Edisi 18 Januari 2018 | Suara NTB by e-Paper KMB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

KAMIS, 18 JANUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 257 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tak Diakui, 700 Warga di Lobar Terancam Kehilangan Hak Pilih Mataram (Suara NTB) Sebanyak 700 warga di Desa Patu Butih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar) terancam kehilangan hak pilih pada Pilkada NTB, Juni mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB meminta desk Pilkada menyikapi persoalan ini. ‘’Itu bisa dikoordinir temanteman desk Pilkada, pemilih di Lobar yang belum clear sampai saat ini, di Batu Putih ada 700 orang. Itu harus segera disikapi,’’ kata Ketua Bawaslu

(17/1) siang. Ia mengatakan, ratusan warga Desa Batu Putih itu tidak diakui sebagai penduduk Lobar. Padahal mereka sudah bertempat tinggal puluhan tahun di sana. ‘’Itu kan hal-hal yang bisa disinkronkan, dikoordinasikan

NTB, Muhammad Khuwailid, S. Ag, MH dikonfirmasi usai Sosialisasi Netralitas ASN Lingkup Pemprov NTB dalam Pilkada 2018 di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Rabu

antara KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah. Desk Pilkada bisa mengambil peran itu,’’ sarannya. Untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada NTB 2018, Pemprov telah membentuk desk Pilkada. Desk Pilkada ini juga melakukan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu mengharapkan, petugas yang ada di dalamnya supaya melaksanakan tugas sesuai

dengan maksud dan tujuan dibentuknya desk Pilkada tersebut. Mengenai potensi desk Pilkada dapat dimanfaatkan oleh calon incumbent atau petahana bisa saja terjadi. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak harus memulai dengan spirit dan niat yang baik. ‘’Agar betulbetul pelaksanaan Pilkada ini dengan rasa senang, tidak saling menjelekkan, mencurigai,’’ katanya. (nas)

(Suara NTB/nas)

Bawaslu Rekomendasikan Pemberian Sanksi Sejumlah ASN di NTB

Khuwailid

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merekomendasikan pemberian sanksi kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB. Rekomendasi Bawaslu itu disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini kepala daerah. Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid, S.Ag, MH menyebutkan, dalam suatu deklarasi salah satu bakal calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Mataram pada 1 Oktober 2017, pihaknya menemukan empat ASN yang diduga tidak netral dalam Pilkada. Kemudian kasus yang terakhir ada beberapa ASN yang juga diduga tidak netral di Lombok Tengah (Loteng). ‘’Kita nyatakan dia melanggar etik. Sanksinya ada di

KASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Kita awasi pemberian sanksinya dan itu sudah dilaksanakan. Pemberian sanksi itu sudah dilakukan,’’ kata Khuwailid dikonfirmasi usai Sosialisasi Netralitas ASN Lingkup Pemprov NTB di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur, Rabu (17/1) siang. Khuwailid tak menyebutkan identitas ASN tersebut. Namun, ia mengatakan dari sejumlah nama yang sudah direkomendasikan pemberian sanksi, ada yang merupakan pejabat struktural dan staf biasa. Untuk ASN Pemprov NTB, Khuwailid mengaku belum ada yang ditemukan tidak netral dalam Pilkada. Terkait dengan netralitas ASN dalam Pilkada atau Pemilu, kata Khuwailid, telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2010. Bersambung ke hal 15

BPKP Turunkan Tim Audit Proyek Pusuk Sembalun Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi proyek taman wisata Pusuk, Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ditargetkan segera tuntas. Auditor Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) akan segera melakukan audit penentuan kerugian negara. Menurut pihak BPKP, kasus ini menjadi satu satunya yang belum tuntas tahun 2017 dan menjadi

tunggakan audit. Pertimbangan anggaran, sehingga dilanjutkan tahun 2018. Menurut Korwas Investigasi BPKP Perwakilan NTB, Adi Sucipto, surat tugas sudah diterbitkan untuk mulai audit. “Yang kami lakukan ini audit PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara). Karena audit investigasi sudah kami lakukan sebelumnya,’’ kata Adi Sucipto. Bersambung ke hal 15

TO K O H Antisipasi Pencucian Uang KETUA KPU NTB, Lalu Aksar Ansori SP, meminta pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, untuk menyerahkan rekening bank, khusus untuk pengumpulan dana kampanye. Penyerahan rekening bank paling lambat sudah diterima KPU, sehari sebelum memasuki masa kampanye yang dimulai 15 Februari mendatang. Dikatakan Aksar, rekening khusus tersebut wajib disampaikan ke KPU, sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas pembatasan dana kampanye pasangan calon. ‘’Makanya buat rekening khusus, Bersambung Lalu Aksar Ansori ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ndi)

Copot Oknum Pejabat Biro Hukum GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian telah mencopot salah satu oknum pejabat struktural Biro Hukum Setda NTB. Oknum pejabat struktural eselon IV itu tertangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB mengkonsumsi narkoba pada pergantian tahun baru beberapa waktu lalu. ‘’Kemarin ada satu pejabat yang terlibat sudah kita bebastugaskan dari eselon IV Biro Hukum. Bersambung ke hal 15 H. Fathurahman (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/rak)

POTENSI BESAR - Selain di Kabupaten Sumbawa, potensi ternak kerbau terbesar juga ada di Kabupaten Lombok Tengah, bagian Selatan. Pemeliharaan kerbau dilakukan dengan cara digembalakan, seperti tampak dalam gambar. Peternak yang sedang menggiring kerbaunya dalam jumlah banyak juga sering menjadi tontonan wisatawan yang kini banyak mengunjungi destinasi wisata Tanjung Aan dan sekitarnya.

Pilkada Kota Bima

Pasangan Sudirman-Syafiudin Tak Lolos Tes Kesehatan Kota Bima (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima, mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap lima pasangan bakal calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Bima, Rabu(17/1). Dari lima, satu pasangan balon yakni Sudirman-Syafiudin dinyatakan tidak menenuhi syarat (tidak lolos). ‘’Satu pasangan balon yang tidak memenuhi syarat yakni Sudirman-Syafiudin,’’ kata Ketua KPU Kota Bima, Bukhari, S.Sos. Menurutnya, pasangan balon melalui jalur perseorangan (independen) tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tenaga medis, antara lain, IDI, HIMPSI dan BNN Provinsi NTB. ‘’Hasil akhir, keduanya (Sudirman-Syafiudin) teridentifikasi mengalami gangguan kesehatan,’’ katanya.

Namun, Bukhari tidak menjelaskan secara detail jenis penyakit atau gangguan kesehatan yang dialami pasangan balon ini. ‘’Tim me-

dis yang melakukan pemeriksaan tidak menspesifikasi gangguan atau penyakit yang diderita. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

TAK LOLOS - Pasangan Balon Walikota dan Wakil Walikota Bima, Sudirman-Syafiudin saat mendaftar di KPU Kota Bima, beberapa waktu lalu. Namun pasangan ini gagal melanjutkan proses berikutnya karena dinyatakan tak lolos dalam tes kesehatan.

Sudirman Kecewa Hasil Tes Kesehatan RSUD NTB BAKAL calon (Balon) Walikota Bima, Drs H. Sudirman M.Si mengakui, telah menerima hasil pemeriksaan kesehatan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima, Rabu (17/1) kemarin. Sudirman juga membenarkan tidak bisa mengikuti tahapan Pilkada Kota Bima 2018 selanjutnya, karena gagal pada tes kesehatan. ‘’Memang demikian. Tadi kami sudah terima hasilnya secara tertulis dari KPU Kota Bima,’’ kata Sudirman, kepada Suara NTB, Rabu (17/2). Meski demikian, ia mengaku keberatan dan sangat kecewa terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Pasal-

nya tidak dijelaskan secara terperinci jenis sakit atau penyakit yang dialami sehingga ia dinyatakan tidak memenuhi syarat. ‘’Anehnya lagi, hanya saya dengan pasangan saya yang sakit. Padahal selama ini kami berdua tidak pernah sakit apapun ataupun ada riwayat gangguan kesehatan,’’ katanya. Menurutnya, pada saat pemeriksaan selama dua hari yang dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB di Mataram, Sudirman mengaku bersama dengan pasangannya, Syafiudin dalam kondisi segar bugar. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 18 Januari 2018

PENYUSUNAN program kerja tahun 2018 sudah mulai disusun oleh kecamatan Cakranegara untuk lebih memantapkan kinerjanya di tahun ini. Seperti yang diungkapkan Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi, SIP, ada 3 program yang menjadi perhatian utama. “Yaitu peningkatan infrastruktur, peningkatan SDM, dan peningkatan ekonomi,” jelasnya. Peningkatan infrastruktur, terang Salman, diutamakan pada pembangunan berupa jalan-jalan terutama di lingkungan-lingkungan se-kecamatan Cakranegara. “Terutama pembangunan jalan-jalan gang yang masih rusak, melanjutkan pembangunan sebelumnya,” terangnya. Pembangunan jalan gang ini, tambahnya, tersisa tinggal 1% saja yang belum diperbaiki. “Jadi tidak terlalu banyak, karena sebelumnya sudah diperbaiki,” terangnya. Sedangkan peningkatan SDM ini lebih ditekankan untuk pengadaan diklat atau pendidikan bagi eselon di kecamatan Cakranegara. “Karena yang sudah melakukan pendidikan, hanya baru sedikit, lebih banyak yang belum, jadinya kita usahakan biar mereka mendapat pelatihan,” kata Salman. Hal ini dilakukan agar kualitas SDM menjadi lebih berkualitas sehingga bisa lebih baik melayani masyarakat. Untuk peningkatan ekonomi, Salman menekankan itu dilakukan karena Cakranegara merupakan pusat ekonomi di kota Mataram. “Apalagi di sini terdapat berbagai pusat kerajinan seperti di Sayangsayang dan pusat kuliner di Karang Taliwang,” jelasnya. Peningkatan dilakukan dengan memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat berupa keterampilan yang dapat digunakan untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Pembentukan RPJM tahun 2018 ini baru akan dilakukan di akhir bulan ini. “Di atas 20 ini kita rapatnya untuk pembentukan RPJM ini,” kata Salman. (uul) M. Salman Rusdi

Mataram (Suara NTB) Seluas empat hektar tananam cabai di Kota Mataram, terserang hama antraks atau lalat buah. Ketua Kelompok Tani Adu Nasib, Batu Ringgit, Syakirin, Rabu (17/1) menuturkan, petani terancam mengalami kerugian jutaan rupiah akibat tanaman cabai mereka terserang hama antraks. Hama lalat buah itu menyerang cabai petani pada saat musim hujan. Secara keseluruhan total tanaman cabai terserang hama sekitar 3 sampai 4 hektar. “Bukan 30 are, tapi sudah tiga sampai empat hektar terserang hama,” sebut Syakirin. Dikatakan, cabai terserang hama tidak laku di pasaran. Secara otomatis stok cabai kurang dan menyebabkan kelangkaan. Tingginya permintaan tak sebanding dengan produksi cabai, sehingga harga cabai mahal. Petani telah berusaha mengantisipasi serangan hama tersebut dengan menyemprotkan pestisida. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. Mutawalli tidak mengetahui total lahan cabai petani terserang hama antraks. Tapi, ia sudah meminta penyuluh mengecek agar segera mengantisipasi penyebaran hama. Dua cara dilakukan mengantisipasi penyebaran hama, yakni menggunakan pestisida dan eradikasi. Eradikasi dengan mencabut pohon yang terserang hama, agar tidak menular ke tanaman cabai lainnya. “Biasanya kalau musim hujan seperti ini lalat buah menyerang cabai petani,” kata Muttawali. Dinas Pertanian berusaha semaksimal mungkin mencegah penyebaran hama tersebut. Dengan harapan, tanaman cabai tidak gagal panen. Terhadap harga di pasaran, Mutawalli berharap terserangnya cabai tersebut tidak mempengaruhi kelangkaan dan meningkatnya harga cabai di pasar. (cem)

(Suara NTB/uul)

Dua Persen untuk Pemakaman

(Suara NTB/cem)

TERSERANG HAMA - Syakirin, petani cabai di Kota Mataram, menunjukkan hasil panen cabai yang sebagian terserang hama lalat buah, Rabu (17/1).

(Suara NTB/fit)

Pimpinan OPD di Mataram Diingatkan Tidak Loyo Mataram (Suara NTB) Pengisian jabatan digelar Pemkot Mataram, Rabu (17/1), tak jauh meleset dari prediksi sebelumnya. Jabatan Kasat Pol PP akhirnya diemban Bayu Pancapati Amiruddin, SSTP yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Trantibum dan Linmas Sat. Pol PP. Bayu menggantikan Chaerul Anwar yang digeser sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara, jabatan Kadis Sosial dipercayakan ke Baiq Asnayati yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Kota Mataram. Asna menggantikan posisi H.L. Indra Bangsawan yang telah pensiun 2017 lalu. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sambutannya mengatakan, pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan ini sebenarnya biasa saja dan rutin dilakukan setiap tahunnya. Sama halnya di Satpol PP dan Disos dinilai kebutuhan mendesak harus diisi. Pengisian ini pun sudah dilakukan sesuai dengan proses pansel yang diatur sesuai peraturan perundang - undangan. “Kekosongan itu ditunjuk Plt. Plt pun tak leluasa mengambil kebijakan karena memiliki batasan - batasan,” kata Walikota. Secara normatif disampaikan bahwa, pengisian jabatan dimulai dengan seleksi. Dua nama dipilih dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selanjutnya, menunggu rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Rekomendasi ini kata dia, sangat diperlukan karena berkaitan dengan keinginan kepala

(Suara NTB/cem)

TONGKAT KOMANDO - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan tongkat komando ke Bayu Pancapati sebagai Kasat Pol PP yang baru, Rabu (17/1). daerah yang maju sebagai peserta pada Pilkada NTB 2018. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bahwa kepala daerah maju dilarang menggelar mutasi enam bulan sebelum dan atau sesudah dilantik. “Makanya ini yang saya kejar sebelum cuti nanti,” tambahnya. Ditegaskan Walikota, pejabat dilantik baik itu Bayu dan Asnayati harus sadar bahwa ini adalah kepercayaan atau amanah perlu sungguh - sungguh dilaksanakan. Di balik itu, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah harus diikuti kerja keras dan tanggungjawab penuh. “Jangan setelah kita lantik malah gak ada semangat. Malas, gedaq, abot. Lebih baik kalau sudah pendaq jadi pejabat supaya jelap kita mikir,” kritiknya. Terhadap pejabat dilantik diminta segera melakukan penyesuaian dan membaca tugas pokok dan fungsi sebaik baiknya. Walikota akan mengevaluasi integritas dan loyalitas pejabat. Sebagaimana upaya dan ikhtiar dalam kontrak politik dituangkan dalam visi -

misi rencana program jangka menengah daerah 2016 - 2021. Pergantian Kasat Pol PP berbeda dengan pengisian jabatan eselon II lainnya. Di halaman Kantor Walikota telah bersiap - siap personel Satpol PP. Mereka mengenakan pakaian berwarna hitam kombinasi celana coklat. Mereka berbaris rapi sambil sesekali menyanyikan yel - yel sebagai bentuk penyemangat. Pasca pengambilan sumpah, Walikota menyerahkan tongkat komando ke Bayu Pancapati. Penyerahan tongkat komando ditandai dengan upacara sederhana yang menandakan bahwa Satpol PP telah memiliki pimpinan baru. Usai penyerahan tongkat komando, Ahyar Abduh mengingatkan personel Pol PP tetap semangat menjaga kantibmas di Kota Mataram. Ahyar rupanya tak ingin meninggalkan momen dengan menguji ketahanan fisik anggota Pol PP. Walikota memperagakan pukulan serta tendangan ke arah kepala anggota Pol PP. (cem)

(Suara NTB/cem)

Tanaman Cabai di Mataram Terserang Hama

Prioritaskan 3 Program Utama

WAKIL Ketua Pansus Raperda Kota Mataram tentang Pemakaman, Parhan, SH., mengakui bahwa umat muslim di Kota Mataram, masih kekurangan lahan pemakaman. Terlebih pemakaman yang sifatnya umum. ‘’Yang banyak sekarang itu adalah pemakaman yang ada di masing-masing lingkungan. Dan itu dikuasai oleh komunitas lingkungan setempat,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Yang sering menjadi persoalan ketika warga yang tidak masuk dalam komunitas di lingkungan tersebut meninggal, mereka tidak diterima untuk dimakamkan di sana. ‘’Sementara, Tempat Pemakaman Umum (TPU) kita hanya satu-satunya yang ada di karang Medain. Itupun mungkin sudah tumpuk berapa,’’ imbuhnya. Pansus berharap, selain TPU yang disediakan oleh pemerintah, dari pihak pengembang juga menyediakan. Dalam Perda yang sedang dilakukan pembahasan di tingkat pansus, diatur bahwa pengembang berkewajiban menyediakan lahan pemakanan sekitar 2 persen dari total luas lahan yang dikembangkan untuk perumahan. Ketentuannya, sambung Parhan, untuk mengembang yang mengembangkan lahan di atas 25 hektar wajib menyediakan lahan pemakaman di lokasi yang sama. ‘’Tapi kan tidak mungkinlah di Kota Mataram 25 hektar dalam sekali pengembangan,’’ sebutnya. Sedangkan untuk luas lahan kurang dari 25 hektar, beberapa pengembang bisa bergabung kemudian membuat lahan pemakaman. Cara lain adalah, pengembang menyerahkan uang pengganti kepada Pemkot Mataram. Nantinya Pemkot Mataram yang akan melakukan pembebasan lahan dari dana yang terkumpul dari beberapa pengembang dimaksud. Lokasinya, kata politisi PKS ini, tentu tidak boleh jauh dari perumahan tersebut. Selama ini, kalau ada masyarakat dari luar Mataram seperti Lombok Timur ataupun Bima yang meninggal dunia di Mataram, jenazahnya akan dibawa pulang kembali ke daerah asalnya. Hal ini tidak terlepas dari makin terbatasnya ketersediaan tempat di TPU Karang Medain Mataram. ‘’Ini kan merugikan masyarakat juga,’’ katanya. Perda Pemakaman ini, lanjut Parhan, tidak hanya mengatur soal lahan pemakaman umat muslim, tetapi juga semua umat. Seperti lahan pemakaman umat kristiani dan umat lainnya. ‘’Kalau yang di kuburan muslim atau TPU, ukurannya akan kita atur,’’ imbuhnya sembari menambahkan bahwa lahan TPU di Karang Medain Mataram menggunakan sistem kontrak. ‘’Kalau sekian tahun tidak diurus, maka akan ditempati oleh yang lain,’’ tandasnya. (fit)

Halaman 2

Baiq Nelly Kusumawati

Sejumlah Jabatan di Pemkot Mataram Masih Lowong Mataram (Suara NTB) Sejumlah jabatan eselon III dan IV di lingkup Pemkot Mataram, lowong. Pengisian jabatan belum bisa dilaksanakan karena belum mendapatkan izin dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejumlah jabatan yang lowong yakni di Kelurahan Pejanggik. Lurah Pejanggik sebelumnya, Baiq Baktiyanti mendapatkan promosi sebagai Sekretaris Panwaslu. Sementara, tiga jabatan lurah lainnya yakni Lurah Mayura, Sayang - Sayang dan Bintaro telah purna tugas. Di tataran eselon III lowong yaitu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris Inspektorat ditinggalkan Baiq Asnayati, karena mendapat promosi sebagai Kadis Sosial, Kepala Bidang Perdagangan sebelumnya ditempati Uun Pujianto digeser sebagai Sekretaris KPU. Sementara, dua jabatan masih di Plt - kan akibat perubahan nomenklatur. Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan telah memproses nama - nama yang diusulkan mengisi kekosongan di

sejumlah jabatan. Nama - nama itu telah diserahkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengambil keputusan. Setelah itu, disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Kita sudah proses di tim Baperjakat. Tinggal menunggu keputusan Pak Wali saja. Setelah itu nama - nama kita kirim ke Pemerintah Pusat,” jawab Nelly, Rabu (17/1). Nelly memprediksikan, mutasi kali ini sifatnya pengisian kekosongan saja. Kemungkinan akan digelar akhir Januari mendatang. Sebab, mengurus rekomendasi pengisian jabatan eselon III dan IV cukup sampai di Dirjen saja. Insya Allah, Akhir Januari. Tingkat kementerian. Minggu ini “Kalau eselon III dan IV cukup sampai Dirjen saja tidak sampai ke Mendagri. Kalau Dirjen paling dua hari selesai,” tambahnya. Terhadap jabatan kosong tambah Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan segera diisi dalam waktu dekat sebelum penetapan dirinya sebagai calon peserta pilkada 12 Februari mendatang. Pengisian jabatan di eselon III dan IV sedang diproses dan akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. “Insya Allah,secepatnya kita isi. Karena jangan sampai kekosongan ini mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” kata dia. Oleh karena itu, ia meminta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan proaktif mengurus segala sesuatu yang menjadi kebutuhan. (cem)

Pol PP Kota Mataram akan Garang Mataram (Suara NTB) Pucuk pimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dipercayakan ke Bayu Pancapati. Ia menggantikan Chaerul Anwar yang sebelumnya digeser sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selama menduduki jabatan di Kabid Trantibum dan Linmas Satpol PP, Bayu dikenal garang dan tak pandang bulu dalam penindakan pelanggaran. Kegarangan Bayu dalam penindakan penyakit sosial seperti pedagang miras tradisional dan praktik prostitusi dinanti oleh masyarakat. “Garang itu tergantung irama pimpinan. Kalau kita distel lagu keras, kita akan keras. Kalau musiknya melayu dan melankolis, kita akan ikuti demikian,” kata Bayu kepada Suara NTB usai pelantikan, Rabu (17/1). Sebagai Kasat Pol PP, ia mengaku harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ritme atau irama inilah yang akan diikuti. Dia tidak mau bertindak tegas atau garang terhadap pelanggaran Perda, sementara pimpinan tidak mengarahkan demikian. Artinya kata Bayu, penindakan - penindakan dilakukan berdasarkan perintah Walikota dan Wakil Walikota. “Sekarang saya Kasat Pol PP. Pimpinan saya Pak Wali dan Pak Wakil . Jadi, kalau beliau perintahkan garang, saya akan garang. Jangan sampai saya yang garang sendiri. Malah dikirain gila nanti,” cetusnya. Selama menjabat sebagai Kabid Trantibum dan Linmas, sejumlah pekerjaan rumah perlu dibenahi terutama di internal Satpol PP. Di antaranya, adanya tumpang tindih pelaksanaan program, sehingga perlu dirapikan. Serta memperkuat dan membangun soliditas personel. Untuk persoalan di eksternal terutama menyangkut miras tradisional, prostitusi serta pelanggaran Perda lainnya, Bayu berjanji akan menuntaskan penyakit sosial tersebut. Dia mengaku, dua pekan menjelang dilantik sudah melaksanakan tugas dengan melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang miras. Pendekatan humanis dinilai lebih mengena daripada tindakan tegas. Penindakan secara yustisi sudah dilaksanakan, dalam hal ini tindak pidana ringan (tipiring). Tapi rupanya itu tidak mempan dengan sanksi yang kecil. “Sekarang ini kita mencoba pendekatan humanis sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri. Saya turun dengan anggota, didekati dengan pendekatan agama.’’ (cem)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial, Baiq Asnayati akan melakukan akselarasi terhadap penuntasan masalah anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) serta kemiskinan. Ia akan segera menggelar koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris untuk menyatukan visi - misi. “Setelah ini saya akan

bertemu dengan semua kepala bidang dan sekretaris menyatukan visi - misi saya yang sudah ada,” kata Asna usai pelantikan pejabat pemkota Mataram, Rabu (17/1). Visi - misi dimaksud Asna, yakni meningkatkan optimalisasi kerjasama dengan instansi terkait dalam mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pihaknya akan mengoptimalisa-

si kerja - kerja satuan tugas (Satgas) sosial meminimalisir anak jalanan (anjal) dan gelandangan dan pengemis (gepeng). Asna yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disosnakertrans 2016 lalu, menegaskan, ikhtiar dilakukan ini sebagai bentuk upaya mengoptimalisasi peran Dinsos sesuai arahan kepala daerah.

“Ikhtiar itulah sebagai upaya. Namanya ikhtiar itu perlu proses. Disos sebagai perpanjangan tangan nanti kita maksimalkan,” tandasnya. Persoalan kemiskinan masih jadi beban Pemkot Mataram untuk mengurangi pada angka satu persen. Di tahun 2016 hanya mampu ditekan 0,65 persen. Dikatakan Asna, upaya menekan kemiskinan akan terus dilakukan. Pihaknya akan melihat

program - program serta terobosan skala prioritas. Menurutnya, koordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat akan dilakukan. Sebab, pengentasan kemiskinan tidak bisa dengan sendiri, tetapi harus bersama - sama dengan pola gotong royong. Sebagai gambaran, tahun 2016 lalu telah diwacanakan Mataram bebas anjal, gepeng dan pengemis. Namun demiki-

an, perubahan pucuk pimpinan di Disos membuat kinerja Satgas Sosial kendor. Tak ada lagi patroli rutin digelar oleh Satgas Sosial. Titik - titik rawan anjal dan gepeng kembali marak. Penyakit sosial tersebut leluasa beraktivitas di jalanan. Ada yang menengadahkan tangan ke pengendara, dan menyodorkan kotak amal di pertokoan. (cem) Baiq Asnayati

(Suara NTB/cem)

Masalah Anjal dan Gepeng di Mataram Segera Tuntas

SUARA NTB Kamis, 18 Januari 2018

Manajemen RPH Banyumulek akan Dirombak Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah sedang melakukan kajian untuk mengoptimalkan keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, di Lelede, Lombok Barat. Manajemen yang mengelolalanya akan dirombak. Hal ini ditegaskan Direktur Utama PT. Gerbang NTB Emas (GNE), Drs. H. Syahdan Ilyas, MM. Keberadaan RPH berstandar nasional milik pemerintah daerah ini sedang dirancang bagaimana pola yang tepat agar mampu berkontribusi lebih besar kepada daerah. Saat ini RPH Banyumulek sedang vakum. Hing(suara NTB/dok) ga dibentuknya manajemen H. Syahdan Ilyas baru. Kesempatan diberikan kepada siapa saja yang terbaik, kata H. Syahdan pada Suara NTB di Mataram, Rabu (17/1) kemarin. “RPH Banyumulek, sudah dikonsolider, sudah dibahas khusus sama bapak Sekda,” demikian H. Syahdan. Pemerintah daerah nampaknya memiliki harapan besar RPH Banyumulek akan beroperasi penuh. Keberadaan Agro Eduwisata yang terintegrasi satu kawasan dengan RPH Banyumulek, rencananya akan dikawinkan. “Diharapkan seperti Puspa Agro di Surabaya. Karena itu sedang dirumuskan di mana posisi PT. GNE nantinya,” imbuh H. Syahdan. Sebelumnya, PT. GNE telah menawarkan RPH Banyumulek kepada investor yang bersedia. Perusahaan Daerah (Perusda) ini memberikan kesempatan kepada siapapun yang siap mengelolanya. Aset ini sangat layak ditawarkan ke investor. Secara sarana dan prasarananya, terbilang cukup lengkap, dari mesin potong, kotak pendingin untuk menyimpan daging, seluruhnya menggunakan standar nasional. RPH Banyumulek sempat dikelola oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), selama dua tahun. Tapi kerjasama tersebut tak berlanjut, entah karena pertimbangan apa. Aset-aset di RPH Banyumulek, diantaranya mesin potong modern, mesin pendingin besar dengan daya tampung daging sampai 5 ton. Ditambah empat mesin pendingin kecil lainnya dengan kapasitas masing-masing 500 Kg. Sehingga total 7 ton daging yang bisa disimpan dengan mesin pendingin miliknya. Selain itu, tersedia juga mesin kedap udara untuk pengemasan daging beku. “Mesin-mesinnya bagus, alat potongnya bagus, yang kurang bagus modalnya,” sebut H. Syahdan. RPH Banyumulek ketika masih beroperasi, cukup terbatas. Meski dalam hitung-hitungan bisnis operasional potongnya merugi, H. Syahdan mengatakan kegiatannya itu berjalan, dalam rangka mendukung program Pijar pemerintah daerah. Hasil pemotongan di RPH Banyumulek, selanjuntnya diecer di GNE Mart di Kantor pusatnya di perapatan besar Sweta. Sisanya sebagian diolah untuk beberapa jenis produk dengan bahan baku daging, termasuk untuk campuran pembuatan cilok dan bakso saat itu. “Sekarang masih berhenti dulu beroperasi, sampai manajemennya jelas,” demikian H. Syahdan. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

OJK Minta Bank Buat Produk Tanpa Biaya Administrasi Mataram (Suara NTB) Budaya menabung di bawah bantal umumnya masih melekat di masyarakat NTB. Mereka masih enggan menyimpan uangnya di bank, lantaran khawatir akan terus terpotong biaya administrasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB kemudian mendorong industri keuangan untuk menciptakan produk, tanpa potongan biaya administrasi. Otoritas mendapati laporan langsung fakta enggannya masyarakat menyimpan uangnya di perbankan. “Ada beberapa bank masuk ke suatu wilayah, tak jauh dari sini. Penduduknya disuruh nyimpan uangnya di bank, malah nggak mau. Nanti uang saya berkurang katanya,” demikian Farid menirukan. Hal ini, kata Farid, cukup ironis di tengah pesatnya perkembangan. Masih dijumpai masyarakat yang lebih memilih menyimpan uangnya di rumah, dengan banyak risiko, ketimbang menyimpan uangnya di bank. Contoh kasus itu kemudian menjadi bahan bagi OJK

