HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
SENIN, 5 MARET 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 04 TAHUN KE 14
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kampanye
Ali BD: Tidak Boleh Jatuhkan Orang Lain KEGIATAN kampanye harus dijalankan dengan baik. Kampanye bukan ajang untuk saling sebar fitnah dan berita-berita hoaks. Kampanye harus bagus. Bukan pula hanya menyampaikan sanjungan atas diri. Praktik itu bukanlah kampanye. Demikian pandangan Ali BD, calon Gubernur Independen Non Partai dan Non Blok saat kampanye dialogis di hadapan ribuan warga Sambelia yang hadir di lapangan Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Sabtu (3/3) lalu. Bersambung ke hal 15
Ali BD bersama TGH. Lalu Gede Sakti
Warga Sambelia ’’Serbu’’ Ali BD
Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok
WARGA di wilayah Kecamatan Sambelia menyerbu Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan. Ribuan warga yang hadir di pertemuan kampanye dialogis yang berlangsung di
Lapangan Desa Sugian, Kecamatan Sambelia ini berlangsung semarak. Warga Sambelia terlihat cukup antusias menyabut kehadiran Amaq Asrul alias Papuk Abada itu. Bersambung ke hal 15
Ribuan warga menghadiri kampanye dialogis Ali-Sakti
Diungkap, Dugaan Aliran Dana BPR ke DPRD
Mataram (Suara NTB) Gerah disebut pengakuannya hanya obrolan warung kopi, salah satu tersangka merger PT. BPR NTB mengungkap satu per satu bukti menguatkan dugaan adanya aliran dana merger BPR ke parlemen Udayana. Tersangka Mtw membeberkan bukti berupa kwitansi dugaan aliran dana ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB.
TO K O H
Kepada Suara NTB, Mtw menunjukkan bukti kwitansi senilai Rp50 juta tanggal 25
Cegah Investor ’’Akan’’
KO M E N TTAA R
bok Barat. Uang dicairkan oleh Bendahara DS. Sementara Ikh, tersangka di kasus yang
kepada Bapemperda waktu kunjungan ke Surabaya,’’ kata Mtw kemudian menunjukkan kwitansi dimaksud. Jika akhirnya aliran dana ini diusut Kejaksaan, ia menjadi saksi penyerahan uang tersebut. ‘’Yang jelas penyerahan uang itu diketahui oleh ketua tim (konsolidasi) dan saya,’’ ungkapnya. Bersambung ke hal 15
Bank NTB Perkuat Soliditas Tim Menyongsong Konversi dipenuhi. Tinggal selangkah, hanya pengajuan izin konversi, bank milik daerah ini sepenuhnya akan menjelma menjadi bank umum syariah.
Soliditas tim tentu menjadi bagian sangat penting untuk mewujudkan system good governance di internalnya. Bersambung ke hal 15
Ketua Umum PBNW Hj. Siti Raehanun Zainuddin Abdul Madjid (paling kanan) saat menerima penghargaan MURI didampingi Ketua Dewan Mustasyar PBNW TGH. L Gde M. Ali Wire Sakti Amir Murni, Lc, Ketua Wilayah Nahdlatul Wathan NTB, Raden Tuan Guru Bajang (RTGB) Kyai H. M. Zainuddin Atsani dan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda NW, L Gde Syamsul Mujahidin.
H. L. Gita Ariadi (Suara NTB/dok)
Awasi Tenaga Honorer PEMPROV NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengawasi seluruh tenaga honorer maupun tenaga kontrak dalam Pilkada 2018. Pasalnya, ada celah bagi tenaga honorer mengenai netralitas dalam Pilkada. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
KINVERSI penuh Bank NTB, dari konvensional ke syariah semakin dekat. Seluruh syarat dan perangkat pendukung hampir rampung
(Suara NTB/bul)
PEMPROV tetap mengawal realisasi investasi di megaproyek Global Hub Kayangan, Lombok Utara. Untuk mencegah investor ‘’akan’’, Pemprov melalui Dinas Pemberdayaan Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus mengawal komitmen investor Rusia dan Rotterdam Belanda yang akan membangun kilang minyak dan pelabuhan internasional (international port). Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si menjelaskan megaproyek Bersambung ke hal 15
Februari 2016. Tertera sebagai penerima uang H. Hus yang juga Kepala BPR Lom-
sama, hanya menandatangani kolom ‘’mengetahui’’. Mtw mengaku heran jika H. Hus menyangkal menerima uang tersebut. ‘’Katanya Haji Hus (namanya disebut lengkap) tidak ngaku narik dana. Tapi ini buktinya. Dan dana tersebut diperintahkan oleh Kepala Biro Ekonomi (waktu itu) untuk diberikan
Hari Jadi Ke-65, NW Pecahkan Rekor Muri
Kegiatan gathering Bank NTB menyongsong konversi
Relawan Merang Sasak dan Dae Reso Kokohkan Dukungan Ahyar-Mori Mataram (Suara NTB) Pasangan TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori) se-
makin meneguhkan kehadirannya sebagai representasi politik Pulau Lombok dan Sumbawa. Akhir pekan ke-
marin, Ahyar Abduh mengukuhkan 800-an Relawan Merang Sasak. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
PENGUKUHAN - Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh saat pengukuhan 800 Relawan Merang Sasak, dan pembacaan deklarasi Merang Sasak. Sementara, Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi menerima pengalungan serban hitam putih dari tokoh masyarakat Bima, H. Harun Al Rasyid, Sabtu (3/3).
Mataram (Suara NTB) Peringatan hari jadi (Hadi) yang ke-65 Sabtu (3/3), sangat spesial bagi segenap warga Nadlatul Wathan (NW). Pasalnya Hadi tahun ini berhasil
menyabet Museum Rekor Indonesia(Muri) untuk kategori pencapaian paling banyak berhizib dengan angka, dengan peserta mencapai 44.675 orang. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Senin, 5 Maret 2018
Bentuk Kelompok Wanita Tani BANTUAN bagi kelurahan dari Dinas Ketahanan Pangan untuk melaksanakan program pekarangan lestari, membuat kelurahan Babakan segera membentuk kelompok wanita tani. “Dari dinas memberikan bantuan kepada kelurahan dan diminta daftar nama yang bersedia melakukan penanaman ini,” kata lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos, pekan kemarin. Ia menerangkan bantuan ini ditujukan bagi para ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pe(Suara NTB/uul) kerjaan. Abdul Rauf “Ibu-ibu ini kan tidak ada kegiatannya, nanti bibit sayurannya dibantu dari dinas,” tambahnya. Kegiatan tanam-menanam ini direncanakan dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan mereka, dengan menggunakan polybag. Kelompok wanita tani yang dibentuknya ini terdiri dari anggota yang memang tidak banyak memiliki kegiatan. “Mereka nanam juga kan tidak berat, paling hanya menyiram dan merawatnya saja,” jelasnya. Kelurahan Babakan, kata Rauf, merupakan salah satu dari empat kelurahan di kecamatan Sandubaya yang mendapatkan bantuan ini. “Kelurahan yang dapat bantuan ini dianggap yang tingkat kemiskinannya masih tinggi,” jelasnya. Persyaratan untuk mendapatkan program ini, imbuhnya, adalah perempuan dan mau melaksanakan program ini. “Hasilnya kan bisa efektif bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli lauk dan sayur,” tambahnya. Semua peralatan dan benih yang akan didapat oleh kelompok tani ini berasal dari bantuan dinas. “Selama setahun mereka akan diberikan pembinaan dan pelatihan karena tujuannya memang untuk membuat ibu-ibu ini mandiri pangan,” kata Rauf. Kelompok wanita tani ini beranggotakan 10 orang yang berasal dari lingkungan Babakan Selatan yang diajukan oleh kepala lingkungannya. “Kalau lurah mana tahu yang berhak dapat, karena yang lebih tahu adalah kepala lingkungannya,” jelasnya. Hasil panennya nanti bisa digunakan para anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhan mereka atau bisa dijual. “Intinya untuk memberdayakan ibu rumah tangga sehingga bisa mendapat penghasilan tambahan. Yang penting mereka mau bekerja dan usaha saja,” imbuh Rauf. (uul)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Jangan Mudah Percaya dengan Investor Asing Mataram (Suara NTB) Rencana investor dari luar daerah menanamkan modal di Kota Mataram, hingga saat ini satu pun belum terealisasi. Bagi Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Pemkot harus berhati - hati mengeluarkan rekomendasi, tidak mudah percaya kepada investor asing. Menurut Mohan, pengalaman sebelumnya dinilai cukup menjadi pembelajaran. “Walaupun mereka pakai jas rapi, ndak begitu saya patiq (percaya). Malah saya lebih percaya investor lokal daripada luar ini,” tegas Mohan, pekan kemarin. Alasan lebih mempercayai investor lokal menurut Mohan, karena mereka memiliki posisi tawar serta mempertaruhkan harga diri perusahaan mereka. Dia meyakini ketika
telah berencana berinvestasi kemudian dibatalkan, itu berarti merusak reputasi dan kredibilitas perusahaannya. Berbeda halnya pengusaha asing jelas tidak diketahui maksud di balik rencana besar mereka. Bisa saja skenario investor asing menjalin kerjasama dengan pemerintah kemudian mendapatkan bantuan modal dari bank. “Dari tanda tangan kemudian mereka dapat pinjaman. Saya pikir Kota Mataram ndak akan se-
cereboh itulah,” tambahnya. Investor asing berusaha di Mataram yakni PT Hanvit asal Korea yang bakal mengelola sampah jadi sumber energi terbarukan. Investor asal Negeri Ginseng ini sejak 2016 lalu menawarkan ide tersebut. Tapi hingga kini belum ada kejelasan. Mereka beralasan merampungkan studi kelayakan (feasibility study). Selanjutnya, investor asal Prancis bakal menata Kota Tua Ampenan. Tiga tahun ber-
”
Walaupun mereka pakai jas rapi, ndak begitu saya percaya
jalan tak ada tindaklanjut lagi. Mohan tidak mengetahui sejauh mana investor tersebut melakukan kajian. Berbeda halnya investor Korea, ia mendapatkan laporan sedang melakukan kajian. Dikatakan Plt Walikota, pengalaman ini cukup jadi catatan pemerintah agar
(Suara NTB/dok)
H. Mohan Roliskana tidak mudah percaya dengan investor luar. (cem)
(Suara NTB/cem)
PEMULUNG - Seorang pemulung di Kelurahan Rembiga memanfaatkan saluran air di Jalan Dakota untuk membersihkan barang rongsokan yang ditemukan di pinggir saluran. Harapannya, barang yang ditemukan di tumpukan sampah tersebut bisa dimanfaatkan kembali.
Ciptakan Inovasi Daerah PANSUS Sistem Inovasi Daerah terus mendorong lahirnya sistem terpadu Di Kota Mataram kaitannya dengan inovasi daerah. Karena belajar dari daerah lain, kata Ketua Pansus Sistem Inovasi Daerah pada DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (2/3), Kota Mataram dapat dikatakan cukup tertinggal dari daerah lain yang notabene belum memiliki Perda Sistem Inovasi Daerah. ‘’Kita sudah mengada(Suara NTB/fit) kan rapat internal dan stuHj. Baiq Mirdiati di komparasi ke dua daerah. Yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Badung, Bali,’’ katanya. Dipilihnya dua daerah itu, lanjut Mirdiati, karena dua daerah itu sudah melaksanakan sistem inovasi daerah dengan baik. Paling tidak Kota Mataram bisa mencontoh hal-hal baik dari daerah lain. Mirdiati menggambarkan, di dua daerah yang dikunjungi pansus tersebut, OPD-OPD di sana menciptakan inovasi tanpa diminta. Untuk itu, Politisi Gerindra ini berharap OPD-OPD di Kota Mataram lebih peka terhadap perkembangan zaman. Sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. ‘’Mudah-mudahan Kota Mataram ini bisa seperti Surabaya dan Badung,’’ harapnya. Dengan adanya payung hukum nantinya terkait sistem inovasi daerah, Mirdiati berharap ke depan Kota Mataram bisa jauh lebih maju dibandingkan daerah-daearah lainnya. ‘’Jadi OPD tidak sebatas menunggu apa yang harus dilakukan,’’ cetusnya. Mirdiati mengatakan bahwa ada tren yang berkembang di kota-kota besar. Di mana Pemda mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan sistem yang sesederhana mungkin namun efektif dan efisien. ‘’Jadi di kota-kota besar sekarang sudah membuat sistem informasi satu pintu. istilahnya mall informasi,’’ cetusnya. Mirdiati optimis Mataram pun bisa seperti kota-kota besar lainnya, sepanjang OPD-OPD lingkup Pemkot Mataram terus mengasah kreativitas mereka. Anggota Dewan dari Dapil Mataram - Sekarbela ini menegaskan bahwa inovasi itu idealnya harus lahir dari dari OPD masing-masing. ‘’Kita dorong OPD ini punya inovasi agar tidak melempem,’’ katanya. Contohnya Kota Surabaya, meskipun kota pahlawan itu belum punya Perda sistem inovasi daerah namun inovasi yang dilahirkan semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Mungkin mereka juga ingin punya Perda, tapi apa yang sudah dilakukan daerah itu seolah-olah mereka sudah punya Perda,’’ tandasnya. (fit)
Pemkot Mataram Gelar Operasi Pasar Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Kota Mataram menggelar operasi pasar (OP) di enam kecamatan. Kegiatan rutinitas ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menjelaskan, OP ini merupkan agenda rutinitas dilakukan setiap tahun antara empat hingga enam kegiatan. Satu kegiatan menjangkau enam kecamatan. Dan, tahun ini diawali Februari untuk enam kegiatan. Operasi pasar di lingkungan Gegutu Kelurahan Rembiga adalah agenda terakhir. Sebelumnya, sudah dilakukan di Mon-
jok, Karang Taliwang, Ampenan, Pagutan dan Babakan. “Sama seperti biasa kita ingin melakukan pendekatan antara distributor ke masyarakat,” kata Alwan pekan kemarin. Tujuan operasi pasar lanjutnya, semata - mata agar masyarakat mendapatkan harga kebutuhan pokok dengan harga murah, sehingga tidak jauh jauh pergi berbelanja. Kegiatan ini ditekankan pada operasi beras. Badan Urusan Logistik diperintahkan oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo untuk menekan harga beras. “Kita membantu Bulog untuk OP di pasar dan pusat perkantoran,” tambahnya. Alwan mengakui, harga be-
ras di pasar relatif mahal. Paling tidak, OP ini menekan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya. Disebutkan dia, beras jenis premium sesuai harga eceran tertinggi Rp 12.800. Sedangkan medium Rp 9.350/kg. “Insya Allah kegiatan selanjutnya kita gelar bulan Mei menjelang puasa dan jelang lebaran. Dan, akan diselenggarakan di lapangan besar,” tambahnya. Berbeda seperti operasi sebelumnya, harga produk dijual oleh 25 distributor terlibat dalam OP tersebut relatif sama dengan harga di toko dan pasar. Sebagai contoh, harga minyak goreng dijual Rp 11 ribu per liter. Demikian juga dengan har-
Pelanggaran Bangunan di Mataram Belum Bisa Ditindak Mataram (Suara NTB) Sejumlah pelanggaran bangunan di Kota Mataram sampai saat ini belum bisa ditindak tegas dengan penjatuhan sanksi denda. Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih menunggu hasil kajian dari Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, penjatuhan sanksi denda dinilai sebagai salah satu solusi mengatasi pelanggaran bangunan. Selama ini, ia melihat masyarakat cenderung tidak memperhatikan aturan saat membangun. Akan tetapi, sanksi denda tidak akan berlaku bilamana jenis pelanggaran kategori berat. “Kalau berat tidak bisa. Toleransi mungkin
ada. Tapi bangunan harus dibongkar,” kata Mahmuddin. Penerapan sanksi denda, pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Pemerintah Pusat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Kajian ini nantinya berupa perhitungan denda serta mekanisme pembayaran ke pemerintah. “Kita tunggu dulu kajian itu keluar,” jawabnya. Berdasarkan identifikasi petugas pengawas kata Mahmuddin, cukup banyak pelanggaran ruang terjadi di Mataram. Pihaknya sedang data jenis dan tingkat pelanggarannya. Pelanggaran tersebut seperti tak sesuai roi jalan, membangun di sempadan sungai, bangunan di atas sa-
luran serta pemasangan kanopi memakan areal publik. Puluhan jenis pelanggaran belum bisa diambil tindakan. Mahmuddin mengaku cukup kewalahan menangani pelanggaran bangunan. Di tengah intensitas program fisik harus dipercepat. “Karena banyak yang harus diurus, kadang saya lupa ada tugas yang lain juga jadi tanggungjawab saya,” cetusnya. Pelanggaran bangunan di Jalan Dakota, pemiliknya sudah membongkar sendiri bangunan miliknya. Sedangkan, bangunan lainnya masih harus menunggu SK Walikota. Dijelaskan, pembongkaran bangunan memiliki mekanisme. Artinya, harus ada persetujuan dari Walikota. (cem)
Proyek di Dikes Minta Pendampingan TP4D Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, meminta pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pengerjaan proyek Pustu dan Poskesdes. Pendampingan oleh TP4D ini mulai dari perencanaan, penganggaran, tender hingga proses pengerjaan. Proyek dikerjakan tahun ini yakni, pembangunan Pustu di
Babakan, Puskesdes Karang Pule dan perbaikan puskesmas Pagesangan. Satu dari tiga proyek ini melalui tender. Dan, dua lainnya dengan mekanisme penunjukan langsung. “Satu yang kita tender nilainya itu Rp 500 juta itu Puskesdes Karang Pule. Sementara, Pustu Monjok dan perbaikan Puskesmas Pagesangan nilainya dibawah Rp 200 juta,” sebut Kepala Dinas
Kesehatan, dr. H. Usman Hadi ditemui pekan kemarin. Dia menjelakan, Pustu di Kelurahan Monjok merupakan usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) 2017. Sedangkan, perbaikan bagian atap dan tembok Puskesmas Pagesangan sebelumnya ada keluhan dari warga karena rumahnya terkena cipratan air. “Saya
juga baca dari suara pembaca. Makanya langsung saya intervensi,” tambahnya. Pengerjaan proyek dengan sistem penunjukan langsung (PL), Usman mengaku tetap melakukan pengawasan. Dia berharapkan, proyek fisik miliknya tahun ini bisa selesai tepat waktu. Sebagai tambahan informasi, dua tahun berturut - turut proyek fisik milik Dinas Kesehatan Kota Mat-
aram selalu bermasalah. Tahun 2016, proyek lima puskesmas molor bahkan meninggalkan masalah. Seperti Puskesmas Dasan Agung, baru tiga bulan ditempati bagian plafon rusak. Demikian pula, proyek Puskesmas Selaparang senilai Rp 1 miliar. Rekanan nyaris diputus kontrak karena tak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. (cem)
(Suara NTB/cem)
OPERASI PASAR - Masyarakat di lingkungan Gegutu Kelurahan Rembiga memadati operasi pasar digelar Dinas Perdagangan pekan kemarin. ga beras. “Harganya sama sep- lagi menjual kebutuhan pokok erti di pasar,” kata salah seor- lainnya. Distributor yang terlibat ang warga, Yani. Yani memberi- terbatas. Produknya relatif sedikan masukan bahwa operasi kit. “Kebanyakan jual produk kepasar seharusnya lebih banyak cantikan,” kritiknya. (cem)
Pemkot Ingin Tender Proyek Dipercepat Mataram (Suara NTB) Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., meminta Bagian Layanan Pengadaan (Balap) melakukan percepatan pelaksanaan tender proyek fisik. Terutama dokumen lelang yang sudah lengkap secara administrasi. “Saya sudah perintahkan supaya Balap segera melelang mana yang dokumen sudah lengkap,” tegas Wartan pekan kemarin. Data dihimpun dari Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Mataram, Minggu (4/3) sore. Baru ada tiga paket proyek telah dilelang. Yakni, supervisi konstruksi paket pemeliharaan berkala jalan senilai Rp 503,68 juta, supervisi konstruksi paket peningkatan jalan senilai Rp 791,8 juta. Terakhir, belanja obat - obatan milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram yang sumber anggarannya dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 4,97 miliar. Sementara, tender lanjutan proyek gerbang di Lingkar Selatan senilai Rp 5 miliar serta gedung Badan Keuangan Daerah dan Monumen Mataram senilai Rp 1,5 miliar belum dilelang. Wartan menambahkan, lelang proyek gedung BKD senilai Rp 1,5 miliar menunggu penghapusan aset dan prosedurnya berada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ini kata dia, sedang dikerjakan oleh Badan Keuangan Daerah. Sedangkan, dua proyek milik PUPR yakni gerbang dan monumen sudah dibicarakan dengan Kadis PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura. Dia meminta keperluan administrasi pelelangan secepatnya diselesaikan. “Saya sudah
(Suara NTB/dok)
Wartan omongkan supaya diselesaikan yang belum diselesaikan. Kita sudah perintahkan Kadis PU segera berkoordinasi,” ujarnya. Dia mengakui rencana percepatan pembangunan sebelumnya diminta oleh Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Oleh karena itu, ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki hambatan - hambatan administrasi segera diselesaikan menyangkut percepatan tender. Bagian Layanan Pengadaan kata dia, sudah bersurat ke masing - masing SKPD agar segera mengajukandokumenlelangmereka. “Kita terus dorong. Surat sudah kita kirim ke OPD,” akunya. Proyek fisik anggarannya besar diupayakan sesegera mungkin dilakukan tender. Pihaknya tidak mau berkejaran dengan waktu dan tidak ingin ada tender pada penghujungwaktu,sehinggamenimbulkan keterlambatan. “ Apa yang harus dikerjakan diselesaikan dulu. Kita ini bekejaran dengan waktu,” demikian kata dia. (cem)
SUARA NTB
Senin, 5 Maret 2018
Halaman 3
Faber Castell Gelar Family Art Competition di 32 Kota
(Suara NTB/ist)
Kegiatan Family Art Competition di Mataram Mall, Minggu (4/3). Mataram (Suara NTB) Perkembangan zaman mendorong penggunaan teknologi semakin massif. Hadirnya gadget mau tidak mau menyebabkan berkurangnya waktu bersama yang berkualitas antara orang tua dan anak. “Tidak hanya berkaitan dengan kualitas waktu bersama, namun bila dikaitkan dengan aspek si anaknya sendiri, dalam hal kreativitas, kecerdasan, rasa percaya diri dan kemandirian juga mengalami pergeseran dengan maraknya gawai saat ini,” ungkap Product Manager PT. Faber Castell International Indonesia Richard Panelewen. Dasar itu, Faber Castell menggelar Family Art Competition. Kompetisi ini melibatkan orang tua dan anak. Faber Castell melalui kampanye yang bertemakan “Art4All” terdorong menghadirkan kegiatan dengan konsep berkreasi bersama membuat sebuah craft/kerajinan tangan. “Family Art Competition ini terdapat unsur kerjasama antara orang tua dan anak. Misalkan orang tua dapat melakukan proses memotong kertas sementara si anak diberikan kepercayaan dalam mewarnai, tentu hal ini merupakan kerjasama yang sangat baik antara orang tua dan anak,” papar Richard. Family Art Competition Faber Castell ini akan berlangsung di 32 kota
di seluruh Indonesia. Dimulai Bulan November 2017 hingga Maret 2018. Dengan dibuka pelaksanaannya serentak di dua kota yaitu Semarang dan Samarinda pada tanggal 5 November 2017, sedangkan untuk Lombok acara Family Art Competition dipusatkan di mataram yang dilaksanakan Minggu (4/3) di Mataram Mall Pejanggik. Ditemui di sela-sela acara SPR Faber Castell Lombok, Mukaram menjelaskan pemenang juara 1 di setiap kota akan dilombakan lagi di tingkat nasional. Akan dipilih delapan pemenang yang akan mendapat hadiah ke Thailand. ‘’Untuk Lombok kita targetnya 500 peserta yang daftar tetapi per hari ini sudah ada 526 anak. Untuk peserta hari ini kita kerjasama dengan sekolah ya. Kita sebenarnya area pesertanya dari seluruh Lombok sih, Mataram (Suara NTB) dari Praya, Lombok Timur tetapi Komunitas Tangan Di kami pusatkan di Mataram, hadiAtas (TDA) Mataram ahnya uang tunai, piala, piagam, kembali mengadakan pesbingkisan dari Faber castell. Kita ta wirausaha yang menjadi disupport oleh Bank Danamon, unacara rutin tahunan komutukdelapanorangyangakandikirim nitas ini. Mengambil tema ke Thailand akan diumumkan pada Industri Kreatif dan Pariwiakhir maret,” jelasnya. sata NTB di era digital, kegMukaram berharap acara ini iatan dilakukan selama 2 berlanjut setiap tahun dan makin hari, tanggal 3-4 Maret banyak pesertanya. ‘’Karena kita 2018 bertempat di Taman akan sediakan hadiah yang berbeBudaya, Mataram. Ada da-beda. Serta dapat mempererat berbagai kegiatan digelar lagi hubungan antara orang tua dan sebagai rangkaian acara anak,” harapnya. (*) pesta wirausaha ini. Mulai dari seminar, workshop, pelatihan, bazar, dan expo. Ketua TDA Mataram, Bambang Parmadi mengatakan, kegiatan Pesta Wirausaha ini memiliki tiga tujuan utama. “Yaitu edukasi di mana di sini kita
Meriah, Pesta Wirausaha TDA Mataram
Jumat, 02/03/2018
belajar, ada seminar, workshop dan couching. Kemudian ada promosi produk kawankawan member TDA dan UKM yang lain,” jelasnya. Lalu juga bertujuan untuk menambah jejaring karena bisa bertemu dengan banyak UKM lainnya sehingga bisa menambah pemasaran. Sesuai tema yang diangkat, dirinya menginginkan agar industri kreatif semakin berperan dalam dunia pariwisata. “Pariwisata sangat membutuhkan tangan dari pelaku UKM kreatif baik melalui produk pendukung, atraksi ataupun destinasi,” kata Bambang. Apalagi dengan pariwisata NTB yang sedang tumbuh dan berkembang sehingga TDA mendorong pelaku UKM untuk berpartisipasi
(Suara NTB/ist)
Sekda NTB didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, Ketua TDA Mataram, Direktur Wirausaha TDA pusat bersama ketua panitia pesta wirausaha mumukul beduk menandai pembukaan acara. dalam pariwisata. “Pembicaranya yang di sini juga terkait misalnya seperti Ingga Suandana yang merupakan trip planner yang menjual foto untuk menarik konsumen,” jelasnya. Ia mengharapkan ke depannya, para pelaku UKM semakin bersemangat dalam berwirausaha agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. “Kita memilih jalur wirausaha ini agar bisa bermanfaat bagi banyak orang,” kata Bambang. Sedangkan Sekretaris D a e r a h Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady h. Sayuti, M.Sc, Ph.D, mengucapkan teri-
ma kasih dan selamat atas terselenggaranya pesta wirausaha ini. “Dengan adanya event ini Insya Allah akan berhasil mencetak angkatan kerja yang produktif di NTB menjadi wiarusaha,” terangnya. Ia berharap TDA mampu menjadi wadah yang solutif bagi anak muda NTB untuk menunjukkan eksistensinya. “Semoga ke depannya TDA akan terus sukses dan anakanak muda terus berkreasi membangun diri dan usaha. Karena anak muda menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengembangkan dan memajukan daerah,” katanya. Acara pesta wirausaha TDA Mataram ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Pegadaian persero wilayah Bali Nusra dan lainnya. 200 peserta kegiatan yang datang juga sangat antusias mengikuti kegiatan. Selain seminar dan workshop, juga tersedia stan bazar dan expo yang diikuti 30 peserta yang merupakan anggota TDA se-NTB. Bazar dan expo ini menyediakan berbagai produk UKM binaan TDA yang pastinya unik dan sayang untuk dilewatkan. (*)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 5 Maret 2018
Halaman 4
Warga KLU Ditangkap Mabes Polri
Tunggu Surat Resmi BPKP
Joko Tamtomo
(Suara NTB/yon)
KASUS dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penataan kawasan Pusuk Sembalun dengan total anggaran Rp2 miliar segera digelar penetapan tersangka. Dalam penetapan tersangka pada kasus yang bergulir sejak tahun 2016 lalu ini, penyidik dari Tipikor Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) masih menunggu surat resmi hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dari BPKP Perwakilan NTB. Sejauh ini, penyidik sudah mengantongi sejumlah alat bukti dalam penetapan tersangka yang akan digelar dalam waktu dekat ini, baik dari keterangan sejumlah pihak terkait serta proses audit yang sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan BPKP. Dalam kasus ini, tim auditor dari BPKP sudah melakukan dua kali jenis audit, pertama audit investigatif dan kedua audit PKN. Hasil dari kedua audit ini sudah diketahui, seperti audit PKN ditemukan kerugian negara sebesar Rp300 juta dalam proyek yang bersumber dari Tugas Perbantuan (TP) Kementerian Pariwisata tahun 2016 yang proses pengerjaannya dititip melalui Dinas Pariwisata Lotim. Meski hasil audit PKN sudah diketahui, namun surat resmi dari BPKP ke Polres Lotim terkait rincian hasil audit yang ditemukan itu belum juga diturunkan dan diterima oleh penyidik Tipikor Polres Lotim. Surat itulah yang masih menjadi kendala pihak kepolisian untuk menetapkan tersangka yang indikasinya dua orang. “Untuk hasil audit PKN itu memang sudah diketahui. Namun surat resmi rincian hasil audit itu yang belum kita terima. Itu yang kita tunggu, jika surat resmi itu kita terima. Maka tersangkanya akan langsung kita gelar (tetapkan),” ujar Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, Sabtu (2/3). Dalam kasus ini, penyidik dari Tipikor Satreskrim Polres Lotim sudah memeriksa sejumlah pihak terkait di antaranya, ULP, tukang beserta para pekerja, serta instansi terkait. Termasuk yang tidak kalah penting untuk dimintai keterangan, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Diketahui, proyek penataan kawasan pusuk Sembalun ini menelan anggaran keseluruhan sebesar Rp 2 miliar. Dari total anggaran itu, sebesar Rp1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan prasarana pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik, seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan pusuk Sembalun, serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Akan tetapi dalam pengerjaannya dinilai mengalami kejanggalan, sehingga aparat kepolisian langsung turun untuk mengusut proyek tersebut. (yon)
Fiddin Lantik Tim Pemenangan Korcam dan Kordes Selong (Suara NTB) Setelah melantik tim pemenangan tingkat kabupaten beberapa waktu lalu, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamudin Moestafa (Fiddin), Sabtu, (3/3) melantik koordinator tim pemenangan untuk tingkat kecamatan dan desa. Melalui pelantikan itu, perjuangan Fiddin untuk kepentingan rakyat dapat terwujud. Pelantikan dilakukan langsung Calon Bupati H.M.Syamsul Luthfi. Pada kesempatan itu, Syamsul Luthfi menekankan kepada koordinator tim pemenangan tingkat kecamatan maupun desa, jika Fiddin maju dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Termasuk meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, yang paling utama diperhatikan yakni perekonomian masyarakat, apabila perekonomian masyarakat bagus, maka akan berdampak terhadap kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan lain sebagainya. Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan kepada tim pemenangannya di dalam berjuang, antara hati dan perbuatan harus sejalan. Perjuangan, menurutnya bagian dari ibadah. Perjuangan dilakukan untuk membela kepentingan rakyat dan masyarakat. Kabupaten Lotim merupakan daerah yang memiliki peranan strategis untuk memajukan NTB. Lotim memiliki SDA dan SDM yang tidak kalah dengan daerah lain, sehingga potensi itu harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Atas dasar itulah, pasangan Fiddin dengan tulus dan ikhkas maju,dengan visi mewujudkan masyarakat Lotim, aman, religius dan unggul. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi ini diperlukan langkah-langkah untuk mencapai yang diharapkan sehingga bersatu, salah satunya dengan membentuk tim pemanangan. “Tim pemenangan memiliki peranan yang sangat penting, dalam memenangkan paket Fiddin, saya berharap Jangan tim saja yang sukses, melainkan calonnya juga harus sukses,” harapnya. Disebutkan bahwa tantangan dalam berpolitik antara masa lalu dengan masa sekarang sangatlah berbeda. Untuk itu, ia mengingatkan kepada timnya, struktur mulai dari tingkat desa sampai kabupaten harus membangun komunikasi dengan baik. Dengan komunikasi yang baik, pergerakan yang baik, diyakininya pasangan Fiddin akan mampu memanangkan Pilkada 2018 yang diikuti oleh empat pasangan calon. (yon)
(Suara NTB/yon)
PENGARAHAN - Calon Bupati Lotim, H.M. Syamsul Luthfi memberikan pengarahan terhadap koordinator tim pemenangan tingkat kecamatan dan desa, Sabtu (3/3).
