HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
RABU, 17 JANUARI 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 256 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Tolak Beras Impor Masuk NTB
Pemprov akan Surati Pemerintah Pusat
Mataram (Suara NTB) Pemprov akan menyurati pemerintah pusat terkait dengan penolakan beras impor masuk NTB. Penolakan ini dilakukan dengan alasan pada Januari hingga Maret mendatang, NTB memasuki musim panen yang jumlahnya diperkirakan hampir mencapai satu juta ton gabah kering giling setara 500 ribu ton lebih beras. Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si., dikonfirmasi Suara NTB usai pemantauan harga di Pasar Kebon Roek Ampenan Kota Mataram, Selasa (16/1) siang. “Saya dipanggil pak Sekda. Pemprov mau bersurat ke pusat. Intinya kita menolak beras impor masuk NTB,” ujarnya. Ia menjelaskan mulai Januari ini sudah ada panen padi di sejumlah daerah di NTB. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
PANTAU BERAS – Jajaran Pemprov NTB dan Pemkot Mataram saat memantau harga beras di Pasar Kebon Roek Ampenan Kota Mataram, Selasa (16/1).
Dermaga Gili Air Mulai Diselidiki Polda NTB Mataram (Suara NTB) Polemik soal tiang pancang dermaga Gili Air, Desa Gili Indah Kabupaten Lombok Utara (KLU) rupanya jadi perhatian Polda NTB. Penyidik mulai membidik proyek itu diawali dengan pemang-
gilan saksi-saksi. Penyelidikan itu terkait proyek pembangunan Dermaga Gili Air tahun 2017 senilai Rp 6,6 miliar. Proyek ini sebelumnya menjadi sorotan warga, karena sembilan unit tiang pancang diduga dibuang ke dasar laut. Kabid Humas Polda NTB,
AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti, MM., membenarkan penyelidikan awal itu. Namun, pemeriksaan yang dilakukan Polda NTB ini, sifatnya masih klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. “Ini masih sifatnya klarifikasi. Jadi masih dilakukan penyelidikan awal. Kum-
pulkan bukti-bukti dulu,” kata Tri Budi kepada Suara NTB, sebagaimana informasi dari Ditreskrimsus Polda NTB. Menurutnya, penyelidikan awal tidak lepas dari laporan masyarakat soal indikasi masalah pada proyek itu. Dia juga membenarkan soal surat
panggilan yang dilayangkan kepada saksi-saksi. Sesuai informasi diperoleh Suara NTB, penyelidikan itu diawali dengan masuknya laporan nomor : R/LI-07/XII/2017 ke Ditreskrimsus Polda NTB tanggal 27 Desember 2017. Bersambung ke hal 15
TO K O H Tak Masuk Zona Rawan MARKAS Besar (Mabes) Polri menganalisis kerawanan Pilkada Serentak 2018. Rangkaian Pilkada tiga kabupaten/kota dan Pilkada di Provinsi NTB tidak masuk zona rawan. Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, Selasa (16/1) menjelaskan, Polri menggunakan sembilan indikator untuk m e n g u j i tingkat kerawanan di tiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/ist)
DERMAGA - Dermaga Gili Air yang berlokasi di Desa Gili Indah yang sedang diusut Polda NTB. Sejumlah pihak dipanggil Polda NTB untuk diklarifikasi.
Hari Ini, KPU Umumkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Balon Kepala Daerah Firli (Suara NTB/why)
Tak Masukkan Beras Impor BULOG Divisi Regional (Divre) NTB memastikan tidak akan memasukkan beras impor ke daerah ini. Meskipun pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengimpor 500 ribu ton beras akhir Januari ini. “Iya, nggak ada (masuk beras impor) ke NTB. Pak gub juga sudah jelas, NTB cukup (stok beras), harganya (juga) stabil,” kata Kepala Bulog Divre NTB, Achmad Ma`mun dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela melakukan pemantauan harga bersama Satgas Pangan Provinsi NTB di Pasar Kebon Roek, Selasa (16/1) (Suara NTB/bul) siang. Achmad Ma’mun Secara nasional, kata Ma’mun, NTB masuk zona hijau terkait dengan harga beras. Artinya, persediaan beras masih aman dan belum ada gejolak harga. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ndi)
KETERANGAN - Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori didampingi komisoner lainnya serta Ketua IDI NTB, I Komang Gerudug dan Direktur RSUP NTB, L. Hamzi Fikri memberikan penjelasan setelah serah terima hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah di Kantor KPU NTB, Selasa (16/1).
Mataram (Suara NTB) Tim dokter yang menangani pemeriksaan kesehatan terhadap kandidat bakal calon kepala daerah yang akan berlaga di pilkada serentak 2018 untuk Provinsi NTB dan tiga kabupaten/kota lainnya telah merampungkan hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dari tanggal 9 hingga 13 Januari lalu. Setelah diplenokan, tim dokter kemudian menyerahkan hasilnya ke KPU NTB, Selasa (16/1). Rencananya, hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah akan diumumkan, Rabu (17/1). Serah terima hasil pemeriksaan kesehatan para kandidat bakal calon kepala daerah tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama KPU NTB. Bersambung ke hal 15
Laporan Hakim Bermasalah di NTB Masuk 10 Besar Mataram (Suara NTB) NTB masuk peringkat 10 besar pengaduan hakim bermasalah. Secara peringkat, jumlah pengaduan itu diketahui turun. Namun secara kuantitas, jumlah laporan masuk dari NTB termasuk meningkat selama 2017. Dari data Komisi Yudisial (KY) RI, hakim di NTB termasuk dengan potensi pelanggaran tinggi, sebab masuk ranking 10 nasional. Sementara di sisi lain, jumlah lembaga peradilan di daerah ini relatif sedikit. Dengan data, enam Penga-
dilan Negeri (PN), delapan Pengadilan Agama dan satu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Laporan terbanyak dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ke KY itu, secara berturut-turut tertinggi DKI Jakarta sebanyak 318 laporan atau 21,59 persen, sementara NTB sebanyak 40 laporan atau 2,72 persen di bawah Sumatera Barat sebanyak 41 laporan 2,78 persen. Bersambung ke hal 15
Soal Dana Bimtek
Sekretaris DPRD KLU Diperiksa Polda NTB Mataram (Suara NTB) Sejumlah saksi kembali diperiksa dalam kasus dugaan penyimpangan dana Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (16/1). Pemeriksaan masih terkait alokasi anggaran Rp 1,7 miliar tahun 2016. Salah satu saksi itu, Sekretaris DPRD KLU, Ahmad Sujanadi. Dikonfirmasi Suara NTB usai pemeriksaan, Ahmad Sujanadi enggan memberikan komentar. Sebab ia menyerahkan sepenuhnya penyelidikan ke Polda NTB. Bahkan ia sempat membantah, tidak ada masalah dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran itu. “Ndak usah diangkat (publikasi, red). Ini sudah ndak ada masalah. Saya berharap ini segera selesai, karena memang ndak ada apa-apa,” jawabnya singkat. Selain Sujanadi, ada dua pejabat dari Sekretariat DPRD KLU lainnya juga dimintai keterangan bergilir di Subdit III Tipikor yang menangani kasus ini. Namun saksi lainnya memilih bungkam. “Maaf, saya sedang ndak sehat. Ndak bisa komentar,” ujar seorang sak-
si, sembari terus berlalu. Ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari permintaan keterangan saksi-saksi sebelumnya. Ada pejabat aktif dan mantan pejabat. Di antara mantannya Kabag Umum Sekretariat DPRD KLU, Jumarep, mantan Kabag Keuangan Setda Muhammad Najib, yang saat ini menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KLU, mantan Kasubag Perencanaan Ridwan yang sudah pensiun, staf Bagian Umum, Datu Aki Winadi Putra dan Rosidik. Mereka diklarifikasi atas laporan masyarakat terkait beberapa item untuk perjalanan dinas hingga ke lokasi bimtek. Dalam kegiatan bimtek, para pejabat dan mantan pejabat hingga staf kapasitasnya sebagai pendamping Dewan. Saksi diklarifikasi terkait sejumlah item pada dana bimtek. Di antaranya dana kontribusi lembaga Rp 4,5 juta untuk empat kali pelaksanaan, pembelian tiket pesawat, uang harian anggota DPRD selama bimtek Rp 1 juta per hari. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
SAKSI - Salah seorang saksi dari Sekretariat DPRD KLU usai dimintai keterangan di Subdit III Tipikor Polda NTB, Selasa (16/1).
SUARA NTB Rabu, 17 Januari 2018
Keterampilan untuk IRT UNTUK lebih mengaktifkan kegiatan masyarakat,terutama kalangan ibu rumah tangga (IRT), sejak beberapa waktu pihak kelurahan Pejarakan Karya bersama kelompok PKK mulai mengadakan pelatihan keterampilan. Seperti yang diungkapkan lurah Pejarakan Karya, Raden Roos Nugroho, S.E, kegiatan ini bertujuan agar para IRT tersebut memiliki keterampilan, tidak hanya diam di rumah saja. “Agar mereka bisa memiliki bekal keterampilan sendiri yang berguna untuk (Suara NTB/uul) menambah perekonomian Raden Roos Nugroho mereka,” jelasnya. Kegiatan pelatihan ini, tambahnya, dilakukan oleh kelompok PKK yang sebelumnya tidak terlalu aktif. “Dengan adanya pelatihan ini, juga sebagai cara untuk mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan PKK di kelurahan Pejarakan Karya,” terangnya. Ada dua pelatihan keterampilan yang diajarkan, yaitu menjahit dan membuat kreasi dari sampah. “Kalau menjahit, dilatih langsung oleh Ketua PKK-nya setiap hari Sabtu yang bertempat di kantor kelurahan, yang pesertanya masih terbatas karena keterbatasan alat,” kata Roos. Sedangkan untuk pembuatan kerajinan dari sampah dilakukan oleh warga yang memang memiliki keterampilan. “Hasilnya seperti pajangan bonsai yang terbuat dari plastik dan styrofoam,” terangnya seraya menunjukkan karya yang dimaksud. Kerajinan warga tersebut, imbuh Roos, sudah banyak diminati oleh para tamu yang berkunjung ke kantor kelurahan. “Sudah banyak yang pesan karena sering dibawa pameran, tetapi karena keterbatasan alat dan tenaga jadinya belum bisa dipenuhi,” jelasnya. Padahal dari sisi harga, kerajinan tersebut bisa mendatangkan pemasukan ekonomi yang cukup bagi warga. “Tetapi kita pelan-pelan saja dulu, yang penting mereka sekarang sudah mau diarahkan,” terangnya. Roos sebenarnya berencana membuat galeri atau tempat memajang karya warganya di kantor kelurahan. “Sekali lagi, karena keterbatasan dana jadinya hal itu belum bisa terealisasi,” imbuhnya. (uul)
Sesuaikan dengan Fasilitas REVITALISASI sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram tidak bersinergi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari retribusi pasar. Terhadap hal ini, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mengaku sependapat dengan pandangan Dinas Perdagangan Kota Mataram. Bahwa, peningkatan fasilitas pasar tradisional harus dimaknai dengan peningkatan retribusi pasar. Kecuali, kalau revitalisasi itu berupa perluasan pasar, barulah bisa berharap peningkatan retribusi pasar. Sebab, dengan perluasan areal pasar otomatis akan menambah jumlah pedagang yang berjualan di sana sehingga akan berpengaruh langsung terhadap retribusi pasar. Degan revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah terhadap empat pasar tradisional, peningkatan PAD diharapkan dapat dilakukan dengan penyesuaian tarif retribusi. Menurut politisi PKPI ini, penentuan retribusi pasar maupun sewa toko di pasar, harus disesuaikan dengan tingkat kenyamanan. ‘’Tidak harus sama tarifnya satu pasar dengan pasar yang lainnya. Kan tidak adil kalau pasar yang kumuh dengan pasar yang bersih, retribusinya sama. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan,’’ katanya. Pada bagian lain, Misban mengimbau kepada Dinas Perdagangan, agar pembagian lantai pasar harus adil. ‘’Jangan sampai ada yang dapat terlalu luas, dan ada yang dapat terlalu sempit. Ini harus diperhatikan,’’ pintanya. Dikatakan Misban, revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah belum lama ini, arahnya jelas pada peningkatan kenyamanan pedagang dan juga pembeli. Hal ini mengingat, revitalisasi yang dilakukan tidak menambah luasan pasar. Misban melihat Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Mataram belum maksimal menggali PAD dari keberadaan pasar tradisional. Untuk itu, Misban mendorong Dinas Perdagangan Kota Mataram melakukan peninjauan ulang tarif sewa lantai maupun toko yang ada di pasar. Selain sudah lama tidak pernah dilakukan penyesuaian tarif, tarif sewa yang dikenakan selama ini, dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan Kota Mataram. Apalagi, tarif ini berlaku sama untuk semua pasar. ‘’Harusnya disesuaikan dengan fasilitas yang ada di pasar itu. Jangan sampai pasar yang lokasinya di pingggiran dengan di tengah kota, sewanya sama,’’ ujarnya. (fit)
Misban Ratmaji (Suara NTB/fit)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Pemkot Mataram Naikkan Target Pajak Hotel Mataram (Suara NTB) Meski target pajak hotel dan restoran di 2017 tak tercapai, namun Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menaikkan target pajak tersebut menjadi Rp 27 miliar. Pertimbangannya, BKD melihat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah potensi restoran terus tumbuh. “Ada kenaikan pajak hotel dan restoran walaupun tahun 2017 tidak mencapai target,” kata Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, Selasa (16/ 1). Kenaikan pajak hotel dan restoran pada posisi angka Rp 1 miliar dari Rp 26 mil-
iar menjadi Rp 27 miliar dilihat dari analisa data. Dia menyebutkan, pajak restoran di 2017 mencapai 95 persen atau sekitar Rp 24 miliar lebih. Demikian pula, pajak hotel berada pada posisi 80 - 90 persen. Menaikkan target itu tentu bersinergi dengan
lebih optimalnya pemanfaatan tapping box. BKD sudah memasang 74 tapping box. Dan, diharapkan penggunaan alat ini akan lebih baik pelaporannya dari wajib pajak terhadap pajak - pajak daerah disetor. “Tumbuhnya ekonomi, uang berputar di
masyarakat banyak. Itu juga berdampak,” ujarnya. Evaluasi terhadap capaian kata Syakirin, tidak akan menunggu akhir Desember. Pihaknya memiliki target per bulan. Dengan catatan rata rata per bulan itu capaian 7 8,2 persen atau per triwulan 20 - 25 persen. Dengan sistem seperti itu, petugas pajak di BKD akan banyak aktif ke bawah. Ia juga meminta bidang menangani pajak lebih banyak di lapangan daripada di belakang meja. “Biarkan
petugas pelayanan konsultasi yang diam di kantor. Saya sudah arahkan tiap orang harus turun ke semua objek pajak,” tegasnya. Apakah ada indikasi wajib pajak melaporkan pajak tidak sesuai? Kecenderungan dari awal pengusaha diminta melaporkan pajak yang sebenarnya. Karena, jika pemeriksaan ditemukan ketidaksesuai dari data dilaporkan dari hasil pemeriksaan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi denda. (cem)
(Suara NTB/cem)
BERSIHKAN LUMUT - Petugas dari Dinas PUPR sedang memperbaiki keramik yang rusak dan membersihkan lumut di dasar kolam, Selasa (16/1). Rencananya, MWP di kompleks Taman Udayana ini bisa dimanfaatkan pekan depan.
Anggaran Revitalisasi MWP Dihapus Mataram (Suara NTB) Niat Dinas Pemuda dan Olahraga merevitalisasi Mataram Water Park (MWP), batal. Defisit anggaran akibat rasionalisasi berdampak terhadap penghapusan anggaran revitalisasi senilai Rp 1,8 miliar. Sebagai bentuk komitmen mengoperasikan aset senilai Rp 6 miliar tersebut, perbaikan skala kecil dibebankan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Demikian disampaikan Kadispora, Amran.M. Amin dikonfirmasi, Selasa (16/1). “Karena defisit anggaran, anggaran yang sebelumya sudah kita alokasikan itu, dieliminasi,” kata Amran. Pantauan Suara NTB, petugas dari Dinas PUPR membersihkan bagian kolam renang, perbaikan mesin pompa serta bagian kamar ganti pengunjung. Pembersihan bagian kolam renang dilakukan secara manual alias tanpa alat modern. Pasukan biru dikerahkan membersihkan lumut yang menempel di
keramik. Sebagian juga menata aksesoris di bagian atas. Sebagai komitmen dari Pemkot Mataram. MWP berada di kawasan Taman Udayana dianggarkan Rp 300 juta. Anggaran operasional ini pun untuk pengangkatan petugas dan perbaikan berskala kecil. Petugas diangkat pun hanya 10 orang. Padahal idealnya sebanyak 12 orang. Mesin penguras air akan dibeli baru. Mesin pompa yang lama sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. “Yang lama kan sudah rusak. Kita beli baru di luar dari Rp 300 juta itu,” akunya. Untuk pemanfaatan nanti, pihaknya sudah mengkomunikasikan dengan guru olahraga mulai tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah atas, agar pelajaran renang diminta diarahkan ke MWP. Amran menambahkan, pihaknya juga tengah menyusun jadwal. Pola pemanfaatan kolam tidak berbaur antara laki - laki dengan perempuan.
“Bukan konsep kolam renang syariah sih. Tapi kita ingin supaya tidak berbaur saja yang laki dan perempuan,” jawabnya. Kepastian pemanfaatan kolam renang yang rencananya digratiskan bagi pengunjung, Amran hanya menjawab normatif. Dikatakan, pasca perbaikan oleh PUPR. Pihaknya langsung mempersiapkan segala hal dibutuhkan. “Kalau sudah selesai diperbaiki, langsung kita manfaatkan,” pungkasnya. Kadis PUPR, Ir. H. Mahmuddin menambahkan, bagian yang diperbaiki yakni mesin serta keramik yang rusak. Diupayakan dalam dua hari kedepan pekerjaan sudah selesai. Sementara, pengisian air yang dikolaborasikan sumur bor dan PDAM terisi dalam waktu 5 - 7 hari kedepan. “Ngisi air saja butuh waktu seminggu. Kemungkinan minggu depan sudah bisa dioperasikan,” jawab Mahmuddin. (cem)
Bangunan di Dakota Akhirnya Dibongkar Mataram (Suara NTB) Setelah lama terjadi tarik ulur pembongkaran bangunan di Jalan Dakota Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang, Akhirnya Selasa (16/1), pemilik bangunan membongkar sendiri sebagian bangunan miliknya. Hingga pukul 10. 35 Wita alat berat yang ditunggu-tunggu, ternyata tak kunjung tiba. Terpaksa pembongkaran dilakukan secara manual. Dua orang pekerja secara bergantian merobohkan tembok menggunakan hammer. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Azimuddin, ST., di dampingi pengawasan bangunan menegaskan, peneguran terhadap bangunan ini sudah berlangsung tiga bulan. Pengusaha diingatkan agar tidak melanjutkan proses pembangunan, karena izin IMB dimiliki telah kedaluwarsa. “Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang bangunan disebutkan bahwa, apabila dalam satu tahun tidak ada aktivitas, maka IMB dianggap hangus,” kata dia. IMB dimiliki warga sebelumnya telah sesuai. Pembu-
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram, Rabu (17/1) hari ini, menjadwalkan melantik sejumlah pejabat di lingkup pemkot. Dua di antaranya jabatan Kepala Dinas Sosial dan Kasat Pol PP, yang sebelumnya kosong. Surat undangan mutasi telah disebar ke pimpinan OPD, camat dan lurah, Selasa (16/1). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sedang sibuk mempersiapkan SK dan administrasi lainnya. Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, menerangkan, secara keseluruhan dalam proses dan menunggu pejabat pembina kepegawaian mengambil kebijakan. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sudah menyerahkan hasil. “ Tinggal sekarang kebijakan PPK terhadap hasil tim yang sudah diserahkan,” jawab Nelly. Selain melantik Kadis Sosial dan Kasat Pol PP, sejumlah jabatan struktural di eselon III dan IV juga akan diisi. Yakni, jabatan Lurah Pejanggik, Selagalas, Mayura dan Bintaro. Sementara, di eselon III yakni Sekretaris Bakesbangpol, PUPR, Inspektorat, Kabid Perdagangan dan lainnya. Pengisian jabatan kosong ini, kata Nelly, keinginan Walikota supaya pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal. Berbeda halnya dengan pelaksana tugas (Plt) memiliki keterbatasan mengambil kebijakan. “Plt tidak bisa bergerak. Dengan kekosongan harus diisi langsung,” ujarnya. Di satu sisi, desas - desus siapa dua pejabat eselon II bakal dilantik tak jauh dari perkiraan sebelumnya. Untuk jabatan Kasat Pol PP, dipercayakan kepada Kepala Bidang Trantibum dan Linmas, Bayu Pancapati. Sedangkan, Kadis Sosial diamanahkan ke Baiq Asnayati yang kini menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat. Kepastian terhadap informasi tersebut, Nelly enggan menanggapi. Alasannya, harus menjaga kode etik karena informasi itu sifatnya rahasia. “Saya tidak boleh menyampaikan walaupun berita di luar seperti itu. Kita tidak berani memastikan. Tunggu saja pas hari H,” demikian jawab dia. (cem)
Pemerintah dan Nelayan Ampenan Belum Ada Titik Temu
(Suara NTB/cem)
DIBONGKAR - Seorang pekerja membongkar bangunan di Jalan Dakota menggunakan hammer. Pembongkaran bangunan tersebut sejak lama terjadi tarik ulur. Dan, akhirnya pemilik sepakat membongkar bangunan miliknya pribadi, Selasa (16/1). kaan jalan baru mengakibatkan letak bangunan tak sesuai dengan garis sempadan bangunan. Pasca pembukaan jalan Dakota GSB jadi 6 meter. Dari awalnya 12 meter dari jalan. Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bangunan tersebut tidak sesuai GSB. “Setelah ada jalan Dakota, baru ada masalah,” ucapnya. Sekarang ini lanjut dia, pemilik sepakat membongkar sendiri bangunan miliknya. Ada dua opsi sebelumnya diberikan. Pertama, mem-
Hari Ini, Pemkot Mataram Gelar Mutasi Pejabat
bongkar sendiri. Kedua, pemerintah membantu membongkar. Kepala Dinas PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, dalam waktu dekat akan membuat kembali surat keputusan (SK) tim terpadu. Setelah itu, tim terpadu diminta turun ke lapangan mengecek pelanggaran areal publik. Ada laporan pelanggaran areal publik seperti pembuatan kanopi menggunakan tiang. “Secara keseluruhan banyak lokasi. Yang melapor itu tetangga pemilik toko sendiri,” demikian tambahnya. (cem)
Mataram (Suara NTB) Persoalan tempat berlabuhnya perahu milik nelayan Ampenan, belum ada titik temu. Pemerintah Provinsi NTB bersikukuh tak mengizinkan perahu nelayan berlabuh di Senggigi. Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Sujihartini, Selasa (16/1) menjelaskan, pertemuannya dengan Pemprov NTB dalam hal ini Dinas Pariwisata hanya menghasilkan solusi jangka panjang. Yakni, menata kawasan di Pantai Meninting. Di samping itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) bersepakat membuatkan beberapa pemecah gelombang. Saat ini, sudah ada Detail Engineering Design (DED). “Baru ada DED saja,” kata Sujihartini. Pada prinsipnya kata dia, pihaknya menginginkan perahu nelayan berlabuh di areal Senggigi. Dari pengakuan nelayan kawasan tersebut lebih aman dibandingkan lainnya. Titik lain seperti di sepanjang 9,1 kilometer pantai Ampenan sangat riskan diterjang gelombang.
Yang menjadi permasalahannya, nelayan tidak diberikan izin. “Paling pas itu di dekat Hotel Santosa. Tapi kan ndak diberikan izin,” tambahnya. Terhadap ancaman nelayan memblokir jalan menuju Senggigi? Mantan Sekretaris Dinas Sosial ini menegaskan, pihaknya tidak bisa berbuat apa - apa. Reaksi nelayan tersebut merupakan bentuk protes. Karena bagaimanapun juga, mereka butuh makan dan menghidupi keluarganya. Menurut dia, kalaupun aksi ini terjadi, Pemkot Mataram tidak berani bertanggungjawab. Oleh karena itu, Pemprov dan Pemkab Lobar diharapkan sedikit melunak memberikan asas keadilan bagi nelayan kecil. “Pemerintah sih ingin memperhatikan semua. Terhadap solusi jangka pendek, Sujihartini mengaku, pemerintah belum berani memberikan jaminan. Akan tetapi, Pantai Duduk sedang dipelajari dan dibangun komunikasi dengan Kepala Desa setempat apakah diizinkan atau tidak. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Rabu, 17 Januari 2018
Halaman 3
Kaleidoskop Pembangunan Kelautan Perikanan Provinsi NTB tahun 2017 LUAS laut Provinsi NTB adalah29.159 km2, bentang pantai sepanjang 2.333 km dan pulau-pulau kecil sebanyak 278 buah yang sangat potensial untuk pengembangan usaha penangkapan ikan, budidaya perikanan, energi kelautan dan jasajasa lingkungan kelautan. Potensi lahan untuk budidaya laut mencapai 72.863 Ha, demikian pula dengan potensi perikanan budidaya ikan air payau dan air tawar yang luasnya lebih dari 57.000 Ha. Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan laut maupun perikanan darat baru 40 %. Atas dasar hal ini maka pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya yang kita miliki secara maksimal dan lestari, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk, pemberdayaan dan perlindungan nelayan pembudidaya ikan serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah dan nasional. Program-program yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 adalah Program Penataan ruang laut, pengembangan perikanan, peningkatan kualitas dan pemasaran produk perikannan, pemberdayaan masyarakat perikanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan rincian kegiatan : Pelaksanaan program-program prioritas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan percepatan penurunan kemiskinan, mengembangkan keunggulan daerah melalui industri perikanan, ekonomi kreatif berbasis budaya, sumberdaya lokal dan Iptek dengan tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tingkat keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan tahun 2017 dapat digambarkan melalui capaian indikator kinerja sebagai berikut: 1. Program Penataan Ruang Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan telah ditetapkan sebagai peraturan daerah melalui Perda tentang RZWP3K No. 12
tahun 2017. Penetapan Perda RZWP3K provinsi NTB merupakan prestasi besar mengingat secara nasional baru 4 (empat) provinsi salah satunya adalah NTB yang telah mampu menyelesaikan dokumen dan perda RZWP3K. Dokumen RZWP3K Provinsi NTB telah membagi habis ruang laut menjadi 4 (empat) kawasan yakni : - Kawasan Pemanfaatan Umum seluas 2.485.696,815 Ha. kawasan inidialokasikan sebagai ruang untuk kegiatan ekonomi; - Kawasan Konservasi seluas 341.144,870 Ha dialokasikan sebagai kawasan perlindungan untuk mempertahankan kelangsungan suatu kondisi alam, sosial, budaya, ataupun kearifan lokal di kawasan perairan laut atau pulau, Luas kawasan konservasi yeng telah dikelola adalah baru mencapai 241.109,36 Ha. - Kawasan Strategis Nasional Tertentu seluas 89.515,970 Ha dialokasikan sebagai kawasan pertahanan keamanan/situs warisan dunia/perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; dan - Alur Laut sebanyak 14 alur yang meliputi alur pelayaran, alur kabel dan pipa bawah laut, serta alur migrasi biota. Alur tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan pelayaran, kabel/pipa bawah laut dan biota. 2. Program Pengembangan dan kualitas produk Perikanan Target produksi perikanan provinsi NTB tahun 2017 adalah 1,321.074 ton dengan realisasi mencapai 1.406.158,96 ton (106,4 %) yang dihasilkan oleh 202.497orang nelayan dan pembudidaya ikan, dari jumlah produksi tersebut sebesar 1.227.021,06 ton dari hasil budidaya perikanan dan sebesar 183.633,30 ton dari hasil penangkapan. Beberapa catatan penting yang menjadi keberhasilan program peningkatan produksi perikanan tahun 2017 adalah sebagai berikut: - Budidaya Rumput Laut Budidaya rumput laut telah berkembang di perairan Pengantap Lombok Barat, Serewe Lombok Timur, Kertasari Sumbawa Barat, Tanjung Bele, Pulau Medang Sumbawa dan Teluk Waworada Bima. Produksi budidaya rumput laut tahun 2017 mencapai 1.037.756,87ton (basah),atau tercapai 109,23 % dari target sebesar 950.000 ton. Jumlah pembudidaya rumput laut adalah 34.928 orang.Pendapatan pembudidaya
Oleh : Ir. L. Hamdi, M. Si (Kepala Dinas) rumput laut berkisar antara Rp. 30-60 juta per tahun dengan ratarata 40 juta. Dukungan terhadap peningkatan produksibudidaya rumput laut di Provinsi NTB adalah telah dilakukan pembibitan rumput laut dengan kultur jaringan yang menghasilkan bibit unggul serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya selama proses produksi yang diharapkan dapat memacu peningkatan kualitas dan produktifitas dimasa-masa mendatang. Disektor hilir terus dilakukan inovasi pengolahan rumput laut menjadi berbagai produk makanan/oleh-oleh seperti dodol, jeli, rengginang, tortila, kopi rumput laut yang kembangkan oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Provinsi NTB. Kedepan pengolahan rumput laut akan terus dikembangkan seperti pengolahan rumput laut menjadi produk karagenan, bahkan saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan sedang merancang kerja sama dengan PT. Ocean Fresh untuk mengolah rumput laut menjadi produk kosmetik yang ditargetkan mulai berproduksi pada awal tahun 2018. -
Budidaya Udang Tambak Target produksi budidaya tambak tahun 2017 sebesar 62.544 ton dengan realisasi 158.839,33 ton (253,96%) yang merupakan hasil usaha 24.256 orang pembudidaya dengan luas rata-rata tambak garapan 70 are. Produksi ini didominasi 74,17 % jenis udang vanamei yakni mencapai 117.813,10 ton, Prestasi ini mendongkrak posisi Provinsi NTB pada urutan ke-3 nasional sebagai penghasil udang Vaname utama setelah Provinsi Lampung dan Jawa Timur. Pendapatan usaha udang vanamaei dari tambak rakyat berkisar antara Rp. 20 - 70 juta per tahun, dengan rataan Rp. 50 juta. -
Budidaya Ikan Air Tawar Produksi budidaya ikan air tawar tahun 2017 mencapai 51.862,68ton jika dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 21.055 ton yang berarti telah mencapai 146,32 %. Sumbangan terbesar produksi ikan air tawar adalah dari budidaya ikan Nila, dimana pada Tahun 2017 produksinya sebesar 44.017,31 Ton. Jenis ikan air tawar lainnya yang memiliki potensi dan prospek untuk ditingkatkan produksinya adalah ikan lele, terutama dengan telah diintroduksinya paket teknologi budidaya Lele dengan sistem Bioplok. Produksi
ikan Lele tahun 2017 sebesar 4.045,96 ton meningkat 55,46% dari tahun 2016 yang mencapai produksi sebesar 2.602,48 ton. Upaya-upaya dalam meningkatkan produktifitas, efektivitas dan efisiensi usaha terus dilakukan melalui pemurnian induk penghasil benih unggul, penerapan cara pembenihan dan budidaya ikan yang baik (CPIB dan CBIB) serta memberikan bantuan sarana pembuatan pakan kepada beberapa kelompok pembudidaya ikan sebagai pilot projek. - Pengembangan Perikanan Tangkap Produksi perikanan tangkap tahun 2017 mencapai 183.633,30 ton meningkat 5,74 % jika dibandingkan produksi tahun 2016 sebesar 173.657,2 ton. Capaian nilai tukar nelayan adalah sebesar 112,25. Pengembangan perikanan tangkap dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi usaha dengan memberikan bantuan kapal penangkap ikan dan fasilitasi proses pengurusan izin kapal penangkap ikan kepada nelayan sehingga dapat menjangkau perairan laut yang lebih jauh dan potensial, disisi lain intensifikasi usaha dilakukan melalui pemberian bantuan sarana penangkapan ikan (perahu, mesin, alat tangkap) alat bantu untuk mengumpulkan ikan seperti lampu inventer dan rumah ikan/rumpon. Penanganan sektor hilir usaha penangkapan ikan juga tetap menjadi perhatian dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap proses produksi dengan sistem rantai dingin sehingga kualitas produksi tetap dapat dipertahankan, dalam rangka rantai dingin ini telah dibangun pabrik es dan coold sturage dibasis-basis pendaratan ikan se-Provinsi NTB. Dukungan terhadap pengelolaan hasil tangkapan ikan di NTB saat ini telah beroperasi perusahaan PT. Bali Seafood International (BSI) di Teluk Santong Sumbawa yang akan menampung dan mengolah hasil produkasi nelayan untuk dieksport. 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan -
Penerbitan Kartu Nelayan . Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sampai tahun 2017telah menerbitkan Kartu Nelayan sebanyak 34.238 kartu atau 52,71% dari jumlah total nelayan di Provinsi NTB sebanyak 64.953 orang. Penerbitan Kartu
PANEN - Harga rumput laut sekarang ini memberikan prospek cerah pada petani. Apalagi permintaan rumput laut meningkat, khususnya dari Cina. Tampak pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan saat anen rumput laut belum lama ini.
