Edisi Selasa, 10 April 2018 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 10 APRIL 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 34 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

(Suara NTB/ist)

TGH. Anas Hasry: Semoga Ali BD Jadi Gubernur TGH. Anas Hasri mengaku mengenai Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan sejak periode pertama menjadi Bupati Lotim 2003-2008. Saat itu, Ali BD alias Amaq Asrul itu langsung melakukan gebrakan zakat. Menurut TGH Anas yang tertulis dalam buku Ali BD di Mata Ulama dan Sahabat, para pegawai sebenarnya sudah surplus sekali kalau berperan sebagai petani. Petani sekali atau dua kali dalam setahun melakukan panen. Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 Dari Diskusi PW Pemuda 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 Muhammadiyah (2-Habis) 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 mengaku berpikir sederhana soal pariwisata. Wisata 12345678901234567890123456789012123456789012345 adalah aktivitas bepergian dengan uang untuk ber12345678901234567890123456789012123456789012345 senang-senang. Dalam pandangan agama, sikap 12345678901234567890123456789012123456789012345 bersenang-senang dan menghambur-hamburkan uang 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 itu adalah mubazir. Sikap mubazir tidak dibenarkan 12345678901234567890123456789012123456789012345 dalam ajaran agama. Akan tetapi, karena yang 12345678901234567890123456789012123456789012345 digunakan uangnya sendiri wisata dipersilakan. Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan 12345678901234567890123456789012123456789012345 Bersambung ke hal 15 12345678901234567890123456789012123456789012345

Amaq Asrul: Jaga Nilai-nilai Lokal

BWS Kedepankan Profesionalisme

Memitigasi Risiko Proyek, Mencegah Penyimpangan Belum Berorientasi Kualitas PENGAWASAN pelaksanaan proyek di NTB dinilai masih lemah. Bahkan banyak ditemukan pengerjaan proyek di akhir tahun anggaran. Pengerjaan proyek yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran cenderung hanya mengejar agar proyek tersebut selesai. “Kalau kita lihat di akhir tahun anggaran, di situ mereka bekerja optimal siang malam. Padahal semestinya dia bekerja dari sekarang, awal tahun. Bersambung Bersambung ke kehal hal15 15 H. Azhar (Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Belum Diakomodir Kemenhub KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) masih belum mengakomodir Global Hub Kayangan dalam rencana pembangunan pelabuhan nasional. Dalam waktu dekat, Pemprov akan menggelar sarasehan dengan mengundang Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi. ‘’Betul ada konsolidasi ke arah itu. Itu yang akan segera kita proses. Bersambung ke hal 15

Asdin kepada Suara NTB, Senin (9/4) menanggapi berbagai pertanyaan masyarakat, termasuk pertanyaan miring tentang pelaksanakan proyek, pengaturan proyek, hingga strategi memitigasi risiko proyek yang berpotensi dapat mengundang perhatian Aparat Penegak Hukum (APH). Klarifikasi dimulai dari Bendung Arahmano Sumbawa yang dipertanyakan masyarakat lantaran belum bisa dimanfaatkan. Asdin mengatakan, dua sayap bendung tersebut dibangun oleh BWS. Hanya saja yang diprioritaskan adalah sayap kiri bendung. Sementara, untuk sayap kanannya belum dilaksanakan lantaran sering terjadinya longsor (tanah labil). Jika pembangunan bendung sayap kanan ngotot dilakukan. Kekhawatirannya, jika longsor terjadi. Akan mengakibatkan proyek fisik yang dibangunnya akan sia-sia. ‘’Skala prioritas. Setelah kondisi tanahnya memungkinkan. Baru akan dibangun. Tetapi bendung ini sudah dapat dimanfaatkan,’’ kata Asdin. Lainnya soal jaringan irigasi. Tidak sedikit tantangan dari oknum LSM, bahkan masyarakat sendiri, yang dihadapi BWS. Di lapangan tidak jarang dijumpai, jaringan irigasi yang dibangun dijebol sepihak oleh masyarakat. Harapannya agar lebih leluasa menyalurkan air. Padahal, dampak yang dilakukan oleh masyarakat ini. Akan terjadi pemanfaatan air secara tidak teratur. Sehingga air yang mengalir ke hilir, kecil yang dinikmati oleh masyarakat. Karena itu, BWS membentuk tim penelusuran saluran yang akan bertugas setiap hari memantau salaruan irigasi yang sengaja di lubangi dan dipasang piva oleh masyarakat. ‘’Jaringan irigasi kita telusuri dan awasi setiap hari. Kalau ada yang ketahuan dilubangi, kita langsung tambal. Sebab kami yang disalahkan. Di hilir air yang diterima kecil. Bagian yang dijebol, lamalama terkikis dan akhirnya rusaknya parah. Jika sudah seperti ini, pasti kami yang akan disalahkan dan dianggap proyek BWS tidak berkualitas,’’ tandas Asdin. Asdin juga menyebut bagaimana memitigasi risiko proyek. Bersambung ke hal 15

ZUL-ROHMI H.L. Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

TIDAK ada yang meragukan percepatan pembangunan infrastruktur selama hampir 10 tahun TGB memimpin pembangunan NTB. Percepatan itu terutama tampak pada pembenahan infrastruktur jalan, bandara dan bendungan. Untuk jalan misalnya, pada 2015 NTB terpilih sebagai satu dari tiga provinsi terbaik dalam percepatan pembangunan jalan. Bersama Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, dua provinsi besar dan kaya. Prestasi itu atas dasar capaian nyata di era TGB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy, menjelaskan tentang banyak tantangan dan strategi memanajemen proyekproyek infrastruktur yang dibangun di Provinsi NTB. Secara umum, seluruhnya yang dilakukan tetap mengedepankan profesionalisme. Memitigasi risiko proyek dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Bendungan Arahmano yang jebol tahun 2017 lalu belum diperbaiki.

Baru 11 Paket Proyek DAK Pemprov NTB Tuntas Lelang

Asdin Julaidy

Mataram (Suara NTB) – Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di NTB pada triwulan I (Januari – Maret) 2018 masih nol persen. Sementara itu, berdasarkan data LPSE, baru 11 paket proyek DAK yang tuntas lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Sebelas proyek DAK yang tuntas lelang itu untuk bidang infrastruktur, kesehatan dan jasa konsultan pengawas. Yakni tiga paket

pengadaan alat kedokteran di RSUP NTB masing-masing dengan pagu Rp 2,6 miliar, Rp 1,4 miliar dan Rp 787,7 juta. Lima paket proyek DAK infrastruktur jalan di Dinas PUPR NTB. Masing-masing peningkatan jalan Kuta –Keruak II Rp 14 miliar, peningkatan jalan Kuta –Keruak I Rp 18 miliar, Peningkatan Jalan Kawinda To’i – Piong Rp 15 miliar, peningkatan Jalan Kiwu – Sampungu Rp 15 miliar dan peningkatan Jalan Sejorong – Tetar Rp 16,2 miliar. Bersambung ke hal 15

Membangun Infrastruktur untuk Rakyat

(Suara NTB/ist)

Calon Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah (Dr.Zul) dalam sebuah kesempatan silaturahmi, belum lama ini (foto kiri). Calon Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah (Rohmi), bersama pendukungnya dalam sebuah kampanye.

SUARA NTB Selasa, 10 April 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

PROTES Sejumlah kendaraan roda tiga dari tujuh lingkungan di Kelurahan Sayang Sayang diparkirkan di depan pintu masuk Kantor Camat Cakranengara, Senin (9/4). Ini sebagai bentuk protes kepala lingkungan karena tiga bulan tiga pernah menerima uang operasional kendaraan.

Inginkan Fasilitas PJU SEBAGAI salah satu fasilitas umum (fasum) yang penting oleh masyarakat, keberadaan PJU (penerangan jalan umum) merupakan hal yang sangat diperlukan. Seperti di kelurahan Sayangsayang, di mana masih banyak jalanan gang yang belum memiliki fasilitas PJU ini. “Hampir ratarata jalan gang yang ada di Sayang-sayang ini belum memiliki PJU ini,” terang lurah Sayangsayang, Romi Karmin kepada Suara NTB, Senin (9/4). Terutama gang di dekat sebuah (Suara NTB/uul) sekolah dasar yang saat malam Romi Karmin hari suasananya sangat gelap karena ketiadaan PJU ini. Padahal daerah tersebut merupakan kawasan padat penduduk yang sangat memerlukan PJU untuk menerangi lalu lintas di sana. “Itu yang kita harapkan ada bantuan PJU ini, meskipun kita tahu anggaran pemerintah kota juga terbatas,” jelasnya. Selain PJU, masyarakat juga menginginkan adanya bantuan umbul-umbul yang penting digunakan terutama saat ada kegiatan keagamaan maupun hari besar lainnya. “Sementara ini saat ada kegiatan, lingkungan biasanya meminjam ke kantor lurah,” kata Romi. Padahal umbul-umbul ini sangat sering digunakan untuk mempercantik tampilan lingkungan warga terutama saat perayaan hari besar maupun keagamaan. “Umbul-umbul yang kita butuhkan juga tidak banyak, paling hanya 10 setiap lingkungan yang bisa digunakan lagi,” ujarnya. “Kalau memang tidak bisa dari anggaran, kita sebenarnya mengharapkan dari dana lingkungan itu, karena harga lampu juga tidak terlalu mahal,” imbuh Romi. Ia berharap dana lingkungan itu bisa membantu lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mereka yang dirasa penting untuk masyarakat. (uul)

Tolak Pusat Kuliner HAJATAN Disdag (Dinas Perdagangan) Kota Mataram yang hendak menjadikan Pasar Cakranegara sebagai pusat kuliner ditentang oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Akhmad Azhary Ma’aruf. Menjadikan Pasar cakranegara menjadi pusat kuliner bukan perkara mudah. Apalagi, asetaset di Pasar Cakranegara itu, konon, masih simpang siur. ‘’Kan kita ndak tahu, apakah bangunan-bangunan itu milik (Suara NTB/dok) Pemkot Mataram atau hanya Akhmad Azhary Ma’aruf HGB (hak guna bangunan),’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (9/4). Hal itu harus dipastikan terlebih dahulu. Ketimbang nantinya dilakukan perubahan setelah itu berjalan. ‘’Jadi statusnya itu yang harus dibereskan terlebih dahulu toko-toko yang ada di sana,’’ imbuhnya. Apalagi, lanjut Azhary, di belakang toko-toko itu ada pasar induk. Seharusnya, pasar induk itu dulu yang dipikirkan Pemkot Mataram. Sebab, kondisi Pasar Cakranegara sendiri, sudah tidak layak. ‘’Tujuan Disdag Kota Mataram itu baik. Tapi kan dia tidak melihat kondisi yang ada di sana. Seharusnya yang dia pikirkan pasar besar itu dulu,’’ demikian anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini. Azhary menyarankan, Disdag Kota Mataram mengajukan proposal kepada pemerintah pusat untuk melakukan renovasi terhadap Pasar Cakranegara. ‘’Ada program pemerintah pusat yang dicanangkan oleh Pak Jokowi untuk seribu pasar,’’ sebutnya. Dia pesimis pusat kuliner itu dapat berjalan. Karena, menurut dia, tidak mungkin pengunjung datang ke pasar hanya untuk mencari kuliner. ‘’Misalnya Pasar Tanah Abang Jakarta. Itu terintegrasi dengan berbagai produk, seperti tekstil, garmen itu di bawah. Di atas itu pusat kulinernya,’’ demikian Azhary. Ia menegaskan, kalau Pasar Cakranegara hanya dikhususkan untuk makanan atau kuliner, ia menganggap sangat tidak mungkin. Pembangunan pusat kuliner yang direncanakan di Pasar Cakranegara dikhawatirkan akan mematikan usaha kuliner yang selama ini sudah tersebar di berbagai tempat di Mataram. Contohnya kuliner ayam taliwang di Taliwang, Cakranegara. ‘’Apakah nasib pengusaha-pengusaha ini sudah dipikirkan oleh Pemkot Mataram,’’ tanyanya. Karena keberadaan rumah makan ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Mataram. Oleh karena itu, Azhary menyarankan Pemkot Mataram membuat program yang lebih realistis dan tidak menimbulkan masalah lain. (fit)

Saldo Penerima BPNT di Mataram Masih Kosong Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) dan pihak penyalur bantuan pangan non tunai belum memberikan kejelasan terkait kosongnya saldo 1.742 penerima di Kota Mataram. Ketidakjelasan ini dikhawatirkan menimbulkan reaksi masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Baiq Asnayati, Senin (9/4) mengatakan, pihaknya berulangkali menanyakan kepastian tersebut, tapi tak ada jawaban. “Pasti masyarakat bertanya - tanya. Jangan sampai mereka berharap kemudian tidak ada,” kata Asna. Jumlah saldo kosong dari BPNT di Kota Mataram sejumlah 1.742 orang. Terdiri dari Kecamatan Mataram 263 orang, Sandubya 203 orang, Sekarbela 56 orang, Selaparang 265 orang, Cakranegara 475 orang dan Ampenan 481 orang. Saldo kosong sudah dikoordinasikan dengan pihak bank dan bersurat ke Kementerian Sosial. Nanti akan dievaluasi kembali setelah pencairan pada setiap tanggal 25 bulan berjalan. Apakah nama warga masih tercantum di basis data terpadu atau tidak. “Kita akan kroscek di BDT apakah masih tercantum atau tidak,” tandasnya. Mekanisme penyaluran bantuan lanjut Asna, melalui bank dan tidak melalui Dinas Sosial. Saldo nol itu jelas jadi kerugian masyarakat. Ini sesungguhnya jadi perhatian pihak bank selaku penyalur. Mereka harus betul - betul jadi depan mengkroscek data itu. Terkait penyebab kekosongan saldo itu, Asna mengaku tidak mengetahui. Dia sudah mempertanyakan ke Kementerian Sosial, malah diminta mengajukan. (cem)

(Suara NTB/cem)

Tiga Bulan Operasional Tak Cair

Operator Roda Tiga di Cakranegara Mogok Mataram (Suara NTB) Operator roda tiga di Kelurahan Sayang - Sayang, protes. Aksi protes dilakukan dengan mogok mengangkut sampah di lingkungan. Pasalnya, tiga bulan uang operasional atau bahan bakar minyak mereka tak kunjung cair di kecamatan. Informasi mogoknya operator dimulai sejak Minggu (8/4) malam. Tujuh lingkungan di Kelurahan Sayang - Sayang yakni Lingkungan Lendang Re, Sayang Daya, Karang Kuluh, Derman Sari, Kramat Nunggal, Rungkak Jangkuk dan Sayang Lauk. Mereka memarkirkan kendaraan roda tiga berisi sampah di depan pintu masuk Kantor Camat Cakranegara. Kepala Lingkungan Sayang Lauk, Topan, Senin (9/4) menerangkan, para operator memarkirkan kendaraan penga-

ngkut sampah di Kantor Camat Cakranegara sebagai bentuk protes atas biaya operasional roda tiga yang tidak pernah diberikan. “Informasi kejelasannya kapan BBM diberikan oleh kantor camat tidak ada,” kata Topan. Selama tiga bulan ini, operasional kendaraan roda tiga menggunakan uang kepala lingkungan untuk membeli bahan bakar. Dikonfirmasi terpisah, Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi mengatakan, belum keluarnya uang operasional kendaraan roda tiga

karena masih ada proses administrasi di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Pihaknya sudah mengajukan, tetapi ditolak oleh BKD sehingga harus direvisi kembali. “Kita sudah ajukan pencairan anggaran. Tapi minta direvisi lagi,” kata Salman. Dari sekian banyak lingkungan di Cakranegara kata Salman, hanya tujuh lingkungan di Kelurahan Sayang - Sayang saja yang memprotes. Sementara, lingkungan lain memahami kondisi penganggaran di triwulan pertama ini.

14 Izin Retail Modern Kedaluwarsa Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan menemukan 14 izin retail modern di Kota Mataram telah kedaluwarsa. Jika tidak segera diperpanjang, operasional took tersebut terancam akan ditutup. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Senin (9/4) mengatakan, semestinya ada itikad baik dari pengusaha retail modern untuk memperpanjang izin operasional mereka. Izin itu tidak saja berkaitan dengan instansi teknis, melainkan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Dari total 156 retail modern beroperasi di Mataram, terdapat 14 izin yang telah kedaluwarsa. “Hari ini, masa waktu izinnya habis itu ada 14 pasar modern,” sebut Alwan. Pengusaha memiliki waktu dua bulan memperpanjang izin usaha mereka. Alwan menyesalkan pengusaha lalai. Nantinya perusahaan tidak memperpanjang izin akan dievaluasi. Dari hasil evaluasi bisa saja retail modern tersebut ditutup. “Kita persuasif dulu. Pertama, bersurat ke perusahaan. Kedua, berkoordinasi dengan Pol PP. Kalau tidak ada itikad baik lagi,

(Suara NTB/cem)

KEDALUWARSA - Salah satu retail modern di Jalan Pejanggik, Kota Mataram, diduga izinnya telah kedaluwarsa. Dinas Perdagangan mengancam akan menutup jika pengusaha tidak segera memperpanjang izin. kita akan tutup,” tegasnya. Di satu sisi, Dinas Perdagangan mencabut moratorium izin retail modern. Pencabutan tersebut setelah Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) menilai bahwa di beberapa titik membutuhkan retail modern. Titik - titik ini dilakukan kajian bersama tim terpadu yang melibatkan organisasi per-

angkat daerah (OPD) teknis. Diakui Alwan, setelah pencabutan moratorium sebanyak 12 retail modern yang beroperasi. Alwan enggan menyebutkan 14 retail modern yang izinnya telah kedaluwarsa tersebut. Dalam waktu dekat akan bersurat dan melihat reaksi pengusaha. “Nanti saja,” ucapnya. (cem)

DPMPTSP Turun Cek Lokasi Izin Usaha Masyarakat Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram turun langsung mengecek lokasi pengajuan izin usaha yang dimohonkan masyarakat. Dari sembilan izin disurvei, satu pengajuan izin ditolak. Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Kesra DPMPTSP Kota Mataram, H. Novian Rosmana, Senin (9/4) menjelaskan, pola turun lapangan ini merupakan mekanisme baru diterapkan dalam standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan. Tujuannya mempermudah proses izin dan lebih cepat mengambil keputusan apakah izin dimaksud layak atau tidak. Dari sembilan izin disurvei satu izin tolak. Dikarenakan pemohon tidak ada di lokasi. “Kita tidak dapat mengkonfirmasi pemohon. Sesuai SOP izinnya kita tolak,” kata Novian. Sembilan izin dikroscek tim di antaranya, biro perjalanan wisata dan event organizer (EO) milik PT. Lombok Assya Mandiri di Pagutan, agen perjalanan wisata CV. Aci Holiday Kelurahan Pejanggik, aktivitas binatu milik CV. Wibhatsu Jaya, reparasi dan perawatan motor milik Restu Ibu Motor, usaha eceran gas elpiji milik UD Hafif Azhari, usaha

(Suara NTB/cem)

JEMPUT BOLA - Kabid Perizinan Ekonomi dan Kesra, H. Novian Rosmana bersama tim lainnya berbincang dengan salah satu pengusaha pemohon izin isaha di Kelurahan Karang Taliwang. Pola jemput bola dilakukan ini lebih mengefektifkan dan mempercepat pelayanan perizinan di masyarakat. perdagangan dan eceran minuman milik CV. Tanpa Nama, usaha palawija, gula, coklat dan kembang gula milik CV. Lumayan Putra Jaya, agen perjalanan wisata milik CV. Pikat Lombok dan percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk milik CV. Pustaka Bangsa. Novian menambahkan, selain menolak izin perpanjangan, pihaknya juga menolak perubahan status perusahaan dari UD ke CV. Sebab, perubahan status perusahaan tidak tercantum dalam akta. Temuan lainnya yakni perusahaan tidak mendaftarkan penyiapan fasilitas jaminan sosial ke karyawannya.

“Kita temukan di lapangan perusahaan tidak menyiapkan BPJS ke karyawannya. Kita minta diurus dulu,” tambahnya. Persoalan teknis yang menjadi pertimbangan tim terkait batas maksimal berat muatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perhubungan merekomendasikan pengusaha memperhatikan beban muatan, dikhawatirkan merusak jalan. Menurut dia, pola seperti jemput bola dilakukan akan lebih efektif. Artinya, pihaknya memberikan kemudahan ke pelaku usaha. Pengusaha tidak repot bolak - balik menanyakan sejauhmana progres izin yang diajukan. (cem)

Menurut dia, wajar kepala lingkungan menggunakan uang pribadi untuk biaya operasional roda tiga. Posisi anggaran tidak memungkinkan dinilai jadi penyebab. Jika uangnya cair akan langsung diganti. “Kecuali saya potong dan memakan hak mereka, baru saya salah. Ini kan mekanisme penganggaran. Bisa ditanya di BKD. Pekan kemarin sudah kita ajukan. Insya Allah, sekarang atau lusa sudah cair,” pungkasnya. Aksi protes masyarakat dengan memarkirkan kendaraan roda tiga di depan pintu kantornya dianggap Salman, sebagai hal yang wajar. Sebaiknya perlu duduk bersama menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak bias. “Iya,

silahkan saja,” jawabnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi menjamin protes kepala lingkungan itu akan segera selesai. Dia menjelaskan, permasalahan itu karena kesalahan teknis administrasi saja. Pihaknya sudah mengecek langsung ke BKD ternyata anggaran diajukan oleh Kecamatan Cakranegara harus direvisi. “Ada 73 lingkungan di Cakranegara. Kalau mengajukan di atas angka Rp 50 juta harus lewat kontrak kerja. Sementara, Kecamatan Cakranegara dengan pemesan barang. Itu yang harus direvisi,” jelas Irwan. Protes operator dipastikan tidak akan berlanjut dan pelayanan pengangkutan sampah di lingkungan akan berjalan seperti biasa. (cem)

Mataram Gagal Pertahankan Adipura Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana kecewa dengan kabar melayangnya piala adipura tahun ini. “Kalau ditanya, yang jelas saya kecewa,” jawab Mohan ditemui, Senin (9/4). Dia tidak mengetahui komponen penilaian dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akan tetapi, ia akan meminta penjelasan ke Dinas Lingkungan Hidup penyebab Kota Mataram tidak dapat mempertahankan prestasi tersebut. “Coba nanti saya minta penjelasan Kadis LH, apa sih penyebabnya,” ujarnya. Persoalan berat dihadapi Pemkot Mataram terhadap program tiga bulan bebas sampah (TBBS). Program ini secara terpisah memiliki kriteria dan penilaian sendiri. Untuk mencapai kriteria itu, Mohan mengatakan tidak perlu secara spesifik membuat aturan. Dari komponen terbaru dengan TBBS sudah jadi ukuran bahwa Kota Mataram bisa bersih. “Ada atau tidak TBBS, tanpa program spesifik pun, adipura masuk. Logikanya seperti itulah karena saling berkaitan,” imbuhnya. Setidaknya terdapat 21 komponen penilaian adipura harus dipenuhi oleh Pemkot Mataram. Sebagai contoh, keberadaan 19 pasar tradisional harus diperoleh nilai 80 dengan kategori sangat baik. Syaratnya setiap lapak tertata rapi. Pedagang menyiapkan pemilahan sampah, saluran seputar pasar tertangani dengan baik, gulma dan ruang terbuka hijau seimbang dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, pelayanan residu dan pemilahan sampah organik, non organik dan limbah

B3 harus jelas. “Di pasar ada pengurangan sampah dilakukan pengolahan dan komposting. Ini harus berpikir sarana prasarana, SDM dan anggaran. Jadi banyak hal yang harus kita penuhi. Sementara sekarang tahu sendiri kondisinya,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Irwan Rahadi dikonfirmasi sebelumnya. Beberapa kelemahan adipura sebutnya, pertama instrumen sedikit mengalami perubahan. Ada penekanan terhadap diberlakukannya Perpres 97 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dengan target adanya pengurangan sampah dari seluruh sumber. Ini harus melibat masyarakat karena ada target Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan tahun 2025 Indonesia melakukan pengurangan sampah 30 persen. Karena itu kebijakan Pemerintah Pusat maka dijadikan salah satu instrumen penilaian dan poinnya besar. “Ini persoalan gampang tapi sulit dilakukan. Banyak daerah membutuhkan sinergitas dengan masyarakat. Ini yang susah,” ujarnya. Penanganan sampah di Kota Mataram sambung Irwan, sudah bagus melayani masyarakat dan telah mencapai 80 persen. Tetapi menjadi beberapa catatan pola pemilihan sampah, sarana prasarana, pewadahan kemudian upaya pengurangan sampah melalui mandiri. Pemkot Mataram memiliki sarana prasarana, tapi harus secara menyeluruh. Program TBBS harus dilakukan karena jadi bagian penilaian adipura. (cem)

(Suara NTB/cem)

DEPO SEMENTARA - Petugas operator roda tiga menurunkan sampah di depo sementara di Kecamatan Sandubaya. Perubahan instrumen penilaian dari Kementerian LH dan Kehutanan menyebabkan Kota Mataram gagal mempertahankan adipura.

