Edisi 14 Februari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

RABU, 14 FEBRUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 280 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ndi)

RAPAT PLENO - Suasana rapat pleno terbuka pencabutan undian nomor urut Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang akan berkompetisi di Pilkada 2018.

KPU Tetapkan Nomor Urut Paslon

Mataram (Suara NTB) KPU NTB menggelar rapat pleno terbuka pencabutan undian nomor urut pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang akan berkompetisi di Pilkada 2018. Empat paslon hadir dalam acara tersebut. Rapat pleno ini diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (13/2). Agenda pencabutan undian nomor urut ini ramai dihadiri masing-masing pendukung dari ke empat paslon. Dalam pencabutan nomor urut tersebut,masing-masing paslon mengambil kertas yang digulung. Dalam pencabutan nomor tersebut, nomor urut 1 diperoleh pasangan Suhaili-

‘’

Ini isyarat bahwa kami akan memenangi Pilkada NTB 2018

TO K O H

Bukan Sekadar Slogan PANGDAM IX Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P berkunjung ke NTB, Selasa (13/2) kemarin. Kehadirannya untuk misi pemantauan langsung proses dan kesiapan pengamanan Pilkada NTB. Jenderal TNI bintang dua yang baru dilantik Januari lalu ini, mengaku ingin mengenal langsung situasi kamtibmas dan personelnya di Korem 162/WB serta jajaran. Apalagi saat ini momentum Pilkada NTB, yang di dalamnya ada agenda Pilgub, Pilwalikota Bima, Pilkada Lotim dan Pilkada Lobar. ‘’Pilkada di NTB misi utama saya. Karena ada penekanan dari pimpinan TNI, Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Amin yang diusung Partai Golkar, Nasdem, dan PKB. Kemudian nomor urut 2 diperoleh oleh pasangan Ahyar-Mori yang diusung enam partai, yaitu Gerindra, PAN, PPP, PDI Perjuangan, PBB, dan Hanura. Sementara nomor urut 3 didapat pasangan Zul-Rohmi yang diusung dua partai, yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan Ali-Sakti yang maju

‘’

Arti Nomor Urut Berbagai terjemahan

Nomor dua juga sebagai simbol, perwujudan dari perimbangan dua pulau

Dua Kali ”Berjodoh” dengan Nomor Dua Mataram (Suara NTB) Dua kali mencabut undian dan dua kali pula, duet TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori) mendapatkan nomor urut dua. Demikianlah yang terjadi saat pengundian nomor urut Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang digelar KPU NTB di Mataram, Selasa (13/2). Sesuai agenda, proses penentuan nomor urut empat

melalui jalur independen memperoleh nomor urut 4. Setelah penetapan nomor urut paslon ini, selanjutnya paslon sudah bisa memulai masa kampanye secara resmi. Batas masa kampanye akan dimulai Kamis , 15 Februari sampai 23 Juni 2018.

Paslon di Pilkada NTB dilakukan melalui dua tahapan. Tahapan pertama, masing-masing paslon mengambil nomor undian untuk menentukan urutan pengambilan nomor urut. Tahapan kedua, barulah masing-masing paslon melakukan pengambilan nomor urut mereka di Pilkada NTB. Di tahapan pertama, duet Ahyar-Mori mendapatkan nomor urut dua untuk pengambilan nomor undian. Dan ternyata, nomor

dibuat oleh para paslon memaknai nomor urut yang telah mereka peroleh dalam pengundian nomor urut kemarin. Ada yang memaknai sebagai nomor keberuntungan, ada juga calon yang memaknai nomor urutnya biasa-biasa saja. Pasangan Suhaili-Amin yang memperoleh nomor urut satu (1), memaknai nomor urut satu mengisyaratkan bahwa ia akan memenangi Pilkada serentak NTB 2018. ‘’Ini isyarat bahwa kami akan memenangi Pilkada NTB 2018,’’ katanya yakin. Bupati Lombok Tengah dua

‘’

‘’

Oh itu angka yang menang ya. Itu angka yang paling besar, (dari nomor urut yang lain). Ini menandakan, saya dipilih oleh masyarakat yang paling besar (banyak).

Ndak ada yang aneh-aneh, saya kira kita harus mulai mengajak masyarakat agar tidak fanatik dengan nomor-nomor

yang sama kembali mampir ke tangan mereka saat dilakukan pengambilan nomor urut Paslon di Pilkada NTB. Walhasil, nomor urut dua pun melekat kepada mereka di Pilkada 2018 ini. Sementara itu, nomor urut satu menjadi jatah pasangan H. Moh. Suhaili FT – H. Muh. Amin (Suhaili-Amin). Pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) mendapatkan nomor urut tiga. Dan pasangan H. Moch. Ali BD – H. L. Gede Wirasakti (Ali-Sakti) mendapatkan nomor urut empat. Menanggapi hasil pengundian nomor urut ini, Ahyar Abduh saat berpidato di hadapan ratusan pendukungnya di sekretariat tim pemenangan di Jalan Langko, Mataram menegaskan rasa syukurnya. Bersambung ke hal 15

periode ini berkata demikian, bukan tanpa alasan. Menurutnya, nomor urut satu yang ia peroleh merupakan pertanda akan terjadi pengulangan sejarah Pilkada NTB 2013 silam. Dimana pasangan calon nomor urut satu, yakni pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi-Muh. Amin (TGB-Amin) keluar sebagai pemenangnya. Demikian juga halnya dalam Pilkada NTB 2018 ini, pemegang nomor urut satu juga akan keluar sebagai pemenangnya, kata Suhaili dengan penuh keyakinan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

NOMOR DUA - Salah seorang pendukung mengangkat poster bertuliskan nomor 2 yang menjadi nomor urut duet AhyarMori di Pilkada NTB 2018, dalam agenda pengundian nomor urut Paslon yang digelar KPU NTB di Mataram, Selasa (13/2).

Benny Susianto (Suara NTB/ars)

Ditenggat Hingga Hari Ini PEMPROV NTB telah menginstruksikan pembersihan dan penertiban alat peraga kampanye (APK) Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) NTB 2018 - 2023. Pemprov memberikan tenggat waktu bagi pasangan Cagub dan Cawagub untuk membersihkan APK yang terpasang di jalanjalan utama di Kota Mataram sampai Bima hingga Rabu (14/2). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Drs. L. Dirjaharta, M. Si menjelaskan Pemprov NTB, Bawaslu dan KPU sudah bersurat ke Pemda kabupaten/kota mengenai penertiban APK tersebut. “Supaya melakukan pembersihan alat peraga kampanye pasangan calon kepala daerah, kita kasih waktu sampai tanggal 14 Februari,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (13/2) siang. Dirjaharta mengatakan, masing-masing tim sukses pasangan Cagub dan Cawagub diberikan tenggat waktu sampai Rabu (14/2) hari ini. L. Dirjaharta Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Suaeb Qury

Yan Marli

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

TGH. Mahalli Fikri

H. Misbach Mulyadi

Basri Mulyani

Pilkada NTB 2018

Minim, Formula Kampanye yang Komparatif Berbagai kalangan mengungkapkan pentingnya sebuah formula baru untuk memungkinkan pemilih bisa melakukan komparasi dalam satu medium kampanye. Saat ini, medium kampanye yang membuka ruang dialog dinilai masih sangat minim. Padahal, untuk bisa memilih secara rasional, pemilih terlebih dulu perlu melakukan proses komparasi antar-kandidat. PILKADA NTB 2018 telah memasuki babak baru dengan telah ditetapkannya empat pasangan calon yang menjadi peserta, plus nomor urut mereka masing-masing. Pasangan H. Moh. Suhaili FT – H. Muh. Amin (SuhailiAmin) mendapatkan nomor urut satu. Pasangan H. Ahyar Abduh – H. Mori Hanafi (Ahyar-Mori) mendapatkan nomor urut dua. Pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) mendapatkan nomor urut tiga. Dan pasangan H. Moch. Ali BD – H. L. Gede Wirasakti (Ali-Sakti) menda-

patkan nomor urut empat. Setelah ini, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017, para kandidat ini akan mulai menjalani masa kampanye terhitung sejak 15 Februari hingga 23 Juni 2018 mendatang. Selama masa kampanye ini, kandidat akan melaksanakan model kampanye yang terbagi dalam empat katagori. Pertama, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/ atau kegiatan lain. Kedua, debat publik/terbuka antar

pasangan calon. Ketiga, kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik. Setelah fase ini, Pilkada NTB akan memasuki masa tenang dari 24 hingga 26 Juni 2018. Sayangnya, tren Pilkada NTB dan berbagai Pilkada lainnya memperlihatkan masih minimnya pola kampanye yang memungkinkan pemilih bisa mendapatkan informasi yang komprehensif terkait visi/misi, rekam jejak, prestasi maupun janji-janji seluruh kandidat. Saat ini, alat peraga kampanye yang memenuhi ruangruang publik lebih banyak didominasi oleh wajah dan slogan-slogan kandidat semata. Di sisi lain, budaya politik yang partisipasif juga belum tumbuh di kalangan masyarakat kita. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan fenomena dimana pemilih cenderung memilih kandidat tertentu berdasarkan sentimen yang ia peroleh dari sumber informasi yang terbatas sifatnya. Sejumlah kalangan menilai,

kondisi ini memang harus dijawab melalui terobosan baru. Sebuah terobosan yang memungkinkan pemilih bisa mendapatkan informasi lebih menye-

luruh. Dengan demikian, mereka bisa melakukan proses komparasi sebelum menjatuhkan pilihan. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 14 Februari 2018

Berharap Embung Dibangun PEMBANGUNAN embung Babakan yang belum dilanjutkan pengerjaannya, menurut Lurah Babakan, Abdul Rauf,S.Sos, masih menunggu keputusan dari pusat. “Kalau sudah turun anggarannya dari atas, pasti pemerintah akan segera dilaksanakan,” terangnya saat ditemui, Selasa (13/2). Ia menambahkan, embung ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik serta cadangan air minum bagi warga. Rauf menerangkan sebenarnya rencana pembangunan embung ini akan dilaksanakan di tahun 2018 ini. (Suara NTB/uul) “Kalau memang akan dilanAbdul Rauf jutkan nanti, kita tinggal terima pemberitahuan saja,” jelasnya. Lokasi pembangunan embung nantinya juga tidak mengenai rumah warga sehingga tidak ada relokasi warga. “Hanya satu gudang warga yang kena untuk pembangunan itu, tetapi bangunannya tidak berizin,” terangnya. Pemilik bangunan sendiri sudah sanggup untuk meruntuhkan bangunannya jika pembangunan embung dilaksanakan. “Dinas juga sempat turun ke sana kemarin dan pemiliknya sudah paham. Jadinya dia hanya menerima ganti rugi untuk tanahnya seluas 40 are,” kata Rauf. Meskipun belum jadi, warga sendiri sudah banyak yang mengunjungi lokasi embung itu sebagai tempat wisata baru. “Apalagi kalau sore sampai malam banyak yang datang ke sana untuk jalan-jalan atau untuk mancing,” terangnya. Walaupun baru jalannya yang diperbaiki, tetapi tidak menyurutkan animo masyarakat untuk datang berekreasi ke sana. “Kalau dia jadi besok, bisa jadi tempat rekreasi baru di Mataram, kan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya. Selain itu, adanya embung Babakan juga bisa mengurangi resiko banjir di Babakan yang selama ini sering terjadi. “Sekarang sudah tidak pernah terjadi, air yang dari Mandalika dan Bertais hanya berputar-putar di embung itu jadinya banjir bisa diatasi,” kata Rauf. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

10 Ribu Warga Mataram Belum Merekam E-KTP Mataram (Suara NTB) Sebanyak 10.290 jiwa warga Kota Mataram belum melakukan perekaman E-KTP. Dikhawatirkan mereka akan kehilangan hak pilihnya pada pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Selasa (13/2) mengatakan, menurut aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KTP elektronik tidak satu - satunya identitas penduduk sebagai syarat melakukan pencoblosan. Masyarakat diperbolehkan menggunakan surat keterangan dari kelurahan dengan catatan mereka terdaftar pada identitas penduduk seperti KK. “Tidak hanya KTP saja. Surat keterangan (Suket) dari kelurahan juga bisa,” kata Martawang. Pada intinya pemerintah berkewajiban menfasilitasi

masyarakat agar hak politik mereka terakomodasi. Maka cara itu dipakai agar memastikan warga Kota Mataram dapat menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi. Dikatakan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menginginkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak mencapai 70 persen. Pemkot Mataram menargetkan di atas 70 persen. “Paling tidak kita bisa mencapai 78 - 80 persen lah,” harapnya. Untuk mengejar target itu, perlu kerja keras dan partisipasi masyarakat menyalurkan

hak politik mereka pada Pilkada 2018 ini. Caranya dengan melakukan perekaman data diri mereka. Persoalan perekaman data ini kata dia, bukan saja terjadi di Kota Mataram. Ini jadi persoalan nasional, sehingga daerah ditargetkan menuntaskan hal itu. Adapun masalah baru seperti pemilih pemula baru menginjak usia 17 tahun. Dukcapil diminta berupaya meningkatkan pelayanan. Artinya, jangan sampai masyarakat merasakan dirugikan karena tidak dapat berpartisipasi pada kontestasi lima tahunan tersebut. “Bagi warga ini kerugian. Pemerintah meminimalkan kerugian atas penyaluran hak politik warga negara,” tandasnya. Kepala Dinas Dukcapil, Chaerul Anwar mengatakan, upaya dilakukan untuk mengejar target perekaman

khususnya bagi pemula dengan melakukan jemput bola ke sekolah - sekolah. Perekaman di sekolah kejuruan telah rampung. Pekan depan, dilanjutkan ke MAN kemudian sekolah swasta. “Ini sambil menyelesaikan pencetakan di SMK,” kata Chaerul. Selain pemilih pemula baru menginjak usia 17 tahun, pihaknya juga mengejar perekaman secara reguler di kecamatan dan Dukcapil sendiri. Ini memastikan bahwa masyarakat terakomodir. Chaerul menegaskan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tidak saja menggunakan KTP elektronik. Warga boleh menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dukcapil, meskipun belum merekam. Suket ini akan berbeda pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di 2019. Suket tidak bisa digunakan,

(Suara NTB/cem)

Lalu Martawang sehingga Kemendagri menargetkan di 2018 ini semua sudah terekam. “Makanya 11 bulan ini kita kejar terus,” demikian tandasnya. (cem)

Dukung Kenaikan Gaji Kaling WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., mendukung rencana Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang menjanjikan bakal menaikkan gaji kepala lingkungan se-Kota Mataram. Namun dia mengingatkan, janji ini jangan sampai bertendensi politik, mengingat Walikota Mataram juga mencalonkan diri sebagai Gubernur NTB. ‘’Itu sah-sah saja bagi seorang Walikota,’’ cetusnya menjawab Suara NTB. Namun demikian, harus dipikirkan juga sinkronisasi APBD Kota Mataram dengan apa yang dijanjikan Walikota dua periode itu. (Suara NTB/fit) Sejak lama, lanjut Parhan, Parhan dirinya menginginkan adanya kenaikan gaji bagi Kaling. Mengingat, Kaling merupakan tumpuan harapan masyarakat di tingkat yang paling bawah. ‘’Urusan A sampai Z kepala lingkungan yang meng-handle. Bahkan polisi terdepan di masyarakat adalah kepala lingkungan,’’ katanya. Politisi PKS ini berharap janji menaikkan gaji kepala lingkungan ini, tidak berkaitan dengan kegiatan Pilkada 2018. Parhan mendorong Walikota Mataram merealisasikan rencana menaikkan gaji Kaling ini, dengan melihat padatnya kerja-kerja Kaling. ‘’Kalau masalah menaikkan gaji itu, kita malah mendukung,’’ kata mantan Kepala Lingkungan Karang Bata, Abian Tubuh, Sandubaya ini. Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Kaling, Parhan paham betul bagaimana repotnya seorang Kaling. Sebab, hampir semua urusan yang berkaitan langsung degan masyarakat, dikerjakan Kaling. Hanya saja, karena ini tahun politik, terlebih menjelang Pilkada, tentu banyak pihak yang mengaitkan janji Walikota menaikkan gaji Kaling ini, dengan politik. Tidak hanya Kaling, Parhan menyebut bahwa sebelumnya juga ada wacana memberikan honor kepada Ketua RT. Karena selama ini, tugas-tugas Kaling banyak dibantu oleh Ketua RT. ‘’Kalau dibebankan kepada Kaling, Kaling juga bingung harus diambilkan dari mana,’’ ujarnya. Anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini berharap bahwa keinginan Walikota Mataram menaikkan gaji Kaling benar-benar berangkat dari hajat untuk memacu semangat kerja Kaling. ‘’Bukan karena maksud-maksud tertentu. Jangan sampai ada udang di balik batu,’’ selorohnya. Yang jelas, apapun program yang dijanjikan oleh Walikota sepanjang itu untuk kepentingan pembangunan, Dewan, katanya sangat mendukung. Karena bagaimanapun, kenaikan gaji ini, sangat dibutuhkan oleh Kaling untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selama ini, antara beban kerja dengan gaji yang mereka terima belum sebanding. ‘’Kepala lingkungan itu 24 jam,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

PETIK KANGKUNG - Warga di Lingkar Selatan, Kota Mataram, memetik tanaman kangkung di lahan miliknya, Selasa (13/2). Mereka menjualnya ke pasarpasar tradisional. Kangkung Mataram, yang bahkan terkenal hingga luar daerah itu, menjadi makanan favorit masyarakat untuk dijadikan pelecing.

’’Server’’ Sempat Ngadat

Dinilai Langgar Aturan

Antrean Pengurusan Randis Pemkot Dibawa ke Luar Daerah E-KTP Membludak Mataram (Suara NTB) Gara-gara server di Kemendagri sempat ngadat, antrian pengurusan e-KTP di kantor Dukcapil Kota Mataram membludak. Ngadatnya server tersebut, setidaknya pada Kamis (8/ 2) lalu berakibat tidak tercetaknya ratusan e-KTP. MenurutKepalaDinasDukcapil Kota Mataram, Chaerul Anwar, jaingan server di Pemerintah Pusat mengalami gangguan pada Kamis (8/2)lalu.Pihaknyatidakbisamemberikan pelayanan ke masyarakat. “Tapi hari Jumat sore itu sudah bisa,” kata Chaerul di dampingi KabidDataKependudukanH.Hasmin ditemui, Selasa (13/2). Jika dirata - rata kemampuan pencetakan KTP elektronik 200 - 300 keping per hari, artinya ada sekitar 600 KTP milik warga yang tidak bisa tercetak. Setelah server normal kemudian berdampak pada pelayanan pada Senin (12/2). Jumlah antrian membludak, sehingga petugas kewalahan melayani. “Kemarin (hari Senin,red) membludak. Bayangkan, per hari yang harus terlayani 300 orang

per hari,” jelasnya. Meskipun antrian membludak, pihaknya tidak berani memaksakan alat pencetak bekerja. Karena dikhawatirkan akan merusak mesin. Namun tambah Hasmin, sedang diupayakan berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Bogor mencetakKTPelektroniklebihbanyakdarisebelumnya.Iamelihataplikasi digunakan untuk itu, sehinggapeluangtersebutbisadimanfaatkan. “Saya tadi sudah suruh staf berkomunikasi dengan petugas di Dukcapil Bogor,” kata Hasmin. Data penduduk Kota Mataram yang wajib memiliki KTP elektronik sejumlah 316.529. Yang sudah merekam sebanyak 302.453. Dan, KTP telah tercetak 296.753 keping. Sedangkan, KTP yang posisi siap cetak atau print ready record sebanyak 8.471. Dengan akumulasi belum merekam sekitar 10.290 warga. Hasil konsolidasi Januari lalu ada penambahan menjadi 11 ribu lebih. Hasmin mengatakan, pihaknya sedang bekerja mengejar target pencapaian target perekaman dan pencetakan tersebut. (cem)

Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram menilai kendaraan dinas (randis) pemkot Mataram yang dibawa dan simpan oleh mantan anggota DPRD dinilai menyalahi aturan. Aset tahun 2005 itu milik pemerintah sehingga harus dikembalikan. Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, Selasa (13/2) menjelaskan, penelurusan terhadap aset diduga dibawa mantan anggota Dewan telah dilakukan dengan beberapa kali tim menggelar rapat mempercepat penyelesaian. Dalam rapat itu, beberapa kali Sekwan meminta waktu melakukan inventarisasi dan mencari semua aset belum jelas keberadaannya itu. “Pas rapat Sekwan beberapa kali minta waktu,” kata Inspektur. Dia melihat Sekwan saat ini pada tahap itu. Inspektorat bersama Badan Keuangan Daerah membantu Sekwan mempercepat penyelesaian hasil tersebut. Terhadap aset berupa kendaraan dinas diduga disimpan dan atau dibawa ke Kabupaten Lombok Utara, Makbul mengaku terkejut. Randis

dibawa ke luar daerah menyalahi aturan. Hanya saja, ia tidak mengetahui kronologis kenapa randis bisa ditemukan di KLU. “Saya juga kaget. Baru tahu itu ketika baca berita di koran. Mudah - mudahan hanya itu di sana,” kata dia. Setelah selesai menginventarisasi aset tersebut akan ada pertemuan lagi untuk membahas itu. Tetapi belum ada informasi randis itu dipindahtangankan. Inspekorat sebagai auditor Pengawas Internal Pemerintah demikian kata Makbul, menunggu hasil inventarisasi. Kemudian ditindaklanjuti sesuai aturan.

Hanya saja yang ingin ditekankan Makbul ke Sekretariat DPRD, bahwa permasalahan aset ini telah dua periode pemeriksaan jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Artinya, tidak ada progres, sehingga jangan sampai jadi temuan pada periode ketiga pemeriksaan. “Jangan sampai periode ketiga muncul masalah sama,” pintanya. Setelah rampung inventarisasi dan penelusuran aset itu, pihaknya akan segera menggelar rapat kembali. Tim akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. (cem)

SUARA NTB Rabu, 14 Februari 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Kontraktor Luar Hijrah ke NTB

Kuota Pengiriman Sapi ke Luar Daerah 45.000 Ekor

PROGRESIFNYA pembangunan di Provinsi NTB dan berkembangnya proyek-proyek besar berskala nasional menjadikan provinsi ini manis. NTB menjadi pasar potensial bagi kontraktor luar. ‘’Kontraktor luar berhijrah ke NTB,’’ kata Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB, H. Faurani, SE, M.BA. Tak ada pilihan lain, selain mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang demikian ketat. Tahun 2018 juga menjadi tahun optimis bagi seluruh kalangan pengusaha. Tak terkecuali yang bergerak di (Suara NTB/dok) H. Faurani jasa konstruksi. Pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 7,10 persen tanpa tambang di tahun 2017 dibanding tahun 2016 menjadi kabar baik menatap masa depan usaha jasa konstruksi. “Pengusaha harus optimis, apapun goncangannya. Apalagi pertumbuhan ekonomi NTB demikian baiknya. Pengusaha tak boleh pesimis,” demikian H. Faurani memberikan semangat. Pengusaha konstruksi lokal juga tak boleh pesimis dengan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. yang sebagian besar dialihkan untuk mendanai kegiatan pemilihan kepala daerah. Apalagi untuk proyek-proyek besar, biasanya yang merasakan dampaknya adalah BUMN, sebagai yang mendominasi. Anggota Gapensi NTB yang jumlahnya lebih dari 1.000 anggota, notabene adalah perusahaan kecil, bagi H. Faurani dampak pemangkasan anggaran ini juga tak terlalu signifikan terhadap pengusaha lokal. Hanya saja, perlu dilakukan perbaikan agar hijrahnya kontraktor luar ke NTB, tak lantas pasar dalam daerah dikuasai. Akan terjadi kompetisi yang ketat. Tetapi pengusaha lokal tak boleh kalah begitu saja. Apalagi, kualitas kontraktor lokal tak kalah dibanding kontraktor luar. “Dalam bidang konstruksi, kita terus berupaya bagaimana teman-teman ini lebih professional, mempersiapkan diri terhadap kompetisi yang ada. Sehingga terjadi perbaikan dalam perusahaan,” jelas H. Faurani. Motivasi kepada anggota terus menerus dilakukan organisasi. Harapannya agar kontraktor luar yang menjadi raja di NTB. terutama BUMN. Pembinaan manajemen, sosialisasi segala regulasi yang keluar dan terus berubah ubah. Intinya tetap semangat. Apa yang disebutkan itu, harapannya akan terus menjadi perhatian bersama. Terkait hal itu juga, dalam waktu dekat Gapensi NTB akan melakukan Musda. Anggota Gapensi diharapkan mempersiapan diri. Calon-calon yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan nantinya, diharapkan akan jauh lebih baik membawa perubahan di tubuh Gapensi. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tahun 2018 ini menyediakan kuota pengiriman sapi ke luar daerah sebanyak 45.000 ekor. Masing-masing untuk sapi potong dan bibit. Demikian dikatakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, drh. H. Aminurrahman, M.Si didampingi Sekretaris Dinas, Zulkarnaen, S.Pt., M. Si. Sebanyak 45.000 ekor yang menjadi kuota pengiriman sapi tahun ini, terbagi sebanyak 35.000 ekor sapi potong dan 10.000 ekor sapi bibit. Permintaan untuk kebutuhan sapi potong dan sapi bibit ini, kata kepala dinas telah masuk ke mejanya. Beberapa daerah yang kemungkinan menjadi tujuan pengiriman, Kalimantan, Sulawesi dan Jabodetabek. Tahun lalu 15.000 ekor yang terkirim dari NTB untuk sapi potong, dan 3.000 ekor untuk sapi bibit. Untuk pengiriman tahun ini, pemerintah menyediakan fasil-

itas berupa kapal ternak. kepala dinas mengatakan kemungkinan akan mulai pada April ini. Kapal ternak untuk mendukung program tol laut Jokowi itu menurut rencana akan mampir dari Pelabuhan Bima, Badas, dan Lembar. H. Aminurrahman mengatakan akan menyampaikan kabar ini kepada para pengusaha ternak, setelah adanya kepastian. “Sekarang sedang dalam pem-

bahasan mengenai masuknya kapal ternak ini,” demikian H. Aminurrahman di kantornya, Selasa (13/2) kemarin. Lantas bagaimana dengan ketersediaan stok di dalam daerah? Kepala dinas menjelaskan, kuota kirim sapi yang diberikan oleh pemerintah daerah, telah dihitung prognosanya. Saat ini jumlah populasi sapi di NTB mencapai 1.149.719 ekor dengan komposisi 65 persen berita, dan

Halaman 3

35 persen jantan. Naik dari populasi tahun sebelumnya sebanyak 1.092.719 ekor. Populasi sebanyak 1.149.719 itu, setelah dikurangi dengan kuota sebanyak 45.000 ekor dimaksud. “Ketersediaan stok sapi kita di dalam daerah sudah sangat cukup,” imbuhnya. Bahkan ia menghitung kasar tingkat kebutuhan daging oleh wisatawan. Jika tahun ini sebanyak 4 juta wisatawan masuk NTB. kemudian kebutuhan konsumsi dagingnya sehari rata-rata 200 gram (satu stik daging berukuran telapak tangan), maka kebutuhannya dalam setahun hanya 12.000 ekor. Bila dalam satu ekor berat bersih yang dihitung dagingnya 125 Kg. NTB masih cukup percaya

diri untuk memenuhi kebutuhan dagingnya, dan permintaan dari beberapa daerah lainnya di Indonesia. jika dikaitkan lagi tingginya stok sapi di dalam daerah dengan masih tingginya harga daging sapi di pasaran, H. Aminurrahman menjelaskan beberapa faktor penyebabnya. Dominasi ternak ada di Pulau Sumbawa. Sehingga ongkos kirim ke Lombok menjadi perhitungan. Umumya di NTB, sapi yang diternakkan adalah sapi milik tuannya. Bukan milik peternak sendiri seluruhnya. “Misalnya dalam 3 ekor sapi, satu ekor adalah miliknya, dan dua ekor mekadas (ternak orang yang dipelihara). Sehingga marginnya naik,” katanya. (bul)

(Suara NTB/dok)

SAPI - Kuota pengiriman sapi tahun ini 45.000 ekor. Terdiri dari 35.000 ekor sapi potong dan 10.000 ekor sapi bibit.