Permintaan Cina Naik
Harga Rumput Laut Meroket Mataram (Suara NTB) Harga rumput laut sedang menggiurkan. Naiknya permintaan luar negeri yang membuat harga rumput laut terdongkrak. Cina, sebagai negara dengan tingkat kebutuhan bahan baku paling besar, sedang memperkaya stok. Diprediksi, tahun ini harga rumput laut akan mengalami perbaikan. Saat ini harga rumput laut sudah mencapai Rp 15.000, sampai Rp 16.000 perkilo, kata Ir. Sasi Rustandi, M. Si Kepala Bidang Budidaya Perikanan di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, yang digeser menjadi Kepala Bidang P4K di Dinas Kelautan Perikanan NTB. “Kenaikan harga rumput laut sudah sebulan ini,” jelasnya. Sasi Rustandi telah lima tahun di Bidang Budidaya Perikanan, perkembangan harga seluruh budidaya itu terus dipantau. Informasi menggembirakan dari petani ini, diharapkan akan memicu semangat para petani rumput laut untuk melakukan budidaya komoditas unggulan daerah ini. Budidaya rumput laut telah berkembang di perairan Pengantap Lombok Barat, Serewe Lombok Timur, Kertasari Sumbawa Barat, Tanjung Bele, Pulau Medang Sumbawa dan Teluk Waworada Bima. Produksi budidaya rumput laut tahun 2017 mencapai 1.037.756,87 ton (basah), atau tercapai 109,23 persen dari target sebesar 950.000 ton. Dengan jumlah pembudidaya rumput laut adalah 34.928 orang. Pendapatan pembudidayanya berkisar
antara Rp 30-60 juta per tahun dengan rata-rata 40 juta. Meningkatnya produksi tahun 2017, kata Sasi, salah satunya karena faktor dukungan terhadap peningkatan produksi budidaya melalui pembibitan dengan teknologi kultur jaringan. Menghasilkan bibit unggul serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya selama proses produksi yang diharapkan dapat memacu peningkatan kualitas dan produktivitas di masa-masa mendatang. Lanjut Sasi, meningkatnya produksi rumput laut, juga disokong oleh meningkatnya jumlah pembudidaya. Yang sebelumnya adalah para penangkap benih lobster. Untuk menjaga stabilitas harga pasar, rumput laut tidak saja dijual dalam bentuk ro material. Dengan dikembangkannya pelaku UMKM yang bergerak melakukan hilirisasi, diharapkan terbuka ruang untuk pasar alternatif. “Agar harga rumput laut tetap baik, sewaktu-waktu permintaan luar negeri turun, hasil produksi olahan bisa dijual dengan harga tetap tinggi,” imbuhnya. Disektor hilirasi ini terus dilakukan inovasi pengolahan rum-
put laut menjadi berbagai produk makanan/oleholeh seperti dodol, jeli, rengginang, tortila, kopi rumput laut yang kembangkan oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Provinsi NTB. Tahun 2017, produksi olahan pelaku UMKM sudah mencapai 33.521 ton. Kedepan, pengolahan rumput laut akan terus dikembangkan seperti pengolahan rumput laut menjadi produk karajinan, bahkan saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan sedang merancang kerjasama dengan PT. Ocean Fresh untuk mengolah rumput laut menjadi produk kosmetik yang ditargetkan mulai berproduksi pada awal tahun 2018.(bul)
Nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah terhadap profesi nelayan. Kepemilikan Kartu Nelayan, diharapkan menjadi materi kongkret proses pemberdayaan nelayandalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan -
Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Pada tahun 2016 - 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sudah menyalurkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)kepada 21.145 orang nelayan kecil.jumlah asuransi yang sudah diklaim sebanyak 58 klaim (1 klaim meninggal di laut, 50 klaim meninggal alami, 2 klaim cacat tetap, 5 klaim biaya pengobatan) dengan nilai santunan sebesar Rp 4.406.391.450,-. -
Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan/Pembudidaya Ikan Jumlah sertifikat tanah nelayan yang telah diterbitkan sejak tahun 2009 - 2017 adalah sebanyak 6.900 sertifikat dan sebanyak 2.099 sertifikat telah dijadikan jaminan kredit modal usaha nelayan dengan nilai akumulasi sebesar Rp.17.932.000.000,-. Sedangkan jumlah sertifikat hak atas tanah pembudidaya ikan yang telah diterbitkan sebanyak 2.200 sertifikat, dimana telah agunkan pada kredit pengembangan modal sebanyak 45 sertifikat dengan nilai kredit Rp. 1.795.000.000,-
Angka Konsumsi Ikan Konsumsi ikan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 mencapai 33,97 kg/ kapita/tahun, mengalami peningkatan 5% jika dibandingkan dengan tahun 2016 (32,35). Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 32 kg/kapita/tahun maka tingkat capaian target mencapai 104,68 % Angka konsumsi ikan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017masuk tingkat konsumsi ikan kategori tinggi (standar > 31,4 kilogram per kapita per tahun), akan tetapi semakin tinggi tingkat konsumsi ikan akan berpengaruh semakin baik terhadap kesehatan maka pemerintah daerah terus berupaya untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang disingkat menjadi GEMARIKAN. Gemarikan terus disosialisasikan khususnya ke anak-anak sekolah melalui program Pem-
berian Makanan Tambahan Anak Sekolah yang disingkat menjadi PMTAS.Program PMTAS untuk tahun 2017 menyasar 1.100 anak sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kriteria penerima yang sudah ditentukan. Selain itu pemerintah provinsi NTB juga melakukan kerja sama dengan pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendorong ikut serta mengkampanyekan Gemarikan melalui lomba masak ikan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai dengan nasional, Pembentukan Forum Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (FORIKAN) mulai dari tingkat provinsi, kecamatan dan kelurahan/desa. Berbagai kegiatan yang terus dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan konsumsi ikan seperti penebaran benih ikan di Perairan umum tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama – sama dengan komunitas Sejuta Benih Ikan telah melakukan penebaran benih ikan di perairan umum sebanyak ± 2,5 juta ekor. Peningkatan konsumsi ikan di Provinsi NTB juga dilakukan melalui event – event seperti Bazar ikan murah, Expo produk menjadi ajang temu usaha di antara pelaku UKM untuk membangun jaringan pemasaran dan memperluas jaringan pengembangan usahanya. pemerintah akan terus berupaya melakukan pembinaan dan membranding serta melindungi hak merek dari produk-produk UKM berkualitas yang berasal dari NTB “UKM merupakan sektor penting untuk menyerap tenaga kerja, yang hingga kini sudah mencapai 21 persen. Jumlah usaha kecil menengah (UKM) pengolahan produk hasil perikanan adalah sebanyak 2.074 UKM dengan rincian pengolah ikan 1.898 UKM dan pengolah rumput laut sebanyak 176 UKM dengan berbagai ragam olahan seperti ikan pindang, ikan segar/ peng-esan, ikan asap, ubur-ubur asin, ikan beku, tuna loin, ikan kering, bandeng presto, kerupuk ikan, abon ikan, sedangkan untuk ragam olahan berbahan baku rumput laut dengan jenis olahan rumput laut kawat, dodol rumput laut, rumput laut asin, sari rumput laut, kerupuk rumput laut, tortilla rumput laut, stik rumput laut, manisan rumput laut, rengginang rumput laut. Target produksi olahan tahun 2017 adalah 201.600 ton denganrealisasi sebesar199.895,30 ton atau (99,15 %) dengan rincian olahan ikan sebanyak 166.374,10 ton (83,23%) dan olahan rumput laut
Ir. L. Hamdi, M. Si sebanyak 33.521,20 ton (16,77%). 4. Program Pengawasan Sumberdaya Perikanan Dalam rangka mengawasi pemanfaatan ruang laut Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Gubernur, Kapolda, Danlanal dan Kajati telah menandatangani MOU pencegahan dan penindakan tindak pidana kelautan dan perikanan di provinsi NTB berikut turunannya dalam bentuk perjanjian kerja sama dan pembentukan satgas ditingkat operasional lapangan. Upaya lain terkait dengan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) Perikanan agar secara swadaya ikut menjaga dan mengkampanyekan kesertaan masyarakat dalam menjaga laut.Jumlah Pokmaswas Perikanan di Provinsi NTB adalah sebanyak 145 kelompok. Dalam rangkan efektivitas pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk kegiatan pengawasan pesisir dan pulau-pulaukecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama Wildlife Conservation Society (WCS) sedang merancang aplikasi SMART PATROLI (spatial, monitoring and reported tool) Aplikasi ini dirancang sebagai media komunikasi antarpihak (masyarakat/pokmaswas dengan pokja pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB). Dengan aplikasi ini setiap pihak bisa memberi laporan terkait pengelolaan dan pelanggaran / distruktif fishing melalui telepon genggam Android, Laporan tersebut langsung terhubung dengan Server yang dikelola Pokja pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB untuk selanjutnya dianalisa dan disimpan secara otomatis dalam basis data sehingga memudahkan untuk ditindak lanjuti.(*)
BTN Syariah Buka Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Mataram (Suara NTB) Bank BTN Syariah Mataram berkomitmen mendukung membangun SDM yang berkualitas melalui pembiayaan rumah untuk keluarga sejahtera di NTB. Setelah hadir di Mataram, salah satu program unggulannya, pembiayaan KPR Subsidi dan dana simpanan kepada masyarakat,salah satunya ke lembaga pendidikan yaitu Ponpes-ponpes di Mataram. Penegasan ini disampaikan Endra Kurniawan, Branch Manajer BTN Syariah Mataram. Seluruh sekolah, terutamanya pondok-pondok pesantren siap bekerjasama dengan BTN Syariah. NTB ini memiliki potensi Ponpes yang tidak sedikit. Karena itulah, BTN Syariah masuk di pasar ini, agar masyarakat mendapatkan lebih banyak pilihan pembiayaan dan dana simpanan. “Bisnis utama BTN syariah memang untuk mendukung penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat. Tapi tidak kemudian kita mengabaikan pembiayaan di sektorsektor lainnya. Sekolahsekolah, pondok pesantren, kita jalin sinergi agar layanan optimal,” kata Endra di ruang kerjanya, Selasa (16/1) kemarin. Misalnya, salah satu sinergi dengan pendidikan yaitu tabungan siswa, pengelolaan
SPP namun juga tidak menutup kemungkinan untuk pembangunan infrastruktur sarana-prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan termasuk pembiayaan penyediaan rumah untuk pegawai ponpes. Besaran pembiayaan, tidak dipatok. Tergantung kebutuhan masing-masing sekolah. “Sesuai RAB. Pembiayaan sesuai kewenangan kami di daerah, kalau kurang, bisa ditangani langsung pusat,” imbuhnya. Kesempatan ini menjadi pintu baru bagi sekolah-sekolah yang ingin membangun, dan membutuhkan dana segar perbankan. BTN Syariah menyiapkannya, dengan margin pembiayaan, sesuai
kesepakatan bersama yang diatur dalam ketentuan transaksi pola syariah. BTN Syariah Mataram, akhir Desember 2017 lalu telah hadir di Mataram. Lalu diresmikan baru-baru ini. Kehadirannya di NTB yang tergolong sangat baru, tentunya sosialisasinya masih sangat terbatas. Karena itu, Endra mengatakan, sekolah-sekolah, pondok pesantren pada gilirannya akan dikunjungi untuk bersilaturrahmi. “Karena baru, kami menjangkau yang masih bisa kami jangkau dulu. Tetapi pada dasarnya, kami hadir untuk semua kalangan dari ujung barat sampai timur NTB,” pungkasnya.(bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 17 Januari 2018
Halaman 4
Penurunan Kemiskinan Tertinggi
(Suara NTB/ari)
TANDA TANGAN - Direktur PDAM Waliadin (kanan) dan Direktur Tiara Cipta Nirwana menandatangani kontrak kerjasama air bersih untuk warga di Gili Trawangan di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (16/1).
PT. TCB Akhirnya Ditunjuk Kelola Air Gili Trawangan Tanjung (Suara NTB) Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Pemkab Lombok Utara membuka diri dengan menandatangani kontrak kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan PT. Tiara Cipta Nirwana (TCN). Konsekuensi dari KPBU itu, TCN akan menyediakan dana sebesar Rp 300 miliar untuk investasi untuk jangka waktu pengelolaan air selama 30 tahun (berakhir 2048). Momentum kontrak KPBU digelar di Aula Bupati, Selasa (16/1). Kontrak ditandatangani antara lain oleh Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., Direktur TCN, I Made Gede Putra, Direktur PDAM, Raden Waliadin, SE., dan Direktur Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Dr. Ir. Syarif Burhanudin. Direktur PDAM dalam sambutannya mengatakan, KPBU ini didasari mendesaknya kebutuhan akan distribusi air bersih khususnya kepada warga dan pengusaha di Gili Trawangan. PDAM berkeyakinan kontrak kerjasama ini menjadi solusi untuk menangani kekurangan kubikasi air bersih yang dibutuhkan pelanggan. Sebelum dilakukan kontrak kerjasama, ungkap Waliadin, telah dilalui proses awal seperti ekspose, hingga pengkajian oleh tim perizinan kabupaten. “Tim ini terdiri dari akademisi, PDAM, hingga Dinas PUPR. Dalam prosesnya kami bolak-balik ke kementerian, dengan dukungan dari bapak bupati akhirnya segala prosesnya berjalan lancar,” tandasnya. Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, usai penandatangan MoU mengatakan KPBU pengelolaan air bersih untuk Gili Trawangan merupakan kerjasama perdana, tidak hanya di KLU tetapi juga di NTB. Terdapat sejumlah keunggulan dalam kerjasama pihak ketiga ini, di mana dana pihak ketiga mendorong investasi di daerah. Selain itu, kebutuhan air bersih sebagai pelayanan dasar dapat dipenuhi. ‘’Lombok Utara memiliki potensi sangat besar, tentu dalam perjalanannya kami tidak dapat mengelola sendiri, maka dibutuhkan pihak swasta untuk ambil bagian,” kata bupati. Tidak menutup kemungkinan sebut Najmul, bahwa ke depannya akan dilakukan KPBU di sektor lain. Termasuk di antaranya, lahan parkir kawasan pariwisata. Potensi kerjasama ini memungkinkan adanya investasi sarana dan prasarana yang sumber dananya dari pihak ketiga. Sementara, Direktur PT. TCN, Made Gede Putra mengamini kebutuhan air bersih khususnya di tiga gili sangat vital sebab dibutuhkan untuk mendukung sektor pariwisata. TCN dalam prosesnya menawarkan solusi kepada Pemkab Lombok Utara untuk menyuplai air bersih ke 3 gili. Tawaran ini rupanya mampu menyakinkan Pemkab sehingga kontrak kerjasama dapat diwujudkan. “Kami akan menyiapkan teknologi untuk (mengolah) pemisah garam dan air menjadi air bersih yang akan didistribusikan. Sehingga ke depan jika pemda mau membentuk badan usaha yang khusus untuk mengelola garam sendiri,” ungkap Gede Putra. Dalam pemaparannya, TCN akan menyiapkan anggaran senilai Rp 300 miliar dalam KPBUnya dengan PDAM Lombok Utara dan Pemkab Lombok Utara. Kontrak kerjasama ini akan berlaku selama 30 tahun. Pada tahun 2018 ini, TCN akan langsung menyiapkann sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Namun TCN akan berupaya maksimal agar distribusi air sudah dapat dilakukan pada akhir tahun 2018 ini. Sebagai catatan koran ini, mengambil referensi dari jumlah pelanggan PT. BAL saat ini di Gili Trawangan, mereka yang berlangganan air bersih sebanyak 1.000 pelanggan dari rumah tangga dan perusahaan. Harga jual air bersih oleh PT. BAL diketahui sebesar Rp 28 ribu per meter kubik. (ari)
(Suara NTB/yon)
BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepada seluruh kepala pasar di Lotim untuk menjujung tinggi sikap integritas dalam menjalankan amanah yang diembannya. Selain bersikap jujur, kepala pasar juga diminta menjalankan tugas sesuai aturan dalam upaya meningkatkan pendapatan atau retribusi dari sektor pasar. Menurut Kepala Bapenda Lotim, Drs. Salmun Rahman, Salmun Rahman Selasa (16/1), terdapat 37 pasar di Kabupaten Lotim dan saat ini rata-rata sudah memiliki kepala pasar, kecuali Pasar Masbagik yang lama. Ditempatkannya kepala pasar yang baru itu dikarenakan terdapat pejabatnya yang meninggal dunia, mengalami kekosongan serta mengacu pada hasil tes yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Bapenda. Seleksi dilakukan, ujarnya, karena terdapat lebih dari satu masyarakat yang mengajukan lamaran untuk menjadi kepala pasar. “Kepala pasar itu berasal dari unsur masyarakat. Untuk kepala pasar yang kinerja yang bagus ditetapkan, namun tetap diberikan pendampingan,” ungkapnya. Terhadap kepala pasar yang baru diharapkan dapat lebih baik dari pejabat yang sebelumnya. Termasuk yang masih ditetapkan menjadi kepala pasar supaya meningkatkan kinerjanya yakni yang menjadi tolak ukurnya adalah dari segi pendapatan dapat lebih baik pada tahun sebelumnya. Mantan Kasat Pol PP Lotim ini juga mengingatkan kepada seluruh kepala pasar baik yang baru maupun lama untuk menjunjung tinggi sikap integritas serta dapat memaksimalkan potensi pasar sebaik-baiknya tanpa mengabaikan pelayanan kepada para pedagang. Salmun Rahman menegaskan, pengangkatan kepala pasar ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik, meski tahun ini merupakan tahun politik pemilihan kepala daerah. “Tidak ada kaitannya dengan unsur politik. Kepala pasar yang tidak lagi diberikan kepercayaan tentu ada persoalan. Artinya ia tidak sanggup memperbaiki diri untuk memberikan kontribusi yang maksimal kepada daerah,” ujarnya. Disampaikan lebih jauh, pengawasan dan pendampingan terhadap kepala pasar akan terus dilakukan, sehingga kepala pasar memiliki semangat yang sama dalam meningkatkan pendapatan maupun retribusi dari sektor pasar yang potensinya cukup besar. Ia berharap, kepala pasar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Kabupaten Lombok Utara (KLU) patut berbangga, selama beberapa tahun terakhir menjadi kabupaten dengan progresn penurunan angka kemiskinan tertinggi di NTB. Hanya saja, garis kemiskinan KLU yang mengambil sampel Desa Gili Indah dinilai mempengaruhi cepat lambatnya penurunan kemiskinan massif di desa-desa lain. Berdasarkan rilis BPS KLU bulan Januari 2018 yang diterima Bappeda KLU, penurunan kemiskinan KLU tahun 2017 tercatat sebesar 1,15 persen, atau turun dari 33,21 persen menjadi 32,06 persen. Pada persentase itu, jumlah penduduk miskin turun sebesar 1.780 orang atau dari 71.020 orang menjadi 69.240 orang. Di sisi lain, Garis Kemiskinan (GK) Lombok Utara sebagai indikator jumlah rupiah yang harus dikeluarkan warga miskin meningkat. Tahun 2016 GK tercatat sebesar Rp 387.265,- meningkat menjadi Rp 398.702,- per bulan. “GK tinggi itu karena BPS mengambil sampel di (desa) Gili
(Indah). Gili setahu kita memang daerah yang terkaya, maka wajar GK tinggi. Kita berani berasumsi, jika warga miskin KLU (dengan GK tinggi) pindah ke kabupaten lain, mungkin tak miskin. Kita berharap kriteria tinggi sedang dan rendah GK disesuaikan dengan mengubah sampel desa,” ujar Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., Selasa (16/1). Kendati pengentasan kemiskinan di KLU dihadapkan pada GK tinggi, namun Kepala Bappeda akan berupaya maksimal untuk mendesain perencanaan anggaran yang pro kemiskinan. Dirinya juga akan memperjelas, penduduk miskin sebesar 69.240 orang di tahun
2017 diterjemahkan dan disinkronkan dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang didesain oleh TNP2K KLU. Pasalnya menurut Herianto, jumlah warga miskin jika digabung dengan warga hampir miskin yang dimiliki TNP2K maka penduduk kurang mampu yang harus diatasi berjumlah 139.000 orang. “Data sebanyak 69.240 orang penduduk miskin itu bersifat makro, nah tugas kita untuk mencari sampai ke persoalan mikronya. Termasuk yang hampir miskin maka jumlahnya 139 ribu, itu juga perlu kita jaga agar tidak menjadi miskin,” jelasnya. Selaku perencana pembangunan, Herianto merasa perlu
untuk mensinergikan program di seluruh SKPD untuk fokus kepada sasaran yang sama. Dikpora misalnya, agar merespon langsung penduduk miskin yang karena kemiskinan menyebabkan DO (drop out). Dinas Sosial tetap diminta untuk memperhatikan keberadaan fisik rumah tidak layak huni. Sedangkan Disnaker, dituntut untuk mengakomodir penduduk menganggur menjadi bekerja, sehingga tidak miskin lagi. “Dalam konteks non fisik, Disnaker akan kita arahkan untuk bergerak. Misalnya, hotelhotel yang butuh karyawan agar menyerap 60 sampai 70 persen warga KLU sebagai karyawan. Bila perlu syarat rekrutmen itu kita tonjolkan sebagai syarat pemberian izin dari Pemda kepada perusahaan,” tegasnya. Selain itu, Disnaker juga harus intens melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam memberikan gaji bu-
Herianto lanan sesuai standar UMK (Rp 1.883.000 di tahun 2018). “Sebagai syarat izin, kita perlu kejelasan regulasi apakah Perbup atau Perda. Jika memungkinkan diseleksi karyawan yang dibutuhkan sesuai standar keilmuan, Hotel bisa mencari di Pemda melalui penyediaan Bursa Tenaga Kerja yang disiapkan,” demikian Herianto. (ari)
2018, Sembilan Puskesmas di Lotim akan Dibangun Selong (Suara NTB) Setelah sukses melakukan pembangunan maupun rehab puskesmas pada tahun 2017 lalu. Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Kesehatan (Dikes) tahun ini kembali akan melakukan rehab, penambahan ruangan maupun membangun puskesmas di tahun 2018. Anggaran yang digelontorkan pada puskesmas berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi. Dana ini akan dipergunakan untuk renovasi atau penambahan ruangan. Adapun sembilan puskesmas yang mendapat perhatian ini adalah Puskesmas Terara, Montong Betok, Selong, Pringgasela, Labuhan Haji, Korleko dan Sambelia serta Jerowaru. ‘’Khusus untuk pembangunan fisik yakni Puskesmas Aikmel Utara anggarannya bersumber dari cukai tembakau sebesar Rp 1,8 miliar,’’ ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Puskesmas di Lotim, Suardi, Selasa (16/1). Diakuinya saat ini belum dilakukan tahap perencanaan. Namun, ia memastikan jika pada bulan Maret 2018 pembangunan fisik sudah dapat dilakukan. “Insya Allah bulan Maret pembangunannya sudah berjalan,” terang Kabid Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) pada Dikes Lotim ini. Dengan meningkatkan fasilitas kesehatan di masing-masing puskesmas serta terwujudnya gedung yang representatif serta pelayanan yang maksimal,
(Suara NTB/yon)
RENOVASI - Puskesmas Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia yang sudah direnovasi. Tahun ini terdapat 9 puskesmas yang akan direnovasi, penambahan ruangan maupun dibangun. maka pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit dapat tertangani dengan baik. Di samping itu, perhatian dan kesadaran masyarakat juga diharapkan terus mengalami peningkatan dalam menumbuhkembangkan prilaku hidup sehat. Dengan demikian, tentunya derajat kesehatan masyarakat akan terus mengalami peningkatan. Sebelumnya, Kepala Dikes Lotim, drg.
