HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 11 JANUARI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 253 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pertamina Gratiskan Pembelian Bahan Bakar Non Subsidi di Lombok Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) memberikan garansi 100 persen kepada pembeli bahan bakar PertaSeries di seluruh SPBU di Lombok, terutama SPBU yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jaminan ini berlaku bagi konsumen yang tidak dilayani dengan baik oleh para petugas pengisian di masing-masing SPBU. Pertamina terus berinovasi guna memastikan optimalnya pelayanan terhadap konsumen di SPBU. Salah satu inovasi tersebut, dengan dilun-
sumen 100% (refund). Apabila konsumen menemukan operator SPBU yang kurang melayani dengan baik dan tidak memberikan struk (nota pembelian) saat pembelian produk BBM Non Subsidi / PertaSeries (Pertamax, Dexlite, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex). Ketentuan ini secara otomatis telah berlaku. Mekanisme program yang ditawarkan sangat sederhana. Konsumen cukup mengikuti ketentuan yang tertera dalam poster di SPBU yaitu dengan mengirimkan video rekaman saat tran-
curkannya Program SUPER (Senyum/Struk Pertamina) untuk pertama kalinya di Indonesia. Program ini di luncurkan Kamis (10/1) kemarin oleh Pertamina NTB, bersama stakehodernya, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Telkomsel, Dinas ESDM Provinsi NTB dan Bapenda Provinsi NTB di Lombok Epicentrum Mall (LEM) Mataram. Kali ini Pertamina berani memberikan garansi berupa pemberian kembali uang kon-
saksi PertaSeries di SPBU melalui pesan Whatsapp ke contact center yang tertera di setiap poster program SUPER yang terpasang di SPBU. Laporan yang masuk selanjutnya akan diverifikasi kebenarannya. Jika terbukti pelayanan di SPBU tak optimal, nilai pembelian 100 persen diganti. Sales Executive Retail Per-
tamina NTB Sigit Wicaksono menjelaskan, mengawali tahun 2019 ini, Pertamina membuka wajah baru dengan melibatkan secara aktif masyarakat untuk bersama mengawasi pelayanan di SPBU. Harapannya agar keramahan ini benar-benar menjadi ciri khas SPBU Pertamina, Bersambung ke hal 15
Dari kanan, Ketua Hiswana Migas NTB, I Komang Gandhi, Muh. Husni dari Bappenda NTB, Sigit Wicaksono dari Pertamina NTB dan Sandy Adyat dari Telkomsel Branch Office Mataram meluncurkan Program SUPER untuk Lombok (Suara NTB/bul)
BUMN Masih Monopoli Proyek Infrastruktur Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah meminta agar BUMN tidak memonopoli proyek-proyek infrastruktur yang dibangun di Provinsi NTB. Diharapkan, sebisa mungkin kontraktor lokal dirangkul dan dilibatkan.