YPK Buka Pengaduan Terkait Penarikan Lima Produk Mobil Honda Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB membuka pengaduan layanan khusus kepada customer Honda. Ini menyusul pengumuman resmi penarikan (recall) lima produk Honda dari pasaran. “Kita buka pengaduan kepada konsumen (customer). Karena ini juga berkaitan dengan perlindungan konsumen. Kita akan fasilitasi langsung ke perusahaan kalau sekiranya ada yang dikeluhkan melalui kami,” kata Ketua YPK Provinsi NTB, H. Moh. Saleh, SH, MH kepada Suara NTB. Seperti diketahui, Honda Prospect Motor (HPM) resmi mengumumkan recall terhadap lima produk, diantaranya, Honda Mobilio, Brio, Jazz, HR-V dan BR-V. Adapun mobil yang di-recall itu adalah Honda Mobilio tahun produksi 2014-2017, Honda Brio tahun produksi 2014-2017, Honda Jazz tahun produksi 2014-2017, Honda HR-V tahun produksi 20142017 dan Honda BR-V tahun produksi 2015-2017. Honda mengumumkan sebanyak 463.891 unit mobil-mobil tersebut di Indonesia harus ditarik. Untuk memastikan standar keselamatan dan kualitas yang tertinggi pada

seluruh produknya. Recall dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan pada sistem rem. Proses pemeriksaan dan/atau penggantian komponen master cylinder dan master power pada sistem pengereman Honda Mobilio, Honda Brio, Honda Jazz, Honda HR-V dan Honda BR-V yang teridentifikasi dilakukan tanpa pengenaan biaya apapun. Proses pemeriksaan dan/atau penggantian komponen ini berlangsung kurang lebih selama 12 jam. Masa kampanye ini akan berjalan selama 6 bulan, mulai tanggal 26 Januari 2018 hingga 26 Juli 2018, sementara masa perbaikan akan terus berlangsung walaupun masa kampanye telah selesai. Afandi, pemilik Brio tahun 2015 mengaku belum mendapat kabar dari perusahaan tentang informasi ini. Seharusnya perusahaan tanggap memberikan kabar agar dapat meminimalisir risiko, bila lima produk yang disebutkan masih harus disempurnakan sistemnya. Demikian juga Hairil yang mengaku was-was, setelah adanya informasi berantai yang diterimanya terkait lima produk mobil Honda yang ditarik dari pasa-

ran. Honda Jazz RS tahun 2014 miliknya ia sadari pengeremannya tak begitu pakem. Karenanya, ia ingin memanfaatkan kesempatan service yang disiapkan dealer untuk memastikan keamanannya. “Saya taunya dari rekan. Tidak diinformasikan langsung oleh perusahaan,” demikian Hairil. L. Dita juga mengaku HRV tahun 2014 miliknya sistem pengeremannya bekerja cukup kasar. Sejak diumumkan resmi, ia membawa langsung mobilnya ke Honda Naga Motor di Mataram. Hanya saja informasi dari mekanik yang diterimanya, alat yang digunakan untuk perbaikannya masih menungu dikirim dari perusahaan pusat. “Yang sudah diservice itu Mobilio adik saya tahun 2014. Beda rasanya, pakem setelah diservice,” demikian L. Dita. Hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi sejelasjelasnya itulah yang diharapkan oleh YPK dipenuhi oleh prusahaan. Meski begitu, pengumuman terbuka yang dilaukan oleh perusahaan untuk lima produk mobil Honda, merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan. Saleh mengatakan, untuk mengantisipasi gagalnya produk. Pe-

(Suara NTB/dok)

H. Moh. Saleh rusahaan memberikan respon cepat. Ini berkaitan erat dengan kepercayaan. Apalagi untuk produkproduk otomotif saat ini persaingannya sangat kekat. Karena itulah, perusahaan dituntut harus transparan. “Ini kaitannya dengan UU Nomor 8 tentang perlindungan konsumen. Kita antisipasi kalau sewaktu-waktu ada laporan konsumen,” imbuhnya. (bul)

Disdag Atensi Produk MLM dan Online Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Provinsi NTB ikut memberikan perhatian kepada produk-produk yang dipasarkan dengan skema Multi Level Marketing (MLM) dan daring/online. Sistem pemasaran produk dengan cara berantai ini nyatanya berkembang. Sasarannya tetap kepada masyarakat yang tinggal di pedesaaan. Kecuali untuk produk dengan pemasaran online, berkembangnya di perkotaan. Pemasaran dengan sistem MLM ini menjanjikan keuntungan penjualan, dan bonus penjualan. Yang menjalankannya adalah ibu-ibu rumah tangga. Dari yang berpendidikan hingga yang tak berpendidikan sama sekali. Modalnya hanya tebal muka menawarkan produk dan pandai

merebut perhatian calon pembelinya. Jenis produk yang ditawarkan umumnya yang berkaitan dengan kosmetik dan obat-obatan. Ada jaminankah produk itu aman? “Karena ini berkaitan dengan konsumen, dan sistem perdagangannya. Produk yang dipasarkan dengan sistem MLM dan online menjadi perhatian kita,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melalui Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Ir. Haryono. Meski begitu, Dinas Perdagangan sifatnya diajak. Sebab yang memiliki leading sektor untuk produk obat-obatan dan kecantikan adalah ranah dari BPOM dan Dinas Kesehatan yang notabenenya tersedia tenaga –tenaga ahli untuk mengeceknya. Namun

Haryono mengaku siap berkoordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polda NTB. “Kita akan cek izin-izin edarnya, dan legalitas perdagangannya kalau dalam bentuk perusahaan dan menyimpan produkproduknya,” tegas Haryono. Pada Suara NTB di Mataram, Selasa (13/2) kemarin, koordinasi dilakukan dengan BPOM misalnya. Terkait izin edar produk dan jaminan keamanannya. Lalu dengan industri, terait dengan legalitas produksinya. Demikian juga dengan OJK, terkait dengan sistem pemasaranya. Haryono juga meminta masyarakat aktif melapor. “Kalau bisa kirimkan kita fotofoto produknya. Nanti kita akan tindaklanjuti. Kita cek produknya dulu,

jangan sampai barang yang diperjual belikan adalah barang palsu. Ini menjadi atensi kita karena menyangkut konsumen. Sebelumnya, Yosef Dwi Setiawan dari BPOM Mataram juga mengingatkan kepada masyarakat agar menjadi konsumen cerdas. Berkembangnya sistem pemasaran produk dengan cara MLM dan online, perlu dipastikan legalitas produknya. BPOM juga memberikan perhatian untuk meyakinkan agar konsumen tidak menjadi korban. Hanya saja, karena terbatasnya SDM untuk menjangkau seluruh tempat di NTB, malah Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan yang memiliki SDM cukup di daerah, dapat lebih aktif memproteksinya. (bul)

SUARA NTB Rabu, 14 Februari 2018

Jangan Saling Memfitnah PADA situasi tahun politik persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga. Pertarungan politik yang sedang terjadi sangat wajar bisa menimbulkan gesekan. Namun semua yang mengarah ke gesekan-gesekan yang merusak persatuan dan kesatuan ini dihilangkan. Tidak dengan saling memfitnah dan mempercayai berita hoaks. Demikian disampaikan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan pada Suara NTB, Selasa (13/2). Bupati yang juga calon Gubernur NTB ini menyatakan persatuan dan kesatuan adalah hal yang sangat penting. Rasa nyaman merupakan hal utama untuk bisa melakukan pembangunan. Dalam politik, katanya caracara yang menjatuhkan nama orang dengan tujuan tertentu tidaklah dibenarkan. Mencari-cari kesalahan orang lain tidak benar. Cara Islam tidak benarkan hal-hal seperti itu. Menurutnya, orang menjadi calon gubernur niatnya pasti baik, sehingga cara yang dilakukan juga harus baik. “Kalau caranya tidak baik, maka niat baiknya bisa gugur, dan masyarakat perlu dilindungi dari intrik berbuat jahat. Saling fitnah bukanlah sosok calon pemimpin,’’ ujarnya mengingatkan. Sementara adanya pendapat dari sejumlah kalangan yang menyebut pilihlah orang-orang terdekat bukan memilih orang luar tidak bisa dicegah. Lotim memilih calon yang berasal dari Lotim saja. Hal i ni tidak bisa juga disalahkan. Terpenting dalam politik ini tidak menimbulkan rasisme dan menimbulkan gesekan. Lotim sebutnya merupakan daerah yang sudah lama mengenal pendidikan. Banyak tokoh-tokoh dari Lotim dan tokoh luar Lotim yang belajar di Lotim. Sehingga sangat pantas Drs. H. Lalu Serinata, Dr. TGH M. Zainul Majdi menjadi gubernur dan H. Lalu Muhammad Azhar sebagai wakil gubernur. Disebut cocok menjadi gubernur dan wakil gubernur, karena berasal dari Lotim dan Lotim merupakan tempat Kerajaan Selaparang. Pada kesempatan ini, Ali Bin Dachlan yang akan maju bersama TGH. Lalu Gede Amir Murni Wirasakti atau Gede Sakti ini, menyarankan siapa yang paling bagus kepemimpinan itulah yang perlu dipilih dan bukan memilih karena alasan usia. Menurutnya, umur atau usia itu angka atau bilangan, seperti angka 1, 2 sampai 9 disebut satuan. ‘’Di atasnya kemudian disebut puluhan dan ratusan. Semua adalah bilangan,’’ terangnya. Dalam hal ini, tambahnya, masyarakat tidak boleh mendiskreditkan orang, karena usia. Itu hukumnya haram dan menghina ciptaan Allah. Bupati Lotim ini menuturkan, usia ayahnya 90 tahun dan ibunya 98 tahun. Harapannya usianya bisa 100 tahun ke depan dan tetap sehat. “Insya Allah Ali 100 dan saya kira saya juga tambah segar,” harapnya. Menjadi kepala daerah, tegasnya tidak boleh lemah. Selain itu, tidak boleh menjadi bupati yang lembek. Sikap tegas Ali Dachlan ini diyakini membuat Lotim sebagai daerah yang dipimpinnya menjadi aman dan nyaman. (rus)

H. Moch. Ali Bin Dachlan (Suara NTB/rus)

LHKPN Elektronik

KPK Gelar Bimtek di Lotim Selong (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat aplikasi mudah untuk Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Telah dibuat LHKPN Elektronik yang bisa diakses kapanpun. Selasa kemarin, KPK secara khusus memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada para pejabat di lingkup Pemkab Lotim. Hadir sebagai narasumber dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, Dian Widiati, pejabat Eselon II, III dan IV, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Operator Komputer, dan pejabat teknis lainnya sebanyak 405 peserta di luar anggota DPRD. Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Dian Widiati berharap pelaporan melalui e-LHKPN dapat terlaksana, sehingga laporan sesuai target yang telah ditetapkan paling lambat 31 Maret 2018 sudah bisa disosialisasikan LHPN. Sementara mewakili Bupati Lotim, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Khaeril Anwar Mahdi, menjelaskan, bimtek ini merupakan salah satu upaya untuk pencegahan korupsi dan membentuk aparatur negara yang bersih dan berintegritas. Peluncuran aplikasi berbasis teknologi informasi e-LHKPN ini dirancang untuk mempermudah pelaporan sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan serta dapat menghemat waktu dan biaya. ‘’Karena dengan sistem ini, para penyelenggara negara tidak perlu datang langsung ke Jakarta, cukup click, mengisi dan kemudian mengirim melalui aplikasi yang sama,’’ ujarnya. Melalui kegiatan pendampingan penggunaan aplikasi e-LHKPN ini, sangat diharapkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif memiliki kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral sebagai pemimpin yang mempunyai tanggung jawab dalam bentuk LHKPN dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, Drs. Haris, MAP., menjelaskan, bimtek ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan pendampingan penggunaan aplikasi e-LHKPN bagi wajib lapor Tahun 2017 di lingkup Pemkab Lotim dan anggota DPRD. Tujuannya, sebagai upaya pencegahan korupsi dan membentuk aparatur negara yang bersih dan berintegritas. (rus)

(Suara NTB/rus)

BIMTEK - Bimtek cara pengisian e-LHKPN bagi wajib lapor di lingkup Pemkab Lotim, Selasa (13/2).

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Lancar, Penarikan Nomor Urut Paslon Pilkada Lotim Selong (Suara NTB) Pertarungan politik perebutan kursi bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) kini makin jelas setelah dirampungkannya penarikan nomor urut pasangan calon (paslon), Selasa (13/2). Prosesi pengundian nomor urut ini berlangsung di Gedung Wanita Selong berlangsung lancar, meski diwarnai teriakan pendukung masing-masing paslon. Nomor urut yang resmi digunakan untuk kampanye nantinya oleh seluruh pasangan calon ini dimulai dari pasangan H. Haerul Warisin dengan H. Machsun Ridwainy (Harum) menarik nomor undian terakhir mendapatkan nomor 1. Disusul pasangan calon independen H. Ali Masadi dengan Putrawan Habibi atau Al Habib mendapatkan nomor 2, pasangan H. M. Sukiman Azmy dengan H. Rumaksi atau Sukma mendapatkan nomor urut 3 dan terakhir nomor 4 milik pasangan H. M. Syamsul Luthfi dengan H.Najamuddin Moestafa atau Fiddin. Ketua KPU, Muhammad Saleh mengatakan pengundian dilakukan bertahap. Pihaknya bersyukur salah satu proses penting yang dilakukan dalam tahapan Pilkada Lotim itu telah berlangsung secara lancar dan sesuai harapan KPU. Pada prosesi pengambilan nomor urut itu dibarengi pula dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk mengecek nama yang nantinya akan dicetak dalam surat suara, sekaligus sebagai bahan yang akan digunakan KPU untuk mengka-

(Suara NTB/rus)

NOMOR URUT - Berikut nomor urut dari pasangan calon yang akan berlaga pada Pilkada Lotim 2018. mpanyekan seluruh pasangan calon. Pengambilan nomor urut kata Saleh hanya berlangsung selama satu jam dan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang dikomandoi langsung Kapolres Lotim, AKBP Eka Fathurrahman. Setelah penggambilan nomor urut, maka dilangsungkan dengan kampanye. Kampanye akan berlangsung selama empat bulan. Terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 mendatang. Saat kampanye, berlangsung kata Saleh ada pembatasan. Seluruh

pasangan calon tidak bisa langsung sembarangan memasang gambar. Sudah ada ketentuan mengenai tempat, besaran Alat Praga Kampanye (APK) maupun jumlah APK. Pembatasan ini menjadi ketentuan KPU, karena kampanye sudah ada biaya yang dipersiapkan. Di antara yang dibiayai KPU adalah, pembuatan baliho maksimal 5 unit. Selebihnya paslon diperkenankan maksimal 150 persen dari total yang diadakan KPU. Jika KPU 5 buah, maka paslon hanya boleh 8 buah baliho masing-masing kecamatan.

Batasan pembuatan umbul-umbul juga ada, tidak boleh melebihi 10 buah. Sedangkan calon dipersilakan maksimal 15 buah. Spanduk dibatasi maksimal 1 buah per desa, maka pasangan calon diperkenankan membuat maksimal 2 tiap desa. Sebelum masuk kampanye, seluruh pasangan calon diingatkan kembali oleh Ketua KPU agar menyerahkan Rekening Khusus Dana Kampanye.Dari rekening inilah nantinya akan mudah dilakukan pengawasan penggunaan dana kampanye dan kemana saja peruntukannya. (rus)

Lembaga Pendidikan Harus Steril dari Kampanye Selong (Suara NTB) Kampanye seluruh pasangan calon dijadwalkan mulai dilakukan Kamis (15/2) besok. Selama proses mengajak para calon pemilih untuk memilih seluruh paslon diingatkan agar memperhatikan aturan kampanye. Seperti di lembaga pendidikan diingatkan Panwaslu harus steril dari proses kampanye. Demikian ditegaskan Ketua Divisi Penindakan Panwaslu Lotim, Sahnam di Selong, Selasa (13/2). Menurutnya, lembaga pendidikan tidak diperkenankan sebagai

lokasi kampanye, karena murni sebagai tempat aktivitas menuntut ilmu. Seluruh alat peraga kampanye pun diminta tidak dipasang di lembaga-lembaga pendidikan. Selain lembaga pendidikan, masjid dan musala pun dilarang keras dijadikan sebagai tempat aktivitas kampanye. Tempat-tempat ibadah itu katanya merupakan tempat yang tidak boleh dimasuki oleh kegiatan-kegiatan politik praktis. Selanjutnya pada prosesi kampanye yang akan berlangsung empat bulan ke depan ini

Pelaku Penganiaya Pedagang Masih Diburu Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) masih memburu pelaku penebasan terhadap salah satu pedagang lapak di pinggir Pantai Labuhan Haji beberapa waktu lalu. Dari hasil proses penyelidikan, pelaku masih melarikan diri ke luar daerah dan terindikasi berada di luar Indonesia. “Untuk kasus penebasan di Labuhan Haji, pelaku masih kita kejar. Keberadaan pelaku di luar di Lotim dan terindikasi di luar wilayah Indonesia,” terang Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (13/2). Dalam hal ini, pihaknya terus bergerak dan melakukan pemantauan terhadap keberadaan pelaku. Namun pelaku terindikasi sudah melarikan diri dan berada di luar wilayah Indonesia. Diketahui pelaku melakukan penebasan terhadap korban atas nama Nasrun (47) warga Desa Labuhan Haji, hingga tangan bagian kanan terputus. Kapolres menuturkan, aksi kriminalitas yang terjadi itu bermula adanya ketersinggungan antara pelaku dengan korban. Di mana, pelaku yang pada Minggu (26/11) sore tidak

(Suara NTB/yon)

M. Eka Fathurrahman terima ditegur oleh pedagang lapak di Labuhan Haji lantaran ugal-ugalan mengendarai sepeda motor. Sementara, pelaku yang tidak terima saat ditegur menaruh dendam dan pulang ke rumahnya untuk mengambil parang. Ditemani sejumlah temannya, pelaku kemudian kembali mendatangi korban dan langsung menebas korban menggunakan parang. Tindakan itupun membuat tangan korban terputus. “Setelah menebas korban, pelaku saat itu langsung melarikan diri dan menghilang,”ujarnya. (yon)

diakui akan banyak orang terlibat. Tidak terkecuali jajaran dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepada seluruh ASN Lotim ini dilarang keras menggunakan kendaraan dinasnya untuk mengikuti proses kampanye salah satu pasangan calon. ASN katanya hanya boleh diperkenankan hadir pada saat kampanye seluruh pasangan calon dengan tujuan hanya untuk mengetahui visi misi dari pasangan calon. Menurutnya, ASN tidak boleh melakukan orasi atau memobilisasi massa dan tetap harus netral dan tidak boleh berpihak kepada

salah satu pasangan calon. ASN pun tidak boleh mengajukan pertanyaan atau apapun bentuknya yang berupa aktivitas saat prosesi kampanye salah satu pasangan calon. Statusnya hanya sebagai pendengar saja dan cukup untuk mengetahui visi dan misi calon bupati dan wakil bupati yang bersangkutan. Jika ASN ini melanggar, maka sanksi pemecatan bisa menanti. Panwaslu Lotim ini bisa memberikan rekomendasi untuk pemberhentian sementara ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (rus)

Sahnam (Suara NTB/rus)

Terkesan Tak Kompak

BK akan Panggil Pimpinan DPRD KLU Tanjung (Suara NTB) Kinerja Pimpinan DPRD maupun sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi atensi Badan Kehormatan (BK) DPRD KLU. Tiga unsur Pimpinan DPRD terkesan sudah tidak kompak, sehingga membuat agenda–agenda sidang terlunta-lunta. Ketua BK DPRD KLU, Nurhardin, S.Ag., Selasa (12/ 2) mengisyaratkan, dalam waktu dekat BK DPRD KLU akan memanggil pimpinan DPRD. Tujuannya untuk mengklarifikasi dinamika yang terjadi di tubuh legislatif Lombok Utara. Sebab sepanjang berjalannya tahun 2018, DPRD KLU tidak menelurkan satu produk hukum pun sesuai tupoksinya. “Minggu kemarin kita ada satu rapat paripurna yang gagal karena tidak kuorum. Dari 30 anggota dewan hanya 19 orang yang hadir,” kata Nurhardin. Rapat paripurna dimaksud yaitu dengan agenda penetapan 3 buah raperda. Penetapan itu akhirnya tertunda sampai hari ini lantaran di kalangan anggota DPRD yang hadir tidak me-

Nurhardin (Suara NTB/ari)

menuhi syarat kuorum. Demikian halnya dengan agenda Banmus hari kemarin, 2 dari 3 pimpinan DPRD tidak hadir. Anggota-anggota Banmus juga banyak yang tidak hadir. Nurhardin meminta agar segenap pihak di lembaga DPRD KLU memahami kode etik sebagai wakil rakyat. Bahwasanya, tupoksi yang menjadi bebannya harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat. “Pimpinan juga harus proaktif dalam semua kegiatan. Jangan pimpinan memikirkan

diri sendiri saja. Mereka harus melihat bagaiaman aktivitas anggotanya,” cetus Politisi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) KLU ini. Pria berkumis yang sebelumnya Kepala Desa Teniga ini menilai, kinerja pimpinan DPRD terlihat belum memenuhi ekspektasi para anggota – anggota DPRD. BK DPRD sejauh ini menerima banyak masukan dan keluhan baik dari Fraksi maupun Komisi karena seringnya absen. Nurhardin berharap, lembaga DPRD tetap menyandang status sebagai lembaga wakil rakyat. Artinya, dalam pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah dapat dijalankan sesuai amanat, tepat waktu dan berkualitas. Ia tidak menginginkan, lembaga legislatif kembali menunggak raperda sebagaimana yang berlaku di tahun 2017 lalu (tunggakan 4 raperda). “Yang jelas BK akan bersurat dan memanggil Pimpinan DPRD dan memanggil anggota-anggota yang malas. Tapi sebelum itu, saya (sebagai Ketua BK) akan berkumpul dulu dan rapat dengan anggota BK,” demikian Nurhardin. (ari)

