HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 94 TAHUN KE 13
E-mail: hariansuarantb@gmail.com
SELASA, 4 JULI 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kalah Praperadilan
Tersangka Kasus ’’Vertical Dryer’’ Belum Menyerah
Mataram (Suara NTB) Kalah dalam sidang praperadilan sebelumnya, membuat tim kuasa hukum BS, tersangka kasus dugaan korupsi proyek vertical dryer belum puas. Mereka, kini sedang mempersiapkan celah hukum untuk mengajukan praperadilan lagi. Salah satu faktor pengajuan praperadilan lagi, tim kuasa hukum tersangka yang dipimpin Agus Sugiarto, SH,MH, karena dalam putusan sebelumnya, materi yang diajukannya di persidangan tidak dipertimbangkan hakim. Seperti peng-
geledahan dan penyitaan tanpa putusan pengadilan. Penetapan tersangka yang sewenangwenang dan penentuan kerugian negara dianggap tidak sah dilakukan oleh BPKP. ‘’Bukti-bukti yang kami ajukan tidak dipertimbangkan.
Jadi wajar kami harus cari celah lagi untuk praperadilan,’’ jelas Agus Sugiarto kepada Suara NTB, Senin (3/7). Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Kota Mataram ini mengklaim, dalam ketentuan, praperadilan masih
berpeluang dilakukan meski sebelumnya sudah dinyatakan ditolak. Syaratnya harus ada celah hukum baru yang dipersoalkan dalam proses penyidikan Kejati NTB terkait kasus vertical dryer dengan dugaan nilai kerugian Rp 668 juta tersebut. ‘’Artinya, sepanjang berkas ini belum masuk agenda p o k o k
Mengabaikan Drainase, ’’Menabung’’ Bencana
TO K O H
Harus Fokus dan Disiplin GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menggelar silaturahmi dan halal bihalal dengan Aparatur Sipil Negeri (ASN) lingkup Pemprov NTB. Silaturahmi digelar pada hari pertama masuk kerja pascacuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Senin (3/7) di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur. Dalam arahannya, gubernur meminta seluruh ASN fokus dan disiplin dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang sudah direncanakan. Menurutnya, bermaaf-maafan dengan sesama cukup penting karena manusia penuh dengan kealfaan dan kekhilafan. Dalam berinteraksi satu sama lain, pasti ada yang kurang tepat baik disengaja maupun tidak. ‘’Maka dengan bermaaf-maafan saya berharap hubungan kita satu sama lain lebih baik dan itu akan membantu di dalam pelaksanaan tugas,’’ kata gubernur. Sehingga, kata gubernur, ASN dalam melaksanakan tugas bisa lebih ikhlas dan semakin saling mendukung. Bersambung ke hal 15
TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/humasntb)
Penataan kota seharusnya linier dengan penataan saluran drainase karena akan menentukan volume daya tampung air ketika hujan. Di Kota Mataram masyarakat merasa ketar ketir ketika hujan turun walaupun hanya sesaat. Karena selalu muncul genangan dan banjir. Faktor penataan drainase yang tergolong buruk jadi pemicu utama. Diperparah menjamurnya perumahan, dibangun dahulu, baru urus izin. SETIAP kali hujan dengan durasi lebih dari empat jam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selalu merilis titik di Kota Mataram yang dilanda banjir dan genangan. Seperti di Kelurahan Kekalik Kijang, Kelurahan Mapak dan Kelurah-
TERGENANG Wilayah Lingkar Selatan yang tergenang setelah hujan dua jam beberapa waktu lalu. Salah satu faktor pesatnya pembangunan perumahan tak diimbangi pembuatan drainase memadai. (Suara NTB/ars)
an Sekarbela. Banjir paling berdampak di Jalan Panjitilar, Kekalik baru baru ini, menyebabkan jalan macet dan sejumlah kendaraan mogok, rumah penduduk dan kantor tergenang. Seperti pertengahan Mei 2017 lalu. Sebenarnya tergolong hujan ringan. Tapi sejumlah kelurahan itu “tenggelam”. Awalnya hanya berupa genangan, namun karena hujan hingga sore menyebabkan banjir. Kepala BPBD NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT menilai, berdasarkan penanganan banjir di lapangan bahwa banjir, selain disebabkan tingginya curah hujan, penyebabnya juga akibat drainase yang buruk . ‘’Kapasitas drainase tidak dapat menampung debit air. Juga diakibatkan sampah yang menyumbat saluran air,’’ jelasnya kepada Suara NTB. Bersambung ke hal 15
Pengembang Harus Taat Aturan MATARAM memang belum bisa bebas dari genangan. Hujan sebentar saja sudah membuat Mataram dikepung banjir. Seperti yang terjadi belum lama ini. Sebagian besar kawasan lingkar selatan Kota Mataram, terendam. Berbagai spekulasi muncul diduga sebagai pemicu parahnya genangan yang terjadi di sana. ‘’Curah hujan yang tinggi dan lama. Ada perbaikan saluran drainase di depan Kantor DPRD ditambah dengan belum adanya normalisasi saluran irigasi dan drainase,’’ Bersambung ke hal 15
