HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 05 TAHUN KE 14
Bersambung ke hal 15
SELASA, 6 MARET 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pamswakarsa Buru Jejak Kumpul Loteng Deklarasi untuk Ali-Sakti
Ali BD: Lewat Independen, Rakyat Mencari Pemimpinnya
TGH. Adil Fadil Thahir
H. Lalu Wiratmadja
Mamiq Ngoh: Ali BD Sangat Berpengalaman MASUK dalam barisan pendukung calon Gubernur Independen Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Sakti adalah mantan Bupati Lombok Tengah (Loteng), Lalu Wiratmadja alias Mamiq Ngoh. Kiprah Mamiq Ngoh di Loteng masih luar biasa. Terlihat sampai
saat ini masih didaulat sebagai Ketua Pembina Pamwsakarsa Buru Jejak. Pada pertemuan Deklarasi Pamswakarsa di bawah binaannya ini untuk mendukung pasangan Ali- Sakti, H. L. Wiratmadja menyampaikan pujiannya kepada Ali BD. Bersambung ke hal 15
DUKUNGAN dari sejumlah elemen masyarakat terus mengalir ke arah pasangan calon Independen, Ali Sakti. Senin (5/3) kemarin, Pamswakarsa Buru Jejak Kumpul di bawah binaan mantan Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Wiratmadja alias Mamiq Ngoh mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Independen, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Sakti. Acara deklarasi ini berlangsung di Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng). Langsung hadir Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok Ali BD, Bersambung ke hal 15
Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK
PAM SWAKARSA - Pengurus Pamswakarsa Buru Jejak Kumpul Bilelando Lombok Tengah dan ratusan warga yang hadir saat mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon independen Non Partai dan Non Blok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Sakti
TO K O H Pencairan DD Dompu Ditahan KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap I untuk Kabupaten Dompu. Keterlambatan pencairan DD tahap I untuk Dompu tersebut akibat keterlambatan penetapan APBD 2018. Sehingga berakibat terhadap persyaratan-persyaratan pencairan DD tahap I. Bersambung ke hal 15
Taukhid
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Direktif Presiden Belum Dieksekusi SEJUMLAH program prioritas nasional belum dapat dieksekusi di NTB. Padahal, program-program prioritas nasional itu merupakan direktif Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) yang sudah diusulkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam rapat terbatas (ratas) maupun yang dijnajikan pemerintah pusat di daerah ini. Untuk itu, dalam Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang) II, proyek-proyek strategis tersebut akan kembali diusulkan agar Bersambung ke hal 15
H. Ridwan Syah
Kejaksaan Kaji Penerapan Pasal Suap Kasus BPR Mataram (Suara NTB) Tersangka kasus merger PT. Bank BPR NTB diperiksa lagi, Senin (5/3) untuk melengkapi berkas penyidikan. Keterangan salah satu tersangka Ihw yang diperiksa kemarin, akan dipertimbangkan untuk menelusuri peran pihak lain. Kejaksaan juga membuka peluang untuk mengusut pasal penyuapan atau pasal gratifikasi, akan tergantung dari pengembangan penyidi-
kan. ‘’Sementara ini kan yang kita terapkan pasal 2 pasal 3, pasal lain kayak suap dan lain lain, kita lihat hasil pengembangan penyidikan,’’ kata As-
1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Gubernur Tegaskan 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Nonaktifkan Pejabat 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Jadi Tersangka 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Kasus BPR 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi me1234567890123456789012345678901 negaskan menonaktifkan pejabat yang menjadi tersang1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 ka dalam kasus merger BPR. Sementara, bagi pejabat 1234567890123456789012345678901 eksekutif yang diduga terlibat dalam kasus merger BPR 1234567890123456789012345678901 itu, orang nomor satu di NTB ini menyatakan akan 1234567890123456789012345678901 menunggu proses hukum yang sedang berjalan. 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 ‘’Kalau proses hukum iya kita tunggu. Kan kita 1234567890123456789012345678901 tak ikut campur urusan hukum. Siapa yang tersang1234567890123456789012345678901 ka iya kita nonaktifkan. Gitu aja,’’ kata gubernur 1234567890123456789012345678901 singkat ketika dikonfirmasi usai membuka rapat 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 pimpinan daerah di Mataram, Senin (5/3) siang. 1234567890123456789012345678901 Gubernur menambahkan, dirinya menunggu pros1234567890123456789012345678901 es hukum yang sedang berjalan. Jika ada pejabat 1234567890123456789012345678901 yang diduga terlibat dalam kasus merger PD. Bank 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB itu, sepan1234567890123456789012345678901 jang belum ditetapkan menjadi tersangka maka 1234567890123456789012345678901 tidak dapat dinonaktifkan. 1234567890123456789012345678901 ‘’Kalau belum tersangka, belum apa-apa, iya kita 1234567890123456789012345678901 lihat proses yang terjadi. Kita tunggu proses hukum 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 lah,’’ tandasnya. 1234567890123456789012345678901 Sebelumnya, gubernur menyatakan akan mem1234567890123456789012345678901 bereskan hal-hal yang tidak baik terkait dengan kon1234567890123456789012345678901 solidasi PT. Bank BPR NTB tersebut. 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901
(Suara NTB/ula)
Penanganan Kemiskinan Harus Perhatikan Karakteristik Kabupaten/Kota pengentasan kemiskinan diinventarisir kembali. Selain itu, gubernur juga meminta agar program pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/ kota yang ada di NTB. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)
NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP dikonfirmasi usai rapat pimpinan daerah di Mataram, Senin (5/3) siang. Rapat pimpinan daerah ini menghadirkan seluruh bupati/walikota termasuk Mus-
NTB untuk kepentingan percepatan Perda merger BPR. Sebab tidak ada aturan pembiayaan atau penyerahan uang kepada legislatif dan eksekutif. Kejaksaan tidak menutup kemungkinan mengkaji indikasi suap dan gratifikasi soal aliran dana ke eksekutif dan legislatif dimaksud. Bersambung ke hal 15
BANJIR - Banjir bandang di Dompu menggenangi sejumlah pemukiman warga di sekitar daerah aliran Sungai Laju. Tampak seorang ibu yang melintas di gang kampung samping RSUD Dompu, Senin sore kemarin. Berita selengkapnya di halaman 7.
Empat Indikator RPJMD Belum Tercapai
Mataram (Suara NTB) – Sebanyak empat indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) belum tercapai hingga 2018 ini. Sementara dua indikator, masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Terkait dengan kemiskinan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta supaya tujuh program
pidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH usai pemeriksaan Ihw kemarin. Saat ini kasus merger PT. BPR terus menggelinding. Se-
belumnya tersangka membeberkan, aliran uang Rp 770 juta tersebut mengalir tanpa nomenklatur dana operasional merger BPR . Ada dugaan dana mengalir ke Pansus DPRD NTB dan oknum pejabat di Pemprov NTB. Terbaru yang diungkap tersangka, terkait dugaan aliran dana ke Bapemperda DPRD
pida dan seluruh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dan Kepala OPD provinsi. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/her)
WARGA MISKIN - Potret warga miskin di Lombok Barat. Terkait dengan kemiskinan, Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi meminta supaya tujuh program pengentasan kemiskinan diinventarisir kembali.
”Ali - Sakti Cup” Ditutup Pengukuhan Relawan”GerakanPolitikRakyat” Selong (Suara NTB) Turnamen sepakbola “Ali – Sakti Cup 2017” resmi ditutup Minggu (4/3) di Lapangan Peneguk, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Lombok Timur (Lotim). Penutupan berlangsung meriah oleh calon Wakil Gubernur Paslon nomor urut 4, TGH.L Gde.M. Ali Wire Sakti Amir Murni, Lc.Ma. Penutupan semakin berkesan dengan dikukuhkannya Relawan Gerakan Politik Rakyat (GPR). Pertandingan sepakbola tersebut diorganisir langsung oleh GPR. Kemudian ditutup langsung oleh Gde Sakti yang saat itu disambut iring-iringan Gendang Beleq dan Tari Rudat. Bahkan masyarakat yang menyambut menyanyikan lagu kemenangan paket Ali - Sakti. Ali - Sakti Cup tidak sekadar ajang olahraga
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN BENDERA - Calon Wakil Gubernur paslon nomor urut 4, TGH. L Gde.M. Ali Wire Sakti Amir Murni, saat menyerahkan bendera pengukuhan relawan Gerakan Politik Rakyat. biasa. Turnamen diadakan sekaligus untuk mendengarkan keinginan masyarakat,
khususnya kaum muda pecinta olahraga. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Selasa, 6 Maret 2018
SUARA MATARAM
Halaman 2
Mataram Kekurangan 18 Ribu Hunian Antusias Ikuti STQ DITUNJUKNYA kecamatan Ampenan sebagai tuan rumah STQ tingkat kota Mataram membuat pihak kelurahan berlomba untuk mengirimkan wakilnya. Seperti di kelurahan Tamansari yang sudah mempersiapkan diri untuk menjaring wakil terbaiknya yang nanti akan bersaing di tingkat kecamatan untuk mewakili kecamatan Ampenan. “Kita sudah menggelar rapat yang pertama terkait adanya STQ ini, informasinya belum disebar ke masyarakat,” kata lurah Tamansari, Arief Satriawan, saat ditemui Suara NTB, Senin (5/3). Ia menambahkan, kelurahan Tamansari memiliki kenangan indah di tahun lalu di mana perwakilan STQ kota Mataram, 6 di antaranya berasal dari Tamansari. “Padahal seleksi tingkat kelurahan sampai kota itu waktunya cukup mepet, tapi alhamdulillah mereka bisa juara,” ceritanya. Saat ini persiapan para peserta sudah maksimal karena sehari-harinya telah mendapatkan pembinaan, baik dari sekolah maupun keluarga. Arief menjelaskan, atas prestasi tersebut membuat banyak anak-anak serta remaja yang menjadi tertarik untuk mengikuti kegiatan serupa. “Para orangtua serta guru sekolah juga antusias mengikuti lomba seperti ini karena tujuannya kan untuk syiar agama,” jelasnya. Apalagi di daerah Tamansari cukup banyak bermukim pemuka agama yang bisa dijadikan guru untuk menambah ilmu agama anak-anak dan remaja sekolah. “Kalau yang sekarang, kita tidak pakai seleksi kelurahan, langsung berlomba di tingkat kecamatan,” kata Arief. Ia memperkirakan peserta yang akan mendaftar dari Tamansari akan membludak karena animo masyarakat mengikuti seleksi STQ ini sangatlah besar. “Melihat prestasi dari peserta yang tahun kemarin, otomatis menambah minat mereka mengikuti lomba. Banyak anak-anak di sini juga yang masih kecil sudah menjadi hafiz Alquran,” terangnya. Ia sendiri sangat mendukung pemilihan Ampenan sebagai tuan rumah STQ kota Mataram nantinya. “Kita berharap peserta yang ikut nanti bisa mensyiarkan agamanya melalui lomba ini karena mereka yang menjadi harapan di masa mendatang. Kalau juara, itu bonus tersendiri dari usaha mereka,” tukasnya. (uul)
Arief Satriawan (Suara NTB/uul)
Pelayanan Jangan Pilih Kasih ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta menyarankan agar dilakukan koordinasi antara lingkungan dengan operator kendaraan roda tiga terkait pungutan yang mereka lakukan, terutama kepada pengusaha rumah makan dan perumahan heterogen. Menurut Ketut Sugiarta kepada Suara NTB di Mataram, kemarin, pihak lingkungan sebaiknya memiliki data jumlah rumah tangga sasaran (RTS) pengangkutan sampah. ‘’Sehingga jangan operator mana yang dapat uang itu yang didahulukan,’’ katanya. Untuk itu, kelurahan dan lingkungan harus bekerjasama. Operator kendaraan roda tiga harus dibuatkan jadwal pengangkutan sampah. ‘’Misalnya, untuk rumah tangga dari jam sekian sampai jam sekian,’’ cetusnya. Intinya, harus ada koordinasi antara operator pengangkut sampah dengan RTS yang dikenakan biaya pengangkutan sampah. Apalagi untuk restoran atau rumah makan, perlu diberlakukan tarif khusus. Ini mengingat volume sampah mereka cukup tinggi. ‘’Kalau rumah tangga kan jelas, sama-sama satu karung,’’ sebutnya. Agar tidak terkesan menjadi pungli, besarnya pungutan juga harus disesuaikan dengan volume sampah. Misalnya, antara tarif rumah tangga dengan rumah makan, tidak sama. Pemberlakukan tarif, lanjut Ketua Fraksi Gerindra ini juga tidak boleh dipaksanakan. Manakala ada masyarakat yang kurang mampu, tidak perlu dipungut biaya. ‘’Kalau rumah tangga, kan minimal Rp 5.000 dia ngasih per bulan. Kalau restoran kan harus dilihat dari volume sampahnya,’’ demikian Ketut Sugiarta. Anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini menyarankan agar iuran sampah yang dipungut oleh operator kendaraan roda tiga, harus sudah dikoordinasikan sebelumnya dan disepakati. Demikian juga dengan waktu pengangkutan, harus disepakati. Yang jelas, kata dia, tarif ini harus disepakati oleh kelurahan, lingkugan dan operator kendaraan roda tiga. ‘’Jadi bukan ditentukan semau-maunya oleh operator,’’ katanya mengingatkan. ‘’Kalaupun dia mendapatkan rezeki dari sana, tetap ada aturannya sehingga tidak terkesan memaksa,’’ imbuhnya. Demikian pula bagi masyarakat yang kurang mampu, walaupun tidak mampu membayar iuran, bukan berarti mereka boleh tidak dilayani. ‘’Jangan ndak diangkut sampahnya. Tapi saya kira kalau masyarakat punya uang, sadar dia kok,’’ kata Ketut Sugiarta. Ia menyayangkan kalau ada kesan, kendaraan roda tiga hanya melayani rumah makan dan perumahan-perumahan heterogen saja. ‘’Inilah fungsi kelurahan dan juga lingkungan, harus dilakukan pemantauan agar tidak terkesan pilih kasih,’’ tutupnya. (fit)
I Ketut Sugiarta (Suara NTB/fit)
Mataram (Suara NTB) Pergerakan laju ekonomi dibarengi dengan tingginya aktivitas penduduk di Kota Mataram, tak sebanding dengan ketersediaan hunian. Saat ini, Ibukota Provinsi NTB ini masih kekurangan 18 ribu hunian. Perhitungan kebutuhan hunian layak di Mataram di tahun 2017 yakni idealnya 100 ribu. Yang telah tersedia saat ini hanya 82 ribu hunian. “Seperti kata Pak Wali sebelumnya, kita masih kekurangan 18 ribu hunian layak,” sebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M. Kemal Islam dikonfirmasi, Senin (5/3). Kemal memberikan gambaran terhadap tingginya kebutuhan hunian dari antusiasme
masyarakat menempati rumah susun sewa sederhana. Ia menyangka rusunawa di Montong Are awalnya tidak laku, ketika dibuka peminatnya sangat banyak. Bahkan, ada daftar tunggu 35 orang penyewa lain. Tidak saja di Montong Are. Rusunawa Selagalas dan Mandalika juga penuh. Pembangunan rusunawa sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap kebutuhan hunian di Kota Mataram. “Saya
saja tidak menyangka peminatnya banyak sekali,” ujarnya. Kemal menambahkan, rusunawa sedang dipersiapkan diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemkot Mataram. Pihaknya sudah studi banding ke Surabaya terkait pengelolaan. Terhadap pengenaan tarif belum memiliki dasar hukum. Pihaknya sedang mengupayakan kalaupun tidak bisa melalui Perda, paling tidak pengaturan tarif sewa berdasarkan Per-
wal. “Kalau tidak bisa Perda, bisa lewat Perwal,” tambahnya. Dia memastikan pengenaan tarif sewa satu kamar di rusunawa tidak ada perubahan dari sebelumnya. Bahkan, tarif sekarang bila perlu dikurangi. Bagaimana memenuhi kebutuhan hunian 18 ribu? Pemkot mendorong pengusaha mengembangkan kawasan perbatasan kota untuk menopang kebutuhan hunian masyarakat Kota Mataram. Di samping pemerintah juga mengupayakan menambah pembangunan rusunawa untuk mengakomodir kebutuhan terutama bagi masyarakat tidak mampu. (cem)
(Suara NTB/cem)
H.M. Kemal Islam
DP3A Berupaya Bentuk Kelurahan Layak Anak
(Suara NTB/cem)
APLIKASI - Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didampingi Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito dan Asisten I, Lalu Martawang meluncurkan aplikasi PARTNeR, Senin (5/3). Aplikasi yang dapat diunggah melalui android ini bisa melibatkan masyarakat melahirkan produk hukum baik berupa Perda maupun Perwal.
Masyarakat Dapat Terlibat Pembentukan Perda Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram meluncurkan aplikasi PARTNeR (Partisipasi Rakyat Terhadap Pembentukan Regulasi). Aplikasi berbasis android ini memudahkan masyarakat terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH.MH., Senin (5/3) menjelaskan, peluncuran aplikasi tersebut sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan regulasi dengan melibatkan masyarakat. Pemerintah sadar bahwa pembentukan regulasi baik Perda maupun Perwal harus membutuhkan respon masyarakat. Secara yuridis peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda diatur dalam Paal 96 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Bahkan, pemerintah secara aktif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. “Pemerintah Perlu mengembangkan mekan-
isme yang memungkinkan pelibatan masyarakat secara efektif,” kata Mansyur. Inovasi itu sengaja dirancang mengingat keterbatasan waktu dan anggaran dimiliki. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi melalui konsultasi publik. Sementara, produk hukum yang harus hasilkan 15 per tahun. Dengan anggaran dan waktu minim tidak bisa dikejar. Mansyur menambahkan, pembentukan aplikasi ini sebagai salah satu bentuk memudahkan masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. “Intinya adalah budaya hukum responsif,” ujarnya. Dijelaskan, pelibatan masyarakat secara langsung memberikan masukan - masukan melalui kolom yang tersedia di aplikasi tersebut. Apa disampaikan masyarakat akan terjawab langsung dari ulasan tim ahli dan pakar hukum. Bagaimanapun juga pemerintah membutuhkan masukan dari masyarakat. Dasar masukan itu akan dirumuskan bersama. “Ini juga sebagai upaya mendukung smart city,” demikian katanya. (cem)
Proyek Panggung Taman Sangkareang Belum Rampung Mataram (Suara NTB) Penataan panggung Taman Sangkareang hingga kini belum tuntas. Proyek tahun 2017 ini, hingga Senin (5/3) terlihat masih sedang dikerjakan oleh kontraktor. Pelaksanaan proyek ini melalui APBD 2017 melalui DPA Bagian Umum Setda Kota Mataram senilai Rp 465 juta. Proses lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 460 juta. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi beralasan bahwa belum rampungnya proyek tersebut karena ada perubahan warna. Ornanem dipasang sebelumnya tidak sesuai sehingga minta untuk diganti. “Ada pergantian bagian cat saja,” ujarnya, kemarin. Evaluasi terhadap proyek 2017 ini tetap dilakukan. Tetapi pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memutus kontrak. Karena, kewenangan itu berada pada pejabat pembuat komitmen (PPK). Suryadi tidak berani komentar terkait kondisi proyek panggung tersebut. “Saya tidak berani komentar kalau soal itu,” dalihnya. Proses pemilihan penyedia dilakukan melalui proses pelelangan sederhana oleh Layanan Pengadaan (ULP) Kota Mataram. Dari proses lelang ditetapkan CV. Marang sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp 408.910.000. Pengerjaan proyek selama 120 hari berdasarkan kontrak Nomor 04/RPOLS/PPK-UM/VII/
(Suara NTB/cem)
BELUM RAMPUNG - Seorang pemulung berjalan di depan panggung di Taman Sangkareang, Kota Mataram, Senin (5/ 3). Proyek tahun 2017 hingga kini belum selesai dikerjakan oleh CV. Marang selaku rekanan. 2017 tertanggal 26 Juli 2017. Dan, surat perintah mulai kerja (SPMK) tanggal 2 Agustus 2017. Sebelum tahap pengerjaan, Pemkot Mataram telah membayar 30 persen uang muka dari nilai kontrak sekitar Rp 122.673.000. Namun pelaksanaan proyek ini sempat tertunda. Rekanan menghentikan sementara pekerjaan dengan alasan panggung digunakan untuk rangkaian kegiatan HUT Kota Mataram. Penundaan pekerjaan ini secara fungsional berpengaruh terhadap struktur konstruksi bangunan yang tidak termasuk dalam HPS. Pemkot Mataram dalam hal ini Bagian Umum melakukan perubahan kontrak sesuai nomor 09/RPOLS/PPK-UM/X/
2017. Konsekuensinya pekerjaan akan berakhir tanggal 25 Desember 2017 dan ada perubahan anggaran menjadi Rp 422 juta. Bagi Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, pihaknya telah memanggil Bagian Umum Setda Kota Mataram, untuk meminta kejelasan terkait penjelasan proyek tersebut. Dari hasil pertemuan itu disampaikan beberapa hal menyangkut tindakan akhir akan ditempuh. Di antaranya, mendesak rekanan segera menyelesaikan pekerjaan, tidak membayar hasil pekerjaan sesuai prestasi fisik, menetapkan pemberlakuan denda hingga mempertimbangkan pemberian sanksi memasukan dalam daftar hitam (black list). (cem)
Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, memberikan pelatihan konvensi hak anak tingkat Kota Mataram bagi aparatur pemerintah kelurahan. Pelatihan ini sebagai upaya untuk membentuk kelurahan layak anak. “Tidak saja tingkat kota. Saya mau tingkat kecamatan dan kelurahan juga harus layak anak,” kata Kepala DP3A, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, Senin (5/3). Pembekalan konvensi hak anak dalam rangka menuju Kota Layak Anak 2018. Kelurahan menurut Dewi, harus mengetahui lima klaster hal anak. Di antaranya, hak sipil dan kebebasan, hak keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan perlindungan khusus. Pembekalan bagi kelurahan selain menambahan pemahaman mengenai hak anak. Juga, ikhtiar pembentukan kelurahan layak anak. “Saya rencananya di Kelurahan Banjar dulu se-
bagai pilot project. Nanti menyusul kelurahan lain,” kata dia. Meksipun nanti pembentukan tidak secara keseluruhan di 50 kelurahan. Tetapi paling tidak, kelurahan memahami lima klaster yang menjadi hak anak. Ditambahkan Dewi, kelurahan memiliki peran penting mewujudkan Kota Layak Anak dan menghentikan kekerasan terhadap anak. Pada proses diskusi, banyak masukan dari masyarakat dan pemerintah kelurahan. Di antaranya, intervensi penanganan anak khususnya mengalami trauma. Khusus di Karang Bagu terbentuk citra negatif, sehingga secara psikologis mempengaruhi anak. Ini kata dia, perlu penanganan komprehensif dan melibatkan stakeholder lainnya. “Jika parsial dengan bantuan saja tidak mungkin,” jawab Dewi. Dia berharap, pembentukan forum anak tingkat kelurahan menjadi langkah awal terbentuknya kelurahan layak anak 2018. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
KONVENSI ANAK - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany memberikan pemaparan terhadap konvensi hak anak guna mewujudkan Kelurahan Layak Anak, Senin.
DPPKB Sosialisasikan Program KIE KKBPK Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap konsisten memperkuat hubungan dengan mitra kerja. Senin (5/3), digelar sosialisasi program kependudukan, keluarga berencana dan pendayaan keluarga di Kota Mataram. Sosialisasi tersebut kata Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno, dalam rangka percepatan capaian program KKBPK di masyarakat. Sosialisasi yang melibatkan mitra kerja dalam hal ini kader KB agar paham, sehingga dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat. “Terutama yang difokuskan kepada keluarga agar dapat mengatur kelahiran yang sehat,” kata Sutrisno. Sosialisasi ini juga ditekankan pada remaja. Remaja sebagai generasi penerus bangsa memiliki andil dalam memberikan penyuluhan tentang pentingnya generasi berencana. Pemahaman ini diharapkan Sutrisno, remaja mem-
punyai masa depan yang cerah serta mempunyai visi dan misi kedepan yang terarah. “Yang paling penting remaja Kota Mataram menghindari diri dari seks pra nikah, narkoba yang berujung pada penyakit HIV/Aids,” tambahnya. Lebih lanjut disampaikan Sutrisno, pemahaman agama serta pendidikan moral dinilai penting. Maka dari itu, stakeholder terkait yakni tokoh agama,masyarakat dan pemuda ambil andil melahirkan generasi cerdas. Ditambahkan, sosialisasi kepada mitra kerja (kader KB) serta generasi muda akan tetap dilaksanakan. Dengan harapan ke depan, masyarakat dapat merencakanan kelahiran sehingga mencetak generasi cerdas. Serta, para remaja merencanakan kehidupan mereka dalam segala yang positif. Guna mewujudkan generasi yang kuat dan tangguh sesuai visi dan misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. (cem/*)
(Suara NTB/ist)
PENJELASAN - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno memberikan penjelasan dihadapan para kader KB, Senin (5/3).