Asrul Sani menyebut 20 puskesmas yang dibangun pada tahun 2017 menelan anggaran sekitar Rp 42 miliar. Selain untuk rehab serta pembangunan baru gedung puskesmas dengan total anggaran Rp 42 miliar, disebutkan itu lengkap dengan penambahan ruangan dan fasilitas pendukung dalam puskesmas itu sendiri, baik berupa sarana dan prasarana, seperti ambulan yang beberapa waktu lalu
Sambut Hari Raya Siwaratri
Embrio Festival Baleganjur Peradah KLU Jadi Event Kabupaten Tanjung (Suara NTB) Menyambut Hari Raya Siwaratri, Peradah Kabupaten Lombok Utara (KLU) Senin (15/ 1) malam menggelar Festival Baleganjur. Acara berlangsung di Pura Dalam, Dusun Majalangu, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung berlangsung sukses. Meski diwarnai cuaca hujan, tidak mengurangi antusiasme 200-an masyarakat yang hadir. Festival Baleganjur perdana di KLU ini mendapat dukungan dari Manajemen Hotel Wilson Treat, Gili Trawangan. Sebagai sebuah embrio perkenalan kesenian tradisional, aksi Peradah KLU itu akan dimasukkan sebagai even (festival) Kabupaten. Pada kesempatan itu hadir antara lain, Ketua PHDI KLU, I Gusti Mangku Padang, perwakilan Manajemen Hotel Wilson Treat, L. Win Suriyatna beserta istri, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, Kabid Kebudayaan Dinas Budpar KLU, Arnowadi, S.Pd., Ketua Pesemetonan PNS KLU, Ketua Banjar Se-Kec. Tanjung serta tokoh agama, tokoh pemuda, umat hindu. Ketua Peradah, Ida Bagus Sunu, mengatakan lomba Baleganjur 2018 ini pertama kali digelar di KLU. Sebanyak 5 peserta yang tampil, antara lain Banjar Karang Bangket, Banjar Karya Karang Desa, Banjar Karang Swela Jati Laksana, Sanggat Yuwana Kumara Jaya Swara dan Sanggar Yuwana Sitta Werdi. “Tujuan kegiatan ini untuk memotivasi masyarakat generasi muda dalam mengapresiasi, menjaga kesenian sebagai warisan leluhur budaya. Selain untuk mewujudkan solidaritas membentuk persatuan dan kesatuan,” kata Sunu. Sementara perwakilan Hotel Wilson, L. Win Suriyatna, mengungkapkan latar belakang terselenggaranya Festival Baleganjur berawal dari diskusi ringan antara dirinya dengan Peradah dan pedanda. Ia pun tak ragu mendukung kelancaran Festival Baleganjur Peradah KLU. “KLU terdiri beranekaragam agama, adat istiadat, namun penduduknya selalu hidup harmonis dan berdampingan. KLU
(Suara NTB/ari)
FESTIVAL - Festival Baleganjur perdana yang digelar Peradah KLU. Festival ini digelar untuk memperingati menyambut Hari Raya Siwaratri. menyimpan wisata alam, dan potensi terpendam wisata religi dan budaya. Kita ingin warga luar yang datang ke KLU melihat dari dekat potensi itu,” kata Win. Ia optimis, potensi budaya akan berkembang apalagi didukung oleh budayawan dan cendekiawan lokal untuk mengemas potensi menjadi sebuah komoditas wisata. Budaya Baleganjur perlu diangkat ke permukaan sebagai aset bernilai ekonomi. Budaya, kata dia adalah identitas daerah. Meninggalkannya maka melupakan identitas. Budaya adalah nafas pembangunan yang bisa mendukung suksesnya motto pembangunan KLU. Budaya juga sebuah perekat perbedaan yang bisa dinikmati oleh semua golongan tanpa mengenal perbedaan. “Kenapa Wilson ikut ambil peran, berawal dari diskusi Pedanda. Saya sambut naik dengan semangat satya wacana melestarikan adat budaya guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di KLU,” jelasnya. Ia mengajak ke depannya, inovasi Peradah, Pengusaha digabungkan dengan program Pemda sebagai modal utama untuk membangun di masa depan. Kabid Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KLU, Arnawadi, didampingi Kasi Budaya, Datu Kertajati, mengaku merasa terbantu oleh Peradah KLU dan kerjasama dengan hotel untuk festival Baleganjur. Selama 2 tahun ia menginginkan
terselenggaranya festival ini tapi tidak terlaksana. “Baleganjur se-KLU sekitar 13, dan ini yang perdana. Di HUT KLU nanti, saya janji adakan Festival Baleganjur untuk tingkat kabupaten. Saya sedih, kalau adat dan budaya hilang tidak kita temukan kuburnya. Kita patut bangga ada pemudapemudi berani tampil selenggarakan Baleganjur,” jelasnya. Ia berpesan agar peserta lomba tidak melihat besar kecilnya hadiah ataupun berorientasi menjadi juara. Tapi sebagai pelaku seni akan digunakan oleh masyarakat, karena punya keahlian. “Kita sudah MoU dengam hotel agar seniman KLU digunakan oleh hotel. Memang belum banyak kesenian yang bisa dikonsumsi. Setiap Tahun Baru, hotel-hotel di 3 Gili diisi oleh seniman Mataram,” tandasnya. Untuk diketahui, sebagai juara 1 pada Festival Baleganjur yaitu, Sanggar Yuwana Kumara Jaya Swara berhak atas hadiah Rp 2 juta, trofi dan sertifikat. Juara II Sanggar Yuwana Sita Werdi dengan hadiah Rp 1,5 juta, trofi dan sertifikat, juara III Banjar Karang Swela Jati Laksana dengan uang tunai Rp 1 juta, trofi dan sertifikat. Juara 4 dan 5 masing-masing Banjar Karya Karang Desa dan Banjar Karang Bangket dengan hadiah Rp 500 ribu dan Rp 300 ribu ditambah sertifikat. Ada 3 katagori lomba yang dinilai 3 orang tim juri yaitu sentuhan gending tetabuhan, busana, koreografi. (ari)
sudah dibagikan kepada masing-masing puskesmas, alat kesehatan (alkes), sumur bor dan lainnya. Lebih jauh disampaikannya, Asrul Sani, tujuan dari penambahan jumlah puskesmas serta rehab, tidak lain untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. (yon)
Dikes Klaim Kasus Gizi Buruk di Lotim Menurun Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Kesehatan (Dikes) mengklaim kasus gizi buruk di daerah ini mengalami penurunan. Pasalnya hingga akhir tahun 2017, jumlah kasus gizi buruk yang ditangani Dikes khusus bayi lima tahun (balita) sebanyak 72 kasus. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) pada Dikes Lotim, penurunan jumlah ini tidak terlepas dari sinergitas yang baik antara masyarakat dan petugas kesehatan. Dalam hal ini, jika ditemukan masyarakat mengalami gizi buruk, maka langsung ditangani. Selanjutnya apabila pasien tidak berkeinginan untuk dirujuk ke rumah sakit, maka akan ditangani oleh pihak puskesmas yang terdekat dari rumah penderita. Diakuinya, dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, pada tahun 2013 jumlah kasus gizi buruk sebanyak 226 kasus. Jumlah ini terus menurun pada tahun 2014 menjadi 132 kasus. Meski mengalami penurunan, jumlah itu dinilai masih cukup besar, sehingga terus dilakukan berbagai upaya mulai dari perhatian terhadap ibu hamil dan setelah melahirkan dengan melibatkan berbagai pihak, hingga akhirnya kasus gizi buruk di Lotim pada tahun 2015 turun menjadi 98 kasus. Namun untuk tahun 2016 kasus gizi buruk di Lotim mengalami peningkatan, yakni dari 98 kasus meningkat menjadi 112 kasus. Tentunya kondisi demikian menjadi masalah, karena bertambah dari tahun sebelumnya. Untuk itu, dari tim penanganan gizi buruk, penanganan gizi dan TPG Puskesmas melakukan pemetaan dan intervensi, alhasil untuk tahun 2017 jumlah kasus gizi buruk berhasil diturunkan yakni menjadi 72 kasus. “Kalau kita hitung angka 72 ini rendah, meskipun yang paling bagus kasus gizi buruk harus nol, kematian ibu nol dan kematian bayi juga nol,” ungkapnya. Menurutnya, penyakit gizi buruk yang dialami sejumlah
(Suara NTB/yon)
TUNJUKKAN - Kabid Binkesmas Dikes Lotim Suardi menunjukkan data angka gizi buruk di Lotim selama 4 tahun terakhir. penderita disebabkan berbagai faktor, di antaranya riwayat kelahiran. Saat dalam kandungan, ujarnya, bayi tersebut mengalami kekurangan gizi, karena ibunya tidak mengonsumsi makanan bergizi. Selain itu, gizi buruk disebabkan penyakit infeksi, serta asupan gizi yang kurang. Termasuk penyebab tidak langsung yakni pola asuh dari balita itu sendiri. Sementara Direktur RSUD R. Soedjono Selong, dr. Karsito, SpPD, menjelaskan, masyarakat yang mengidap penyakit gizi buruk merupakan salah satu penyakit yang menjadi atensi pihak rumah sakit. Diakuinya, berdasarkan kebijakan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, masyarakat mengalami penyakit gizi buruk harus mendapat penanganan yang maksimal serta terbebas dari unsur biaya apapun dan sampai kapanpun pasien itu dirawat. “Jadi pasien gizi buruk yang sudah ditetapkan oleh bupati, gratis. Ada atau tidak kartu BPJSnya, tetap kita layani secara gratis. Tapi harus masuk kriteria gizi buruk,” ujarnya belum lama ini. (yon)
(Suara NTB/ari)
Bappeda KLU Minta Sampel Garis Kemiskinan Disesuaikan
Harus Bersikap Amanah
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 17 Januari 2018
Dana Pengamanan Pilkada di Loteng Rp 1,3 Miliar Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) bakal mendapat kucuran dana pengamanan sebesar Rp 1,3 miliar untuk mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB di daerah ini, bulan Juni 2018 mendatang. Polres akan menerjunkan kekuatan pengaman sekitar 900 personel. Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., kepada awak media, Selasa (16/1) mengatakan, dana pengamanan tersebut nantinya akan didistribusikan pada setiap tahapan Pilkada NTB yang digelar di Loteng. “Jadi dana pengamanan itu bukan untuk satu tahapan saja. Tetapi untuk semua tahapan. Dari awal sampai akhir tahapan Pilkada NTB,” terangnya. Meski dari sisi kebutuhan ideal masih kurang, namun pihaknya tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas pengamanan jalannya Pilkada NTB di Loteng semaksimal mungkin. Karena bagaimanapun secara kelembagaan, mengamankan jalannya pilkada juga merupakan bagian dari tugas-tugas pengamanan wilayah. Saat ini, pihaknya sudah mulai memetakan potensi gangguan di semua wilayah selama tahapan pilkada berlangsung. Terutama pada saat pemungutan suara bulan Juni mendatang. “Mana saja yang masuk kategori wilayah aman dan kurang aman sudah kita petakan. Itulah yang nantinya akan menjadi dasar bagi pihak kepolisian dalam menentukan pola pengamanan,” jelasnya. Khusus pada hari pemungutan suara, karena personel yang ada terbatas, maka tidak semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dijaga aparat kepolisian. Pola akan mengikuti hal pemetaan kerawanan. Di mana untuk TPS yang masuk kategori aman, polanya bisa saja satu personel mengamankan sampai 8 TPS sekaligus. Sedangkan untuk TPS yang masuk kategori rawan, jumlah personelnya bisa dipertebal. “Tapi bukan berarti untuk TPS yang masuk kategori tidak kita atensi. Semua kita atensi. Karena bisa saja, TPS yang awalnya dikatakan aman, justru di situlah persoalan muncul. Jadi secara prinsip semua TPS kita awasi ketat,” pungkasnya. Pada dasarnya, konfik bisa muncul di mana saja. Tidak mesti di TPS yang masuk kategori rawan. Justru terkadang TPS yang masuk ketegori rawan, amanaman saja selama pelaksaan pilkada. (kir)
ASN Diduga Terlibat Politik
Panwaslu Rekomendasikan KASN Jatuhkan Sanksi
Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu Lombok Barat (Lobar) serius mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah aparatur sipil Negara (ASN) yang terindikasi terlibat pada kegiatan deklarasi dan pendaftaran bakal paslon beberapa waktu lalu. Panwaslu sudah mengirim surat rekomendasi ke Komisi ASN untuk menjatuhkan sanksi terhadap ASN yang terindikasi terlibat tersebut. Ketua Panwaslu Lobar, Lalu Arjuna, Selasa (16/1) menyebutkan, meskipun ketentuan dalam UU nomor 10 tahun 2016 dan belum masuk unsur daripada pasal 71 sebab di sana disebutkan setelah penetapan pasangan calon. Namun ASN ini diduga melanggar ketentuan SE Menpan RB terkait netralitas ASN. Kemudian UU nomor 5 tahun 2015 tentang ASN. PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS serta PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Berdasarkan hasil penelusuran data dan informasi yang telah dilakukan KASN baik yang berasal dari laporan pengaduan masyarakat maupun informasi dari media cetak dan elektronik serta atas prakarsa sendiri, terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN menjelang pelaksanaan pilkada
serentak tahu 2018. Lebih lanjut dijelaskan, KASN telah memetakan beberapa permasalahan terkait sikap dan tindakan serta perilaku pegawai ASN yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu parpol, atau salah satu balon peserta pilkada serta komflik kepentingan yang terjadi di dalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh oknum ASN yang mengarah pada aktivitas politik praktis menjelang pilkada serentak. Terkait kegiatan yang dimaksud, seperti keikutsertaan dalam dalam acara deklarasi salah satu bakal calon kepala daerah, parpol. Artinya jelas Arjuna, sudah jelas sanksinya diatur, namun di sini pihak KASN yang berwenang melakukan investigasi dan memberikan sanksi. KASN berkewajiban memangil dan memberikan sansi administrasi mu-
lai dari ringan, sedang hingga berat. “Bentuknya bisa teguran, pemberhentian sementara, penudaan pangkat selama 1 tahun dan gaji 1 tahun. Intinya klasifikasi sanksinya jadi tiga, baik ringan, sedang dan berat,”imbuhnya. Sanksi ringan bisa berupa teguran, kalau sedang berupa penundaan pangkat dan jabatan serta gaji. Sedangkan sanksi berat bisa pemberhentian. Pihaknya melalu Panwascam telah mengiri surat rekomendasi ke KASN disertai alat bukti telampit untuk ditindaklanjuti oleh KASN. “Rekomendasi ini dikirimkan panwaslu ke komisi ASN hari ini (kemari red) langsung ke Jakarta, bisa melalui Perwakilan di BKD,”tegasnya. Terkait rencana Dewan bakal memanggil Panwaslu, pihaknya mempersilakan, sebab Panwaslu memang berkoordinasi dengan pemda dan Dewan terkait isu titik rawan tentunya pihaknya berwajiban berkoordinasi. Pihaknya sendiri sudah berkali-kali lakukan sosialisasi kepada kecamatan dan SKPD terkait ketentuan pidana pelangaran pilkada. Di saat penetapan paslon , jika ditemukan keterlibatan ASN dan
(Suara NTB/her)
(Suara NTB/her)
PELANGGARAN ASN - Ketua Panwaslu Lobar, Lalu Arjuna menunjukkan indikasi pelanggaran ASN Lobar, Selasa (16/1). terbukti memenuhi unsure, maka bisa dipidana. Panwaslu bisa merekomendasikan ke KASN untuk sanksi administrasi, lalu sanksi pidana akan ditindaklanjuti ke tim Gakkumdu. (her)
Balon Bupati Pernah Dipidana
KPU Lobar akan Verifikasi ke PN
Investasi di Lobar Melonjak Giri Menang (Suara NTB) Arus investasi masuk ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melonjak drastis. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian target investasi di Lobar. Dari target Rp 1,6 triliun tahun lalu, terealisasi Rp 2,09 triliun atau 135 persen dari target yang ditentukan. Besarnya kontribusi parwisata Sekotong ini menurut kalangan tokoh masyarakat Lobar, harus dibarengi keseriusan pemda mengembangkan kawasan setempat, baik membenahi infrasturktur dasar yang masih menjadi problem. “Investor memilih Lobar karena situasi kondusif, mudah mencari lahan, kemudahan perizinan, dan dampak banyaknya destinasi pariwisata, sehingga realisasi investasi kami lebih dari yang ditargetkan, ungkap PLT Kepala DPMPTSP Lobar, H. Dulahir, Selasa (16/1). Dulahir menyebutkan, dari data realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) mencapai 208 perusahaan dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat 37 perusahaan, dengan total 245 perusahaan yang sudah berinvestasi. Dengan demikian lanjutnya, hingga akhir 2017, total investasi mencapai Rp 2,6 triliun. Jenis investasi lanjut H.Dulahir, dari PMA yang masuk Lobar pada 2017 antara lain Pariwisata, Perdagangan, konsultan Teknis, Transportasi, perhubungan, restoran, serta akomodasi perhotelan dan lainnya. Salah satu yang memiliki sumbangan terbesar sektor pariwisata Sekotong, pulau-pulau kecil di daerah ini banyak diminati oleh investor. Kenaikan tersebut, katanya, berdasarkan izin prinsip dan izin usaha yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PMA dan DPMPTSP Lobar. Ia menambahkan, pemerintah akan berkomitmen menjaga tren positif ini agar terus memberikan pelayanan terbaik, terlebih dengan menawarkan konsep strategi baru. Perizinan Lobar memberikan kemudahan bagi investor melalui berbagai kebijakan. “Kami akan memperbaiki iklim investasi agar Lobar menjadi primadona dalam menanamkan modal,” katanya. Ia menjelaskan, kenaikan investasi tersebut tak lepas dari berbagai indikator positif yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semua ini berpengaruh pada kepercayaan pemodal berinvestasi di Lobar. Selain investasi melampui target, penyerapan tenaga kerja juga digenjot hingga 5.837 orang. Serapan tenaga ini terdiri dari 5780 tenaga dari Indonesia dan 57 orang dari tenaga asing. Untuk terus menggenjot ini, langkah komprehensif kedepan adalah dengan membuat peta tentang potensi Lobar yang akurat. Peta itu akan dibuat oleh konsultan dan akan mengangkat potensi potensi Lobar yang masih tersembunyi, yang kemudian akan ditawarkan kepada investor . Selain itu pihaknya akan memperbaiki iklim investasi dan membuat peraturan daerah (Perda) tentang memberikan kemudahan berbagai Investor dan selanjutnya akan menghapus persyaratan izin HO atau izin gangguan.”Itu yang akan kami lakukan tahun ini berupa terobosan, di samping juga akan memperbaiki pelayanan untuk diberlakukan pelayanan secara online,” jelasnya. Baru-baru ini pihaknya sudah diberikan kewenangan oleh Bupati melalui Perbup No 31A mengenai seluruh kegiatan perizinan diberikan kewenangan. Sebanyak 137 izin sejauh ini menjadi pelayanan pihaknya dan keputusan Bupati ini pun ditunjang oleh beberapa anggaran kegiatan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Sementara itu, Ketua DPC PBB yang juga mantan wakil ketua DPRD Lobar, H. Lukman Muhtar menyatakan pemda harus serius memperhatikan sekotong melalui kebijakan anggaran. Menurutnya, perhatian tidak bisa sekedar ngomong, namun direalisasikan melalui pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, sarana air dan listrik. Ia membandingkan daerah yang menjual parwisata, seperti pemda Bali terlibat serius menyiapkan infrastruktur. Sebab kalau berharap wiraswasta agak susah dikembangkan. ‘’Pemda ini harus serius mengarahkan kebijakan angggaran untuk parwisata seko-tong,”sarannya. (her) H. Dulahir
Halaman 5
(Suara NTB/her)
HIJAUKAN BUKIT - Personel TNI Kodim Loteng menghijaukan bukit Mereje yang telah gundul, Selasa (16/1). Perambahan di hutan lindung ini telah lama berlangsung.
TNI Hijaukan Kawasan Gunung Mareje Praya (Suara NTB) Sekitar seratus personel TNI dari Kodim 1620/WB Lombok Tengah (Loteng), Selasa (16/1), diterjunkan untuk menghijaukan kawasan hutan lindung Gunung Mareje di Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya. TNI menanami pohon di kawasan hutan yang kondisinya sudah mulai gundul, kendati berstatus sebagai kawasan hutan lindung. “Total luas lahan yang akan kita tanami sekitar 100 hektar,” ungkap Dandim 1620/WB Loteng, Letkol. Inf. Is Abul Rasi kepada Suara NTB. Dengan jumlah bibit pohon yang ditanam sebanyak sekitar 120 ribu,
berbagai jenis pohon seperti kemiri dan minyak kayu putih. Dandim mengatakan, kegiatan penghijauan sudah dilaksanakan sejak beberapa hari yang lalu. Dan, sampai sejauh ini baru sekitar setengah dari target luas lahan yang sudah bisa ditanami. Sehingga kegiatan akan terus dilaksanakan sampai seluruh luas lahan kawasan hutan ditanami pohon. “Target kita sebenarnya paling seminggu semua kawasan sudah ditanami. Tapi karena banyak kendala di lapangan, belum semua kawasan bisa ditanami sejauh ini,” akunya. Terutama hujan yang terus-terusan mengguyur
sekitar kawasan. Sehingga sedikit menyulitkan personel untuk melakukan penananam. Ia mengatakan, kawasan hutan Gunung Mareje sudah sangat kritis, tanamannya gundul, sehingga sangat rawan terjadi bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Sehingga satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya bencana alam tersebut yakni dengan menghijaukan kembali kawasan hutan tersebut. “Sekarang mungkin belum terjadi bencana. Tapi dengan kondisi seperti ini, bencana alam bisa kapan saja terjadi. Kalau tidak diantisipasi dan dicegah sejak dini,” imbuh Is. (kir)
Pilkada Lobar
Panwaslu Cek Pembatalan SK Dukungan PKPI
Giri Menang (Suara NTB) Polemik terkait SK dukungan PKPI ke Farin-KTM ditindaklanjuti oleh Panwaslu Lobar. Panwaslu bakal berangkat ke Jakarta mengecek kebenaran surat pembatalan SK PKPI yang dikeluarkan sesaat sebelum Farin-KTM mendaftar di KPU. Panwaslu akan meminta klarifikasi dari pengurus pusat dalam hal ini Dewan Pengurus Nasional (DPN) PKPI, apakah benar mengeluarkan surat pembatalan dan menerbitkan dukungan terhadap paket pasangan bakal calon lain. Ketua Panwaslu Lobar, Lalu Arjuna, Selasa (16/1) menjelaskan, pihaknya berencana berangkat besok (hari ini red) ke Jakarta menemui pihak pengurus PKPI. “Kami akan kroscek kebenaran surat pencabutan SK dukungan PKPI ke Farin-KTM, sebab ada yang bilang sah dan tidak sah. Kami akan berangkat ke Jakarta untuk klarifikasi langsung ke PKPI,” tegasnya. Diakuinya, pihak Panwaslu menerima surat tembusan melalui Fax terkait pembatalan SK dukungan PKPI terhadap Farin-KTM. Surat itu masuk sesaat duet ini mendaftar di KPU . Namun pihaknya tidak bisa mengidentifikasi siapa yang mengirim
atau mengantar apakah yang mengirim masuk ke dalam pengurus parpol tersebut. Pihaknya perlu memastikan langsung supaya tidak ada persoalan di belakang hari. “Panwaslu juga sudah dapat tembusan terkait SK pencabutan itu, itu kami terima pagi hari sebelum pendaftaran (FarinKTM),”jelasnya. Pihaknya bakal menelusuri kebenaran dan keabsahan surat tersebut, apakah benar atau tidak dikeluarkan ole DPN PKPI. Kalau benar lanjutnya, tentunya ada rekomendasi nanti yang dikeluarkan oleh pihak panwaslu. “Nanti kami akan sampaikan rekomendasi ke KPU, sebab itu (SK pembatalan) sebelum pendaftaran,”jelasnya. Di samping mengecek kebenaran SK dukungan PKPI, pihaknya juga mengecek persyaratan calon yang diserahkan paslon. Berkas pencalonan dan calon yang disampaikan ke KPU juga pasti diserahkan ke Panwaslu. Di Panwaslu ada alat pengawasan dibantu oleh KPU. Di sini ada Form pengawasan, tercantum semua persyaratan apa perlu dilengkapi bakal paslon. Persyaratan yang kurang dan sudah dipenuhi bakal diminta segera dilengkapi ke KPU. Jika hasil kajian dan pembuktian panwaslu dari hasil pengecekan ada paslon yang
kurang, maka pihak Panwaslu bisa merekomendasikan agar bakal paslon dianulir. KPU menerima semua bakal paslon dengan terbuka dan bersikap adil terhadap bakal paslon, kemudian memastikan keabsahan, kebenaran dan kekelengkapan persyaratan bakal calon. “Bakal paslon dan KPU juga sampaikan itu ke kami, sebab ketika ada sengketa oleh bakal paslon yang keberatan, kita sudah tahu,”imbuhnya. Sehingga bisa dilakukan kroscek antara Panwaslu dan KPU. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Lobar, Sarudin Ahmad membantah terkait SK yang diterbitkan untuk bakal paslon Hasan tersebut. SK yang mengatasnamakan Dewan pimpinan nasional (DPN) PKPI tersebut tak berproses, artinya tidak melalui pleno di tingkat kabupaten dilanjutkan ke provinsi sehingga akhirnya menjadi keputusan DPN PKPI. “Itu SK (Ke balon Hasan) bodong, karena keluarnya tak berproses,” tegasnya. Kabar penerbitan SK atas nama Bakal Paslon Hasan, beredar sebelum pendeklarasian dan pendaftaran bakal paslon Farin-KTM. Namun sebagai ketua parpol SK yang dibawanya untuk mendaftarkan Farin-KTM adalah yang benar dan sah. (her)
Giri Menang (Suara NTB) KPU melakukan verifikasi faktual ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Selasa (16/1). KPU melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pernyataan putusan pengadilan negeri (PN) nomor W25.UI/20/ HK.01/I/2018 untuk bakal calon M. Izzul Islam. Dalam surat KPU tertanggal 14 Februari yang dikirim ke ketua PN/Hubungan Industrial/Tindak Pindana Korupsi Mataram kelas I A tersebut disampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan pilkada bupati dan waki bupati Lobar tahun 2018, KPU akan melaksanakan klarifikasi faktual kebenaran dan keabsahan pernyataan pernah dipidana sebagai salah satu persyaratan calon bupati dan waki bupati. Terkait itu, KPU Lobar melaksanakan verifikasi faktual terhadap kebenaran dan keabsanan dokumen pernyataan putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor W25.UI/20/ HK.01/I/2018 tanggap 4 Januari untuk bakal calon H. Izzul Islam di mana dalam surat pernyataan tersebut disampaikan salah satunya surat tidak dicabut hak pilitiknya. Menurut Komisioner KPU, Marlan, pihak KPU telah memberikan tanda terima terhadap tiga bakal calon. Selanjutnya, berkas persyaratan calon diverifikasi. Pihak KPU sudah melakukan verifikasi faktual ijazah semua bakal paslon, bahkan KPU harus ke Jakarta mengecek keabsahan ijazah Nauvar F Farinduan dan H. Izzul Islam. Verifikasi faktual ini guna menelusuri kebenaran apakah bersangkutan sekolah di sana dan ijazah dikeluarkan lembaga terkait. Syarat minimal ijazah yang dipakai mendaftar SMA/sederajat. Kalaupun melampirkan ijazah S1 (sarjana) maka diverifikasi, tetap dilakukan penelusuran sebab hal ini menyangkut penulisan gelar di surat suara maupun SK jika terpilih nanti. Di samping itu, KPU melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi pengadilan negeri menyangkut surat pernyataan pernah dipidana salah satu bakal calon tersebut. Pihak KPU meminta klarifikasi ke pengadilan. Menurutnya, KPU turun ke pengadilan karena memang perlu klarifikasi resmi dari pihak terkait menyangkut status
hukum paslon, termasuk H. Izzul Islam. Langkah ini diambil supaya KPU tidak dikatakan lalai, sehingga yang sifatnya meragukan perlu diperjelas. Jangan sampai apa yang diperoleh KPU tidak sesuai lapangan alias melakuka kelailaia sehingga bisa dilaporkan ke DKPP. “Terkait bakal calon yang tersangkut kasus, nanti jawaban pastinya. Kalau dikatakan ada, kan belum diplenokan,”terang Marlan. Diakuinya, para calon ini ada yang menyerahkan surat keterangan dari pengadilan, namun ada juga yang belum menyerahkan. Termasuk H.Izzul Islam melampirkan surat pernyataan pernah dipidana. Menyangkut hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah selesai, lanjutnya telah diserahkan ke KPU secara serentak di KPUD NTB. Tindaklanjutnya, pihaknya akan mengundang semua parpol pengusung dan LO tanggal 17 Januari Sementara itu, Ketua Panwaslu Lobar L Arjuna menyatakan dalam rangka mengawal proses verifikasi persyaratan pencalonan dan calon pihaknya meminta semua bakal paslon dan KPU menyampaikan semua persyaratan yang telah dilengkapi oleh bakal paslon. Hal ini menjadi bahan kajian dan masukan sehingga ketika ada sengketa disebabkan calon tidak diluluskan pihaknya punya bahan pegangan sebagai dasar. “Kami juga akan buka tanggapan masyarakat terkait proses verifikasi faktual bakal paslon ini, sehingga adanya terkait ijazah yang diragukan dan berstatus hukum diragukan harus disampaikan ke kami. Itu menjadi dasar kami keluarkan rekomendasi agar dilakukan perbaikan. Ataukah melakukan anulir terhadap pencalonan bakal paslon,”tegas L. Arjuna. Sementara itu, bakal calon Bupati H Izzul Islam yang dikonfirmasi terkait surat pernyataan tersebut sudah tidak ada masalah. Sebab dirinya tidak ada permasalahan hukum. Kalau ada persoalan hukum tentunya tidak mungkin dirinya mau ikut di Pilkada. “Sudah tidak ada masalah, kalau ada, ngapain mau menjerumuskan diri ikut pilkada,” tegasnya. Menurutnya, masa status terpidananya sudah kedaluwarsa hampir 10 tahun lalu. Terkait ijazah jelasnya, juga tidak ada masalah. (her)
(Suara NTB/her)
HASIL PEMERIKSAAN - Komisioner KPU Lobar menerima hasil pemeriksaan kesehatan pasangan balon kepala daerah Lobar, Selasa (16/1).