NTB untuk mendorong perbankan lebih dekat dengan masyarakat. Artinya, bagaimana produk perbankan dibuat lebih meyakinkan masyarakat akan manfaatnya. Buat produk tanpa biaya administasi. Kalau pakai administrasi, masyarakat masih ada resistensinya. Maka kita harapkan bank syariah buat produk itu, demikian juga bank konvensional lainnya. Masuk ke desa-desa,” kata Farid. Kantor OJK Provinsi NTB memasuki tahun 2017 dengan mengemban pekerjaan rumah yang tidak ringan, berupaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB yang tercecer di bawah rata-rata nasional sebesar 29,66% dan 67,82%. Angka literasi keuangan masyarakat NTB sebesar 21,45% menempati urutan ke

33 dari 34 provinsi di Indonesia. Literasi keuangan (pemahaman keuangan) adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence) dan keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Peningkatan literasi keuangan sendiri bertujuan agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Demikian juga dengan inklusi keuangan yang merupakan tingkat penggunaan produk

dan layanan jasa keuangan, sesuai kebutuhan pengguna. Produk dan layanan jasa keuangan yang dipergunakan dengan tepat dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan secara cermat. “Oleh karena itu sangatlah miris melihat rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat NTB, provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dalam 3 tahun terakhir,” kata Farid. Sepanjang tahun 2017, OJK NTB telah menyelenggarakan 32 kegiatan edukasi produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dari berbagai segmen, dengan total jumlah peserta sekitar 14.000 orang. Kalangan masyarakat yang menjadi sasaran edukasi diantaranya petani, pengajar, santri, pegawai negeri, akademisi, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, OJK NTB berupaya menyentuh langsung lokasi asal peserta, sehingga edukasi keuangan dapat berlangsung secara

(Suara NTB/dok)

Farid Faletehan merata di 10 kabupaten kota yang ada di wilayah NTB. Peningkatan inklusi keuangan juga menjadi prioritas OJK NTB, dimana OJK NTB berinisiatif untuk menyelenggarakan expo dan pameran industri jasa keuangan. Melalui momentum bulan inklusi keuangan, OJK NTB menggelar Lombok Investival (Investment Festival). (bul)

Pasca Kontrak PT. TCN, PT. BAL Temui PDAM Tanjung (Suara NTB) Penandatangan kontrak kerjasama senilai Rp 300 miliar selama 30 tahun antara Pemda KLU, PDAM, dan PT. Tiara Cipta Nirwana (TCN), Selasa (16/1), membuat investor lain yang lebih dulu mengelola air bersih di Gili Trawangan “kalang kabut”. Dalam hal ini, PT. Berkat Air Laut (BAL) yang mengelola air sejak 2012, lantas mendatangi manajemen PDAM. BAL mempertanyakan kejelasan hukum terhadap keberadaan BAL kepada Pemda KLU melalui PDAM, khususnya menyangkut biaya operasional BAL selama masa penyitaan. Manajemen PT. BAL, didampingi kuasa hukum dan LSM mendatangi PDAM. Mereka diterima oleh Direktur PDAM, Raden Waliadin, SE. Juru Bicara PT. BAL, Arlie Wihodo, di hadapan manajemen PDAM meminta agar PDAM memperjelas solusi atas biaya operasional yang dikeluarkan oleh BAL. Pasalnya selama masa penyitaan, BAL masih beroperasi. Menjadi persoalan bagi BAL dikarenakan selama beroperasinya, penarikan jasa pelayanan kepada masyarakat merupakan satu-satunya alternatif untuk menutup biaya produksi. “Saat ini, BAL beroperasi tetapi tidak bisa menarik jasa pelayanan karena masih menjalani proses hukum,” ungkap Arlie. PT. BAL sebagaimana diketahui, sejatinya telah menutup usaha lantaran asetnya disita oleh Polda NTB. Hanya saja, ditutupnya BAL secara otomatis mengganggu distribusi air bersih kepada 1.000 pelanggan yang selama 6 tahun dilayani BAL. Atas desakan masyarakatlah, BAL kembali membuka operasional penyulingan setelah memperoleh persetujuan pinjam pakai aset dari Pengadilan Negeri. Arlie menegaskan, beroperasinya BAL pascapenyitaan dijamin oleh Pemkab Lombok Utara. Sayangnya bentuk jaminannya tidak diwujudkan dalam bentuk dasar hukum ataupun izin. BAL menginginkan agar Pemkab memberi solusi sehingga BAL tidak dirugikan. Mengingat pemenuhan air bersih oleh BAL dengan sendirinya mengurangi kewajiban Pemda KLU kepada warga dan perusahaan di Gili Trawangan. “PT. BAL taat hukum, dan kami berharap ada izin beroperasi dan menarik jasa pelayanan dari pengadilan negeri agar tidak salah lagi, tetapi juga tidak merugikan perusahaan,” ujarnya. Menanggapi itu, Raden Waliadin mengaku belum bisa memberi jawaban positif sesuai keinginan BAL. Mengingat dalam konteks dimaksud, merupakan kewenangan Kepala Daerah untuk memberikan rekomendasi perizinan. PDAM dalam kapasitasnya, hanya menindaklanjuti instruksi Pemda sesuai batas tugas dan fungsi PDAM. PDAM sebagai perusahaan daerah, hanya membahas masalah teknis yang berkenaan dengan investasi setelah disetujui oleh Bupati. “Kita tunggu dari Pemkab dulu, kalau sudah ada dasar yang jelas, baru mengarah ke pembicaraan teknis (penyediaan air bersih dengan investor),” ungkap Waliadin. Untuk diketahui, PT. BAL saat ini tengah tersudut karena masuknya investor PT. TCN yang akan mengelola air bersih untuk kebutuhan di Gili Trawangan. TCN telah melalui mekanisme ideal, yakni sebelum menanamkan modalnya mereka lebih dulu menjalin kerjasama dengan PDAM dan Pemkab. Sebaliknya BAL, mereka lebih dulu masuk dan menyediakan air bersih tanpa melalui konsep kerjasama dengan PDAM di masa lampau. (ari)

(Suara NTB/bul)

PELATIHAN - Seleksi peserta pelatihan di BLK

BLK NTB akan Latih 1.008 Siswa Mataram (Suara NTB) BLK NTB sejak Rabu (17/ 1) kemarin mulai menyelenggarakan kegiatan rekrutmen dan seleksi dalam rangka mendapatkan calon peserta pelatihan yang memenuhi syarat normatif . Dalam rangka mendukung program pemerintah daerah untuk mewujudkan tenaga kerja yang beriman, kompeten dan produktif, BLK NTB yang merupakan UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi menggunakan metode seleksi yang dipakai sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Metode seleksi tersebut diantaranya, tes tulis, wawancara dan recognition prior learning (RPL) atau pengakuan terhadap hasil pembelajaran sebelumnya (formal, non formal atau pengalaman kerja), kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan didampingi Kepala BLK NTB, Hj. Wilujeng. Seleksi calon peserta pelati-

han dengan metode tersebut, kata H. Wildan, untuk memilih calon peserta sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Dan mengetahui kondisi (pengetahuan, keterampilan) calon peserta pelatihan. Untuk seleksi tahap I kemarin, 603 orang dinyatakan lulus. Masing-masing untuk kejuruan office adminsitrasi, operator basic office, audio video, mekanik sporing balansing (engine tune up), perawatan dan perbaikan 10.000 km sepeda motor injeksi, instalasi penerangan. Selain itu, operator menjahit pakaian dasar, juru las SMAW 3 g, perhotelan, TPHP (prosessing hasil pertanian), mekanik junior mobil, teknisi pendingin ac split, motor temple, design grafis, dan Bahasa Inggris. Tahun 2018 ini, kata H. Wildan, BLK NTB akan melatih siswa sebanyak 1.008 orang. Dengan perincian, office adminsitrasi (96 orang), operator basic office (128 orang), audio video (64 orang).

Mekanik sporing balansing (engine tune up) (32 orang), perawatan dan perbaikan 10.000 km sepeda motor injeksi (96 orang), instalasi penerangan (64 orang), operator menjahit pakaian dasar (80 orang), juru las SMAW 3 g (64 orang), perhotelan (128 orang), TPHP (prosessing hasil pertanian) (48 orang), mekanik junior mobil (48 orang), teknisi pendingin ac split (64 orang), motor temple (16 orang), design grafis (16 orang) dan bahasa inggris (64 orang). Peserta yang telah dinyatakan lulus akan mengikuti pelatihan ahir Januari 2018, Maret, April, Juni, Agustus, Sepetember, dan Bulan Oktober 2018. “Pelaksanaan pelatihan selama dua bulan. Satu bulan di BLK NTB dan 1 bulan training di industri, perusahaan atau perkantoran,” jelas H. Wildan. Setelah itu, peserta pelatihan mengikuti uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang merupakan

Budidaya Madu Lebih Realistis dari BSS

(Suara NTB/dok)

L. Herry Prihatin Mataram (Suara NTB) Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) Provinsi NTB urun pemikiran. Pemerintah daerah didorong mengembangkan budidaya madu. Karena dinilai lebih realistis daripada program unggu-

lan Bumi Sejuta Sapi (BSS). Ketua Kadin Provinsi NTB, Ir. L. Herry Prihatin memendam ide sederhana. Ide ini bisa menjadi pembuka pemikiran pemerintah daerah, agar melaksanakan program sederhana, tetapi mampu mengakomodir kepentingan masyarakat sesuai karakteristiknya. Budidaya madu, adalah salah satu dari pilihan program sederhana yang dirancang L. Herry Prihatin. Program ini bisa dilaksanakan oleh siapapun, asal dikuatkan dengan kemampuan. Umumnya program ini tak membutuhkan keahlian khusus. Ketua Kadin NTB melihat besarnya potensi alam yang dimiliki, sebut saja di Pulau Lombok. Pulau dengan bagian timur dan utara, berdiri kokoh Gunung Rinjani. Kaki Gunung Rinjani membentang hingga 80 persen di Pulau Lombok. Budidaya madu menjadi sangat cocok dikembangkan di sepanjang kaki Rinjani itu, kata L. Hery Prihatin kepada Suara NTB. Dengan ide mengembangkan bu-

didaya madu ini, pemerintah daerah diharapkan tertarik. “Seluas kawasan Gunung Rinjani, bisa diprogramkan budidaya madu kepada masyarakat. Bantu pendampingan untuk pembuatan stup. Sebar sebanyak-banyaknya bantuan stup, jutaan stup, atau miliaran stup untuk budiaya madu,” katanya. Ia membayangkan jika itu dilakukan, pemerintah daerah tak perlu memusingkan bagaimana caranya menurunkan angka-angka kemiskinan. Apalagi angka kemiskinan terbesar, ada di masyarakat kawasan –kawasan hutan. Jika jutaan stup terealisasi. Otomatis akan memperkuat branding NTB, sebagai provinsi dengan ikon khas madu. Belum L. Herry menghitung potensinya yang ada di Pulau Sumbawa. Pemikiran program ini, muncul dari fenomena alam yang belakangan cenderung tak bersahabat. Produksi buah yang terus tergerus, salah satunya karena ketidakseimbangan alam. “Lebah bisa menjadi penyeim-

bang alam. Banyak pohon buah yang tidak bisa berbuah, banyak pohon yang mati. Karena tidak ada lebah yang mengawinkannya. Jika lebah dibudidayakan, selain mendapatkan madu, keseimbangan alam kita akan terjaga,” ujarnya. Bicara produksi. Tentu sudah bisa dibayangkan, jika jutaan stup menghasilkan madu. Pasarnyapun tak perlu dikhawatirkan. Bisa dipasarkan di dalam negeri, atau bisa dipasarkan untuk komoditas ekspor. Pendapatan lain, pemerintah bahkan bisa membuka paket-paket wisata budidaya madu di sepanjang kawasan Gunung Rinaji. Apalagi Gunung Rinjani telah ditetapkan sebagai warisan geo park dunia. “Kenapa pemerintah mempromosikan madu yang sudah sangat susah dijumpai. Kenapa tidak programkan saja budidaya madu yang manfaatnya bisa dirasakan menyeluruh. Budidayanya akan bermanfaat bagi manusia, bermanfaat juga bagi alam kita,” demikian L. Herry. (bul)

perpanjangan tangan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Untuk 8 tempat uji kompetensi BLK NTB dinyatakan memenuhi syarat dan berhak menyelenggarakan uji kompetensi bagi siswa latihan dan atau tenaga kerja yang ada didaerah ini. “Uji kompetensi ini kami anggap sebagai langkah yang strategis sebagai pintu bagi tenaga kerja NTB menuju era persaingan di pasar kerja global. Tenaga kerja yang

telah memiliki sertifikat kompetensi akan lebih mudah mendapatkan lapangan kerja di industri karena adanya pengakuan yang bersifat nasional,” demikian H. Wildan. (bul/*)

H. Wildan

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 18 Januari 2018

Halaman 4

Bupati : Jangan Terlalu Reaktif Soal Impor Pastikan Stok Aman MEMASUKI musim tanam 2018 seiring dengan musim hujan, sebagian besar petani di wilayah Kabupaten Lombok Timur sedang melakukan penanaman. Utamanya tanaman pangan. Kondisi ini menuntut ketersediaan pupuk bersubsidi. Mengantisipasi kebutuhan pupuk di puncak pengggunaan ini, Dinas Pertanian Kabupaten Lotim memastikan tidak ada kelangkaan. Stok masih aman dan tersimpan banyak di semua gudang penyimpanan. Jaminan ini disampaikan Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida Bidang Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Lotim, Kamal Marsudi pada Suara NTB, Selasa (16/1). Saat ini, sebutnya, pemupukan bagi tanaman yang sudah ditanam pada akhir November atau awal Desember lalu. Disebut pemupukan terakhir untuk pembuahan. Tidak sedikit pula yang melakukan pemupukan awal bagi tanaman yang baru mulai ditanam pada awal Januari lalu. Bicara stok, sesuai surat keputusan pertama pada tahun 2018 jumlah alokasi pupuk yang diberikan kepada puluhan ribu petani Lotim ini sebanyak 29.269,02 ton untuk jenis Urea. Dibandingkan tahun lalu dengan Surat Keputusan pengalokasian perdana bagi Lotim totalnya 29.145,40 ton. SP36 Lotim diberikan tambahan dibandingkan sebesar 1.406 ton, yakni dari kondisi sebanyak 57.81,41 ton menjadi 7.187,41 ton ton. ZA mengalami penurunan dari 4.638 ton menjadi 4.582 ton. NPK mengalami kenaikan dari 8113,90 menjadi 8.776,55 ton. Atau naik sebanyak 662,63 ton. Melihat kuota pupuk yang tersedia untuk Lotim ini bisa memenuhi semua kebutuhan pupuk. Menyikapi kekurangan pupuk, Distan Lotim sudah melakukan beberapa hal terkait penambahan. Alhasil dari upaya yang telah dilakukan selama tahun 2017, Lotim bisa mendapatkan tambahan hingga tiga kali. Ada kebijakan realokasi dari kabupaten dan provinsi lain yang tidak mampu menyerap. Lotim menyerap habis aloksi pupuk yang diberikan. Termasuk semua tambahan yang diberikan dari realokasi daerah lain. “Serapan petani sampai 99 persen,” ucap Kamal Marsudi. Diakui, berdasarkan kalkulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), Lotim membutuhkan sedikitnya 50 ribu ton pupuk jenis urea baru bisa tercapai. Penggunaan pupuk yang lebih variatif, sehingga bisa mengurangi ketergantungan juga pada kebutuhan pupuk urea. Meski demikian, dihitung total pupuk yang diberikan kepada petani Lotim ini tembus 33 ribu untuk jenis urea saja hingga akhir tahun 2017 lalu. “Kita arahkan terus agar petani terus menggunakan pupuk berimbang,” tambahnya. (rus) Kamal Marsudi (Suara NTB/dok)

Empat Kepala UPTT Pertanian Dinyatakan Tak Bersalah Selong (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyatakan jika empat Kepala UPTTPertanian yang diduga terlibat politik praktis tidak bersalah. Pasalnya, kehadirannya dalam sebuah pertemuan itu untuk koordinasi program pertanian dan bukan untuk kepentingan politik. Ke empat yang bersangkutan diklarifikasi di kantor Panwaslu Lotim pada Jumat pekan lalu. Ke empatnya datang sekitar pukul 09:00 wita. ‘’Panwaslu melakukan klarifikasi dikarenakan laporan tersebut masuk ke Panwaslu, sehingga menjadi suatu kewajiban untuk ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi,’’ ujar Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Panwaslu Lotim, Sahnam, kepada Suara NTB Rabu (17/1). Menurutnya, empat Kepala UPTT Pertanian itu hadir atas dasar menghadiri rapat dari Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lotim. Dari hasil klarifikasi, semua kepala UPTT Pertanian mengaku undangan itu terkait silaturahmi program-program dan bukan menghandiri pertemuan dengan salah satu calon bupati. Bahkan, yang mengundang itupun dari Dinas Pertanian Lotim. Informasi sebelumnya, sejumlah indikasi pelanggaran yang ditemukan berdasarkan laporan dari Panwascam yakni adanya penyuluh pertanian yang dikumpulkan oleh salah satu pasangan calon sebelum proses pendaftaran. Para penyuluh pertanian itu diundang dalam sebuah pertemuan melalui pesan berantai melalui WhatsApp. Namun dari proses klarifikasi itu, ditemukan jawab jika undangan dilakukan oleh Dinas Pertanian terkait pembahasan program pertanian di tahun 2018. Mereka yang diklarifikasi adalah Kepala UPTT Pertanian Kecamatan Montong Gading, Jerowaru, Sukamulia dan Terara. (yon)

Truk Bermuatan Delapan Ton Pupuk Bersubsidi Diamankan Selong (Suara NTB) Satuan Brimob Detasemen B Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim) mengamankan pasangan suami istri (pasutri) asal Dompu, Yuni dan Ihwanuddin, Selasa (16/1) malam. Keduanya diamankan, lantaran mengangkut pupuk bersubsidi dari wilayah Lombok Tengah untuk dibawa ke Kabupaten Dompu. Selain mengamankan keduanya, polisi juga mengamankan pupuk bersubsidi sebanyak 8 ton serta Ismail, sopir truk. Penangkapan terhadap Yuni dan Ihwanuddin berawal dari laporan masyarakat yang curiga dengan pengangkutan pupuk bersubsidi di luar wilayah peruntukannya. Pupuk bersubsidi itu dibawa dari Lombok Tengah untuk kemudian dibawa ke Kempo Kabupaten Dompu. Berbekal dari laporan masyarakat ini, aparat Brimob melakukan koordinasi untuk membuntuti dan menghentikan truk tersebut. Aparat kemudian melakukan pencegatan di wilayah Kecamatan Pringgabaya setelah dibuntuti dari Masbagik. Keduanya bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Lotim untuk diproses lebih lanjut. Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. M. Eka Fathurrahman, SIK, membenarkan penangkapan terhadap pasutri yang membawa pupuk bersubsidi dari arah Loteng untuk dibawa dan diedarkan di Kabupaten Dompu. “Saat ini pasutri dan barang bukti berupa truk dan 8 ton pupuk bersubsidi masih diamankan di Mapolres Lotim,” ujarnya. Sementara, Yuni yang didampingi suaminya, Ihwanuddin, kepada Suara NTB di Mapolres Lotim, Rabu (17/1), mengakui jika pupuk tersebut merupakan pupuk bersubsidi. Pupuk itu, katanya, diambil dari salah satu gudang di Lombok Tengah dari salah seorang perantara yang dikenalnya. Terkait dengan pupuk bersubsidi yang dibawanya itu, Yuni tidak menyangka jika akan berurusan dengan aparat kepolisian, karena baru pertama mengangkut pupuk. (yon)

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Delapan ton pupuk bersubsidi yang diamankan Brimob Detasemen B Labuhan Haji. Pupuk bersubsidi ini dibawa dari wilayah Kabupaten Loteng dan diduga akan diedarkan di Kabupaten Dompu.

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mengingatkan agar semua pihak tidak terlalu bersikap reaktif terhadap kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan impor sebesar 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam dinilai bisa untuk stabilisasi harga dan mengamankan Harga Eceran Tertinggi (HET). Ali BD – sapaan akrabnya, mengatakan reaksi penolakan yang timbul sejauh ini cenderung bersifat politis. Anggapan komoditi beras dalam negeri akan kalah saing dengan produk impor ini tidaklah rasional. HET dikeluarkan pemerintah guna memberikan perlindungan kepada petani. Komoditi pertanian yang diproduksi petani tidak boleh dibeli dengan harga yang

rendah sampai jauh dari HET. Menurutnya, beras ratusan ribu ton yang akan didatangkan dari luar negeri ini belum tentu didatangkan ke Lombok. ‘’Jadi tidak ada relevansinya dengan masyarakat NTB. Beras impor itu untuk memenuhi konsmsi di kota-kota besar,’’ ujarnya pada Suara NTB. Diakuinya, 500 ribu ton beras yang akan didatangkan akan cepat habis dikonsumsi dalam

waktu sepekan. Bisa dikalkulasi, jumlah penduduk 270 juta jiwa mengkonsumsi rata-rata 500 gram per hari, atau dua 1 kg dalam dua hari, maka beras impor tersebut hanya bertahan tidak terlalu lama. Dirinya menyatakan tidak pro ataupun kontra terhadap kebijakan pemerintah. Baginya, dalam melakukan impor tujuannya untuk stabilkan cadangan pangan nasional.

(Suara NTB/rus)

H. Moch. Ali Bin Dachlan Meski demikian, Ali BD mengkritisi kebijakan pemerin-

tah yang tidak hanya membicarakan beras. Baginya, berbicara pangan tidak saja beras. Banyak komoditi pangan yang bisa dikonsumsi dan berkaitan dengan diversifikasi pangan. “Kita tidak alergi terhadap impor. Apalagi harganya impor lebih murah dibandingkan produk dalam negeri,” urainya. Pada kesempatan ini, salah satu bakal calon Gubernur NTB ini, menjelaskan, kenapa beras impor lebih murah dibanding dengan beras dalam negeri. Menurutnya, produksi beras luar negeri dengan biaya produksi lebih murah dibandingkan dalam negeri, karena sudah memanfaatkan teknologi tinggi. (rus)

Tim Pemenangan Suhaili-Amin Targetkan 40 Persen Suara di KLU Tanjung (Suara NTB) Tim Pemenangan Bakal Calon Gubernur – Wakil Gubernur, H. Suhaili FT – H. Muh. Amin, SH., di Kabupaten Lombok Utara (KLU), kembali menggelar pertemuan konsolidasi dan evaluasi tim pemenangan tingkat kabupaten. Dalam pertemuan di Lesehan Sasak Narmada, Rabu (17/1), Tim Pemenangan Suhaili – Amin, mempertegas target perolehan suara di KLU sebesar 40 persen. Dalam pertemuan itu hadir, H. Djekat Demung, selaku penasihat Tim Pemenangan, Ketua Tim Pemenangan, Mariadi, S.Ag., ketua-ketua parpol pengusung tingkat kabupaten dari Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasional Demokrat. Selain itu, anggota DPRD dari Golkar dan Nasdem dan PBK juga hadir bersama tim kabupaten lain yang berjumlah sekitar 20 orang. H. Djekat Demung selaku Penasihat Tim Pemenangan mengajak seluruh tim untuk memaksimalkan potensi kantong-kantong suara hasil perolehan parpol pada Pileg 2014 lalu, hingga menggalang dukungan moril maupun materil untuk memenangkan paket yang ditetapkan oleh DPP masing-masing partai. Djekat mengatakan dipungkiri atau tidak, di Lombok Utara psikologi sikap pemilih terhadap calon di Pilkada masih terpengaruh oleh hasil survei elektabilitas calon. Sedangkan di beberapa titik pemilih lain, masih tergiring oleh isu pertarungan politik uang calon. “Sikap politik masyarakat dalam memilih pemimpin berbeda antara yang ada di Indonesia dengan di luar negeri. Masyarakat kita kadang masih berorientasi uang, siapa banyak uang itu yang dipilih. Menjadi tugas kita untuk memberikan pemahaman politik kepada pemilih yang masih awam,” ungkap Djekat. Ia menambahkan, penting untuk diperhatikan oleh Tim Pemenangan Suhaili – Amin di KLU agar menjaga etika dalam mensosialisasikan calon. Ia melarang Tim Suhaili – Amin melakukan black campaign, memojokkan calon dengan isu negatif, ataupun cara tidak terpuji lainnya. Sementara Ketua Tim Pemenangan, Mariadi, S.Ag.,

pada kesempatan itu mempertegas target suara yang akan diraih untuk pasangan Suhaili – Amin sebanyak 40 persen suara. Target itu berangkat dari analisa jumlah suara yang dirah oleh 3 partai pengusung pada Pileg 2014. Di mana Golkar dengan 4 kursi di DPRD memperoleh suara 18.000 lebih, PKB dengan 2 kursi memperoleh suara 10.000 lebih dan Nasdem dengan 2 kursi memperoleh 6.000 lebih suara. “Kalau kita hitung-hitung maka ketiga partai pengusung ini di KLU memperoleh sekitar 39 persen, kita bulatkan menjadi 40 persen. Target suara ini mutlak harus kita pertanggungjawabkan dan kita raih,” tegas Mariadi. Untuk mencapai tujuan itu, Mariadi meminta dilakukannya optimalisasi gerakan terukur dan terarah sampai ke tingkat dusun. Terlebih lagi, tim di kecamatan dan tim di desa dan dusun sudah terbentuk. Spesifik pada dukungan gerakan oleh politisi masingmasing parpol pengusung yang duduk di DPRD, Mariadi menekankan agar masingmasing DPRD memberi sumbangan atribut kampanye. Pada pertemuan itu sekaligus disetujui oleh DPRD masingmasing parpol pengusung dengan menyerahkan atribut masing-masing 20 unit baliho Suhaili – Amin. Sebagai bagian dari evaluasi konsolidasi tim, Mariadi juga menegaskan bahwa saat ini Tim Pemenangan Suhaili – Amin sudah membentuk Tim Pemenangan dan relawan sampai di desa dan dusun. Tim ini akan diperluas lagi hingga menyentuh ke akar rumput. “Tim desa dan dusun nantinya akan membuat laporan berkala setiap 2 minggu ke tim kecamatan dan diteruskan ke kabupaten untuk dievaluasi kembali mana yang menjadi kelemahan kita,” jelasnya. Pada kesempatan itu pula, Tim Pemenangan Suhaili – Amin di KLU melakukan analisa terhadap kekuatan dan kelemahan Suhaili – Amin, juga kekuatan dan kelemahan calon lain. Keunggulan yang sudah dipegang akan semakin diperkuat untuk mendorong lonjakan simpatisan kepada pasangan ini, sebaliknya setiap kelemahan akan diperbaiki. (ari)

(Suara NTB/ari)

PERTEMUAN - Tim Pemenangan Suhaili – Amin saat melakukan pertemuan di Lesehan Sasak Narmada terkait target perolehan suara pasangan ini di KLU, Rabu (17/1).

(Suara NTB/yon)

PENYERAHAN - Penyerahan hasil penelitian/verifikasi persyaratan administrasi pencalonan dan persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati Lotim tahun 2018 oleh KPU kepada tim pemenangan, Rabu (17/1).

