HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 15 JANUARI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 256 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Penyumbat Bantuan Dana Gempa Jadi Temuan BPKP
Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB menemukan sejumlah catatan dalam mekanisme penyaluran dana bantuan untuk korban gempa mencapai Rp3,5 triliun. Gubernur NTB hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) disarankan untuk melakukan perbaikan sistem agar tidak jadi temuan mengarah pada kekeliruan penggunaan uang negara. Sebagai gambaran, temuan BPKP tersebut masih berkaitan dengan teknis pelaksanaan penyaluran dana bencana. Seperti, mekanisme dan persyaratan yang belum terpenuhi, serta ketersediaan bahan. Hasil asistensi akuntabilitas dana bencana itu kemudian direkomendasikan dilakukan perbaikan. Pihak BPKP tidak ingin persoalan teknis dan administrasi yang berlarut akan mengarah ke pidana. Untuk itu, validasi data penyaluran dan penerimaan dana harus akurat. ‘’Memang masih ada beberapa yang kurang tepat menjadi masukan kami. Mereka yang menerima (bantuan) harus sudah betul, supaya tidak salah sasaran,’’ kata kepala BPKP NTB, Agus Pu-
ruhitaarga Purnomo Widodo, SE, MBA, PhD, kepada Suara NTB Senin (14/1). Sesuai hasil asistensi beberapa waktu lalu, dijelaskannya, ada beberapa tahapan pencairan dana yang berpotensi jadi masalah. Dicontohkannya, pencairan anggaran tahap kedua masih terkendala. Sebabnya, penggunaan anggaran tahap pertama belum beres. Ia memahami ada pertanggungjawaban yang harus diselesaikan. ‘’Misalnya, 50 persen (tahap pertama) itu kan harus dipertanggungjawabkan, sesuai prosedur atau tidak? Itu kan makan waktu, bisa saja kwitansi belum lengkap. Uang dipakai untuk apa, barangnya untuk apa? Ini butuh waktu lama,’’ urai pengganti Dr. Ayi Riyanto tersebut. Sehingga proses berikutnya, penyelesaian laporan harus dipercepat dengan rapat bersama membahas penyelesaian masalah di lapangan tersebut. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
RUSAK - Salah satu rumah warga di RT 02 Dusun Tanak Lilin Desa Loloan Kecamatan Bayan KLU ditinggalkan dalam kondisi rusak. Di dusun ini, belum ada Huntap dibangun.
Waspadai Cuaca Hanya 20 Persen Ekstrem Saat Puncak Kontraktor Lokal Musim Hujan Dapat Proyek di NTB
TO K O H
H. Azhar
Mataram (Suara NTB) Data Pemprov NTB, hanya 20 persen kontraktor lokal kategori kecil yang mengerjakan proyek di seluruh NTB. Kontraktor besar asal luar daerah masih mendominasi proyek-proyek besar yang ada di daerah ini. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, infrastruktur dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Azhar, MM menyebutkan, data jumlah kontraktor dan konsultan di NTB hingga Desember 2018. Jumlah konsultan di NTB mulai kelas kecil (K1) sampai kelas menengah (B) sebanyak 198 perusahaan. Sedangkan jumlah kontraktor di NTB mulai kelas K1 sampai menengah (B) sebanyak 2.710 rekanan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Kaji Permintaan Audit DITRESKRIMSUS Polda NTB mengungkapkan keinginan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit penyaluran dana bencana Lombok – Sumbawa. Tujuan audit untuk jadi bahan pelengkap penyelidikan, sehingga ditemukan penyumbat penyaluran dana. ‘’Tentu kalau ada permintaan audit, kita akan telaah dulu,’’ kata Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, SE, MBA, PhD kepada Suara NTB, Senin (14/1). Bersambung Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Selain panas suhu udara akibat gerak semu matahari, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca buruk di NTB pada musim hujan. Di mana, potensi hujan lebat terjadi pada dasarian I (10 hari) dan II Januari 2019. Potensi cuaca ekstrem ini bisa memicu banjir dan longsor. Dari monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH), di NTB didominasi kategori sangat pendek, sehari dan maksi-
mal 10 hari hari tanpa hujan. Bahkan sebagian wilayah di NTB sudah masuk curah hujan tinggi. Menurut Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Wakodim, SP, pengamatan curah hujan di Dasarian I masih tergolong normal. Secara umum di Pulau Lombok, katanya, kurang dari 50 mm per dasarian. Sedangkan di Pulau Sumbawa rendah hingga menengah, antara 51 sampai 150 mm per dasarian. Bersambung ke hal 15
Dikeluhkan Masyarakat
Kemenhub Atensi Penyeberangan Lembar-Padangbai Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatensi kondisi penyeberangan lintas Lembar (Lombok Barat) Padangbai (Bali) yang dikeluhkan masyarakat dan pelaku usaha. Kemenhub merencanakan akan menambah dermaga di Pelabuhan Padangbai agar transportasi laut yang menghubungkan Pulau Lombok dan Bali lancar. ‘’Tadi malam saya sudah ke sana (Pelabuhan Lembar).