Opgab Perdana, Sejumlah Kendaraan Ditahan Tanjung (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan menurunkan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor, Kantor UPTB UPPD Samsat Tanjung, menggelar operasi gabungan (opgab), Selasa (13/2). Bersama jajaran Polres Lombok Utara, Samsat menahan sejumlah kendaraan pada Opgab perdana di tahun 2018 ini. Pantauan koran ini di lokasi Opgab - depan Kantor Samsat Tanjung, Opgab mulai dilaksanakan pada pukul 10.30 wita. Satu per satu kendaraan baik dari Mataram maupun dari arah Bayan diberhentikan dan digiring masuk ke halaman Kantor Samsat. Di sana sudah menunggu petugas Opgab dari Kepolisian, Samsat dan Jasaraharja. Hingga bera-

khirnya Opgab, Samsat Tanjung mencatat jumlah kendaraan yang terjaring sebanyak 18 unit, dengan rincian 16 unit kendaraan roda dua, dan 2 unit kendaraan roda empat. “Kendaraan yang membayar di tempat sebanyak 12 unit, terdiri dari 10 unit roda dua dan 2 unit roda empat. Jumlah pajak yang berhasil dihimpun sebanyak Rp 6,59 juta, dengan sisa 6 unit kendaraan roda 2 langsung ditahan,” ungkap Kepala UPTB UPPD Samsat Tanjung, H. Abdul Azis, SH. Dalam melaksanakan Opgab tahun ini, Kantor Samsat Tanjung merujuk pada peraturan perundang-undangan yakni UU Perpajakan No. 8 tahun 2009, dan Pergub 972/48/2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan

Kesamsatan. Di mana diatur, setiap kendaraan yang terlambat membayar pajak atau terlambat daftar ulang akan ditahan langsung saat terjaring razia petugas. Abdul Azis mengutarakan, SOP tahun ini berbeda dengan SOP sebelumnya. Di mana SOP sebelumnya memberikan keringanan kepada wajib pajak kendaraan tertunggak. Samsat dan Kepolisian selama ini hanya menahan STNK kendaraan saja tetapi fisik kendaraan masih diperbolehkan untuk dibawa pulang oleh pemiliknya. Kali ini tidak, Samsat dan Kepolisian akan langsung menahan kendaraan yang menunggak pajak. “Terlambat satu hari pun akan dilakukan penindakan langsung oleh Kepolisian. Jangka waktu penahanan

diberikan batas waktu 21 hari, dan bergantung pada cepat tidaknya masyarakat melunasi kewajibannya. Apabila setelah 21 hari kendaraan tidak juga dibayarkan, maka kendaraan bersangkutan akan diserahkan ke kepolisian untuk diamankan,” paparnya. Dalam hal penyitaan kendaraan di rumah-rumah warga, Kantor Samsat Tanjung masih akan berproses ke arah itu. Kendaraan akan disita apabila pemilik kendaraan telah menerima 3 kali teguran dari Kantor Samsat dan tidak juga mengindahkan surat teguran tersebut. “Sesuai Undang-Undang dan Pergub 2018, kita diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan. Itu dimulai tahun 2018 ini. Bahkan dari Pemda Provinsi dan Dirlantas Polda

NTB telah membentuk tim juru sita pajak dan sudah dibintek.” Kantor Samsat selanjutnya akan menjadwalkan Opgab serupa untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Ke depan, dengan jajaran Polres Lombok Utara, dan Dirlantas Polda NTB juga akan turun mengikuti penjadwalan yang akan disusun oleh Samsat. Sementara, Kasatlantas Polres Lombok Utara, Iptu Agus Pujianto, SIK., pada Opgab tersebut menekankan agar para pengendara melengkapi surat-surat kendaraan. Apabila tidak lengkap maka pihaknya akan langsung menindak. Demikian halnya apabila pajak tidak hidup atau tidak lengkap maka akan ditahan. (ari)

SUARA NTB Rabu, 14 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tolak Direlokasi PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) berencana merelokasi ratusan pedagang yang saat ini berjualan di Pasar Jelojok Desa Kopang Rembiga. Relokasi dilakukan, karena rencana pembangunan pasar tradisional modern di tempat tersebut ini segera dimulai. Namun, tidak semua pedagang akan direlokasi, karena masih ada yang menolak. ‘’Pedagang yang menolak direlokasi ini lebih memilih tetap bertahan dengan berjualan di rumahnya (Suara NTB/dok) masing-masing. Terutama H. Saman bagi mereka pedagang yang rumahnya berada dekat dengan lokasi pasar,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Loteng, Drs. H. Saman, kepada Suara NTB, Selasa (13/2). Ia mengungkapkan, dari hasil pendataan pedagang yang dilakukan pihaknya total ada 750 pedagang yang saat ini berjualan di Pasar Jelojok, mulai pedagang kios maupun pedagang lapak. Pemkab Loteng sendiri juga sudah menyiapkan alokasi anggaran tidak kurang dari Rp 79 miliar untuk membangun pasar Jelojok yang bersumber dari hasil pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pembangunan pasar akan dimulai pertengahan tahun 2018 ini. Saman menjelaskan, untuk lokasi relokasi para pedagang ada beberapa alternatif. Salah satunya lapangan umum Desa Kopang. Namun kemungkinan opsi agak berat, karena bakal berbenturan dengan kepentingan para pemuda setempat. Untuk itu, pihaknya akan mencari lokasi untuk merelokasi pedagang ke lokasi yang tidak menimbulkan persoalan. (kir)

Ditelantarkan, Warga Darek Ancam Ambil Lahan Terminal Praya (Suara NTB) Kondisi Terminal Darek Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah (Loteng) kini semakin kumuh. Tidak hanya itu, area terminal juga kini dipenuhi sampah dan terkesan ditelantarkan oleh pemerintah daerah setempat. Warga setempat mengancam bakal mengambil alih pengelolaan lahan terminal, jika pemerintah daerah tak kunjung memanfaatkan terminal sebagaimana peruntukan awalnya. “Terminal sudah lama tidak dimanfaatkan sebagai terminal. Dan, sekarang justru jadi tempat membuang sampah oleh warga,” ungkap L. Irawandar, perwakilan warga Desa Darek, saat mengelar hearing dengan di gedung DPRD Loteng, Selasa (13/2). Kondisi ini, ujarnya, memberikan kesan kumuh bagi desa. Terlebih letak terminal berada di muka desa. jadi siapapun yang masuk ke Desa Darek pasti akan melintasi terminal. Sementara Desa Darek masih terus berbenah dan sering dikunjungi oleh wisatawan ataupun tamu dari luar NTB, bahkan tamu mancanegara. Pemerintah desa sebenarnya siap menata area terminal. Tetapi harus jelas dulu status pengelolaannya. “Mari kalau memang pemerintah daerah tidak mengelola aset terminal tersebut, biar pemerintah desa bersama warga yang mengelola,” ujarnya. Hal senada juga disampikan Saefudin Kasim, Kepala Dusun (Kadus) Keselet Desa Darek. Menurutnya, terminal sudah lama tidak digunakan. Mengingat, kendaraan umum yang ada tinggal beberapa unit saja. Sementara warga sudah banyak memiliki kendaraan pribadi, sehingga jarang menggunakan angkutan umum untuk ke pasar atau keperluan lainnya yang membutuhkan kendaraan umum. “Kan dari pada tidak digunakan, lebih baik diserahkan ke pemerintah desa. Sehingga bisa dimanfaatnya untuk kepentingan warga setempat,” tambahnya. Menjawab desakan warga, Kabid Teknik dan Angkutan Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Loteng, Subeki, mengaku akan segera membahas tuntutan warga. Hanya saja, akan sangat rugi kalau kemudian terminal tersebut dialihfungsikan, bukan lagi jadi terminal, karena pihaknya sudah berencana untuk menata kembali terminal tersebut. “Kita sudah menyusun rencana untuk menatap kembali terminal Darek. Harapannya, keberadaannya bisa mendatangkan manfaatnya yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah,” terangnya. Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Loteng, H. Mayuki, S.Ag., menegaskan warga sebenarnya tidak mau mengambil alih lahan terminal. Tetapi warga mau pemerintah daerah menata dan memanfaatnya terminal sebagaimana mestinya supaya berguna dan tidak menjadi beban pemerintah desa. (kir)

(Suara NTB/kir)

DENGAR PENDAPAT - Warga Darek saat dengar pendapat ke DPRD Loteng terkait pengelolaan terminal yang telah lama ditelantarkan, Selasa (13/2).

OPD Diminta Tekan Temuan Kerugian Negara Giri Menang (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) diminta menekan temuan kerugian negara. Sebab hal ini berpengaruh terhadap penilaian BPK terhadap laporan keuangan Pemda Lobar. OPD diminta pro aktif menindaklanjuti temuan, sebab jangan sampai hanya menunggu pihak BPK dan Inspektorat turun melakukan pemeriksaan. “Begitu ada temuan (baik administratif dan kerugian) segera dikembalikan, karena ini salah satu parameter bagi BPK dalam memberikan penilaian,” kata Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Selasa (13/2). Ditekankannya, begitu ada temuan LHP OPD jangan menunggu waktu untuk menindaklanjuti, namun harus segera menyelesaikan, baik temuan yang sifatnya administratif. Selain itu, jika ada temuan kerugian negara harus segera dikembalikan. Sebab hal inilah yang dilihat oleh pemeriksa, baik BPK dalam hal kualitas pemda mengembalikan kerugian negara. Ia menekankan kepada OPD agar secara masif dan sistematik melaporkan setiap temuan. Begitu pula Inspektorat diharapkan secara menyeluruh melakukan pembinaan terhadap OPD terkait. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi dan menekan kemungkinan terjadinya korupsi. Lebih dari itu bisa meningkatkan pelayanan publik. “Inilah yang mempengaruhi nilai-nilai yang diberikan BPK,” ujarnya. Sementara itu menurut Inspektur pada Inspektorat Lobar H Rahmad Agus Hidayat menyatakan temuan LHP BPK tahun 2016 belum tuntas, temuan yang tersisa baik bersifat administrarif dan kerugian negara. Khusus temuan kerugian negara masih mengendap di sejumlah SKPD, seperti Sekretariat DPRD, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bapenda serta BPKAD. Temuan kerugian ini diminta diselesaikan segera, sebab bakal menjadi evaluasi BPK dalam memberikan opini tahun ini untuk tahun 2017. (her)

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Paslon pada Pilkada Lobar menunjukkan nomor urut yang diperoleh usai pengambilan nomor urut di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Selasa (13/2).

Pencabutan Nomor Urut

Zul-Khair Nomor 1, F-One 2 dan Zaitun Nomor 3 Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) melaksanakan tahapan akhir pencalonan bupati dan wakil bupati yang bertarung pada pilkada Lobar. Tahapan akhir dilaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut dan Deklarasi Pilkada Damai berintegritas pasangan calon bupati dan wakil bupati di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Selasa (13/2). Hasil pleno menetapkan pasangan calon (paslon) H. M. Izzul Islam - TGH Khudari Ibrahim (Zul-Khair) mendapatkan nomor urut 1, pasangan Nauvar F Farinduan – TGH. Muammar Arafat (F-One) nomor urut 2 dan pasangan H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun memperoleh nomor urut 3. KPU memulai rapat pleno sekitar pukul 14.30 Wita setelah semua paslon beserta 150 orang tim sukses hadir di tempat acara. Sidang sempat mengalami molor lantaran menunggu salah satu paslon yang terlambat lantaran antisipasi bentrok dukungan. Sidang dipimpin langsung

Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri dihadiri seluruh komisioner lainnya. Hadir pula tamu undangan dari KPU NTB, Bawaslu NTB, Sekda Lobar, Kapolres dan Dandim Lobar. Sebelum dimulai semua paslon diberi waktu untuk menyampaikannya yel-yel secara bergiliran. Rapat pleno diawali dengan pencabutan nomor antrean paslon untuk mengambil nomor urut. Paslon yang diberikan kesempatan mengambil nomor undian berdasarkan urutan pendaftaran di KPU. F-One selaku pendaftar pertama diberikan kesempatan pertama, lalu disusul Zul-Khair dan terakhir

Zaitun. Sebelum pencabutan nomor undian ini, Dandim Lobar mengaduk lebih dulu kotak berisi nomor antrean tersebut. Proses pencabutan nomor undian ini pun diwarnai sorak sorak para pendukung masing-masing paslon. Pada pencabutan nomor undian ini, Zul -Khair dapat nomor 1, F-One nomor 2 dan Zaitun nomor 3. Setelah itu dilakukan penetapan nomor urut. Penetapan ini pun dipertegas dengan pembacaan draf keputusan penetapan nomor urut oleh pihak KPU. Setelah itu barulah paslon diminta untuk menandatangani berita acara penetapan nomor urut yang te-

Semua Paslon Sepakat Dukung Pilkada Damai MOMEN penetapan nomor urut dijadikan pasangan calon (paslon) untuk adu kekuatan massa. Dari tiga paslon, dua paslon H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun dan H. M. Izzul Islam – TGH. Khudari Ibrahim (Zul Khair) saling unjuk kekuatan massa pendukung. Hal ini dibuktikan dengan pengerahan massa yang begitu besar dari masingmasing paslon. Sementara duet paslon Nauvar F. Farinduan – TGH. Muammar Arafat memilih untuk tidak unjuk kekuatan massa, sebab duet muda ini mengikut sertakan keluarga, ratusan tim pendukung. Sebelum penetapan nomor urut di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, masingmasing paslon lebih dulu

mengumpulkan massa pendukung di tempat berbeda. Zul-Khair memusatkan massa di kediaman H. L. Sajim Sastrawan. Masa pendukung memulai memadati Kediaman H. L. Sajim Sastrawan sejak siang hari. Setelah mendekati waktu pencabutan nomor urut, Zul-Khair diantar massa pendukung menaiki kereta dari Simpang Empat Masjid Baital Atiq ke bencingah. Sementara itu, paket Zaitun memusatkan massa pendukung di dua daerah berbeda masing-masing di Gunungsari dan Sekotong. Massa pendukung pun bertemu di sekitar Taman Kota Gerung untuk kemudian diantar ke bencingah. Menurut Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri adanya saling unjuk kekuatan adalah hal biasa dalam pilkada. Namun sebelumnya aparat telah

mengingat agar paslon tidak membawa massa pada saat pencabutan nomor urut. Ia mengimbau agar semua paslon menjunjung tinggi pilkada damai dan berintegritas. Sebab semua paslon telah menandatangani deklarasi damai secara bersamasama. Suhaimi menyatakan deklarasi dan komitmen pilkada damai dan terintegras jangan hanya sebatas sepakat namun harus dilaksanakan semua paslon. “Mudahmudahan paslon ini tidak hanya menyatakan di lisan, namun bisa mewujudkan nya dalam perbuatan. Artinya bisa mengendalikan pemilih dan pendukung nya agar tetap tetap tenang dan damai agar tercipta pilkada yang damai dan berintegritas serta berkualitas,” jelasnya.(her)

Pengelolaan Pasar Harus Dikelola Pihak Berkompeten Praya (Suara NTB) Pengelolaan pasar di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini telah dilimpahkan kewenangannya dari pemerintah kabupaten ke pemerintah kecamatan. Namun lantaran dinilai tidak maksimal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng pun meminta kewenangan dicabut kembali dan diserahkan kewenangannya ke pihak yang lebih kompeten atau dikelola oleh perusahaan daerah. Hal itu disampaikan anggota DPRD Loteng, M. Tauhid, Senin (12/2). Ia menjelaskan, pengelolaan pasar merupakan salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah daerah. Hanya saja, pengelolaannya sampai sejauh ini belum menampakkan hasil yang maksimal.

Terlebih setelah pengelolaannya diserahkan ke pemerintah kecamatan. Jika diserahkan ke pihak yang berkompeten, ujarnya, pengelolaan pasar-pasar yang ada di seluruh wilayah Loteng bisa lebih maksimal. Terutama dalam hal mendongkrak pemasukan daerah dari retribusi pasar yang selama ini dinilai masih sangat minim. Pendapatan asli daerah (PAD) dari pasar belum sebanding jika dibandingkan dengan jumlah pasar yang ada di daerah ini. Menurutnya, kalau pengelolaan pasar diserahkan ke pihak yang kompeten maupun perusahaan daerah, pengelolaannya bakal lebih profesional. Pemerintah juga bisa mengontrol penuh pengelolaan pasar melalui kesepakatan yang dibangun

dengan pihak yang ditunjuk sebagai pengelola pasar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Loteng, Drs.H. Saman, yang dikonfirmasi, Selasa (13/ 2), tidak mempermasalahkan usulan pencabutan kewenangan pengelolaan pasar. Menurutnya, jika langkah pencabutan kewenangan dianggap tepat, tidak ada salahnya pengelolaan pasar dilakukan pihak yang lebih berkompeten. “Kita sebagai lembaga teknis tidak mempersoalkan kewenangan pengelolaan pasar dicabut dari pemerintah kecamatan. Terpenting itu demi kebaikan masyarakat. Tapi untuk itu harus mengubah regulasi yang ada supaya pemerintah daerah tidak salah langkah,’’ ujarnya. (kir)

lah disiapkan. Usai penetapan nomor urut, paslon pun membacakan deklarasi pilkada damai disaksikan para tamu dan ratusan pendukung masingmasing. Dimintai tanggapan terkait nomor urut yang diterima, masing-masing paslon menanggapi berbeda. H. M. Izzul Islam mengaku nomor urut 1 yang diperoleh tidak ada firasat sebelumnya, namun baginya berapa pun nomor urut yang diperoleh ia tetap berjuang memenangkan pilkada. “Ini kami dapat nomor urut 1 tidak ada firasat sebelumnya,” aku Izzul. Sementara itu, Nauvar F. Farinduan mengatakan terkait nomor urut 2 yang diperoleh adalah yang terbaik. Timnya tetap solid bergerak di bawah untuk memenangkannya. Sementara H. Fauzan Khalid menyatakan terkait nomor urut 3 yang diperoleh tidak

dipersoalkan. Sebab dari sisi jumlah calon ada tiga pasangan. “Alhamdulillah sudah diberikan nomor urut 3, kami dengan senang hati menerima,”kata Fauzan. Lantas bagaimana dengan jargon Sopoq Angen, menurutnya Sopoq Angen adalah jargon yang miliki makna dalam, menurutnya tidak berkaitan dengan nomor urut. Sebab masyarakat luas juga sudah tahu jargon Sopoq Angen adalah Zaitun. Sementara itu Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri menyatakan pihaknya telah melaksanakan tahapan akhir pencalonan dengan pencabutan nomor urut sekaligus dirangkai dengan deklarasi pilkada damai dan berintegritas. Ia berharap dengan telah adanya nomor urut ini masing-masing paslon bisa memperkenalkan dan mengkampanyekan nomor urut masing-masing. (her)

Kembali, Mayat Bayi Dibuang di Loteng Praya (Suara NTB) Kasus penemuan mayat bayi kembali terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng). Sehari sebelumnya warga digegerkan penemuan mayat bayi di Sungai Panjisari Praya, Selasa (13/2) kemarin, giliran warga Desa Mujur yang digemparkan kasus serupa. Kali ini mayat bayi ditemukan di got samping sebuah klinik kesehatan di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur. Atas kejadian tersebut, polisi sudah memeriksa beberapa orang saksi. Termasuk perawat serta petugas jaga klinik tersebut. “Total sudah sekitar enam orang saksi yang kita periksa terkait kasus penemuan mayat bayi ini,” terang Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Selasa siang. Dari keterangan salah seorang saksi, jelas Rafles, penemuan mayat bayi sekitar pukul 07.30 wita. Waktu itu, saksi Suhar yang tengah menunggu keluarganya yang dirawat di klinik keluar hendak membeli sarapan. Ia kemudian pergi melewati saluran drainase yang ada di samping klinik. Saat melintas, saksi secara tidak sengaja menoleh ke arah saluran drainase. Di sana ia melihat benda mencurigakan seperti tubuh bayi. Setelah di-

periksa lebih detail, saksi kaget, karena yang dilihat tersebut ternyata mayat bayi. Saksi kemudian kembali ke dalam klinik untuk memberitahukan apa yang ditemukannya ke saksi Ikrarudin. Keduanya kembali mengecek mayat tersebut. setelah memastikan kalau itu mayat bayi, kedunya langsung memberitahukan kepada petugas jaga. Dengan cepat, penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan tersebut menyebar ke warga lainnya. Polisi yang mendapat laporan beberapa saat kemudian langsung datang ke lokasi kejadian untuk kemudian mengevakuasi mayat bayi malang tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, mayat bayi belum sehari dilahirkan, karena tali pusar bayi masih menempel. “Duat dugaan kalau mayat bayi tersebut sengaja dibuang di saluran air setempat,” tegas Rafles. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Puskesmas Mujur, mayat bayi kemudian dievakuasi aparat kepolisian ke RSUD Praya untuk keperluan penyelidikan. Adapun pelaku pembuangan mayat bayi tersebut masih diselidiki. “Kita masih kumpulkan keterangan serta bukti pendukung untuk mengungkap pelaku serta motif dari pembuangan mayat bayi tersebut,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/ist)

OLAH TKP - Anggota Polres Loteng sedang melakukan olah TKP penemuan mayat bayi di Desa Mujur, Selasa (13/2).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 14 Februari 2018

Halaman 6

Petugas Parkir Tidak Penuhi Target akan Dipecat

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Retribusi parkir di Kabupaten Sumbawa tahun 2018 ini ditargetkan sekitar Rp 225 juta. Untuk memenuhi target tersebut, petugas parkir sudah dimintai komitmennya. Jika tidak mampu memenuhi target, maka petugas di lapangan akan dipecat. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Ir. Mukmin, Selasa (13/2) kemarin menyampaikan, penentuan target retribusi parkir sesuai dengan yang diberikan DPRD sekitar Rp 225 juta. Meskipun demikian, pihaknya berupaya melampaui target yang ditetapkan. Dimana petugas parkir di lapangan sudah diberikan target masingmasing yang harus disetorkan perbulannya. Jika jumlah yang ditargetkan tidak terpenuhi, maka resikonya petugas tersebut akan dipecat. “Kami sudah targetkan kepada juru pungut. Mereka pun sudah menyanggupi dengan melakukan tandatangan diatas materai. Kalau tidak penuhi target, petugas parkir akan dipecat,” ujarnya. Dijelaskannya, tahun lalu retribusi parkir dipegang oleh pihak ketiga. Penyetoran retribusi pun sesuai dengan target yang ditetapkan. Tetapi tahun ini akan diupayakan melebihi target yang diberikan. Dimana setiap bulan penyetoran akan dilakukan evaluasi. Dalam hal ini setorannya langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sedangkan pihaknya hanya teknis yang mengatur. Adapun lokasi dilakukan penarikan retribusi parkir terdapat di 16 titik. Salah satunya di sekitaran jalan Kabupaten dan di kecamatan khusus di pasar. “Lokasi penarikan ada di 16 titik,” terang Mukmin. Ia menegaskan, pihaknya sudah melakukan penandatanganan kontrak dengan petugas parkir yang akan menarik retribusi di lapangan. Dalam kontrak, dilarang keras petugas memindahtangankan tugas penarikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemberi kuasa dan kewenangan. (ind)

JAGUNG - Seorang petani di antara tanaman jagung yang sudah berumur dua bulan. Diduga, akibat memakai pupuk PHOSKAHA jagungnya malah tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Kemasan pupuk PHOSKAHA yang digunakan petani untuk jagungnya di Sampar Kereke (insert).

Jembatan Samota Mulai Dimanfaatkan

man jagungnya yang saat ini telah berumur dua bulan, entah apakah bisa mendapatkan hasil atau tidak. Apalagi setelah menggunakan pupuk dimaksud, tanaman jagung miliknya bukan makin bagus, malah dibeberapa bagian terlihat menguning. Sehingga petani inipun curiga dengan jenis pupuk yang dipakainya. Apalagi pupuk tersebut diakuinya dibeli pada seorang pedagang di Kelurahan Samapuin. “Saya sudah enam tahun tanam jagung disini. Biasanya saya selalu membeli pupuk NPK dan ZA bersubsidi. Namun karena sekarang pupuk telat masuk, saya kepepet terpaksa beli PHOSKAHA ini. Saya kan tidak tahu pupuk ini palsu atau tidak, saya diyakinkan saja oleh penjualnya bahwa kandungan pupuk (PHONSAKAHA) ini lengkap. Akhirnya saya beli Rp. 150 ribu per sak (isi 50 Kg),” tuturnya kepada Suara NTB. Seperti pernah diberitakan Suara NTB, November 2017 lalu, Kabid Sarana Prasarana dan Penyuluhan Distan Sumbawa, Isnaini S.P, juga telah menyebutkan dugaan pupuk

palsu yang beredar tersebut dengan merk PHOSKAHA tersebut pernah ditemukan di kecamatan Empang dan Kecamatan Moyo Hulu. Sampelnya telah diambil dan di uji lab di Laboratorium Kimia Analitik Fakultas MIPA Unram. Hasilnya, kandungan unsur hara yang tertera dalam kemasan pupuk dimaksud, jauh dari besar kandungan yang sebenarnya terdapat dalam pupuk. “Ini bisa kita katakan pupuk Palsu. Informasinya pupuk ini didatangkan dari Surabaya,” sebutnya. Terdapat sebanyak 85 sak (isi 50 Kg persak) PHOSKAHA yang beredar di Empang telah ditarik dan disita. Sementara pupuk dengan jenis yang sama yang diduga beredar di kecamatan Moyo Hulu kini sedang didata jumlahnya. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang juga tergabung dalam KP3 untuk mengambil langkah langkah persuasif terhadap penyuplai pupuk palsu ini. “Setelah kami tarik, tetapi masih juga pupuk ini beredar, maka bisa diambil tindakan hukum yang lebih tegas,”cetus Isnaini.