DPRD Minta Pemda dan Kepolisian Gencarkan Sosialisasi UU ITE Tanjung (Suara NTB) Diamankannya KM alias AM, warga Dusun Mekar Sari, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) oleh Mabes Polri lantaran ujaran kebencian yang bersangkutan di facebook mengundang keprihatinan pimpinan DPRD KLU, H. Djekat Demung. Djekat yang sangat dikenal di Kecamatan Kayangan ini meminta agar hal serupa tidak terjadi lagi bagi warga lain di KLU. Untuk itu, ia meminta agar pihak Kepolisian maupun Pemda KLU untuk lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mengantisipasi munculnya kasus serupa. “Tentu kita prihatin, ada warga kita yang ditangkap gara-gara facebook. Kita ingin agar Pemda dan Kepolisian bekerjasama mensosialisasikan dampak baik buruk medos. Kepolisian harus sosialisasi lebih banyak. Kalau terjadi seperti ini, ya inilah akibatnya,” ujar Djekat dikonfirmasi Minggu (4/3). Menurutnya, adanya UndangUndang ITE belum banyak diketahui oleh publik. Terlebih lagi bunyi pasal per pasal dan sanksi yang bisa menjerat masyarakat akibat statusnya di facebook. “Pihak penyedia jaringan telekomunikasi juga perlu libatkan, kalau polisi tentu tentang Undang-Undangnya, maka ITE perlu disoialisasi lebih lanjut. Saya saja masih tidak tahu apa pasal-pasal dari ujaran kebencian itu,” lanjutnya. Djekat menilai, dinamika
pembangunan yang terjadi di masyarakat baik skala daerah maupun nasional tidak lepas dari masyarakat. Terkadang masyarakat masih menilai proses pembangunan maupun kebijakan secara subjektif. Ditambah minimnya pengetahuan pemilik akun, sehingga kerap memunculkan status yang berbau polemik dan rentan terseret ke ranah hukum. Medsos sambung Wakil Ketua I DPRD KLU ini, bukan media milik pemerintah. Konten yang kerap muncul di dalamnya pun beragam, dari sosialisasi, promosi potensi hingga kritik dari kebijakan pemerintah. Dasar itulah, ia merasa perlu agar instansi terkait lebih aktif mensosialisasikan dampak baik dan buruknya FB. “Kadang masyarakat saking senangnya sampai lupa diri.
Mereka tidak tahu bahwa statusnya diawasi oleh Kepolisian. Harapan saya masyarakat di KLU lebih berhati – hati menggunakan media sosial. Obyektivitas dikedepankan, jangankan hanya isu belaka lalu membuat status ujaran kebencian,” tandas Djekat. Untuk diketahui, Tim Gabungan Bareskrim Polri melalui Polda NTB mengamankan KM selaku pemilik akun FB Jayeng Rana. KM diamankan pada Jumat (2/3) lalu sekitar pukul 01.30 wita dini hari di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang. Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., selaku figur wakil kepala daerah sekaligus tokoh masyarakat dari Kecamatan Kayangan turut mengimbau agar masyarakat menahan diri
(Suara NTB/ari)
(Suara NTB/dok)
Djekat Demung
Sarifudin
dari postingan status yang berlebihan. Tidak hanya di level presiden, status FB yang banyak berkembang di Lombok Utara juga tidak sedikit yang mengarah pada kritik dan pembentukan isu yang tidak sesuai fakta. Salah satu yang dicontohkannya adalah isu keretakan dirinya dengan bupati. “Saya minta kepada teman-teman di media sosial untuk menahan diri, jangan sampai itu (status) masuk ke ranah kriminal. Karena Cyber crime ini kalau kita mau laku-
kan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh pimpinan daerah sebagai orang tua, mungkin banyak orang yang masuk penjara,” ungkap Sarifudin. Tidak hanya itu, ia juga meminta kepada pejabat di SKPD terkait yakni Dinas Kominfo dan Dinas Kesbangpoldagri untuk lebih mengawasi dinamika yang berkembang di facebook. “Dinas Kominfo agar menyaringlah, kalau terlalu keras dan merusak suasana lebih baik adminnya ditegur, distop,” tandas wabup. (ari)
Paslon Kritik Pemasangan APK Selong (Suara NTB) Aturan dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK) dikritik pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, ada calon-calon yang mendapat tempat stategis dan tidak strategis. Dikhawatirkan aturan itu dapat menimbulkan konflik antaran paslon yang satu dengan lainnya. Seperti disampaikan Calon Bupati Lotim nomor urut empat, H.M.Syamsul Luthfi, alokasi anggaran untuk pelaksanaan pilkada mulai tahapan awal hingga akhir sudah ada, Untuk itu, aturan yang dibuat harus dibuat secara detail dan berpihak pada keamanan dan keadilan. “Untuk yang sekarang ini kan, siapa yang duluan memasang, dia yang lebih bagus posisinya. Coba yang pasang belakangan, pasti sudah tempatnya tidak strategis. Yang pasang pertama saja yang dapat tempat strategis,” keluhnya. Selain itu, pemasangan baliho berdasarkan nomor urut juga tidak bisa diterapkan demikian. Karena bila tidak dituntun letak atau posisi pemasangannya, maka antara calon yang satu dengan lain pasti akan rebutan. Idealnya supaya tidak menimbulkan konflik, menurut politisi partai Demokrat ini pemasangan baliho
sepenuhnya harus dilakukan oleh KPU. Dengan demikian, pemasangan akan secara merata dan tidak menjadi rebutan antara pasangan calon satu dengan yang lainnya. Jika kebijakan itu diterapkan, pasangan calon siap memberikan kontribusi APK ke KPU daripada antara pasangan calon saling menyalahkan, rebutan dan dikhawatirkan menimbulkan konflik. Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Kabupaten Lotim, Eko Rahadi, menjelaskan, dalam PKPU seharusnya sesudah pencabutan nomor urut atau berlakunya masa kampanye tanggal 15 Ferbruari 2018, APK berupa baliho masing-masing paslon sudah terpasang pada titik-titik yang sudah ditetapkan. Untuk itu selaku pemantau kebijakan, ia meminta kepada KPU harus melaksanakan segala tahapan pilkada harus sesuai dengan undang-undang. Ketika sudah dilakukan pencabutan nomor urut oleh masing-masing pasangan calon, maka segala atribut kampanye harus disiapkan oleh KPU. Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Lotim, Taharudin, mengatakan jika pemasangan baliho untuk ke empat pasangan calon bupati dan wakil akan dilakukan setelah baliho tersebut diserahkan oleh pihak percetakan. Namun un-
(Suara NTB/yon)
TIDAK SESUAI - Baliho atau APK paslon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di bundaran Taman Masbagik yang dikritik paslon. Paslon ingin agar pemasangan APK di bawah koordinasi KPU agar paslon dan pendukungnya tidak ada yang saling rebutan lokasi pemasangan. tuk pemasangan oleh masing- amanah yang diembannya. tim sukses paslon sangat memasing paslon sudah dapat di- Dijelaskannya, proses pen- mahaminya dan tidak ada yang lakukan karena desainnya gadaan APK dan bahan kam- melakukan komplain, karena sudah disepakati, adapun panye yang disediakan oleh sejak awal dilibatkan, termajumlah baliho yang bisa di- KPU memang mengalami ket- suk dipertemukan dengan pipasang sebanyak tujuh baliho erlambatan. Dicontohkannya hak penyedia. “Kita sangat bermulai dari penyerahan desain terima kasih terhadap kritikan untuk satu paslon. Terkait dengan beberapa dari masing-masing paslon ter- itu sebagai langkah perbaikan kritikan itu, Taharudin menga- lambat, serta adanya bebera- mengingat masa kampanye masih cukup jauh yakni dari nggap jika hal tersebut menja- pa revisi gambar dan logo. Terkait dengan hal ini, Taha- tanggal 15 Februari hingga 23 di suatu masukan untuk KPU di dalam menjalankan rudin menegaskan jika semua Juni 2018,” ujarnya. (yon)
Potret Miskin Inaq Rusinep
Pondok Kebakaran, Numpang Hidup di Rumah Keluarga Inaq Rusinep (70 tahun) adalah salah satu dari sekian banyak warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang berstatus jompo. Sempat luntang lantung dan menumpang di sejumlah rumah warga, kini ia dipelihara oleh sanak saudaranya. Warga Dusun Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga ini nyaris hidup sendiri. Telah 4 kali menikah, ia tidak dikaruniai satu orang anak pun. Pengakuannya, kemungkinan lantaran dirinya tidak punya anak inilah yang menyebabkan empat mantan suaminya menceraikan. “Tidak punya anak. Saya sudah menikah 4 kali, sampai (menikah) ke Bayan dan tidak punya anak. Itulah sebabnya saya diceraikan,” katanya dalam bahasa sasak, Sabtu (3/3). Selama masa menjanda, Inaq Rusinep tinggal di Dusun Busur. Namun tak memiliki tempat menetap. Sekitar lebih dari 1 bulan lalu, pondok yang dibangunkan oleh sanak keluarganya terbakar. Pondok itu hangus seketika, apalagi material pondok dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Tempat didirikannya pondok yang terbakar itu bukan miliknya. Ia hanya menumpang, meski sang pemilik masih berstatus keluarga. Pemilik asli dari pekarangan yang ditempatinya adalah Surdi dan istrinya, Misni. Dengan Misni, Inaq Rusinep memiliki hubungan keluarga
(Suara NTB/ari)
MENUMPANG - Inaq Rusinep, salah satu keluarga miskin yang menumpang tinggal di rumah keluarga. berstatus keponakan dan bibi. Misni adalah keponakan dari sepupu Inaq Rusinep sendiri. “Saya ponakan Inaq Rusinep. Beliau sebelumnya menumpang di rumah warga, karena saat itu saya dan suami juga tidak punya lahan. Yang 10 are ini barubaru dibeli,” ujar Misni. Memiliki lahan yang cukup, ia pun meminta Inaq Rusinep tinggal bersama, mengingat sang Bibi nyaris hidup sebatang kara. Sebelum tinggal bersamanya, Inaq Rusinep telah beberapa kali menumpang. Pada masa-masa itu, ia ingat betul. Beberapa kali Inaq Rusinep ditagih oleh pemilik rumah tempatnya menumpang, dari tagihan air dan listrik. Tak tega, akhirnya atas seizin suami, mereka merawat Inaq Rusinep. Selama hidup bersamanya, Inaq Rusinep tidak memperoleh bantuan pemerintah kecuali raskin. Kondisi pondok bambu yang ditempati sang Bibi juga tidak pernah dihirau-
kan oleh jajaran pemerintah. Meski belakangan ia juga berharap agar pemerintah membuatkan rumah dari program bantuan yang dimiliki. Sejak kediaman Inaq Rusinep terbakar dan pondoknya belum rampung diperbaiki lantaran suami Misni sakit-sakitan, jadilah Inaq Rusinep diangkut oleh keluarga lainnya. Ia kini menetap bersama H. Sumiarto, warga Dusun Busur. Di salah satu rumah yang cukup luas, Inaq Rusinep kini tinggal bersama sepupunya, Inaq Mirti alias Rati. “Kami sudah sama-sama tua, sekarang Inaq Rusinep tinggal bersama saya, setelah diminta untuk dirawat oleh tuan (Haji Sumiarto),” aku Inaq Mirti. Ia juga merasa kasihan, karena Inaq Rusinep semasa hidupnya tinggal sendiri. Tak punya anak yang merawat. “Kewajiban kita untuk merawatnya, kalau ada bantuan dari pemerintah ya syukur alhamdulilah,” tutup Inaq Mirti. (ari)
Polres Lotim Bekuk Terduga Pengedar Sabu Selong (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Lombok Timur (Lotim) mengamankan terduga pengedar narkoba jenis sabu, Her (38) asal Bertais Cakranegara Kota Mataram. Pelaku diamankan di jalan raya Paokmotong Kecamatan Masbagik, Sabtu (3/3). Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH,SIK, menjelaskan, terduga pengedar narkoba itu diamankan ketika pelaku diduga melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di pasar Paokmotong Kecamatan Masbagik. Penangkapan terhadap pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat beserta hasil pengamatan yang dilakukan oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 210 gram. “Pelaku kita amankan hari Jumat sekitr pukul 20.30 wita. Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lotim melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Set-
elah mendapatkan bukti permulaan yang cukup,” ungkapnya, Sabtu (3/3). Dituturkan Kapolres, kronologis penangkapan pelaku saat mengendarai satu unit roda empat Toyota Caliya DR 1375 BG, lokasi penangkapan di depan sebuah salon kecantikan di jalan raya di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan mobil, saat penggeledahan mobil, ditemukan dua bungkus narkotika jenis sabu dikemas menggunakan tisu, dua bungkus sabu ditemukan di dasbord samping pintu depan sebelah kanan. “Barang bukti yang diamankan, dua bungkus sabu berat 210 gram, satu buah handphone merek Samsung beserta headset dan power bank,”ujarnya. Saat ini pelaku dalam pemeriksaan Satresnarkoba Polres Lotim guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap tersangka dan barang bukti lainnya. (yon)
(Suara NTB/ist)
TUNJUKKAN - Kapolres Lotim, M. Eka Fathurrahman (kanan), menunjukkan terduga pelaku pengedar narkoba yang berhasil diamankan kepolisian beserta barang bukti narkoba 210 gram.
SUARA NTB Senin, 5 Maret 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Tertibkan Vila Bodong Jamin Tidak Ada Pungli MENCUATNYAdugaan pungutan liar (pungli) di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) – Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) Lombok Tengah (Loteng) dibantah keras Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun. Menurutnya, dugaan pungli muncul, dikarenakan kesalahpahaman semata. “Kami bisa menjamin, tidak ada pungli di LTSA Loteng. Kasus dugaan pungli yang sempat muncul kemarin, itu lebih dikarenakan salah persepsi semata,” tegas H. Masrun, saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (4/3). (Suara NTB/dok) Diakuinya, begitu kasus H. Masrun tersebut munculnya pihaknya langsung mengklarifikasi kepada semua staf dan petugas LTSA Loteng. Dari hasil klarifikasi, semua dengan tegas membantah melakukan pungli. “Jangankan minta yang Rp50 ribu untuk biaya pelayanan. Hanya sekedar untuk uang rokok pun tidak pernah, staf ataupun pegawai LTSA memintanya,” ujarnya. Pihaknya menegaskan, semua alur dan prosedur pelayanan di LTSA Loteng sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap saat pelayanan di LTSA dipantau dan dimonitor, apakah masih sesuai aturan yang tidak. Kalau sampai ada yang menyimpang, staf maupun pegawai yang terlibat pasti akan ditindak tegas. Persoalan dugaan pungli itu sendiri muncul, karena dari pihak PT. Cahaya Lombok mengira harus menyerahkan uang ke petugas baru bisa dilayani. Padahal pelayanan di LTSA Loteng sudah ada alur dan prosedurnya. Misalnya, untuk pelayanan pembuatan paspor di LTSA Loteng sudah disiapkan nomor antrean. Jadi pemohon paspor tidak akan dilayani, kalau belum sampai nomor antrenya. Kemudian karena keterbatasan peralatan, pelayanan di LTSA Loteng juga dibatasi. Tidak bisa semua calon TKI yang diusulkan oleh satu perusahaaan langsung keluar rekomendasinya. Misalnya, satu perusahaan mengajukan 20 TKI, maka yang diberikan rekomendasi hanya 10 orang saja. Sisanya akan dibuatkan kemudian. Karena dalam satu hari, tidak hanya satu perusahaan yang mengajukan rekomendasi maupun pembuatan paspor bagi calon TKI-nya bisa sampai 6 hingga 7 perusahaan. Sementara peralatan yang ada masih terbatas, sehingga supaya pelayanan merata, maka setiap perusahaan dibatasi. “Alat scan untuk paspor misalnya, sekarang hanya satu. Itu hanya bisa melayani sampai 35 orang per hari. Tapi karena banyak permintaan, dipaksa sampai 55 orang per hari,” ujarnya, seraya menambahkan, LTSA Loteng tidak hanya melayani calon TKI asal Loteng saja. Calon TKI dari Lombok Timur, Lombok Barat bahkan dari Lombok Utara juga dilayani. Akibat pembatasan tersebut, muncul dugaan harus membayar ke petugas supaya bisa dilayani lebih cepat. Padahal itu hanya untuk pemerataan saja. Semua tetap akan dilayani. Tetapi secara bertahap, karena keterbatasan alat serta petugas yang dimiliki. “Persoalan yang disampaikan pihak PT. Cahaya Lombok sudah kita klarifikasi. Pihak PT. Cahaya Lombok pun sudah mengakui kesalahannya dan sudah membuat surat pernyataan,” pungkas Masrun. (kir)
OPD Dinilai Saling Lempar Tanggung Jawab Giri Menang (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) dinilai saling lempar tanggung jawab dalam hal penanganan vila-vila tak berizin dan yang menyalahi izin di wilayah Senggigi. Pasalnya, ketika turun ke desa melakukan pengecekan justru saling lempar dengan alasan bukan kewenangan dalam hal penertiban. Padahal pihak desa sudah memberikan data terkait vila-vila bermasalah. “Sudah turun dinas ke desa, kami kasih data vila dan losmen yang ada di wilayah kami. Tapi saat kami minta agar ditertibkan malah terkesan mereka saling lempar. Bilang bukan kewenangannya lah,’’ aku Kepala Desa Senggigi H. Ilham, Sabtu (3/3). Diakuinya, sebulan lalu tim pemda sudah turun ke desanya untuk meminta data, pihaknya pun memberikan data yang diminta. Mengacu datanya, terdapat 50 unit vila yang ada di desanya dari jumlah ini hampir sebagian besar tidak berizin. Vila-vila ini pun jelasnya perizinan dan lahannya memakai warga lokal untuk diperalat padhal yang punya WNA. Nama warga lokal dipinjam, sampai pada sertifikat balik nama dan izin. Setelah vila-vila ini beroperasi
dan terjual, warga lokal inipun diberikan 5 persen dari hasi pernjualan. Warga lokal yang dijadikan “alat” oleh orang asing ini jelasnya, adalah orang-orang yang punya jabatan baik oknum ASN dan oknum DPRD. “Jadi warga yang dipakai orang asing ini ada oknum pejabat dan oknum dewan,” ungkapnya. Menanggapi hal ini, Kepala Satpol PP Lobar, Mahnan, SSTP., menegaskan setelah melakukan operasi di luar Senggigi seperti di Mambalan dan Suranadi, maka giliran selanjutnya adalah kawasan Senggigi. Diakuinya, pihaknya sudah memegang data awal vila dan hiburan, namun perlu pengecekan kembali dengan menyandingkan antara fakta lapangan.”Kita sasar terma-
suk vila, sebab itu sumber potensi PAD,”tegasnya. Sementara itu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Lombok Barat melakukan penyisiran perizinan diduga bodong di wilayah Senggigi. Untuk penyisiran ini, pihaknya terkait koordinasi dengan desa untuk memadukan data perizinan. Langkah ini dilakukan disamping mensinkronisasi data perizinan, juga untuk mengetahui jumlah bangunan vila dan hotel serta bunglow bodong di wilayah Senggigi. Di samping itu, langkah ini untuk mengoptimalkan pemasukan PAD. “Kami sudah melakukan penyisiran perizinan bangunan vila di Senggigi, kami ingin sisir bangunan yang bodong,” aku Plt Kadis
Praya (Suara NTB) Kawasan Ekononomi Khusus (KEK) Mandalika, dipastikan menjadi salah satu destinasi wisata yang akan dikunjungi para delegasi IMF-World Bank Annual Meeting Bali, 12-14 Oktober mendatang. Untuk itu, pembenahan dan penataan kawasan tersebut kini mulai dikebut pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan. Dalam rilis yang diterima Suara NTB, Sabtu (3/3), Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, mengatakan ada sekitar 18 ribu delegasi yang akan menghadiri pertemuan tahunan lembaga keuangan internasional di kawasan The Nusa Dua Bali. Dari jumlah ini, hampir setengah di antaranya dijadwalkan akan mengunjungi Pulau Lombok khususnya kawasan Mandalika Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng). “Lombok (The Mandalika,red) menjadi salah satu dari tujuh daerah tujuan wisata para delegasi Annual Meetting IMF. Selain Bali, Banyuwangi, Labuan Bajo, Toba dan Toraja serta Borobudur,” terangnya. Untuk itu, pihak ITDC selaku pengelola kawasan Mandalika, kini tengah berupaya maksimal mempersiapkan kawasan ini agar pada waktunya benar-benar siap dikunjungi para delegasi IMF yang berada dari 189 negara tersebut. Karena bagaimanapun, bukan hanya nama kawasan saja yang dipertaruhkan dalam hal ini. Tetapi nama pariwisata NTB dan Indonesia scara lebih luas, juga jadi taruhannya. “Kami pada prinsipnya siap menyambut para delegasi IMF. Dan, memperlihatkan keindahan kawasan Mandalika. Berikut kemajuan-kemajuan pembangunan dan (potensi) investasi di kawasan ini,” tegasnya. Nusa Dua Juga Berbenah Menyinggung kesiapan kawasan Nusa Dua Bali yang akan menjadi tempat penyelengaraan pertemuan tahunan tersebut, Abdulbar menegaskan juga sudah siap. Dari sisi pengamanan dan accessibility kawasan saat ini sudah semakin diperkuat. Hal itu untuk menjamin, pelaksanaan pertemuan tersebut bisa berjalan aman dan lancar. “Tugas kami adalah menjamin kelancaran dan keamanan sirkulasi antar lokasi di dalam kawasan selama berlangsungnya pertemuan, serta keamanan seluruh delegasi selama berada didalam kawasan,” tandasnya seraya menambahkan penanganan keamanan dilengkapi pula dengan penyiapan SOP penanganan bencana bersama BNPB pusat. Dan, di dalam kawasan nantinya juga akan disiapkan posko pengamanan terpadu. (kir)
PMPTSP Lobar, H. Dulahir. Dulahir mengaku pihaknya kesulitan melakukan penyisiran perizinan di Senggigi lantaran banyak pemilik yang tak ada di tempat, karena menyuruh warga lokal menunggu di vila. Karena itulah pihaknya melakukan langkah koordina-
si dengan desa terkait data perizinan. Menurutnya, setelah memperoleh data perizinan di desa pihaknya selanjutnya mencocokkan dengan perizinan di dinas. Jika ditemukan ada yang tak tercatat di dinas, maka jelas bangunan tersebut bodong. (her)
Antisipasi Gesekan
Polres Perkuat Pengamanan Selama Kampanye
Sambut Delegasi IMF
Pembenahan Kawasan KEK Mandalika Dipercepat
(Suara NTB/dok)
SEGERA DITERTIBKAN - Keberadaan vila yang diduga tak berizin di Senggigi yang segera ditertibkan aparat Pemda Lobar.