Lolos Tes Kesehatan

Empat Bakal Calon Kepala Daerah Belum Aman Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan rapat pleno terbuka penyampaian hasil penelitian/verifikasi persyaratan administrasi pencalonan dan persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati Lotim tahun 2018. Meski sudah dinyatakan lulus tes kesehatan, ke empat bapaslon belum aman, karena berapa persyaratan administrasi lainnya belum memenuhi syarat (BMS), sehingga harus dilakukan perbaikan. KPU memberikan waktu perbaikan pada bapaslon hingga 20 Januari 2018. Ketua KPU Lotim, M. Saleh, menjelaskan, terhadap hasil verifikasi itu, yakni untuk pasangan H. Sukiman Azmy, MM dan H. Rumaksi, SJ, SH, (Sukma), terhadap syarat pencalonan, secara umum dan secara teknis dalam bentuk faktualnya tidak ada masalah. baik dari partai politik, adminitsrasi dan beberapa form lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh KPU. Namun di dalam syarat calon, untuk calon bupati secara keseluruhan ada yang belum memenuhi syarat (BMS), yakni untuk SKCK H. Sukiman belum ditemukan aslinya. Saat ini KPU hanya menerima fotocopy yang sudah dilegalisir. Sementara keberadan yang asli dari SKCK H. Sukiman sangat diharapkan disampaikan terhadap KPU, karena memiliki peruntukan tertentu. Selain itu, belum diserahkan tanda terima surat pemberitahuan pajak wajib pribadi H. Sukiman minimal lima tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak. Lima tahun terakhir ini, KPU menyatakan H. Sukiman Azmy belum memenuhi syarat, karena tahun pajak tahun 2017 belum disampaikan ke KPU. “Sementara dari hasil kami di kantor pajak, SPT untuk tahun 2017 sudah bisa dicetak 3 Januari 2018. Sementara bakal calon mendaftar tanggal 8 Januari,” ujarnya. Kemudian untuk bakal calon wakil bupati H. Rumaksi, juga sama yakni catatan kepolisian belum disampaikan aslinya ke KPU. Termasuk SPT belum disampaikan untuk satu tahun terakhir, yakni tahun 2017. Sementara untuk hasil pemeriksaan penilaian kesehatan keduanya dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. Artinya keduanya mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Sementara untuk bakal pasangan calon H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamudin Mustafa (Fiddin), yakni ntuk persyaratan pencalonan sudah clear secara administrasi. Sedangkan untuk syarat bakal calon bupati, H. M. Syamsul Luthfi, secara umum yang mengalami BMS yakni terdapat daftar nama tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau kecamatan harus ditandangani oleh bakal pasangan calon dan bukan oleh tim pemenangan. Begitupun berita acara persyaratan administrasi pencalonan dan bakal calon untuk H. Najamudin Mustafa. Untuk pemeriksaan kesehatan, antara H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamudin Mustafa dinyatakan memenuhi syarat. Dalam arti mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotikan atau psikotropika. Selanjutnya untuk, Ali Masadi, SH,M.Km dan Putrawan Habibi, SP, MP (Al-Habib). Untuk bakal pencalonan dari jalur perseorangan

ini bahwa sudah memenuhi syarat untuk B1. Hanya saja, paket Al-Habib masih kekurangan dukungan KTP sebanyak 6 ribu lebih. Untuk itu, selama dalam kurun waktu tiga hari yang bersangkutan harus menyerahkan kekurangan sebanyak 12 ribu lebih. Untuk syarat calon bupati, Ali Masadi, yang BMS yakni surat tanda terima penyerahan LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini yang sudah disampaikan KPU sebatas formulir kartu tamu kunjungan ke KPK, sehingga saat perbaikan agar disampaikan. “Yang sudah disampaikan hanya kartu tamu bahwa ia sudah berkunjung ke KPK untuk melakukan itu,” ujarnya. Kedua, surat keterangan pailit dari pengadilan niaga. Di mana yang sudah disampaikan ke KPU belum berbentuk putusan. Selanjutnya tanda terima SPT pajak masih BMS, karena yang sudah disampaikan hanya kurun waktu tiga tahun yakni SPT tahun 2015, 2016 dan 2017. Kekurangan yakni SPT tahun 2013 dan 2014. Begitu juga dengan tanda bukti tidak ada tunggakan pajak yang masih BMS. Selanjutnya, terkait foto copy ijazah, di mana sesuai dengan PKPU Nomor 3 tentang pencalonan bahwa ijazah itu harus dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah atau jika lembaga itu sudah tidak ada, maka harus dilegalisir oleh lembaga yang berwenang atau menyelenggarakan pendidikan. Sementara dari temuan KPU, untuk ijazah SD, SMP, SMA dan Strata dua (S2) yang disampaikan oleh Ali Masadi dilegalisir di notaris. Temuan serupa juga terdapat pada Putrawan Habibi, yakni LHKPN yang masih bentuknya buku tamu, pailit serta pajak lima tahun terakhi masih kurang satu tahun yakni laporan SPT tahun 2013 dari MPWP tahun 2012 serta tunggakan pajak. Termasuk, ijazah S2 yang dilegalisir bukan dari universitas yang bersangkutan. Untuk tes kesehatan, paket AlHabib memenuhi syarat (MS). Terakhir untuk pasangan Drs. H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwayni, S.Sos, MBA, (Harum). Untuk syarat calon bupati, mengenai SKCK peruntukan pilkada 2018 BMS, karena peruntukannya yang berbeda dari yang seharusnya. Kemudian untuk H. Machsun Ridwayni, KPU belum menerima asli dari SKCK dan LHKPN dari yang bersangkutan. Yang sudah diterima yakni berkas pengajuan ke KPK. Untuk laporan pajak masih BMS, karena masih kurang untuk laporan pajak tahun 2017. Untuk pemeriksaan terhadap pasangan ini tidak ada masalah. Dalam hal ini, ujarnya, bila ke empat bakal calon tidak mampu melakukan perbaikan dalam kurun waktu tiga hari yang sudah ditetapkan dan memungkinkan TMS, maka bakal calon tersebut bisa digugurkan menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati untuk periode 2018-2023. Sementara, Sahnam Kepala Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran pada Panwaslu menjelaskan jika di dalam kewenangan atau aturan yang jelas jika ada lembaga lain yang lebih berhak yakni lembaga pendidikan atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Untuk itu, kewenangan notaris melegalisir ijazah dianggap gugur, meski memiliki kewenganan dalam melakukan legalisir ijazah. (yon)

Tahun 2018, BPPD Lotim Perbanyak Promosi Wisata Selong (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur (Lotim) terus menggencarkan kegiatan promosi pariwisata. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggelar event-event promosi dengan harapan bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Menurut Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji, BPPD akan menggelar festival homestay yang akan dipusatkan di Tetebatu dan sekitarnya. Pada

gelaran festival ini, BPPD akan menjali kerjasama dengan sedikitnya 100 homestay yang ada di Lotim. Dipromosikan dan digaungkan terus agar bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya ada maritim festival yang coba akan dipusatkan di wilayah Lotim bagian selatan dan direncanakan Pantai Pink. Selain itu, pihaknya akan menggelar festival pulaupulau kecil. Digelarnya kegiatan ini, karena Lotim merupakan daerah yang memiliki 35 gili

yang semuanya indah. ‘’Gili-gili yang cantik di perairan Lotim ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan,’’ ujarnya, Selasa (16/1) lalu. Lotim, katanya coba dibagi ke dalam tiga zonasi. Timur, Utara, tengah dan selatan. Bagian timur di wilayah Gili Kondo dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Sambelia. Wilayah utara ada Tetebatu, Lendang Nangka, Jeruk Manis dan lainnya. Wilayah tengah, ada Limbungan Adat

Prighi Suela dan tidak terlupakan Sembalun dan wilayah selatan meliputi sederetan pantai-pantai eksotik di wilayah Kecamatan Jerowaru. Diakuinya, dalam melakukan promosi tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPPD. BPPD pun mengagendakan untuk melakukan promosi ke sejumlah sekolah dan perguruan tinggi di Lotim. Dalam hal ini, pihaknya akan mengajak siswa dan mahasiswa turut serta dalam melakukan kegiatan pro-

mosi melalui akun-akun media sosial yang dimiliki. Melalui progam promosi yang ditawarkan BPPD tahun 2018 ini diharapkan akan berdampak langsung bagi peningkatan angka kunjungan. Event seperti culture art di Limbungan akan memancing wisatawan bahkan investor untuk datang ke Lotim berinvestasi dalam bidang pariwisata. ‘’Lotim memiliki banyak objek wisata yang menjadi andalan,’’ ujarnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 18 Januari 2018

Halaman 5

Kontraktor Belum Tuntaskan Perbaikan Akses Jalan Merembu-Bengkel Giri Menang (Suara NTB) Kontraktor yang menggali akses jalan Merembu-Bengkel Labuapi untuk pemasangan pipa raksasa PDAM belum menuntaskan perbaikan akses jalan yang dirusak. Pasalnya, ratusan meter akses jalan di perbatasan MerembuBengkel belum diperbaiki. Bahkan, janji kontraktor untuk membangun kembali skses yang dirusak seperti semula tidak ditepati. Titik akses jalan yang dirusak ini pun menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Pantauan koran ini, di akses jalan yang belum diperbaiki tampak dipasangkan rambu menggunakan batang pohon. Separuh badan rusak lantaran digali untuk pemasangan pipa tahun lalu. Warga sekitar juga mengeluhkan kondisi tersebut, lantaran akses jalan rusak tersebut sangat mengganggu warga dan pengendara kendaraan yang ramai melalui akses jalan tersebut. Kondisi diperparah dengan genangan air di lokasi jalan rusak akibat hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Kepala Desa Bengkel, H. M. Idrus mengakui lokasi jalan di

Tunggu Instruksi Provinsi PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih menunggu instruksi dari pemerintah provinsi, perihal rencana penertiban kawasan tambang emas ilegal di Gunung Prabu Desa Prabu Kecamatan Pujut yang hingga sekarang masih beroperasi. Apalagi, kewenangan terkait penanganan pertambangan sudah menjadi ranah pemerintah provinsi. “Kita bisa saja menuntup kawasan tambang tersebut. Tapi harus sesuai instruksi pemerintah provinsi. Selaku L. Pathul Bahri pihak yang berwenang menan(Suara NTB/kir) gani soal pertambangan,” tegas Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., Rabu (17/1). Diakuinya, pemerintah dalam hal ini memang menghadapi dilema. Di satu sisi, aktivitas tambang tersebut ilegal. Kawasan lokasi tambang juga kawasan yang tidak direkomendasikan sebagai lokasi tambang. Di sisi lain, banyak masyarakat di daerah ini yang sangat mengantungkan hidupnya pada aktivitas tambang tersebut. Itu artinya, kalau kawasan tambang ditutup, maka berapa banyak masyarakat yang bakal kehilangan mata pencarian dan sumber penghidupan. ‘’Dampak buruknya, bisa saja masyarakat tersebut melakukan aksi kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,’’ ungkapnya menggambarkan. Untuk itu, sebelum kawasan tambang ditutup, perlu dipikirkan bagaimana penanganan terhadap masyarakat eks tambang tersebut nantinya supaya masyarakat eks tambang tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup setelah tidak lagi melakukan aktivitas penambangan. “Masyarakat ini menambang karena urusan perut. Selama urusan perut belum terjawab, maka agak susah kita menertibkan aktivitas tambang emas ilegal tersebut. Bisa-bisa saja pemerintah daerah bersikap tegas dengan menutup paksa kawasan tambang tersebut,’’ tegasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Ombe Baru Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar), Prasino Ilman bakal mengajukan langkah hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya yang mengalahkan Pemda Lombok Barat (Lobar) dan dirinya terkait sengketa pilkades Ombe Baru. Sejauh ini, ia belum menerima salinan dari putusan pengadilan. Prasino Ilman Menurutnya, kekalahan dua kali di tingkat pengadilan, baik PTUN Mataram dan PTTUN Surabaya seolah Pemda Lobar terkesan kurang serius menghadapi sengketa tersebut. Sebab dilihat dari perjalanannya, pemda tentu terpukul. Menurutnya, kelemahan di Bagian Hukum Setda Lobar, lantaran selama persidangan tingkat banding pihak pemda belum berkoordinasi dengan pihaknya selaku tergugat II. Pihaknya sempat minta klarifikasi terkait memori banding yang diajukan ke pihak pengacara pemda, namun setelah dibuat memori banding tersebut pengacara menyerahkan ke pemda. Sebab pemda yang mengirim berkas ke PTTUN. Sementara pemda dalam hal ini Bagian Hukum saat itu belum sempat mengkaji memori banding yang diajukan. “Tidak ada koordinasi soal memori banding itu, Bagian Hukum juga belum sempat cek, pengacara juga tidak tahu,” kata Prasino, Rabu (17/1). Menanggapi pernyataan kades Ombe ini, Kabag Hukum Setda Lobar H. Bagus Dwipayana menyatakan pemda tidak lemah dalam hal menangani kasus sengketa pilkades. Menurutnya yang dimaksud Kades Ombe terkait memori banding sudah disiapkan dan dikaji oleh Bagian Hukum. “Siapa yang bilang gitu (lemah), kita bukan lemah, intinya kita kaji,”terangnya. Terkait rencana kasasi, pihaknya belum mendapatkan arahan dari pimpinan. Seperti diketahui, sengketa Pilkades Ombe Baru telah diputus oleh PTTUN. Dimana putusan PTTUN Pemda dalam hal ini Bupati H. Fauzan Khalid dan Kades Ombe Baru selaku tergugat serta tergugat II intervensi kembali kalah. Putusan tersebut menolak eksepsi tergurat dan pembanding/ tergugat II dalam hal ini Kades Ombe, melalui putusan ini PTUN memperkuat kembali purtusan PTUN Mataram nomor 11/G/2017/PTUN.MTR tanggal 23 Agustus 2017. (her)

116.400 Wajib Pilih Belum Lakukan Perekaman KTP Elektronik Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mencatat sebanyak sekitar 116.400 wajib pilih di daerah ini belum melakukan perekaman KTP elektronik. Padahal, salah satu persyaratan supaya wajib pilih bisa menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB mendatang, sudah harus melakukan perekaman KTP elektronik. Hal itu diungkapkan Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, MM., Selasa (16/1). Untuk itu, ujarnya, Pemkab Loteng dengan berbagai cara terus mengupayakan menyelesaikan perekaman KTP elektronik bagi para wajib pilih ini, supaya hak politik para wajib pilih terjamin. “Ini salah satu persoalan yang kita hadapi sekarang, soal banyaknya wajib pilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik,” ungkapnya. Ironisnya, kata dia, dari pengalaman-pengalaman pemilu sebelum-sebelumnya banyak kasus yang ditemukan wajib pilih yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik justru tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Apalagi kemudian bagi wajib pilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Untuk itu, pihaknya selaku pemerintah daerah berharap ada regulasi yang dibuat oleh pihak penyelenggara pemilu dalam mensiasati persoalan ini, agar semua wajib pilih bisa menggunakan hak pilihnya. ‘’Karena akan jadi percuma, kalau sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Tapi justru tidak bisa menggunakan hak pilih,’’ tambahnya. Terpisah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng, Baiq Hurnawaty, Rabu (17/1), mengatakan, untuk bisa menggunakan hak pilih, para wajib pilih harus sudah memiliki KTP elektronik. Kalau belum punya, minimal sudah melakukan perekaman KTP elektronik, sehingga penting bagi para wajib pilih untuk minimal melakukan perekaman KTP, supaya bisa menggunakan hak pilihnya. Meski demikian, KPU Loteng juga tidak berpangku tangan. Pihaknya juga tetap melakukan upaya-upaya untuk bisa menjamin para wajib pilih bisa menggunakan hak pilihnya melalui proses pencocokan dan penelitian pemilih yang akan dimulai pada tanggal 20 Januari mendatang. “Pada tahan pencocokan data pemilih itu nantinya, wajib pilih yang sudah memiliki KTP maupun yang belum memiliki KTP ataupun melakukan perekaman akan kita data,” jelasnya. Terhadap wajib pilih yang belum memiliki KTP ataupun melakukan perekanan KTP elektronik itu nantinya akan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng untuk didata. Dengan begitu, semua wajib pilih bisa terdata dan bisa menggunakan hak pilihnya tanpa terkecuali. (kir)

(Suara NTB/her)

Kalah di PTTUN, Kades Ombe akan Ajukan Kasasi

perbatasan Bengkel-Merembu belum diperbaiki. Menurutnya, sesuai hasil kesepakatan dengan kontraktor akan membangun kembali jalan tersebut setelah selesai semua dibongkar dan pemasangan pipa. Sebab galian dilanjutkan tahun ini di desa setempat, saat ini baru penggalian titiktitik saja. Penggalian, jelasnya, tertunda dengan acara Munas dan Konbes NU beberapa waktu lalu dan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga dilakukan penggalian di daerah bagian barat. “Kesepakatan setelah digali dan dipasang pipa baru dibangun lagi jalannya, seperti di Merembu itu,”kata Kades Bengkel ini. Sementara itu, pihak Pelaksana Proyek PT Duta Rama, Raka Indra menyatakan panjang jalan Desa Merembu-Bengkel sendiri 1,8 kilometer, namun yang sudah dibongkar 1,5 kilometer tersisa 300 meter belum dibongkar sehingga bakal diaspal lebih dulu 1,2 kilometer. “Sekitar 300 meter memang belum diperbaiki,” jelasnya. Diakuinya, pembongkaran dilakukan sejak tanggal 3 No-

(Suara NTB/her)

RUSAK - Akses jalan yang dirusak di Desa Bengkel ini belum diperbaiki oleh kontraktor. Kondisi ini dikeluhkan warga, karena mengganggu pengguna jalan. vember untuk menanam pipa mulai dari Bengkel hingga Karang Genteng Mataram den-

gan panjang total 5,7 kilometer. Menurutnya, dalam melakukan pembangunan dan pembongka-

ran jalan sudah berkoordinasi dengan Pemkab Lobar dan Pemprov NTB. (her)

dilakukan penyerahan hasil penelitian administrasi. Hasilnya bervariasi syarat calon yang sudah dan belum dipenuhi. Termasuk hasil penelitian tersebut, disampaikan hasil pemeriksaan kesehatan berdasarkan surat keterangan dan keputusan tim pemeriksa kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan ini, tiga bakal paslon sesuai surat keterangan dan keputusan tim pemeriksa kesehatan semuanya MS (memenuhi syarat). Perlu diketahui, lanjutnya, tidak semua orang sakit bisa TMS menjadi kepala daerah, jika mengacu penjelasan tim pemeriksaan. Jika sakitnya mengganggu posisi dan kedudukan ketika menjabat barulah disebut tidak memenuhi syarat. “keputusan hasil pemeriksaan kesehatan semua (tiga bakal paslon) memenuhi syarat (MS),” kata Suhaimi.

Terkait ijazah, jelasnya, belum bisa disampaikan sebab dalam proses penelitian. Terkait masa perbaikan jelasnya, diberi waktu dari 18 Januari sampai 20 Januari. Semua syarat kelengkapan pada masa perbaikan harus dipenuhi oleh bakal calon. Bahkan termasuk jika bakal calon ingin mengganti pasangan. Komisioner KPU Lobar M. Suhardi, SH,. menambahkan terkait dana kampanye bakal calon, harus jelas jelas sumbernya. Jika tidak jelas sumbernya bisa dikembalikan ke negara, sebab bisa berkonsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon. “Kalau ada yang nyumbang Rp 100 juta misalnya, namun tidak jelas identitas penyumbang, maka tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke negara,” tegas Suhardi. (her)

Semua Bakal Calon Belum Lengkapi Semua Persyaratan

Giri Menang (Suara NTB) Semua bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendaftar di KPU Lombok Barat (Lobar) belum melengkapi seluruh syarat calon yang dipersyaratkan. Masing-masing bakal calon kekurangan sejumlah item syarat seperti ijazah SMA, foto dan lain-lain. KPU pun memberi deadline hingga tanggal 20 Januari bagi semua bakal calon melengkapi persyaratan administrasi calon. Jika tidak dipenuhi, maka konsekuensinya tidak bisa lolos menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. “Dari semua bakal calon bervariasi, ada yang belum serahkan foto, ijazah SMA dan belum keterangan valid dari pengadilan, masing-masing calon itu kan personal tidak lagi pasangan, syaratnya per orang dalam calon itu,” terang Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, Rabu (17/1). Menurutnya, terkait substansi dari item per item persyaratan calon yang harus dilengkapi masing-masing bakal calon bakal disampai-

kan pada saat penetapan hasil penelitian administrasi dokumen yang sudah diserahkan ke KPU. Apa syarat yang belum dilengkapi dan belum bakal disampaikan ke masing-masing bakal paslon untuk dilengkapi di masa perbaikan (3 hari). Saat ini masih pada penyerahan semua syarat yang diperlukan. Sejauh ini, jelasnya khusus syarat surat keterangan dari pengadilan yang valid baru satu bakal paslon. Sedangkan

dua bakal paslon belum, termasuk tanda terima LHKPN dari KPK baru satu paslon yang sudah menyerahkan ke KPU. Terkait alasan dari bakal paslon yang belum melengkapi, sejauh ini mereka rata-rata masih mengurus. “Kalau saat penetapan tidak ada itu (syarat belum lengkap) baru di TMSkan,” jelasnya. Setelah penyerahan berkas ini, barulah dilakukan penelitian sampai tanggal 26 Januari mendatang. Dikatakan, Rabu kemarin

Mutasi Pejabat Dijadwalkan Akhir Januari Praya (Suara NTB) Rencana mutasi pejabat lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) terus dimatangkan. Di mana rencananya mutasi akan digelar akhir bulan Januari mendatang sebelum Bupati Loteng resmi cuti untuk mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB bulan Juni mendatang. Hal itu disampaikan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., di ruang kerjanya, Rabu (17/1). Ia menjelaskan, draf pejabat lingkup Pemkab Loteng yang akan dimutasi sudah hampir selesai disusun. Dan, awal pekan depan draf pejabat yang akan dimutasi tersebut sudah dibawa ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memperoleh

rekomendasi. Karena sesuai aturan, untuk mutasi pejabat Loteng kali ini harus memperoleh rekomendasi dari Mendagri terlebih dahulu. Pemkab Loteng sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal rekomendasi ini. Bahkan, pihak Kemendagri menyatakan siap menunggu usulan draf pejabat lingkup Pemkab Loteng yang akan dimutasi. Nursih mengungkapkan, total ada seratusan lebih pejabat yang akan dimutasi pada mutasi kali ini mulai dari pejabat eselon II, III hingga eselon IV. Di mana untuk pejabat eselon II, fokus pada pengisian jabatan di tiga jabatan yang saat ini masih lowong. Seperti jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dan Kepala Satuan Pol PP, karena ketiga jabatan tersebut sudah cukup lama lowong, yakni mulai awal tahun 2017 lalu saat Loteng secara resmi memberlakukan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Nursiah menjelaskan, mutasi pejabat Loteng kali ini penting untuk bisa memastikan seluruh program daerah di semua OPD yang ada berjalan. Terlebih saat ini baru awal tahun anggaran, sehingga dengan terisinya semua jabatan yang ada, bisa mendukung jalannya program daerah. (kir)

(Suara NTB/kir)

TERKENDALA - Proyek pembangunan area parkir pasar lama Praya tidak bisa diselesaikan, karena pedagang setempat belum mau pindah.

Penataan Pasar Lama Praya Tersendat Sejumlah Kades di Narmada Suarakan Perbaikan Akses Jalan Wisata

Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah kepala desa (kades) di wilayah Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) kompak menyuarakan perbaikan akses jalan menuju lokasi wisata yang kondisinya dinilai masih buruk. Pemda diminta memprioritaskan pembangunan akses jalan di sejumlah desa yang punya potensi wisata untuk menunjang destinasi wisata tersebut. Kades Lembah Sempaga, Turmuzi mengakui banyak akses jalannya yang masih rusak. Sejumlah desa wisata yang memiliki koneksi langsung perlu dibangun seperti Lembah Sempaga- Pakuan sepanjang 1,2 kilometer. Pihaknya pun menolak dibangun jalan dari program aspirasi, karena hanya panjang 350 meter, sementara nanti pemda dalam hal ini Dinas PU menjanjikan akan dibangun pada APBD-P. “Karena kalau kita berikan itu (dibangun jalan 350 meter dari aspirasi) kan tidak efektif juga, khawatir nuansa politis juga nanti,” ujarnya, Rabu (17/1). Ia bukan menolak namun mengarahkan program ini ke pembangunan tanggul dan irigasi. Pihak dinas terkait pun sudah turun melakukan pengecekan. Diakuinya, panjang jalan terintegrasi empat desa seperti Suranadi, Sesaot, Lembah Sempaga dan Pakuan. Rinciannya, Suranadi-Lembah Sempaga sekitar 3,5 kilometer dan Lembah Sempaga-Pakuan 1,2 kilometer. Ruas jalan ini, jelasnya, sudah diusulkan naik status dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. Hal senada disampaikan Kades

H.M. Zaenuddin

Turmuzi

Munahar (Suara NTB/her)

Sedau Munahar, S.Ag. Menurutnya, pembangunan jalan di daerah segi tiga emas, termasuk Sedau begitu penting. Pasalnya panjang jalan Keru-Sesaot 10 kilometer kondisinya kurang layak. Untuk itu, ia meminta agar tidak menyalahkan masyarakat menanam pisang di akses tersebut. “Terlebih di Keru, ini buat rakyat kecewa janji dari tahun ke tahun musrenbang beberapa kali tidak ada yang beres,’’ kritiknya. Kades Golong H. M. Zaenuddin, SE., juga berharap agar pemda memprioritaskan pembangunan jalan desa segi tiga emas yakni Keru- Golong-Sedau dan Suranadi. Sebab kawasan ini termasuk tujuan wisata, terutama di Golong ada lapangan golf, kolam renang, hotel dan ruang meeting. Namun akses mennuju lokasi wisata ini buruk. Menurutnya sarana ini bisa dimanfaatkan oleh pemda untuk menggelar pertemuan dan rapat. Di mana kontrak lapangan golf ini sendiri berlaku 75 tahun hingga 2061. Namun bisa dievaluasi jika tak sesuai kontrak komitmen, bisa saja dikaji ulang. Daerah tujuan wisata lain seperti Gunung Jae Sedau belum didukung akses jalan, termasuk Suranadi. Akses jalan Golong ke Sedau menuju Suranadi kondisinya parah sekali mencapai 3 kilometer. Ia berharap agar dibangun oleh pemda. Ia mengkritisi pembiaran pembangunan homestay di wilayah Suranadi yang menjamur. Harapannya ke pemda mengevaluasi pembangunan homestay yang mencapai 30 titik. Dikhawatirkan, tempat ini disalahgunakan untuk praktik mesum. (her)

Praya (Suara NTB) Langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menata kawasan pasar lama Praya tak kunjung tuntas. Proyek pembangunan area parkir di kawasan tersebut saat ini pun tersendat, karena sikap ngotot para pedagang di kawasan ini yang tetap memilih bertahan dan menolak untuk direlokasi ke lokasi yang baru di Pasar Renteng Praya. Pantauan Suara NTB, di kawasan pasar lama Praya, Rabu (17/1), lapak-lapak para pedagang masih tetap berdiri, meski sebagian area pasar sudah tertutup timbunan material proyek pembangunan area parkir kendaraan. “Untuk pembangunan area parkir baru seperempatnya yang bisa kita selesaikan. Karena pedagang masih belum bersedia pindah,” keluh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T. Meski demikian, bukan berarti penataan kawasan pasar lama Praya bakal terhenti. Dalam hal ini, pemerintah daerah akan tetap melanjutkan rencana penataan kawasan pasar tahun ini. Di mana tahun ini ada beberap program yang akan dilaksanakan, seperti lanjutan pembangunan area parkir kendaraan ditambah pembangunan area pusat kuliner. Apalagi, kawasan pasar lama Praya akan dijadikan pusat kuliner selain sebagai area parkir kendaraan untuk menampung kendaraan yang saat ini masih parkir sembarangan

di kawasan pusat pertokoan Kota Praya. “Program yang tidak selesai tahun lalu akan dilanjutkan tahun ini ditambah program lainnya,” janjinya. Dalam hal ini, tegasnya, program tidak akan berhenti, meski pedagang tetap bertahan. Pemerintah daerah harus tegas menyikapi pedagang yang tidak mau pindah. Mengingat, kawasan tersebut sejak lama tidak diperuntukan untuk pasar umum. “Dulu kawasan inikan awalnya terminal. Setelah terminal pindah, lahannya kosong. Lalu dimanfaatnya oleh masyarakat untuk berjualan. Jadi pemerintah daerah tidak pernah menganggap itu sebagai pasar,” ujar mantan Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng ini. Soal pemindahan para pedagang, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan serta Satuan Polisi Pamong Praja guna menentukan langkah dan upaya yang akan dilakukan, karena pemerintah daerah tidak mau muncul gejolak dengan pemindahan pedagang ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan lokasi berjualan yang baru. “Jadi kita tidak memindahkan para pegadang begitu saja tanpa ada solusi. Sudah ada lokasi baru yang kita siapkan. Di sana para pedagang bebas berjualan. Karena memang lokasi baru tersebut peruntukannya memang untuk pasar,” ujarnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 18 Januari 2018

Halaman 6

Kerjasama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB Tiada Hari Tanpa Pelayanan

Dinas P2KBP3A Gelar Pelayanan KB MKJP Gratis di Surya Bakti Kelurahan Pekat Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa ke-59, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) melaksanakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) gratis di Lingkungan Surya Bhakti Karang Pekat Kecamatan Sumbawa, Rabu ((17/1) kemarin. Upaya meningkatkan akseptor KB MKJP dengan slogan tiada hari tanpa pelayanan. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, ketika membuka secara resmi kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam Pelayanan KB MKJP gratis tersebut. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan KB secara mudah kepada masyarakat, dengan tidak dipungut biaya (gratis). Melalui kegiatan ini diharapkan agar masyarakat

(Suara NTB/arn)

Suasana pelayanan KB MKJP Gratis di Surya Bakti dapat langsung terlayani dengan baik. Karenanya, kegiatan dilaksanakan langsung di Lingkungan Karang Cemes yang merupakan Kampung KB. Ketertinggalan yang selama ini menjadi image Kampung KB, dapat diminimalisir. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Wabup juga menyampaikan langsung kepada Kepala Dinas Sosial sebagai instansi terkait agar dapat men-

gaitkan kegiatan tersebut dengan hasil SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) data jumlah warga miskin yang ada di Lingkungan Surya Bhakti Karang Pekat. Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) agar dapat membenahi Kampung Cemes sehingga dapat tertata dengan baik. Kedepannya, wabup berharap semua dinas terkait dapat saling bersinergi untuk

(Suara NTB/arn)