Lalu bagaimana dengan faktanya pupuk terindikasi palsu dengan kemasan yang sama tersebut masih beredar? Isnaini yang dkonfirmasi kembali oleh Suara NTB, tidak berani memastikan pupuk tersebut palsu atau bukan, meski dengan kemasan yang sama. Harus diambil sampelnya terlebih dahulu, untuk memastikan kembali. Sambil memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berhati hati terhadap penggunaan pupuk sejenis. Apakah hanya sebatas itu langkah yang diambil Dinas Pertanian? Menurut Isnaini, harus dipastikan terlebih dahulu pupuk itu palsu atau tidak melalui uji lab. Uji lab ini juga bisa dilakukan msyarakat kelompok tani secara swadaya. Pihaknya juga menunggu laporan dari petani melalui korodinassi dengan penyuluh dan UPT pertanian di kecamatan setempat. “Sebatas itu yang bisa kami lakukan. Kalau memang terbukti aada produk yang sama beredar, harus dipastikan dulu melalui sampel uji lab. Baru kita bisa ambil tindakan yang lebih tinggi, seperti rekomendasi tinjau ulang perizinan kepada perusahaan. Stop peredarannya kalau terbukti. Sebab walaupun kemasannya sama, tetapi tidak menjamin kandungan unsur haranya juga sama. Apalagi jenis pu-

puk PHOSKAHA ini juga terdaftar di Kementerian Pertanian,” kilahnya. Persoalannya, seperti apa pengawasan pupuk di lapangan, sehingga pupuk dengan kemasan sejenis masih beredar? Apakah hanya menunggu petani untuk memberikan laporan? Isnani hanya menjawab akan berkoordinasi dengan UPT dan petugas yang ada di lapangan, terkait persoalan ini. Menurutnya, hal ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kuota pupuk yang diberikan untuk Sumbawa. Pihaknya juga meminta petani untuk jangan membeli pupuk di luar pengecer. “Agar lebih aman, beli di pengecer resmi,” tukasnya. Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Salman Al Faridzi, yang diminta tanggapannya atas persoalan ini, menyatakan, kondisi tersebut juga terjadi akibat adanya keterlambatan pupuk bersubsidi masuk. Apalagi dengan kondisi UREA yang hanya mampu dipenuhi 60 persen perhektarnya. Sehigga membuka peluang jenis pupuk jenis NPK non subsidi masuk. “Ini yang kita telusuri bersama KP3 seperti di Utan. Harus ada tindakan tegas dari KP3 atas pihak pihak yang tidak bertanggung jawab agar ada efek jera. Dimana kontrol KP3, ini makanya turun bersama kami di Utan,”pungkasnya. (arn)

KSB Temukan Fakta Baru Terkait Aset Kasus 3C Masih Jadi Atensi Tanah di Desa Tambak Sari Polres KSB di Tahun 2018 Taliwang (Suara NTB) Tim penelurusan aset daerah, Pemkab Sumbawa Barat akhirnya menemukan titik terang terkait 180 hektar lahan di Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano. Lahan yang berpolemik sejak beberapa tahun tersebut, diharapkan tuntas tahun 2018. Bahkan hasil dari penelusuran tim menegaskan, bahwa aset yang dibeli oleh PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) dari PT Sekar Abadi Jaya (SAJ) sesuai prosedur dan dilengkapi dengan bukti lelang Kantor Pelayanan Lelang Negara (KPLN) di Bima. “Alhamdulillah lahan di Poto Tano yang sudah menjadi polemik sejak beberapa tahun silam sudah kita dapatkan bukti baru yang sangat kuat. Bahkan asal usul dari aset tersebut juga sudah jelas termasuk juga proses kepemilikinnya. Sehingga kita berharap masyarakat di desa ini bisa hasil penulusuran tim ini,” ungkap Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa Barat M. Endang Arianto S. Sos, MM, kepada wartawan, Selasa (13/2) kemarin. Dikatakannya, bukti yang sebelumnya dipersoalkan warga, bahwa tidak ada perjanjian kerjasama terkait lahan yang diagunkan tersebut ternyata

M. Endang Endang Arianto Arianto M.

tidak benar adanya. Karena penelusuran tim, perjanjian kerjasama, warga setempat (masyarakat plasma), PT. SAJ serta dua Koperasi Sejati dan Mandiri terkait lahan ini sangat jelas bahwa sertifikat lahan ini merupakan jaminan. Jaminan ini artinya, warga akan diberikan akta kredit berupa penyaluran dana dari Bank untuk kebutuhan mereka selama menjalankan usaha (tambak udang). Seiring berjalan waktu, pembayaran kredit macet karena perusahaan tidak mampu membayar (SAJ). Akibatnya, aset lahan yang menjadi agunan ditarik dan dilelang oleh negara. “Apa yang disangkakan tidak ada

pemberitahuan serta tidak ada perjanjian kerjasama tidak benar. Karena di dokumen yang kita temukan di Kanwil BPN dan KPLN sudah jelas dan ada perjanjian itu,” sebutnya. Fakta ini juga sudah disampaikan ke masyarakat dengan harapan bisa difahami dengan baik. Tetapi kalaupun masyarakat tidak puas, maka pihak terkait tetap menyarankan kepada warga untuk memasukan gugatan ini ke pengadilan untuk bisa diputuskan. Karena ranah dari Pemkab hanya sebatas menelusuri aset-aset ini dan faktanya juga sangat jelas, tinggal masyarakat yang menyatakan sikap. Apakah menerima dengan lapang dada terkait fakta ini ataupun menolak terkait hasil tersebut. “Tugas kita (Pemkab) sudah dianggap tuntas karena asal-usul kepemilikan lahan ini sudah jelas. Kalaupun ada yang menolak ada ranah lain yang harus ditempuh yakni gugatan ke pengadilan,” tandasnya. Sementara yang dipermasalahkan ini, yakni sekitar 180 hektar lahan untuk 360 kepala keluarga (kk) dan masing-masing KK menerima 50 are tambak dan 5 are tanah pekarangan. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat masih menjadikan kasus-kasus kejahatan konvensional (3C), Curat, Curas, dan Curanmor sebagai atensi serius di tahun 2018. Meskipun angka dari tahun ke tahun kasus ini berhasil ditekan, tetapi kasus ini masih tetap eksis. Bahkan di bulan Februari saja, sekitar tigas kasus curanmor berhasil diungkap, satu kasus curat dan satu lagi kasus curnak dengan lima orang tersangka. “Memang angkanya masih bisa kita tekan, tetapi kasus ini tetap akan menjadi atensi kami untuk terus bisa ditekan. Bahkan metode door to door juga akan terus kita gencarkan dengan harapan masyarakat bisa semakin waspada terkait kasus-kasus ini,” ujar Kapolres Sumbawa Barat AKBP Andy Hermawan SIK, kepada wartawan, Selasa (13/2). Dikatakan Kapolres, meskipun angka kasus ini menurun, tetapi pihaknya tetap menghimbau kepada masyarakat Sumbawa Barat untuk tetap waspada. Hal tersebut juga diimbangi oleh peran serta anggota Polres setempat dalam memberikan himbauan dengan cara langsung

Dana Pengamanan HDG yang Macet Tetap Ditagih Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat tetap menagih rekanan kredit macet dana pengamanan harga dasar gabah (HDG) tahun 2010-2013 lalu. Kucuran anggaran yang mencapai angka Rp 3,2 miliar tersebut dianggap macet setelah hanya mampu dilakukan pengembalian sebesar Rp 1,7 miliar saja. Sementara, sisa anggaran sebesar Rp 1,4 miliar hingga saat ini belum ada ada kemajuan menggembirakan terkait proses pengembaliannya. “Kita tetap akan tagih sisa uang negara yang belum dikembalikan ini. Sikap ini harus kita lakukan, karena tungga-

kan sisa uang tersebut sudah terjadi sejak lama dan belum tuntas hingga saat ini. Bahkan sudah ada beberapa rekanan yang bertekad mengembalikan sisa uang tersebut, tetapi prakteknya masih nol besar,” ujar Kadis Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disperindagkop) KSB Ir. Amin Sudiono MM kepada Suara NTB, Selasa (6/2). Dikatakannya, terhadap rekanan yang sudah menyatakan sikap membayar sisa tunggakan tersebut, pihaknya masih memberikan waktu hingga beberapa bulan kedepan. Sementara bagi rekanan yang belum menyatakan sikap untuk membayar, maka

pihak terkait akan segera mengusulkan aset-aset jaminan sebagai agunan untuk segera dilelang oleh KPKNL Bima. Hal ini dilakukan sebagai tindakan tegas dari pemerintah, supaya rekanan ini bisa dengan segera membayar sisa tunggakan tersebut. Bahkan pihaknya tidak akan memperpanjang kontrak pembayaran dari para rekanan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. “Kita akan berikan tindakan tegas bagi para rekanan yang tidak bisa menyelesaikan tunggakan tersebut. Bahkan jika tidak ada kejelasan, aset yang menjadi agunan akan kita lelang,” tegasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan telah mengeluarkan rekomendasi terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya diperiksa karena terindikasi mendukung salah satu bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada NTB. “Sudah ada yang kami rekomendasi sisanya kami masih melakukan analisa terhadap bukti-bukti indikasi pelanggaran ASN yang kami periksa karena mendukung salah satu bakal calon gubernur,” terang anggota Panwaslu KSB, Khairuddin, ST kepada Suara NTB, Selasa (13/2). Ia menjelaskan, para ASN yang direkomendasikan ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Inspetorat Kabupaten (Itkab) KSB itu telah dinyatakan pihaknya melanggar ketentuan. Sebagai aparatur pemerintah yang tidak dibenarkan secara aturan menyatakan dukungannya dalam Pilkada, para ASN bersangkutan dari bukti-bukti yang dimiliki Panwaslu KSB dinyatakan melanggar. “Mereka jelas terbukti melanggar aturan ASN dan aturan Mendagri,” cetusnya. Menurut dia, bentuk pelanggaran para ASN yang telah direkomendasi tersebut ada yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Untuk di media sosial para ASN yang dinyatakan direkomendasikan itu ada yang berfoto bersama dengan pasangan calon ada pula yang membuat status di beranda facebook (fb) menyatakan dukungan terhadap salah satu bakal calon. “Ini yang kita rekomendasi itu bukti-buktinya jelas. Bahkan ada yang buat status langsung mendukung dan meminta dukungan,” ungkap Khairuddin. Ia memaparkan, aturan terhadap ASN dalam pelaksanaan pesta demokrasi saat ini diatur secara ketat. Tidak saja di aksi nyata, seoarang ASN pun saat ini juga tidak bisa sembarangan menyatakan dukungan melalui media sosial. Bahkan salah satu aturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna memastikan netralitas ASN, untuk di media sosial mereka dilarang keras melakukan bentuk aksi yang mengarah kepada bentuk dukungan terhadap calon baik di Pilkada, Pileg hingga Pilpres. “Contoh saja melalui media sosial facebook. Mereka itu jangankan mengunggah foto bersama atau membuat status sebagai bentuk dukungan kepada salah satu calon, memberikan like (suka) atau menyebarluaskan gambar atau visi misi calon juga melanggar,” urai Khairuddin. Selanjutnya ia menyebutkan, aturan terbaru juga menjelaskan ASN dilarang mendukung bahkan sejak seseorang bersangkutan masih berstatus sebagai bakal calon. “Jangankan sudah ditetapkan sebagai calon, bakal calon saja itu sudah dilarang. Dan yang kami periksa ini mereka masih menyatakan dukungan saat berstatus sebagai bakal calon, dan itu setelah kami yakin memang melanggar maka kami tindaklanjuti dengan merekomendasikan ke inspektorat,” paparnya. Terakhir Khairuddin mengungkapkan, dari 7 ASN di lingkungan Pemda KSB yang diperiksa pihaknya. Satu orang tidak pernah menghadiri pemanggilan Panwaslu KSB. Walau begitu Panwaslu tetap memprosesnya karena sejumlah bukti pelanggaran oleh ASN bersangkutan telah dikantongi. “Pemanggilan terhadap mereka itu hanya untuk meminta keterangan untuk melengkapi. Jadi biar mereka tidak datang kami tetap memprosesnya dengan bukti-bukti yang ada,” imbuhnya. (bug)

Sebagian pupuk telah disita dan ditarik peredarannya. Namun, sekarang pupuk dengan kemasan serupa yang terindikasi palsu, ditengarai masih ditemukan beredar dan digunakan petani. Penelusuran Suara NTB, Selasa (13/2) kemarin, seorang petani jagung asal Kampung Pekat Kecamatan Sumbawa sekitar sebulan lalu sempat menggunakan tiga sak jenis pupuk PHOSKAHA untuk lahan jagungnya yang berada di sekitar Sampar Kereke. Namun hingga satu bulan kemudian, tanaman jagungnya yang ditanam pada areal satu hektar tersebut tidak juga terangkat. Bahkan, di beberapa tempat terlihat menguning, seperti disaksikan Suara NTB saat turun ke lokasi bersama petani yang namanya tidak disebutkan ini. Petani dimaksud pun menunjukkan kemasan pupuk PONSKAHA yang di beberapa tempat lain sebelumnya telah terindikasi palsu melalui sampel uji lab. Setiap tahunnya, petani ini biasanya mendapakan hasil 67 ton jagung perhektarnya. Namun dengan kondisi tana-

(Suara NTB/ils)

Panwaslu KSB Rekomendasi ASN Terindikasi Melanggar

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar bulan November 2017 lalu, Dinas Pertanian bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sumbawa telah menemukan indikasi beredarnya pupuk palsu merk PHOSKAHA di beberapa kecamatan di Sumbawa. Namun, karena lemahnya pengawasan, peredaran pupuk tersebut ternyata belum berhenti.

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan fisik jembatan Samota sudah dituntaskan beberapa waktu yang lalu. Meskipun jembatan pelengkung tersebut belum diresmikan, namun aksesnya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya membenarkan sudah dibukanya akses jembatan Samota. Hal ini setelah tim dari Kementrian PU mengecek kondisi fisik jembatan dan menyatakan akses sudah bisa dibuka. “Tim dari Kementrian PU sudah mengecek kondisi fisik jembatan pelengkung Samota. Sehingga dua hari yang lalu kita sudah bisa membuka akses jembatan,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (13/2) kemarin. Dijelaskannya, dengan dibukanya akses jembatan, tentunya masyarakat sudah bisa memanfaatkan jembatan tersebut. Untuk itu, pihaknya berharap masyaralat bisa menjaga aset jembatan. Karena jembatan pelengkung pertama di NTB tersebut dibangun menggunakan biaya yang sangat mahal. Selain itu masyarakat juga diminta berhati-hati mengunjungi lokasi jembatan, apalagi membawa anaknya. Karena tinggi bangunan jembatan hingga dasar cukup tinggi mencapai delapan meter lebih. “Kita harap kepada masyarakat untuk menjaga aset jembatan dan berhati-hati bermain di lokasi jembatan,” terangnya. Terkait kelanjutan pengerjaan jalan Samota, diakuinya akan dikerjakan dalam tahun ini. Hanya saja pihaknya tidak menyebutkan mengenai jumlah dana yang akan digunakan. Meskipun demikian, supaya fungsional diharapkan pengerjaan akses jalan dapat terbuka hingga ke wilayah Labu Sao, Desa Penyaring, dengan panjang sekitar 2,5 kilometer. “Supaya fungsional, kita berharap 2018 ini terbuka sampai Lalu Suharmaji Penyaring,” Kertawijaya pungkasnya. (ind)

Pupuk Terindikasi Palsu Diduga Masih Beredar di Sumbawa

Andy Hermawan turun ke masyarakat. Salah satu cara yakni dengan melibatkan Bhabinkamtibmas yang sudah tersebar di masing-masing desa. Selain upaya tersebut, upaya preemtif prenventif, dan represif juga semakin digalakkan untuk terus menurunkan angka ini. “Kita tidak menafikan kasus ini tidak ada sama sekali. Tetapi kita akan tetap berusaha maksimal untuk terus menurunkan angka kasusnya,” ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya juga tidak bisa sendiri untuk menekan kasus ini terjadi melainkan peran masyarakat secara keseluruhan. Selain masyarakat harus tetap waspada, pastikan juga kondisi kendaraan dan rumah dalam kondisi aman, baik saat bepergian maupun ketika tidur. Hal ini dilakukan dengan harapan niat para pelaku kejahatan tidak muncul karena kondisi ketidakwaspadaan tersebut. Karena hasil pengungkapan terhadap kasus tersebut bisa terjadi karena masyarakat lalai dan tidak waspada. “Kita tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat juga harus mengambil peran yakni dengan memastikan kondisi lingkungannya aman untuk menekan kasus-kasus seperti ini terjadi,” tukasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 14 Februari 2018

Halaman 7

Banyak Anak di Dompu Dongkrak Usia untuk Bisa Menikah Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Hak Anak DP3A Dompu, H. Mulyadin mengakui fenomena pernikahan dini di wilayah ini cukup tinggi. Terlebih banyak anak yang sengaja mendongkrak usianya untuk bisa menikah, entah imbas dari pengaulan yang kebabalasan atau faktor lain. “Yang terjadi di Dompu ini ada yang mendongkrak usia untuk bisa menikah,” kata dia kepada wartawan, Selasa (12/2). Ia menegaskan, KUA tidak pernah menginjikan anak usia dini untuk menikah, namun karena mendograk usia dengan cara memberi keterangan bahwa yang bersangkutan tidak sekolah pernikahan itupun bisa dilangsungkan. Praktik semacam ini dimulai dari desa setempat hingga berlanjut ke kantor urus agama. Tidak hanya menyulitkan pihaknya dalam pendataan tetapi juga memicu tingginya angka perceraian diwilayah ini. “Salah satu dampaknya yang sering terjadi yakni tingginya angka perceraian akibat KDRT. KDRT terjadi karena kesiapan psikis calon pengantin ini belum siap,” jelanya. Baru-baru ini, lanjut dia, pihaknya sudah melakukan penelusuran terhadap siswa SMAN kelas satu yang akan menikah, dan terbukti praktik mendongkrak usia itu ada yang ditandai dengan tetap dilangsungkanya pernikahan. Padahal anak tersebut jelas-jelas masuk dalam kategori anak dibawah umur. Mulyadin mengungkapkan, salah satu program yang digencarkan DP3A beberapa tahun terakhir yakni Pendewasaan Usia Perkawainan (PUP). Sayangnya, dengan alasan terbatasnya anggaran program tersebut tak bisa dilakukan 2018 ini. “Di bidang saya sudah tidak ada program itu, alasannya terkait dengan anggaran,” ujarnya. Kendati begitu, mengingat tingginya angka pernikahan dini dan perceraian di wilayah ini pihaknya tetap bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk mengaggendakan upaya-upaya preventif, biasanya menyasar pelajar disatuan pendidikan. “Di DP3A program yang berkaitan dengan pernikahan dini ini sudah tidak ada, tapi kita tetap bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk kegiatan sosialisasi pencegahan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/uki)

NOMOR URUT – Tiga kandidat yang akan bertarung di PIlkada Kota Bima memperlihatkan hasil pengundian nomor urut paslon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018, di Paruga Convention Hall, Selasa (13/2).

Paslon Telat, Penetapan Nomor Urut Molor

Amankan Pilkada Kota Bima, Dua Kompi Brimob Mabes Polri Disiagakan Kota Bima (Suara NTB) – Dua kompi pasukan Brimob Mabes Polri disiapkan untuk mengamankan Pilkada Kota Bima tahun 2018 ini. Saat ini, mereka masih disiagakan dan ditempatkan di wilayah Kabupaten Dompu dan Bima. Demikian dikatakan Wakapolda NTB, Kombes Pol. Drs. Tajuddin MH, kepada Suara NTB, usai rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon (paslon) Walikota dan Walikota Bimas, di Paruga (Suara NTB/ist) Convention Hall, Selasa Tajuddin (13/2). “Jika terjadi terjadi apa-apa (gangguan.red) mereka siap diterjunkan,” katanya. Dikatakannya dalam pelaksanaan Pilkada Kota Bima pihaknya akan mengerahkan personil dalam jumlah besar. Bahkan mencapai dua pertiga jumlah kekuatan pasukan. Baik personil Brimob dan juga dibantu aparat TNI. “Untuk membackup Pilkada Kota Bima ini kita akan bersinergis juga dengan TNI,” ujarnya. Apa Pilkada Kota Bima masuk zona rawan konflik ? Wakapolda menanggapinya dengan santai. Meski demikian, pihaknya akan tetap mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi agar diitanggulanggi dengan cepat. “Selama dua hari saya di Bima. Kondisinya aman dan damai saja. Kita berharap kondisi ini hingga berakhirnya Pilkada,” tegasnya. Disamping itu, Tajuddin mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk mensukseskan pilkada dengan aman dan damai. Menciptkan suasana yang kondusif selama tahapan Pilkada. “Masyarakat jangan terpancing atau terprovokasi dengan adanya ulah atau oknumoknum tidak bertanggungjawab,” pungkasnya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) – KPU Kota Bima mengumumkan nomor urut tiga pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bima yang akan mengikuti Pilkada Kota Bima tahun 2018, di Paruga Convention Hall, Selasa (13/2). Sayangnya, acara monumental itu tercoreng akibat molornya kehadiran kandidat. Paslon nomor urut 1 yakni H. A. Rahman H. Abidin SE dan Fera Amelia SE, yang disingkat “ManuFer”. Sementara nomor urut 2 paslon, H. M. Lutfi dan Ferry Sofyan SH atau LutFer. Serta nomor urut 3 paslon Subhan-Wahyudin. Pantauan Suara NTB, pen-

na paslon tidak hadir tepat waktu. Padahal dalam undangan rapat pleno mulai dibuka pukul 08.30 wita, namun baru dimulai pukul 09.30 wita. Bahkan beberapa agenda dalam rapat tersebut antara lain penampilan yel-yel paslon serta Deklarasi Pilkada aman dan

Studi Banding Pengembangan Jagung ke Dompu

Bupati Manggarai Timur dan Wabup Manggarai Barat Tawarkan Kerjasama

Wawali Bima Cuti Hingga 23 Juni Kota Bima (Suara NTB) – Wakil Walikota (Wawali) Bima, H. A. Rahman H. Abidin SE mulai menjalani cuti pada tanggal 15 Februari menyusul ditetapkannya sebagai salah seorang calon Walikota sebagai peserta Pilkada Kota tahun 2018. Dalam menanggalkan jabatannya untuk sementara waktu itu atau selama berlangsungnya Pilkada. Arahman berpamitan sempat kepada seluruh pegawai dan ASN ruang lingkup Pemerintah Kota Bima, Senin (12/2). Dikatakannya, pengambilan cuti tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap UU, yang mewajibkan Kepala Daerah yang mengikuti Pilkada harus cuti dari jabatan untuk sementara waktu. Pada kesempatan itu, Ia mengajak seluruh jajaran ASN dan Warga Kota Bima untuk bersama-sama mensukseskan dan mewujudkan Pilkada Kota Bima yang damai dan tertib. “Serta membantu aparat keamanan untuk mewujudkan Kantimbmas yang kondusif,” katanya. Selain itu, Arahman mengapresiasi kinerja pegawai dan menyamapaikan terima kasih kepada pegawai dan ASN, yang sudah meraih banyak pencapaian. Serta berjuang bersama dalam menghadapi tantangan. “Saya sampaikan terima kasih atas kerja keras selama ini,” katanya. Sementara, Plt Sekda Kota Bima, Dr. H. Syamsuddin, mengatakan Wawali mulai menjalani cuti pada tanggal 15 Februari 2018 hingga empat bulan kedepan atau tepatnya tanggal 23 Juni 2018 mendatang. “Selama berlangsungnya cuti tidak diperkenankan memakai fasilitas negara,” pungkasnya Selasa, (13/2). (uki)

(Suara NTB/uki)

H. A. Rahman H. Abidin

gumuman tersebut berdasarkan hasil rapat penetapan nomor urut tiga paslon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Bima. Agenda itu diramaikan dan dipadati massa pendukung masing-masing paslon. Sebelumnya acara tersebut sempat molor satu jam kare-

Dompu (Suara NTB) Bupati Manggarai Timur, Drs Yosep Tote, M.Si bersama jajarannya dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr Maria Geong, Phd melakukan studybanding pengembangan jagung di Kabupaten Dompu. Kesuksesan Dompu mengembangkan jagung dan pasarnya membuat 2 daerah tetangga di daratan Flores NTT ini tertarik bekerjasama dengan Kabupaten Dompu dalam pengembangan jagung. Drs Yosep Tote, M.Si, Bupati Manggarai Timur dalam pidato pengenalannya di pendopo Bupati Dompu, Selasa (13/2) kemarin mengungkapkan, Manggarai Timur dengan luas 265 ribu meter persegi dan luas lahan pertaniannya hingga 193.063 ha yang terdiri dari 46 ribu ha lahan basah dan sisanya pertanian lahan kering. Namun lahan basah yang dimanfaatkan baru 16 ribu ha atau sekitar 30 ribu ha yang belum disentuh. “Sehingga jagung bisa menjadi basis kesejahteraan bagi rakyat di Manggarai Raya (Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat) wilayah NTT,” katanya. Daerah Manggarai Timur sendiri sebagai daerah yang cukup subur sebagai penghasil kopi, kemiri, kakao, dan cengkeh. Bahkan jagung sebagai makanan pokok warga yang ditanam secara manual dan tidak dilakukan secara intensifikasi bisa diproduksi hingga 9 ton per ha. “Apalagi kalau kerjasama, teken kontrak. Bahan mentahnya dari sana (Manggarai Timur karena masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan). Sehingga di sana (masyarakat Manggarai Timur) sejahtera, di sini (Dompu dengan mengembangkan hilirisasi jagung) juga sejahtera,” katanya. Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr Maria Geong, Phd pada kesempatan yang sama mengungkapkan, kebutuhan jagung nasional masih devisit dan untuk mengembangkan industri peternakan sangat membutuhkan jagung. Manggarai Barat sangat ingin

(Suara NTB/ula)

POSE BERSAMA - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin didampingi Bupati Manggarai Timur,Yosep Tote, (kiri) dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Maria Geong, (kanan) didampingi istri dalam sesi foto bersama di pendopo Bupati, Selasa (13/2). mengembangkan peternakan khususnya non ruminansia seperti ayam, burung, dan babi, tapi hambatan utamanya pada komoditi jagung. “Investor baru mau datang ke kabupaten ketika produknya sudah ada. Kiat ini yang sangat menarik. Tetapi di balik itu, Kabupaten Dompu sudah menciptakan pasar yang besar. Kenapa kami tidak ikut saja. Kami punya potensi, punya petani, punya lahan tidur sampai saat ini belum dimanfaatkan ada ratusan ha. Kalau ini dikembangkan tidak beda jauh dengan Dompu,” katanya. Selain itu, Dr Maria Geong juga mengungkapkan, Manggarai Barat sebagai daerah dengan sektor unggulannya pariwisata sangat cocok bila didukung sektor pertanian. Tingkat kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo sudah mencapai 150 ribu orang pertahun dengan pulau Komodo dan beragam potensi pariwisatanya. Presiden Joko Widodo menargatkan kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat di 2019 sebanyak 500 ribu orang per tahun. “Kami berlomba – lomba, ini orang makan apa? Obyek wisatanya ada, tapi makannya apa? Tidak mungkin dipenuhi semua oleh orang Manggarai Barat, tentu butuh daging, butuh telur,

sayuran, buah – buahan. Tentu kami membutuhkan dukungan dari Dompu, tentangga terdekat dan Manggarai Timur untuk mengisi pasar yang besar ini,” katanya. “Pasar sudah dekat. Kalau dulu, air su dekat,” tambahnya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang menyambut kehadiran Bupati Manggarai Timur dan Wakil Bupati Manggarai Barat bersama rombongan, dalam sambutannya menyampaikan kilas balik program jagung yang mulai dikembangkannya sejak 2010, awal kepemimpinannya di Dompu. Namun kunci dari kesuksesan program itu diawali dari komitmen dan fokus. Karena hal ini yang membuatnya bertahan dengan program jagung, walau di awal program ini mendapat protes dari petani karena kekurangan pupuk, pasar yang tidak pasti dan berbagai fasilitas yang terbatas. Ia pun mengungkapkan, beberapa waktu terakhir ada investor yang ingin mengambangkan jagung di Dompu. Investor ini akan mengembangkan hilirisasi jagung, sehingga produk jagung Dompu tetap terjaga. Ketika program ini sukses, tidak menutup kemungkinan akan juga dibawa ke Manggarai sebagai bagian dari pengembangan jagungnya. (ula)

damai ditiadakan. Rencananya acara tersebut akan digelar pada 18 Februari mendatang. Paslon yang pertama hadir di lokasi yakni ManuFer, kemudian disusul paslon LutFer. Serta beberapa menit kemudian juga disusul paslon jalur perseorangan SubhanWahydin yang diramaikan massa pendukung. Lantaran hadir lebih awal, Paslon ManuFer diberikan kesempatan pertama untuk memilih bungkusan berisi kertas yang tertera nomor urut.

