mengukir prestasi. Meski gagal mengukir prestasi di level Asia Tenggara namun Arif sukses meraih medali perak dan perunggu di PON XVIII/2012. Yakni meraih medali perak di 400 meter dan medali perunggu di estafet 4x400 meter. Prestasi tertinggi Arif diraih di PON 2016 dengan menyubang medali emas di estafet 4x400 meter putra. Keberhasilan Arif di level nasional ini diakui sebagai buah kesabaran Arif dalam menjalani latihan. Dalam hal ini Arif menjelaskan bahwa prestasi atlet tidak bisa diraih secara instan, namun harus melalui latihan yang panjang dan terukur. “Meraih prestasi nasional itu tidak mudah. Kita harus sabar berlatih, karena untuk menjadi atlet berprestasi tidak cukup dengan latihan setahun dua tahun. Tapi harus latihan yang panjang dan terukur. Dan jangan lupa berdoa memohon kepada Tuhan,” jelasnya. (fan/*)
Sekum Pertina NTB, H. Haryoto AZ, yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (8/11) kemarin mengatakan kejurnas yang bertemakan Gubernur NTB Cup itu salah satu ajang tinju level nasional paling bergengsi. Pasalnya event itu melibatkan atlet-atlet terbaik nasional. Daerah NTB akan menjadi tuan rumah pertamakali menggelar event nasional yang diikuti petinju youth dan elite itu. Dan diperkirakan event itu akan melibatkan puluhan atlet dari 20 provinsi di Indonesia. “Dipastikan ada 20 provinsi yang ikut dalam event ini. Namun yang sudah melakukan konfirmasi ada sebanyak 10 Provinsi,” ucapnya. Dijelaskannya, sebanyak 10 provinsi yang sudah mengatakan
siap ambil bagian di event itu adalah Sulawesi Utara (Sultra), Maluku Utara, Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulteng, DKI Jakarta, Banten, Jatim, Jateng dan Kaltim. “Sisa sepuluh provinsi lainnya lagi akan menyusul. Mereka sudah berkomunikasi dengan kita via ponsel,” ucapnya. Kejurnas yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB itu akan mempertandingkan sebanyak 28 kelas dengan kategori youth
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR2637CD NOKA/NOSIN:MH1JBE111CK455252/ JBE1E-1446671 AN: PT.BANK RAKYAT INDONESIA HLGDSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 4289DQ NOKA/NOSIN : MH1HB71168K318616/ HB71E-1318402 AN:SAPI’I HLG DSKTR NARMADA HLG STNK R2 HONDA DR2305CJ NOKA/NOSIN: MHIJFJ114EK024208/ JF71E-1199631 AN: SYAMSUL HADI HLG DSKTR SEKARBELA HLG STNK R2 HONDA DR4136HH NOKA/NOSIN : MH1JF5123BK355844/ JF51E-2329062 AN.SANUSI HLH DSKTR GUNUNG SARI
RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall). PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008
LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
(usia 15-17 tahun) dan elite. Kelas-kelas yang dipertandingkan mulai dari kelas 45 Kilogram (Kg) hingga 69 Kg untuk putri. Sementara untuk kelas putra dimulai kelas 46 Kg hingga 75 Kg putra. (fan)
HILANG HLG SERTIFIKAT TANAH NO.1305 AN. RIFAATIN HLG DSKTRKEC.SELAPARANG MATARAM HLG BPKB R2 HONDA DR2714DP NOKA/NOSIN: MH1JB81187KO43983/ JB81E-1044359 AN. ABDURRAHMAN HLG DSKTR PERJALANAN DARI SEKOTONG MENUJU MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR 5780CN NOKA/NOSIN : MH3RG1910EK001913/ 63E8E-0001910 AN. LIDO ENGGAR GUNTARA HLG DSKTR MATARAM HLG BPKB R4 SUZUKI DR1117DL NOKA/NOSIN : MHYGDN41V7J-153157/ G15AID-15736 AN: KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI LOBAR HLG DSKTR JL. RAYA GERUNG
SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
Kamis, 9 November 2017
SUARA NTB
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 9 Oktober 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
Kamis, 9 November 2017
SUARA NTB
Halaman 14
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 9 November 2017
Halaman 15
Dispar NTB Klaim Angka PTAMIN dan KPA Amdal NTB Bahas KA - Andal Fasilitas Kunjungan Wisatawan Pengolahan dan Pemurnian Tembaga 3,2 Juta Orang