SUARA NTB Selasa, 10 April 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

OJK Segera Panggil Bank Bukopin Kasus nasabah dengan bank ini mengemuka setelah adanya laporan dari nasabah yang menyatakan dirinya sebagai korban. Dekopinwil NTB menyebut nasabah yang terindikasi sebagai korban ini jumlahnya lebih dari 300 orang. Rata-rata pensiunan. Berawal dari ketidakjelasan status nasabah pelapor, yang melakukan kompensasi kredit dari BTPN ke Bank Bukopin. Plafon kredit mas-

ing-masing nasabah bervariasi. Dari puluhan juta, hingga ratusan juta. Para nasabah ini melakukan konpensasi antar bank, dengan iming-iming pemberian bunga kredit. Dekopinwil NTB menyebut cicilan kredit dilakukan oleh nasabah juga bervariasi. Ada yang setahun, ada juga yang tiga tahun. Nasabah lantas melapor, lantaran nama mereka tak tercatat sebagai nasabah

Bank Bukopin. Justru namanya dialihkan ke salah satu koperasi mitra Bank Bukopin, yakni KSP Nusa Sejahtera di Cakranegara Mataram. Padahal, perjanjian kredit nasabah adalah antara nasabah dengan bank Bukopin, bukan dengan koperasi mitranya. Laporan pengaduan nasabah ini kini sedang ditangani intens oleh Polda NTB. Meskipun, pihak Bank Bukopin telah membantahnya de-

ngan menyebut bahwa nasabah tersebut tetap tercatat sebagai nasabah Bank Bukopin. Atas persoalan inilah, OJK NTB juga akan turun tangan. Dalam rangka memastikan kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh Bank Bukopin, sudah sesuai aturan. “Kita akan klarifikasi tentang perjanjian kerjasama antara koperasi dengan Bank Bukopin. Model PKSnya seperti apa, itu yang ingin kita pastikan,” demikian Kepala Bagian Pengawasan Bank pada OJK Provinsi NTB, Hj. Aprillah, HS. Hj. Aprillah menegaskan, otoritas ingin memastikan perbankan harus menyelesaikan persoalannya dengan

nasabah. Mengingat, persoalan tersebut muncul karena nasabah merasa dirugikan. “Kita ingin memastikan industri ini dalam operasionalnya sesuai ketentuan. Kalau ada hal-hal dia melakukan perikatan, harus jelas para pihaknya seperti apa. Kan ini ada perjanjian kerjasama Bukopin dengan koperasi, kita akan liat. Perikatannya harus jelas,” tegasnya. Sementara Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan mengemukakan bahwa persoalan ini adalah persoalan lama. Nasabah merasa dirugikan, sementara info yang diterimanya masalah tersebut telah di clear-kan. “Saya akan pelajari dulu

Tertibkan Retribusi Grosir dan Toko, Pemkot Mataram Gandeng Bank NTB Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram melakukan penertiban retribusi dari pedagangpedagang grosiran dan toko melalui satu sistem, yakni melalui Cash Mangement Sistem (CMS) yang dikembangkan oleh Bank NTB. Pemkot Mataram telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program Cash Mangement System (CMS) Pengelolaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan antara Pemerintah Kota Mataram dengan Bank NTB, Senin (9/4). Penandatangan kerjasama ini dilakukan langsung oleh Plt. Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, dan Ketut Suardana, Pemimpin Cabang Utama Pejanggik Mataram usai melaksanakan apel di Kantor Walikota Mataram. Dari kerjasama ini, sebanyak 973 pedagang yang memanfaatkan aset-aset milik Pemkot Mataram, terutama yang ada di 16 pasar retribusinya akan disetor dan langsung masuk ke kas daerah melalui rekening pribadi yang difasilitasi oleh Bank NTB. “Nanti kami yang akan fasilitasi rekening. Retribusi yang masuk ke daerah, akan didebet otomatis dan langsung masuk ke kas daerah. Kalaupun belum cukup sewa setahun misalnya. Tetap

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana foto bersama jajaran Bank NTB usai penandatangan perjanjian kerjasama CMS di Halaman kantor Walikota Matara, Senin (9/4) pagi. didebet. Sampai sekarang baru 50 rekening yang sudah ada di Bank NTB,” demikian Ketut Suardana. Sebelumnya, H. Mohan Roliskana dalam sambutannya menegaskan terkait Perjanjian Kerjasama dengan Bank NTB dalam Program CMS sebagai program layanan keuangan berbasis online, Pemkot Mataram juga telah memiliki kerjasama serupa untuk penerapan cara pembayaran melalui transaksi non tunai bagi ASN lingkup Kota Mataram dalam Program CMS Coorporate. Kali ini perjanjian kerjasama juga dilakukan untuk retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan (PGP), yang me-

mungkinkan pembayaran retribusi PGP dapat dilayani dengan cepat, akurat, dan efisien. Dengan program tersebut, akan memudahkan pembayaran retribusi 973 unit toko milik Pemerintah Daerah dengan sistem Auto Debet Rekening penyewa toko pada Bank NTB, sehingga akan memperpendek alur keuangan dari penyewa toko agar bisa langsung masuk ke kas daerah. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam kesepakatan dengan Bank NTB ini terutamanya, Dinas Perdagangan Kota Mataram. Secara bersamaan, Pemkot Mataram juga menandatangani pembentukan Daer-

ah Tertib Ukur (DTU) yang merupakan salah satu program prioritas metrologi legal. 12 stakeholders yang terlibat Direktur PDAM Giri Menang Mataram, Manager PT. PLN (Persero) Area Mataram, Manager PT. Pertamina (Persero) TPBBM Ampenan, Kepala Bulog Divre NTB, Pimpinan PT. Pos Indonesia Cabang Mataram, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram, Pimpinan PT. PPI Cabang Mataram, Ketua MUI Kota Mataram, Manager PT. Lombok Taksi Utama Mataram, Ketua Hiswana Migas NTB, Hypermart, dan Ketua Persatuan Pedagang dan perajin mutiara Lombok. (bul)

KSP Nusa Sejahtera akan Diperiksa Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB akan memeriksa seluruh dokumen dan pelaksanaan bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nusa Sejahtera di Jalan Elang, Cakranegera Mataram. Koperasi tersebut terindikasi beroperasi menyalahi undang-undang perkoperasian. Penegasan ini disampaikan Plh. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Mohamad Imron. Menyusul adanya informasi koperasi tersebut melayani pemberian kredit kepada nasabah Bank Bukopin, bank yang menjadi mitranya. Sebelumnya, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTB juga mempertanyakan keberadaan koperasi ini, menyusul telah dilakukannya pencabutan izin koperasi lantaran dianggap beroperasi tanpa dokumen dan prosedural. Koperasi Nusa Sejahtera yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No 17 A-B Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB pada 15 April 2016 menutupnya. Bersamaan dengan KSP Bakti Abadi Jawa Timur yang beroperasi di Jl. Hasanuddin Nomor 1 Praya Lombok Tengah, serta Koperasi Riski Abadi yang beralamat di Bandung, Jawa Bar-

at. Koperasi-koperasi tersebut ditutup karena membuka cabang di NTB dengan tidak prosedural. KSP Nusa Sejahtera beroperasi kembali, setelah mendapatkan rekomendasi beroperasi dari Pemkot Mataram, dengan tandatangan rekomendasi oleh Yance Hendra Dirra, Kepala Dinas yang membidangi Perkoperasian di Kota Mataram pada tahun 2017 lalu. “Soal rekomendasi beroperasi tidak masalah. Boleh, pemerintah kabupaten kota memang memiliki kewenangan. Katanya koperasi ini mengurus dokumen dan mulai sebagai koperasi baru. Ini yang kami tidak tahu persis. Tetapi kalau koperasi ini melayani nasabah yang bukan anggotanya, itu menyalahi aturan. Kami akan cek dari situ, kami akan koordinasi dengan Dinas Koperasi di Kota Mataram,” demikian H. Imron di ruang kerjanya, Senin (9/4) kemarin. Berdasarkan undang-undang perkoperasian, koperasi dibentuk dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Kepada calon anggota, di perbolehkan. Dengan catatan, calon anggota tersebut dalam tempo maksimal 3 bulan harus terdaftar sebagai anggota koperasi bersangkutan. Jika tidak, H. Imron mengatakan, tidak dibenar-

kan koperasi melayaninya. Persoalan yang dilayani adalah nasabah Bank Bukopin yang merupakan mitranya, H. Imron mengatakan tak masuk di ranah itu. Tetapi bisa saja, dari sisi perbankannya, menjadi urusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Karena itu, kita akan cek seluruh pembukuannya, keanggotannya. Kita ingin memastikan jangan sampai koperasi ini termasuk koperasi bodong. Kita akan segera melakukan tindakan atas laporan masyarakat. Jangan sampai meresahkan masyarakat,” jelas H. Imron. Ia juga tak memungkiri, ada beberapa koperasi yang beroperasi secara bodong. Namun untuk membuktikannya, agak berat. Kecuali ada laporan dari masyarakat, Dinas Koperasi mela-

lui Satgas yang sudah dibentuk, dapat melakukan penertiban.(bul)

kronologis permasalahannya. Kalau ada nasabah yang merasa dirugikan (di luar permasalahan yang sebelumnya sudah clear), OJK bisa membantu memfasilitasi, tapi tetap harus dengan dokumen pendukung yang memadai,” demikian Farid. (bul)

Farid Faletehan

(Sauara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memanggil manajemen Bank Bukopin Mataram. Menyusul laporan pengaduan dari nasabahnya, terkait pola kerjasama bank tersebut dengan salah satu koperasi yang diadukan ke Dewan Koperasi Nasional Indonesia (Dekopinwil) NTB, OJK NTB, Polda NTB hingga Ombudsman RI di Mataram.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 10 April 2018

Halaman 4

(Suara NTB/yon)

Dugaan Penyimpangan Anggaran

Inspektorat Audit Khusus 12 Desa di Lotim

Selong (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan audit khusus terhadap 12 desa di Lotim untuk anggaran desa tahun 2017. Alasannya, 12 desa tersebut diduga melakukan penyimpangan di dalam mengelola anggaran desa.

Salmun Rahman

Tunggu Jawaban Pemprov PEMKAB Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tetap akan melakukan pemindahan para pedagang di Pasar Paokmotong ke Pasar Rakyat Paokmotong yang bersebelahan dengan gedung Agrobisnis milik Pemprov NTB. Namun terkait pemindahan pedagang yang masih terkendala kapasitas pasar baru yang kecil, Pemda Lotim masih menunggu jawaban Pemprov NTB. Jawaban yang ditunggu yakni terkait penggunaan lahan milik Pemprov yang terletak di samping pasar tersebut. Lahan itu, diharapkan dapat diberikan untuk dibangunkan kembali sejumlah ruko untuk para pedagang, sehingga seluruh pedagang dapat tertampung. “Jika kita pindahkan pedagang sekarang, maka banyak pedagang yang tidak akan tertampung,”terang Kepala Bapenda Lotim, Drs. Salmun Rahman, Senin, (9/4). Menyikapi hal ini, Pemda Lotim sudah bersurat ke Pemprov NTB dan mendatangi BPKAD terkait penggunaan lahan tersebut, namun belum ada jawaban yang didapatkan oleh Pemda Lotim. Bahkan informasinya, kata mantan Kasat Pol PP Lotim ini, informasinya Pemprov menginginkan barter antara lahan milik Pemprov itu dengan lahan milik Pemda Lotim yang terdapat di wilayah Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji. Di lahan ini Pemprov berniat membangun SMK. “Kita juga tidak menginginkan memindahkan pedagang, sementara seluruh pedagang tidak dapat diakomodir,”ujarnya. Selain dari Bapenda, Salmun menyebutkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) sudah bersurat supaya mendapatkan izin untuk dibangunkan tempat sementara di atas lahan milik provinsi itu, namun belum juga mendapat respons yang baik dari Pemprov. Dijelaskannya, pemindahan pedagang Pasar Paokmotong harus tetap dilakukan, adapun kondisi pasar yang baru serba kurang, dari jumlah ruko mengalami kekurangan yang cukup banyak. Misalnya jumlah ruko di Pasar Rakyat Paokmotong hanya berjumlah belasan, sementara yang dibutuhkan lebih dari 30 ruko. Untuk los dibutuhkan sembilan, yang tersedia di Pasar Paokmotong yang baru hanya tiga. Bahkan lahan tempat berdirinya Pasar Paokmotong yang baru milik provinsi dengan luas 50 are dengan sistem meminjam. Atas kondisi demikian, Salmun berharap nantinya apabila ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Supaya pembangunan tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan anggaran dari pusat, melainkan dapat dilakukan sharing dengan anggaran dari pemerintah daerah supaya pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan pemanfaatannya. (yon)

Isi 29 OPD, KLU Kekurangan 33 Pejabat Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara hingga saat ini masih kekurangan 33 orang pejabat untuk mengisi posisi jabatan eselon II, eselon III dan eselon IV. Sedangkan secara keseluruhan di semua organisasi perangkat daerah (OPD), Kabupaten Lombok Utara masih kekurangan sekitar 2.000 ASN. Demikian dikatakan Kepala Bagian Organisasi Setda KLU, H. Khaerul Anwar, kepada Suara NTB, Senin (9/4). Anwar menyampaikan, usai reposisi pegawai negeri pada 22 Februari lalu, hingga kini masih ada jabatan yang belum terisi. Berdasarkan hasil kajian dan analisa Bagian Organisasi, tercatat setidaknya kekosongan pejabat eselon dari eselon IV sampai eselon II mencapai 33 orang. “Kita masih ada kekurangan jabatan yang belum terisi. Rinciannya di eselon II ada 1 orang, itu di Dinas Dikpora dimana sampai saat ini masih di-Plt-kan. Sementara di eselon III ada 4 jabatan yang belum terisi, dan di eselon IV ada 28 orang lagi yang dibutuhkan,” ujarnya. Kabag Organisasi menjelaskan, untuk mengisi kekosongan itu sangat bergantung dari kebijakan yang diambil oleh bupati selaku kepala daerah. Setidaknya bagi ASN yang memenuhi syarat masih dapat diangkat untuk mengisi kekosongan tersebut. “Memang harus segera diisi, terutama pejabat di eselon III dan IV. Harusnya yang memenuhi syarat secara kepangkatan, misalnya untuk pangkat IIIb mengisi eselon IV, itu bisa. Tetapi itu ranah Baperjakat,” sambungnya. Anwar menyadari Kabupaten Lombok Utara sampai saat ini masih mengalami kekurangan pegawai sejak berdirinya di tahun 2008 lalu. Kondisi terkini di tahun 2018, Lombok Utara masih kekurangan pegawai negeri sekitar 2.000 orang. Hal itu diketahui dari hasil analisis yang dilakukan Bagian Organisasi belum lama ini. Kekurangan pegawai sebanyak 2.000 orang itu, lanjut dia, adalah kekurangan secara keseluruhan di 29 OPD. Meliputi tenaga fungsional seperti tenaga kesehatan, tenaga guru, dan tenaga administrasi dan tenaga teknis di SKPD. “Tahun ini BKD mengusulkan 500 orang untuk bisa diangkat sebagai CPNS. Umpama terpenuhi semua dan setiap tahunnya bisa diterima 500 orang, maka butuh waktu sampai 4 tahun kedepan untuk mengisi semua pegawai,” jelasnya. Namun demikian, kekurangan pegawai terus akan terjadi di KLU. Pasalnya, analisa kekurangan pegawai yang sudah diajukan Bagian Organisasi ke Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM KLU belum mencakup pegawai negeri yang akan pensiun tahun ini maupun tahun berikutnya. “Yang akan pensiun juga nanti ada, jadi semakin berkurang lagi PNS kita di KLU,” tandasnya. (ari)

“Di samping kita melakukan audit reguler secara rutin, sekitar 12 desa di Lotim yang kita lakukan audit khusus,” terang Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (9/4). Dilakukan audit khusus terhadap belasan desa di Kabupaten Lotim itu dikarenakan adanya pengaduan, termasuk saat dilakukan audit reguler terdapat indikasi penyimpangan penggunaan anggaran dan tidak bisa dilakukan audit reguler, selain

itu data-data pendukung yang diminta tidak ada atau tidak dapat diserahkan oleh pemerintah desa kepada tim yang melakukan audit. Sejauh ini dari audit khusus yang dilakukan, pemerintah desa mengaku kesulitan di dalam menyiapkan dokumennya. Sementara dokumen administrasi penggunaan pengelolaan anggaran desa merupakan hal utama yang harus diserahkan kepada tim pada saat dilakukan audit reguler. Diakuinya, pada tahun 2017 sebanyak tiga desa

yang harus dilakukan audit khusus berdasarkan pelimpahan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim dan lima desa dari Polres Lotim. Apabila belasan desa yang dilakukan audit khusus baik temuan dari Inspektorat maupun pelimpahan dari aparat penegak hukum (APH), maka kasus hukum desa yang bersangkutan baik yang ditangani oleh Kejari maupun Polres Lotim dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. “Apabila terbukti, maka proses hukum tetap berlanjut

laporan dari masyarakat ke APH itu,” terangnya. Sementara, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, menyebutkan selama tahun 2017, terdapat banyak sekali laporan yang masuk terkait dugaan penyelewengan penggunaan anggaran desa, baik yang diterima dalam bentuk laporan maupun tembusan dari Kejaksaan. Anggaran desa yang diadukan beberapa pihak tetap dilakukan penanganan. Terkait penanganan sejumlah laporan itu, Joko Tamtomo menyebut pihaknya secara intens melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim. Langkah itu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dalam

(Suara NTB/yon)

Haris penanganan kasus yang masuk karena tidak menutup kemungkinan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat sebelumnya sudah dilaporkan juga ke Kejaksaan. (yon)

Minim, Pejabat di Lotim Laporkan LHKPN

(Suara NTB/ist)

UNBK - Pelaksanaan UNBK di Lotim berjalan lancar. Namun beberapa peserta di sejumlah sekolah absen lantaran sakit dan menikah.

Menikah, Sejumlah Siswa SMA/ MA Absen Ikuti UNBK Selong (Suara NTB) Hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK) tahun 2018 untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Senin (9/4) berjalan lancar dan tertib. Hanya saja, dari 12.976 peserta ujian SMA/MA di Lotim, beberapa di antaranya absen dikarenakan menikah maupun sakit. Dikonfirmasi, Suara NTB, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, H.Azharuddin, menyebutkan pelaksanaan UNBK berjalan lancar dan tertib sebagaimana yang diharapkan terutama di 142 madrasah yang menyelenggarakan UNBK. Terkait absennya sejumlah siswa peserta UNBK, Azharuddin mengaku sudah menerima informasi terkait adanya siswa yang tidak mengikuti UNBK, baik dikarenakan sakit, berhenti maupun disebabkan be-

berapa faktor lainnya. Akan tetapi, dijelaskan bahwa apabila sudah masuk dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT), maka siswa yang bersangkutan dapat mengikuti UNBK susulan pada jadwal yang sudah ditentukan. Sejumlah siswa tetap akan difasilitasi karena itu merupakan hak dari siswa yang harus dipenuhi. “Untuk yang tidak hadir, jumlahnya belum kita dapatkan secara pasti, tapi informasi itu ada. Nanti yang tidak hadir akan mengikuti ujian susulan,” ujarnya. Hal senada disampaikan, Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, H.M.Mashun, bahwa untuk UNBK SMA/MA berjalan lancar, tidak ada kendala seperti mati lampu, gangguan server dan gangguan lainnya. Adapun jumlah SMA yang menjadi peserta UNBK sebanyak 46 sekolah untuk SMA, sementara untuk MA sebanyak 142 madrasah.

Mashun menyebut hingga sore kemarin belum mendapatkan informasi berapa jumlah siswa yang menjadi peserta UNBK yang tidak masuk. Namun dari Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta UNBK tahun 2018, jumlah peserta untuk SMA sebanyak 6.186 siswa, sementara untuk MA. 6.790 siswa. “Belum ada laporan yang kami terima terkait adanya siswa yang tidak mengikuti UNBK hingga sore ini, (kemarin, red). Dari informasi yang dapatkan Suara NTB, ketidakhadiran peserta UNBK yang sudak masuk dalam DNT salah satunya terdapat di MA Al Anshory Monje, pada sesi pertama jumlah terdaftar di DNT sebanyak 11 siswa, namun yang mengikuti UNBK sebanyak 9 siswa pada sesi pertama, sedangkan untuk sesi kedua jumlah siswa sebanyak 11 orang. Alasan tidak ikutnya sejumlah siswa itu dikarenakan berhenti lantaran menikah. (yon)

Rasio Rendah, Diklatpim Pejabat Tergantung Anggaran Tanjung (Suara NTB) Rasio pejabat struktural Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) saat ini masih tergolong rendah. Sampai dengan tahun 2017 lalu, jumlah pejabat yang telah mengikuti DIklatpim sebanyak 199 orang atau 44,80 persen. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., kepada Suara NTB Senin (9/4) mengungkapkan, rasio Diklatpim pejabat struktural sangat bergantung dari pagu anggaran yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda KLU. “Jumlah pejabat Diklatpim sangat tergantung, kita di BKD menyesuaikan dengan berapa anggaran yang diberikan ke kita. Per tahunnya mengirim berapa orang tergantung anggaran,” ungkap Najib. Pihaknya sudah menyam-

paikan ke TAPD perihal kondisi rendahnya rasio pejabat yang sudah di Diklatpim tersebut. Diharapkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan, TAPD bisa menambah jumlah anggaran, sehingga pengembangan SDM pejabat KLU bisa terus ditingkatkan. “Saya sampaikan ke TAPD, bahwa merupakan kewajiban pemerintah mendiklatpimkan pejabat. Sebelum 2 tahun menjabat harus sudah didiklatpim,” imbuhnya. Mantan Sekdis Dikpora KLU ini menyebut, rata-rata anggaran dikpaltpim memang belum optimal. Ia mencontohkan untuk tahun 2018 ini saja, hanya mengakomodir 8 orang untuk Diklatpim II. Pada tahuntahun sebelumnya, diklatpim II hanya mendapat alokasi untuk 1 orang, dan diklatpim II hanya untuk 5 orang. Setiap tahunnya, BKD melakukan analisis dan kajian terhadap persoalan tersebut. Dasar itulah, BKD PSDM KLU

bersurat resmi ke Pemda KLU untuk menghabiskan sisa pejabat yang harus didiklatkan. “Sekian orang sisanya harus didiklatpimkan, supaya tidak melampaui batas ketentuan. Tetapi rupanya semua tergantung kembali pada kemampuan daerah,” sebutnya. Ia menambahkan, Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kemepimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Dari tingkatannya, Diklatpim dilakukan berjenjang dari Diklatpim tingkat IV untuk jabatan struktural eselon IV, Diklatpim tingkat III untuk jabatan struktural eselon III, Diklatpim tingkat II untuk jabatan struktural eselon II dan Diklatpim tingkat I untuk jabatan struktural eselon I. Masing-masing tingkatan Diklatpim berbeda menurut eselon jabatan yang diemban oleh pejabat ASN bersangkutan. (ari)

Selong (Suara NTB) Hingga masuk bulan April tahun 2018, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Timur (Lotim) yang wajib menyampaikan Laporan Hasil Pejabat Negara (LHKPN) terbilang masih minim. Pasalnya, sekitar 85 jumlah ASN di Lotim yang melaporkan LHKPNnya dari 342 ASN yang wajib menyampaikan LHKPN-nya. Dari catatan Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sebanyak 342 yang wajib menyampaikan LHKPN itu untuk pejabat setingkat eselon II, eselon III, bendahara, PPK dan ULP. Namun faktanya, baru 85 pejabat yang sudah menyampaikan LHKPN dari batas waktu yang ditentukan, yakni 31 Maret 2018 lalu. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (9/4), Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP mengaku, masih minimnya kalangan eksekutif itu menyampaikan LHKPNnya khususnya eselon II, III,

bendahara, PPK dan ULP, karena saat ini laporan dilakukan secara online. Dikarenakan hal baru, ujarnya, menjadikan persoalan ini dimaklumi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artinya pejabat wajib lapor LHKPN yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK diberikan tambahan waktu dari tanggal yang ditentukan sebelumnya 31 Maret 2018. Ditegaskan Haris, tindak lanjut dari persoalan ini terus dilakukan koordinasi dengan KPK dan ASN yang bersangkutan. Inspektorat tahun 2018 akan meminta surat pernyataan yang secara manual untuk kemudian dibawa Inspektorat ke KPK. Ia meminta kepada masingmasing ASN supaya bersurat kembali supaya jika terdapat kesulitan dalam melaporkan LHKPN ke KPK agar dapat dilakukan pembinaan, sehingga seluruh pejabat khususnya yang wajib lapor harta kekayaan dapat menyampaikannya tepat waktu. (yon)

Cipta Pemilu Damai, Polres Gelar Poskamling Tanjung (Suara NTB) Dalam rangka menciptakan pemilu damai tahun 2018 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) jajaran Polres Lombok Utara menggelar apel poskamling, Senin (9/ 4). Bertindak selaku inspektur upacara, Wakapolres Lombok Utara, Kompol Teuku Ardiansyah. Pada kesempatan ini, wakapolres mengingatkan, jika apel poskamling dan Linmas ini bertujuan untuk menciptakan pemilu damai di wilayah KLU. “Apel poskamling ini merupakan wujud persiapan Polri dan unsur masyarakat dalam menghadapi pemilu damai tahun 2018 dan serta sebagai sarana untuk konsolidasi dan pengecekan personel beserta kelengkapan sapras sebelum menghadapi tugas pengamanan di lapangan,” ujar Ardiansyah membacakan amanat Kapolres Lombok Utara. Ia menekankan, dalam pengawalan Pemilu 2018 mendatang dibutuhkan kesiapan mental dan fisik yang dilandasi dengan moral dan disiplin tinggi dari aparat Polres maupun Linmas. Polres juga perlu mengantisipasi kemungkinan konflik horisontal. Menurut Ardiansyah, bagi setiap anggota TNI dan Polri wajib menjaga komitmen dan netralitas dalam Pilkada. Aparat juga

perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu 2018 di NTB khususnya di Lombok Utara. Untuk diketahui, aparat yang hadir dalam gelar apel tersebut meliputi Danramil se – KLU, perwira staf Resort Lombok Utara, para Kapolsek dan Danki Brimob KLU. Hadir pula, 1 peleton Babinsa Lombok Barat, 1 peleton Brimob, 1 pleton Bhabinkamtibmas, 1 peleton Linmas KLU serta aparat Sat Pol PP KLU. Sebelumnya, dukungan terhadap pengamanan Pemilu di KLU diungkapkan Kepala Satpol PP dan Damkar KLU, H. Ahmad Dharma, melalui Kabid Pol PP dan Damkar, Johan Elison Repi. Di mana dikatakan, Satpol PP KLU akan merekrut Linmas yang dimulai pada 2018 ini. Sebanyak 215 Linmas akan ditempatkan dengan masing-masing 5 orang di tiap desa. Hal itu dilakukan sebagai bentuk terobosan dalam rangka pengamanan keamanan, ketertiban di masyarakat, maka Pemda KLU akan merekrut setidaknya 215 orang Linmas. Petugas yang identik dengan pakaian Hansip ini nantinya akan terbagi ke dalam 43 wilayah desa, termasuk 10 desa pemekaran. (ari)

(Suara NTB/ist)

APEL - Apel poskamling yang digelar Polres Lombok Utara untuk menciptakan pemilu damai tahun 2018, Senin (9/4).

