HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 17 OKTOBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/ist)
Aspidsus Kejati NTB Diganti
16 HALAMAN NOMOR 182 TAHUN KE 15
Penghambat Rehab Rekon
KUNCI RTG - Ditandai dengan pengguntingan pita, Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah, secara simbolis menyerahkan kunci RTG kepada korban gempa di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, KLU, Rabu (16/10)
Wagub Tegaskan Diserahkan ke Proses Hukum
Mataram (Suara NTB) Jabatan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB resmi diganti. Posisi yang ditinggalkan Ery Ariansyah Harahap, SH, ini menyisakan sejumlah tunggakan kasus korupsi. Ery Ariansyah digantikan Gunawan Wibisono, SH,MH. Prosesi pisah sambut dipimpin Kajati NTB Arif, SH.,MM, Rabu (16/10) kemarin di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB. Bersambung ke hal 15
Tanjung (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan peringatan keras kepada pihak pihak yang mencoba bermain pada program rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon). Jika ditemukan ada yang mengambil keuntungan pribadi, akan diteruskan ke proses hukum. Menurut Wagub, semua pihak berperan besar dalam keberhasilan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Diyakininya, pihak pihak yang berperan dengan ikhlas membantu masyarakat, berbuah balasan kebaikan dari Allah SWT. ‘’Karena ndak ada jalan kita mendapatkan keuntungan pribadi. Tapi kalau ada yang mengambil keuntungan pribadi, maka kita biarkan aparat hukum yang menangani,’’ tegas Wagub saat penyerahan kunci Rumah Tahan Gempa (RTG) secara simbolis di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (16/10). Kepada semua fasilitator bersama Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang punya peran penting dalam pembangunan rumah korban gempa disaran-
TO K O H Usulkan Skenario TMMD SEKITAR dua bulan lagi perpanjangan masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa berakhir. Jika masih banyak rumah korban gempa yang belum ditangani, pihak Korem 162/WB menawarkan skenario melanjutkan pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan skala besar. Opsi pola karya bakti dengan TMMD ini sudah disampaikan ke Pemprov NTB. Pihaknya menawarkan tenaga anggota TNI di tingkat Kodim hingga Koramil untuk dikerahkan melanjutkan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang belum tuntas. Bersambung Ahmad Rizal Ramdhani ke hal 15
kan hati-hati dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Diingatkan Wagub, agar semua bisa mempertanggung jawabkan dana yang sudah diterima dengan total Rp5,1 triliun dari pemerintah pusat. ‘’Pertanggungjawabkan dengan membuat LPJ yang bagus. Sehingga terlihat semua bisa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk pembangunan rumah tahan gempa,’’ tegas Wagub. Sementara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang sudah menjalankan pembangunan RTG dengan sangat baik. Dalam perjalanannya, ia melihat pelaksanaan sesui Inpres nomor 5 tahun 2018. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
Kolaborasi Tingkatkan Kesejahteraan 2020, Pemprov dan Kesehatan Keluarga di NTB Lakukan FS Proyek Jembatan Lombok Sumbawa MASALAH kebersihan dan kaitannya dengan sanitasi lingkungan membutuhkan perhatian dan peran aktif dari berbagai pihak. Salah satunya seperti yang dilakukan Yayasan Plan International Indonesia (YPII) yang menjalin kerjasama dengan Pemprov NTB untuk menggelar Lokakarya Sanitasai Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang Berkesetaraan Gender dan Inklusif, Rabu (16/ 10) di Mataram. Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, sebagai pembicara dalam lokakarya itu, menekankan pentingnya kerja kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga di NTB. ‘’Dalam hal ini kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh YPII dan mitra implementasi lainnya seperti Konsepsi, Transform, YSLPP dan Endri Foundation,’’ ujarnya ketika ditemui di sela-sela kegiatan. Dalam pemaparannya, Niken