(Suara NTB/her)
MACET - Bantuan sumur bor di Giri Sasak yang macet, karena ditinggal rekanan.
Diduga Ditinggal Kontraktor
Proyek Sumur Bor di Giri Sasak Macet Giri Menang (Suara NTB) Proyek sumur bor yang dibangun dari program BPBD provinsi di Dusun Tanak Putik Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan macet. Proyek yang dikerjakan pada APBD perubahan tahun 2017 diduga ditinggal oleh kontraktor. Pihak desa dan dusun berkali-kali mengontak pihak rekanan untuk menindaklanjuti persoalan ini, akan tetapi pihak kontraktor tidak kunjung datang. ‘’Keberadaan galian sumur bor itu membahayakan warga setempat. Sumur bor ini dihajatkan untuk menanggulangi bencana kekeringan yang tiap tahun melanda wilayah setempat,’’ ungkap Kepala Desa Giri Sasak Hamdani kepada wartawan, Minggu (4/3). Hamdani menyatakan terkait persoalan sumur bor mangkrak di Dusun Kayuk Putik berasal dari program BPBD Provinsi tidak melalui desa, namun langsung dibangun ke lokasi, sehingga pihaknya tidak tahu. Sumur bor ini, jelasnya, digali sedalam 10 meter, namun ditinggalkan oleh rekanan. Rekanan katanya hanya mengantar deker sebanyak 20 unit lalu
pergi bahkan pemilik deker juga belum dibayar. Pemilik deker pun mau mengambil lagi deker nya untuk dijual lagi. Pihaknya dan dusun pun sudah mengontak rekanan tersebut, namun beberapa kali ditelepon tidak direspons. Keberadaan galian sumur bor ini sendiri jelasnya berbahaya sebab lubang menganga. Wargapun terpaksa menutup dengan sisa terpal seadanya. Menurutnya, rencana awal dibangun sumur bor ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih guna mengatasi kekeringan. Namun sumur bor ini bukannya membantu warga, namun membahayakan warga. Sementara kepala BPBD Lobar, HM Najib menyatakan pihaknya tidak tahu terkait sumur bor di Giri Sasak, sebab sumur bor tersebut dibangun oleh BPBD provinsi. “Itu provinsi yang punya, kami tidak pernah dikoordinasikan,” ujarnya. Diakuinya, proyek sumur bor yang dimaksud belum pernah dikoordinasikan sebab tidak pernah diberitahukan ke BPBD kabupaten. Pihak desa juga tidak pernah koordinasi. Na-
mun demikian pihaknya bakal berkoordinasi dengan BPBD provinsi. Terkait banyaknya sumur bor yang belum berfungsi maksimalkan, diakuinya disebabkan memang bentuk bantuan ini hibah ke masyarakat sehingga pihak Pemda tidak bisa menganggarkan untuk pemeliharaan. Sejauh ini diakui pihaknya sudah inventaris , memang banyak yang belum maksimal beroperasi. “Harapan kami sumur bor itu dikelola masyarakat, atau ada regulasi dari Pemda bahwa BPBD diberikan anggaran untuk pemeliharaan,”ujarnya. Sementara itu, BPBD Provinsi NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Agung Pramuja menyatakan, pihaknya menangani sumur bor di daerah Mareje saat ini tengah tahap penyelesaian. “Kalau yang di desa Giri Sasak posisisnya di masjid itu kegiatan 2015, ada logo BNPB juga punya saya. Dulu kondisinya baik saat penyerahan,” ujarnya. Menurutnya, sejak selesai dikerjakan dikelola oleh desa secara otomatis andaikata terjadi kerusakan listrik dikelola desa. (her)
Giri Menang (Suara NTB) Kapolres Lombok Barat (Lobar) AKBP Hery Wahyudi melakukan kegiatan kunjungan ke polsek-polsek untuk memberikan arahan ke segenap jajaran polsek agar menjaga netralitas dan memperkuat pengamanan selama pilkada. Pengamanan pilkada ini diperkuat guna mengantisipasi gangguan keamanan yang bersumber dari gesekan antarpendukung. Sejauh ini koordinasi yang dilakukan polres baik dengan penyelenggara, pemda dan para paslon cukup baik, sehingga diapresiasi oleh para paslon serta jajaran terkait. “Tetap pengamanan kita perkuat, intinya dalam hal pengamanan ini kita berupaya meminimalisir terjadinya gesekan ataupun konfik dengan cara penanganan secara cepat, terutama koordinasi antara penyelenggara pemilu, pemda dan para paslon,” tegas Kapolres Lobar. Menurutnya, kunjungan ke polsek-polsek jelasnya dilaksanakan dalam rangka mendampingi sang istri untuk kunker Bhayangkari ke polsek. Selain itu, ia memberi motivasi ke anggota yang ada di polsek agar lebih mengenal yang ada di bawah. Tidak hanya itu, pihaknya juga memberikan arahan ke anggota baik arahan dalam hal ke dalam yakni ketertiban maupun dalam hal netralitas menghadapi pilkada. Pihaknya bersama Bhayangkari mengunjungi empat polsek, yakni Sekotong, Lembar, KP3 dan Gerung. Terkait pengamanan, tegas Hery, pihaknya tetap menjadikan prioritas, dalam hal pengamanan pihaknya berupaya meminilisir terjadi gesekan dan gejolak dengan penanganan secara cepat. Terutama koordinasi dengan stakeholder terkait seperti
penyelenggara pemilu, pemda dan para bakal paslon. Sejauh ini koordinasi terus dilakukan bahkan tidak saja ketika terjadi semacam gangguan. Ditanya terkait pelaku ujaran kebencian melalui medsos yang sejauh ini terpantau aparat, diakuinya belum ada di Lobar. Sejauh ini tim polda memantau terus untuk mengindentifikasi. “Kalau untuk Lobar belum kita temukan, khususnya terhadap masing-masing-masing paslon. Masih relative kondusif di Lobar,” tegasnya. Meski sejauh ini beberapa kali terjadi beberapa kejadian, namun menurutnya hal wajar pilkada akan tetapi tetap menjadi atensinya. Sebelumnya para paslon mengapresiasi langlah pemda dan aparat yang melakukan koordinasi intens selama berlangsungnya kampanye pilkada. Seperti disampaikan Cabup H Fauzan Khalid, langkah pemda dan aparat sejauh ini baik mmengantisipasi gejolak. “Bagus langkah aparat sejauh ini k o o r d i n a s i n y a baik,”tukasnya. Hal senada disampaikan Cabup H. M. Izzul Islam, jika langkah yang dilakukan aparat dalam rangka pencegahan konflik pilkada cukup bagus, ia berharap ke depan terus ditingkatkan. Begitu juga dengan Nauvar F. Farinduan yang mengapresiasi kinerja aparat yang sigap dalam hal koordinasi ketika terjadi masalah, seperti perusakan balihonya. Bahkan kata Farin, belasan kali kapolres mengontaknya guna melakukan langkahlangkah penanganan, “Kami apresiasi kerja aparat kepolisian, sejauh ini koordinasi bagus, bahkan ketika ada kejadian belasan kali kami saling menelepon sebaliknya kami juga mengontak pak kapolres,” ujarnya. (her)
Suara Diklaim Makin Kuat
Demokrat dan NW Berikan Dukungan Zaitun Giri menang (Suara NTB) Akhirnya Partai Demokrat menyerahkan dukungan ke pasangan H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun (Zaitun) dalam Pilkada Lombok Barat (Lobar). Pernyataan dukungan itu dilaksanakan dalam sebuah acara Rakercab DPC Partai Demokrat Lobar, Sabtu (3/3). Di samping Demokrat, NW juga tegas mendukung pasangan Zaitun. Ketua DPD Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri dalam kegiatan yang dirangkai dengan acara Rapat Kerja Cabang DPC Partai Demokrat dan Deklarasi Dukungan itu menegaskan kader partai diwajibkan untuk mengikuti titah partai untuk mendukung sepenuhnya pasangan Zaitun di Lobar dan Zul-Ro-
hmi di NTB. Ditegaskan, alasan Demokrat mendukung Zaitun tidak lain, karena dalam masa pemerintahan Fauzan Khalid, partai menilai Lombok Barat lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera. “Jika ada kader yang menyimpang dan tidak mau mendukung pasangan Zaitun, akan kami panggil dan akan dipecat dari kepartaian,” tegas Mahalli Fikri yang juga Wakil Ketua DPRD NTB ini. Dalam kesempatan itu Ketua Pengurus Wilayah NW NTB ini juga menegaskan, alasan Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengarahkan semua pengurus Demokrat memilih ke Zaitun, karena ingin Lobar semakin sejahtera dan maju. “Kalau saudara-saudara
bertanya kalau suara NW dibawa kemana, jelas dibawa ke arah mana Partai Demokrat, karena Demokrat satu-satu nya saluran politik warga NW. Karena itu jamaah NW di Lobar tidak ada alasan kecuali memilih Zaitun, di provinsi memilih Zul-Rohmi,” tegasnya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dr.Ir.Mohammad Jafar Hafsahyang sempat hadir dalam kesempatan itu menyatakan jika Demokrat sudah tepat jika melabuhkan dukungan ke Zaitun dan mengusung ZulRohmi.”Alasannya sangat tepat sekali, karena Fauzan Khalid sudah bekerja cerdas dan keras, sehingga pemerintahannya harus dilanjutkan,” katanya.
Sementara Cabup, H. Fauzan Khalid menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Partai Demokrat, karena telah memberi dukungan kepada Paket Zaitun dalam Pilkada Lobar.”Rasa terima kasih tak terhingga kepada Partai Demokrat karena telah mendukung kami,” katanya dalam kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Seni Budaya, Narmada Lombok Barat itu. (her) DUKUNGAN - Partai Demokrat menyerahkan dukungan pada pasangan Zaitun untuk bertarung di Pilkada Lobar dan ZulRohmi di Pilkada NTB di Narmada, Sabtu (3/3).
(Suara NTB/ist)
SUARA NTB Senin, 5 Maret 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Kerjasama Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Peserta PPG di Sumbawa Diminta Bekali Diri
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
Sutan Syahril Sumbawa Besar (Suara NTB) Dirjen GTK Kemendikbud RI telah membuka kembali Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang batas akhir pendaftarannya pada 3 Maret lalu. PPG dalam jabatan maupun yang pernah daftar namun tidak lulus. Untuk itu, diminta kepada guru yang telah mendaftar untuk membekali diri mengikuti PPG
Ilustrasi PPG dimaksud. Mengingat masih kan pendaftaran sendiri melalui cukup banyak guru di Sumba- akun Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui siwa yang belum lulus PPG ini. Sebagaimana disampaikan tus http:/simpkb.id. Untuk mengetahui lulus Kadis Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten tidaknya pada tahap pre test ini, Sumbawa melalui Kasi Pembi- anjut Sutan, bisa dilihat melalui naan Pendidik Kependidikan akun PKB masing-masing peserDasar Bidang Pembinaan Ketena- ta. Karena semua yang berkaitan gaan, Sutan Syahril, S. Sos, ada dengan tahapan PPG mulai dari beberapa syarat yang harus jadwal, tempat uji kompetensi dipenuhi untuk pendaftaran PPG hingga hasilnya nanti akan diuini. Diantaranya, guru bersangku- mumkan melalui akun masingtan harus tercatat dalam Data masing. “Jadi harus sering-sering Pokok Pendidikan (Dapodik) per buka akun,” sarannya. Usai tahapan pre test, dilantanggal 31 Juli 2017. Kemudian calon peserta juga wajib melaku- jutkan dengan tahapan pem-
berkasan ke Dikbud. Tugas Dikbud bersama LPMP selanjutnya melakukan verfikasi dan validasi (Verval) berkas. Diketahui, pada pendaftaran PPG sebelumnya, banyak guru di Sumbawa belum lulus PPG. Disebabkan capaian nilai yang belum memenuhi standar 80. “Standar nilai 80 itu memang tergolong tinggi. Sehingga ada kemungkinan pada PPG kali ini standar nilai menurun. Namun tidak jelaskan secara rinci berapa capaian standar nilai yang harus dipenuhi oleh peserta,” terang Sutan. Yang jelas, tambahnya, pembukaan pendaftaran PPG kali ini untuk memenuhi kekurangan kuota 70.000 se Nasional. Jadi PPG ini adalah sisa tahun 2017. Menurutnya, ada banyak faktor yang mempengaruhi kelulusan. Antara lain faktor pengetahuan dan penguasaan IT. Makanya, Sutan berharap agar calon peserta dapat membekali diri dengan dua hal tersebut. Tentu guru harus lebih banyak berdiskusi melalui kelompok guru seperti KKG maupun MGMP. (arn/*)
Adizul Syahabuddin Reses di Lingkungan Baiti Jannati Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Bintang Keadilan, Adizul Syahabuddin, SP menggelar reses di lingkungan perumahan Baiti Jannati, Sabtu (3/3) lalu. Dalam reses tersebut AZ akrab disapa memfasilitasi masyarakat dengan sejumlah pihak terkait untuk membicarakan mengenai kejelasan status wilayah perumahan setempat. Hadir dalam kegiatan yakni Camat Moyo Hilir, Camat Sumbawa, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa, Salah satu Anggota DPRD lainnya, perwakilan Disdukcapil, Kepala Desa Moyo dan sekitar seratus masyarakat perumahan Baiti Jannati. Ketua RW Baiti Jannati, Joni Carolino memaparakan persoalan Jannati yang menjadi atensi yakni belum jelasnya status wilayah Baiti Jannati. Apakah masuk dalam wilayah Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir atau Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa. Belum jelasnya wilayah Baiti Jannati ini tentunya akan berpengaruh terhadap segala administrasi warga. Apalagi akan menghadapi Pilkada NTB tahun 2018 dan Pileg serta Pilpres tahun 2019 mendatang. Termasuk bagi siswa yang hendak bersekolah karena belakunya sistem zonasi. Untuk itu, pihaknya berharap melalui reses ini bisa diperoleh kejelasan mengenai wilayah Baiti Jannati. Camat Moyo Hilir, Amiruddin, SH mengakui sebelumnya pihaknya pernah melakukan pertemuan dengan Camat Sumbawa mengenai batas, namun belum ada kejelasan. Bahkan pihaknya sudah bertemu dengan Asisten I, dan dijawab mengenai tapal batas diserahkan ke Dinas PMD. Meskipun demikian, ditegaskannya, Baiti Jannati masuk
Pokir Anggota Dewan KSB Bakal Dibatasi Taliwang (Suara NTB) Jatah anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dari hasil reses, tidak sepenuhnya bisa diakomodir dan dilaksanakan di tahun 2019 mendatang. Hal tersebut terjadi pasca keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017 kaitannya dengan rencana penyusunan dokumen. Dalam aturan tersebut, ada salah satu pasal yang menyebutkan pokok pikiran harus masuk dalam tahap perencanaan dan pembangunan yang ada di daerah. “Sekarang Pokir sifatnya sangat resmi, tidak bisa main belakang lagi seperti di tahuntahun sebelumnya. Bahkan Pokir ini juga harus disampaikan oleh masing -masing anggota di masa perencanaan dan paling telat bulan Mei sudah harus masuk. Hal ini dilakukan, sehingga saat pelaksanaan Musrenbang, Pokir-pokir ini bisa dibahas, dievaluasi, ditetapkan dan dilaksanakan sebagai salah satu program rencana kerja daerah (Renja),” ungkap Kepala Bappeda KSB Kabid Penelitian Pengembangan (Litbang), Ikramawansyah, ST., MT, kepada Suara NTB, belum lama ini. Dikatakannya, usulan-usulan dari hasil reses anggota DPRD ini nantinya akan ditampung dalam sebuah wadah untuk bisa dilihat skala prioritas. Artinya, tidak semua pokir yang akan dtetapkan
sebagai program kerja, melainkan pokir yang sifatnya prioritas pembangunan di daerah saja yang bisa diakomodir. Sehingga saat dilakukan pembahasan, pokir-pokir yang sudah tersaring tidak akan muncul lagi. Sementara dari segi besaran pembiayaan untuk Pokir, pihak terkait belum bisa menentukan jumlah karena masih ada tahapan lainnya. Jika tahapan perencanaan dan Pokir-pokir sudah masuk semua, baru bisa ditaksir besaran pembiyaan yang diberikan dan tetap pada skala prioritas daerah. “Tidak semua pokir bisa diakomodir, jika tidak sesuai dengan program daerah maka akan kita hapus. Ya, kasarnya tidak ada lagi Pokir untuk elekton dan terop dari masingmasing anggota,” sebutnya. Ia menambahkan, selain masalah tersebut, Pokir ini juga harus selaras dengan pembangunan yang ada di daerah. Apalagi tahun 2019, program PDPGR harus semakin dimantapkan, baik itu melalui pro-
(Suara NTB/ils)
Ikramawansyah gram kartu Pariri maupun kartu Bariri. Infrastruktur dasar masyarakat seperti, jalan usaha tani juga akan menjadi prioritas untuk bisa dipenuhi. Sehingga Pokir para anggota DPRD, setidaknya bisa mengikuti alur pembangunan yang ada di daerah. Hal ini dilakukan upaya pembangunan di daerah bisa fokus sekaligus akan lebih maksimal. “Kita berharap dengan pola penerapan seperti ini, pembangunan yang ada di daerah lebih maksimal lagi. Sehingga penurunan angka kemiskinan di KSB semakin signifikan dan kesejahteraan masyarakat juga akan lebih maksimal lagi,” tandasnya. (ils)
PTT dan Honorer di KSB akan Disediakan Tempat Tinggal (Suara NTB/ind)
RESES - Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Bintang Keadilan, Adizul Syahabuddin saat reses bersama Jajaran Pemkab, Camat Moyo Hilir dan Camat Sumbawa, perwakilan warga dan lainnya. dalam wilayah Kecamatan Moyo genai administrasi kependudu- da masyarakat. Untuk itu, selaku anggota DPRD yang sedang Hilir. Pihaknya bersama pihak kan,” tandasnya. Sedangkan Kabag Pemerintah- melakukan reses, pihaknya mendesa pun siap menerima warga Baiti Jannati. “Ini wilayah Keca- an Setda Sumbawa, Adam Mu- gundang pihak-pihak teknis untuk matan Moyo Hilir, dan kami siap hammad juga mengakui sudah difasilitasi dengan masyarakat. melakukan pertemuan soal Seperti Kabag Pemerintahan, Kemenerima warga,” terangnya. Camat Sumbawa, Varian masalah ini. Wilayah lingkungan pala Disdukcapil, Camat Moyo Bintoro, awalnya menyakini Bai- Baiti Jannati dianggap masuk Hilir dan Camat Sumbawa. “Saya memfasilitasi ti Jannati masuk wilayah Keca- wilayah Kelurahan Samapuin. Setmatan Sumbawa. Berdasarkan elah dicek berdasarkan peta Rupa masyarakat dengan mengundang informasi dari Lurah, pihak kelu- Bumi Indonesia (RBI), ternyata orang-orang teknis yang bisa menrahan Samapuin yang telah men- masuk dalam wilayah Moyo Hilir. jawab dan mengekseskusi pergurus mengenai akad saat pener- Persoalan kejelasan wilayah ini soalan itu. Masyarakat bisa menimaan dengan warga. Bahkan harus segera diselesaikan karena yampaikan unek-uneknya dan pihak kelurahan sudah memfa- akan berpengaruh terhadap hak kita selaku anggota DPRD bisa silitasi pembentukan RT dan RW pilih dari warga nantinya. Apalagi memfasilitasi kebuntuan yang setempat termasuk menganggar- akan menghadapi Pilkada NTB terjadi antara masyarakat dengan kan insentifnya. Namun setelah tahun 2018 dan Pilpres serta Pileg pamangku kepentingan. Kalau itu bisa kita tuntaskan di situ kita melakukan pertemuan di Pemk- tahun 2019 mendatang. “Kalau boleh kita sepakat tuntaskan. Kalau tidak bisa hal ab dilihat dari peta ternyata Baiti Jannati sah masuk wilayah hari ini sehingga kita akan me- itu bisa kita komunikasi lebih lanDesa Moyo, Kecamatan Moyo minta kades dan camat untuk jut kepada yang lebih berkepentHilir. Artinya tidak lagi masuk segera menyampaikan ke Bu- ingan sesuai dengan masalah yang wilayah Kecamatan Sumbawa. pati untuk ditetapkan Perbup- dihadapi. Kalau masih buntu juga, Mengenai tata cara administra- nya. Supaya bisa jelas masuk jika tidak bisa melalui komisi saya maka bisa kita fasilitasi untuk si kependudukan bisa secara kole- ke wilayah mana,” katanya. Sementara Adizul Syahabud- hearing dengan komisi teknis,” ktif dari Disdukcapil. “Untuk sementara biar ber- din, S.P menjelaskan persoalan pungkas AZ yang pada kesempapatokan dengan yang lama. In- batas Baiti Jannati pernah difa- tan tersebut juga menyerahkan sya Allah kami akan memban- silitasi. Namun semuanya belum bantuan fasilitas untuk Mushaltu mengenai perpindahan men- tersampaikan secara tuntas kepa- la setempat. (ind/arn/*)
Wabup Apresiasi Pencapaian Level APIP Inspektorat Taliwang (Suara NTB) Pencapaian level 3 Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang disandang Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat berdasarkan hasil asistensi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB diapresiasi oleh Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST. Wabup mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pemerintah selama ini di mana inspektorat sebagai leading sector di dalamnya. “Saya sudah dapat laporan dari inspektorat sekarang sudah level 3 untuk APIP kita,” katanya. Menurutnya, sistem pengawasan intern pemerintah pada dasarnya menjadi tugas seluruh elemen dalam pemerintahan. Tidak saja inspektorat yang punya tupoksi tetapi proses pengawasan yang baik harus juga diberlakukan oleh semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terhadap kegiatan yang dijalankannya. “Saya mendorong semua SKPD tingkatkan juga pengawasannya karena tugas ini bukan inspektorat saja yang punya kerja sebenarnya,” tegasnya. Pecapaian saat ini, kata Wabup agar terus dipertahankan dan ditingkatkan. Caranya melakukan evaluasi kinerja pengawasan secara terus menerus dan mengikuti seluruh ketentuan yang
Halaman 6
berlaku. “Kan levelnya masih sampai 5 maksimal. Artinya kita masih perlu terus usaha kerass supaya sistem pengawasan internal kita memenuhi standar yang ditetapkan,” tukasnya. Berdasarkan hasil laporan asistensi tingkat maturitas (kematangan) Sistem Pengendailan Itern Pemerintah (SPIP) tim penilaian BPKP Perwakilan NTB Nomor LEV-619/PW23/3/2017, Pemda KSB telah mencapai skot 3,097 atas asistensi sepanjang tahun 2017 lalu. Inspektur Itkab KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si sebelumnya mengatakan, sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2015-2019, tingkat kematangan SPIP ditargetkan pada level 3 dengan skala maturitas 1 sampai 5. “Kalau hasil evaluasi BPKP menetapkan kita naik ke level 3 tahun ini artinya kita sudah mencapai target RPJMN,” terangnya. Menurut dia, dalam 2 tahun terakhir pihaknya menggenjot seluruh elemen pengawasan intern yang menjadi tuntutan aturan. Sebagai langkah awal untuk menilai tingkat SPIP itu sebanyak 13 SKPD dijadikan sampel oleh BPKP pada akhir tahun 2017 lalu. “Insyaallah tahun depan kita akan benahi semua termasuk seluruh SKPD yang belum dilakukan penilaian,” pungkasnya. (bug)
Dewan Desak Talang dan Irigasi di Moyo Utara Direalisasikan
(Suara NTB/arn)
Adizul Sahabuddin Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Komisi III DPRD Sumbawa, Adizul Syahabuddin mendesak Pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa bersama BWS Nusa Tenggara, agar bisa merealisasikan pembangunan talang air dan jaringan irgasi di Moyo Utara pada 2019 mendatang. Mengingat kebutuhan air petani di tiga desa Moyo Utara juga mendesak. “Tiga desa yang berada di sebelah kiri atau sebelah Barat DAS Moyo ini yaitu Sebewe, Baru Tahan, dan Penyaring mestinya itu memperoleh air irigasi dari Bendungan Batu Bulan. Namun sampai saat ini, petani tidak menerima suplai air dari bendungan Batu Bulan. Makanya mendesak sekal dibangun talang air sekaligus jarngan irigasi penghubung,” terang Adizul Syahabuddin yang juga Ketua Ko-
mite Jaringan Irigasi Moyo Utara, Sabtu (3/3). Hasil konsultasi Komisi III, lanjut AZ, panggilan akrabnya, DED untuk pembangunan talang dan saluran irigasi ini telah tuntas Desember 2017 lalu. Makanya perlu segera ditindaklanjuti dengan pembanguannya. Dengan rencana anggaran untk talangs ebesar Rp 1,6 Miliar dan jaringan irigasi Rp 7,2 Miliar. Sehingga total anggarannya sekitar Rp 8,8 Miliar. “Talang itu nanti posisinya sekitar di desa Sebewe. Jaringannya nanti nyambung ke Baru Tahan hingga Penyaring,” jelasnya. Dalam waktu dekat, PUPR Sumbawa akan berkonsultasi dengan BWS. Komisi III juga akan terus mengawal proses ini. Sebab pihaknya berharap pembangunan talang air ini paling lambat 2019 mendatang. Apalagi ini juga bagian dari janji politik pemerintahan Husni Mo. Sebelumnya dalam hearing dengan Komisi III beberapa waktu lalu, Sekdis PUPR Sumbawa, Armawan Jaya, menyatakan apa yang menjadi harapan asyarakat Moyo Utara akan kelanjutan DED ini akan terakomodir. Namun mesti juga dipahami proyek ini menelan anggaran yang cukup besar dan proses lelang yang memakan waktu. Penting pula dipikirkan andaikata ada lahan yang terkena dampak dari pelebaran saluran, Karena saluran ini akan diperbesar. Dengan debit air yang akan mengalir jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini. (arn)
Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat akan menyediakan rempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga kerja honorer daerah. Untuk bisa merealisasikan rencana ini, tidak tanggung-tanggung sekitar Rp15 miliar sudah dialokasikan untuk Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi para PTT dan Honorer. Sementara sekitar 40 unit rumah lainnya akan diperuntukkan bagi masyarakat MBR di desa Poto Tano. “Kita mulai bangun rumah untuk MBR dan Rusunawa di tahun ini juga (2018), sementara untuk progres hingga saat ini masih dalam tahap lelang di Satker Provinsi. Sedangkan total anggaran untuk dua item pembangunan tersebut ditaksir berada diangka Rp21 miliar, rinciannya Rp15 miliar Rusunawa dan Rp6 miliar untuk rumah MBR di Poto Tano,” ungkap Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Penataan Ruang Pemukiman dan Perumahan (PRPP) Novrizal Zain Syah SE, Kepada Suara NTB belum lama ini.