Selasa, 6 Maret 2018
SUARA NTB
Halaman 3
SUARA NTB Selasa, 6 Maret 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Rekrutmen CPNS 2018 ASN Terancam Disanksi SEBANYAK dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Timur (Lotim) terancam mendapatkan sanksi, karena diduga terlibat dalam politik praktis. Dua ASN inisial SA dan H menjadi temuan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Panwaslu Lotim. Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati menjelaskan, dari hasil kajian temuan dari Panwaslu sudah disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Di antaranya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PPS sudah (Suara NTB/yon) sampai ke Komisi PemiliRetno Sirnopati han Umum (KPU), yakni adanya dua ASN sudah direkomendasi ke Badan Kepegawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk ditindaklanjuti. Setelah direkomendasikannya ke pihak-pihak terkait itu, Panwaslu akan tetap melakukan pengawasan tindakan-tindakan yang akan diambil terkait pelanggaran yang terjadi berdasarkan temuan Panwaslu. “Rekomendasi ke KPU supaya diberhentikan PPS itu karena terbukti, sementara untuk di BKPSDM berdasarkan aturan kepegawaian,” ujarnya, Senin (5/3). Namun, Panwaslu meminta kepada BKPSDM untuk memberikan sanksi tegas terhadap ASN yang terlibat politik praktis, supaya dapat memberikan efek jera terhadap ASN-ASN yang lain. Terpisah, Sekretaris BKPSDM Lotim, Hj. Siti Sumantiar, menekan supaya ASN tetap netralitas. Tidak berpihak terhadap salah satu pasangan calon. Terkait dengan adanya dua ASN di Lotim yang terlibat politik praktis berdasarkan temuan Panwaslu, diakui jika pihaknya sampai saat ini belum menerima surat rekomendasi dari Panwaslu. Namun jika ada ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis, Siti Sumantiar mengatakan jika akan melihat aturan yang sudah tertuang dalam undang-undang tentang disiplin PNS, PP 53 tahun 2010 tentang pelanggaran disiplin, yang tentunya akan melihat pelanggaran yang dilakukan oleh dua ASN itu apakah pelanggaran berat, sedang atau ringan. “Tetap akan kita tindaklanjuti, kita akan tindak sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya. (yon)
Lotim Belum Dapat Informasi dari Pemerintah Pusat Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) hingga saat ini belum mendapat kejelasan terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Informasi berapa kuota atau formasi yang didapatkan oleh Pemda Lotim masih ditunggu. “Secara formal belum menerima surat dari KemenPANRB maupun BKN RI,”terang Sekretaris BKPSDM Lotim, Hj. Siti Sumantiar dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (5/3). Menurutnya, dalam penerimaan CPNS ini, salah satu yang dilihat yakni alokasi kuota tergantung dari APBD pada suatu daerah, dijelaskan karena harus lebih besar belanja publik daripada belanja pegawai. Sementara untuk Lotim, sekarang ini masih besar belanja publik dibanding belanja pegawai, sehingga peluang untuk mendapat kuota CPNS sangatlah besar. “Kita sangat berharap kuo-
ta yang kita dapat sebagaimana jumlah yang kita usulkan karena ASN yang pensiun terus terjadi. Namun untuk saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat,” ujarnya. Sebelumnya, Kasi Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, H. Bahrain, menyebutkan untuk Kabupaten Lotim disebutkan yang diusulkan sebanyak 4.992 formasi. Dari jumlah itu, yang paling dibutuhkan atau dominasi oleh tenaga guru dan medis. “Yang jelas kita usulkan, mendominasi adalah tenaga guru baik SD maupun SMP. Kedua tenaga medis, ketiga tenaga teknis lainnya,” ujarnya. Terkait dengan belum adan-
ya jawaban itu, ia mengingatkan supaya para honorer dan pencari kerja khususnya di Kabupaten Lotim agar tidak mudah terpengaruh terhadap informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Apabila ada informasi terkait rekrutmen CPNS itu, Bahrain menyebutkan, pihaknya yang akan membentuk panitia dengan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, barulah dibuat pengumuman secara terbuka dengan seleksi menggunakan CAT. Adapun, kondisi jumlah PNS di Lotim hingga bulan Desember 2017 sebanyak 10.946 orang dari semua
Operasi Gatarin, Semua Pengendara Jadi Sasaran Tanjung (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Utara kembali menggelar razia kendaraan bermotor. Razia yang berlangsung selama 20 hari dari tanggal 5 Maret hingga 25 Maret 2018 akan menyasar pengendara tanpa terkecuali. Wakapolres Lombok Utara, Kompol Teuku Ardiansyah, SH., kepada wartawan usai memimpin Apel Gelar Pasukan di halaman Mako Polres Lombok Utara, Senin (5/3), mengatakan razia kendaraan kali ini digelar dengan sandi Keselamatan Gatarin 2018. Selama 20 hari kedepan, operasi digelar di sejumlah titik dari Pemenang hingga Bayan. “Operasi Keselamatan Gatarin sebelumnya disebut Operasi Simpatik Gatarin. Nama sebutan operasi berbeda-beda di masing-masing daerah. Khusus di wilayah hukum NTB menggunakan Operasi Keselamatan Gatarin 2018,” kata Ardiansyah. Pihaknya siap menerjunkan 27 personel dari unsur kepolisian. Personil ini nantinya akan dibantu oleh TNI, Satpol PP KLU, dan petugas LLAJ Dinas Perhubungan. Sinergitas lintas instansi dalam operasi ini diharapkan berdampak maksimal terhadap pengendara yang tidak tertib lalu lintas. Sebab, operasi ini tidak membedakan pengendara warga sipil maupun aparat. “Tidak menutup kemungkinan ada anggota TNI dan PNS yang kena pada operasi,” tandasnya. Kendati demikian, operasi Keselamatan Gatarin kali ini lebih mengedepankan sisi humanis. Di mana pihak kepolisian akan memberikan imbauan kepada para pengendara jalan supaya patuh dalam berlalu lintas dan memperhitungkan keselamatan berkendara. Wakapolsek mengatakan, pada Operasi Keselamatan Gatarin setidaknya dilakukan melalui pendekatan humanis 80 persen dan 20 persennya penindakan. Harapannya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum KLU dapat diminimalisir. “Secara khusus, Lombok Utara memang rawan Laka Lantas disebabkan struktur jalan yang kecil dan sumber daya manusia belum banyak memahami aturan lalu lintas. Maka dari itu, Polres mengedepankan humanis dalam kegiatan operasi,” jelasnya. Ardiansyah tak menampik, gelaran razia di wilayah Lombok Utara masih terbentur oleh kekurangan personel. Pada tahun ini pihaknya berencana menggelar operasi lebih intens guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Tidak itu saja, pihaknya juga sudah merangkum jadwal operasi lain seperti operasi Saber Pungli. (ari)
Hj. Siti Sumantiar (Suara NTB/yon)
Bawaslu Ingatkan Aktor Pilkada Patuhi Aturan
Pilkada Lotim, Pjs Bupati Diminta Tetap Bersikap Netral Selong (Suara NTB) Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, M. Kuwailid, S.Ag, MH., meminta kepada Pjs Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik untuk tetap bersikap netral pada Pilkada Lotim dengan tidak memihak pada salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2018. Pjs Bupati diharapkan tetap pada amanah yang diberikan oleh Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yakni melaksanakan roda pemerintah di Kabupaten Lotim sebagaimana harapan masyarakat. Selain itu memprioritaskan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjaga stabilitas pemerintah. Pihaknya mengharapkan, jangan sampai Pjs bupati melakukan tindakan atau kebijakan yang berpihak kepada salah satu pasangan calon. “Kita juga awasi Pjs bupati, tidak boleh kewenangannya misalnya bagi-bagi program dengan mengatasnamakan calon tertentu,”ujarnya. Di samping itu, ia juga mengingatkan kepada Pjs bupati supaya seluruh tindakan dan kebijakan yang diambilnya terukur. Tidak boleh berpihak terhadap salah satu pasangan calon. Apabila ditemukan adanya keberpihakan, maka yang bersangkutan akan ditindak sebagaimana aturan yang ada. Dalam pasal 73 pejabat tidak melakukan melakukan suatu tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Apabila itu terjadi, maka akan ditindak. Sementara Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, menilai tindakan, sikap maupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pjs bupati Lotim saat ini cukup baik. Artinya, hingga saat ini tidak ada ditemukan indikasi yang berpihak terhadap salah satu pasangan calon. Ditegaskannya, apabila yang bersangkutan terindikasi berpihak pada pasangan calon tertentu, maka Panwaslu akan langsung melakukan tindakan tanpa pandang bulu. Ia berharap supaya Pjs bupati untuk tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dan integritasnya agar kebijakan yang diambilnya tidak berpihak terhadap salah satu pasangan calon. “Kita tidak melihat siapapun, beliau itu penjabat bupati bahkan PNS. Jadi harus bersikap netral,” terangnya. Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, mempersilakan Panwaslu untuk mengambil tindakan tegas terhadap dirinya apabila tidak bersikap netral di dalam menjalankan amanah yang diembannya saat ini. Hal tersebut untuk memberikan pemahaman kepada publik bahwa dirinya diamanahkan menjadi Pjs bupati terbebas dari unsur politik. Melainkan ditugaskan dengan amanah SK Mendagri betul-betul dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintah di Kabupaten Lotim, keamanan dan ketertiban. Termasuk ia mempersilakan kepada Panwaslu untuk menjalankan tugasnya dengan sebaikbaiknya apabila penjabat bupati atau ASN menggunakan mobil dinas untuk kepentingan-kepentingan politik. (yon)
tingkatan golongan dan eselon. Dari jumlah itu yang sudah pensiun untuk Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 324 orang. Sedangkan untuk pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) sebanyak 7 orang dan pensiun meninggal sebanyak 25 orang. Sehingga total keseluruhannya sebanyak 446 orang. Disebutkan, efektifnya jumlah PNS yang dibutuhkan sek i t a r 14.000 orang. (yon)
(Suara NTB/ari)
TERTUNDA - Rapat Pansus DPRD KLU tertunda karena tidak kuorum. Sejumlah anggota Pansus tidak hadir di rapat ini.
Disiplin Dewan Rendah
Tak Kuorum, Sejumlah Rapat Pansus Molor Tanjung (Suara NTB) Sikap indisipliner kembali dipertontonkan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Senin (5/ 3) kemarin, salah satu agendanya yaitu rapat Pansus membahas draf Raperda Perlindungan dan Pengakuan Hukum Masyarakat Adat. Dari 12 orang anggota dewan di Pansus, hanya 6 orang yang hadir. Mereka yang hadir antara lain, Ketua Pansus, Ardianto, SH., Sekretaris Ketua Pansus, Raden Nyakradi, dengan anggota-anggota yang hadir yaitu, Putrawadi, Kardi, A.Ma., L. Muhamad Zaki dan Drs. Sengrajib. Sedangkan 6 anggota lain tidak hadir. Dengan perbandingan anggota hadir 50:50, maka tidak memenuhi syarat kuorum rapat Pansus. “Dari 12 orang, minimal yang hadir harus 7 orang. Tetapi ini kita tidak kuorum, sehingga saya tawarkan kepada forum apakah sidang ini kita
lanjutkan atau kita skors,” kata Ardianto selaku Ketua Pansus. Pertanyaan itu langsung disambut oleh kekecewaan sejumlah anggota Pansus yang hadir. “Kalau tidak kuorum, tidak mungkin rapat kita lanjutkan,” sambut Zaki. Tidak kuorumnya anggota Pansus kontan menjadi perhatian Sekretaris Pansus, Raden Nyakradi. Ia bahkan langsung mengusulkan, 6 orang anggota yang tidak hadir disepakati tidak akan dilibatkan dalam kunker pansus ke kementerian. “Rancangan rapat Pansus sudah kita agendakan sesuai dengan tahapan-tahapan, sehingga tidak ada alasan bagi anggota Pansus lain tidak ikut rapat. Saya minta Ketua Pansus tegas, mereka yang tidak ikut rapat hari ini tidak boleh dilibatkan saat kunker,” cetus Nyakradi. Keluhan minimnya tingkat kehadiran anggota Pansus dikuatkan pula oleh Kardi,
A.Ma. Politisi Demokrat ini juga menjabat sebagai Ketua Pansus Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Sikap indisipliner anggota dewan pada Pansus Raperda bantuan hukum identik dengan Pansus draf Raperda Perlindungan dan Pengakuan Hukum Masyarakat Adat. “Apa yang saya alami di Pansus Bantuan Hukum juga sama, rapat Pansus itu pun tertunda,” imbuhnya. Setidaknya, ada beberapa alasan yang menyebabkan Pansus yang diketuainya tertunda. Pertama penetapan 3 Perda, sharing masukan dari eksekutif, serta indisipliner anggota DPRD. “Tadi itu harusnya kuorum, karena ada salah satu anggota Pansus yang hadir tetapi tidak mau masuk ke ruang rapat. Saya harapkan, Badan Kehormatan DPRD lebih cermat menyikapi persoalan ini sehingga pembahasan Perda-Perda tidak tertunda,” tandasnya. (ari)
Selong (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB menaruh perhatian besar terhadap berjalannya pilkada di NTB yang lancar dan aman. Untuk itu, diingatkan kepada aktor Pilkada untuk mematuhi segala aturan yang ada, karena kampanye merupakan pendidikan politik bagi pemilih. Dikonfirmasi di Selong, Senin (5/3), Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, S.Ag, MH, menyampaikan pasangan calon baik gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati merupakan aktor utama dalam pelaksanaan pilkada. Untuk itu, kepada aktor-aktor pilkada itu diharapkan dapat memahami betul dan detail aturan-aturan dalam pelaksanaan pilkada. Ditambahkannya, pelaksanaan pilkada tidak hanya sebatas memilih kandidat-kandidat yang bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Melainkan, pada tahapan masa kampanye merupakan suatu langkah untuk membangun pemahaman masyarakat, serta merupakan wahana dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih. “Kampanye merupakan pendidikan politik bagi pemilih. Untuk itu kampanye pada dasarnya harus menyejukkan,” ungkapnya di sela-sela Sosialisasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018 di aula UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim. Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung tingkat kepatuhan paslon di dalam melakukan ka-
mpanye. Di mana tingkat kepatuhan masing-masing pasangan calon masih rendah, mulai dari pengurusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), karena paslon wajib memberikan STTP, termasuk lokasi dilaksanakan kampanye serta sejumlah aturan lainnya. Selanjutnya tingkat kepatuhan lokasi kampanye yang dilarang seperti diasilitas pendidikan, tempat ibadah. Situasi itu sangat dikhawatirkan, sehingga ini harus menjadi perhatian dari mahasiswa dan organisasi untuk sama-sama peduli. Seiring dengan itu, kampnaye merupakan suatu kegiatan dari pasangan calon untuk menarik simpatisan pemilik dengan menawarkan visi dan misi. Namun dari pantauannya, fakta di lapangan banyak orang saling menghujat dan menghina terutama di media sosial. “Beda pilihan tidak menutup kemungkinan menyebabkan konflik. Maka dari itu kampanye harus diawasi dan memastikan kampanye harus dilaksanakan baik dan benar untuk menjaga marwah kampanye itu sendiri. Jika tidak ada STTP, maka kegiatan itu bisa dibubarkan. Di dalam kampanye tidak boleh menghina,” ujarnya. Sementara, Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sironapoti, menjelaskan tujuan dilakukan kegiatan itu untuk memberikan pemahaman kepada tokoh masyarakat, agama, organisasi kemahasiswaan untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pilkada agar dapat berjalan lancar dan aman sebagaimana yang diharapkan. (yon)
(Suara NTB/yon)
SOSIALISASI - Sosialisasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018 di Lotim, Senin (5/3).
Nasib Apes Pasien Gizi Buruk
Dirujuk ke Rumah Sakit, Disuruh Balik ke Puskesmas Salah seorang pasien gizi buruk, Silvia Azoya (2 tahun) diduga tak memperoleh pelayanan optimal dari fasilitas kesehatan yang ada di Lombok Utara. Antara Puskesmas dan RSUD Tanjung terkesan tidak terjalin komunikasi yang baik antarpetugas pelayanan medis dalam penanganan pasien tersebut. Tidak jelasnya pelayanan yang diperoleh Silvia, diakui oleh pemerhati kesehatan Endri Foundation, Tarpi’in Adam, Senin (5/3). Menurutnya, pasien berusia 2 tahun asal dusun Kerurak, desa persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga itu, sebelumnya telah ditangani oleh pihak Puskesmas Gangga selaku faskes tingkat pertama. Puskesmas pun berniat merujuk ke RSUD Tanjung, namun oleh pihak rumah sakit ditolak. Pihak RSUD mengklaim pasien bersangkutan dapat dirawat di Puskesmas Gangga. “Ternyata pihak Puskesmas Gangga sudah 3 kali membuat rujukan ke RSUD Tanjung untuk penanganan lanjutannya. Tetapi oleh RSUD Tanjung mengatakan bisa dirawat dan dikontrol di Puskesmas Gangga,” kata Tarpi’in saat mendampingi pasien di RSUD.
Disebutkan Tarpi’in, pasien ini sudah 9 bulan sakit dan hingga kini belum diketahui jenis penyakitnya. Tidak hanya penolakan RSUD Tanjung yang dialami anak pasangan Sarbini dan Siti Zaenab ini. Keluarga pasien yang sudah memegang Kartu BPJS ini bahkan disarankan beralih menjadi pasien umum saat akan dirujuk ke RSUP NTB. Alasannya, dengan beralih ke pasien umum pasien lebih cepat ditangani oleh RSUP NTB. Namun setibanya di RSUP, tim pelayanan RSUP NTB mengkonfirmasi kepemilikan BPJS oleh pasien. Sampai keluarga mengakui memiliki BPJS, pihak RSUP NTB pun menyarankan keluarga pasien kembali ke Lombok Utara. Alasannya dengan pembebanan pasien umum keluarga pasien dikhawatirkan tidak mampu membayar.
“Kami menduga perawat Puskesmas Gangga juga keliru memberikan saran, sehingga BPJS milik pasien menganggur,” imbuhnya. EF baru mengetahui persoalan tersebut setelah orang tua pasien, Sarbini, mengadukan persoalan tersebut ke Kantor EF. Menerima EF, pihaknya pun akan mendampingi keluarga pasien secara maksimal. “Harus jelas bentuk pertanggungjawaban terhadap anak ini, karena sampai saat ini tidak ada pendampingan gizi yang diperoleh anak ini,” cetusnya. Terpisah, Kabid Pelayanan pada RSUD Tanjung, Made Suasta, yang dikonfirmasi via telepon mengatakan, berjanji akan mengawal pelayanan pasien tersebut saat dirujuk, Selasa hari ini. Pihaknya tidak bisa berkomentar banyak sebelum melihat hasil diagnosa pasien, sehingga pihak pelayanan menolak pasien sampai 3 kali. “Model kapasitas rujukan sepenuhnya tanggung jawab dokter. Kita akan kawal. Kalau perlu dirujuk lagi ke RSUP tentu oleh dokternya,” ujar Suasta. Sementara informasi terluntaluntanya pelayanan pasien yang
(Suara NTB/ist)
GENDONG - Penderita gizi buruk Silvia Azoya saat digendong ibunya di RSUD Tanjung. Silvia masih belum menjalani perawatan maksimal, karena masih dipingpong masalah perawatan oleh fasilitas kesehatan. diduga gizi buruk itu menjadi atensi kalangan DPRD. Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, langsung memanggil Ketua Komisi III yang membidangi kesehatan. Hingga dirinya menandatangani langsung surat pemanggilan untuk menghadirkan Direktur RSUD Tanjung, Puskesmas Gang-
ga dan Dinas Kesehatan. “Saya sudah panggil Ketua Komisi III untuk segera memanggil Direktur RSUD. Menindaklanjuti keluhan masyarakat itu, maka pihak RSUD dan Dikes kita jadwalkan pemanggilannya pada Rabu (esok),” demikian Sudirsah. (ari)
SUARA NTB Selasa, 6 Maret 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Kalangan DPRD Dorong Maksimalkan Penerimaan PAD Tera Ulang Giri Menang (Suara NTB) Awal tahun ini, kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) dan eksekutif mengesahkan empat buah raperda menjadi perda. Bulan lalu dua perda inisiatif disahkan, kali ini disahkan dua buah perda masing-masing Perda tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang dan Perda Tentang Penyelengaraan Kearsipan. Kalangan dewan pun mendorong agar pemda memaksimalkan kearsipan daerah dan penerimaan PAD dari retribusi pelayanan tera ulang. Pengesahan dua buah raperda ini melalui sidang paripurna laporan pansus dan pendap-
at akhir fraksi-fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis dan dihadiri Plt. Ketua DPRD Lobar Multazam. Sementara pihak eksekutif diwakili Sekda Lobar H. Moch. Taufiq. Sidang paripurna diawali dengan penyampaian laporan pansus terhadap masingmasing waperda. Juru bicara pansus Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, H. Rauhul Amin menyatakan, arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemda serta memori kolektif yang mempunyai nilai serta arti penting dan strategis. Misalnya, dapat menyajikan
informasi mengenai penyelenggaraan pemda, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Arsip harus menjadi menjadi sumber informasi, acuan dan bahan pembelajaran masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang kompherensif dan terpadu perlu dibangun suatu sistem kearsipan daerah meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Penyelenggaraan sistem kearsipan akan dapat berjalan secara efektif jika didukung oleh sistem informasi kearsipan. “Karena itu dalam rangka pe-
(Suara NTB/ist)
Jubir Pansus H. Rauhul Amin
mahaman yang lebih kompherensif, maka raperda penyelenggaraan kearsipan perlu diperhatikan beberapa hal, yakni SDM, anggaran dan dukungan sistem, sehingga Perda ini juga menjadi salah satu pendukungnya,” jelas politisi Golkar ini. Sementara itu, jubir Pansus Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang, H. Iskandar menyatakan berlakunya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatur prinsipprinsip dasar dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Dalam hal ini, baik provinsi dan kabupat-
en/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah, salah satu retribusi yang menjadi penerimaan daerah yang potensial adalah pengujuan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Pelayanan tera ulang ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang menganut prinsip pada kebijakan pemda mengacu beberapa pertimbangan. “Kegiatan pemungutan pelayanan tera ulang ini sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Permendag nomor 78/M-DAG/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal. Hasil
tindak lanjut dari Permendag ini berupa penyerahan pelaksanaan pelayanan yang sebelumnya di provinsi kepada pemkab atau pemkot melalui instansi terkait Disperindag,”tukasnya. Sementara itu, Sekda H. Moch. Taufiq dalam sambutannya menyatakan untuk menunjang sistem kearsipan daerah, pemda akan membangun Sistem Informasi Kearsipan Lobar dan Jaringan Informasi Kearsipan yang dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.”Untuk perda retribusi pelayanan terang ulang diharapkan meningkatkan PAD,” tegasnya. (*)
Malam Ini, Puncak Anggaran Masuk Belakangan Perayaan ’’Bau Nyale’’ Praya (Suara NTB) Seluruh rangkaian kegiatan Festival Pesona Bau Nyale tahun 2018, akan memasuki puncaknya pada Selasa (6/3) malam ini. Malam puncak Bau Nyale dipusatkan di Pantai Seger Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng). Seluruh persiapan baik acara maupun lokasi perayaan dipastikan sudah siap. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Senin (5/3). Menurutnya, pada malam puncak perayaan Bau Nyale ada beberapa kegiatan yang akan digelar. Mulai hiburan (Suara NTB/dok) tradisional hingga yang modH.L. Herdan ern. “Agenda yang akan digelar cukup banyak. Karena acara sendiri akan berlangsung hingga Rabu dini hari,” jelasnya. Ia menjelaskan, hiburan sendiri digelar untuk mengisi waktu. Mengingat yang menjadi puncak kegiatan bukan hiburannya. Tetapi aktivitas menangkap nyale (cacing laut) yang dimulai sejak pukul 03.00 wita, pada Rabu dini harinya. “Jadi nanti setelah acara seremonial dan hiburan selesai yang diperkirakan sampai Rabu dini hari. Barulah kemudian masyarakat akan turun ke laut untuk mencari nyale,” terangnya. Pada malam puncak Bau Nyale diperkirakan puluhan ribu masyarakat dari berbagai penjuru Pulau Lombok bakal tumpah ruah memadati kawasan Pantai Seger Kuta serta lokasi-lokasi lainya. “Lokasi Bau Nyale sendiri nanti akan menyebar di sepanjang pantai Loteng bagian selatan. Mulai dari ujung barat hingga timur. Tapi untuk pusat kegiatan tetap di kawasan Pantai Seger Kuta,” terangnya. Herdan menjelaskan, selama perayaan Bau Nyale sendiri total ada 12 kegiatan yang digelar. Sejak dibuka pada 20 Februari mulai dari event olahraga sampai pagelaran kesenian tradisional. “Dan, yang paling banyak kegiatan digelar pada malam puncak perayaan Bau Nyale,” ujarnya. (kir)
Dewan Tegaskan Tak Ada Masalah
Giri Menang (Suara NTB) Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat (Lobar), H. Sulhan Muchlis menyatakan tidak ada permasalahan terkait adanya tambahan anggaran yang masuk belakangan di APBD senilai kurang lebih Rp 74 miliar. Pasalnya, hal semacam ini terjadi tiap tahun. Pihak dewan sudah menerima surat pemberitahuan dari eksekutif terkait anggaran. Surat itu diterima setelah evaluasi yang dilakukan pihak Pemprov NTB. Selama masa evaluasi ini, dibolehkan memasukkan anggaran tambahan yang masuk belakangan. Sementara menurut eksekutif, tambahan anggaran yang masuk belakangan di APBD merupakan hasil lobi ke pusat. “Inilah yang disesuaikan pada saat rapat Bagar (badan anggaran) dengan TAPD pada saat 27 Desember 2017 lalu. Dan ini tidak ada masalah,” ungkapnya, Senin (5/3). Menurutnya dana hibah dari Prime dan PDAM selalu diteri-
ma oleh Pemda Lobar belakangan (setelah dibahas APBD) dari tahun ke tahun. Dan hal itu sudah diketahui oleh pihak legislatif maupun eksekutif. Ia menyampaikan sesuai ketentuan selama masa evaluasi APBD dibolehkan untuk memasukkan anggaran tambahan dengan ketentuan dana tersebut jelas baik dari sumber keuanganya dan peruntukan dana tersebut.”Dan kebetulan yang memimpin rapat (Bangar dan TAPD) saat itu Pak Multazan (Wakil ketua I) dan saya. Dan Pak H. Nursaid (Wakil Ketua II) tidak hadir saat
itu,” ujarnya. Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuang dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar) mengklarifikasi adanya dugaan dana siluman dalam APBD Lobar 2018. Menyusul pertanyaan Wakil Ketua II DPRD Lobar H Nursaid yang mempertanyakan adanya penambahan anggaran sekitar Rp 74 miliar padahal APBD 2018 sudah disahkan. Kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno yang dikonfirmasi membantah bahwa dana tersebut dana siluman. Ia menegas-
(Suara NTB/dok)
H. Sulhan Muchlis DPRD) bahwa ini ada Prime yang belum masuk. Dan juga ada surat dari bupati memberikan kesangupan untuk menganggarkan hibah air minum dari Jakarta,” terangnya.(her)
Beri Pembelajaran Politik Santun
F-One Gelar Silaturahmi Politik ke Tuan Guru dan Tokoh
Keluhan Guru Terpencil di Sekotong-Lembar
Tunjangan Fungsional Dihapus, BOS Menjauh Giri Menang (Suara NTB) Para guru madrasah swasta di Lombok Barat (Lobar), khususnya yang ada di daerah terpencil Lembar-Sekotong menjerit lantaran minimnya honor yang diperoleh. Mereka mengeluhkan tunjangan fungsional (TF) yang sebelumnya diberikan malah dihapus. Bahkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seolah menjauh, lantaran tidak ada diberikan ke madrasah terpencil. Para guru madrasah ini pun berharap agar pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memperlakukan mereka secara adil. Hirmayani, salah seorang guru MTs Miftahul Ulum Desa Pelangan menuturkan, dana BOS dari Kemenag semakin menjauh, tidak itu saja TF dari Kemenag pun dihapus. Diakuinya, kondisi ini semakin menyiksa guru, terutama guru madrasah di daerah terpencil. Padahal para guru butuh honor untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan bensin ke sekolah. Ia berharap kepada pihak Kemenag agar memperhatikan nasib para guru dan madrasah. Paling tidak, keperpihakan dan kadilan bagi guru terpencil dengan guru di kota sebab bebannya sama. Menanggapi hal ini, Kasi Pendidikan Madrasah pada Kemenag Lobar H. Nasrullah menyatakan Kemenag bukan tidak memperhatikan madrasah dan guru terpencil di Lobar, namun pihaknya saat ini hanya berwenang terkait pemberian BOS dan insentif ke para guru, “Sedangkan untuk bantuan gedung itu di Kementerian Agama Provinsi, semua disana baik bantuan gedung, RKB, dan bantuan lain. Kita bahkan tidak dikoordinasikan jika ada bantuan yang turun ke madrasah, kami hanya diberitahukan saat meminta rekomendasi saja,” terang Nasrullah. Sistem bantuan ini, jelasnya , pengurus madrasah bisa mengakses melalui aplikasi online, madrasah yang ingin bantuan bisa mengakses aplikasi Sarpras di Kemenag NTB lalu daftarkan diri termasuk mengusulkan. Ia berharap pengurus madrasah aktif mengusulkan. Aplikasi online ini bisa diminta ke Kemenag Lobar, setelah masuk di aplikasi itu pihak madrasah bisa membuat proposal lalu mengirim ke Kemenag untuk dibuatkan rekomendasi dan pihak madrasah mengusulkan langsung ke Kanwil Kemenag NTB. Terkait BOS, madrasah memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain memiliki izin operasional dari Kemenag, ada siswa, guru dan proses belajar mengajar. Namun yang paling utama, madrasah harus punya izin operasional, kalau sudah ada izin itu, maka kemenag tidak perlu diminta untuk diberikan BOS akan tetapi langsung dimasukkan dalam SK sebagai penerima dana BOS. Besaran BOS ini, jelasnya, variatif, tingkat MI diberikan Rp750 ribu, MTs Rp1 juta dan MA sebesar Rp1.200.000. “Kita cairkan dalam setahun dua kali, semester I dan II,” jelasnya. Saat ini pihaknya tengah mendata jumlah real siswa-siswi di madrasah untuk di SK-kan, baru setelah itu dibuatkan RKM untuk bisa dicairkan ke rekening madrasah masing-masing. Untuk BOS tahun ini jelasnya jika tuntas dan lengkap persyaratan bakal dicairkan pada bulan Maret ini, sehingga bisa digunakan untuk operasional madrasah dan persiapan UN tanggal 26 Maret untuk MA, tanggal 2 April untuk MTs dan 16 April untuk tingkat MI. Sedangkan terkait TF untuk guru tidak memperoleh sertifkasi memang ada tahun 2017, namun pertengahan tahun dihapus berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, sehingga bisa dibayarkan selama 6 bulan. (her)
kan setelah pembahasan APBD yang dilakukan di tingkat DPRD. Ternyata terdapat penambahan dana transfer dari pusat. Pihaknya pun memasukan dana dalam APBD. Hal itupun sudah diketahui oleh pihak legislatif melalui surat yang disampikan pihaknya.”Dan (penambahan) itu bisa dilakukan sesuai dengan (izin) Kemendagri,” ujarnya. Menurutnya, jangankan memasukkan tambahan dana dalam APBD yang sudah disahkan. Bahkan APBD yang sudah jadi pun masih bisa dimasukkan saat mendapat tambahan dana transfer dari pusat, sampai nantinya dibahas dalam APBD Perubahan. Hanya saja pihaknya tidak sampai menunggu pada pembahasan APBD Perubahan, lantaran dana transfer hibah Prime itu masih sempat dimasukkan dalam APBD.”Kita bersurat (kepada
(Suara NTB/kir)
PESERTA - Peserta dari Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur menampilkan tarian tradisional daerahnya pada Mandalika Fashion Carnival, di Praya, Senin (5/3).