SUARA NTB Selasa, 10 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Derita Benjolan di Mata Selama Puluhan Tahun, Papuq Cenah Butuh Bantuan Papuq Cenah (63) warga Dusun Lendang Sedi Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan menderita penyakit yang cukup menyiksa.Terdapat benjolan sebesar kepalan tangan orang dewasa di bagian kelopak matanya. Penyakit ini diderita Papuq Cenah yang tinggal di lereng Gunung Sasak ini selama puluhan tahun. SELAMA ini, Papuq Cenah hanya berobat ke dukun, lantaran tak punya BPJS. Papuq Cenah yang hidup tanpa suami dan anak ini juga takut dirawat di rumah sakit, karena khawatir meninggalkan rumah. Muliana cucu dari Papuq Cenah menuturkan neneknya menderita penyakit aneh membengkak kelopak mata sejak 30 tahun lalu. “Nenek saya mengalami penyakit ini sejak 30 tahun lebih, nama penyakitnya ini belum diketahui apakah timor. Orang di sini biasa menyebut “ngayah”, tutur Muliana, Senin (9/4). Awal mula penyakit neneknya ada bintik merah di mata, disertai rasa perih dan gatal. Neneknya pun dibawa berobat ke dukun daerah setempat.

Karena kurang diperhatikan, lama kelamaan benjolan di mata neneknya semakin membesar. Hingga 4 tahun lamanya dibiarkan, barulah neneknya merasakan sakit. Awalnya benjolan hanya sebesar tahi lalat, namun lambat laun menyamai buah buah pinang. Namun saat itu pun neneknya tidak dirawat di rumah sakit, karena alasan memang tidak ada BPJS dan neneknya takut dirawat. Di saat benjolan sudah begitu besar dirasakannya, sepeti kepalan tangan orang dewasa Papuq Cenah pun mau diperiksa ke puskesmas. Namun ia hanya diberikan obat oleh pihak puskesmas. Saat itu neneknya diminta dirujuk ke rumah sakit oleh puskesmas, karena tak mampu ditangani, bahkan saat itu disampaikan

Buat Surat Kesanggupan Mengganti SEBANYAK 21 unit kendaraan dinas (randis) anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) periode 2014-2019 belum dikembalikan. Dari jumlah ini beberapa di antaranya hilang. Akibatnya, puluhan anggota DPRD ini pun tak bisa mengambil gaji dan tunjangan. Karena itulah dewan penunggak randis, terutama yang hilang diminta membuat surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat kesanggupan mengganti. (Suara NTB/dok) Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Muchlis H. Sulhan Mukhlis menyatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan Sekretariat DPRD dan eksekutif terkait randis. Hasilnya randis di Sekretariat DPRD harus ditarik, kecuali randis di unsur pimpinan, baik ketua dan wakil ketua, karena tidak mendapatkan tunjangan transportasi. “Semua sudah dikembalikan, kecuali beberapa randis yang hilang dewan diminta membuat surat keterangan hilang dan surat siap mengganti,’’ ujarnya, Senin (9/4). Diakuinya tunggakan randis ini berimbas terhadap pembayaran gaji dan tunjangan bagi dewan yang belum mengembalikan. Karena itu dewan yang belum mengembalikan harus segera, bagi randisnya yang hilang juga diminta membuat surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat siap mengganti. Jika itu sudah ada maka anggota dewan bisa mengambil gaji. Terkait ketertiban dewan mengembalikan randis, menurutnya sudah tertib sebab mereka memiliki itikad baik mengembalikan. Sebelumnya, Sekretaris DPRD Lobar H Isnanto Karyawan menyatakan puluhan randis anggota DPRD Lobar periode 2014-2019 menjadi temuan BPK, lantaran puluhan kendaraan randis belum dikembalikan oleh para wakil rakyat. Akibatnya gaji dan tunjangan semua anggota DPRD Lobar pun masih “ditahan”, gaji dan tunjangan ini bakal dibayarkan jika randis tersebut telah dikembalikan. Sementara dari puluhan randis tersebut, beberapa diantaranya diduga hilang. (her)

Gedung DPRD Loteng Rampung Tahun Ini Praya (Suara NTB) Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang baru di Kelurahan Jontlak Praya Tengah dipastikan tuntas tahun ini. Dengan begitu, awal tahun depan seluruh aktivitas anggota DPRD Loteng sudah pindah ke gedung yang baru. Demikian disampaikan Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, kepada wartawan di kantornya, Senin (9/4). Dari laporan yang disampaikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, saat ini progres capaian pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru sudah mencapai 80 persen. Sisanya 20 persen, akan dituntaskan tahun ini. “Target selesainya pada Bulan November tahun ini. Setelah itu barulah kita bisa mulai pindah,” jelasnya. Ia menjelaskan, untuk fisik bangunan sudah hampir 100 persen. Yang belum selesai yakni terkait landscape (penataan taman) serta interior gedung. Termasuk di dalamnya penyiapan mebeler dan beberapa fasilitas pendukung. “Jadi bisa dikatakan sudah tidak ada masalah. Kita tinggal tunggu finishing saja,” tandas mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini. Disinggung rencana pemanfaatan gedung DPRD Loteng yang lama, Mulyatno mengatakan, sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gedung lama akan ditempati oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Loteng, mengingat, untuk proses pelayanan perizinan butuh gedung yang besar. Sementara kondisi gedung yang ditempati DPMP2TSP Loteng yang sekarang ini sudah dinilai tidak representatif lagi. “Memang ada rencana juga akan ditempati oleh Perpustakaan Daerah. Tapi yang direkomendasikan oleh KPK, baru DPMP2TSP saja. Dengan harapan, proses pelayanan perizinan di daerah ini bisa lebih baik lagi,” tegas Mulyatno. Di tempat yang sama, Kabid. Cipta Karya Dinas PUPR Loteng, M. Syafruddin, S.T., mengatakan dari sisi fisik bangunan, gedung DPRD Loteng yang baru sudah bisa digunakan. Hanya saja, supaya lebih baik tentu butuh penataan terlebih dahulu, supaya tampilan gedung bisa lebih baik. Untuk itu, fokus pengerjaan tahun ini ialah pada penyelesaian landscape serta interior gedung dan anggaran yang dibutuhkan juga sudah tersedia. “Untuk pengerjaan tahun ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp20 miliar,” jelasnya. Ia menjelaskan, tahun ini merupakan tahun kelima gedung DPRD Loteng tersebut dikerjakan. Di mana jika ditotal sejak pembangunan tahap pertama sampai tahap kelima tahun ini, total anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 68 miliar dengan anggaran terbesar digelontorkan selama dua tahun terakhir ini. (kir)

pihak medis bahwa kemungkinan besar nenek nya dioperasi. Namun saat itu neneknya tidak mau dirujuk, dengan alasan tidak ada biaya sementara BPJS juga tidak ada. “Nenek saya juga tidak berani saat itu, ditawarkan untuk diuruskan dokumen nya untuk berobat,” ujarnya. Belakangan foto kondisi neneknya menjadi viral di media sosial, sehingga banyak yang berdatangan melihat kondisi neneknya. Termasuk Kepala Desa Giri Sasak juga dari dulu menawarkan agar neneknya dirawat intensif di rumah sakit. Alhasil, neneknya pun sanggup dirawat dan dioperasi. Pihak desa dan Puskesmas Kuripan siap membantu untuk pembuatan BPJS. Semasa hidup Papuq Cenah bekerja sebagai perajin anyaman tikar dari daun pandan. Selama sehari ia mampu membuat satu Lembar. Hasil jual satu lembar hanya dihargakan Rp 10-15 ribu. Semenjak neneknya menderita penyakit ini, terutama ketika benjolan di matanya semakin

membesar, Papuq Cenah tidak lagi bisa pergi mencari nafkah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Papuq Cenah berharap belas kasihan keluarga. Kades Giri Sasak Hamdani, menyatakan terkait persoalan Inaq Cenah pihak desa bukan tutup mata membiarkan sejak lama menderita penyakit tersebut. Pasalnya sejak awal mula ia menjabat kades, ia sudah meminta agar Papuq Cenah dirawat intensif. Bahkan ketika penyakit yang diderita nenek Cenah kian parah, pihak desa sudah menawarkan agar dibawa ke rumah sakit. “Tapi nenek Cenah Ndak mau, Tapi setelah mencuat di media sosial banyak yang tahu alhamdulillah nenek Cenah mau dibawa ke rumah sakit,” ujarnya. Terkait masalah BPJS pihaknya sudah menguruskan ke dinas sosial agar mendapatkan bantuan dari Pemda. Selanjutnya ia ke Dikes untuk diproses oleh Dikes agar penanganan nenek Cenah bisa sesegera mungkin. (her)

(Suara NTB/her)

BENJOLAN - Papuq Cenah dengan benjolan besar di kelopak matanya. Papuq Cenah menderita penyakit ini selama 30 tahun.

Puluhan Desa di Loteng Masuk Kategori Tertinggal Praya (Suara NTB) Sebanyak 30 desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ditetapkan sebagai desa tertinggal oleh pemerintah pusat. Sehingga mulai tahun ini, desa-desa tersebut bakal memperoleh dana affirmatif dari Kementerian Keuangan. Dana ini untuk memacu proses pembangunan di desa-desa ini, sehingga bisa segera keluar dari kategori desa tertinggal. “Alokasi dana afermatif bagi desa-desa tersebut bervariasi. Bahkan ada desa yang dapat dana affirmatif sampai Rp. 175 juta lebih,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaluddin, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Senin (9/4). Hanya saja, pihaknya mengaku cukup terkejut dengan penetapan puluhan desa tersebut sebagai desa tertinggal, karena dari hasil evaluasi data indek desa membangun,

seluruh desa-desa di Loteng sudah masuk kategori desa berkembang dan tidak ada desa yang dinyatakan tidak berkembang atau tertinggal. Tapi karena pemerintah pusat melihat dari indikator tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi serta letak geografis dan tofografik desadesa tersebut, sehingga bisa saja ada desa di Loteng yang masih tertinggal. Walaupun dari sisi infrastruktur utama jalan, hampir semua desa sudah bisa dijangkau. “Kita

hanya menerima dan menjalankan program saja. Pemerintah pusat yang menentukan,” imbuhnya. Dana affirmatif tersebut nantinya akan dimasukkan dalam alokasi Dana Desa (DD) masing-masing desa dan diarahkan untuk mendukung program-program yang mengarahkan langsung pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan di desa bersangkutan. Sehingga diharapkan, angka kemiskinan di desa-desa tersebut bisa ditekan.

DPMD Jamin Kelancaran Pelaksanaan Pilkades Praya (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan sebanyak enam Peraturan Bupati (Perbup) baru. Perbup ini untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun ini. Dengan begitu diharapkan, pelaksanaan pilkades serentak tahun ini bisa berjalan aman dan lancar. Kepala DPMD Loteng, Drs. Jalaluddin, di ruang kerjanya, Senin (9/4), mengatakan, keberadaan perbup itu nantinya sebagai petunjuk teknis dari pelaksanaan pilkades atau penjabaran dari peraturan daerah (perda) yang sudah ada. “Enam perbup ini berkaitan dengan teknis pelaksaan pilkades,” terangnya. Diantaranya Perbup tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Pilkades, Perbup tentang Tata Cara Pencalonan, Penetapan dan Kampanye, Perbup tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, dan Pene-

tapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa serta Perbup tentang Pedoman Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Calon Kepala Desa. Ditambah Perbup tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dan Perbup tentang Jenis, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pilkades. “Jadi masing-masing Perbup mengatur beberapa item kegiatan dalam pelaksanaan pilkades,” tambahnya. Dengan keberadaan perbup ini, semua persoalan teknis pelaksanaan pilkades bisa terakomodir, sehingga diharapkan tidak ada lagi muncul persoalan pada saat pelaksanaan pilkades. Baik itu pada tahap persiapan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi pilkades. Disinggung pelaksaan pilkades serentak, Jalaluddin mengaku masih belum bisa dipastikan, karena jadwal pelaksanaan pilkades masih sedang digodok. Hanya saja, kalau bicara aturan tentang desa, enam bulan sebelum berakhirnya

masa bakti kades lama, BPD sudah harus mempersiapkan pelaksanaan pilkades. Untuk jumlah desa yang akan menggelar pilkades, tetap tidak ada perubahan, yakni sebanyak 96 desa. Termasuk di dalamnya desa-desa yang saat ini kadesnya sudah selesai menjabat dan masih dipimpin oleh penjabat kades. Namun sebelum tahapan pilkades dilaksanakan dimulai, pemerintah daerah akan melantik sebanyak 1.300 anggota BPD dari 106 desa. Anggota BPD itulah yang nantinya akan mengawal pelaksaan pilkades sampai selesai. Tapi untuk pembentukan panitia pilkades, itu tetap menjadi kewenangan BPD yang lama, karena anggota BPD yang baru, akan dilantik pada bulan Agustus. Sementara tahapan pelaksaan pilkades sudah dimulai pada bulan Juli. Sehingga untuk pembentukan panitia pilkades tetap jadi kewenangan BPD lama, karena BPD baru belum resmi bertugas. (kir)

Kasus Mantan Kades Langko, Jaksa Nyatakan P21 Praya (Suara NTB) Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) telah menerbitkan surat P21 terhadap berkas kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Langko Kecamatan Janapria, dengan tersangka mantan Kades Langko Su. Itu artinya, berkas perkara kini sudah dinyatakan lengkap. Demikian disampaikan Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Senin (9/4). Sebelumnya, berkas perkara dilimpahkan penyidik Polres Loteng untuk diteliti oleh jaksa penyidik Kejari Loteng. Sempat dikembalikan untuk dipenuhi, berkas kasus tersebut kini sudah dinyatakan lengkap. Itu artinya, pelimpahan berkas bersama barang bukti serta tersangka oleh pihak kepolisian sudah bisa di-

lakukan. Hanya saja, masalah kapan pelimpah dilakukan tergantung kesiapan dari pihak kepolisian. Yang penting pihaknya sudah menyelesaikan penelitian terhadap berkas kasus tersebut. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., mengatakan akan segera melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko, begitu berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa. “Rencana pelimpahan berkas bersama tersangka kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko, sebenarnya minggu ini (kemarin,red). Tapi karena masih ada beberaa catatan jaksa yang harus dipenuhi, sehingga rencana pelimpahan kita tunda paling lambat minggu depan,” jelasnya. Namun kalau memang berkas sudah dinyakan lengkap, minggu ini juga pihaknya akan

melimpahkan berkas perkara serta tersangka kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko tersebut. “Begitu berkas dinatakan lengkap, segera akan kita limpahkan,” ungkapnya. Ia menjelaskan, yang paling penting sebenarnya bahwa indikasi pelanggaran hukum sudah sangat kuat. Dan, itu didukung dengan alat bukti yang lengkap. Nominal nilai kerugian juga sudah diketahui. Di mana sesuai hasil audit BPK RI, besaran kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp240 juta lebih. Tersangka sudah ditahan sejak akhir bulan Maret kemarin, karena dikhawatirkan kabur dan mulai tidak kooperatif dengan pihak kepolisian. Hal ini bisa dibuktikan beberapa kali dipanggil, tidak mau memenuhi panggilan, sehingga diputuskan untuk ditahan. (kir)

Meski ada penambahan dana affirmatif dari pemerintah pusat, secara umum alokasi DD untuk Loteng tidak banyak berubah. Tidak sampai mendongkrak alokasi DD secara signfikan, karena alokasi dana affirmatif diambil dari alokasi DD, sehingga ada desa-desa yang alokasi DD-nya berkurang tahun ini. Di mana dananya dialihkan ke desa-desa tertinggal dalam bentuk dana affirmatif. Beberapa desa yang masuk tertinggal di antaranya, Desa Mertak Tombok, Teduh, Tumpak, Labulia, Menemeng serta Desa Bilelando ditambah Desa Ranggagata dan Desa Pemepek. “Total ada 30 desa. Dan, itu penetapannya langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/dok)

Jalaluddin

UNBK, Server di SMAN 1 Gerung Terganggu Giri Menang (Suara NTB) Siswa SMA/MA di Lombok Barat (Lobar) secara serentak mulai melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Senin (9/4). Di mana SMAN 1 Gerung merupakan salah satu sekolah yang mengelar UNBK tingkat SMA/MA di Lobar. Pada pelaksanaan UNBK hari pertama di sekolah yang dikepalai Hj. Erni Zuhara ini, sempat mengalami kendala gangguan server. Namun kendala tersebut tidak berlangsung lama dan langsung mendapat penanganan dari pihak sekolah. “Sempat tadi ada gangguan sedikit pada servernya tadi disesi pertama, namun sudah dilakukan pergantian dengan server cadangan,” jelas Kepala SMAN 1 Gerung, Hj Erni Zuhara yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Erni menjelaskan untuk pelaksanan UNBK kali kedua ini, jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 356 siswa dari jurusan IPA dan IPS. Di mana untuk setiap sesi dibagi menjadi 120 siswa dengan masing-masing ruangan terdiri dari 30 siswa.”Kita punya 4 ruangan yang dipergunakan untuk UNBK,” sam-

bungnya. Kendati demikian diakui mantan kepala SMAN 1 Lembar ini, pihak sekolah masih kekurangan sarana pendukung komputer untuk pelaksanaannya. Di mana pihaknya hanya memiliki sekitar 70 unit komputer yang idealnya jika melihat peserta harusnya terdapat 140 unit komputer. Sehingga untuk mensiasati kekurangan tersebut, pihaknya dengan segala upaya meminjam komputer atau laptop dari guru dan siswa. “Paling tidak itu ada 140 unit minimalnya. Tapi kita punya satu orang teknisi, dan 4 orang proktor, “ katanya. Selain kekurangan komputer, pihaknya mengkhawatirkan terjadinya listrik padam. Pasalnya kendati pihaknya sudah menyiapkan 1 genset untuk kemungkinan itu, namun daya hanya sebesar 2500 volt. Sementara itu salah seorang siswa SMAN 1 Gerung, L. Alvi mengaku tidak terlalu kesulitan dalam mengerjakan soal UNBK. Menurutnya pendampingan dan simulasi yang diberikan sekolah kepadanya, dirasa oleh lelaki yang bercita-cita menjadi TNI ini sangat membantu dalam menjawab setiap soal. (her)

(Suara NTB/her)

UNBK - Pelaksanaan UNBK di SMAN 1 Gerung, Senin (9/4). UNBK di sekolah ini sempat terkendala server macet.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 10 April 2018

Halaman 6

Suara Disnakeswan Kabupaten Sumbawa Pemda KSB Diminta Intervensi Perubahan Kementan Berikan Bantuan 400 Ekor Sapi Australia untuk Sumbawa Jadwal Kerja PT AMNT Taliwang (Suara NTB) Belum adanya kejelasan sikap manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk mengubah jadwal kerjanya terus membuat sejumlah pihak menyorotinya. Bahkan sejumlah kalangan meminta agar pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) turut mengintervensi perusahaan agar mau mengubah kebijakan jadwal kerjanya yang dinilai merugikan bagi karyawan dan daerah itu. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abidin Nasar, SP., MP menyatakan, (Suara NTB/bug) sudah saatnya Pemda KSB Abdul Hamid turun tangan mengintervensi kebijakan penerapan jadwal kerja perusahan operator tambang poyek Batu Hijau tersebut. “Saya kira pemerintah harus turun tangan mengkomunikasikan harapan banyak pihak agar perusahaan itu mau mengubah jadwal kerjanya,” tegasnya kepada Suara NTB, Senin (9/4). Ia menjelaskan, jadwal kerja 4 minggu kerja dan 2 minggu libur (4:2) yang diterapkan PT AMNT saat ini memberikan banyak kerugian. Tidak saja di pihak karyawan tetapi juga kepada masyarakat dan daerah yang seharusnya bisa mendapatkan multiplier effect dari keberadaan perusahaan tambang Batu Hijau. “Bagi karyawan tentu itu berat karena bekerja selama 28 hari penuh secara langsung akan menjauhkan mereka dari keluarga. Belum lagi soal dampak ekonomi yang diharapkan masyarakat justru hilang karena karyawan selama bekerja di tempatkan di dalam camp,” sesalnya. Dengan melihat kondisi tersebut, bagi Abidin, Pemda KSB tentu dapat mengambil kebijakan untuk mengubah sistem jadwal kerja yang diterapkan PT AMNT itu. Sebab perusahaan tersebut beroperasi di KSB di mana harapan terbesar pemerintah bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. “Secara langsungnya kepada masyarakat kita tentu dari sisi tenaga kerja. Dan secara tidak langsung ya dari sisi multiplier effect perusahaan. Tapi bagaimana keduanya bisa terpenuhi kalau jadwal kerjanya seperti itu,”tukas politisi asal kecamatan Sekongkang ini. Sementara itu kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd menyatakan, terkait penerapan jadwal kerja PT AMNT yang selama ini banyak disoroti oleh berbagai pihak, oleh pemerintah sudah diatensi sejak awal. Bahkan Pemda KSB melalui sejumlah pertemuan telah menyampaikan hal tersebut kepada manajemen PT AMNT, yang pada intinya meminta perusahaan mengevaluasi penerapan jadwal kerja tersebut. “Kami turut membicarakan soal jadwal kerja itu selama ini,” klaimnya. Hanya saja diakui oleh H. Hamid, PT AMNT belum memberikan kepastian apakah akan mengubah jadwal kerjanya tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan sementara ini hanya menyampaikan bahwa penerapan jadwal kerja saat ini untuk memastikan kinerja perusahaan dapat memenuhi target-target yang ingin dicapai. “Dari pembicaraan kita memang mereka akan melakukan evaluasi untuk penyesuaian. Tapi ya mereka mungkin juga butuh waktu sebelum melakukan perubahan lagi,” imbuhnya. (bug) Abidin Nasar (Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dirjen Peternakan Kementerian Peternakan memberikan bantuan 400 ekor sapi jenis Brahman Cross dari Australia untuk peternak di Labangka dan kecamatan Lunyuk. Dalam mendukung program Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Terintegrasi Sapi (Gema JIPI). Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, 400 ekor sapi tersebut diberikan kepada masing masing 10 kelompok di kecamatan Labangka dan kecamatan Lunyuk. Setiap kelompok mendapatkan 20 ekor. “Jadi masing masing 200 ekor untuk kelompok ternak di Labangka dan 200 ekor untuk peternak di

Lunyuk,” sebutnya. Sekarang ini, ternak bantuan tersebut dalam dalam persiapan dibawa ke Indonesia. Diperkirakan bulan Juni mendatang, ternak sudah di tangan peternak. Dalam hal ini, kelompok ternak yang mendapatkan bantuan sebelumnya telah melalui proses verifikasi di Labangka, sekitar Februari lalu. Verifikasi langsung dilakukan terhadap peternak calon penerima bantuan dengan membagi tim di Labangka dan Lunyuk. Termasuk melihat ketersediaan pakan di dua wilayah tersebut. Thalifuddin yang waktu itu ikut mendampingi tim verifikasi dari Dirjen Peternakan bersama Balai Peternakan di Bali melihat antusiame dan kesiapan peternak di dua wilayah tersebut. Terutama dalam hal

(Suara NTB/arn)

Tim Kementan sedang berdiskusi dengan para peternak calon penerima bantuan di Labangka saat verifikasi Februari 2018 lalu. persediaan kebun hijauan pakan ternak terutama Lamtoro, taramba dan kinggrass. Yang jelas, Kabupaten Sumbawa bersaing dengan ratusan kabupaten lainnya se Indonesia

untuk mendapatkan bantuan berupa bibit sapi jenis Brahman Cros asal Australia untuk beberapa kelompok tani yang ada di Labangka dan Lunyuk. Kenapa dua kecamatan tersebut? kare-

(Suara NTB/arn)

Thalifuddin na dua daerah ini memenuhi syarat untuk pakan ternak. Dengan padang rumput yang luas dan penerapan teknologi pengolahan pakan di tingkat kelompok petani peternak. (arn/*)

Puluhan Desa di Sumbawa Belum Sampaikan Laporan Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan desa di Kabupaten Sumbawa belum menyampaikan laporan APBDes tahun 2018. Dimana laporan tersebut sebagai dasar dilakukannya pencairan tahap pertama Dana Desa (DD) sebanyak 20 persen. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa melalui Kasi Pengelolaan Keuangan Desa, Ibrahim, SE, Senin (9/4) kemarin menyebutkan, saat ini sudah 110 APBDes yang masuk dari 157 desa yang ada. Untuk penyaluran tahap pertama, pihaknya juga sudah membuat permohonan penyaluran. Dimana untuk progres penetapan APBDes ini adalah Kecamatan Moyo Utara. Bahkan salah satu desa yakni Desa Songkar sudah menggunakan anggaran 20 persen yang sudah dicairkan. “Sebanyak 110 desa yang sudah menyampaikan laporan-

nya lebih dulu, dan mereka sudah terima uang dana desa tahap pertama 20 persen. Malahan sudah ada yang selesai membelanjakan uang 20 persen dana desa yang disalurkan,” ujarnya. Menurutnya, jika APBDes ini lama disampaian maka pihaknya akan menunda penyaluran Siltan bagi pemerintah desa. Selain itu juga tidak ada penyaluran dana desa tahap pertama. Bahkan bantuan khusus yang bersumber dari aspirasi Pemerintah kabupaten juga tidak akan didistribusi ke desa sebelum adanya APBDes. Dijelaskannya, sebelumnya pihaknya sudah beberapa kali

turun monitoring melakukan pembinaan terhadap desa. Di tahun 2017 pihaknya juga sudah memanggil perangkat desa yang menangani aplikasi APBDes supaya bisa menyelesaikan APBDesnya. Pihaknya juga sudah turun ke kecamatan untuk mempercepat penyusunan APBDes. Tinggal kecamatan untuk mempercepat, karena kewenangan evaluasi berdasarkan pelimpahan bupati ada di kecamatan. “Artinya ketika seluruh kecamatan melakukan hal sama seperti apa yang dilakukan Kecamatan Moyo Utara, kemungkinan APBDes lebih cepat tersusun,” terangnya.