(Suara NTB/ils)
Novrizal Zain Syah Dikatakannya, tentu klasifikasi sebagai penerima dari program ini, pihak terkait akan memberlakukan aturan cukup ketat. Yakni masuk dalam klasifikasi masyarakat MBR dengan menunjukan surat keterangan dari desa ataupun dari kelurahan. Pemberlakuan aturan cukup ketat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. Jangan sampai dalam pelaksanaan nantinya, masyarakat
berpenghasilan menengah dan tinggi juga bisa mendapatkan rumah tersebut. “Kita jamin nilai cicilan rumah ini akan murah sesuai kondisi keuangan masyarakat MBR, PTT dan Honorer. Kita juga memastikan bahwa para penerima program ini akan tepat sasaran dengan pola pengawasan ketat yang akan kita lakukan,” ujarnya. Dia menambahkan, pemberian bantuan ini merupakan salah satu perhatian dari pemerintah daerah kepada masyarakat dengan kategori MBR. Sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat untuk bisa memiliki rumah. Selain itu, rumah tersebut juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung lain seperti kamar mandi, dapur dan kamar tidur. Sementara untuk lokasinya, Rusunawa ini direncanakan akan dibangun di BTN Balisung dengan satu unit tower yang akan menampung sekitar 58 unit rumah sewa. “Kita berharap bantuan dari program ini bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat. Sehingga angka kemiskinan yang ada saat ini bisa semakin kita tekan,” tandasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Senin, 5 Maret 2018
Tokoh Lintas Agama di Bima Tolak Hoaks dan Isu SARA Bima (Suara NTB) Tokoh agama yang tergabung dalam Komunitas Lintas Agama di Bima merumuskan dan deklarasi sejumlah kesepakatan menolak hoaks (berita bohong) dan isu memecah persatuan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), di aula kantor Kemenag Kabupaten Bima, Jumat (2/3) sore. Perumusan dan deklarasi tersebut dihadiri perwakilan tokoh lintas agama antara lain PHDI, FKKGI, FUI, Persis, NU dan Muhammadiyah. Kepala Kemenag Kabupaten Bima dan Kota Bima, Ketua FKUB Kabupaten dan dan Kota Bima dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Bima. Ada enam poin yang disepakati diantaranya bersamasama menjaga kesucian rumah ibadah sebagai tempat ibadah, menolak hoaks yang mengatasnamakan SARA. Kemudian menjaga dan merawat serta memelihara bersama kerukunan antar umat beragama yang dilandasi rasa toleransi, saling menghormati dan saling menghargai antarsesama umat bergama. Selain itu, kebebasan mengekspresikan pemahaman keagamaan sangat indah dan nyaman. Setiap masalah yang terjadi dapat diselesaikan secara musyarwarah dan mufakat melalui FKUB. Serta menegaskan Bima adalah daerah yang sangat menjaga dan menjunjung tinggi toleransi. Enam poin yang disepakati dan ditandatangani tersebut selanjutnya diserahkan kepada penentu kebijakan seperti Bupati Bima, Walikota Bima dan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Polres dan Kodim 1608 Bima. Kepala kantor Kemenag Kabupaten Bima, Drs. H. Syahrir M.Si mengatakan kerukunan umat beragama merupakan roh bagi kehidupan. Hal itu tentunya harus dijaga dan dirawat bersama. Menjaganya harmonis antar umat adalah tugas semua pihak. Berupaya mewujudkan terciptanya kerukunan dari tindakan yang merusak hidup dengan mengatasnamakan agama,” katanya. Pada kesempatan itu, Ia mengajak semua tokoh atau pimpinan agama yang berkewajiban langsung melakukan pembinaan agar selalu menengahi umatnya ketika mencuatnya masalah, walaupun masalah kecil. “Pembinan ummat sangat penting. Masalah apapun kita harus selesaikan dengan cepat,” katanya. Sementara Ketua MUI Kabupaten Bima H. A. Rahim Haris, MA menegaskan selama ini kerukunan umat beragama di Bima masih berjalan harmonis dan aman. Kata dia, semua agama dalam melakukan kegiatan keagamaan berjalan lancar “Toleransi masih dijunjung tinggi di Bima dan kita berharap kondisi ini tetap terus dijaga dan dirawat bersama,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
TOLAK HOAKS - Pertemuan Tokoh lintas agama di Bima deklarasi kesepakatan menolak hoaks dan isu SARA, di aula kantor Kemenag Kabupaten Bima, Jumat (2/3) sore.
Bekraf Kirim Tim Lakukan Pra Survei IKKON Dompu (Suara NTB) Tim dari badan ekonomi kreatif (Bekraf) melakukan pra survei di Kabupaten Dompu sebagai persiapan sebelum tim kreatif melakukan pendampingan untuk program Inovasi dan Kreatif melalui Kolaborasi Nusantara (IKKON) tahun 2018. Tim yang dipimpin Amir Hamzah, SE, MM dari Kasubbag TU Direktorat Edukasi Ekonomi Kreatif bersama tim berada di Dompu selama 3 hari mengunjungi beberapa daerah pusat produk unggulan Dompu. Kepada Suara NTB usai pertemuan di aula kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Amir Hamzah, SE, MM, Minggu (4/3) siang kemarin mengungkapkan, para pelaku kreatif dari berbagai keahlian akan tinggal di Kabupaten Dompu selama 12 hari untuk mendampingi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif pada April 2018 mendatang. Pihaknya melakukan pra survei untuk mellihat potensi yang ada di daerah dan melakukan kolaborasi awal. “Ketika mereka datang nanti, mereka sudah siap dengan konsep awal,” ungkapnya. Namun tim dari para pelaku kreatif akan secara detail mendalami potensi dan model pengembangannya menjadi ekonomi kreatif saat berada bersama masyarakat. Beberapa potensi ekonomi kreatif seperti tenun gedogan, dan beberapa produk kopi, jagung, fotografi, serta seni pertunjukan. “Yang menarik di Dompu ini, kemasannya sudah bagus,” katanya. Jagung sebagai produk unggulan daerah sudah merembet ke bawah dan terjadi diversifikasi seperti kopi jagung, keripik jagung, jus jagung, dan puding jagung. “Ini sebenarnya menunjukan apa yang dilakukan itu kemudian berdampak pada produk ekonomi kreatifnya dalam hal kuliner,” kata Amir. Untuk lebih mengakarkan soal jagung, bisa dikembangkan dalam bentuk seni pertunjukan yang diawali dengan menggali cerita rakyat soal jagung dan dibuat tulisan kreatif prenurnya. Untuk fashion pada produk tenun gedogan, Amir mengaku, belum mengalami diversifikasi produk. Penggunaan baru untuk kain sarung dan baju, walupun sudah memiliki motif sendiri. Tapi belum dikembangkan ke fungsi lain dan desain lain yang bisa mengakar untuk semua kalangan. Kedepan, motif ini bisa juga dikembangkan pada budaya lain seperti pacuan kuda dan lain. “Motif dari gedokan bisa menjadi hiasan dari pacuan kuda. Apakah pagarnya dan lain. Itu kerja – kerja orang kreatif,” ungkapnya. Begitu juga dengan untuk seni pertunjukan di Dompu yang diakui dikembangkan secara otodidak dan belum punya kreografer. Hal ini juga akan didukung dan semakin banyak seni kreatif, semakin baik. Tim dari Bekraf melakukan pra survei di Kabupaten Dompu sejak Jumat (2/3) lalu setelah mendarat di bandara Sultan Salahuddin Bima, Kamis (1/ 3) sore. Beberapa daerah potensi ekonomi Dompu dikunjungi. Mulai dari Pekat hingga ke Huu selama selama 3 Amir Hamzah hari. (ula) (Suara NTB/ula)
Halaman 7
Ikut Kampanye Paslon, Anggota Dewan Diminta Cuti Bima (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Bima yang ikut terlibat dalam kampanye atau kegiatan Pasangan calon (Paslon) Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima tahun 2018, diingatkan untuk mengambil cuti.
Muhaemin
Hal itu disampaikan Komisioner Panwaslu Kota Bima, Muhaemin S.Pd.i kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Menurutnya himbauan tersebut menindaklanjuti himbauan yang diterima pihaknya dari KPU Kota Bima. Muhamemin menjelaskan, berdasarkan
pasal 63 pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 4 tahun 2017, anggota DPRD diharuskan mengambil cuti. Hal ini sebagai upaya pencegahan penggunaan fasilitas negara, salahsatunya mobil dinas. “Tapi masih banyak anggota DPRD yang terlihat mengikuti kampanye paslon
Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima,” katanya. Diakuinya, himbauan tersebut tidak hanya sekali dan dua kali, akan tetapi sudah seringkali diingatkan. Hanya saja tidak diindahkan. Bahkan pihaknya kerapkali temukan anggota dewan yang ikut kampanye paslon. “Jika kedepan kita temukan lagi di lapangan kita akan cegat. Masalahnya kita sudah seringkali mengingatkan,” katanya. Dia mengatakan, meski tidak ada pemberian sanksi tegas dalam PKPU tersebut.
Imbauan dalam PKPU tersebut diharapkan sebagai bentuk kesadaran dan tanggungjawab moral anggota DPRD. Pasalnya, lanjut Muhaemin, PKPU tersebut diharapkan bisa menempatkan posisi anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengontrolan terhadap eksekutif dan hal-hal mengenai pelaksanaan Pilkada. “Saya kira PKPU harus ada kesadaran moral dari anggota dewan. Apalagi aturan ini disetujui oleh DPR. Jangan lagi mereka yang melanggarnya,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
Harga Cabai Melonjak di Dompu Dompu (Suara NTB) Harga bumbu dapur seperti cabai beberapa hari terakhir melonjak di wilayah ini. Cuaca ekstrem yang mempengaruhi rendahnya hasil produksi bahan pokok tersebut dianggap pemicu. Lonjakan harganya terbilang signifikan, yakni Rp80 ribu/Kg dari harga sebelumnya Rp40 ribu/Kg. Salah seorang pedagang, Nurjanah mengatakan, cukup mencolok kenaikan harga bahan pokok tersebut ialah cabai. Pengepul kini memasok barangnya dalam jumlah yang kecil. “Memang naik sekarang kalau cabai karena pengaruh cuaca, jadi stoknya sedikit,” kata dia kepada Suara NTB, Minggu (4/3). Besaran harga cabai yang dipatok pun bervariasi. Untuk cabai merah atau sudah layak panen dijual dengan harga Rp80/Kg, sedangkan cabai muda Rp60/Kg dan cabai campuran Rp70 ribu. Sementara cabai kriting saat ini Rp40 ribu/Kg naik dari harga sebelumnya Rp20 ribu/Kg. Selain cabai, kata Nurjanah, jenis bumbu dapur lainnya juga mengalami kenaikan harga, seperti bawang putih sekarang Rp40 ribu/ Kg dari sebelumnya Rp25 ribu/Kg. “Kalau tomat, bawang merah kita kebanjiran stok jadi turun harganya. Cabai ini saja terpaksa kita ambil pisah-pisah di tiap pengepul yang dating. Kadang ada yang bawa 1 Kg, 2 Kg itu kita campur,” ungkapnya. Lonjakan harga beberapa jenis kebutuhan pokok untuk bumbu dapur
(Suara NTB/jun)
PEDAGANG CABAI – Pedagang di salah satu pasar tradisional di Dompu yang menjual cabai, Minggu (4/3). Saat ini, cabai menjadi komoditas yang mulai mengalami kenaikan harga. tersebut belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Tetapi, sebagaimana biasaya harga cabai akan kembali normal setelah memasuki musim kemarau. Karena saat musim hujan seperti ini buah cabai
yang banyak yang rusak dan rontok hingga mengurangi hasil panen para petani. Dan tidak menutup kemungkinan lonjakan harga ini akan terus terjadi sampai pergantian musim nantinya.
Sape Kembali Diterjang Banjir, Tiga Desa Kena Dampak Bima (Suara NTB) Banjir kembali menerjang wilayah Kecamatan Kecamatan Sape. Tiga desa bagian utara di Kecamatan setempat, yakni Desa Kowo, Buncu dan Lamer, diterjang banjir pada Jum’at (2/2) malam. Camat Sape, Kamaluddin S.Sos mengatakan banjir yang menggenangi tiga desa tersebut, berawal hujan deras yang menguyur wilayah setempat sejak Jumat (2/3) siang. “Sekitar pukul 19.00 wita air meluap hingga masuk ke pemukiman warga,” katanya. Diakuinya, banjir tersebut juga menyebabkan jebolnya sebuah tanggul. Termasuk merusak jalan lintas SapeWera, kurang lebih sepanjang 400 meter yang berada di desa Lamere. “Akibat jalan rusak ini, kendaraan roda empat tidak bisa lewat. Saat ini hanya motor saja yan bisa melewati,” ujarnya. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan keseluruhan total kerugian dan kerusakan dari dampak musibah banjir tersebut. Pasalnya masih dilakukan pendataan. “Tapi untuk awalnya bisa mencapaiu ratusan juta rupiah. Total ini ini termasuk tanggul jebo dan dan jalan yang rusak,” katanya. Kamaluddin menambahkan terkait musibah banjir tersebut secara lisan telah disampaikan kepada Bupati dan Dinas teknis terkait. Bahkan kata dia, Bupati serta perwakilan Dinas juga sudah turun ke lokasi. “Setelah adanya tinjauan Bupati,
kami berharap bisa ditangani secara cepat,” harapnya. Mendapat laporan adanya musibah banjir dari Camat Sape. Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, langsung turun ke lokasi, Sabtu (3/3) pagi. Selain mengunjungi warga yang terkena dampak juga memimpin langkah tanggap pasca banjur. Pada kesempatan itu, Ia menginstruksikan langkah
langkah penanganan tanggap darurat pasca banjir kepada anggota Tagana, TRC dan Sat Pol PP. Khusus Tagana melaksanakan Bhakti Sosial di desa Buncu. Pada kesempatan itu, Bupati juga langsung memerintahkan untuk penanganan segera terhadap kerusakan jalan dan pembersihan sisa banjir agar akses jalan dapat dilalui kendaraan. (uki)
(Suara NTB/uki)
TINJAU KERUSAKAN - Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri meninjau kerusakan jalan di Desa Lamere Kecamatan, akibat diterjang banjir, Sabtu (3/3).
“Untuk pembeli sendiri sekarang memang berkurang dari hari-hari sebelumnya, dagangan sekarang sedang sepi, kita hanya hanya ambil sedikit saja dari modal kita beli, dari pada nanti akan rusak,” pungkasnya. (jun)
Pansel Mulai Assessment 21 Pelamar JPTP Dompu (Suara NTB) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu memasuki tahap assesment test terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tes administrasi. Berdasarkan ketetapan panitia seleksi (Pansel), dari 23 orang pelamar terdapat 2 orang pelamar baru saat perpanjangan lamaran dan 2 orang diantaranya dinyatakan tidak lulus administrasi. Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Ardiansyah, SE kepada Suara NTB, Minggu (4/3) kemarin menyampaikan tahapan seleksi terbuka JPTP di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu memasuki tahap assesment test setelah perpanjangan pengumuman pendaftaran dilakukan. Assesment test akan dilakukan oleh ahli yangditunjukPanselselama3hari. “Setelah assesment test, baru dilakukan wawancara pada 14 – 16 Maret dan penelusuran rekam jejak calon pada 17 – 20 Maret,” kata Ardiansyah. Pansel akan menentukan 3 orang untuk direkomendasikan ke Bupati. Sesuai jadwal, pansel akan menyerahkan keputusannya pada 22 Maret. Terkait beberapa jabatan yang hanya dilamar oleh kurang dari 4 orang sesuai ketentuan, Ardiansyah mengatakan, sesuai ketentuan bisa diproses lanjut setelah diperpanjang pengumumannya. Saat perpanjangan pengumuman pengajuan lamaran, hanya 2 orang pejabat pelamar baru dan 2 pejabat lain yang sudah mengajukan di jabatan lain, juga mengajukan lamaran di jabatan berbeda. “Itu dibolehkan dalam ketentuan, sesuai hasil konsultasi,” terangnya.