”Jual” Lombok di Rusia Dari Hal. 1 kata Wakil Duta Besar RI untuk Rusia, Lasro Simbolon dikonfirmasi bertemu Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di ruang kerjanya, Rabu (8/11) siang kemarin. Lasro Simbolon didampingi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM dan Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si. Lasro menjelaskan, setiap tahun KBRI Moskow menggelar Fetival Indonesia pada bulan Agustus. Tahun depan, NTB diharapkan menjadi partisipan utama dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada Agustus 2018. Ia mengatakan ajumlah wisatawan asal Rusia yang berlibur ke Indonesia selama ini masih cukup kecil. Namun pada 2017 ini dari sisi pertumbuhan cukup tinggi mencapai 58 persen. Jumlah wisatawan Rusia yang berlibur ke luar negeri setiap tahun sebanyak 20 juta orang. Dari jumlah tersebut yang berlibur ke Indonesia sekitar 90 ribu orang. Namun sekarang trennya terus mengalami peningkatan. Daerah yang menjadi destinasi utama wisatawan asal Rusia salah satunya Lombok, selain Bali dan Yogyakarta. ‘’Sudah mereka kenal Lombok ini, Bali dan Yogyakarta. Kita akan garap dan dukung
program pemerintah yang membangun pariwisata yang luar biasa progresif. Termasuk 10 destinasi baru di Indonesia yang di dalamnya Mandalika,” kata Lasro. Karakteristik wisatawan asal Rusia, kata Lasro merupakan quality tourism. Biasanya lama tinggal mereka cukup panjang. Membawa uang yang banyak dan menyukai pantai. Selain itu mereka juga menyukai budaya dan kuliner. “NTB ini memiliki semuanya. Alamnya luar biasa, kuliner dan budaya juga luar biasa,” ucapnya. Lasro menambahkan, KBRI Moskow dan Kementerian Pariwisata akan menggenjot secara bersama-sama dengan melakukan promosi pariwisata NTB di Rusia. Hal yang menjadi tantangan untuk menarik lebih banyak lagi kunjungan wisatawan Rusia adalah konektivitas. ‘’Memang perlu kerjasama dengan airlines, pelaku pariwisata lainnya. Kerjasama Pemda dengan industri pariwisata di sini berjalan baik. Itu sangat penting. Kita sedang dorong direct flight ke Indonesia. Garuda sedang mempertimbangkan direct flight Indonesia - Moskow. Mungkin dari Jakarta, Bali dulu,’’ katanya. (nas)
Berpotensi Bermasalah Dari Hal. 1 Direktur perusahaan tersebut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Kepri. Asdatun Kejati NTB Hendrik Selalau, SH.,MH mengaku sejauh ini belum ada komunikasi dengan pihak PLN terkait lelang pengangkutan limbah B3 tersebut. “Sehingga saran kami, paling bagus tiap tender libatan Datun atau TP4D, agar aman,” kata Hendrik kepada Suara NTB, Rabu (8/11). Terkait tender limbah B3 yang dimenangkan PT. TBS ini, Hendrik mengaku punya gambaran awal. Diakui sempat ada masalah, berujung pembatalan pemenang lelang perusahaan awal. Hingga lelang diulang, kemudian ditetapkan PT. TBS sebagai pemenang tender. Bahkan Hendrik mengaku sempat mengingatkan soal potensi masalah pada lelang ketika itu. Namun pihak PLN
tetap melaksanakan hingga ditetapkan PT. TBS sebagai pemenang. Pihaknya pun tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Karena memang tidak ada pelibatan TP4D dan Datun. ‘’Yang jelas mereka tidak libatkan TP4D,’’ tandasnya. Hendrik yang menjabat sebagai Sekretaris TP4D mengaku, kerjasama pendampingan kegiatan dengan skala besar di PLN bukan hal yang asing. Selama ini dengan PLN urusannya terkait penagihan tunggakan pemasangan listrik. Kerjasama yang sudah berjalan adalah dengan PLN Unit Induk Pembangunan. “Sejak pelelangan sampai dengan selesai pelaksanaan pekerjaan,” tandasnya. Kontrak dengan TP4D juga sudah berjalan pada pelelangan pembangunan dermaga Jetty PLTG Lombok Peaker. (ars)
Empat Kabupaten/Kota Rawan Banjir dan Longsor Dari Hal. 1 Angin baratan ini relatif kencang dari biasanya. Meskipun diprediksi akan ada hujan disertai angin kencang, namun, lanjut Wakodim, hujan di NTB dalam kondisi normal.
