SUARA NTB
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
RABU, 11 DESEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 228 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kucurkan DSP Rp5,59 Triliun
BNPB Tagih Laporan Pertanggungjawaban Dana Rehab Rekon Mataram (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menagih laporan pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai (DSP) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) rumah terdampak gempa di NTB. BNPB sudah mengucurkan atau mentransfer DSP sebesar Rp5,59 triliun ke tujuh kabupaten/kota terdampak bencana gempa bumi 2018 lalu. Kepala Biro Keuangan BNPB, Tavip Joko Prahoro meminta kepada BPBD kabupaten/kota agar kelompok masyarakat (Pokmas) yang sudah selesai membangun rumah tahan gempa (RTG) atau yang sedang berproses pembangunannya agar membuat laporan pertanggungjawaban. ‘’Kepada BPBD, kami mohon untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban. Khusus tahun anggaran 2019, dibuatkan laporan. Karena itulah menjadi dasar kami membuat laporan keuangan BNPB,’’ kata Tavip. Permintaan tersebut disampaikan pada Rakor dan Evaluasi Penanganan Rehab Rekon Rumah Terdampak Gempa Bumi di NTB, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (10/12). Rakor dipimpinan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mewakili Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti
Peringatan Dini Cuaca Buruk CUACA buruk melanda NTB beberapa hari terakhir. Puluhan rumah rusak ringan dan rusak berat akibat angin puting beliung. BMKG pun mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk beberapa hari ke depan. Laporan diterima pihak BPBD NTB, rumah rusak akibat cuaca buru di Dompu. Informasi dari BPBD Dompu, rumah rusak di Dusun Bolonduru dan Dusun Tembakolo Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Bersambung ke hal 15
Rohmi Djalilah. Hadir juga Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota terdampak gempa. Tavip menyebutkan, BNPB telah mentransfer DSP sampai Maret 2019 sebesar Rp5,11 triliun. Kemudian tambahan DSP sesuai permintaan kabupaten/kota, yang ditransfer BNPB pada bulan November-Desember, untuk Lombok Barat Rp24 miliar, Lombok Tengah Rp20 miliar lebih, Lombok Timur Rp296 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp119 miliar lebih dan Sumbawa Rp18 miliar lebih. Sehingga jumlah DSP yang sudah ditransfer sampai saat ini sebesar Rp5,591 triliun. Untuk Kota Mataram, BNPB tidak mentransfer dana tambahan karena memang sesuai data yang ada, dana sebelumnya masih ada. ‘’Sedangkan Lombok Utara belum kami transfer karena masih dilakukan validasi oleh Irtama
RAKOR - Rakor dan Evaluasi Penanganan Rehab Rekon Rumah Terdampak Gempa Bumi di NTB, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (10/12) BNPB,’’ jelasnya. Berdasarkan data yang diterima, progres perbaikan rumah, yang sudah selesai sebanyak 123.750 unit. Kemudian dalam proses pengerjaan sebanyak 63.761 unit. Jumlah total kerusakan rumah 222.530 unit, dengan Rusak Berat (RB) 75.195 unit, Rusak Sedang (RS) 32.829 unit dan Rusak Ringan (RR) 114.506 unit.
Dermaga Padangbai Diperbaiki
Pelayanan di Pelabuhan Lembar Terganggu Giri Menang (Suara NTB) – Pelayanan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar) terganggu Selasa (10/12) dini hari kemarin. Pemicunya, karena ada perbaikan dermaga di Pelabuhan Padangbai, Bali. Terganggunya pelayanan, mengakibatkan antrean kendaraan mengular hingga hampir satu kilometer ke luar area parkir pelabuhan. Untuk mencegah kemacetan agar tidak semakin parah, aparat kepolisian pun turun mengurai lalu lintas. GM Supervisi ASDP, Adrian Runtukahu mengatakan, penyebab antrean kendaraan tersebut karena masih adanya perbaikan Dermaga I Padangbai, Bali. Untuk saat ini katanya, dermaga ini masih ditutup. Estimasi perbaikan dermaga tersebut selama 3 hari terhitung dari Minggu 8 Desember 2019. ‘’Karena perbaikan tersebut, dermaga yang ada di Bali hanya satu saja yang beroperasi. Ini yang menyebabkan terjadinya antrean dan kapal mengapung menunggu giliran bersandar di dermaga Pelabuhan Padang Bai. Ini berdampak terhadap pelayanan di Pelabuhan Lembar,’’ ujarnya. Dijelaskan, durasi bongkar muat untuk pelabuhan Lembar normalnya 90 menit. Namun dampak perbaikan dermaga ini, durasi bongkar muat pun diatur menjadi 120 menit atau dua jam. Hal ini kata dia, dimaksudkan agar tidak terjadi penumpakan kapal yang mengapung di kawasan Pelabuhan Padangbai. Hanya saja hal ini, berdampak terhadap aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lembar sehingga terjadi antrean kendaraan. Menurutnya, perbaikan sementara di dermaga Pelabuhan Padangbai Bali merupakan upaya ASDP untuk antisipasi arus kendaraan menjelang Natal dan menyambut tahun baru. Bersambung ke hal 15
TO K O H PEMBERDAYAAN perempuan, khususnya untuk peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat diakui menjadi salah satu kunci pembangunan NTB ke depan. Pasalnya, sebagian besar Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi di beberapa daerah dikelola oleh perempuan. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) NTB,Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menerangkan bahwa seluruh upaya dari pengusaha perempuan tersebut memerlukan pelatihan dan pendampiHj. Niken Saptarini ngan yang lebih intensif. Widyawati Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/her)
ANTRE - Antrean kendaraan di Pelabuhan Lembar terjadi hingga Selasa (10/12), akibat perbaikan Dermaga I di Pelabuhan Padangbai, Bali.