(Suara NTB/dok)
Ardiansyah Adapun jabatan dan pelamar pada jabatan tinggi pratama diantaranya, M Amin, S.Sos (Asusten Administrasi Umum), Hairuddin, SH dan Drs Abdul Haris (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu), Ir Armansyah, M.Si dan Drs M Hatta (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah), Hj Iris Juita Kastianti, SKM, M.Mkes (Kepala Dinas Kesehatan), Ir Zainal Arifin, M.Si dan Drh Khairul Akbar, M.Si (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), dan Albukhairum, S.Sos dan Jufri, ST, M.Si (Kepala Dinas Lingkungan Hidup). Drs Amiruddin, Rohyani, SH., St Aisyah Salman Faris, S.Sos dan Drs Abdul Haris (kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah), Irham, SH., M.Si., Drs Nazaruddin, dan Agus Salim, S.Sos (Kasat Pol PP), Abdul Syahid, SH.,Drs H Rifaid, M.Pd., Daryati Kustilawati, SE., M.Si, dan Drs Nazaruddin (Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), serta Ir Wahidin, M.Si dan Ir Abdul Razak (kepala Dinas Kelautan dan Perikanan). (ula)
Sulit, Awasi Sebaran Calo TKI Ilegal Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam mengaku sulit mengawasi sebaran calo tenaga kerja illegal. Ditambah minimnya pengetahuan masyarakat soal mekanisme pemberangkatan tenaga kerja keluar negeri. Untuk itu, pihaknya berencana mengintensifkan sosialisasi buruh migran di wilayah ini. “Agak kesulitan me-
mang menangani tenaga kerja yang berkeliaran di desadesa itu, makanya kedepan kita butuh intens sosialisasi tetang buruh migran,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya. Sejauh ini masyarakat masih beranggapan bahwa pemberangkatan tenaga kerja bisa dilakukan perseorangan dan tidak membutuhkan proses yang lama. Padahal, sejatinya ada tahapantahapan yang harus dilalui, seperti pendaftaran melalui PJTKI, pembinaan, seleksi
dan sebagainya. Selain itu juga banyak dari warga yang terhasut tawaran gaji tinggi dari oknum calo yang memberi penawaran. Alhasil, masyarakat tak lagi peduli apakah jalur yang ditempuh legal atau illegal. Yang penting, mereka bisa bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. “Padahal belum tentu itu,” ujarnya. Informasinya, lanjut Nursalam, calo ilegal yang berkeliaran ialah oknum yang memang berasal dari PJTKI, waktu di lapangan pun mereka
membawa nama perusahaan tempat mereka mengabdi tersebut. Ketika sudah berhasil baru kemudian proses pemberangkatannya dimanipulasi sedemikian rupa. “Kalau legal melalui PJTKI harus ke Disnakertrans dulu, diseleksi anak ini sudah cukup umur atau tidak, siap atau bagaimana. Tapi kalau mereka (calo TKI Ilegal, red) tidak ke sini,” jelasnya. Salah satu bentuk langkah antisipasi menekan persoalan ini, Disnakertrans telah meminta PJTKI melaporkan oknum
yang ditemukan bermain di lapangan, termasuk aparatur desa diwanti-wanti agar meminta surat tugas dari perusahaan yang akan memberangkatkan tenaga kerja di desanya. “Jadi gerbang utama kita sebenarnya di desa. Tetapi terkadang mereka juga tidak melalui desa, mereka transaksi untuk uang saku Rp 5 juta satu orang sudah langsung berangkat. Jadi pantas masyarakat tergiur,” ungkapnya. (jun)
POLHUKAM
SUARA NTB Senin, 5 Maret 2018
Halaman 8
Pilkada NTB
Perindo Masuk Gerbong Koalisi Pendukung Ahyar-Mori Mataram (Suara NTB) Pasangan Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 2, H. Ahyar Abduh - Mori Hanafi (Ahyar-Mori), mendapat tambahan kekuatan baru dalam memenangkan pertarungan di Pilkada NTB 2018. Baru-baru ini, dikabarkan Partai Perindo, ikut bergabung memperkuat gerbong koalisi tujuh partai pengusung pasangan ini sebelumnya. Cawagub nomor 2, H. Mori Hanafi yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan hal tersebut. Mori menyebutkan bahwa Partai Perindo memang telah mempercayakan mandat kepada pasangan Ah-
yar-Mori dalam kompetisi meraih posisi kepala daerah di Provinsi NTB ini. “Benar bahwa Partai Perindo telah memberikan dukungan kepada kami. Tentunya dukungan Partai ini akan di-
Ali BD Tak Takut Dibenci Mataram (Suara NTB) Ungkapan mulutmu harimaumu, ia juga bisa menerkam tuannya. Namun rupanya, ungkapan itu tidak berlaku bagi kandidat Cagub NTB nomor urut 4, H. Moch. Ali BD, yang dikenal dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Ia sama sekali tidak khawatir ucapannya akan menjadi bomerang dan membuat dirinya dibenci. Lebih-lebih dalam perhelatan Pilkada NTB 2018 ini. Bupati Lombok Timur dua periode ini memang dikenal sebagai politisi yang nyentrik dan penuh kontroversi. Pernyataan-pernyataanya kadang dinilai sudah terlalu kelewatan. “Saya berusaha menjaga marwah kehidupan saya dengan berkata apa yang menurut saya benar dan menolak apa yang saya anggap tidak benar. Saya berusaha selalu berada di jalan lurus. Banyak yang tidak senang sama kita, tidak apa-apa. Saya tidak mau mendapatkan jabatan dengan melacurkan pikiran-pikiran saya. Saya boleh tidak jadi apa-apa, tetapi tetap punya pedapat,” tegas politisi yang dikenal sebagai sang pendobrak ini, dalam satu kesempatan saat berkampanye di Kota Mataram baru-baru ini. Karena keteguhan sikap inilah akhirnya membawa Ali BD bersama Wakilnya, TGH. L. Gede Sakti, memilih lewat jalur independen. Lewat independen, ia ingin menjadi kepala daerah tanpa didikte dan diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik lain. Dengan jalur independen, ia mengaku menjadi orang bebas dalam mengimplemantasikan visi politiknyan dalam membangun daerah dan masyarakat. “Makanya saya ditanya kenapa maju indepeden, saya katakan saya ingin bebas. Bebas dari penindasan, dari pengaruh yang merusak kemerdekaan diri. Itu intisari dari kata independen. Dengan perkataan-perkataan saya, mungkin saja orang mendengar saya lucu, tapi itulah saya. Saya mau dipilih dan tidak dipilih, saya selalu tersenyum,” katanya. Terakhir disampaikan Ali BD, makna lain dari jalur independen yang ia pilih sebagai jalur perjuangan menuju orang nomor satu di NTB itu, bahwa ia ingin menunjukkan, ia berdiri membeda-bedakan satu sama lain, berdasarkan golongan, agama, suku dan daerah. (ndi)
ikuti dengan bekerjanya mesin partai hingga ke tingkat grass root untuk memenangkan pasangan Ahyar-Mori dalam Pilkada NTB 2018,” ungkap Mori pekan kemarin. Diketahui Perindo sebagai
partai baru yang telah lulus seluruh tahapan verifikasi dan telah dinyatakan lulus untuk ikut sebagai peserta Pemilu 2019 mendatang. Tentunya telah memiliki jajaran pengurus dan fungsionaris hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat pemilih. Karenanya, masuknya partai yang di NTB di ketuai oleh HM. Izzul Islam (Cabup Lobar) ini, diyakini Mori akan memberi energi baru bagi
melajunya pasangan kandidat nomor urut 2 ini pada Pilgub NTB 2018 tersebut sebagai pemenang. “Kami tentunya sangat berterima kasih untuk kepercayaan yang diberikan ini dan kami juga akan bekerja maksimal untuk mewujudkan citacita bersama untuk sekarang hingga kedepannya,” sebut Mori. Dengan masuknya Partai Perindo, maka dukungan par-
tai politik yang maju bekerja dan menjadi mesin pendorong bagi kemenangan Paket Ahyar-Mori ini bertambah menjadi delapan parpol, setelah Gerindra, PDI-P, PPP, PAN, Hanura, PBB, dan PKPI. Bergabungnya Perindo dalam barisan gerbong koalisi pendukung pasangan Ahyar-Mori ini diketahui melalui surat keputusan DPP Perindo mendukung pasangan Cagub dan Cawagub nomor
urut 2 ini. Dalam surat tersebut, berisi instruksi kepada seluruh jajaran fungsionaris dan simpatisan Partai Perindo di NTB, agar bekerja untuk memenangkan paket AMAN pada Pilkada 2018. Ketua DPW Perindo NTB, H. M. Izzul Islam yang dikonfirmasi terpisah prihal dukungan partai kepada pasangan Ahyar-Mori ini, belum memberikan jawaban sampai berita ini diturunkan. (ndi)
BNNP Tangkap Kurir Ganja 20 Kg Mataram (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB menggagalkan pengiriman ganja dari Medan Sumatera Utara ke Lombok. Sebanyak 20 Kg ganja disita dari tersangka kurir berinisial HW (40). Ganja sebanyak itu dikirimkan dari Medan menggunakan jasa logistik. Tersangka diciduk saat akan mengambil barang di kantor agen pada Kamis (1/3) petang di Pagutan Timur, Pagutan, Mataram. Pengirim barang dari Medan menggunakan modus karung yang berisi sepatu. Ganja yang dibungkus lakban warna merah disimpan di bawah tumpukan dus sepatu. Ada empat bungkus besar masing-masing beratnya 4,72 Kg; 4,79 Kg; 4,84 Kg; dan 4,95 Kg. Kabid Pemberantasan BNNP NTB, AKBP Denny Priadi Sabtu (3/3) menjelaskan, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kepemilikan dan kurir ganja. “Sedang ditelusuri orang lain pemesan barang,” ujarnya. Tersangka mencantumkan alamat tujuan pengiriman ke Tiwu Galih, Praya, Lombok
Tengah. Alamat itu hanya pengelabuan. Barang oleh tersangka dibawa ke rumahnya di Danger, Masbagik, Lombok Timur. Rencananya ganja itu akan didistribusikan kepada bandar yang lebih kecil, bahkan salah satunya untuk pasar Gili Trawangan, Pemenang, Lombok Utara. “Ada ke beberapa pelanggannya, ada juga yang ke daerah wisata,” beber Denny. Dari penyelidikan sementara, Denny mengatakan tersangka HW akan menjual ganja per kilogramnya Rp 8 juta. Sehingga total ganja yang disita itu senilai Rp 160 juta. Bisnis ganja yang dijalankan HW kali ini hanya apes saja. Sebab, tersangka sebelumnya sudah pernah dua kali menjalankan aksi serupa. Masing-masing 5 Kg sejak Desember 2017. Namun, saat itu dia berhasil menutupi jejaknya. Asal barang, kata Denny, dugaannya dari Nanggroe Aceh Darussalam. Tetapi untuk menutupi bandar tempat asal barang, ganja itu dikirimkan lewat ekspedisi di Medan, Sumatera Utara. Tersangka sudah ditahan
(Suara NTB/why)
BARANG BUKTI - Kabid Pemberantasan BNNP NTB, Denny Priadi (kiri) menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus ganja 20 kg, Sabtu (3/3). di Kantor BNNP NTB berikut barang bukti ganja yang disita. Tersangka dijerat dengan
pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 111 ayat 2 dan atau pasal 127 UU RI No 35/2009
tentang narkotika. Ancaman hukumannya paling singkat 12 tahun penjara. (why)
Pembangunan SDM Jadi Fokus Zul-Rohmi Mataram (Suara NTB) Jika kelak terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Paslon Cagub dan Cawagub nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Sitti Ro-
hmi Djalilah (Zul-Rohmi). Pembangunan kualitas SDM akan menjadi fokus utamanya. Karena baginya, hanya dengan SDM yang berkualitaslah, masyarakat NTB akan menjadi pel-
aku utama dalam pembangunan NTB lebih maju. “Membangun itu bukan hanya jalan yang bagus. Tapi sekolahnya juga. Membangun dari desa itu juga memberdayakan masyarakat. Tak boleh ada lagi anak-anak NTB yang putus sekolah,” kata Doktor Zul, Sabtu pekan kemarin. Pendidikan memang termasuk salah satu komitmen NTB Gemilang dari Zul-Rohmi. Duet Cagub dan Cawagub yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat itu ingin meningkatkan SDM dan Indeks Perbangunan Manusia (IPM) NTB dengan meningkatkan mutu sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi, mempermudah akses program beasiswa dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan masyarakat untuk mengolah hasil bumi NTB. Tujuan utama Zul-Rohmi
meningkatkan kualitas pendidikan di NTB adalah agar masyarakat tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Dalam beberapa waktu ke depan, NTB kata Dr Zul, akan terus menjadi incaran investor. Akan banyak berdiri hotel-hotel mewah, industri besar dan lain-lain. Dalam mengikuti kemajuan ini, Zul-Rohmi ingin masyarakat NTB ikut terlibat aktif. Sehingga kemajuan NTB dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Terutama dalam meningkatkan kondisi ekonomi. “Jangan sampai kita hanya menyaksikan saja kemajuan di provinsi kita ini. Jangan hanya jadi satpam atau jadi OB di kantor-kantor atau pabrikpabrik. Tapi ikut terlibat dalam aktivitas pengolahan dan pengembagan,” ujar Dr. Zul. Untuk dapat terlibat se-
cara aktif di industri besar yang akan hadir di NTB, kuncinya kata Dr. Zul tak lain adalah kualitas SDM dan latar belakang pendidikan. Jika anak-anak NTB banyak menjadi insinyur dan sarjana-sarjana dari bidang studi lainnya Insya Allah kata Dr. Zul akan mudah untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan ternama. Tak hanya itu, skill dan kemampuan yang ditempa di dunia pendidikan juga dapat membuka peluang bagi masyarakat NTB untuk menciptakan lapangan kerja dan dunia usaha sendiri. Untuk menghidupkan industri pengolahan menurut alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu tak harus dengan perusahaan besar. Tapi bisa dirintis dari industri rumah tangga dan industri menengah. (ndi)
Warga Lombok Diduga Hina Jokowi Ditangkap Mabes Polri Mataram (Suara NTB) – Seorang warga Lombok Utara, KJ alias AM (40) digelandang ke Mabes Polri di Jakarta. Dia diduga menghina Presiden RI Joko Widodo di media sosial facebook. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti menerangkan, KL ditangkap di Gili Trawangan, Pemenang, Lombok Utara. “Penangkapannya gabungan tim Bareskrim Polri dan Subdit II Cybercrime Ditreskrimsus Polda NTB,” ujarnya, Sabtu (3/3). KL diduga melanggar UU ITE dengan sangkaan penghinaan atau ujaran kebencian menggunakan akun facebook Jayang Rane. Bentuknya, pelaku KL menulis komentar dengan kata-kata yang menghina presiden. “Pada intinya kalimat itu menunjukkan penghinaan terhadap Presiden Jokowi,” kata Tri Budi. Dikonfirmasi terpisah, Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri, Kombes Pol Irwan Anwar membenarkan penangkapan itu. “Pelaku sudah dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya. Pelaku diancam dengan jeratan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman enam tahun. (why)
(Suara NTB/why)
PELAKU – Terduga pelaku dugaan penghinaan Presiden Jokowi, KL alias AM warga Lombok Utara usai ditangkap di Gili Trawangan menjalani interogasi awal di gedung Ditreskrimsus Polda NTB.
Ibu-ibu Rampas Motor Ojek Mataram (Suara NTB) Seorang ibu-ibu asal Sandubaya, Mataram, HR alias LN (36) nekat merampas motor. Modusnya, dia mengajak korban ke hotel untuk bercinta. Tetapi di tengah jalan korban ditelantarkan. Akal pelaku merampas motor cukup cerdik. Dia menghentikan seorang tukang ojek. Lalu pelaku minta diantarkan ke sebuah hotel di Jalan Selaparang, Negarasakah, Cakranegara. Pelaku menyetop korban di Jalan Jenderal Ahmad Yani,
Selagalas, Cakranegara sekitar pukul 21.00 Wita. Orderan pelaku disanggupi korban. Tapi di tengah perjalanan ponsel korban ditarik paksa oleh pelaku dan dibuang ke saluran drainase di tepi jalan. Korban sontak saja menghentikan laju kendaraan. Saat korban turun dari motor mencari ponselnya, pelaku menggunakan kesempatannya. Korban tak mencabut kunci kontak motor sehingga dengan mudah pelaku membawa kabur motor korban.
Korban lalu melapor ke polisi. MUDAH saja pelaku dikejar. Sebab, pada awal berbincang dengan korban disampaikan minta diantar ke Hotel Halona. Di hotel tersebut pelaku ditangkap beserta barang bukti Honda Supra 125 nomor polisi DR 3194 DP milik korban. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengatakan, pelaku sudah ditahan. Untuk penangananya dilakukan di Unit PPA Satreskrim Polres Mataram. (why)
BUDAYA DAN HIBURAN
SUARA NTB Senin, 5 Maret 2018
Halaman 9
Transaksi ”Lombok Sumbawa Great Sale”
Capai Rp 7 Miliar Mataram (Suara NTB) – Program Lombok Sumbawa Great Sale (LSGS) 2018 resmi ditutup Jumat (2/ 3) malam. Setidaknya Rp 7 miliar transaksi didapatkan para pelaku usaha pariwisata yang bergabung dalam program ini. Diharapkan kedepannya program ini bisa lebih baik dan bisa mencetak transaksi yang lebih banyak. “Sudah sebulan jadi kita tutup. Ini juga bertujuan untuk mendatangkan wisatawan pada saat low season. Karena Januari dan Februari itu biasanya kunjungan kita melemah. Dengan program ini diharapkan bisa tambah angka kunjungan wisatawan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh
Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Jumat (4/3). Ia mengatakan bahwa program great sale ini terbukti memberikan dampak yang baik terhadap industri pariwisata di NTB. Semua yang tergabung, baik hotel, UMKM, biro perjalanan dan lainnya bisa mendapatkan pendapatan atau transaksi yang lebih
Mandalika Fashion Carnival akan Ramaikan Perayaan ''Bau Nyale'' Mataram (Suara NTB) – Pemda NTB akan menggelar Mandalika Fashion Carnival yang menjadi salah satu aktivitas kegiatan dalam perayaan Bau Nyale. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kota Praya Senin (5/3) ini dengan tema Puteri Mandalika. Akan ada banyak fashion menarik yang akan dipertontonkan pada karnaval ini. “Akan ada berbagai fashion yang akan dipertontonkan pada karnaval kali ini. Kita ingin membuat ini sebagai event nasional yang bisa dikenal oleh internasional. Ini salah satu upaya kita,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Sabtu (3/3). Ia mengajak masyarakat di Lombok Tengah dan masyarakat NTB pada umumnya untuk menyukseskan kegiatan ini. Sebab ini merupakan salah satu kegiatan yang sudah masuk dalam program Wonderful Indonesia. Dengan harapan bisa semakin memeriahkan perayaan Bau Nyale. Sementara itu, Sekda Kabupaten Lombok Tengah H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si mengatakan ini merupakan tanggung jawab bersama masyarakat Lombok Tengah sebagai pemilik event. Sehingga ia berharap masyarakat bisa lebih antusias dalam menyukseskan kegiatan tahunan ini. “Kita sudah melakukan persiapan dengan baik. Tentu saja Pemda tidak bisa melakukan ini sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Karena kegiatan ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan lagi potensi Lombok Tengah sebagai daerah wisata,” ujarnya. Ia melihat perubahan perayaan Bau Nyale saat ini sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Sebab kegiatan ini merupakan satu dari 100 kegiatan yang didukung langsung oleh Kementerian Pariwisata RI. Berbagai destinasi di sekitar Mandalika juga sudah disiapkan untuk mendukung suksesnya pariwisata Lombok Tengah dan NTB pada umumnya. “Karena ini merupakan kegiatan nasional, sehingga kita harus lebih maksimal lagi dalam penyelenggaraannya. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua sebagai pemilik event, pemilik legenda Puteri Mandalika untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini,” ujarnya. Demikian pula diungkapkan Kapolres Lombok Tengah AKBP Kholilur Rochman yang merupakan salah satu penggagas kegiatan ini. Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah kreativitas anak muda di NTB. Menurutnya ini merupakan salah satu kesempatan bagi anak muda di NTB untuk semakin mengembangkan diri, mengembangkan bakat dan kreativitasnya. “Nanti kita akan tampilkan 64 kostum yang menarik. Sebanyak 50 diantaranya merupakan konstum fashion. Ada puteri Mandalika,” ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah H.L. Putria. Ia berharap Mandalika Fashion Carnival ini bisa memberikan gambaran yang menarik tentang potensi pariwisata dan budaya yang dimiliki Lombok Tengah. Ia juga berharap masyarakat akan ikut serta dalam menyukseskan kegiatan ini. (lin)
(Suara NTB/lin)
FOTO BERSAMA - H.L.Moh Faozal berasama H.L Putria, H.M.Nursiah dan Kholilur Rochman beserta beberapa artis Mandalika Fashion Carnival foto bersama setelah memberikan keterangan pers, di Mataram, Sabtu (3/3).
jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. “Ini merupakan salah satu cara untuk kita bangkitkan semangat pariwisata kita pada Bulan Januari dan Februari. Dalam program ini yang paling kelihatan hasilnya adalah pada hotel. Karena banyak wisatawan yang meman-
satu rencana untuk kembangkan desa wisata di Lobar. “Kita berharap perkembangannya semakin baik dan pengelolaannya bisa lebih maksimal,” ujarnya. Ia mengatakan terdapat banyak potensi desa wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat. Misalnya di Marina Lembar Selatan, Senggigi, wisata alam hutan Sesaot Sekawan Sejati. Ada pula wisata kerajinan misalnya di Banyumulek, Petualang dan ada pula budaya atau heritage yang ada di Lingsar dan banyak tempat lainnya. “Masing-masing desa wisata memiliki karakter atau ciri yang berbeda. Jadi destinasi wisata itu tidak hanya tentang alam. Tapi ada budaya yang dipadukan dengan kearifan lokal,” ujarnya. Ia juga memanfaatkan proses pembuatan kerajinan tertentu untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Misalnya pembuatan gula aren, pembuatan kopi hingga pembuatan kerajinan gerabah dan lainnya. Sebab banyak wisatawan yang sudah menge-
Ia melihat hal yang harus diperbaiki adalah soal skema. Sebab masih ada tenan yang kurang paham dan perlu untuk dijelaskan kembali soal cara kerja great sale ini. Tahun berikutnya, hal inilah yang menurutnya harus dimantapkan. Salah satunya soal model transaksi dan beberapa hal lainnya. Ini merupakan hal yang penting, sebab bisa menjadi penentu kenyamanan pelanggan. “Saya rasa itu yang masih menjadi kekurangan kita dan harus kita maksimalkan pada program great sale tahun berikutnya,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/lin)
PENUTUPAN - Penutupan Lombok Sumbawa Great Sale yang dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram pada Jumat (2/3) malam. (Suara NTB/lin)
Gili Sunut
Menikmati Keindahan Gili Sunut di Lotim Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur memiliki banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya Gili Sunut yang memberikan pemandangan alam yang indah. Belakangan pantai ini semakin banyak dikunjungi wisatawan karena keindahannya. Gili Sunut berada di Dusun Temeak Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru dan tidak jauh dari destinasi wisata Pantai Pink. Gili Sunut memiliki garis sejajar dengan wilayah Tanjung Ringgit. Gili ini juga berdeka-
Desa Wisata Jadi Daya Tarik Wisatawan Mataram (Suara NTB) – Salah satu segmen wisata yang mengalami peningkatan saat ini adalah desa wisata. Tidak heran jika semakin banyak desa wisata yang dikembangkan oleh masyarakat. Ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) saat ini sudah semakin banyak desa wisata yang dikembangkan. Tahun lalu, Pemkab Lombok Barat telah menetapkan belasan desa wisata baru yang diharapkan mampu mendatangkan banyak wisatawan. Sementara Pemkab juga sudah merancang untuk menambah jumlah desa wisata hingga mencapai 20 desa pada tahun 2018 ini. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Ispan Junaidi sebelumnya mengatakan, pada tahun 2017 lalu, setidaknya ada 15 desa wisata yang sudah dibuatkan surat keputusan. Sementara tahun ini akan ditambah lagi desa wisata sehingga mencapai 20. Ini merupakan salah
faatkan momen great sale untuk berkunjung,” ujarnya. Setidaknya ada 48 hotel yang tergabung dalam program ini. Ada pula 24 UMKM dan 2 restoran yang dapat diakses untuk mendapatkan potongan harga sesuai program ini. Potongan harga yang bisa didapatkan hingga 65 persen. “Kalau dibandingkan tahun lalu, kita mengalami peningkatan sekitar 30 persen. Ini yang harus kita syukuri dan tentu saja masih ada hal yang harus dimantapkan pada pelaksanaan Lombok Sumbawa Great Sale selanjutnya,” ujarnya.
tahui tentang kerajinan itu, namun tidak mengetahui proses pembuatannya. Bagi sebagian wisatawan, ikut merasakan dan mengetahui cara pembuatannya sendiri memberikan kesan yang mendalam saat berkunjung. Ispan melihat banyak karakteristik dari wisatawan. Ada yang suka menikmati keindahan alam, ada pula yang suka dan ingin mengetahui kebudayaan asli di masyarakat tersebut. Konsep desa wisata selain untuk mendatangkan banyak wisatawan juga untuk memperkenalkan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat setempat. Ia melihat hal ini sudah lama dilakukan oleh China, Thailand hingga Jepang. Menurutnya beberapa Negara ini tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya untuk menggaet wisatawan. Sehingga hal ini perlu menjadi rujukan untuk mengembangkan dan memperkenalkan desa wisata kepada wisatawan yang berasal dari mana saja. (lin)
tan dengan Tanjung Bloam dan Pantai Tangsi atau Pantai Pink. Hanya saja, kondisi jalan menuju Gili Sunut masih memprihatinkan. Sekitar 2 kilometer mendekati lokasi gili ini masih berupa jalan tanah. Pada musim penghujan, kondisi fisik jalannya pun menjadi licin dan sulit dilewati. “Gili Sunut bagus. Suasananya jauh lebih tenang jika dibandingkan Pantai Pink. Di pantai ini saya rasa masih belum begitu banyak yang berkunjung, tidak seperti Pantai Pink,” kata wisatawan asal Kota Mataram,
Ririn, di Selong, Minggu (4/3). Ia mengatakan bahwa Gili Sunut memiliki keindahan yang tidak kalah dari gili-gili lainnya. Namun wisatawan harus menyiapkan tenaga ekstra untuk bisa sampai di gili ini. Sebab kondisi jalan yang rusak akan membuat perjalanan wisatawan menjadi sedikit terganggu. Namun wisatawan yang mampu sampai di gili ini akan tersihir dengan keindahannya. Pemandangan sekitarnya yang memukau, objek wisata yang indah serta lokasi budidaya mutiara yang cukup terkenal.
Kondisi pantai di Gili Sunut memiliki kesamaan dengan pantai-pantai yang ada di sekitarnya. Tekstur pasir putih bercampur merah muda dan berbentuk butiran merica. Demikian pula tekstur batu karang yang ada di Gili Sunut, semuanya berwarna pink dan sangat indah dipandang mata. “Kalau kondisi pantainya tidak jauh berbeda dari pantai lainnya, seperti Pantai Pink. Yang berbeda hanya suasananya saja. Karena Pantai Pink kan lebih banyak pengunjungnya,” ujarnya.