Sempat Diguyur Hujan
’’Mandalika Fashion Carnival’’ Berlangsung Meriah Praya (Suara NTB) Gelaran Mandalika Fashion Carnival yang merupakan rangkaian kegiatan Festival Pesona Bau Nyale, Senin (5/3) berlangsung meriah. Kendati hujan lebat mengguyur Kota Praya dan sekitarnya tidak membuat fashion carnival dibatalkan. Justru animo warga Kota Praya menonton acara ini cukup besar. Mereka rela kehujanan, asalkan bisa melihat acara yang digelar sekali setahun ini. Acara Mandalika Fashion Carnival ini melihatkan puluhan peserta. Termasuk Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., bersama sejumlah perwira di lingkup Polres Loteng turut ambil bagian. Tidak hanya itu, puluhan pelajar SMA di Kota Praya tidak mau kalah dengan peserta yang lain. Mereka bersama peserta yang lain mengikuti parade budaya dan karnaval hingga selesai. “Kegiatan ini merupakan persembahan bagi masyarakat di daerah ini. sekaligus untuk
menyemarakkan Festival Pesona Bau Nyale,” ungkap Plt. Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP. Tampil dengan balutan busana berbagai bentuk dan warna, Mandalika Fashion Carnival membawa tema Putri Mandalika. Dalam lakon yang dibawa mengisahkan kisah pengorbanan sang putri yang rela mengorbakan diri dengan cara menceburkan diri ke laut untuk kemudian berubah menjadi nyale (cacing laut), lantaran bingung menentukan pilihan, pasangan hidupnya. Disebutkan, Putri Mandalika merupakan anak dari Raja Tonjeng Beru. Sejak lahir sang putri memiliki paras serta perilaku yang nyaris sempurna, sehingga menarik minat dari sejumlah pangeran untuk mempersunting sang putri. Karena tidak ingin terjadi peperangan, lantaran para pangeran siap mengerahkan pasukanya untuk saling mengalahkan, maka sang Putri Mandalika akhirnya memilih untuk mengorbankan diri, sehingga peperangan
yang dikhawatirkan terjadi, tidak sampai pecah. Usai Mandalika Fashion Carnival, dilanjutkan dengan parade budaya yang diikuti perwakilan seluruh SKPD lingkup Pemkab Loteng. Sejumlah peserta luar Loteng juga turut ambil bagian. Salah satunya dari Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur yang menampilkan tarian tradisional khas daerah setempat. Para perwakilan kecamatan juga tidak mau kalah menampilkan atraksi budaya khas wilayahnya masing-masing, seperti atraksi presean sampai gendang beleq. “Mandalika Fashion Carnival ini sendiri melibatkan koreografi asal Kabupaten Jember Jawa Timur,” tambah Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H. Pemkab Loteng merencanakan Mandalika Fashion Carnival sebagai agenda tahunan dan digelar setiap perayan Bau Nyale. Ke depan, pesertanya diharapkan bisa semakin banyak lagi. (kir)
Giri Menang (Suara NTB) Pasangan calon nomor urut 2 Nauvar F. Farinduan – TGH Muammar Arafat (F-One) terus blusukan ke masyarakat untuk meraup suara di pilkada. Pada masa kampanye ini, paket muda ini menggelar silaturahmi politik ke sejumlah tokoh simpul, baik tokoh agama, tuan guru dan tokoh masyarakat yang ada di semua kecamatan di Lobar. Silaturahmi ini tidak hanya ke para tokoh pendukung akan tetapi yang berseberangan (tidak mendukung) pun didatangi. Melalui langkah ini, F-One ingin memberikan pembelajaran politik yang baik dan santun ke masyarakat. Ketua Tim Pemenangan FOne, Muhazzam Fadli kepada wartawan, menyatakan, di awal masa kampanye F-One melakukan silaturahmi politik dengan keliling ke semua tokoh simpul di Lobar. “Semua tokoh, tuan guru, toga dan tokoh masyarakat kita datangi, mulai dari Sekotong hingga Gunungsari-Batulayar. Baik yang tidak mendukung kita maupun yang dukung, kita datangi. Kita ingin melakukan politik santun, tanpa pandang lawan,” kata Muhazzam. Disampaikan silaturahmi pertama diadakan ke TGH Hasanain Juaini di Narmada. Silaturahmi ini juga menindaklanjuti beberapa kali pertemuan tim F-One dengan Tim Maju Berkah. Kemudian
sekaligus membicarakan bagaimana visi misi maju berkah bisa diakomodir di F-One. Setelah itu, silaturahmi berlanjut ke TGH. Amin Sepi Sekotong, di sini dihadirkan jamaah. Di hadapan jamaahnya TGH. Amin mengarahkan agar mendukung paslon F-One dan berlanjut silaturahmi ke tokoh Empol Cendimanik. Lawatan silaturahmi pun berlanjut ke kecmatan lain, termasuk Senin kemarin FOne keliling silaturahmi mendatangi para tokoh tuan guru di Gunungsari-Batulayar. Antara lain TGH Munir, TGH. Ahyar, TGH Ridwan dan TGH. Yusuf dan beberapa toma di wilayah setempat. Menurutnya, silaturahmi politik ini salah satu daya dorong untuk mendongkrak suara. Namun yang lebih penting memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat bahwa dalam politik harus tetap saling menghargai dan menghormati baik lawan maupun kawan. Sehingga yang didatangi tidak semua pendukung, namun yang berseberangan pun didatangi. Hasil silaturahmi ini, jelasnya, utamanya tim F-One meminta doa dan dukungan. Semua tuan guru yang dikunjungi jelasnya juga siap mendukung. Termasuk TGH. Hasanain Juaini diterima dengan baik, bahkan saat silaturahmi ke sana F-One ikut mengaji bersama jamaah. (her)
(Suara NTB/ist)
SILATURAHMI - Paslon F-One dan tim pendukung saat silaturahmi ke TGH. Hasanain Juaini beberapa waktu lalu.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 6 Maret 2018
Halaman 6
Proyek Air Bersih Rp 3,8 Miliar Diduga Tak Berfungsi Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek jaringan air bersih di Dusun Kuang Jeringo, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar dipersoalkan. Pasalnya, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut belum dimanfaatkan oleh masyarakat meskipun sudah selesai dikerjakan. Menyikapi situasi ini, Pemda Sumbawa menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (5/3). Camat Lenangguar, Drs. Surianto bersama Sekcam, Syahruddin, S.Sos kepada wartawan mengakui telah dilakukannya pertemuan terkait proyek tersebut. Dalam pertemuan difasilitasi Kabag Pembangunan, dihadiri oleh
perwakilan BWS, Muspika dan perwakilan tokoh masyrakat dan tokoh pemuda. “Terkait proyek Air Bersih di Dusun Kuang Jeringo, Desa Lenangguar, tadi (kemarin red) kita bersama Muspika melakukan rapat di ruang Asisten Perekono-
mian dan Pembangunan Setda Sumbawa. Dalam rangka mengklarifikasi hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh BWS Nusa Tenggara I,” ujarnya. Ia menjelaskan, proyek air bersih dari sumber mata air Ai Putih Kuang Jeringo dikerjakan
oleh pihak BWS dengan anggaran lebih kurang Rp 3,8 miliar. Proyek tersebut sudah selesai dikerjakan pada tanggal 31 Desember 2017 lalu. Meskipun demikian, manfaat jaringan air bersih tersebut belum dirasakan oleh masyarakat. Pihaknya juga mengakui adanya pipa-pipa jaringan air yang terganggu. Termasuk adanya pipa yang tidak ditimbun. Pihak BWS pun menurut Camat mengakui hal tersebut. Dimana saat ini pekerjaan dalam masa pemeliharaan. Hanya
saja pemeliharaan itu belum bisa dilakukan, karena terjadinya hujan di wilayah setempat. “Sampai hari ini airnya belum mengalir dan belum dimanfaatkan. Pihak pelaksana mengatakan ini dalam masa pemeliharaan. Perbaikan belum dilakukan alasannya hujan,” terangnya. Dari rapat yang dilakukan di Kantor Bupati, kata Camat, semua pihak menyepakati akan turun melakukan pengecekan ke lokasi pada Selasa (6/3). Guna mengecek
(Suara NTB/bug)
BANTUAN - Salah satu item bantuan Bariri Nelayan berupa sampan viber yang diperuntukan bagi nelayan tangkap di Kabupaten Sumbawa Barat.
Pengalihan Bantuan Program Bariri Marak Terjadi Taliwang (Suara NTB)Isu terjadinya pengalihan bantuan program Bariri oleh oknum penerima ternyata bukan sekedar isapan jempol. Praktik tersebut nyata terjadi dan salah satunya pada bantuan Bariri Nelayan yang khusus diperuntukkan bagi para nelayan. Di salah satu peliuk di desa Labuhan Lalar kecamatan Taliwang misalnya. Bhabinkamtibmas desa setempat Brigadir Heri Hartono mengaku, ada beberapa kasus praktik pengalihan bantuan oleh oknum nelayan di wilayah binaannya. Berbagai modus digunakan mulai secara terang-terangan dengan cara menjual sampan bantuan hingga beralasan unit bantuan yang diterimanya hilang dicuri. “Ada dua kasus yang sempat saya dapat laporannya dan tangani. Dan saya yakin masih ada kasus serupa hanya saja ditutupi,” ungkapnya kepada Suara NTB. Terhadap dua kasus yang ditanganinya, Heri menjelaskan, kasus pertama oknum nelayan memindahtangankan bantuan yang diterimanya dengan cara dijual. Kasus tersebut baru diketahui pihaknya selaku pembina dan pengawas program di
tingkat desa setelah nelayan bersangkutan kembali mengajukan diri sebagai penerima. “Kita kan tidak tahu kalau sudah dijual. Begitu namanya diajukan kami cek ternyata sudah pernah dapat. Saat ditanya mana sampan yang pertama, bersangkutan mengaku menjualnya. Saya bersama peliuk pun langsung mencoret nama nelayan itu,” tukas Heri tanpa menyebut oknum nelayan bersangkutan. Kasus kedua lanjut dia, bantuan berupa mesin kentinting. Kalau kasus ini, Heri memaparkan, oknum nelayan bersangkutan mengaku kehilangan. Mesin yang diterimanya tersebut hilang dicuri, namun demikian alasan yang disampaikannya tidak masuk akal. “Kalau sudah dipasang di sampan mungkin iya bisa hilang. Tapi ini masih disimpan di rumah bisa hilang dan saya mencurigai kalau mesin itu juga dialihkan dengan cara dijual ke nelayan lainnya,” cetusnya. Lebih jauh ia menyatakan, praktik memindahtangankan bantuan Bariri Nelayan oleh para oknum nelayan tak bertanggung jawab itu diyakininya masih banyak terjadi. Bah-
Kerjasama Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Sasaran Program PERMATA di Sumbawa Diperluas Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan program PERMATA tahun 2017 di tiga sekolah di Sumbawa dinilai sukses. Sehingg sasaran program ini untuk kedepannya akan diperluas. Dengan lebih banyak sekolah yang akan terlibat. Sebagaimana disampaikan Distric Fasilitator Inovasi Kabupaten Sumbawa, Thamrin S.E, M.Ak, kesuksesan PERMATA 2017 menjadi perbincangan menarik tim Inovasi dalam pembahasan hasil pra rintisan 2017 dan rencana rintisan 2018 program inovasi NTB di Mataram Februari lalu. Sehingga pelaksanaan program tahun ini diperluas hingga ke sembilan sekolah di gugus I Kecamatan Alas. Tidak hanya itu, penerima program di Kecamatan Lopok yang sebelumnya hanya tiga sekolah (SDN 1 Lopok, SDN Pungkit dan SDN Tatede) ditingkatkan menjadi delapan sekolah. Sehingga total sekolah yang menerima program tersebut tahun ini berjumlah 17 sekolah. “Rencana awal hanya di Lopok saja. Namun karena progresnya ada peningkatan nilai pembelajaran siswa, diperluas hingga ke Kecamatan Alas,”jelasnya. Untuk mengawali program di Alas, tim Inovasi terlebih dahulu akan melakukan survei. Untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam mata pelajaran Matematika. Hasil survei inilah yang menjadi dasar tim untuk melakukan intervensi pro-
(Suara NTB/arn)
Thamrin gram nantinya. Survei rencananya harus tuntas pada minggu ke dua bulan ini. Sementara pelaksanaan program serempak (Alas dan Lopok) ditargetkan dimulai akhir Maret atau paling telat awal April mendatang. Melebarnya sasaran program praktis berimbas pula terhadap jumlah Fasilitator daerah (Fasda). Menurut Thamrin, Fasda akan bertambah dari 10 kemungkinan menjadi 15 atau 16 orang.‘’Denganperluasaniniakan direkrut kembali Fasda sekitar 5-6 orang dari pengawas dan kepala sekolah,’’ terang Thamrin. Pelaksanaan program tahun ini akan lebih mudah. Sebab Fasda telah berhasil membuat modul pembelajaran Matematika. Meliputi kepekaan bilangan, penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, pecahan, soal cerita dan perancangan rencana pembelajaran Experiences, Language, Pictures, Symbols,
aluasi sejauh mana tim yang turun besok itu untuk kita klarifikasi kembali. Sehingga sebelum habis masa pemeliharaan ini kegiatan-kegiatan perbaikan itu harus clear,” tandasnya. Ia menambahkan, berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan, BWS tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan. Dimana ada dua orang perwakilan dari BWS dan sudah berkomitmen di depan Kabag Pembangunan untuk mengclearkan semua persoalan yang ada di lapangan. (ind)
Komisi III Pantau Kebijakan Investasi Daerah di PT DMB
KSB Bergeming, Pembayaran Lahan Jalan GRH Sesuai Prosedur Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa bergeming bahwa proses pembayaran ganti rugi lahan dua jalur dari Hotel Grand Royal (GRH) Telaga Baru, sudah sesuai prosedur. Terkait dugaan maladministasi yang dilayangkan salah seorang pemilik lahan ke Ombudsman NTB diklaim tidak benar adanya. Pihak terkait juga meng(Suara NTB/ils) klaim, permintaan M. Endang Arianto klarifikasi terkait proses pengadaan dan pembayaran ganti rugi lahan oleh Ombudsman juga sudah disampaikan secara rinci. “Kami tegaskan disini, bahwa dugaan adanya mal administrasi dalam proyek pembayaran lahan ini tidak benar. Kita juga sudah mengirimkan klarifikasi ke Ombudsman sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak terkait. Tetapi yang jelas, dalam proses pembayaran lahan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Kabag Pemerintahan Setda KSB, M. Endang Arianto S. Sos., MM, kepada Suara NTB, Senin (5/3). Dikatakannya, yang menjadi masalah terkait lahan ini yakni adanya keinginan dari salah satu pemilik lahan untuk bisa membayar diatas harga yang telah ditetapkan oleh Appraisal. Tentu terkait dengan masalah pihaknya tidak bisa menyetujui, karena sudah menyalahi aturan. Bahkan didalam UU nomor 2 tahun 2012 juga menjelaskan bahwa, pemerintah wajib menggandeng KJPP untuk melakukan penilaian harga dan itu sudah dilakukan. Jika tetap diminta untuk membayar diatas ketentuan harga yang telah ditetapkan, maka sudah masuk kedalam ranah korupsi. “ Kita tidak bisa membayar sesuai dengan keinginan pemilik lahan, karena proses penilaian harga sudah ada tim appraisal yang bertuga menentukan harga,” ujarnya. Dia menambahkan, karena masalah ini sudah masuk kedalam gugatan di PN Sumbawa, maka pihaknya tetap akan mengikuti proses tersebut. Pihaknya juga sudah melakukan beberapa kali mediasi dengan pemilik lahan untuk bisa menerima pembayaran ganti rugi, tetapi hingga kini pemilik lahan masih belum menerima. Proses mediasi juga diberikan deadline hingga 21 Maret, jika sampai dengan tanggal tersebut tidak ada kejelasan maka penyelesaian kasus diambil alih oleh pengadilan. Sementara itu, dalam proses mediasi, pihaknya mengklaim sudah ada titik terang dan Pemerintah tidak menyalahi aturan dalam proses pembayaran ganti rugi lahan tersebut. “Kita masih dimediasi bersama pemilik lahan di PN Sumbawa dan diberikan waktu hingga tanggal 21 Maret. Tetapi kita tetap optimis kita tidak melanggar aturan dalam proses pembayaran ganti rugi lahan ini,” tandasnya. (ils)
kembali titik-titik yang menjadi hambatan pekerjaan yang telah dilakukan, apakah terhadap pipa bocor dan lainnya. Kemudian pada hari Jumat mendatang, akan dilakukan pertemuan lanjutan di ruang Kepala Bagian Pembangunan. Mengevaluasi sejauh mana hasil tim turun ke lokasi. Sehingga sebelum habis masa pemeliharaan, kegiatan-kegiatan perbaikan harus sudah dituntaskan. “Hari Jumat kita akan bertemu kembali di ruang Kepala Bagian Pembangunan. Mengev-
Ketua LPMP NTB (Paling kiri) foto bersama Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Khaeruddin, Sekdis Dikbud Sumbawa, Kasubid Sosbud BAPPEDA Sumbawa. Application (ELPSA). Modul ini nantinya diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan program di tingkat gugus. Sementara itu, Fasilitator Daerah senior, Juna Idaman mengungkapkan sejumlah keberhasilan yang dicapai pada program PERMATA 2017. Capaian nilai rata-rata pada semester I tahun pelajaran 2016/ 2017, pengetahuan 83,04, keterampilan hanya 84,83. Sedangkan di semester II pengetahuan 85,49 dan keterampilan hanya 84,96. “Setelah inovasi diterapkan, pada semester I Pengetahuan meningkat menjadi 91,22, keterampilan meningkat menjadi 85,74 . Perubahan ini diasumsikan karena ada intervensi program Permata,”terangnya. Pengawas SD Kecamatan Sumbawa ini menjelaskan peningkatan terjadi lantaran guru semakin termotivasi dalam menjalankan aktifitas pembelajaran
secara profesional. Strategi pembelajaran cenderung tertata, bahkan kemampuan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran dari lingkungan sekitar cenderung meningkat. Menariknya lagi mereka sudah menggunakan model pembelajaran ELPSA yang sudah diterapkan di SMP. Tapi, tidak semua SMP menerapkannya. EPLSA ini adalah kata kuncinya, MIKIR. M itu Mengamati, I adalah Interaksi, KI Komunikasi, R adalah Refleksi. Dengan ini terjadilah belajaran aktif. Bila sudah bisa MIKIR terjadi pembelajaran aktif dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Seperti diketahui, Program PERMATA merupakan salah satu kegiatan program EPD INOVASI untuk Sumbawa tahun 2017-2018. Dalam pelaksanaannya, Program difokuskan pada peningkatan kemampuan guru untuk mengajarkan angka awal. (arn/*)
kan di kalangan nelayan di desa Labuhan Lalar sendiri ia mengaku masih banyak kasus. Hanya saja bantuan yang diterima tersebut dialihkan ke nelayan setempat sehingga sulit diketahui oleh petugas peliuk. “Kalau sampannya masih di sini kita tidak tahu. Baru ketahuan kalau si A yang terima tapi ternyata yang pakai si B. Dan itu terjadi di sini (Labuhan Lalar),” ujarnya. Heri pun mengaku, dalam beberapa bulan terakhir dirinya tidak begitu aktif menelusuri setiap bantuan Bariri Nelayan yang telah disalurkan. Hal ini ia lakukan karena, pihak agen peliuk kurang melibatkan dirinya sebagai bagian dari tim pengarah tingkat desa sekaligus pengawas. “Saya biasanya baru dihubungi kalau ada masalah. Tapi sekarang tidak ada komunikasi peliuk karena mungkin tidak persoalan atau memang saya sengaja tidak mau dilibatkan,” tukasnya.(bug)
Taliwang (Suara NTB)Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku saat ini pihaknya tetap memantau arah kebijakan investasi pemerintah di PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Sebagaimana diketahui, perusahaan konsorsium saat ini menunggu arah kebijakan lanjutan pemerintah tiga daerah antara NTB, Sumbawa dan KSB selaku pemegang saham. Apakah akan mempertahankan perusahaan tersebut pasca penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) atau justru membubarkannya. “Iya kami tetap ikuti perkembangannya. Tapi khusus di sisi investasinya karena itu bidang kami,” terang Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST kepada media ini, Senin (5/2). Ia menjelaskan, Pemda KSB bersama dua daerah lainnya harus punya perhitungan matang sebelum mengambil kebutusan terkait kelanjutan PT DMB ke depan. Terutama jika perusahaan tersebut akan dipertahankan, harus melihat potensi kegiatan usaha yang akan digarapnya. “Ya harus melihat apakah bisnis baru yang akan dibangun DMB itu prospeknya bagus dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham,” ujarnya. Lebih penting juga, kata Dinata, PT DMB harus mampu meyakinkan pemerintah tiga daerah terkait kegiatan usaha yang akan digarapnya. Baginya tidak saja soal benefit yang menjadi kepentingan pemerintah tiga daerah, tetapi lebih jauh perusahaan tersebut harus mampu juga menggarap potensi-potensi yang dimiliki ketiga daerah sebagai usaha. “Yang lebih penting lagi kontribusinya kepada masyarakat. Misalnya kalau mau garap kegiatan di KSB adalah dampak langsung bagi masyarakat kita,” cetusnya. Menurut dia, untuk membicarakan kelanjutan PT DMB sebaiknya manajemen peru-
(Suara NTB/bug)
Dinata Putrawan sahaan dan pemerintah tiga daerah harus duduk bersama segera. “Sekarang kan pemerintah tiga daerah tinggal menunggu realisasi hasil penjualan saham Newmont. Nah kalau DMB masih mau terus ada dan menggarap bisnis baru ya sampaikan ke pemegang saham untuk meyakinkan kalau bisnis yang akan digarapnya akan memberikan keuntungan lebih baik lagi,” saran politisi asal kecamatan Brang Rea ini. Sebelumnya, Direktur Utama PT DMB, Andi Hadiyanto telah memberikan sinyal terkait harapannya kepada Pemda KSB agar perusahaan tersebut dipertahankan. Bahkan medio tahun 2017 lalu, PT DMB sempat menyampaikan beberapa rencana bisnis yang akan digarapnya di KSB kelak. Salah satunya rencana mengelola Depo LPG (liquid petroleum gas) di dermaga Labuhan Lalar. Pemda KSB sendiri sejauh ini belum memberikan kepastian apakah akan mempertahankan PT DMB jika nantinya hasil penjualan saham PT NNT telah diterima. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dalam beberapa kesempatan tetap menyatakan masih menunggu hasil penjualan saham PT NNT baru setelahnya akan membahas nasib PT DMB. (bug)
SUARA NTB Selasa, 6 Maret 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Terkait Dana Desa