Disusul paslon LutFer dan Subhan-Wahyudin. Di akhir acara, Ketua KPU Kota Bima, Bukhari S.Sos yang memimpin rapat langsung menyerahkan BAP tentang nomor urut paslon kepada paslon yang akan mengikuti Pilkada Kota Bima tahun 2018. Rapat pengundian nomor urut tersebut dihadiri Komisioner Panwaslu Kota Bima, Wakapolda NTB, Sekda Kota Bima, tim penghubung serta massa simpatisan dan pendukung dari tiga paslon. (uki)

Tanjakan Nanga Tumpu Butuh Tanggul dan Penerang Jalan Dompu (Suara NTB) – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan mengapresiasi upaya pemerintah mengurangi resiko kebencanaan, khususnya tanah longsor di tanjakan nanga tumpu yang selama ini menghantui pengguna jalan. Kendati begitu, pengurasan tebing hingga ke cadas paling keras belum sepenuhnya menjamin keselamatan jiwa, karenanya butuh pembangunan tanggul untuk meminimalisir resiko ini. “Untuk mengurangi resiko itu cepat dilakukan pembangunan tanggul untuk menahan sedimentasi dari atas gunung,” kata dia kepada Suara NTB di Pandopo Bupati Dompu, Selasa (13/2). Harapan untuk segera dibangunya tanggul tersebut mengingat sedimentasi yang turun dipengaruhi intesitas hujan yang tinggi, tidak hanya tanah, bebatuan pun ikut digerus hingga ke badan jalan. Sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa atau luka-luka. Selain itu, tambah Imran M Hasan, juga diperlukan adanya

lampu penerang jalan di sepanjang tanjakan ini dengan harapan bebatuan dan krikil yang tercecer tidak memicu kecelakaan lalu lintas. “Walaupun jaraknya sekian-sekian minimal harus ada penerang jalan untuk membantu pengguna jalan,” ujarnya. Meski tanah longsor tetap terjadi ketika musim hujan ekstrem, sejauh pantauan pihaknya belum sampai menimbulkan korban jiwa atau luka-luka. Namun kondisi ini tetap berpotensi bagi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain tanjakan nanga tumpu dua titik lain yang juga rawan longsor yakni tanjakan velo janga yang jenis tanah berkapur, sehingga tak heran jalur pengubung antar dua kecamatan itu sering dilakukan perbaikan oleh pihak terkait. Termasuk di sepanjang jalan Desa Dore Bara yang rawan akan banjir gunung. “Karena masyarakat tanam jati semua, sementara pohon jati tidak memegang tanah tapi menghacurkan tanah sehingga mudah tergerus air hujan,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 14 Februari 2018

Halaman 8

Pilkada Serentak

Polisi Diminta Buru Bos Besar TPPO Turki Mataram (Suara NTB) – Kasus tindak pidana perdagangan orang TKI NTB ke Turki tak berhenti sampai penangkapan dua tersangka. Jejaringnya di tingkat lebih tinggi juga terus diburu. Dua tersangka, UA dan SU masing-masing asal Bima dan Dompu hanya berperan sebagai perekrut. Pelaku utama yang mengirim para TKI ke Turki dan memiliki jaringan di sana masih berkeliaran. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji menegaskan, perburuan tersangka lain di Jakarta masih berlangsung. Pihaknya juga menggandeng Bareskrim Mabes Polri. “Iya itu juga kalau masih ada yang di Jakarta kita kejar. Tapi untuk yang di sini saja. kalau yang Turki itu kita tidak bisa karena berbeda hukum acaranya di sana,” ujarnya. Sementara tersangka UA dan SU melalui penasehat hukumnya, Yan Mangandar mengakui perbuatannya. Tetapi hanya penghubung dari orang lain. “Ada dua nama. Yang berinisial B dan yang mereka sebut Bos di Jakarta,” ujarnya dalam keterangan tertulis. Runutan perekrutan enam TKI asal Dompu, sebut dia, yakni Bos memberi perintah kepada B yang diteruskan kepada UA. UA yang tinggal di Jakarta kemudian menghubungi SU untuk mencari TKI di Dompu. Seseorang yang disebut UA sebagai BOS adalah yang selama ini mendanai kegiatan perekrutan. Tersangka UA diberi upah Rp 2 juta dari setiap TKI yang berhasil direkrut. “Bos itu mengaku memiliki perusahaan resmi penyalur tenaga kerja di Turki. Klien kami menampung korban di rumah di Jakarta kemudian di serahkan ke Bos yang memberangkatkan,” terang Yan. Kliennya juga baru mengetahui bahwa korban mendapat kekerasan setelah ada pemeriksaan penyidik. Sebab selama ini Bos dimaksud selalu mengabari bahwa enam korban dalam keadaan baik-baik saja. Tersangka UA menurut pengakuannya baru pertama kali bekerjasama dengan Bos tersebut. Bisnis merekrut TKI langsung dijalankan hanya dari dua kali pertemuan. “Tidak ada paksaan dari klien kami kepada korban,” ungkap Yan. Dia mengatakan akan mendampingi kliennya dengan mengikuti setiap proses hukum secara kooperatif. Sembari berharap kepada kepolisian untuk mengungkap tuntas jaringan TPPO Turki. “Ini kan berjejaring. Tidak mungkin kalau klien saya bermain sendiri,”pungkasnya. (why) Yan Mangandar (Suara NTB/ist)

Akun Penyebar Kampanye Hitam Pasti Terlacak Mataram (Suara NTB) Tahapan Pilkada sebentar lagi memasuki kampanye pasangan calon. Satu hal yang rawan yakni perang di dunia maya melalui media sosial. Satgas nusantara Polda NTB semakin mengetatkan pengawasan. Pilkada 2018 melahirkan empat pasangan calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur NTB, masing-masing tiga paslon untuk Bupati-Wakil Bupati Lombok Barat, Bupati-Wakil Bupati Lombok Timur, dan WalikotaWakil Walikota Bima. Setiap pasangan calon mendaftarkan akun resmi

media sosial ke KPU. “Kami utamakan pengawasan akun resmi yang sudah terdaftar di KPU,” kata Dirreskrimsus Polda NTB melalui Kabid Humas, AKBP Tri Budi Pangastuti ditemui Selasa (13/2). Pilkada memantik gairah simpatisan dan pendukung un-

tuk menebar keunggulan masing-masing calonnya. Meski harus menggunakan kampanye hitam. Untuk akun yang sudah terdaftar di KPU maka akan mudah pengawasannya. Tetapi simpatisan dan pendukung paslon bertebaran bahkan dengan berbagai

macam akun. Baik yang menunjukkan identitas asli maupun akun bayangan. “Tentunya reserse yang masuk dalam subsatgas penegakkan hukum akan meningkatkan patroli siber. Selain media sosial seperti facebook, grup-grup whatsapp juga bisa saja kita pantau,” jelas Tri Budi. Lebih lanjut dia menerangkan, penyamaran dengan akun bayaran pun tak akan menyembunyikan pemilik asli akun tersebut. Sebab jejak

eletronik tidak dapat dihapus dan lebih mudah dilacak. Contohnya protokol IP Address yang digunakan pada saat pemilik mengakses akunnya. “Semuanya kita pantau. Tetap akan terlacak. Jadi kami imbau agar masyarakat dapat menahan diri dan tidak menggunakan kampanye hitam ataupun menyebarkan hoaks,” kata Tri Budi. Pelanggaran pidananya sudah diatur dalam UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. (why)

(Suara NTB/why)

DAKWAAN - Direktur Utama PT LTB, Lalu Martadinata mendengarkan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum Kejari Lombok Tengah, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (13/2).

Direksi LTB Didakwa Korupsi dan Pencucian Uang Mataram (Suara NTB) Tiga Direksi PT Lombok Tengah Bersatu mulai menjalani sidang perdana, Selasa (13/2).

Mereka antara lain, Lalu Martadinata, Zahrun Arbaidi, dan Abdul Karim. Mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi penyertaan modal dan pencucian uang. Masing-masing terdakwa disidangkan secara terpisah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Sidang dipimpin ketua majelis hakim, Suradi didamping hakim anggota, Fachrurrauzi dan Abadi. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Muhammad Taufik Ismail dan Adi Nugroho secara bergantian para terdakwa didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tiga terdakwa merupakan direksi PT LTB, Lalu Martadinata sebagai Direktur Utama, Zahrun Abadi sebagai Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis, dan Abdul Karim selaku Direktur Marketing dan Operasional. Pada tahun 2014, PT LTB mengelo-

la dana penyertaan modal dari APBDPerubahan Lombok Tengah sebesar Rp 1 miliar. Rp 700 juta diantaranya menjadi bancakan tiga terdakwa. Cara-caranya, kata Ismail, yakni uang sebesar Rp 700 juta itu dipindahbukukan ke rekening pribadi Daddy Himawan, Direktur PT Prima Graha Cemerlang (PGC). Perusahaan itu merupakan rekanan PT LTB dalam usaha produksi bata ringan. Terdakwa Zahrun ternyata adalah pemilik PT PGC, yang kemudian mengadakan jual beli saham dengan identitas palsu atas nama Ang Sahrul Mustaib. Penggunaan identitas palsu itu untuk mempertahankan kepemilikan saham Zahrun. Hal itu atas saran dan diketahui Lalu Martadinata. “Jual beli saham tersebut senyatanya hanya bersifat formalitas belaka. Sebab tidak ada dilakukan pembayaran,” beber Ismail. PT PGC yang bergerak dalam bidang usaha bata ringan di Rembiga, Selaparang, Mataram dibuat seolah-

olah adalah usaha PT LTB. Sementara uang penyertaan modal digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Akibat dari penyimpangan itu, lanjut Ismail, negara dirugikan sebesar Rp 700 juta berdasarkan penghitungan BPK RI. Martadinata dan Zahrun didakwa dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 dan pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 serta pasal 3 UU RI No 8/ 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara Karim didakwa pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 dan pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 serta pasal 5 UU RI No 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. (why)

Kunker Perdana, Pangdam Tekankan Slogan Prajurit Kodam IX/Udayana di NTB Mataram (Suara NTB) Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P., melakukan kunjungan perdana ke NTB, Selasa (13/2) setelah dilantik Januari lalu. Pangdam beserta ibu Riza Rosilawaty dan rombongan bertatap muka dengan anggota Korem 162/WB sekaligus memberikan pengarahan. Setelah diterima Danrem 162/ WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., di ruang data Makorem 162/ WB, Pangdam IX/Udayana langsung menuju tempat pengarahan di lapangan belakang Makorem. Sebelum memberikan pengarahan, Pangdam IX/Udayana terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada seluruh anggota dan ibu-ibu persit yang hadir. Dalam pengarahannya, Pangdam IX/Udayana menekankan slogan yang menjadi kebijakannya selama menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana. Adapun slogan yang harus dimiliki sebagai bekal dalam melaksanakan tugas yakni sikap “profesionalime” dalam melaksanakan setiap tugas, memiliki sikap “loyalitas” baik ke atas ke samping maupun ke bawah, memiliki kebanggaan terhadap “Profesi” sebagai Prajurit dan PNS, dan membangun kebersamaan di lingkungan kerja sehingga akan menumbuhkan keharmonisan dan kenyaman di tempat kerja. Selain itu tambah orang nomor satu di jajaran Kodam IX/Udayana tersebut, tahun ini merupakan tahun politik, TNI dituntut untuk terus menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Netral itu menurutnya, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon) ataupun Partai politik pendukung masing-masing Paslon, tidak melibatkan diri atau dilibatkan selama Pilkada dan

(Suara NTB/ars)

PENYAMBUTAN - Penyambutan Pangdam IX Udayana bersama istri di Makorem 162/WB tidak memberikan statemen apapun terkait dengan Pilkada 2018. Benny sapaan akrabnya berpesan, agar menjaga dan membina keluarga yang baik dengan membangun komunikasi keterbukaan dan kejujuran dalam rumah tangga sehingga akan timbul kepercayaan di antara sesama anggota keluarga sehingga akan terbentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini akan memberikan dampak positif dalam pelaksanaan tugas sebagai suami maupun istri baik di rumah maupun di tempat kerja. “Para Babinsa, kalian adalah panah atau etalase TNI AD karena kalian yang berhadapan langsung

dengan siapapun, maka kalian merupakan gambaran TNI AD yang berada di depan, TNI AD menaruh harapan besar bahkan seluruh Prajurit dan Pimpinan TNI bersyukur serta berterimakasih terhadap kinerja kalian dan berharap agar kinerja kalian tetap pertahankan dan tingkatkan,’’ pesan Pangdam IX/ Udayana kepada para Babinsa. Tatap muka sekaligus pengarahan yang dihadiri ribuan anggota dari Makorem, Dinas jawatan Korem 162/WB serta Kodim 1606/Lobar dan perwakilan dari Kodim se-Pulau Sumbawa itu berlangsung dengan penuh keakraban dan sesekali diselingi canda yang membuat suasana terlihat santai. (r/ars/*)

SUARA NTB Rabu, 14 Februari 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Wisatawan Mulai Lirik Wisata Sumbawa Mataram (Suara NTB) Destinasi wisata di Sumbawa semakin menunjukkan taringnya. Banyak wisatawan yang berkeinginan untuk berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Sumbawa. Apalagi saat ini Sumbawa sudah mulai berbenah terhadap fasilitas yang ada di destinasinya. “Saya sudah ke Kenawa dan ke Pulau Bungin. Saya juga berkunjung ke beberapa destinasi lainnya. Tapi yang paling saya suka adalah dua destinasi ini,” kata wisatawan asal Makassar Nano Putra, di Mataram, Selasa (13/2). Ia mengatakan bahwa destinasi wisata di Sumbawa tidak kalah menarik dari wisata yang ada di Lombok. Bahkan destinasinya tidak seramai di Lombok yang mem-

buatnya merasa lebih nyaman. Ia melihat Sumbawa memiliki potensi yang baik untuk mendatangkan banyak wisatawan. “Mungkin yang membuat wisatawan itu enggan berkunjung ke Sumbawa karena letaknya yang jauh. Sehingga wisatawan menjadi lama di perjalanan. Wisatawan harus ke Lombok dulu menggunakan pesawat, kemudian perjalanan darat ke pelabuhan dilanjutkan

menggunakan kapal, dilanjutkan lagi perjalanan darat,” ujarnya. Ia mengatakan lamanya waktu yang dihabiskan di perjalanan kemungkinan besar membuat wisatawan merasa kurang nyaman. Oleh sebab itu, lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Lombok daripada Sumbawa. Padahal pantainya tidak kalah indah dari pantai yang ada di Sumbawa. “Kalau saya sendiri pergi dengan rombongan, ada tujuh

orang. Karena kami memang berniat untuk eksplore Lombok Sumbawa. Kami juga bertemu dengan teman kami di Sumbawa yang mengajak kami ke berbagai destinasi wisata,” ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Vionita Noor asal Medan. Ia mengaku menginap menggunakan tenda selama dua malam di Pulau Kenawa. Menurutnya Kenawa dan Paserang merupakan pantai yang sangat indah. Namun tidak banyak wisatawan yang tahu, sehingga tidak banyak dikunjungi wisatawan dari luar. “Saya lihat banyak wisatawan lokal yang datang, tapi mereka tidak menginap.

Mungkin karena tidak banyak yang tahu tentang Sumbawa, jadi tidak banyak wisatawan yang datang,” ujarnya. Dari Medan, ia ke Surabaya kemudian ke Lombok dan melanjutkan perjalanan ke Sumbawa. Menurutnya, perjalanan menuju Pulau Sumbawa sangat menyenangkan. Karena ia tidak pernah menemukan adanya kemacetan selama di perjalanan. “Saya melihat tidak ada kemacetan. Saya senang berkunjung ke Lombok dan Sumbawa. Saya bisa menikmati perjalanan saya dan bisa menikmati waktu berlibur saya dengan nyaman,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

PULAU KENAWA - Keindahan Pulau Kenawa yang menjadi daya tarik wisatawan di Pulau Sumbawa, khususnya Sumbawa Barat.

Efek Sirkuit Moto GP, Ribuan Wisatawan Diasumsikan akan Datang Mataram (Suara NTB) – Saat ini tengah diupayakan pembangunan sirkuit Moto GP di KEK Mandalika. Ini diasumsikan akan membawa dampak yang cukup bagus untuk perkembangan pariwisata di masa mendatang. Kabarnya, puluhan pembalap dunia akan hadir setelah sirkuit ini rampung dikerjakan. Ini juga akan menghadirkan banyak wisatawan dari berbagai daerah dan negara. “Kalau tidak ada halangan dan kalau Sirkuit Moto GP ini rampung dikerjakan pada 2019. Maka pada tahun 2010 kita akan datangkan 80 pembalap dunia dengan 40 ribu wisatawan,” kata Ketua INCCA NTB M. Nur Haedin. Ia mengatakan bahwa Moto GP ini banyak diminati oleh wisatawan. Sebab ini menjadi salah satu wisata yang menarik sekaligus bisa memberikan mereka pertunjukan yang mereka sukai. Efeknya bisa sangat luas. Termasuk soal kunjungan wisatawan ke NTB yang diasumsikan akan meningkat. “Memang pembalapnya tidak banyak, tapi ekornya itu yang banyak. Satu orang bawa penggemar berapa begitu kan. Tentu saja ini akan sangat baik efeknya terhadap kunjungan wisatawan kita,” ujarnya. Ia berharap pembangunan Sirkuit Moto GP ini dapat segera dilakukan. Sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat NTB. Selain itu juga bisa menghadirkan para pembalap dunia dan menghadirkan wisatawan dari berbagai belahan dunia. “Kita sangat optimis dengan ini, tentu saja kita berharap pembangunannya bisa segera dilakukan. Jadi kita bisa segera mengatur paket wisata yang bisa diberikan kepada calon wisatawan,” ujarnya. Ini bisa menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke NTB. Sebab saat ini NTB juga tengah gencar melakukan promosi pariwisata yang berkaitan dengan wisata olahraga. Moto GP ini akan menjadi salah satu segmen wisata olahraga yang dapat dijual oleh para pelaku pariwisata di NTB. “Ini kan bagus ya, saya harap ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan hampir bisa dipastikan ini memang akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat NTB. Karena sirkuit ini akan didatangi oleh banyak pembalap dunia,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

GILI KAPAL - Keindahan Gili Kapal yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Pesona Gili Kapal yang Timbul Tenggelam Selong (Suara NTB) Gili Kapal merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Gili ini memiliki keunikan berupa gundukan pasir dan tidak ada apapun di atasnya. Gili ini kerapkali dijadikan sebagai destinasi wisata bagi pencinta keindahan bawah laut. Sebab pemandangan bawah lautnya sangat indah. “Biasanya seminggu itu tiga atau empat kali ngantar wisatawan ke Gili Kapal. Ada juga yang minta diajak ke tengah atau charter bagi mereka yang mau snorkeling. Kita ajak ke spot yang bagus pemandangannya dan banyak ikannya,” kata boatman asal Lombok Timur, Ahyar, Selasa (13/2). Setiap akhir pekan selalu ada wisatawan yang datang. Ia juga sudah bekerjasama dengan beberapa pelaku pariwisata. Sehingga ketika ada wisatawan, ia akan disewa dengan cara charter selama satu hari. Ia juga akan memandu wisatawan untuk mencari spot snorkeling yang menarik di sekitar Gili Kapal. “Ada yang cuma mau ke Gili Kapal saja, ada juga yang mau snorkeling. Kita kan ikut kemauan wisatawan yang kita bawa saja. Kalau mereka mau snorkeling kita ajak ke spotnya. Kalau cuma mau mandi di pinggir Gili Kapal ya kita tunggu di sana,” ujarnya. Ketika sampai di Gili Kapal, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan pantai yang luas dengan bawah laut yang indah. Gili ini terbilang paling kecil dari gili lainnya. Sebab hanya berupa gundukan pasir di tengah laut. Saat air pasang, kabarnya, gili ini tak akan terlihat. Sehingga wisatawan hanya bisa berkunjung pada saat air agak surut. “Dulu kalau air pasang, bagi boatman yang baru, di sini suka kandas kapalnya. Karena gili ini tidak terlihat. Tapi sekarang sudah banyak yang tahu. Kita juga hanya bisa ajak wisatawan kalau airnya agak surut. Kalau sedang pasang, kita ajak ke Gili Kondo atau Gili Bidara,” akunya. Gili Kapal adalah bagian dari gugusan pulau-pulau kecil di Lombok Timur. Termasuk Gili Kondo, Gili Bidara, dan Gili Petagan. Gugusan gili ini secara administratif berada di kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Butuh waktu 3 jam perjalanan untuk sampai ke Sambelia dari Kota Mataram. (lin)

(Suara NTB/lin)

MATAHARI TENGGELAM - Seorang wisatawan tengah mengambil gambar dengan kamera ponselnya untuk mengabadikan pemandangan saat matahari tenggelam di Pantai Klui yang ada di Dusun Klui Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

Gendang Beleq, Kesenian Khas Lombok Penyambut Tamu Mataram (Suara NTB) – Kesenian Gendang Beleq seringkali dipertontonkan pada acara-acara tertentu. Ini merupakan salah satu kesenian asli asal Lombok. Gendang Beleq juga seringkali dijadikan sebagai kesenian penyambut tamu-tamu penting yang datang ke NTB. Awalnya Gendang Beleq merupakan alat musik pengiring dan penyemangat para prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan oleh Gendang Beleq ini dipercaya membuat para prajurit lebih percaya diri dan lebih berani untuk bertempur membela kerajaan mereka pada zaman dahulu. Namun saat ini Gendang Beleq menjadi kesenian yang dipertontonkan pada acara-acara tertentu. “Kita biasanya main (Gendang Beleq) pada acara-acara resmi, misalnya pembukaan acara-acara pemerintahan dan penyambutan orang-orang penting. Ini sudah dilakukan sejak dulu sampai sekarang,” kata pemain Gendang Beleq, Salim, di Mataram, Selasa (13/2). Ia mengatakan saat ini tidak banyak acara pernikahan yang menggunakan Gendang Beleq. Sebab lebih banyak menggunakan Kecimol. Padahal pada zaman dahulu, acara pernikahan biasanya diiringi dengan atraksi Gendang Beleq. “Kalau untuk acara pernikahan itu tidak banyak. Karena sekarang sudah jarang yang pakai Gendang Beleq. Mereka bilang biayanya mahal, padahal tidak. Kita juga senang ka-

lau diundang,” ujarnya. Ia sudah belajar memainkan Gendang Beleq sejak berumur 16 tahun. Ia melihat banyak rekan dan tetangganya yang belajar dan memainkan Gendang Beleq. Ini yang membuatnya tertarik untuk ikut belajar dan memainkannya hingga ia ketagihan sampai saat ini. Dalam pertunjukan Gendang Beleq biasanya ditampilkan secara berjalan berkeliling dan berkelompok. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 13 sampai 17 orang dengan membawa alat musik gendang maupun alat musik tambahan. Selain itu dalam pertunjukannya, selain memainkan musik mereka juga menari dengan gerakan-gerakan yang bervariasi yang diciptakan oleh para pemainnya. Sehingga dapat menyuguhkan pertunjukan yang atraktif dan menghibur. Alat musik yang digunakan pada pertunjukan Gendang Beleq ini diantaranya, dua Gendang Beleq (gendang mamadan gendang nine), gendang kodeq (gendang kecil), reong, prembak baleq, prembak kodeq, petuk, gong besar, gong penyelak, gong oncer, dan lelontek. Alat musik tersebut dimainkan secara kompak sehingga menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. “Kita ada satu tim, itu terdiri dari belasan orang. Tapi tergantung acaranya, kalau acaranya di ruangan palingan yang main dua sampai empat orang. Kalau di lapangan, biasanya kita semua ada sekitar 18 orang,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

GENDANG BELEQ - Pertunjukan Gendang Beleq pada sebuah acara di Kota Mataram belum lama ini.