SUARA NTB Rabu, 17 Januari 2018
Perkara Perlindungan Anak dan Narkotika Meningkat Sumbawa Besar (Suara NTB)Perkara perlindungan anak dan narkotika di tahun 2017 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2016 lalu. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa peningkatannya mencapai 50 persen. Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Sumbawa, Feddy Hantyo Nugroho, S.H kepada wartawan memaparkan, ber(Suara NTB/ind) dasarkan SPDP yang diterFeddy Hantyo Nugroho ima dari penyidik Polri maupun penyidik PPNS lainnya, terjadi peningkatan jumlah perkara di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Di tahun 2016 sebanyak 367 SPDP dan di tahun 2017 sebanyak 447 SPDP. “Peningkatannya sebanyak 80 SPDP atau persentasenya sekitar 20 persen,” ujarnya, Selasa (16/1). Dijelaskannya, dari SPDP yang ada, jumlah ekseskusi di tahun 2016 sebanyak 323 perkara. Sedangkan tahun 2017sebanyak 383 perkara. Dimana terdapat selisih antara jumlah SPDP dan eksekusi yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena pertama dimungkinkan SPDP tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas. Kedua sudah dikirim berkas perkara, tetapi pada saat perkara dinyatakan belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi. Berkas masih diupayakan untuk dilengkapi oleh penyidik, tetapi tidak dikembalikan lagi. Kemudian ketiga perkara sudah dinyatakan lengkap akan tetapi tersangka dan barang bukti belum dikirimkan. “Seharusnya linierantara jumlah SPDP dan eksekusi. Tetapi ternyata ada beberapa permasalahan. Mulai dari tidak dikirimkan berkas perkara, kemudian petunjuk tidak dipenuhi. Sehingga berkas tidak dikirim kembali. Kemudian ada yang sudah dinyatakan lengkap tetapi belum dikirim tersangka dan barang bukti. Ada juga yang dinyatakan penyidikan dihentikan karena ada alasan tertentu yang memang dimungkinklan oleh undang-undang. Makanya ada selisih antara SPDP dengan eksekusi,” kata Feddy. Adapun berdasarkan SPDP, lanjutnya, ada beberapa perkara yang menonjol yakni perkara kehutanan, perlindungan anak dan narkotika. Di tahun 2016 untuk perkara kehutanan sebanyak 12, perlindungan anak sebanyak 37 perkara dan narkotika sebanyak 37 perkara. Sedangkan di tahun 2017, untuk perkara kehutanan terjadi penurunan. Jumlahnya nada 5 perkara. Kemudian untuk perkara perlindungan anak dan narkotika terjadi peningkatan cukup signifikan, masing-masing sebanyak 58 perkara. “Untuk perkara perlindungan anak dan narkotika jumlahnya sama sebanyak 58 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 peningkatannya cukup siginifikan di tahun 2017. Peningkatannya sekitar 21 perkara atau diatas 50 persen,” terangnya. Terjadinya peningkatan jumlah perkara perlindungan anak dan narkotika ini dimungkinkan disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya lingkungan, perhatian orang tua terhadap anak, dan keperdulian masyarakat sekitar yang perlu ditingkatkan. “Perlu kepedulian bersama dari masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk bersama-sama bagaimana caranya untuk mengurangi perkara yang cukup menonjol. Baik di kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat,” pungkasnya. (ind)
DPMD KSB Baru Terima Satu Proposal Pemekaran Desa Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini baru menerima satu proposal usulan pemekaran desa. Adapun desa yang masyarakatnya menginginkan mekar dari desa induknya tersebut adalah desa Seteluk Tengah, kecamatan Seteluk. “Sejak kita tindaklanjuti Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 akhir Desember 2017. Sampai sekarang baru dari Seteluk Tengah itu yang resmi mengajukan pemekaran ke kami,” terang Kepala DPMD KSB, (Suara NTB/bug) Drs. Mulyadi, M.Si kepada Mulyadi wartawan, Selasa (16/1). Dalam proposal pemekaran tersebut warga masyarakat Seteluk Tengah yang menginginkan menjadi desa definitif baru itu menamakan desanya Seteluk Raya. Dijelaskan Mulyadi proposal pemekaran itu sebelumnya diserahkan langsung oleh warga kepada bupati dan wakil bupati. “Mereka langsung menghadap bupati. Pak bupati kemudian mendistribusikan ke kami (DMPD) untuk diproses sesuai ketentuan,” paparnya. Terhadap proposal itu, DPMD sementara ini tengah melakukan kajian terkait kelengkapan syarat persiapan pemekarannya. Setelah nantinya dinyatakan lengkap, pemerintah kabupaten baru akan membentuk tim bersama yang terdiri dari DPMD selaku dinas teknis, Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) KSB. “Di tingkat desa mereka juga punya tim pemekaran dan komite masyarakat yang ingin memekarkan diri. Nanti tiga pihak ini akan berkoordinasi selama proses pemekaran,” urai Mulyadi. Mulyadi mengungkapkan, dari proposal yang diajukan masyarakat serta data administrasi desa Seteluk Tengah. Keinginan masyarakat untuk memekarkan desanya sangat memungkinkan. Terutama di lihat dari luas wilayah desa baik desa induk maupun calon desa yang akan dimekarkan, dan berikutnya juga dari sisi jumlah penduduknya. “Untuk dua hal ini sangat memungkinkan karena Seteluk Tengah itu wilayahnya luas dan penduduknya juga mencukupi kalau dipecah menjadi dua desa,” bebernya. Kendati dari sisi luas wilayah dan kependudukan dinilai memadai, Mulyadi menyatakan, terdapat beberapa syarat lain dan secara mutlak harus dipenuhi sebelum dimekarkan. Hal paling krusial, kata dia yang harus dipenuhi mengenai batas wilayah desa. Di mana untuk batas wilayah ini harus terlebih dulu dinyatakan final baik dengan desa induk maupun dengan desa-desa tetangga lainnya. Untuk finalisasi batas wilayah desa ini, diharuskan mendapatkan persetujuan seluruh desa. Di mana pada akhirnya kesepakatan masing-masing desa mengenai batas wilayahnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). “Jadi kalau belum final soal batas wilayah desa itu yang dibuktikan dengan terbitnya Perbup. Maka desa itu tidak akan bisa dimekarkan. Soal batas ini sepertinya memang sangat diantisipasi Kemendagri karena selama ini banyak desa hasil pemekaran yang tapal batasnya terus disengketakan sampai sekarang,” cetus Mulyadi. Terakhir ia menyampaikan, terbitnya Permendagri Nomor 1/2017 yang kemudian ditindaklanjuti melalui surat bupati KSB Nomor: 146.2/86/DPMD/2017, perihal syarat pembentukan desa akhir tahun lalu. Saat ini masyarakat diberikan ruang kembali untuk membentuk desa baru di KSB (pemekaran). “Jadi silakan ajukan proposalnya pasti kami akan tindaklanjuti sesuai prosedur karena sekarang ada ruang untuk pemekaran desa,” imbuhnya. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Bupati Sumbawa Gelar Mutasi Usai Penetapan Calon Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril menegaskan dapat memaklumi adanya imbauan Panwaslu terkait larangan melakukan mutasi pejabat di jajaran Pemkab Sumbawa. Namun, ia menegaskan akan melakukan mutasi pascapenetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. “Enggak apa-apa (kalau memang begitu aturannya). Tetapi setelah penetapan pasangan calon bisa kan? Karena memang ada rencana (mutasi) awal tahun dan evaluasi OPD yang sekarang kami lakukan menjadi salah satu penilaian, bagian untuk menentukan siapa yang mampu dan tidak mampu (bekerja),” kata Husni Djbril, di sela sela rapat evaluasi kinerja OPD, di
kantor Bupati Selasa (16/1). Pihaknya sudah memberikan amanah kepada pejabat tertentu untuk memegang jabatan tertentu. Sekarang dilakukan evaluasi untuk menentukan ukuran kinerja. Agar mutasi yang dilakukan dilakukan kajian dengan cermat. “Baru dua hari kita lakukan evaluasi OPD, kita panggil Kepala Dinas, Sekdis, Kabid hingga Kasi. Laporannya sejauh ini
saya lihat cukup bagus,” terang Bupati, yang tegas menyatakan, ukuran mutasi jelas berbasis kinerja. Ada yang mampu mengemban amanah, ada yang setengah mampu dan ada yang tidak mampu, meski rata rata relatif mampu. Sebelumnya, Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsi Hidayat S.IP, berharap kepada Bupati untuk tidak melakukan mutasi sebelum penetapan ca-
lon Kepala Daerah atau calon Gubernur/Wagub Pilgub NTB 2018. Untuk tetap menjaga netralitas para Kepala Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan tetap memberikan pelayanan publik tanpa ditunggangi oleh kepentingan politik pemenangan para calon. Hal ini, kata Syamsi sesuai ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang larangan bagi para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tidak melakukan pergantian atau mutasi jabatan, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan Calon Kepala Daerah. Terkecuali ada persetujuan tertulis dari Mendagri. (arn)
(Suara NTB/arn)
H. M. Husni Djibril
BPBD Usulkan Anggaran Darurat untuk Jembatan Desa Moteng
(Suara NTB/arn)
PERAWAT – Aksi demonstrasi yang digelar perawat untuk menuntut perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka, Selasa (16/1).
Bupati Berharap Demo Perawat Tidak Ditunggangi Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril berharap kepada perawat yang menggelar aksi dengan berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk tidak terpengaruh oleh gonjang ganjing yang berkembang di luar. Serta tidak ditunggangi atau terprovokasi oleh oknum oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. “Jangan terpengaruh dengan gonjang gonjing. Mudahmudahan tidak ada yang menunggangi dan memprovokasi aksi perawat ini. Sebab, jangan-jangan provokatornya orang yang tidak mampu hidup, akhirnya perawat dikumpulkan dan dengan cara begitu dia cari hidup,” cetus Bupati, menanggapi demo para perawat, Selasa (16/1). Menurut Bupati, untuk tenaga honorer jelas diatur dalam Peraturan Bupati dan selama dirinya menjabat belum pernah mengangkat tenaga honorer. Meski diakuinya ada permintaan bahkan dari timnya sendiri untuk dapat mengangkat tenaga honorer, namun tidak bisa dilakukan karena memang keuangan daerah yang terbatas. Sementara untuk tenaga sukarela, tergantung kebutuhan yang dibuat dalam kesep-
akatan OPD atau Satuan kerja dengan tenaga dimaksud. Tanpa harus ke Bupati. Dan ini sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya. “Bekerjalah seperti apa yang menjadi kesepakatan dengan Kepala OPD tempat bekerja. Kalau kemudian tuntutannya kesejahteraan, berapa ribu yang harus ditanggung, dari mana anggarannya,” cetus H. Husni. Bagi Bupati, jangankan menuruti kesejahteraan perawat seperti tuntutan mereka, untuk kesejahteraan masyarakat umum Sumbawa saja, anggarannya masih terbatas. Meski demikian, pihaknya tetap memperhatikan tenaga honorer/ kontrak. Bahkan dari awal dirinya menjadi Bupati, sudah mendata berapa banyak tenaga honorer yang ada yang diangkat pemerintahan terdahulu. “Saya data semua, mana perawat yang sudah lama bekerja dan saya sudah usulkan untuk diangkat menjadi PNS ke pusat. Tinggal kita menunggu, karena ini menjadi kewenangan pusat. Jangan kemudian terpengaruh oleh gonjang ganjing di luar kita,” terangnya. Untuk tenaga sukarela, Bupati menganalogikannya dengan anak angkat, sedangkan tenaga honorer seperti anak tiri. Sebagai anak angkat mesti sadar.
Kalau kerjanya bagus, maka tentu bapak angkatnya akan memberikan perhatian khusus. Sebaliknya, kalau kurang ajar, maka tidak perlu diurus. “Berhati hatilah dalam meminta, dengan tata krama yang baik, sopan santun maka akan diperhatikan bapak angkatnya,”demikian Husni. Pada pagi harinya, ratusan ribu perawat di kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati dan DPRD. Mereka berkonvoi menggunakan mobil bak terbuka dan sepeda motor. Menuntut kesejahteraan perawat sesuai dengan hak atau sesuai dengan UMK yang berlaku di Kabupaten Sumbawa. Agar pemerintah melalui Bupati Sumbawa dan DPRD Sumbawa bisa memfasilitasi dan mengakomodir aspirasi serta tuntutan massa. Bukan itu saja, para perawat juga meminta agar pemerintah Daerah segera mengangkat Tenaga Honorer atau kontrak menjadi PNS atau minimal kesejahteraan mereka ditingkatkan sesuai dengan kinerja yang telah diberikan kepada masyarakat. (arn)
Ratusan Pedagang Segera Tempati Pasar Brang Bara Sumbawa Besar (Suara NTB)Pembangunan pasar Brang Bara secara fisik telah rampung. Tinggal dilakukan pembenahan, sehingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera menyiapkan pedagang yang akan menempati pasar tersebut. Dengan daya tampung pasar sekitar 232 pedagang. Sebagaimana disampaikan Kabid Pasar Bapenda Sumbawa, Arif Alamsyah S.STP, M.Si, Selasa (16/1) kemarin. Untuk mengisi pasar baru tersebut, pihaknya akan memprioritaskan pedagang lama. Kemudian pedagang ikan dan sayur yang selama ini berjualan di Pasar Seketeng. Untuk mengurangi sesaknya pasar Seketeng. “Sisanya kemudian baru diisi pedagang yang akan mendaftar. Kalau banyak yang mendaftar, maka akan diundi, agar mendapat kesempatan dan posisi yang sama,” sebutnya. Di dalam pasar Brang Bara terdapat 35 kios masing masing ukuran 2 meter kali 2,5 meter. Serta 198 meja sehingga total dapat mnampung 232 pedagang. Penempatan pedagang, baru akan dilakukan setelah ada penyerahan dari Di-
(Suara NTB/arn)
SETELAH DIBANGUN - Kondisi pasar Brang Bara setelah dibangun sehingga kini memiliki daya tampung sekitar 232 pedagang. nas Koperindag ke Bapenda. Setelah nanti ada penyerahan hibah dari pemerintah pusat ke Kabupaten. “Akan ada surat dari Menteri Perdagangan untuk aktivasi pasar. Hanya tidak boleh menarik retribusi sebelum surat hibah dari pusat ke daerah keluar,” jelasnya. Yang jelas, untuk tahun ini, Bapenda akan membangun la-
han parkir, pagar keliling dan drainase. Agar pasar ini nyaman buat pedagang dna masyarakat. Kemudian nantinya ada pula program pemberdayana pasar dari Kementrian Perdagangan. Tidak hanya bentuk revitalisasi fisik pasar, tetapi juga revitalisasi manajemen dan sosial. Salah satu bentuk programnya, sekolah pasar untuk pedagang dan pengelola. (arn)
Taliwang (Suara NTB)Badana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat saat ini tengah mengusulkan anggaran darurat sekitar Rp100 juta untuk melakukan perbaikan terhadap jembatan Moteng, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea setelah diterjang banjir belum lama ini. Jembatan yang dibangun beberapa tahun lalu tersebut mengalami rusak parah dan amblas di beberapa sisi jembatan ini. Sehingga akses dari dan menuju desa ini (Moteng) dan Rarak Ronges tersendat karena hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. “Anggaran yang kita butuhkan untuk perbaikan jembatan ini berada di angka Rp100 juta dan saat ini sedang kita usulkan untuk bisa direalisasikan. Tapi kita juga merasa kesulitan melakukan perbaikan karena kondisi jembatan ini yang cukup tinggi dan kerusakannya juga cukup parah karena amblas dan sebagian materialnya terbawa air,” ungkap Kepala BPBD KSB kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan Bencana dan Logistik (Darlogs) Hendra Adiwinata S. Pd, Selasa (16/1). Dikatakannya, akibat dari terjangan banjir tersebut, jalan menuju ke desa Moteng melalui jembatan ini harus ditutup untuk kendaraan roda empat. Karena dikhawatirkan jika dipaksakan untuk tetap dilewati akan roboh dan karena konstruksi jalannya sudah mulai tidak stabil. Bahkan ketika dilewati kendaraan roda dua jembatan ini juga sudah goyang. Terhadap kondisi ini, pihaknya
saat ini tengah mengalihkan arus lalu lintas melalui jembatan yang lain. Hanya saja untuk jembatan ini, tidak bisa maksimal dilalui, karena kondisinya saat rendah dan sangat beresiko ketika air sungai naik. “Kalau banjir datang, jembatan alternatif ini tidak bisa digunakan oleh masyarakat kondisinya sangat rendah,” jelasnya. Makanya pihaknya tetap berupaya maksimal supaya jembatan ini bisa diperbaiki dan bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemukiman dan Perumahan (DPU-PRPP) KSB Amar Nurmansyah ST, M. S ditemui secara terpisah mengatakan, terhadap jembatan ini, pihaknya masih belum bisa melakukan intervensi. Hal ini terjadi karena pihaknya menunggu rampungnya pembangunan jembatan ini melalui dana penanganan darurat. Setelah selesai dibangun, pihaknya akan langsung melakukan revitalisasi secara menyeluruh terhadap jembatan. Baik dengan penambahan kontruksi penguat jembatan maupun hal lainnya. Penambahan konstruksi ini juga dilakukan supaya di tahun berikutnya tidak terjadi hal yang sama. Pihaknya juga akan melakukan penguatan tebing yang ada di sekeliling jembatan. “Kita masih menunggu pembangunan dari dana tanggap darurat rampung. Ketika sudah selesai baru kita akan intervensi kembali,” tandasnya. (ils)
Rekrutmen PT MacMahon
Pelamar Diberi Kesempatan Tes Tulis dan Wawancara Susulan Taliwang (Suara NTB) Para pelamar rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon Indonesia yang melewati kesempatan tes tulis dan wawancara sesuai jadwalnya tidak perlu khawatir. Tim bersama rekrutmen tenaga kerja perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) ini masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti tes pada jadwal terakhir hari ini Rabu, 16 Januari 2018. Anggota tim bersama rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon Indonesia, Benny Tanaya mengatakan, kesempatan terakhir yang diberikan oleh tim bagi pelamar tersebut jangan sampai dilewatkan. Sebab setelahnya tidak akan ada lagi jadwal susulan yang dibuka untuk mengakomodir pelamar yang alpa mengikuti tes tulis dan wawancara itu. “Jadi kalau besok (hari ini) mereka tidak ikut, maka pelamar bersangkutan secara otomatis gugur karena tidak ada hasil tes tulis dan wawancaranya,” tegasnya kepada Suara NTB, Selasa (15/1). Ia mengaku, tim sengaja membuat kebijakan memberi ruang para pelamar yang melewatkan jadwal tes tulis dan wawancaranya pada hari terakhir jadwal tes. Hal ini sebagai antisipasi memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelamar. “Kami mengantisipasi mungkin ada yang benar-benar tidak bisa hadir di saat itu. Dan ternyata kan benar. Banyak sekali sejak kegiatan tes pada hari Minggu lalu yang tidak datang di tiap sesinya,” katanya seraya menambahkan pelamar hasil klarifikasi pun ada yang tidak hadir sesuai jadwalnya. “Yang tambahan hasil klarifikasi jadwal tesnya kemarin (Senin). Masih ada juga yang tidak datang. Mereka pun kita alihkan di hari terakhir besok dan kami sampaikan itu kesempatan terakhir bagi mereka,” tandas Benny menambahkan. Proses tes tulis dan wawancara oleh tim bersama dengan
(Suara NTB/bug)
Benny Tanaya melibatkan Career Engineering Center (CEC) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta sejak Minggu, 14 Januari lalu itu, dilaksanakan secara bergelombang (sesion). Setiap harinya 3 gelombang tes diadakan dengan rata-rata jumlah peserta per sesi sekitar 400 pelamar. Dijelaskan Benny, kegiatan tes ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak CEC UGM dan penilaiannya terhadap hasil tes pelamar turut juga tim dari perusahaan melakukan penilaian. “Kami jamin pelaksanaan tes hingga hasilnya bebas dari intervensi. Karena pihak UGM ini benar-benar independen dalam bekerja,” klaimnya. Ia menyebutkan, untuk hasil tes tulis dan wawancara pelamar yang dinyatakan lulus akan diumumkan pada pekan depan. Sebelumnya tim bersama akan menerima hasil penilaian CEC UGM dan tim PT MacMahon. Selanjutnya hasil tersebut akan diplenokan di internal tim termasuk meminta klarifikasi terkait prosedur dan bobot skoring penilaian masing-masing pelamar kepada pihak CEC UGM dan tim penilai perusahaan. “Begitu sudah clear, tim akan plenokan hasilnya dan kalau tidak ada halangan insyaallah minggu depan sudah kita umumkan pelamar yang lulus tes tulis dan wawancara itu,” tukasnya. (bug)
SUARA NTB Rabu, 17 Januari 2018
Dewan Minta Bupati Isi Kekosongan Demi Motivasi Aparatur Dompu (Suara NTB) Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Andi Bahtiar, A.Md.Par mengingatkan Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah untuk segera mengisi jabatan lowong di jajaran pemerintah daerah (Pemda). Pengisian jabatan lowong dengan pejabat definitif akan memberi kepastian dan semangat pelayanan bagi aparatur sipil negera (ASN). Hal itu disampaikan Andi Bahtiar kepada Suara NTB, Selasa (16/1) kemarin menyusul banyaknya jabatan lowong di lingkup Pemda Dompu. Menurut Andi, mutasi memiliki efektivitas dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat bila dilakukan dengan benar. Karena dari kebijakan itu akan lahir semangat baru bagi aparatur dalam bekerja setelah adanya kepastian posisi dan jabatan. “Memang pejabat yang ditunjuk menjadi Plt ndak mengakui kalau ditanya. Tapi paling tidak ada yang merasa, kepingin totalitas tapi posisi belum pasti. Begitu juga dengan bawahannya tidak akan maksimal mendengarkan perintah atasan karena posisinya yang tidak definitif,” katanya. Menurut Andi Bahtiar, mutasi sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Sebelum mutasi, agar dilakukan evaluasi secara menyuluruh, sehingga dalam penempatan pejabat sesuai keahliannya dan dapat meningkatkan pelayanan untuk mencapai target RPJMD. Namun bagi pejabat yang tidak mampu bisa dirotasi ke tempat tugas baru. Rotasi juga untuk menghindari kejenuhan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas. “Bagi yang berprestasi agar diberikan reward, sehingga lebih berprestasi lagi,” ingatnya. Namun bila rekomendasi KASN untuk panitia seleksi (Pansel) jabatan tinggi pratama (eselon II) belum ada, Andi Bahtiar mengingatkan, untuk mengisi jabatan lain yang tidak membutuhkan rekomendasi KASN. Seperti jabatan administrator (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) yang juga masih lowong. Terlebih kekosongan sejumlah jabatan struktural di Dompu sudah cukup lama. (ula)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Program Jagung, Pengaruhi Kekurangan Pupuk di Bima Bima (Suara NTB) – Program jagung dinilai mempengaruhi kekurangan jatah pupuk di Kabupaten Bima. Selain itu, pupuk juga kerapkali dibawa oleh petani yang bercocok tanam di luar daerah, seperti di Dompu dan Sumbawa. Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Ir. Suryadin, kepada Suara NTB, Selasa (16/1). Kata dia, hal itu berdasarkan hasil rapat Evaluasi dan Koordinasi dengan pihak terkait, seperti Distributor pupuk, Disperindag, Disperbun, perwakilan pupuk Kaltim, belum lama ini. “Jadi kami dari Dewan menyimpulkan tidak ada kelangkaan pupuk di Kabupaten Bima,” katanya. Suryadin menjelaskan, berdasarkan
hasil yang diserap pada rapat tersebut. Pada penghujung tahun 2017 lalu Kabupaten Bima mendapat kucuran bantuan ribuan hektar program jagung dari Pemerintah Pusat. “Kucuran tambahan ini membuat ketersediaan pupuk berkurang. Karena kebutuhannya tidak masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” katanya. Ia mengaku, warga yang melakukan penghadangan dan penjarahan di wilayah Kecama-
tan Bolo, lantaran reaksi dari sejumlah para petani jagung yang tidak termasuk dalam RDKK. “Tapi kita antisipasi dengan mendatangkan 32 ribu ton. Insyaallah Januari ini akan masuk ke wilayah Bima. Serta Jatah bulan Juli dan Juni akan dialihkan pada Januari ini,” katanya. Selain itu, pihaknya juga meminta, PT. pupuk Kaltim supaya memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani pada Bulan Januari hingga Februari. Yang penting tidak melebihi jatah untuk di
tahun 2018. “Kita juga meminta pihak distributor harus tegas dalam menangani masalah pupuk ini supaya jelas. Penyalurannya harus sesuai dengan luas persawahan,” katanya. Sementara terkait adanya sejumlah isu yang berkembang. Mulai pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga penimbunan pupuk oleh pengecer dan distributor dibantah oleh Duta Golkar ini. Justru Ia menyalahkan sebagian petani jagung. “Tidak ada penimbunan atau upaya menahan pupuk. Tetapi para petani jagung sendiri yang membeli banyak dan menimbunnya karena takut kekurangan pupuk,” pungakasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
Suryadin
Izin HO akan Ditiadakan Dompu (Suara NTB) – Sepanjang tahun 2017 kemarin sudah tiga ribu izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Dompu. Tahun ini, satu perizinan terancam berkurang mengingat izin HO (hinder ordonantie) akan ditiadakan pemerintah daerah, sesuai arahan pemerintah pusat. “Alasannya tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan akan menghambat investasi,” kata Kabid Pelayanan dan perizinan DPMPTSP, Adnan kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (16/1). Dengan dicabutnya izin HO tersebut maka dipastikan pengurusan izin di 2018 ini akan berkurang sekitar 2 ribu lebih. Adnan menyebutkan, sebagian pengurus izin ini masih didominasi kalangan pengusaha kecil dengan modal di atas Rp50 juta. Seperti usaha sembako dan kotraktor baru. Seiring berkembangnya perekonomian diwilayah ini juga banyak pengusaha yang kini berinvestasi untuk menjadi kontraktor. “Memang masih dalam skala kecil,” ujarnya. Sementara perusahaan yang sudah membuat izin prinsip tahun 2017 lalu lanjut dia, baru tiga perusahaan, rata-rata investasinya Rp100 miliar lebih. Disinggung perubahan sistim pelayanan perizinan manual ke online yang dikhawatirkan terjadi tumpang tindih tanggung jawab antara Diskominfo dan DPMPTSP, Adnan menjelaskan, Diskominfo hanya bertanggung jawab atas sistim pelayanan online, sementara pihaknya akan menindaklanjuti pengusaha yang akan membuat izin tersebut. “Sampai hari ini belum kita lakukan secara online karena kesiapan kita, termasuk servernya harus diadakan dulu, sitim ini lagi dibenahi karena itu adopsi dari Kota Bandung,” ungkapnya. Dengan diterapkannya sisitim pengurusan izin secara online maka pihak perusahaan yang hendak membuat izin tinggal membuka alamat website yang ada, kemudian melengkapi datadata dengan mengacu pada prosedur yang telah dibuat. Bahkan penerimaan dokumen izinnya pun bisa langsung secara online. “Bisa langsung ditempatnya mereka, itu kemudahannya. Sistim online ini untuk menghindari KKN, karena kalau tatap muka terindikasi katanya ada yang bermain,” pungkas Adnan. (jun)
Warga Miskin Tidak Lagi Kumpulkan Uang untuk Rastra
(Suara NTB/jun)
Dompu (Suara NTB) – Program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) telah diubah menjadi bantuan sosial pangan beras sejahtera, sesuai Surat Gubernur NTB Nomor 500/318/Ekon perihal pelaksanaan program Rastra dan BPNT tahun 2018. Tidak hanya itu, bantuan beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini sudah dibebaskan dari biaya tebus, berlaku mulai Januari 2018 ini. “Tidak akan berubah caranya cuma sekarang tidak harus tebus lagi. Tidak harus kumpul uang atau apa,” kata Kabag Perekonomian Pemda Dompu, Soekarno kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (16/1). Meski begitu, kuota bantuan ini dikurangi menjadi 10 Kg/KPM dari kuota tahun sebelumnya 12 Kg/KPM, dan kualitasnya pun tetap sama yakni medium. Soekarno menyebutkan, tahun 2017 lalu jumlah total KPM diwilayah ini tercatat 19.356 kepala keluarga dengan beras yang digelontorkan tiap bulanya sebesar 290.340 Kg. “Kualitas berasnya pun jelas medium, tidak ada bedanya. Ini akan berlaku awal tahun 2018 ini,” ujarnya. Menurutnya, penyerapan rastra di tahun sebelumnya sudah mencapai 100 persen, meski ditengah perjalanannya muncul beberapa persoalan terkait kualitas beras yang buruk dan sebagainya. Dan itu tegas dia, telah berhasil diatasi pada triwulan pertama dan akhir tahun 2017 kemarin. Untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan ditingkat lapangan terkait beberapa perubahan ini, Soekarno mengatakan, akan segera mensosialisasikan kepada aparatur desa setempat untuk kemudian ditindaklanjuti ke masyarakat. Termasuk mengharapkan dukungan instansi terkait untuk menginformasikan persoalan ini. “Minimal kepala desa itu kita beritahu, kita sosialisasikan, bersurat dan sebagainya,” jelas dia. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM senilai Rp 110 ribu/bulan untuk keperluan membeli beras dan atau telur di agen penjual pangan yang sudah bekerjasama dengan penyalur. “Kalau yang kedua ini belum kita terapkan di sini. Kita belum tahu, kalaupun nanti diterapkan pada bulan apa. Informasi dari provinsi kemarin, sekitar enam bulan pertama kita masih pakai rastra dulu, nanti di bulan berikutnya baru dimasukan program bantuan non tunai ini,” pungkasnya. (jun)
Soekarno
(Suara NTB/ula)
DITANGANI - Ruas jalan di Mbuju Kilo yang longsor akibat terkena abrasi pantai akan ditangani melalui dana tanggap darurat Provinsi NTB tahun 2018 ini.
Ruas Jalan di Kilo Ditangani Melalui Dana Tanggap Darurat Dompu (Suara NTB) Ruas jalan di Kecamatan Kilo yang rusak akibat abrasi pantai dan longsor akan ditangani awal tahun 2018 ini. Penanganan ruas jalan ini dilakukan melalui anggaran bencana alam pemerintah Provinsi. Tim yang akan menangani ruas jalan juga telah melakukan pengukuran dan pengece-
kan lapangan. Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran kepada Suara NTB di kantornya mengungkapkan, ruas jalan yang rusak akibat abrasi pantai di Matompo Desa Kambu dan sekitarnya akan ditangani awal tahun 2018 ini. Tidak hanya ruas jalan yang nyaris putus akibat abrasi, tapi juga tebing
yang longsor di sepanjang jalan ini juga akan ditangani. “Ada tiga daerah yang ditangani melalui dana bencana alam (Provinsi) tahun ini, termasuk kita di Dompu untuk ruas jalan Provinsi di Kilo,” katanya. Ia pun mengungkapkan, surat pernyataan Bupati Dompu yang menyatakan kerusakan
Sudah Sering Dibina, ASN Malas akan Dimutasi Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri akan memberikan sanksi tegas dan melakukan mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai ruang lingkup daerah setempat yang malas. Bahkan, Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini langsung memerintahkan Sekretaris Daerah, Drs. H. M. Taufik HAK, M.Si dan katanya Kabag Organisasi dan Pendayahunaan Aparatur (OPA), ketika melontarkan hal tersebut, saat memimpin apel pagi, di kantor Bupati, Selasa (16/1). “Catat nama yang tidak hadir tanpa keterangan dan saya akan memanggil BKD untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mutasi terhadap yang bersangkutan,” katanya. Menurutnya, ASN dan pegawai yang mendapatkan sanksi adalah yang sudah sering tidak hadir tanpa keterangan. Bahkan sudah kerapkali diberikan peringatan dan pembinaan. “Namun tetap saja tidak hadir tanpa keterangan,” katanya.