Tiga Desa di Bima Diadukan Warganya ke DPMD Bima (Suara NTB) – Tiga Desa di Kabupaten Bima diadukan oleh warganya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bima terkait kejanggalan pengelolaaan fisik Dana Desa (DD) pada tahun 2017 lalu. Kepala DPMD Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin AP.MM, kepada Suara NTB, Senin (5/2) mengatakan, tiga desa yang dilaporkan tersebut antara lain Desa Mawu Kecamatan Ambalawi, Desa Tumpu Kecamatan Bolo dan Desa Kawinda To’I Kecamatan Tambora. “Sejumlah item kegiatan pada tiga desa ini dilaporkan (Suara NTB/uki) terbengkalai. Bahkan belum Sirajuddin dikerjakan sama sekali hingga saat ini,” ungkapnya. Sirajuddin menjelaskan, di desa Mawu pengerjaan fisik gedung serbaguna yang menelan anggaran Rp 300 juta hingga saat ini belum selesai dikerjakan. Semestinya gedung tersebut telah selesai dikerjakan akhir tahun lalu. “Selain pembangunan gedung. Kejanggalan lain, yakni pengadaan kambing 200 ekor yang menelan dana Rp 200 juta hingga kini juga belum direalisasi,” katanya. Sementara di Desa Tumpu terkait rabatnisasi gang. Menurutnya, rabatnisasi gang dengan alokasi DD sebanyak Rp 20 juta hingga kini belum rampung. Kabarnya sebagian besar anggarannya digunakan oknum aparatur desa setempat ke hal lain. “Soal ini kita sudah lakukan pengecekan ke lapangan dan memang sesuai dengan laporan warga. Rabatnisasi gang belum juga rampung,” katanya. Sementara di Desa Kawinda Toi ada tiga item kegiatan yang terindikasi janggal pengelolaannya. Seperti perbaikan jalan ekonomi yang menelan anggaran Rp130 juta. Perbaikan kantor BPD sebesar Rp50 juta dan penyaluran bibit jagung sebesar Rp 50juta. “Hingga saat ini tiga item ini belum dilaksanakan atau dikerjakan oleh Desa setempat,” katanya. Sirajuddin menambahkan dalam menelusuri laporan dugaan kejanggalan tersebut pihaknya akan memanggil tiga Kepala Desa setempat dalam waktu dekat ini untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. “Soal ini kami juga sudah meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan ada kerugian negara, kami berharap bisa diproses ke aparat penegak hukum, karena kerugian negara tidak sedikit,” pungkasnya. (uki)
Pemkab Dompu Sudah Usulkan Penerimaan CPNS 2018 Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu menjadi satu – satunya daerah di NTB yang tidak tercatat memiliki usulan formasi penerimaan CPNS tahun 2018. Tidak tercatatnya usulan Pemda Dompu diakui akibat tidak mengajukan perbaikan usulan secara online hingga 31 Januari 2018. Kendati belanja pegawai Dompu di kisaran 60 persen, namun Pemda berencana mengkoordinasikan kembali data usulannya. Sekda Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si, Senin (5/3) pagi langsung memerintahkan jajaran BKDPSDM Kabupaten Dompu untuk menelusuri usulan pengangkatan formasi CPNS Kabupaten Dompu tahun 2018 ke pemerintah atasan. Karena hanya Dompu yang tidak memiliki data usulan kebutuhan pegawai tahun 2018 di NTB. “Itu harus ditelusuri. Nanti kita dianggap tidak peduli, padahal kita masih membutuhkan banyak pegawai untuk spesifikasi tertentu,” kata H Agus Bukhari yang didampingi Asisten bidang pemerintahan, Drs H Sudirman Hamid, M.Si dan kepala BKDPSDM Kabupaten Dompu, Ir Ruslan. Diakui Ir. Ruslan, pihaknya telah mengajukan usulan kebutuhan pegawai tahun 2017 lalu. karena ada kriteria bahwa daerah dengan belanja pegawai di atas 50 persen tidak dibolehkan menerima pegawai baru, sehingga pihaknya pasif atas usulan kebutuhan pegawai. “Ada syarat bagi daerah yang bisa menerima pegawai. Belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen (dari total APBD), makanya kami diam setelah mengajukan usulan kebutuhan pegawai,” terangnya. Diakui Ruslan, secara jumlah pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu sudah lebih dari cukup. Namun jumlah pegawai ini kebanyakan tenaga administrasi umum sebagai dampak pengangkatan honorer menjadi CPNS. Sementara untuk tenaga tekhnis sesuai spesifikasi pendidikan dan jurusan, masih sangat terbatas. Terkait tidak adanya usulan pegawai dari Kabupaten Dompu yang terdaftar di daftar usulan kebutuhan CPNS tahun 2018 di BKD Provinsi NTB, kepala bidang pengembangan pegawai BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH mengaku, pada Agustus 2017 lalu pihaknya mengajukan usulan kebutuhan pegawai dan menjadi usulan formasi CPNS tahun 2018 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Dompu. Jumlah pegawai yang diusul saat itu sebanyak 350 orang formasi. Usulannya masih secara manual dan belakangan diminta untuk mengajukan kembali dengan mengimputnya di sistem sebagai perbaikan usulan hingga 31 Januari 2018. “Saat kita buka sistemnya, sudah tidak bisa. Sistemnya sudah keblog (terkunci). Mungkin karena itu, data kita ndak ada. Tapi bukan berarti kita ndak mengajukan usulan kebutuhan pegawai dan formasi,” kata Asraruddin. (ula)
Pelabuhan Nusantara Kilo
Pemerintah Masih Buka Ruang Pembebasan Lahan Dompu (Suara NTB) Pasca penolakan atas harga yang ditawarkan pemerintah terhadap tanah, bangunan dan pepohonan di lokasi untuk pembangunan pelabuhan Nusantara di Kilo hingga saat ini belum ada kemajuan berarti. Kendati demikian, pemerintah masih memberi ruang kepada masyarakat untuk mau menerima harga yang ditetapkan lembaga Appraisal tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (5/3) kemarin. “Walaupun ada batasan waktu setelah gagalnya kesepakatan harga dalam pembebasan lahan untuk fasilitas umum, kita tidak terlalu saklek dengan ketentuan waktu itu. Kita masih beri kesempatan kepada warga sesuai harga ketetapan tim Appraisal,” kata H. Yuhasmin. Ia pun mengakui, ada beberapa warga bersedia dengan tawaran harga yang diajukan pemerintah. Karena warga pemilik lahan ada asosiasi dan masih banyak yang belum terima, sehingga mereka sungkan mengutarakan kesediaannya terhadap harga yang ditawarkan. “Kita masih tawarkan sesuai harga ketetapan tim appraisal. Kita tidak bisa berpaling dari standar harga itu,” ungkapnya. H. Yuhasmin juga menyampaikan, perkembangan pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara Kilo ini akan disampaikan ke Kanwil BPN sebagai penanggungjawab atas pembebasan lahan. Walaupun kewenangan itu didelegasikan ke BPN Kabupaten dan tim kabupaten yang melakukan negosiasi. Kewenangan ini sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk pembebasan lahan di atas 5 ha. Ia juga mengaku didesak oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu untuk segera membebaskan lahan untuk pelabuhan Nusantara. Karena kesiapan lahan ini baru disampaikan ke Kementrian Perhubungan sebagai syarat pembangunan pelabuhan yang direncanakan akan dilakukan oleh pusat. Bila terlambat dibebaskan, usulan untuk dimasukan dalam APBN tahun 2019 yang batas pengajuan pada Juli sulit diwujudkan. Selain pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara, tata pemerintahan juga sedang mengkaji lahan untuk pembangunan IPA Selaparang seluas 50 are di bukit Selaparang. (ula)
(Suara NTB/ula)
LUAPAN AIR - Kondisi banjir di Dompu yang diduga akibat luapan air kiriman dari daerah Madapangga dan Bolo Bima, Senin (5/3).
RSUD Dompu Nyaris Direndam Banjir Kiriman
Dompu (Suara NTB) Banjir kiriman yang cukup deras dari daerah Madapangga dan Bolo Bima, melanda sejumlah daerah di Dompu. Luapan air yang begitu cepat membuat banyak warga korban banjir belum berhasil mengevakuasi barang barangnya. Meski belum ada laporan korban jiwa, namun daerah Soriwono Kelurahan Potu diketahui sebagai daerah terparah. Kepala BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan yang dihubungi mengaku, banjir yang melanda kota Dompu sebagai banjir kiriman dari wilayah Madapangga dan Bolo Bima. Daerah hulu sungai di Dompu sempat hujan dengan intensitas tinggi dan lebih dari tiga jam. Di Dompu sendiri, hujannya tidak terlalu deras dan sebentar. “Kita sedang turun ke lokasi dan belum tau apa saja kerugian,” jelasnya. Wan Muhtajul, ST Kasi Bencana BPBD Dompu men-
gungkapkan, belum ada laporan korban jiwa akibat banjir ini. Namun timnya sudah turun ke lokasi yang tergenangi banjir seperti Pelita, Magenda, Soriwono, Rato, Karijawa, Simpasai hingga Wawonduru. “Sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa. Karena banjirnya mendadak, warga tidak sempat selamatkan diri. Saat kita turun tadi, ada beberapa warga yang terperangkap di rumahnya saat banjir. Kita evakuasi pake perahu,” jelasnya. Namun Wan Muhtajul
mengaku, kendati banjir ini sebagai banjir kiriman. Banjirnya cukup besar, karena sampai melewati jembatan Soriwono Kelurahan Potu, sehingga ratusan pemukiman warga digenangi air. “Akibat digenangi air, mau tidak mau kita siapkan dapur darurat atau bantu dengan nasi bungkus. Karena darah rendah, lama surut airnya,” terangnya. Sementara petugas dari BPBD Dompu lainnya, Fadli mengaku, sudah mendapat informasi volume air banjir besar dari
Banjir Rendam Satu Desa di Bima Bima (Suara NTB) – Banjir menggenangi desa Tambe Kecamatan Bolo, setelah hujan deras mengguyur pada Senin (5/3) sore. Puluhan rumah warga terendam akibat meluapnya sungai di desa setempat. Salah seorang warga setempat, Yadin mengatakan air masuk ke pemukiman warga, terutama di sekitar bantaran sungai secara tiba-tiba. Dengan ketinggian seperti lutut orang dewasa. Hal itu membuat sebagian warga setempat panik dan mengungsi ke jalan raya. “Ada sebagian warga menyelamatkan harta bendanya. Bahkan tidak sedikit membiarkan dan menyelamatkan diri ke tempat yang tinggi,” katanya. Menurutnya,banjiryangmerendam tersebut merupakan pertama kali terjadi di desa setempat. Selama ini lanjutnya, walaupun hujan lebat luapan air tidak akan masuk ke rumah warga. “Banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari wilayah puncak Donggo. Sungai tidak lagi mampu menampung luapan air,” katanya. Sementara warga lain, Nurmadinah juga mengaku air banjir tiba-tiba meluap masuk ke rumahnya yang tidak jauh dari bantaran sungai. Karena panik Ia bersaama dengan dua orang anaknya langsung menyelamat-
(Suara NTB/uki)
RENDAM RUMAH - Banjir yang merendam rumah warga Desa Tambe Kecamatan Bolo, Senin (5/2). kan diri ke tempat yang aman. “Air begitu cepat masuk ke rumah sehingga tidak bisa yang diselamatkan,” katanya. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Taufik Rusdy ST, mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah diterjunkan ke lokasi untuk membantu mengevakuasi warga. Meski begitu, lanjutnya, kondisi air banjir tersebut sudah mulai perlahan surut. Karena intesitas hujan skala sedang. Pihaknya tetap menghimbau
warga agar mengantisipasi terjadinya banjir susulan. “Karena kemungkinan hujan akan turun pada malam hari,” katanya. Selain itu, pihkanya juga telah berkoordinasi dengan OPD teknis terkait, untuk menyalurkan bantuan tanggap darurat sementara. Warga yang menjadi korban banjir sangat membutuhkan makanan dan selimut. “Sejauh ini belum ada laporan adanya korban. Kita berharap semoga tidak ada korban jiwa. Sementara kerusakan dan kerugian masih didata,” pungkasnya. (uki)
Harga Cabai di Kota Bima Juga Melonjak
(Suara NTB/uki)
BERBINCANG - Penjual cabai merah di pasar Amahami, Hafsah saat berbincang dengan wartawan mengenai harga cabai, Senin (5/3). Kota bima (Suara NTB) – Harga cabai merah di Kota Bima terus mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir ini. Sebelumnya dijual kisaran harga Rp20.000 perkilo kini melonjak menjadi Rp50.000 perkilo. Pantauan Suara NTB di pasar Amahami Kota Bima, Senin (5/3) harga cabai merah rata-rata dijual Rp50.000 perkilo. Menurut penjual cabai
di pasar setempat, Hafsah, kenaikan harga tersebut terus naik setiap minggu. “Dari tiap minggu bergeser naik Rp5.000 dan sekarang menembus Rp50.000 perkilo,” katanya. Dikatakannya, awal Bulan Januari hingga pertengahan Bulan Februari lalu, harga cabai merah turun drastis. Mulai dijual dengan kisaran Rp15.000 perkilo hingga Rp20.000 perkilo.
“Tapi sekarang sudah naik. Hal ini dipengaruhi minimnya pasokan,” kata warga Desa Ncera Kecamatan Belo ini. Pedagang lain, Nurhayati mengungkapkan, naiknya harga cabe tersebut karena tingginya harga yang dibeli di petani. Satu kilo dibeli dengan kisaran antara Rp40.000 hingga 45.000 perkilo. “Ini belum termasuk biaya operasional ketika membeli cabe ini,” katanya. Ia mengatakan, cabai merah yang dijual tersebut didapat atau dipasok dari wilayah Desa Karampi Kecamatan Langgudu. Jaraknya dengan Kota Bima menghabiskan waktu selama empat jam. “Menuju desa ini kita juga harus nyebrang menggunakan perahu tradisional warga setempat,” katanya. Nurhayati menambahkan, harganya yang mahal tersebut sempat dikeluhkan oleh pembeli. Hanya saja pihaknya memberikan pemamahan terkait kondisi yang terjadi dan pasokannya yang minim. “Kita arahkan untuk membeli eceran saja. Karena kebanyakan yang membeli adalah ibu rumah tang,” pungkansya. (uki)
rekannya di Lagara. Tapi info itu semula tidak dipercayanya, karena hujan yang turun mulai pukul 14.20 wita tidak terlalu deras. Saat dirinya cek air sungai di Magenda sekitar pukul 16.49 wita, air banjir sudah meluap ke perkampungan warga. Sementara itu, RSUD Dompu di lingkungan Salama Pelita Kelurahan Bada Dompu juga nyaris digenangi banjir yang datang secara mendadak di daerah aliran sungai (DAS) Laju itu. Banjir yang terjadi Senin (5/ 3) sekitar pukul 16.30 wita ini sempat membuat panik pasien dan karyawan RSUD Dompu. Beberapa dokumen hendak dievakuasi untuk dibawa ke lantai 2 gedung dan beberapa pasien juga mau dievakuasi. “Setelah kami perhatikan, airnya cepat surut dan ndak
sampai masuk ke ruangan. Airnya hanya masuk di ruang basement (gedung depan RSUD). Makanya ndak ada yang dievakuasi,” kata Syarifuddin, A.Md.Fis kepala Fisioterapi dan petugas supervisi RSUD Dompu, Senin sore kemarin. Ia pun mengaku, pihaknya sempat panik. Terlebih sudah 2 kali RSUD Dompu direndam banji dalam 20 tahun terakhir, yaitu tahun 2002 akibat jebolnya tanggul di belakang RSUD dan Januari 2015 akibat luapan air banjir di sungai Laju dan saluran di kompleks RSUD belum teratur. “Kalau sekarang, tanggul dan tembok pagar kita tidak ada masalah. Sekarang hanya mati listrik. Dimatikan oleh PLN di gardu (RSUD ganti dengan genset),” terangnya. (ula)
Assessment untuk Ukur Kepemimpinan Calon JPTP Dompu (Suara NTB) Sebanyak 21 pelamar posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu mengikuti assessment test sebagai bagian dari tahapan seleksi. Assessment test itu sendiri bertujuan untuk mengukur tingkat kecerdasan, kepribadian, dan kepemimpinan para peserta. Hasil Assessment akan dikombinasikan dengan hasil tes wawancara oleh anggota Pansel sebelum direkomendasikan ke Bupati. Hal itu disampaikan disampaikan ketua tim Assessment dari unit pelayanan penilaian kompetensi BKD NTB, Erwin Rahadi, S.Pdi, MM dalam pengantarnya sebelum pelaksanaan Assessment test di aula kantor BKD Dompu, Senin (5/3) kemarin. “Saya minta kepada peserta untuk tidak terlalu tegang. Apa yang dites tidak jauh dari jabatan yang ada. Pelaksanaan Assessment ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kecerdasan, kepribadian dan kepemimpinan seseorang,” katanya. Karenanya, Erwin mengingatkan untuk fokus dalam mengikuti test sesuai jabatan yang dilamar. Stigma bahwa jabatan tersebut sudah ada orangnya dan pelaksanaan tes hanya formalitas harus dijauhkan dari pikiran. Karena hasil Assessment, presentasi dan wawancara akan dikolaborasikan oleh pansel untuk direkomendasikan ke Bupati. “Jangan tegang, tapi kerjakan dengan cepat dan buang masalah di kantor (untuk fokus),” ingatnya. Pelaksanaan assasman test bagi peserta seleksi terbuka JPTP di Kabupaten Dompu akan
berlangsung selama 2 hari. Hari pertama menyelesaikan soal dan pertanyaan yang disiapkan assesor dan hari kedua melakukan simulasi terkait pelaksanaan jabatan yang dilamar. Kepala BKDPSDM Kabupaten Dompu, Ir Ruslan dalam arahannya meminta kepada para peserta untuk mengikuti semua tahapan pelaksanaan Assessment hingga tuntas dan mengikuti kegiatan dengan fokus. Jangan terbebani pikiran yang macam – macam, sehingga membuat para peserta tidak fokus. Adapun ke21 orang pejabat pelamar JPTP yang dilelang diantaranya M Amin, S.Sos (Asusten Administrasi Umum), Hairuddin, SH dan Drs Abdul Haris (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu), Ir Armansyah, M.Si dan Drs M Hatta (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah), Hj Iris Juita Kastianti, SKM, M.Mkes (Kepala Dinas Kesehatan), Ir Zainal Arifin, M.Si dan Drh Khairul Akbar, M.Si (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), dan Albukhairum, S.Sos dan Jufri, ST, M.Si (Kepala Dinas Lingkungan Hidup). Drs Amiruddin, Rohyani, SH., St Aisyah Salman Faris, S.Sos dan Drs Abdul Haris (kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah), Irham, SH., M.Si., Drs Nazaruddin, dan Agus Salim, S.Sos (Kasat Pol PP), Abdul Syahid, SH.,Drs H Rifaid, M.Pd., Daryati Kustilawati, SE., M.Si, dan Drs Nazaruddin (Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), serta Ir Wahidin, M.Si dan Ir Abdul Razak (kepala Dinas Kelautan dan Perikanan). (ula)
(Suara NTB/ula)
MONITORING - Ketua tim Pansel seleksi terbuka JPTP Kabupaten Dompu yang juga Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, saat memonitoring pelaksanaan Assessment test di aula BKDPSDM Kabupaten Dompu, Senin (5/3).
SUARA NTB Selasa, 6 Maret 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Kader PBB di Daerah Siap Hadapi Pemilu Hati-hati Berkomentar di Medsos PENANGKAPAN warga Lombok Utara terkait dugaan penghinaan di media soal perlu menjadi pelajaran. Masyarakat yang gagal menjaga jemarinya dari mengunggah konten negatif di media sosial bisa berujung penjara. Wakapolda NTB, Kombes Pol Tajuddin Senin (5/3) mengingatkan tentang UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/ 2008 tentang ITE. “Kalau orang berkomentar di media sosial sifatnya fitnah, ujaran kebencian, sudah tindak pi(Suara NTB/dok) dana itu. Ada aturan hukumnya,” Tajuddin kata dia usai memimpin apel Operasi Keselamatan Gatarin 2018 di Mapolda NTB. Proses hukum itu tak terbatas pada hanya pejabat pemerintahan saja yang menjadi korban. Tetapi antarmasyarakat pun jika memenuhi unsur pidana maka pelakunya akan ditindak. “Bukan hanya presiden. Kepada masyarakat biasa pun pasti bisa ditindak. Jadi saya minta semua masyarakat patuh hukum,” kata Tajuddin. Dia mengimbau masyarakat untuk menahan diri dalam mengekspresikan argumen di jagat maya. Penghinaan dapat berujung pada ujaran kebencian yang memicu provokasi. “Jangan provokatif di media sosial. Ketahui bahwa di media sosial ada aturan hukumnya mengenai penghinaan. Jadi sekali lagi tidak hanya ke presiden,” tegasnya. Ujaran kebencian dan fitnah, sambung dia, adalah salah satu yang perlu diantisipasi. Apalagi saat ini sedang dalam tahapan Pilkada Serentak 2018. Penangkalan ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah mendukung berlangsungnya Pilkada damai. Seorang warga Lombok Utara, KJ alias AM (40) diamankan Dittipidsiber Bareskrim Polri. Dia diduga menghina Presiden RI Joko Widodo di media sosial facebook. Dia ditangkap Jumat (2/3) pekan lalu. (why)
KPU Distribusikan APK Paslon Mataram (Suara NTB) Mulai Senin (5/3) kemarin, KPU Provinsi NTB mulai mendistribusikan Alat Peraga Kampanye (APK) empat kandidat pasangan Cagub dan Cawagub NTB. APK yang didistribusikan pada hari itu berupa poster, di mana masing-masing paslon mendapatkan 340.462 poster. Demikian disampaikan anggota KPU NTB Divisi Logistik, Hesti Rahayu, MT pada Suara NTB, Senin (5/3). “Hari ini baru BK (bahan kampanye) jenis poster saja, untuk 4 paslon. Jumlahnya masing-masing paslon 340.462 lembar,” ujarnya. Penyerahan bahan kampanye tersebut langsung diserahkan KPU di masing-masing Sekretariat pemenangan paslon. Untuk Paslon nomor urut 1, H. M. Suhaili FT -H.M. Amin, diserahkan langsung di kantor DPD I Partai Golkar Jalan Sriwijaya. Sementara Paslon nomor urut 2, Ahyar Abduh - Mori Hanafi diserahkan di Rumah Juang Jalan Langko. Sementara Paslon nomor urut 3, Dr. ZulkieflimansyahDr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah diserahkan di Kantor PKS Lingkar Selatan dan terakhir Paslon nomor urut 4, H. M. Ali BD - TGH. L. Gede Sakti diserahkan KPU di Bale pemenangan Karang Baru. Dijelaskan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, pihaknya akan menyediakan APK tiap paslon dengan jenis, Baliho sebanyak lima buah per kabupaten/kota. Berupa umbul-umbul yang akan disebar per kecamatan sebanyak 20 buah. Serta sepanduk per desa di 1.337 desa. Dengan pemasangan APK oleh KPU tersebut, maka APK yang dipasang sendiri oleh paslon wajib dicabut. “Bawaslu yang berhak memanggil dan merekom paslon kalau masih memasang APK, terutama di zona yang dilarang. Seperti tempat pendidikan, ibadah, tempat hijau, yang mengganggu lingkungan, kantor pemerintah dan BUMN,” jelas Aksar. Dijelaskan Aksar, adapun keterlambatan KPU mendistribusikan APK, karena tim Paslon terlambat menyampakan desain baliho dan posternya masing-masing. “Kita sudah minta desain jauh sebelum penetapan, tapi oleh tim paslon sampai setelah penetapan dan pencabutan nomor urut masih belum tuntas. Sementara kami harus periksa. Tapi segera akan kita serahkan,” tegasnya. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
SERAHKAN APK - Komisioner KPU NTB bidang teknis, Suhardi Soud, SE, diawasi oleh komisioner Bawaslu NTB, Achmad Umar Seth, saat menyerahkan APK kepada salah satu tim Paslon.