‘’Cuma nanti di Desember-Januari diperkirakan sedikit di atas normal. Puncaknya di NTB, Desember, Januari dan Februari. Namun demikian hujan ekstrim itu bisa terjadi di luar puncaknya itu,’’ tandasnya. (nas)
tensi dampak terhadap lingkungan sekitar. Kerangka Acuan Andal ini adalah sebagai bagian dari proses studi Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) sesuai dengan amanat Undang-Undang No.32 tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 tentang jenis kegiatan/aktivitas yang wajib memiliki Amdal ‘’Kami telah menyerahkan kerangka acuan-Andal ke KPA NTB pada tanggal 24 Oktober 2017 dan hari ini kita
bahas dengan Komisi Penilai ANDAL (KPA) NTB terkait apa yang sudah kami ajukan tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada KPA NTB yang telah merespons surat kami dengan cepat sehingga pertemuan hari ini terlaksana dengan baik dan lancar,’’ kata Imron Gazali, Kuasa Direksi PTAMIN. Imron menambahkan, pihaknya ingin memastikan pembangunan fasilitas pengolahan dan permurnian tembaga dan fasilitas pendukungnya ini berjalan dengan baik. Serta aman bagi lingkungan dan dapat memberikan manfaat
Kasus Prona Bayan Tetapkan Tersangka
Mataram (Suara NTB) Kejari Mataram menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pungli Program Nasional Agraria (Prona) di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Penetapan tersangka setelah melalui gelar perkara beberapa waktu lalu. Namun Kejaksaan belum mengumumkan resmi siapa tersangka utama, sampai perkara ini tuntas pelimpahan tahap II. “Hasil gelar perkara, tersangka sudah ada. Sudah kita kantongi. Tapi soal nama, identitas, nanti dulu. Kita tuntaskan sampai pemberkasan,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska, SH.,MH kepada Suara NTB, Rabu (11/11) kemarin. Modus kasus ini, dijelaskan Andri, masyarakat di Desa Bayan, Kecamatan Bayan yang melakukan pengurusan sertifikat tanah, ditarik anggaran bervariasi. Nilainya paling sedikit Rp 100.000 dan paling besar Rp 600.000. Sementara dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis), Prona gratis dari pemerintah. “Tapi oleh tersangka ditetapkan
pungutan, nilainya Rp 100.000 sampai dengan Rp 600.000. Ini lah yang kami temukan sebagai pungli,” sebutnya. Dari total pungutan yang dikumpulkan tersangka dari masyarakat itu, hasil hitungan pihaknya mencapai sekitar Rp 170 juta. Untuk penentuan kerugian negara ini, pihaknya tidak melibatkan auditor. Karena penentuannya dengan metoda sederhana. Angka kerugian bisa diperoleh langsung dari pengakuan warga yang dipungut saat mengurus Prona. Sementara untuk menguatkan penyidikan kasus itu, timnya terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Rabu pagi hingga siang kemarin, sedi-
kitnya enam kepala dusun yang diperiksa bergilir. Total ada 10 kepala dusun yang akan diperiksa untuk penguatan penyidikan. Mereka diperiksa karena warganya dipungut anggaran untuk pengurusan Prona. “Tapi yang hadir sebagian. Kita tidak periksa semua Kadus. Hanya sampling saja, sudah cukup mewakili,” sebutnya. Ditanya kapan pemanggilan tersangka, sejauh ini diakui Andritama masih terkonsentrasi pada pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan tersangka diperkirakan ketika pemberkasan sudah rampung dan ditindaklanjuti langsung dengan pelimpahan berkas dan tersangka. (ars)
Tak Terima Hasil Seleksi Tambahan
Bakal Calon Kades Disarankan Tempuh Jalur Hukum Selong (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mempersilakan kepada bakal calon kepala desa (kades) yang tidak puas dan keberatan dalam hasil seleksi tambahan penjaringan calon kades untuk menempuh jalur hukum. Pasalnya, pihak panitia pilkades kabupaten dan desa sudah bekerja secara maksimal dan aturan yang berlaku. “Apabila keberatan, silakan tempuh jalur hukum,”tegas Kabid Pemerintahan dan Kelembagaan Desa pada Dinas PMD Lotim, Ir. Khairul Amri, Rabu (8/11). Diungkapkannya, antara panitia kabupaten dan desa dalam melaksanakan seleksi tambahan penjaringan calon kades yang diikuti 17 desa sudah
bekerja secara maksimal dan transparan. Di mana, 30 menit setelah pelaksanaan tes, hasilnya sudah dikeluarkan oleh pihak panitia dan secara terbuka. Untuk itu, apabila ada keluhan bakal calon kades yang tidak menerima hasil seleksi itu, Dinas PMD tetap akan memfasilitasi. Artinya diberikan penjelasan meskipun dalam aturan tidak diberikan tenggang waktu kepada bakal calon untuk menyampaikan keberatan. “Sebenarnya kalau sifat-sifatnya yang keputusan begini, silakan menempuh jalur hukum,” imbaunya lagi. Kendati demikian, Khariul Amri menjelaskan sejauh ini belum ada bakal calon kades yang tidak lulus melakukan komplain secara resmi ke Dinas PMD, meski kabar terkait adanya kebera-