(Suara NTB/uki)
DIKUMPULKAN - Sejumlah ASN dan Pegawai yang telat hadir dikumpulkan dalam satu barisan di kantor Bupati Bima, Senin (16/1). Mereka juga terancam dimutasi. Usai menerima instruksi dari Bupati, Sekda bersama dengan Kabag OPA melakukan verifikasi dan pengecekan sejumlah ASN dan pegawai yang tidak hadir di seluruh bagian untuk segera dikeluarkan SK Mutasi. Bahkan mereka yang telat hadir dikumpulkan dalam satu barisan. Tidak hanya itu, Bupati juga mengingatkan seluruh
Kepala OPD dan diterusakan kepada bawahan masingmasing, agar tetap bersikap netral pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. Menghindari kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa. “2108 adalah tahun politik. ASN harus bijak menghadapinya. Pandai menempatkan diri dan tetap menjaga wibawa pejabat,” pungkasnya. (uki)
jalan tersebut akibat bencana abrasi pantai sudah disampaikan pihaknya sebagai salah satu syarat. Pihaknya pun mendorong agar penanganan ruas jalan ini dilakukan secara maksimal, sehingga tidak mudah rusak akibat abrasi pantai dan tanah longsor yang menyebabkan ruas jalan terputus. Karena ruas jalan Kambu
– Kilo ini termasuk yang rawan terputus disebabkan abrasi pantai maupun akibat banjir gunung dan tanah longsor. Terlebih ruas jalan di Kilo ini masih sempit dan tanjakan Kambu maupun Mbuju juga sangat rawan kecelakaan. “Kita sudah ingatkan. Itu yang sedang dihitung dan direncanakan,” kata Imran. (ula)
Inspektorat : Tiga Puluh Anggota Dewan Kooperatif Dompu (Suara NTB) Tiga puluh orang anggota DPRD Dompu dinilai cukup kooperatif dalam memenuhi panggilan dan pemeriksaan Inspektorat terkait pengaduan kelompok masyarakat ke KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Setelah merampungkan pemeriksaan terhadap anggota Dewan, Inspektorat akan merangkum hasil pemeriksaan untuk disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir. H. Moh. Syaiful HS, M.Si kepada Suara NTB kemarin, mengakui telah merampungkan pemeriksaan terhadap 30 orang anggota Dewan. Tidak ada satupun yang mankir dari panggilan dan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan terhadap anggota Dewan akan dikombinasikan dengan hasil pemeriksaan terhadap unit kerja. Hasilnya akan disampaikan ke Bupati dan KPK. “Bagaimana penilaian KPK atas hasil pemeriksaan kita, nanti KPK akan panggil lagi kami,” kata Inspektur. Diakui H. Syaiful, pemerik-
saan terhadap 30 orang anggota Dewan ini atas permintaan KPK yang menindak lanjuti laporan kelompok masyarakat terkait dugaan penyelewengan wewenang dalam pembahasan APBD dan pelaksanaannya di unit kerja. Namun ia menolak untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya, karena bukan kewenangannya. “Semua kooperatif,” kata H. Syaiful. Ia juga mengakui, sejauh ini tidak satupun laporan masyarakat yang tidak ditindak lanjuti pihaknya. Ketika aduan tersebut ditemukan ada indikasi tindak pidana, dilanjutkan ke aparat penegak hukum (APH). Ketika terkait pelanggaran administrasi, langsung dilakukan pendampingan dan pembinaan untuk penataan administrasinya. Namun upaya pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana selalu dikedepankan Inspektorat dalam melakukan audit reguler dan pemeriksaan rutin. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara dan munculnya tindak pidana. “Kita tetap kedepankan upaya pencegahan,” katanya. (ula)
Anggaran Dimanfaatkan RSUD
Usulan Alat Medis untuk RS Pratama Ditolak Kemenkes Dompu (Suara NTB) Rumah Sakit (RS) Pratama yang rampung dibangun tahun 2017 lalu hingga saat ini belum dimanfaatkan. Izin operasional RS masih dalam tahap pengusulan, namun sejumlah alat untuk kebutuhan standar operasi rumah sakit tipe D belum tersedia. Usulan pengadaan alat medis di Kementerian Kesehatan tahun 2018 ditolak karena alokasi Rp 33 Miliar untuk RS Pratama dinilai termasuk untuk alat medis. Hal itu diakui Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes kepada Suara NTB
kemarin. Menurut Gatot, saat pengajukan e-Planing dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Kesehatan tahun 2018 oleh tim DES di Bekasi 2017 lalu sempat diajukan untuk pengadaan peralatan medis bagi RS Prama. Usulan itu langsung ditolak, karena alokasi anggaran Rp33 Miliar untuk Kabupaten Dompu akhir 2016 dan diluncurkan kembali 2017 sudah termasuk untuk peralatan medisnya. Namun anggaran tersebut oleh Pemda, diakui Gatot, diarahkan sebagian untuk kepentingan di RSUD Dompu sebesar Rp11 Miliar dan untuk pem-
bangunan RS Pratama sebesar Rp22 Miliar. Karena ini menjadi kebijakan daerah, tentu diharapkana Pemda bisa menyiapkan anggaran untuk pengadaan peralatan medis untuk kebutuhan RS Pratama. “Sambil memenuhi kekurangan alat. Kita berharap ada tambahan dana (APBD), karena menutupi dana yang dipake ke rumah sakit umum (RSUD),” kata Gatot. Gatot mengaku, Kemenkes baru akan membantu penganggaran untuk RS Pratama apabila rumah sakit ini beroperasi dan memiliki izin operasional. Saat ini pihaknya se-
dang menyusun struktur dan ketenagaan untuk RS Pratama. Setelah itu diajukan izin operasionalnya melalui Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan. Kendati demikian, Gatot mengaku hanya peralatan untuk tindakan operasi yang belum ada. Sehingga ketika izin operasional keluar dan mulai beroperasi, untuk laboratorium dan pelayanan umum sudah ada. Sementara untuk pelayanan RS tipe D, akan ada sistem kunjungan dokter spesialis Opjin, spesialis penyakit dalam, dan kunjungan spesialis bedah di RS Pratama. (ula)
(Suara NTB/ula)
Gatot Gunawan
SUARA NTB Rabu, 17 Januari 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Tidak Sehat, Pasangan Bakal Calon Langsung Gugur Khawatir Ganggu Kinerja SETELAH Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH menyoroti indikasi politisasi dalam mutasi pejabat di lingkup Pemprov NTB, kini giliran Ketua Fraksi ikut angkat bicara. Mereka sependapat dengan Isvie, bahwa nuansa politis dalam mutasi tersebut sangat kentara, menjelang perhelatan Pilkada serentak NTB 2018. “Ini terkesan sekali dipaksakan dalam rangka Pilkada, sudah sangat jelas sekali, ini mutasi yang gagap dan kalap, kentara sekali muatan politiknya,” ujar ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Drs, Ruslan Turmuzi, kepada wartawan di ruangannya, Selasa (16/1). Ruslan mengaku khawatir, dampak dari mutasi tersebut akan mengganggu kinerja roda pemerintahan di tahun politik ini. Apalagi mutasi kali ini didominasi menyentuh jabatan di level eselon IV dan III. Dimana pada jabatan eselon IV dan III tersebut sudah masuk dalam ranah teknis pemerintahan. “Eselon III dan IV itukan sudah masuk ranah teknis, bukan pada ranah pengambil kebijakan, ini tulang punggung dari eselon II. Kalau sudah teknis itu bicara kompetensi, kalau ini dirusak, bisa kacau semuanya,” tegasnya. Menurutnya, mutasi pada dasarnya merupakan hal yang biasa. Adapun sikap puas dan tidak puas bagi para pejabat yang terkena mutasi juga sudah menjadi hal yang lumrah. Akan tetapi Gubernur juga mestinya memperhatikan momentumnya. Hal tersebut juga sudah diingatkan oleh pemerintah yang lebih tinggi melalui aturan larangan untuk melakukan mutasi paling kurang selama enam bulan sebelum Pilkada. Oleh karena banyaknya masukan dari masyarakat terkait mutasi tersebut, DPRD NTB pun berjanji untuk melakukan pendalaman terhadap indikasi dugaan politisasi dalam mutasi tersebut. Bahkan dewan berencana jika diperlukan, pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mendalami dugaan tersebut. “Kalau memang mutasi itu dipandang banyak persoalan, maka kita membuka ruang pada masyarakat untuk mengadu. Tetapi kita ada atau tidak adanya aduan ini, tetap akan kita awasi, bila perlu kita buatkan pansus,” imbuhnya. (ndi)
Ruslan Turmuzi (Suara NTB/ndi)
Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran di Masa Pendaftaran Balon Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, M. Khuwailid, M.H, menyampaikan pihaknya tengah menyusun kajian hasil pengawasannya terhadap pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah, yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 Januari lalu di KPU. Dari hasil pengawasannya, Bawaslu menemukan beberapa dugaan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Demikian disampaikan Khuwailid di ruang kerjanya Selasa (16/1) kemarin. “Kita sedang buat kajian awalnya, terkait dengan hasil sejumlah pengawasan kita untuk pendaftaran calon, baik di Provinsi maupun di kabupaten/ kota yang juga melaksanakan pilkada,” ujarnya. Setelah merampungkan hasil kajian awal, pihaknya melanjutkkan ke tahap pembahasan untuk kemudian dilpenokan. Apakah temuan-temuan dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur atau tidak. “Sebab nanti kalau kita tidak punya bukti kuat, itu bisa jadi masalah, untuk itu kita lakukan kajian awal. Apakah terhadap satu peristiwa itu dapat diteruskan ke tingkat penanganan perkara pelanggaran atau tidak,” ucapnya. Khuwailid membeberkan beberapa fakta temuannya di lapangan yang berpotensi masuk kategori pelanggaran yakni dilibatkannya anak-anak untuk ikut bergabung dalam massa yang dibawa oleh pasangan calon pada saat pendaftaran. Selain itu juga Bawaslu menemukan fakta terdapat fasilitas pemerintah daerah yang digunakan dalam masa pendaftaran tersebut oleh salah satu pasangan calon. “Faktanya ada di kita. Nah itulah yang kita sedang dalamai untuk mencari hubungan keterkaitannya dengan aktivitas politik itu. Misalnya kalau pelibatan anak, maka kita tentu akan teruskan dia ke KPAI, karena anak itu harus dilindungi dari kegiatan eksploitasi politik, dan juga ada Bus pemda yang digunakan untuk memobilisasi massa,” sebutnya. Sementara itu terkait keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, khususnya pada masa pendaftaran calon kemarin, Bawaslu mengaku pihaknya sangat sulit untuk mengidentifikasinya. Namun demikian, di Kabupaten Lombok Barat, Bawaslu menemukan fakta dugaan keterlibatan ASN dalam politik praktis. “Informasnya ada ASN yang dilibatkan, tapi soal ASN ini memang agak sulit. Terutama terkait dengan identitas terlapornya, siapa orangnya, di mana instansinya, susah itu,” katanya. Khuwailid juga menyinggung keterlibatan politik para ASN dengan status pegawai kontrak pemerintah. Ia menjelaskan, dalam pengertian ASN tersebut disebutkan ada dua pengertian. Yakni PNS dan pegawai dengan status kontrak. Beberapa pegawai dengan status kontrak ini, seperti para pekerja pemerintah yang menerima honor dari keuangan negara, seperti pendamping desa, PKH, dan pekerja-pekerja pemerintah dengan setatus kontrak lainnya. “Itu namanya Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu juga dilarang terlibat politik praktis, jadi kita imbau juga mereka agar tidak melibatkan diri dan dilibatkan dalam kegiatan politik praktis,” tutupnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Syarat kesehatan merupakan syarat yang paling berat bagi kandidat bakal pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2018 ini. Pasalnya, jika tidak lulus standar kesehatan yang sudah ditetapkan, maka pasangan bakal calon langsung akan dinyatakan gugur oleh KPU. Demikian disampaikan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori yang dkonfirmasi usai menerima hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon dari tim dokter, Selasa (16/1) kemarin di Kantor KPU NTB. “Ya untuk syarat kesehatan final dan mengingat, jika tidak bisa dipenuhi menurut ketentuannya, maka gugur. Jadi syarat kesehatan ini sangat menentukan. Dia sama dengan berhalangan tetap atau meninggal dunia,
itu final,” jelasnya. Jika salah satu calon tidak memenuhi syarat kesehatan, maka masih bisa dilakukan pergantian. “Kalau syarat kesehatan ini tidak bisa dipenuhi, masih bisa diganti calonnya. Kecuali yang tidak bisa diganti itu adalah partai pengusungnya tidak bisa diganti,” tegasnya. Aksar menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan ini dilangsung dengan objektif dan sangat teliti. Ia menutur-
kan, menurut keterangan dari tim dokter, bahwa standar pemeriksaan kesehatan untuk Pilkada tahun 2018 ini jauh lebih detail dan lebih berat dari Pilkada sebelumnya. Sehingga waktu yang dibutuhkan oleh tim dokter untuk memeriksa satu pasangan calon, membutuhkan waktu sampai dua hari. “Artinya pemeriksaan kesehatan ini sangat serius dan tidak main-main. Belum pernah juga ada sanksi seperti
saat ini, dimana calon bisa dibatalkan kalau tidak sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba,” ujarnya. Ketika ditanya dari keempat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tersebut, adakah yang tidak memenuhi syarat kesehatan? Aksar tidak langsung memberikan jawaban. Karena, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan rapat pleno dengan komisioner KPU lainnya. “Kita akan rapat pleno dulu dengan komisoner lainnya, kita masih menunggu satu komisioner lagi, pak Yan Marli yang masih berada di Jakarta. Kita tidak bisa ambil keputusan tanpa kehadiran
lengkap dari komisioner KPU,” jelasnya. Sementara itu, persyaratan lainnya, jika masih terdapat kekurangan, maka pasangan calon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Untuk itu, KPU sudah mengundang para pasangan calon untuk hadir di KPU Rabu hari ini untuk menyerahkan hasil penelitian berkas administrasi pencalonan dan juga hasil pemeriksaan kesehatan. “Kami sudah bersurat ke paslon untuk hadir di KPU besok (hari ini) pukul sembilan, dalam rangka penyampaian syarat calon dan juga hasil pemeriksaan kesehatan,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/why)
BERJAGA - Petugas provost berjaga di Blok B Umum ruang tahanan Polda NTB, Selasa (16/1) saat peresmian oleh Kapolda NTB.
Rutan Baru Polda NTB Atasi Over Kapasitas Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli meresmikan gedung baru Rumah Tahanan (Rutan) Polda NTB, Selasa (16/1). Aset hibah dari perusahaan tambang di NTB itu dapat menampung hingga 150 tahanan. “Hari ini kita meresmikan rumah tahanan Polda NTB. cukup besar dan siap menam-
pung tahanan kejahatan narkotika, pidana umum, dan khusus,” jelasnya. Proyek pembangunan Rutan Polda NTB tersebut menelan anggaran Rp 4,6 miliar. Pembangunan dikerjakan dengan pola multiyears mulai tahun 2015 sampai tahun 2017. Gedung tiga lantai tersebut kemudian diserahkan kepada
Polda NTB dalam bentuk hibah dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara. “Sementara ini kita punya 45 kamar tahanan. Saya kira satu kamar bisa lebih nyaman dihuni empat orang. Jadi sangat cukup. Bahkan tadi sudah bicara dengan kejaksaan kalau ada tahanan dari jaksa bisa dititip di sini,” ujar Firli.
Gedung tiga lantai tersebut dibagi menjadi tiga blok. Dua blok di lantai satu yang terbagi menjadi blok A narkotika dan blok B umum. Kemudian blok C khusus berada di lantai dua berdampingan dengan ruang staf. Sementara lantai tiga, digunakan sebagai aula dan gudang.
Fasilitas lainnya antara lain, ruang besuk, ruang istirahat, ruang senjata, ruang isolasi, ruang monitor, dan ruang jemur. Gedung baru Rutan Polda NTB tersebut diharapkan dapat lebih representatif bagi para tahanan serta dengan tingkat keamanan yang tinggi. (why)
Polisi Siapkan Razia Sajam Atasi Konflik Polda NTB Cek Lapangan Dugaan Pengelolaan Sosial Monjok – Karang Taliwang Air Ilegal di Mentigi
Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram akan menggelar razia senjata tajam dan senpi rakitan di dua kampung yang terlibat konflik sosial di perbatasan kecamatan Selaparang dan Cakranegara, Monjok-Karang Taliwang. Penegakan hukum terhadap kepemilikan sajam dan senpi rakitan diperlukan. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menegaskan, undang-undang telah mengatur mengenai kepemilikan senpi rakitan dan sajam dikenai hukuman pidana. “Karena masih terus-terusan begitu saja (berkonflik), kita akan melaksanakan upaya terakhir dengan menggelar razia di kedua belah pihak.
Jika ditemukan senjata tajam atau rakitan, kita akan sita dan berikan tindakan hukum,” kata Kapolres Mataram AKBP Muhammad, Selasa (16/1). Kegiatan razia tersebut, jelasnya, Polres Mataram tidak akan bertindak sendiri. Melainkan akan menggandeng Pemerintah Kota Mataram maupun lembaga penegak hukum lainnya. “Selain instansi terkait dari Pemerintah Kota Mataram, kodim juga akan kita libatkan. Nantinya akan kita berikan undangan terlebih dahulu,” kata Muhammad. Meski demikian, razia atau sweeping sajam dan senpi rakitan tersebut akan didahului dengan pendekatan preventif. Pemi-
lik senpi rakitan dan sajam tersebut diimbau untuk menyerahkan barangnya ke aparat. “Kita akan berikan ‘warning’ dulu, kalau tidak juga diindahkan, maka tentunya kita akan lakukan penindakan,” ujarnya. Sanksi pidana terkait dengan memiliki, menguasai, menyimpan, atau pun memperjualbelikan senjata api, senjata tajam, atau pun rakitan, kata dia, telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12/1951 dengan ancaman pidana paling berat sepuluh tahun penjara. “Dalam aturannya kan sudah disebutkan, kedapatan memiliki senjata tajam atau rakitan, bisa dikenakan Undang-Undang Darurat,” tandasnya. (why)
Polda NTB Siap Hadapi Praperadilan Tersangka TPPO Rabitah Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mengklaim proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang Sri Rabitah kuat. Gugatan praperadilan dua tersangka, Hulfa dan H Ijtihad siap dihadapi. Kabid Hukum Polda NTB, AKBP Deky Subagio mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan pimpinan untuk menghadapi gugatan praperadilan tersebut. “Kita ikuti saja proses persidangannya karena itu adalah hak para tersangka,” ujarnya Selasa (16/1) ditemui di sela-sela peresmian Gedung Rutan Polda NTB. Mantan Dirtahti Polda NTB itu menuturkan pihaknya siap untuk menghadapi
gugatan praperadilan yang akan disidangkan pekan depan di Pengadilan Negeri Mataram. “Gugatan terhadap PPA Polda cukup kuat kita menang,” ujarnya. Sementara Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji menanggapi santai gugatan praperadilan tersebut. menurutnya hal itu adalah bagian dari hak hukum para tersangka. “Tidak ada masalah. Itu kan haknya mereka,” ujarnya. Gugatan praperadilan itu, sambung dia, tidak memengaruhi proses penyidikan yang kini masih berjalan. “Penyidikan jalan terus. Praperadilan itu soal lain. Berkas dua tersangka dikembalikan jaksa dengan petunjuk untuk dilengkapi. Sedang kita
lengkapi,” jelasnya. Gugatan praperadilan tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor register 1/ pid.pra/2018/PN Mtr. Pemohon gugatan momohon hakim untuk menyatakan penetapan status tersangka mereka tidak sah, menyatakan penangkapan para pemohon tidak sah, menyatakan penahan tidak sah, dan meminta Polda NTB untuk mengeluarkan para pemohon dari tahanan. Hulfa dan Ijtihad ditetapkan sebagai tersangka TPPO dengan korban Juliani adik Sri Rabitah. Mereka disangkakan pasal 10 dan atau pasal 11 juncto pasal 6 UURI No 21/ 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. (why)
Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mengklarifikasi sejumlah pihak untuk mendalami penyelidikan dugaan pengeboran air ilegal di kawasan Mentigi, Malaka, Pemenang, Lombok Utara. Penyidik juga sudah turun ke lapangan untuk mendalami laporan tersebut. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, menerangkan, kasus tersebut sudah dalam tahap penyelidikan sehingga penyidik mengundang saksi untuk diklarifikasi. “Sudah kita lakukan klarifikasi dari bawah di tingkat desa lalu ke instansi terkait lainnya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/1). Kades Malaka dimintai keterangan awal pekan ini, terkait rekomendasi yang diberikan kepada PT Greenland Property Lombok dalam pengurusan izin pengelolaan air tanah. Rekomendasi tersebut, sambung dia, diberikan pada Oktober 2017 untuk diajukan ke dinas perizinan dan ke dinas lingkungan hidup dan kehutanan Tetapi kades mengklaim tidak mengetahui secara pasti mengenai komersialisasi pengelolaan air tanah tersebut. “Kades ini baru menjabat. Dia juga baru tahu kalau ada dugaan dikomersilkan dari klarifikasi kemarin. Rekomendasi itu dikeluarkan sebagai dasar pengajuan izin ke dinas,” ungkapnya. Penyidik Cek Lapangan Sementara itu, penyidik
(Suara NTB/dok)
Darsono Setyo Adjie Subdit IV juga sudah turun ke lapangan untuk mengecek rupa fisik pengelolaan air tanah Mentigi Bay. “Hasilnya memang benar ada aktivitas pengeboran, ada meteran, ada mesin, ada peralatan, dan ada pipa ke pelanggan,” beber Darsono. Menindaklanjuti hasil cek lapangan itu, pihaknya mengundang sejumlah pihak untuk diklarifikasi. Antara lain pelanggan air Mentigi Bay, dan manajemen perusahaan tersebut. Kasus tersebut dilaporkan Lombok Utara Corruption Watch (LUCW). Disebutkan PT GPL di Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara diduga melakukan pengeboran air secara ilegal. Eksploitasi air tanah sejak tahun 2012 tersebut diduga dikomersilkan dengan harga Rp 25 ribu per 28 per 28 m3. (why)
BUDAYA DAN HIBURAN
SUARA NTB Rabu, 17 Januari 2018
Halaman 9
Perketat Keamanan Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) Keamanan menjadi modal utama pariwisata. Tidak terkecuali bagi pariwisata di NTB. Pemda masing-masing daerah beserta aparat diminta untuk memperketat keamanan di berbagai destinasi wisata yang dianggap rawan. Sebelumnya banyak beredar informasi terkait wisatawan yang kehilangan uang dan barang berharga lainnya saat berkunjung ke beberapa destinasi wisata. Namun belakangan kabar serupa tidak terdengar lagi. Ini meru-
pakan upaya dari masingmasing pemda untuk meningkatkan keamanan menuju dan di destinasi wisatanya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya bersama pihak ke-
polisian telah meningkatkan keamanan di destinasi wisata. Bukan itu saja, pihaknya juga telah melibatkan warga untuk turut melakukan pengamanan. Sehingga kondisi di destinasi wisata bisa kondusif dan wisatawan bisa menikmati
waktunya dengan nyaman. “Keamanan ini menjadi hal yang sangat kami perhatikan. Oleh sebab itu kami melibatkan aparat dan warga untuk senantiasa menjaga keamanan di destinasi wisata yang dekat dengan tempat tinggal warga. Ini sangat efektif, mengingat masyarakat itu yang lebih paham tentang daerahnya,” ujarnya. Kendati demikian, wisatawan juga meminta agar keamanan
tidak saja yang dihubungkan dengan tindakan kriminal. Keamanan wisatawan saat berada di destinasi wisata dengan kondisi yang yang tidak menentu juga perlu diperhatikan. “Misalnya seperti kemarin itu kan ada yang meninggal di Pantai Semeti. Mereka terseret ombak, mungkin karena mereka tidak tahu bahwa di situ berbahaya. Pemerintah atau pengelola destinasi perlu untuk menaruh plang per-
ingatan di sana,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn. Perlu adanya papan peringatan di beberapa destinasi yang dianggap berpotensi berbahaya bagi wisatawan. Ini juga bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap menjaga keselamatan dan keamanan wisatawan saat berkunjung ke destinasi wisata itu. “Wisatawan kadang tidak tahu kalau di sana itu berba-
haya, jadi perlu dikasih tahu dengan cara memasang plang atau pengumuman. Jadinya mereka bisa lebih berhatihati,” ujarnya. Hal ini memang terlihat sederhana namun akan sangat membantu wisatawan yang berkunjung. Apalagi bagi wisatawan yang baru pertama kali datang ke destinasi itu. Sehingga semua aspek keamanan bagi wisatawan benar-benar dapat terpenuhi. (lin)
Segmen Wisata Halal Perlu Diperkuat Mataram (Suara NTB) Wisata halal masih menjadi jualan utama pemda NTB atau para pelaku usaha pariwisata. Meskipun dalam pelaksanaannya, segmen wisata ini masih kalah pamor dari wisata konvensional. Segmen wisata halal yang menjadi pembeda antara wisata NTB dan daerah lain perlu untuk diperkuat. Saat ini memang sudah semakin banyak desa wisata yang mengembangkan konsep wisata halal. Hanya saja, jumlah kunjungannya tidak sebanyak wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa segmen wisata halal masih kurang kuat dibandingkan segmen lainnya. “Kita juga sudah bekerja keras promosikan wisata halal kepada wisatawan. Tapi tetap saja, lebih banyak yang memilih berkunjung ke destinasi wisata konvensional. Jujur saja, wisata halal masih kurang peminatnya,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur Berry Putra, di Mataram, Selasa (16/1). Ia mengaku bahwa wisatawan nusantara maupun mancanegara lebih suka berkunjung ke gili dan destinasi wisata konvensional lainnya. Meskipun ia sudah mempromosikan destinasi wisata halal, namun tidak banyak wisatawan yang berminat. “Saya rasa penguatan Lombok sebagai destinasi wisata halal itu perlu dilakukan. Kita tahu selama ini pemerintah sudah bekerja keras untuk mempromosikan wisata halal. Tapi mungkin belum maksimal. Mungkin perlu strategi promosi yang tidak biasa,” ujarnya. Menurutnya Lombok masih belum bisa mengimbangi predikat wisata halal terbaik di dunia dengan mendatangkan banyak wisatawan. Sebab, predikat atau penghargaan itu nyatanya tidak dapat menggugah keinginan wisatawan untuk memilih segmen wisata ini. “Harusnya predikat wisata terbaik dunia itu berbanding lurus dengan jumlah kunjungan. Tapi nyatanya kita belum mampu melakukan itu. Ini berarti ada yang harus diubah. Entah strategi promosi atau yang lainnya,” ujarnya. Hal ini juga berkaitan dengan peresmian KEK Mandalika yang dianggap sebagai salah satu hal yang menyebabkan wisata halal kian tenggelam. Magnet Mandalika sebagai destinasi wisata konvensional belum bisa mengalahkan wisata halal terbaik dunia yang dimiliki NTB. Sehingga perlu formula khusus dalam memasarkan kedua segmen wisata ini agar seimbang. (lin)
(Suara NTB/ist)
TANJUNG PERAK - Keindahan pemandangan di Tanjung Perak yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
Menikmati Semilir Angin di Pantai Tanjung Perak Selong (Suara NTB) Pantai Tanjung Perak ternyata tidak hanya ada di Surabaya. Nama Pantai Tanjung Perak juga ada di Kabupaten Lombok Timur, tepatnya di Kecamatan Jerowaru. Pantai ini memang tidak terlalu banyak pengunjung. Bukan karena tidak bagus, tapi karena banyak yang tidak tahu tentang pantai ini. Pantai Tanjung Perak juga berdekatan dengan Pantai Tanjung Cina. Kedua nama pantai ini memang tidak akrab bagi wisatawan. Namun, apabila berkunjung, wisatawan dipastikan akan menikmati suasana di pantai ini. “Karena tidak banyak orang yang tahu tentang pantai ini, jadi suasananya tidak ramai. Bisa puas foto-foto karena tidak ada yang ganggu,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn, Selasa (16/1). Meskipun di Tanjung Perak ini cukup sepi, tapi wisatawan pasti betah berlama-lama di sini. Pasalnya suguhan dari bebatuan yang menawan akan meninggalkan jejak kenangan. Bukan hanya bebatuan, hamparan pantai dengan tebing yang curam pun berdiri kokoh, berderet menyambut wisatawan di Tanjung Perak. Dari atas tebing, wisatawan akan menyaksikan senja yang indah. “Pemandangannya indah, pokoknya bagus dah. Tidak kalah dari pantai lain. Malahan kalau dilihat lagi, ini pantai lebih bagus dari pantai-pantai mainstream yang dikunjungi wisatawan di Lombok,” ujarnya. Untuk bisa mencapai pantai ini, dari Lombok International Airport waktu yang dibutuhkan hanya 2,5 jam. Melakukan perjalanan ke Tanjung Perak, lebih disarankan menggunakan kendaraan pribadi. Akses jalan yang lumayan susah pun bisa jadi kendala bagi pengunjung. “Jalannya memang tidak bagus. Jadi harus siapkan tenaga yang cukup untuk bisa ke sana. Karena belum banyak yang ke sana makanya belum diperbaiki jalannya,” ujarnya. Wisatawan yang berkunjung ke Tanjung Perak ini disarankan untuk membawa bekal sendiri. Karena di pantai ini tidak ada orang yang menjual makanan. Sehingga sebaiknya membawa aneka kudapan dari rumah. Selain itu, disarankan juga untuk tidak berkunjung sendirian. “Poinnya itu kan beramai-ramai dengan kerabat. Jadi suasananya lebih menyenangkan. Selain itu, kalau ada apaapa jadi ada yang bantu,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/lin)
KEBUN RAYA LOMBOK - Kebun Raya Lombok yang ada di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu destinasi wisata yang dijadikan sekaligus sebagai destinasi edukasi. Sebab di sini terdapat banyak jenis anggrek dan pepohonan dari berbagai varian yang dikembangkan oleh pengelola setempat.