Mataram (Suara NTB) Kader Partai Bulan Bintang (PBB) di daerah, akhirnya bisa bernafas lega, setelah menunggu kepastian apakah partainya akan bisa mengikuti pemilu 2019 atau tidak. Tapi putusan sidang ajudikasi di Bawaslu RI, Minggu (3/3), memutuskan dan memerintahkan KPU untuk mengikutsertakan PBB sebagai peserta pemilu 2019. Setelah mendapatkan kepastian, ikut sebagai peserta pemilu, DPW PBB NTB pun kini langsung akan bergerak cepat untuk melakukan persiapan menyambut perhelatan demokrasi 2019 itu. Demikian dikatakan anggota Majelis Pertimbangan DPW PBB NTB, H. Burhanuddin kepada Suara NTB, Senin (5/3) kemarin. “Ya kita bersyukur dan berterimakasih banyak pada kader yang sudah berjuang. Sehingga bisa lolos jadi peserta Pemilu 2019. Sekarang tinggal tunggu pengumuman pe-
nomoran dan pasca itu kita siap-siap untuk menjaring figur caleg berkualitas. Sehingga kita bisa lebih besar lagi,” kata Burhanuddin, saat ditemui di DPRD NTB. Burhanuddin, yang kini duduk sebagai anggota DPRD NTB dari PBB itu menargetkan pada pemilu 2019 nanti, PBB dapat mengisi penuh setiap dapilnya. Sehingga minimal PBB bisa menjadi satu fraksi utuh, tidak lagi menjadi gabungan fraksi seperti saat ini. Wakil rakyat dari dapil Lombok Timur bagian selatan
itu, sebelumnya mengaku cukup terkejut saat partainya dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Padahal di daerah yang disebut sebagai tempat tidak memenuhi syarat, yakni di Provinsi Papua Barat, itu PBB memiliki total anggota dewan sebanyak 33 orang. “Verifikasi faktual hanya sekedar mengambil sampel saja kok ndak lolos, yang lebih berat saja kita lolos. Aneh sekali ini, ndak masuk akal dalam pikiran saya. Di Papua Barat itu kita punya 33 anggota dewan dan kantor kami
tersangka yang menyebutkan dana suap pengabungan PD BPR menjadi PT BPR tersebut mengalir ke anggota DPRD NTB, telah mencoreng image lembaga wakil rakyat tersebut. “Masyarakat harus tahu, jangan dibuat blunder dan dibuat bingung. Maka dari itu kita dorong aparat penegak hukum untuk mengungkapnya. Biar terkuat kebenaran ini, apa benar ada anggota dewan yang menerima suap, jika tidak maka tidak merusak nama lembaga,” tegasnya. Hal tersebut disampaikan oleh politisi Partai Demokrat
menang kalah. Tapi melainkan soal kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang diajukan pemohon. “Dalam kasus PBB memang ada putusan MK dan setelah putusan MK tersebut PBB tidak MS di Manokwari Selatan. Dalam UU nomor 7 tahun 2017 jelas persyaratan harus MS di minimal 75% dari jumlah kabupaten/kota di tiap provinsi, yang artinya berpengaruh juga tidak terpenuhinya 100% provinsi (34 prov),” jelasnya. Dikatakan Aksar, bahwa Pihaknya menghormati putusan Bawaslu RI. Menurutnya, Bawaslu berhak memberikan penafsiran lain tentang keputusan MK di mana DOB dikecualikan dan Bawaslu menganggap hasil verifikasi DOB sebelum putusan MK bisa digunakan KPU. (ndi)
Pawai Keselamatan Imbau Pengguna Jalan Tertib Lalu Lintas Mataram (Suara NTB) – Operasi Keselamatan Gatarin 2018 resmi dimulai Senin (5/ 3). Satlantas Polres Mataram berarak-arakan keliling Kota Mataram memberi imbauan keselamatan berlalu lintas. Cara kampanye kreatif diterapkan Satlantas Polres Mataram. Sosialisasi pelaksanaan Operasi Keselamatan Gatarin 2018 dilakukan dengan pawai keliling Kota Mataram. Turut serta komunitas Brigadi Willys serta klub motor klasik. Kasatlantas Polres Mataram, AKP Puri Arum Lestari memimpin di mobil barisan depan. Peserta pawai membagikan selebaran ketertiban lalu lintas. Ada pula papan imbauan tentang penggunaan helm standar, menyalakan lampu di siang hari, atau juga soal kendaraan roda dua yang diharuskan menggunakan lajur kiri. Sejumlah imbauan itu untuk memantik kembali kesadaran masyarakat untuk mengutamakan keselamatan di jalan raya. Sebab selama ini masih ada ditemukan sejumlah pelanggaran. “Pawai ini untuk memberi pemberitahuan pelaksanaan operasi. Selama pawai kita memberi imbauan pentingnya tertib dalam berlalu lintas,” kata Puri. Dia menambahkan, kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran. Diantaranya,
(Suara NTB/why)
PAWAI KESELAMATAN - Kasatlantas Polres Mataram, Puri Arum Lestari (kiri) memimpin pawai keselamatan lalu lintas, Senin (5/3) menandai dimulainya Operasi Keselamatan Gatarin 2018. menerobos lampu merah, teknis kendaraan tak lengkap, berkendara tanpa helm atau sabuk pengaman. Ketertiban di jalan raya
adalah salah satu cerminan peradaban modern. Menjaga keselamatan berlalu lintas bukan cuma sebatas slogan, tapi sudah menjadi budaya
masyarakat sehari-hari. Puri mengatakan, kesadaran masyarakat itu akan meminimalisasi terjadi kecelakaan. Operasi Keselamatan 2018
digelar selama 20 hari, mulai 5 Maret sampai 25 Maret 2018. Menindak pelanggar, polisi mengutamakan pola pencegahan dan penyuluhan. (why)
Pilkada NTB Bukan Pemilihan Operasi Keselamatan Gatarin 2018 Tren Kecelakan Menurun, Kepala Suku Mataram (Suara NTB) Politisi Partai Nasdem yang kini duduk sebagai anggota DPRD NTB dari dapil Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu, Raihan Anwar, M.Si menyebutkan, Pilkada NTB 2018, bukan ajang pemilihan kepala suku, melainkan pemilihan kepala daerah. Untuk itu, pendekatan sentimen kesukuan yang digunakan oleh salah satu calon dalam berkampanye, dinilainya kurang pas. Hal tersebut diungkap Raihan, karena ia melihat isuisu kesukuan cukup kental dihembuskan oleh pasangan calon dalam meraih simpati masyarakat. Menurut dia, hal itu tidak memberikan edukasi politik pada masyarakat, Seharusnya dalam alam demokrasi, tidak ada lagi mengenal isu sara sebagai landasan dalam memilih pemimpin. Melainkan program visi dan misi. “Saya juga orang bima, saya bilang, ini bukan pemilihan kepala suku, sehingga tidak mesti harus memilih orang Bima. Tapi karena ini kepala daerah, maka siapapun berhak dipilih oleh masyarakat Bima. Kalau pemilihan
kepala suku, ya pasti orang Bima, tapi inikan banyak suku yang akan memilih kepala daerah itu memajukan NTB, bukan majukan salah satu suku,” tegasnya. Pernyataan Raihan tersebut pada dasarnya ditujukan kepada salah satu calon yang kebetulan berasal dari Bima yang ia dengar cukup gencar mengkampanyekan dirinya sebagai putra Bima. Sehingga orang bima memiliki kewajiban untuk memilih dirinya. Menurutnya, strategi pemenangan dengan menonjolkan isu identitas kesukuan, sudah kurang relevan untuk digunakan. “Dalam hasil survei, yang pernah dirilis, ternyata pengaruh politik identitas itu, ada diranking kelima. Itu artinya pengaruh isu identitas itu sangat kecil,” jelasnya pada wartawan, Senin (4/3) di DPRD NTB. Karena alasan itulah, ia memiliki keyakinan yang cukup kuat, bahwa pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut 1, H. M. Suhaili FT - Moh. Amin, yang diusung oleh koalisi Partai Golkar, Nasdem, dan PKB itu, akan bisa mendapatkan suara signifikan di tiga daerah tersebut.
“Saya tidak menyinggung calon lain soal target menang, karena masing-masing punya strategi. Sehingga isu identitas kesukuan itu, ya sah-sah saja dilakukan untuk mengapitalisasi dukungan. Karena ini hal yang menonjol dalam memenangkan Pilkada. Tapi karena saya orang partai, maka saya wajib memenangkan calon yang diusung partai saya,” katanya. “Soal menang atau tidak, itu kan masih proses, tapi saya tidak ada keraguan. Kita bisa mendulang suara tinggi di sana. Karena modal kami untuk menang ada, di mana partai yang berkuasa di sana (Golkar) jika bekerja aktif melakukan penggalangan suara. Insya Allah lah,” sambungnya. Dikatakan Raihan, semua paslon sudah mengikat diri dalam deklarasi Pilkada damai, di mana isu identitas kesukuan dan sara lainnya, tidak digunakan dalam ajang kampanye Pilkada NTB 2018. Tapi melainkan bagaimana menyampaikan visi misi dan program yang bisa meyakinkan masyarakat dapat memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ndi)
Dewan Dorong APH Usut Dugaan Suap Merger BPR Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi I DPRD NTB yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan, H. Moh. Rais mendorong agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun mengusut dugaan aliran suap dalam proses pembahasan Raperda penggabungan PD BPR menjadi PT BPR ke anggota Pansus DPRD NTB. Hal itu ia sampaikan karena isu tersebut terus begerak liar, semakin menyudutkan posisi DPRD NTB secara kelembagaan di mata masyarakat. Nyayian
berdekatan dengan kantor KPU. Terus tidak lolos di sana itu, sehingga kami berksimpulan bahwa kami sengaja dihadang,” katanya. Sementara terkait nomor urut, PBB berharap bisa ditetapkan sebagai nomor urut terakhir yakni 19. Hal itu sebagaimana pada pemilu sebelumnya PBB menjadi nomor urut terakhir. Diketahui bahwa selain 14 parpol nasional, terdapat juga empat parpol lokal di Provinsi Aceh, yang menggambil nomor urut 15, 16, 17 dan 18, sehingga PBB akan menjadi nomor urut 19. Ditempat terpisah, pihak KPU melalui Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, memberikan tanggapanya soal putusan Bawaslu tersebut, menerangkan bahwa soal putusan itu bukan soal
itu, semata-mata agar ada kepastian hukum dalam kasus tersebut. Sehingga tidak lagi terbangun asumsi di tengah masyarakat bahwa DPRD sebagai sarang korupsi. Sebelum, Ketua Komisi I DPRD NTB yang membidangi hukum, Drs. Ali Achmad, SH, juga mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan aliran dana Rp 700 juta ke oknum pejabat Pemprov dan anggota DPRD tersebut. “Kami minta kasus ini diusut. Kalau ada anggota dewan yang terlibat, silahkan ditangkap,” tegasnya. Ditempat terpisah, Ketua
Pansus Raperda PT BPR NTB, Johan Rosihan yang namanya disebut-sebut dalam kasus itu, mengaku heran dengan isu tersebut. Menurutnya, tidak ada alasan kuat dewan akan menerima uang pelicin sebesar Rp 700 juta. Sebab pembahasan perda tersebut sudah menjadi keharusan. “Kalau benar ada disebut dana mengalir ke dewan yang disebut tersangka, maka ada orang yang menjual dewan atas nama percepatan pembahasan,” katanya. Demikian juga Nurdin Ranggabarani, SH, MH yang juga
namanya ikut disebut oleh tersangka menerima dana suap tersebut, mengaku keberatan. “Jangan ngomong sembarangan, saya tuntut balik dia,” kata Nurdin. Menanggapi berkelitnya anggota dewan yang disebut menerima dana suap tersebut, salah satu tersangka, kepada Suara NTB, inisial Mtw, mengatakan bahwa ia memiliki bukti kuat berupa kwitansi pemberian uang pelicin ke anggota dewan untuk memuluskan pembahasan Raperda PT BPR tersebut. (ndi)
Penindakan Pelanggar Meningkat
Mataram (Suara NTB) Polda NTB mengintensifkan pencegahan pelanggaran lalu lintas melalui Operasi Keselamatan Gatarin 2018. Namun, untuk pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan fatalitas, polisi tak segan menindak. Untuk menyiapkan operasi yang akan berlangsung selama 20 hari tersebut, Polda NTB menggelar apel gelar pasukan, Senin (5/3). Apel dipimpin Wakapolda NTB, Kombes Pol Tajuddin. Turut hadir Kasrem/ 162 WB, Letkol Inf Hery Setiyanto dan Danlanud Rembiga, Kolonel Pnb Dodi Fernando. Tajuddin menjelaskan, operasi keselamatan Gatarin 2018 juga digelar sebagai bagian dari pengamanan Pilkada Serentak 2018. Secara umum, pelaksanaan operasi untuk membangun adab keselamatan di jalan raya. “Masyarakat harus menyadari aturan lalu lintas karena jika terjadi pelanggarannya maka bukan hanya satu orang dia saja tapi juga membahayakan orang lain,” ujarnya ditemui usai memimpin apel. Dia mengatakan, fokus utama kepolisian yakni menekan pelanggaran kasat mata seperti pengendara roda dua tak memakai helm, pengguna roda empat tak pakai sabuk pengaman, kendaraan melawan arus, serta pengendara
yang belum cukup umur. Hal itu merupakan pelanggaran yang banyak terjadi serta pelakunya mayoritas dalam rentang usia produktif. “Fokusnya dalam operasi ini penindakannya bertahap. Untuk mengingatkan awalnya diberi teguran, tapi kalau sering dan menyebabkan fatalitas maka tentu akan diberi penindakan tegas,” kata Tajuddin. Sementara Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol Aeman Achdiyat menyebutkan, angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan di NTB menurun sepanjang lima tahun terakhir. “Rata-rata mengalami penurunan 0,39 persen lima tahun belakangan ini. Sementara dua tahun belakangan ini sekitar 14,7 persen,” sebutnya. Rinciannya, jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2013 sebanyak 473 orang, tahun 2014, 531 orang, tahun 2015 519 orang, tahun 2016, 543 orang, dan tahun 2017, 473 orang. Sementara pada periode 1 Januari sampai 4 Maret 2018, tercatat terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas. 66 korban diantaranya meninggal dunia. Sepanjang 2017 lalu, tercatat 274.954 penindakan pelanggaran lalu lintas. 195.266 diantaranya diberi sanksi tilang, sementara 79.688 kasus sisanya disanksi teguran. (why)
(Suara NTB/why)
CEK KESIAPAN - Wakapolda NTB, Kombes Tajuddin, Senin (5/3) mengecek kesiapan personel dan alat yang akan dikerahkan dalam Operasi Keselamatan Gatarin 2018.
SUARA NTB Selasa, 6 Maret 2018
Dukung Pengembangan Teknologi Pertanian BADAN Tenaga Nuklir Nasional (Batan) melalui Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir membuka tangan bekerjasama dengan pemerintah daerah di NTB, melalui dinas teknisnya untuk mengembangkan sektor potensial yang ada di provinsi ini. Selain bekerjasama di bidang energi, Batan siap mendukung pengembangan teknologi pertanian dalam lingkup yang lebih luas. Payung hukumnya sudah ada, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, te(Suara NTB/bul) lah menadatangani MoU Suparman dengan Kepala Batan. MoU tersebut mencakup banyak hal, di luar energi (pembangkit listrik). Demikian dikatakan Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Suparman. Selain bidang pertanian, Batan juga siap mendukung pengembangan bidang kesehatan. “Semua teknologi nuklir yang sudah kami kembangkan pada dasarnya sudah kami implementasikan. Tinggal masyarakat memanfaatkannya,” kata Suparman. Dibidang Pertanian, Batan telah mampu mengembangkan benih unggul padi. Lebih tahan penyakit, lebih cepat masa produksinya, bakan produktivitasnya bisa meningkat sampai 8 sampai 10 ton/hektar. Dari yang biasanya produksi petani rata-rata 5 ton perhektar. Selain itu, Batan juga bersedia mengembangkan komoditas hortikultura. NTB memiliki kekhasan di kangkungnya. Suparman menyebut kangkung di NTB cukup terkenal karena rasanya yang khas, lebih empuk. Batan siap bekerjasama melakukan penelitian dan mengembangkan kangkung lebih baik dari yang ada saat ini. Apakah untuk kangkung yang daya tahan segarnya lebih lama, apalagi untuk dikirim ke berbagai tujuan di luar NTB. “Kami adalah lembaga riset dan telah mampu meghasilkan komoditas varietas unggul. Kalau mau memanfaatkan hasil penelitian kita, silahkan,” katanya. Artinya, sebelumnya kerjasama harus diperkuat kembali oleh dinas teknis, misalnya Dinas Pertanian yang ada di NTB. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan dengan Dinas ESDM Provinsi NTB untuk mengkaji potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Suparman mengatakan, ada beberapa daerah yang sudah meminta kerjasama dengan lembaga non kementerian ini, terutama di sektor pertanian. Misalnya, untuk pengembangan bawang merah dengan batang dan umbi yang lebih besar, lebih cepat produksi dan lebih awet. Ada juga daerah Payakumbu yang meminta kerjasama untuk pengawetan rendang. “Rendang yang dua tahun sebelumnya, masih bisa dimakan sekarang. Itu juga bisa kami lakukan,” ujarnya. Soal keamanan, hasil pengembangannya tentu dipilih setelah ada rekomndasi dari kementerian terkait, dan BPOM. “Iradiasi yang kami lakukan dijamin aman. Bahkan untuk buah ekspor, luar negeri tak ingin produk yang mengandung zat kimia. Bisa dilakukan iradiasi,” demikian Suparman. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 9
Bulog Siap Beli Gabah di Atas HPP
Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Divre NTB telah menyiapkan harga pembelian gabah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Perusahaan milik pemerintah ini sanggup membeli dengan harga hingga Rp 4.400/Kg untuk Gabah Kering Panen (GKP). HPP acuannya Rp 3.700/ Kg. Namun Bulog siap melebihkan harga pembelian hingga Rp 500/Kg, meskipun di musim panen raya. “Pemerintah menyiapkan policy agar harga gabah tidak menyentuh harga di bawah HPP,” kata Kepala Perum Bulog Divre NTB, Achmad Ma`mun didampingi Humasnya, Sawaludin Susanto. Ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/3) kemarin, Ma‘mun mengatakan, saat inipun Perum Bulog Divre NTB telah memberlakukan harga itu. Akhir Maret hingga April tahun diperkirakan menjadi puncak panen. Karena itu, Bulog berkeinginan menyerap sebanyakbanyaknya gabaah petani dalam dua bulan ke depan ini.
Bulog akan all out membeli gabah petani. Dengan harga baru yang disiapkan ini. Diharapkan petani akan menikmati hasil produksinya. Bulog juga nampaknya cukup siap memberikan harga terbaik di pasaran. “Harga pembelian rata-rata kita mungkin di kisaran Rp 4.300/Kg. Harga Rp 4.400 perkilo juga tetap berlaku, selama kualitasnya masuk,” imbuhnya. Demikian juga untuk beras, Ma‘mun menyebut Perum Bulog akan membeli dengan harga hingga Rp 8.760/Kg. Beras dengan harga ini diterima langsung di gudang-gudang penyimpanan. Dengan catatan, Kadar Air (KA) tidak boleh di atas 14 persen, Broken maksimal 20 persen dan menir maksimal 2 persen.
“Harga pembelian itu masuk kalau sudah memenuhi ketentuan itu,” katanya. Achmad Ma‘mun menambahkan, saat ini Perum Bulog pusat telah memberikan kewenangan kepada masingmasing di daerah untuk menyerap harga gabah dan beras yang melihat kondisi pasar. Karena itulah, harga Rp 4.400/ Kg untuk GKP dan 8.760/Kg untuk beras ini menurutnya lebih dari harga ideal. Harapannya agar keberadaan pemerintah dirasakan betul dampaknya oleh masyarakat. Bulog aktif melakukan pengamanan harga ini, termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan stok dalam daerah. Bulog ingin mengamankan stok untuk mengantisipasi
(Suara NTB/bul)
GABAH - Pembelian gabah petani di lapangan. agar kebutuhan dalam daerah terjamin. “Dan kami bisa katakan, beras luar tidak masuk NTB. Baik
beras-beras yang di datangkan dari berbagai daerah lainnya di luar NTB. Apalagi beras impor,” demikian Ma`mun. (bul)
NTB Kekurangan 348.000 Rumah Mataram (Suara NTB) Masyarakat NTB masih kekurangan 348.000 unit rumah sampai tahun 2018 ini. Itupun belum termasuk kebutuhan setiap tahun sebanyak 25.000 unit rumah yang harus dibangun untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB, IGB. Sugiharta mengemukakan, kekurangan rumah atau backlog 348.000 unit rumah ini menjadi PR pemerintah dan stakeholders dalam (Suara NTB/bul) jangka panjang. Sugiharta Kepala dinas menjelaskan, setelah dilakukan validasi, ditemukan kekurangan rumah di NTB 348.000 unit. Sementara setiap tahun, pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 persen sampai 2 persen dari total 5 juta penduduk NTB, membutuhkan 25.000 unit rumah. Artinya, kebutuhan utama ada 348.000 unit ditambah 25.000 unit setiap tahun. Untuk menyiasati ini, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk anggaran pembangunan. Program tahun 2018 ini, melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman, masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni akan diberikan bantuan. Dalam bentuk membangun unit rumah tipe 21 bagi yang memiliki lahan. Disiapkan anggaran Rp 30 juta/unit rumah, atau bersih diterima sebesar Rp 27.000. Sisanya, dialokasikan untuk fasilitator /pendamping. Ada juga program rehabilitasi rumah sebanyak 1.300 unit. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk satu unit rumah sebesar Rp 15 juta, atau bersih Rp 12,5 juta. Total tahun ini diprogramkan 2.545 unit rumah. “Kalau tahun 2017 kita hanya memfasilitasi satu modal program, dibangun sebanyak 1.073 unit. Tahun ini mekanismenya dua model, membangun dan merehab,” jelasnya. Proyek ini kemungkinan besar akan dieksekusi pada pertengahan tahun. Saat ini sedang dipersiapkan rekrutmen fasilitator. Selain dukungan pemerintah, kepala dinas mengatakan, untuk memenuhi kekurangan rumah dan kebutuhan setiap tahunnya, masyarakat juga dituntut untuk mandiri memenuhi kebutuhan papannya secara swadaya. Selain itu, melalui Real Estate Indonesia (REI) juga diperkuat kerjasamanya untuk menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bukankah belakangan rumah subsidi gencar disedikan pengembang? Berdasarkan informasi Ketua REI NTB, Heri Susanto, tahun ini pengembang akan membangun 12.000 unit perumahan. Tahun lalu hanya mampu 3 ribu unit. Menurut Sugiharta, tentu masih kecil dari jumlah kebutuhan ideal masyarakat NTB. karena itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap program rumah subsidi. Maksudnya, agar program strategis yang suku bunga KPRnya dibantu oleh pemerintah, diberikan kepada orang yang tepat sasaran. “Bukan untuk investasi. Kita akan melakukan evaluasi juga, bekerjasama dengan bank. Kalau ada rumah subsidi yang akan dijadikan sarana investasi, kita akan laporkan dan subsidinya akan dicabut. Artinya dia tetap cicil dengan suku bunga komersil,” demikian Sugihartha. (bul)
(Suara NTB/bul)
RASTRA - Beras untuk program Rastra yang akan didistribusikan dari gudang Bulog.