Rinjani Tutup, TO Jual Paket Wisata Lingkar Rinjani Mataram (Suara NTB) – Taman Nasional Gunung Rinjani ditutup sementara hingga akhir Maret mendatang. Banyak pelaku pariwisata dan Trekking Organizer (TO) berinisiatif untuk membuat paket wisata lingkar Rinjani. Misalnya air terjun, bukit-bukit hingga desa wisata. “Ini kan setiap tahun ditutup untuk pemeliharaan, jadi kita harus berinisiatif untuk mendatangkan wisatawan dengan membuat paket wisata di lingkar Rinjani. Alhamdulillah selama satu bulan lebih ini selalu ada tamu,” aku pelaku pariwisata asal Lombok Timur Ahmad Riadi, di Mataram, Selasa (13/2). Ia mengaku membuat paket untuk mendaki Bukit Pergasingan dan Bukit Nanggi. Selain itu, ia juga mengajak tamunya untuk turut berbaur dengan kehidupan masyarakat di Sembalun. Ia mengaku tamunya merasa senang karena mendapatkan pengalaman baru. “Kita ajak mereka ke sawah, nanam sayur dan metik sayur. Mereka suka, karena mereka tidak pernah melakukan itu di rumahnya. Kita ajak juga ke bukit, mereka senang mendaki,” ujarnya. Selain itu, ia juga mengajak tamunya untuk berkunjung ke air terjun yang ada di lingkar Rinjani. Ada Air Terjun Mangku Sakti, Air Terjun Sendang Gila, Air Terjun Mayung Puteq dan banyak lagi. Ia mengatakan bahwa ini merupakan strateginya untuk mendatangkan wisatawan sementara Rinjani masih ditutup. “Kalau dulu-dulu, pas ditutup kita tidak bisa berbuat banyak, tidak ada wisatawan yang datang pendapatan juga tidak ada. Kalau sekarang, meskipun ditutup kita tetap bisa datangkan wisatawan. mereka juga banyak yang ingin berkunjung ke destinasi lain di Lombok selain Rinjani,” ujarnya. Ia mengajak para trekking organizer lainnya juga untuk mengambil inisiatif membuat paket wisata sementara Rinjani ditutup. Hal ini diharapkan mampu memberikan pemasukan terhadap TO. “Mari kita maksimalkan potensi wisata yang kita punya. Jangan sampai kita keha-

(Suara NTB/lin)

BUKIT NANGGI - Keindahan Bukit Nanggi yang ada di lingkar Rinjani dan bisa menjadi alternatif pendakian selama Rinjani ditutup. bisan akal ketika Rinjani yang menjadi sumber pendapatan kita ditutup. Kita masih bisa

ajak wisatawan ke berbagai destinasi wisata yang ada di Lingkar Rinjani,” ujarnya. (lin)

SUARA NTB Rabu, 14 Februari 2018

Siap Ikuti LKS SMKN 4 Mataram mulai mempersiapkan diri mengikuti Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi. Kerja sama juga dilakukan dengan sejumlah pihak, antara lain dengan hotel, salon dan butik. Kepala SMKN 4 Mataram, Bakiriyanto, S. Pd., mengatakan, pihaknya menyiapkan siswa dalam mengikuti LKS, kerja sama sudah dilakukan dengan hotel, salon, dan desainer butik dalam bentuk pemagangan siswa. “Artinya kita menitipkan (Suara NTB/ron) siswa, ada yang sepulang Bakiriyanto sekolah, ada yang sistem blok sekian hari full di situ. Pada prinsipnya kita tidak ingin anak kehilangan pelajaran di skeolah,” katanya. Direncanakan LKS tingkat Provinsi dilaksanakan pada April mendatang. Bakiriyanto menargetkan SMKN 4 Mataram meraih juara satu, karena tidak begitu banyak sekolah sejenis di bidang bisnis pariwisata. Terkait dengan revitalisasi SMK khususnya re-engineering SMK, Bakiriyanto menyampaikan, SMKN 4 Mataram seandainya SMKN 4 Mataram diarahkan menjadi sekolah murni bisnis dan pariwisata, sekolah akan siap melaksanakannya. “Seandainya kalau di sini akan diarahkan menjadi sekolah murni bisnis dan pariwisata, dengan catatan sumber daya manusia kita mampunya di mana, dan fasiltias yang ada mampunya di mana, kalau bidang keahlian tertentu kurang, kita pindahkan ke mana, itu yang menjadi pertimbangan,” katanya. Bakiriyanto mengatakan, SMKN 4 Mataram sejak dari awal memang memiliki peralatan untuk mendukung bisnis pariwisata. “Karena memang SMKN 4 Mataram dari awal memiliki alat boga dan desainnya, kita bisnis pariwisata bisa tetap di sini. Ada jurusan tertentu yang prakerinnya harus jauh, di wilayah sini barangkali tidak ada. Itu yang harus dipikirkan,” katanya. (ron)

Dosen Tersandung Kasus, Rektorat Unram Belum Proses ke BKN Mataram (Suara NTB) Hingga kini Universitas Mataram (Unram) belum memproses salah satu dosennya yang beberapa waktu lalu tersandung kasus penipuan terhadap mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Unram. Meski vonis telah diputuskan terhadap yang bersangkutan, namun yang bersangkutan masih tetap berstatus dosen FKIP Unram lantaran Unram belum memprosesnya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Wakil Rektor I Unram Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi mengaku pihaknya belum memproses dosen tersebut karena belum menerima laporan resmi dari pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). “Kami belum menerima hasil putusan, namun yang jelas kami akui bahwa dia adalah dosen Unram,” ungkapnya. Dengan demikian, untuk sementara waktu dosen mata kuliah bahasa Indonesia itu kini dpastikan masih aktif sebagai dosen di FKIP Unram, karena belum ada proses lanjutan ke BKN. “Yang jelas kalau dia sudah inkracht diproses, maka tentu akan ada laporan dari fakultas. Setelah ada laporan selanjutnya akan dikaji, tidak perlu ada investigasi lagi. Lalu selanjutnya diproses. Kalau audah ada laporan fakultas akan diproses dan dilaporkan ke BKN. Jadi selesai dosen ini,” sambungnya. Menurut Karyadi, pada umumnya seorang ASN yang telah mendapat ketetapan hukum tetap atas suatu kasus yang menimpanya, terlebih ancaman yang diberikan di atas enam bulan penjara, maka hal itu termasuk pelanggaran berat yang diancam dengan pemecatan sebagai ASN. “Jadi kalau dia mendapatkan ancaman lebih dari enam bulan dia dilakukan pemecatan sebagai ASN,” ungkapnya. Sementara kalau ancamannya di bawah enam bilan, maka masih ada pertimbangan lain yang meringankan pelaku. Kini dengan adanya vonis lebih dari enam bulan, tentu sudah pasti ancamannya adalah pemecatan sesuai undang-undang kepegawaian. “Bayangkan dia dihukum selama dua tahun, bayangkan tugas mengajarnya tidak dilakukan,” jelasnya. (dys)

Dikbud NTB Diminta Hindari Mutasi Lintas Daerah Mataram (Suara NTB) Mutasi lintas daerah bagi 300 guru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB atas permintaan pribadi guru dinilai tidak masalah. Namun nantinya ketika dilakukan mutasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dengan tanpa permintaan guru, Dikbud disarankan tidak melakukan mutasi lintas daerah. “Itu atas inisiatif sendiri, tidak masalah, kalau atas keputusan dinas dimutasi lintas daerah, baru kita protes,” ujar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., dihubungi Selasa (13/2). Ali juga menyarankan agar pihak Dikbud menghindari mutasi lintas daerah. Karena harus memikirkan banyak hal, seperti tempat tinggal dan uang mutasi yang perlu diberikan. “Harus dihindari mutasi lintas daerah,” ujarnya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Ali mengakui memang pendistribusian guru masih belum merata. Saat ini yang paling penting adalah melakukan penataan dan menganalisis kebutuhan guru di setiap wilayah. “Yang paling perlu saat ini adalah penataan, dan menganalisis kebutuhan guru. Apa yang dilakukan Dikbud itu harus betul-betul menganalisis kebutuhan guru, pemerataan harus dihitung kembali,” ujarnya. Ali mengambil contoh, guru di SMA/SMK di Kota Mataram mengalami kekurangan guru hampir 200 orang. Ia juga menyebutkan ada salah satu SMK di Kabupaten Bima yang guru negerinya hanya lima, dan beberapa contoh lainnya. “Guru honorer yang 9000 itu pundianggap kurang, akan terjadi kepincangan yang luar biasa, dan ingin saya katakan, guru SMA dan SMK itu terjadi krisis di SMA/SMK, apalagi guru produktif di SMK,” katanya. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Santri dan Siswa Dilarang Rayakan Valentine Mataram (Suara NTB) Adanya larangan Pemerintah Kota Mataram melarang perayaan Hari Valentine ditanggapi serius sejumlah sekolah dan pondok pesantren (ponpes). Bahkan, pihak sekolah dan yayasan tempat ponpes bernaung juga akan memberikan sanksi pada pelajar atau santri yang diketahui merayakan Valentine.

(Suara NTB/dys)

Ahmad Yazid Baihaqi

Pimpinan Ponpes Miftahul Islah, Tembelok, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Dr. Ahmad Yazid Baihaqi, M.Pd., menegaskan pihaknya melarang keras para santri merayakan Valentine. Menurut Baihaqi, perayaan valentine tidak mempunyai dasar dalam agama Islam, adat, maupun budaya

bangsa. Dengan demikian, harus dijauhi karena tidak sesuai dengan budaya bangsa. “Islam tidak mengenal valentine. Tidak ada dalam hukum Islam. Perayaan valentine tidak ada dalam tradisi agama, adat, budaya, bahkan negara,” katanya, Selasa (13/2). Sementara jika ditemukan ada santri keluar merayakan perayaan valentine, sanksi te-

Siswa Harus Memiliki Wawasan Sehat Mataram (Suara NTB) SMKN 8 Mataram berhasil menjadi wakil NTB mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional. Sekolah yang sehat dianggap baik untuk pembentukan karakter siswa. Juga membuat kenyamanan di sekolah semakin terjaga. Kepala SMKN 8 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/2) mengatakan, SMKN 8 Mataram berhasil mengikuti sekolah sehat tingkat nasional mewakili SMA/ SMK. “Kami memberdayakan anak-anak supaya bisa memiliki wawasan sehat, sehat berpikir, sehat berbicara, dan lainnya. Dampaknya sangat luar biasa, terutama untuk pembentukan karakter yang baik,” katanya. Berbagai cara sudah disiapkan pihaknya untuk mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional. Bahkan sudah dilakukan penandatanganan kerjasama dengan empat instansi, antara lain dengan Puskesmas Selaparang terkait program-program pembinaan kesehatan bagi siswa, BNN Kota Mataram terkait pembinaan zat narkotika dan zat adiktif, Polsek Mataram terkait keamanan dan ketertiban berlalu lintas, dan Kementerian Agama Provinsi NTB terkait pembinaan keagamaan di SMK untuk siswa. Selain itu, menurutnya, sekolah juga mempersiapkan

(Suara NTB/ist)

DONOR DARAH – Siswa SMKN 8 Mataram saat mengikuti donor darah di SMKN 8 Mataram, Selasa (13/2). pembiasaan kepada anak-anak. Di pagi hari, siswa disambut oleh guru-guru. Di situlah bisa dilihat anak yang kurang rapi, mereka akan diingatkan sebelum masuk sekolah. Cara itu dilakukan, karena siswa merupakan bagian dari sekolah dan harus siap belajar. Setiap masuk kelas, siswa

juga dibiasakan membaca Alquran selama 10 menit. Siswa juga dibiasakan untuk peduli pada kebersihan dan sadar terkait kebersihan, dengan membuang sampah jika menemuka sampah di sekolah. “Kita biasakan senam pagi, hari Sabtu kita biasakan senam pagi supaya anak sehat,”

NTB, Selasa (13/2). Minimalnya setiap sekolah memiliki satu orang guru seni. Namun kondisi di lapangan jumlah guru seni di Lotim, terutama yang berpendidikan khusus seni hanya berjumlah tiga orang. “Guru yang ditempatkan untuk mengajar seni memang banyak, tapi khusus berpendidikan seni hanya tiga orang,”sebutnya lagi. Untuk itu, dalam menjaga ketersediaan guru seni khususnya di Kabupaten Lotim, Lalu Suandi mengharapkan kepada siswa yang tamat SMA pada saat melanjutkan pendidikannya ke per-

ujar Rubiyanto yang didampingi Wakil Kepala SMKN 8 Mataram Bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., M.Kep. Pembiasaan sarapan juga dilakukan SMKN 8. Setiap dua minggu sekali, dilaksanakan sarapan pagi bersama. Guru juga ikut membawa makanannya sendiri. Nantinya siswa yang men-

jadi petugas UKS menyampaikan perihal pentingnya sarapan. “Ada tim dari UKS untuk menyampaikan tentang gizi, makanan, mengapa harus makan pagi. Sudah beberapa kali kami juga adakan Gemar Makan Ikan (Gemari). Anak membawa ikan, membakar bersama, dan makan bersama-sama dengan teman. Selain Gemari, kemarin makan sayur kelor bersama,” katanya. Berbagai hal itu, menurut Rubiyanto untuk pembiasaan kepada siswa. Selain itu, SMKN 8 Mataram juga menyiapkan taman sayur, taman buah, dan taman obat keluarga supaya orang nyaman di sekolah. Sebagai upaya mendukung sekolah sehat, juga dilakukan kegiatan donor darah bersama PMI di SMKN 8 Mataram yang diikuti guru dan siswa, Selasa (13/2). Rubiyanto mengatakan kegiatan yang diinisiasi sekolah itu sebagai bentuk kepedulian sekolah membantu masyarakat yang membutuhkan. Sementara untuk penilaian lomba sekolah sehat tingkat nasional akan dilakukan pada awal April nanti. SMKN 8 Mataram tidak memiliki target. “Kita berbuat sebaik-baiknya agar sekolah sehat, sehat dalam bergaul, karena kita juga ingin menciptakan sekolah yang nyaman,” pungkas Rubiyanto. (ron)

Ponpes Miftahul Islah-DPD RI Pengisian PDSS Berakhir Perkuat Nasionalisme Santri Sekolah Didorong Mataram (Suara NTB) Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Islah, Tembelok, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram berkomitmen terus mengembangkan sikap dan rasa nasionalisme para santri. Untuk itu, Ponpes Miftahul Islah bekerjasama dengan DPD RI menggelar sosialisasi empat pilar yang berlangsung 12 Februari 2018. Kegiatan sosialisasi diikuti ratusan santri dan masyarakat setempat dan dihadiri anggota DPD RI Dapil NTB Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy dan akademisi Unram Prof. H. Galang Asmara. Ketua Yayasan Ponpes Miftahul Islah, Dr. Ahmad Yazid Baihaqi, M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan komitmennya untuk terus menanamkan rasa nasionalisme terhadap para santri. Menurutnya, sebagai bagian dari warga negara berkewajiban mengembangkan upaya persatuan demi menguatnya persatuan dan kesatuan. Di samping itu, pihaknya juga merasa punya kewajiban untuk menyampaikan negara ini dibangun atas pondasi keragaman suku, adat, budaya, agama, dan bahasa. Sehingga dengan demikian, menjadi tugas bersama untuk tetap mempertahankan NKRI dari adanya rongrongan yang berusaha memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. “Ini merupakan salah satu

untuk Ikuti SNMPTN

(Suara NTB/dys)

SOSIALISASI - Anggota DPD RI Dapil NTB H. Lalu Suhaimi Ismy memberikan sambutan pada sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Ponpes Miftahul Islah Tembelok, Selasa (13/2). cara ponpes memberikan pemahaman terhadap para santri agar terbangun rasa nasionalisme dalam diri mereka,” ungkap akademisi UIN Mataram ini. Sementara itu, anggota DPD RI, H. Lalu Suhaimi Ismy dalam paparannya menyampaikan rasa nasionalisme di tengah pelajar kian menipis. Akibatnya, banyak tindakan tidak terpuji lahir dari para pelajar seperti tindakan kriminal tawuran, terorisme dan radikalisme. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya sosialisasi secara terus menerus melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Termasuk pihaknya, berupaya untuk terus menerus turun ke berbagai

lapisan masyarakat memastikan pemahaman terhadap empat pilar berbangsa dan bernegara semakin tumbuh di masyarakat. “Ini adalah tugas MPR untuk memberikan sosialisasi empat pilar,” kata mantan Kakanwil Kemenag NTB. Lebih jauh dikatakan Suhaimi Ismy memberikan pengetahuan, tentang Pancasila, Undang- undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah tugas bersama. Jika semua orang sudah menyadari kecintaannya terhadap NKRI, akan membuat negeri ini lebih maju lagi. Karena apapun yang diperbuat jika masyarakatnya masih tercerai berai, maka hal itu menjadi tidak berarti. (dys)

Dikbud Akui Lotim Krisis Guru Seni Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lotim mengakui hingga saat ini Lotim masih kekurangan guru seni. Pasalnya, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), baru terdapat tiga guru yang latar belakang pendidikannya seni. “Guru seni untuk di Lotim dibutuhkan pada jenjang SMP, karena kondisi saat ini sangat kurang. Bahkan sering tidak ada pendaftar untuk guru seni,”ungkap Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi kepada Suara

gas sudah menanti. Meski Baihaqi tidak menjelaskan rinci sanksi apa yang akan diberikan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. “Akan diberikan sanksi sesuai aturan, tanpa menciderai rasa keadilan santri,” sambungnya. Lebih jauh Baihaqi memberikan penjelasan Valentine atau yang lebih dikenal sebagai hari kasih sayang tidak

memiliki landasan nilai apapun. Berbeda dalam Islam, agama Islam memandang kasih sayang antarsesama dapat diberikan setiap saat tanpa mengenal waktu. Bahkan dengan orang yang berbeda keyakinan sekalipun, agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa berlaku kasih sayang. “Kasih sayang dalam Islam tidak mengenal waktu. Sepanjang waktu, dianjurkan untuk berlaku kasih sayang, saling menghormati, orang yang berbeda agama sekalipun disuruh menghormati,” tukasnya. (dys)

(Suara NTB/dok)

Lalu Suandi

guruan tinggi supaya mengambil jurusan seni. “Tergantung bakat dan minat, tapi kita berharap dan mendorong supaya siswa-siswa yang tamat SMA supaya mengambil jurusan seni saat mengenyam pendidikan tinggi,”harapnya. Terpisah, Kepala Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Universitas Hamzanwadi, Herman Wijaya, mengatakan untuk Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra, para mahasiswa tidak hanya belajar tentang ilmu bahasa. Melainkan juga belajar tentang seni, hanya saja untuk materi seni

masih terbatas tidak seperti pendidikan sendratari yang ada di Universitas Hamzanwadi. Ia mengakui kondisi di satuan pendidikan masih kekurangan guru seni yang memang berlatar belakang seni. Sejauh ini masih digunakan guru-guru yang ilmu pendidikannya bahasa dan sastra Indonesia. Namun secara kompetensi tidak jauh berbeda-beda dengan orang-orang berpendidikan seni. Hanya saja, skill dalam kreativitas yang lebih difokuskan pada jurusan seni. (yon)

Mataram (Suara NTB) Pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2018 telah berakhir. Pendaftaran SNMPTN akan dimulai pada 21 Februari dan berakhir pada 6 Maret 2018. Sekolah didorong mengarahkan siswanya mendaftar di SNMPTN untuk memanfaatkan peluang agar bisa diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Mataram (Unram), Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si., dikonfirmasi Senin (12/2) mengatakan, pengisian PDSS SNMPTN telah berakhir. Pendaftaran dimulai tanggal 21 Februari sampai dengan 6 Maret. “Sekolah agar aktif dan peduli untuk mengikuti SNMPTN, dengan prinsip memanfaatkan peluang,” ujarnya. Sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN 2018 adalah SMA/MA/SMK negeri maupun swasta,termasuk Sekolah Republik Indonesia (SRI) yang mempunyai NPSN dan telah mengisi PDSS lengkap dan benar. Pengisian PDSS dimulai dari 13 Januari sampai dengan 10 Februari 2018. Persyaratan siswa pendaftar, yaitu siswa SMA/ SMK/MA atau sederajat kelas terakhir pada tahun 2018 yang memenuhi persyaratan. Antara lain memiliki prestasi unggul yaitu calon peserta masuk peringkat terbaik di sekolah dengan ketentuan berdasarkan akreditasi sekolah. Bagi sekolah yang meraih akreditasi A, bisa mendaftar sebanyak 50 persen siswanya yang terbaik di sekolah. Sekolah dengan akreditasi B, sebanyak 30 persen siswa dengan peringkat terbaik di sekolah. Sekolah dengan akreditasi C, hanya 10 persen siswanya terbaik yang boleh mendaftar. Sedangkan sekolah yang belum terakreditasi, hanya 5 persen siswanya yang terbaik yang boleh

mendaftar. Berdasarkan informasi dari laman informasi SNMPTN, cara mendaftar SNMPTN, yaitu Siswa Pendaftar yang memenuhi kriteria pemeringkatan, menggunakan NISN dan password login ke laman SNMPTN 2018 http:// www.web.snmptn.ac.id untuk melakukan pendaftaran. Kemudian Siswa Pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (upload) pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada). Pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada PTN yang akan dipilih. Setelah itu, siswa pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh kepala sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman http:/ /www.snmptn.ac.id. Kemudian, siswa pendaftar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN. Pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan pada 17 April 2018. Unram sendiri menawarkan 35 program studi (Prodi) S1 Reguler kepada pendaftar. Wiresapta menjelaskan, kuota melalui jalur SNMPTN sebanyak 30 persen dari daya tampung atau sekitar 1.200 orang. Selain SNMPTN, jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN),yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan kuota di Unram sebesar 40 persen, dan Jalur Mandiri dengan kuota 30 persen dari daya tampung. Wiresapta mengingatkan kepada siswa kelas XII agar dapat memilih prodi yang benar-benar sesuai minat dan bakat. Jangan sampai terpancing ikut dengan teman. Siswa harus memiliki orientasi studi, orientasi itu harus rasional dengan beberapa pertimbangan objektif sesuai minat siswa. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 14 Februari 2018

Safwaturrahman dan Andrian Gagal Cetak Prestasi Mataram (Suara NTB) Dua atlet atletik asal NTB, Safwaturrahman dan Andrian belum mampu memberikan kontribusi medali untuk tim atletik Indonesia di kejuaran internasional. Kedua atlet kebanggaan NTB itu hanya mampu bertengger di peringkat enam besar di Test Event Asian Games yang berlangsung di Jakarta, Senin (12/2) malam lalu. (Suara NTB/ist)

Daud Yordan

Pertarungan Daud Yordan Dijadwal Ulang Kendari (Suara NTB) Pertarungan petinju Indonesia Daud Yordan (kelas ringan 61,2 kilogram) dijadwal ulang karena persoalan nonteknis. Daud Yordan ketika dihubungi dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa, mengatakan, rencana pertarungan tanggal 24 Februari 2018 batal sehingga akan dijadwal ulang. “Yang pasti petarungan tanggal 24 Februari 2019 itu batal. Semua berubah dari jadwal semula,” kata petinju dengan rekor bertarung 37 kali menang (25 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah. Ketika ditanya rencana pertarungannya, petinju kelahiran Sukadana Kalimantan Barat tersebut mengatakan masih diatur jadwal ulangnya. Meskipun ada penjadwalan ulang soal pertarungannya, kata dia, dirinya tetap menjalani latihan di Madrid Spanyol di bawah asuhan pelatih setempat Gabriel Campello. Seperti diwartakan sebelumnya, Daud Yordan sedianya akan menghadapi petinju Unggris Luke Campbell di London, Inggris, pada 24 Februari 2018. Tetapi kemudian berubah baik soal lawan maupun tempat pertarungan. Kemudian direncanakan melawan petinju Rusia, Isa Chaniev di Prancis dengan waktu yang sama yaitu 24 Februari 2018, tetapi karena persoalan nonteknis akhirnya pertarungan yang harus dijalani Daud Yordan harus dijadwal ulang. Daud Yordan sejak 8 Januari 2018 bertolak dari Indonesia menuju Madrid, Spanyol, untuk menjalani latihan di negara itu hingga sekarang ini sudah satu bulan lebih. Petinju Sasana Kayong Utara Kalimantan Barat tersebut menjalani pertarungan terakhir saat menang KO atas petinju Thailand Campee Phayom di OCBC Arena Singapura, 25 Maret 2017. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Eden Hazard