(Suara NTB/ars)
KO M E N TTAA R Gandeng Dunia Usaha dan Komunitas PEMPROV NTB akan memberikan tanggung jawab kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengawasi kebersihan sungai dan pantai yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat. Pasalnya, sampai saat ini, sungai masih dijadikan sebagai tempat untuk membuang sampah. Akibatnya, sungai-sungai yang berada di Kota Mataram dan Lombok Barat sangat kotor. Bersambung Madani Mukarom ke hal 15
(Suara NTB/bay)
FOTO BERSAMA - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, foto bersama pembicara lain dan panitia kegiatan lokakarya STBM, Rabu (16/10) menerangkan bahwa saat ini pembenahan infrastruktur untuk akses sanitasi di NTB telah mencapai 87 persen. ‘’Kita sedang menuju 100%,’’ sebutnya. Walaupun begitu, perubahan perilaku disebut masih menjadi
pekerjaan rumah (PR) utama agar infrastruktur yang telah dibangun tidak sia-sia. Untuk itu pihaknya mendorong Tim PKK yang berada di seluruh wilayah NTB untuk melakukan gerakan Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah berencana melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan proyek Jembatan Lombok - Sumbawa pada 2020 mendatang. Rencana FS Jembatan Lombok - Sumbawa sudah masuk daftar salah satu kegiatan yang dilaksanakan tahun depan. Kepastian itu disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP dikonfirmasi di Mataram, Rabu (16/ 10). Ia menyebutkan biaya yang dibutuhkan untuk FS tersebut sekitar Rp5 miliar. ‘’2020 dilakukan FS, biayanya sekitar Rp5 miliar. Sebab, tanpa FS, itu tidak bisa mengatakan secara pasti kelayakannya,’’ kata Ridwan. Dari hasil FS itulah kemudian proyek tersebut akan ditawarkan ke investor. Pasalnya, kata Ridwan, tidak mungkin pembangunan proyek jembatan yang akan menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sepanjang 17 km tersebut dibiayai lewat APBD. ‘’Supaya layak dijual, dokumen-dokumennya harus lengkap. Maka dibuatlah besok FS itu,’’ terangnya. Untuk skema pembiayaan, kata mantan Kepala Bappeda NTB ini, dapat menggunakan dua skema. Bersambung ke hal 15
Seleksi Tuntas, Nasib Sekda Definitif di Tangan TPA Kemendagri
’’
(Suara NTB/nas)
(Suara NTB/dok)
‘’Kalau gubernur menyampaikan (usulan), itu dipertimbangkan semuanya. Apakah usulan gubernur diterima sepenuhnya atau dipertimbangkan, itu dikaji TPA. Itu sudah biasa
Hamdani
Mataram (Suara NTB) Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekda NTB yang dilakukan Pansel tuntas, Rabu (16/10) siang. Pansel rencananya akan menyerahkan hasil seleksi kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc pada Kamis (17/10) hari ini. Selanjutnya, gubernur akan menyerahkan tiga besar nama calon Sekda NTB ke Komisi Aparatur Negara (KASN) dan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Untuk penentuan Sekda definitif, akan ditentukan lewat Tim Penilai Akhir (TPA) Kemendagri. ‘’Ini proses biasa. Kandidat-kandidat
yang ada semuanya terbaik. Tapi kalau boleh kita katakan Sekda itu hanya satu orang. Tahapan ke Presiden itu ada namanya Tim Penilai Akhir (TPA) di Kemendagri. TPA dipimpin Presiden nantinya. Menjadikan satu orang (sebagai Sekda),’’ kata Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Hamdani, MM, M. Si, Ak dikonfirmasi usai seleksi lima calon Sekda NTB di Mataram, Rabu (16/10) siang. Ia mengatakan, tiga nama yang diusulkan gubernur ke Presiden melalui Mendagri merupakan orang-orang ang sudah layak menjadi Sekda. Bersambung ke hal 15