Lamban, Realisasi Rastra di Lobar dan Kabupaten Bima Mataram (Suara NTB) Penyaluran Rastra untuk dua Kabupaten, Lombok Barat dan Bima tercatat paling rendah. Masing-masing di bawah 30 persen hingga Maret 2018 ini. Sementara daerah yang paling progresif penyalurannya adalah Kabupaten Sumbawa Barat telah 100 persen. Data yang diterima Suara NTB, penyaluran Rastra selama 2018 Lobar hanya 27,31 persen, Lombok Utara 56,07 persen, Loteng 66,67 persen, Lotim 66,67 persen, Kabupaten Sumbawa 93,97 persen, Sumbawa Barat 100 persen, Kabupaten Dompu 66,67 persen dan Kabupaten Bima 24,11 persen, serta Kota Bima 66,67 persen. Presiden Jokowi baru – baru ini meminta penyaluran Rastra dipercepat diterima oleh masyarakat. Mengingat
harga beras di pasaran masih cukup tinggi. Pemerintah melakukan antisipasi lonjakan inflasi, terutama menjelang bulan puasa. Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Subhan Hasan menegaskan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran Rastra. “Pada intinya kita siap melaksanakan perintah Pak Presiden,” ujarnya. Dihubungi di Mataram, Senin (5/3) kemarin, Subhan untuk penyaluran Rastra di Bulan Maret inipun telah disalurkan. Diakui beberapa daerah yang realisasinya yang belum bagus dicatatan, Kabupaten Bima misalnya. Lebih dikarenakan persoalan geografisnya. “Karena ada yang harus di-
antar dengan nyeberang. Jadi tidak bisa dilakukan parsial. Takutnya basah segala macam,” ujarnya. Selain itu, di Kabupaten Lombok Barat, hanya karena belum sinkronnya data dengan Perum Bulog. Hanya tiga desa di Kabupaten Lombok Barat yang sedikit mengalami kendala. Namun validasi terus dilakukan agar jatah beras gratis ini secepatnya diterima oleh rumah tangga sasarannya. “Yakin saja, tidak ada persoalan penyaluran,”
demikian Subhan. Dihubungi terpisah, Kepala Divisi Regional Perum Bulog NTB, Achmad Ma‘mun juga mengatakan demikian. Sebagai pihak yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan penyaluran, beras jatah masyarakat siap didistribusikan. Tinggal kesiapan di titik distribusinya. Ma‘mun mengatakan Presiden meminta distribusi dipercepat, bahkan untuk jatah Bulan April didistribusikan langsung di Bulan Maret, Bulog juga sudah me-
nyiapkannya. Selama datanya sinkron, dan surat perintah penyaluran dipegang, Bulog tak ada soal. “Tinggal penerimanya. Jangan sampai kami sudah antarkan, tahu – tahu tidak diterima. Mungkin karena ada masyarakat belum faham. Dulu dapat 15 Kg, sekarang 10 Kg, dulu bayar, sekarang gratis. Sosialisasi di lapangan harus clear agar saat kami antar tidak balik lagi. Intinya kala semuanya sudah siap, kita apalagi,” demikian Ma`mun. (bul)
SUARA NTB Selasa, 6 Maret 2018
Fokus Benahi Sekolah SMAN 6 Mataram di awal tahun 2018 lalu melakukan pembenahan sekolah. Sejak bulan Januari lalu, SMAN 6 Mataram mulai fokus pada sejumlah hal tanpa mengabaikan yang lainnya. Semua cara itu dilakukan untuk menarik minat masyarakat kepada SMAN 6 Mataram. Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto menyampaikan, pada bulan Januari lalu, dirinya mencanangkan Januari sebagai bulan bersih di sekolah. Kebersihan dan kenyamanan di sekolah leb(Suara NTB/ron) ih diperhatikan. “Kaitannya Sunoto dengan kebersihan, antara lain kecukupan air untuk kamar mandi musala, taman, itu bulan pertama,” ujar Sunoto yang baru menjabat kepala SMAN 6 Mataram di awal tahun 2018 ini. Sementara di bulan Februari, ia memfokuskan pada ketertiban sekolah, baik siswa maupun guru. Pada bulan Maret dan April dikofuskan pada kegiatan belajar mengajar. “Bukan berarti yang lain tidak diperhatikan. Kita gerakkan semua komponen,” ujar Sunoto. Dengan berbagai langkah pembenahan itu, ia menginginkan agar SMAN 6 Mataram bisa menjadi pilihan utama masyarakat. Jika tidak, setidaknya bisa menjadi pilihan kedua masyarakat. “Ke depan ingin segera mungkin secepatnya menjadikan SMAN 6 Mataram bukan terminal terakhir pilihan siswa, kalau tidak bisa pilihan pertama, ya pilihan kedua. Zonasi ini sebenarnya menguntungkan kami,” ujarnya. Sementara itu, persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) juga terus disiapkan pihaknya. Ia mengaku persiapan sudah tertata, karena hal itu sangat vital. Persiapannya antara lain adanya penambahan jam pelajaran bagi siswa. Hal lainnya yang cukup berbeda dibanding tahun 2017 lalu, di tahun 2018 ini SMAN 6 Mataram tidak menarik kontribusi dari orang tua untuk UNBK. “Persiapan UNBK tidak perlu ada proram baru, itu pasti sudah dari awal itu sangat tertata karena itu sangat vital,” pungkasnya. (ron)
PENDIDIKAN
Halaman 10
April, Perekrutan Guru Honorer Mataram (Suara NTB) Tes untuk perekrutan guru dan tenaga kependidikan honorer direncanakan dilaksanakan pada April 2018 nanti. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mencari celah waktu di antara pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang SMP, SMA, dan SMK. Karena tes guru honorer nanti menggunakan sistem tes berbasis komputer atau computer base test. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/3). Ia mengungkapkan, saat ini tengah dilakukan finalisasi petunjuk teknis (Juknis) untuk perekrutan guru honorer itu. “April mulai tes, tinggal mencari celah antara UNBK SMK, SMA, dan SMP. Karena akan tes dengan CBT,” ujarnya. Sebelumnya direncanakan
pada awal tahun 2018 lalu akan dilaksanakan perekrutan guru honorer. Namun karena adanya rencana perekrutan CPNS dari pemerintah pusat, rencana perekrutan guru honorer itu akhirnya ditunda. Langkah itu dilakukan agar menghindari memberhentikan guru honorer, ketika sudah ada guru CPNS yang direkrut. Ia menekankan, saat ini ada jumlah guru di mata pela-
jaran tertentu yang berlebih, sedangkan di beberapa pelajaran tertentu masih kurang. Pihaknya akan merekrut guru yang masih kurang itu. Namun, terlebih dahulu harus menuggu formasi CPNS nantinya. Sebelumnya, ia mengatakan akan dilakukan rekrutmen 5.200 guru honorer SMA/ SMK termasuk pegawai tata usaha. Untuk kebutuhan gaji 5.200 guru honorer ini pihak-
nya sebenarnya mengajukan anggaran sebesar Rp125 miliar. Namun, anggaran yang disetujui TAPD dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 baru sebesar Rp60 miliar. Nantinya akan diutamakan guru dan pegawai yang selama ini menjadi honorer. Bagi guru dan pegawai yang selama ini mengabdi akan mendapatkan poin. “Tentu diutamakan bagi yang memiliki pengabdian, makanya pengabdiannya mendapatkan poin, selain dia harus mengikuti tes secara bebas itu. Ketika tes, dia sudah dapat poin lebih dulu,” kata Suruji. (ron)
(Suara NTB/ron)
H. Muh. Suruji
Pelantikan Rektor Unram Terpilih Diajukan ke Menteri Mataram (Suara NTB) Pemilihan Rektor Unram berakhir dengan kemenangan Dekan Fakultas Hukum Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum. Husni unggul telak dari dua pesaingnya dengan mengantongi 49 suara senat dan suara menteri. Sedang Wakil Rektor I Prof. Lalu Wirasapta Karyadi berada di posisi kedua dengan meraih 29 suara. Husni akan menjabat sebagai Rektor Unram untuk periode 2018-2022. (Suara NTB/ist) Pelantikan Husni resmi Patdono Suwignyo diusulkan Senin (5/3) kemarin setelah resmi memenangkan pemiilihan. Seiring dengan itu, berkas-berkas hasil pemilihan juga dikirim senat Unram ke Menteri Ristekdikti RI. Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, Prof. Patdono Suwignyo yang merupakan Plt Unram sejak 20 Desember 2017 lalu mengungkapkan untuk pelantikan pihaknya belum bisa memastikan kapan Lalu Husni bakal dilantik. Pelantikan merupakan hak menteri untuk menjadwalkan kapan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk pelantikan Rektor Unram terpilih kata Patdono Suwignyo akan dilakukan di Jakarta. Sesuai kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, pelantikan dilakukan oleh menteri di Kantor Kementerian Ristekdikti di Jakarta. Begitu pun dengan pelantikan Rektor Unram terpilih. Dia pun berharap agar pelantikan dapat segera dilakukan mengingat tugasnya sebagai Plt Rektor Unram cukup panjang. Dengan pelantikan itu,dia dapat segera mengakhiri pekerjaannya sebagai Plt dan dapat segera fokus bekerja di Jakarta. “Kita pengen secepatnya supaya saya cepat diganti oleh rektor terpilih. Kalau nggak cepat-cepat dilantik saya nggak bisa. Kita usahakan kita minta ke pak menteri secepatnya untuk bisa dilantik,” ungkapnya. Dia pun mengapresiasi civitas akdemika Unram yang telah melaksanakan proses pemilihan secara demokratis, aman tertib, dan damai tanpa konflik. Pihaknya mengharapkan kepada rektor terpilih untuk tetap menjaga kekompakan di dalam kampus. Termasuk rektor terpilih segera membuat program-program yang bisa memajukan kampus ke depannya. “Kedewasaan suatu perguruan tinggi itu dapat terlihat dalam pemlihan rektor perguruan tinggi kalau dalampemilihan rektor ini timbul konflik berarti belum dewasa secara akademik. Kalau pemilihannya bisa tertib aman maka itu ciri bahwa perguruan tinggi itu dari aspek akademiknya sudah dewasa,” ungkap Patdono Suwignyo. (dys)
75 Persen Naskah Soal USBN Madrasah Disusun KKM Mataram (Suara NTB) Penyusunan naskah soal USBN jenjang pendidikan MTS di Kota Mataram merupakan gabungan dari pusat dan daerah. Untuk komposisi naskah soal dari pusat sebesar 25 persen. Sedang sebanyak 75 persen naskah soal disusun Kelompok Kerja Madrasah. Kepala Kanwil Kemenag Kota Mataram H. Burhanul Islam, menegaskan pihaknya sangat siap melaksanakan USBN. Berbagai kesiapan teknis telah disiapkan jauh-jauh hari. Seperti untuk penyusunan naskah soal sendiri juga sudah rampung dibahas masing-masing KKM, baik KKM MTSN 1 Mataram dan anggotanya maupun KKM MTSN 2 Mataram dan anggotanya. “Untuk USBN tingkat MTS ada empat Mapel yang naskah soalnya dari dinas. Selebihnya disusun oleh KKM,” jelasnya belum lama ini. Sementara kesiapan lain di tingkat madrasah sebagai penyelenggara juga sudah siap. Meski diakui Burhanul Islam, tidak semua madrasah jenjang MTS tahun ini menggunakan UAMBK atau komputer. Dari 24 madrasah di Kota Mataram, 10 di antaranya menggunakan komputer. “Yang belum UAMBK otomatis pakai kertas,” ujarnya. Sisanya belum bisa lantaran terkendala komputer yang mereka miliki. Termasuk fasilitas pendukung lainnya juga masih sangat kurang. Pihaknya pun tidak bisa mengintervensi terlalu jauh madrasah-madrasah yang tidak sanggup melaksanakan UAMBK. “Intervensi hanya sebatas mengusulkan karena dari sisi anggaran tidak cukup untuk anggarkan komputer dan server,” jelasnya. Dia berharap di tahun mendatang, madrasah yang belum UAMBK dapat mengejar ketertinggalan mereka dengan madrasah lain. Apalagi memang sudah ada kesadaran semua madrasah bahwa pelaksanaan UAMBK lebih baik karena efektif. (dys)
(Suara NTB/ist)
BERSAMA - Pengurus Kohati foto bersama dengan anak-anak di KLU yang kurang mampu dibantu kebutuhan sekolah.
Anak Kurang Mampu KLU Dibantu Kebutuhan Sekolah Mataram (Suara NTB) Puluhan anak-anak di Dusun Semenyer, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat bantuan berbagai kebutuhan sekolah. Batuan disalurkan pengurus mahasiswa berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam pengurus Kohati Mataram. Berbagai kebutuhan sekolah yang diberikan seperti seragam sekolah, alat tulis sekolah, tas,
sepatu, dan lain sebagainya. Dalam keterangannya, Ketua Kohati Mataram Nur Aisyah, mengungkapkan puluhan anak-anak Desa Bentek yang menjadi sasaran pembagian kebutuhan sekolah ialah berasal dari anak-anak kurang mampu di desa setempat. Mereka diberikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah setiap hari. Dikatakan Aisyah, sebelumnya dilakukan pendataan terhadap anak-anak yang kurang
mampu. Setelah itu pihaknya melakukan penggalangan bantuan terhadap mereka. ‘’Alhamdulillah kami baru pulang menjalankan proker Kohati Cabang Mataram yaitu Kohati untuk masyarakat dalam bentuk penyaluran bentuan untuk membantu adik-adik kurang mampu,’’ jelas Aisyah. Mereka yang diberikan bantuan adalah anak-anak sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP. Selain berupa alat tulis sekolah
dan seragam, mereka juga diberikan Alquran, iqro’, mukenah dan pakaian layak pakai. “Kita berikan setelah sebelumnya lakukan penggalangan bantuan beberapa minggu,” terangnya. Dengan harapan agar semoga semangat bersekolah anak-anak yang terdapat di Dusun Semenyer, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, dapat terus terpupuk. Karena bagaimana pun pendidikan adalah kunci mengubah bangsa. Pendidi-
kan juga membuat sebuah peradaban bangsa. Anak-anak kurang mampu di dusun setempat juga mempunyai hak yang sama untuk bersekolah. “Semoga yang ada di pelosok desa dan daerah terpencil tetap tinggi semangatnya dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan mahasiswa sebagai pembina dan pendidik tunas bangsa,” tutup mahasiswa UIN Mataram ini. (dys)
Jurusan UPW Siapkan Mental Berwirausaha pada Siswa Mataram (Suara NTB) Salah satu keunggulan yang dimiliki SMKN 2 Mataram ialah pada jurusan Usaha Perjalanan Wisata (UPW). Jurusan ini mengajarkan kepada para siswa untuk siap berwirausaha setelah tamat sekolah. Kepala SMKN 2 Mataram H. Hudri Achmad mengaku salah satu keunggulan dari jurusan UPW ini ialah memberikan pengetahuan dan sikap agar kompeten di bidang usaha perjalanan wisata, meliputitour guiding, ticketing, tour panning, airlines and MICE . Termasuk juga yang paling penting ialah mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Menurutnya, program keahlian yang ditawarkan Jurusan UPW memiliki kompetensi yang cukup banyak, di antaranya ialah mampu merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan suatu pengaturan perjalanan wisata. K e -
mampuan manajemen seperti ini sangat dibutuhkan dalam dunia usaha. Di samping itu, kemampuan lainnya ialah memiliki kompetensi sebagai pemandu dengan menggunakan bahasa indonesia dan bahasa asing terutama Bahasa Inggris. Mampu menginterpretasikan objek kunjungan wisata dan dapat memimpin suatu tur atau produk perjalanan khusus. Termasuk berkomunikasi dengan baik selaras dengan aturan dan budaya yang ada. Di luar itu, kompetensi lain yang diajarkan sekolah terhadap peserta didik ialah mereka mampu menjual beragam produk perjalanan wisata kepada para setiap poengunjung. Kemampuan ini sangat dibutuhkan mengingat mereka akan menjadi corong pariwisata daerah. Untuk itu, semua kompetensi ini diberikan bagi setiap peserta didik. (dys)
H. Hudri Achmad (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ist)
PENGHARGAAN - Kepala MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni (kanan) memberikan penghargaan pada Fadila Sal Sabila, karena berhasil meraih juara dalam Lomba Fotografi Tingkat SMA/MA/SMK se NTB.
MAN 1 Lotim Raih Karya Fotografi Terbaik Tingkat SMA/MA/SMK Se-NTB Selong (Suara NTB) MAN 1 Lombok Timur (Lotim) raih karya terbaik dalam lomba fotografi tingkat SMA/MA/SMK se-NTB pada festival hijau yang diadakan oleh Mapala FKIP Unram pada 24 Februari-3 Maret 2018. Adapun siswi yang memperoleh jura tersebut yaitu Fadila Sal Sabila kelas X IPA 1. Fadila mengangkat tema tentang kerusakan lingkungan akibat penggalian liar yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah Ijo Balit Kabupaten Lombok Timur. Atas keberhasilan Fadila sebagai juara karya terbaik dalam lomba fotografi tingkat SMA Se-NTB, Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M.Pd., didampingi Tim Teknis Pembina Ekstra, Surodiana, S.
P memberikan apresiasi yang tinggi, karena telah mampu mengharumkan nama MAN 1 Lotim pada tingkat provinsi dalam lomba fotografi. Nurul Wathoni, menilai prestasi ini merupakan rentetan dari beberapa prestasi yang pernah diraih oleh MAN 1 Lotim sepanjang awal tahun 2018. Pasalnya mulai dari Januari sampai awal Maret 2018 tercatat puluhan kejuaraan telah ditorehkan oleh MAN 1 Lotim mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional. Itu artinya, di setiap even atau perlombaan MAN 1 Lotim tidak pernah tidak menjadi juara. Sementara itu, Pembina jurnalistik MAN 1 Lotim, Bukhori Muslim, M. Pd., memaparkan selama ini dunia fotografi sudah lama dikembangkan di MAN 1
Lotim melalui kegiatan ekstrakurikuler Jurnalistik dan Fotografi (EJFM). Siswa yang hobi dalam fotografi diberikan wadah untuk mengembangkan diri dan madrasah sudah menyediakan fasilitas pendukung. ‘’Alhamdulillah di setiap ajang kompetisi fotografi selalu ada yang menjadi juara,’’ klaimnya. Sementara itu, Fadila Sal Sabila mengaku bangga dengan torehan prestasi pertamanya dengan meraih juara karya terbaik dari puluhan peserta tingkat SMA/MA/SMK Se-NTB yang mendaftarkan diri pada ajang kompetisi fotografi yang diadakan oleh Mapala FKIP UNRAM. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kepala madrasah yang telah mendukung baik secara moril maupun secara materi. (r/*)
Halaman 11
SUARA NTB Selasa, 6 Maret 2018
Tiga Atlet Pelatnas Voli Pasir Masih Latihan di Mataram Mataram (Suara NTB) Sukses menjuarai sirkuit Nasional Voli Pasir di Loteng belum lama ini, tiga atlet pelatnas voli pasir putri asal NTB, Putu Dini Jasita, Desi Ratnasari dan Dhita Juliana masih tetap menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (5/3). Pelatih Voli Pasir Pelatnas, Agus Salim yang ditemui Suara NTB di sela-sela menjalani latihan di GOR 17 Desember kemarin mengatakan bahwa kegiatan latihan ketiga atlet voli pasir pelatnas kemarin menjadi latihan terakhir mereka di NTB. Pasalnya ketiga atlet itu akan terbang ke Solo, Jawa Tengah (Jateng) untuk melanjutkan Pelatnas persiapan menghadapi Asian Games 2018. “Ini latihan terakhir kita di NTB. Soalnya besok pagi (pagi hari ini-red) ketiga atlet NTB, Putu Dini Jasita, Dhita Juliana dan Desi Ratnasari akan kembali ke Solo untuk melanjutkan Pelatnas,” ucap Agus Salim. Dalam latihan itu Agus Salim didampingi Pelatih Pelatda Mayung NTB, Surahman Sidik dan NI Putu Timi
Widani. Selain itu terlihat beberapa atlet Pelatda Mayung, Allysa Mutakhara juga ikut dalam latihan tersebut. Pada sesi latihan terakhir di NTB itu, Agus tidak lupa memberikan petuah kepada sejumlah atlet yang mengikuti latihan sore itu. Khususnya untuk keemoat atlet NTB, yakni Putu Dini Jasita, Dhita Juliana, Desi Ratnasari dan Allysa Mutakhara menjadi harapan Agus di setiap mengikuti event nasional. Menurut Agus, saat ini ada empat atlet asal NTB yang mendapat kesempatan mengibarkan bendera merah putih di Asian Games, yakni Putu Dini Jasita, Dhita Juliana, Desi Ratnasari dan Danangsyah. Namun saat itu Danangsyah tidak ada disaat latihan kemarin, karena sedang mengikuti kejuaraan dunia.
Neli Siap Amankan Medali Emas Mataram (Suara NTB) Atlet atletik Lombok Barat (Lobar), Neli Susanti masih memiliki obsesi untuk menjuarai event regional NTB. Meski diusianya yang sudah menginjak 29 tahun, atlet peraih medali perunggu di nomor 100 meter Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jabar tahun 2016 ini siap bersaing di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB bulan November 2018. Dihubungi Suara NTB disela-sela menjalani pemusatan latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (5/3) kemarin, Neli terlihat fokus menjalani latihan. Latihan tersebut katanya dalam rangka persiapan menghadapi Porprov NTB tahun 2018. “Karena tidak dipanggil mengikuti pelatnas. Latihan sekarang untuk persiapan Porprov NTB saja,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, Pekan Olahraga Provinsi NTB akan digelar di Mataram bulan
November 2018. Neli Susanti mengaku siap ambil bagian di event itu. Bukti kesiapannya adalah menjalani latihan secara terpusat di GOR. Latihan sudah berjalan selama setahun. Keputusan Neli menyiapkan diri menghadapi Porprov NTB itu cukup beralasan. Pasalnya di nomor spesialisnya yakni 100 dan 200 meter sudah tidak terlihat pesaing ketatnya. Dimisalkannya atlet senior NTB, Rostina sudah tidak lagi berlatih, atlet asal Kota Bima sudah lama pensiun. Melihat sudah tidak ada lagi atlet senior di nomor tersebut, Neli melihat hal itu sebagai peluangnya untuk mengharumkan nama daerah Lobar di Porprov NTB 2018. Untuk itu dia memasang target mengamankan medali emas di nomor 100 dan 200 meter. “Target saya meraih medali emas di nomor 100 dan 200 meter,” tuturnya. (fan)
Namun pesan Agus kepada atletnya, baik atlet yang sudah masuk di Pelatnas maupun belum agar tetap latihan sungguh-sungguh. Pasalnya salah satu yang harus dimiliki oleh atlet yakni memiliki fisik dan stamina yang baik. Setelah memiliki stamina yang baik barulah atlet akan dapat mengembangkan tahapan latihan ketingkat yang lebih tinggi lagi. “Untuk latihan tahapan selanjutnya, nanti bisa diasah lewat pertandingan nasional maupun internasional. Karena disitulah atlet akan belajar psikologi dan skill. Pesan saya atlet harus latihan mandiri ada atau tidak adanya pelatih mereka harus berlatih, karena disitulah atlet akan belajar mengembangkan dirinya. Termasuk melatih kecerdasan,” jelasnya. (fan)
(Suara NTB/fan)
ATLET PELATNAS – Para atlet voli pasir Pelatnas tengah berlatih di bawah bimbingan Pelatih Pelatnas asal NTB, Agus Salim di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (5/3).
ITDC Didorong Kembangkan Sport Tourism Praya (Suara NTB) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang kini dikelola Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) nyatanya tidak hanya kaya akan potensi wisata bahari saja. Kawasan ini ternyata juga memiliki potensi yang luar bisa untuk dikembangkan sebagai sport tourism. Hal itu dikui Ketua umum KONI NTB, H. Andi Harianto, kepada Suara NTB, di Praya, Minggu (4/3). ITDC dalam hal ini didorong untuk mengembangkan segmen usahanya. Tidak hanya terpaku pada wisata bahari saja. Tetapi juga bisa mengembangkan sport tourism. “Potensi untuk itu ada di KEK Mandalika. Dan, tidak hanya satu jenis olahraga saja. Tetapi banyak jenis sport tourism yang bisa dikembangkan,” ujarnya. Katakan saja, olahraga voli pasir atau voli pantai. Kemudian ada paralayang, triathlon, lari dan olahraga air. Apalagi olahraga-olahraga jenis tersebut, saat ini ten-
gah berkembang begitu pesat dan banyak diminati masyarakat dunia. Sehingga akan sangat menjanjikan kalau kemudian KEK Mandalika dikembangkan sebagai kawasan Sport Tourism. Dengan begitu kedepan wisatawan yang datang ke KEK Mandalika tidak hanya untuk berwisata saja. Tetapi juga untuk berolahraga. Karena memang kawasan tersebut juga menyediakan sport tourism sebagai salah satu destinasi wisata yang ditawarkan. “Jadi sayang kalau kemudian potensi tersebut tidak dikembangkan. Karena sekarang tidak semua wisatawan datang hanya karena ingin berlibur mencari ketenangan. Olahraga juga bisa menjadi alasan bagi wisatawan untuk datang ke satu daerah,” terang Andi. Apalagi di dunia sport tourism sekarang ini sedang berkembang sangat pesat. Banyak negara yang juga mengembangkan sport tourism sebagai salah satu daya tarik untuk menarik minat wisatawan mancanegara khususnya un-
tuk datang ke negaranya. Dan, nyatanya cukup berhasil menarik wisatawan. “Sekarang potensi sudah ada, tinggal dikembangkan,” timpalnya. Dalam hal ini, ITDC juga hendaknya jangan setengah-setengah kalau mau mengembangkan sport tourism. Fasilitas yang dibangun haruslah yang berstandar internasional. Supaya wisatawan mancanegara semakin tertarik untuk datang dan berkunjung ke KEK Mandalika. Apalagi KEK Mandalika merupakan kawasan wisata internasional. Jadi fasilitas sport tourism nantnya juga yang standar intenasional. Yang bisa menarik minat wisatawan mancanegara untuk datang berolahraga dikawasan ini. “Beberapa hari yang lalu, saya sempat membawa tim biding PON 2024 ke KEK Mandalika, dan mereka mengakui potensi yang dimiliki kawasan ini begitu luar biasa,” tandas pria asal Lombok Timur (Lotim) ini. (kir)
KONI NTB Dukung PBVSI Loteng Praya (Suara NTB) Dukungan penuh diberikan KONI NTB, terkait rencana pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Lombok Tengah (Loten) yang akan mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan event voli pantai tingkat Asia Pasifik bulan Oktober mendatang. Mengingat, dari sisi kelayakan tempat, Loteng sudah layak menggelar event sekelas Asia bahkan dunia sekalipun. “Kita dukung penuh rencana itu. Kalau itu demi kemajuan olahraga prestasi didaerah ini,” tegas Ketua Umum KONI NTB, H. Andi Harianto, kepada Suara NTB, Minggu (4/3) kemarin. Menurutnya, Loteng punya potensi sebagai tuan rumah penyelengaraan voli pantai tingkat Asia Pasifik. Lokasi penyelenggaraan sudah ada. Tinggal pembenahan saja. “Kemarin Loteng sukses sebagai tuan rumah Sirnas voli pantai seri pertama dan itu jadi kredit tersendiri bagi Loteng,” terang Andi. Artinya, kalau sudah bisa menggelar event tingkat nasional, maka harusnya bisa menggelar event skala internasional. Tinggal sekarang bagaimana PBVSI Loteng mempersiapkan diri. Supaya bisa ditunjuk sebagai tuan ru-
mah event voli pantai yang skalanya jauh lebih tinggi. Sebelumnya, Ketua PBVSI Loteng, Suhaimi, S.H., mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan voli pantai tingkat Asia Pasifik. Berbekal sukses penyelenggaran Sirnas voli pantai seri pertama di kawasan Pantai Kute Pujut, akhirnya Bulan Februari. Menurutnya, dari pengakuan para serta Sirnas yang juga diikuti beberapa negara, Loteng layak menjadi tuan rumah event voli pantai yang skalanya lebih tinggi. Bahkan, jika dilihat dari lokasi pelaksaan Loteng berpotensi menjadi tuan rumah voli pantai dunia. “Jika dibandingkan dengan lokasi lainya, Loteng sangat berpeluang,” timpalnya. Atas dasar itulah, pihaknya memberanikan diri untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah voli pantai Asia Pasifik. Terlebih baik dari PBVSI provinsi maupun pusat juga sudah memberikan lampu hijau. Tinggal sekarang keseriusan dari Loteng sendiri. (kir)
Kematian Davide Astori Mengejutkan Dunia Sepak Bola Milan – Kapten Fiorentina dan timnas Italia Davide Astori meninggal dunia secara tiba-tiba pada usia 31 tahun pada Minggu waktu setempat, dan sepak bola Italia terkejut. Seluruh pertandingan liga Italia pada Minggu ditunda, termasuk derby antara AC Milan melawan Inter Milan, ketika para klub sepak bola Italia dan Eropa serta puluhan pemain mengirim pesan berduka cita. “Fiorentina dengan sedih mengumumkan bahwa kapten Davide Astori telah meninggal dunia, karena sakit yang tiba-tiba,” kata Fiorentina dalam sebuah pernyataan. Bek Astori ditemukan meninggal dunia di kamar hotel dia di Udine, dimana Fiorentina dijadwalkan bertanding melawan Udinese di Dacia Arena pada Minggu. Staf Fiorentina khawatir ketika Astori, yang telah beristri dan memiliki se-
orang putri, tidak muncul bergabung dengan rekan tim untuk sarapan pagi sekitar pukul 09:30 waktu setempat, demikian dikatakan jurubicara klub Arturo Mastronardi kepada wartawan di luar hotel. Astori, bergabung dengan Fiorentina lewat status kontrak pinjaman pada Agustus 2015 dan selanjutnya satu tahun kemudian mengkontrak langsung. Sebelumnya dia menghabiskan waktu enam musim di Cagliari dan satu tahun kontrak pinjam di AS Roma. Dia telah 14 kali tampil memperkuat Italia antara 2012 dan 2017 dan masuk skuad di Piala Confederasi pada 2013 ketika Italia berakhir di urutan ketiga. Jaksa bagian Udinese Antonio Di Nicolo seperti dikutip kantor berita ANSA mengatakan bahwa itu cukup menyedihkan “Jika pemain meningal dunia karena serangan jantung, dan itu kasus yang biasa terjadi,” ujarnya. (ant/bali post)