Terhadap puluhan desa yang belum menyampaikan laporan diakuinya kendalanya dengan perangkat desa dan beberapa regulasi yang berubah. Yakni terkait dengan persoalan padat karya tunai desa dan perencanaan infrastruktur. “Itu kadang yang membuat desa ini bingung dengan pemahaman tentang program padat karya tunai desa dan perencanaan pengadaan jasa perencana di desa. Harapan kita ada pergerakan pendamping desa untuk memfasilitasinya,” tandasnya. Pihaknya menargetkan untuk laporan APBDes ini bisa diselesaikan dalam bulan ini. Dimana sebenarnya desa sudah menyusun APBDes, tetapi masih dalam tahap verifikasi di kecamatan. Artinya sekarang desa

yang belum melaporkan sedang dilakukan verifikasi di kecamatan dan pihaknya sedang menunggu hal tersebut. “Banyak desa yang sudah menyusun APBDes dalam aplikasi. Tinggal evaluasi di kecamatan yang sekarang mereka lakukan,” pungkasnya. (ind)

Ibrahim (Suara NTB/ind)

Baznas Sumbawa Salurkan Bantuan kepada Ratusan Korban Banjir Sumbawa Besar (Suara NTB) Baznas Kabupaten Sumbawa mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Shadaqah kepada 133 orang mustahiq/korban bencana banjir di Kecamatan Unter Iwes, Labuhan Badas, Senin (9/ 4/) kemarin, di Aula GOR Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes. Bupati Sumbawa melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Drs. H. Muhammading, M.Si menyampaikan dalam membangun kesadaran harta yang dimiliki adalah titipan Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan di akherat kelak, maka dihimbau kepada golongan mampu atau muzaki (wajib zakat), untuk senantiasa mengeluarkan zakat k-jika diberi-

kan kelebihan rezeki. Agar penyalurannya terarah. Baznas sebagai salah satu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Baznas Sumbawa yang telah mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Shadaqah kepada para mustahiq, yaitu para korban bencana banjir di Kecamatan Unter Iwes, Labuhan Badas. Dan berharap kegiatan tersebut dapat memaksimalkan pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah bagi kemaslahatan umat di Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/arn)

BANTUAN - Para penerima bantuan dari Baznas saat menerima penyaluran bantuan di Aula GOR Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes, Senin (9/4).

Tebet Jadi Kantong Kemiskinan di KSB Taliwang nan maupun kebija(Suara NTB) kan lainnya. Kelurahan Telaga Sementara Disos, Bertong, Kecamatan akan lebih mengambil Taliwang, menjadi peran, terkait upaya wilayah termiskin di pendapatan sebagai Kabupaten Sumbawa penerima program Barat (KSB) di tahun baik Pariri maupun 2017. Bahkan di PKH. Bahkan dalam lingkungan ini, terupaya tersebut, akan catat sekitar 204 jiwa lebih kepada pendekahasil verifikasi Basis tan perorangan dan Data Terpadu (BDT) keluarga miskin. Hal Kementerian Sosial ini juga akan dibaren(Kemensos) dari jumgi dengan porsi anggalah sebelum di veriran lebih kepada kelufikasi 5.759 jiwa. arga miskin yang beraAngka ini jauh lebih da di wilayah tersebut. tinggi jika dibanding“Kita akan lakukan (Suara NTB/ils) kan dengan desa dan kolaborasi dalam penH. Syaifuddin wilayah lain yang ada anganan masalah kedi KSB. miskinan yang ada di lokasi Tebet. Se“Memang Telaga Bertong (Tebet) hingga penanganan yang akan kita salah satu kantong kemiskinan terbe- lakukan bisa maksimal,” ungkapnya. sar yang kita miliki saat ini. Data yang Ia menyebutkan, selain program ada juga menunjukkan yang sama dan khusus bagi penduduk miskin hasil kita tidak bisa mengelak dari fakta BDT, di lokasi kantong kemiskinan juga tersebut. Jika dibandingkan dari se- akan diintervensi dengan program lain. mua wilayah, desa Poto Tano yang pal- Sehingga dengan pola keroyokan yang ing rendah tingkat kemiskinan sekitar akan dilakukan tersebut, penanganan 35-127 jiwa hasil BDT tahun 2017 ,” kemiskinan diharapkan akan jauh lebterang Kepala Dinas Sosial (Disos) dr. ih maksimal. Tentu program penangaH. Syaifuddin, kepada Suara NTB, nan kemiskinan juga akan melibatkan Senin (9/4). CSR perusahaan. Hal ini dilakukan, Dikatakannya, menyikapi masalah karena jika hanya mengandalkan uang ini, pihaknya bersama dengan DPMD dari APBD saja, dianggap tidak akan akan segera membangun sinergi untuk bisa maksimal. bisa mengeluarkan status Tebet se“Kita akan keroyok masalah bagai kantong kemiskinan KSB. Bah- masyarakat miskin dengan semua prokan dua dinas memiliki peran masing- gram, sehingga kedepannya angka masing, khusus untuk DPMD, pende- penurunan kemiskinan di KSB akan katannya lebih kepada institusional. lebih maksimal dan wilayah sebagai Baik dengan pengalokasian anggaran kantong kemiskinan juga semakin bisa lebih untuk mengintervensi kemiski- ditekan,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Selasa, 10 April 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Semarak Budaya ”Cera Labu” dan Transplantasi Karang Meriahkan Festival Tambora 2018 Dompu (Suara NTB) Berbagai event budaya dan edukasi memeriahkan festival Tambora tahun 2018. Budaya Cera Labu yang menjadi budaya masyarakat bugis di pesisir pantai untuk memohon keselamatan dan hasil laut yang melimpah kembali digelar di Soro Kecmatan Kempo. Di waktu yang bersamaan, juga dilaksanakan kegiatan transplantasi karang di teluk Saleh Desa Calabai Kecamatan Pekat untuk menjaga ekosistem laut. Dua event ini merupakan bagian dari Festival Tambora 2018 sebagai bagian event budaya dan edukasi bagi masyarakat dalam mempertahankan kelestarian alam di teluk Saleh yang dikenal sebagai aquarium dunia. Keberadaan teluk Saleh yang berhadapan dengan taman Nasional gunung Tambora dan dihubungkan dengan padang savana yang cukup luas, menjadi keindahan sendiri yang tiada bandingannya di dunia. Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH pada acara Cera Labu di Soro Kempo, Senin (9/ 4) kemarin mengungkapkan,

(Suara NTB/ula)

Budaya Cera Labu untuk memohon keselamatan dan hasil laut berlimpah menjadi tradisi para nelayan di Soro Kempo. Tradisi ini dilaksanakan untuk memeriahkan festival Tambora 2018, Senin (9/4). budaya ini menjadi kebiasaan para nelayan dari masa ke masa dalam menjaga kelestarian laut serta isinya. Budaya ini dilakukan ketika hasil tangkapan para nelayan dirasa berkurang, sehingga dilakukan ritual agar hasil laut bisa ditangkap para nelayan. Sehingga sebelum cera labu, para nelayan tidak dibole-

hkan melaut selama sepekan. Namun dengan kemajuan teknologi, berbagai jenis alat tangkap dan dengan kapal besar serta pendingin ikan membuat para nelayan bisa menangkap ikan hingga bermil – mil jauhnya. Sehingga hasil tangkapan pun semakin banyak dan inilah yang akan terus didorong pemerintah untuk ke-

mandirian para nelayan. “Ini (cera labu) sebagai budaya dan kita berharap menjadi tampilan yang menarik wisatawan, terutama dalam mendukung Tambora sebagai taman nasional dan geopark nasional,” kata Arifuddin. Ia pun mengajak masyarakat Kempo khususnya untuk ikut menyukseskan kegiatan Festival Tambora 2018 dengan melahirkan berbagai kreativitas yang dapat memberi nilai tambah bagi kemajuan ekonomi. Festival yang telah menjadi event nasional dan dilaksanakan setiap tahunnya ini, akan memberi nilai tambah apabila masyarakat bisa bersama – sama menjaga keamanan, membuat kreativitas – kreativitas. Sehingga daerah ini tetap dikunjungi tamu dan investor yang membelanjakan uangnnya di Dompu. Perputaran uang inilah yang akan memberi nilai positif bagi masyarakat. “Hasil kreativitas dan kerajinan masyarakat ini bisa menjadi oleh – oleh tamu yang berkunjung ke Dompu, sehingga uang itu terus berputar di tengah masyarakat,” katanya.

(Suara NTB/ula)

Kegiatan transplantasi karang yang dilakukan di perairan Calabai dan menjadi pintu masuk teluk Saleh untuk menjaga karang dan mendukung pariwisata snorkelling. Usai melepas kegiatan cera labu, wakil Bupati bersama Ketua PN Dompu bersama jajaran pemerintah daerah (Pemda) tampak pulang lebih awal. Biasanya, rombongan bersama masyarakat masuk ke laut dengan sampan membawa sesajen. Setelah sesajen dibuang ke laut, warga langsung saling siram. Aksi saling siram ini yang

ditunggu – tunggu warga, karena budaya ini tidak mengenal pejabat atau orang dikenal, ketika berada di Soro tetap harus basah. Tapi anggota muspida dan para pejabat rupanya menghindari aksi saling siram. Terlebih warga kadang menggunakan air kotor untuk menyiram, dan warga yang belum siap pun tetap disiram. Untuk

menghindari barang elektronik rusak dan basah kuyup oleh siraman warga, banyak pejabat tidak berani mendekat. Di Calabai Kecamatan Pekat juga berlansung kegiatan transplantasi karang di perairan Calabai yang menjadi pintu masuk teluk Saleh. Kegiatan yang sudah digalakan Christian, pemuda Calabai sejak bertahun – tahun lalu untuk menjaga terumbu karang ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan ini menjadi bagian dari event Festival Tambora 2018 sebagai bagian dari upaya edukasi dalam menjaga terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan. Kegiatan transplantasi karang juga untuk mendukung kegiatan pariwisata, karena teluk saleh khususnya perairan Calabai berhubungan dengan 2 pulau indah yang menjadi destinasi pariwisata NTB yaitu pulau Moyo Sumbawa dan pulau Satonda Dompu. Wisatawan yang berkunjung dengan kapal pesiarnya selalu menyempatkan diri untuk melakukan snorkelling di sekitar perairan Calabai. (ula/*)

Gangguan Teknis, UNBK Dua SMA di Dompu Molor Dompu (Suara NTB) Hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Dompu diwarnai gangguan teknis pada server. Akibat kerusakan ini, 2 SMA di Dompu baru bisa memulai sesi pertama jam 12 siang. Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Kabupaten Dompu, Ahmad Taufik, S.Pd kepada Suara NTB saat dihubungi, Senin (9/4) kemarin mengungkapkan, sejauh ini pelaksanaan UNBK di Dompu berjalan lancar. Namun terdapat 2 SMA yang mengalami gangguan pada servernya, sehingga harus disinkronkan ulang. “SMAN 2 Manggelewa ada kendala dengan server. PHD-nya rusak, sehingga harus disinkronkan ulang sampai jam 12 siang tadi,” kata Ahmad Taufik. Selain SMAN 2 Manggelewa, SMA Harapan Insan Manggelewa juga mengalami hal serupa dan baru memulai sesi pertama pelaksanaan UNBK jam 12 siang. Gangguan ini diduga salah satunya akibat jaringan internet yang kurang bagus. Kendati ter-

lambat memulai sesi pertama pelaksanaan UNBK dan ada gangguan jaringan internet, sekolah – sekolah ini harus menyelesaikan semua sesi ujian paling lambat jam 18.00 wita. “Server pusat itu dibuka jam 7.30 sampai 18.00. Itu kendalanya. Jadi, waktunya berkurang (untuk melaksanaan ujian),” katanya. Ahmad Taufik mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan secara matang menjelang pelaksanaan UNBK tingkat SMA di Dompu. Saat pelaksanaan, terjadi kerusakan pada server. Ia pun mengakui, untuk daerah Manggelewa sering naik turun jaringan internet. Karena tidak semua sekolah menggunakan modem, indihum atau Telkom. “Makanya di SMA Kempo mereka pake modem berkecepa-

tan tinggi (untuk mengatasi masalah internet),” terangnya. Berdasarkan pantauan Suara NTB untuk pelaksanaan UNBK di Dompu, masih diwarnai siswa peserta UN yang tidak hadir. Banyak diantara mereka DO karena menikah, tidak ingin melanjutkan sekolah dan alasan lainnya. Kondisi ini diakui beberapa sekolah karena siswanya menjadi pekerja dan berakibat konsentrasi belajar tidak ada. Pihak sekolah tetap mendatanya sebagai peserta UN karena namanya sudah tercantum dalam Dapodik. Sementara di SMAN 1 Kempo, dari 196 siswanya yang terdaftar, semuanya hadir di 3 sesi. Yaitu sesi pertam sebanyak 66 orang siswa, sesi kedua juga 66 siswa dan sesi ketiga sebanyak 64 siswa. Tidak ditemukan ken-

dalam dalam pelaksanaan hari pertama. Walaupun saat persiapan, kapasitas listrik di SMAN 1 Kempo tidak mampu menopang kebutuhan listrik untuk komputer dan kipas angin. “Makanya kita pasang (ambil) langsung jaringan listrik ijin ke PLN,” kata Kepala SMAN 1 Kempo, Drs. H. Muhdar. Tanpa Kendala Sementara itu, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA/MA sederajat di Bima berjalan lancar Senin (9/4). Proses pelaksanaannya tanpa menuai masalah atau kendala. Kepala melalui Kasi Peserta Didik atau Kesiswaan UPTD Dikmen PK PLK Bima, Sumadi S.Pd mengatakan hari pertama UNBK berjalan lancar. Kata dia, tidak ada permasalahan yang menyulitkan bagi sekolah maupun siswa. “Alhamdulillah UNBK hari pertama SMA/MA berjalan lancar. Tidak ada kendala,” katanya

kepada Suara NTB, Senin (9/4). Menurutnya, pihaknya dari awal mengkhawatirkan persoalan jaringan dan listrik. Hanya saja hal tersebut tidak ada gangguan selama ujian, karena pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana. “Sebelumnya kita sudah antisipasi. Tapi pada hari pertama tidak ada kendala dan kita berharap kondisi seperti ini hingga selesai UNBK Kamis mendatang,” katanya. Selain itu lanjutnya berdasarkan pantauan pada beberapa sekolah rata-rata seluruh siswa mengikuti UNBK. Angka siswa yang mengikuti UNBK tahun 2018 ini mencapai 100 persen. “Kita berharap tahun ini angka kelulusan juga mencapai 100 persen,” ujarnya. Dia menjelaskan, pelaksanaan UNBK berlangsung sejak seminggu kemarin. Hanya saja minggu pertama berlaku bagi SMK. Ada 31 SMK yang menggelar. 11 SMK Kota Bima dan 21 SMK Kabupaten Bima.

(Suara NTB/ula)

HARI PERTAMA - Suasana pelaksanaan UNBK di SMAN 1 Kempo di hari pertama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan 50 nomor soal, Senin (9/4). “Sementara Jumlah pesertanya sebanyak 2.441. 1.201 SMK Kabupaten dan 1.240 siswa Kota Bima,” katanya. Sementara peserta UNBK jenjang SMK/MA ini ada sebanyak 84 SMK/MA di Kabupaten Bima

dan sebanyak 24 di Kota Bima. Sedangkan jumlah pesertanya sebanyak 9.947 orang. “Jumlah ini tersebar SMA/MA kabupaten Bima sebanyak 7.407 siswa dan Kota Bima sebanyak 2.540 siswa,” pungkasnya. (ula/uki)

Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu dengan Suara NTB

Galakkan Perpustakaan Desa dan Keliling untuk Tingkatkan Minat Baca Dompu (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu menyadari minat baca masyarakat belum memuaskan. Program perpustakaan keliling dan mengembangkan perpustakaan Desa dinilai sebagai salah satu upaya efektif dalam meningkatkan minat baca. Terbatasnya judul buku sering menjadi kendala sekolah dalam meningkatkan minat baca dan itu akan ditopang dengan program perpustakaan keliling. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu, Rohyani, SH kepada Suara NTB, Senin (9/4) kemarin. Dikatakan Rohyani, pihak sekolah tidak bisa mengadakan sendiri buku bacaan yang beragam bagi siswanya. Karena anggaran BOS tidak bisa dimanfaatkan untuk memberi buku umum. “Dana BOS tidak bisa membeli buku umum, kecuali buku paket. Makanya, kami intens sekarang (untuk program perpustakaan keliling), di samping ada motivasi

mewujudkan Kabupaten Dompu layak anak,” kata Rohyani. Kehadiran perpustakaan keliling akan melengkapi kendala terbatasnya judul buku bagi sekolah untuk meningkatkan minat baca siswanya. Sehingga program perpustakaan keliling, sudah memiliki jadwal tetap setiap hari bagi sekolah – sekolah yang ada. “Kita turun terus tiap hari ke sekolah – sekolah. Bukan hanya SD, tapi juga SMP dan SMA sederajat,” ungkapnya. Kunjungan 2 unit mobil perpustakaan keliling, tidak hanya di sekolah – sekolah, tapi juga di masyarakat umum dengan mendatangi kantor Desa/Kelurahan atau di tempat keramaian masyarakat. Jenis buku akan disesuaikan dengan potensi daerah ketika berkunjung ke Desa/Kelurahan atau keramaian. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuannya terkait potensi yang ada di sekitarnya. “Potensi alam tidak akan maksimal kalau tidak didukung SDM yang memadai. Potensi alam akan

(Suara NTB/ula)

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dompu, Rohyani, SH. sangat dekat kaitannya dengan minat baca,” jelasnya. Hal inilah yang mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menghadirkan perpustakaan keliling di lokasi pacuan kuda. Harapannya, joki kecil yang menunggangi kuda dapat membiasakan membaca di sela – sela kesibukan sebagai

(Suara NTB/ula)

Perpustakaan keliling saat mendatangi arena pacuan kuda di Lepadi Kecamatan Pajo beberapa waktu lalu untuk mendorong minat baca para joki kecil serta pendampingnya. joki atau orang tuannya sebagia pendamping. “Mendorong joki kecil dan pendampingnya membaca di arena pacuan kuda membuat orang dari Australia kagum. Program ini akan terus kita kembangkan,” katanya. Ia pun tidak menampik, mi-

nat baca bisa ditingkatkan bila didukung oleh judul buku yang lengkap dan jaringan internet yang luas. Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), semua Desa / Kelurahan di Kabupaten Dompu sudah memiliki jaringan internet dan listrik. “Minat baca baru bisa dinaikan apabila didukung oleh dua hal. Yaitu fisik (judul) buku lengkap dan memiliki jaringan internet. Menurut Dinas Kominfo, semua Desa (di Dompu) memiliki jaringan internet dan listrik,” katanya. Tidak hanya perpustakaan keliling yang terus digalakan untuk meningkatkan minat baca dan mengembangkan SDM warga Dompu, perpustakaan Desa juga akan terus dikembangkan. Jika

pada tahun 2017 ada 4 Desa yang sudah mengembangkan perpustakaan Desanya, yaitu Desa Manggenae, Cempi Jaya, Wawonduru, dan Kadindi. Pada 2019 mendatang, akan dikembangkan perpustakaan Desa di Desa Marada, Soriutu, Kempo, Malaju, dan Desa Soritatanga. “Paradigma baru sesuai Permendes Nomor 19 tahun 2017, bahwa alokasi ADD dan DD bisa dialokasi untuk pengembangan perpustakaan Desa. Sekarang kita sedang menyiapkan Perbup-nya untuk menjadi dasar Desa memprogramkan perpustakaan Desa. Kita juga ingin mengajak DPMPD dan Inspektorat mensosialisasikannya ke Desa,” ungkapnya. (ula/*)

SUARA NTB Selasa, 10 April 2018

TNI - Polri Dikhawatirkan Tak Netral di Pilwalkot Bima Mataram (Suara NTB) – Riak-riak menambah dinamika pesta demokrasi Pilkada serentak 2018. Kali ini mengenai kekhawatiran tidak netralnya aparat TNI dan Polri dalam pengamanan Pilkada. Hal itu berdasarkan informasi intelijen yang dihimpun Satgasops Mantap Praja Gatarin 2018. Paparannya disampaikan dalam analisa dan evaluasi di Mapolda NTB, Senin (9/4) yang dipimpin Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli. Firli menegaskan aparat memiliki konsep politik negara. Bukan politik praktis. Sehingga kesetiaannya kepada negara bukan pada kepentingan politik tertentu. Senada, Danrem 162/Wira Bhakti, Kolonel Inf H Farid Makruf menegaskan kembali posisi TNI yang membantu Polri dalam pengamanan Pilkada Serentak 2018. “Apakah betul di Bima itu dikhawatirkan ada TNI Polri yang tidak netral. Itu baru dikhawatirkan, itu artinya kami harus mencari info lagi,” ujarnya. Menindaklanjuti informasi itu, Farid sebagai pimpinan komando tertinggi TNI AD di NTB ini akan menerjunkan tim. Tugasnya, mengonfirmasi informasi intelijen tersebut. “Sekali lagi untuk menyadarkan anggota, kita briefing lagi Dandim untuk memberikan pemahaman bahwa kita TNI dan Polri itu harus netral dalam Pilkada ini,” ujarnya. Sejauh ini, sambung Farid, belum ada indikasi TNI yang bersikap tidak netral dalam Pilkada Serentak. Dia kembali mengingatkan posisi aparat dalam gelaran Pilkada. “Jangan ada terlibat sentimen, mau bela keluarga, mau bela golongan. Saya kasih penjelasan, nanti kalau tidak netral, saya hukum,” tegas Farid. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Manajemen LEM, Mataram Mall dan MDS Tegaskan Netral di Pilkada NTB Mataram (Suara NTB) Pihak manajemen Lombok Epicentrum Mall (LEM), Mataram Mall dan Matahari Departement Store (MDS), memberikan klarifikasi atas klaim beberapa oknum yang mengaku karyawan dari tiga perusahaan tersebut, sebagai pendukung salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada NTB 2018 ini. Ketiga manajemen pusat perbelanjaan terbesar di Kota Mataram itu, kompak menegaskan bahwa pihaknya bersikap netral dan tidak berpihak sebagai pendukung dari salah satu pasangan calon yang berkompetisi memperebutkan kursi orang nomor satu dan dua di NTB itu. “Kami cukup kaget mendapat informasi terkait dengan pemberitaan di media massa, yang mencantumkan nama Lombok Epicentrum Mall, mendukung salah satu pasangan calon. Setelah kami kroscek, ternyata tidak ada nama

karyawan kami yang mengaku sebagai pendukung itu,” kata, General Manager LEM, Salim Abdad, kepada Suara NTB, Senin (9/4) kemarin. Salim Abdad menegaskan, pihaknya mempersilahkan karyawannya dalam kapasitas sebagai pribadi, untuk menyalurkan hak politiknya, namun tanpa membawa embel-embel institusi perusahaan. Karena pihak manajamen sebagai institusi perusahaan bersikap netral. Ditempat yang sama, pihak manajemen Matahari Departement Store, juga menegaskan,

setelah melakukan kroscek, juga tidak ada menemukan nama oknum pendukung yang disebutkan sebagai pendukung salah satu paslon tersebut yang bekerja di Matahari. “Setelah klarifikasi ternyata tidak ada namannya Hery Muhammad Jaelani. Kita bingung, nah itu yang perlu kita minta klarifikasi,” kata asisten store manager MDS, Yudha Wing. Sementara itu, di tempat terpisah, Manajemen Mataram Mall, melalui Asisten Manajer, Putu Yogi Andrian, juga menyampaikan bahwa

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Salim Abdad

Yudha Wing

pihaknya bersikap netral dalam kontestasi politik Pilkada NTB 2018. Adapun pengakuan dari salah satu oknum pendukung salah satu paslon, yang mengaku sebagai karyawan di Mataram Mall, itu merupakan pernyataan pribadi. Sebab pihak manajemen tidak pernah mengarahkan karyawannya untuk men-

dukung salah satu paslon. “Kami di sini tidak pernah ada mengarahkan karyawan untuk memilih salah satu calon atau yang terkait politik. Oleh karena itu kami tidak bisa menerima apabila dicantumkan nama kami (Mataram Mall) dalam hal-hal yang berbau politik, karena kami netral,” tegasnya. (ndi)