Ratusan Kesenian Asli NTB Perlu Dilestarikan Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB memiliki banyak kesenian, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB saat ini telah menginventarisir setidaknya 315 kesenian tradisional. Semuanya telah didaftarkan secara legal dan mendapatkan pengakuan resmi. Untuk semua kesenian itu, Kota Mataram sebagai daerah dengan jumlah kesenian tradisional terbanyak. Kepala Dinas Pariwisata NTB H. L. Muhammad Faozal sebelumnya mengatakan bahwa sanggar-sanggar itu masih perlu diperkuat dalam hal manajemennya. Sehingga keberadaan sanggar-sanggar ini dapat terekspos dan dapat dilihat oleh masyarakat maupun wisatawan. Sehingga keberadaannya tetap eksis meskipun saat ini sedang berkembang kesenian modern di kalangan generasi muda. Sanggar kesenian tradisional terbanyak berada di Kota Mataram sebanyak 78 sanggar.
Kemudian Lombok Tengah dan Lombok Barat masing-masing 46 dan 41 sanggar. Sumbawa dan Bima masing-masing 44 dan 29 sanggar. Lombok Timur dan Lombok Utara masingmasing sebanyak 22 dan 14 sanggar. Sumbawa Barat dan Dompu masing-masing sebanyak 15 dan 18 sanggar. Sementara daerah dengan jumlah sanggar paling sedikit adalah Kota Bima sebanyak 8 sanggar. Kesenian itu beragam seperti tari, teater, musik dan lain-lain. Beberapa diantaranya seperti jangger, gendang belek, lawas, cilokak, rudat, dan lain sebagainya. Meskipun kesenian yang terdaftar terbilang cukup banyak, namun tidak semua eksis dalam pementasan. Pengisi acara kesenian cenderung dari sanggar yang sama. Padahal jika dilihat NTB memiliki banyak sekali sanggar dan kreativitas kesenian yang bisa dipamerkan. Belum diketahui jumlah 315 itu akan bertambah atau tidak. Sebab diperkirakan masih bany-
ak sanggar-sanggar seni yang belum didaftarkan. Kesenian ini juga bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung.
Sebab, bisa jadi kesenian asli seperti yang dimiliki NTB tidak ada di daerah atau negaranya. Sehingga semua kesenian yang dimi-
liki NTB perlu dilestarikan. Sehingga kesenian ini dapat terus dinikmati sebagai salah satu warisan bagi generasi muda. (lin)
(Suara NTB/ist)
RUDAT - Kesenian Rudat yang merupakan salah satu kesenian asli NTB.
Sumbawa Tetapkan 24 Kegiatan Wisata Tahun 2018 Mataram (Suara NTB) Promosi destinasi wisata dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggelar berbagai kegiatan untuk mendatangkan banyak wisatawan. Kabupaten Sumbawa telah menetapkan setidaknya 24 kegiatan wisata tahun 2018 untuk mempromosikan berbagai potensi wisata yang dimilikinya. “Kami sudah menetapkan banyak kegiatan dan waktunya juga sudah ada. Kami berharap ini bisa menjadi acuan untuk wisatawan bisa berkunjung pada dan menikmati setiap suguhan dari kegiatan itu,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Junaidi. Berbagai kegiatan itu diantaranya pesta rakyat pada
Januari, Ponan dan Labangka Fiesta pada Februari, SAKA buffalo race championship 1 dan kemah wisata pada Maret. Pada Bulan April ada ekspedisi pulau kecil, Mei ada SAKA buffalo race championship 2 dan semalam di dalam Loka, Juni ada festival Teba Murin, Juli ada SAKA buffalo race championship 3 dan Festival Pesona Moyo dan Agustus ada Festival Kampung Syahdu, Samba dan MU. Sedangkan pada September ada Sail Moyo Tambora, SAKA buffalo race championship 4, Festival Melala dan Festival Teluk Saleh. Pada Oktober ada Rantok 1001 Denang, Festival Raja Kape dan Festival Gerbang Barat. Sedangkan pada November ada Festival Pesona Agal dan Festival Pe-
sona Paraso. Pelaku pariwisata dan wisatawan bisa menjadikan kalender event itu sebagai acuan saat ingin berkunjung ke Sumbawa. Tentu saja wisatawan tidak hanya dapat menikmati berbagai event itu saja. Banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi sebelum atau setelah menikmati berbagai event tersebut. “Semua kegiatan itu ada yang kegiatan nasional dan ada yang tidak,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa semua kegiatan itu merupakan kegiatan yang
(Suara NTB/ist)
RANTOK - Seni Rantok yang dilakukan oleh warga Sumbawa pada sebuah acara belum lama ini.
penting sebagai promosi pariwisata Sumbawa. Ini juga ajang untuk meningkatkan kearifan lokal warga setempat. Sebab pariwisata Sumbawa dirancang sebagai pariwisata berbasis masyarakat. Dengan harapan masyarakat Sumba-
wa dapat terlibat langsung dan menjadi bagian dari dunia pariwisata saat ini. “Semoga dengan berbagai kegiatan yang kita rancang ini kunjungan wisatawan bisa meningkat dari tahu sebelumnya,” harapnya. (lin)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Rabu, 17 Januari 2018
Halaman 10
Rencana PPDB SMA/SMK Sistem ”Online”
Dikbud Harus Optimal Lakukan Sosialisasi Mataram (Suara NTB) – Rencana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri menggunakan sistem online yang diungkapkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB disambut baik sejumlah pihak. Namun Dinas Dikbud NTB diminta untuk melakukan sosialiasi ke masyarakat jauh sebelum pelaksanaan PPDB dengan sistem online itu. Praktisi pendidikan, Drs. H. Kutjip Anwar, dikonfirmasi Selasa (16/1) mengatakan, Dikbud NTB harus melakukan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat sejak saat ini. Dengan begitu masyarakat
bisa memahami tujuan Dikbud NTB menggunakan sistem online itu. “Saya rasa itu baik sekali, kan online itu untuk meningkatkan integritas sekolah dan dinas, sepanjang disosialiasikaan ke masyarakat
luas dengan cukup,” ujar Kutjip. Mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini mengingatkan agar jangan sampai Dikbud NTB menyosialisasikan aturan itu mendekati pelaksanaan PPDB. Sosialiasi PPDB itu harus dilaku-
kan mulai saat ini. “Jangan ada miskomunikasi, atau tiba-tiba nambah kuota, supaya merata di seluruh sekolah,” katanya. Menurut Kutjip, tujuan dari PPDB Zonasi untuk SMA agar siswa tidak menumpuk di satu sekolah tertentu saja. namun, Pemerintah juga harus secara bertahap memenuhi sarana di setiap sekolah. juta penyebaran guru juga harus baik. Dengan begitu pemerataan pendidikan bisa berjalan dengan baik. “Kalau kualitas antara sekolah
semakin baik dan tidak jauh berbeda, masyarakat tidak akan terfokus pada sekolah tertentu,” pungkasnya. Sementara itu Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti, mengatakan ke depan memang semuanya harus serba online. Sementara terkait sistem zonasi di PPDB SMA, menurutnya masih diperlukan aturan yang jelas, karena berkaca pada PPDB sebelumnya banyak aturan yang dianggap dilanggar oleh sekolah.
Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji menegaskan PPDB Sistem Zonasi nantinya akan lebih tegas dan semakin ketat. “PPDB menggunakan sistem online, semakin tegas, semakin ketat,” tegasnya. Dinas Dikbud NTB akan tetap melaksanakan PPDB Sistem Zonasi pada awal tahun ajaran 2018/2019 mendatang. Penerapannya akan lebih disempurnakan, menyusul banyak keluhan pada
PPDB Sistem Zonasi tahun ajaran 2017/2018 lalu. Sosialisasi akan dilakukan lebih awal ke tingkat SMP sederajat. Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Drs. Sukran, mengatakan, persiapan sistem PPDB secara online tengah dipersiapkan. Dilakukan pelatihan bagi operator yang akan mengelola PPDB online itu. nantinya sistem online itu akan dikelola oleh Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Dinas Dikbud NTB. (ron)
SMPN 3 Mataram Persiapkan Ujian Nasional Mataram (Suara NTB) SMPN 3 Mataram menyiapkan siswa mengikuti Ujian Nasional (UN). Pada minggu ini, SMPN 3 mulai mengadakan pelajaran tambahan atau pengayaan. Berbagai persiapan dilakukan agar siswa bisa meraih nilai yang baik dan diterima di SMA/SMK yang diinginkan siswa. Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, S.Pd., M.Pd., mengatakan, persiapan UN sudah dimulai dengan mengadakan pelajaran tambahan. Ia juga mendorong guru yang kebetulan siswanya dalam ulangan harian memperoleh nilai yang rendah, agar mendorong siswa mengikuti kegiatan remidi. “Dalam minggu ini kita memulai mengadakan pelajaran tambahan atau pengayaan, dan mendorong ke guru-guru yang kebetulan anak–anak dalam ulangan harian dapat niliai redah, kita dorong untuk mengadakan kegiatan remidi,” kata Herman. Siswa SMPN 3 Mataram yang akan mengikuti UN Kertas Pensil (UNKP) di tahun 2018 sebanyak 173 siswa. Ia mengakui di tahun ini, SMPN 3 Mataram masih melaksanakan UNKP. Nantinya dalam persiapan UN akan dibahas soal-soal yang mengarah pada ujian nasional. SMPN 3 juga akan mengikuti uji coba sebanyak dua kali yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram. selain itu SMPN 3 Mataram juga secara mandiri melaksanakan uji coba UN. “Kemungkinan kita ikut ujicoba dari Dinas dua kali, dan Sekolah sekali,” katanya. Herman berharap dari pelaksanaan UN nanti, dengan hasil yang diraih siswanya, mereka bisa diterima di SMA/SMK favorit. Di tahun lalu, banyak anak SMPN 3 Mataram yang diterima di SMA/ SMK yang dianggap favorit oleh masyarakat. “Belum ada perbedaan UNBK dan UNKP dalam penjaringan masuk SMA/ SMK. Kami senang banyak anak SMPN 3 Mataram yang masuk (diterima),” katanya. Selain itu, peningkatan nilai diharapkan bisa lebih baik. Siswa dan guru, diharapkannya bersungguhsungguh dalam proses persiapaan UN. “Tanpa proses, kita tidak dapat meraih hasil yang kita inginkan,” pungkas Herman. (ron) Suherman
SMKN 3 Mataram Tingkatkan Kedisiplinan Mataram (Suara NTB) SMKN 3 Mataram berupaya meningkatkan kedisiplinan. Dengan peningkatan kedisiplinan itu diharapkan prestasi sekolah dapat meningkat, dan bisa mengantarkan siswa diterima di dunia kerja. Hal itu disampaikan Kepala SMKN 3 Mataram, Moh. Tauhid, S.Pd., dikonfirmasi Selasa (16/1). Ia menekankan, saat ini pihaknya fokus pada kedisiplinan. Ia akan menguatkan aturan yang sudah ada agar peningkatan kedisiplinan bisa tercapai. “Aturan yang sudah ada itu kita ekekusi. Harus dijalani, itu saja, tidak hanya slogan tapi harus kita ekskekusi aturan-aturan itu,” ujar mantan Kepala SMKN 6 Mataram yang dilantik menjadi Kepala SMKN 3 Mataram pertengahan pekan lalu. Menurutnya, sekolah yang maju itu harus mampu menjadi kedisiplinan dan kebersihan. Kedua hal itu dianggapnya sebagai kunci sekolah meraih prestasi. Dengan disiplin itu, prestasi, peningkatan mutu pendidikan, dan berbagai hal lainnya akan ikut meningkat. “Nanti yang lain akan dengan sendirinya mengikuti,” ujarnya. Diakuinya SMKN 3 Mataram memiliki nama yang baik di tengah masyarakat. Tauhid mengatakan, cara untuk menjaga nama baik itu kuncinya ada peningkatan disiplin. Semua program akan terlaksana kalau kedisiplinan dapat lebih diperketat. Termasuk disiplin guru dan siswa. “Belajar dari teman yang banayak keluar negeri, hanya dua yang perlu diperhatikan, tingkatkan disiplin dan kebersihan,” tegasnya. Ia mengharapkan, ketika kedisiplinan sudah berjalan dengan bagus, maka berbagai hal pendukung pendidikan akan berjalan dengan baik. Diharapkan nantinya siswa akan bisa menyerap keterampilan dan pengetahuan dengan baik. Dengan begitu, siswa akan mudah diterima di Dunia Usaha dan Dunia industri (DUDI) tempat mereka akan bekerja. “Ujungnya bahwa anak-anak itu bisa diterima semua di dunia kerja,” harap Tauhid. (ron)
(Suara NTB/dys)
PELATIHAN - Kegiatan TOT bagi fasilitator sebagai persiapan pelaksanaan kemah perdamaian bagi ratusan mahasiswa PTKIN pada 21 Januari mendatang.
Mahasiswa Lingkup PTKIN Dididik Jadi Duta Perdamaian Mataram (Suara NTB) Sebanyak 200 mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi Keislaman Negeri (PTKIN) seIndonesia akan menghadiri kegiatan “Youth Camp 2018 for Peace Leader” pada 21 Januari mendatang. Kegiatan yang sempat tertunda itu dipastikan tidak akan molor lagi sesuai jadwal. Sementara guna mematangkan kegiatan tersebut, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universi-
tas Islam Negeri-UIN Jakarta dan Nusatenggara Center (NC) NTB, Selasa (16/1) menggelar training of trainer (TOT) dengan tujuan agar para fasilitator kegiatan memahami tugas-tugas sebagai fasilitator. Direktur Nusa Tenggara Center Prof. Dr. Suprapto, mengemukakan peserta Kemah Perdamaian terdiri dari 200 peserta yang merupakan mahasiswa/ mahasiswi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se Indonesia. Informasi terkait kegia-
tan dengan diinformasikan ke seluruh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan lingkup PTKIN. Selain itu, para peserta kemah merupakan mahasiswa yang sebelumnya telah terjaring secara teknis melalui persyaratan umum dan khusus yang ditentukan panitia. Secara umum, tujuan kegiatan kemah perdamaian ialah mensosialisasi, dan mengkampanyekan praktik-praktik Islam yang damai dan toleran. Di samping itu mampu
Tantangan Mempertahankan Kualitas Mataram (Suara NTB) SMAN 1 Mataram memiliki nama dan reputasi yang baik di Kota Mataram. Mulai pekan kemarin, Kepala SMAN 1 Mataram diisi kepala sekolah yang baru yaitu Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., yang sebelumnya menjadi Kepala SMAN 3 Mataram. Menurut Jauhari, tantangan yang dihadapinya adalah mempertahankan prestasi SMAN 1 Mataram. “Saya melihat kalau di SMAN 1 Mataram, hanya tinggal mempertahankan (prestasi) yang sudah ada, di samping meningkatkan,” ujar Jauhari. Ia mengakui mempertahankan nama baik SMAN 1 Mat-
aram cukup sulit. Terlebih lagi saat ini sudah banyak tumbuh sekolah dengan raihan akreditasi A yang sama dengan SMAN 1 Mataram. belum lagi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi, di mana siswa hanya dapat memilih sekolah sesuai zona tempat tinggalnya. Ini memungkinkan persebaran siswa yang berprestasi merata di semua sekolah. “Yang mempertahankan itu yang sulit,” ujarnya. Selain berupaya untuk mempertahankan prestasi sekolah, ia juga berupaya untuk meningkatkannya. Oleh karena itulah, ia sudah melaksanakan pertemuan dengan guru di
SMAN 1 Mataram terkait apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan prestasi sekolah. Seperti menghadirkan dosen tidak hanya pada saat menjelang Ujian Nasional (UN), tapi bisa dilakukan sekali dalam seminggu. “Beban di SMAN 1 Mataram rupanya ringan, padahal berat, mempertahankan nama baik sekolah itu sulit. Kalau sekolah lain, saya bisa bilang, oke satu tahun, kalau SMAN 1 Mataram mempertahankan atau meningkatkan ini rumusnya terlalu banyak. Karena di sini sarana sudah lengkap, kalau bisa, naikkan sedikit dari mempertahankan,” harapnya. (ron)
UIN Mataram Canangkan KKP Nusantara Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mencanangkan Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) Nusantara bersama Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Demikian disampaikan oleh Wakil Rektor I UIN Mataram, Dr. H Masnun saat menerima studi banding, Ketua STAIN Pare-Pare, Dr. Ahmad Sultra Rustam bersama rombongan, di ruang rapat utama UIN Mataram beberapa waktu lalu. Masnun mengatakan, kunjungan ini sangat positif dalam rangka membangun silaturahim akademik antara UIN
(Suara NTB/ist)
BERSAMA - Pimpinan UIN Mataram bersama peserta studi banding dari STAIN Pare-Pare Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Mataram dan STAIN ParePare khususnya implementasi penyelenggaraan Tri Dhar-
ma Perguruan Tinggi “Studi Banding beberapa Perguruan Tinggi ke UIN Ma-
taram merupakan bentuk pengakuan dan legitimasi publik bagi eksistensi UIN
Mataram yang terus melakukan transformasi ke arah yang lebih baik,” kata Masnun didampingi Wakil Rektor III, Dr. Hj Nurul Yakin bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Dr. H. Ahmad Amir Aziz. Menurutnya, ke depan kerjasama dengan STAIN ParePare yang sebentar lagi akan bertransformasi menjadi IAIN akan diwujudkan dengan adanya kolaborasi riset bersama, pertukaran dosen dan Implementasi KKP Nusantara. “Selain itu juga, fokus diskusi antara STAIN Pare-Pare dengan UIN Mataram tadi eksistensi Prodi Pariwisata Syariah,” katanya menambahkan. (dys)
mengembangkan pengetahuan tentang nilai-nilai toleransi, perdamaian, bahaya konflik dan pencegahan kekerasan, ekstremisme khususnya di kalangan mahasiswa. Termasuk juga membangun kesadaran dan kerjasama lintas organisasi dan komunitas khususnya di kalangan mahasiswa di PTKIN guna melawan paham serta perilaku yang berorientasi pada radikalisme, kekerasan serta ekstremisme. Lebih jauh dikatakan bah-
wa nantinya kegiatan tersebut akan berlangsung selama empat hari dengan lokasi kegiatan di Pantai Klui, Lombok Utara. Selama kegiatan, para peserta akan mengikuti berbagai macam kegiatan mulai dari kegiatan majelis harmoni, kunjungan lapangan atau site visit yang menyasar ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan, outbound, serta pentas budaya yang harapannya mengakomodir seni dan tradisi lokal daerah menurut asal para peserta. (dys)
Dikmen Pastikan Semua Kasek di Lotim Terima SK Selong (Suara NTB) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendidikan Menengah (Dikmen) dan PK-PLK Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan semua kepala sekolah yang dilantik beberapa watku lalu sudah keluar SK-nya. Hanya saja, sejauh ini belum semua kasek tersebut belum menerima SK, karena persoalan waktu. “Kalau keluar, semua kasek yang dilantik sudah keluar SKnya. Tapi belum semua yang datang mengambil, (kantor Dikmen Lotim, red),” terang Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, Saiful Islam, pada Suara NTB, Selasa (16/1). Saiful menyebutkan, terdapat sebanyak 19 kepsek yang dilantik untuk dari Kabupaten Lotim, baik yang dilantik mutasi, rotasi, maupun promosi. Di mana, 10
kepala sekolah yang promosi dan 9 rotasi. Di samping itu, kepala sekolah yang bertugas di Kabupaten Lotim baik rotasi maupun promosi untuk saat ini sudah menempati sekolahnya masing-masing serta melakukan serah terima bersama kepala sekolah sebelumnya. Untuk itu, ia mengimbau kepada kepala sekolah yang dilantik beberapa waktu lalu tetap bekerja menjalankan amanah yang dititipkan pada dirinya secara baik. Persoalan tempat tugas dan lain sebagainya, menurutnya, bukanlah perkara penting yang diperbesarkan. Namun yang perlu dilaksanakan saat ini bagaimana membawa dunia pendidikan ke arah yang lebih baik, karena itu semua tergantung dari kepala sekolah selaku manajer pada suatu sekolah. (yon)
Saiful Islam
(Suara NTB/yon)
Halaman 11
SUARA NTB Rabu, 17 Januari 2018
Panjat Tebing Buka Pendaftaran Calon Ketua FPTI NTB Mataram (Suara NTB) Masa bakti kepengurusan Pengprov FPTI NTB telah berakhir bulan Oktober 2017. Pengprov FPTI NTB membuka pendaftaran untuk semua figur yang hendak menjadi calon ketua di Musyawarah Provinsi (Musprov) FPTI NTB di Mataram, bulan Februari 2018 mendatang. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FPT NTB, Adi Hendra Susanto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (16/1) kemarin mengatakan pihaknya akan membuka kesempatan untuk semua Pengcab FPTI kabupaten/kota untuk mengajukan calon figur ketua di ajang pemilihan ketua cabor panjat tebing itu. Hal itu berkaitan dengan akan digelarnya pemilihan ketua FPTI NTB di bulan Februari 2018. “Kita memberikan kesempatan kepada semua Pengcab untuk bisa mengusulkan calon figur ketua masingmasing di Musprov FPTI NTB bulan Februari 2018,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan Adi untuk mengingatkan semua pengurus FPTI NTB karena akan dilaksanakan pemilihan ketua FPTI NTB dalam waktu dekat ini. Menurut Adi, sejauh ini belum ada satu pun figur yang dimunculkan oleh pengcab terkait Musprov FPTI NTB tahun ini. Oleh karena itu dia berupaya mengingatkan kemba-
li semua Pengcab untuk bisa mencalonkan figur masing-masing. Terkait sikap Ketua Umum FPTI NTB, H. Chairul Mahsul yang sudah berakhir kepemimpinannya tahun ini diakuinya tidak bisa mencalonkan diri lagi. Pasalnya, Chairul Mahsul sudah dua periode memimpin cabang olahraga panjat tebing NTB. Diharapkan, figur calon ketua yang diajukan oleh pengcab FPTI kabupaten/kota nantinya adalah figur yang memiliki kemampuan dalam hal membina organisasi cabor. Terutama figur yang memiliki peran besar dalam hal mengambil kebijakan pembangunan di daerah diharapkan dapat memimpin cabor panjat tebing. “Kita butuh figur calon ketua yang mau berkorban untuk memajukan prestasi olahraga panjat tebing. Dan kalau bisa memiliki kemampuan dalam hal melobi untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga panjat tebing,” ungkapnya. (fan)
Fauzan dan Anggun Diusulkan Masuk Pelatda Mayung 2018 Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga panjat tebing akan mempromosikan sebanyak dua atlet di Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Mayung 2018. Kedua atlet itu diusulkan masuk program latihan Pelatda Mayung karena sukses mendulang medali di kejurnas panjat tebing di tahun 2017. “Kita mengusulkan dua atlet untuk masuk Pelatda Mayung 2018. Mereka adalah Anggun Yolanda dan Fauzan Nurul Islam,” ucap Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FPTI NTB, Adi Hendra Susanto kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (16/1). Dikatakan Adi, pihak Pengprov FPTI NTB sepakat mengajukan dua nama tersebut untuk menghuni Pelatda Mayung 2018 setelah melihat prestasi kedua atlet itu di kejurnas panjat tebing di tahun 2017. Diakuinya kedua atlet itu peraih medali di kejurnas di tahun 2017. Terakhir, pada Kejurnas Panjat Tebing di Yogyakarta bulan November 2017, Anggun Yolanda meraih medali emas di kategori tim lead beregu putri. Sementara Fauzan Nurul Islam meraih medali perunggu di nomor tim boulder. Melihat prestasi tersebut, pihaknya merekomendasikan dua atlet itu untuk masuk sebagai tambahan atlet di Pelatda Mayung tahun 2018. Dengan penambahan dua atlet itu maka jumlah atlet panjat tebing di Pelatda bertambah menjadi tiga atlet, karena sebelumnya atlet FPTI NTB, Nurul Iqamah sudah masuk Pelatda tahun 2017. Dengan melihat prestasi dua atlet tersebut, pihak FPTI NTB mengharapkan pihak KONI NTB agar merekomendasikan kedua atlet itu untuk masuk Pelatda tahun 2018. Pasalnya dengan mengikuti Pelatda di tahun 2018, maka ketiga atlet panjat tebing itu dapat terus meningkatkan prestasi hingga PON Papua 2020. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa selama di Pelatda Mayung 2018, maka atlet-atlet yang diajukan oleh cabor akan mendapat uang saku dan fasilitas latihan yang memenuhi standar latihan persiapan menghadapi PON 2020. (fan)
(Suara NTB/ars)
PANJAT TEBING – Seorang atlet panjat tebing tengah berlatih di fasilitas panjat tebing di Gelanggang Pemuda, Mataram. Pengprov FPTI NTB membuka pendaftaran untuk figur yang hendak menjadi calon ketua di Musprov FPTI NTB di Mataram, Februari 2018.