Mourinho Ingin Rashford Tetap Pilihan Timnas Jakarta (Suara NTB) Manajer Manchester United Jose Mourinho mengungkapkan Marcus Rashford tengah mengalami apa yang dia butuhkan untuk membaik dan fakta dia tidak lagi menjadi starter sejak Desember tahun lalu semestinya tidak menutup peluangnya masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia. Hanya dua tahun sejak menjadi pemain senior di Old Trafford, Rashford sudah 15 kali bermain untuk Timnas Inggris dan telah menjadi bagian integral dari skuad Inggris asuhan Gareth Southgate. Striker berusia 20 tahun itu tidak menjadi starter di United sejak Desember lalu dan media massa Inggris melaporkan bahwa situasi itu telah membuat Southgate prihatin di tengah persiapannya mengumumkan skuad untuk laga persahabatan melawan Belanda dan Italia. “Anda tahu kan, jika pelatih timnas mempercayai Anda, maka pelatih itu akan memilih dia,” kata Mourinho menjelang pertandingan United melawan Crystal Palace Selasa dini hari nanti seperti dikutip Reuters. “Contohnya (Sergio) Romero yang adalah penjaga gawang kedua di Manchester United namun menjadi kipper utama bagi negara sepak bola sehebat Argentina.” “Di negara Anda sendiri, Anda memiliki contoh pemain yang bahkan tidak menciptakan sebuah gol pun di Liga Premier. Maka tergantung kepada Gareth Southgate. Tak jadi soal apa dia dimainkan atau tidak dimainkan Manchester United.” Meskipun harus bersaing dengan Alexis Sanchez, Anthony Martial, Jesse Lingard dan Juan Mata, Rashford sudah 38 kali tampil bersama United pada semua kompetisi musim ini, termasuk 25 pertandingan liga. (ant/bali post)
SUARA NTB
Selasa, 6 Maret 2018
Halaman 12
SDN 2 Jagaraga Laksanakan Kurikulum 2013 Giri Menang (Suara NTB) Kepala SDN 2 Jagaraga, Lombok Barat (Lobar), Jainuddin, SPd mengatakan, sebagai sekolah yang sudah ditunjuk untuk menjalankan kurikulum 2013, pihaknya tengah mengevaluasi tentang tata cara teknis pelaksanaan K 13 tersebut. Menurutnya, program K13 ini merupakan barang baru
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR2592HN NOKA/NOSIN :MH1JB91913DK349057/ JB9JE3333786 AN. SETYO WIRADI HLG DSKTR UDAYANA MENUJU GUNUNG SARI HLG STNK R4 SUZUKI DR1323XB NKA/NOSIN : MHYK2E81SFJ307349/ K14BT1180331 AN. YULIANA ASTI ASTUTI HLG DSKTR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR6613BT NOKA/NOSIN :MH1JF9115BK228009 / JF91E-1223732 AN. I NENGAH ARIANA HLG DSKTR JL.MERDEKA PAGESANGAN HLG STNK R2 HONDA DR6484BY NOKA/NOSIN: MHIJF5122CK826223/ JF51E-2825341 AN. LUH GEDE MUDIARI HLG DSKTR WISMA SERUNI AMPENAN
yang tentu saja banyak yang dipelajari tentang semua item di dalamnya. Dijelaskan, aspek pelaksanaan kurikulum 2013, sebenarnya tidak terlalu jauh dengan proses pelaksanaan KTSP. Namun secara teknis, pada prinsipnya pelaksanaan kurikulum ini banyak yang harus dievaluasi dan persiapan mapan, terutama bagi sekolah yang baru menerapkan kurikulum 2013 ini. Dalam penerapan kurikulum 2013 ini, pihaknya memenuhi SDM guru, dengan melakukan kemantapan kemampuan guru yaitu dengan mendukung pembinaan dan pelatihan di beberapa tempat yang diselenggarakan oleh
lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP). Selain itu mengarahkan guru untuk termotivasi dalam ikut pelatihan teknis penerapan dalam menguasai metode pembelajaran untuk melaksanakan kurikulum 2013. “Kami sudah pernah utus beberapa guru dari SDN 2 Jagaraga, untuk memenuhi kompetensi mereka. Bahkan guru kami telah mengikuti sosialisasi serta diklat mengenai kurikulum 2013,” ungkapnya. Dalam pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 tersebut, membahas kegitan yang meliputi antara lain, mengenai masalah teknis penilaian kurikulum 2013, kegiatan literasi siswa di
sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, persiapan perangkat pembelajaran untuk realticin, pada on I dan on service II.”Ini yang menjadi prospek SDN 2 Jagaraga, segalanya akan dipersiapkan,’’ terangnya. Untuk sekolahnya akan diberlakukan khusus kelas l dan kelas lV dalam memberlakukan materi kurikulum2013. Di sisi lain pengembangan pendidikan sekolahnya, baik itu proses belajar mengajar yang dilakukan kepala sekolah beserta para guru, kerap mengaplikasikan edukasi metode pembelajaran. “Kami ingin, minat dan bakat anak didik terus dibenahi, terutama pada aitem keg-
RUPA-RUPA
SALON
LOWONGAN
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/WA: 082236507224
DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
(Suara NTB/her)
(Suara NTB/her)
Jainudin, S.Pd iatan ekstra krikuler, terlebih pada siswa kelas l dan kelas lV,” akunya. Menurutnya dalam pelaksanaan ekstrakurikuler (Ekskul), pihaknya ingin membangun kecerdasan anak dalam pramuka. Namun untuk mengimplementasikan kurikulum ini, itu tidak terlalu dominan untuk dilaksanakan. ”Tetapi untuk melatih
RUPA-RUPA K A M O R R Y BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/ 081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
Murid SD 2 Jagaraga saat belajar di kelas kemandirian anak-anak, kami lebih cenderung untuk membuka kegiatan pramuka,” ujarnya. Dia menerangkan, pramuka sebenarnya hanya menjadi salah satu bagian dari upaya pembentukan karakter anak didik dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme, mencintai tanah air dan mencintai daerah. Sehingga, kata dia, pihaknya juga sudah berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan ekstrakurikuler yang juga akan membantu dalam membentuk kar-
LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
akter anak didik. “Tidak hanya pramuka, termasuk perlombaan seni dan olahraga juga pastinya, dengan maksud untuk memberi kegiatan kepada anak didik yang lebih bermanfaat,” ucapnya. Terkait dengan persediaan buku lanjut dia, pihaknya telah memesan dari pihak rekanan selaku pendistribusi yang dianggarkan dari dana BOS sebanyak 20 persen dalam setahun.”Kami sudah memesan, tinggal menunggu kapan datangnya saja. Baik itu Buku Matematika, Bahasa Indonesia, IPA dan lainnya,” terangnya, pungkasnya. (her)
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 6 Maret 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Selasa, 6 Maret 2018
Tidak Sebatas Aplikasi SENIN (5/3) kemarin, Pemkot Mataram secara resmi meluncurkan aplikasi berbasis ponsel cerdas android. Kali ini aplikasi yang diluncurkan adalah aplikasi di mana masyarakat juga bisa ikut terlibat dalam pembentukan regulasi berupa Perda (Peraturan Daerah). Aplikasi ini oleh Pemkot Mataram dinamai PARTNeR (Partisipasi Rakyat Terhadap Pembentukan Regulasi). Pemkot Mataram rupanya makin akrab dengan teknologi. PARTNeR bukanlah aplikasi satu-satunya yang dimiliki Pemkot Mataram. Sejak setahun terahkir, Pemkot Mataram getol meluncurkan berbagai aplikasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat menggunakan ponsel cerdas. Aplikasi pertama yang diluncurkan Pemkot Mataram melalui aplikasi android adalah aplikasi perizinan terpadu. Aplikasi berikutnya adalah pelaporan masyarakat terhadap kondisi di sekitar mereka. Aduan itu, dapat ditanggapi langsung oleh Pemkot Mataram. Bahkan masyarakat dapat memantau perkembangan aduan yang mereka sampaikan. Sejauh mana Pemkot Mataram menindaklanjuti laporan tersebut. Kemarin giliran PARTNeR diluncurkan oleh Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Sejatinya, semua aplikasi yang diluncurkan Pemkot Mataram itu, bertujuan baik. Hanya saja, bukan sebatas aplikasi. Aplikasi adalah wadah yang dapat membantu memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat benarbenar merasa terbantu. Selain itu, dengan beragam aplikasi yang dimiliki Pemkot Mataram itu, diharapkan Pemkot Mataram konsisten melaksanakan program yang mereka ciptakan sendiri. Banyak hal yang perlu dipersiapkan Pemkot Mataram sebelum meluncurkan sebuah aplikasi. Aplikasi yang telah diluncurkan Pemkot Mataram sebelumnya, tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya. Bisa jadi karena Pemkot Mataram kurang sosialisasi kepada masyarakat. Tidak itu saja. Pemkot Mataram harus menyiapkan SDM, tidak saja yang merespon pelayanan yang diajukan masyarakat melalui aplikasi itu, tapi SDM yang juga menindaklanjuti pelayanan yang diminta oleh masyarakat. Yang paling celaka kalau peluncuran aplikasi hanya sebatas pencintraan. Kemudian masalah tindaklanjut pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dianggap nomor sekian. Apalagi aplikasi PARTNeR memungkikan masyarakat turut berpartisipasi dalam pembentukan Perda. Perda sebagai panduan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan menerapkan kebijakan disusun dengan hati-hati. Pasal demi pasal dikaji dengan teliti. Pada prinsipnya, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Perda, sangat baik. Namun yang menjadi catatan bagi Pemkot Mataram untuk aplikasi PARTNeR ini, adalah bagaimana kelanjutan Perda itu setelah diundangkan. Karena fakta yang terjadi di Kota Mataram dan mungkin juga sejumlah daerah lainnya di Indonesia, setelah Perda disahkan dan diundangkan dalam lembaran Negara, Pemda begitu lamban dalam menyusun regulasi turunan dari Perda itu. Kalaupun regulasi turunan, baik berupa Peraturan Walikota, Peraturan Bupati maupun Peraturan Gubernur berhasil disusun, masalah yang kerap timbul adalah penerapan perda itu. Meski sudah ada aturan turunannya, pelaksanaan perda kerap tidak maksimal. Sebut saja Perda pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Kota Mataram sudah memiliki perda itu sejak setahun terakhir, namun kenyataan di lapangan, masih banyak oknum masyarakatyang menjual miras secara demostratif. Untuk itu, ke depan, dalam semua program yang digagas oleh Pemkot Mataram, harus benar-benar siap. Baik program via aplikasi maupun non aplikasi. Sehingga, tidak terkesan mubazir. (*)
OPINI
Halaman 14
Menghadang Politik Uang Pilkada NTB ETIAP musim tahun politik selalu dihantui hadirnya politik uang. Politik uang menjadi bibit korupsi yang menjadi penyakit kronis Indonesia. Korupsi sudah kompleks dan melewati batas-batas nalar kemanusiaan (hyper corruptus). Transparency Internasional (TI) merilis bahwa Indeks Persepsi Korupsi tahun 2017 nilainya 37. Nilai tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-96. Indeks persepsi korupsi Indonesia dari 2016 ke 2017 sama, yaitu 37, tapi peringkatnya turun. Pemilu kerap dijalani dengan logika bisnis. Uang kampanye adalah modal yang mesti kembali bahkan menjadi laba selama masa jabatan. Politik uang yang tidak logis jika ditilik dalam kalkulasi gaji sangat rentan menimbulkan malapraktik politik, seperti korupsi, gratifikasi, dan sejenisnya. Politik uang juga menjadi mitos yang masih diyakini peserta pemilu menjadi kunci kemenangan dan sulit dihindari. Apapun yang terjadi politik uang mesti dihadang demi meminimalisasi korupsi lima tahun mendatang. Modus Politik Uang Produk logis dari politik uang adalah korupsi dan korupsi kerap terjadi di tahun politik demi modal politik uang. Fenomena ini terus berputar membentuk lingkaran setan. Alhasil korupsi politik bertengger dijajaran atas kasus korupsi di negeri ini. Jelang Pilkada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan tangap tangan terhadap enam kepala daerah yang juga akan bertarung dalam kontestasi demokrasi. Antara lain Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Ngada NTT Marianus Sae, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Bupati Halmahera Timur Rudi Irawan, Bupati Jombang Nyono Suharli, dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Akar penyakit korupsi di bidang politik menurut Larmour (dalam Djabbar, 2013) antara lain penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
Oleh : Ribut Lupiyanto (Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) power), peminggiran suara rakyat (duplicitous exclusion), serta persekongkolan negara dan bisnis (business and state relation). JPPR (2014) mengingatkan ada dua modus operandi umum praktik politik uang. Pertama, modus politik uang dapat dilakukan antara peserta pemilu atau tim sukses dengan pemilih. Modus ini paling lazim terjadi. Publik kadang tidak berdaya menerima, tidak sadar sebagai politik uang, menerima demi kepentingan publik, dan sebagian kecil pro aktif meminta karena desakan ekonomi. Kedua, antara kandidat atau tim sukses dengan penyelenggara, mulai KPPS hingga KPU. Modus di antara kandidat dan penyelenggara berjalan dua arah. Hal ini dikarenakan upah penyelenggara yang dianggap rendah dan imingiming peserta yangmenggiurkan. Imbalan politik uang biasanya adalah manipulasi suara dalam rekapitulasi. Strategi Penghadangan Politik uang tidak jarang dikaburkan dengan biaya politik. Biaya politik tidak dimungkiri banyak dibutuhkan peserta pemilu. Biaya ini mestinya ditujukan untuk aktifitas politik yang direstui regulasi. Sedangkan batasan politik uang adalah menjanjikan sesuatu agar pemilih tidak menggunakan atau menggunakan hak pilihnya. Tindak politik uang semakin sistematis, berjaringan rapi, dan bervariasi bentuknya. Kondisi menuntut kedewasaan dan kejujuran peserta pemilu, ketegasan penyelenggara, dan kecerdasan publik untuk bisa memilahnya. Politik uang tidak bisa terjadi jika bertepuk sebelah tangan. Ada pemberi dan harus ada penerima. Fakta ini menuntut keterpaduan penghadangan dari semua lini dan komponen. Pertama dari sisi peserta pemilu. Caleg dan parpol mesti menun-
RADIO
jukkan kejujuran dan kedewasaan berpolitik. Politik uang perlu disadari hanyalah mitos politik. Kedua dari sisi penyelenggara pemilu. KPU mestinya mengeluarkan regulasi rinci terkait bentukbentuk kampanye yang tergolong politik uang. Selama ini definisi politik uang terlalu umum dan sering kabur dalam menilai kasus. Sosialisai penting dilakukan masif bekerjasama dengan pemerintah daerah dan jajarannya. Bawaslu juga mesti tegas dan adil dalam menegakkan aturan terkait politik uang. Toleransi dan kegamangan menindak akan semakin menyuburkan politk uang. Hal yang paling mengkhawatirkan jika terjadi perselingkuhan politik. Peserta pemilu berpotensi menyogok penyelenggara agar tidak ditindak segala tindakannya yang rentan melanggar aturan. Mekanisme pelaporan juga perlu dipermudah dan disosialisasikan ke publik. Bawaslu mestinya peka mencermati modifikasi modus politik uang yang semakin dikemas kreatif. Ketiga dari sisi publik. Publik mesti cerdas memilah dan memilih antara politik uang yang haram dengan biaya politik yang halal. Kesadaran awal penting ditumbuhkan bahwa politik uang merupakan bibit penyakit korupsi. Amplop yang bernilai tidak seberapa hanya akan dinikmati sesaat, tetapi uang rakyat dengan nilai berlipat akan berpotensi digarong selama menjabat. Publik membutuhkan pendidikan politik yang mencerahkan. Publik juga dapat didorong menjadi pengawas yang siap proaktif melaporkan jika terjadi tindak politik uang. Keempat dari sisi masyarakat sipil, seperti LSM, akademisi, dan lainnya. Komponen ini ditunggu perannya dalam melakukan pendidikan politik. Informasi akurat dan rinci dibutuhkan publik. Gerakan sosial juga penting digalang dalam
rangka menghadang politik uang. Politik uang mesti gencar dikampanyekan sebagai kejahatan politik dan musuh bersama bangsa. Politik uang diyakini ada dan menjadi rahasia umum, tetapi susah melacak dan menangkapnya. Langkah terpenting adalah bagaimana bisa mencegah sejak dini. Pendekatan spiritualitas dan moralitas penting ditempuh secara implementatif untuk pencegahan. Penegakan hukum juga penting untuk memberikan efek jera. Transparansi finansial mesti dituntut secara terbuka kepada peserta pemilu. Semua langkah menuntut operasionalisasi yang penuh totalitas, keterpaduan, dan sistematis. Semoga ikhtiar ini mampu menghadang politik uang agar tidak lagi berkuasa dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 ini.
Lamban, realisasi Rastra di Lobar dan Kabupaten Bima Harus ditelisik penyebabnya
***
Disiplin Dewan rendah, sejumlah rapat Pansus molor akibat tak kuorum Seharusnya jadi contoh untuk rakyat yang diwakilinya
***
SUARA NTB
Selasa, 6 Maret 2018
Pencairan DD Dompu Ditahan Dari Hal. 1 Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M. Sc, IB, M.BA mengatakan, pihaknya sedang memfasilitasi Pemda Dompu supaya DD tahap I segera cair. Dari delapan kabupaten yang menerima DD di NTB, baru tujuh kabupaten yang telah menerima DD hingga Februari lalu. ‘’Alhamdulillah sampai saat ini sudah Rp 183 miliar atau 90 persen sudah disalurkan (DD tahap I) ke pemda dan desa. Yang belum hanya Dompu,” kata Taukhid ketika dikonfirmasi usai kegiatan bersih-bersih di Islamic Center NTB, Senin (4/3) siang. Ia mengatakan, jumlah DD yang ditransfer pemerintah pusat untuk tahap I sebesar 20 persen. ia menyebutkan, untuk Kabupaten Dompu jumlahnya sekitar Rp 29 miliar yang belum disalurkan. ‘’Kenapa Dompu terlambat? Karena kemarin APBD-nya terlambat. Makanya sedang kita kejar ini,’’ ucapnya. Untuk mempercepat pencairan DD ini, Taukhid mengatakan telah memerintahkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Muhammad Budi Dharmanto datang ke Dompu pada Senin (4/3) kemarin. Hal itu dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Pemda setempat. ‘’Dompu saja yang belum karena memang APBD-nya terlambat,’’ imbuhnya. Kemenkeu melalui KPPN sudah mecairkan DD tahap I ke NTB sebesar Rp 183,8 miliar lebih untuk tujuh kabupaten. Masing-masing, Lombok Tengah Rp 31 miliar lebih, Lombok Barat Rp 25,6 miliar lebih, Lombok Timur Rp 50,5 miliar lebih. Selanjutnya, Bima Rp 31,3 miliar lebih, Sumbawa Rp 24,7 miliar lebih, Sumbawa Barat dan Lombok Utara masing-masing Rp 10,5 miliar dan Rp 9,8 miliar lebih. Tujuh kabupaten yang telah memperoleh DD diharapkan segera mencairkan ke
masing-masing desa. DJPB NTB, kata Taukhid terus memantau penyerapan DD di lapangan. Ia menjelaskan, eksekusi DD tahun ini diberikan kemudahan dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana, untuk pembangunan jalan, jembatan dan lainnya tak perlu dilakukan lewat pengadaan barang dan jasa. Namun melalui program padat karya. Dengan program padat karya, uang akan berputar di masyarakat desa. Karena mereka yang bekerja untuk melaksanakan program yang berasal dari DD tersebut. “Kalau semula membangun jembatan harus kontrak dulu, nyari kontraktornya siapa. Sekarang ayo kita bikin ramai-ramai dengan masyarakat, biaya sekian, ongkosnya sekian, dibayarkan kepada masyarakat. Kearifan lokal kita kedepankan,” terangnya. Pengaruh keterlambatan pencairan DD untuk Dompu? Taukhid mengatakan pasti ada pengaruhnya terhadap pembangunan di desa. Dimana program padat karya tidak dapat dilaksanakan lebih awal sesuai harapan pemerintah pusat. Dimana pencairan DD pada bulan Januari – februari, diharapkan program padat karya dapat dilakukan sejak awal tahun. “Semoga dalam minggu ini bisa selesai,” harapnya. Pada 2018, DD untuk delapan kabupaten/kota di NTB meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2018, DD yang diperoleh NTB hampir mencapai Rp 1 triliun atau Rp 983 miliar. Tahun 2017, NTB memperoleh DD sebesar Rp 865 miliar lebih. Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, kata Taukhid, DD tahun ini disalurkan lebih cepat. Tahun sebelumnya, DD tahap I dicairkan sebesar 60 persen pada bulan April. Namun, mulai tahun ini, DD disalurkan sejka bulan Januari sebesar 20 persen. (nas)
Direktif Presiden Belum Dieksekusi Dari Hal. 1 dapat diakomodir di kementerian/lembaga. ‘’Itu kita cek. Karena besok (hari ini, red), kita akan ada Rakortekbang yang akan dihadiri kementerian/lembaga dan ada 16 provinsi. Kita harus memastikan usulan-usulan kita sudah tertampung di kementerian/lembaga,” kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP ketika dikonfirmasi usai rapat pimpinan daerah di Mataram, Senin (5/3) siang. Ridwan mengatakan, ada beberapa program prioritas nasional yang belum dieksekusi di NTB meskipun sudah mendapat direktif dari Presiden Jokowi. Artinya, program prioritas yang sudah dijanjikan maupun hasil ratas dengan Presiden masih belum sesuai dengan harapan eksekusinya. Ia mencontohkan, proyek jalan port to port dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Memang, katanya pembangunan bay pass Lembar – Kayangan ini perlu tahapan. Namun, Pemprov ingin memastikan apakah tahapan-tahapan itu sudah dilakukan kementerian/lembaga terkait. Misalnya mengenai feasibility study (FS), Detailed Engineering Design (DED). ‘’Misalnya FS, DED kapan selesai. Supaya kita bisa menyiapkan proses pembebasan lahan dan lain-lain. Begitu juga Pelabuhan Kilo, jalan by pass Kuta-Mandalika, Jalan Lingkar Samota, jalan Lingkar Selatan dan Utara Pulau Lombok. Termasuk tadi dipastikan Bendungan Beringin Sila, Meninting dan lain-lain,” sebutnya. Apalagi, kata Ridwan, pihaknya sedang menyiapkan RPJMD NTB 2018-2023 untuk Gubernur NTB terpilih lima tahun mnedatang. Ia mengatakan, semua program prioritas maupun hasil ratas yang belum dieksekusi akan diusulkan kembali dalam Rakortekbang tersebut. Dari beberapa usulan proyek strategis di NTB, pembangunan Bendungan Meninting dan Beringin Sila sudah dipastikan akan dilakukan 2019 mendatang. Selain itu, jaringan irigasi Bendungan Bintang Bano dan Rababaka Kompleks. ‘’Pelabuhan Kilo kita usulkan kembali, untuk melaksanakan studinya 2019,’’ tandasnya. Seperti diketahui, sebanyak 12 proyek strategis yang diusulkan gubernur ke Presiden. Yakni pembangunan by pass dari LIA ke Kuta Mandalika sepanjang 25 kilometer untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan ke Mandalika. Proyek ini diperkirakan membutuhkan dana Rp 1,7 triliun.
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Mandalika membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar. Pelebaran jalan lingkar utara mulai dari Pemenang-Sembalun sepanjang 80 kilometer, yang membutuhkan dana sekitar Rp 700 miliar. Dengan pelebaran jalan ini, semakin mempermudah akses dari Mandalika ke Geopark Rinjani. Pembangunan jalan lingkar selatan Pulau Lombok, mulai dari LembarSekotong-Mandalika hingga Pantai Pink sepanjang 177 kilometer. Dengan kebutuhan dana sekitar Rp 3,4 triliun. Ini untuk memudahkan akses ke Mandalika melalui Pelabuhan Gili Mas. Kemudian pembangunan jalan bypass dari Pelabuhan Lembar-Mataram-Labuhan Lombok sepanjang 103,5 kilometer. Pembangunan ini dijanjikan Presiden pada Hari Pers Nasional 2016, dengan usulan biaya sekitar Rp 4,7 triliun. Selanjutnya, pembangunan jalan kawasan Samota atau jalan lingkar utara Pulau Sumbawa sepanjang 188,45 kilometer dengan nilai sekitar Rp 2 triliun. Pembangunan Bendungan Bringin Sila di Sumbawa, yang membutuhkan dana sekitar Rp 1,4 triliun. Serta pembangunan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, yang akan membutuhkan dana sekitar Rp 1,5 triliun. Selain itu, Pemprov juga mengusulkan beberapa proyek strategis seperti perpanjangan landasan pacu LIA dari 2.750 menjadi 3.000 meter, agar bisa menampung pesawat besar dan mendukung embarkasi haji. Membutuhkan dana sekitar Rp 250 miliar, dan sudah disanggupi Menhub dan Menteri BUMN. Kemudian akan dianggarkan melalui Angkasa Pura di 2018. Perpanjangan landasan pacu Bandara Sultan Salahudin Bima, yang akan mulai dibangun 2018 mendatang. Perkiraan dana yang dibutuhkan Rp 200 miliar. Pembangunan Pelabuhan Kilo di Kabupaten Dompu dengan nilai sekitar Rp 400 miliar. Untuk menunjang ekspor jagung dari Dompu ke luar daerah bahkan hingga ke luar negeri seperti Filipina dan Vietnam. Dan pembangunan dua dermaga penyeberangan ferry, yaitu di Pelabuhan Ai’ Bari (Sumbawa) dan Pelabuhan Calabai (Dompu) untuk mendukung konektivitas di Pulau Sumbawa. (nas)
Halaman 15
HUT Ke-54
Persatuan Dharma Pertiwi Gelar Penyuluhan Anti Narkoba Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Darma Pertiwi ke 54 tahun 2018, Persatuan Dharma Pertiwi menyelenggarakan penyuluhan hukum, Senin (5/3). Kegiatan dengan tema “Pola Hidup Sehat Tanpa Narkoba”, dihadiri perkumpulan ibu-ibu Dhawma Pertiwi Koorcab NTB. Mereka terdiri dari Persatuan Istri Tentara Kartika Candra Kirana (Persit KCK) untuk istri TNI AD, Persatuan Istri TNI AL (Jalasenastri) dan Pia Ardhya Garini untuk persatuan istri TNI AU. Kegiatan di Aula Sudirman Makorem 162/WB Mataram. Pada kesempatan tersebut, Ketua Dharma Pertiwi, Selly Sundari Farid Makrudf
daerah. Mulai dari kecamatan, dusun atau ke kampungkampung dan yang lebih memperihatinkan masuk kelingkungan keluarga. “Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau kepada seluruh anggota Dharma Pertiwi yang hadir agar benar-benar memperhatikan dan menyimak ceramah yang akan disampaikan sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan untuk (Suara NTB/ penrem)
Kegiatan penyuluhan hukum bahaya narkoba dalam rangka HUT ke 54 Persatuan Dharma Pertiwi. dalam sambutannya menyampaikan, fenomena narkoba saat ini sudah begitu jauh masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Narkoba menjalar tidak membedakan
usia, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Istri Danrem 162/WB Kol. Inf H. Farid Makruf, M.A., tersebut melanjutkan, narkoba juga masuk ke seluruh
”Ali - Sakti Cup” Ditutup Pengukuhan Relawan ”Gerakan Politik Rakyat” Dari Hal. 1 Karena menurut Ketua Panitia Pertandingan, sepakbola tidak mendapat perhatian maksimal dari pihak terkait di pemerintahan. ‘’Kita adakan Ali-Sakti Cup ini supaya bisa mendengarkan keinginan anak-anak muda. Mau dibawa kemana arah persepakbolaan tanah air, khususnya di NTB ini,’’ ujar Ihfaz Yadi, selaku Ketua Panitia. Atas terselenggaranya kegiatan itu, Gde Sakti mengaku sangat bersyukur. Dirinya bahkan datang secara khusus untuk menutup langsung pertandingan tersebut, agar lebih dekat dengan kaum muda. Selain mendengarkan keinginan anak muda, sekaligus juga mengukuhkan relawannya GPR. “Alhamdulillah saya bersyukur, antusiasme masyarakat yang menyaksikan kemeriahan yang diselenggara-
(Suara NTB/ist)
Antusiasme relawan Gerakan Politik Rakyat menyambut Calon Wakil Gubernur paslon nomor urut 4, TGH.LL Gde.M. Ali Wire Sakti Amir Murni. Pertandingan “Ali - Sakti kan kawan-kawan relawan. Saya ingin lebih dekat dengan Cup” dimenangkan oleh Bile anak-anak muda supaya Bante FC, disusul Berembeng tidak hanya mendengar kelu- FC untuk juara 2 dan Sisik FC han mereka dari orang –or- sebagai juara 3. Penutupan Ali - Sakti Cup ang, tapi secara langsung. Supaya kedepannya kita bisa dan pengukuhan Relawan men-support apa yang menja- GPR tersebut ditandai dengan di keinginan mereka,” ucap penyerahan bendera relawan cucu pendiri Nahdlatul dan pelepasan balon angin dan kembang api. (ars/*) Wathan (NW) tersebut.