Kalahkan West Brom, Chelsea Kembali ke Empat Besar London Dua gol dari “penyihir” Belgia Eden Hazard dan satu gol dari Victor Moses membawa Chelsea menang 3-0 atas tamunya West Bromwich Albion di ajang Liga Inggris pada Senin, untuk sedikit mengurangi tekanan terhadap manajer Antonio Conte menyusul dua kekalahan beruntun bagi sang juara bertahan. Hazard membuka jalan menuju ke gawang lawan pada menit ke-25 sebelum memainkan operan satu-dua dengan rekrutan baru Olivier Giroud, yang menahan pemain-pemain bertahan untuk mengirimkan bola kepada pemain internasional Belgia itu. Hazard kemudian sukses menaklukkan kiper Ben Foster Moses, menambahi gol kedua Chelsea setelah berlari di sektor sayap dan menyodorkan bola ke Cesc Fabregas, yang sepakannya kemudian terdefleksi kembali ke arah pergerakan pemain Nigeria tersebut. Gol kedua Hazard memastikan Chelsea meraih tiga poin untuk kembali ke empat besar. Pada menit ke-71, ia menerima operan dari pemain pengganti Alvaro Morata, dan mengecoh bek Jonny Evans untuk memasukkan bola ke gawang, demikian Reuters. (ant/bali post)

Pelatih Atletik Pelatnas asal NTB, Aria Yuniawan yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Selasa (13/2) kemarin mengatakan bahwa dua atlet adalan NTB Andrian dan Safwaturrahman menempati peringkat enam besar. “Safwaturrahman meraih peringkat enam di nomor lompat jauh, sementara Andrian meraih peringkat

enam di nomor lari 400 meter gawang putra,” ucapnya. Dikatakannya, finis pertama di nomor lompat jauh diraih oleh atlet asal China, Zhang Yaoguang dengan lompatan 7 meter, 96 Centimeter. Selanjutnya peringkat kedua diraih Lin Hung-Mi dengan lompatan 7 meter, 89 centimeter, kemudian Wimalasari

ita TNI Angkatan Darat, Korps Wanita TNI Angkatan Laut, dan Korps Wanita TNI Angkatan Udara.

maksimal. Hal itu dikarenakan program latihan dua atlet NTB itu belum masuk pada sesi latihan persiapan puncak. “Anak-anak masih persiapan umum, sehingga belum bisa menunjukan hasil yang maksimal,” jelas Aria. Menurut Aria, program latihan puncak atletnya sesungguhnya akan masuk pada bulan Juli mendatang. Di bulan Juli nanti Aria optimis atletnya, Safwaturrahman bisa menunjukan lompatan lebih maksimalnya. Bahkan Aria menargetkan atletnya bakal lolos limit Olimpiade, yakni 8,20 meter. (fan)

Nur Tak Ingin Gagal Lagi Mataram (Suara NTB) Atlet pencak silat andalan NTB, Nur Haedah punya segudang pengalaman menarik saat mengkuti event nasional. Namun dari banyak pengalaman itu, Nur sangat terkesan dengan pengalaman mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jabar 2016. “Dari banyak pengalaman di kejurnas yang saya ikut, yang paling berkesan di PON 2016,” ucap Nur Haedah saat berbincangbincang dengan Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (13/2). Atlet asal Kota Bima itu merasa terkesan mengikuti PON 2016 karena event tersebut merupakan pertama kali dia ikuti sekaligus membawa dia sukses meraih medali perak. Raihan medali perak itu juga sekaligus membuat Nur semakin penasaran mengikuti PON. Di usianya yang telah menginjak 30 tahun itu, Nur mengaku belum ingin pensiun. Dia akan kembali mempersiapkan diri menghadapi pesta puncak olahraga nasional yang akan berlangsung di Papua tahun 2020. Nur mengaku tak ingin gagal di PON 2020. Dia berambisi meraih medali emas di event tersebut. Dalam rangka persiapan menghadapi event besar itu, Nur sudah mulai menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram. “Latihan sudah berjalan sejak awal Januari lalu. Dan saya berharap selama

saya latihan bisa berjalan lancar,” harapnya. Selama satu bulan menjalani latihan, Nur mengaku belum bisa mengembalikan staminanya seperti staminanya di Pelatda PON sebelumnya. Untuk mengembalikan staminanya, Nur mengaku butuh latihan yang serius dan isterahat yang cukup. Diakui Nur, saat ini dia masih kewalahan untuk latihan, hal itu diakuinya karena waktu isterahat sangat kurang. Nur tidak bisa isterahat secara maksimal lantaran dia harus masuk kerja pada pagi harinya. Selama latihan persiapan PON 2020, Nur berharap kedepannya dia bisa diberikan kelonggaran untuk rutinitas kerjanya. Sebab dia harus banyak isterahat usai latihan pada pagi harinya. Untuk bisa mendapatkan waktu isterahat yang cukup, Nur berharap bisa dipromosikan sebagai atlet Pelatda Mayung 2018. Karena dengan adanya SK Pelatda dia memiliki alasan untuk meninggalkan pekerjaannya dan fokus latihan. Staf KONI NTB ini menginginkan latihan lebih maksimal, pasalnya dia memasang target tinggi di PON 2020. Harapannya bisa menyubang medali emas. Maklum PON 2020 akan menjadi ajang multi event nasional yang terakhir diikutinya. Karena memang usianya tak memungkinkan bisa ikut lagi di PON 2024. (fan)

(Suara NTB/fan)

NUR HAEDAH - Atlet pencak silat NTB, Nur Haedah (kiri) saat tampil dan meraih medali perak di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jabar tahun 2016.

INASGOC Libatkan 30 Ribu Personel Empat Polda Jakarta (Suara NTB) Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) akan melibatkan lebih dari 30 ribu personel di empat kepolisian daerah dalam penyelenggaraan pertandingan utama Asian Games pada Agustus 2018. “Jumlah personel yang akan diturunkan selalu sesuai dengan kebutuhan pengamanan mencakup pengamanan arena pertandingan dan arena nonpertandingan seperti wisma atlet dan hotel,” kata Perwakilan Deputi IV INASGOC Kombes Pol Unggul Sedyantoro di Jakarta, Selasa kemarin. Empat kepolisan daerah yang akan dilibatkan dalam pengamanan penyelenggaraan Asian Games pada Agustus yaitu Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Selain personel kepolisian INASGOC juga bekerjasama dengan Markas Besar TNI terkait pengamanan Asian Games terutama Korps Wan-

dari Srilangka diperingkat ketiga dengan lompatan 7 meter, 82 Centimeter. Sementara Safwaturrahman yang bertengger di urutan keenam mencatat lompatan sejauh 7 meter, 43 centimeter atau berada di bawah atlet asal India dan Srilangka yang yang menempati peringkat empat dan lima. Di pertandingan nomor atle-

tik lain, atlet asal NTB, Andrian yang tampil di nomor 400 meter gawang putra juga menempati peringkat enam besar dengan catatan waktu 51,59 detik. Sedangkan juara satu diraih oleh atlet asal India, Madari Palliyalil Jabir mencatat waktu tercepat yakni 50.23 detik. Disusul rekannya sesama atlet asal India, Tamilarasan diperingkat kedua dengan limit 50,38 detik dan diperingkat ketiga diraih oleh Mulayhi Abdullah asal KSA dengan catatan waktu 50,63 detik. Menurut Aria, prestasi yang diukir oleh kedua atlet NTB bukanlah hasil yang

“Kami membutuhkan personel wanita untuk bertugas membantu Departemen Arrival terkait pengamanan tamu-

(ant/bali post)

KEAMANAN - Petugas gabungan melakukan briefing keamanan di area venue angkat besi 18th Asian Games Invitation Tournament di JiExpo, Jakarta, Jumat (9/2).

tamu VIP Asian Games. Personel wanita baik dari Polri maupun TNI telah terlatih untuk memandu para tamu penting sehingga akan lebih mudah menyesuaikan diri,” tutur pria yang bertugas di Korps LaluLintas Mabes Polri itu. Unggul mengatakan perhatian utama INASGOC dalam pengamanan pertandingan dan lalu-lintas terutama pada cabang sepak bola yang berada di Bekasi, Bogor, dan Bandung. “Kami berharap para atlet sepak bola dapat tinggal di sekitar arena pertandingan karena jalan dari Wisma Atlet Kemayoran menuju stadion sepak bola banyak perbaikan,” ujarnya. Unggul menambahkan pengamanan jalan di sekitar Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, dilakukan dengan sterilisasi lajur kiri di seputar GBK. “Titik macet yang harus kami antisipasi adalah di depanFX dan depan Hotel Sultan,” katanya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN MEDALI - Pelatih menembak NTB, Andik Budi Hariono menyerahkan medali kepada peserta juara satu, dua dan tiga di Kejuaraan Terbuka Menembak Wali Kota Denpasar Cup, 9-11 Februari 2018. Tampak atlet NTB, Wawan Priyatna menerima medali emas yang diserahkan Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono.

Atlet Menembak Terus Tingkatkan Prestasi Mataram (Suara NTB) Atlet menembak NTB terus menunjukan prestasi yang membanggakan di ajang nasional. Pasalnya, ketiga atlet menembak NTB sukses mendulang satu medali emas, satu perak dan satu perunggu di Kejuaraan Menembak Terbuka Wali Kota Denpasar Cup, 9-11 Februari lalu. Pelatih menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (13/2) kemarin mengatakan tiga medali yang direbut atlet asal NTB itu yakni satu medali emas atas nama Wawan Priyatna di nomor 50 meter prone men individu, selanjutnya medali perak direbut Citra Putri Budi Andini di nomor 10 meter air rifle women senior individu dan medali perunggu atas nama I Kadek Yogi

Permana di nomor 10 meter air pistol men youth individu. “Ketiga atlet yang meraih medali di tiga nomor yang berbeda tersebut merupakan atlet Pelatda Kenari Kota Mataram,” ucap Andik. Dikatakan Andik, prestasi yang diukir atlet menembak NTB di kejuaraan terbuka Wali Kota Denpasar itu merupakan yang kedua kalinya. Di event yang sama tahun lalu, atlet NTB meraih satu perak dan dua perunggu. Itu artinya, prestasi atlet menembak NTB di tahun 2018 mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2017. Peningkatan prestasi itu diakui Andik dikarenakan pihak Perbakin Mataram terus melakukan pembinaan untuk atlet muda persiapan Porprov NTB. Diakui Andik, KONI Kota

Mataram telah melakukan pemusatan latihan sejak tahun 2017 untuk atlet persiapan Porprov NTB 2018. Dalam hal ini program latihan atlet Kota Mataram sudah berjalan selama setahun. Menurut Andik, sejumlah atlet Kota Mataram yang berprestasi di level nasional itu akan dipertimbangkan untuk mewakili NTB di level nasional. Untuk Andik berharap kepada sejumlah atletnya dapat mempertahankan prestasi yang sudah diraih, dan kalau bisa ditingkatkan. Untuk diketahui Perbakin NTB menurunkan sebanyak 12 atlet di event itu. Dari jumlah tersebut hanya tiga atlet yang sukses meraih medali, yakni Wawan Priyatna, Citra Putri Budi Andini dan NI Putu Yogiswari. (fan)

Final Piala Raja di Kandang Atletico Madrid Barcelona Kandang Atletico Madrid Stadion Wanda Metropolitano terpilih sebagai tempat berlangsungnya babak final Piala Raja (Copa del Rey) musim ini antara Barcelona melawan Sevilla. Demikian diumumkan federasi sepak bola Spanyol pada Senin kemarin. Pertandingan yang akan berlangsung pada 21 April akan menjadi final pertama yang diselenggarakan di stadion berkapasitas 68.000 penonton itu, yang dibuka pada September tahun lalu dan juga akan menjadi tempat berlangsungnya final Liga Champions 2019. Kandang Atletico Madrid sebelumnya Vicente Calderon menjadi tuan rumah untuk dua final Piala terakhir, termasuk 2016 antara Barca dan Sevilla, yang dimenang klub Katalan itu dengan skor 2-0 setelah perpanjangan waktu. Juara bertahan tiga kali

(Suara NTB/ist)

Stadion Wanda Metropolitano Barcelona, yang memegang rekor dengan 29 gelar juara di ajang ini, menjadi tim pertama dalam sejarah kompetisi ini yang mencapai final untuk

lima musim secara beruntun setelah menyingkirkan Valencia di seminal, sedangkan Sevilla mengungguli Leganes. (ant/bali post)

SUARA NTB Pembahasan Raperda di DPRD KLU Molor Polisi Atensi UNU NTB Siapkan Reakreditasi Perampokan Sadis di Jerowaru

Halaman 12

Rabu, 14 Februari 2018

Mataram (Suara NTB) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB tengah menyiapkan reakreditasi di tahun ini. UNU NTB menargetkan raihan akreditasi B. Berbagai persiapan dilakukan, antara lain menyiapkan sarana dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pemenuhan standar pendidikan. Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I.0, mengatakan reakreditasi dilakukan untuk mengukur delapan item standar pendidikan. Standar pendidikan itulah yang sedang diperbaiki pihaknya. “Akreditasi itu untuk mengukur standar pendidikan, itulah yang sekarang ini kita perbaki, termasuk tata kelola. Reakrediasi ini kita juga jadikan momen berbenah,” kata Mulianah. Menurutnya, reakreditasi kali ini tidak hanya fokus pada akreditasi formasi dalam menyesuaikan standar pendidikan dengan kampus lainnya. Namun yang juga penting, untuk mengukur kinerja kampus secara internal. Contohnya, apakah di standar tenaga pendidik sudah lengkap atau tidak, atau sudah sesuai dengan kualifikasi keilmuan atau tidak. Terlebih lagi saat ini kampus diharuskan memiliki dosen tetap. Serta memiliki rasio dosen untuk prodi sosial satu dosen mengajar maksimal 40 mahasiswa, dan pada prodi eksak, satu dosen mengajar 30 mahasiswa. Upaya yang dilakukan UNU NTB untuk peningkatan SDM, kata Mulianah dengan menyekolahkan dosen menempuh studi S3. Ia mengatakan sudah ada beberapa dosen yang akan menyelesaikan studinya. Pembenahan sarana juga dilakuakn, pada Selasa (13/2) dilakukan peletakan batu pertama pembangunan laboratorium gizi. Selain itu, sebelum dilakukan reakreditasi, pihak UNU NTB sudah melakukan audit internal. “Sebelum diaudiat oleh tim akrediasi sudah diaudit sendiri, ada beberapa upaya yang kita lakukan,” katanya. Pihaknya menargetkan raihan akreditasi B dalam reakreditasi kali ini. Target akreditasi B ini menurutnya sangat penting, karena saat ini, syarat lulusan perguruan tinggi diterima bekerja di suatu perusahaan yaitu harus dari lulusan perguruan tinggi dengan minimal akreditasi B. “Kalau lulusan C, kasian tidak bekerja, kalau akreditasi B itu bisa. Upaya itu diiringi juga oleh internal kita, ada audit internal,” ujarnya. (ron) Baiq Mulianah (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Kasus perampokan sadis yang menewaskan salah seorang kepala rumah tangga dengan kondisi mengenaskan masih menjadi atensi aparat kepolisian Polres Lotim. Aparat kepolisian hingga saat ini masih memburu sisa pelaku perampokan yang diperkirakan berjumlah 11 orang. “Kejadian perampoan sadis di Jerowaru dari 14 tersangka yang melakukan aksi, sudah empat yang diamankan. Itu masih menjadi atensi kami,” terang Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK didampingi Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, Selasa (13/2). Dalam pengungkapan kasus itu, lanjutnya, salah satu pelaku curanmor yang diamankan di wilayah Kecamatan Jerowaru belum lama ini terindikasi menjadi salah satu pelaku lainnya, inisial M. “Kemarin, inisial M pelaku curanmor kita amankan, terindikasi komplotan dalam aksi perampokan sadis di wilayah Kecamatan Jerowaru itu,”tambahnya. Perampokan yang terjadi di

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Dusun Telone Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru menjadi atensi kasus aparat kepolisian. “Sebelumnya empat di antaranya terlebih dahulu sudah berhasil ditangkap. Satu tewas ditembak karena melawan,”terangnya. Dalam kasus perampokan yang terjadi pada bulan Juni tahun lalu, pelaku yang diperkirakan berjumlah 11 orang melakukan penjarahan terhadap rumah Amaq Jon di Dusun Telone Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lotim. Dalam aksi itu, pelaku yang diduga datang menggunakan jalur laut itu langsung mengepung dan membagi tugas untuk kemudian masuk ke dalam rumah Amaq Jon yang ketika itu terdapat istri dan dua orang anaknya di dalam rumah. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung melakukan penggeledahan terhadap sejumlah barang berharga milik korban. Sementara, penghuni rumah yang mengetahui aksi pelaku turut menjadi sasaran para pelaku. Amaq Jon meninggal di tempat setelah mendapat tusukan di bagian perut dan beberapa bagian tubuhnya. Termasuk aksi kekerasan terhadap istrinya. Hingga saat ini, empat pelaku sudah ditangkap. Sementara, sisanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). (yon)

Tanjung (Suara NTB) Hingga pertengahan Februari 2018, lembaga legislatif Lombok Utara belum menghasilkan satu pun Peraturan Daerah (Perda). Hal itu diduga karena sikap indisipliner dari 30 orang anggota DPRD di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dalam perjalanan masa sidang pertama 2018, DPRD KLU sejatinya memiliki sejumlah agenda paripurna. Salah satunya, paripurna penetapan tiga buah Raperda yang merupakan tunggakan Perda 2017, Paripurna penjelasan Kepala Daerah terhadap dua buah Raperda yakni Raperda Penyertaan Modal PDAM dan Raperda BUMD. Sedangkan pada Selasa kemarin, idealnya DPRD memiliki jadwal rapat Badan Musyawarah (Banmus). “Dari empat buah Raperda tunggakan 2017, kita sudah selesaikan tiga Raperda dan tinggal penetapan. Tetapi pada agenda penetapan itu, anggota sidang tidak kuorum dan sampai saat ini tidak ada undangan lebih lanjut,” cetus Ketua Fraksi Hanura DPRD KLU, Ardianto, SH., Selasa (12/2). “Saya sayangkan pimpinan DPRD tidak pernah memantau situasi ini. Dia (Pimpinan) da-

tang ya datang, tidak, ya tidak. Sehingga ketika kita tidak lakukan agenda yang dijadwalkan, berdampak kepada agenda Komisi. Apa yang harus kita perbyuat karena jadwal yang disusun tidak dilakukan secara konsisten,” cetusnya lagi. Ia mencontohkan, agenda Komisi I yang tertunda diantaranya menjawab surat masyarakat terhadap sengketa lahan SD. Demikian pula rencana Komisi untuk menghadirkan aparat Kepolisian dan stakeholder perihal keberadaan Pungli di wilayah KLU. Sementara, Sekretaris DPRD KLU, Drs. H. Ahmad Sujanadi, yang dikonfirmasi mengenai ,molornya penetapan dan pembahasan sejumlah Raperda di DPRD KLU tak menyangkal. Seingatnya pekan lalu, terdapat penundaan sidang paripurna karena anggota Dewan tidak kuorum. Jadwal hari ini, sedianya dilakukan rapat Banmus, namun berkaitan dengan rancang kegiatan sosialisasi e-LHKPN, maka paripurna pun ditunda. “Untuk paripurna tiga buah Raperda masih diskors sampai saat ini karena tidak kuorum. Harapan kita, di 2018 pembahasan Perda bisa cepat

karena ada 23 buah Raperda, yaitu 20 Raperda usulan eksekutif dan 3 Raperda usul DPRD,” ujarnya. Terpisah, unsur Pimpinan DPRD yang dikonfirmasi mengenai sering absennya anggota turut mengamini. Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, adalah satu-satunya unsur Pimpinan DPRD yang masuk kerja pada hari Selasa kemarin. “Saya pun menyesalkan kejadian seperti ini, karena ini merugikan masyarakat dan merugikan lembaga DPRD sendiri,” katanya. Sebagaimana kepemimpinan DPRD yang menganut asas kolektif kolegial, maka menurut Sudirsah, tidak hadirnya Ketua DPRD dan Wakil Ketua I DPRD, idealnya tidak menjadi masalah. Apabila kedua pimpinan itu mempermaklumkan agar dirinya memimpin sidang dan sebagainya. “Sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga sangat wajar agenda tertunda juga gara-gara pimpinan DPRD yang tidak ada. Hari ini (kemarin) kita rapat Banmus, ini juga tertunda. Padahal raoat Banmus adalah roh dari kegiatan di lembaga DPRD,” demikian Sudirsah. (ari)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+msker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/ WA: 082236507224

Allea Galeri, galerifashionmenyediakan Kain Tenun, Kain Songket danmenerimaJahitBusana,Lokasi:JalanSwasembada,Hp:081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

LOWONGAN

SALON

HILANG

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

HILANG BPKB R2 HONDA VARIO DR6246HL NOKA/ NOSIN : MHJF8115DK691894/JF81E-1686105 AN. OLIV KIRANA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

LOWONGAN

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 14 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Rabu, 14 Februari 2018

Mataram (Suara NTB)Pengundian nomor urut untuk empat paket pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi NTB, berlangsung tertib dan lancar. Para kandidat pasangan calon beserta para pendukung masing-masing, nampak cukup puas dengan nomor urut yang mereka peroleh. Rapat pleno pengundian nomor urut Selasa (13/2), dibuka oleh Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, didampingi oleh anggota KPU lainnya beserta Sekeretaris. Selain menghadirkan para kandidat pasangan calon, rapat pleno juga turut dihadiri oleh pejabat tinggi daerah, mulai dari Gubernur NTB yang diwakili oleh Asisten I, Dr.M. Agus Patria, Ketua DPRD NTB, Hj, Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, M.Si, Danrem NTB, Kol.Inf. Farid Makruf serta para tamu undangan lainnya. Sebelum pengundian nomor urut dilaksanakan, Aksar terlebih dahulu membacakan aturan main pengundian nomor urut pasangan calon. Dijelaskan bahwa untuk memberikan rasa keadilan yang sama terhadap para pasangan calon, maka pengundian nomor urut berlangsung dalam dua sesi. Yakni sesi pertama untuk mengambil nomor antrean pengambilan undian nomor urut pasangan calon. Kemudian sesi kedua yakni pengundian nomor urut pasangan calon berdasarkan nomor antrean yang telah diperoleh. Pada sesi pertama pengambilan nomor antrean pengundian nomor urut, pasangan Ali BD-Gede Sakti (Ali-Sakti) mendapatkan antrean pertama mengambil nomor urut pasangan calon. Selanjutnya berturut-turut antre-

Halaman 14

(Suara NTB/ndi)

Empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, menujukkan nomor urut yang mereka peroleh. an nomor dua yakni pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi (Ahyar-Mori), antrean ketiga pasangan Dr. Zulkieflimansyah-Dr. Sitti Rohmi Djalilah (ZulRohmi), dan terakhir pasangan Suhaili FT-Muh. Amin (Suhaili-Amin). ‘’Semua paslon mengambil nomor urut, sesuai dengan nomor antrean dan nanti dibuka secara bersama-sama.

Disaksikan secara bersama-sama juga. Silakan kepada pasangan dengan nomor antrean pertama, pasangan AliSakti dan dilanjutkan dengan pasangan lainnya sesuai dengan nomor antreannya,” ucap Aksar memberi instruksi kepada pasa pasangan calon. Setelan masing-masing pasangan calon mengambil gulungan nomor urut

yang telah dipilihnya dalam kotak yang disediakan. Kemudian mereka membukanya secara bersama-sama, disaksikan semua hadirin yang hadir dalam rapat pleno tersebut. Hasilnya adalah, pasangan AliSakti yang mendapatkan kesempatan pertama mengambil nomor urut, mendapatakan nomor urut empat (4),

selanjutnya berturut-turut, pasangan Ahyar-Mori mendapatkan nomor urut dua (2), pasangan Zul-Rohmi mendapatkan nomor urut tiga (3) dan terakhir pasangan Suhaili-Amin mendapatkan nomor urut satu (1). Perolehan nomor urut masing-masing pasangan calon, langsung disambut gemuruh yel-yel dari para pendukungnya,

sambil menujukkan spanduk dan stiker parapasangancalonmasing-masingyang sudah diberi nomor, sesuai dengan nomor urut yang diperoleh dari pengundian nomor urut pasangan calon tersebut. Usai mengambil nomor urut, Sekretaris KPU, Mars Ansori Wijaya langsung membacakan rancangan Surat Keputusan nomor urut pasangan calon, yang dilanjutkan dengan penandatangan SK nomor urut, untuk diserahkan ke masing-masing pasangan calon. Para pasangan calon juga ikut diminta untuk membubuhkan tanda tangan pesertujuan terkait dengan nomor urut, foto resmi yang akan digunakan dan juga ejaan nama masing-masing pasangan calon. ‘’Apabila ada perubahan nama atau gelar, mohon diubah langsung, apabila ada perubahan foto, kami berikan kesempatan sampai besok tanggal 14 Februari,’’ jelas Aksar. Setelahprosespengundiannomorurut berlangsung, Aksar kemudian menutup kegiatan tersebut. Sebelum ditutup ia menyampaikan beberapa imbauan terhadap para pasangan calon, agar mulai saat ini untuk menurunkan alat peraga kampanye masing-masing. ‘’Rangkain acara ini akan menjadi acuan KPU dalam surat suara, formulir dan alat peraga kampanye. Dan oleh karena itu juga, karena kita akan masuk tahapan kampanye tanggal 15 Februari sampai 23 Juni, kami mohon kesediaan tim kampaye masingmasing untuk membersihkan alat peraga kampanye, termasuk tidak lagi memasang iklan kampanye di media cetak maupun elektronik. Imbauan ini akan dipantau langsung Bawaslu NTB dan juga pihak Satpol PP,’’ pungkasnya. (ndi/*)

(Suara NTB/ndi)

Suhaili yang didampingi Amin, nampak berhati-hati saat mengambil undian nomor urut.