Mulai Lelang, Konstruksi Proyek Strategis Nasional ’’Bypass’’ LIA-KEK Mataram (Suara NTB) Sebanyak 621 warga pemilih lahan terdampak pembangunan proyek jalan by pass LIA - KEK Mandalika telah menyetujui harga pembebasan lahan. Dari 639 warga pemilik lahan, hanya 18 orang yang masih keberatan. Kepala Bidang Bina Mar-
KO M E N TTAA R Selamatkan Uang Negara Rp74 Miliar
ga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT mengatakan, hanya sebagian kecil saja masyarakat pemilik lahan yang masih keberatan. Jika dipersentasekan sekitar 2,8 persen yang keberatan dengan harga pembebasan lahan. ‘’Kita ndak bisa memaksa orang menerima. Tapi UU
sudah mengatur, ketika yang setuju harga pembebasan lahan minimal 75 persen, maka dapat dilakukan pembebasan lahan. Tapi, bagi yang tidak setuju, pemerintah menitipkan dananya di pengadilan,’’ kata Sahdan dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (10/12) siang. Sahdan mengaku banyak
warga yang senang dengan harga pembebasan lahan. Sehingga sebagian besar mereka menyetujui harga pembebasan lahan sesuai hasil appraisal tersebut. Disebutkan, harga lahan di setiap lokasi bervariasi. Tetapi ratarata harganya Rp20 juta per are. Ia mengatakan, sudah mulai di-
lakukan pembayaran langsung ke rekening masyarakat. Pembayaran lahan ditagetkan tuntas Desember ini. Bahkan, kata Sahdan, konstruksi pembangunan fisik jalan sepanjang 17 km tersebut sudah mulai proses lelang di Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bersambung ke hal 15
Ironi PETI di Lahan Konsesi (2)
’’Pembunuh’’ Senyap Itu Bernama Merkuri Dalam bisnis dan aktivitas tambang ilegal, merkuri adalah ‘oksigen’ karena menentukan keberlangsungan produksi. Saat yang bersamaan, zat kimia ini ‘bertanggung jawab’ atas kematian dan kerusakan lingkungan dalam sejarah panjang tambang terlarang sejak tahun 1950-an. Diantaranya kasus di Minamata Jepang yang menewaskan 111 jiwa, di Irak 35 orang meninggal 321 cidera, dan Guatemala 20 orang meninggal 45 cidera akibat keracunan merkuri (Palar, 2008 : 104). Bagaimana dampak penggunaan merkuri di Kabupaten Sumbawa Barat? UDAH dua tahun Nazril Ilham Jayadi (4) hanya bisa tergeletak di atas pembaringan. Bobot kepalanya
yang semakin berat dan membesar, membuat Nazril sulit bergerak, apalagi duduk atau berdiri. Hari-hari yang sulit itu masih dirasakan buah
hati pasangan muda Nurul Aini (23) dan Nasumi Jayadi (25). Ukuran kepalanya yang serupa orang dewasa, semakin tidak imbang dengan
tubuh mungilnya. Jika mencermati ciri yang sama, dalam pandangan medis kondisi ini disebut hidrosefalus. Ditandai dengan ukuran
kepala bayi yang membesar secara tidak normal akibat penumpukan cairan di dalam rongga ventrikel otak. Bersambung ke hal 15
Dedi Irawan (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ars)
(Suara NTB/ist)
Perempuan Kunci Pembangunan
SELAMA 2019, sedikitnya Rp74 miliar kerugian negara diselamatkan Kejaksaan Tinggi NTB dan jajaran dari berbagi kasus. Kategori penanganan kasus, mulai dari tingkat penyelidikan sampai penyidikan. Berdasarkan laporan dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTB, angka utuh kerugian negara itu sebesar Rp 74.416.612.314, diperoleh dari penanganan perkara sejak Januari – Desember 2019. Kerugian negara dan potensi kerugian negara itu diperoleh dari penanganan kasus tingkat penyelidikan dan penyidikan, sebagian penuntutan. Bersambung ke hal 15
Sehingga kebutuhan yang diperlukan sesuai nilai bantuan yang diberikan untuk RB Rp50 juta, RS Rp25 juta dan RR Rp10 juta, totalnya sebesar Rp5,725 triliun. Sementara, kekurangan DSP yang belum ditransfer BNPB jika mengacu jumlah kerusakan rumah sebanyak 222.530 unit, tinggal Rp134 miliar. Bersambung ke hal 15
KELAINAN FISIK - Kondisi Narzil Ilham Jayadi, Resi Indra Yana dan yang mengalami kelainan fisik sejak lahir