Keindahan bawah laut yang ada di Gili Sunut yaitu wisatawan dapat menemukan berbagai jenis bintang laut. Dari yang berwarna biru maupun yang berwarna merah jingga. Demikian juga aneka ragam terumbu karang yang memukau serta kawanan ikan yang sedang berkerumun. “Kita bisa snorkeling juga. Pemandangan bawah lautnya sangat bagus. Banyak Ikan Nemo dan ikan-ikan kecil lainnya yang bagus. Terumbu karangnya juga masih sangat bagus dan alami,” ujarnya. (lin)
Rinjani Travel Mart Ketiga akan Diikuti 200 ”Buyers” Mataram (Suara NTB) – Rinjani Travel Mart (RTM) akan kembali digelar. Ini merupakan RTM ketiga kalinya yang diselenggarakan oleh DPD Asita NTB. Kegiatan ini ditargetkan diikuti 200 buyers yang berasal dari luar daerah dan luar negeri. Diharapkan jumlah transaksi bisa melebihi jumlah transaksi tahun sebelumnya. “Pada RTM 3 ini kita akan adakan tour juga ke berbagai destinasi wisata yang kita punya. Terutama destinasi wisata Mandalika. Itu akan dilakukan setelah pertemuan b to b yang akan dilakukan antara buyers dan sellers,” kata Ketua DPD Asita NTB Dewantoro Umbu Djoka, di Mataram, Minggu (4/3). Ia mengatakan bahwa ini merupakan suatu kegiatan yang diharapkan bisa mendatangkan banyak wisatawan ke NTB. Sehingga jumlah kunjungan wisatawan bisa terus meningkat dan bisa memenuhi target empat juta wisatawan. Dengan harapan banyak buyers yang membeli paket wisata yang akan dipersiapkan oleh seller yang merupakan para pelaku pariwisata di NTB. “Bagi kami (Asita NTB) RTM 3 ini sangat penting karena merupakan tempat
bertemuanya para buyers dan sellers dari berbagai daerah dan berbagai negara. Di sini akan ada transaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya. Ia berharap transaksi pada RTM 3 ini nantinya bisa lebih banyak mendatangkan wisatawan ke Lombok dan Sumbawa. Sebab saat ini sudah ada paket wisata Lombok yang terintergrasi dengan paket wisata di Sumbawa. Tentu saja dengan harapan wisatawan ini bisa tinggal lebih lama selama berlibur ke NTB. Sebanyak 60 sellers yang merupakan anggota Asita dan pelaku pariwisata yang ada di NTB sudah siap untuk menjual sejumlah paket wisata NTB. Dengan harapan transaksi yang didapatkan bisa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. “Hingga saat ini jumlah buyers yang sudah melakukan pendaftaran secara resmi sebanyak 90 orang. Jumlahnya tentu saja akan terus bertambah. Karena waktunya masih ada untuk mendaftar,” ujarnya. RTM 3 ini akan diselenggarakan pada 4-6 April mendatang bertempat di Kota Mataram. Buyers dan sellers akan diajak berkeliling ke berbagai destina-
(Suara NTB/lin)
FOTO BERSAMA - Ketua Asita Dewantoro Umbu Djoka bersama anggota Asita foto bersama setelah memberikan keterangan pers, di Mataram, Minggu (4/3). si wisata yang ada di Lombok. Dengan harapan, mereka bisa lebih gencar lagi menjual Lombok di daerah atau negaranya. “Kita sudah siapkan kendaraan dan berbagai fasilitas lainnya untuk mereka. Jadi mereka bisa berkunjung ke berbagai destinasi kita setelah melakukan b to b bersama sellers kita,” kata Ketua Panitia RTM 3 Agustin Sasongko. Beberapa negara yang akan
datang dan menjadi buyers diantaranya, Malaysia, Singapura, Jepang, Abudabi dan beberapa negara lainnya. Total buyers yang diundang dari berbagai negara sebanyak 30 orang. Sementara sisanya merupakan buyers dari dalam negeri. “Karena pasar nusantara juga cukup bagus. Banyak wisatawan domestik yang mau berkunjung ke Lombok dan Sumbawa,” ujarnya. (lin)
SUARA NTB Senin, 5 Maret 2018
PENDIDIKAN
Halaman 10
Unggul, Prof. Husni Terpilih Rektor Unram Mataram (Suara NTB) Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) Prof. H. Lalu Husni terpilih sebagai Rektor Unram periode 2018-2022. Husni unggul telak dari dua pesaingnya dengan mengantongi 49 suara senat dan suara menteri. Sedang Wakil Rektor I Unram Prof. Lalu Wirasapta Karyadi berada di posisi kedua dengan meraih 29 suara. Sementara Wakil Rektor II Prof. Eny Yuliani hanya mampu meraih 11 suara. Pemilihan yang berlangsung tertutup di ruang sidang senat lantai III Unram ini dimulai sejak pukul 08.10 dan berakhir pada pukul 09.59. Ketua Senat Unram Prof. Mansur Ma’shum memimpin rapat senat tertutup hingga selesai. “Prosesnya lancar sangat lancar hanya memakan waktu satu jam 50 menit,” kata Mansur usai pemilihan. Diakui pula bahwa proses pemilihan sangat demokratis. Masing-masing senat menggunakan hak suaranya dengan baik. Tidak ada senat yang abstain, semuanya menggunakan hak pilih se-
suai ketentuan. Begitu juga suara senat semuanya sah. Pemilihan Rektor Unram sempat tertunda hingga dua bulan lebih. Pemilihan dilakukan setelah keluar Surat Sekjen Kemristekdikti Nomor 855/ A.A2/KP/2018 Tanggal 27/2/18 tentang jadwal Pemilihan Rektor Unram Periode 2018-2022. “Harapan senat, bersyukur bahwa atas izin juanyalah Unram berhasil memilih rektor dan akan ditetapkan oleh menteri dalam waktu yang kita harapkan,” imbuhnya. Sementara itu, Rektor Unram terpilih Prof. H. Lalu Husni usai terpilih menegaskan, apa yang diraih merupakan kemengan semua civitas akademika Unram.
Belum Dikelola Maksimal UNIT Pelaksana Teknis (UPT) Universitas Mataram (Unram) Press merupakan salah satu unit teknis yang dimiliki Unram. Potensi income yang dapat dihasilkan UPT. Unram Press mencapai Rp5-6 miliar per tahun. Hanya saja, UPT yang bergerak di bidang penerbitan ini belum terkelola secara maksimal. Unit ini memiliki visi untuk membangun dan mengembangkan dan mendukung pelaksanaan Tiga (Suara NTB/dys) Tugas Pendidikan Tinggi. Sarkawi Misinya adalah membantu pengembangan Universitas Mataram dengan menerbitkan karya ilmiah dan jurnal ke dalam buku. Sebagai unsur pendukung, unit ini membantu pelaksanaan Tiga Tugas Pendidikan Tinggi dengan mencetak materi cetak yang dibutuhkan di lingkungan Unram. Kepada Suara NTB, Kepala UPT. Unram Press, Sarkawi, SH., M.Hum., mengungkapkan potensi besar yang dimiliki UPT. Unram Press jika saja dikelola dengan maksimal. Dia yang baru menjabat dua bulan sebagai Kepala UPT melihat adanya potensi besar di sektor penerbitan yang dapat menghasilkan income bagi Unram. Dengan menerbitkan makalah ilmiah dosen atau jurnal ke dalam buku dan juga membantu universitas dalam menyediakan materi cetak yang dibutuhkan bagi ratusan dosen dan ribuan mahasiswa, tentu ini potensi yang harus digarap serius. “Kalau mau Unram maju maksimalkan UPT. Unram Press. Potensi ekonomi Unram kalau semua penerbitan, percetakan, itu di Unram Press, maka income bisa sampai Rp5-6 miliar per tahun,” terangnya. Sesuai dengan karakteristik di dalam unit ini adalah sebagai penerbit dan percetakan. Layanan yang diberikan selain penerbitan juga fotokopi, penjilidan, percetakan semua jenis barang cetakan. Saat ini, UPT. Unram Press telah berhasil menerbitkan banyak, hanya saja optimal. “Dengan uang itu bisa dikelola bisa membangun SPBU Unram, bisa membangun hotel atau jadi guess house. Artinya unram mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri. Sehingga kalau semua bekerja, Unram akan sangat kaya sekali,” ungkapnya. UPT. Unram pres dikembangkan untuk melayani kebutuhan percetakan di luar Unram dengan menambahkan beberapa fasilitas, seperti mesin cetak, mesin fotokopi, mesin screening soket listrik, dan peralatan pendukung lainnya. Kemajuan dan pengembangan UPT diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai percetakan dan untuk menerbitkan buku-buku ilmiah, khususnya di lingkungan Universitas Mataram dan umumnya, di institusi lain di luar Unram dengan standar nasional dan internasional. Pada akhirnya UPT. Unram Press bisa menjadi sumber pemasukan yang baik bagi Unram. Lebih jauh diungkapkan Sarkawi ada dua sebab UPT belum dikelola maksimal. Yaitu minimnya SDM yang dimiliki UPT. Saat ini hanya ada empat pegawai yang bertugas di UPT. Jumlah itu sangat kurang. Di samping itu belum maksimal karena mesinnya masih sedikit. Pihaknya juga menginginkan agar adanya suatu peraturan rektor yang menjadi payung hukum dimana mewajibkan semua dosen, mahasiswa untuk mencetak buku, jurnal, maupun skripsi. “Kan kembali untuk mereka juga. Jumlah mahasiswa Unram tiga ribu skripsi leaflet spanduk baliho profil buku ajar semuanya,” ujarnya. (dys)
“Mulai saat ini kepada teman-teman mari kita lupakan hiruk pikuk pilrek kita berpikir rapatkan barisan Unram secara bersama sekali terima kasih kepada semua pihak kementerian dan bapak rektor dan panitia penyelenggara,” ujarnya singkat. Dikatakan Husni banyak agenda yang harus diselesaikan dalam waktu dekat sejak dirinya terpilih sebagai rektor. Salah satunya ialah mengisi kekosongan ketua program studi di sejumlah fakultas yang telah habis masa jabatannya. Seperti empat Kaprodi di Fakultas MIPA. Semuanya harus terisi segera, karena dapat mengganggu proses perkuliahan.
“Visi misi ke depan dalam waktu dekat kami menuntaskan dulu kaprodi yang sudah berakhir, senat fakultas, wisuda adik-adik ini. Segera sehingga mahasiswa bisa segera memperoleh ijazah,” urainya. Sementara untuk jangka panjang, pihaknya akan berusaha memperbaiki akreditasi institusi Unram yang saat ini masih B. Hal ini tentu membutuhkan perjuangan panjang dan akan menjadi fokus perhatian. Termasuk juga merencanaka agar buku pedoman akademik yang ada, sudah saatnya untuk ditinjau kembali. Karena bagaimana pun juga ke depan kampus ini harus berdaya saing. “Jadi fokus perhatian caranya tentu dengan sudah ada tim agar apa yang kurang kita segera lengkapi,” sambungnya. Selain itu, yang pasti selanjutnya ialah meningkatkan kerjasama dengan daerah dan kampus luar negeri. Termasuk mendorong dosen-dos-
en muda melanjutkan kuliah ke luar negeri, memperbanyak seminar dan simposium. Selain itu pihaknya akan mendata aset-aset milik Unram yang dapat dioptimalkan keberadaannya. Misalnya dalam bentuk kerjasama sesuai peraturan yang ada, seperti rumah sakit. Membuat kantin, optimalisasi aset dengan membangun minimarket di tanah kosong milik Unram. “Itu juga untuk dapatkan income,” jelasnya. Wakil Rektor I Prof. Lalu Wirasapta Karyadi, mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang telah berusaha mendukungnya sejak awal. Dia pun berharap usai pemilihan semua civitas akademika Unram bisa kembali berbaur dalam satu keluarga besar Unram. “Prof. Husni adalah teman dan sahabat saya. Yang saya pikir menurut telaahan menteri dan teman teman lain beliau adalah seorang yang sangat pas menjadi pemimpin Un-
(Suara NTB/dys)
KETERANGAN - Rektor Unram terpilih H. Lalu Husni bersama Ketua Senat Unram H. Mansur Ma’shum memberikan keterangan usai pemilihan rektor, Sabtu (3/3). ram ke depan. Sehingga saya mengajak kembali mendukung apa yang menjadi pilihan menteri. Harapan kita mudahan bisa amanah, dan membawa
kemajuan pada unram. Pemilihan sangat demokratis dan hasilnya kepercayaan itu diberikan kepada rekan saya Prof. Husni,” tukasnya. (dys)
Sekolah Kristen Aletheia Rayakan HUT Ke-42 Mataram (Suara NTB) Sekolah Kristen Aletheia merayakan puncak hari jadinya yang ke-42 di halaman sekolahnya, Sabtu (3/3). Acara puncak hari jadi ini dihadiri dari Dinas Pendidikan Kota Mataram, jajaran kepolisian, Rumah Sakit Bhayangkara dan orang tua murid yang dapat juara. Ketua Yayasan Sekolah Kristen Aletheia Steven Suminyanto D, menjelaskan, pada rangkaian acara puncak perayaan HUT diisi dengan pembagian hadiah kepada juara-juara dari lombalomba yang telah dilaksanakan. Selain itu, menandatangani pembaharuan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polres Mataram, Rumah Sakit Bhayangkara, BNN dan ada beberapa instansi lainnya. Selain itu, ujarnya, acara HUT dimeriahkan penampilan dari anak-anak yang tergabung dalam sejumlah kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. “Yang akan ditampilkan itu hasil pembinaan dari siswa TK, SD, SMP, ada menyanyi, berpuisi, menari, dance dan bermain angklung yang konsisten kita ajarkan. Kita membuat mereka itu belajar sambil bermain,’’ terangnya. Steven berharap semoga pembinaan yang diberikan terus berkesinambungan,karena kita patut waspada, dan perlu kepedulian dari semua pihak. Sementara Kapolres Mataram AKBP Muhammad, SIK., menambahkan, pihaknya pada kesempatan ini melanjutkan kerjasama dengan Aletheia, terutama memberikan pengenalan dan pembekalan kepada
anak-anak. Apalagi, anak-anak adalah aset bangsa, sehingga sejak usia dini diberikan pembinaan dalam berbagai bidang. ‘’Kerjasama ini sudah berlanjut kurang lebih 10 tahun terakhir ini lah, sebenarnya tanpa kerjasama pun dari pihak kita sudah berkewajiban sudah tugas pokok kita memberikan pembinaan kepada anak-anak, tentang penyuluhan narkoba dan lain sebagainya,’’ ujarnya. Pihaknya mengharapkan anak-anak yang merupakan generasi penerus tidak terlibat tindak pidana, baik itu narkoba, tawuran. Tapi bagaimana mereka mampu meningkatkan prestasinya, tidak hanya tingkat nasional tapi tingkat internasional. Di sisi lain, Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF Jasman jayadi., S.Pd., MM., melihat perkembangan Sekolah Aletheia sangat luar biasa. Hal ini bisa dibuktikan dari setiap event-event yang dilakukan selalu menghasilkan hal yang luar biasa. ‘’Kita liat bukti yang sangat kita banggakan itu. Ketika dia ikut lomba baik nasional maupun internasional, Yayasan Aletheia selalu menjadi juara. Ini yang kita banggakan dari Kota Mataram, karena menjadi sekolah swasta yang menjadi unggulan, dan bisa kita andalkan ke depan,’’ ujarnya. Jasman mengharapkan Sekolah Aletheia bisa maju lagi dan lebih unggul, dan apa yang menjadi program tidak hanya seremonial saja, dan dapat memberikan contoh kepada sekolah-sekolah yang lain. (r)
(Suara NTB/ist)
HADIAH - Guru Sekolah Kristen Aletheia memberikan hadiah pada murid yang menjadi juara dalam acara yang digelar menyambut HUT Sekolah Kristen Aletheia ke 42, Sabtu (3/3).
(Suara NTB/rak)
POSE BERSAMA - Sebanyak 55 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lombok Timur mengikuti Program Karya Wisata atau Study Tour ke Harian Suara NTB, Sabtu (3/3). Kedatangan 55 siswa dari Kelas XII Agama dan Bahasa serta 10 guru pendamping ini diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino. Tampak siswa dan guru pendamping pose bersama dengan Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino usai berdiskusi.
SMKN 8 Mataram Gelar Bakti Sosial Mataram (Suara NTB) SMKN 8 Mataram menggelar bakti sosial (baksos) di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Sabtu (3/3). Kegiatan baksos merupakan rangkaian kegiatan untuk menciptakan generasi sehat bersama warga sekitar sekolah. Kepala SMKN 8 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd., melalui Wakil Kepala SMKN 8 Mataram Bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., mengatakan, kegiatan itu bekerjasama dengan puskesmas, Kelurahan Rembiga, dan industri perdagangan. “Kegiatan baksos merupakan rangkaian kegiatan untuk menciptakan generasi sehat bersama warga sekitar sekolah, hal ini juga memberikan manfaat penerapan ilmu kesehatan yang dimiliki siswa kepada masyarakat,” jelas Munezarah. Kegiatan yang digelar dalam baksos itu antara lain senam pagi, pemeriksaan kesehatan oleh dokter, terapi dokter dan pemberian obat dari apoteker. Pihak sekolah juga menggelar penyuluhan
kesehatan dan bazar murah. Munezarah menjelaskan, tujuan utama kegiatan Baksos itu yaitu sekolah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar untuk tetap berperilaku hidup sehat, menjalin kerjasama antar sekolah dan warga. “Serta mempererat silaturrahmi antara sekolah dan warga,” ujarnya.
SMKN 8 Mataram merupakan SMK Bidang Kesehatan. SMKN 8 Mataram juga berhasil menjadi wakil NTB mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional. Sekolah yang sehat dianggap baik untuk pembentukan karakter siswa. Juga membuat kenyamanan di sekolah semakin terjaga. (ron)
(Suara NTB/ist)
BAKSOS – SMKN 8 Mataram menggelar baksos di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Sabtu (3/3).
UPTD Antisipasi Keamanan Peralatan UNBK Mataram (Suara NTB) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/SMK beberapa waktu ke depan akan digelar. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah memperketat pengamanan peralatan UNBK di sekolah. Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Lay-
anan Khusus (Dikmen dan PKPLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., dihubungi akhir pekan kemarin mengatakan, persiapan UNBK terus berjalan sesuai jadwal. Pihaknya juga sudah mengoordinasikan dengan sekolah-sekolah penyelenggara untuk memperketat pengamanan peralatan UNBK. “Persiapan UNBK on the
track. Antisipasi keamanan peralatan sudah dikoordinasikan dengan sekolah-sekolah penyelenggara, dengan menambah personel keamanan dan sistem jaga bergilir,” ujar Rosyidin. Sementara untuk mengantisipasi listrik padam atau jaringan internet yang bermasalah, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)
NTB akan berkoordinasi dengan PLN dan Telkom. Sebelumnya, UPTD Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram akan meminta sekolah terjauh bergabung dengan sekolah lain yang memiliki jaringan internet yang baik. Hal ini agar target seluruh sekolah bisa melaksanakan UNBK tercapai. “Sekolah yang terkendala
koneksi internet, kita akan sertakan mereka dengan sekolah yang terdekat. Kita akan dekatkan dengan sekolah yang ada infrastruktur bagus,” katanya. Target pelaksanaan UNBK tidak hanya pada sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Nantinya, kata Rosyidin, akan dilakukan pemetaan kesiapan di sekolah swasta untuk melihat kesiapan infrastruktur.
Jika infrastruktur di sekolah swasta belum siap, akan diikutkan di sekolah lain. “Kita petakan di sekolah swasta kesiapan infrastrukturnya seperti apa, jadi nanti kalau yang belum siap infrastrukturnya, siswanya, bisa saja nanti kita lokasi ujiannya nanti di sekolah yang lain, atau tempat lain,” jelasnya. Rosyidin menekankan, UNBK memberikan sejumlah
keuntungan, seperti tidak perlu ada pengamanan soal. Dari segi mobilitas orang juga terbatas, tidak harus menjaga seperti pada Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). “Kalau UNBK, satu hari itu tiga sesi, nanti anak-anak kita jadwal, di setiap sesi itu satu pengawas, pengawsas tidak perlu banyak-banyak, cukup di tempat ujiannya yang perlu dilayani,” katanya. (ron)
(Suara NTB/ist)
BIDIKMISI - Mahasiswa Bidikmisi Universitas Mataram (Unram) yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Mataram (Formadiksi Unram) menggelar kegiatan Bidikmisi Mengabdi dengan Tema “Berebeng No Solah” di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah. Acara ini digelar sejak tanggal 14 Februari hingga 3 Maret 2018.
Halaman 11
SUARA NTB Senin, 5 Maret 2018
Tipis, Peluang Zigi Ikut Asian Games 2018 Mataram (Suara NTB) Target KONI NTB dan Pengprov FORKI NTB mempersembahkan medali emas untuk Indonesia lewat cabang olahraga karate sepertinya sulit diwujudkan. Pasalnya, belum ada kepastian terkait pemanggilan atlet karate NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda mengikuti Pelatnas persiapan Asian Games 2018.
Padahal Pengprov FORKI NTB telah bersurat ke PB FORKI memohon agar atlet peraih medali perak di SEA Games 2017 dapat dipanggil kembali mengikuti Pelatnas. Namun, surat yang dikirim FORKI NTB pertengahan bulan Januari lalu sampai saat ini belum juga di balas oleh PB FORKI. Sementara PB. FORKI akan memanggil 29 atlet mengikuti pelatnas mulai 10 Maret untuk persiapaan mengikuti Asian Games bulan Agustus tahun 2018. “Surat yang kami (FORKI NTBred) kirim pertengahan bulan Januari lalu belum dibalas oleh PB FORKI. Sementara PB FORKI telah memanggil sebanyak 29 atlet mengikuti Pelatnas persiapan Asian Games,” ucap Sekum Pengprov FORKI NTB, Ahwan saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (4/3). Dikatakan Ahwan, surat yang dikirim Pengprov FORKI NTB yang ditujukan kepada PB FORKI itu
meminta PB FORKI mengakomodir kembali atlet NTB sebagai atlet Pelatnas. Alasan FORKI NTB meminta kepada PB FORKI karena atlet NTB kelahiran Lombok Barat (Lobar) itu telah mencatatkan segudang prestasi gemilang di level internasional dan sangat layak mewakili NTB di level internasional seperti Asian Games 2018. Namun permintaan FORKI NTB sepertinya sulit diwujudkan oleh PB FORKI. Pasalnya atlet yang pernah mengharumkan marwah Indonesia di kejuaraan dunia junior tahun 2015 itu telah melakukan kesalahan besar. “Alasan pengurus besar FORKI mengeluarkan Zigi dari pelatnas karena Zigi sering meninggalkan Pelatnas. Sikap Zigi tersebut sangat bertentangan dengan aturan di Pelatnas,” jelas Ahwan. Meski Zigi telah dianggap melanggar aturan Pelatnas, namun FORKI NTB tetap berusaha meyakinkan PB FORKI bahwa Zigi
tidak bersalah. Menurut Ahwan keputusan Zigi meninggalkan Pelatnas bisa jadi karena dipengaruhi oleh orang yang berada di dekat Zigi. Alasannya, karena sebelum Zigi meninggalkan pelatnas bahwa telah terjadi perubahan komposisi tenaga kepelatihan di Pelatnas. Sehingga bisa jadi Zigi dipengaruhi oleh oknum pelatih agar segera meninggalkan pelatnas. Penjelasan Ahwan tersebut ternyata belum bisa diterima oleh pihak PB FORKI, pasalnya sejauh ini Zigi bersama tiga atlet lainnya yang meninggalkan pelatnas tidak pernah mengungkapkan nama orang yang mempengaruhi mereka untuk meninggalkan pelatnas. Sehingga PB FORKI menganggap empat atlet yang meninggalkan pelatnas (termasuk Zigi) itu telah melanggar aturan Pelatnas. Konsekuensinya empat atlet itu tidak akan diakomodir oleh PB FORKI mengikuti event internasional seperti Asian Games 2018. (fan)
(Suara NTB/fan)
MEREKAM WAKTU - Menghadapi event nasional, sejumlah atlet atletik terus menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu (3/3) lalu. Tampak pelatih atletik, Subagio sedang merekam waktu terbaik atlet dengan menggunakan stopwatch.