Wakapolres Lombok Tengah Dicopot Mataram (Suara NTB) – Buntut kasus pembunuhan di Medan, Wakapolres Lombok Tengah Kompol Fahrizal dicopot dari jabatannya. Perwira lulusan Akpol 2003 itu diparkir sebagai perwira menengah di Polda NTB selama menjalani proses penyidikan pidana. Kabid Propam Polda NTB, AKBP Nurodin menjelaskan, mutasi jabatan tersebut sudah ditentukan. Alasannya agar Fahrizal fokus menjalani proses hukum yang kini sedang berjalan di Polda Sumatra Utara. “Sudah ada mutasi. Sudah dari bulan lalu diarahkan ke luar dari Polres Lombok Tengah,” ujarnya ditemui Senin (9/4) di Mapolda NTB. Dia menambahkan, Fahrizal diperbantukan di Polda NTB bertugas di Kordinator Staf Pribadi Pimpinan (Koorspripim) Polda NTB. Menggantikan sementara Kompol Yuyan Priatmaja –mantan Wakapolres Sumbawa- yang sedang menempuh Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri. “Waktu itu ada Koorspri ikut pendidikan Sespimmen sehingga (Fahrizal) sehari-hari membantu di kegiatan Koorspri,” kata Nurodin. Kapolres Lombok Tengah, AKBP Kholilurrochman menambahkan, Wakapolres Lombok Tengah akan dijabat Kompol Haris Dinzah. “(Fahrizal) sudah mutasi. Diganti Haris Dinzah sekarang masih Kapolsek Cakranegara (Polres Mataram),” ujarnya singkat. Sanksi Etik dari Pimpinan Polda NTB Fahrizal masih menjalani pemeriksaan. Baik mengenai dugaan pidana pembunuhan berencana maupun pelanggaran kode etik dan disiplin. Nurodin menjelaskan, Polda NTB nantinya yang akan menjatuhkan sanksi etik terhadap Fahrizal. Sebab, Fahrizal masih tercatat berdinas di Polda NTB. “Karena dia masih personel Polda NTB maka selanjutnya secara administrasi akan diproses di sini. hasilnya tergantung dari sana dulu,” kata mantan Kapolres Lombok Tengah ini. Namun untuk sekarang, kata dia, Propam Polda NTB belum melakukan pemeriksaan. Sebab penanganannya masih di Polda Sumut dan Mabes Polri. “Namanya proses pidana perlu pembuktian dulu di persidangan. Nanti sanksinya kita menunggu putusan hakim yang inkrah,” pungkas Nurodin. (why)

Penyidikan Kasus Biogas KSB Belum Tuntas Mataram (Suara NTB) – Sejak dilaporkan tahun 2015 lalu, penyidikan dugaan korupsi instalasi listrik Biogas di KSB masih belum tuntas. Penyidik kewalahan memenuhi petunjuk jaksa mengenai pembuktian pidananya. Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa menegaskan, kasus tersebut masih berjalan penanganannya. Meskipun penyidik harus melengkapi lagi berkas yang dikembalikan jaksa Kejari Sumbawa. “Masih jalan kasusnya. Berkas (tersangka) masih kita lengkapi,” ujarnya Senin (9/4) di Mapolda NTB usai Analisa dan Evaluasi Operasi Mantap Praja Gatarin 2018 Pengamanan Pilkada Serentak. Dia menyebutkan, berkas dari tiga tersangka tersebut dikembalikan jaksa. Lantaran isinya belum lengkap dalam hal pembuktian materiil maupun formil pidana. “Iya ada petunjuk P-19 (berkas belum lengkap disertai petunjuk) dari jaksa,” imbuhnya singkat. Dalam kasus tersebut, sudah ditetapkan tiga orang sebagai tersangka. Yakni mantan Kadis Energi Sumberdaya Mineral KSB, Hj MM yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen. Kemudian konsultan pengawas berinisial ES, serta rekanan pemenang tender berinisial Teguh Maramis yang merupakan direktur CV Agung Sembada. Nama terakhir pada Oktober 2017 lalu sudah dihukum penjara dua tahun dan denda Rp 50 juta. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Maramis terbukti bersalah korupsi proyek pembangunan rumah adat KSB tahun 2014 dengan kerugian negara Rp 111 juta. Instalasi listrik Biogas merupakan proyek yang dibangun di enam kecamatan di KSB. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 1,2 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014. Dari hasil perhitungan auditor, korupsi pada proyek itu merugikan negara Rp 323,8 juta. Masyarakat melaporkan dugaan korupsi itu pada November 2015 silam. Berdasarkan hasil cek fisik, penyidik menemukan ketidaksesuaian spesifikasi serta beberapa item di-mark up. (why)

(Suara NTB/why)

CEK PASUKAN - Kadispers Lanud Rembiga, Burhanudin mengecek pasukan saat memimpin upacara peringatan HUT ke-72 TNI AU di Mako Lanud Rembiga, Mataram, Senin (9/4).

HUT Ke-72

Momentum Pelestarian Nilai Historis Perjuangan Mataram (Suara NTB) – Keberadaan TNI AU dalam menjaga kedaulatan negara memiliki makna strategis dan penting. Angkatan udara yang kuat menunjukkan efek deteren dalam bidang pertahanan sebuah negara. Demikian ditegaskan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Yuyu Sutisna yang dibacakan

Kadispers Lanud Rembiga, Letkol Adm Burhanudin saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT TNI AU ke72, Senin (9/4). “Nilai-nilai patriotisme dari pelopor TNI AU harus tumbuh subur di hati sanubari generasi penerus dalam melaksanakan tugas pengabdiannya,” tegas dia di Lapan-

gan Dirgantara Mako Lanud Rembiga, Mataram. Peringatan HUT ke-72 TNI AU, sambung dia, merupakan momentum pelestarian nilai historis perjuangan pengabdian AU sejak awal kelahirannya. TNI AU menegaskan siap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dilandasi jiwa kesatria, militan, loyal, profe-

sional dan modern. Dia kemudian mengutip pernyataan Presiden Soekarno pada Hari Peringatan Lima Tahun AUR pada tanggal 9 April 1951. “Bahwa jika Angkatan Perang kita hendak berdiri setaraf, setinggi, sederajat dengan angkatan perang dunia internasional, kita harus mempun-

yai Angkatan Udara yang sebaik-baiknya,” tegasnya. Dalam menyambut HUT TNI AU ke-72, Lanud Rembiga memeriahkannya dengan turnamen paintball, lomba foto, pekan olahraga Lanud, funbike, panggung hiburan rakyat, ziarah Taman Makam Pahlawan Majeluk Mataram, donor darah, dan karya bhakti. (why)

PBB Ingin Kembalikan Kejayaan Ahyar - Mori di DPRD NTB Tak Terpengaruh Konflik Internal Hanura

Mataram (Suara NTB) Partai Bulan Bintang (PBB) pernah berjaya dengan menempatkan kadernya duduk di kursi pimpinan DPRD NTB, selama dua periode. Namun pada pemilu 2014 lalu, perolehan kursi PBB anjlok, karena hanya mampu meraih tiga kursi. Hal itu membuat PBB harus terlempar dari kursi pimpinan, bahkan PBB terpaksa harus menjadi fraksi gabungan, karena perolehan kursinya tak memenuhi syarat menjadi satu fraksi utuh. Namun pada Pemilu 2019 mendatang, PBB bertekad untuk mengembalikan kejayaanya, dengan menempatkan kembali kadernya duduk di kursi pimpinan DPRD NTB. Karena itu, PBB akan meningkatkan perolehan kursinya, minimal semua dapil bisa diisinya. Demikian disampaikan Ketua Komite Aksi Pemenangan Pemilu (KAPPU) DPW PBB NTB, H. Makmun yang didampingi ketua penjaringan, Zulkarnain, kepada wartawan di Kantor DPW PBB NTB, Senin (9/4) kemarin. “Target kita satu dapil satu kursi,” katanya. Lebih lanjut dikatakan Makmun, pihaknya menyadari tidak mudah mencapai target tersebut. Namun demikian pihaknya sangat optimis PBB akan mampu mencapai target itu dalam Pemilu legislatif 2019 mendatang. Karena pihaknya telah menyiapkan strategi khusus. Salah satu strategi yang akan diterapkannya yakni, PBB akan menggelar roadshow ke berbagai pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Roadshow akan dilaksanakan di semua kabupaten kota se NTB. Tujuan dari roadshow itu untuk bersilaturahmi dan meraih simpati dan dukungan bagi PBB di Pemilu 2019. “Kita ingin ajak berbagai elemen bergabung dengan

(Suara NTB/ndi)

TARGET - Komite Aksi Pemenangan Pemilu (KAPPU) DPW PBB NTB, H. Makmun (kanan) didampingi Ketua penjaringan, Zulkarnain menyampaikan target pileg 2019. PBB,” tandasnya. Maka dengan demikian target PBB mengisi semua dapil di semua tingkatan. Baik di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Selain itu, Makmun juga mengatakan saat ini PBB menjadi parpol yang sedang naik daun. Karena dukungan dan simpati terhadap PBB kian meluas disuarakan berbagai pihak untuk mendukung PBB di Pemilu legislatif 2019. “Justru dengan perlakuan tidak adil yang diterima PBB. Kian membuat simpati banyak pihak bagi PBB,” terangnya. Ditempat yang sama, Ketua Penjaringan Caleg DPW PBB NTB, Zulkarnain menambahkan, salah satu strategi untuk meningkatkan elektoral PBB di Pemilu legislatif 2019, dengan menempatkan calon anggota legislatif (caleg) berkualitas, punya kompetensi, kapabilitas dan kapasitas. Oleh sebab itu, terhitung sejak tanggal 4 April lalu, PBB

NTB sudah membuka rekrutmen dan penjaringan caleg. Baik di tingkat DPRD NTB dan DPRD kabupaten/kota. “Pendaftaran caleg di PBB gratis. Alias tanpa mahar” tegasnya. Meski demikian. Selain memberikan kesempatan kader untuk mendaftar menjadi caleg. Pihaknya juga mempersilahkan masyarakat luas yang berhajat maju di Pileg 2019 melalui PBB. Walaupun begitu, PBB akan melakukan seleksi ketat dalam melakukan penjaringan Caleg. .Mereka yang mendaftarkan diri di PBB menjadi bacaleg tidak lantas ditetapkan menjadi caleg. PBB akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan sebagai caleg. Dengan uji kepatutan dan kelayakan tersebut diharapkan diperoleh caleg berkualitas dan mumpuni untuk meningkatkan elaktoral PBB, dan siap bekerja bagi masyarakat jika nanti terpilih sebagai anggota dewan. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, TGH. Ahyar Abduh - Mori Hanafi (AyharMori) melalui juru bicaranya, Suaeb Quri, menegaskan pihaknya tidak terpengaruh dengan konfliknya di internal Partai Hanura. Pasalnya sebagai salah satu partai koalisi pengusung, sampai saat ini kader Hanura terlibat aktif dalam kerja-kerja pemenangan. Hal itu disampaikan sebagai bentuk respons terhadap manuver Hanura NTB hasil Munaslub, yang dipimpin oleh Mudahan Hazdie, yang mengaku telah mengalihkan dukungan dari Ahyar - Mori kepada pasangan calon nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah Dr. Sitti Rohmi Djalilah (ZulRohmi), baru-baru ini. “Tidak, kami tidak terpengaruh dengan konflik di internal Hanura. Karena pada prinsipnya kami Tim Ahyar - Mori, Hanura adalah partai koalisi pendukung kami. Makanya kami ajak semua pihak untuk bergandengan tangan memenangkan Pilkada ini,” kata Suaeb, kepada Suara NTB, Senin (9/4). Diakui Suaeb, sampai saat ini tim Ahyar - Mori selama turun berkampanye di daerahdaerah, pengurus DPC Hanura, terlepas dari versi mana, semua kompak ikut turun berjuang dalam memenangkan pasangan Ahyar - Mori. “Kami pada prinsip tidak ikut dalam konflik partai. Tapi Pak Ahyar Abduh sebagai Calon Gubernur, telah mengajak dan melibatkan DPC Partai Hanura di tingkat kabupaten/ kota dan mereka semua hadir. Nah itu buktinya setiap kampanye dialogis, Hanura tidak

ada persoalan,” katanya. Meski demikian, tanpa berniat masuk terlalu jauh dalam urusan internal partai, ia tetap berharap alangkah baiknya konflik di intenal Hanura supaya cepat diselesaikan, sehingga dapat lebih fokus dalam memenangkan Pilkada NTB 2018. Sebelumnya, kepada Suara NTB, Ketua DPD Partai Hanura NTB hasil Munaslub, Mudahan Hazdie, menegaskan bahwa Hanura NTB hasil Munaslub telah resmi mengalihkan dukungan kepada pasangan Zul - Rohmi di Pilkada NTB 2018. Menurut Mudahan, dukungan Hanura ke Zul-Rohmi tersebut langsung menjadi keputusan dari DPP. “Benar, DPP Hanura hasil Munaslub mengalihkan dukungan ke pasangan Zul - Rohmi. Surat keputusan pengalihan dukungan ditandatangani oleh DPP hasil Munaslub dengan Ketua Umum Daryatmo dan Sekjen Sarifuddin Sudding, tegas Mudahan kepada Suara NTB, kemarin. Dijelaskan Mudahan, adapun alasan pihaknya mengalihkan dukungan dari pasangan Ahyar-Mori ke Pasangan Zul - Rohmi, diakui tidak lepas dari situasi politik di internal Partai Hanura yang tengah terbelah. “Ini terjadi karena adanya dinamika di internal Partai Hanura,” pungkasnya. Sementara itu, sampai saat ini, belum ada tanggapan dari Hanura NTB kubu Oesman Sapta Odang (OSO) yang dipimpin oleh Syamsu Rijal, terkait manuver dari kubu Mudahan yang mengalihkan dukunga. (ndi)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 10 April 2018

Halaman 9

Pemkab Lobar Kesulitan Lakukan Penataan

23 Gili di Sekotong Milik Pribadi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 23 gili yang ada di kawasan Lombok Barat bukan merupakan milik Pemda. Hal ini menjadi salah satu kendala Pemkab Lobar dalam melakukan penataan. Kendati demikian, Pemkab tetap mengimbau kepada berbagai pihak untuk tetap menjaga kebersihan di pantai yang ada di gili. “Yang jadi kendala kita dalam penataan itu karena hampir semua gili di Sekotong itu milik pribadi. Tidak ada yang milik Pemda, jadi bagaimana kita mau lakukan penataan secara menyeluruh?,” kata Kepala Dinas Pari-

wisata Kabupaten Lombok Barat Ispan Junaidi, di Mataram, Senin (9/4). Meski demikian, pihaknya tetap melakukan berbagai aksi bersih di pantai-pantai yang ada di kawasan Sekotong. Kendati beberapa gili itu sudah

menjadi milik perseorangan. Beberapa gili yang disebut Ispan merupakan milik pribadi bahkan gili-gili yang sudah terkenal di kawasan Sekotong. Termasuk Gili Kedis, Gili Tangkong dan lainnya. “Iya, semuanya itu bukan

milik Pemda. Tapi Pemda tetap melakukan berbagai hal yang menjadi tugas Pemda. Misalnya mengatur dan mengimbau kepada pemiliknya. Kita juga bersama Pokdarwis tetap lakukan aksi bersih pantai,” ujarnya. Diketahui bahwa gili-gili di Sekotong rencananya juga akan menjadi destinasi wisata para peserta IMF-World Bank Group nantinya. Pemkab Lobar sudah mengimbau kepada pengelola kawasan

untuk menjaga kebersihan, terutama di fasilitas destinasi seperti toilet. Sebab ini merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. “Kita siap untuk sambut wisatawan atau peserta IMF nantinya. Kita akan benahi fasilitas dasarnya, terutama sekali itu toilet. Kita bersama para pokdarwis juga sudah sepakat akan hal itu,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga sudah mengimbau dan berdiskusi dengan para boatman.

Mereka diharapkan bisa melengkapi fasilitas di boat, salah satunya jaket keselamatan yang diwajibkan harus ada. Selain itu, pelayanan para boatman juga diharapkan bisa lebih maksimal. “Kan yang paling utama itu pelayanan. Saya sudah imbau kepada para boatman untuk lengkapi fasilitas berupa alat keselamatan di boat. Intinya kita siap,” ujarnya. Sementara itu, sejauh ini belum ada pusat kuliner di ka-

wasan Sekotong. Saat ditanya terkait rencana pembuatan pusat kuliner itu, pihaknya melihat itu menjadi kewenangan Dinas Perdagangan. Namun demikian, pihaknya akan berkoordinasi apabila hal itu (pembuatan pusat kuliner) dimungkinkan untuk dilakukan. “Itu menjadi kewenangan Dinas Perdagangan. Kalau di Dispar itu hanya penataan destinasi saja. Namun demikian, kami akan lakukan koordinasi nantinya,” ujarnya. (lin)

Ingin Keliling Lombok ARTIS peran Adipati Dolken berkeinginan untuk keliling Lombok pada suatu hari nanti. Selama ini, ia tidak pernah bisa bebas berkeliling karena urusan pekerjaan. Ia berharap suatu saat bisa berkunjung ke banyak destinasi wisata yang ada di Lombok. “Harapan saya ke depannya saya bisa berkunjung ke banyak destinasi wisata di Lombok. Sebenarnya sudah sering ke Lombok. Tapi karena selalu datang karena urusan pekerjaan,” ujarnya, di Mataram, Senin (9/4). Ia mengatakan bahwa dirinya sudah jatuh cinta dengan Lombok. Ia berharap bisa berkeliling Lombok dan menikmati berbagai destinasi wisata yang ada. “Pengen aja gitu keliling Lombok dan lihat keindahan alamnya. Saya harap bisa mendapatkan banyak pengalaman dari hal itu,” ujarnya. Laki-laki kelahiran 19 Agustus 1991 ini memang suka jalanjalan. Terlihat dari unggahan di media sosialnya yang banyak memperlihatkan foto dan video jalan-jalannya. “Saya sudah pernah ke gili, sudah sering malah. Jadi saya mau berkeliling Lombok saja. Kayaknya seru,” ujarnya. Ia ingin berkunjung ke pantai, ke desa adat dan banyak lainnya. Kunjungan sebelumnya ia berkunjung ke Pantai Pink. Ia melihat Pantai Pink sangat indah. Sehingga ia merasa sangat nyaman dengan kunjungannya. Ia juga berharap kondisi yang sama di destinasi wisata lainnya. Sehingga ia bisa menikmati kunjungannya nanti. “Semoga ada kesempatan untuk berkunjung lagi. Saya berharap benar-benar bisa berkeliling Lombok,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

PERAHU HIAS - Sejumlah warga sedang menyaksikan pertunjukan 80 perahu hias yang merupakan kegiatan dari Festival Pesona Lawata yang masuk dalam rangkaian FPT 2018 di Kota Bima.

Perahu Hias Meriahkan Festival Pesona Lawata (Suara NTB/lin)

Adipati Dolken

CGV Cinemas Mataram Hadirkan Pemain Film Teman Tapi Menikah Mataram (Suara NTB) Dua artis peran yang sedang digandrungi banyak penggemarnya Vanesha Prescilla dan Adipati Dolken menyempatkan diri menyapa penggemar di Lombok. Melihat tingginya minat penonton di Lombok, manajemen CGV Cinemas Senin (9/4) kemarin mendatangkan kedua pemeran film Teman Tapi Menikah itu. “Kita senang karena penonton di Lombok luar biasa banget. Mereka antusias waktu ketemu kita, jadi ya kita senang banget,” kata Adipati Dolken yang berperan sebagai Ditto. Ini merupakan yang kesekian kalinya CGV Cinemas Mataram menghadirkan para artis peran. Sebelumnya juga telah dihadirkan pemain filam Benyamin Biang Kerok dan mendapatkan sambutan yang meriah dari penonton di Lombok. “Kita senang karena penonton juga menikmati filmnya. Tadi kita sempat masuk pas filmnya baru selesai. Penontonnya penuh, kita senang karena mereka juga senang dengan film ini,” ujarnya. Sementara itu, Vanesha Prescilla yang berperan sebagai Ayudia Bing Slamet juga mengungkapkan bahwa dirinya juga sangat senang menyapa penggemar di Lombok. Pasalnya, mereka terlihat antusias dan menikmati filmnya dengan baik. Ia juga bersyukur bahwa film Teman Tapi Menikah ini mendapatkan tempat di hati penonton-penonton Lombok. “Dengan banyaknya yang nonton, artinya film ini mendapatkan tempat di hati penonton. Tentu saja harapannya semua bisa menikmati adegan demi adegan di dalam film ini,” harapnya. Ia juga mengungkapkan selama proses pengambilan gambar tidak menemukan kesulitan yang berarti. Sebab ia juga kerapkali berdiskusi dengan Ayudia yang menulis novel yang kemudian diangkat menjadi film tersebut. “Kalau kesulitan selama proses pengambilan gambar sih hampir tidak ada. Palingan ada beberapa adegan yang pengambilan gambarnya sampai 20 kali, itu demi mendapatkan hasil yang bagus,” ujarnya. Sedangkan Adipati mengaku bahwa ia harus belajar bermain perkusi selama kurang lebih tiga minggu. Sebab, peran Ditto yang ia dapatkan merupakan seorang pria yang mahir bermain perkusi. “Ini membuat saya kemudian menjadi tertarik untuk bermain perkusi. Kedepannya mingkin sama Mas Ditto akan main bareng kalau ada kesempatan,” ujarnya. Sementara itu, Head of Marketing Site CGV Cinemas Mataram,Teguh Widyo mengatakan bahwa pihaknya akan selalu berupaya untuk mendatangkan artis peran yang filmnya sedang tayang. Ini bertujuan untuk memfasilitasi para penggemar yang ada di Lombok bertemu dengan artis peran idolanya. (lin)

(Suara NTB/lin)

TEMANTAPI MENIKAH - Adipati Dolken yang berperan sebagai Ditto dan Vanesha Prescilla yang berperan sebagai Ayu saat bertemu dengan penggemar sekaligus penonton film Teman Tapi Menikah, di CGV Cinemas Mataram, Senin (9/4).

Mataram (Suara NTB) Festival Pesona Lawata merupakan salah satu rangkaian dari Festival Pesona Tambora. Masyarakat terlihat antusias menyaksikan puluhan perahu hias dalam festival tersebut setidaknya ada 80 perahu hias yang meramaikan event tahunan di Kota Bima ini. Selain lomba perahu hias, ada pula pameran kuliner sari laut yang dihidangkan oleh berbagai OPD di Kota Bima. Ini diharapkan menjadi ajang promosi pariwisata Kota Bima. Sehingga semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar Pemkot Bima, Festival Pesona Lawata, sebagai salah satu rangkaian event untuk memeriahkan Festival Pesona Tambora 2018,” kata

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. L Moh Faozal, S.Sos., M.Si dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (9/4). Bagi Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Dispar NTB, adanya kegiatan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, termasuk Festival Pesona Lawata, sekaligus sebagai pemerataan kegiatan, yang muaranya adalah untuk mengembangkan sektor kepariwisataan di NTB. Menurut Faozal, dari sisi potensi Pulau Lombok dan Sumbawa memiliki potensi yang nyaris sama di bidang pariwisata. “Hendaknya ke depan kegiatan kepariwisataan seperti ini terus dipertahankan dan dilaksanakan, sebagai salah satu upaya untuk promosi pariwisata NTB, khususnya di Kota Bima,” harapnya. Sementara itu, Walikota

(Suara NTB/fan)

HIBUR - Penyanyi Muhammad Tulus Rusydi menghibur mahasiswa di Lapangan Sepak Bola Lawata Unram, Sabtu (7/4) malam

Tulus Hibur Mahasiswa Unram Mataram (Suara NTB) Penyanyi, Muhammad Tulus Rusydi, tampil memeriahkan acara talkshow bertajuk Pancasila di Zamanku yang digelar Bhakti Pendidikan Djarum Foundation bekerjasama dengan pihak Universitas Mataram (Unram) di Lapangan Lawata Unram, Sabtu (7/4). Vokalis kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat itu sukses menghibur mahasiswa di NTB lewat lantunan 10 lagu terbaiknya saat manggung di hadapan ribuan mahasiswa Unram itu. Ada pun lagu yang dinyanyikan saat itu, yakni Baru, JCAAA, Monokrom, Ruang Sendiri, Tukar Jiwa, Langit Abu Abu, Cahaya, Teman hidup, Sewindu dan Manusia kuat. Lagu-lagu tersebut tergabung dalam album Gajah ciptaannya. Tulus yang diwawancara Suara NTB, mengungkapkan rasa senangnya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Lombok,

khususnya Mahasiswa Unram. Apalagi saat manggung di lapangan sepak bola Unram, ia sangat senang melihat mahasiswa Unram yang hadir menyaksikan aksi panggungnya. Bagi tulus, kehadirannya di Lombok merupakan yang kedua kalinya. Namun demikian dia mengaku belum puas saat hadir pertama di Lombok beberapa bulan lalu, pasalnya dia tidak sempat menikmati indahnya tempat wisata di Lombok, hal itu dikarenakan jadwal konser-nya sangat padat. “Ini yang kedua kalinya aku ke Lombok. Tahun lalu pernah datang ke sini, tapi ndak sempat jalan-jalan. Soalnya usai manggung harus cepat-cepat kembali ke Jakarta,” ucapnya. Dia mengaku, usai manggung, dia ingin jalan-jalan ke tempat wisata indah di Lombok. Salah satu tempat wisata yang ingin ia kunjungi adalah Sembalun. (fan)