KKI NTB akan Gelar Kejuaraan Karate ”Kids” Mataram (Suara NTB) Sukses menggelar kejuaraan Karate Kids kedua tahun 2017, Pengprov KKI NTB akan kembali menggelar kejuaraan Karate Kids yang ke-3 di Mataran, bukan Agustus tahun 2018. Event yang memperebutkan piala KKI NTB itu akan melibatkan atlet dari pulau Bali, Jawa dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Demikian diungkapkan Ketu-
a Harian Pengprov KKI NTB, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra kepada Suara NTB di Mataram, (16/1) kemarin. “Kita akan kembali melaksanakan kejuaraan karate Kids ketiga tahun ini. Rencanannya kita akan mengundang atlet dari pulau Bali, NTT dan Jawa,” ucapnya. I Gusti Bagus Hari Sudana Putra yang akrab disapa Gus Ari ini menjelaskan bahwa kejuaraan karate Kids meru-
Markus Horison (Suara NTB/ist)
NTB, di tahun ini akan melibatkan atlet dari Pulau Jawa, Bali dan NTT. Keterlibatan atlet dari Pulau Jawa, Bali dan NTT diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi atlet-atlet NTB yang ingin menguji kemampuannya dengan atlet luar NTB. Lanjutnya, seperti biasa kejuaraan karate Kids KKI NTB nantinya akan mempertandingkan 20 kelas. Mu-
lai dari kelas Randori (perkelahian dan Kata (Seni) kategori usia dini, pra-pemula, pemula dan under 21 tahun. Terkait dengan akan diselenggarakannya kejuaraan karate tersebut, Gus Ari berharap semua atlet kabupaten/kota di NTB bisa mempersiapkan diri lebih awal. Sehingga ketika mengikuti event itu para atlet NTB lebih siap serta dapat tampil maksimal. (fan)
Wasit Prancis Diskors Sementara Karena Tendang Pemain Paris Wasit Tony Chapron diskors sementara setelah ia terlihat menendang pemain Nantes Diego Carlos pada pertandingan Liga Prancis melawan Paris St Germain (PSG) pada Minggu (14/1). Pada fase akhir pertandingan, Chapron menabrak Carlos dan terjatuh di mana rekaman televisi memperlihatkan ia mengarahkan kakinya ke tulang kering pemain bertahan itu. “Direksi teknik perwasitan dan komisi federal perwasitan telah memutuskan penarikan Tony Chapron, yang telah ditunjuk (untuk memimpin) pertandingan Liga 1 pada Rabu antara Angers dan Troyes, sampai terdapat pemberitahuan lebih lanjut,” kata federasi Prancis dalam pern(Suara NTB/ist)
Markus Horison Awali Karir Pelatih di Aceh United Banda Aceh (Suara NTB) Mantan penjaga gawang tim nasional Indonesia, Markus Haris Maulana alias Markus Horison, mengawali karir menjadi pelatih kiper tim Aceh United Banda Aceh. “Inilah yang pertama di klub Aceh United saya menjadi pelatih,” ujar kiper Timnas era-2000-an yang sebelumnya dikenal dengan nama Markus Horison Ririhina ini ketika dijumpai di lapangan Stadion Harapan Bangsa (SHB), Lhong Raya, Banda Aceh, Senin (15/1) sore. Markus menyatakan sebagai pelatih akan memberikan semua ilmu yang dimilikinya untuk kemajuan kiper tim Aceh United ini. Kiper berkepala plontos yang namanya sempat melambung kala berada di bawah mistar Timnas Indonesia tahun 2005 -2011, Senin (15/1) siang tiba di Banda Aceh bersama pelatih kepala Simon Pablo Elissetche. Sorenya, Markus langsung menjalankan tugas melatih di hari pertama itu dengan memberikan sejumlah latihan teknik, ketangkasan dan kecepatan kepada seorang kiper Aceh United, Ruli Desrian. Markus belum bisa menyebutkan di mana masih kurang dan kelebihan yang dimiliki tiga kiper Aceh United. “Untuk mendapatkan kiper yang bagus, melalui latihan bertahap. Minimal sebulan latihan sudah dapat diketahui kiper utama mana yang bagus,” jelas mantan kiper sejumlah klub di Liga Super Indonesia, kelahiran Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, 14 Maret 1981 itu. Pemilik tinggi badan 186 Cm, yang dikenal punya kelebihan memetik bola lambung ketika masih berjaya di bawah mistar ini mengakui susah untuk mendapat kiper terbaik di banding pemain di posisi lainnya. Ia menyatakan akan berusaha maksimal melatih kiper Aceh United dan memberikan semua ilmu yang dimilikinya, sehingga bermanfaat bagi tim Aceh ini. Markus memulai karir kiper di klub PSL Langkat dan PSMS Medan. Di Timnas, ia mengawali debutnya dengan penampilan cemerlang di turnamen internasional, saat Indonesai kalah 0 -1 atas Korea Selatan di Piala Asia tahun 2007. (ant/bali post)
pakan agenda tahunan KKI NTB dalam hal membina atlet kabupaten/kota di NTB. Tahun ini akan menjadi event yang ke tiga. Lewat kejuaraan tersebut diharapkannya para atlet dapat meningkatkan pengalaman tanding. Namun, di kejuaraan tahun ini pesertanya agak berbeda dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya melibatkan atlet kabupaten/kota se
Ousmane Dembele
Dembele Kembali Diganggu Cidera Otot Paha Belakang Madrid Penyerang Barcelona, Ousmane Dembele kembali diganggu cidera otot paha belakang dan akan absen bermain selama tiga sampai empat pekan, kata pemuncak klasemen Liga Spanyol itu pada Senin. Pemain sayap asal Prancis tersebut, yang direkrut dari Borussia Dortmund pada tahun lalu dengan nilai transfer yang dapat naik sampai 147 juta euro, mengalami robek otot paha belakang pada September yang membuatnya harus absen sampai Januari. Dembele tampil pada empat pertandingan setelah kembali bermain, satu kali bermain sebagai pemain inti, sebelum menderita masalah baru saat timnya menang 4-2 atas Real Sociedad pada Minggu (14/1). “Tes-tes telah mengonfirmasi bahwa sang pemain mendetita cidera otot paha belakang pada otot semitendinosus yang tidak berdampak pada area yang dioperasi pada awal musim,” kata Barcelona dalam pernyataannya. Dembele akan absen pada pertandingan-pertandingan Piala Raja dan Liga Spanyol, namun semestinya dapat kembali sebelum pertandingan 16 besar Liga Champions melawan Chelsea di Stamford Bridge pada 20 Februari. Kapten Andres Iniesta, yang menjadi pemain pengganti saat melawan Real Sociedad, juga mengalami masalah pada betis kanannya dan diragukan dapat tampil pada pertandingan Piala Raja di markas Espanyol pada Rabu, demikian Reuters. (ant/bali post)
yataannya pada Senin. Chapron juga akan dipanggil untuk menghadap komite disiplin liga. Beberapa detik setelah insiden itu, Chapron memberikan kartu kuning kepada Carlos, yang membuat sang pemain harus keluar lapangan sebab sebelumnya ia telah mendapatkan kartu kuning pada babak pertama. Chapron meminta maaf kepada Carlos pada Senin. “Sikap ceroboh itu tidak pantas. Oleh karena itu saya meminta maaf kepada Diego Carlos,” ucapnya seperti dikutip oleh media Prancis. Liga Sepak Bola Prancis (LFP) mengatakan pada Senin malam bahwa pihaknya telah membatalkan kartu kunung kedua Carlos, yang berarti ia dapat dimainkan saat timnya
memainkan pertandingan liga melawan Toulouse pada Rabu. “Saya tahu memimpin pertandingan merupakan hal yang berat, namun terkadang wasit perlu untuk meletakkan dirinya dalam pertanyaan,” kata penyerang Nantes Valentin Rongier. “Jika kami melakukan sesuatu seperti ini, kami mendapatkan skors sepuluh pertandingan.” Presiden Nantes Waldemar Kita berkata kepada L‘Equipe, “Ini merupakan lelucon. Saya mendapatkan 20 SMS dari penjuru dunia yang mengatakan bahwa wasit ini merupakan lelucon. Apa yang Anda ingin saya katakan kepada Anda? Jika saya berbicara terlalu banyak, saya akan diwajibkan menghadap oleh komite etik,” demikian Reuters. (ant/bali post)
City Tidak Lagi Berminat Dapatkan Sanchez Manchester Manchester City menarik diri dari pertarungan untuk mendapatkan jasa penyerang Arsenal asal Chile Alexis Sanchez, sehingga membuat Manchester United asuhan Jose Mourinho menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan pemain berusia 29 tahun itu. Pada Senin, The Manchester Evening News melaporkan bahwa City, yang telah lama mengincar Sanchez, memutuskan untuk menarik ketertarikan mereka terhadap pemain Chile itu setelah melakukan pertemuan-pertemuan dengan klub untuk mendiskusikan aspek-aspek finansial kesepakatan itu. Meski manajer City Pep Guardiola, yang pernah melatih Sanchez di Barcelona, berniat untuk menambahkan penyerang itu ke dalam skuatnya, permintaan gaji dan biaya transfernya dipatok terlalu tinggi oleh klub yang ikatan kontraknya dengan dia habis pada akhir musim ini. Mourinho mengonfirmasi bahwa United tertarik mendatangkan Sanchez, namun berkata bahwa ia “tidak yakin maupun yakin” mengenai mengamankan tanda tangan sang pemain. “Saya hanya bersikap santai dengan perasaan bahwa ia merupakan pemain Arsenal, ia dapat bertahan di sana, namun juga dengan perasaan
bahwa ia dapat hengkang dan jika ia pergi menurut saya kami memiliki peluang,” ucapnya kepada para pewarta menjelang kemenangan 3-0 United atas Stoke City di Old Trafford. “Menurut saya kemungkinan besar pemain seperti dia punya klub-klub besar yang tertarik kepadanya. Siapa tahu? Menurut saya ia, Tuan (Arsene) Wenger, Tuan (CEO Arsenal Ivan) Gazidis, mereka adalah orang-orang yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi,” tambah Mourinho seperti dikutip Reuters. Berbicara kepada BBC sebelumnya, Manajer United itu berkata, “Ia adalah pemain Arsenal, jika ia bertahan itu bagus untuk Arsenal, jika ia pindah ke klub kami, itu bagus untuk kami, jika ia pergi ke klub lain, bagus bagi mereka.” Sejumlah laporan media pada Senin berspekulasi bahwa Chelsea berpeluang melakukan upaya untuk membujuk Arsenal untuk bertahan di London ketimbang pindah ke United, sedangkan media lain mengindikasikan bahwa gelandang United Henrikh Mkhitaryan mungkin menjadi bagian dari negosiasi untuk mendatangkan Sanchez ke Old Trafford. Pemain Armenia itu dicoret dari skuad saat mereka melawan Stoke namun Mourinho mengatakan masa depan sang pemain masih belum jelas.
“Saya memahami bahwa dengan begitu banyak pembicaraan dan begitu banyak spekulasi ini tidak mudah bagi Mkhitaryan untuk bermain, untuk bermain di kandang dengan perasaan bahwa hal ini dapat terjadi, mungkin tidak terjadi,” kata Mourinho. “Saya memilih untuk melindungi dia dan melindungi situasinya dan pada akhir bursa transfer, jika ia bertahan di sini, ia merupakan pemain yang sangat bagus, seseorang yang memulai musim ini dengan sangat, sangat baik dan kemudian mengalami sedikit penurunan. Namun musim lalu ia melakukan hal-hal indah bagi kami, membantu kami untuk memenangi Liga Europa serta menjadi salah satu pemain yang paling penting. Kita lihat saja apa yang akan terjadi,” tambahnya. Sanchez tidak masuk skuat Arsenal saat mereka kalah 12 dari Bournemouth pada Minggu, ketika Wenger mengatakan keputusan untuk masa depan pemain Chile itu “sudah dekat.” “Ya (itu sudah dekat). Jangan membaca terlalu banyak karena bahkan saya tidak tahu jalan mana yang akan terjadi,” kata pria Prancis itu. “Ia masih samar-samar untuk saat ini. Situasinya belum sepenuhnya ditentukan, maka saya tidak membawanya.” (ant/bali post)
SUARA NTB
Rabu, 17 Januari 2018
Stok Beras di Loteng Masih Aman
Halaman 12
Sengketa Pilkades Ombe Baru
Praya (Suara NTB) Stok beras di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini masih dalam posisi aman. Bahkan jika melihat ketersedian stok beras di kantong-kantong beras di Loteng, cukup untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat sampai bulan Desember mendatang. Asisten II Sekda Loteng, Ir. Nasrun kepada Suara NTB, Selasa (16/1) menjelaskan, masyarakat tidak perlu panic menghadapi kenaikan harga beras. “Stok beras di Loteng sampai saat ini tercatat sekitar 81 ribu ton lebih. Dan, stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Loteng sampai Bulan Desember mendatang,” tegasnya. Karena pada dasarnya stok beras aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam daerah. “Harga beras memang ada kenaikan. Tapi tidak terlalu signifikan. Dan, kenaikan harga beras bukan berarti stok beras di daerah ini sudah menipis,” jelasnya. Khusus soal kenaikan harga beras, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera mengelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan. Guna menangani persoalan harga serta ketersedian beras di tengah masyarakat. Sebelumnya, hasil pemantauan di pasar Renteng Praya, harga beras untuk semua kelas rata-rata mengalami kenaikan hingga Rp 1.000 per kg. Misalnya, untuk beras kelas rendah harganya sudah menyentuh angka Rp 8.000 per kg. Sedangkan untuk kelas mediun dan premiun, masing-masing sudah menyentuh angka sampai Rp 10.000 dan Rp 11.000 per kg. Kenaikan harga tersebut memang lumrah terjadi pada masa transisi, dari musim tanam ke musim panen. Karena stok beras di tingkat masyarakat sudah mulai menipis, terutama para petani. Sehingga banyak petani yang sebelumnya menggunakan gabah hasil panen untuk diolah menjadi beras, kini justru mulai membeli beras. Lantaraan stok gabahnya sudah menipis. Sehingga kalau sampai stok beras tidak ditangani dalam dua pekan kedepan, maka kenaikan harga beras secara signifikan bakalan terjadi. “Kenaikan beras sekarang ini wajar. Mengingat suplai beras dari distributor sudah menipis. Sementara permintaan beras justru mulai meningkat. Jadi untuk mengantisipasi kenaikan harga beras yang tinggi, stok beras di pasar harus dipenuhi,” ujar Suwarno, salah satu pedagang beras pasar Renteng. (kir)
Izzul Islam Yakin Bisa Rebut Dukungan NW Giri Menang (Suara NTB) Bakal calon (balon) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. M. Izzul Islam mengutarakan kedekatannya dengan Gubernur NTB, Dr. TGH..M. Zainul Majdi, termasuk dengan bakal pasangan calon yang batal mendaftar, TGH. Hasanain Juaini - H. Sulhan Mukhlis (Hasan). Ia sendiri dengan TGB tetap berkomunikasi, bahkan ia tak bisa pisah, sebab sebagai keluarga besarnya. Ia meyakini mampu merebut gerbong dukungan massa Hasan dan NW untuk memperkuat basis massanya di wilayah utara (Gunungsari-Batulayar). “Saya dekat dengan TGB (Gubernur). Tidak bisa pisah dengan keluarga besar itu, karena semua keluarga besar saya alumni NW Pancor. Termasuk semuanya kita dekat, dengan Sulhan, apalagi TGH Hasanain,” kata Ketua DPW Perindo NTB ini. Ia mengaku, kedekatan dengan TGB karena keluarga besarnya. Sebab keluarga besarnya juga semua alumni NW Pancor, sehingga sudah saling memahami. Terkait dengan selentingan TGB kecewa lantaran PKB direbut olehnya Zul-Khaer mengakibatkan Sekjen PBNW, TGH Hasanain dan Sulhan batal maju di Pilkada, menurutnya tidak demikian. Sebab pasti dipahami bahwa bakal calon duetnya TGH. Khudary sendiri adalah ketua DPC PKB Lobar. Sebelum samasama maju di Pilkada pun, ia kerap bertemu denga para tokoh ini. Ia pun sangat berharap gerbong massa Hasan mengarah mendukungnya. Hanya saja persyaratan bakal paslon memang belum final dan belum penetapan. Sehingga fokusnya ke arah itu. Apakah sudah komunikasi serius dengan Hasanain-Sulhan, ia sebatas salam ke bersangkutan melalui para sahabat. Setelah penetapan ia baru silaturahmi langsung ke mereka. Sebab sejak awal rekomendasi DPC ke DPP adalah Zul-Khaer. Seperti diketahui, kedekatan Izzul Islam dengan TGB, tampak dari intensitas TGB berkunjung ke rumahnya di Sandik. Bahkan, dirinya mengalami sakitpun TGB menjenguknya saat dirawat di rumah sakit di Jakarta. (her)
HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA MIO DR58776BW NOKA/ NOSIN:MH328D40DBJ569241/ 28D-3569201 AN. FAUZI HLG DSKTR JL.PEJANGGIK
Pemkab Lobar Kalah di Tingkat Banding Giri Menang (Suara NTB) Sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) Ombe Baru terus berlanjut ke tingkat banding di PTTUN Surabaya. Menyusul pemda mengajukan banding atas putusan PTUN Mataram sebelumnya yang mengalahkan pemda Lobar. Putusannya pun telah dikeluarkan oleh PTTUN Surabaya, di mana Pemda Lobar selaku tergugat kembali kalah. Putusan tersebut menolak eksepsi tergurat dan pembanding/tergugat II dalam hal ini Kades Ombe, melalui putusan ini PTUN mengabulkan gugatan terbanding atau penggugat untuk seluruhnya dan memperkuat kembali putusan PTUN Mataram nomor 11/G/2017/ PTUN.MTR tanggal 23 Agustus 2017. Dikonfirmasi terkait putu-
san banding ini, Kabag Hukum Setda Lobar, H. Bagus Dwipayana membenarkan putusan tersebut namun diakui pihaknya belum menerima salinan putusan tersebut. “Iya makanya nanti saya ambil duplikatnya (putusan) dulu, walaupun kita kalah. Kalah di apanya dulu,”jelas Bagus. Diakui sejauh ini, ia belum mendapatkan salinan putusan tersebut secara resmi sehingga pihaknya belum tahu di mana letak pemda kalah.
Seperti putusan sebelumnya di pangadilan tingkat I, pemda kalah namun tidak mengharuskan pilkades ulang. Pengadilan hanya meminta mencabut SK, sehingga pemda bisa menerbitkan SK baru lagi. Hanya saja di tingkat banding ini, pihaknya belum tahu di mana letak kalahnya. Pihaknya juga sudah mengontak rekan menanyakan salinan putusan tersebut, namun rekannya
juga belum mendapatkan salinan putusan tersebut. “Kita belum terima salinan putusannya,”imbuhnya. Informasi yang diperoleh dari Agus Kamarwan selaku kuasa hukum penggugat, bahwa telah dikeluarkan surat pemberitahuan putusan banding atas sengketa pilkades Ombe dengan nomor 193/B/2017/PT.TUN.SBY pada tanggal 28 Desember 2017 pihak panitera PTTUN Surabaya berdasarkan berita acara persidangan nomor 193/B/ 2017/PT.TUN SBY tanggal 27 Desember 2017 dan sesuai ketentuan pasal 51A UU nomor 51 tahun 2009. Diberitahukan kepada bupati selaku tergugat, L. Abddullah selaku kuasa hukum tergugat II, dan Agus Kamarwan
selaku kuasa hukum penggugat. Dalam perkara antara Bupati selaku tergugat I dan Prasino Ilman (kades Ombe) selaku tergugat II melawan H. Mazni Hamid selaku penggugat. PTTUN menerima permohonan tergugat II intervensi dan pembanding atau tergugat. Namun putusannya, PTTUN Surabaya menguatkan putusan PTUN Matataram sebelumnya tertanggal 23 Agustus. “PTTUN menolak eksepsi pembanding atau tergugat I dan tergugat II, dan mengabulkan gugatan terbanding atau penggugat untuk seluruhnya,”kata Agus. (her)
Penyelenggara Pilkada di Loteng Diharap Netral Praya (Suara NTB) Para penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten, diingatkan supaya benar-benar menjaga independensinya. Karena netralitas para penyelenggara pilkada sangat menentukan kelancaran serta keamanan gelaran pilkada itu sendiri. “Pelaksanaan pilkada bisa berjalan aman dan lancar, salah satu syaratanya penyelenggaranya harus netral,” ujar Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., usai rapat koordinasi dengan KPU Loteng, PPK dan PPS seLoteng di aula Mapolres Loteng, Selasa (16/1). Sehingga menjadi satu hal yang wajib
RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
bagi para penyelenggara pilkada untuk bersikap netral. Menurutnya, sebagai warna Negara, penyelenggara pilkada juga tentunya punya pilihan tersendiri soal calon pemimpin daerah ini. Tapi bukan berarti pilihan tersebut sampai mempengaruhi kinerja dalam melakasanakan pilkada. Bahwa boleh punya pilihan sendiri, tetapi sebagai penyelenggara pilkada mutlak untuk bersikap netral. Banyak contoh kasus, bagaimana sikap tidak netral penyelenggara pemilu bisa mempengaruhi keamanan dan ketertiban wilayah. Kare-
RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
na ketika penyelenggara pemilihan sudah tidak bisa bersikap netral, maka itu bisa memicu instabilitas keamanan wilayah. Di satu sisi, stabilitas keamanan sangat diharapkan guna mendukung terus laju pembangunan di daerah ini. Kapolres menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan menindak para penyelenggara pilkada yang melakukan pelanggaran hukum. “Jadi semua kita sama. Para penyelenggara pilkada kalau sampai melakukan tindak pidana, walaupun itu masih dalam konteks pilkada, kita proses hukum,” tandasnya. Sementara itu, Ketua KPU Loteng, Ari wahyudi, S.H., menegaskan netralitas para penyelenggara pilkada merupakan hal mutlak yang harus dijalan-
kan oleh semua penyelenggara pilkada, sesuai dengan sumpah jabatannya dulu. Jika ada penyelenggara pilkada yang terbukti tidak netral dan tidak jujur, konsekuensinya sudah jelas, yakni pemecatan. “Salah satu bentuk netralitas penyelenggara pilkada ialah tidak boleh mengintervensi pemilih dalam menentukan pilihan. Walaupun saat ini ada kepala daerah asal Loteng yang mencalonkan diri di Pilkada NTB mendatang,” terangnya. Justru para penyelenggara pilkada harus mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Bagaimana menentukan pilihan yang baik sesuai hati nurani. Sehingga pada akhirnya tercipta keamanan dan ketertiban selama gelaran pilkada
LOWONGAN
LOWONGAN
DIBUTUHKAN MARKETING HOTEL & RESTO ,HRD,WAIER,ADMIN GUDANG MIN.2TH BEKERJA CV. EMAIL KE reservasi@centralsenggigi.com HUB. 081907401442/0817588298
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.
DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)
DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
berlangsung. (kir)
SALON La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only) LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah,PrmLbra:gratiscutting hairu/rbondng&smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 17 Januari 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Rabu, 17 Januari 2018
Maksimalkan Pajak Hotel dan Restoran PEMKOT Mataram harus bekerja keras memaksimalkan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Terutama yang bersumber dari pajak hotel dan restoran. Apalagi Pemkot Mataram melalui BKD (Badan Keuangan Daerah) menaikkan target pajak hotel dan restoran di tahun 2018 ini menjadi Rp 27 miliar. Kebijakan meningkatkan targrt pajak hotel dan restoran menjadi Rp 27 miliar, terbilang berani. Mengingat, di tahun 2017 lalu, target pajak hotel dan restoran sebesar Rp 26 miliar, tidak tercapai. Namun demikian, Kepala BKD Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi, MM., rupanya mempunyai pertimbangan tersendiri atas keputusan menaikkan target pajak hotel dan restoran. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang berada di atas rata-rata nasional seesar 8 persen, manjadi alasan investor menanamkan modalnya dalam bidang usaha hotel dan restoran. Ini terlihat dari bermunculannya pembangunan hotel maupun restoran di Kota Mataram. Ini sejalan dengan ditunjuknya Kota Mataram sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu, Pemkot Mataram sudah mulai menerapkan kebijakan pemanfaatan tapping box. Namun, pemanfaatan alat perekam pajak ini belum maksimal. BKD baru memasang sekitar 74 tapping box. Padahal, jumlah hotel maupun restoran di Mataram diyakini lebih dari itu. Apa yang menjadi harapan Kepala BKD Kota Mataram bisa saja tercapai, asalkan semua potensi dimaksimalkan. Hal ini dapat diawali dengan melakukan pendataan akurat terhadap keberadaan hotel dan restoran di Mataram, tanpa terkecuali. Jangan hanya hotel atau restoran besar saja yang didata, sedangkan restoran kecil dilupakan. Selama ini, kalangan DPRD Kota Mataram curiga tidak tercapainya target pajak hotel dan restoran, akibat banyak hotel dan restoran tidak menyetorkan kewajibannya. Ini menjadi tugas berat Pemkot Mataram, bagaimana menggugah kesadaran hotel dan restoran membayar pajak. Pengelola hotel dan retoran perlu terus diberi pemahaman bahwa yang mereka bayarkan itulah adalah pajak yang dipungut langsung dari konsumen yang dititipkan di hotel maupun restoran yang bersangkutan. Jangan kemudian titipan pajak dari konsumen itu dikuasai oleh pengelola pajak maupun restoran. Rata-rata hotel maupun restoran di Mataram sudah menerapkan pajak sebesar 10 persen terhadap konsumen. Hanya saja, pajak ini diduga dimainkan oleh oknum pengusaha. Isu yang paling sering terdengar terkait hal ini, adalah adanya oknum pengusaha hotel maupun restoran yang menerapkan dobel pembukuan. Pembukuan yang diserahkan kepada pemerintah adalah pelaporan yang dikesankan bahwa hotel maupun restoran bersangkutan, sepi konsumen. Meski santer terdengar, namun Pemkot Mataram belum mampu membuktikan hal itu. Disamping hotel dan restoran, banyak juga PKL yang potensial dikenakan pajak maupun restribusi. Sebab, ada oknum pengusaha yang sengaja membuka usaha PKL untuk menghindari pajak. Padahal mereka memiliki karyawan lebih dari lima orang. Ini juga harus menjadi bahan kajian BKD. Restoran-restoran yang berkedok PKL perlu dimasukkan sebagai potensi pajak maupun retribusi. (*)
OPINI
Halaman 14
Kredit Tunda Tebang Kayu Rakyat dan Pembangunan Perdesan di NTB AHUN 2015-2017, pemberitaan di media massa tentang illegal logging di Pulau Sumbawa dan Lombok begitu riuh. Sampai-sampai Gubernur NTB bersama Aparat Penegak Hukum dan TNI membentuk satuan tugas khusus pemberantasan illegal logging, karena dianggap praktik illegal logging ini begitu massif, terstruktur dan sistematis-nya saat itu. Beberapa waktu kemudian di bagian Timur Pulau Sumbawa, banjir melanda dan terjadi berulang-ulang. Bahkan dengan biaya recovery yang lebih besar. Banyak analisis muncul, bahwa sumbernya akibat dari rusaknya hulu DAS, intensitas hujan yang tinggi serta pola tanam tanaman semusim yang tidak memenuhi kaidah konservasi. Kini hutan dan lahan sekitar perdesaan di NTB khususnya Pulau Sumbawa menjadi tandus hanya ditanam tanaman semusim setahun sekali. Kayu menjadi primadona, akibat penebangan dampaknya merusak fungsi ekologis/ekosistem. Sementara itu, akibat dari ketatnya peredaran kayu di NTB, timbul efek lain masyarakat pemilik kayu di lahan milik (bukan kawasan hutan). Mereka menjadi mulai enggan menanam dan sangat hati-hati untuk menebang kayu sendiri, dan ini cenderung menjadi dis-insentif yang diterima oleh masyarakat yang telah menanam kayu di lahan sendiri. Belum lagi soal harga kayu rakyat yang tidak kompetitif dan ditambah lagi dengan munculnya tengkulak kayu rakyat serta belum tertibnya tata usaha kayu rakyat. Jika hal ini dibiarkan tanpa upaya serius dan sungguh-sungguh, maka kita akan merasakan kerusakan alam yang semakin parah. Operasi illegal logging di setiap wilayah hanya sebagai panasea obat sesaat bukan mengobati akar masalah. Akar masalahnya adalah kemiskinan sekitar kawasan hutan, akses pembiayaan permodalan untuk usaha dan pendampingan yang berkelanjutan. Untuk itu, dibutuhkan trigger (pengungkit) baru untuk menggairahkan pembangunan perdesaan NTB dari sektor kehutanan., sekaligus upaya menanam kayu di lahanlahan tidur di Pulau Sumbawa dan Lombok agar memiliki insentif ekonomi, sekaligus menjawab tantangan ekologis yang semakin parah. Menanam Kayu dan Insentif Ekonomi Salah satu trigger yang bisa didorong yakni bagaimana membuat upaya atau kegiatan menanam pohon memiliki insentif ekonomi. Insentif ekonomi tidak saja bahwa kayu bisa dijual dan menghasil uang akan tetapi kayu bisa menjadi anggunan kredit bagi masyarakat perdesaan. Pohon sebagai anggunan kredit tentu merupakan hal baru dalam dunia ekonomi. Akan tetapi ini telah men-
Oleh :
Julmansyah
(Pelayan Masyarakat Pinggir Hutan Sumbawa, Bekerja di KPH Ampang Plampang Dinas LHK Provinsi NTB) jadi kebijakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus bisa memicu semangat masyarakat untuk berinvestasi melalui penanaman pohon. Untuk itu, melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mendorong fasilitas dana bergulir dengan salah satu skemanya yakni Kredit Tunda Tebang (KTT). BLU Pusat P2H tidak berorientasi pada keuntungan (profit) tetapi pada pelayanan (service) dan eksistensinya harus terjaga (mampu self financing). Tugas pokoknya, mengelola fasilitas dana bergulir untuk mendukung pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan. Dengan alokasi Dana Reboisasi yang parkir di rekening Menteri Keuangan, maka hal ini akan mendorong semangat masyarakat untuk kembali menghijaukan lahan-lahan milik mereka yang tidak produktif dengan tanaman kayu. Dengan harapan ketika umur pohon dua atau lima tahun dapat dimasukkan dalam skema pembiayaan Kredit Tunda Tebang (KTT) dengan Bunga lebih rendah dari bunga bank. Total alokasi KTT yang telah realisasi di seluruh Indonesia sebesar Rp. 250,56 miliar. Sementara KTT ini di NTB telah beredar sebanyak 11,01 Milyar rupiah yang sebagian besar di desa-desa kecamatan di Bima. Artinya kayu-kayu rakyat di pedesaan di NTB yang sekarang masih berdiri nilainya sekitar Rp 11,01 miliar hanya di beberapa desa dan kecamatan di Bima. Jika insentif ekonomi ini dipopulerkan dengan strategi lebih massif maka akan ada gerakan menanam pohon di lahan-lahan masyarakat yang tandus dan lokasi-lokasi sumber kerusakan DAS. Pada sisi lain, tahun 2017 melalui APBD Provinsi NTB Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dianggarkan dan dilaksanakan kegiatan pembibitan tanaman sebanyak 100,000 bibit yang tersebar di 11 KPH di NTB. Ini merupakan sumber bibit yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Kelak melalui penyediaan bibit ini, 2 – 5 tahun kemudian akan ada serapan anggaran atau modal masyarakat yang bersumber dari Kredit Tunda Tebang tersebut yang jauh lebih besar beredar di perdesaan NTB. Inilah potensi menarik yang dapat dimainkan oleh sektor kehutanan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB saat ini. Akan tetapi ini tidak bisa hanya berhenti dalam teks-teks laporan dan pidato resmi tetapi mesti dibumikan di masyarakat sekitar hutan NTB lebih luas dan kontek-
stual. Hasil Studi Analisis Evaluasi Dampak Penyaluran Kedit Tunda Tebang (KTT) yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor 2017 kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjukkan bahwa KTT ini telah mampu menggerakkan usaha perdesaan, dimana KTT tersebut digulirkan. Melalui modal yang didapat dari skema ini, telah mendorong diversifikasi jenis usaha pedesaan (usulan = 19 jenis usaha, realisasi = 45 jenis usaha), dan telah menciptakan pekerjaan baru bagi banyak orang di perdesan. Serta skema ini juga telah menggerakkan usaha pedesaan 11 kali nilai penyalurannya. Secara keseluruhan, penyaluran dana KTT sebesar Rp 250 miliar diperkirakan telah menggerakkan usaha perdesaan senilai Rp 2.75 triliun selama periode pinjaman berlangsung (Rp 482,5 miliar per tahun dan akan terus bergulir). KTT telah menyelamatkan lebih dari 2 juta pohon yang diagunkan selama masa pinjaman berlangsung. Selama masa pinjaman, diperkirakan mampu berkontribusi dalam menjerap karbon sebesar 371.000 ton eCO2. Dengan harga karbon lebih kurang US$ 3 per ton, nilai ekonomi karbon untuk seluruh pohon yang diagunkan setara dengan Rp 14.5 miliar selama masa agunan. Dalam perspektif perubahan iklim, KTT sejatinya dapat dinyatakan sebagai mekanisme REDD+ yang secara aktual telah terjadi di lapangan, di mana orang yang menanam pohon diberikan insentif agar menebang sesuai umur masa tebangnya. (Studi Evaluasi Dampak KTT. IPB 2017) Inilah peluang lain bagi masyarakat dan pemerintah di NTB untuk percepatan pengurangan kemiskinan melalui sektor kehutanan. Melalui KTT ini kita bisa memberikan sumbangan bagi perubahan iklim. Selanjutnya peluang ini mesti menjadi kebijakan baru pemerintah provinsi maupun kab/kota. Kolaborasi Mengurangi Kemiskinan melalui Pohon Penurunan angka kemiskinan NTB masih di bawah satu digit, perlu upaya kuat agar penurunan angka kemiskinan NTB dapat diatas rata-rata nasional. Melalui skema Kerdit Tunda Tebang dengan agunan kayu-kayu rakyat yang berdiri tegak di lahan milik masyarakat miskin dapat menjadi input baru bagi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat serta pihak masyarakat sipil lainnya agar ske-
RADIO
ma pembiayaan ini dapat menjadi modal bagi usaha masyarakat miskin di perdesaan NTB. Alokasi penggunaan modal KTT ini dari hasil Studi Evaluasi IPB – KLHK 2017 menunjukkan penggunaan modal dari kredit ini oleh debitur digunakan untuk usaha beternak (38%) yaitu untuk usaha ternak sapi, kambing dan ayam; dan usaha warung (14%). Data ini cukup membuat kita optimis bahwa melalui anggunan pohon di lahan dapat mendorong perilaku masyarakat lebih baik. Bukankah untuk mengurangi kemiskinan kita mesti membuat mereka berdaya dengan kemampuan produksi lebih tinggi dari konsumsinya. Akan tetapi tidak cukup, dibutuhkan upaya kemampuan leadership merajut berbagai sektor agar hal ini bisa menjadi nyata serta menjadi kebijakan di Provinsi NTB. Jika upaya ini kita lakukan dengan serius, dimana dengan menanam pohon kita kemudian mendapatkan kredit sebagai modal usaha masyarakat, maka kita telah bekerja satu langkah untuk menyelesaikan tiga masalah besar sekaligus. Yakni, pertama, kita telah menjawab masalah ekonomi masyarakat perdesaan dengan kayu di lahan milik sebagai modal (agunan) dan investasi masa depannya. kedua, kayu yang masih berdiri hingga jatuh tempo kredit tidak ditebang dan akan menjamin fungsifungsi ekologis-hidrologis tetap terjaga. Serta ketiga, memberi kontribusi bagi mitigasi perubahan iklim. Semoga bermanfaat. Wallahualam.