perkara, masih ada peluang kami praperadilan,’’ tegasnya. Lanjut Agus Sugiarto, upaya menganulir proses penetapan tersangka terhadap kliennya BS tidak akan putus sampai dengan perkara ini dilakukan sidang perdana oleh Pengadilan Tipikor. Bersambung ke hal 15
Sistem Drainase Masih Kuno
I Gede Wiska
PERKEMBANGAN Kota Mataram yang cukup pesat berakibat pada perubahan tata guna lahan. Jika tidak diantisipasi, maka banjir akan semakin meluas. Karena itu diperlukan penanganan banjir yang tepat, tidak hanya penanganan fisik, tetapi juga penanganan secara non fisik. Akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram), Agustono Setiawan, M.Sc., ditemui di kediamannya mengatakan, banjir selain dipicu cuaca ekstrem
dengan turunnya hujan dalam jangka waktu lama, sistem drainase yang tidak mengikuti perkembangan zaman alias kuno. Penyebab dominan di Kota Mataram adalah pertumbuhan perumahan (pemukiman), sehingga pertumbuhan perumahan itu mengakibatkan pertumbuhan fasilitas lain yang mendukung perumahan itu. “Itu yang menyebabkan tutupan lahan yang dulunya lahan resapan berubah menjadi lahan yang tidak meresapkan air lagi. Perkembangan Mataram ini cukup pesat sehingga perubahan tata guna la-
han itu tidak bisa kita hindari lagi,” ujar Agustono. Tetapi menurutnya, itu tidak masalah jika pemerintah sudah mengantisipasinya sejak awal. Dengan menata drainase utama, kemudian drainase yang lebih kecil. Namun demikian, ada hal yang lebih krusial lagi. Penanggulangan banjir tidak hanya melalui fisik, tapi juga non fisik. Di Mataram penanggulangan banjir secara non fisik sudah sangat penting dilakukan, yaitu dengan membuat regulasi-regulasi. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Kepala SMA/SMK Tak Berintegritas Terancam Didemosi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram akan melakukan tes psikometrik kepada 400 kepala sekolah, calon kepala sekolah dan pengawas SMA/SMK se - NTB. Hasil tes psikometrik ini akan dijadikan pertimbangan dalam memutasi kepala sekolah. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, dari hasil tes psikometrik tersebut akan diketahui integritas kepala sekolah, calon kepala sekolah dan pengawas SMA/ SMK Negeri yang ada di NTB. Suruji mengatakan bagi yang tak berintegritas maka akan didemosi atau turun dari jabatannya. Menurutnya, tes psikometrik ini bagian akhir dari proses penilaian kinerja seluruh kepala sekolah dan pengawas di NTB. ‘’Karena kita ke depan ingin or-
ang-orang yang menjadi pemimpin pendidikan itu orang-orang berintegritas. Maka kemarin sudah ada penilaian kinerja oleh pengawas di sekolah masing-masing,’’ kata Suruji dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (3/7) siang kemarin. Ia mengatakan, kepala sekolah yang tidak berintegritas akan didemosi atau menjadi guru biasa. Apalagi masa jabatannya sudah lebih dari empat tahun, bahkan delapan tahun. Sementara prestasinya, kreativitas dan inovasinya sudah tidak ada lagi. ‘’Iya termasuk untuk demosi. Ada kepala sekolah yang kembali jadi guru biasa atau promosi jadi pengawas sekolah. Kan ada kepala sekolah yang tidak berprestasi, bermasalah, sudah empat tahun jadi kepala sekolah. Sudah delapan tahun
’’
Karena kita ke depan ingin orang-orang yang menjadi pemimpin pendidikan itu orang-orang berintegritas H. Muh. Suruji tidak meningkat prestasinya, sudahlah berikan kesempatan ke yang lain. Sudah delapan tahun jadi kepala sekolah, prestasi bagus maka didorong jadi pengawas,” ucapnya. Ia menjelaskan tes psikometrik tersebut terdiri dari dua tahap. Yakni tes tulis dan wawancara. Tes wawancara tersebut untuk mengkonfirmasi hasil tes tulis. Selain melakukan tes psikometrik, para kepala
sekolah, calon kepala sekolah dan pengawas SMA/SMK juga akan diberikan pengarahan oleh gubernur, Tim Saber Pungli dan Ombudsman. Tujuannya, supaya pelayanan dalam bidang pendidikan ini lebih berkualitas. Suruji menyebutkan, kepala sekolah SMA yang ikut tes psikometrik ini sebanyak 155 orang, SMK 89 orang, pengawas sekolah SMA/ SMK 120 orang dan calon kepala sekolah 63 orang. ‘’Calon kepala sekolah itu juga dibekali supaya kita tak salah memilih kepala sekolah ketika ada yang sudah pensiun,’’ tandas mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini. (nas) (Suara NTB/nas)
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 4 Juli 2017
Halaman 2 (Suara NTB/ynt)
SALAMAN Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didampingi Sekda H. Effendi Eko Saswito dan seluruh pimpinan SKPD bersalaman dengan ASN lingkup Pemkot Mataram usai apel di hari pertama kerja, Senin (3/7) pagi.