Bima, H. Qurais H. Abidin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Pemprov NTB, dalam hal ini Dispar NTB, yang telah membantu kesuksesan penyelenggaraan Festival Pesona Lawata 2018. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang promosi potensi pariwisata yang ada di Kota Bima. “Jujur saja, event ini tidak akan pernah ada kalau tanpa arahan, bantuan, dan inisiasi dari Dispar NTB. Untuk itu, harapan kami ke depan dalam APBD di Provinsi NTB kegiatan ini selalu dianggarkan, dan kalau bisa menyentuh kegiatan-kegiatan kepariwisataan lainnya di Kota Bima,” harap Walikota. Untuk pengembangan sektor pariwisata, Pemkot Bima saat ini terus berusaha menggali berbagai potensi dan kearifan lokal yang dimiliki Kota Bima. Bah-

kan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kota Bima, kami juga tidak ragu untuk bekerjasama atau meminta bantuan pihak luar. Seperti apa yang telah kita jalin dengan Universitas Petra Surabaya, untuk mendesain berbagai pembangunan di Kota Bima. “Tepat di depan Teluk Bima ini ada Pulau Kambing, yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Tidak hanya wisata maritim saja, tetapi juga pusat kuliner,” ujarnya. Persoalannya, Pulau Kambing sendiri tepat berada di perbatasan dengan Kabupaten Bima. Sehingga baik Kota Bima maupun Kabupaten Bima tidak memiliki kewenangan, dan harapannya Pemprov NTB bisa mengembangkan Pulau Kambing ini sehingga bisa memberikan

nilai tambah bagi masyarakat kami, baik Kota Bima maupun Kabupaten Bima. Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bima, H. Sukri mengatakan bahwa penyelenggaraan event tahunan di Pantai Lawata ini dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan. Baik dari sisi jumlah kegiatan, maupun pelibatan secara aktif masyarakat, termasuk SKPD lingkup Pemkot Bima. “Lomba Perahu Hias diikuti oleh 80 peserta, yang dilepas di Teluk Bima, dan kemudian menyusuri sepanjang sisi Pantai Lawata. Selain itu, masing-masing OPD lingkup Pemkot Bima, juga menggelar tenda kuliner dengan menu serba ikan, yang semua masakan itu digratiskan bagi masyarakat pengunjung Pantai Lawata,” ujar Sukri. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 10 April 2018

Halaman 10

Tiga Profesor Unirazak Malaysia Jadi Pemateri Workshop Internasional di STIE AMM Mataram (Suara NTB) Tiga Profesor dari Universiti Tun Abdul Razak (Unirazak) Kuala Lumpur Malaysia menjadi pemateri pada Workshop Inspiring International Research Excellence and Journal Impact Factor atau Workshop Inspirasi Penelitian Internasional yang Berkualitas dan Dampaknya terhadap Jurnal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram, Senin (9/4) dan Selasa (10/4). Ketiga profesor yang mengisi materi workshop internasional di STIE AMM Mataram yaitu, Profesor Dr. Zulkiflie Mohamed, Associate Prof. Dr. Gazi Md. Nurul Islam, dan Assistent Prof. Mohd Yaziz Bin Mohd Isa. Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., dalam sambutan di acara pembukaan workshop itu, Senin pagi, menilai, merupakan suatu kehormatan baginya menyambut dalam acara pembukaan workshop internasional yang bertemakan inspirasi penelitian internasional yang berkualitas dan memiliki bobot internasion-

al. Workshop itu merupakan hasil kerja sama dari STIE AMM Mataram dan Unirazak, Kuala Lumpur, Malaysia. “Merupakan implementasi kerja sama yang telah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Workshop internasional ini diadakan sebagai tindaklanjut kerja sama untuk mendorong kualitas penelitian, sosial, pelatihan, dan peningkatan kualitas pendidikan akademis dan teknologi,” ujar Umar. Menurut Umar, publikasi ilmiah merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Di samping jumlah kekayaan intelektual dan tingkat kesiapan penyerapan teknologi, maka munculnya publikasi ilmiah menandakan suatu kegiatan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi suatu bangsa. Umar mengatakan, menurut kajian ilmiah Internasional terindeks scopus, salah satu indeks Internasional terkemuka, per 2 Oktober 2017, ranking tertinggi di ASEAN diduduki Malaysia dengan jumlah 20.304 pub-

likasi, diikuti oleh Singapura dengan 14.000 publikasi. Indonesia berada di peringkat ketiga dengan jumlah publikasi 12.098 berada di atas Thailand di peringkat empat dengan jumlah publikasi 10.924. Workshop kali ini merupakan lanjutan, dari workshop yang telah diadakan pada bulan Februari di STIE AMM dengan tema “Peningkatan Kapasitas Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan penulisan buku ajar di tingkat lokal” sesuai dengan visi dan misi STIE AMM melalui Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M). “Workshop kali ini bisa diterapkan secara keseluruhan dalam dunia pendidikan dan dalam proses belajar mengajar untuk memaksimalkan penggunaan teknologi secara efektif,” katanya. Umar menekankan, workshop itu penting bagi dosen dan profesional. Sekaligus peneliti untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi perubahan agar penelitian mereka bisa masuk ke

tingkat internasional. “Saya harap workshop in bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya untk memberikan inspirasi dalam melakukan penelitian dan meningkatkan kualitas penelitian dosen, agar bisa bersaing di jurnal internasional,” harapnya. Pembukaan workshop internasional itu ditandai dengan pemukulan gong, juga penukaran cinderamata. Ditutup dengan doa yang dibawakan oleh Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Komisariat STIE AMM, Baehaki Syakbani. Ketua Panitia Workshop Internasional itu, yang juga Ketua LP3M STIE AMM Mataram, Nenny Ariani, menyebutkan peserta workshop berasal dari dosen STIE AMM Mataram dan sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Mataram. Nantinya akan ada kerja sama kolaborasi penelitian dengan Unirazak Malaysia. “Tujuannya untuk mengembangkan kualitas penelitian dosen, karena dosen dituntut menulis di jurnal bereputasi di

level Nasional dan Internasional,” ujar Nenny. Pada Sesi Workshop yang dimulai pukul 09.00 Wita, Assistent Prof. Mohd Yaziz Bin Mohd Isa, menyampaikan materi Pemahaman Teknologi Persiapan Investigasi Penelitian, dengan rincian, Pengantar Penelitian, Pengembangan Proposal Penelitian, Proposal Penelitian, Agensi Nasional dan Internasional, dilanjutkan sesi tanya jawab. Pada sesi pukul 10.45 Wita, ia memberikan materi Persiapan Proposal Penelitian, dengna rincian Membuat Garis Besar Lingkup Studi, Ulasan literatur dan peralatan penelitian, Analisis Data, Persiapan Laporan, dan sesi tanya jawab. Sementara itu, Associate Prof. Dr. Gazi Md. Nurul Islam, memberikan materi tentang Penelitian dan Publikasi, dengan rincian materi yaitu Lingkup dan Kegiatan Penelitian, Peluang Kolaborasi Penelitian, Pendanaan Penelitian Internasional, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ia juga menyampaikan

(Suara NTB/ron)

WORKSHOP - Pemateri pada Workshop Internasional dengan tema Workshop Inspiring International Research Excellence and Journal Impact Factor di STIE AMM Mataram, Senin (9/4), Assistent Prof. Mohd Yaziz Bin Mohd Isa (kedua dari kiri), Profesor Dr. Zulkiflie Mohamed (ketiga dari kiri), dan Associate Prof. Dr. Gazi Md. Nurul Islam (paling kanan). tentang kolaborasi penelitian internasional berkaitan dengan identifikasi topik penelitian. Profesor Dr. Zulkiflie Mohamed, menyajikan empat topik penelitian Terseleksi dari Peneliti, di-

lakukan diskusi mengenai penelitian yang bersangkutan. Diakhiri dengan peluang kolaborasi penelitian dengan rencana pembicara untuk kegiatan penelitian di masa mendatang. (ron/*)

Revolusi itu Bernama ”Digitalisasi Ekonomi” ERA Ekonomi Digital saat ini telah mengubah berbagai sistem yang menjalankan roda peradaban dan kemanusiaan. Menurut Dalle (2016) sejarah ekonomi dunia telah melalui empat era dalam hidup manusia yaitu era masyarakat pertanian, era mesin pasca revolusi industri, era perburuan minyak, dan era kapitalisme korporasi multinasional. Era-era sebelumnya berkarakter eksklusif dan hanya bisa dijangkau oleh kelompok tertentu. Ekonomi digital hadir dengan topografi yang landai, inklusif, dan membentangkan ekualitas peluang. Efisiensi dan substitusi sebagai fitur utama digitalisasi teknologi dan perangkat kerja telah sukses mengintegrasi tradisi perdagangan yang bersifat abstraksi, berubah ke dalam bentuk yang lebih sempurna, universal dan spasio-temporal. Karakteristik ini memiliki konsep kompetisi yang menjadi spirit industri yang dengan mudah terangkat oleh para pelaku start up yang mengutamakan kolaborasi dan sinergi. Karena itu pula ekonomi digital merupakan gambaran ‘sharing economy’ yang mengangkat banyak UMKM untuk memasuki dunia bisnis global. Globalisasi digital ekonomi yang ter-afirmasi dalam arus data dan informasi terbukti mampu menghasilkan lonjakan pendapatan. Kini, “The Internet of Things” memungkinkan

segalanya terkoneksi secara real-time dengan Internet dan siapa saja secara universal. Jaringan antarmanusia, antar kultur, antar sistem, dan antar proses merupakan evolusi baru peradaban manusia. Bisnis rumahan dan tokotoko offline-pun sudah melek dengan ekonomi digital. Dengan menggunakan Google Map, misalnya, dan situs review Yelp, semua bias terhubung. Restoran Ayam Taliwang di Lombok, misalnya, bisa jadi menjadi primadona di Jakarta, daerah lain di Indonesia bahkan mancanegara serta menjadi favorit para turis yang berkunjung. Ini pertanda bahwa bumi semakin siap meninggalkan sektarian dan wilayah yang terpecah. Dengan dunia yang tanpa batas, konsumen bisa dijangkau kapan pun dan di manapun. Toko-toko suvenir dan Oleh-oleh serta para pengrajin seperti cukli di SayangSayang dan gerabah di Banyumulek bisa dengan mudah menjangkau penjualan luar negeri dengan mempromosikan Website e-commerce sederhana dengan Google Ads dan sosial media seperti Facebook dan Instagram. Jaringan sosial media telah menjangkau negara-negara dunia ketiga yang dulu sangat sulit dijangkau. Ini membuka pasar baru, dan peluang bagi lahirnya e-commerce baru seperti Tokopedia, Bukalapak,

Oleh: Baehaki Syakbani (Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Komisariat STIE AMM Mataram) Truemoney yang sudah menikmati sukses dari lahirnya ekonomi digital. Bagi yang masih belum terjun ke dalam dunia digital, maka sekarang saat yang tepat. Dimana saat ini Pemerintah juga sedang mencanangkan Indonesia sebagai Largets Digital Ekonomi pada 2020. Pemerintah juga menargetkan untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan transaksi e-commerce mencapai senilai US$ 130 miliar serta menciptakan 1000 teknopreneur dengan nilai bisnis US$ 10 miliar. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu membuka akses berbagai macam sektor bisnis untuk masuk, bergabung, dan memperkuat bangunan ekosistem ekonomi digital. Salah satunya dengan menggali dan mengekplore potensi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia serta benchmark e-commerce Negara lain. Namun tantangan pemerintah Indonesia dalam pencapaian target ini cukup banyak, diantaranya perubahan model bisnis berbagai sektor dari konvensional ke digital. Faktor sosiokultur masyarakat yang tidak dengan cepat dapat mengadopsi sistem ekonomi digital. Faktor lain adalah ken-

dala yang dialami pelaku startup, masalah internasionalisasi (perusahaan-perusahaan nasional yang diakusisi oleh perusahaan asing), regulasi dari transaksi online itu sendiri serta perlindungan konsumen. Tantangan lainnya yang dihadapi pemeritah adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi disertai dengan pertumbuhan tenaga kerja yang diserap oleh pasar. Faktanya, untuk pertama kali dalam sejarah peradaban manusia, pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan bertambahnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Siapa yang menguasai teknologi akan mampu untuk

menggandakan kekuatan tenaga kerja manusia, sehingga produktivitas hasil kerja tidak lagi mengandalkan penetrasi padat karya. Untuk mengatasi tantangan tersebut. Pemerintah perlu mengembangkan Jutaan ide melalui open source dan creative commons yang semestinya juga memberikan kesempatan yang sama bagi para pekerja TI dan kreatif lokal baik daerah maupun nasional. Seperti Amazon, Google dan Facebook di Amerika dan Ali Baba di Cina serta kekuatan K-Pop yang berasal dari pemikiran besar akan pentingnya membangun konten yang atraktif dan berdaya saing Internasional bisa jadi benchmark bagi model pengembangan bisnis di Indonesia. Income inequality merupakan akibat langsung dari dahsyatnya ekonomi digital. Dimana yang menguasai teknologi adalah pem e n a n g dalam “per-

Jumlah Sekolah Ikut UNBK di Lobar Meningkat Tajam Giri Menang (Suara NTB) Persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di SMP negeri dan swasta sederajat di Lombok Barat (Lobar) tidak ada kendala. Pelaksanaan USBN tanggal 16 April ini pun diharapkan berjalan lancar. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar sudah mempersiapkan soal USBN untuk semua mata pelajaran selain mata pelajaran umum, sesuai ketentuan 75 persen soal disiapkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Lobar dan sisanya 25 persen disiapkan oleh pusat. ‘’Sedangkan untuk pelaksanaan UNBK juga sudah dipersiapkan, jumlah sekolah yang ikut UNBK tahun ini meningkat tajam dari sebelumnya 3 sekolah menjadi 23 sekolah,’’ ujar Kepala Bidang Pen-

didikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikbud Lobar Hairuddin, M.Pd., pada Suara NTB akhir pekan kemarin. Pelaksanaan USBN ini akan digelar selama satu minggu. Untuk persoalan pelaksanaannya sudah dipersiapkan, termasuk penyusunan soal 25 persen soal dari pusat dan 75 persen disusun MGMP. Pihaknya mulai mendrop soal pekan ini ke sekolah-sekolah untuk selanjutnya diperbanyak. Kenapa dikirim seminggu sebelum pelaksanaan, supaya rentan waktu tidak terlalu lama. Kalau terlalu cepat dikirim dikhawatirkan ada peluang untuk melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Pihaknya juga mempersiapkan pelaksanaan UNBK. Jumlah sekolah yang ikut UNBK kali ini jauh lebih banyak dibanding tahun lalu, di mana sebelumnya hanya 3

sekolah namun kali ini 23 SMP negeri. “Kalau ditotal SMP swasta dan MTs negeri dan swasta totalnya 50 sekolah, Dulu hanya tiga sekolah,”sebutnya, seraya menambahkan, khusus untuk SMP negeri beberapa kali ikut try out simulasi nasional. Diakuinya, masalah yang dihadapi adalah kekurangan sararana dan prasaranan, namun pihaknya sudah memberikan bantuan ke SMP negeri. Meski demikian, bantuan yang diberikan diakui tidak maksimal sesuai kebutuhan. Terhadap kekurangan itu disarankankan ke pihak sekolah untuk kerjasama dengan orang tua. ‘’Bisa dilakukan pinjam laptop untuk tambahan,’’ ujarnya, seraya menambahkan, jumlah SMP negeri di Lobar sebanyak 41 unit, namun jika ditambah sekolah satu a t a p jumlahnya menjadi 49 sekolah. (her/*)

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Siswa SMPN 4 Gerung menggelar simulasi UNBK untuk menghadapi UNBK dalam waktu dekat ini.

(Suara NTB/her)

Hairuddin

ang antar kelas ekonomi” global. Berbicara tentang Indonesia yang merupakan Negara dengan penduduk muslim terbersar didunia. konsep ekonomi digital yang merupakan dasar serta gambaran dari system “ sharing economy” sangat cocok dan sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu “Maslahah” yang berarti segala sesuatu yang membawa dan mendatangkan manfaat bagi semua orang. Di mana Sharing Economy memberi kesempatan bagi seluruh komponen masyarakat untuk berbisnis secara global, salah satunya melalui UMKM seperti yang kami sebut di atas. Dengan kata lain kapitalisme telah “di-bajak” oleh “ekonomi umat” atau para one-percenter, yang merupakan wujud dari kekuatan ekonomi masyarakat. Fenomena ini juga tampak di Indonesia. Pemerintah perlu menganti-

sipasi gelombang digital berikut yang bersumber dari penggunaan smartphone secara masif oleh lebih dari separuh penduduk Indonesia. Angka, ini sangat fantastis yaitu mencapai hampir 150 juta orang. Opportunity Pasar luar biasa yang dengan mudah dapat menghasilkan return on capital dengan partisipasi minimal. Dan tetap memperhatikan perlindungan konsumen. Terakhir, pemerintah perlu menciptakan regulasi pendukung yang berkaitan dengan pengurangan pajak, literasi e-commerce pada masyarakat, serta standardisasi pelayanan logistik yang prima dan berkualitas. Demi terciptnya atmosfer digitalisasi ekonomi yang kondusif dan mendatangkan manfaat bagi semua orang khususnya pelaku ekonomi. Selamat ber-Ekonomi dengan kesempatan yang tanpa batas. (*)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 10 April 2018

Soal Kepindahan Fifit, PASI NTB Belum Mau Terbitkan Rekomendasi (Suara NTB/fan)

DI MAYURA - Sejumlah atlet renang Kota Mataram menjalani latihan di Kolam Renang Mayura Mataram belum lama ini.

Perenang Mantapkan Persiapan Mataram (Suara NTB) – Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) bulan November 2018, sejumlah perenang asal Kota Mataram mantapkan persiapan. Mereka menjalani latihan di Kolam Renang Mayura Mataram, Minggu (8/4). Pelatih Renang NTB, M. Djaelani yang diwawancara Suara NTB, di Mataram, Minggu (8/4), mengatakan bahwa kolam renang Mayura Mataram mulai dipadati atlet. Hal

ini diakui Djaelani karena ada hubungannya dengan akan digelarnya multi event regional NTB bulan November tahun 2018. “Menjelang Porprov NTB tahun 2018, sejumlah atlet sudah mulai menjalani latihan. Makanya kolam renang ini dikunjungi banyak atlet,” ucapnya. Dikatakannya, para atlet renang Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) latihan di Mayura Mataram. Maklum cukup banyak klub yang ikut membina atlet di kolam renang tersebut.

Khususnya untuk atlet Kota Mataram diakui Djaelani sudah menjalani latihan persiapan Porprov NTB 2018. Atlet Pelatda Kenari Kota Mataram misalnya sudah menempatkan kurang lebih 10 atlet yang latihan di kolam renang Mayura Mataram. Putri Ankie adalah salah satu atlet peraih 9 medali emas dan dua perak di Porprov 2014 juga ikut latihan di kolam renang itu. Kabarnya Putri Ankie akan mewakili Kota Mataram di Porprov NTB tahun 2018. (fan)

Mataram (Suara NTB) – Rencana atlet atletik asal Kabupaten Bima, Fifit Marlena hengkang ke Jawa Barat (Jabar) sepertinya sulit diwujudkan. Pasalnya pihak Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB tidak akan keluarkan rekomendasi atlet tersebut tanpa ada persetujuan dari Pengcab PASI dan Klub Atletik Kabupaten Bima. “Pengprov PASI NTB tidak dapat mengeluarkan rekomendasi kepindahan Fifit tanpa ada persetujuan dari Pengcab PASI dan Klub Atletik kabupaten Bima,” ucap Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi SH saat dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat

KONI NTB, Senin (9/4). Pernyataan ini dilontarkan oleh Suhaimi menjawab soal rencana atlet asal Kabupaten Bima, Fifit Marlena yang akan hengkang ke Jabar lantaran tidak diakomodir pada Pelatda Mayung 2018. Bahkan Fifit Marlena telah bersurat ke PASI NTB terkait

figur yang diusulkan oleh pengurus atletik. Kalau tidak ada figur kemungkinan Musprov PASI NTB dapat diundur hingga enam bulan lagi,” ucapnya. Dikatakan Suhaimi, wacana pengunduran Musprov PASI NTB itu untuk menunggu figur calon ketua PASI NTB yang benar-benar serius ingin memimpin PASI NTB. Tapi bila tidak ada calon lain, Suhaimi mengatakan siap untuk mencalonkan diri lagi. “Kalau tidak ada figur calon ketua, mau tidak mau saya akan maju lagi. Tentunya harus didukung oleh pengurus PASI kabupaten/kota,” jelasnya. Dalam hal ini Suhaimi menegaskan bahwa dirinya tidak akan maju di Musprov PASI NTB bila tidak diusulkan oleh pengurus cabor. “Saya serahkan

sepenuhnya kepada pengurus. Bila saya diberikan kesempatan untuk memimpin PASI NTB, kenapa tidak?” terangnya. Diakui Suhaimi bahwa belum lama ini telah muncul nama-nama figur calon ketua yang digadang-gadang akan maju di Musprov PASI NTB. Seperti H. MNS. Kasdiono dan Johan Rosihan disebut-sebut akan maju. Namun kabar tersebut hanya sebatas wacana pengcab, belum ada pernyataan resmi dari dua figur tersebut. H. MNS. Kasdiono sebelumnya mengatakan tidak ingin memimpin PASI NTB, pasalnya Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB ini mengaku akan mendukung rekannya Johan Rosihan untuk menjadi ketua Pengprov PASI NTB. (fan)

dan Klub kabupaten Bima terlebih dahulu. “Tanpa adanya surat persetujuan dari Pengcab dan Klub Atletik kabupaten Bima, PASI NTB tidak bisa mengeluarkan rekomendasi,” tegasnya. Ditambahkan Suhaimi, pihak Pengprov PASI NTB sebelumnya sudah menggelar rapat internal PASI NTB untuk menjawab keinginan Fifit hengkang ke Jabar. Namun hasil rapat internal PASI NTB belum lama ini masih nihil. Dalam hal ini PASI NTB belum dapat mengeluarkan rekomendasi kepindahan Fifit ke Jabar sebelum ada persetujuan dari klub atletik kabupaten asal atlet. (fan)

Rita Ingin Kembalikan Kejayaan Anggar NTB

Musprov PASI NTB Berpotensi Diundur Mataram (Suara NTB) Rencana Pengprov PASI NTB menggelar Musprov PASI NTB bulan April ini sepertinya sulit diwujudkan. Hal ini dikarenakan masih minimnya figur calon ketua yang akan maju dalam ajang pemilihan ketua Umum Pengprov PASI NTB periode 2018-2021 itu. Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi SH, yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (9/4) kemarin mengatakan bahwa hasil rapat internal pihaknya di Mataram belum ini belum ada satu pun figur yang serius untuk maju di ajang Musprov PASI NTB. Minimnya figur calon ketua cabor atletik ini kata Suhaimi berpotensi diundurnya Musprov PASI NTB. “Sampai saat ini belum ada

rencana kepindahan pelari gawang putri itu. Menurut Suhaimi, surat yang diajukan oleh Fifit kepada Pengprov PASI NTB terkait rencana kepindahan Fifit ke Jabar ditulis secara pribadi. Dalam hal ini belum ada persetujuan dari Pengcab dan klub kabupaten Bima terkait keinginan Fifit hengkang ke Jabar. Sehingga atas alasan itulah pihak PASI NTB tidak bisa merekomendasikan keinginan Fifit untuk hengkang ke Jabar. Menurut Suhaimi, bila Fifit ingin mendapatkan rekomendasi dari PASI NTB terkait kepindahannya ke Jabar, Fifit harus mengantongi surat rekomendasi Pengkab PASI

(Suara NTB/fan)

PELATIH ANGGAR - Rita Hehanusa Piri (kiri) bersama pelatih anggar NTB, Nico H. Walian saat hadir di Sekretariat KONI NTB, Senin (9/4). Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama berkiprah sebagai pelatih nasional, Rita Hehanusa Piri memutuskan kembali ke NTB. Mantan atlet nasional yang sudah malang melintang menjadi pelatih

nasional ini ingin mengabdikan dirinya untuk melatih atlet anggar NTB. Diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (9/4) kemarin, atlet yang pernah mendulang medali emas di kejurnas anggar era 80-an ini

mengatakan sudah resmi berdomisi di NTB. Kedatangannya ke NTB ini ingin kembalikan kejayaan prestasi anggar NTB di kancah nasional. “Saya sudah pindah disini, dan berkomitmen membangun olahraga anggar di NTB,” ucapnya. Wanita paruh baya ini menjelaskan bahwa sebelum menjadi pelatih anggar di NTB dia akan mendukung Nico H. Walian untuk menjadi ketua Pengprov IKASI NTB periode 2018-2021. Bila Nico resmi memimpin cabor anggar di NTB dia sendiri akan membantu kegiatan pelatihan atlet anggar di NTB. “IKASI NTB akan menggelar Musda dalam waktu dekat ini, saya kesini untuk mendukung pak Nico menyiapkan atlet anggar NTB agar mampu bersaing di kancah nasional,” jelasnya. Menurut Rita, berbicara

soal prestasi dia optimis atlet anggar NTB kedepan akan mampu bersaing di level nasional. Pasalnya dia sendiri sebagai atlet putri daerah NTB juga pernah mendulang prestasi nasional di tahun 80an. Dan Rita juga merupakan pelatih atlet Pelatnas anggar Indonesia. “Saya bisa berprestasi nasional karena saya dulunya dilatih om Nico. Dan saya yakin NTB memiliki atlet potensi yang ditingkatkan prestasinya di level nasional,” jelasnya. Lanjutnya, selain NTB memiliki bibit atlet berpotensi bahwa yang membuat dia ingin melatih atlet NTB karena mendapat dukungan dari pihak Dispora NTB dan KONI NTB. Dalam hal ini pihak Dispora NTB dan KONI NTB kata Rita akan mendukung sarana dan prasarana latihan atlet. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 10 April 2018