(Suara NTB/ndi)

Ahyar Abduh-Mori Hanafi saat mengambil undian nomor urut.

(Suara NTB/ndi)

Pasangan Zul-Rohmi saat mengambil undian nomor urut.

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

Pasangan Ali-Sakti mempercayakan anaknya untuk mengambil undian nomor urut.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori didampingi anggota saat membuka rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon.

Para pasangan calon bersama Komisioner KPU berpose bersama usai mengambil nomor urut.

(Suara NTB/ndi)

Anggota KPU NTB berpose bersama dengan Ketua dan anggota Bawasalu NTB.

(Suara NTB/ndi)

Para pejabat tinggi daerah, beserta Kapolda dan Danrem NTB, ikut hadir dalam rapat pleno KPU.

(Suara NTB/ndi)

Para pendukung masing-masing pasangan calon saat meneriakkan yel-yel sambil mengangkat nomor urut pasangan calon masing-masing.

(Suara NTB/ndi)

Para pendukung masing-masing pasangan calon saat meneriakkan yel-yel sambil mengangkat nomor urut pasangan calon masing-masing.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 14 Februari 2018

Gubernur akan Kukuhkan Pjs Bupati Lotim dan Lobar Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi rencananya akan mengukuhkan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Barat (Lobar) pada Rabu (14/2), hari ini. Pengukuhan dua Pjs bupati ini untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena maju dalam Pilkada NTB 2018. Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (13/2) siang mengatakan dirinya sedang berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjemput bola SK Mendagri mengenai Pjs Bupati Lotim dan Lobar. ‘’Iya sekarang lagi di Jakarta. Sekarang kita lagi berupaya ini. yang jelas targetnya saya sudah ketemu dengan Direktur Fasilitasi Kepala daerah, hari ini (kemarin) SK Pjs selesai. Karena kan besok (hari ini) kita pengukuhan Penjabat Sementara. Pak Gubernur yang akan mengukuhkan,” terang Wirajaya. Ia menjelaskan, Pjs Bupati Lotim dan Lobar bukan dilantik tetapi hanya pengukuhan. Dalam pengukuhan dua Pjs tersebut, akan diundang Bupati Lotim, Bupati Lobar, Ketua DPRD, Sekda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Wirajaya menjelaskan, tugas dan wewenang Pjs Bupati tertuang dalam Permendagri No. 1 Tahun 2018. Antara lain menjalankan roda pemeritahan, pembinaan kemasyarakatan, melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum. Serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada. Wirajaya menambahkan, Pjs Bupati juga diperbolehkan melaksanakan mutasi pejabat sepanjang memperoleh izin tertulis dari Mendagri. ‘’Artinya, dia perlu menyampaikan kepada Mendagri. Itu hasil konsultasi saya ke Direktur FKDH. Yang jelas harus ada izin tertulis dari Mendagri,” tandasnya. Mengenai dua nama pejabat eselon II Pemprov NTB yang akan menjadi Pjs Bupati Lotim dan Lobar. Wirajaya mengatakan dirinya tak boleh menyampaikan sebelum ada SK dari Mendagri. Ia mencontohkan, seperti di Maluku dan Papua, telah banyak beredar nama pejabat yang akan menjadi Pjs. Tetapi setelah turun SK Mendagri, berbeda dari apa yang menjadi spekulasi masyarakat. (nas)

Bukan Sekadar Slogan Dari Hal. 1 ini yang saya tekankan ke jajaran saya termasuk di Korem 162/WB,’’ ujarnya, Selasa (13/2). Penekanan dimaksud, terkait dengan netralitas TNI dan umumnya Polri dalam ajang Pilkada. Netralitas menurutnya bukan sekadar slogan. Tapi harus diterapkan para prajurit hingga petinggi TNI karena tujuannya untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Karena menurutnya, bagi TNI netralitas sangat penting menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab. Tidak berpolitik praktis menjadi tekad kuat korps agar tetap pada poros membantu Polri dalam pengamanan wilayah. Sebab dengan netral, diyakininya akan memberi jaminan rasa aman kepada masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya. ‘’Letakkan diri kita pada posisi netral, sebab ini sebagai jaminan keamanan bagi masyarakat dalam proses mengikuti pentas politik,’’ terang pengganti Mayjen TNI Komarudin Si-

manjuntak ini. Sebagai panglima baru, ia menyampaikan kepada jajaranya di Korem terkait keinginannya menjadi pemimpin yang melayani personel TNI dari Bali, NTB sampai NTT. Ia juga hadir untuk memberi semangat dan motivasi kepada jajaran, agar mampu melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik . Ditanya soal situasi kamtibmas NTB khususnya berhubungan dengan Pilkada, Panglima mengaku sudah mendapat laporan langsung dari Danrem 162/ WB Kol.Inf. H. Farid Makruf, MA. “Dari laporan Danrem, sampai saat ini masih kondusif untuk terciptanya Pilkada damai,” terangnya. Namun tidak cukup itu, Panglima Kodam mengaku akan bertemu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) NTB untuk menjalin silaturahmi sekaligus meminta informasi soal situasi daerah. (ars)

KPU Tetapkan Nomor Urut Paslon Dari Hal. 1 Cagub yang diusung oleh koalisi tiga partai ini yakni Golkar, PKB dan Nasdem ini mengatakan, adapun hal yang mengikat dua peristiwa antara Pilkada 2013 dan pilkada 2018 ini, yakni sosok Muh. Amin. Di mana saat ini Muh.Amin sedang menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB hasil Pilkada 2013. Untuk itu ia berkesimpulan bahwa nomor urut 1 merupakan angka hoki yang dibawa oleh sosok Amin, untuk kembali menjadi Wakil Gubernur NTB pada Pilkada 2018 ini. “Jadi ini akan ada pengulangan sejarah untuk NTB. Pilkada 2013, itu pasangan TGBAmin yang menang dengan nomor urut 1. Sepertinya hari ini juga, karena masih ada Pak Amin bersama saya, sehingga tetap akan terjadi pengulangan sejarah, bahwa Pilkada NTB 2018 akan dimenangkan oleh TGB-Amin juga, Tuan Gendut Bodak (TGB)- Amin,” ujar Suhaili yang menyebut dirinya sebagai TGB akronim dari Tuan Gendut Bodak. Bagaimana dengan pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi (Ahyar-Mori)? Pasangan ini juga tidak mau kalah dalam memaknai nomor urut 2 yang mereka peroleh. Pasangan ini malah lebih kreatif lagi menerjemahkan arti nomor urut yang mereka dapatkan. Menurut Ahyar, nomor urut 2 yang diperolehnya sudah diprediksi sebelumnya. Karena nomor urut 2 menurutnya menjadi simbol dari pasangan Ahyar-Mori sendiri, yakni yang memaknai Dwi tunggal AhyarMori. Selanjutnya, nomor 2 juga menggambarkan keterwakilan dua pulau, Sumbawa dan Lombok dalam pasangan ini, dan juga sekaligus menyimbolkan perwujudan dari dua generasi dalam pasangan Ahyar-Mori, yakni tua-muda. “Alhamdulillah kita dapat snomor dua, sudah ada firasat saya sebelumnya.Bagi saya nomor dua itu sangat baik bagi kami, pertama lebih gampang untuk diingat. Nomor dua juga sebagai simbol, perwujudan dari perimbangan dua pulau,’’ cetus Ahyar sambil mengangkat salam dua jari. Sementara pasangan dengan nomor urut 3, Dr. Zulkief-

limansyah-Dr. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) justru berpendapat berbeda dengan dua pasangan calon lainnya itu. Menurut Dr. Zul, tidak ada hal yang dianggapnya luar biasa dan istimewa dari nomor urut 3 yang ia peroleh. “Biasa-biasa saja, semua nomor sama saja. Ndak ada yang aneh-aneh, saya kira kita harus mulai mengajak masyarakat agar tidak fanatik dengan nomor-nomor, karena banyak mistik bahaya juga itu,” ucap politisi PKS yang dikenal kalem dan santun ini. Meski demikian, bukan berarti ia tidak percaya soal keberuntungan. Hanya saja ia ingin memberikan edukasi politik kepada masyarakat untuk berpolitik menggunakan akan sehat. Sehingga proses demokrasi berjalan dengan sehat, tidak dicidrai oleh panatisme yang berlebihan. “Ya keberuntungan tentu ada, ya tapi kita lihat masyarakat harus semua dicerdaskan. Semua calon bersahabat, dan tinggal tim sukses jangan bikin panik dan buat kondisi tidak kondusif karena kefanatikan masing-masing. Semua (calon) kami bersahabat baik,’’ ujarnya. Lalu bagaimana dengan nomor urut 4, pasangan Ali BD-Gede Sakti (Ali-Sakti)/ Pasangan ini malah sangat optimistis dengan makna di balik angka 4 yang menjadi nomor urut. Nomor 4 sebagai simbol yang menandakan bahwa ia akan memperoleh dukungan paling besar dari tiga kandidat lawannya. Dengan dukungan paling besar yang akan ia peroleh itu akan mengantarkannya menjadi pemenang dalam Pilkada NTB 2018. ‘’Oh itu angka yang menang ya. Itu angka yang paling besar, (dari nomor urut yang lain). Ini menandakan, saya dipilih oleh masyarakat yang paling besar (banyak). Karena itu saya pasti menang dan akan kalah semua yang tiga itu ya,” ucap politisi yang dikenal nyentrik dan penuh kontroversi ini. (ndi)

Halaman 15

Mantan Anggota DPRD NTB Diancam Digugat Perdata Mataram (Suara NTB) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB mengancam menggugat perdata pada penunggak kerugian negara. Pasalnya sejumlah mantan anggota DPRD NTB masih ada yang membandel dengan tidak kooperatif membayar. ‘’Ada beberapa nama yang menurut kami bandel, tidak kooperatif membayar,’’ kata Asdatun Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kamaludin, SH, Selasa (13/2) kemarin. Pihaknya sudah memberikan peringatan kepada para mantan anggota Dewan tersebut, jika tidak melunasi atau paling tidak mencicil, akan digugat perdata. “Kalau masih bandel, sudah kita peringati, kita proses litigasi (gugat perdata),” tegas Kalamudin. Sikap tegas itu tidak lepas dari berbagai upaya pihaknya melakukan pendekatan persuasif kepada sejumlah mantan politisi udayana. Beberapa

nama yang dianggap belum kooperatif meski beberapa kali disurati. Diperkirakan jumlahnya kurang dari 10 orang, dengan kisaran tunggakan rata rata Rp 80 juta sampai Rp 200 juta. Ketika disampaikan surat panggilan, mereka tidak datang dan memberi penjelasan alasan tidak membayar. Padahal menurut Kamaludin, sudah diberikan keringanan untuk mencicil jika tidak mampu melunasi. Alih alih mencicil, merespons surat Kejaksaan pun tidak ada. ‘’Seperti mantan anggota Dewan yang lain bersedia untuk mencicil, walaupun nilainya ada yang ratusan ribu sampai jutaan, tapi kan kooperatif. Ini mereka yang bandel beberapa kali dicari ke rumahnya, dihubungi lewat telepon, diundang ke kantor, tidak juga mau hadir,” sesalnya. Pihaknya sudah memberi peringatan kepada para penunggak, jika tidak ada itikad baik, maka akan diancam digugat

perdata. Minta Keringanan Salah seorang mantan Anggota DPRD NTB, HM. Huzaini Areka yang dikonfirmasi Suara NTB mengaku siap kooperatif mencicil tagihan itu. Anggota Dewan masa bakti 1999 – 2009 ini masuk dalam catatan 55 anggota DPRD NTB yang diminta mengembalikan beberapa item anggaran terpakai selama masa jabatan. Sebagai bentuk komitmennya menyelesaikan piutang itu, Senin (12/2) lalu ia mendatangi Kejati NTB. “Saya pribadi siap mengembalikan. Tentu dengan keringanan. Misalnya tidak harus hari ini, kapan ada uang, baru mencicil,” kata mantan politisi Golkar ini kepada Suara NTB d gedung tengah Kejati NTB. Huzaini Areka mengaku sebelumnya disurati JPN. Isi surat, menindaklanjuti Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Gubernur NTB nomor 700/757/ 2014 tanggal 31 Oktober 2014 lalu. Substansi surat, memint-

anya membahas penyelesaian kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan, serta kelebihan honor Pansus Panitia Pemilihan (Panlih) yang tidak sesuai ketentuan, di lingkup DPRD NTB. “Intinya, saya sebagai mantan anggota Dewan tatap kooperartif. Saya akan berusaha mencicil semampunya. Tapi nanti persoalannya apakah akan dihentikan penagihan di tengah jalan atau dihapuskan (dari piutang), kita tidak membahas itu,” jelasnya. Artinya, kata dia, besar harapan suatu saat nanti temuan BPK yang dianggap piutang tersebut diputihkan. Tapi ia tidak ingin menyinggung soal pemutihan itu karena kecil kemungkinan terjadi. Jika pun terjadi, diserahkan sepenuhnya mekanisme itu ke Kejati dan BPK. “Intinya, kalau ditanya harapan, kami minta diringankan. Syukur syukur kalau dihapuskan. Karena bagaimana pun juga, namanya mantan anggo-

ta Dewan banyak yang sudah kurang mampu, termasuk saya ini,” terangnya. Tapi jika membahas soal penggunaan anggaran pada periode jabatannya, pada dasarnya menurut Huzaini Areka, semua sudah sesuai ketentuan. Anggaran tidak bisa dipakai serampangan, apalagi berkaitan dengan dana Pansus, perjalanan dinas dan honorarium rapat rapat penting di legislatif. Sebab semua pengeluaran itu menurutnya sudah melalui penetapan Perda APBD. Lebih dari itu, sudah disahkan Mendagri. “Artinya kalau pun dipersoalkan, berarti masalahnya tidak hanya di legislatif, tapi eksekutif. Dewan hanya pengguna anggaran,” sarannya. Hanya saja ia menepis perbedaan pandangan tersebut, karena sangat diyakini BPK dan JPN punya dasar hukum sebagai landasan penagihan. Ia pun siap mendatangi Kejati NTB untuk membuat pernyataan tertulis siap mencicil. (ars)

Minim, Formula Kampanye yang Komparatif Dari Hal. 1 ‘’Kita masih berpikir bahwa kampanye ini cenderung berdasarkan ketokohan. Masyarakat kita di bawah belum sepenuhnya mengerti pemimpinnya,’’ ujar Wakil Ketua Tim Pemenangan SuhailiAmin, Ir. H. Misbach Mulyadi, saat dikonfirmasi di sela pengundian nomor urut Paslon Pilkada NTB, Selasa (13/2). Misbach mengakui, upaya untuk menghadirkan model kampanye yang bisa memberikan pemahaman menyeluruh terkait berbagai informasi yang dibutuhkan pemilih memang perlu dimaksimalkan. ‘’Tentu para kandidat itu penting untuk hadir, berbicara secara dialogis dengan masyarakat. Tentu itu perlu dilakukan, terutama di masa kampanye ini,’’ ujarnya. Di tempat yang sama, juru bicara Ahyar-Mori, Suaeb Qury menilai, saat ini model kampanye yang dialogis, dengan menghadirkan seluruh pasangan calon atau tim kampanye, memang hanya tersedia di ajang debat kandidat.

Suaeb sependapat jika debat kandidat penting untuk diperbanyak demi memastikan pemilih bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai para calon pemimpin mereka. Suaeb sendiri menegaskan, duet Ahyar-Mori sangat siap untuk tampil dalam ajangajang tersebut jika diperlukan. “Kami sudah sangat siap untuk memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan pemilih. Dan kami mendukung kalau ajang-ajang untuk menghadirkan keempat pasangan calon ini bisa lebih dimaksimalkan,” tandasnya. Menurutnya, tim kampanye Ahyar-Mori saat ini juga berupaya semaksimal mungkin mengemas kampanye yang cerdas dan mendidik, namun tanpa menghilangkan nilai estetika. “Kami banyak melibatkan anakanak muda yang kreatif dan dinamis. Karena itu, bisa dilihat metode kampanye kami tidak hanya menarik, tapi juga berisi,” ujarnya. Ketua DPD Partai Demokrat NTB yang merupakan pengusung duet Zul-Rohmi,

Ditenggat Hingga Hari Ini Dari Hal. 1 Jika sampai tenggat waktu tersebut, tim sukses pasangan Cagub dan Cawagub tak menggubris, maka Satpol PP yang akan turun melakukan penertiban. ‘’Satpol PP yang akan membersihkan. Tak ada toleransi lagi. Kita bersama Bawaslu dan kepolisian akan membersihkan nanti,’’ jelasnya. Setelah penetapan pasangan calon, alat peraga yang terpasang di tempat-tempat tertentu hanya boleh berasal dari KPU saja. Sehingga untuk membahas mengenai APK ini, kata Dirjaharta, penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu bersama pihak terkait lainnya akan membahasnya pada Selasa (13/2) sore. Biasanya, kata Dirjaharta, tim sukses pasangan Cagub dan Cawagub akan membiarkan Satpol PP yang akan menertibkan dan membersihkan APK yang terpasang di beberapa jalan strategis di Kota Mataram maupun di ibu kota kabupaten/kota lainnya di NTB. ‘’Makanya kita juga minta bantuan teman-teman Pol PP kabupaten/kota membersihkan itu,’’ tandasnya. (nas)

Dua Kali ”Berjodoh” dengan Nomor Dua Dari Hal. 1 Bagi Ahyar, nomor berapapun adalah nomor yang terbaik yang harus disyukuri. “Nomor berapa saja, itu adalah nomor yang terbaik bagi kita semua,” ujarnya. Ahyar semakin bersyukur karena nomor ini dua kali “berjodoh” dengan mereka. “Alhamdulillah, ternyata pada pencabutan nomor urut pengambilan nomor, adalah nomor dua. Kemudian pada saat mencabut, nomor urut Paslon, alhamdulillah ternyata nomor dua,” ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan para pendukungnya. Ahyar menegaskan, semua pencapaian ini memang belum seberapa. Namun, ia mengapresiasi kuatnya kebersamaan dan semangat yang ditunjukkan para pendukung AhyarMori di ajang pengundian Paslon tersebut. “Atas kebersamaan kita, dan semangat kita bersama, yang saya rasakan dan saya perhatikan, ternyata para pendukung Ahyar-Mori dari sejak berangkat sampai di ruang dalam, paling ramai, paling semangat, paling menunjukkan komitmennya untuk terus berjuang bersama Ahyar-Mori. Untuk itulah, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya,” tegas Walikota Mataram dua periode ini. Ahyar menilai, pengundian nomor urut itu menjadi sebuah momentum yang sangat penting, sangat strategis untuk terus memperkuat tekad dan semangat dalam menjaga kebersamaan. “Hari perhari, kita menapaki perjuangan kita setahap demi setahap, untuk sampai pada tgl 27 Juni 2018, atas dukungan saudara-saudara semua, atas keyakinan kita, insha Allah dengan niat kita yang baik, untuk tujuan kebaikan masyarakat, Allah SWT akan meridhoi kita,” tegasnya. “Kita tahu,” ujar Ahyar, “Tidak ada satu perjuangan yang akan berhasil tanpa soliditas.” Menurutnya, tekad dan semangat serta soliditas yang kukuh saat ini, harus terus ditingkatkan, diperkuat secara bersama. “Kita membangun bersama, menuju ikhtiar kita, kemenangan 27 Juni 2018. Oleh karena itu, kepada semua kawan-kawan, pendukung dan pengusung Ahyar-Mori, ketua tim pemenangan Ahyar-Mori, relawan-relawan di berbagai jenjang, mari terus kita bersatu padu, bergandengan tangan untuk menuju satu arah, menangkan Ahyar-Mori, 27 Juni 2018,” pungkasnya. (aan)

TGH. Mahalli Fikri menegaskan, untuk melahirkan pemilih yang rasional, penyelenggara pemilu memang berkewajiban mendorong lebih banyak agenda yang melibatkan dialog, khususnya yang melibatkan para kandidat atau tim kampanye mereka. “Sebab kalau yang monologis, itu lebih pada upaya mendongkrak popularitas. Tidak pada elektabilitas. Orang akan meningkat elektabilitasnya kalau masyarakat meyakini manfaatnya memilih dia. Nah, untuk bisa meyakini ini, memang idealnya ada proses perbandingan,” ujarnya. Menurutnya, ajang debat kandidat juga memungkinkan pasangan calon lebih teruji dalam menguraikan secara terperinci terkait apa rencana mereka untuk membangun daerah ini. “Apalagi setelah TGB, kita butuh orang yang bisa menjaga kelangsungan pembangunan yang sudah dijalankan selama dua periode ini,’’ ujar Mahalli. Ketua Tim Pemenangan Ali-Sakti, Basri Mulyani menegaskan, pola kampanye

yang komprehensif sangat penting untuk diperbanyak. Basri tak menampik adanya anggapan bahwa saat ini budaya politik yang partisipatif memang belum tumbuh di masyarakat NTB. Karena itulah, Basri mengakui bahwa pihak kandidatlah yang perlu aktif mendatangi masyarakat dan bisa lebih terbuka memaparkan agendaagenda yang akan mereka kerjakan selama lima tahun mendatang. Basri mengakui pula bahwa sejauh ini, tren kampanye memang masih sebatas menjual imaji kandidat dan belum banyak menyentuh problem substansial. “Ini kan hanya sekadar menjual image Itu saja yang dijual selama ini. Tapi kita, di Tim Ali BD, sudah menyusun konsep kampanye untuk menjual visi misi selama lima tahun ke depan. Jadi masyarakat bisa tahu, apa yang akan kami tawarkan untuk dibangun selama lima tahun ke depan,” tegasnya. Basri menjelaskan, untuk mewujudkan agenda ini, pihaknya sudah berupaya turun ke sedi-

kitnya 200 titik dengan berbagai segmen dan latar belakang. Bagi Basri, kampanye dialogis, memang sangat mungkin untuk diwujudkan dengan mendatangi langsung masyarakat. Namun, ia pun menilai bahwa akan lebih baik jika masyarakat terlebih dulu menimbang bobot para kandidat sebelum menjatuhkan pilihan. Anggota KPU NTB, Yan Marli, S.Pd, M.MPd, menjelaskan, model kampanye yang mengkomparasikan para kandidat diwujudkan dalam bentuk debat kandidat. Ia menjelaskan, dalam Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017, dimungkinkan untuk menggelar hingga tiga kali kampanye berupa debat kandidat. Namun, menurutnya biaya yang dibutuhkan untuk kampanye ini sangat besar. “Sekitar Rp 1 miliar sekali debat,” ujarnya. Hal inilah yang menjadi penghalang KPU untuk memperbanyak model kampanye yang demikian. Karenanya, di Pilkada NTB 2018 ini, pihaknya hanya akan menggelar debat kandidat sebanyak dua kali. (aan)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 14 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Proyek Gedung BKD Belum Bisa Ditender Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) meminta tender perluasan gedung kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) senilai Rp 1,5 miliar tidak dilelang. Sebelumnya, pada

2017 lalu, proyek pembangunan gedung BKD tersebut gagal tender. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terlambat mengajukan dokumen lelang ke Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (sekarang,

Bagian Layanan Pengadaan,red). Estimasi waktu dibutuhkan tak mencukupi bilamana dipaksakan untuk ditender saat itu. Kepala Dinas PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, tender pembangunan gedung BKD dimin-

ta tidak dilanjutkan. Tetapi BKD diminta menghitung nilai gedung yang bakal dibongkar. “Makanya tidak ditender, TP4D minta jangan dilanjutkan dulu,” kata Mahmuddin. Mahmuddin tidak mengetahui detail nilai gedung

bakal dibongkar tersebut. Sebagai pengelola aset, BKD diminta mengkalkulasikan nilai aset itu. Setelah nilai gedung pasca pembongkaran ditemukan, dokumen diserahkan dan dilanjutkan proses tender. “Nah, kalau itu urusannya di BKD,” ucapnya. Sejauh ini, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan. Baru kemudian dilanjutkan dengan pelelangan proyek senilai Rp 1,5 miliar tersebut. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, tender gedung BKD tidak bisa dilanjutkan. Karena, pihaknya harus menunggu hasil perhitungan aset pasca dilakukan pembongkaran. “Ndak bisa kita tender sebelum dihitung berapa nilai aset yang dibongkar,” kata Suryadi. Prinsipnya demikian kata Suryadi, pihaknya siap melelang proyek dengan catatan dokumen diserahkan organisasi perangkat daerah (OPD) telah lengkap. (cem)