Kepala Dinas P2KBP3A, Ibrahim S. Patawari memberikan laporan di samping Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, dalam acara KB MKJP Gratis di Surya Bakti. kemajuan Karang Cemes, sehingga Lingkungan Surya Bhakti sebagai kampung KB dapat memperoleh prestasi seperti penghargaan yang telah diterima oleh Kampung KB Dusun Batu Nisung beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-

dungan Anak (P2KBP3A) Drs. H. Ibrahim. S. Patawari dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Sosial panitia HUT Kabupaten Sumbawa ke-59 Tahun 2018. Pelayanan KB gratis tersebut diikuti oleh 44 orang akseptor KB. 18 orang menggunakan akseptor KB IUD

yang dilayani di Puskesmas Seketeng dan di Mobil Muyan (mobil khusus untuk pelayanan KB) yang telah disediakan panitia, dan 27 orang akseptor KB langsung dilayani di dalam masjid oleh tenaga medis dan bidan yang dibantu oleh mahasiswa KKN dari Poltekes Mataram. Keberadaan 30 orang mahasiswa KKN dari Poltekes Mataram tersebut diharapkan dapat memberikan informasi-informasi positif bagi masyarakat di Lingkungan Surya Bhakti. Ibrahim juga menambahkan, untuk program 2018 masih bertumpu pada peningkatan jumah akspetor KB MKJP. Dengan slogan tiada hari tanpa pelayanan. Disinergikan dengan program satu bidan satu akseptor satu bulan (MKJP). Apalagi pada tahun ini, ada penambahan kegiatan di lapangan sebanyak 4 kali lipat dari sebelumnya. Sehingga nantinya di kecamatan akan lebih banyak pertemuan dengan masyarakat. “Kita harapkan setiap pertemuan itu, outpunya menghasilkan akseptor KB. Bila

perlu sasaran yang diundang dalam pertemuan, langsung dilayani. Sehingga taret kita untuk MKJP tahun ini bisa mencapai 60 persen dari saat ini sekitar 54 persen. Ini yang mesti kita genjot,”sebutnya. Dalam hal ini, lanjutnya Sumbawa telah mendapat apresiasi secara nasional, dalam tren peningkayan MKJP. Bahkan akhir Desember 2017 lalu, mendapakan penghargaan dari Yayasan Cara Cipta Padu yang diberikan kepada Bupati di Kalimantan Barat. Atas inisiatif pemerintah mencptakan inovasi dalam peningkatan MKJP. Pihaknya juga masih memberi ruang kecamatan untuk menambah kampung KB. Sesuai kebutuhan desa. Dengan tetap berharap kepada OPD lainnya yang terkait untuk mengintervensi Kampung KB, sesuai Surat Edaran Bupati. Untuk mempercepat kemajuan yang bisa dicapai. Tentu muaranya pada penurunan jumlah angka kemiskinan di daerah ini. Pada akhir kegiatan, dilanjutkan dengan peninjauan langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa. (arn/*)

Serapan Gabah Bulog Sumbawa Tidak Penuhi Target Sumbawa Besar (Suara NTB) Serapan Perum Bulog Sub Divre Sumbawa ditargetkan sebanyak 45 ribu ton setara beras pada tahun 2017 lalu. Jumlah target tersebut tidak terpenuhi, karena hanya mampu menyerap sekitar 66 persen. “Serapan kita tahun lalu di angka 66 persen. Sebanyak 32 ribu ton dari target 45 ribu ton,” kata Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Drs. Lalu Tawang baru-baru ini. Dijelaskannya, tidak tercapainya target serapan ini karena adanya pengusaha dari Pulau Lombok yang membeli gabah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Begitupula pengusaha yang di wilayah Timur Sumbawa juga melakukan penjualan ke wilayah Bima. Dimana HPP sebesar Rp 3.700 perkilogram, tetapi harga di tingkat petani mencapai Rp 4.200 perkilogram. “Pembeli dari daerah lain di wilayah Provinsi NTB datang membeli gabah ke sini dengan harga diatas HPP. Kalau itu diatas HPP maka petani yang menikmati. Apalagi ini untuk masyarakat NTB. Artinya karena itu sudah dinikmati petani, tidak ada masalah,” ujarnya. Menurutnya, pihaknya bekerja di hilir. Jika produksi berhasil, maka limpahan gabah ke pihaknya akan banyak. Dimana untuk menyerap gabah, pihaknya memiliki 26 rekanan di seluruh Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ini mereka sudah all out dengan persiapan sarana dan prasarana. Adapun jika harga pembelian di lapangan dibawah HPP, maka pihaknya berkewajiban untuk menyerap. Pihaknya akan turun ke lapangan, kemudian rekanan Bulog juga bergerak. “Kalau dibawah HPP wajib kita mengamankan,” tandasnya. Disinggung mengenai target tahun 2018 ini, pihaknya belum mendapatkan informasi dari pihak Provinsi. Namun untuk jumlah target untuk skala NTB 71.886 ton setara beras. “Untuk Sumbawa belum dibagikan, baru untuk provinsi,” pungkasnya. (ind)

Sejumlah Anggota DPRD KSB Belum Kembalikan Kerugian Daerah Taliwang (Suara NTB) Meski tidak menjabat lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ternyata sejumlah mantan anggota parlemen dari beberapa partai politik (Parpol) hingga kini masih meninggalkan tanggungan pengembalian kerugian keuangan kepada daerah. Sekretaris DPRD KSB, Agus Hadnan menyatakan, berdasarkan data yang setidaknya ada 7 mantan anggota DPRD dari periode selumnya yang tercacat masih memiliki tunggakan pengembalian keuangan daer(Suara NTB/bug) ah. “Di data kami ini ada 7 orAgus Hadnan ang yang menjadi hasil temuan BPK. Dan ini memang harus diselesaikan,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (17/1). Ia mengatakan, untuk menanggih kerugian daerah itu pihaknya akan melakukan berbagai pendekatan ke masing-masing mantan anggota tersebut. Sebab kondisi tiap anggota saat ini berbeda, di mana 2 diantaranya telah meninggal dunia dan 5 sisanya tercatat masih hidup dan kini menjalani profesi lain. “Yang telah meninggal tentu komunikasinya dengan ahli warisnya. Kalau yang masih hidup kita langsung kepada bersangkutan,” katanya. Terhadap para mantan anggota yang dinyatakan telah meninggal dunia, Agus menjelaskan, pihaknya akan mengkonfirmasi sanggup atau tidaknya para ahli waris melakukan pengembalian. Jika tidak sanggup, maka pihaknya akan meminta surat keterangan ketidaksanggupan melalui desa setempat dan dikuatkan dengan surat keterangan kematian mantan anggota bersangkutan. “Tentu kita tidak bisa paksa para ahli waris melunasinya. Untuk itu kita butuh surat keterangan yang mungkin bisa dijadikan landasan penghapusan. Tapi untuk para mantan anggota yang masih hidup mereka tetap akan kita tagih karena kerugian negara itu sifatnya tidak bisa hilang dalam rekam temuan BPK,” tandas Agus. Menurut dia, besaran kerugian daerah yang ditibulkan oleh para mantan anggota DPRD tersebut jumlahnya tidak besar. Sebab sebelumnya mereka telah melakukan pengembalian dengan cara mencicil sebagai bentuk niat baik. “Nilainya tidak yang terlalu besar karena sudah ada STS (surat tanda setor), tapi memang sampai sekarang belum tuntas sehingga tetap menjadi temuan,” ujarnya. Selain dari para mantan anggota DPRD, temuan kerugian keuangan daerah di lingkungan DPRD KSB juga terjadi pada proses pengadaan yang dilakukan pihak ketiga (rekanan). Data DPRD KSB setidaknya ada dua perusahaan rekanan yang masih belum menyelesaikan pengembalian kerugian daerah yakni CV Lawang Agung dan CV Putra Daerah. “Nilainya juga tidak terlalu besar mereka sebelumnya sudah ada STS. Tapi kita akan kejar terus mereka karena ini tetap akan jadi temuan pada tahun-tahun berikutnya oleh BPK,” tukasnya. Sementara itu ditanya adakah anggota DPRD aktif yang sejauh ini masih tercatat memiliki tanggungan kerugian daerah? Mantan Kepala Satpol-PP KSB ini mengaku saat ini tidak ada temuan. Temuan-temuan sebelumnya yang ditimbulkan para anggota yang aktif telah diselesaikan seluruhnya. “Bahkan ada yang lebih mengembalikan. Jadi sementara ini tidak ada temuan baru dari anggota yang masih menjabat,” klaimnya. (bug)

(Suara NTB/arn)

SERAHKAN PATAKA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, menyerahkan pataka untuk dikirab jelang HUT Sumbawa kepada Camat Tarano.

Pataka HUT Sumbawa Mulai Dilepas Sumbawa Besar (Suara NTB) Upacara Penyerahan Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa dari Bupati Sumbawa kepada Camat Tarano dilaksanakan, Rabu (17/1) kemarin, di Halaman Kantor Bupati Sumbawa. Kirab dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Kabupaten Sumbawa yang juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan OPD dan lainnya. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menyampaikan Kirab Bendera Pataka Lam-

bang Kebanggaan Kabupaten Sumbawa memiliki tujuan yang sangat penting. Untuk menggugah semangat dan kesadaran seluruh elemen masyarakat Sumbawa, agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Sebab keberhasilan dan kemajuan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh berbagai program yang telah direncanakan. Tetapi lebih penting dari itu semua adalah adanya dukungan dan kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Daerah tidak akan mampu berbuat maksimal manakala masyarakat tidak memiliki se-

mangat dan kegairahan untuk berjuang bersama dalam mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat. Bupati mengucapkan selamat bertugas kepada segenap pasukan kirab pataka yang mendapat kepercayaan dan kehormatan mengemban tugas mulia mengarak secara estafet Bendera Pataka, dan berharap semoga Peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 Kabupaten Sumbawa Tahun 2018, dapat menjadi momentum untuk terus berkarya dan berkiprah bagi kemajuan daerah, serta persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. (arn)

Stok Pangan Masih Aman Hingga Juni Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim stok pangan terutama beras masih aman hingga bulan Juni mendatang. Bahkan jumlah stok beras yang tercatat berada pada angka 60 ton di gudang Bulog dan 24 ton beras lainnya berada di gudang cadangan pangan daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa Barat Ir. H. Alimin kepada Suara NTB, Rabu (17/1) mengatakan, stok pangan terutama beras masih sangat aman. Meskipun di beberapa wilayah di Indonesia sudah ada yang mengalami lonjakan harga beras, tetapi hal tersebut tidak akan terjadi di KSB. Selain karena stok pangan yang cukup melimpah, musim tanam dan musim panen juga tidak berubah dan sesuai jadwal. Bahkan hasil pantauan harga yang dilakukan pihak terkait dengan instansi lainnya, harga beras masih berada pada kategori aman. “Stok kita masih banyak sehingga gejolak harga beras tidak akan terjadi. Kalaupun hal tersebut terjadi maka kita sudah siapkan antisipasi,” ungkapnya.

Dikatakannya, ketika terjadi lonjakan harga di pasar, maka pihaknya bersama dengan dinas lainnya akan melakukan operasi pasar untuk menekan harga tersebut. Tapi dengan stok pangan yang ada saat ini sekitar 75 ton, diyakini tidak akan melakukan operasi pasar di tahun 2018 ini. Selain itu, pihaknya juga tetap memantau kondisi harga yang berada di pasar-pasar yang ada di KSB. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk langkah antisipasi ketika harga beras ini meningkat. “Kita tetap akan pantau kondisi harga yang ada di pasar terutama beras, sehingga ketika harga beras ini meningkat akan langsung diintervensi,” ujarnya. Terpisah, Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Drs. Lalu Tawang mengakui stok cadangan beras di gudang bulog masih aman. Bahkan jumlah yang ada masih bisa menjadi cadangan untuk lima bulan kedepan. “Stok kita 3.400 ton setara beras di gudang Sumbawa. Cadangan ini bisa untuk lima

bulan kedepan. Kalau peraturan pemerintah cadangan maksimum ada 3 bulan. Tapi kami sekarang bisa lima bulan berarti aman,” ujar Tawang. Dijelaskannya, tahun sebelumnya stok beras cadangan pemerintah juga aman. Bahkan cadangan yang ada bisa untuk membantu daerah lainnya. Dari data yang ada pengiriman beras ke daerah lainnya sebanyak 24.921 ton. Dengan rincian dikirimkan ke Divre Bali 6.998 ton, Divre NTT 5.998 ton, Divre NTB 6.925 ton, dan Subdivre Lombok Timur 5.000 ton. “Tahun 2017 kami mengirimkan 24 ribu ton lebih ke daerah lain seperti NTT, Bali dan Pulau Lombok,” terangnya. Jika dari jumlah yang dikirimkan tersebut untuk cadangan Bulog Subdivre Sumbawa maka bisa mencukupi untuk lima tahun. Tujuan dilakukan pengiriman untuk menghindari beras turun mutu jika terlalu lama disimpan. Jangan sampai nantinya penerima manfaat akan mendapatkan yang tidak berkualitas. Untuk stok baru pihaknya juga akan melakukan penyerapan di tahun ini. (ils/ind)

Penyelundup Sabu 186,46 Gram Dibayar Rp 15 Juta Taliwang (Suara NTB) SA (44) salah seorang tersangka kasus penyelundupan narkotika jenis sabu di Sumbawa Barat seberat 186,46 gram akhirnya angkat bicara. Warga yang saat ini tercatat beralamat di Kampung Baru, Kecamatan Sekupang, Batam Kepulauan Riau mengatakan, bahwa dalam kasus ini, dirinya tidak hanya bertindak sebagai kurir narkoba trans nasional, melainkan juga bertindak sebagai pengedar barang haram ini. Sementara imbalan yang akan diterima dari upaya penyelundupan tersebut sekitar Rp 15 juta. “Saya diminta untuk membawa dan mengedar barang ini di kecamatan Alas dan wilayah sekitarnya. Sedangkan total imbalan yang saya terima setelah berada di lokasi yakni sekitar Rp 15 juta. Karena masing-masing paket yang antar diberikan jatah Rp 5 juta. Imbalan ini baru akan diterima ketika barang ini sampai di tangan para penerima barang ,” ujarnya kepada Suara NTB, saat ditemui usai kegiatan press releasi, Rabu (17/1). Setelah berada di lokasi (Terusa) lanjut dia, akan ada beberapa orang yang datang untuk mengambil barang untuk kemudian disebar ke Kabupaten lain. Sementara orang yang menyerahkan barang ini, dia tidak mengetahui secara pasti karena ada tiga orang yang mendekatinya ketika berada di bandara. Sementara untuk mengelabui petugas ketika melakukan check in bandara, barang ini kemudian disembunyikan di lubang anusnya. “Saya tidak tau orang yang menyerahkan barang ini ke saya, saya hanya diminta untuk mengantar barang ke lokasi yang ditentukan (Terusa),” kilahnya. Dirinya juga mau menerima barang ini untuk dibawa ke Terusa karena diming-imingi upah Rp 15 juta tersebut. Sedangkan harga total dari tiga poket yang dibawa tersangka ini ditaksir mencapai angka sekitar Rp 373 juta. (ils)

Desa Wajib Sediakan Anggaran BUMDes dan Kemiskinan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menginstruksikan kepada seluruh desa agar dalam anggaran belanja tahun 2018 menyematkan pembiayaan bagi Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dan program pengentasan kemiskinan. “Yang dua itu harus ada dalam kegiatan anggaran desa. Soal BUMDes dan pengentasan kemiskinan ini tidak bisa ditawar-tawar oleh desa,” tegas kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si. Ia mengatakan, bagi desa yang belum memiliki unit BUMDes mulai tahun 2018 ini harus menganggarkan untuk pembentukannya. Sementara desa yang telah memiliki agar

mengalokasikan dana untuk modal dan pengembangannya. “Target kami tahun ini semua desa punya BUMDes. Dan yang sudah ada mereka minimal sudah menjalankan unit usahanya dan memikirkan pengengembangannya ke depan,” sebut Mulyadi. Terkait penganggaran program pengentasan kemiskinan, Mulyadi menyebutkan, dalam menyusun anggarannya desa harus melihat prioritas kegiatan yang akan diintervensi sesuai kebutuhan masyarakat miskin di wilayahnya. Ia juga menyampaikan data kemiskinan yang dapat digunakan oleh desa yakni hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dihasilkan oleh Pemda KSB pada akhir tahun 2017 lalu. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 18 Januari 2018

Halaman 7

Bupati Dompu Soroti Loyalitas Oknum Pejabat Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin membatalkan rencana mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu karena ada surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengembalikan para pejabat yang dibebastugaskan tak sesuai prosedur. Bambang membebastugaskan para pejabat ini karena faktor loyalitas, bukan karena kapasitas. “Hari ini harusnya ada mutasi, tapi saya batalkan secara sepihak. Anda semua pasti tahu, karena saya menonjobkan sejumlah orang, kemudian saya mendapat surat rekomendasi dari KASN supaya saya mengembalikan orangorang itu. Sampai hari ini, belum saya kembalikan. Kenapa? Kalau H. Bambang tidak ada masalah. Yang saya jaga garuda di dadaku. Ada yang bilang tega sekali Bupati membiarkan jabatan kosong banyak sekali. Iya, ini masalah loyalitas, bukan masalah kapasitas. Sekali

lagi, masalah loyalitas,” kata Drs. H. Bambang M. Yasin di hadapan para ASN pada apel koordinasi di lingkup Pemda Dompu, Rabu (17/1). Namun, H. Bambang mengaku, masalah KASN ini bisa selesai dengan elegan bila para pejabat yang melaporkan kebijakan mutasi Januari 2017 lalu mencabut laporannya. Ia pun ingin pencabutan itu didasari kesadaran para pejabat tersebut. “Kenapa begitu, itulah namanya solidaritas. Itulah namanya kekerabatan, perasaan bahwa gara – gara saya ada banyak karirn-

ya terganjal,” akunya. Diakui H. Bambang, ada 16 eselon II yang kosong, puluhan pejabat eselon IV dan eselon III yang kosong. Tahun 2018 ini akan ada 5 – 6 orang pejabat pensiun dan 2019 juga akan ada 5 – 6 orang pejabat juga akan pensiun. “Tapi kalau yang eselon II ini tidak bergerak (tidak diisi), yang lainnya tidak akan digerakkan,” katanya. H. Bambang pun mengutip syair lagu, “aku masih seperti yang dulu” dalam pidatonya di hadapan ribuan ASN, pejabat dan wakil Bupati. Ia pun meng-

ingatkan kepada para pejabat dan ASN untuk tidak berandai – andai atas persoalan hukumnya. “Tidak ada yang salah dalam K2. PTUN sudah memerintahkan, kembalikan pegawai-pegawai itu dan seluruh haknya. Itu artinya apa? Gaji mereka bukan kerugian negara. Itu perintah pengadilan dan sudah berkekuatan tetap. Jadi anda kalau masih bermimpi, silahkan saya bermimpi,” tegasnya. “Saya sampaikan ini untuk menjaga daerah ini. Kenyamanan kita bekerja tergantung dari keamanan, kondusifitas daerah. Tugas kita bekerja. Bekerja melayani masyarakat dan saya sudah sampaikan tadi, hasil kerja selama 7 tahun saya menjadi Bupati. Semuanya terukur, ada statistiknya,” tambah H.

Bambang terkait kesuksesannya dalam memimpin Dompu yang berhasil menekan angka kemiskinan dan menaikan pendapatan perkapita serta daya beli masyarakat Dompu. Ia juga mengungkapkan, soal pembangunan beberapa bangunan gedung hingga puluhan miliar tahun 2017. Bangunan tersebut jelas volume dan spesifikasinya. Jika ingin dicek, ada BPK yang akan cek dan menghitung volumenya. Kalau ada masalah, BPK akan keluarkan rekomendasi. Ia mencontohkan pembangunan RS Pratama di Manggelewa senilai Rp 16 M yang sudah diaudit BPK dan ditemukan ada kekurangan volume dan sudah dibayarkan oleh kontraktornya. “Pendopo (dan kantor Bupati), nanti akan diperiksa juga oleh BPK. Sekali lagi, berandai – andai

yang baik saja. Supaya doa anda didengar oleh Allah. Doa yang baik – baik saja. Kalau mau doanya didengar oleh Allah,” ajaknya. Selain itu, Bupati yang seolah menyindir para pejabat ini dengan menyebutkan bahwa pendopo Bupati yang megah dibangun 2017 bukan ditempatinya untuk tidur. Namun dirinya

bersama keluarga tidur di rumah bocor belakang gedung pendopo yang baru dibangun. “Toilet saya itu, karena rajin saja kami sikat hari – hari, dinding retak – retak, krannya sudah berkarat, tapi saya menikmatinya. Sehingga kelihatannya tetap segar bugar. Itulah hati. kuncinya, perbaiki hati anda,” katanya. (ula)

H. Bambang M. Yasin (Suara NTB/ula)

Balita Gizi Buruk Meninggal

Dipicu Kesalahan Pola Asuh dan Penyakit Penyerta Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Kesehahatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Suhadah, Amd, Keb., mengungkapkan, kematian balita gizi buruk bukan karena kurangnya asupan gizi atau lemahnya penanganan. Tetapi lebih kepada pola asuh yang salah dan memiliki riwayat penyakit penyerta. “Misalnya, kalau dia TBC walaupun kita memberikan PMT pemulihan atau tambahan tapi kalau dia penyakit penyertanya tidak diobati ndak ada gunanya,” jelas dia. Belajar dari sekian kasus yang berujung pada kematian selama dua tahun terakhir itu, pihaknya telah membangun kerjasama dengan Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Sehinga balita gizi buruk yang membawa penyakit penyerta dapat ditangani bersamaan. Suhadah menyebutkan, tahun 2016 balita gizi buruk tercatat 25 orang dan tahun 2017 kemarin terdapat 20 orang dengan jumlah meninggal 2 orang. Sementara untuk 18 orang lainya berhasil ditangani dan kondisinya sudah semakin membaik. “18 orang sisanya itu sudah membaik, perubahanya sudah bagus sekali,” ujarnya. Di Dompu, tambah dia, paling banyak balita penderita gizi buruk ditemukan di Kecamatan Huu dan rata-rata membawa penyakit penyerta. Untuk menekan jumlahnya tiap tahun Dikes rutin sosialiasi pencegahan bersama intansi terkait. “Ada dari Pertanian, GSC, DPMPD, Beppeda itu kita lakukan sosialisasi bersama di Huu,” jelasnya. Mengingat kematian balita gizi buruk banyak dipicu pola asuh yang salah dan membawa penyakit penyerta, Suhadah menekankan, semua keluarga yang memiliki balita agar melakukan penimbangan berat bayi setiap bulan. Bukan saja pada saat kegiatan posyandu atau saat usia bayi nol sampai satu tahun. Dan kalaupun sudah imunisasi lengkap penimbangannya harus dilakukan sampai umur lima tahun. “Jadikan perkembangan grafik berat badannya bisa kita pantau, misalkan dua bulan tidak naik-naik itu kenapa, bisa dilakukan intervensi langsung oleh petugas gizi dan kader yang ada di posyandu,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

DITANAMI JAGUNG – Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat meninjau lokasi genangan Dam Tanju di Kecamatan Manggelewa, baru-baru ini. Tampak di kejauhan sebagian daerah genangan ditanami jagung oleh warga.

Kepastian Kunjungan Presiden Tergantung Masalah Penanaman Jagung Dompu (Suara NTB) Presiden Jokowi dipastikan akan kembali mengunjungi Kabupaten Dompu untuk meresmikan Dam Tanju yang menjadi bagian dari Sistem Irigasi Rababaka Kompleks (SIRK) 2018. Kepastian kunjungan ini sangat bergantung dari rampungnya masalah penanaman jagung di area genangan dam oleh warga. “Ini tugas kita semua. Di dam Tanju sana, meskipun lahannya sudah dibayar, saking semangatnya orang – orang itu menanam jagung, area genangan dam itu ditanami jagung dan sekarang jadi maslah. Harusnya sejak pekan pertama Januari (2018), harus diisi dengan air. Tapi yang punya jagung dalam dam itu, marah,” kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat menjadi pembina apel koordinasi jajaran Pemda Dompu di lapangan beringin Setda Dompu, Rabu (17/1) kemarin. Ia pun mengaku ditawari untuk menyelesaikan masalah petani yang menanam jagung di area genangan Dam Tanju dengan memberikan biaya ganti rugi. Namun H. Bambang menolaknya, karena lahan tersebut sudah menjadi lahan Pemda untuk area genangan air Dam Tanju. Jika diberi uang ganti rugi, bisa disangkakan dengan pasal korupsi. “Kita bayar barang di atas barang kita sendiri. Jadi saya minta, kita klirkan, kita selesaikan supaya kebanggaan kita terus bertambah, Presiden ke sini lagi,” katanya. Dam Tanju dengan luas daerah genangan mencapai 470 ha, dipastikan H. Bambang, tidak akan ada keramba ikan di dalamnya. Karena keramba ikan akan berpotensi mempercepat proses pendangkalan bendungan. Namun di daerah dam tersebut cukup dilepas jutaan ikan air tawar dan ditangkap dengan proses pancing. “Bisa main jetsky, main kano dan saya pastikan tidak ada keramba ikan di dalamnya,” tegas H. Bambang. Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si yang dikonfirmasi atas perintah Bupati menyelesaikan masalah petani jagung di area genangan dam Tanju mengaku, masalahnya sudah selesai. Pihaknya sudah mendekati para tokoh masyarakat setempat terkait penanaman jagung di area genangan dam Tanju. “Sudah tidak ada masalah. Saya sudah lakukan pendekatan secara persuasif terhadap tokoh masyarakat di sana dan mereka sudah memaklumi,” katanya. (ula)

(Suara NTB/uki)

DILANTIK - Sebelas Pejabat yang dilantik oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, di aula kantor Bupati setempat, Rabu (17/1).

Sebelas Pejabat Pemkab Bima Dilantik Bima (Suara NTB) – Sebanyak 11 pejabat eselon II dan III, ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dilantik oleh Bupati Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, di aula kantor Bupati setempat, Rabu (17/8). Dari 11 pejabat yang dimutasi itu, empat pejabat eselon II dirotasi, antara lain, Ir. Indra Jaya dari Sekretaris DPRD, menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) menggantikan Ir. Rendra Farid. Rendra diangkat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sebelumnya, Kepala DLH dijabat Drs. H. M, Mawardi MT, kini diangkat menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Kemu-

dian Drs, Ishaka yang sebelumnya menjabat Kepala Bangkesbangpol menjadi Sekretaris DPRD. Sementara tujuh pejabat eselon III yang dipromosikan ke eselon II, yakni Drs. Dahlan, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda menjadi Kepala Dinas Pariwisata (Dispar). Kemudian Drs. Agussalim M.Si yang sebelumnya Sekretaris Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi Kepala DPMPTSP. Salahuddin SH, M.Si, yang sebelumnya Sekretaris Inspektorat menjadi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima. Kemudian H. Nasrullah, S.Sos dari Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda menjadi Kepala

Jika Jadi Jurkam, Bupati Bima akan Ajukan Cuti Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengaku akan mengajukan cuti apabila ditunjuk sebagai Juru Kampanye (Jurkam) pada Pilkada serentak tahun 2018, yakni Pilkada Kota Bima dan Pilkada NTB. Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima, Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini mengaku akan terlibat dan ikut mengkampanyekan para kandidat yang diusung Golkar. “Jika ditunjuk Jurkam part a i , tentu saya mengambil cuti,” katanya. Selain itu, Bupati mengaku telah memantau adanya dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), ruang lingkup pemerintah Kabupaten Bima dalam acara deklarasi pasangan bakal calon Pilwali Kota Bima. “ASN harus bersikap netral pada Pilkada serentak di wilayah NTB. Tetap menjaga wibawa penyelenggara negara,” katanya. Menurutnya, tahun 2018 ini adala merupakan tahun Politik. Yang dimana akan digelar Pilkada langsung serentak. Kemudian tahun berikutnya (2019) akan berlangsung Pileg dan Pilpres. “Saya berharap ASN dan Kepala OPD agar bijak menghadapi tahun politik. Pandai menempatkan diri, dan menghindari kegiatankegiatan yang melibatkan massa, agar tidak menjadi sorotan,” harapnya. Untuk diketahui, partai Golkar mengusung calon pada pilkada di NTB. Di Pilgub NTB mengusung Suhaili yang berpasangan dengan Muh. Amin. Sementara di Pilwali Kota Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengusung H.M. Lutfi dan Fery Sofyan. (uki)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans). Selanjutnya, Ir. H. M Taufik Rusdi, yang sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditetapkan sebagai Kepala Pelaksana BPBD secara definitif. Kemudian, Drs. Aris Gunawan dari Sekretaris DP3AP2KB ditetapkan sebagai Kepala DP3AP2KB. Serta terakhir Adel Linggi Ardi SE dari Sekretaris Disnaketrans menjadi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Pada kesempatan itu Bupati mengatakan, pelantikan terhadap ke 11 pejabat tersebut, telah melewati proses seleksi dan tahapan yang sangat

ketat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku. “11 pejabat yang dilantik hari ini merupakan yang terbaik dan orang-orang pilihan. Saya berharap jabatan yang diemban digunakan dengan bai,” katanya. Selain itu, Bupati juga mengingkatkan khusus bagi istri para pejabat yang dilantik tersebut. Agar bersikap sederhana dan menjadi istri pendamping suami yang senantiasa mengingatkan suami untuk tidak melanggar ketentuan yang berlaku yang merongrong kewibawaan Pemerintah dan jabatan. “Tetaplah bersikap sederhana. Karena jangan sampai perubahan jabatan suami akan berimbas pada pe-

nampilan istri,” tegasnya. Sementara Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, Armin Farid S.Sos, mengaku meski 11 pejabat tersebut dilantik. Namun masih ada sejumlah OPD yang terjadi kekosongan, setelah ditinggal pensiun oleh pejabatnya. “Seperti Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Dikbudpora. Kedua Kepala OPD ini telah pensiun,” katanya. Meski demikian, dua OPD tersebut akan segera diisi, usai mendapat surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Serta jabatanjabatan strategis lainnya yang masih kosong. “Dalam waktu dekat, tepatnya masih kita tentukan,” pungkasnya. (uki)