Panggil Operator Roda Tiga TERKAIT penyalahgunaan kendaraan roda tiga milik Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais yang digunakan mengangkut orang, Lurah Bertais, Lalu Mukhsan mengatakan langsung memanggil operator tersebut pada Senin (3/7) kemarin. “Sudah saya panggil juga operatornya di sini. Lain kali jangan sampai diulangi lagi karena Pak Wali sudah pesan dari Dinas LH juga sudah pesan jangan sampai ngangkut barang selain sampah,” jelasnya kepada Suara NTB kemarin. Selain memanggil operator kendaraan, (Suara NTB/dok) ia juga memanggil kepala Lalu Mukhsan lingkungan setempat. Mukhsan mengatakan baru kali ini ditemukan operator yang menyalahgunakan kendaraan tersebut. Operator ini menggunakan kendaraan itu mengangkut orang karena melihat ada juga operator dari kelurahan lain yang melakukan hal serupa. Saat memanggil operator bersangkutan, ia pun mengingatkan agar jangan diulangi lagi. Jika kembali dilakukan, maka ia akan memberikan sanksi dengan memberhentikan yang bersangkutan. “Sudah saya tekankan kalau lagi sekali terpaksa kita ganti sama yang lain. Pokoknya saya tekankan tidak boleh untuk yang lain selain sampah. Untuk mengangkut barang material pun tidak boleh,” jelasnya. Agar hal serupa tak terjadi di lingkungan lain, Mukhsan mengatakan telah menginformasikan hal tersebut kepada seluruh kepala lingkungan disertai imbauan agar penggunaan roda tiga tetap diawasi. “Saya tunjukkan gambar yang di WA itu bahwa ini tidak boleh. Kalau terjadi hal seperti ini lagi harap maklum Pak Camat akan mengganti,” tegasnya. Selain itu ia juga menekankan kepada jajarannya di tingkat bawah agar penggunaan kendaraan ini harus sesuai fungsi dan peruntukannya. Pengawasan operasional kendaraan tidak hanya dibebankan kepada kepala lingkungan. Warga juga harus ikut mengawasi. Di samping itu ia juga telah meminta ketua RT untuk ikut mengawasi. Mengenai pola pengangkutan sampah, ia mengatakan kendaraan roda tiga membawa sampah dari tiap lingkungan langsung ke TPST Sandubaya milik Dinas LH Kota Mataram. Namun satu unit kendaraan ini tak bisa menampung semua sampah lingkungan. Karena itu pola pengangkutannya per RT. “Jadi per RT dia masuk dan langsung dia bawa ke Osamtu (TPST) itu lalu dia balik lagi mengambil sampah ke RT yang lain,” demikian Lalu Mukhsan. (ynt)
Bukan Wadah Titipan SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., menegaskan bahwa anggota dewan bukan wadah titipan. Penegasan ini guna menjawab masih adanya mindset dari masyarakat bahwa anggota dewan bisa segala-galanya. Terlebih pada saat PPDB (penerimaan peserta didik baru). Masa PPDB ini menjadi cukup rawan bagi para anggota dewan karena ada saja masyarakat yang hendak menitipkan anaknya di sekolah tertentu melalui tan(Suara NTB/fit) gan anggota dewan. Fuad Sofian Bamasaq "Jadi dewan itu bukan wadah titipan," tegasnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (3/7). Dikatakan Fuad, dewan menginginkan bagaimana agar anak - anak yang bersekolah sesuai dengan kemampuannya. Sebab, kalau anak - anak dititipkan di sekolah tertentu, akan berdampak langsung pada anak itu sendiri. Karena belum tentu anak yang bersangkutan dapat mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah itu. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada orang tua agar tidak memaksakan kehendaknya. "Jadi jangan orang tuanya yang sekolah," sindirnya. Lebih baik disesuaikan dengan kemampuan anak. Lagi pula, lanjut politisi PDIP ini, semua sekolah sama saja. "Tidak ada istilah sekolah favorit," cetusnya. Yang perlu didorong sekarang adalah, meningkatkan kemampuan anak. Fuad yakin di Mataram tidak akan titip menitip siswa. "Kami dari dulu meyakini tidak ada titipan," katanya. Apalagi tahun ini dengan sistem PPDB yang sedemikian rupa. Fuad membantah kalau dewan kerap memfasilitasi anak dari konstituen mereka agar dapat bersekolah di sekolah tertentu. "Bukan berarti kami anggota DPRD ini harus mem back up yang seperti itu. Kami bukan wadah titipan," demikian Fuad. Lain halnya kalau ada anak yang sudah sesuai syarat lalu ditolak. "Kalau yang seperti itu, kami bisa tanyakan langsung ke dinas, bukan ke sekolah itu," ucapnya. Ia tidak menampik bahwa masih ada masyarakat yang meminta bantuan anggota dewan. "Justru itu, saat reses, kita sosialisasikan aturan itu," akunya. Fuad menyatakan pihaknya tidak akan menghindari bertemu masyarakat saat PPDB seperti sekarang ini. Anggota dewan dari dapil Ampenan ini lebih memilih memberikan pemahaman kepada masyarakat. Fuad menyerukan agar pemilihan sekolah didasarkan pada pendekatan tempat tinggal. "Bukan berdasarkan gengsi semata," pungkasnya. Untuk itu, ia meminta agar perhatian pemerintah terkait penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana tidak hanya untuk sekolah tertentu saja. "Sekolah - sekolah pinggiran juga harus diperhatikan," tandasnya. (fit)
Belasan Cuti
Tingkat Kehadiran ASN Diklaim 99 Persen Mataram (Suara NTB) – Tingkat kehadiran ASN lingkup Pemkot Mataram di hari pertama kerja, Senin (3/7) diklaim mencapai 99 persen. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, dari 5.459 jumlah ASN, yang masuk kerja sebanyak 5.400 orang. Sementara 59 orang lainnya tidak masuk kerja dengan keterangan; 18 orang izin, 23 sakit, dan 18 cuti. Untuk data pegawai yang bolos atau tanpa keterangan dinyatakan nihil. Terkait ASN yang cuti, dimana sebelumnya ada surat edaran yang melarang ASN cuti usai libur Lebaran, Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, SE.,M.Ak mengatakan belasan
pegawai yang cuti tersebut kebanyakan cuti umroh dan sakit. Mereka juga telah mengajukan cuti sebelum Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi keluar. “Kalau cuti
itu yang ngajuin sebelum edaran Menpan,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (3/7). Ia mengatakan Surat Edaran tersebut telat dikeluarkan sehingga banyak ASN yang mengajukan cuti sebelumnya.