tan itu didapatkannya. “Secara resmi tidak ada yang menyampaikan keberatan ke kami,”ujarnya. Dalam pelaksanaan seleksi tambahan terhadap bakal calon kades yang dimulai sejak hari, Sabtu (4/11) lalu diikuti oleh 17 desa. Sehingga, hari ini akan dilakukan penetapan dan pengambilan nomor urut terhadap 17 desa yang melakukan seksi tambahan dari 159 desa yang melaksanakan pilkades serentak di Kabupaten Lotim untuk tahun 2017. Sementara, untuk dana pilkades sudah diterima oleh semua desa yang menyelenggarakan pilkades. Di mana untuk dana pilkades ini, paling besar untuk Desa Masbagik Selatan sebesar Rp 70 juta lebih, diikuti oleh Desa Pringgabaya dan Desa Danger. (yon)
Belasan Pemegang IUP Sandera Investasi di NTB Dari Hal. 1 Sementara kebutuhan logam masih terbatas. Karena tidak adanya pembeli kemungkinan itu yang menyebabkan perusahaan pemegang IUP operasi produksi tersebut belum melakukan aktivitas produksi bahan tambang. ‘’Persoalannya dia status produksi tapi tiap tahun tak
ada penjualan. Sementara ada kewajiban mereka tiap tahun yang tidak sedikit. Ada juga yang masih menunggak bayar iuran. Itulah makanya kita akan evaluasi IUP-IUP operasi produksi yang ndak jalan ini,’’ ucapnya. Husni mengungkapkan, ia sudah menyampaikan perihal banyaknya perusahaan yang telah memegang IUP operasi
produksi namun tak ada aktivitas ke Dirjen Minerba. Pihaknya menanyakan sikap terhadap persoalan ini. Untuk IUP operasi produksi ini, katanya, jangka waktunya ada yang 15 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Terhadap persoalan ini, Dirjen Minerba akan mengeluarkan pedoman evaluasi atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. (nas)
Ketum KONI: Ini Ajang Cetak Atlet Berprestasi Dari Hal. 1 Para pemenang telah dipersiapkan medali. Kalaupun ada hadiah berupa uang, itu akan diberikan oleh sponsorshif. ‘’Kalau dari KONI itu sesuai peraturan, yang diberikan
hanya medali,’’ ungkapnya. Mengenai peralatan dan sarana prasarana olahraga sebagai penunjang laga. Menurut Wabup Lotim, saat ini sudah bisa jauh lebih baik dibandingkan gelaran Porkab 2015 silam. Pada pelaksanaan sebelumnya
anggaran lebih besar karena diperuntukan juga untuk pengadaan. ‘’Dulu anggaran besar habis untuk perbaikan peralatan. Sekarang sudah jauh lebih lengkap, semua persiapan peralatan sudah baik,’’ demikian H. Haerul Warisin. (rus/*)
bagi masyarakat dan pemerintah daerah. ‘’Kami berharap persetujuan Amdal dan izin lingkungan dapat segera diperoleh dari Pemprov NTB dalam tahun ini sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai rencana di akhir tahun 2021.’’ Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Madani Mukarom, selaku Ketua Komisi Penilai Amdal NTB memimpin rapat pembahasan tim teknis KA-Andal. Pembahasan juga dilakukan oleh Sekretaris KPA anggota Amdal NTB dan anggota tim teknis lainnya yang terdiri dari
berbagai instansi pemerintah terkait dan pakar-pakar teknik dan lingkungan hidup. Hadir juga dalam rapat ini, perwakilan manajemen PTAMNT, yaitu Syarafuddin Jarot (Senior Manager Hubungan Eksternal) dan Potro Soeprapto (Senior Manager Tanggungjawab Sosial dan Hubungan Pemerintah). PTAMIN berencana akan melakukan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga dan fasilitas pendukungnya di Desa Mantun dan Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. (r)
Inklusi Pajak akan Diterapkan di Perguruan Tinggi Mataram (Suara NTB) Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan inklusi pajak secara masif. Arti penting pajak untuk negeri akan menjadi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di Perguruan Tinggi. Mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2018 mendatang. Kabid P2 Humas Kanwil Pajak Nusa Tenggara, Widi Widodo mengatakan, untuk penerapan MKWU perpajakan ini, Kanwil DJP Nusra sudah mulai membangun komunikasi dengan Perguruan Tinggi (PT) negeri di NTB, salah satunya Unram, dan Kopertis, menyusul Universitas Islam Indonesia (UIN). “Sudah ada MoU antara Dirjen Pajak dengan Kemendikti,” jelas Widi di temui di ruang kerjanya, Rabu (8/11) kemarin. Dengan memasukkan mata kuliah perpajakan di kurikulum, diharapkan tingkat kesadaran masayarakat terhadap kewajiban pajak jauh akan lebih besar. Widi mengatakan, berbeda pengaruhnya ketika pajak disadari setelah menjadi pengusaha, atau setelah memiliki penghasilan tetap pada usia dewasa. Jika pemahaman pajak ditanamkan sejak awal, Widi mengatakan masyarakat akan memiliki integritas yang tinggi dalam membangun negaranya melalui pajak. Titik awal kegiatan inklusi keuangan ini menurutnya sudah dilaksanakan. Di mulai dengan pengenalan pajak di sekolahsekolah, tingkat SMP maupun SMA. Untuk perguruan tinggi ini, akan dumulai dengan dilaksanakannya pelatihan kepada dosen-dosen pengajar. “TOT (Training of Trainer) mulai juga akan dilaksanakan pada tahun ini. Semua dipersiapkan agar pelaksanaannya pada 2018 mendatang betul-betul siap,” demikian Widi.(bul) Widi Widodo
