LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
RABU, 9 OKTOBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 175 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Dinas PUPR Prov NTB (Binamarga)
Bappenda Prov NTB
Dinas Perhubungan Prov NTB
Dinas PMPTSP Prov NTB
Dinas Kesehatan Prov NTB
Biro Bina APP dan LPBJP Prov NTB
(Suara NTB/ist)
Kepala BPS Provinsi NTB Suntono bersama Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim saat sosialisasi teknis pelaksanaan SPI.
(sumber : BPS NTB)
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004
Enam OPD yang jadi objek penilaian SPI.
BPS Survei Integritas Enam OPD Lingkup Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) dilibatkan sebagai pelaksana dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov NTB. Survei untuk mengukur sejauhmana indeks per-
Belanja Pemprov Terganggu Mataram (Suara NTB) Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk NTB masih seret. Seretnya, realisasi DAK Fisik dari pemerintah pusat akibat persyaratan pencairan yang belum dipenuhi Pemda. Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola DAK Fisik diminta memacu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Agar mendesak para kontraktor pelaksana mempercepat penyelesaian pekerjaan. Bersambung ke hal 15
sepsi korupsi yang jadi program penilaian setiap tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian itu meliput enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu, Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PMPTSP), serta Biro Administrasi Pembangunan. Survei di NTB melibatkan 130 responden yang dibagi dalam tiga komponen. Diantaranya 60 responden internal atau Aparatur Sipil Negara
(ASN), 60 responden eksternal atau pengguna layanan, kemudian 10 responden expert atau ahli yang dipandang mengetahui integritas di pemda. Saat ini SPI masih berlangsung. Bersambung ke hal 15
Investigasi Balai Sertifikasi Benih
198 Ton Bibit Jagung Diduga Palsu Mataram (Suara NTB) Hasil investigasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi NTB, menemukan indikasi pemalsuan pada bibit jagung tahun 2017. Saat itu ditemukan 198 ton bibit diduga bermasalah dan direkomendasikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) agar ditarik. Data temuan itu sudah diserahkan sesuai permintaan Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI. Investigasi itu dibenarkan Kepala BPSB Provinsi NTB H. Wardi, SP dikonfirmasi Suara NTB Selasa (8/ 10) kemarin, terkait pemanggilannya sebagai saksi di gedung bundar Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. Kepada penyidik, ia mengaku sudah menjelaskan kronologi temuan bibit diduga palsu. Penjelasannya pun sebatas tugas pokok dan
fungsi (Tupoksi) sebagai pengawasan dan perlindungan petani sebagai konsumen. Menurut Wardi, kasus bibit itu mencuat ketika Dinas Pertanian tingkat kabupaten melaporkan ada bibit Jagung lolos ke tangan petani. Dianggap janggal karena bibit masuk tanpa melalui uji
laboratorium. Tim diterjunkan, terdiri dari empat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama koordinator pengawasan benih BPSB. Dasar penelusuran karena sudah ada kecurigaan karena bibit tersebut tidak melalui pemeriksaan BPSB sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 992
tahun 2015 dan diperbarui tahun 2018. ‘’Seharusnya lapor dulu ke BPSB, setiap barang (bibit) dari luar, kewajiban dari penyedia sesuai SOP harus lapor ke kita. Supaya fungsi pengawasan kami itu bisa berjalan. Tapi itu kan sudah langsung ke petani. Setelah ditanam baru tahu ada masalah itu,’’ ungkap Wardi. Atas dasar informasi dan temuan itu, pihaknya kemudian melapor ke Kadistan TPH Provinsi NTB waktu itu, agar bibit dihentikan distribusinya dan ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan. Permintaan itu ditindaklanjuti Distan TPH dengan bersama sama menurunkan tim. ‘’Kita turunkan tim ke kabupaten sampai ke kelompok tani. Kita periksa satu per satu. Ditemukan ada 198 ton diindikasikan ada pemalsuan dan kami minta ditarik dari peredaran,’’ tegas Wardi. Volume 198 ton itu bukan hasil rekaan atau asumsinya. Bersambung ke hal 15
TO K O H
(Suara NTB/ist)
Seleksi Sekda NTB SULTAN Sumbawa, H.Muhammad Kaharuddin IV, memberikan sejumlah masukan dalam seleksi Sekda NTB yang kini tengah berproses. Tanpa melihat siapa figur yang pantas, Sultan memberikan beberapa kritera yang harus dimiliki oleh Sekda terpilih nantinya. ‘’Kalau ditanyakan bagaimana cara basis kerja kemampuan segala macamnya (lima calon Sekda NTB) saya tidak tahu. Saya tidak boleh menjust orang kalau saya tidak mengalaminya sendiri. Mungkin perlu kriteria, karena Sekda Provinsi NTB ini adalah tulang punggung daripada operasional dan H.Muhammad Kaharuddin Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Gaji P3K Ditanggung Pusat
H. Fathurrahman
TEKA teki mengenai penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kini sudah terjawab. Penggajian P3K tidak dibebankan kepada APBD Pemda provinsi dan kabupaten/kota. Dalam APBN 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk penggajian P3K di NTB sebesar Rp116,32 miliar. Anggaran untuk penggajian P3K tersebut masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam salah satu item DAU 2020, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/uki)
GARAM - Tambak garam di Dusun Muku, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Sejumlah kalangan menyarankan Pemerintah Kabupaten Bima menerapkan industrialisasi garam sebagai solusi mengatasi anjloknya harga garam. Berita selengkapnya di halaman 7.