Pemkot Mataram naikkan target pajak hotel Kewajiban bayar pajak tidak boleh dilupakan
*** Perketat keamanan destinasi wisata Kenyamanan wisatawan harus diutamakan
***
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 17 Januari 2018
Laporan Hakim Bermasalah di NTB Masuk 10 Besar Dari Hal. 1 Dengan data yang ada ini, KY menilai persentasenya masih relatif rendah. Dari pengalaman KY, menangani laporan masyarakat, salah satu alasan rendahnya persentase laporan masyarakat yang dapat diproses, karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan yang harus dilengkapi dalam melaporkan hakim yang melanggar KEPPH . “Kurangnya pemahaman masyarakat ini menjadi tantangan KY untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait wewenang KY dan tata cara laporan masyarakat,” kata juru bicara KY RI, Farid Wajdi, Selasa (16/1). Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan, atau telah memenuhi syarat administrasi dan substansi untuk dapat diregistrasi. “Untuk tahun 2017 KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan adalah sebanyak sebanyak 411 laporan masyarakat,” sebutnya. Selain itu, kata Farid, banyak laporan yang ditujukan ke KY berisi permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan. Ada juga laporan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait wewenang Bawas MA dan teknis yudisial. Menurutnya, banyak juga laporan yang tidak dapat diregistrasi, karena bukan kewenangan KY. “Sep-
erti meminta perlindungan hukum, keberatan terhadap substansi putusan, meminta KY mengubah putusan, atau meminta membatalkan putusan. Bahkan ada laporan yang meminta pendapat hukum atau fatwa hukum dari KY,” jelasnya. Dirincinya secara nasional, dari 411 laporan yang telah diregistrasi, 277 berkas telah dianotasi dan dilakukan pemeriksaan kepada pelapor, saksi atau ahli. Proses lanjutan, pelaksanaan sidang panel dengan putusan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH dapat ditindaklanjuti (DL) atau tidak dapat ditindaklanjuti (TDL). Sidang panel dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Berdasarkan keputusan sidang panel, sebanyak 74 Laporan dapat ditindaklanjuti dan 148 Laporan tidak dapat ditindaklanjuti. “Berdasarkan Sidang Pleno pengawasan hakim KY, ada 36 berkas dari 201 laporan yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH. Kemudian KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim terlapor,” jelasnya. Putusannya, dengan rincian 39 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan, 14 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang dan 5 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat. (ars)
Hari Ini, KPU Umumkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Balon Kepala Daerah Dari Hal. 1 Hadir dalam acara, yakni Direktur RSUP NTB, bersama tim dokter, Ketua KPU NTB bersama anggotanya dan anggota KPU tiga kabupaten/kota yang juga menyelenggarakan pilkada serentak 2018. Pada kesempatan ini, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori, menjelaskan, setelah pihaknya menerima hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter, maka selanjutnya, KPU NTB akan menggelar rapat pleno. Setelah itu, pihaknya akan menyampaikan langsung kepada pasangan bakal calon yang rencananya akan disampaikan, Rabu (17/1) hari ini bersamaan dengan hasil penelitian berkas persyaratan lainnya. Dalam hal ini, ujarnya, untuk hasil pemeriksaan kesehatan ini wajib untuk dipenuhi, karena bersifat final, jika tidak memenuhi standar kesehatan, maka pasangan calon bisa gugur. “Ya untuk syarat kesehatan final dan mengingat, jika tidak bisa dipenuhi menurut ketentuannya, maka gugur. Jadi syarat kesehatan ini sangat menentukan. Dia sama dengan berhalangan tetap atau meninggal dunia, itu final. Nah yang bisa dilakukan itu adalah boleh menganti pasangan calonnya, kecuali partai pengusungnya tidak bisa diganti,” jelasnya. Sementara Direktur RSUP NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menjamin proses pemeriksaan kesehatan para bakal calon yang dilakukan di RSUP NTB dilakukan secara profesional dan objektif. “Saya amati langsung prosesenya, insya Allah ini hasil terbaik, sangat objektif tanpa ada intervensi. Kami jamin tidak ada intervensi, apapun hasilnya itu hasil vinal,” tegas Hamzi. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi NTB, dr. I Komang Gerudug, MPH., menambah-
kan, proses pemeriksaan kesehatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pemeriksaan berlangsung dengan sangat selektif. Sementara itu, Ketua Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan, dr. H. Agus Rusdhy Hariawan, Sp.OG., menjelaskan lebih rinci terkait proses pemeriksaan kesehatan terhadap para bakal calon kepala daerah yang dilakukan oleh 26 tenaga dokter, yang berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), BNNP, dan Perhimpunan Psikologi Indonesia (Hipsi). Dijelaskannya tim dokter telah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar kelas A, yang terdiri dari pemeriksaan pada aspek kesehatan sehati, jasmani, rohani dan bebas narkoba. “Itu yang dipersyaratkan untuk standar kesehatan calon kepala daerah,” jelas Agus. Dari aspek-aspek kesehatan yang menjadi standar pemeriksaan kesehatan, ujarnya, ada 30 item yang menjadi bahan pemeriksaan kesehatan. “Misalnya untuk penglihatan ada empat item, terus bidang telinga, hidung dan tenggorokan tujuh item. Totalnya ada 30 item,” terangnya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh baik untuk aspek kesehatan sehati, jasmani, rohani dan bebas narkoba. Seperti pemeriksaan Ultrasnografi (USG) pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan (THT). Gigi, neurologi, organ dalam seperti bedah dan bedah umum, ortopedi, bedah neurologi dan pemeriksaan jantung. “Kalau untuk psikologi ada kriteria dari Hipsi, kalau pemeriksaan nafza, itu juga ada dari BNNP,” sebutnya. (ndi)
Tak Masukkan Beras Impor Dari Hal. 1 Terkait dengan ketesediaan stok beras di NTB, ia menyebut saat ini ada 25 ribu ton di seluruh gudang Bulog. Artinya, kata Ma’mun, stok beras di NTB masih aman hingga Mei mendatang. sementara itu, panen raya padi di NTB puncaknya pada Maret dan April mendatang. Untuk itu, ia mengatakan masih banyak stok beras di gudang Bulog sampai menjelang panen raya mendatang. “Panennya kan paling Maret. Jadi masih banyak stok beras, masuk lagi dari pengadaan petani,” tandasnya. Tahun ini, Bulog NTB dapat jatah penyerapan beras petani sebanyak 71.000 ton. Angka ini turun cukup besar dari tahun 2017 yang mencapai 184.000 ton. Jika tahun 2017, Bulog NTB memiliki anggaran Rp 1,3 triliun untuk serapan gabah/beras di petani. Tahun ini dari target 71.000 ton serapan itu, dikonversi menjadi anggaran hanya sebesar Rp 511 miliar. Penurunan target serapan
tahun 2018 ini disebabkan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tetap sudah diberlakukan di Kota Mataram. BPNT ini tidak didistribusikan lagi oleh Bulog melalui mitranya. Dinas Sosial yang memegang penuh kewenangan pendistribusiannya. Bulog akan membeli beras petani sampai Rp 7.500/Kg, untuk kualitas terbaik dengan tingkat kerusakan 15 persen diterima di gudangnya, Rp 7.300/Kg untuk tingkat kerusakan 20 persen dan Rp 7.150/Kg untuk tingkat kerusakan mencapai 25 persen. Sementara itu, Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menargetkan produksi gabah mencapai 2,6 juta ton. Tahun 2017 lalu, target produksi sebesar 2,4 juta ton, tercapai menurut Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sebanyak 2,3 juta ton berdasarkan Angka Ramalan BPS. (nas)
Halaman 15
Rekrutmen 5.200 Honorer ”Tersandera” Rencana Seleksi CPNS 2018
Mataram (Suara NTB) Rekrutmen 5.200 guru dan pegawai honorer SMA/SMK dan SLB yang akan dilakukan Pemprov NTB terus molor. Kali ini, molornya rekrutmen honorer itu bukan akibat tidak adanya anggaran. Melainkan tersandera dengan adanya rencana pemerintah membuka seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si., yang dikonfirmasi mengatakan molor atau tertundanya rekrutmen guru dan pegawai honorer SMA/SMK dan SLB tersebut, karena masih menunggu kepastian seleksi CPNS 2018. Pasalnya, dalam seleksi CPNS 2018, ada porsi yang diberikan kepada guru honorer. “Menunggu kuota (CPNS) dulu,” kata Fathurahman ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Seperti diketahui, rekrutmen 5.200 guru honorer SMA/SMK
termasuk pegawai tata usaha. Untuk kebutuhan gaji 5.200 guru honorer ini sudah disiapkan anggaran Rp 60 miliar dalam APBD murni 2018. Sebanyak 5.200 guru honorer yang akan direkrut tersebut juga akan disebar di SMA/SMK swasta terutama di pondok pesantren (ponpes). Sehingga, guru honorer yang direkrut bukan hanya ditempatkan di SMA/SMK negeri melainkan juga di sekolah swasta. Mengenai rencana seleksi CPNS 2018, Fathurahman mengaku Kementerian Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah bersurat ke Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota. Isi suratnya meminta kelengkapan sarana prasaran berkaitan dengan pengadaan CPNS termasuk juga fasilitas CAT. “Kemudian sarana lain-lain yang mendukung termasuk anggaran untuk pelaksanaan itu. Tetapi kita sudah di provinsi NTB sudah ready (siap) seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh BKN dan Kemen PANRB,” ucapnya.
Pulang, Polri Minta Keterangan Korban TPPO Mataram (Suara NTB) Enam korban tindak pidana perdagangan orang ke Turki tiba kembali di tanah air. Mereka kemudian akan dimintai keterangan untuk menyelidiki pelaku yang mengirim mereka ke Timur Tengah. “Hari ini (kemarin, red) pulang. Setelah itu kita akan masukkan keterangan mereka di BAP,” ujar Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji, Selasa (16/1) ditemui di selasela peresmian Gedung Rutan Polda NTB. Dia menambahkan, kesaksian para korban akan membu-
ka jalan penyidik untuk menemukan pelaku yang diduga mengirim para korban, sehingga telantar di Turki. Dari hasil pengumpulan bahan keterangan dan data sementara, penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB menemukan indikasi dugaan pidana TPPO dalam kasus tersebut. Sejumlah Keterangan yang dikumpulkan tersebut antara lain, sponsor pemberangkatan BMI, jalur pemberangkatan, dan administrasi pemberangkatan. Para korban, enam TKW asal Pulau Lombok dan Sumbawa
berangkat ke Turki lalu diinapkan di penampungan, beberapa di antaranya sudah bekerja kepada majikan. Dalam satu hari, mereka hanya diberi makan roti dengan minum air keran. Mereka kemudian kabur untuk mendapatkan perlindungan di kedutaan besar Indonesia untuk Turki di Istanbul Desember 2017 lalu. Tiga korban berhasil membawa paspornya, sementara tiga korban lain paspornya masih tertinggal saat kabur. Selain penahanan paspor, gaji korban yang sudah bekerja selama satu bulan juga ditahan. (why)
Diduga Tak Sesuai RAB, Proyek Jembatan Cenggu Disorot Bima (Suara NTB) Pengerjaan jembatan penghubung Tente-Cenggu yang berada di Desa Cenggu Kecamatan Belo, dipertanyakan kualitasnya oleh warga setempat. Pasalnya, pembangunan jembatan itu diduga tidak sesuai bestek. “Kalau dilihat bangunannya sangat tidak sesuai. Seperti pondasi jembatan dikerjakan asalasalan,” ungkap salah seorang warga Cenggu, Salahuddin kepada Suara NTB, Selasa (15/1). Bahkan, Ia menilai sejak awal dikerjakan diduga sudah melenceng dari RAB. Mulai proses pengerjaan proyek yang tertutup, jarak kemiringan, hingga pembuatan pondasi yang tidak sesuai bestek. “Pondasinya berwarna tanah yang menandakan bahwa pondasi ini campuran semennya kurang. Sehingga kami berkes-
impulan jembatan ini rawan rusak,” katanya. Senada dengan Salahuddin, warga lain, Yogin mendesak pihak terkait, terutama Kepala Daerah menghentikan proyek pembangunan jembatan serta mengkroscek kualitasnya. Ia menilai jika proyek tersebut dilanjutkan, dikhawatirkan akan rawan bahaya. Sebab jembatan tersebut nantinya akan dilalui kendaraan yang memiliki muatan yang lumayan berat. “Kami berharap pekerjaan dihentikan dan harus mengecek kualitasnya pintanya.” Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU Pera) Kabupaten Bima, Ir. Ngempo, ST, MT, membantah hal itu. Kata dia, pembangunan jembatan sudah sesuai dengan teknis. “Bahkan telah diuji, tidak sem-
barang dikerjakan. Jadi tidak melanggar,” katanya. Dia menegaskan, terkait keluhan dan sorotan warga setempat merupakan hal yang biasa. Bahkan ia menilai sorotan tersebut sebagai bahan evalusasi pihaknya dalam mengejarkan proyek dengan lebih. “Prinsipnya sorotan warga ini kami akan tampung sebagai bahan evaluasi,” katanya. Nggempo menambahkan, pengerjaan bangunan jembatan itu dikerjakan sistem multi years tiga tahap, lantaran dana yang sangat terbatas. Pada tahap pertama dikerjakan dengan anggaran Rp 1,4 miliar dari APBD II tahun 2017. “Total secara keseluruhan pembangunan jembatan ini lebih dari Rp 3 miliar. Yang jelas tahap pertama ini baru proses terkecil,” pungkasnya. (uki)
Hingga saat ini formasi yang diperoleh Pemprov belum keluar dari pusat. Pemda masih diberikan batas waktu sampai akhir Januari untuk usulan formasi disampaikan ke Kemen PANRB secara online lewat e-formasi. “Insya Allah Februari setelah usulan seluruh kabupaten/kota masuk di Kemen PANRB,” katanya. Fathurahman mengatakan usulan Pemprov seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya yakni sebanyak 4.603 formasi. Dari usulan ini, formasi CPNS guru SMA/SMK/SLB paling banyak. Dengan rincian, tenaga kesehatan 757 orang, tenaga teknis 945 orang, guru SMA 1.495 orang, guru SMK 1.322 orang dan guru SLB 84 orang. Sesuai ABK, kebutuhan PNS Pemprov NTB untuk tenaga kesehatan, teknis
(Suara NTB/nas)
H. Fathurahman dan guru SMA/SMK dan SLB sebanyak 6.965 orang. (nas)
Rumah Anggota DPRD NTB Dibobol Maling Selong (Suara NTB) Rumah seorang anggota DPRD NTB, H. Makmun yang tinggal di RT 3 Lingkungan Bagek Longgek Timur Kelurahan Rakam, Selasa (16/1) dibobol maling. Pembobolan rumah politisi Udayana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu terjadi saat kondisi hujan lebat sekitar pukul 13:00 wita. Menurut keterangan korban, Hj. Rahmi, pada pagi hari sampai dengan siang hari, rumah tersebut dalam keadaan kosong ditinggal oleh penghuninya untuk bekerja dan anak-anak bersekolah. Sekitar pukul 14.00 wita, korban pulang dari kantor dan menemukan pintu gerbang depan terbuka. Tanpa ada firasat apapun, korban kemudian masuk melalui pintu belakang rumah selanjutnya masuk ke kamar melihat barang-barang telah berantakan dan sempat untuk dibereskan ke tempatnya semula. Akan tetapi setelah melihat ke kamar lainnya, korban baru menyadari bahwa rumahnya kecurian. Atas insiden itu, korban kemudian keluar rumah meminta tolong kepada tetangganya.
Dari keterangan Inaq Minin alias Inaq Hamdan, sekitar pukul 13.00 wita pada saat hujan lebat, ia melihat seorang lelaki menggunakan baju putih berdiri di gerbang dengan ciri badan kurus tinggi sekitar 165 cm dengan rambut pendek, namun ia mengira orang itu merupakan sopir dari korban, sehingga tidak mencurigainya. Dalam kasus ini, sejumlah barang-barang yang hilang milik korban, Hj. Rahmi, berupa gelang emas model rantai mainan lonceng 15 gram, cincin emas model mata kupukupu 2 gram, cincin emas model biasa 2 gram, cincin mutiara warna cream. Barang berharga lainnya, kalung liontin, uang Rp 500 ribu serta satu buah Hp merek Oppo. Kapolres Lotim AKBP. M. Eka Fathurrahman melalui Pjs Kapolsek Kota Selong, Ipda Husen dikonfirmasi, Selasa petang, membenarkan kasus pembobolan rumah milik salah satu anggota DPRD NTB ini.. Terkait kasus ini, katanya, aparat kepolisian sudah mendatangi TKP untuk melakukan identifikasi serta meminta keterangan korban dan saksi. Selain itu, di rumah korban juga sudah dipasangkan police line. (yon)
Pemprov akan Surati Pemerintah Pusat Dari Hal. 1 Ia menyebutkan luas areal panen pada Januari ini sekitar 8.000 – 9.000 hektare. Kemudian pada bulan Februari sekitar Februari 45 ribu hektare dan Maret - April mencapai 100 200 ribu hektare. “Itu setara 500 ribu ton beras. Yang mau diimpor 500 ribu ton itu kita sudah ada nanti bulan Maret. Sekarang ini tiada hari tanpa panen, tiada hari tanpa tanam,” katanya. Stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini, kata Husnul sebanyak 25 ribu ton. Jumlah tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan di NTB selama lima bulan ke depan. Dijelaskan, sebelum memantau harga di Pasar Kebon Roek, pihaknya bersama Satgas Pangan NTB melakukan sidak ke gudang Bulog di Dasan Cermen Kota Mataram. Dari sisi harga, berdasarkan pemantauan di Pasar Kebon Roek, kata Husnul masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), baik beras medium maupun premium. Untuk beras pre-
mium harganya 11.500 per Kg, masih di bawah HET sebesar Rp 12.800 per Kg. Sedangkan untuk beras medium, harganya Rp 8.100 – 8.500 per Kg. Ia menyebut harganya masih jauh di bawah HET yang mencapai Rp 10.000 per Kg. “Artinya stok aman, di gudang aman. Ndak ada alasan lagi untuk impor-impor. Kemudian ndak ada gejolak harga beras. Harga tidak ada yang naik,” klaimnya. Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Provinsi NTB, Syamsuddin Baharuddin menyatakan dari hasil sidak yang dilakukan bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perdagangan dan Bulog, harga pangan khususnya beras masih normal. “Mengecek beras medium maupun premium, semuanya masih stabil, ndak masalah,” katanya. Meskipun harga pangan stabil, Satgas Pangan akan terus melakukan pemantauan harga setiap hari. Satgas Pangan akan tetap melakukan pengecekan di setiap pasar dan gudang distributor yang ada di NTB. Sementara itu, Kepala Dinas
Perdagangan NTB, Ir. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., mengatakan masyarakat NTB tak perlu terlalu khawatir dengan beras impor yang masuk ke Indonesia. Ia mengatakan belum tentu beras impor tersebut masuk NTB. Pasalnya, Dinas Perdagangan sudah mengirim data ketersediaan beras di NTB ke Kementerian Perdagangan (Kemendag), jika NTB surplus beras. Justru, kata Selly, beras NTB banyak yang dikirim ke daerah lainnya di Indonesia. “Kemungkinan beras impor itu tidak masuk ke NTB tetapi ke daerah yang krisis pangan,” katanya. Mantan Penjabat Walikota Mataram ini menjamin tidak akan ada beras impor masuk ke NTB. Apalagi beberapa tahun lalu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi secara tegas menolak beras impor masuk NTB. Menurutnya, hal ini masih berlaku sampai saat ini. “Dijamin, saya setop dia di pelabuhan (kalau masuk NTB). Boleh dia nyandar habis itu dia balik lagi,” katanya. (nas)
Tak Masuk Zona Rawan Dari Hal. 1 “Dalam penilaian dan analisis, kita tidak termasuk rawan konflik,” ujarnya ditemui meresmikan Gedung Rutan Polda NTB. Sejumlah indikator dimaksud menghasilkan pemeringkatan kerawanan di masing-masing daerah pilkada serentak. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi berada di puncak sampai peringkat lima. “Khusus Pilkada kita di posisi 11 atau 12. Kalau zona merah itu di posisi satu sampai lima. Kita tidak termasuk,” beber Kapolda.
Firli sebagai pimpinan tertinggi Polda NTB sudah melakukan pendekatandenganbeberapatokoh agama dan tokoh masyarakat. Pilihanuntukmenggalangtokoh beranjak dari pemetaan bahwa karakteristik masyarakat NTB yang patrilineal. “Masyarakat NTB ini masyarakat patrilineal, sehingga kita mengedepankan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta tuan guru, semua sudah saya kunjungi,” kata dia. Empat bakal calon gubernur dan wakil gubernur sudah mendaftar sebagai kontestan Pilkada NTB 2018. Menurut
pemetaan Polda NTB, konstelasi politik yang terbangun dari susunan peserta pilkada tersebut menguntungkan pola pengamanan. “Ada empat bakal calon gubernur, tiga calon didukung parpol atau gabungan parpol dan satu independen. Saya yakin NTB masih bisa aman,” ujarnya. “Kita sudah baca partai mana saja yang koalisi, lalu saya bicara dengan KPU. Dari delapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur enam di antaranya berbasis pondok pesantren, saya kira bisa aman di NTB ini,” tambahnya. (why)
Sekretaris DPRD KLU Diperiksa Polda NTB Dari Hal. 1 Dana untuk anggota DPRD maupun uang harian. Jadi pelaksanaan bimtek itu tiga hari, diberikan dua kali Rp 1 juta.
Dana yang diusut lainnya, transportasi lokal dari Lombok Utara ke Lombok International Airport (LIA), sebesar Rp 340.000 untuk pulang pergi per orang. Kemudian transportasi dari Bandara
Soekarno Hatta ke lokasi acara di Jakarta Rp 600 ribu pulang pergi, sehingga per kegiatan pelaksanaan bimtek, pendamping yang eselon tiga, hanya menerima uang Rp 2.940.000. (ars)
(Suara NTB/ist)
DIBOBOL - Rumah milik H. Makmun, anggota DPRD NTB di Lingkungan Bagek Longgek Timur Kelurahan Rakam, Selong yang dibobol maling, Selasa (16/1).
Dermaga Gili Air Mulai Diselidiki Polda NTB Dari Hal. 1 Isi surat, tentang dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan dermaga di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishub Lutkan) Lombok Utara. Atas pengaduan itu, Polda NTB kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan nomor SP.Lidik/739/XII/2017 Ditreskrimsus tanggal 28 Desember 2017. Masih dalam isi surat panggilan, Polda NTB melalui Surat No. B/9/I/2018/ Ditreskrimsus bersurat ke Kadishub Lutkan KLU, tentang penyampaian permintaan klarifikasi tanggal 5 Januari. Polda meminta Kadishub Lutkan menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada lima orang dari kalangan rekanan pelaksana. Saksi yang dipanggil itu, AA, HR, AH, SPD dan WA. Terhadap AA, Polda bersurat pada hari yang sama, 5 Januari 2018, melalui surat No. B/10/I/2018 perihal permintaan klarifikasi/ keterangan. Terpisah, Kepala Dishub Lutkan KLU Agus Tisno, mengakui telah disurati oleh Pol-
da NTB beberapa waktu lalu. Dalam surat panggilan Polda NTB itu, dirinya diminta untuk memfasilitasi kepada kontraktor pelaksana. Isi permintaan, agar kontraktor hadir panggilan Polda NTB terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek dermaga di Dusun Gili Air yang dilaporkan masyarakat. “Saya dipanggil untuk diperintahkan kepada si A, si B, si C sesuai yang ada di surat itu, salah satunya disebutkan di sana memerintahkan kepada Azizi (rekanan). Hasilnya tentu kita tidak tahu,” kata Agus Tisno, Minggu (14/1) lalu. Ia melanjutkan, perihal surat Polda NTB itu, dirinya telah bertemu dengan rekanan guna mengklarifikasi perihal pemanggilan Polda NTB. Ia tidak mengetahui sejauhmana proses lebih lanjut dari persoalan tersebut. Yang dipastikannya, proyek itu sudah tuntas. “Pekerjaan ini sudah selesai 100 persen. Memang ada denda keterlambatan, itu dari pengerjaan tanggal 16 sampai 29 Desember 2017 (karena anggaran DAK, maka kontrak berakhir 15 Desember, red),” demikian Agus Tisno. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 17 Januari 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Polisi Siap Buka Kembali Kasus Bedah Desa Praya (Suara NTB) Adanya permintaan dari para terpidana kasus dugaan korupsi program bedah desa Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2011, supaya kasus tersebut dibuka kembali, direspon positif Polres Loteng. Menurut Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H., SIK., M.H., pihaknya siap membuka kembali kasus tersebut. Asalkan ada novum baru yang menjadi
dasar kuat bagi pihaknya melakukan penyelidikan kembali atas kasus tersebut. “Bagi kami bukan jadi masalah, membuka kembali penyelidikan kasus bedah desa. Asal ada bukti baru yang cukup kuat bagi kami untuk melakukan penyelidikan,” ujar Kapolres Loteng kepada wartawan, di kantornya, Selasa (16/1). Kasus itu sendiri sudah dinyatakan selesai. Meski dari tujuh tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, han-
ya lima tersangka saja yang sampai ke meja hijau dan dinyatakan bersalah. Adapun dua tersangka lainnya dinyatakan tidak bisa dilanjutkan ke proses persidangan, lantaran kekurangan alat bukti. “Kalau sekarang pihak terpidana atau pihak lain bisa menunjukan bukti baru atas kasus ini, kita buka kembali kasusnya,” tegas Kholilur. Karena tentunya, pihak kepolisian tidak bisa melakukan proses hukum dengan dasar
bukti yang lemah. Apalagi sejauh ini baru berdasarkan pengakuan-pengakuan saja. Pasalnya, dalam menangani kasus korupsi selain keterangan secara lisan juga dibutuhkan bukti material. Tidak cukup hanya dengan pengakuan. “Kalau ada pengakuan harus diperkuat dengan bukti material, baru kuat. Jangan hanya mengatakan kalau ada pelanggaran tanpa bukti material yang jelas,” tandasnya. Dan, sejauh ini pihaknya
belum menemukan adanya bukti baru terkait kasus bedah desa tersebut. Sehingga pihaknya sangat berharap, terutama dari para terpidana jika memiliki bukti baru yang kuat supaya disampaikan kepada kepolisian. Supaya ada dasar bagi pihaknya menangani kasus itu kembali. Sebelumnya, salah satu terpidana kasus korupsi program bedah desa, Ali Wardaha, meminta aparat kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus tersebut. Lantaran masih ada pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut yang masih belum jelas statusnya. Tetapi kasusnya sudah keburu dihentikan proses penyidikannya oleh aparat kepolisian. “Kalau kita kan hanya sebagai pelaksana saja. Masih ada yang lebih bertanggung jawab atas program ini,” ujarnya. Kasus bedah desa ditangani Polres Loteng sejak tahun 2012 lalu. Total ada tujuh tersangka yang ditetapkan. Masing-masing tiga panitia bedah desa, konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), fasilitator pusat serta Kuasa Pengguan Anggaran (KPA) proyek milik Kementerin Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT) senilai Rp 1,8 miliar tersebut. Dalam kasus tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 1,04 miliar. Dan, pada akhirnya menyeret lima orang ke penjara. (kir)