(Suara NTB/bul)
Mataram (Suara NTB) – Hingga Oktober, Dinas Pariwisata (Dispar) NTB mengklaim jumlah angka kunjungan wisatawan sudah menembus 3,2 juta orang. Tahun ini, Pemprov menargetkan angka kunjungan ke NTB sebanyak 3,5 juta orang, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. “Masih ada sisa waktu dua bulan kita menuju ke 3,5 juta orang (target kunjungan wisatawan 2017). Sekarang posisi kita diangka 3,2 juta orang wisatawan termasuk wisman dan wisnus,” kata Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB usai mendampingi Wakil Duta Besar RI untuk Moskow, Lasro Simbolon bertemu Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Rabu (8/11) siang kemarin. Faozal mengaku optimis angka kunjungan wisatawan sebanyak 3,5 juta tahun ini akan tercapai. Meskipun waktu tersisa tinggal dua bulan, ia menyatakan target angka kunjungan akan tercapai. Ia menyatakan sisa dua bukan ini masih banyak wisatawan yang akan datang ke NTB untuk libur akhir tahun. Ia menyebut, dari 3,2 juta orang angka kunjungan sampai Oktober lalu, sekitar 1,3 juta merupakan wisman. Ia menambahkan masih ada sekitar 6-7 kapal pesiar yang akan singgah ke Lombok. Tahun ini dijadwalkan ada 20 kapal pesiar ke Lombok. sampai saat ini sudah ada 18 kapal pesiar yang sudah singgah. Berdasarkan data BPS, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan September 2017 tercatat 2,08 hari. Jika dibandingkan dengan RLM bulan September 2016 yang hanya 1,67 hari, berarti terjadi kenaikan 0,41 hari. Rata-rata lama menginap (RLM) tamu pada bulan September 2017 di Hotel Bintang mencapai 2,08 hari ini berada pada klasifikasi bintang yang berbeda. RLM paling lama dicapai oleh hotel bintang 5 yaitu mencapai 3,42 hari dan terendah pada hotel bintang 1 hanya 1,47 hari. Jika dibandingkan antara tamu asing dengan tamu dalam negeri, terlihat RLM tamu asing lebih lama dibandingkan RLM tamu dalam negeri. RLM tamu asing bulan September 2017 mencapai 2,37 hari sedangkan RLM tamudalamnegeri sebesar 1,98 hari.Tamu asing cenderung lebih lama menginap dibandingkan tamu dalam negeri. Sementara itu, untuk RLM hotel non bintang pada bulan September 2017 sebesar 1,62 hari. Ini turun 0,12 hari dibandingkan dengan RLM hotel non bintang bulan Agustus 2017 sebesar 1,74 hari. Jika dibandingkan dengan RLM bulan September 2016 yang tercatat 1,67 hari, turun sebesar 0,05 hari. Lama menginap tamu asing di hotel non bintang lebih lama dibandingkan dengan tamu dalam negeri. Ini dapat dilihat dari RLM tamu asing di hotel non bintang mencapai 2,14 hari, sedangkan RLM tamu dalam negeri hotel non bintang hanya sebesar 1,44 hari. (nas)
Mataram (Suara NTB) PT Amman Mineral Industri (PTAMIN) yang merupakan afliasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) telah melakukan pembahasaan Kerangka Acuan (KA) Analisa Dampak Lingkungan (Andal) terkait rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga serta fasilitas pendukungnya bersama dengan Komisi Penilai Amdal (KPA) NTB, Selasa (8/11) November 2017 di Mataram. PTAMIN telah menyusun kerangka acuan Andal yang bertujuan untuk mengkaji po-
Cek Fisik ”Vertical Dryer” Jadi Pertimbangan Putusan Hakim Dari Hal. 1 Tim JPU juga dilibatkan saat turun lapangan,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH sesuai informasi dari tim JPU, Rabu (8/11). Soal tujuan cek fisik, digambarkannya, atas keinginan hakim untuk mengetahui kondisi fisik proyek yang dipindahkan dari Kelurahan Sayang Sayang Cakranegara itu, dengan nilai Rp 600 juta lebih. Selama ini menurutnya, fisik proyek hanya diketahui oleh jaksa dan ahli serta auditor. Sementara itu, Humas Pengadilan Tipikor Mataram, Abadi, SH.,MH kepada Suara NTB membenarkan, pihaknya ingin verifikasi dakwaan JPU dengan turun ke lapangan. Proses ini disebutnya PS atau pemeriksaan setempat. Tidak sekadar cek fisik, tapi akan jadi salah satu pertimbangan dalam putusan perkara untuk PPK Ir.Budi Subagiyo dan Bainurrahman selaku pemilik lahan. ‘’Supaya kami nanti tidak meraba-raba dalam memutuskan perkara. Harus jelas fisik barangnya seperti apa,’’ katanya. Sebelum cek fisik, akan diawali dengan sidang dengan agenda tuntutan terhadap dua terdakwa. Lokasi cek fisik di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, tempat alat senilai Rp 600 juta itu dibangun. Abadi yang juga menjadi hakim anggota dalam perkara itu mengaku ingin menguji fakta dalam persidangan. Di mana para terdakwa, saksi dan jaksa dalam materi