Halaman 12

Perekaman E-KTP

Dukcapil Lobar Lembur Malam Hari

Giri Menang (Suara NTB) Segala cara dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat (Lobar) dalam memberikan pelayanan ke masyarakat terutama dalam hal perekaman e-KTP. Tidak hanya dengan jemput bola ke desa-desa dan membuka lapak layanan saat acara pengumpulan massa, Dinas yang dipimpin oleh H. Muridun ini pun membuka kantornya untuk memberikan pelayanan di malam hari. Pihak Dukcapil bekerja lembur untuk mempercepat Perekaman eKTP. Pasalnya, dari data 66 ribu warga Lobar belum Perekaman eKTP. Seperti Jumat malam (6/4), kantor itu sudah terlihat ramai sejak pukul 19.30 WITA. Paling sedikit seratus orang berkerumun mendaftarmemintapelayanandari parastafpendaftaranpendudukdan catatan sipil yang sesungguhnya sudah nampak lelah karena sejak pagi sampai sore sudah terporsir melakukan pelayanan. H. Muridun, Senin (9/4) kepada Suara NTB, mengakui hal itu karena mengejar target cakupan

administrasi kependudukan warga Lobar. Dari data jumlah penduduk wajib KTP yang tersedia, baru 86,99% warga yang telah terrekam secara elektronik. Terdapat 66.489 orang dari 511.069 orang yang belum terekam dan menjadi target utama Disdukcapil. Dari 10 kecamatan yang ada, Kecamatan Narmada tercatat mencapaiprosentaserekamtertinggi, yaitu 93,4% atau 63.839 jiwa dari 68.300 warga yang wajib KTP. Paling sedikit justru dicapai oleh Kecamatan Kuripan, yaitu baru sampai 78,7%saja.”ItudataperMaret2018. Pemerintah pusat melakukan konsolidasi data bersih per semester guna pencocokan data keseluruhan secaranasional,”terangH.Muridun didampingi Sekretaris Disdukcapil, Fathurrahman. Dari pantauan proses pelayanan, di malam pertama ini saja sejak pukul 19.30 sampai 20 30 WITA, paling sedikit 40-an orang yangdilayanirekaman.Sisaterbanyaknya adalah yang sudah melalukan perekaman namun membutuhkanSuratKeterangan(Suket)yang nilainyasamadenganKTPelektron-

Anggaran Verival BDT di Lobar Tak Disetujui Giri Menang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan anggaran untuk pelaksana verifikasi dan validasi (Verival) sebesar Rp 250 juta, padahal pihak Disos sudah mengusulkan tahun lalu untuk membiayai verival. Pendataan verival ini begitu urgen, sebab menyangkut data penerima bantuan baik rastra non tunai, PKH dan bantuan jenis lainnya. “Janjinya sih pada APBD perubahan, kami usulkan sejak tahun lalu. Namun tidak (Suara NTB/dok) disetujui, selama ini kami tuHj. Made Ambarwati run mengunakan perjalanan dinas dalam daerah. Kami sampaikan ke kecamatan bahwa kami tidak ada anggaran,” kata Kadis Sosial Lobar, Hj. Made Ambarwati akhir pekan kemarin. Diakui data belum valid ini menyebabkan penerapan penyaluran rastra tertunda. Sementara pihaknya dituntut melakukan verival, akan tetapi kendala yang dihadapi tidak tidak ada anggaran. Pihaknya dijanjikan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk dianggarkan pada ABPD perubahan. Sebelumnya, pihaknya dijanjikan dianggarkan pada APBD induk 2017 lalu, namun karena kondisi anggaran terbatas sehingga tidak disetujui. Meskipun belum ada anggaran pihaknya terpaksa menyiasati dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas dalam daerah untuk turun melakukan verival. Kata Ambar, penggunan data verival ini untuk semua bantuan. Namun progresnya masih minim, sebab dari 10 Kecamatan baru 3 ke kecamatan menindaklanjuti. Pihak Disos jelasnya, turun ke kecamatan dan meminta menyediakan tempat. Pihaknya memberikan data BDT ke kecamatan dan aplikasi. Data BDT ini dicek oleh desa dan kecamatan untuk selanjutnya hasil Verival ini dikirim ke pusat. “Kemarin sistem lama sudah tiga kecamatan yang respon yang lainnya belum. Diperbaharui lagi sistemnya,” ujarnya. Diakuinya, pihak operator dan desa sendiri mengeluh lantaran tidak ada honor, sementara dibebankan pekerjaan terdiri. Di samping mereka juga punya pekerjaan yang lain. (her)

HILANG HILANG STNK R4 TOYOTA DR1803XA NOKA/NOSIN: MHFXW426572087539/ ITR6364596 AN. RUSMULI HLG DSKTR SANDUBAYA HLG STNK R2 HONDA DR5869AW NOKA/NOSIN:MH1JFH11XFK493718/ JFH1E-1492231 AN. FITRAH SUCIARTO HLG DSKTR BTN BATU BOLONG HLG STNK R2 HODA DR5958MG NOKA/NOSIN:MH1JFZ118HK694266/ JFZE1700628 AN. ORIZA DENDE SATIVA HLG DSKTR JL.TLOGOMAS KEC.TLOWOK WARU MALANG

ik. Tampak salah seorang masyarakat yang sedang direkam retina matanya adalah seorang nenek tua. Ia mengaku datang dari DesaPelangandanterpaksamenginap di rumah sanak familinya. “Saya perlu KTP untuk mengurus BPJS,” akunya dalam bahasa daerah. Pendaftaran ditutup jam 21.00 Wita, namun dituntaskan sampai seluruh pelayanan selesai. Keseluruhan kegiatan direncanakan berakhir sampai jam 23.00 WITA. Hal yang menarik ditemukan malam itu adalah durasi waktu yang hanya membutuhkan 15 menit saja, dari proses daftar, verifikasi berkas, rekam, olah data, sampai cetak. “Ini pelayanan yang termasuk cepat. Jauh di bawah target pusat, yaitu 1 jam,” tambah Fathurrahman. H. Muridun menuturkan mengapa langkah pelayanan malam hari terpaksa diambil. “Masih banyak warga yang belum ber-KTP. Di sisi lain, kita kekurangan alat, personel atau SDM, dan anggaran. Ini semua kerja sukarela. Kami sudah tidak ada lagi anggaran lembur dan perjalanan

(Suara NTB/her)

PELAYANAN MALAM – Dinas Dukcapil Lobar saat melakukan pelayanan perekaman KTP elektronik pada malam hari untuk mengejar target. dalam daerah pun dipangkas. Sedangkan administrasi kependudukan ini sangat penting,” keluhnya sambil berharap hal itu diperhatikanolehTimAnggarandanDPRD. “Kami ini melayani rakyat,” tegasnya sambil menjelaskan minimal jumlah alat, personel, dan anggaran yang harus dipertimbangkan. Menurut Muridun, alat rekam di tingkat Kabupaten saja idealnya harus 10 buah dan masing-masing kecamatan lima buah. Hal itu

pun dibarengi dengan jumlah pegawai minimal 10 orang di Kabupaten dan 5 orang di setiap kecamatan. Kegiatan pelayanan malam hari, ungkapnya, akan dilakukannyasampaitargetcakupan adminduk para wajib KTP terpenuhi dan tuntas. “Kecuali nanti mungkinakankitapertimbangkan jeda di bulan puasa,” ujarnya. Kepada warga masyarakat, Muridun meminta jangan menunda-nunda masalah adminduk ini. (her)

Pedagang di Lotim Keluhkan Mahalnya Harga Sewa Ruko Selong (Suara NTB) Persatuan pedagan pasar di Lotim kembali mengeluhkan harga sewa rumah toko (ruko) yang ada di sejumlah pasar di Lotim. Harga sewa ruko itu cukup tinggi dan cukup memberatkan pedagang. Diharapkan, harga sewa ruko itu seperti pasar-pasar yang terdapat di daerah lain di NTB seperti di Kota Mataram. Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar di Lotim, Efendi, menyebutkan bahwa harga sewa ruko di Mataram, Rp. 6,8 juta per tahun. Sementara di Lotim bisa mencapai Rp. 24 juta. Bagi mereka, hal inilah yang membuat perekonomian masyarakat tidak stabil. Selain itu yang dibutuhkan oleh pedagang tidak hanya pasar yang baru, melainkan harga sewa ruko yang bersahabat. “Paling tidak harga sewa ruko di sejumlah pasar di Lotim bersahabat, seperti di pasar Masbagik, Terara, Sakra, Keruak, Tanjung dan lainnya,” ujarnya di Selong, Senin (9/4). Menangapi hal ini, Kepala Bapenda Lotim, Drs. Salmun Rahman, menjelaskan, persoalan mengenai kondisi pasar

RUPA-RUPA PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

milik pemerintah pada umumnya sudah berfungsi. Kecuali beberapa pasar yakni pasar atas Masbagik. Kondisi itu dikarenakan pedagang belum membuka ruko meskipun sudah disewa, sementara ruko yang masih kosong bukan karena harga sewa yang tinggi melainkan letaknya yang kurang strategis sehingga kurang diminati oleh pedagang. “Apabila ada informasi tidak ada yang menyewa karena harga yang terlalu tinggi, saya pikir itu informasi yang perlu dikaji bersama,”ujarnya. Terutama apabila harga itu dibandingkan dengan pasar di daerah lain, diharapkannya supaya dapat dibandingkan terlebih dahulu dengan harga sewa ruko milik perorangan yang terletak di dekat pasar. Salmun Rahman sendiri tidak percaya

jika harga sewa ruko di pasar di daerah lain jauh lebih murah dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh Pemkab Lotim. Salmun mengaku bahwa pemerintah sudah merespon permintaan masyarakat untuk menurunkan harga sewa ruko mengingat daya beli masyarakat yang menurun. Itupun sudah direspon dengan diturunkan harga sebesar 10 persen khususnya ruko yang masih tidak laku, misalnya di PTC, pasar Masbagik dan di sejumlah pasar lainnya di Lotim. (yon)

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 10 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 10 April 2018

Harus Konsisten RENCANA Disdag (Dinas Perdagangan) Kota Mataram yang akan menjadikan pasar Cakranegara sebagai pusat kuliner, cukup positif, mengingat Kota Mataram memang belum memiliki pusat kuliner. Lokasi Pasar Cakranegara yang strategis di jantung Kota Mataram membuatnya dipilih sebagai salah satu alternatif pusat kuliner. Pembangunan pusat kuliner ini sejalan dengan menggeliatnya sektor pariwisata di Lombok. Beberapa tahun belakangan Lombok semakin banyak dikunjungi wisatawan. Lombok menjadi pilihan wisatawan untuk berlibur selain Bali. Dunia pariwisata tentu sangat lekat dengan destinasi, pusat oleh oleh dan juga pusat kuliner. Lombok sebagai salah satu daerah tujuan wisata menjadi celah bagi Pemkot Mataram untuk mengembangkan sektor pendukung pariwisata. Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB menjadi pusat segala galanya. Tidak heran kalau banyak hotel dan restoran dibangun di Mataram. Terpilihnya Lombok sebagai destinasi wisata halal dunia ibarat gayung bersambut dengan ditunjuknya Mataram sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) untuk kawasan Indonesia Timur. Apalagi Kota Mataram konsen pada pengembangan pariwisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition). Sehingga kehadiran pusat kuliner menjadi hal yang strategis dan cukup penting. Namun yang menjadi catatan adalah, rencana itu harus dikonkretkan. Tidak sebatas rencana apalagi wacana. Menyulap Pasar Cakranegara menjadi pusat kuliner, tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Seperti kemampuan pedagang, cara menyambut pengunjung yang datang. Walaupun pengunjung yang ingin berkuliner bukan semata mata wisatawan asing atau wisatawan dari luar daerah tapi juga wisatawan lokal. Dengan kondisi Pasar Cakranegara yang sudah tidak representatif, Pemkot Mataram sepertinya memang harus melakukan pembangunan ulang pasar tersebut. Pembangunan kembali pasar Cakranegara menjadi pusat kuliner NTB sudah pasti membutuhkan anggaran yang besar. Ini salah satu yang harus dipikirkan oleh Pemkot Mataram. Karena kalau berharap dari APBD Kota Mataram nampaknya tidak memungkinkan. Pasalnya dengan APBD yang hanya Rp 1,2 triliun, Pemkot Mataram harus membiayai sejumlah program. Jika ingin mengubah identitas pasar Cakranegara, dari pasar tradisional menjadi pusat oleh oleh Disdag harus berani berinovasi. Soal anggaran, Disdag dapat jemput bola ke pusat. Di Kementerian Perdagangan terdapat cukup banyak anggaran untuk perbaikan bahkan pembangunan pasar. Persoalan sekarang apakah Pemerintah daerah mau menjemput anggaran itu di pusat. Di sinilah Disdag harus berinovasi. Pemkot Mataram harus mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk mau membantu Pemkot Mataram menghadirkan pusat kuliner di Pasar Cakranegara. Pemkot Mataram harus mencari referensi terlebih dahulu terkait pembangunan pusat kuliner. Jangan sampai setelah ada, justru tidak dimanfaatkan secara maksimal. Apalagi hajatan menghadirkan pusat kuliner ini adalah untuk menyiapkan wadah bagi pelaku usaha kuliner di NTB untuk berjualan. Untuk itu, Pemkot Mataram diharapkan konsisten pada rencana yang dibuat sendiri. Jangan sampai Pemkot Mataram hanya bersemangat di awal saja. Sehingga ke depan keberadaan pusat kuliner di Pasar Cakranegara itu bisa menjadi ikon baru bagi Kota Mataram. (*)

OPINI

Halaman 14

Impor Beras dan Kemarahan Petani EMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) bakal memperpanjang waktu pengiriman impor beras sebanyak 20.000 ton kepada Bulog. Merespons rencana tersebut, ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir melakukan “perlawanan”. Ia meminta supaya pemerintah segera menghentikan kebijakan impor. Dalam pandangannya, impor beras rentan membuat harga beras dalam negeri terganggu. Pasalnya, sejumlah daerah tengah mengalami panen raya. Apa yang diperjuangkan oleh Winarno bertolak belakang dengan dalih pemerintah yang menilai bahwa kebijakan impor merupakan upaya menurunkan harga komoditas beras lantaran pasokannya dinilai terbatas. Terhadap keputusan pemerintah, sedikitnya sudah ada tiga daerah yang menyuarakan penolakan. Kebijakan impor dengan melibatkan lima negara tersebut ditolak secara terang-terangan oleh Aceh Barat, Kulon Progo (Yogyakarta) dan Lebak (Banten). Langkah pemerintah di atas semestinya dibarengi dengan penjelasan logis bahwa kebijakan impor memang diperlukan guna mengatasi kondisi perberasan dalam negeri. Apalagi, sejumlah pihak melihat adanya kejanggalan dalam usaha menghadirkan beras dari negara lain tersebut. Selain menghindarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, rasionalisasi juga dilakukan demi meredam kemarahan petani. Narasi Perlawanan Dalam catatan sejarah, kebijakan perberasan nasional dahulu kala memperoleh penolakan kaum tani. Apa yang genap diputuskan oleh pemerintah tentang beras ternyata menyulut emosi masyarakat. Munculnya kerusuhan di beberapa tempat antara lain merupakan imbas dari kondisi perekonomian lokal yang kembang-kempis, ditambah dengan lamanya penderitaan para petani merasakan kejamnya kolonialisme. Dalam buku Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia disebutkan bahwa sebagai bentuk protes terhadap beban menyerahkan beras, tercetus perlawanan kaum tani pertama di Jawa, tepatnya di Sukamanah, Jawa Barat, pada bulan Februari 1944. Dipimpin oleh K.H. Zainal Mustafa, seorang kiai NU setempat, bersama murid-muridnya, aksi kekerasan ditempuh demi menentang kesewenangan kaum penjajah. Perlawanan kelompok yang paling diharapkan bersedia membantu pe-

Oleh: Riza Multazam Luthfy (Peneliti Desa. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta) merintah Jepang tersebut berhasil ditindas dengan keji. Pembangkangan sekaligus agitasi di atas menumbuhkan inspirasi bagi tindakan serupa lainnya. Sehingga, sejumlah perlawanan yang didalangi oleh para haji setempat meletus di Jawa Barat pada bulan Mei dan Agustus 1944. Sejak itulah, perlawanan kaum tani merupakan fenomona umum yang kerap ditemui. Pendirian cabang-cabang Kantor Urusan Agama (Shumuka) di seluruh Jawa dengan mengangkat Hasyim Asy’ari selaku kepalanya merupakan salah satu ikhtiar pemerintah Jepang dalam menekan perlawanan kelompok Islam pedesaan. Namun demikian, pada waktu itu kelompok Islam pedesaan genap menjadi kekuataan besar yang tak mudah ditumpas (Jan S. Aritonang, 2004 : 222). Bukan hanya kebijakan perberasan nasional, ternyata kebijakan perberasan daerah juga pernah mengalami penolakan. Setelah kemerdekaan, sebagian kebijakan pemerintah daerah menyangkut komoditas beras ditentang oleh kaum tani. Menurut mereka, jerih payah pengolah hasil bumi tidak dihormati dan dihargai. Menanggapi pembelian padi oleh pemerintah daerah Yogyakarta, organisasi petani setempat dalam suatu rapat berpendapat bahwa cara tersebut sangat bertentangan dengan kehendak kaum tani. Berdasarkan pandangan perkumpulan yang mengutamakan kepentingan profesi mayoritas orang desa tersebut, beras yang dihasilkan oleh para petani bakal mengalir deras ke wilayah perkotaan. Padahal, keadaan demikian mengakibatkan masyarakat penghasil beras di desa mesti membelinya dari kota dengan harga selangit. Atas dasar inilah, para petani memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah. Harapannya, di waktu yang akan datang mereka

mampu menjadi manusia-manusia mandiri. Dengan demikian, di samping memiliki ekonomi berdikari, kerja keras para petani juga memperoleh apresiasi. Mengutip surat kabar Keng Po edisi 10 Juli 1951, “organisasi petani itu memberi suggesti, supaja sebaiknja didirikan suatu lumbung patjeklik, jang dikuasai oleh tani sendiri. Pembelian padinja harus dikerdjakan oleh suatu panitia terdiri dari wakil-wakil tani dan badan-badan pemerintah jang bersangkutan.” Pemanfaatan Data Munculnya resistensi terhadap kebijakan perberasan semestinya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk senantiasa berbenah. Sesuai dengan salah satu Nawa Cita pemerintah Jokowi-Kalla “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, tindakan memasukkan komoditas dari negara lain yang rentan merugikan rakyat kecil seharusnya senantiasa ditekan. Di sinilah perlunya memanfaatkan data dalam rangka meminimalkan kebijakan impor di masa mendatang. Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan bidang agraris menjadi acuan berharga sebelum terbitnya kebijakan. Bermacam riset bermutu yang selama ini menghiasi rak-rak perpustakaan kampus mulai dijadikan referensi guna merancang sistem perekonomian yang efektif dan operasional. Dengan demikian, langkah Orde Baru dalam menanggulangi impor tidak kembali terulang. Sebagaimana diketahui, Program Bimas pertama kali diluncurkan pada tahun 1965 sampai 1966 dengan tujuan mengatrol produksi agraris. Melalui program ini, pemerintah ingin memangkas ketergantungan negara terhadap impor beras. Para petani mulai dikenalkan dengan penggunaan benih ung-

gul, pupuk buatan serta pestisida. Dalam perkembangannya, gencarnya Program Bimas membuat produksi padi meningkat. Akan tetapi, akibat sistem target dan mudahnya pencairan kredit, program ini melahirkan bermacam penyelewengan hingga level yang paling rendah. Pelaku penggelapan dana bukan hanya terdiri dari aparat desa mulai kepala desa (lurah), juru tulis, sampai hansip. Masyarakat awam sekalipun secara leluasa bisa memalsukan informasi kepemilikan sawah (Her Suganda, 2009: 192-193).

Mataram gagal pertahankan Adipura Akibat persoalan sampah yang tak pernah tuntas

*** Gangguan teknis, UNBK dua SMA di Dompu molor Akibat persiapan tak matang

***

SUARA NTB

Selasa, 10 April 2018

Halaman 15

Ahyar-Mori ”Bertarung” Demi Mandat Praya (Suara NTB) – Calon Gubernur NTB Nomor urut 2, TGH. Ahyar Abduh, mengungkapkan alasan di balik keputusannya bersama Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm tampil di Pilkada. Keberanian untuk “bertarung” di suksesi kepemimpinan NTB ini rupanya berkat dorongan dan mandat dari sejumlah tokoh dan elemen masyarakat. Hal itu disampaikan TGH. Ahyar Abduh yang akrab disapa TGA, saat menghadiri pertemuan terbatas tingkat kabupaten atau yang biasa disebut kampanye dialogis, di Lapangan Mangkung Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu (8/4). Acara ini dihadiri oleh ribuan relawan, pendukung, dan simpatisan yang berasal dari kecamatan di bagian barat Lombok Tengah. Selain para relawan Ahyar-Mori, seluruh Ketua DPC partai pendukung beserta kader dan Tokoh Masyarakat Lombok Tengah juga turut hadir dalam pertemuan terbatas kali ini, termasuk Lalu Sudiartawan. Saat tiba di lokasi kampanye, TGH. Ahyar Abduh disambut hangat oleh ribuan masyarakat Lombok Tengah. Calon Gubernur NTB nomor urut 2 ini menyempatkan diri untuk langsung berbaur, menyapa dan mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat yang hadir. Adapun keluhan masyarakat mangkung sebagian besar terkait masih banyaknya infrastruktur jalan yang belum memadai, yang menghambat akses kerja masyarakat. Begitu pun masalah sulitnya masyarakat mendapat akses layanan kesehatan. “Kami ini termasuk desa yang lumayan jauh dari pusat kota. Permasalahan kami, jalan masih

banyak yang rusak, tempat berobat juga masih jauh. Kami berharap masalah ini bisa cepat diselesaikan,” ujar masyarakat Mangkung kepada TGA. Mendengar permasalahan tersebut, TGA merespon, dan menyampaikan kepada masyarakat, bahwa jika AhyarMori terpilih menjadi pemimpin di Nusa Tenggara Barat ini, maka masalah ini akan diupayakan untuk diselesaikan dengan sejumlah program terobosan. “Kami tentunya maju sebagai calon gubernur bukan karena keinginan pribadi, melainkan dorongan dari masyarakat serta beberapa tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Kami punya amanah yang cukup berat, untuk itu kami siap bekerja 100% untuk pembangunan Provinsi NTB. Kami sudah siapkan 25 janji kerja untuk menopang ikhtiar kami ini,” ujar Walikota Mataram 2 periode ini. Ahyar kemudian menjelaskan bahwa mandat dari masyarakat tersebut diwujudkan dalam janji kerja yang bisa diimplementasikan untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terutama, pada bidang kesehatan dan pemerataan infrastruktur. “Dalam bagian janji kerja, kami telah menyiapkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum lainnya. Tentunya yang memadai, hingga pelosok desa,” ujar Ahyar. Selain itu, TGA juga menyampaikan komitmen jika terpilih menjadi Gubernur dan H. Mori Hanafi sebagai Wakil Gubernur, keduanya akan melakukan pemerataan fasilitas kesehatan hingga ke pelosok desa. “Selain itu kami juga sangat peduli terhadap kesehatan

Amaq Asrul: Jaga Nilai-nilai Lokal Dari Hal. 1 ‘’Karena menggunakan uangnya sendiri silakan saja,’’ kata Amaq Asrul menjawab salah satu pertanyaan Pemuda Muhammadiyah pada diskusi bersama Amaq Asrul di Kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah, Sabtu lalu. Konsep wisata halal yang digaungkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dimaknai Ali Dachlan kemungkinannya karena kekhawatiran akan arus negatif dari kunjungan wisatawan. Halal katanya bisa saja dimaksud adalah makanannya. Sehingga disarankan wisata makanan halal. ‘’Halalnya mungkin pada makanannya, wisata makanan halal,’’ ucapnya. Kalau wisata sendiri, kata Amaq Asrul ini lebih baik berjalan biasa saja. Sebagai contoh, ia tuturkan dirinya sering ke Bali. Di pulau dewata itu tidak ada sebutan istilah wisata halal. Akan tetapi, semua umat muslim yang datang tahu mana yang halal sehingga makanan dicari Warung Padang atau Warung Muslim. Kalau dicap dengan sebutan wisata halal, sampai diamana halal itu? Apakah sampai di pakaian saja? Apakah di dalam kamar? Kita di Lombok lanjutnya, sangat khawatir dengan kemunculan dampak-dampak negatif dari pariwisata. Terpenting dilakukan adalah menguatkan nilai-nilai lokal masyarakat Lombok yang islami. Kalau tidak kuatkan nilai tersebut pada mekanisme kontrol kultur, maka bisa melahirkan dampak negatif. Kalau dipandang nilai-nilai lokal ini masih sangat penting, seperti nilai agama yang melekat di tengah masyarakat maka harus dipertahankan. Karena itulah, kata Ali BD ini ia menentang implementasi dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di destinasi wisata Kuta. KEK adalah program pemerintah pusat. Dalam perencanaannya, harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Pasalnya, ketika dalam kerangka perencanaan, tidak melibatkan semua pihak yang

berkepentingan di NTB, maka akan berakibat lebih parah dan lebih fatal dari segi kultur. Dalam sudut pandang pembangunan ekonomi, diakui Ali BD melalui pariwisata, KEK ini bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Ada perputaran uang dari investasi. Akan tetapi, soal pikiran-pikiran masyarkaat sekitar tidak bisa dinafikan. Karena itu harus jelas dalam perencanaannya melibatkan masyarakat. Diketahui di kawasan KEK itu dibangun masjid. Tidak diketahui, apakah pembangunan masjid itu bertujuan untuk menjadi benteng atas gempuran nilai-nilai orang-orang barat yang datang. Atau masjid tersebut kemudian dijadikan sebagai tontonan para pengunjung. ‘’Apakah masjid akan jadi tukang taker dari gempuran nilai-nilai lokal masyarakat,’’ paparnya. Masalah tersebut katanya harus didiskusikan dengan baik kalau masih cinta dengan nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarkaat. Mengurangi dampak negatif dari pariwisata ini memang sebuah keharusan.Tujuan orang berwisata, seperti wisata ke luar negeri bermaksud untuk mempelajari budaya dan nilai-nilai yang ada di luar negeri tersebut. Sementara kita, tidak boleh kemudian terbalik. Budaya kita menjadi hilang karena kehadiran dari wisatawan. Kehadiran orang-orang luar datang ke NTB, datang ke Lombok dan Sumbawa ini bukan sebaliknya menghancurkan nilai-nilai kita. Budaya baru yang datang tidak bisa ditelan mentah-mentah. Karena itu, halal yang dimaksudkan adalah harus lahir dan batin, bukan halal di atas tulisan. Wisatawan yang datang tidaklah bisa kita kontrol satu persatu. Semua pengunjung tidak bisa kita kontrol setiap hari. Wisata ini adalah sebuah industri. Masalah ini katanya tidaklah sederhana. (rus)