Mataram (Suara NTB) – Satu unit kendaraan roda tiga digunakan mengangkut orang saat perayaan Lebaran Topat akhir pekan kemarin. Kendaraan roda tiga yang diketahui milik Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais ini digunakan mengangkut warga yang akan merayakan Lebaran Topat di Loang Baloq. Padahal telah kerap kali diingatkan perihal penyalahgunaan kendaraan yang dibagikan Pemkot Mataram kepada seluruh lingkungan ini. Kendaraan ini dilarang penggunaannya selain untuk mengangkut sampah. Dikonfirmasi perihal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram, Irwan Rahadi enggan mengomentari. Pasalnya menurut dia, pengawasan kendaraan roda tiga ini
telah diserahkan ke pemerintah kecamatan. “Itu urusannya camat,” ujarnya, Senin (3/7). Sementara itu, Camat Sandubaya, Lalu Syamsul Adnan tak menampik ada warganya yang menggunakan kendaraan roda tiga untuk mengangkut orang. Ia pun langsung menegur operator kendaraan tersebut saat melihat yang bersangkutan menggunakannya mengangkut penumpang. “Kemarin langsung kita tegur kepala lingkungan bersama operatornya. Dan langsung balik kanan dia pulang. Itu jadi pelajaran,” jelasnya kepada Suara NTB kemarin. Berdasarkan keterangan yang didapat, operator tersebut menggunakan kendaraan roda tiga mengangkut orang karena melihat ada operator lain yang
melakukan hal serupa. “Sehingga dia coba ikut-ikutan,” ujarnya. Sanksi kepada operator hanya berupa teguran karena pelanggaran baru pertama kali dilakukan. Syamsul menambahkan pihaknya tidak ingin kendaraan tersebut disalahgunakan atau dimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya. “Komitmen kita semua sama, bukan hanya di Sandubaya saja tapi semua kecamatan sama, penggunaan motor ini tidak boleh disalahgunakan,” terangnya. Terkait pengawasan operasional kendaraan ini, Syamsul mengatakan sebelum Lebaran telah mengumpulkan seluruh kepala lingkungan dan operator. Dalam kesempatan tersebut disampaikan kebijakan dan aturan Pemkot Mataram terkait operasional kendaraan tersebut. “Paling tidak
Penanganan Sampah di Mataram Belum Ada Sistem yang Jelas Mataram (Suara NTB) – Meski telah melakukan pengadaan kendaraan roda tiga sejumlah lingkungan yang ada di Kota Mataram, kalangan Dewan tetap melihat masih ada kekurangan. Bahkan, menurut Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, penanganan sampah di Kota Mataram, belum ada sistem yang jelas. ‘’Artinya apa, lain kepala dinas, lain pula kebijakannya,’’ kata Ismul kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (3/7). Kebijakan yang berubah-ubah itu, lanjut dia, hanya membuang-buang anggaran. Ini, harus menjadi catatan. Dia mencontohkan program Osamtu (Olah sampah terpadu) yang hingga saat ini tidak jelas juntrungannya. ‘’Kalau memang program Osamtu itu harus dikubur, ya sudah tidak perlu ada lagi statement ujicoba dan lain
sebagainya,’’ ucap ismul. Politisi PKS ini melihat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi lebih konsen pada pola angkut buang. Realisasinya, bagaimana sampah terangkut dari hulu atau rumah tangga ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Sehingga tidak ada sampah yang mengendap di lingkungan ataupun sampah yang terbuang ke sungai. ‘’Permasalahnya sekarang, kita melihat fakta masyarakat antusias membuang sampah pada tempatnya,’’ kata Ismul. Hal ini kemudian membuat operator kendaraan rida tiga kebingungan. ‘’Mereka kebingungan mau buang di mana ketika TPS tidak tersedia di tiap kelurahan,’’ imbuhnya. Bagi kelurahan yang tidak mempunyai TPS, pengangkutan sampah dari lingkungan ke TPS, kerap bermasalah. Sementara masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya kendaraan roda tiga. Ismul menyebutkan, idealnya satu TPS diperuntukkan bagi
satu kelurahan. Koneksitas program harus dipikirkan oleh Pemkot Mataram. ‘’Bagus Tosanisasi, tapi sudah disiapkan ndak. Minimal perencanaannya. Saya belum melihat perencanaan TPS nya. Operator kesulitan membunga sampah ketika di kelurahan bersangkutan tidak memiliki TPS,’’ terangnya. Selain itu, banyak kepala lingkungan yang bertanya realisasi dana lingkungan Rp 50 juta. Karena, kepala lingkungan juga tidak mau kehilangan hibah Rp 5 juta untuk operasional lingkungan. Ini harus menjadi bahan pemikiran Pemkot Mataram. ‘’Dana Rp 5 juta bagi kepala lingkungan itu sangat penting untuk biaya koordinasi kepala lingkungan dan RT. Kalau ini tidak ada diakomodir oleh pemerintah, kita mundur sebenarnya,’’ terang Ismul. Sebab, keberadaan dana operasional lingkungan sangat penting. (fit)