dakwaan menyebut alat itu dipindahkan dari kelompok tani Sayang Daye II Kota Mataram ke Lombok Barat karena alasan lahan. Di Kelurahan Sayang Sayang yang menjadi markas kelompok itu tidak tersedia lahan, sehingga dipindahkan ke Lombok Barat di lahan milik Bainurrahman yang lebih luas. ‘’Apakah betul jarak dari Sayang Sayang ke Gontoran itu jauh. Bagaimana bentuk alatnya. Katanya kan tinggi sampai 9 meter, seperti ukuran rumah. Nah itu yang kita cek, benar ndak begitu,’’ katanya. Selain itu, dalam dakwaan disebut juga Rice Machine Unit (RMU), yang memang sudah ada di gudang milik terdakwa Bainurrahman. Keberadaan alat RMU itu yang juga jadi alasan penempatan vertical dryer di lokasi yang sama. ‘’Di sana ada RMU, itu jadi alasan Bainurrahman sehingga vertical dryer cocok di gudangnya,’’ ungkapnya. Disinggungnya soal hasil penyidikan jaksa diperkuat dengan hasil hitungan kerugian negara oleh BPKP. Bahwa proyek itu kerugian negaranya total los. Ini juga akan diuji oleh hakim. Sejauh mana kebenaran perhitungan BPKP dengan melibatkan ahli pembanding. ‘’Jadi itu semua harus dibuktikan,’’ tegasnya. Dalam proses PS nanti hadir semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Selain hakim, juga JPU, ahli fisik, BPKP dan kedua terdakwa bersama tim kuasa hukumnya. (ars)
Realisasi Rendah, TGP2D Atensi Dua Proyek Strategis di Sumbawa Dari Hal. 1 Ia menyatakan TGP2D bersama dengan Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) akan turun ke lapangan pekan depan. ‘’TGP2D akan turun. Rencananya akan melihat pembangunan jalan di Sumbawa. TGP2D akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) proyek-proyek besar. Seperti proyek jalan di Sumbawa dan rehabilitasi RTLH di KSB,’’ katanya. Dua proyek jalan yang akan ditinjau di Sumbawa yakni proyek percepatan jalan paket
9 dan paket 10. Proyek percepatan jalan paket 9 Lenangguar – Lunyuk sepanjang 8,150 km dengan nilai kontrak Rp 28 miliar lebih dari APBD NTB. Berdasarkan laporan yang diterima, realisasi fisik baru 2,21 persen. Kemudian proyek percepatan jalan paket 10 Plampang – Sekokat sepanjang 10,150 km dengan nilai kontrak Rp 28,9 miliar dari APBD NTB. Berdasarkan laporan yang diterima, realisasi fisik baru mencapai 6,77 persen. Sementara untuk proyek rehabilitasi RTLH yang berada di KSB, Hendro tak merincikan nilai
kontrak maupun realisasinya sampai saat ini. Berdasarkan data LPSE NTB, tahun ini Dinas Perkim melaksanakan lima paket proyek rehabilitasi RTLH. Paket I RTLH dengan lokasi di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara Rp 6,7 miliar. Paket 2 RTLH dengan lokasi di Lombok Tengah Rp 5,2 miliar dan Paket 3 RTLH Lombok Timur Rp 5,22 miliar. Selanjutnya, paket 4 RTLH dengan lokasi Sumbawa dan Sumbawa Barat Rp 3,7 miliar dan paket 5 RTLH Kota Bima, Bima dan Dompu Rp 6 miliar.
‘’Ini adalah proyek-proyek strategis yang kita lihat (tinjau lapangan). Diharapkan, pengerjaan proyek strategis ini bisa tepat waktu. Kemudian pembangunan rumah layak huni juga bisa segera digunakan oleh masyaraat miskin. Sehingga masyarakat miskin bisa kita kurangi, entaskan,’’ katanya. Diberitakan Suara NTB sebelumnya, program rehabilitasi RTLH yang dilaksanakan Pemprov NTB di KSB diprotes masyarakat penerima. Protes ini dilayangkan masyarakat karena kualitas proyek tersebut dinilai tidak
layak. Mulai dari bahan baku hingga proses pembangunan yang dilaksanakan diduga tidak secara transparan kepada para penerima bangunan dan pemerintah desa setempat. Dari sisi kualitas proyek yang dianggarkan oleh provinsi itu sangat jauh dari harapan. Hasil pantauannya terhadap rumah yang mendapatkan bantuan, material batako dan kayu yang digunakan diduga sangat rapuh. Belum lagi proses pembangunannya yang terindikasi dikerjakan asal-asalan oleh kontraktor pelaksana (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 9 November 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Prof. Karyadi Unggul pada Pemilihan Rektor Unram Mataram (Suara NTB) Sebanyak 57 orang anggota senat Unram menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan calon Rektor Unram yang digelar Rabu (8/11). Pada pemilihan yang digelar tertutup itu, Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si., unggul dengan perolehan 28 suara senat, disusul Prof. H. Lalu Husni dengan 15 suara senat dan urutan ketiga di tempati Prof. Eny Yuliani dengan 8 suara senat. Selanjutnya ketiga calon Rektor Unram tersebut akan dipilih lagi oleh senat dan Menristek Dikti. Sementara bakal calon rektor yang lain seperti Prof. Ir. M. Sarjan hanya mampu memperoleh 4 suara
senat. Jumlah itu lebih kecil dari prediksi awal mencapai 19 suara senat. Selanjutnya Prof. Mahyuni tidak memperoleh satupun suara senat. Sedang Prof. Yusuf Akhyar Sutaryono dan Prof. Surya Hadi masing-masing memperoleh 1 suara. “Alhamdulillah pemilihan lancar sesuai yang kita doakan anggota senat semua hadir 57 orang hadir dan berpartisipasi aktif,” terang Ketua Senat Unram, Prof. Ir. Mansur Maksum, usai pemilihan. Dikatakannya bahwa proses pemilihan lancar. Seluruh anggota senat berdasarkan berbagai pertimbangan telah menentukan pilihan pada Bakal Calon Rektor dan akhirnya keluar