Disperindag Bantah Stok Beras di Dompu Kosong Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Dompu, H. Iskandar membantah stok beras di wilayah ini kosong, sebagaimana yang diungkapkan para pengecer. Persediaan beras untuk tiga bulan kedepan dipastikan pihaknya aman. Dan tersedia di sekitar lima gudang penyimpanan, belum ditambah persediaan gudanggudang kecil lainnya. “Kalau ketersediaan stok saya yakin ndak ada (kosong beras, red), biar goyang Indonesia ini Dompu tetap ketersediaannya ada,” tegas dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (17/1). Menurutnya, dikatakan stok beras ini kosong oleh kerena sebagian besar pengecer kemungkinan belum memiliki modal untuk menebus beras di gudang. Pantauan pihaknya, persediaan

stok beras saat ini aman, terlebih Bulog juga memiliki persediaan hingga tiga bulan kedepan. Hanya saja diakui harga kebutuhan pokok utama masyarakat itu memang mengalami kenaikan, untuk kualitas medium saja sudah Rp 10 ribu/Kg dari harga eceran sebelumnya Rp 9,5 ribu/Kg. Sementara kelas utama atau super naik menjadi Rp 11 ribu/ Kg dari Rp 10 ribu/Kg. “Di pasar itu sedikit karena pengecer itu belum ada modal untuk nebus di gudang, di sana keluarkan barang apabila kita bayar namanya dagang,” jelasnya. Iskandar menyebutkan, di Dompu terdapat sekitar lima gudang yang beroperasi menggiling gabah ke beras, itu belum termasuk gudang-gudang yang juga menyediakan stok

beras bagi masyarakat. Disinggung soal wacana mengimpor beras oleh pemerintah pusat, ia mengungkapkan, untuk petani cukup mendukung karena harga gabah mereka pasti akan naik. Sementara pedagang tergantung, yang penting mereka mendapat untuk dari hasil penjualan beras tersebut. Namun sejujurnya lanjut dia, pemerintah tak perlu mengimpor beras dari luar, khususnya ke Dompu. Sebab persediaan beras diwilayah ini sudah sangat aman. Yang perlu dikhawatirkan ialah aktifitas pengiriman beras keluar daerah yang kemudian mengganggu persediaan stok beras di Dompu. “Jangan sampai stok kita ini dijual ke Bima, Sumbawa bahkan ke NTT, kalau begitu stok yang tiga bulan ini bisa saja habis satu bulan,” pungkasnya. (jun)

Polres Dompu Cek Kesiapan Lokasi Bendungan Tanju Dompu (Suara NTB) – Menyambut kedatangan Presiden RI, Joko Widodo untuk meresmikan Bendungan Tanju akhir Januari 2018 ini, jajaran Polres Dompu mengecek kesiapan lokasi. Hal itu guna memastikan keamanan dan kenyamanan orang nomor satu di Indonesia itu saat berkunjung. “Sekarang sedang dilakukan cek lokasi sehingga nanti pada saatnya semua sudah siap,” kata Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., kepada Suara NTB, Rabu (17/1). Rencananya Presiden akan hadir akhir Januari ini, namun jadwal pasnya belum bisa dipastikan. Meski begitu pihaknya tetap harus mepersiapkannya jauh-jauh hari, kerana tidak menutup kemungkinan jadwal kedatangannya akan keluar mendadak. Agenda awal ini, lanjut Suhatta, baru sebatas pengecekan umum, sedangkan untuk mensterilkanya lokasi dari aktivitas masyarakat pihak masih harus menunggu kepastian jadwal Presiden. “Untuk sementa-

ra kami hanya secara umum mengecek lokasi, untuk sterilisasi nanti bilamana informasi atau jadwal kunjungan sudah kami dapatkan dari Polda NTB,” ujarnya. Menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu tentunya apartur TNI, Polri dan intansi terkait akan dilibatkan. Terutama dalam hal mengamanakan dari berbagai macam ancaman yang bisa saja muncul. Suhatta mengatakan, untuk kerawanan yang cukup signifikan sejauh ini belum ada, situasi dan keamanan wilayah sudah sangat kondusif. Namun antisipasi keamanan selama kunjungan Presiden harus tetap dipersiapkan secar matang. “Cuma yang berkaitan dengan kemanan Presiden, perjalanannya, tempat Presiden berada nantinya dan jalur yang akan dilewati, itu yang harus benar-benar kita persiapkan,”jelasnya. Disingung jumlah personel yang akan diterjunkan, Suhatta mengaku belum bisa memastikanya mengingat belum ada jadwal pasti yang dikantongi pihaknya. (jun)

SUARA NTB Kamis, 18 Januari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB

Reklamasi Ilegal

Tim Masih Inventarisasi Dugaan Pidana Mataram (Suara NTB) Penangaan dugaan reklamasi ilegal di Lembar dan Sekotong Lombok Barat masih sebatas pencegahan. Indikasi pidana pengurukan tanah di 21 titik itu masih berkutat pada perumusan bentuk laporan ke polisi. Rumusan laporan sebelumnya sudah disusun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan disampaikan dalam rapat terpadu pekan lalu. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie mengatakan, laporan tersebut dianggap masih belum lengkap. sebab, indikasi pidananya dapat ditelisik dari berbagai sisi. “Proses penanganannya ada tahapannya. Ada pola preventif dan penegakan hukum. Kalau dari penegakan hukum, bisa kita lihat ada beberapa dugaan pelanggaran terjadi di situ,” jelasnya di ruang kerjanya kemarin. Dia menyebutkan, indikasi pidana dapat mengarah pada perubahan tata lingkungan hidup, perusakan ekosistem pantai dan pesisir, serta terganggunya habitat hutan bakau. “Masalah laporan polisi itu butuh detail. Siapa berbuat apa, apa yang dilakukan, misalnya kalau reklamasi luasnya berapa. Itu yang perlu rinci. Karena kita berbicara mengenai fakta hukum,” terang Darsono. Dia menegaskan, rincian fakta hukum dimaksud untuk kepentingan penyelidikan yang membutuhkan pembuktian pidana. Dari penghimpunan informasi sementara, kata dia, reklamasi ilegal di kawasan pesisir Lembar dan Sekotong tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2015. Tetapi baru mencuat pada akhir 2017 lalu. Sampai saat ini, sambung dia, meski sudah terdata ada 21 titik lokasi reklamasi namun belum terungkap luasan urukan tanahnya, juga lokasi titiknya yang dikaji menurut identifikasi ruang dan wilayah. Penanganan sementaranya baru sebatas tindakan preventif seperti penganuliran rekomendasi desa, pemasanagan plang larangan, serta usulan pencabutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). “Nanti tim akan turun lagi mengecek, mendata ulang untuk merumuskan fakta-fakta hukumnya. Kemudian undangundang yang dipersangkakan menjadi jelas,” kata dia. “Itu nanti akan dicari apakah menggunakan undang-undang lingkungan hidup, atau tentang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, bisa kumulatif nanti pengenaan pasalnya,” tutup Darsono. (why)

Empat Bakal Paslon Cagub dan Cawagub Lolos Tes Kesehatan Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap empat bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan bertarung di Pilkada NTB 2018. KPU menyebutkan bahwa keempat pasangan bakal pasangan calon dinyatakan memenuhi standar kesehatan. “Hasil pemeriksaan kesehatan, kami telah terima dan telah melakukan rapat pleno, dan hasilnya adalah seluruh paslon memenuhi syarat kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkotika. Itu berdasarkan hasil resmi yang disampaikan oleh seluruh tim dokter,” ujar Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP di hadapan para tim penghubung masing-masing pasangan calon yang diundang, Rabu (17/1) kemarin. Aksar yang didampingi oleh komisioner lainnya dan juga Sekretaris KPU, kemudian memberikan kesempatan pada tim penghubung dan juga Bawaslu yang ikut hadir pada kesempatan itu untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Namun karena tidak ada tanggapan dan pertanyaan terkait hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon. Aksar kemudian menyampaikan penjelasan terkait perbaikan persyaratan calon yang harus dipenuhi oleh pasangan calon. Aksar menyebutkan dari empat pasangan calon kepala

daerah NTB itu, dua bakal calon berasal dari anggota DPR, yakni Dr. Zulkieflimansyah yang sedang menjabat sebagai anggota DPR RI dan Mori Hanafi yang sedang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Aksar mengingatkan melalui para tim penghubungnya agar kedua bakal calon tersebut untuk segera mengurus surat keterangan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR. “Keduanya masih harus menyerahkan dua hal, meskipun ini on going process, yaitu surat keterangan dari pimpinan bahwa yang bersangkutan sedang memproses pemberhentiannya. Yang ini masih ada kesempatan, paling lambat lima hari setelah ditetapkan. Berati tanggal 16 Januari. Nah SK pemberhentiannya paling pambat 30 hari setelah ditetapkan, berarti sekitar Bulan Mei. Ini sangat tergantung dari calonnya sendiri dan pihak yang mengeksekusi. Lebih cepat lebih baik,” papar Aksar. Selain itu, Aksar menyebutkan, terdapat empat Bakal Calon Gubernur yang masih aktif

sebagai kepala daerah, yakni HM. Suhaili FT (Bupati Lombok Tengah), H. Ahyar Abduh (Wali Kota Mataram), H. Moch. Ali BD (Bupati Lombok Timur) dan H. Muh. Amin, (Wakil Gubernur NTB). Keempat bakal calon tersebut diwajibkan untuk mengambil izin cuti. “Itu paling lambat diserahkan sebelum masa kampanye yang akan masuk 15 Februari. Kalau belum keluar, maka tidak boleh kampanye. Bahkan kalau tidak ada maka akan ada sanksi, sampai pembatalan,” jelas Aksar. Lebih lanjut disampaikan Aksar, bahwa dari hasil penelitian berkas pendaftaran pasangan calon, ia menekankan supaya para paslon untuk segera melakukan perbaikan dan melengkapi kekurangan dan kemudian diserahkan pada tanggal 18-20 Januari. “Kekurangan itu harus diserahkan, bersamaan dengan penyerahan dukungan tambahan calon indpenden,” ungkapnya. Aksar meminta para paslon untuk menyesuaikan kembali daftar tim kampanyenya. Paslon sekurang-kurangannya

harus menyerahkan daftar tim kampanye pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Tingkat kecamatan, yang disampaikan juga pada masa perbaikan. Ditempat yang sama, Komisioner Bawaslu NTB, Achmad Umar Seth, SH, MH., yang hadir pada kesempatan itu, menyampaikan bahwa paslon meskipun sudah memenuhi syarat pencalonan, namun bisa saja gugur jika tidak memenuhi syarat calon. “Sebagai penyelenggara, kami tetap imbau sekali lagi, terpenuhinya syarat pencalonan

itu bukan berarti langsung bisa menjadi calon. Bisa saja gugur jika tidak terpenuhinya syarat calon. Ketepatan waktu menyerahkan perbaikan ini akan menjadi salah satu tolak ukur calon dapat ditetapkan atau tidak. Karena kalau tidak tepat waktu, kita akan rekomendasi untuk ditolak,” jelasnya. Para tim penghubung calon tampaknya sudah cukup mengerti dengan penjelasan dari KPU. Untuk itu, para Tim penghubung tidak menyampaikan banyak pertanyaan. (ndi)

Dipecat OSO

Ketua DPD Hanura NTB Melawan

Mantan Kepala Pasar Sayang-Sayang Divonis Delapan Bulan Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Pasar Sayang-Sayang, H Muzakir dihukum penjara selama delapan bulan. Dia terbukti bersalah melakukan pungli Rp 2,5 juta ke pedagang terkait pengurusan izin lapak ke pedagang. Ketua majelis hakim Ferdinand M Leander menghukum terdakwa karena terbukti korupsi sesuai pasal 12e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Oleh karenanya menghukum terdakwa Haji Muzakir dengan pidana penjara selama delapan bulan,” ujarnya membacakan vonis dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (17/1). Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 10 juta dan apabila tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Terdakwa sebelumnya dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama satu tahun, denda Rp 20 juta subsidair dua bulan. Jaksa penuntut umum, Iman Firmansyah dan terdakwa di dalam persidangan sama-sama menyatakan menerima putusan tersebut sehingga vonis dinyatakan berkekuatan hukum tetap. H. Muzakir terbukti bersalah melakukan pungli terhadap satu pedagang dengan nilai pungutan Rp 2,5 juta. Pungutan itu diminta terdakwa dari korban yang akan mengurus izin penggunakan tempat dan lapak pasar. Pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 5/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar yang mengatur tata cara pengajuan izin pemakaian dan ketentuan yang harus dipenuhi pedagang. Yakni, dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota Mataram melalui Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Mataram. Pelayanan perizinan tersebut gratis. Setelah izin tersebut terbit maka kemudian dihitung besaran sewa lapak berdasarkan luasan seperti tertera dalam izin. Anggota majelis hakim, Abadi menjelaskan, vonis tersebut dikaitkan dengan pasal 12A UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Karena tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5 juta, inisiatif majelis ultra petita di luar tuntutan penuntut umum menggunakan pasal 12A maka putusannya delapan bulan,” jelasnya. Penasihat hukum terdakwa, Beni Bakari menyatakan menerima putusan tersebut. kliennya tinggal menjalani sisa masa pidana selama dua bulan. “Klien kami sudah menjalani enam bulan penahanan,” ujarnya. (why)

(Suara NTB/ndi)

POSE BERSAMA - Komisioner KPU bersama Bawaslu NTB dan para tim penghubung berpose bersama usai serah terima hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil penelitian administrasi syarat calon.

(Suara NTB/why)

MAKLUMAT - Kapolres Mataram, Muhammad menunjukkan pamflet maklumat kepada warga Mataram dalam rangka mengajak untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2018 yang kondusif.

Kapolres Mataram Ajak Masyarakat Ciptakan Pilkada Kondusif Mataram (Suara NTB) Kota Mataram menjadi episentrum dinamika pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 sebab lokasi Kantor KPU dan Bawaslu berada di jantung ibukota NTB tersebut. Polres Mataram harus bekerja lebih ekstra. Contohnya berbagai tahapan pelaksanaan Pilkada sejauh ini bertempat di Kota Mataram, seperti pendaftaran bakal calon dan pelaksanaan tes kesehatan bakal calon yang terdaftar. Pun demikian nantinya pada saat penetapan pasangan calon, sampai pengumuman pemenang Pilkada, khususnya pemilihan Gubernur NTB. pengamanan Pilkada serentak 2018 menggunakan sandi operasi Mantap Praja Gatarin. “Wilayah Polres Mataram ini berada di ibukota. Banyak kerawanan yang kita identifikasi. Paling utama konflik sosial,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Rabu (17/1). Pengerahan personel di lapangan akan diatur sesuai

dengan ekskalasi kerawanan. “Apabila ada ekses yang rawan maka akan ditingkatkan. Kalau masih landai belum ada dinamika, personel yang dikerahkan disesuaikan,” ujarnya. Dengan adanya empat bakal calon gubernur yang terdaftar untuk ikut kontestasi Pilgub NTB, maka kepolisian mulai memetakan basis massa masing-masing pasangan. “Mana yang menjadi basis pendukung masing-masing pasangan bakal calon. Mulai dari kelurahan, desa, sampai kecamatan kita petakan,” terangnya. Pemetaan itu untuk mengindentifikasi potensi konflik. Jajaran Polsek sampai Bhabinkamtibmas dikerahkan untuk pemetaan tersebut. “Seperti pendukung, simpatisan untuk yang menjadi prioritas,” kata dia. Untuk mempertegas upaya kepolisian itu, Kapolres mengeluarkan maklumat yang dapat dipedomani agar keamanan khusus di wilayah hukum Polres Mataram dapat terjaga. Antara lain, masyarakat diimbau untuk tidak mudah

terprovokasi, menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan politik, menjalin silaturahmi, menggunakan hak pilih tanpa paksaan dan tidak memaksa orang lain. “Siapapun yang terpilih dalam Pilkada jangan jadikan sebagai penyebab perselisihan, mari ciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif,” sebut Muhammad. Selain pengamanan ke luar, sambung dia, pihaknya juga mengetatkan pengawasan ke dalam antara lain terkait netralitas aparat penegak hukum khususnya Polri. Dia menegaskan, Polri berada pada posisi netral tidak memihak dan mendukung calon tertentu. “Walaupun ada saudara, keluarga yang ada hubungannya dengan calon itu harus netral,” jelasnya. Apabila ada anggotanya yang melanggar maka akan dijatuhi sanksi disipilin, atau kode etik. “Sudah jelas akan ditindak. Kalau mau ikut-ikutan, mundur saja dari sekarang,” tegas Muhammad. (why)

Mataram (Suara NTB) Konflik di tubuh Partai Hanura memanas, setelah sebelumnya kubu yang menginginkan Oesman Sapta Odang (OSO) untuk lengser dari jabatan Ketua Umum DPP Hanura. Kini sebaliknya, kubu pro OSO melakukan serangan balasan dengan memberikan sanksi pemecatan terhadap beberapa pengurus yang berseberangan dengan dirinya. Ketua DPD Partai Hanura NTB, Ir. Mudahan Hazdie, M.Si adalah salah satu DPD yang berada di kubu yang menginginkan OSO dilengserkan, menjadi target kubu OSO untuk ’’dihabisi’’. Melalui rapat terbatas yang digelar oleh pengurus DPP Hanura kubu pro OSO, pada tanggal 14 Januari lalu, diambil keputusan untuk memecat Mudahan Hazdie dari tampuk kepemimpinan DPD Hanura NTB. Dalam salinan Surat Keputusan DPP Hanura yang beredar, dengan nomor : SKEP/360/DPP-Hanura/I/ 2018, yang ditandatangani oleh OSO selaku Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Berny Tamara menerangkan perihal pemecatan Mudahan sebagai Ketua DPD Hanura NTB. Mudahan dinilai telah melanggar AD/ART Partai. Dalam SK tersebut, OSO mengangkat Kordinator Wilayah (Korwil) Hanura Bali Nusra, I Kadek Arimbawa sebagai Pelaksana Tugas Sementara. I Kadek Arimbawa dimandatakan untuk melakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) paling lambat tiga bulan sejak SK tersebut dikeluarkan. Dalam SK tersebut juga

ditegaskan bahwa kepengurusan DPD Hanura NTB masa bakti 2015-2020 tetap berlaku. Dikecualikan untuk Mudahan Hazdie yang telah dipecat. Dikonfirmai Suara NTB terkait SK pemecatan tersebut, Mudahan Hazdie mengaku dirinya tidak mengakui SK tersebut. Menurutnya, SK yang beredar tersebut tidak memiliki legalitas, karena OSO sudah dipecat sebagai Ketua Umum DPP Hanura. Tidak perlu ditanggapi, karena itu pemecatannya tidak sah,” ucap Mudahan Hazdie menjawab Suara NTB, Rabu (17/1) kemarin. DPD Partai Hanura NTB, juga salah satu yang ikut memberikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan OSO. Hanura NTB mendukung penuh langkah untuk melakukan Musyawarah Luar Bisa di tubuh Partai Hanura untuk melengserkan OSO dari tampuk ketua Umum DPP Hanura. “Kami mendukung Musyawarah Luar Biasa untuk mengganti Oesman Sapta Odang,” ujar Ketua DPD Hanura NTB Mudahan Hazdie di Mataram. DPD Hanura NTB menyatakan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan OSO sebagai Ketua Umum Hanura. DPD Hanura NTB juga ikut terlibat dalam rapat Hotel Ambhara terkait pencopotan OSO dan menunjuk Daryatmo sebagai Plt Ketum. “Mosi tidak percaya ini kita sampaikan ke DPP pada 12 Januari lalu,” tegas Mudahan. Untuk itu, ia mendukung penuh agar Munaslub sesegera mungkin untuk diselenggarakan dalam waktu dekat ini. (ndi)

Rombak Pejabat Sekretariat DPRD NTB

Dewan Tersinggung Eksekutif Tak Koordinasi

(Suara NTB/why)

VONIS - Kepala Pasar Sayang-Sayang, H Muzakir divonis penjara akibat terbukti bersalah melakukan pungli pengurusan izin sewa lapak pasar.

Mataram (Suara NTB) Kisruh mutasi yang telah dilakukan terhadap ratusan jajaran Pemerintah Provinsi NTB belum juga berakhir. Karena dinilai banyak menyimpan kepentingan politik, DPRD NTB mengambil langkah-langkah serius menyikapi mutasi tersebut. Rabu (17/1) kemarin, Dewan memanggil Baperjakat untuk meminta keterangan terkait pertimbangan dalam melakukan penempatan pejabat. Salah satu yang paling menjadi sorotan Dewan yakni digantinya dua pejabat penting di Sekretariat Dewan. Dan hal itu dilakukan oleh eksekutif tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan dewan. Wakil ketua Komisi I DPRD

Provinsi NTB, H. Rumaksi yang ditemui usai rapat tertutup dengan Baperjakat, mengungkapkan, eksekutif sama sekali tidak pernah melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD. Padahal, dua pejabat penting di DPRD dimutasi. Ditegaskan, lembaga DPRD berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam perjalanannya, DPRD sering terjadi dinamika dan berbagai persoalan signifikan. “Makanya kita butuh orang yang berpengalaman dalam mendampingi anggota melaksanakan tugas. Ini kok gak ada tabeknya (tidak ada permisi- red),” ujar Rumaksi kepada wartawan. Rumaksi tidak memper-

soalkan terkait pejabat lain yang dimutasi. Namun apabila itu menyangkut internal DPRD, sudah selayaknya ada koordinasi kepada pimpinan DPRD. “Kita sederhana mintanya, eksekutif berkoordinasi. Berikanlah jabatan pada yang berpengalaman, hanya itu kita minta,” kata Rumaksi. Adanya pejabat yang puas dan tidak puas, merupakan hal biasa dalam mutasi. Persoalannya, Sekretariat DPRD harus linear dari Sekwan ke bawahnya. “Sikon di dewan ini dinamis, tempatkan orang yang cocok,” tandasnya. Selain mutasi yang dituding adanya kepentingan politik, DPRD NTB juga merasa tersinggung dengan sikap ek-

sekutif karena dinilai tidak menghargai lembaga wakil rakyat. “Kita ingin lembaga ini dihargai, makanya kita minta klarifikasi,” ujar Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda menambahkan. Menurut Isvie, hubungan eksekutif dan legislatif harus tetap dijaga dengan baik. Jangan sampai ada yang menunjukkan sikap-sikap tidak menghargai. Kekecewaan DPRD NTB terkait mutasi tersebut, karena juga dua pejabat DPRD NTB dimutasi tanpa ada permakluman. Padahal, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimutasi selama ini sangat vital dan menjadi jantung DPRD. Dua pejabat itu yakni, Kabag Persidangan dan Kabag Umum.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten I Pemprov NTB, M. Agus Patria mengaku sangat setuju apabila komunikasi baik terus dijaga dengan pihak DPRD NTB. Namun yang harus dipahami, tidak ada kewajiban eksekutif melakukan koordinasi ke legislatif dalam hal pelaksanaan mutasi. Ditegaskannya, mutasi telah sesuai dengan aturan. Penempatan pejabat juga sesuai dengan hasil pemetaan dan evaluasi pimpinan. “ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja. Dalam hal mutasi, gak ada keharusan koordinasi dengan pimpinan dewan. Tapi ke depan kita akan benahi agar hubungan tetap baik,” katanya via telepon. (ndi)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Kamis, 18 Januari 2018

Halaman 9

Tugas Berat Pemda Kawal Rinjani sebagai UGG Mataram (Suara NTB) Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sudah ditetapkan sebagai salah satu Universal Global Geopark (UGG) oleh Unesco. Selama empat tahun ke depan, Rinjani akan menajadi salah satu geopark dunia. Pemerintah Provinsi NTB memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik berkelas dunia kepada wisatawan yang datang. (Suara NTB/lin)

DESA SADE - Sejumlah wisatawan di pintu masuk Desa Sade yang menjadi salah satu desa adat di Lombok.

Selain Pantai, Desa Adat Juga Diminati Wisatawan Mataram (Suara NTB) Wisata budaya masih cukup diminati oleh wisatawan. Terbukti dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke rumah-rumah adat dan menyaksikan berbagai event yang diselenggarakan di NTB. Ini menunjukkan bahwa banyak dari wisatawan yang tidak saja ingin menikmati keindahan pantai di NTB, namun budayanya juga cukup menarik. “Kami sudah berkunjung ke Desa Sade dan kami disuguhkan dengan pertunjukan kesenian tari yang menurut kami sangat bagus dan menghibur. Kami memang mengagendakan untuk berkunjung ke Desa Sade dan desa lainnya,” kata wisatawan asal Bandung Arif, di Mataram, Rabu (17/1). Ia juga berkunjung ke Museum NTB, Desa Sukarara dan beberapa destinasi lainnya. Sebelum itu, ia juga sudah berkunjung ke rumah adat Bayan yang memang menjadi destinasi wisata di KLU. Menurutnya, sangat penting mengetahui budaya dan kesenian di suatu daerah. Sebab itu merupakan warisan yang harus dilestarikan. “Setiap kali saya berkunjung ke suatu daerah, saya pasti mencari tempat bersejarah atau wisata budaya yang bisa memberikan gambaran tentang kehidupan asli sebuah suku di suatu daerah. Itulah salah satu alasan saya travelling,” ujarnya. Menurutanya, NTB memiliki banyak destinasi wisata yang perlu dikunjungi. Ia juga berharap memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Istana Dalam Loka yang ada di Sumbawa. Menurutnya tempat-tempat bersejarah di suatu daerah biasanya menyimpan cerita tentang kebudayaan asli daerah tersebut. “Saya merasa takjub ketika berkunjung ke Desa Sade. Di tengah perkembangan zaman ini, mereka tetap kuat dan tidak mau menghapus tradisi. Bahkan masih menggunakan rumah tradisional. Menurut saya, mereka ini orang-orang yang luar biasa,” ujarnya. Ia mengagumi keinginan warga Sade yang tetap mempertahankan kebudayaan asli mereka atau suku Sasak pada umumnya. Meskipun warganya sudah tahu tentang perkembangan zaman saat ini, namun mereka tidak terpengaruh dan tetap melestarikan budayanya. “Mereka itu kalau dibilang gaptek (gagap teknologi), tidak juga. Malahan pemandunya saya lihat pakai android. Artinya pemikiran mereka ini sebenarnya sudah modern, tapi jiwa mereka tetap mempertahankan budaya. Ini sudah sangat langka terjadi di Indonesia,” ujarnya. (lin)

“Dari satu sisi saya bersyukur Rinjani menjadi geopark dunia, di sisi lain ini menjadi tugas berat kita untuk mengawal. Ini merupakan hasil dari perjuangan panjang Pemda NTB, namun tentu saja yang terpenting adalah mengawal ini semua,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Rabu (17/1). Ia mengatakan bahwa penetapan Rinjani sebagai geopark dunia ini merupakan sebuah berkah. Ini menjadi salah satu kesempatan bagi NTB untuk bisa mendatangkan banyak wisatawan. Terutama wisatawan minat khusus. Dalam hal ini pemeliharaan dan peningkatan kualitas destinasi menjadi hal utama yang harus dilakukan.

“Bagi saya ini adalah tantangan. Untuk itu, kita harus duduk bersama untuk merancang seperti apa Geopark Rinjani ini akan berjalan. Jangan sampai kita sibuk dengan euphoria kemudian lupa banyak hal yang harus kita lengkapi dan kerjakan,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa sumber daya manusia dan kesiapan destinasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan saat ini. Sebelumnya, sudah dilakukan berbagai pelatihan kepada pelaku pariwisata di Rinjani termasuk trekking organizer, pemandu wisata hingga porter. Sehingga bisa melayani wisatawan dengan baik. Apalagi setelah penetapan Rinjani sebagai geopark dunia, tentu saja pelayanan juga

harus berkelas dunia. “Kita sudah lakukan pelatihan dan pemberian lisensi kepada pelaku pariwisata atau industri di Rinjani. Sekarang tinggal memperbanyak jumlahnya saja,” ujarnya. Rinjani yang terletak di empat kabupatan yang ada di Lombok ini memang menjadi salah satu daya tarik wisatawan minat khusus untuk berkunjung di NTB. Oleh sebab itu, Faozal juga mengajak kepada masing-masing daerah untuk aktif dalam pembenahan. Baik itu pembenahan sdm maupun destinasi. “Memang otoritas pengelolanya itu Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Tapi tentu saja BTNGR ini tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada keterlibatan se-

(Suara NTB/lin)

RINJANI - Keindahan Rinjani yang menakjubkan. Saat ini Rinjani telah ditetapkan sebagai Universal Global Geopark oleh Unesco. mua elemen masyarakat termasuk pemerintah di masingmasing daerah,” ujarnya. Ia berharap masing-masing daerah memiliki strategi khusus dalam meningkatkan pelayanan dan destinasi menuju dan di lingkar Rinjani.