Kejaksaan Kaji Penerapan Pasal Suap Kasus BPR Dari Hal. 1 Keterangan tersangka yang disampaikan ke penyidik maupun melalui media, dipastikan akan jadi bahan kajian pihaknya untuk mengungkap indikasi keterlibatan orang lain. ‘’Yang jelas akan tergantung keterangan para tersangka. Kalau mengarah ke orang lain, ya nanti kita akan dalami,’’ ujarnya. Tersangka Ihw dan tersangka Mtw, beberapa kali menyebut perintah pencairan anggaran itu dari Kepala Biro Ekonomi saat itu. Hingga cairnya anggaran Rp 770 juta dan termasuk diantara total pengeluaran Rp 1,1 miliar yang akhirnya dijadikan kerugian negara. Kejaksaan mengklaim tidak menutup mata dengan disebutnya berulangkali oleh tersangka nama mantan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB tersebut. Dia menambahkan, selain untuk kebutuhan pengembangan penyidikan, pemeriksaan kemarin akan jadi bahan melengkapi berkas penyidikan. Rencananya, berkas Ihw untuk dipersiapkan pelimpahan tahap satu ke penuntut umum. Setelah itu akan dilanjutkan ke tahap penuntutan di Pengadilan Tipikor Mataram. Soal tersangka tidak ditahan, menurutnya sejauh ini tidak ada alasan subjektif penyidik untuk menahan. Sebab tersangka dinilai kooperartif. Tidak ada barang bukti yang dikhawatirkan dihilangkan tersangka, karena semua alat bukti sudah didapatkan. ‘’Sejauh ini tersangka kooperatif, lagi pula kan sudah
dicekal,’’ ungkapnya. Tersangka juga masih berstatus Direktur BPR Sumbawa, sehingga tenaga dan pemikirannya masih dibutuhkan memimpin bank daerah itu. Gubernur Harus Bersikap Menanggapi pernyataan Gubernur NTB, TGH. M Zainul Majdi yang menyerahkan soal adanya dugaan aliran dana merger sekitar Rp 700 juta untuk diusut oleh Aparat Penegak Hukum, Fitra NTB berpandangan seyogyanya gubernur mengambil tindakan konkrit. Mengingat dasar pelaksanaan kerja tim dan berlangsungnya pengumpulan dana merger tersebut oleh tim konsolidasi berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 503 - 89 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Perubahan dan Penggabungan Bentuk Badan Hukum PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB, tanggal 26 Januari 2016. ‘’Apalagi, hal ini telah menjadi perhatian publik luas. Lebih lebih lagi, (oknum) petinggi birokrasi juga diduga menerima dana tersebut. Kurang elok jika tidak ada langkah aktif dari gubernur untuk memperjelas masalah ini. Khususnya, mestinya ada langkah memanggil pejabat yang memerintahkan pengumpulan dan penggunaan dana tersebut (kepada tim konsolidasi),’’ beber Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah, Senin (5/3. Sikap gubernur menurutnya sangat penting untuk tidak toleran pada praktik korupsi dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Tidak alih-alih begitu saja menyerahkannya
kepada APH untuk diusut. Fitra juga mengimbau agar para pejabat eksekutif tertentu yang merasa telah menerima dana merger tersebut segera mengembalikannya kepada Pemda. ‘’Kami juga menekankan pentingnya jajaran pejabat Pemprov NTB untuk menelusuri dan memperjelas tingkat kelayakan kegiatan pengumpulan dana merger tersebut. Yang nampak jelas tidak layak dari segi perencanaan, dan terkesan dibuat-buat,’’ jelasnya. Merujuk hasil pemeriksaan BPKP, dana yang diduga digunakan untuk kegiatan diduga fiktif dan potensi kerugian dalam pengadaan IT untuk keperluan merger BPR tersebut mencapai Rp 1,1 miliar atau sekitar 61 persen dari total dana yang dikumpulkan oleh tim konsolidasi sebesar Rp 1,8 miliar. Terdiri dari kegiatan terindikasi fiktif senilai Rp 700 juta dan sisanya berasal dari kerugian pengadaan IT. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan dana merger yang dikumpulkan tersebut. Singkatnya, kata dia, jika dana merger yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 700 juta, mengapa sampai ada pengumpulan dana begitu besar hingga mencapai Rp 1,8 miliar? Hal ini tidak bisa tidak memunculkan pertanyaan mengenai maksud pengumpulan dana tersebut. “Jangan sampai muncul kesan, seolah-olah ada pihak tertentu yang memanfaatkan SK Gubernur untuk mengumpulkan dana itu,” ungkap Ervyn. (ars)
Penanganan Kemiskinan Harus Perhatikan Karakteristik Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 Dalam rangka menyiapkan program prioritas tahun 2019. Ridwan menjelaskan, kegiatan ini cukup penting mengingat tahun ini adalah transisi kepemimpinan gubernur lama dengan Gubernur NTB yang baru pada September mendatang. ‘’Artinya, kita harus mampu menuangkan program-program di tahun 2018 ini yang mencerminkan adanya keberlanjutan program. Apalagi 2018 ini tahun terakhir dari RPJMD,’’ katanya. Tujuan rapat pimpinan daerah ini, kata Ridwan, untuk mensinergikan program prioritas nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Karena bagaimanapun perencanaan pembangunan, pelaksanaannya tetap bermuara di daerah. Ia menyebutkan ada lima program prioritas nasional pada 2019. Yakni, persoalan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, peningkatan nilai tambah ekonomi, pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas serta kesiapan Pemilu 209.
diri dan keluarga serta lingkungan,” ajaknya. Penyuluhan hukum terkait dengan bahaya Narkoba tersebut disampaikan oleh Penyuluh Madya BNN provinsi NTB Ibu Anggraini Ninik M. SH., MH., di hadapan Ketua pengurus masing-masing organisasi dan ratusan ibu-ibu Dharma Pertiwi Koorcab NTB dengan peuh antusias dan serius yang diakhiri dengan sesi tanya jawab. (r/*)
Lima program prioritas nasional ini, kata Ridwan didiskusikan dengan kepala daerah dan OPD terkait supaya menjadi prioritas di daerah. ‘’Hasilnya tadi sangat menggembirakan. Kata kunci itu semua adalah sinergitas. Harus ada kesamaan cara pandang dan melaksanakan program itu karean uang kita terbatas. Menangani kemiskinan tidak mungkin hanya oleh pemerintah pusat. Tidak bisa hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tapi harus juga oleh pemerintah desa,’’ katanya. Ridwan menambahkan, kepala daerah di NTB punya semangat dan komitmen mengenai lima program prioritas tersebut. Misalnya, untuk program pengentasan kemiskinan telah dibuat tujuh program prioritas. Sekarang, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta supaya diinventarisir kembali program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Menurut Ridwan, tantangan terbesar pembangunan NTB ke depan masih tetap berbicara soal kemiskinan
dan indeks pembangunan manusia. Dari 31 indikator RPJMD 2013-2018, sudah tercapai 25 indikator. Ia menyebut, sekitar 80 persen target RPJMD sudah tercapai. Sisanya sebanyak empat indikator belum tercapai dan dua indikator masih menunggu data BPS. Empat indikator RPJMD yang belum tercapai yakni penurunan angka kemiskinan, buta huruf, usia kawin pertama perempuan dan prevalensi kurang gizi. Ia berharap, dengan semakin membaiknya sinergi antara provinsi dengan kabupaten/kota, beberapa indikator yang belum tercapai tersbeut dapat dicapai tahun ini. ‘’Tapi jujur kita harus katakan, indikator seperti prevalensi kurang gizi dan kemiskinan merupakan target yang cukup berat. Kita tetap semangat meskipun ada Pilkada dan Pilgub. Kita tetap bersemangat untuk lima tahun yang akan datang ini menyiapkan program-program apa untuk menurunkan angka kemiskinan sampai satu digit. Artinya di bawah 10 persen,’’ tandasnya.(nas)
Ali BD: Lewat Independen, Rakyat Mencari Pemimpinnya Dari Hal. 1 pembina organisasi Pemburu Jejak Kumpul, Lalu Wiratmaja, TGH. Adil Fadil Thahir, mantan calon Bupati Loteng dari jalur independen Lalu Tajir dan para tokoh masyarakat lainnya di Loteng. Di hadapan para pengurus dan ratusan peserta pada pertemuan deklarasi tersebut, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan mengaku sangat senang bersilaturahim dengan para pengurus. Melihat saudaranya di Loteng ini, Ali BD mengaku teringat wajah asli Sasak. Ratusan tahun katanya orang Sasak telah kehilangan pemimpin. Sampai tahun 1998, pemimpin di NTB ini berasal dari luar. Perpecahan yang timbul selama ini telah menyebabkan terjadinya kemunduran. Sampai sekarang, manusia Sasak, baik dari daerah Lotim, Loteng, Mataram masih tergolong minus dan tertinggal. Penyebabnya belum ada pemimpin yang mempersatukan. Manusia Sasak sebenarnya adalah manusia kuat. Kenapa kuat? Sebab orang Sasak meski berbeda tetap kokoh. Kekokohan Sasak ini ada karena dinul islam. Orang Sasak dalam pandangan Ali BD tidak bisa hancur. Suku Bangsa Sasak ini terbaik di dunia. Sasak perlu bersatu. ‘’Mudah-mudahan, lewat
independen bisa mempersatukan, karena kita tidak lewat partai. Kita didukung oleh rakyat. Rakyatlah yang mencari pemimpinnya sendiri. Lewat independen ini sudah waktunya merebut pimpinan,” ucapnya. Keberadaan Pamswakarsa Buru Jejak yang diketahui merupakan ormas yang sudah lama berdiri di Lotim ini bisa menjadi pemburu jejak-jejak nenek moyang yang kuat dan bersatu. Ditambahkan, Kerajaan Sasak merupakan kerajaan yang semuanya bernafaskan Islam. Mulai Selaparang, Pejanggik, Batu Dendeng, Kedaro, Bayan semuanya merupakan kerajaan Islam. Ciri Islam itu ditandai dengan tidak adanya bangunan istana kerajaan yang berdiri. Islam Sasak lanjutnya harus bangkit. Tidak boleh menangisi kemunduruan masa lalu. Kita harus bangkit bergerak. ‘’Saya imbau tetap jaga persatuan. Bangun diri dengan jaga persatuan. Mari rekatkan persatuan untuk bisa bangkit dari keterpurukan,’’ imbuhnya. Selanjutnya ditegaskan, orang-orang Sasak banyak yang bisa memimpin NTB. Berhentilah mencari pemimpin dari luar. Lombok memiliki jumlah penduduk 3,5 juta jiwa. Cari dimana dia. Pasti ada orang sasak yang bisa. (rus)
Mamiq Ngoh: Ali BD Sangat Berpengalaman Dari Hal. 1 Dia mengemukakan Ali BD sudah seperti saudaranya sendiri. Ali BD sebutnya jauh lebih muda darinya. Mantan Bupati Loteng ini mengaku saat ini berusia 78 tahun bertutur, hubungannya dengan Ali D sudah sangat dekat. Kedekatannya tidak sekarang saja. Melainkan sudah lama sekali. Secara historis, kakek Ali BD, TGH Umar Kelayu merupakan guru dari ayah Mamiq Ngoh ini. Melihat kedekatannya tersebut ia meminta seluruh anggota Pamswakarsa yang dibinanya itu mendoakan kemenangan Ali- Sakti. Calon nomor urut empat ini dianggapnya beda dengan pemimpin lainnya. Ali BD, atau ada yang menyebut Ali Banyak Duit kata Mamiq Ngoh ini cukup beralasan. Karena memang bagi Ali BD dalam pandangan Lalu Wiratmadja ini, sudah tidak perlu mencari duniawi. Harta sudah banyak karena Pak Ali BD sudah kaya. Kaya dan pemurah. Membantu masyarakat dan pembangunanpembangunan masjid. Ali BD lanjutnya, memiliki pengalaman politik yang luas. Tidak sekali ini saja maju dalam perhelatan pemilihan kepala daerah. Sudah beberapa kali termasuk mencalonkan diri menjadi Walikota Mataram. Meski kalah dengan hanya beda dua dari lawannya, tidak membuat Pak Ali protes. Ali BD sangat dewasa dalam berpolitik. Pengalaman memimpin Lotim dua periode telah mem-
buktikan Pak Ali sebagai calon yang sangat dibutuhkan NTB. Lotim bebas utang. Beda dengan kabuatem lain termasuk Loteng yang menurutnya masih dibebani miliaran utang. Ali BD bisa membangun pasar-pasar megah, kantor-kantor pemerintahan yang mentereng semuanya tanpa utang. Adik Bupati Loteng Sementara itu, TGH. Adil Fadil Thohir adik Bupati Loteng H. M. Suhaili Fadil Thahir yang juga salah satu calon Gubernur NTB menyatakan tidak mendukung kakaknya sendiri. Melainkan mendukung pasangan Ali- Sakti. Calon Gubernur independen. Dengan ucapan Bismillahitawakkal Alallah, TGH Adil ini berucap dihadapan para sesepuh dan pengurus Pamswakarsa Buru Jejak Kumpul mendukung sepenuhnya pasangan Ali Sakti. Alasan tidak dukung saudara, katanya karena inilah demokrasi. Demokrasi bebas memilih. Tidak ada paksaan dalam demokrasi. Pilihan katanya sesuai hati nurani. Pilihannya kepada Ali-Sakti karena diyakininya NTB bisa lebih baik dari sekarang. NTB bisa lebih maju. Pasangan AliSakti bisa membangun NTB. ‘’Tiang istiqomah dukung AliSakti,’’ tegasnya. Ditambahkan, tidak dukung saudaranya juga karena masih lama jabatan jadi bupati. ‘’Diam saja jadi Bupati Loteng, karena kita ingin beliau lebih lama menjadi Bupati Loteng,’’ ujarnya. (rus)
Gubernur Tegaskan Nonaktifkan Pejabat Jadi Tersangka Kasus BPR Dari Hal. 1 Dengan ditetapkannya dua orang tim konsolidasi menjadi tersangka, gubernur tak memungkiri hal itu akan menganggu kinerja perusahaan milik daerah tersebut. “Pasti menganggulah. Dalam artian, kalau ada tersangka itu menimbulkan kegelisahan, keresahan. Mestinya tak boleh ada tersangka. Artinya, jangan tempuh hal-hal yang ndak benar,” katanya belum lama ini. Gubernur menegaskan, dalam proses konsolidasi PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB harus dilakukan secara benar. Tidak boleh ada hal-hal aneh yang dilakukan. Ia meminta proses konsolidasi PT. Bank BPR NTB dilakukan sesuai prosedur yang ada. “Semua ada prosedurnya. Kalau kita ikuti dengan baik, apalagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu yang paling perlu prudent dan proper. Jadi harus tepat dan hatihati. Kalau itu dipedomani, tepat dan hati-hati insya Allah tidak masalah,” tandasnya.
Dalam kasus merger BPR, Kejati NTB telah menetapkan dua tersangka inisial Ikh dan Mtw. Modus kasus, terkait penggunaan anggaran operasional diduga fiktif Rp 1,1 miliar. Penetapan tersangka dikeluarkan sesuai surat Kajati NTB Senin (5/2) lalu, terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana penggabungan dan pembentukan badan hukum pada Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB tahun 2016. Penetapan tersangka berdasarkan surat yang diterbitkan Kajati NTB nomor B02/P:/FD/I/02/ 2018 untuk tersangka Mtw. Sedangkan untuk tersangka Ikh penetapannya sesuai surat Kajati nomor B01/P:/RD/02/2018. Dua tersangka disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai perubahan atas Undang Undang no 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 6 Maret 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Target Pelaksanaan 100 Persen
Transaksi Non Tunai di Lobar Berjalan Baik Giri Menang (Suara NTB) Semenjak Januari 2018 semua SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mulai memberlakukan penggunaan transaksi non tunai. Sejauh hasil evaluasi, pelaksanaan transaksi non tunai di Lobar sudah berjalan baik. Bulan ini ditargetkan sistem penggajian semua ASN di Lobar melalui mekanisme non tunai. Selain sistem penggajian, transaksi lain juga bakal dilaksanakan melalui non tunai. Hal ini mengacu pada Instruksi Presiden, Kemendagri dan Peraturan Bupati. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi bendahara keuangan di masing - masing SKPD dalam proses pengunaan non tunai tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar bersama Bank NTB menggelar sosial-
isasi bertempat di aula kantor Bupati Lobar, Senin (5/3). “Sesuai dengan Perbup Lobar, bentuk penerimaan pajak retribusi belanja langsung dan tidak langsung menggunakan transaksi non tunai. Terkecuali untuk belanja penanggulangan bencana, tenaga jasa kontrak, biaya perjalanan dinas luar daerah dan biaya transportasi ke masyarakat masih menggunakan transaksi tunai. Kedepan bisa jadi mengunakan transaksi non tunai mengingat kemajuan teknologi saat ini,” terang Asissten III, H. Faturrahim dalam sambutan singkatnya. Kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno mengatakan kegiatan transaksi non tunai tersebut, suka maupun tidak suka tetap harus dilaksanakan. “Berkumpulnya kita semua di sini untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan transaksi non tunai,” tegasnya. H. Muh Junaidi selaku Pinsub JPL Kantor Pusat Bank NTB menjelaskan, sejak tanggal 14 Agustus 2014 lalu, Guber-
(Suara NTB/her)
Pemimpin Bank NTB Cabang Gerung, Lalu Purnawan (paling kiri) di dampingi para pejabat lainnya saat sosialisasi non tunai, Senin. nur Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). “Banyak manfaat jika menggunakan transaksi non tunai, di antaranya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mencegah uang palsu, menghemat pengeluaran negara, menekan laju inflasi, mencegah transaksi ilegal
(korupsi) dan meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian,” jelasnya. Sementara itu Pemimpin Bank NTB Cabang Gerung, L. Purnawan menyatakan pelaksanaan transaksi non tunai atau non cash di Lobar berjalan baik. Pelaksana transaksi non tunai ini menindak lanjuti SE Mendagri tentang implementasi tran-
Polres Lotim Gelar Operasi Keselamatan Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lotim, Senin (5/3) menggelar apel gelar pasukan pelaksanaan operasi keselamatan tahun 2018. Operasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia ini untuk meningkatkan kualitas Kamseltibcarlantas para pengendara. Di samping apel gelar pasukan itu diikuti oleh PJU/ perwira staf dan para jajaran Polsek, juga melibatkan institusi terkait, di antaranya satu pleton pasukan dari Kodim 1615 Lotim, satu pleton pasukan Brimob Subden B Labuan Haji, satu pleton Satlantas Polres Lotim dan satu pleton Satuan Sabhara Polres Lotim. Selanjutnya satu pleton gabungan Satreskrim dan Satnarkoba, satu pleton DLLAJ Dinas Perhubungan serta satu pleton Satpol PP dan instansi terkait lainnya. Pada apel gelar pasukan tersebut, juga dihadirkan Randis yang dilibatkan dalam Operasi Keselamatan Tahun 2018. Waka Polres Lombok Timur (Lotim) Kompol Wendi Oktariansyah, SIK selaku pimpinan apel, berkesempatan menyematkan pita kepada 4 (empat) orang perwakilan sebagai tanda dimulainya operasi keselamatan yang berlangsung dari tanggal 5 Maret hingga 25
(Suara NTB/yon)
GELAR PASUKAN - Wakapolres Lotim, Wendi Oktariansyah menyematkan pita tanda operasi keselamatan tahun 2018 dimulai kepada salah satu anggota satuan dalam gelar pasukan di Mapolres Lotim, Senin (5/3). Maret 2018. Disampaikannya, apel gelar pasukan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel dan sarana pendukung lainnya, sehingga diharapkan akan tepat sasaran. Adapun data dan tren pelanggaran lalulintas dari tahun sebelumnya menyangkut jumlah tilang, laka lantas, korban jiwa, di mana sesuai data yag ada, menunjukkan tren menurun. Ditekankannya, dalam hal
ini pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang dinamis demi terpeliharanya Kamseltibcarlantas sesuai amanat UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana tercantum tujuannya yakni mewujudkan dan memelihara Kamseltibcarlantas, meningkatkan kualitas keselamatan, membangun budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. (yon)
Pungutan Prona di KLU Dihentikan Sementara Tanjung (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menanggapi saran Kejaksaan Negeri Mataram untuk menghentikan sementara pungutan program sertifikat prona. Komisi yang membidangi program tersebut, akan meminta pimpinan DPRD Lombok Utara segera memanggil pihakpihak terkait. “Rencana kita akan undang pihak-pihak terkait, seperti BPN, Polres, Kabag Hukum, Asosiasi Kepala Desa sebagai pengguna Perbup. Termasuk Kejari Mataram juga akan kita undang minta kejelasan. Sayangnya hari ini (kemarin) pimpinan tidak masuk, sehingga kita sulit berkomunikasi,” ungkap Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., di ruang kerjanya, Senin (5/3). Menurut dia, saran Kejari Mataram itu harus diatensi betul oleh Pemda KLU dan tidak bisa dianggap hanya sebagai angin lalu. Lintas instansi yang mengeluarkan dan menggunakan Perbup harus diajak untuk duduk bersama dengan menghadirkan aparat penegak hukum. Senada dengan Kejari, pihaknya juga khawatir pungutan prona yang ditetapkan oleh Perbup menyebabkan pembiayaan ganda. Lahirnya program PTSL atas instruksi Presiden sudah barang tentu dibarengi dengan keringanan biaya dari pemerintah melalui masing-masing Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari dokumen SKB 3 Menteri yang dipegangnya, Ardianto menyebut bahwa Keputusan SKB 3 Menteri memang memberi ruang bagi daerah untuk membuat Perbup penarikan dana dari masyarakat. Di mana pada poin 3 berbunyi, Mendagri memerintahkan kepada Bupati/ Walikota untuk menganggarkan biaya PTSL yang tidak
(Suara NTB/ari)
Ardianto tertampung dalam APBN dan APBDes ke dalam APBD sesuai kemampuan daerah. Poin 9 dipertegas lagi, dalam hal biaya PTSL tidak dianggarkan dalam APBD, maka Mendagri memerintahkan Bupati/ Walikota untuk membuat Perbup/Perwal bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat. “Namun yang menjadi pertanyaan kita, ada tidak surat perintah dari Mendagri, ini juga harus jelas,” imbuhnya. Dikatakannya bahwa biaya sebesar Rp350.000,00 per orang sudah sesuai dengan Diktum ketujuh SKB. Provinsi NTB masuk Katagori II bersama dengan Kepri, Babel, Sulteng, Sulut, dan Sultra. Besaran dana yang ditarik itu dialokasikan untuk biaya PTSL meliputi 3 kegiatan yaitu, penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas kelurahan/desa. Walaupun dasar pungutan sudah diatur oleh Perbup, Pemda KLU setidaknya harus berkoordinasi dengan BPN untuk mengetahui seberapa besar alokasi anggaran yang memang disiapkan oleh APBN untuk program tersebut. Terpisah Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asma-
rahadi, SH., kepada wartawan mengatakan, legal hukum pembentukan Perbup penarikan dana mengacu pada SKB 3 Menteri. Perihal adanya klaim Kejari bahwa biaya Rp350.000,00 sudah diatur dalam APBN, maka persoalan tersebut hanya diketahui oleh BPN. “Informasi dari BPN sih, ada beberapa daerah yang sudah membuat Perbup,” katanya. Tahun 2017 lalu, anggaran PTSL memang tidak dianggarkan dalam APBD Lombok Utara. Pasalnya, SKB 3 Menteri baru dikeluarkan pada 22 Mei 2017 di mana saat itu, APBD Lombok Utara sedang berjalan. Namun demikian, di APBD 2018 pun tidak dianggarkan oleh Pemda KLU sehingga pembebanan biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat. (ari)
(Suara NTB/her)
SOSIALISASI - Sosialisasi transaksi non tunai oleh Bank NTB bersama BPKAD Lobar di aula kantor bupati, Senin (5/3)
saksi no tunai pada daerah. “Komitmen transaksi non tunai antara Pemda dengan Bank NTB pelaksanaannya telah dilakukan dengan sangat baik, dan sudah berjalan lancar seperti CMS, penggajian PNSD lewat ATM sudah 95 persen,’’ terang Purnawan. Begitu juga lanjut nya, untuk pembayaran kepada pihak ketiga dan tunjangan kesra masih
dalam proses bertahap dengan maksud melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi oleh bendahara. Ia menambahkan transaksi non tunai ini juga telah memberikan literasi keuangan kepada masyarakat sesuai harapan OJK terhadap memperkenalkan dan membiasakan PNS untuk meng-
gunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, EDC, MBanking dan lain-lain yang produk nya sudah disediakan oleh Bank NTB. “Transaksi non tunai ini juga sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” imbuhnya. (her/*)