tiga Calon Rektor berdasarkan perolehan suara yang selanjutnya akan dipilih bersama dengan Menristek Dikti dalam Rapat Senat tertutup paling lambat dua minggu sebelum masa jabatan Rektor Unram berakhir yaitu pada 19 Desember 2017. “Rapat senat tertutup, tidak boleh ada orang luar kecuali anggota senat. Kecuali ada tiga panitia sebagai saksi dan tiga panitia sebagai fasilitator,” ujarnya. Adapun model pemilihan dilakukan dengan metode pencoblosan surat suara yang mencantumkan poto ketujuh Bakal Calon Rektor sesuai dengan nomor urut. “Besok pagi, Sekretaris Senat dan Ketua Panitia
Pasek Sute Wijaya akan mengantar dokumen kepada Menteri sekaligus memohon waktu kepada Menteri agar berkenan menerima Ketua Senat dan Rektor sebagai rangkaian proses dan berkonsultasi untuk tahap selanjutnya,” urainya. Lebih jauh dikatakan Mansur jika hasil pemilihan yang memenangkan Prof. Karyadi untuk sementara ini dinilainya mencerminkan aspek rasionalitas senat dalam memilih. Senat lanjutnya, mereka semua pasti mengikuti track record bakal calon Rektor sebelum memilih. Lalu berdasarkan hal itulah seperti pengalaman pribadi anggota senat, pengalaman memimpin dan dipimipin
akhirnya menentukan pilihan. “Sahih, senat sangat rasional, Saya tidak mengatakan objektif karena susah mengukur. Tapi rasional, artinya hasil ini sangat rasional. Tidak punya alat ukur mengatakannya irasional,” sambungnya. Selain itu, karena di dalam proses ini juga ada pendekatan, meyakinkan pemilih, sehingga dapat dikatakan rasional, tidak serta merta kita katakan ini hasilnya. Termasuk pertimbangan lain anggota senat ialah pada saat penyampaian visi misi. “Di situlah para bakal calon menjawab, kami menilai para bakal calon menjawab. Kita bisa lihat ini memahami atau tidak,”. (dys/*)
Banyak Kades di Lobar Belum Miliki Randis Giri Menang (Suara NTB) Ketua Asosiasi Kepala desa (AKAD) Lombok Barat (Lobar) M. Zaini menyoroti banyaknya rekan-rekan Kades di Lobar yang belum memiliki Kendaraan Dinas (Randis), terutama para Kades yang baru dilantik. Kondisi ini menyebabkan Kades menggunakan kendaraan pribadinya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan. Zaini menyatakan pihaknya telah menyampaikan usulan-usulan para Kades terkait perlunya pengadaan Randis bagi Kades. Pemda diinginkan agar segera mengadakan Randis sebanyak puluhan unit untuk mengakomdir Kades-kades yang belum punya Randis. “Kami sudah perjuangkan mudahan bisa terealisasi segera,” tegas Zaini. Sementara itu, menjawab keluhan para Kades ini kepala Dinas Pemerintahan Dan Masyarakat Desa (PMD) Lalu Edi Sadikin menyatakan terkait usulan dari kepala desa untuk pengadaan Randis mengadakan, bisa dilaksanakan melalui anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Sebab sesuai ketentuan, penggunaan ADD dibolehkan untuk pengadaan Randis bagi Kades. Namun demikian, pihaknya tetap mengusulkan agar bisa dialokasikan melalui APBD. Edi menyatakan memang terkait Randis ini menjadi salah satu usulan para Kades, pihaknya M. Zaini sendiri sering ke
Sekda untuk menjembatani usulan Kades tersebut. “Boleh Kades membeli Randis dari ADD, itu boleh mengacu aturan,”jelas Edi. Terkait hal ini, pihaknya juga sudah melaporkan ke Bupati dan Sekda. Mengacu ketentuan, ADD dibolehkan dipakai untuk pengadaan Randis. Tentunya hal ini menjadi solusi bagi usulan kades terkait pengadaan Randis ini. Menurutnya, pengadaan randis dari ADD ini boleh tahun depann namun tentu perl dilihat dulu kebutuhan di masyarakat. Jika memang belum butuh, maka tidak harus membeli. Pihaknya menyarankan untuk daerah yang kira-kira membutuhkan Randis, disesuaikan juga dengan topografi daerahnya. Artinyta jika topografinya tak memungkinkan untuk kendaraan matic maka disarankan membeli kendaraan trail dan KLX. “Seperti Sekotong, Gunungsari dan Batulayar serta daerah lain yang punya topografi sulit maka perlu menyesuaikan Randisnya,” jelasnya. Pihaknya akan melakukan rapat dengan jajaran dan Kades untuk membahas perencanaan Randis ini. Yang penting mengacu aturan. Adanya jalan keluar pengadaan dari ADD menurutnya bisa dilaksanakan, di samping pihaknya mengupayakan dari APBD. (her) (Suara NTB/her)
(Suara NTB/dok)
TRADISI PERANG TOPAT – Budaya Perang Topat yang telah menjadi budaya yang menunjukkan keakraban antara masyarakat dari dua agama, Islam dan Hindu di pulau Lombok yang berlangsung di Pura Lingsar, Lombok Barat, diusulkan menjadi role model kebhinnekaan kepada presiden. Salah satu rangkaian tradisi perang topat, tahun lalu.