PON 2024
Mataram dan Loteng Mulai Bersiap Praya (Suara NTB) Provinsi NTB secara resmi telah mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelengaraan event Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 mendatang, bersama dengan Provinsi Bali. Jika disetujui, maka sejumlah cabang olahraga (cabor) direncanakan bakal digelar di kabupaten/kota di NTB. Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pun telah bersiap. Ketua KONI NTB, H. Ardi Harianto, di Praya, Minggu (4/3) mengutarakan, saat ini, KONI pusat tengah melakukan evaluasi kelayakan. Apakah NTB bisa menjadi tuan rumah PON bersama dengan Provinsi Bali tahun 2024 mendatang. Sejumlah lokasi yang direncanakan akan menjadivenuepertandingansendiriberlangsung sudah ditinjau oleh tim dari KONI pusat. “Termasuk Loteng juga sudah ditinjau oleh tim dari KONI pusat,” terangnya. Ia menjelaskan, ada beberapa cabor yang kemungkinan akan digelar di Loteng, jika NTB bersama Bali ditetapkan
sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON 2024 mendatang. Diantaranya, cabor berkuda, balap motor, Kempo serta voli pasir. Ditambah cabor sepak takraw. “Untuk voli pasir, Loteng punya kawasan Mandalika sebagai venue. Kemudian cabor berkuda, arenanya juga sudah ada. Begitu pula untuk cabor tarkraw, sudah ada hall milik kampus IPDN NTB yang bisa digunakan,” terangnya. Dengan kata lain, Loteng sangat berpotensi menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan sejumlah cabor pada PON 2024 mendatang. Tinggal pembenahan sedikit saja, venue tersebut sudah benar-benar siap. “Inilah kenapa kemudian kita sangat antusias untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah PON 2024 mendatang,” timpal Andi. Terkait kemungkinan Loteng menjadi lokasi penyelenggaraan PON, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menegaskan pihaknya sangat menyambut baik hal tersebut. Pemkab Loteng dalam hal ini
akan sangat mendukung. Jika kemudian Loteng ditunjuk sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan PON 2024 mendatang. “Pada prinsipnya kita mendukung penuh hal itu. Karena memang Loteng sangat layak sebagai penyelenggara PON,” timpalnya. Walaupun diakuinya, masih banyak kekurangan-kekurangan yang dialami. Tapi itu tidak lantas menyurutkan dukungan dari pemerintah daerah. Karena tentunya nanti akan ada pembenahan, jika memang benar-benar ditunjuk sebagai lokasi penyelengaraan PON 2024. Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang juga Ketua KONI Kota Mataram, mengaku daerahnya siap menjadi tuan rumah pelaksanaan PON 2024. Ia memberikan gambaran bahwa Kota Mataram seringkali diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan skala nasional maupun internasional. Sehingga lanjutnya, tidak perlu diragukan kesiapan Kota Mataram sebagai tuan rumah bagi para atlet dan ofisial cabang olahraga dari seluruh Indonesia. “Mudah - mudahan ini bisa memberikan keputusan positif atas usulan kami sebagai tuan rumah PON 2024,” harapnya. Ajang olahraga bergengsi empat tahun itu menurut Mohan, tidak saja mengukur prestasi di bidang olahraga saja. Jika usulan NTB dan Bali diterima sebagai tuan rumah, maka ini tercatat sebagai sejarah bahwa PON pertama kali diselenggarakan di Indonesia Bagian Timur. Jika ini terwujud tentu memberikan dampak bagi Provinsi NTB dan khususnya Kota Mataram menunjukan citra sebagai daerah tujuan wisata. Ketua Bidang Pembinaan Organisasi KONI, Mayjen TNI (Purn) Suwarno menegaskan, dukungan seluruh stakeholder tidak menutup kemungkinan NTB dan Bali bisa menjadi tuan rumah penyelenggaran PON 2024. Dari hasil kunjungannya mendapati beberapa potensi di Kota Mataram yang bisa dijadikan sebagai tempat penyelenggaran bagi cabor tertentu. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ada konsekuensi ditimbulkan. Seperti kebijakan penganggaran, penyiapan venue harus seiring dengan penyiapan atlet. “Jika terpilih sebagai tuan rumah ada tiga dipersiapkan. Tempat pertandingan, panitia dan pembinaan atlet,” bebernya. (kir/cem)
SUARA NTB Berkas Kasus BSS Dilimpahkan ke Jaksa
Halaman 12
Senin, 5 Maret 2018
Giri Menang (suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus bantuan sosial (Bansos) program bumi sejuta sapi (BSS) poktan Dusun Dasan Tawar Desa Banyumjulek, kecamatan Kediri. Kali ini Polres menetapkan tersangka dari kalangan oknum ASN di Dinas Pertanian Lobar, di mana sebelumnya oknum pengutus poktan telah terdakwa. Berkas tersangka oknum ASN inipun telah dikirim ke kejaksaan untuk dikaji oleh Jaksa Penutut Umum (JPU). “Kita sudah tetapkan tersangka kasus BSS dari oknum ASN, kita sudah kirim berkasnya kemarin ke jaksa untuk penelitian Dari kejaksaan,” tegas Kapolres AKBP Hery
Wahyudi ditemui Minggu (4/ 3) di Lembar. Berkas yang dikirim ke kejaksaan ini untuk tersangka oknum ASN. Insial ASN ini sendiri ia lupa, namun yang jelas dari Dinas Pertanian Kabupaten Lobar. Penetapan tersangka ini sudah beberapa pecan lalu, selanjutnya pihaknya membuat berkas perkara untuk dikirim ke kejaksaan. Sejauh ini pihaknya belum menahan tersangka, sebab penahanan tidak harus sebab mesti memenuhi syarat. Penahanan tersangka juga tergantung keyakinan penyidik, sebab satu perkara tidak harus ditahan. Penanganan kasus korupsi ini sendiri jelasnya butuh waktu, namun penanganannya tergolong cepat sebab telah ditetapkan ter-
sangka awal tahun ini. “Kita upayakan bulan ini kita tuntaskan,” tegasnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono menyatakan terdapat tiga kasus yang dinaikkan antara lain lanjutan kasus BSS dan kasus di wilayah KLU dan dugaan kasus korupsi melibatkan para Kadus. Sejumlah kadus diduga terlibat dalam kasus ini, jumlahnya 6-7 orang kadus. Mereka katanya diduga terlibat menyangkut pungutan proyek yang dikerjakan daerah setempat dengan total mencapai puluhan juta rupiah. Terkait kasus menyeret sejumlah kadus ini, pihaknya sudah melakukan pemanggilan beberapa kadus untuk meminta keterangan. Pihaknya bakal mencari otak di balik
SALON
LOWONGAN
RUPA-RUPA
SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/WA: 082236507224
DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Hery Wahyudi kasus ini, pihaknya bakal menelusuri pihak yang mengkoordinir melakukan pungutan terhadap kontraktor. Pungutan ini diduga dilakukan dengan dalih untuk keperluan perayaan hari besar. (her)
HILANG HLG STNK R2 HONDA VARIO DR3307CH NOKA/ NOSIN:MH1JF812XEK034051/ J F 8 1 E 2 0 2 5 4 0 5 AN.RAKHMADI HLG DSKTR JL KERUAK MENUJU PENENDEM KERUAK LOTIM. HLG STNK R2 HONDA DR5061CS NOKA/ NOSIN:MH1JFV118GK460605/ JFV1E-1468919 AN.RIMMA PAULINA SIMATUPANG HLG DSKTR JL. ARYA BANJAR GETAS AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR2707MA NOKA/ NOSIN:MH1JFW110GK246939/ JFW1E-1272678 AN. RUTH OKTAVIANI KARTIKA HLG DSKTR JL.INDUSTRI KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR5519CQ NOKA/NOSIN:MH1JFW116GK529510/ JFW1E-1533710 AN. JAISAH HLG DSKTR AMPENAN
Suhaili Anggap Pembentukan PPS Satu Keniscayaan
Praya (Suara NTB) Peluang terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) diakui calon Gubenur NTB, H.M. Suhaili, FT., memang cukup berat. Namun bukan berarti PPS tidak bisa terbentuk. Hanya tinggal kemauan dan kerja keras masyarakat di daerah ini saja, untuk bagaimana bisa terus mendorong terbentuknya PPS. Karena PPS adalah satu keniscayaan yang bisa diraih dengan kerja keras dan dukungan seluruh elemen masyarakat didaerah ini. Terutama masyarakat Pulau Sumbawa. “Saya rasa bukan hal yang tidak mungkin. Selama kita mau dan punya kemauan yang kuat, PPS harus bisa terbentuk,” tegas H.M. Suhaili, FT., Sabtu (3/ 3). Pihaknya dalam hal ini
RUPA-RUPA K A M O R R Y BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/ 081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
dalam posisi mendukung penuh terbentuknya PPS. Jika memang itu merupakan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa dan memang dibutuhkan untuk terbentuk. Pasalnya, kalau PPS terbentuk tentunya akan banyak keuntungan yang diperoleh. Selain percepatan pelayanan kepada masyarakat, laju pembangunan juga akan bisa terpacu. Memang untuk saat ini pembicaraan untuk pembentukan PPS di tingkat pusat, masih cukup jauh. Tapi tidak ada salahnya kalau pemerintah dan masyarakat di daerah ini, mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk bisa membentuk PPS dan harus lebih serius lagi. Sehingga pemerintah pusat juga bisa menilai kalau masyarakat NTB, khususnya lagi masyarakat Pulau Sumbawa menang betul-betul ingin membentuk PPS. Kalau sudah terbentuk, maka peluang PPS untuk maju terbuka lebar. Terlebih dengan potensi yang dimil-
iki Pulau Sumbawa, tidak ada alasan untuk tidak maju. Menurutnya, pembentukan PPS haruslah dipandang sebagai satu kebutuhan. Bukan dipandang sebagai satu momok. Tapi harus dipandang secara positif. Memang NTB nantinya bakal terbagi menjadi dua. Tetapi dari sisi kepentingan masyarakat dan pembangunan, itu akan membawa dampak positif yang besar. Dalam artinya, masyarakat di Pulau Lombok juga harus mendukung terbentuknya PPS. Sebagai bentuk rasa persaudaraan sebagai masyarakat NTB. “Jangan hanya masyarakat Pulau Sumbawa saja yang berjuang untuk membentuk PPS. Kita masyarkat Pulau Lombok juga harus bersama-sama membantu, mempercepat terbentuknya PPS. Sebagai bentuk solidaritas kita sebagai bagian dari masyarakat NTB secara luas,” pungkas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)
LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp(081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Senin, 5 Maret 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Senin, 5 Maret 2018
Cermat Memilih Investor RENCANA investor dari luar daerah menanamkan modal di Kota Mataram, hingga saat ini satu pun belum terealisasi. Pemkot Mataram, tampaknya ekstra berhati – hati dalam mengeluarkan rekomendasi untuk investor yang hendak menanamkan investasinya di Kota Mataram. ‘’Walaupun mereka pakai jas rapi, ndak begitu saya patiq (percaya). Malah saya lebih percaya investor lokal daripada luar ini,’’ tegas Plt. Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana, pekan kemarin. Langkah ekstra hati-hati Mohan, patut dimaklumi. Pasalnya, dalam beberapa pengelaman selumnya dinilai cukup menjadi pembelajaran. Alasan lebih mempercayai investor lokal menurut Mohan, karena mereka memiliki posisi tawar serta mempertaruhkan harga diri perusahaan mereka. Dia meyakini ketika telah berencana berinvestasi kemudian dibatalkan, itu berarti merusak reputasi dan kredibilitas perusahaannya. Berbeda halnya pengusaha asing jelas tidak diketahui maksud di balik rencana besar mereka. Bisa saja skenario investor asing menjalin kerjasama dengan pemerintah kemudian mendapatkan bantuan modal dari bank. “Dari tanda tangan kemudian mereka dapat pinjaman. Saya pikir Kota Mataram ndak akan secereboh itulah,” tambahnya. Investor asing berusaha di Mataram yakni PT Hanvit asal Korea yang bakal mengelola sampah jadi sumber energi terbarukan. Investor asal Negeri Ginseng ini sejak 2016 lalu menawarkan ide tersebut. Tapi hingga kini belum ada kejelasan. Mereka beralasan merampungkan studi kelayakan (feasibility study). Selanjutnya, investor asal Perancis bakal menata Kota Tua Ampenan. Tiga tahun berjalan tak ada tindaklanjut lagi. Mohan tidak mengetahui sejauh mana investor tersebut melakukan kajian. Berbeda halnya investor Korea, ia mendapatkan laporan sedang melakukan kajian. Ekstra hati-hati mengeluarkan rekomendasi, seharusnya tidak saja diberlakukan kepada investor asing. Rekomendasi untuk investor lokal (nasional) juga harus cermat dan ketat. Karena pengalaman sebelumnya, investor lokal juga gagal merealisasikan investasinya di Ampenan Harbour. Peletakan batu pertama sudah dilakukan dan realisasinya sampai saat ini nol besar. Yang paling tepat dilakukan pemerintah dalam menerima tawaran investasi adalah rinci mengetahui track record investor tersebut. Mulai dari kemampuan permodalannya, kredibilitasnya dan berbagai hal yang menyangkut sepak terjangnya di bidang investasi. Jika meragukan, harus ada keputusan untuk menolaknya. (*)
OPINI
Halaman 14
Menuju Lingkungan Pendidikan Tanpa Kekerasan EKERASAN terus mengintai dunia pendidikan kita. Padahal, salah satu peran dari pendidikan adalah, mendidik, melatih, serta mengajarkan peserta didik agar jauh dari praktekpraktek kekerasan dalam kehidupan. Dalam bentuk apapun, kekerasan tidak mendapat tempat di dunia pendidikan. Praktek pendidikan sendiri semestinya, bahkan wajib dihiasi dengan interaksi yang mencerminkan kasih sayang pada berbagai bentuk interaksi pembelajaran, baik antar pendidik dengan pendidik, pendidik dangan peserta didik, pendidik dengan masyarakat (wali murid) serta peserta didik dengan peserta didik. Peristiwa kekerasan yang dialami oleh seorang guru kelas di SDN 4 Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur (03/02/2018) patut menjadi keprihatinan dan perhatian kita semua. Profesi guru dengan tugas yang sangat mulia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sasaran tindak kekerasan oleh seorang wali murid secara membabi buta. Tanpa mempertanyakan duduk persoalan yang dialami oleh anaknya yang menjadi peserta didik. Beberapa minggu kemarin juga, publik dikejutkan dengan tindak kekerasan oleh seorang peserta didik di Madura yang menyebabkan sang guru wafat. Sebelumnya, sebuah harian nasional (13/10/2017), mengangkat sebuah berita kekerasan yang terjadi di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Jombang, Jawa Timur. Seorang peserta didik yang menjadi korban kekerasan kakak kelasnya yang tidak mendapat perhatian serius, seperti dari pihak sekolah dan dari para wali pelaku kekerasan. Korban dan keluarganya menanggung biaya pengobatan sendiri. Ibarat pepatah ‘sudah jatuh tertimpa tangga’ rupanya tepat untuk menggambarkan nasib korban kekerasan seniornya. Meski tidak semua sekolah mengalami praktek kekerasan, namun paling tidak, laporan tersebut telah menunjukkan fakta kekerasan di dunia pendidikan kita semakin mengkhawatirkan. Tentu masih se-
Oleh : Abdul Hayyi Akrom (Penulis Buku Pendidikan Karakter & Keindonesiaan, Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur)
Pendidikan wajib jauh dari kekerasan. Apapun alasannya, kekerasan tidak dibenarkan dalam dunia pendidikan. Lebih-lebih pada kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Atas nama apapun, tidak boleh terjadi. gar dalam ingkatan kita, kasus-kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan. Sebut saja, kasus SMU 87 Jakarta, kekerasan siswa SD di Bukit Tinggi, sampai kasus Bima dimana seorang peserta didik nekad memukul seorang pendidik yang seharusnya dihormati. Jika tidak ada upaya untuk mengantisipasi masalah kekerasan dalam dunia pendidikan, tidak menutup kemungkinan praktek kekerasan akan terus terjadi, bahkan meningkat dalam dunia pendidikan di Tanah Air. Menurut penulis, masalah kekerasan tidak bisa dianggap remeh, apalagi jika itu terjadi di dunia pendidikan. Yang sangat disayangkan, dalam kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan, kerap mengalami tindakan dan perlakukan yang semakin menjatuhkan mental korban. Tindakan-tindakan tersebut dalam bentuk tidak segera mendapat penanganan, mengurus diri sendiri, dan tidak mendapat tindakan-tindakan pemulihan pasca tindak kekerasan. Lingkungan pendidikan, dalam hal ini sekolah sebagai miniatur dan basis nilai-nilai kebaikan kerap lalai memberi keteladanan terhadap mereka yang mengalami tindak kekerasan. Ada beberapa kemungkinan, mengapa korban kekerasan dalam dunia pendidikan kerap semakin terpuruk? Pertama, lingkungan pendidikan belum seluruhnya mengerti keadaan peserta didik yang seharusnya menjadi sasaran semua
kegiatannya. Mengerti peserta didik dalam pengertian memahami keadaan, kebutuhan, karakter dan sifat-sifat dari peserta didik. Ketidakmengertian ini akan melahirkan jarak yang jauh antara peserta didik dan sekolah. Akibatnya, mudah terjadi kesalahpahaman dan sikap acuh terhadap kasus-kasus yang dialami peserta didik. Bisa jadi, kesalahpahaman itulah yang menjadi awal munculnya kekerasan di dunia pendidikan kita. Kedua, lingkungan pendidikan lalai dalam membaca kebutuhan peserta didik. Kasus kekeraran di Bima, Madura, dan Jombang misalnya, dilakukan oleh beberapa peserta didik kepada korban (guru dan peserta didik). Kejadian ini menunjukkan, pihak sekolah tidak maksimal membaca kebiasaan negatif beberapa peserta didiknya. Faktor kedua ini pada dasarnya tidak terlepas dari point pertama yang menyebabkan kekerasan terjadi. Ketiga, peserta didik yang tidak mampu menahan diri perlu mendapat perhatian khusus dari lingkungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan juga perilaku kekerasan dalam dunia pendidikan disebabkan, karena problem-problem dari luar sekolah. Sehingga melampiaskan problem kepada mereka yang dipandang lemah. Kalaupun benar adanya, ketiga faktor ini tentu sangat tidak dibenarkan. Pada dasarnya, ketiga hal ini sangat tidak dibenarkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan wajib jauh dari kek-
RADIO
erasan. Apapun alasannya, kekerasan tidak dibenarkan dalam dunia pendidikan. Lebih-lebih pada kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Atas nama apapun, tidak boleh terjadi. Di sinilah dituntut, pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan (sekolah) harus tanggap terhadap semua persoalan-persoalan yang dialami oleh pendidik dan peserta didik. Jika, seorang kepala sekolah dan pendidik menemukan ada hal yang janggal dalam diri salah seorang peserta didik, seperti keadaan psikis yang tidak biasa, seyogyanya pendidik segera mengambil tindakan dan sikap. Mencari tahu penyebab. Tidak puas dengan alasan-alasan biasa yang dikemukakan. Sampai menemukan penyebab yang sesungguhnya. Kita semua berharap, dunia pendidikan kita terbebas dari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Semoga.
Diungkap, dugaan aliran dana BPR ke DPRD Kejaksaan ditantang untuk membongkarnya
*** Jangan mudah percaya dengan investor asing Investor lokal juga patut diwaspadai
***
SUARA NTB
Senin, 5 Maret 2018
Warga Sambelia ’’Serbu’’ Ali BD Dari Hal. 1 Terlihat warga berebutan menyalami Ali BD.Saat prosesi dialog berlangsung, banyak sekali pertanyaan warga. Satu persatu pertanyaan tersebut dijawab. ‘’Saya menjawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman,’’ katanya. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada pula pertanyaan yang disinyalir Ali BD bukanlah dari para pendukungnya. Keyakinannya, setelah mendengar jawabannya akan banyak yang akan bersamanya. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut: 1. Bagaimana perhatian Pak Ali terhadap nelayan, pengadaan kapal besar untuk nelayan dan kredit bagi nelayan? Jawabannya, nelayan di Lombok terbagi dua. Satu nelayan juragan dan satu lagi disebut nelayan sawi atau sabi. Sawi tidak mau jadi juragan. Orang yang jadi juragan karena pengalaman jadi juragan nelayan. Nelayan sabi atau sawi ingin tetap saja menjadi nelayan sabi. Adanya perubahan nelayan sabi ini ingin menjadi juragan disambut baik. Pemerintah siap membantu. Sejauh ini, pemerintah pusat kerap membantu kapal. Tapi mangkrak karena tidak sesuai dengan yang diinginkan para nelayan. Konsep bantuan yang diserahkan nantinya kepada nelayan adalah yang benar-benar dibutuhkan para nelayan. Soal kredit, pengalaman di Lotim sudah bisa mendirikan lembaga keuangan. Dinamakan Selaparang Finansial yang modalnya saat ini sudah tembus Rp 87 miliar. Lembaga keuangan serupa akan didirikan di provinsi dan nantinya diperuntukkan sasaran pemberian bantuan kreditnya salah satunya kepada nelayan. Lembaga keuangan ini dinilai sangat penting. Karena bisa menjadi salah satu cara untuk memajukan perekonomian masyarakat yang ril. Bukan perekonomian yang semu. 2. Bagaimana penanganan rumah tidak layak huni? Penegasan Ali BD, tidak boleh ada rumah kumuh di desa. Karenanya anggaran desa ini diperbesar dan seluruh desa diminta mengalokaskan anggaran minimal untuk perbaikan 25 unit rumah tidak layak huni. Diakui masih banyak rumah tidak layak huni. Semenjai menjadi Bupati Lotim, Ali BD mengambil kebijakan untuk memperbaiki ribuan rumah tidak layak huni. Sebagai langkah percepatan, desa-desa kemudian diminta mengalokasikan anggaran untuk rumah tidak layak huni. ‘’Sejak saya jadi bupati, ribuan rumah kumuh sudah kita perbaiki,’’ jelasnya. 3. Bagaimana perhatian Pak Ali terhadap kesenian gendang beleq? Ali BD mengaku sangat senang dengan kesenian. Pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional ini memang menjadi salah satu tugas pemerintah. Bagi Amaq Asrul sendiri, tidak lebih senang menyumbang langsung secara pribadi ke kelompok kesenian gendang beleq. Bukan atas nama pemerintah, tapi atas nama pribadi. 4. Masjid masih banyak belum jadi pak? Terhadap pembangunan
masjid, Ali BD mengingatkan agar warga terus bergotong royong. Sewaktu menjadi bupati, membantu masjid merupakan sebuah keniscayaan. Karenanya Bansos Lotim sejauh ini lebih besar dibandingkan provinsi. Jika amanah kekuasaan dipegangnya, Ali BD siap mengalokasikan bansos minimal Rp 200 miliar. Banyak bantuan akan serahkan dalam bentuk hibah. Hibah untuk membantu masyarakat membangun masjid. APBD NTB Rp 5,5 triliun. Angka itu dinilai masih kecil. Ali BD memiliki cara tersndiri yang sudah diimplementasikan di Lotim. Ia tegaskan akan persempit belanja pegawai. ‘’Pegawai provinsi kecil, nanti diubah anggarannya agar bisa bantu kabupaten,’’ imbuhnya. 5. Apakah janji 5.000 lapangan kerja sudah tercapai? Ali BD menjawab janjinya tersebut saat kampanye menjadi calon bupati dulu itu justru sudah melampaui. Cara menghitungnya katanya, 254 desa dan kelurahan se Kabupaten Lotim. Sudah diberikan anggaran besar dengan rata-rata Rp 1 miliar. Ada aktivitas proyek desadesa tersebut yang sudah pasti menciptakan lapangan kerja bagi para warganya. Jika dihitung 250 desa saja dikalikan 10 orang dalam setahun, maka sebanyak 2.500 tenaga kerja yang terserap. Dikalilan tiga tahun saja, sudah 7.500 pekerja. Maka jelas sudah melampaui. Proyek pembangunan inilah yang menyerap lapangan kerja. Ciptakan lapangan kerja ini memang harus bisa menghasilkan pertumbuhan. Sejauh ini, anggaran-anggaran yang masuk ke desa ini belum pernah ada masuk ke desa dari provinsi. Ke depan, provinsi harus bisa memberikan tambahan subsidi untuk semua desa. Provinsi tidak boleh buat proyek kecil di kabupaten dan desa. Proyekproyek tersebut sebaiknya diserahkan saja ke desa dan kabupaten langsung mengerjakannya. Provinsi perlu turut intervensi pembangunan jalan di kabupaten karena kabupaten tidak mampu. Lotim sendiri di era kepemimpinan Pak Ali BD ini sudah bisa mengaspal jalan sepanjang 470 km. Panjang jalan tersebut diakui masih ada yang belum. Karena itulah perlu ada bantuan provinsi. Terakhir diingatkan Ali BD, Sambelia merupakan daerah yang potensial. Daerah harapan karena wilayahnya luas namun penduduknnya kecil. Sudah lama diingatkan kepada warga sekitar agar jangan menjual tanahnya. Ditegaskan, kalau tanah habis dijual maka nanti akan jadi kuli. Sambelia diketahui merupakan daerah yang dekat dengan kawasan hutan. Pengelolaan kawasan hutan ini direncanakan akan diberikan kepada warga dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm). Warga boleh masuk, tanam manggis, durian, sonokeling dan tanaman keras lainnya. (rus)
Cegah Investor ’’Akan’’ Dari Hal. 1 Global Hub Kayangan sudah masuk menjadi kawasan andalan nasional sesuai PP No.13 Tahun 2017. Dalam prosesnya, Pemda meyakinkan investor langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan. ‘’Pemda juga meminta komitmen investor. Tidak sekedar akan-akan (berinvestasi). Tapi apa dalam jangka pendek, menengah, panjang, apa yang harus mereka lakukan,” kata Gita dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin di Mataram. Ia mengatakan, minat sejumlah investor untuk membangun pelabuhan internasional dan kilang minyak di Global Hub Kayangan cukup tinggi. Namun, para investor meminta kepastian mengenai kesiapan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan megaproyek yang berada di Lombok Utara tersebut. Gita mengungkapkan belum lama ini dirinya mewakili Pemprov NTB bertemu dengan investor asal Rusia yang akan membangun pelabuhan dan kilang minyak di Global Hub Kayangan. Kemudian, ada juga investor asal Rotterdam Belanda yang juga akan berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan internasional. “Mereka masuk tentu ada syarat-syarat yang mereka minta. Dari syarat-syarat itu mana yang bisa kita segera penuhi.