Walikota Ingatkan Soal Penumpukan Program di Akhir Tahun bisa segera dieksekusi, dilaksanakan, bisa segera dilaksanakan,” jelasnya. Walikota juga meminta di awal masuk kerja usai cuti Lebaran ini segera dilakukan persiapan pelaksanaan berbagai program di masing-masing SKPD. “Ini sangat penting dan tentu Pak Sekda bersama dengan Pak Asisten untuk mengevaluasi, mengkaji program-program yang sudah ada. Pengalaman kita, dan selalu menjadi masalah, selalu kemudian di akhir-akhir tahun atau triwulan keempat terjadi penumpukan-penumpukan program,” paparnya. Karena itulah tiap pimpinan
sekretaris yang mewakilinya. Nelly mengatakan sebelumnya Sekda juga telah mengingatkan ASN yang bolos di hari pertama kerja tanpa keterangan yang jelas harus diberi sanksi. Sanksi yang bisa diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia mengatakan kinerja pegawai di hari pertama kerja tetap seperti biasa. Semua pelayanan berjalan sebagaimana biasanya. “Pelayanan berjalan. Terus tadi di OPD lengkap semua tingkat kedatangan mereka (pegawai),” ujarnya. (ynt)
Kendaraan Roda Tiga Digunakan Angkut Orang
Kumpulkan Pimpinan SKPD
Mataram (Suara NTB) – Di hari pertama kerja, Senin (3/7), Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh langsung mengumpulkan seluruh pimpinan SKPD di dalam ruang kerjanya. Dalam kesempatan tersebut, walikota mengingatkan seluruh pimpinan SKPD soal penumpukan program yang menjadi kebiasaan buruk yang kerap terulang tiap tahun. Karena itulah ia meminta agar seluruh pimpinan SKPD segera mengeksekusi berbagai program. “Kita ingin nanti pada akhir triwulan (keempat) tidak terjadi penumpukan program yang akan menjadi tidak tepat waktu. Dan mana yang
“Ada beberapa juga yang sakit karena ada yang mau berobat, mau operasi. Ada keterangan dokternya juga,” jelasnya. Untuk pimpinan SKPD yang tak masuk di hari pertama kerja yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Drs. H. Ridwan yang dikabarkan sakit dan dirawat di UGD. Nelly mengatakan tak hadirnya pimpinan SKPD di hari pertama kerja tak akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat karena ada
SKPD harus mempercepat eksekusi berbagai programnya. Selain itu diingatkan juga soal penyusunan APBD Perubahan 2017 yang harus dipercepat persiapannya. Sebelum APBD Perubahan ditetapkan, evaluasi di internal eksekutif harus dilaksanakan semaksimal mungkin. TAPD diminta melihat dan mengevaluasi kembali program-program dari tiap SKPD. “Kalau itu tidak terlalu urgent atau bisa pengalokasiannya setelah kita evaluasi nanti tidak terlalu mendesak bisa saja kita lakukan perubahan,” jelasnya. Terpenting sambung Ahyar, fokus dalam penyusunan APBD
Perubahan ini tetap mengutamakan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. “Pelayanan dasar harus kita utamakan dan kita harapkan untuk bisa menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya. Ia pun mengklaim saat ini telah terjadi penurunan angka kemiskinan dari 10 persen menjadi sekitar 9 persen di tahun ini. Ia pun berharap angka kemiskinan masih terus beranjak ke angka terendah dari tahun ke tahun. Dalam kesempatan tersebut, walikota juga mengajak jajarannya untuk meningkatkan semangat kerja dalam rang-
ka memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Tugas-tugas kita begitu berat, begitu banyak ke depannya,” ujarnya. Dalam rangka peningkatan semangat kerja ini, pimpinan SKPD juga diminta untuk menegakkan disiplin pegawainya. Di samping evaluasi terhadap kinerja para pegawai di instansi masing-masing. Lakukanlah evaluasi terhadap para staf, pegawai kita, tentu juga pengawasannya kita ingin tentu akan lebih baik lagi dari yang sudahsudah. Ada prosedur yang saya kira harus ditegakkan untuk pembinaan kita terhadap kedisiplinan para pegawai kita,” demikian Ahyar Abduh. (ynt)
(Suara NTB/ist)
ANGKUT ORANG - Kendaraan roda tiga yang digunakan mengangkut orang akhir pekan kemarin. sekali sebulan saat mereka terima honornya akan diberikan briefing bulanan. Ada hal-hal yang
harus kita sampaikan kepada mereka terkait operasional kendaraan ini,” jelasnya. (ynt)