Tradisi Perang Topat Diusulkan Jadi ”Role Model” Kebhinnekaan Giri Menang (Suarta NTB) Perang topat tidak hanya menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Namun lebih dari itu, perang topat bisa dikatakan sebagai simbol kedamaian di tengah kebhinnekaan di Gumi Patut Patuh Patju ini, bahkan termasuk di NTB. Sebagai sebuah aset budaya yang sudah dilaksanakan turun temurun, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid pun menginginkan hal yang lebih dari event Perang Topat tersebut. Keingginan Bupati Lobar itu mencoba diwujudkan dengan bersurat ke Presiden RI, Ir. Joko Widodo. “Bukan proposal, tetapi semacam narasi tentang prosesi Perang Topat tersebut. Tujuan kita ingin menjadikan
Perang Topat itu sebagai ‘role model’ tentang kebhinnekaan,” katanya di hadapan para pengurus Pura Lingsar di ruangannya, Rabu (8/11). Fauzan berkomitmen ingin terus ‘menjual’ prosesi Perang Topat itu tidak hanya di tingkat nasional, melainkan hingga ke level internasional. Karena memang tradisi ini sangat menarik dan bagus. Terkait niatannya ingin menjadikan prosesi Perang Topat sebagai ‘role model’ kebhinnekaan, Bupati Lobar itu menyatakan bahwa prosesi yang digelar di Pura Lingsar Kemalik itu sudah menjadi ikon perdamaian antara dua agama yakni Hindu dan Islam. “Wujud toleransi yang tinggi di pura Lingsar itu membuat kita ingin menjadikannya se-
bagai percontohan, tidak hanya di tingkat lokal tetapi ke level yang lebih tinggi,” jelasnya. Di samping itu, katanya Pura Lingsar sendiri sudah menjadi cagar budaya. Untuk itu, Bupati merasa perlu bahwa Pura Lingsar itu mendapat perhatian lebih dari pemerintah tidak hanya di Kabupaten Lobar, tetapi juga secara nasional. “Pura Lingsar itu sudah masuk sebagai cagar budaya,” cetusnya. Sebagai wujud perhatian Pemda Lobar terhadap prosesi Perang Topat dan Pujawali di Pura Lingsar, Pemkab Lobar melalui Dinas Pariwisata telah melakukan penataan di Taman Lingsar. Beberapa hal yang dibangun di Taman Lingsar itu seperti lokasi kuliner serta pengaspalan dari pintu
masuk Taman Lingsar tersebut. “Itu sudah kita lakukan, walaupun untuk pengaspalan akan dilanjutkan kembali pada tahun 2018 mendatang,” demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi. Sementara itu, Camat Lingsar, Rusditah dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pelaksanaan perang topat yang akan digelar pada 3 Desember mendatang itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. “Di Kecamatan kami sudah sempat membahas dalam rapat koordinasi pra-perang topat dan pujawali di Pura Lingsar. Secara kesiapan, kami sudah siap untuk mensukseskan even tahunan ini,” ujarnya. (her)
Kades Mambalan Dinonaktifkan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid telah mengeluarkan SK pemberhetian sementara Kades Mambalan kecamatan Gunungsari yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi prona. Bupati menunjuk Sekcam Gunungsari menjadi pelaksana tugas (plt) hingga digelar Pilkades mendatang. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa (PMD), Lalu Edi Sadikin kepada wartawan, kemarin. “Sudah keluar SK pemberhentian sementara pak kades Mambalan, diangkat sekarang jadi pelaksana tugas Sekcam Gunungsari pak Mudasir,”jelasnya. Pemberhentian sementara ini jelasnya mengacu aturan, sesuai mekanisme ada usulan dari bawah dalam hal ini BPD. Lalu diambil langkah tengahtengah menunjuk pihak kecamatan menjadi Plt. Diakuinya, usulan dari BPD setempat telah diterima beberapa pekan lalu. Pihak PMD pun telah melanjutkan ke
Bagian Hukum untuk dikaji, sehingga keluarlah SK Bupati terkait pemberhentian sementara dan penunjukan Plt Kades setempat. Dijelaskan, salah satu dasar pemberhentian sementara karena oknum Kades terkait sudah ditetapkan tersangka dalam kasus Prona tersebut. Oknum ini diberhatikan sementara, sampai kekuatan hukum tetap akan diambil langkah selanjutnya, apakah dipecat permanen atau tidak. Terkait pencairan ADD dan DD tahap II jelas Edi, ada persyaratan. Pihaknya akan Menandatangani rekomendasi pencairan jika setelah ada persyaratan yang harus dipenuhi terebut salah satunya rekomendasi dari Camat. Sejauh ini jelasnya, ada sejumlah masyarakat yang datang mempertanyakan perihal ADD dan DD. Menurut Edi pihak perangkat desa di bawah pimpinan Plt harus cepat melaksanakan musyawarah desa, untuk melakukan perencanaan. (her)