(Suara NTB/dok)
Harapan tersebut disampaikan gubernur, menyusul keluhan para kontraktor lokal yang kian terjepit oleh kontraktor BUMN dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Diketahui, beberapa proyek infrastruktur besar yang dilaksanakan di NTB diantaranya, Pembangunan Dermaga Kapal Pesiar Gili Mas di Lombok Barat dengan anggaran lebih dari Rp1 triliun. Demikian juga proyek infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
H. Zulkieflimansyah
Mandalika di Lombok Tengah. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, masalah yang terjadi saat ini, ada pesan dari pusat yang mengamanatkan agar proyek dapat melibatkan BUMN. Sementara yang diketahui perusahaan-perusahaan kontraktor besar umumnya BUMN. ‘’Tapi nanti kita perlu bicarakan dan ada rasionalitasnya. Sekarang bagaimana BUMN bisa merangkul pengusaha lokal kita. Secara lisan sudah kita sampai-
Kalau dirasa perlu, kita buat Pergubnya,
”
kan,’’ kata gubernur kepada Suara NTB, Kamis (10/1) kemarin. Gubernur juga bersedia, bila diperlukan untuk Pergub agar kontraktor lokal ada ruang untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan infrastruktur di daerah. ‘’Kalau dirasa perlu, kita buat (Pergubnya),” demikian gubernur dalam kunjungannya ke Suara NTB kemarin. Sebelumnya, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat, H. Salman, SH mengatakan, tidak adanya pemberdayaan terhadap kontraktor lokal dalam pengerjaan proyek-proyek besar yang dilaksanakan di NTB. Keterlibatan aktif kontraktor lokal inilah yang sebenarnya san-
Perusahaan daerah ini harusnya diberikan peluang terlibat
gat diinginkan. Boleh saja kontraktor luar masuk di NTB dan melaksanakan proyek-proyek pemerintah. Tetapi, perusahaan lokal menurutnya harus diakomodir sesuai bidang dan itemitem yang dapat dikerjakannya. Bersambung ke hal 15
H. Salman (Suara NTB/dok)
760 Ribu Hektare Lahan Kritis
TO K O H Tunggu Enam Bulan MUTASI sembilan pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, Senin (7/1) lalu menyisakan dua jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lowong. Yakni Kepala Biro Humas dan Protokol serta Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D mengatakan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc belum memerintahkan untuk dibentuk Pansel. Namun ia memastikan dua jabatan tersebut akan dipansel. ‘’Kalau ke depan insya Allah itu dipansel eselon II yang kosong. Bersambung H. Rosiady H. Sayuti ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Harga Beras Masih Stabil SATGAS Pangan Ditreskrimsus Polda NTB tak bisa bertindak menyikapi keluhan harga beras mahal. Sebab sepanjang tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah, harga dianggap masih wajar dan stabil. Kasubdit I Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Feri Jaya Satriansyah, SIK menjelaskan, tugas pokok Satgas Pangan adalah menjamin ketersediaan pasokan beras, mengendalikan harga agar tidak liar, hingga awasi jalur pendistribusian beras. Sejauh ini menurutnya tidak ada masalah dalam proses tersebut, sehingga belum ada langkah tindakan. ‘’Kalau harga beras masih dianggap mahal meski di bawah HET, itu persoalannya lain. Bersambung ke hal 15
Harga Beras Pemprov Ancam Keluarkan Mahal di Daerah Masyarakat dari Kawasan Hutan Lumbung Padi Nasional Mataram (Suara NTB) Kalangan wakil rakyat di DPRD NTB menilai aneh mahalnya harga beras di NTB yang notabene lumbung padi nasional. Terlebih, keluhan mengenai mahalnya harga beras yang berada di angka Rp11.000 per Kg untuk beras premium terjadi di luar hari-hari besar keagamaan. ‘’Di satu sisi NTB daerah lumbung padi nasional. Makanya agak aneh (harga beras mahal). Supaya hal itu bisa diambil sikap segera,’’ kata Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM dikonfirmasi Suara NTB usai rapat paripurna, Kamis (10/1) siang. Pemprov NTB melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Badan Urusan Logistik (Bulog) harus melakukan operasi pasar untuk mengimbangi harga di lapangan. Supaya masyarakat tidak kesulitan. ‘’Dalam hal ini bersama Dinas Perdagangan dan Bulog melakukan operasi pasar yang lebih massif,’’ sarannya. Pemerintah menetapkan HET beras premium sebe-