Walikota Pantau Pelayanan di RSUD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan jajarannya memantau pelayanan di RSUD Kota Mataram pada hari pertama kerja, Senin (3/ 7). Dalam kesempatan tersebut, Ahyar menyambangi beberapa unit pelayanan, salah satunya ruang pelayanan hemodialisa atau cuci darah bagi penderita gagal ginjal. “Alhamdulillah kita punya fasilitas untuk cuci darah dan itu sangat diperlukan oleh masyarakat kita. Kita lihat tadi itu penuh,” jelasnya. Saat ini RSUD Kota Mataram memiliki 15 unit alat hemodialisa. Menurut Ahyar alat perlu ditambah, namun secara bertahap sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa semakin maksimal. “Nanti saja dilihat dulu (penambahannya),” ujarnya. Berdasarkan hasil pantauannya terhadap pelayanan di RSUD tersebut, ia mengatakan cukup berjalan baik. Namun berbagai fasilitas juga perlu ditambah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Pasti kita tambah nanti. Masih ada kekurangankekurangan di sini, fasilitasfasilitas alkesnya. Itu pasti akan kita tambah,” terangnya. Kunjungan pasien menu-
rutnya cukup tinggi sehingga ruang untuk poli juga perlu ditambah. Bahkan pengunjung pun sampai berdiri mengantre di luar sehingga ruangan mendesak ditambah. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan menyampaikan ruang pelayanan hemodialisa baru beroperasi sekitar sebulan terakhir dan belum diresmikan. Pihaknya menargetkan layanan tersebut menjadi pusat hemodialisa di daerah ini. Karena itulah ke depan akan ditambah alat hemodialisa dari 15 menjadi 60 unit. “Kita mau buat jadi hemodialisa center,” ujarnya. Memang di beberapa rumah sakit di Kota Mataram telah memiliki unit layanan ini tapi alatnya terbatas. Sehingga pasien harus menunggu giliran dengan pasien lainnya. Layanan ini memang diakuinya cukup mahal. Dalam sekali cuci darah, pasien harus mengeluarkan uang hingga Rp 900 ribu. Tapi layanan tersebut juga menerima pasien BPJS. Dalam sehari, pasien yang menjalankan cuci darah di unit hemodialisa ini ratarata 20-40 orang dari pagi hingga malam hari. “Pasien dalam sehari biasanya full semua,” ujarnya. (ynt)
(Suara NTB/ynt)
BERBINCANG - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat berbincang dengan salah seorang pasien di ruang hemodialisa RSUD Kota Mataram, Senin (3/7).
SUARA NTB Selasa, 4 Juli 2017
Pendapatan Petani Hortikultura Paling Anjlok BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Senin (3/7) kemarin secara resmi merilis Nilai Tukar Petani (NTP). Diketahui, NTP petani hortikultura paling anjlok dibanding yang lainnya. Secara umum, Kepala BPS Provinsi NTB, Ir. Endang Triwahyu Ningsih, MM memaparkan, pendapatan petani (NTP) umumnya bulan Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,68 persen bila dibandingkan dengan NTP Mei 2017 yaitu dari 104,37 menjadi 105,09. Hal ini disebabkan pendapatan yang diterima petani (It) meningkat sebesar 1,23 persen dan biaya yang dikeluarkan petani (Ib) juga meningkat sebesar 0,55 persen. Kemampuan daya beli petani di provinsi ini pada tiga subsektor berada di atas 100 (cukup baik). Terdiri dari sub sektor Tanaman Pangan (104,98) sub sektor Peternakan (120,55) dan subsektor Perikanan (105,28). Sedangkan subsektor lainnya memiliki kemampuan daya beli yang rendah atau NTP di bawah 100 yaitu, sub sektor Perkebunan Rakyat (93,32) dan subsektor Hortikultura (90,20). Pada Bulan Juni 2017 NTPP mengalami peningkatan sebesar 0,80 persen, hal ini karena tingkat peningkatan indeks yang diterima petani sebesar 1,36 persen lebih tinggi dari peningkatan indeks yang dibayar petani sebesar 0,55 persen. Indeks harga yang diterima petani sub kelompok Padi dan Palawija mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,59 persen dan 0,79 persen yang disebabkan meningkatnya harga mangga, gabus, kangkung, kunyit, bawang merah, sawi hijau, beras ketan, kacang kedelai, kelapa tua, gula merah, sawo, kacang panjang, terung, ketela rambat, lada/merica, jagung ontongan muda, ketela pohon, kacang tanah, kemiri. Semetara biaya yang dikeluarkan meningkat disebabkan beberapa hal, konsumsi rumah tangga, harga bibit dan biaya produksi lainnya. Sementara untuk Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura (NTPH) pada bulan Juni 2017 mengalami penurunan sebesar (0,57 persen). Hal ini karena pendapatan yang diterima petani lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan petani yaitu masing-masing sebesar 0,11 persen dan 0,68 persen. Pebndapatan yang diterima untuk sub kelompok sayur-sayuran mengalami peningkatan sebesar 0,26 persen yang disebabkan meningkatnya harga bawang merah, petai/ sawi, kacang panjang, kol/kubis, kangkung. Sedangkan biaya yang dikeluarkan petani, kata Endang untuk sub kelompok buah-buahan mengalami penurunan sebesar (0,10 persen) yang karena turunnya harga sawo, pisang, melon, duku. Sementara tanaman obat tidak mengalami perubahan/tetap. Terjadinya pembengkakan biaya yang dikeluarkan oleh petani hortikultura, menurutnya lebih