Misalnya, lokasi saja kita harus pastikan kondisi lahan, tanah bagaimana. Tidak sekedar menjadi statemen normatif. Tetapi bukti-bukti empiriknya itu harus kita siapkan,” ujarnya. Menurut Gita, minat sejumlah investor yang akan berinvestasi di Global Hub Kayangan cukup tinggi. Tingginya minat investor ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan pengelola Global Hub Kayangan. “Pada tataran atas kita sudah mempersiapkan. Di bawah juga harus kita persiapkan. Kita di daerah bagaimana masalah lokasi. Sama seperti BIL (Bandara Internasional Lombok) dulu, sekian lama salah satu kendala adalah lokasi. Awalnya sudah dilakukan pembebasan, seperti itu,” ujarnya mencontohkan. Jika lokasi belum clear maka proses lainnya tak akan lancar. Apalagi, proyek Global Hub Kayangan merupakan rencana yang sangat besar. Kawasan itu akan disulap menjadi “Singapura Besar” atau Kota Dubai. “Tentu tugas pemerintah provinsi, dan kabupaten Lombok Utara untuk melakukan prakondisi,” tandas mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini. (nas)
Setwan Diminta Lengkapi Berkas Usulan Pemberhentian Lima Anggota DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Setwan DPRD NTB diminta segera melengkapi berkas-berkas usulan pemberhentian lima anggota Dewan yang maju dalam Pilkada NTB 2018. Pasalnya, SK pemberhentian dari Mendagri bagi lima anggota dewan yang sudah mengundurkan diri itu paling lambat diserahkan ke KPU, Mei mendatang. “Sesegera mungkin kita harapkan. Karena ini sudah Maret. Mei kan mereka sudah menyerahkan bukti fisik SK pemberhentiannya. Oleh karena itu, kita minta bulan ini sudah kita bawa SK pemberhentainnya itu ke Kemendagri,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi
Suara NTB, Minggu (4/3) siang. Wirajaya menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Setwan DPRD NTB supaya segera melengkapi berkas-berkas usulan SK pemberhentian bagi lima politisi Udayana yang sudah mengundurkan diri tersebut. Menurutnya, pihak Setwan harus segera menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan supaya segera disampaikan ke Kemendagri. Berdasarkan koordinasi dengan pihak Kemendagri, kata Wirajaya, usulan pemberhentian anggota dewan itu cukup dengan melampirkan surat penetapan sebagai pasangan calon kepala daerah dari KPU. Sehingga, anggota dewan itu tak perlu menyerahkan surat pemberhentian dari parpol masing-masing
sebagai anggota DPRD NTB. “Kita koordinasi dengan Kemendagri, cukup nanti kita bawa surat ka penetapan sebagai Paslon. Karena mereka harus menyerahkan bukti fisik SK permberhentian sebagai anggota dewan ke KPU,” tandasnya. Diketahui, ada lima anggota DPRD NTB yang maju dalam Pilkada 2018. Yakni Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi. Kemudian, Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH maju sebagai Cawabup Lotim. Selain itu, tiga anggota DPRD NTB lainnya masing-masing TGH. Muammar Arafat dan TGH. Khudori Ibrahim masing-masing maju sebagai Cawabup Lobar. Serta, H. Mahsun Ridwainy maju sebagai Cawabup Lotim. (nas)
Ali BD: Tidak Boleh Jatuhkan Orang Lain Dari Hal. 1 Menurut Ali BD, kampanye juga bukan tempatnya untuk mengumbar janji. Baginya, apa yang disampaikan dalam kampanye itu sudah dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Bupati Lotim. Pengalaman selama 10 tahun menjadi bupati kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di NTB inilah yang akan diimpelementasikan nantinya saat menjadi Gubernur NTB. Menjadi Calon Gubernur, katanya tidak boleh pula dengan cara cara menjatuhkan dan menista orang lain. Tujuan kampanye adalah bagus, maka prosesnya harus dengan jalan bagus. Ali BD alias Amaq Asrul alias Papuk Abada si Tuan Guru Tekes ini ini mengaku dalam kampanye tidak ahli dalam pidato. Orang-orang desa katanya tidak mau dengar pidato. Tapi mau bukti. Dalam kampanye juga, lanjutnya tidak boleh bohong. Dikatakan, semua yang datang menghadiri kampanye adalah orangorang baik. Sehingga yang disajikan ke hadapan orang baik adalah hal-hal yang biak pula. Selama proes kampanye ini, dituturkan Bupati Lotim yang
tengah cuti ini, banyak berita bohong dan bersifat hoaks dialamatkan padanya. Ada orang buat fitnah yang menyebut Pak Ali sudah mati. Sudah tujuh hari di rumah sakit. “Mudahan kita panjang umur,” ucapnya menanggapi isu-isu yang tidak sedap tentang dirinya tersebut. Berita hoaks lainnya yang bertujuan untuk menjatuhkan Pak Ali BD menyangkut beberapa hal yang sejatinya berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya. Antara lain mengizinkan perusahan masuk kawasan hutan Sambelia. Tegas Amaq Asrul katakan, ia bersama dengan rakyat dan petani. Ali BD sudah melayangkan surat kepada perusahaan agar tidak menakut-nakuti rakyat. Penyebaran berita hoaks dan bernuansa ingin menjatuhkan orang itu diingatkan Ali BD tidak boleh dilakukan oleh rakyat pendukung calon independen. Berita hoaks atau berita bohong ini tidak boleh digunakan. Dinyatakan, percuma jadi pemimpin kalau ajarkan kebohongan. Ali BD ingin menjadi gubernur itu bukan bertujuan cari untung. Calon pemimpin yang memiliki tujuan mencari keuntungan itu jelas salah besar. ‘’Lebih
baik madak di laut, cari udang, bangun kios kalau mau cari untung secara ekonomi,’’ terangnya. Jabatan bukanlah ajang tempat meraup keuntungan duniawi. Ali BD sendiri ingin melanjutkan tampuk kekuasaan memimpin NTB ini semata untuk membangun bangsa. ‘’Kalau pemimpin memimpin tidak untuk negara, itu buangbuang waktu,’’ tegasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Independen TGH. Lalu Gede Sakti di hadapan masyarakat Sambelia menyampaikan kesiapannya sebagai pendamping Ali BD. Beikhtiar untuk membangun NTB yang lebih baik. ‘’Kami berdua milik rakyat,’’ ucap cucu Pahlawan Nasional yang juga pendiri NW, TGKH. Zainuddin Abdul Madjid ini. Maju lewat jalur independen merupakan ide cemerlang dari Pak Ali BD. Menggunakan independen keberanian yang luar biasa. Sebagai calon yang diusung oleh rakyat, maka rakyat diajak kerja keras. Bersama rakyat membangun NTB. “Mari berjuang dulu untuk AliSakti dan Pak Ali sudah sangat pengalaman dalam membangun,’’ paparnya. (rus)
Diungkap, Dugaan Aliran Dana BPR ke DPRD Dari Hal. 1 Penyerahan uang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur saat studi banding ke PT. Bank BPR Jatim untuk rancangan Perda merger tersebut. Saat itu, terlibat dalam kegiatan Ab dan Syam, keduanya dari Biro Ekonomi Setda NTB. ‘’Dan yang dari BPR adalah Pak Ikh, Pak Hus (ke dua nama disebut lengkap) dan saya sendiri. Yang menyerahkan uang ke Bapemperda itu Haji Hus dan Syam di Surabaya,” ungkapnya. Menurutnya proses hukum di Kejaksaan tidak adil. Karena ia dan Ihw jadi tersangka hanya karena tanda tangan kwitansi penarikan uang yang diperintahkan oleh Kepala Biro Ekonomi waktu itu. Sementara Hus yang pertama kali menarik uang, tidak dijadikan tersangka. Termasuk, kata Mtw, dua orang dari Biro Ekonomi yang jelas terlibat atas perintah Kepala Biro Ekonomi. Bagaimana bukti penyerahan uang ke oknum pejabat Pemprov NTB? Ia juga punya saksi jika saatnya jaksa men-
gusut ini. Penyerahan uang melalui Kepala Biro Ekonomi. ‘’Saksinya saya, Pak Ikh, istri saya ,’’ ungkapnya. Intinya, setiap uang yang ditarik darinya langsung diserahkan ke Kepala Biro Ekonomi. Dewan Panggil Eksekutif Dari sisi peran eksekutif dan kewenangan legislatif, Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB juga bersikap. Dewan didorong memanggil eksekutif untuk jelaskan maksud pengumpulan dana oleh tim konsolidasi BPR. Menurut Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah, mengingat jumlah dana yang diklaim mengalir ke sejumlah oknum dewan dan eksekutif tersebut sangat besar, menimbulkan kecurigaan mengenai maksud pengumpulan dana tersebut oleh pihak eksekutif melalui tim konsolidasi. Dana yang diklaim mengalir kemana-mana itu sekitar Rp700 juta, ditambah dana terkait pengadaan, bisa mencapai Rp1,1 miliar. Jadi ada dana sekitar Rp1,1 miliar yang tercecer dari total dana yang
dikumpulkan sebesar Rp 1,8 miliar atau hingga 61 persen. ‘’Mengingat dana yang ‘’kececer” ini sangatlah besar, patut diduga ada yang tidak beres dalam kegiatan pengumpulan dana tersebut. Khususnya mengenai rencana pengumpulan dana tersebut apakah sejak awal sudah layak, atau justru ada maksudmaksud tertentu,” jelas Ervyn. Karena itu ia mendorong DPRD NTB untuk memanggil pihak eksekutif dan menjelaskan mengenai maksud pengumpulan dana tersebut. Tingkat kelayakannya dan siapa yang memerintahkan tim konsolidasi untuk mengumpulkan dana tersebut kepada PD BPR. ‘’Dewan tidak cukup sekadar bersikap defensif terhadap isu adanya dana yang mengalir ke oknum anggota dewan sendiri dan pihak eksekutif. Namun kami sebagai elemen masyarakat mendorong dewan untuk mengambil sikap proaktif terhadap situasi yang berkembang, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD,” jelasnya. (ars)
Bank NTB Perkuat Soliditas Tim Menyongsong Konversi Dari Hal. 1 Dalam sebuah ungkapan, perusahaan yang hebat bukan hanya karena pemimpinnya yang hebat. Tetapi di dalamnya ada tim yang kuat. Kira-kira, itulah yang terus dilakukan oleh manajemen Bank NTB, apalagi menjelang konversi. Sabtu (3/3), seluruh manajemen Bank NTB tanpa terkecuali berkumpul pada forum gathering. Kegiatan ini sengaja dilakukan, untuk menyambut Bank NTB saat ini, segera menjadi bank umum syariah. Jajaran Direksi dan Komisaris Bank NTB juga hadir lengkap. Dari pemegang saham, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, diwakili Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan. Kepala Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani. Serta dihadirkan, Dunamis konsultan yang menangani kesiapan SDM Bank NTB. Masing-masing berkesempatan memberikan gambaran dari berbagai sudut pandang, tentang konversi Bank NTB dan potensinya ke depan. Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti mengingatkan, bahwa Gubernur TGB memiliki mimpi besar mewujudkan masyarakat ekonomi syariah dalam jangka panjang. Bank NTB adalah salah satu perangkat untuk mewujudkan mimpi besar itu. Dengan keyakinan kuat, bahwa syariah jauh lebih baik dari konvensional. Ketika milik daerah telah menjelma menjadi syariah. Kedepan harapannya industri
yang berkembangpun syariah. Misalnya perdagangan, property, hingga pariwisatanya. Semua akan berbasis syariah. Pola-pola syariah ini sebenarnya telah berkembang di masyarakkat. Hanya tinggal memperkuat perangkat pendukung bagi kehidupan masyatakat ini. Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir menyebut gathering yang dilaksanakan akhir pekan kemarin dalam rangka membangun kesiapan seluruh jajaran di internal Bank NTB. Sejak RUPS-LB yang dilaksanakan pada 31 Oktober 2016, disepakati dilakukan konversi. Bank NTB menurutnya terus melakukan persiapan dan menyongsongya. Target konversi penuh terlaksana pada Agustus 2018 ini. Bahkan sebelum pelaksanaan bulan puasa. Syarat-syarat konversi yang diminta oleh otoritas, kata H. Komari Subakir, sudah dilengkapi dan telah disampaikan. Dalam waktu dekat, OJK akan melakukan asistensi yang ke-3 kalinya. Setelah Bank NTB dinyatakan siap konversi, tinggal diajukan izin konversi. ‘’Mudah-mudahan dari hasil asistensi bahwa kita sudah siap. Kalau dinyatakan sudah siap, kami akan secara resmi mengajukan izin konversi dari bank umum ke syariah. Ini seperti kick off-nya. Kita sudah siap 99 persen. Dan kesiapan itu terus disempurnakan. Tinggal teknis saja. Semoga sebelum ramahdan sudah diharapkan oleh pemgeng saham, kita sudah operasi,’’ demikian H. Komari. Kepala OJK NTB, Farid
Faletehan konversi Bank NTB terus diproses di OJK pusat. Berbagai indikator, otoritas telah mengecek konversi dari konvensional ke syariah ini. Dari sisi nasabah, corporate, rata-rata kesiapannya lebih dari 70 persen hingga mendekati 100 persen. Demikian juga dari IT-nya, sebelumnya otoritas meragukan kesiapannya. Tetapi kesiapan IT dilakukan dengan sungguh-sungguh dan saat ini telah sesuai yang diharapkan perkembangannya. ‘’Dari sisi SDM sudah on the track. Rencananya nanti akan ada asistensi terakhir. Untuk melihat lebih detil secara keseluruhan. Kalau itu sudah selesai. Tinggal permohonan izin dari Bank NTB,’’ demikian Farid. Sementara Kepala Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani melihatnya dari sisi ekonomi makro. Risiko ekonomi salah satu indikator melihatnya dari sisi perbankan. Bank NTB termasuk sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup vital di daerah. Karakteristik masyarakat NTB yang relijius adalah potensi yang cukup besar. Artinya, keinginan pemegang saham untuk mengkonversi Bank NTB konvensional menjadi bank umum syariah sudah inline dengan karakter masyarakatnya. “Antara demand dan suplaynya sudah pas. Potensi ekonomi syariahnya sudah pas dengan rencana bisnis Bank NTB. Karena itu kami tentu mendorongnya untuk menangkap peluang yang cukup besar di depannya,” demikian Achris.(bul/*)
Halaman 15
Awasi Tenaga Honorer Dari Hal. 1 tidak mengatur mengenai netralitas tenaga honorer dalam Pilkada. ‘’Kalau kaitan dengan honorer memang tidak ada aturan yang menyentuh di dalam PP dan sebagainya, termasuk PKPU. Tidak ada yang menyentuh itu. Tetapi, prinsipnya seharusnya para tenaga kontrak ataupun tenaga honorer itu menyesuaikan diri selaku abdi masyarakat,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin di Mataram. Para tenaga honorer yang jumlahnya ribuan orang tersebar di OPD lingkup Pemprov NTB diharapkan menyesuaikan diri seperti seorang PNS. Meskipun dari sisi aturan tak mengatur mengenai larangan bagi honorer terlibat politik praktis. Tetapi, bagaimanapun juga tenaga honorer ini merupakan abdi masyarakat yang digaji oleh daerah dan bekerja untuk pelayanan publik.
Karena tak ada aturan yang jelas, kata Fathurahman, maka Kepala OPD yang dapat memberikan teguran hingga sanksi pemecatan jika ada yang terlibat politik praktis. Pasalnya, Kepala OPD yang menandatangani kontrak dengan tenaga honorer. ‘’Mereka punya larangan dan kewajiban dalam perjanjian kontrak. Termasuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik, dia tidak masuk kerja dan sebagainya,’’ paparnya. Ditanya mengenai jumlah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB, Fathurahman mengatakan BKD belum merekap jumlah tenaga honorer yang ada. Pasalnya, tenaga honorer yang ada sifatnya outsourcing. Karena pemerintah pusat belum mengeluarkan regulasi mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun, untuk guru dan tenaga honorer jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB, jumlahnya mencapai 7.000 orang lebih. Belum lagi tenaga kontrak yang ada di sejumlah OPD. (nas)
Hari Jadi Ke-65, NW Pecahkan Rekor Muri Dari Hal. 1 Seritifikat Muri tersebut diserahkan M. Yusuf dari tim Muri dan diterima langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) Hj. Siti Raehanun Zainuddin Abdul Madjid. Penerimaan penghargaan didampingi Ketua Dewan Mustasyar PBNW TGH. LL Gde M. Ali Wire Sakti Amir Murni, Lc, Ketua Wilayah Nahdlatul Wathan NTB, Raden Tuan Guru Bajang (RTGB) Kyai H. M. Zainuddin Atsani dan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda NW, LL Gde Syamsul Mujahidin yang juga anggota DPR RI. Ketua DPW NW RTGB Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani menjelaskan, Hadi NW tahun ini memang didesain secara khusus. Diwujudkan dengan diadakannya pembacaan hizib serentak secara nasional dan Festival Hadroh yang tujuannya mendorong kreativitas pelajar terutama sektor keagamaan agar tumbuh kreatif. Bagi Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, Hadi tahun ini juga bisa sebagai sarana konsolidasi dan silahturahmi antarpengurus. Sekretaris Pengurus DPW NW DR. H. Fahrurrozi Dahlan, MA mengukapkan, rekor Muri berhasil diraih setelah seluruh jemaah NW melaksanakan pembacaan hizib. Tidak saja di Lombok, tapi juga diikuti serentak oleh seluruh jamaah NW yang tersebar di seluruh Indonesia. ‘’Ini sesuai instruksi dari Pengurus Wilayah NW, pembacaan Hizib secara serentak nasional,’’ katanya. Rekor diraih setelah kerja keras panitia yang mempersiapkan sejak awal sarana prasa-
rana, sehingga juri dapat memberikan penilaian langsung. Selain itu juga, Hadi NW tahun ini lebih berwarna karena dihadiri oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Asparagus, PP Muhammadiyah, PP Hai’ah Assafwah Almalikiyah, Danrem, dan sejumlah tokoh lainnya. Disamping itu terlihat juga H. Moch. Ali Bin Dachlan atau yang lebih dikenal sebagai Ali BD tokoh pendobrak perubahan di NTB. Pada kesempatan itu, Ali BD menyampaikan, sangat paham perjalanan dan perkembangan NW yang hingga kini sudah tersebar di seluruh nusantara. Organisasi yang didirikan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang diberi gelar Tuan Guru Pancor tanggal 1 Maret 1953 bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriyah. ‘’Saya sejak lahir mengenal namanya NW dan tahu perkembangan NW dan luar biasa madrasahnya sudah tersebar di seluruh nusantara,” ujar Bupati Lombok Timur non aktif tersebut. Ali BD menutup pidatonya dengan ucapan dan doa. “Selamat hari jadi untuk Nahdlatul Wathan, saya ini orang independen, orang bebas tidak ada kemajuan tanpa independen,’’ pungkasnya. Independen menurutnya, sebuah kemajuan karena independen itu kebebasan dalam bertindak dan bebas dalam berbuat. ‘’Tidak ada tekanan dari manapun dan apapun. Jadi saya bebas ngucapin selamat Harlah,’’ tandas Ali BD yang juga dikenal dengan sebutan Amaq Kake tersebut. (r/*)
Relawan Merang Sasak dan Dae Reso Kokohkan Dukungan Ahyar-Mori Dari Hal. 1 Sementara, Mori Hanafi menerima pengalungan serban hitam putih dari tokoh masyarakat Bima, H. Harun Al Rasyid alias Dae Reso. Deklarasi Dukungan warga Lingkar Hutan dan Pesisir Sambelia untuk Ahyar-Mori itu digelar pada Sabtu (3/3) siang, bertempat di Dusun Sandonga, Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Acara yang diinisiasi oleh Relawan Merang Sasak ini, diawali dengan sambutan iring-iringan rombongan Calon Gubernur NTB TGH. Ahyar Abduh, dengan tarian dan kesenian tradisional Sasak. Sejumlah warga dengan antusias menyambut Calon Gubernur Nomor Urut 2 ini, dengan bersalaman dan berfoto bersama, sembari mengantarkan beliau ke tempat acara. Saat TGH. Ahyar Abduh tiba di lokasi acara, sekitar 800-an warga sudah menunggu sambil meneriakkan yel-yel kemenangan untuk Ahyar-Mori. Acara inti dimulai pada pukul 11.30 WITA, dibuka dengan sambutan oleh Ketua Relawan Merang Sasak, Lalu Anas Amrullah. Dalam sambutannya, Lalu Anas Amrullah yang juga merupakan pengusaha dan pemerhati budaya Sasak, menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai dan potensi masyarakat, agar masyarakat Sasak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ia juga mengimbau dan mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki program yang tepat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan memaparkan bahwa Ahyar-Mori adalah pemimpin yang tepat. Usai sambutan dari Ketua Relawan Merang Sasak, acara berlanjut dengan pengukuhan 800 Relawan Merang Sasak, diwakili oleh beberapa anggota dengan pembacaan deklarasi Merang Sasak. Deklarasi Relawan Merang
Sasak dibacakan langsung oleh Ketua Relawan Merang Sasak, Lalu Anas Amrullah. Isi deklarasi antara lain adalah komitmen Merang Sasak untuk bersama memenangkan Ahyar-Mori, sebagai bagian dari perjuangan mengangkat harkat hidup orang Sasak. Di tempat yang berbeda, Mori Hanafi juga terus menuai dukungan dari tokoh masyarakat. Saat mengadakan syukuran hari kelahiran Ibunda Hj. Siti Kultum Said yang ke78, Mori menerima pengalungan serban hitam putih dari tokoh Bima, H. Harun Al Rasyid. Acara syukuran kelahiran Hj. Siti Kultum Said itu dilaksanakan di kediaman sang ibunda di daerah Kebayoran Lama, Jakarta, dihadiri oleh saudara dan juga kerabat terdekat. Harun sendiri merupakan salah seorang tokoh Bima yang pernah menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Gubernur NTB, hingga DPD dan DPR RI. Selama menjadi Gubernur NTB, Harun juga terkenal menjadi sosok yang populis dan hingga kini ia masih dikenang sebagai sosok Gubernur yang dekat dengan rakyatnya. Dikonfirmasi terkait dukungan ini, Mori Hanafi menegaskan bahwa hal ini merupakan sebuah kehormatan bagi dirinya. Mori menegaskan, Harun adalah salah seorang putra terbaik Bima yang telah memberikan banyak kontribusi untuk daerah NTB. Bagi Mori Hanafi sendiri, Dae Reso bukan sebatas sosok politisi kawakan yang telah kenyang pengalaman. Secara pribadi, Mori menilai, sosok Dae Reso sudah seperti orang tua sendiri. Ia mengaku banyak belajar mengenai berbagai hal dari sosok Dae Reso. “Beliau akan selalu tercatat dalam sejarah daerah kita. Bagi saya, beliau sudah seperti orang tua sendiri. Dan saya merasa perlu untuk terus mendapatkan bimbingan dari beliau. Semoga beliau terus diberkahi kesehatan dan kebaikan,” seru Mori Hanafi. (tim)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 5 Maret 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Pegadaian Siap Mendukung Kemajuan UMKM Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang belum menikmati fasilitas pembiayaan atau kredit perbankan. Hal ini karena banyaknya pelaku UMKM yang belum bankable atau layak mendapat kredit sesuai standar bank. Selain itu UMKM juga masih minim akses ke perbankan. Berbicara dalam seminar pada pesta wirausaha ke-4 yang dilaksanakn oleh TDA pada Sabtu (3/3) di Taman Budaya Mataram, pimpinan PT.Pegadaian Wilayah BaliNusra, Nuril Islamiah menjelaskan pelaku usaha kecil itu harus selalu meng-upgrade ilmunya, selalu menambah kemampuannya, kemudian harus berfikir besar tetapi memulai dari yang kecil. ‘’Kalau pikirannya kecil-kecil, ya hasilnya kecil, tapi berfikir besar memulai dari yang kecil dulu itu tidak apa-apa, sehingga pencapaiannya pun bisa besar. Itu intinya,’’ katanya. Dalam konteks berfikir dan menumbuhkan bisnis itu, pegadaian siap menjadi mitra bagi para pelaku UMKM yang khususnya terkait dengan permodalan, pegadaian akan selalu men-support kemajuan UMKM karena pegadaian mempunyai banyak program, baik itu bentuknya CSR maupun bentuk-bentuk pembiayaan yang lain yang ada di Pegadaian,’’ paparnya. Pada kesempatan itu Nuril mendukung perkembangan sektor UMKM. ‘’Caranya den-
gan menyiapkan berbagai program atau skema pembiayaan yang lebih mudah dan cepat bagi para pelaku UMKM, di antaranya kredit cepat dan aman dan tentu saja menguntungkan bagi para pelaku UMKM. Harapannya dengan sistem pembiayaan seperti itu akan mempermudah semua lapisan masyarakat,” jelasnya. Pegadaian Cabang Mataram, NTB, khususnya menggandeng para pelaku UMKM untuk ikut seta dalam kerjasama mewujudkan program Pegadaian dalam rangka menyalurkan modal usaha kepada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah di NTB. “Kami bekerjasama dengan pelaku UMKM untuk memberikan bantuan modal kepada masyarakat atau pengusaha yang sekiranya sulit mendapat akses ke perbankan untuk mengalihkan pengajuan peminjaman modalnya pada lembaga non perbankan, yaitu pegadaian terutama yang memiliki usaha dagang kecil-kecilan, agar mereka tidak terjerat hutang dengan bunga tinggi pada rentenir,” ungkapnya. Masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha dan berwirausaha diberikan pinjaman untuk modal usaha dapat menghubungi pegadaian yang tersebar di seluruh kota yang ada di NTB serta dapat datang langsung pada unit-unit pembantu cabang yang tersebar di berbagai wilayah di kota Mataram. “Jumlah UPC di Kota Mataram akan terus kami tingkatkan, sebagai
(Suara NTB/ist)
PESTA WIRAUSAHA - Pimpinan PT.Pegadaian wilayah BaliNusra, Nurul Islamiah saat berbicara pada pesta wirausaha ke-4 yang dilaksanakan oleh TDA di Taman Budaya Mataram. upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
mengakses bantuan modal usahanya,” katanya. (*)
Banyak Kerusakan Infrastruktur di Lobar Belum Tertangani Giri Menang (Suara NTB) Kepala pelaksana BPBD Lombok Barat (Lobar), H.M. Najib mengelukan minimnya anggaran rekonstruksi yang dianggarkan melalui APBD, hanya ratusan juta rupiah. Sementara banyak terjadi kerusakan infrastruktur akibat bencana yang perlu ditangani. Sedangkan bantuan dari provinsi dan pusat sendiri minim. “Ada belasan titik kerusakan akibat bencana, bahkan satu dua titik kerusakan butuh banyak anggaran untuk penanganan. Sementara biaya tidak terduga hanya Rp 1 miliar, termasuk dana rekon ratusan juta,” kata Najib. Kerusakan akibat bencana jelasnya hingga 15 titik, sehingga tidak mampu ditangani. Sementara pihaknya sudah mengusulkan ke pusat akan tetapi tidak langsung direspon. Ia berharap sebenarnya kepada beberapa dinas terkait yang bisa melakukan seperti Dinas PU. Hanya saja persiapan pelaksanaan menggunakan aturan regulasi sehingga tidak bisa diarahkan sembarangan. Namun berbagai persoalan bencana ini sendiri selalu diarahkan kesalahan ke BPBD, sementara pihaknya melakukan penanganan ketika bencana, lalu mengkoordinasikan dengan dinas terkait baik dengan Dikes,
Disos dan Dinas PU. “Ada kerusakan kami perlu koordinasi dengan Dinas PU,” imbuhnya. Tidak saja kabupaten Lobar katanya, pihak provinsi juga kewalahan menangani dampak bencana tersebut. Seharusnya penanganan kerusakan akibat bencana ini menjadi salah satu prioritas. Sebab bagaimanapun banyak protes dari desa lantaran persoalan ini. Untuk penanganan dampak bencana di labuan Tereng tahun ini dikerjakan melalui proses tender. Sementara di tempat lain jelasnya memang masih banyak belum tertangani, sedangkan anggaran minim. Di samping penanganan dampak bencana, menurutnya yang jauh lebih penting juga antisipasi bencana itu sendiri. Hal ini jelasnya menjadi hasil rekomendasi rakor BPBD tingkat provinsi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Kepala Desa yang ada di wilayah Selatan Lombok Barat yakni dari SekotongLembar mengeluhkan minimnya penanganan pascabencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana. Akibatnya penanganan kerusakan akibat banjir belum dilaksanakan sampai saat ini, sehingga desa-desa yang terkena bencana sep-
erti di wilayah sekotong dan Lembar memiliki sarana prasarana yang buruk sehingga selalu menjadi langganan banjir. Akibat penanganan pascabencana yang belum dilaksanakan, banjir pun terjadi setiap kali hujan. Bahkan beberapa waktu lalu banjir me-
nerjang pemukiman warga di daerah Madak Beleq disebabkan air sungai meluap, sungai setempat tidak ada talud sehingga air sungai dengan mudah meluap ke pemukiman warga, “Ini persoalannya minim sarana prasarana untuk antisipasi banjir,” tegasnya. (her)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257