sar Rp12.800 per Kg. Jangan sampai, kata Ketua DPW PKS NTB ini, kenaikan harga beras terlalu tinggi meskipun masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi Pemerintah (HET). ‘’Jangan sampai nanti terlalu tinggi. Kalau itu sudah melebihi kebiasaan, memang walaupun dilihat dari sisi HET. Tetapi itu kan mengarah ke sana,’’ katanya. Dewan mendesak Pemprov agar melakukan antisipasi lebih awal. Jangan sampai nanti harga beras yang dikeluhkan mahal oleh masyarakat, kemudian melonjak lagi tak terkendali. ‘’Biasanya kan naik karena hari-hari besar. Ini kan ndak ada hari besar. Makanya lebih dikhawatirkan supaya lebih awal untuk menindaklanjuti dalam bentuk operasi pasar,’’ ujarnya. Harga yang ada di pasaran saat ini, kata Hadi harus ada pengimbangnya. Untuk mengimbangi harga pasar yang dinilai mahal oleh masyarakat, maka perlu dilakukan operasi pasar yang lebih massif lagi. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan luas lahan kritis di NTB semakin bertambah. Semula luas lahan kritis 578.646 hektare, baik di dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Sekarang, luas lahan kritis di NTB mencapai 760 ribu hektare lebih. Lahan kritis banyak ditemukan di Pulau Sumbawa. Ribuan hektare lahan hutan ditanami jagung mulai dari daerah Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa hingga Bima dirambah untuk menanam jagung. Bersambung ke hal 15
PEMBALAKAN - Kondisi hutan di Pulau Sumbawa sudah mengkhawatirkan. Tidak saja rusak karena dirambah menjadi areal penanaman jagung. Juga akibat pembalakan liar. Tampat aparat gabungan melakukan penyitaan hasil ilegal logging jenis kayu rimba di Pulau Kaung Kecamatan Buer Sumbawa. (Suara NTB/Kodim 1607/Sumbawa)
Puluhan Ribu Obat Penenang Lolos ke Pasar Gelap NTB (Suara NTB/ars)
Feri Jaya Satriansyah
Mataram (Suara NTB) Puluhan ribu obat penenang jenis trihexyphenidyl diduga lolos ke pasar gelap NTB. Diduga obat untuk penghilang rasa nyeri itu diedarkan untuk disalahgunakan, dengan harga jual lima kali lipat. Korwas PPNS Polda NTB, Kompol. H. Ridwan mengungkapkan, sedikitnya 20.000 butir trihexyphenidyl lolos dan beredar di pasar gelap NTB. Masuknya barang tersebut luput dari pantauan, diduga dikirim dari Jakarta melalui sebuah jasa ekspedisi. ‘’Ini sebenarnya kita kecolongan, karena lebih besar dari ini sudah banyak yang lolos,’’ kata Kompol Ridwan kepada Suara NTB, Kamis (10/1) kemarin. Sebelum penyitaan 31.400 obat ilegal itu, pihaknya mendapat informasi masuknya jenis barang yang sama dengan modus serupa. Dikirim oleh seseorang dari pabrik ilegal di Jakarta melalui jasa ekspedisi di Mataram se-
banyak 2000 strip. ‘’Jadi sekitar seminggu yang lalu, ada 20.000 butir yang lolos,’’ ungkapnya. Upaya memburu jaringan itu sudah dilakukan. Pelakunya SH dan ABS yang ditangkap Rabu (9/ 1) lalu, karena menyelundupkan 19.000 butir melalui sebuah jasa ekspedisi. ‘’Pelakunya sama, dua orang ini. Tinggal kita kembangkan ke pelaku lainnya,’’ kata Ridwan. Dua tersangka saat ini sudah ditahan di Polda NTB sejak Kamis kemarin. Upaya pengungkapan melalui jaringan yang sudah ditangkap sebelumnya tetap dilakukan. Teridentifikasi inisial WW dan AZ berperan mengatur distribusi dari Jakarta ke Lombok. Bahkan peredaran obat gelap ini diperkirakan sudah lima tahun. ‘’Jadi sebenarnya peredaran obat semacam ini sudah sejak lima tahun yang lalu,’’ ungkapnya. Sebelumnya produk obat ilegal itu disita dari dua TKP berbeda. Kejadian pertama tanggal 31 Desember 2018. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
TERSANGKA - SH (paling kiri), salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan trihexyphenidyl di NTB.