Persoalan sampah yang selama ini menjadi masalah di Rinjani juga diharapkan dapat tertangani. Sebab ini merupakan geopark dunia, dimana pengunjungnya sudah berekspektasi tentang destinasi yang berstandar dunia pula. (lin)

(Suara NTB/ist)

TIU NGUMBAK - Keindahan Air Terjun Tiu Ngumbak yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Seni Belawas Perlu Dilestarikan Mataram (Suara NTB) Belawas merupakan salah satu kesenian dan budaya asli Suku Sasak di Lombok. Kesenian ini semakin jarang dipertontonkan karena tidak banyak yang tahu tentang kesenian ini. Sehingga perlu dilestarikan terutama bagi generasi muda. Belawas pada dasarnya berarti bernyanyi. Namun tentu saja bukan sekadar nyanyian seperti tembang pada umumnya. Dalam kesenian belawas, penyanyi akan melantunkan puji-pujian yang berkaitan dengan agama atau Tuhan. Hal inilah yang membedakan belawas dengan bernyanyi atau melantunkan tembang seperti pada umumnya. “Kalau di desa masih ada yang melakukan belawas. Kami biasanya belawas itu sekalian nyaer. Bedanya, kalau nyaer tidak pakai musik,” kata penyanyi Lawas asal Kabupaten Lombok Timur, Ismi, di Mataram, Selasa (17/1). Ia mengatakan bahwa belawas tidak hanya dilakukan dengan melantunkan puji-pujian, namun bisa juga dilakukan dengan berbalas pantun. Tentu saja diiringi dengan musik khas Lombok, seperti gendang dan seruling. “Bisa juga balas pantun. Biasanya memang belawas itu dipertontonkan pada acara tertentu dan itu sangat jarang. Kalau di desa itu biasanya pas ada begawe,” ujarnya. Ia mengajak generasi muda untuk semakin mencintai budaya dan kesenian khas Lombok. Sebab Lombok memiliki banyak kesenian yang semestinya dapat dilestarikan. Sebab itu merupakan warisan dari nenek moyang kepada generasi penerus atau generasi muda di Lombok. “Sekarang itu kita tidak bisa marah sama anak muda yang tidak mengetahui seni dan budayanya. Karena di sekolah mereka tidak diajarkan. Jadi mereka tidak bisa langsung tahu kalau tidak dikasih tahu. Saya harap di sekolah ada pelajaran tentang seni dan budaya daerah,” harapnya. Menurutnya, hal ini sangat penting, karena generasi muda merupakan penentu apakah kesenian ini akan lestari atau tidak. Bisa saja kesenian ini akan tenggelam karena tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Apalagi saat ini banyak seni modern yang lebih menarik bagi kalangan anak muda. (lin)

Menikmati Kesegaran Air Terjun Tiu Ngumbak Tanjung (Suara NTB) Air Terjun Tiu Ngumbak merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Air terjun ini tidak terlalu terkenal di kalangan wisatawan. Lebih banyak wisatawan lokal yang berkunjung ke destinasi ini. Air Terjun Tiu Ngumbak ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Airnya jatuh dari ketinggian 40 meter dan air yang jatuh langsung mengenai bebatuan dan menghasilkan aliran air seperti ombak. Itulah mengapa air terjun ini dikatakan Air

Terjun Tiu Ngumbak. “Kalau ke air terjun ini harus banyak siapkan tenaga. Karena jalannya tidak terlalu bagus. Tapi air terjunnya yang bagus sekali. Ini tidak banyak yang tahu, karena letaknya yang akan susah dijangkau,” kata wisatawan asal Lombok Timur Hidayatullah, Rabu (17/1). Air Terjun Tiu Ngumbak terletak di Dusun Beleq, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Air Terjun Tiu Ngumbak ini sebenarnya masih berada satu jalur dengan Air Terjun Tiu Teja. Hanya karena letaknya

yang tidak staregis membuatnya tidak banyak diketahui oleh wisatawan. Jalur menuju air terjun ini akan melewati pemukiman warga. Ini juga menjadi pemandangan yang menarik, karena wisatawan akan disuguhkan oleh rumah adat khas Lombok. Ini juga bisa menjadi spot foto yang menarik bagi wisatawan. “Kita bisa lihat rumah adat saat ke air terjun ini. Seperti yang dikatakan para traveller, semakin sulit medannya, semakin bagus destinasinya. Saya pikir itu juga berlaku bagi Air Ter-

Pelaku Pariwisata Keluhkan Pelayanan Penyeberangan di Bangsal Mataram (Suara NTB) Pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal dikeluhkan oleh pelaku pariwisata. Mereka mengaku mendapatkan komplain dari wisatawan atau tamunya. Sebab pelayanan di pelabuhan ini dianggap belum maksimal. “Tamu saya banyak yang ngeluh. Pelayanannya kurang maksimal di pelabuhan itu. Apalagi kalau pakai public boat, itu pelayanannya sangat buruk. Meskipun saya lebih sering mengajak tamu saya pakai speedboat,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Barat Zaenuddin, di Mataram, Selasa (17/1). Ia mengatakan beberapa hal yang menjadi keluhan wisatawan soal lamanya menunggu dan fasilitas yang diterima selama berada di atas perahu. Mereka tidak menerima pemberitahuan tentang apapun selama di perjalanan hingga sampai di tujuan. Tidak ada pemberian alat keselamatan bagi semua penumpang, baik wisatawan maupun warga. “Memang banyak yang tidak permasalahkan itu, tapi ada juga yang merasa terganggu dengan kurang maksimalnya pelayanan kita ini. Mungkin mereka (wisatawan) sudah terbiasa dengan

(Suara NTB/lin)

TRAWANGAN - Keindahan Trawangan yang membuat wisatawan ingin berkunjung. hal-hal yang teliti semacam itu di negaranya,” ujarnya. Ia berharap ada standar operasional yang diberlakukan pada semua awak kapal. Misalnya informasi tentang pelayaran yang akan dilakukan. Kondisi cuaca, berapa lama perjalanan dan informasi tentang kelengkapan alat penga-

man jika terjadi kecelakaan. Hal ini memang dianggap kecil, namun dianggap sangat penting untuk dilakukan. Hal yang sama juga diungkapkan pelaku pariwisata asal Kota Mataram Nur Ichsyan. Biasanya ia mengantar wisatawan berdasarkan permintaan wisatawan itu

sendiri. Ada yang minta menggunakan kapal cepat, ada juga yang minta menggunakan kapal atau perahu biasa atau public boat. Tamunya tidak saja mengeluhkan lamanya waktu menunggu untuk perjalanan. Namun juga mengeluhkan kurang perhatiannya awak kapal terhadap penumpang. Beberapa penumpang terlihat merokok. Bukan itu saja, penumpang kapal juga kadang melebihi kapasitas. “Harusnya ada larangan dari awak kapal terkait larangan merokok atau sejenisnya. Selain itu, mereka juga mengeluhkan kadang ada yang tidak dapat tempat duduk. Ini menunjukkan kalau penumpangnya melebihi kapasitas,” ujarnya. Baik Zaenuddin maupun Nur Ichsyan berharap agar Pemda Lombok Utara dapat memerhatikan hal ini. Sebab jika dibiarkan maka kondisinya tidak akan ada perubahan atau bisa saja semakin memburuk. Kawasan tiga gili merupakan destinasi wisata prioritas dan dikunjungi oleh hampir semua wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Sehingga sudah semestinya pelayanan di pelabuhan ini ditingkatkan. Agar pelayanannya sesuai dengan destinasi wisata kelas dunia lainnya. (lin)

jun Tiu Ngumbak,” ujarnya. Sementara itu, dari perkampungan ini wisatawan akan melalui jalanan yang agak sulit. Yaitu melintasi perkebunan kopi dan kakao. Setelah itu, wisatawan akan melalui jalanan yang curam dan agak licin serta jurang di sebelah kirinya. Setalah itu wisatawan bisa menikmati keindahan dan kesegaran Air Terjun Tiu Ngumbak ini. “Jalan ke sana agak susah, jadi wajar saja tidak banyak wisatawan yang berkunjung.

Kalau wisatawan yang memang suka tantangan, pasti sangat senang berkunjung ke air terjun ini,” ujarnya. Wisatawan juga disarankan untuk membawa bekal sendiri. Sebab di air terjun ini tidak ada pedagang makanan. Wisatawan juga disarankan untuk membawa air sebagai bekal selama di perjalanan. Selain itu, wisatawan dilarang membuang sampah di air terjun ini. Hal ini untuk menjaga agar destinasi ini tetap asri. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 18 Januari 2018

Libatkan Orang Tua Siswa SMA Muhammadiyah Mataram mematangkan persiapan siswa dalam mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018. Salah satu caranya melibatkan orang tua siswa di dalam pengawasan kepada para siswa. Kepala SMA Muhammadiyah Mataram, Drs. Lalu Jafar dikonfirmasi, Rabu (17/1) mengatakan, pihaknya sudah mengundang orang tua dan wali siswa untuk menyosialisasikan UN. Apalagi di (Suara NTB/dok) tahun ini akan ada perubahLalu Jafar an di UN dengan adanya soal isian singkat pada mata ujian matematika. “Sudah kami sosialisasikan ke orang tua/wali siswa. Kan beda UN di tahun ini dibandingkan UN tahun kemarin, tahun lalu tidak ada soal esainya, itu yang kita sosialisasikan,” katanya. Dengan begitu, orang tua siswa bisa memantau anak-anaknya agar bisa belajar efektif, baik di rumah atau di luar rumah. Di SMA Muhammadiyah Mataram sendiri dilakukan pengayaan atau pelajaran tambahan sampai dengan sore hari. Orang tua siswa juga diminta untuk tidak membebankan kepada siswa pekerjaan di luar pendidikan. Terutama dalam mengontrol keseharian siswa agar mereka fokus menyiapkan diri. “Kami sosialisasikan supaya dibantu oleh orang tua. Kami tidak memungut biaya ke orang tua siswa. Kami melibatkan orang tua untuk kontrolnya di rumah, supaya tidak membebankan kepada anak mereka dan fokus untuk UNBK,” jelasnya Sementara itu, Jafar mengatakan persiapan SMA Muhammadiyah untuk UNBK sudah matang, sarana seperti server dan client atau komputer sudah lengkap. Nantinya akan ada juga salah satu SMA swasta menumpang untuk UNBK di SMA Muhammadiyah Mataram. Terkait persiapan akademis, SMA Muhammadiyah sudah melaksanakan pengayaan sejak semester lalu. Pengayaan itu khusus untuk mata pelajaran yang diujikan di UNBK. Ia berharap pelaksanaan UNBK bisa berjalan dengan lancar serta bisa lulus 100 persen. Peningkatan nilai UNBK juga diharapkan bisa meningkat, karena persiapan sudah dilakukan lebih awal. (ron)

Halaman 10

Menteri Belum Setujui Pilrek Unram 20 Januari

Mataram (Suara NTB) Senat Universitas Mataram (Unram) melalui Rapat Senat telah memutuskan kelanjutan jadwal pelaksanaan pemilihan Calon Rektor Unram tahap kedua. Hasil rapat bersama Plt. Rektor Patdono Suwignjo memutuskan, pemilihan Calon Rektor Unram dilanjutkan tanggal 20 Januari mendatang. Namun demikian, pascahasil Rapat Senat dikirim ke Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, belum ada jawaban tertulis dari Menteri Prof. Mohammad Natsir. Hal ini semakin menimbulkan ketidakjelasan terkait kapan pemilihan rektor lanjutan bakal digelar. Ketua Senat Unram Prof. Ir. Mansur Ma’shum, yang coba dikonfirmasi Rabu (17/1) mela-

lui telepon selulernya tidak memberi jawaban apapun perihal belum adanya surat balasan resmi menteri terhadap senat. Mansur Ma’shum sebelumnya hanya menegaskan bahwa meski rapat senat telah memutuskan waktu pemilihan tanggal 20 Januari, namun Mansur menegaskan semua keputusan semuanya ada di Menteri. Hingga surat

terkirim, belum ada balasan resmi menteri. “Tergantung Pak Menteri, apakah Menteri hari itu bisa hadir atau menugaskan. Jadi kami tidak bisa berspekulasi,” ujarnya beberapa saat setelah rapat senat berlangsung. Dengan kondisi Unram di tengah serba ketidakpastian ini, di internal Unram pun menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi. Salah se-

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi berfoto bersama Konsultan ESQ Group, Novriza A.P. di ruang kerjanya, Rabu (17/1).

MAN 1 Mataram Jalin Kerja Sama dengan LIPI Mataram (Suara NTB) MAN 1 Mataram mengembangkan bidang Kimia dan Fisika bagi siswanya melalui kerja sama penelitian dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Siswa yang biasanya melakukan penelitian atau praktik di sekolah, dengan kerja sama itu siwa melakukan penelitian di luar sekolah. Demikian disampaikan Kepala MAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Syukri Asrah, MMPd., Rabu (17/1). Ia menjelaskan, pada bidang pendidikan, pihaknya mengembangkan bidang kimia dan fisika. “Kalau biasanya penelitian di dalam sekolah, mulai tahun ini melaksanakan penelitian di luar sekolah bekerjasama dengan LIPI,” katanya. Para siswa kelas X dan XI melakukan penelitian bersama LIPI di luar sekolah, terutama di laboratorium yang dimiliki LIPI. Syukri mengatakan, daerah NTB kaya akan berbagai kandungan kimia dan bisa mengeksplorasi fisika. Anak-anak yang belajar langsung pada kedua bidang itu bisa mengetahui kekayaan alam di daerah NTB. Selain itu, menurut Syukri, belakangan ini, siswa cenderung banyak yang meminati perguruan tinggi yang berkaitan dengan kimia dan fisika. Antara lain, perguruan tinggi bidang kedokteran atau farmasi. Dengan adanya pengembangan di bidang kimia dan fisika sejak di MAN 1 Mataram, siswa sudah diperkenalkan dengan bidang kimia dan fisika lebih mendalam. “Mulai dua tahun terakhir ini mulai anak-anak menggemari masuk ke perguruan tinggi bidang fisika dan kimia, seperti di kedokteran atau farmasi. Penelitian bersama LIPI ini untuk memberikan pengenalan kepada calon mahasiswa dari MAN 1 Mataram,” harap Syukri. (ron)

kan menteri justru menunjuk seorang Plt. Rektor. Padahal situasi internal Unram saat itu sangat kondusif, sehingga penunjukan Plt. Rektor tidak perlu dilakukan. “Kenapa tidak dilakukan saja pemilihan. Kita di sini baik-baik saja. Menteri hanya memberi alasan secara lisan,” ujarnya. Ditambah kini terkait dengan belum adanya surat balasan resmi menteri untuk menggelar pemilihan yang tinggal menghitung hari, hal ini tentu semakin menimbulkan preseden buruk terhadap tidak saja ke menteri secara pribadi, namun juga preseden buruk bagi dunia pendidikan. (dys)

Tunggu Formasi CPNS

Sementara, Mutasi Hanya pada 300 Guru

STIKES Yarsi Mataram Tindaklanjuti Kerja Sama dengan ”ESQ Group” Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram menindaklanjuti kerja sama dengan ESQ Group. Tindaklanjut kerjasama itu antara lain rencana menjajaki pembangunan kantor ESQ Group di kampus STIKES Yarsi Mataram. Termasuk pelatihan ESQ bagi mahasiswa dan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta organisasi STIKES Yarsi Mataram. Hal itu disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes., ditemui seusai bertemu dengan konsultan SEQ Group, Novriza A. P., di ruang kerjanya, Rabu (17/1). Ia mengatakan, STIKES Yarsi memang sudah bekerjasama dengan ESQ. Bahkan pernah menandatangani kerja sama dengan CEO ESQ, Ary Ginanjar di kantor pusat ESQ Group di menara 165. “Ke depan kerja sama akan berlanjut untuk membangun SDM kita dan membangun organisasi,” katanya. Zulkahfi mengatakan, pihaknya akan mendiskusikan terkait kemungkinan menyiapkan kantor cabang ESQ NTB. Nantinya kerjasama antara STIKES Yarsi dan ESQ bisa berlanjut. Sebelumnya, STIKES Yarsi Mataram mengadakan pelatihan ESQ untuk mahasiswa baru dan mahasiswa yang akan lulus. Menurutnya pelatihan ESQ penting bagi mahsasisa. Terutama sebagai seorang perawat atau bidan membutuhkan materi ESQ, supaya jangan memiliki pemikiran sempit hanya menjadi karyawan biasa. “Agar mereka meraih kesuksesan yang lebih baik,” harapnya. Sementara itu, konsultan dari ESQ Group, Novriza A. P., mengatakan silaturahmi yang dilakukanya ke STIKES Yarsi untuk membicarakan kolaborasi dengan STIKES Yarsi, salah satunya menjajaki agar bisa berkantor di STIKES Yarsi. Ia mengatakan, ESQ bisa membantu mengenali potensi yang dimiliki mahasiswa. Menurutnya banyak orang yang hanya mengikuti orang sebelumnya. Ketika seseorang sudah mampu mengenali potensinya, mereka sangat mampu membuat sebuah percepatan untuk mencapai impiannya. ‘’Potensi tidak pernah sama. Antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, ketika tidak dikenal, bisa jadi sebuah langkah yang dilakukan adalah langkah biasa. ESQ membantu mengenali potensi yang dimiliki. Proses inilah proses mendasar, sehingga mereka mengenali diri mereka sendiri, dengan begitu mereka akan melakukan lompatan,” katanya. (ron)

orang dosen Unram yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan alasan menteri mengulur-ulur waktu pelaksanaan pemilihan rektor. Tindakan mengulur-ulur waktu pemilihan sebutnya membuat Unram secara institusi rugi lantaran banyak program tidak dapat dieksekusi sesuai rencana. Meskipun kata dia, saat ini sudah ada Plt. Rektor, namun memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Selain itu, dia mempertanyakan sikap menteri yang tidak memberi alasan pasti melalui surat tertulis alasan penundaan pemilihan pada Desember lalu. Yang dilaku-

(Suara NTB/dys)

WORKSHOP - Peserta workshop rencana pembukaan Prodi Ilmu Kelautan Unram, Rabu (17/1).

Unram Berencana Buka Prodi Ilmu Kelautan Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) berencana membuka Program Studi Ilmu Kelautan. Menindaklanjuti keinginan tersebut, digelar Workshop Kurikulum Program Studi Ilmu Kelautan Unram, dengan mengundang berbagai pihak guna mendengar masukan sebagai bahan pelengkap pengajuan usulan, Rabu (17/1). Kepala Prodi Budidaya Perairan Dr. Ir. H. Junaidi, menyebut rencana pembukaan Program Studi Ilmu Kelautan sudah cukup lama sekali. Namun tahun ini baru bisa diusulkan. Untuk itu, dalam rangka membuka Prodi Ilmu Kelautan terlebih dahulu dilakukan penyusunan workshop kurikulum. Diakuinya, Prodi Budidaya Perairan telah berdiri sejak 2006. Sudah seharusnya dikembangkan menjadi fakultas. Maka dengan adanya Prodi Ilmu Kelautan nantinya bisa membentuk Fakultas Kelautan. Salah satu pertimbangan penting Unram ingin mendirikan Prodi Ilmu Kelautan, karena bangsa Indonesia mempunyai luas laut mencapai 5,8 juta Km persegi atau sebesar 75 persen terdiri dari laut. Sedang luas darat hanya 1,9 juta Km persegi atau sebesar 25 persen.

Hal lain yang penting disadari ialah kebijakan pemerintah saat ini terkait dengan pangan, pariwisata. Semua kebijakan nasional itu bertumpuan pada sektor kelautan. Belum lagi kebijakan pertambangan pasir laut agar tidak merusak ekosistem. ‘’Di sanalah terletak tugas akademisi untuk mengawal proses-proses itu,’’ ujarnya. Di samping itu, upaya peningkatan jumlah wirausahaan baru di Indonesia masih sangat potensial dikembangkan melalui sektor perikanan dan keluatan. Namun kenyataannya hal itu belum digarap serius. “Cuma kita akan menyusun kurikulum agar berbeda dengan kampus lain sesuai dengan kebutuhan daerah tentunya. Sementara profil lulusannya juga masih umum seperti menjadi peneliti, konsultan, dan entrepreneurship,” urai Junaidi. Dia pun optimis usulan pembentukan Prodi Ilmu Kelautan disetujui Dikti mengingat saat sekarang ini moratorium pendirian dan pembukaan Prodi baru untuk saintek (IPA) sudah dibuka kembali, karena yang masih dimoratorium ialah Prodi Ilmu Sosial. “Kita berupaya bisa mudahan bisa diterima. Persyaratan yang paling vital dosen dan

sapras,” ungkapnya. Sementara Dr. Sadikin Amir, selaku pemandu diskusi dalam kesempatan itu mengaku kegiatan ini untuk menerima masukan dari berbagai stakeholder sebelum akhirnya dilakukan penyusunan kurikulum, sehingga jelas dan mampu terpetakan kebutuhan pemerintah ke depan seperti apa. Oleh sebab itu, workshop kurikulum ini menjadi sangat penting agar lulusan yang ingin dicetak Prodi Ilmu Kelautan nanti mempunyai arah yang jelas. Maka semua pihak yang diundang dalam workshop diharapkan dapat membentuk koneksi keilmuan antar semua kebutuhan stakeholder dapat terpenuhi melalui Prodi Ilmu Kelautan ini. Ketua Tim Pengusul Prodi Ilmu Kelautan Dr. Paryono,.M.Si., menyebut batas pengusulan prodi baru sampai bulan Januari. Berbagai peryaratan telah disiapkan pihaknya. Mulai dari tata kelola, termasuk perangkat, sapras, kemahasiswaan, dosen dan administrasi. “Dosen minimal enam yang disiapkan,” ujarnya. Adapun draf pengajuan dokumen sudah disiapkan. Tinggal menunggu masukan para stakeholder untuk selanjutnya di-upload. (dys)

Dispora Dukung Kreativitas Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB menyambut baik setiap kreativitas mahasiswa dalam memajukan daerah melalui berbagai bentuk kegiatan. Tentu saja hal tersebut positif bagi pengembangan diri mahasiswa dan daerah. Demikian dikatakan Kepala Bidang Olahraga pada Dispora NTB, Drs. Anang Zulkarnain, saat menerima kunjungan mahasiswa berbagai kampus yang tergabung dalam Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Islam (HIPMI ) NTTMataram, Selasa (16/1). Pada pertemuan itu perwakilan dari HIPMI NTT - Mataram memaparkan berbagai kegiatan dan program kerja mahasiswa. Salah satu yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini, yaitu penyelenggaraan Pekan Olahraga Himpunan ( POH ) HIPMI NTT - Mataram ke-XV. Kegiatan POH tersebut disambut dengan baik oleh Dispora NTB. Anang Zulkarnain, menilai kegiatan POH ini sangat bagus dan perlu didukung. Pemprov NTB dalam hal ini Dispora NTB

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Silaturahmi mahasiswa NTT-Mataram dengan Dispora NTB terkait pelaksanaan POH HIPMI NTTMataram, Selasa (16/1) lalu. siap membantu serta memberikan izin penggunaan Lapangan Atletik Provinsi yang berlokasikan di Gomong Mataram. ‘’Tapi dengan catatan, keamanan harus tetap terjaga. Serta membuat surat perizinan kegiatan ke Kepala Lingkungan dan juga pihak kepolisian,’’ ujarnya. Sementara Kabid Pemuda pada Dispora, Drs. Harun AlRasyid, menegaskan, kegiatan POH ini sangat bagus. Pihaknya sangat mendukung kegiatan

tersebut dengan terlebih dahulu memperhatikan poin-poin penting, seperti aspek keamanan, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Ketua Panitia POH HIPMI NTT Mataram ke-XV, Aburizal Bakri, bersyukur bisa diterima bersilaturahmi. Tentu saja kehadiran pihaknya tidak lain memajukan potensi pemuda dan mahasiswa NTT yang kini tengah menempuh studi di Kota Mataram. (dys)

Mataram (Suara NTB) Mutasi guru SMA/SMK yang direncanakan akan dilakukan kepada 1.262 guru ditunda. Alasannya karena masih menunggu formasi CPNS. Akhirnya mutasi guru hanya kepada 300 guru dan direncanakan minggu depan, mutasi itu bisa dilakukan. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., dikonfirmasi Rabu (17/ 1). Ia menjelaskan mutasi guru itu sedang dirapikan. “Mudah-mudahan bisa di minggu ini,” katanya. Aidy menyampaikan, mutasi bagi guru di NTB akan dilakukan secara serentak. Namun jumlahnya tidak sebanyak yang direncanakan di awal yaitu 1.262 guru. Mutasi guru itu hanya untuk 300 guru. “Dari 1.262 orang diverifikasi ulang menjadi hampir 300 orang,” katanya. Mutasi kepada 300 orang guru itu dilakukan, karena ada rencana perekrutan guru melalui jalur CPNS. Dinas Dikbud NTB masih menuggu formasi CPNS terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan persoalan distribusi. “Oleh karena itu kita batasi dulu,” ujar Aidy. Diungkapkannya, mutasi bagi 300 guru itu hanya diperuntukkan bagi kriteria tertentu, antara lain atas keinginan pribadi seperti mengikuti suami atau guru yang sakit, juga bagi guru yang bermasalah, atau permintaan sendiri seperti ingin membangun kampung halaman, terutama dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa. “Itu yang diprioritaskan. Mutasi seluruh NTB, yang

(Suara NTB/dok)

H. Aidy Furqon mutasi 300 guru. Penempatan disesuaikan dengan yang sekolah yang kekurangan guru. Kita tempati di daerah yang kekurangan guru,” katanya. Sebelumnya, ia menjelaskan persentase ketercukupan guru di NTB setiap daerahnya tergolong masih rendah. Rata-rata persentase ketercukupan guru berstatsu Aparatur Sipil Negara (ASN) antara 66 sampai 68 persen per kabupaten/kota. Oleh karena itu, akan dilakukan rotasi dan upaya pemerataan guru lintas kabupaten/kota. Terutama guru mata pelajaran tertentu yang berstatus guru ASN. Bahkan, di Mataram pun, katanya tidak semua mata pelajaran diisi oleh guru ASN. Meskipun di beberapa mata pelajaran mengalami kelebihan guru. Menurut Aidy, di Mataram dan Lombok Barat misalnya, guru biologi cukup berlebih. Sementara di Pulau Sumbawa guru ekonomi akuntansi yang cukup berlebih. (ron)

Pendidikan Swasta Jangan Dilihat Sebelah Mata Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah sejauh ini masih lebih fokus memperhatikan sekolah negeri dibandingkan swasta. Padahal, kegiatan pendidikan lebih banyak swasta dibanding negeri. Kondisi ini menunjukkan pembangunan pendidikan masih lemah. Semestinya, sekolah swasta ini jangan sampai dipandang sebelah mata. Demikian pandangan Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan yang disampaikan pada acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Moestafa Ibrahim Yayasan Pondok Pesantren Islahuddiny, Lombok Barat, Rabu (17/1). Bupati menilai, meski sudah dilakukan amandemen UUD 1945 dan mengamanahkan agar 20 persen untuk pendidikan, namun sangat sedikit dinikmati oleh sekolah swasta. Pemerintah sejauh ini banyak menjanjikan saat datang ke sekolah swasta. Seperti Kopertais menjanjikan akan memberikan anggaran. Namun, faktanya tidak membawa uang yang jelas untuk memperhatikan sekolah swasta. “Di mana uang 20 persen itu,” tanyanya. Bupati menuturkan, saat di Lotim ia selalu mengatakan untuk memperhatikan madrasah dan sekolah-sekolah swasta. Dinyatakan, kalau pemerintah tidak perhatikan swasta maka bisa bubar swasta. Jika ratusan sekolah swasta dibubarkan, maka negeri ini akan gelap gulita. Perhatian terhadap sekolah swasta pesan harus ditingktkan. Menu-

rutnya, jika tidak memperhatikan sekolah swasta termasuk melanggar konstitusi. “Kita masih posisi lemah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat 115 dunia. Posisi Provini NTB di tingkat nasional, bertengger nomor tiga dari bawah. Menurut saya nomor 32 dari 34 provinsi, kita masuk kategori nomor buncit,” urainya. Pendidikan adalah satu indikator IPM. Selain kesehatan dan ekonomi. Pada bidang kesehatan, banyak orang sakit tidak dirawat di rumah sakit pemerintah di daerah, tapi banyak dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah Bali. Belum lagi, ujarnya, ekonomi juga masih lemah. Dominasi pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dalam produk domestik regional bruto pada sektor pertambangan. Tambang milik PT Newmont Nusa Tenggara yang kini berubah nama menjadi PT Amman Nusa Tenggara. Untuk itu, ujarnya, IPM adalah gambaran maju mundurnya suatu bangsa. Peranan masyarakat tidak bisa dibantah dalam meningkatkan IPM. Salah satunya dengan secara ikhlas membangun pendidikan. “Kita daerah minus dan serba kurang. Satu yang tidak kurang, kita punya tuan guru. Kehebatan orang sasak punya pondok pesantren, tuan guru banyak dan penuh ikhlas,” imbuhnya. Diakuinya, para tuan guru tidak ada rumah dinas dan tidak ada kendaraan dinas. Termasuk tidak mendapat gaji. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 18 Januari 2018