Belum Diakomodir Kemenhub Dari Hal. 1 Tapi kita harapkan kehadiran dan dukungan dari Menteri Perhubungan,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (9/4) siang. Menurut Gita, jika Global Hub Kayangan masuk dalam rencana pembangunan pelabuhan nasional. Maka hal-hal yang terkait dengan perizinan pembangunan pelabuhan internasional di kawasan tersebut akan semakin mudah. Kaitan dengan rencana pembangunan Global Hub Kayangan ini, kata Gita, saat kunjungan Presiden Jokowi ke NTB pada 9 April 2015 lalu. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memaparkan soal rencana pembangunan Global Hub Kayangan. Pada

waktu itu, Presiden merespons akan memberikan dukungan dalam bentuk apapun dari pusat. Apakah kawasan itu akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau bentuk lainnya, Presiden mengatakan gampang. Yang terpenting, Pemda diminta menyiapkan lokasi dan investor. Hal itulah yang dilakukan gubernur bersama Bupati KLU. Mengenai lokasi, sudah keluar PP No. 13 Tahun 2017 tentang penyesuaian tata ruang. Bahkan, kata Gita, inisiator Global Hub Kayangan terus menjalin komunikasi dengan calon-calon investor yang potensial. Baik yang akan membangun pelabuhan internasional dari Rotterdam. Maupun yang akan membangun kilang minyak, yakni investor dari Rusia. (nas)

Memitigasi Risiko Proyek, Mencegah Penyimpangan Dari Hal. 1

(Suara NTB/ist)

MENCOBLOS - Calon Gubernur NTB Nomor urut 2, TGH. Ahyar Abduh, memeragakan cara mencoblos pasangan Ahyar-Mori, saat kampanye dialogis di Lapangan Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu (8/4). masyarakat, terutama di pelosok desa. Kami akan siapkan program 1 desa ada minimal 1 dokter dan klinik kesehatan, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pel-

ayanan kesehatan,” tutup calon Gubernur yang diusung oleh sembilan partai politik ini. Tak lupa masyarakat serta Tokoh Masyarakat Lombok memanjatkan doa dan ber-

harap TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi berhasil menjadi pemimpin Provinsi NTB serta dimudahkan dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin NTB. (tim)

TGH. Anas Hasry: Semoga Ali BD Jadi Gubernur Dari Hal. 1 Tetapi tidak pernah protes. Kenapa justru para pegawai yang mendapat gaji tiap bulan yang protes. Kalau menunggu setahun, zakat yang dikeluarkan itu akan semakin besar jadinya. Disarankan untuk mencicil pembayaran zakat. Caranya, semisal gaji sebulan Rp 1 juta, anggap saja Rp 900 ribu. Atau kalau Rp 2 juta, anggap terima Rp 1.8 juta. Kalau anggapannya Rp 2 juta, maka gajinya tidak akan ada zakatnya. Gaji pegawai ini bisa disisihkan untuk membayar zakat. Kalau dihitung pendapatan pegawai ini sangat besar dalam satu tahun. Jauh lebih banyak dibandingkan petani yang penghasilannya tidak menentu. Herannya lebih banyak petani naik haji dibandingkan para pegawai. Dari analisa tersebut kata TGH Anas, kemungkinan cara gajinya pegawai ini arisan. Besok

berangkat satu menyusul yang lainnya. Setelah Ali BD menjadi Bupati Lotim, hal ini menjadi bahasan. Pegawai diperintah bayar zakat. Pandangan Ali BD ini sama dengan TGH Anas. “Kita seperti sama hati,” ucapnya. Ada kecocokan pandangan dan TGH ini mendukung 100 persen langkah Bupati Lotim Ali BD menegakkan Perda Zakat. Sejak saat itu, tuan guru ini mengenal Ali BD. Disusul lagi dengan perayaan peringatan satu muharram. Peringatan tahun baru Islam. Ali BD ini betul-betul mengembangkan Islam. Prinsip, kata Ali, hari Islam dilaksanakan dulu baru merayakan hari besar nasional. Itulah katanya yang mencerminkan kepedulian Ali Dachlan terhadap Islam. Kesan lainnya, Ali BD ini sangat sederhana dan pekerja keras. Terpenting kerja, tidak banyak bicara. Itulah kata-kata yang sering diucapkan. Kalau bermusyawarah

terus kapan kerjanya? Katakata Sang Pendobrak ini selalu diucapkan dalam setiap kesempatan guna memberikan semangat kerja pada masyarakat dan pegawai. Selaku Bupati, Ali BD merupakan pemimpin yang tegas. Tuan guru ini berdoa, agar Ali BD menjadi gubernur. Harapan besarnya, semoga Amaq Asrul ini bisa menjadi pemimpin yang baik dan membawa NTB menjadi lebih baik ke depan. Gaya kepemimpinan Ali BD ini sangat luar biasa. Terbilang ia berhasil memimpin Lotim. Terbaca dari pembangunan sejumlah infrastruktur. Mulai dari Kantor Bupati Lotim yang sangat megah. Pasar-pasar tempat transaksi ekonomi masyarakat sebagian besar juga dalam kondisi bagus. ‘’Beliau sangat mengutamakan pembangunan ekonomi masyarakat, sampai-sampai pembangunan yang sempat tertunda dilanjutkan,’’ katanya. (rus)

Membangun Infrastruktur untuk Rakyat Dari Hal. 1 Tingkat kemantapan jalan di NTB, baik itu jalan nasional maupun jalan provinsi sangat menyakinkan. Sampai akhir 2017, untuk jalan nasional mantap 98 persen dan untuk jalan provinsi mantap 77 persen dan sampai akhir 2018 diyakini meningkat hingga 83 persen. Di era TGB pula, Bandara Internasional Lombok beroperasi, setelah dirintis pembangunannya sejak era Gubernur Harun Al Rasyid. Beroperasinya bandara internasional ini menandakan makin mantapnya NTB sebagai pintu gerbang pariwisata nasional di wilayah timur Indonesia. Tiga bendungan besar dibangun di era TGB menelan total anggaran mencapai Rp3,5 triliun. Setelah lebih dari 20 tahun tidak ada satupun bendungan baru di bangun di NTB. Tiga bendungan itu masing-masing Pandan Dure di Lombok Timur yang telah beroperasi sejak akhir 2014, Bendungan Rababaka Kompleks di Dompu dan Bendungan Bintang Bano di Sumbawa Barat, yang keduanya direncanakan selesai pembangunannya akhir 2018 ini. Memastikan Keberlanjutan ZUL-ROHMI berkomitmen memastikan percepatan pembangunan infrastruktur yang telah TGB letakkan pondasinya dengan kuat akan tetap terjaga keberlanjutannya. ZUL-ROHMI menyadari betul bahwa pembangunan infrastruktur NTB baru beranjak dari titik nadir, belum benar-benar berada dalam zona yang mapan dan aman. Percepatan dan lompatan harus terus diikhtiarkan. Tantangan pembangunan infrastruktur NTB masihlah besar. Ke depan sektor pariwisata, perdagangan dan investasi akan terus bergeliat. Jumlah kunjungan wisatawan diprediksi bisa mendekati lima juta pada akhir 2019. Investasi di sektor pariwisata dan industri olahan PIJAR akan menjadi prioritas. Perdagangan antarpulau akan kian ramai. Begitu juga pengembangan sejumlah kawasan strategis, akan bergerak lebih cepat. Alhasil, semuanya membutuhkan daya dukung infrastruktur yang mapan. Kemantapan jalan belum tuntas 100 persen, bendungan baru lainnya masih diperlukan untuk segera dibangun. Jaringan listrik bagi industri wajib tersedia, dan perumahan bagi rakyat masih harus dipenuhi Secara khusus ZUL-ROHMI memberikan penekanan pada pemenuhan infrasruktur

penopang kawasan strategis. Ada Kawasan Mandalika di Lombok selatan yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata. Ada Kawasan Bandar Kayangan di Lombok Utara yang dibayangkan menjadi kota pelabuhan modern di jalur selat Lombok yang vital bagi pelayaran internasional. Dan ada pula kawasan Samota di Pulau Sumbawa yang memadukan potensi darat dan laut yang besar dari Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora. TGB mewariskan sejumlah rencana pengembangan infrastruktur jalan di kawasan strategis yang dampaknya besar ke depan. Sebut saja rencana pengembangan jaringan jalan pelabuhan ke pelabuhan (port to port). Meliputi pembangunan baru jalan by pass (Pe)labuhan Lemba(r)-(Mata)ram dan Labuhan Lombok, biasa disebut dengan by pass PERMATA LOMBOK. Kemudian pembangunan jaringan jalan yang menopang akses Global Hub Bandar Kayangan di Lombok Utara dan Geopark Rinjani. Ruas jalan itu terbentang dari Ampenan-Pemenang-Tanjung-Bayan-Sambelia hingga Labuan Lombok. Bagaimana dengan Pulau Sumbawa? Pengembangan akses jaringan jalan di pulau yang luasnya tiga kali Pulau Lombok ini, juga telah dirancang dengan memantapkan lingkar utara dan selatan yang menyangga kawasan Samota. Lingkar utara mencakup Sumbawa Besar–Ai Bari; Simpang Banggo–Labuan Kenanga–Kore–Bajo– Sila.Lingkar selatan meliputi Poto Tano–Taliwang–Lunyuk–Ropang–Sekokat–MbawiHu’u–Parado. Sejumlah pelabuhan di Pulau Sumbawa misalnya, sebut saja Pelabuhan Calabai Dompu dan Aik Bari Sumbawa, membutuhkan penanganan yang cepat. Begitu pula rencana perpanjangan landasan pacu Bandara Sultan Salahuddin di Bima dan relokasi Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin di Sumbawa. Semuanya mendesak direalisasikan untuk mempercepat pengembangan kawasan Samota yang pondasinya telah mulai diletakkan pada era TGB. Pariwsata, Ketahanan Pangan, Perumahan ZUL-ROHMI menyadari betul, ke depan, kebutuhan daya dukung infrastruktur untuk menopang pertumbuhan pariwisata dan kemantapan ketahanan pangan NTB jelas akan makin besar. Sektor pariwisata masih akan terus tumbuh sebab belum lagi sampai pada titik terting-

ginya. Sementara rencana jangka panjang pengembangan industri olahan PIJAR, pastinya memerlukan dukungan infrastruktur transportasi dan sumberdaya air yang lebih mantap. Secara khusus ZUL-ROHMI akan memberikan penekanan pada percepatan pemenuhan infrastruktur perumahan dan air bersih. Penanganan perumahan tidak layak huni di NTB harus dipacu. Sebab menjadi penyumbang terbesar dari indikator kemiskinan yang BPS tetapkan. Dari 14 indikator kemiskinan, lebih dari separuhnya berkaitan dengan perumahan atau tempat tinggal. Merujuk data Bappeda NTB, ditaksir tak kurang 600 ribu rumah tidak layak huni di NTB butuh penanganan cepat, termasuk penataan sanitasi lingkungannya. Mereka tersebar terutama di Lombok Timur yang merupakan kabupaten dengan rumah tangga sasaran terbanyak menempati rumah berlantai tanah. Di era TGB, fokus terhadap penanganan rumah tidak layak huni mendapat porsi yang cukup besar pada tiga tahun terakhir. Rata-rata 1000 rumah setiap tahun mendapatkan penanganan beserta penataan lingkungannya. Tentu saja itu masih jauh dari memadai. Pola percepatan penanganan jalan di era TGB bisa menjadi model untuk percepatan penanganan 600 ribu rumah tidak layak huni di NTB. Kombinasi penerapan tahun jamak, bantuan hibah luar negeri dan perubahan status jalan provinsi, terbukti menjadi racikan yang mujarab menjawab kebutuhan percepatan pembangunan jalan. Sementara berkaitan dengan persoalan sanitasi dan air bersih, tantangan berat juga menghadang. Pemenuhan infrastruktur sanitasi dan air bersih di NTB harus digenjot lebih kuat. Ancaman kekeringan dan krisis air bersih setiap tahun selalu mengintai. Sejauh ini memang bisa teratasi, tetapi jika tidak ditangani dengan cepat sejak dari hulunya, maka 5-10 tahun ke depan persoalannya akan semakin kompleks. ‘’Kita semua tahu membangun infrastruktur itu mahal. Tetapi menganggapnya tidak penting dan tidak menjadikannya sebagai prioritas, akan lebih mahal dampak sosial ekonominya. Saya akan pastikan pembangunan infrastruktur NTB akan tetap dalam semangat percepatan dengan terus mencari terobosan pendanaan,” tegas calon Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah (Doktor Zul). (*)

Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh BWS, sebelum pelaksanaan, dan setiap pelaksanaan proyek. Konsultasi intens dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Maksudnya, agar aparat juga memberikan masukan mana saja bagian-bagian yang harus dibenahi agar proyek yang dilaksanakan tidak terantuk persoalan hukum. ‘’Bukan karena kebal hukum. Kami ingin mengantisipasi peluang terjadinya penyimpangan,’’ tegas Asdin. “Sehingga, kalau ada yang demo, silakan saja demo. Apa tuntutannya? Bahkan saya yang sampaikan langsung ke aparat. Jadi setiap bagian proyek yang

kami kerjakan, sudah diawasi langsung aparat,” terangnya. Pertanyaan lain soal lelang proyek yang jarang mengakomodir kontraktor lokal. Asdin juga menjelaskan, proses lelang dilaksanakan secara profesional. Siapa saja boleh ikut selama penawarannya masuk sesuai rencana pelaksanaan proyek. Asdin menyebut, tidak ada istilah bagi-bagi proyek kepada kontraktor-kontraktor tertentu. ‘’Proyek itu bukan dibagi. Kalau bisa dibagi-bagi. Saya bisa saja mau kasi siapa. Mekanismenya kan sudah ada, kalau layak, ya menang. Tidak ada pembatasan kontraktor luar dan kontraktor dalam daerah. Malah ada atas nama kontraktor luar, isinya orang sini,’’ Asdin memberi klarifikasi. (bul)

Baru 11 Paket Proyek DAK Pemprov NTB Tuntas Lelang Dari Hal. 1 Kemudian untuk pekerjaan pengawasan ada tiga paket yang sudah tuntas lelang. Yakni pengawasan teknis peningkatan jalan Sumbawa I Rp 350 juta, pengawasan teknis peningkatan jalan Lombok Rp 600 juta dan pengawasan teknis peningkatan jalan Sumbawa II Rp 600 juta. Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swahip, MT menjelaskan untuk DAK infrastruktur jalan semuanya sudah selesai lelang. Sementara untuk DAK pembanguna irigasi masih ada beberapa yang sedang dalam proses lelang. “Mungkin Bidang Sumber Daya Air (SDA) masih proses lelangnya. Kalau Bina Marga, mudah-mudahan akhir bulan ini uang mukanya sudah dikasih. Sudah selesai lelangnya untuk Bina Marga,” kata Swahip ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/4) siang. Ia menjelaskan, untuk proses lelang DAK infrastruktur

jalan di bawah Bidang Bina Marga Dinas PUPR sudah berproses sejak awal Maret lalu. Sehingga pada April ini sudah ada pemenang lelangnya. “Insya Allah minggu ketiga bulan April ini termin untuk uang mukanya 20 persen sudah bisa dicairkan,” katanya. Diketahui, jumlah DAK Fisik yang akan diterima 11 Pemda di NTB tahun ini sebesra Rp 2,01 triliun lebih. Hingga awal triwulan II ini belum ada satupun Pemda yang mendapatkan. Sehingga data yang tercatat di Kanwil DJPB NTB, realisasi DAK Fisik masih nol persen. Rincian DAK Fisik yang diterima maisng-masing Pemda di NTB, yakni Pemprob sebesar Rp 362 miliar lebih, Bima Rp 172 miliar lebih, Dompu Rp 97 miliar lebih. Kemudian, Lombok Barat Rp 181 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 165 miliar lebih, Lombok Timur Rp 280 miliar lebih. Selanjutnya, Sumbawa Rp 205 miliar lebih, Kota Mataram Rp 154 miliar lebih, Kota Bima Rp 43 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 129 miliar lebih dan Lombok Utara Rp 122 miliar lebih. (nas)

Belum Berorientasi Kualitas Dari Hal. 1 Sehingga, akibatnya kualitas tak tercapai. Karena yang penting (proyek) selesai,” kata Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) NTB, Ir. H. Azhar, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/4) siang. Untuk pelaksanaan sebuah proyek, pengawasan biasanya dilakukan oleh konsultan pengawasan yang dikontrak oleh pemilik proyek atau SKPD. Konsultan pengawas ini tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh pemilik proyek. Tetapi harus diawasi apakah melaksanakan tugasnya dengan baik. Apakah konsultan pengawas itu turun ke lapangan atau tidak. Azhar mencontohkan mengenai proyek pengerjaan jalan. Di NTB, jumlah kontraktor yang memiliki AMP (Asphalt Mixing Plant) masih sangat terbatas. Sementara proyek yang dikerjakan cukup banyak. Jika satu rekanan atau kontraktor mengerjakan lima paket proyek. Maka alat yang dimiliki akan digunakan secara bergilir. ‘’Bahkan belum selesai pakerjaan yang satu, beralih ke paket pekerjaan yang lain. Over capacity rekanan ini. Artinya, di lain pihak ada kontraktor baru yang masuk, mereka ngedumel. Padahal mereka tak mampu menyelesaikan itu,’’ kata Azhar. Untuk itu, pihaknya memberikan solusi supaya lelang dilakukan terbuka. Persoalan selama ini, kontraktor luar tidak dapat masuk lantaran persyaratan dalam lelang cukup sempit terutama untuk mobilisasi alat. Sehingga pihaknya mendesak agar ada kelonggaran kaitan dengan mobilisasi peralatan. Supaya kontraktor yang berasal dari Surabaya, Bali dan daerah lainnya dapat bersaing dengan kontraktor yang ada di NTB. ‘’Maka inilah yang terjadi. Apalagi proyek multiyears, seharusnya dari sekarang dikejar. Kalau akhir tahun anggaran itu, (berpengaruh pada) kualitas. Karena mau tidak mau pemilik proyek akan menyetujui, yang penting pekerjaan selesai. Karena kalau tak jadi, maka mereka takut dibilang tidak sukses bekerja. Dia juga ingin mendapatkan reward (penghargaan),” kata Azhar. Menurut Azhar, jika pelaksanaan proyek diawasi dengan baik dan benar. Kemudian tidak ada kolusi. Rekanan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spek maka kualitas proyek akan bagus. “Kalau saya lihat masih lemah pengawasan,” imbuhnya. Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) ini mengatakan, belum lama ini pihaknya turun ke lokasi di Pulau Sumbawa untuk memantau pelaksanaan proyek salah satu SKPD provinsi. Di lapangan, pihaknya tak menemukan konsultan

pengawas, apalagi pemilik proyek. Sementara, rekanan terus bekerja tanpa pengawasan. Padahal, kata Azhar, pemilik proyek dalam hal ini SKPD punya tanggung jawab terhadap proyek tersebut. Seharusnya pemilik proyek risau dengan kondisi di lapangan. Apakah pelaksanaan proyek sesuai atau tidak. “Kalau ndak dilihat, syukur saja kalau ndak rusak. Kalau rusak, cari-cari siapa yang salah. Makanya PPK itu harus banyak di lapangan,” katanya. Azhar mengatakan, problem yang dihadapi PPK di lapangan, terbatasnya fasilitas. Kadangkadang ketika turun ke lapangan, kendaraannya kempes. Belum lagi ketika akan melakukan pengawasan suatu proyek di suatu daerah, tidak ada tempat menginap. Dia mau menginap di hotel, tidak memiliki biaya. Sehingga, menurutnya hal ini perlu dibenahi. “Jangan kita minta dia bertanggung jawab di situ, tapi fasilitas yang diberikan tidak ada,’’ ujarnya. Azhar menambahkan, pimpinan konsultan pengawas harus rajin turun ke lapangan. Jangan sampai mereka hanya turun dua kali sebulan ke lokasi proyek. Pasalnya, jika hanya mengandalkan bawahannya, maka tidak bisa langsung membuat keputusan. Misalnya, jika ada perubahan desain suatu proyek di lapangan. Jika pimpinan konsultan pengawas dan PPK berada di lapangan maka akan segera dapat diselesaikan. Ketika ditanya mengenai proyek yang cepat rusak. Azhar mengatakan setiap bangunan konstruksi punya umur rencana. Misalnya, proyek jalan umur rencana sampai 10 tahun. Artinya, proyek jalan yang dibangun akan mampu bertahan sampai di atas 10 tahun. jika rusak sebelum berumur 10 tahun maka patut diduga terjadi kegagalan konstruksi. Namun, jika rusak akibat bencana seperti banjir dan tanah longsor maka hal itu wajar. Demikian juga pembangunan sebuah bendungan, memiliki umur rencana dari 10 tahun hingga 50 tahun. Misalnya, ada suatu bendungan direncanakan umur bangunannya 20 tahun. “Ternyata baru lima tahun rusak. Itu gagal konstruksi. Tapi kalau rusak karena banjir atau apa, maka butuh kajian konstruksi. Apakah itu gagal atau tidak kuat menahan bencana itu,” terangnya. Untuk mengetahui apakah suatu proyek yang dibangun gagal konstruksi maka harus dilihat bencana yang terjadi. Apakah bencana tersebut besar atau tidak. Jika bencana yang terjadi kecil tetapi bendungan menjadi rusak atau jebol maka patut diduga terjadi gagal konstruksi. “Gagal konstruksi itu yang menyatakan ada ahlinya. Tapi secara kasat mata bisa dilihat masyarakat,” tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 10 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tekan Pernikahan Dini

DPRD Didorong Buat Raperda Inisiatif Giri Menang (Suara NTB) Untuk lebih memperkuat Gerakan Anti Merariq Kodek (GAMAQ), Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memperluas mitra kerja mereka dengan Aliansi Yes I do. Lembaga ini telah mengintervensi kegiatan koordinatif antar SKPD dalam institusi koordinasi lintas sektor yang biasa disebut District Working Group (DWG). Institusi ini terdiri atas DP2KBP3A, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, PKBI NTB, dan beberapa institusi lainnya yang relevan untuk menguatkan program perlindungan anak dan kesetaraan gender di Lobar. Aliansi ini diketahui telah mengintervensi kegiatan di DWG sejak tahun lalu. Lembaga yang dibiayai oleh konsorsium Lembaga Swadaya multinasional yang terdiri atas Rutgers, WPF Indonesia, PLAN International, dan beberapa LSM lainnya pun memiliki sasaran kerja di beberapa daerah lain di Indonesia selain Lobar. Setelah memperkuat sosialisasi perlindungan anak dan mencegah pernikahan dini yang digaungkan selama dua

tahun terakhir, Aliansi Yes I Do kembali mengintervensi Pemkab Lobar melalui anekarencanakegiatanyangdisusunmelalui kegiatan workshop. Workshop kali ini sengaja diberikan tema “Penguatan Gender Transformatif dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DWG” dan diselenggarakan selama dua hari di Hotel Santika Mataram dan dibuka Senin (9/4). Untukdiketahui,peranDWGdanAliansi Yes I Do dalam menekan angka pernikahan dini sangat signifikan. Sejak ditetapkan sebagai Kabupaten Ramah Anak dan mampu meraih Anugerah Paramita Ekapraya, Lobar telah sukses mensosialsasikan bahkan menurunkan angka tersebut. Salah seorang anggota DWG dari unsurDP2KBP3ALobar,ErniSuryanamemaparkan, di tahun 2015, pernikahah dini di Lobar mencapai 57%. Tutup tahun 2017 lalu,mampumenurunkannyasampai22%. Dalampenyusunanrencanakerjatahun 2018 ini, Aliansi Yes I Do menawarkan lebih dari 15 program kerja yang dipaparkan oleh salah seorang stafnya, Bunga Damai Prasasti.”Harapannya adalah dapat mendorong komitmen masyarakat, terutama

Kepala Daerah dalam menguatkan isu utama, yaitu menekan angka pernikahan dini di semua kalangan. Dalam sesi diskusi, salah seorang unsur DWG dari Dinas Kesehatan Lobar, Haji Abdullah, SKM., M.QIH bahkan mendorong hasil kegiatan tahun ini adalah meningkatkan komitmen daerah.”Kita bisa (mewujudkannya) menyusun Rancangan Perda melalui inisiatif DPRD, bukan hanya dengan Surat Edaran Bupati,” ujarnya sambil menyebut nama salah seorang anggota DPRD dari Komisi IV yang berkomitmen untuk membantu. Harapan itu pun disambut baik oleh Ahmad Hidayat, Koordinator Aliansi. “Dengan praktik baik di lapangan, kegiatan ini akan banyak mendapat dukungan masyarakat. Artinya kalau berhasil menyusun regulasi, ini akan luar biasa karena didukung banyak pihak,” paparnya sambil mempresentasikan kegiatan dan prestasi para remaja dan siswa-siswi di SMPN 1 Kediri. “Ada hal unik ketika anak-anak yang rentan yang bersuara,” tambahnya. (her)