Pansel Tetapkan Lima Calon Sekda NTB Lulus Seleksi Administrasi Mataram (Suara NTB) Sebanyak lima peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon Sekda NTB oleh Pansel JPT Madya Pemprov NTB. Kelimanya adalah Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, Kepala Distanbun NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H.L. Gita Ariadi, M.Si dan Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan
Syah, MM, M.TP. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si yang dikonfirmasi Selasa (8/10) siang menjelaskan, ke lima peserta yang lulus seleksi administrasi tersebut sesuai dengan hasil seleksi yang dilakukan Pansel JPT Madya. Pansel telah mengumumkan ke lima peserta yang lulus seleksi administrasi sesuai pengumuman No.821.2-1/1472/BKD/ 2019 tanggal 8 Oktober 2019.
Ke lima pejabat Pemprov NTB tersebut selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi tahap berikutnya. Fathurrahman mengatakan, pada Rabu (9/10) pagi, ke lima calon Sekda NTB tersebut akan menjalani tes kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba di RSUD Provinsi NTB. ‘’Mereka harus hadir di lokasi uji kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba pukul 08.00 Wita,’’ katanya. Kemudian, dua hari berikut-
nya, 10-12 Oktober, ke lima calon Sekda akan mengikuti tes uji kompetensi manajerial/ psikologi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB. Sesuai jadwal yang telah disusun Pansel, penulisan makalah pada 15 Oktober. Presentasi dan wawancara pada 16-17 Oktober. Selain itu, penelusuran rekam jejak dilakukan sejak 8 - 17 Oktober. Dan penetapan hasil seleksi pada 18 Oktober. Selanjutnya
penyampaian laporan Pansel kepada Gubernur NTB pada 19 Oktober 2019 Pansel JPT Madya Sekda NTB secara resmi menutup pendaftaran calon Sekda, Jumat (4/10) lalu. Dari tujuh pelamar yang mendaftar secara online, hanya lima orang yang melengkapi berkas persyaratan hingga Jumat (4/10) pukul 16.00 Wita. Dua orang pelamar gugur karena tidak melengkapi berkas persyaratan. Bersambung ke hal 15
Tuntas, Pemulangan 108 Warga NTB dari Papua Mataram (Suara NTB) Sebanyak 108 warga NTB telah dipulangkan dari Papua. Kloter terakhir pemulangan lima warga NTB dari Papua pada Selasa (8/10). Sehari sebelumnya, Senin (7/10), sebanyak 35 warga NTB asal Bima, Dompu dan Lombok Timur sudah dipulangkan ke daerah ini. ‘’Dengan pemulangan kloter terakhir maka tuntas sudah pemulangan pengungsi kerusuhan Wamena asal NTB sebanyak 108 orang dan dua orang petugas,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (8/10) siang. Warga NTB korban kerusuhan Wamena dipulangkan secara bertahap mulai Jumat (4/10) lalu. Sebanyak delapan orang warga NTB yang berasal dari Lombok Timur dan Lombok Tengah, tiba di Bandara Internasional Lombok. Kemudian, pada Sabtu (5/10) malam, sebanyak empat orang warga
NTB asal Sumbawa, juga telah sampai di Bandara Internasional Lombok dan langsung diterima pihak keluarga. Selanjutnya, Minggu (6/10) pagi, sebanyak 50 warga NTB asal Kabupaten Bima sudah tiba di Bandara Sultan Salahudin Bima pukul 07.45 WITA. ‘’Dengan pemulangan kloter terakhir maka tuntas sudah pemulangan pengungsi kerusuhan Wamena asal NTB sebanyak 108 orang dan dua orang petugas,’’ katanya. Warga NTB korban kerusuhan Wamena dipulangkan secara bertahap mulai Jumat (4/10) lalu. Sebanyak delapan orang warga NTB yang berasal dari Lombok Timur dan Lombok Tengah, tiba di Bandara Internasional Lombok. Kemudian, pada Sabtu (5/10) malam, sebanyak empat orang warga NTB asal Sumbawa, juga telah sampai di Bandara Internasional Lombok dan langsung diterima pihak keluarga. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/disosntb)
PEMULANGAN - Suasana pemulangan warga NTB korban kerusuhan Wamena.