disebabkan oleh meningkatnya biaya obat-obatan dan biaya produksi serta perawatan. “Sebenarnya pendapatan usahanya bagus, 96, hampir 100, bila dikeluarkan kebutuhan rumah tangga. Selain itu, rendahnya harga-harga komoditas hortikultura juga menyumbang rendahnya pendapatan petaninya,” demikian Endang. Untuk Nilai Tukar Petani untuk sub sektor perkebunan rakyat (NTPR) terjadi peningkatan sebesar 0,21 persen, hal ini karena yang didapat petani sebesar 0,80 persen lebih tinggi dari yang dibayarkan tingkat peningkatan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,58 persen. Peningkatan indeks yang diterima petani disebabkan meningkatnya harga hasil produksi perkebunan rakyat antara lain kelapa, kemiri, jarak, pinang dan tembakau. Sementara untuk pembiayaan, pembengkakan biaya petani perkebunan rakyat disebabkan oleh meningkatnya indeks Konsumsi Rumah Tangga dan Indeks BPPBM masingmasing disebabkan meningkatnya harga KCL, parang, sewa sprayer, cangkul, biaya service motor upah menuai/ memanen, sprayer, NP/NPK, sewa lahan ladang, sewa traktor tangan. (bul) Endang Triwahyu Ningsih
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Di Atas Kertas, Stok Ayam Aman hingga 2018 Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB memastikan tak ada persoalan dengan ketersediaan stok ayam di dalam daerah. Disebut-sebut stok tercukupi hingga Maret 2018 mendatang.
(Suara NTB/bul)
Hj. Baiq. Haidar Indiana Penegasan ini disampaikan langsung Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB. dr. H. Aminurrahman, M.Si melalui Sekretaris Dinas, Ir. Hj. Baiq. Haidar Indiana di Mataram, Senin (3/7) kemarin. Meskipun sebelumnya Himpunan Pengusaha Ungga Lokal Indonesia (Himpuli) Provinsi NTB dan salah satu supplier ayam broiler di Mataram mengkhawatirkan ketersediaan stok ayam ke depan. Menyusul berkurangnya stok akibat tingginya permintaan sejak puasa hingga Lebaran Topat tahun ini. Pemerintah daerah menurutnya telah melakukan antisipasi, dengan menghitung produksi dan kebutuhan selama setahun ini, dilakukan pada akhir 2016 lalu. Dari perhitungan tersebut diketahui, stok ayam sangat tersedia hingga 15 bulan, terhitung sejak Januari 2017. Dari analisis ketersediaan daging ayam. Produksi komulatif sampai sampai dengan Desember sebanyak 32.558 ton. Dengan jumlah penduduk, 4,8 juta jiwa. Kebutuhan konsumsinya sebanyak 3,0 Kg/kapita/
tahun atau sekitar 0,25 Kg/ kapita/bulan. Maka kebutuhannya akan sebanyak 14.507 ton. Surplus hingga 18.081 ton. Dari perhitungan komulatif, stok tersedia 32.588 ton tahun 2017 hingga awal 2018. Dengan asumsi kebutuhan perkapita/ orang/tahun hanya 3 Kg. Maka kebutuhan di dalam daerah selama tahun 2017 hanya 14.570 ton. Terjadi surplus cukup besar, lebih dari 18 ribuan ton. Ketersediaan stok ini dihitung yang ada di peternak-peternak, baik yang dalam bentuk Day Old Chick (DOC)/anak ayam, atau kuota yang akan di suplay oleh perusahaan kepada peternak-peternak mitra. “Sebenarnya kita sangat cukup stoknya. Yang bilang kurang mungkin hanya satu dua, yang kemungkinan kurang jatahnya dari perusahaan. Kemarin permintaan memang cukup tinggi. Karena pelaksanaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan serempak. Kenapa harga naik, ranahnya bukan di kami,” demikian Hj. Indiana. Meskipun demikian, Sekretaris Dinas memastikan keadaan hilir usai pelaksanaan puncak hari besar keagamaan berjalan cukup kondusif. Pasokan bibit dari Jawa juga tak mengalami kendala, sejauh hasil pemantauan dinas. Selain itu, analisis ketersediaan daging sapi yang dilakukan pada 2016, bahwa produksi komulatif hingga Desember 2017 ini sebanyak 17.747 ton, jumlah penduduk sebanyak 4,8 juta jiwa dengan kebutuhan 2,70 Kg/kapita/ tahun, atau sebanyak 0,225 Kg/kapita/bulan/orang. Total ketersediaan masih surplus 4.903 ton jika dihitung ber-
dasarkan analisis tersebut. Sementara untuk telur, produksi komulatif sampai Desember 2016 sebanyak 34.269 ton, atau setara den-
gan 514,042 juta butir. Kebutuhan 26.112 ton, masih surplus hingga 8.157 ton. Ditambah pemasukan telur sebanyak 1.400 ton, menambah ket-
ersediaan menjadi 9.557 ton, atau cukup untuk kebutuhan 4,3 bulan di awal tahun 2017. Selebihnya, produksi akan terus menerus dilakukan. (bul)
(Suara NTB/bul)
TENUN PRINGGASELA - Maliki, salah satu penenun dari Pringgasela Lombok Timur melakukan pewarna alam untuk mewarnai benang yang dijadikan sebagai bahan tenunan. Warna alam atau pasta indigo biasanya menggunakan dedaunan dan kulit kayu. Kain tenun dari warna alam lebih disukai wisatawan.