Panitia Pelatda Segera Lakukan Evaluasi

Prestasi Dua Atlet Pelatda Mayung Dinilai Menurun Mataram (Suara NTB) Prestasi atlet atletik Pelatda Mayung, Suryono dan Abdul Razak disorot. Kedua atlet andalan NTB ini dinilai tidak banyak menunjukan perkembangan yang positif selam setahun mengikuti Pelatda Mayung 2017. Justru kemampuan mereka dianggap menurun bila dibanding prestasi sebelumnya. Meski prestasi kedua atlet itu dinilai menurun, namun cabang olahraga atletik mengatakan tidak akan mencoret kedua atlet tersebut dari Pelatda Mayung. Cabang olahraga atletik mengaku akan mengusulkan kembali dua atlet itu untuk mengikuti Pelatda Mayung 2018. Ketua Umum Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB, H. Suhaimi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (17/1) kemarin membenarkan bila prestasi kedua atlet tersebut tidak menunjukan peningkatan selama setahun mengikuti Pelatda. Justru, kata Suhaimi prestasi kedua atlet itu malah menunjukan penurunan dari sebelumnya. “Hasil evaluasi pelatih atletik belum lama ini, prestasi kedua atlet itu mengalami penurunan. Catatan waktunya di beberapa kejurnas tidak ada peningkatan. Justru mengalami penurunan,” ucapnya. Menurut Suhaimi, meski prestasi kedua atlet itu menurun, namun tidak lantas akan dicoret dari Pelatda. Dalam hal ini pihaknya masih akan mempertahankan kedua atlet itu untuk tetap mewakili NTB di event kancah nasional. Oleh karena itu cabor atletik mengusulkan kembali kedua atlet itu untuk masuk Pelatda Mayung 2018. “Kami masih mengusulkan Abdul Razak dan Suryono masuk Pelatda Mayung 2018. Itu keputusan pelatih saat rapat evaluasi baru-baru ini,” terangnya. Lanjut Suhaimi, meski pihak Pengprov PASI NTB telah mengusulkan dua atlet itu untuk masuk Pelatda Mayung 2018, namun keputusan resminya akan putuskan oleh panitia Pelatda Mayung 2018. “Kalau panitia Pelatda merekomendasikan kedua atlet itu untuk tetap dipelatda maka mereka tetap aman. Tapi kalau tidak mereka bisa dicoret,” jelasnya. (fan)

Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB telah menetapkan batas waktu terakhir hingga, Rabu (17/1) kepada 13 cabor untuk segera menyerahkan nama-nama atlet yang diusulkan masuk Pelatda Mayung 2018. Pasalnya Panitia Pelatda akan segera melakukan evaluasi prestasi masing-masing atlet cabor. “Semua nama atlet, pelatih dan data prestasi atlet harus dikumpulkan hari ini. Karena Panitia Pelatda akan segera melakukan evaluasi atlet,” ucap Sekum KONI NTB, Moh. Iqbal yang diwawancara Suara

NTB, Rabu (17/1) kemarin. Dikatakan Iqbal, bila ternyata masih ada cabor yang belum menyerahkan data atletnya hingga batas waktu yang ditentukan, maka hal itu bisa mengganggu kelancaran kinerja Panitia Pel-

atda untuk mengevaluasi atlet. Oleh karena itu Iqbal mengingatkan semua cabor harus menyerahkan nama-nama atletnya. Menurut Iqbal, evaluasi prestasi atlet penting dilakukan oleh panitia

Pelatda Mayung 2018. Pasalnya hal itu penting untuk keberlangsungan pelaksanaan Pelatda Mayung 2018. Sebab lewat hasil evaluasi panitia Pelatda akan menentukan jumlah atlet dan pelatih yang masih Pelatda tahun 2018. Informasi yang diterima Suara NTB bahwa sebanyak 13 cabor sudah menyerahkan daftar nama-nama atlet dan data prestasi atlet selama tahun 2017. Sebanyak 13 ca-

Pendaftaran Lombok Marathon Kembali Dibuka

Cristiano Ronaldo Ingin Balik ke MU

Agen Pastikan Ronaldinho Sudah Pensiun Sao Paulo Mantan gelandang Brazil dan Barcelona Ronaldinho, yang memenangi Piala Dunia, Liga Champions, Piala Libertadores, dan Penghargaan Pemain Terbaik Dunia, pensiun dari sepak bola, kata kakak sekaligus agennya Assis. Ronaldinho tidak memainkan pertandingan kompetitif sejak 2015 namun sampai sekarang ia menghindari pensiun total dari kariernya. “Ia berhenti. Ini sudah selesai,” kata Assis kepada surat kabar Rio de Janeiro O Globo. “Kami akan melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang keren, setelah Piala Dunia di Rusia, mungkin pada Agustus.” Perhelatan itu, yang kelihatannya merupakan pertandingan-pertandingan persahabatan, akan berlangsung di Brazil, Eropa, dan Asia, dan mungkin mencakup pertandingan dengan tim nasional, kata Assis. Ronaldinho, yang akan berusia 38 tahun pada Maret, memulai kariernya di Gremio dan telah bermain untuk tujuh klub lain, termasuk Paris Saint-Germain (PSG), AC Milan, Queretaro, dan klub-klub Brazil Flamengo, Atletico Mineiro, dan Fluminense. Namun ia mencapai puncak kariernya di Barcelona pada 2003 sampai 2008, di mana ia menghabiskan tahun-tahun kejayaannya, mengukir sejumlah penampilan paling impresif yang pernah ada di sejarah klub-klub Spanyol, mungkin yang paling dikenang adalah saat tim Katalan itu menang 3-0 atas Real Madrid di Bernabeu pada 2005. Ia membantu Barca menjuarai Liga Champions pada 2006, Liga Spanyol pada 2005 dan 2006, dan memenangi Ballon d‘or pada 2005. Ronaldinho hengkang ke Milan pada 2008 dan memenangi “scudetto” di sana pada 2011, sebelum kembali ke Brazil dan membawa Atletico Mineiro memenangi Piala Libertadores untuk pertama kalinya pada 2013. Ia tidak pernah lagi mencapai level permainan seperti yang ia ukir di Barca pada periode selanjutnya, level permainan yang membuatnya populer dengan gaya mengoper tanpa melihat, tendangan-tendangan bebas akurat, dan gaya bermain penuh keceriaan khas Brazil. Ia telah bermain sebanyak 101 kali untuk Brazil, mencetak 35 gol termasuk tendangan bebas yang menyingkirkan Inggris dari Piala Dunia 2002, demikian dilaporakan Reuters. (ant/bali post)

Ronaldinho (Suara NTB/ist)

Madrid Cristiano Ronaldo sudah dibuat lelah oleh perilaku Presiden Real Madrid Florentino Perez dalam memperlakukan kontrak baru sang pemain sehingga dia ingin meninggalkan Bernabeu, kata seorang sumber yang dekat kepada Ronaldo seperti dikutip laman ESPN. Koran Spanyol, AS, melaporkan di halaman depan harian itu bahwa Ronaldo merasa dikhianati Perez karena tidak menunaikan janji menaikkan nilai kontrak sehingga kini yang menjadi prioritas Ronaldo adalah balik ke bekas klubnya, Manchester United. Ronaldo masih terikat kontrak dengan Madrid sampai Juni 2021, tapi sang sumber mengungkapkan bahwa peraih lima kali Ballon D’Or itu merasa pantas dinaikkan gajinya setelah penampilan gemilangnya pada musim 20162017 baik pribadi maupun dalam tim. Saat bersamaan Ronaldo menyaksikan Lionel Messi dan Neymar mendapatkan bayaran gila-gilaan

dari klubnya masing-masing. Menurut si sumber, beberapa pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak Ronaldo sudah dilakukan, tapi Perez selalu menunda membuat keputusan. Kini, kata sumber tadi, yang diinginkan kapten Timnas Portugal itu adalah meninggalkan Madrid. Yang menjadi ganjalan adalah MU masih meragukan apakah Ronaldo serius ingin meninggalkan Madrid. Sudah begitu, MU agak berat harus memenuhi klausa fee 100 juta euro dan paling sedikit salary 50 juta euro setiap tahun untuk Ronaldo. (ant/bali post)

Cristiano Ronaldo

bor tersebut yakni atletik, bola voli pasir, karate, tenis, kempo, menembak, tinju, panjat tebing, balap sepeda BMX, tarung derajat, taekwondo, pencak silat dan muay thai. Dari belasan cabor itu ada sekitar lima cabor yang paling telambat melengkapi data dan nama atlet pelatih yang diusulkan masuk Pelatda Mayung 2018, yakni bola voli, kempo, tinju, panjat tebing dan balap sepeda BMX. (fan)

Mataram (Suara NTB) Setelah sempat ditunda akibat erupsi gunung Agung Bali bulan Desember lalu, pihak panitia akhirnya kembali membuka pendaftaran untuk event lomba lari Lombok Marathon yang akan digelar di Lombok, 28 Januari 2018. Panitia Lombok Marathon, H. Suhaimi SH yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (17/1) kemarin membenarkan bila ajang lomba lari yang dikemas dalam bentuk sport tourism itu sudah siap di gelar. Pihak panitia telah melakukan beberapa pertemuan untuk mempersiapakan event itu dengan baik. “Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup menjelang dua hari Lombok Marathon dimulai,” ucap Suhaimi. Dijelaskan Suhaimi, ajang lomba lari Marathon itu akan mempertandingkan sebanyak empat nomor lomba, yakni 42 Kilometer atau full Marathon, 22 Kilometer (half M a r a thon), 10 K dan 5 K. Pihak panitia menyediakan total uang hadiah sebesar Rp 500 juta untuk p e serta yang menempati peringkat di event itu. Hadiah ratusan juta rupiah itu sengaja disampakan oleh panitia agar menarik simpati para peserta lomba. Maklum pihak panitia menargetkan 5.000 peserta dari berbagai negara u n t u k mengikuti lomba tersebut. Untuk tempat lomba akan dipusatkan di Kawasan Senggigi, Lombok Barat (Lobar) dan Kota Tua Ampenan Mataram. Kemudian untuk Full Marthon akan mengambil start pukul 04.30 Wita dan Half Marathon pukul 04.45 Wita. Sementara untuk lomba 10 K dan 5 K akan dimulai di Kota Tua Amenan, Jl. Pabean Mataram pukul 06.46 Wita. Semua peserta akan finis di Depan Kantor Gubernur NTB. (fan) (Suara NTB/ist)

Manchester United Klub Berpendapatan Terbesar di Eropa Zurich Manchester United menikmati pendapatan terbesar dibanding klub Eropa manapun pada tahun finansial terakhir, setelah kenaikan 32 persen mendongkrak mereka mengungguli Real Madrid dan Barcelona, kata UEFA dalam laporan tahunan yang dipublikasikan pada Selasa (16/1) waktu setempat. Laporan The European Football Landscape mengatakan pendapatan di antara klub-klub teratas Eropa total mencapai 18,5 milyar euro untuk 2016, dibanding 16,9 milyar setahun sebelumnya, dan 2,8 milyar pada 1996. Bagaimanapun, laporan itu mengakui bahwa hampir separuh jumlah itu - 9,1 milyar euro - dihasilkan oleh 30 klub dan bahwa selisih finansial antara klub-klub elit dan sisanya semakin membesar. Pendapatan-pendapatan televisi Liga Inggris sekarang memperlihatkan bahwa jumlah yang didapat klub papan tengah Bournemouth tidak jauh berbeda dengan juara Eropa tiga kali Inter Milan. Pendapatan United untuk 2016 adalah 689 juta euro, berbanding 521 juta euro pada 2015, demikian bunyi laporan tersebut. United diikuti oleh Barcelona dan Real Madrid (keduanya mendapatkan 620 juta euro), Bayern Munich (592 juta euro), Paris St Germain (524 juta euro), dan Manchester City (533 juta euro). Pendapatan operasional United sebesar 232 juta euro juga merupakan yang tertinggi, disusul oleh Real Madrid, PSG, Bayern Munich, Arsenal, dan City. United juga dibebani utang tertinggi sebesar 561 juta euro, disusul oleh Benfica, Inter Milan, Juventus, dan Liverpool. Laporan itu mengonfirmasi bahwa Liga Inggris menikmati pendapatan tertinggi di Eropa, rata-rata 244,4 juta euro per klub. Selanjutnya adalah Liga Jerman dengan 149,6 juta euro per klub, disusul oleh Spanyol (126,3 juta euro), dan Italia (100,2 juta euro). Di tempat lain pendapatan-pendapatan turun drastis, bahkan negara-negara sepak bola tradisional seperti Belanda (26,7 juta euro) dan Portugal (20,3 juta euro). Klub-klub Yunani mendapatkan rata-rata 8,9 juta euro sedangkan angka-angka untuk Eropa Timur

bahkan lebih rendah dari lima juta euro untuk Hungaria, 4,4 juta euro untuk Republik Ceko, dan 1,5 juta euro untuk Slovenia. “Sekali lagi, kami tidak dapat membantu namun mencatat bahwa polarisasi pendapatan komersial dan sponsor di antara klub-klub strata teratas dan sisanya meningkat,” kata presiden U E F A Aleksander Ceferin. “Sebagai pengawal permainan ini, UEFA harus memastikan bahwa sepak bola tetap kompetitif bahkan dengan adanya selisih-selisih finansial yang ditambah oleh globalisasi dan perubahan teknologi.” Analis UEFA Sefton Perry berkata bahwa “hanya sedikit klub yang mampu mengeksploitasi peluang komersial besar yang ditawarkan oleh pasar global.” Sebanyak 16 dari 20 klub teratas dalam pendapatan-pendapatan penyiaran domestik adalah Inggris, di mana Manchester United berada di posisi puncak dengan 146 juta euro, mengungguli Real Madrid dan Barcelona. Bournemouth mendapatkan 99 juta euro, selevel dengan Inter Milan yang, bersama dengan Juventus, menjadi dua wakil Liga Italia di 20 besar. Laporan ini mengonfirmasi bahwa pengeluaran untuk transfer mencapai rekor hampir 5,6 milyar euro pada musim panas Eropa pada 2017, termasuk enam dari 20 transfer termahal yang pernah dicatat. Arsenal merupakan klub yang mengeruk uang paling banyak dari para penggemar yang membayar. UEFA mengatakan mereka mendapatkan 97,8 euro per penonton yang merupakan jumlah tertinggi di Eropa, diikuti oleh Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich, Manchester United, Barcelona, Galatasaray, Manchester City, dan West Ham United, demikian Reuters. Theo Walcott (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Walcott Jalani Pemeriksaan Medis untuk Gabung Everton London Penyerang Arsenal Theo Walcott tidak lama lagi bergabung dengan Everton dengan nilai 20 juta poundsterling (sekitar Rp368 miliar) setelah berangkat ke Merseyside untuk menjalani pemeriksaan medis saat pelatih Everton Sam Allardyce berusaha untuk meningkatkan opsi lini serangnya. Asosiasi Pers Inggris melaporkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu dijadwalkan hadir di tempat latihan Finch Farm pada Selasa (16/01) untuk menjalani pemeriksaan fisik dan merampungkan transfernya. “Kecepatannya adalah salah satu kekuatan utama miliknya yang tidak kita miliki dalam skuat ini,” kata Allardyce pekan lalu. “Kami kesulitan mencetak gol jadi menambah kekuatan di lini serang sangat penting bagi saya,” ujarnya seperti dikutip AFP. Walcott, yang telah mencetak 108 gol dalam 397 pertandingan untuk Arsenal, dianggap surplus pemain di Emirates Stadium yang hanya tampil 16 kali musim ini. Dia belum pernah tampil di Liga Premier Inggris yang dimulai sejak April. Kedatangan Walcott akan menjadi pembelian kedua Allardyce pada bursa transfer saat ini. Penyerang Cenk Tosun, yang didatangkan dengan nilai 28 juta poundsterling (sekitar Rp512 miliar) dari Besiktas, memulai debutnya pada akhir pekan, bermain satu jam saat kalah 0-4 oleh Tottenham. “Theo tidak terlalu berisiko (seperti Tosun) karena dia sudah terbukti,” tambah Allardyce. “Dia mencetak 100 gol untuk Arsenal dan juga membuat banyak assist.” (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 18 Januari 2018

Halaman 12

Polres Lobar Gagalkan Penyelundupan Satwa Dilindungi

(Suara NTB/her)

GOA JEPANG – Sekelompok anak muda sedang mengambil gambar di mulut Goa Jepang di Lembah Sempage, Narmada, Lobar. Untuk menuju kawasan ini, dibutuhkan akses jalan yang lebih bagus, mengingat belakangan pengunjung cukup ramai ke sana.

Jalan Menuju Lokasi Wisata Goa Jepang Perlu Ditata Giri Menang (Suara NTB) Mungkin selama ini masyarakat hanya tahu bahwa Goa Lawah hanya terdapat di Bali, tepatnya di daerah Klungkung. Di Lombok juga terdapat goa yang bernama Goa Lawah yang berganti nama dengan Goa Pan atau goa Jepang. Goa ini terletak di Desa Lembah Sempage, kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), NTB. Sayangnya, keberadaan lokasi wisata ini minim perhatian Pemda. Khususnya akses jalan menuju lokasi wisata sepanjang 600 meter rusak parah. Menuju ke lokasi Goa Pan ini yang bisa di tempuh melalui jalur darat dengan jarak tempuh antara desa Lembah Sempage dengan Narmada hanya berjarak sekitar 1 kilometer.Tepat ke lokasi Goa Pan pengunjung melewati beberapa anak tangga yang lumayan banyak untuk menuju goa tersebut. Konon ceritanya, pada zaman dahulu goa ini digunakan sebagai tempat persembunyian para pahlawan dari serangan para penjajah di masa kolonialisme Jepang di Indonesia. Di dalam goa Pan terdapat beberapa pelawangan yang ceritanya dulu bisa tembus ke pulau Bali. Namun kini Pelawangan-pelawangan tersebut sedikit demi sedikit tertutupi oleh tanah yang diakibatkan oleh penambangan pasir yang berada tepat di atas mulut goa. Goa Pan dihuni oleh ratusan kelelawar, seperti juga yang terdapat di Goa Lawah, Bali. Goa Lawah ini ramai pada hari libur seperti hari Minggu untuk menghabiskan akhir pekan buat menikmati suasana Goa Pan dan untuk swafoto. Kades Lembah Sempage,

Turmuzi mengakui, kondisi akses jalan menuju goa tersebut sepanjan 600 meter dibuka melalui anggaran desa dan bergotongroyong dengan masyarakat. Namun setelah dibuka, pemda belum pernah menyentuhnya. Padahal pihak desa sudah mengusulkan, namun belum ada respon. “Belum direspon sampai saa ini, padahal sangat butuh jalan ke lokasi wisata goa,” imbuhnya. Pihak desa sudah menata kawasan itu dengan memasang tangga dan sarana lain, bahkan sudah dibentuk pokdarwis. Tiap hari libur kawasan ini selalu ramai pengunjung. Pihaknya juga berencana mengadakan jambore PUP di kawasan setempat. Di mana jambore ini dilaksanakan tiap tahun. Selain goa, di sana ada air terjun. Pengunjung berjalan melalui tangga ke bawah, di sekitarnya terdapat air terjun yang indah. (her)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6543CP NOKA/NOSIN: MH11FW111GK415625/ JFW1E-1408560 AN. MAULIDIN HLG DSKTR KOTA MATARAM

Giri Menang (Suara NTB) Lagi, penyelundupan satwa jenis burung digagalkan aparat Polres Lombok Barat (Lobar). Setelah dua minggu lalu ribuan satwa berhasil diamankan, penyelundupan dengan modus yang hampir mirip kembali digagalkan pada Selasa (16 /1) malam ketika hendak diseberangkan dari Pelabuhan Penyeberangan Lembar ke Padangbai, Bali. Kapolres Lobar melalui Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Priyo Suhartono yang ditemui awak media, Rabu (17/1) menjelaskan, anggota dari KP3 Lembar memperoleh informasi terkait pengangkutan satwa tersebut. Lalu ditindaklanjuti dengan nyanggong di pelabuhan. Tak berselang lama, Kendaraan Jenis Light Truck Merk Mitsubishi, warna kuning bernopol DK 9564 SO melintas. Anggota pun langsung mencegat truk yang dikendarai sopir insial SH tersebut, lalu diperiksa muatan dan kelengkapan izinnya. Setelah diperiksa, anggota menemukan sekitar 3.500 ekor burung berbagai jenis dan dua di antaranya jenis burung yang dilindungi. Sopir truk tersebut tak memiliki dokumen izin pengangkutan satwa tersebut. “Pelaku sopir dan barang bukti (BB) kini diamankan di Mapolres,” jelasnya. Saat diinterogasi polisi, sopir truk mengaku mengambil satwa dari pemiliknya di wilayah Bertais, Kota Mataram yang mana pemilik dari burung - burung yang diangkut tersebut adalah SN dan IY. Pengakuan sang sopir ini, burung-burung itu juga diambil dari Dusun Gelogor, Kecamatan Kediri, dari pemilik bernama H.M dan FM. “Dari hasil interogasi pun burung ini akan diseberangkan ke Bali. Atas kejadian tersebut anggota dari KP3

RUPA-RUPA

HILANG STNK R4 SUZUKI DR1899AM NOKA/NOSIN: MHYGDN42VBJ-352043/ G15AID-223356 AN. EKO SANTOSO HLG DSKTR JL.SELAPARANG

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

HILANG BPKB R2 KAWASAKI DR5032AB NOKA/ NOSIN: KZ200-219379/ K Z 2 0 0 - 2 1 9 3 1 8 NO.BPKB:4761282 AN. DRS. M TAUFIQ GOZI HLG DSKTR RUMAH

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HLG BPKB R2DR1543QZ SUZUKI NOKA/NOSIN: MHYEZC215BJ-118862/ M1SA1A-622066 AN. WIWIK SUMBOGO HLG DSKTR JL. LANGKO MATARAM HILANG BPKB R2 HONDA DR2069CC NOKA/ NOSIN:MH1JFD211CK133871/ JFD2E-1085951 AN. RIZAL RAMLI HLG DSKTR DASAN AGUNG KOTA MATARAM

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Ekor burung jenis Kecial Kombo, 1 Keranjang berisikan 1 ekor burung jenis Elang. “Lebih dari 3.500 ekor burung berbagai jenis baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi,” terangnya. Setelah polisi melakukan koordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB, terdapat dua jenis burung yang dilindungi diantaranya jenis Burung Elang.”Kami sudah berkoordinasi dengan BKSDA, terdapat dua jenis burung yang dilindungi. 180 ekor Kecial Kombo, dan 1 ekor jenis Elang,” jelasnya. Kini dari semua terduga pelaku yang terlibat dalam penyelundupan ini, sudah diamankan dan sedang dilakukan interogasi oleh penyidik. Apabila memang cukup bukti melanggar Undang Undang Ekosistem atau Perlindungan Satwa maka akan diproses hukum. “Akibat perbuatannya pelaku sudah melanggar undang undang No5 tahun 90 tentang konservasi dan sumberdaya alam dan hayati,” sebutnya. (her)

LOWONGAN

DIBUTUHKAN MARKETING HOTEL & RESTO ,HRD,WAIER,ADMIN GUDANG MIN.2TH BEKERJA CV. EMAIL KE reservasi@centralsenggigi.com HUB. 081907401442/0817588298

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)

(Suara NTB/her)

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

ASN Terancam Sanksi Pemberhentian Giri Menang (Suara NTB) Rekomendasi Panwaslu terkait pemberian sanksi bagi sejumlah ASN yang diduga terlibat politik telah dikirim ke Komisi ASN. Dalam rekomendasi tersebut, Panwalsu menyampaikan rekomendasi beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap ASN, mulai dari sanksi teguran, pemotongan gaji, penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian sementara. “Sanksi beratnya ASN bisa diberhentikan sementara, itu yang kami rekomendasikan ke KASN. Suratnya mungkin sudah di meja KASN, “tegas divisi Pengawasan Panwaslu Lobar, Abror, kemarin. Disampaikan sejumlah nama ASN telah dikirim ke komisi ASN untuk ditindaklanjuti pemberian sanksi. ASN ini langsung dilaporkan melalui Panwascam ditindaklanjuti Panwaslu. Diakui, ada satu unsur yang belum dipenuhi karena tahapan belum penetapan calon, kalau sudah itu maka prosesnya bakal pajang. Panwalsu bisa merekomendasi dan dipidanakan. Dasar hukumnya sendiri jelas pada pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Termasuk diatur sanksi di pasal 81, maksimal kurungan selama tiga bulan. Sementara itu, dijelaskan ketua Panwaslu Lobar, L. Arjuna bahwa terkait hasil temuan panwascam mengenai indikasi pelanggaran ASN telah ditindaklanjuti dalam bentuk surat rekomendasi ke KASN. Meskipun ketentuan dalam UU nomor 10 tahun 2016 dan belum masuk unsur daripada pasal 71 sebab disana disebutkan setelah penetapan pasangan calon. Namun ASN ini diduga melanggar ketentuan SE Menpan RB terkait netralitas ASN. Kemudian UU nomor 5 tahun 2015 tentang ASN. PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS serta PP nomor 53 tahun

SATWA DILINDUNGI – Kasat Reskrim Polres Lobar, Priyo Suhartono menunjukkan ribuan satwa burung yang dilindungi dan tak dilindungi diamankan Polres untuk penyelidikan, Rabu (17/1). Lembar mengamankan SH beserta barang bukti (BB) ke Polres Lobar untuk diproses lebih lanjut,” tegasnya. Sementara, BB yang diamankan yakni, 1 Unit Kendaraan Jenis Light Truck Merk Mitsubishi, 39 Dus berisi 1.750 Ekor burung jenis Manyar, 2 Dus berisi 15 Ekor burung jenis Podang, 1 Dus berisi 10 Ekor burung jenis Daicu, 4 Keranjang berisi 120 Ekor burung jenis Percit, 1 Keranjang berisi 80 Ekor burung jenis Pelci, 1 Keranjang berisi 20 Ekor burung jenis Cerucuk, 2 Keranjang berisi 10 Ekor burung jenis Sari Gunting, 5 Dus berisikan 381 Ekor burung jenis Manyar, 1 Dus berisikan Sekitar 15 Ekor burung jenis Podang, 1 Dus berisikan sekitat 10 Ekor burung jenis Sri Gunting, 2 Dus berisikan 80 Ekor burung jenis Kecial Kuning, 4 Keranjang berisikan sekitar 100

Terlibat Politik Praktis

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

2010 tentang disiplin PNS. Berdasarkan hasil penelusuran data dan informasi yang telah dilakukan KASN baik yang berasal dari laporan pengaduan masyarakat maupun informasi dari media cetak dan elektronik serta atas prakarsa sendiri, terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahu 2018. Lebih lanjut dijelaskan, KASN telah memetakan beberapa permasalahan terkait sikap dan tindakan serta perilaku pegawai ASN yang mengartah pada keberpihakan pada salah satu parpol, atau salah satu balon peserta pilkada serta komflik kepentingan yang terjadi didalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh oknum ASN yang mengarah pada aktivitas politik praktis menjelang pilkada serentak. Terkait kegiatan yang dimaksud, seperti keikutsertaan dalam dalam acara deklarasi sala sat bakal calon kepala daerah, parpol. (her)

SALON La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only) LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah,PrmLbra:gratiscutting hairu/rbondng&smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 18 Januari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 18 Januari 2018

Legowo dan Bersikap Dewasa TAHAPAN pemilihan kepala daerah (pilkada) NTB terus bergulir. Sebelumnya, proses pendaftaran bakal calon kepala daerah, baik gubernur, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Timur dan Walikota Bima sudah selesai dilakukan. Begitu juga, pemeriksaan kesehatan semua bakal calon sudah diserahkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB ke KPU NTB dan KPU kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada, Selasa (16/1). Dan KPU mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Rabu (17/1). Dari hasil pengumuman yang dilakukan tim medis, ternyata ada satu pasangan bakal calon kepala daerah di Kota Bima yang sudah mendaftar ke KPU dinyatakan tidak lolos dalam tes kesehatan. Pasangan Drs. H. Sudirman, M.Si., dan Syafiudin harus menerima kenyataan tidak lolos saat menjalani tes kesehatan di RSUD Provinsi NTB di Mataram. Dengan sudah diumumkan hasil pemeriksaan kesehatan ini, maka semua bakal calon, baik gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tinggal mengikuti tahapan berikutnya. Bagi bakal calon yang maju lewat jalur perorangan, mereka harus menyerahkan berkas persyaratan yang masih kurang ke KPU untuk dilakukan verifikasi kembali. Setidaknya, berkas yang diserahkan ini akan mampu melengkapi semua persyaratan untuk maju sebagai calon kepala daerah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan KPU. Di satu sisi, kita patut memberikan apresiasi pada tim medis RSUD Provinsi NTB yang ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan kesehatan semua bakal calon kepala daerah di NTB yang akan berlaga pada bulan Juni mendatang. Sebagai tenaga medis yang sudah disumpah dalam melaksanakan tugasnya, mereka sudah bekerja maksimal , profesional dan objektif. Seperti disampaikan Direktur RSUD Provinsi NTB dr. L. Hamzi Fikri, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB dr. Komang Gerudug, MPH., jika pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan sesuai standar kesehatan dan profesional. Itu artinya, hasil rekam medis yang diserahkan ke KPU sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim medis. Selain itu, sikap dewasa H. Sudirman yang menerima tidak bisa ikut berkompetisi pada bursa kepala daerah 27 Juni mendatang patut diapresiasi. Meski kecewa dan keberatan terhadap keputusan pihak medis ini, H. Sudirman masih mau menerima keputusan ini, karena kesempatannya ikut bertarung pada bursa calon kepala daerah pupus. Namun, sikapnya yang ingin menanyakan langsung ke pihak medis yang memeriksakan kesehatan di Mataram perlu dicontoh oleh figur yang sebelumnya gagal masuk dalam bursa pencalonan. Jangan sampai karena kita gagal maju dalam bursa pencalonan, kita membuat suasana daerah tidak kondusif. Setidaknya ketika mampu menahan diri dan bersikap dewasa saat gagal dalam proses awal, mereka telah ‘’memenangkan’’ pilkada. Apalagi tidak mengerahkan massa untuk memprotes hasil proses awal dalam proses pendaftaran pilkada patut diapresiasi. Kita menyadari, tahapan pilkada masih panjang. Penetapan calon kepala daerah masih belum dilakukan. Tidak menutup kemungkinan, masih ada pasangan bakal calon yang akan gagal melaju sebagai calon kepala daerah. Untuk itu, ketika gagal maju pada tahapan berikutnya, semua pasangan bakal calon dan massa pendukungnya harus menerima dengan legowo dan bersikap dewasa. Jangan sampai, ketika gagal maju di pencalonan, justru membuat situasi daerah tidak kondusif dan berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada di daerah. (*)