Nanti mungkin saya akan lihat yang di Padangbai, Bali. Dan memang persoalannya kita baru dua dermaga dengan satu plengsengan,’’ kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela meresmikan Terminal Mandalika Kota Mataram, Senin (14/1).
Budi mengatakan dermaga yang ada di Pelabuhan Lembar dengan Pelabuhan Padangbai memang tidak seimbang. Agar transportasi lancar, memang dermaganya harus seimbang. Ia mengatakan, akan berdiskusi dengan Direktur Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Ia
menjelaskan, khusus untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan, saat ini Kemenhub sudah menunjuk pejabat eselon II, sebelumnya eselon III. ‘’Mungkin masih kekurangan (dermaga). Nanti akan saya diskusikan dengan Direktur ASDP. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
KO M E N TTAA R
Baru Jadi 3.915 Huntap TOTAL sudah Rp3,1 triliun dana transfer dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pengerjaan hunian tetap (Huntap). Namun dari jumlah besar itu, baru tuntas dikerjakan 3.915 unit. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT mengakui kondisi itu. Faktor klasik penyebab lambannya realisasi anggaran, karena pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) penampung anggaran yang belum sepenuhnya terbentuk. Bersambung H. Mohammad Rum ke hal 15 (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/her)
ANTRE - Antrean truk yang menunggu diseberangkan ke Bali melalui Pelabuhan Lembar. Belakangan ini, penyeberangan lintas Lembar-Padangbai dikeluhkan masyarakat, karena menunggu giliran kapal sandar di pelabuhan sangat lama.
Kemenhub Tawarkan Swasta Bangun Hotel dan Mal di Terminal Mandalika Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menawarkan pengelolaan Terminal Mandalika, Kota Mataram kepada pihak swasta dengan pola kerjasama pemanfaatan (KSP). Kemenhub membuka peluang swasta untuk membangun hotel, mal bahkan apartemen di terminal bus tipe A yang sudah disulap mirip bandara tersebut. ‘’Karena memang, kita mendorong swasta masuk dalam pengelolaan terminal. Dengan skema KSP, kerjasama pemanfaatan,’’ ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dikonfirmasi usai meresmikan Terminal Mandalika, Senin (14/1). Ia menyebutkan, tahun 2018 lalu, Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,7 miliar untuk merenovasi Terminal Mandalika. Sehingga sekarang, terminal tersebut seperti bandara. Termasuk pemesanan tiket
dapat dilakukan secara online. Kaitan dengan pengelolaan terminal oleh swasta, Budi mengatakan ada beberapa yang diminati. Seperti Terminal Cirebon, Semarang, Solo, Merak. Namun, semuanya masih dalam proses. Dengan kerjasama pemanfaatan diharapkan pengelolaan semakin baik. Untuk Terminal Mandalika Kota Mataram, Budi mengatakan sudah sangat memungkinkan pihak swasta masuk mengelola terminal tersebut. Namun, ia meminta bantuan Pemprov NTB dan Pemkot Mataram, jika ada pihak ketiga yang berminat menanamkan investasinya. ‘’Ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan membangun hotel, mal, tempat bisnis atau apartemen. Tergantung swasta itu tertarik untuk membangun,’’ katanya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
TINJAU - Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat meninjau Terminal Mandalika yang sudah direnovasi, Senin (14/1) siang.