OPINI

Halaman 14

Domestikasi di Lahan Pertanian Kita EMBUKAAN lahan-lahan baru untuk pertanian selalu menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan. Bukan saja karena berkaitan dengan ketahanan pangan, tapi isu pembukaan lahan baru selalu saja berhubungan kembali dengan wacana-wacana perihal keselamatan kawasan hijau yang harus terus dijalankan. Jargon-jargon perlindungan terhadap hutan demi menyelamatkan “generasi anak cucu” sekaligus rincian mengenai kehilangan yang tiada tara yang akan kita alami di hari depan, turut menjadi alarm peringatan betapa kepentingan alam harus didahulukan dibandingkan kepentingan lainnya. Pada kenyataannya, gambaran ideal itu akhirnya tersisih ke bagian paling tepi sebab desakan kebutuhan ekonomi lebih kuat untuk menunjukkan taringnya. Mulanya, orang membuka lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan yang paling primer. Selanjutnya, pekerjaan membajak tanah dan menyemai bibit memperhitungkan keuntungan produksi yang dihasilkan. Hal ini muncul sebab orang-orang pun membaca peluang bagaimana suatu komoditi pangan berkembang dan memiliki nilai jual yang lebih di pasaran. Suatu investasi yang berasal dari produk pangan pokok masyarakat akhirnya mengalami perkembangan untuk membuka jaringjaring yang lebih luas meliputi komoditi-komoditi lain yang diunggulkan. Perkembangan itu melahirkan keputusan yang membuat kita membuka lagi lebih banyak lahan, membakar hutan, menebang pohon-pohon, memonopoli kawasan yang sudah ditandai dengan pagar-pagar yang tak boleh dilewati. Kegiatan bertani dan berladang secara cepat menyeruak ke bagian-bagian lain yang bahkan sulit dijangkau. Mengapa ada orang yang tetap bercocok tanam meski tahu lahan yang digunakannya adalah bagian dari kawasan hutan lindung? Mengapa ada orang yang mau bersusah payah membajak tanah dan menyemai bibit di atas lahan yang bahkan dari segi sudut kemiringannya tidak memungkinkan? Saat ini, sangat mudah kita jumpai lahan pertanian yang dibangun di tanah yang kemiringannya mendekati 90 derajat. Reaksi apa yang muncul? Tak lepas dari gelengan kepala tentu saja! Banyak pertanyaan yang kemudian mengemuka, bagaimana sesungguhnya aktivitas agrikultur mempengaruhi pandangan masyarakat? Sejauh mana hal itu selanjutnya ber-

Oleh : Iin Farliani (Mahasiswa Budidaya Perairan, Universitas Mataram dan Santri di Komunitas Akarpohon) dampak pada ketergantungan satu jenis komoditi tanam? Domestikasi Lahan dan Komoditi Berita di Harian Suara NTB (27/ 12/2017) mengenai pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Kabupaten Bima menjadi ladang jagung menambah daftar panjang perihal betapa seriusnya masalah lahan kritis yang dihadapi. Telah terjadi perubahan pandangan bahwa komoditi jagung memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan komoditi lainnya. Pandangan tersebut membentuk kepercayaan di masyarakat untuk melakukan suatu usaha “Domestikasi”. Domestikasi berasal dari bahasa Latin “domus” yang berarti rumah. Dalam praktiknya masyarakat tak hanya merumahkan lahan, artinya mengklaim sebagai hak miliknya, tetapi juga merumahkan spesies tanaman tertentu. Perkara lahan di Kabupaten Bima, masyarakat mendomestikasi tanaman jagung. Kegiatan domestikasi di lahan pertanian melahirkan serangkaian kegiatan memanipulasi kehidupan spesies. Dimulai dari dimana seharusnya tanaman itu ditumbuhkan, jenis pupuk apa yang ditebar, berapa bibit yang mesti disemai untuk suatu ukuran lahan yang digunakan, pengawasan dari serangan hama, sistem irigasi yang mengalirkan air dari sungai-sungai, dan tugas-tugas baru lainnya. Bicara pertanian adalah bicara pangan kita. Domestikasi adalah upaya untuk menyelamatkan pangan. Tetapi, domestikasi juga membawa ketergantungan. Masyarakat mempercayai hanya satu jenis tanaman yang dapat menyelamatkan kebutuhan pangan mereka. Akhirnya, ketika terjadi wabah yang menyerang padi, jagung, kentang atau jenis tanaman lainnya yang menjadi panganan pokok, bahaya kelaparan mengancam. Domestikasi tidak hanya berhenti pada dampak kelaparan, tetapi juga menghasilkan kesulitan yang lebih panjang usianya untuk pemulihan. Bayangkan saja, berapa hutan yang gundul akibat dari pembukaan lahan hanya demi menanami satu jenis komoditi pangan. Kasus yang dekat dengan kita, setahun lalu masih segar dalam ingatan perihal kejadian banjir di Bima. Pemerintah pun mengakui kejadian banjir itu merupakan dampak dari degradasi hutan lindung. Hutan lindung telah beralih fungsi men-

RADIO

jadi ladang jagung. Alih fungsi lahan menyebabkan peningkatan pertanian, namun di sisi lain mengabaikan konsekuensi-konsekuensi yang akan ditanggung kemudian. Setiap kali ada perumusan untuk mengerjakan pekerjaan ekstra dari pembukaan lahan baru itu, orang berpikir akan ada banyak cadangan makanan. Semakin luas lahan yang ditanami, maka semakin banyak hasil yang akan dipanen. Semakin banyak hasil yang dipanen, semakin banyak persediaan untuk musim-musim berikutnya. Maka, tidak dipedulikan lagi dimana seharusnya letak area pertanian dan pembatasan untuk suatu kawasan hutan lindung. Kenyataan yang kemudian terjadi, kita telah menumpuk utang masa depan untuk suatu perbaikan yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit sebab kita telah menyempitkan ruang untuk berkompromi. Adakah yang bisa menyangkal bahwa bencana banjir misalnya bukanlah hasil dari penebangan liar yang ditujukan untuk pembukaan lahan baru pertanian? Domestikasi telah memberi ruang sekaligus perangkap. Sebagai hasil dari domestikasi itu juga, banyak kampanye yang bermunculan mengajak masyarakat untuk tidak bergantung pada satu jenis makanan tunggal. Kampanye ini tentu dimaksudkan untuk menanggulangi, kalau tidak selalu dikatakan pencegahan, bahaya kelaparan yang mungkin akan terjadi. Tapi, sejak mula domestikasi telah merebut lahan terlalu banyak dan mengakibatkan tak hanya sekedar krisis lahan, tetapi keseimbangan alam yang seharusnya menjadi fondasi bagi kegiatan agrikultur itu sendiri. Tentu kita akan menemukan rantai penghubung kegiatan domestikasi lahan dan komoditi yakni kian memusatnya kehidupan masyarakat. Pemusatan ini menjadikan masyarakat menjalin keterikatan yang kuat dengan sistem pertaniannya, namun sebaliknya hubungan simbiosis mutualisme dengan alam menjadi longgar. Bahkan hal ini menjadi titik dimulainya ketamakan terhadap alam sehingga tidak lagi memperhitungkan akibat jangka panjang yang akan ditimbulkan. Sebab, pemusatan tentu saja hanya menjaga apa yang berada di dalam pagar lahannya, sedangkan apa yang berada di “luar pagar” terserah apakah akan enyah atau lenyap tak berbekas.

Mungkin setiap ada peringatan tentang bahaya dari perusakan alam hanya berhenti sebatas pengingat kosong yang dianggap terlalu sentimentil sebab peringatan itu selalu menyertai narasi perihal kehidupan dari berbagai tumbuhan maupun hewan yang terancam tidak akan kita saksikan lagi di masa mendatang. Narasi itu juga selalu dibumbui tentang nasib anak cucu dan betapa akan menderitanya mereka para generasi penerus apabila pencegahan dan penanggulangan tidak segera kita kerjakan dari sekarang. Barangkali juga kutipan yang saya sertakan sebagai penutup tulisan ini terdengar sentimentil. Tapi, bukankah kita perlu untuk mengingat halhal semacam itu untuk memberi ruang merenung? Inilah penutup dari Alejandro G. Innarittu, “Kita sering lupa, bahwa alam sebenarnya tidak membutuhkan kita. Kitalah yang membutuhkan alam. Karena itu baiklah kita sadar dan merasakan kembali, kita ini sekedar ciptaan yang lemah dan mudah pecah.”

Bawaslu rekomendasikan pemberian sanksi sejumlah ASN di NTB Ditunggu tindakan tegas KASN

*** Masalah anjal dan gepeng di Mataram segera tuntas Yang penting realisasinya

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 18 Januari 2018

Halaman 15

Bawaslu Rekomendasikan Pemberian Sanksi Sejumlah ASN di NTB Dari Hal. 1 Selain itu, juga diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberian sanksi kepada ASN yang tidak netral dalam Pilkada diberikan kewenangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan KASN. ‘’Bawaslu hanya memberikan rekomendasi terhadap suatu peritiswa yang dikaitkan dengan ASN itu. Banyak yang sudah diberikan sanksi,’’ katanya. Terkait dengan pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada, lanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan surat eda-

ran kepada seluruh Pemda. Bahwa, selain ada pengawasan eksternal yang dilakukan Bawaslu, Pemda juga ada pengawas internal. Pengawasan terhadap ASN dalam Pilkada memang harus dilakukan. Sehingga Bawaslu berkoordinasi dengan Pemda sesuai tingkatannya, baik provinsi dan kabupaten/kota. ‘’Dalam surat Men PANRB itu menyebutkan ada dua yang bisa melakukan pengawasan. Yakni pengawas Pemilu dan pengawas internal. Ini menjadi tanggung jawab bersama kita untuk menegakkan netralitas ASN secara benar,’’ tandasnya. (nas)

BPKP Turunkan Tim Audit Proyek Pusuk Sembalun Dari Hal. 1 Audit meliputi sinkronisasi hasil cek fisik ke lokasi yang tidak jauh dari taman wisata Sembalun, Lombok Timur itu. Selain hasil cek lapangan, juga disinkronkan dengan dokumen pendukung proyek. Koordinasi audit juga bersama tim penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Timur yang menangani kasus ini.’’Kita berharap ini segera selesai, untuk menemukan angka kerugian negaranya,’’ kata pegganti Korwas Investigasi, Ngatno, SE ini. Penyidik Sat Reskrim Polres Lotim diketahui cukup lama menunggu hasil audit proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun. Diketahui, proyek ini menelan anggaran Rp 2 miliar. Sumber

anggaran dari pemerintah pusat. Namun untuk teknis pengerjaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lotim. Dana ini untuk pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik di Sembalun. Seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan Taman Pusuk Sembalun dan pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Dari total anggaran Rp 2 miliar itu, dana sebesar Rp 1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan sarana prasarana Pusuk Sembalun. Namun penyidik menduga, ada kekurangan spek fisik dan mengarah ke dugaan mark up anggaran. (ars)

Antisipasi Pencucian Uang Dari Hal. 1 seluruh biaya kampanye ditaruh direkening tersebut. Sehingga mudah dipertangujawabkan,’’ katanya. Aktivitas transaksi dalam rekening khusus itu juga nantinya akan dibatasi, dan para pasangan calon wajib melaporkan sumber pendanaan kampanyenya. Apakah berasal dari sumbangan perorangan atau badan hukum. KPU juga nantinya akan melakukan audit terhadap dana kampanye pasangan calon. ‘’Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu kita akan audit, oleh akuntan publik. Sumbernya harus jelas. Apakah dari perseorangan atau badan hukum. Karena dana asing dilarang. Nah itulah guna rekening khusus itu sehingga kita tahu sumber dana kampanye ini dari mana dan berapanilainya,’’ jelasnya. KPU katanya, akan mengeluarkan keputusan terkait dengan batasan besaran dana kampanye yang harus dikeluar-

kan oleh pasangan calon. Pasangan calon tidak boleh mengeluarkan dana kampanye melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. ‘’Pengeluaran itu ndak boleh melebihi dana yang akan ditetapkan, kita akan batasi. Nanti kita akan buatkan keputusannya,’’ katanya. Pembatasan terhadap dana kampanye tersebut juga dimaksudkan karena KPU NTB juga ikut menanggung pembiayaan kampanye pasangan calon. Biaya kampanye yang akan dikeluarkan oleh KPU juga cukup besar. ‘’Sebagian besar dana kampanye juga dibiayai oleh KPU, mulai alat peraga kampanye, termasuk di media cetak dan elektronik, kita biayai,’’ terangnya. ‘’Kita juga antisipasi kerawanan pencucian uang. Kami akan cermati dan antispasi kemungkinan itu dan juga tidak ada peluang beredarnya uang palsu,’’ pungkansya. (ndi)

Copot Oknum Pejabat Biro Hukum Dari Hal. 1 Tersangkut narkoba pada saat pergantian tahun,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Ia mengatakan, BKD telah mendapatkan surat resmi dari BNN Provinsi NTB mengenai penangkapan oknum pejabat tersebut. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan membebastugaskan pejabat bersnagkutan dari jabatan eselon IV yang dipegang. ‘’Itu sanksi berat juga, pembebastugasan dari jabatan itu,’’ ucapnya. Ia menambahkan, berdasarkan surat BNN, oknum pejabat tersebut dilakukan rehabilitasi di BNN Provinsi NTB. Yang bersangkutan tidak dikenakan hukuman pidana. Sesuai dengan

aturan, bagi pengguna narkoba maka dilakukan rehabilitasi. Dengan dilakukan rehabilitasi, diharapkan yang bersangkutan sadar dan menjadi lebih baik ke depannya. Terkait dengan ditemukannya pejabat yang menyalahgunakan narkoba, Fathurahman mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan BNN untuk melakukan tes urine di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tes urine ini sebenarnya sudah dilakukan di seluruh OPD lingkup Pemprov NTB beberapa tahun lalu. ‘’Nanti mungkin dari pejabat dulu, biasanya begitu. Dan masing-masing OPD akan dijadwalkan seperti area bebas penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Kita kerjasama nanti dengan BNN,’’ tandasnya. (nas)

Sudirman Kecewa Hasil Tes Kesehatan RSUD NTB Dari Hal. 1 ‘’Meski usia kami sama 56 tahun. Insya Allah kami masih bugar,’’ ujarnya. Untuk itu, pada Kamis (18/ 1) hari ini, Sudirman bersama dengan pasangannya, akan mendatangi kembali RSUP, untuk menanyakan

penyebab atau jenis sakit yang diderita sehingga tidak diloloskan oleh KPU. ‘’Kami ingin mengetahui pasti sakit apa yang kami alami. Walaupun kami tetap gugur. Kami ingin mengetahui yang sejelasjelasnya,’’ pungkasnya (uki)

Pasangan Sudirman-Syafiudin Tak Lolos Tes Kesehatan Dari Hal. 1 Tapi yang jelas keduanya yang kebetulan berpasangan ini tidak memenuhi syarat,’’ katanya. Lebih jauh dijelaskan, pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan salah satu persyaratan yang wajib diikuti oleh pasangan balon yang mendaftar ke KPU. Mulai dari tes kesehatan jasmani, rohani, hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang. ‘’Berdasarkan ketentuan dan aturan. Jadi pasangan Sudirman- Syafiudin, dinyatakan tidak dapat mengikuti

tahapan selanjutnya karena tidak memenuhi syarat kesehatan,’’ terangnya. Bukhari menambahkan, pasangan balon yang masih tersisa ada empat. Yakni Arahman-Ferra dan LutfiFery pasangan balon melalui jalur parpol. Serta Subhan-Wahyudin dan Taufik La Tofi-Usman, jalur perseorangan. ‘’Empat pasangan ini akan melanjutkan proses ke tahapan berikutnya. Sementara penetapan balon menjadi pasangan calon akan dilakukan 12 Februari 2018 mendatang,’’ pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

GENDANG BELEQ TNI POLRI - Kesenian gendang beleq yang merupakan gabungan Polri dan TNI di NTB terbentuk 8 Desember 2017 lalu. Tim kesenian ini dibentuk Kapolda NTB, Brigjen.Pol.Drs. Firli, M.Si dan Danrem 162/WB Kol. Inf. Farid Makruf dengan penanggung jawab Kasat Brimobda Polda NTB, Kombes Pol.Taufik, SIK. Tim gendang beleq ini telah beberapa kali tampil menunjukkan sinergi TNI Polri di berbagai acara. Terakhir pada Selasa (16/1), mereka tampil di Nusa Dua Convention Center dalam acara pisah sambut Pangdam IX Udayana.

Penegakan Hukum Tak Jelas, Preseden Buruk Kasus Lingkungan di NTB Mataram (Suara NTB) Penanganan hukum kasus reklamasi ilegal pada 21 titik di Lombok Barat (Lobar) hingga kini belum jelas penegakan hukumnya. Bahkan, laporan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB kepada Polda NTB terkait proses hukum kasus tersebut ditolak aparat penegak hukum. Polda menyarankan supaya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lembar yang melaporkan kasus reklamasi ilegal tersebut. Karena aktivitas tersebut terjadi di wilayah yang menjadi kewenangannya. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB menilai jika kasus reklamasi ilegal ini dibiarkan maka bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum kasus lingkungan hidup di NTB. “Itu bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum

kita. Ditambah dengan nanti akan memunculkan hal serupa di tempat lain. Akan membuat warga melakukan reklamasi secara ilegal. Negara melalui penegak hukum harus hadir melakukan penegakan hukum,” kata Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/1) siang. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk mengusut tuntas kasus reklamasi ilegal

tersebut. Apalagi menunggu laporan dari KSOP Lembar. Ia menyebut kasus reklamasi ilegal di wilayah Lembar – Sekotong tersebut telah melanggar UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pesisir dan laut dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga siapapun yang melaporkan kasus tersbeut tidak masalah. Bahkan tanpa dilaporkan, aparat penegak hukum sudah bisa menindak

atau mengusutnya. Karena kasus reklamasi ilegal itu sudah masuk pidana. “Ini terjadi pelanggaran tata ruang, membangun tanpa izin lingkungan segala macam, itu tindak pidana. Apalagi UU lingkungan itu dia lex specialis. Jadi seharusnya kepolisian bisa melakukan tindakan. Tanpa laporan pun bisa bertindak. Apalagi ada laporan lagi,” ujarnya. Menurutnya, Dinas LHK NTB mempunyai kewenangan melaporkan kasus reklamasi ilegal tersebut. Karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini mengurus masalah lingkungan hidup dan kehutanan. Terlebih, akibat reklamasi ilegal tersbeut banyak

hutan mangrove yang rusak, ditimbun material reklamasi. Murdani berharap aparat kepolisian lebih progresif melakukan penanganan kasus reklamasi ilegal ini. sebab, jika dibiarkan maka tidak akan memberikan efek jera bagi yang lainnya. Jika penegakan hukum lemah maka maka ia mengingatkan jangan heran jika kemudian banyak terjadi pelanggaran yang berkaitan dnegna lingkungan hidup. “Dan di situ kan jelas, ada tindak pidana. Ada alat bukti, ada aktivitas orang melakukan reklamasi. Alat buktinya sudah cukup sebenarnya untuk melakukan penyelidikan untuk bisa diproses hukum,” tandasnya. (nas)

Honorer K2 Dompu Perjuangkan Hak ke MA Mataram (Suara NTB) Honorer K2 Dompu terus melawan untuk memperjuangkan pengesahan SK pengangkatan. Setelah pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI mengajukan memori kasasi, giliran para honorer mengajukan kontra memori, Rabu (17/1) kemarin. Kontra memori diserahkan Abubakar cs, kepada Mahkamah Agung (MA) RI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Abubakar mewakili delapan honorer K2 lainnya, diserahkan tim kuasa hukum Muhammad Nukman, SH dan Yan Mangandar Putra, SH. Kontra memori itu menurut Yan Mangandar, sebagai balasan atas memori kasasi yang diajukan BKN RI Regional

Denpasar sebelumnya, setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, menguatkan putusan PTUN Mataram tentang sahnya pengangkatan honorer K2 Dompu sesuai putusan nomor 132/G/ 2017/PTUN.MTR tanggal 6 Juli 2017. Namun tidak puas dengan itu, BKN RI sebagai Pemohon Kasasi I, BKN RI Regional X Denpasar sebagai pemohon kasasi II dan Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin sebagai turut termohon kasasi. Kasasi diajukan 3 Januari 2018 lalu. “Dengan ini mengajukan kontra memori kasasi atas memori kasasi yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (Pemohon Kasasi I) dan Badan Kepegawaian Negara Regional X di

Denpasar (Pemohon Kasasi II) yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya tanggal 03 Januari 2018 dan telah diterima oleh Kuasa Hukum para Termohon Kasasi tanggal 04 Januari 2018,” beber Yan Mangandar. Dalam uraian kontra memori yang diajukan, pihaknya menolak seluruh dalil memori kasasi pihak BKN RI dan BKN Regional X Denpasar. Sebab bertentangan dengan fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, Yan Mangandar sependapat dan menerima seluruh pertimbangan putusan hakim tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Loteng Belum Butuh Beras Impor Praya (Suara NTB) Stok beras di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini dipastikan masih dalam kondisi aman. Sehingga rencana pemerintah pusat untuk memasukkan beras impor ke Loteng khususnya, ada baiknya dipertimbangkan kembali. Karena pada dasarnya, Loteng masih belum begitu butuh beras impor. “Sampai saat ini ketersedian beras di Loteng masih pada posisi aman. Jadi untuk beras impor, sampai sejauh ini belum dibutuhkan,” tegas Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., di ruang kerjanya, Rabu (17/1). Ia mengaku, saat ini memang sudah masuk masa transisi dari musim tanam ke musim panen. Namun ketersediaan beras di tingkat masyarakat masih mencukupi hingga beberapa bulan ke depan. Terlebih sekitar dua bulan lagi sudah masuk musim panen, sehingga bisa dipastikan, stok beras akan semakin banyak di tengah masyarakat. Menurut Nursiah, hasil panen selama musim tanam tahun 2017 lalu saja sampai sekarang ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat di daerah ini. Bahkan banyak stok beras asal Loteng justru dikirim ke daerah lain. Jadi kalau kemudian beras impor masuk menjadi agak rancu. Loteng yang stok berasnya justru

jauh di atas kebutuhan, malah kebagian beras impor. “Justru kalau beras impor masuk, akan mengganggu stabilitas harga beras di daerah ini,” ujarnya. Diakuinya, kondisi kenaikan harga beras pada saat-saat seperti sekarang ini memang sudah lumrah terjadi. Dan, besaran kenaikan harga pun tidak terlalu signifikan. Kenaikan harga beras pun bukan dikarenakan lantaran stok beras yang kurang, tapi karena pengaruh siklus pasar. “Hampir setiap tahun, pada masamasa sekarang ini harga beras selalu naik. Tetapi tidak sampai membuat resah masyarakat. Karena kenaikannya tidak terlalu signifikan dan stok beras ada,” klaimnya. Yang perlu sekarang sebenarnya, bukan pada penambahan stok beras dengan memasukkan beras impor, tapi lebih pada pembenahan sistem distribusi beras. Karena bisa saja, harga beras naik karena ulah oknum yang ingin memanfaatnya situasi dengan menaikkan harga beras seolah-olah beras mulai langka. Terhadap persoalan ini, pihaknya akan memanggil pihak terkait, termasuk Bulog dalam hal ini untuk menentukan langkah dan kebijakan dalam menjawab persoalan yang kini terjadi. Sekaligus untuk memastikan kalau stok beras Loteng benar-benar dalam posisi aman. (kir)

(Judex Factie) karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum. “Bahwa terbukti penerbitan surat pencabutan keputusan pengangkatan Calon Pengawai Negeri Sipil dari Bupati Dompu kepada masing-masing para penggugat atau termohon kasasi adalah cacat prosedur,” kata Yan Mangandar. Dimana, menurut dia asal surat tersebut sesuai hasil verifikasi dan pemantau database Pegawai Honorer Daerah K2 Dompu, yang menurutnya tim tersebut tidak sah dan tidak memiliki nilai hukum. Alasannya, prosedur pembentukan tim dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan. “Serta berdasarkan fakta

persidangan, keterangan ahli dari Badan Kepegawaian Negara RI Dra. Anjaswari Dewi, MM bahwa pihak Badan Kepegawaian Negara RI tidak pernah melakukan verifikasi secara langsung dalam penerbitan obyek gugatan 9 dan tidak pernah dilibatkan atau dikoordinasikan oleh Bupati Dompu dalam pembentukan tim verifikasi,” tandasnya. Dalam uraian kesimpulan kontra memori itu, pihaknya meminta majelis hakim menolak permohonan kasasi dari Badan Kepegawaian Negara RI dan Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar. Dia menambahkan, kontra memori kasasi diaajukan masih dalam tenggat waktu 14 hari. (ars)

Monev BUMD, Merger BPR dan Konversi Bank NTB Jadi Prioritas Mataram bawa dan Sumbawa (Suara NTB) Barat, proses mergKepala Biro er menjadi molor. Perekonomian Setda Sementara itu, unNTB, Ahmad Nur tuk konversi Bank Aulia, S. STP menyaNTB menjadi Syariah takan ia punya beberditargetkan pada apa Pekerjaan Ru2018 ini. Bank NTB mah (PR). Sebagai pemenggandeng enam jabat yang baru saja konsultanberpengaladilantik, dua PR yang man untuk menyukharus segera diseleseskan konversi Bank saikan terkait dengan NTB ke Bank NTB penggabungan atau Syariah. Salah satunmerger PD. Bank ya langsung dari IsPerkreditan Rakyat lamic Corporation for (BPR) dan konversi the Development of the PT. Bank NTB menPrivate Sector (ICD) (Suara NTB/nas) jadi syariah. KingdomofSaudiAraAhmad Nur Aulia “Yang lagi ramai bia yang merupakan sekarang ini menmember of Islamic Degenai implementasi Perda Penggabun- velopment Bank Group (IDB). gan BPR, tentunya itu yang kita laksanTerkait dengan keberadaan BUMD akan. Itu menjadi salah satu prioritas. yang selama ini sering menjadi sorotan Kemudian konversi Bank NTB menjadi kalangan DPRD karena minim kontriBank NTB Syariah juga menjadi priori- businya bagi daerah, mantan Kepala tas,” kata Aulia, kemarin di Mataram. Badan Penghubung Daerah NTB di Diketahui, hingga saat ini merger Jakarta ini pihaknya akan melakukan BPR NTB belum tuntas. Pemprov monitoring dan evaluasi (monev). NTB sebagai pemegang saham telah Catatan-catatan mengenai BUMD mengajukan nama-nama calon direk- yang ada masih sebatas didengar dari si dan komisaris PT. Bank BPR NTB media. Ia belum mengetahui secara utuh untuk dilakukan fit and proper test di dan mendalam mengenai perkembangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merg- BUMD yang ada. “Berkaitan dengan er BPR ini telah dilakukan sejak 2017 BUMD dan lainnya saya mohon waktu lalu. Akibat adanya miskomunikasi kita pelajari dulu. Karena itu sangat tekdengan dua kabupaten, yakni Sum- nis, perlu data juga saya,” ucapnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 18 Januari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rinjani Menjadi ’’Geopark’’ Dunia

Tantangan bagi Pelaku Wisata Selong (Suara NTB) Gunung Rinjani akhirnya dinobatkan sebagai salah satu geopark dunia. Penghargaan bergensi itu diakui akan berdampak besar bagi angka kunjungan wisatawan mancanegara untuk mendatangi Rinjani. Hal ini dinilai menjadi

sebuah tantangan berat bagi para pelaku wisata. Ketua Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia (APGI), Mirzoan alias Miing kepada Suara NTB, Rabu (17/1) mengatakan, pelaku wisata ini mengapresiasi pemberian penghargaan tersebut. Se-

makin terkenal gunung Rinjani, maka semakin banyak wisatawan yang akan datang. Rinjani adalah aset besar. Sejauh ini, penataan dan pengelolaan kawasan Rinjani belum maksimal. Para pendaki banyak yang tidak memahami aturan. Seiring dengan

penghargaan geopark, maka regulasi secara lebih teknis di Gunung Rinjani diharapkan bisa dihadirkan sehingga Rinjani lebih tertata dengan baik. Utamanya masalah kebersihan gunung. Sejauh ini, ribuan pendaki diketahui telah menyisakan tumpukan

sampah di mana-mana. Kondisi ini menjadi masalah serius jika tidak diperhatikan dari awal. Dibutuhkan ada tenaga pengawas sampah. Para pendaki, lanjutnya selama ini banyak tidak memahami aturan main pendakian. Pendaki bebas dan sembarangan saja tanpa memperhtikan adanya ketentuan-ketentuan mendasar dan prinsip mendaki gunung. Para pendaki tidak sepenuhnya bisa disalahkan, karena sejauh ini tidak ada visualisasi dan sosialisasi lebih jauh mengenai sejumlah larangan terkait pendakian. Diharapkan seluruh pendaki tidak melakukan pendakian secara liar. Harus ikuti segala ketentuan yang berlaku. Apalagi kini Rinjani dengan predikat bergenksi sebagi geopark dunia. Kepada seluruh pihak terkait dengan Rinjani ini diharapkan bisa terus mensosialisasikan tentang aturan pendakian. Sarannya, mulai dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan pemerintah lainnya memberikan pelatihan kepada seluruh porter dan guide gunung agar bisa lebih faham. (rus)