Aprindo Transmart Diminta Atur Ulang Siap Berdayakan Sistem Keluar Masuk Kendaraan UMKM/IKM Lokal Atasi Kemacetan
Mataram (Suara NTB) – Kemacetan di Jalan Selaparang atau tepatnya di depan Transmart kerap dikeluhkan para pengendara. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram pun kerap menerima masukan dari masyarakat maupun pemerhati transportasi agar segera mengatasi persoalan tersebut. Untuk mengatasi kemacetan di jalan tersebut yang juga berdekatan dengan lampu merah atau traffic light, Dishub Kota Mataram meminta kepada pihak Transmart agar mengatur ulang sistem keluar-masuk kendaraan para pengunjung ke pusat perbelanjaan tersebut. Demikian disampaikan Kepala Dishub Kota Mataram, Drs. H. Khalid, Senin (3/7). “Saya sudah minta sejak dibukanya Transmart untuk segera (ada) kajiannya (lalu lintas) itu. Kita sarankan masuk dari depan. Ini kan masuk dari depan, keluar juga dari depan dan pas ada traffic light dan itu yang membuat macet,” jelasnya dikon-
SENIN, 3/07/2017
firmasi usai halal bihalal di Kantor Walikota Mataram. Pihaknya juga menyarankan kepada pengelola Transmart agar pintu keluar kendaraan pengunjung dibuat di bagian belakang bangunan. “Itu keluarnya (seharusnya) dari belakang dan belum dilaksanakan. Ini kita coba kasih masukan agar ada perubahan,” tambah Khalid. Berdasarkan Amdal Lalu Lintas, pintu keluar juga harus di bagian belakang bangunan dalam rangka mengantisipasi kemacetan di jalan raya. Hal tersebut juga telah direkomendasikan pihaknya saat pengurusan Amdal Lalu Lintas. Amdal ini dikeluarkan oleh Dishub NTB, sementara Dishub Kota Mataram termasuk dalam tim yang memberikan rekomendasi. “Sesuai Amdal Lalin awalnya yang kita rekomendasikan dengan catatan itu harus di belakang,” jelasnya. Belum dilaksanakan rekomendasinya itu berdasarkan komunikasi Dishub Kota Mataram dengan pihak Trans-
mart karena lahan di bagian belakang belum dibebaskan. Rencananya lahan di bagian belakang akan segera dibebaskan yang akan dijadikan pintu keluar. Dishub Kota Mataram juga menilai palang pintu masuk kendaraan menuju pusat perbelanjaan itu terlalu dekat dengan jalan raya. Akibatnya kendaraan yang akan masuk ke Transmart harus mengantre di jalan raya yang menyebabkan kemacetan bertambah panjang. Kemacetan di sekitar jalan itu menurutnya karena pusat perbelanjaan tersebut belum lama dibuka sehingga mengundang banyak orang menyambanginya. Namun demikian pengaturan lalu lintas tetap menjadi perhatian khusus pihaknya. Agar kemacetan tidak terlalu padat, upaya jangka pendek ialah dengan mengatur traffic light di simpang empat Jalan Selaparang disesuaikan dengan volume kendaraan. “Ini jadi perhatian khusus dan kita tangani secara khusus,” ujarnya. (ynt)
Mataram (Suara NTB) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi NTB membuka diri menjadi mitra pemerintah daerah dalam rangka memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM). Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dapat dilakukan bersama oleh Aprindo. Kecenderungan yang dilihat sebelum-sebelumnya pemerintah daerah jalan sendiri membina/memberdayakan masyarakat, kata Ketua Aprindo Provinsi NTB, Dr. Azis Bagis. “Kalau mau, tinggal sekarang kepala dinas terkait mensponsori kita untuk melakukan pembinaan itu. Jangan seperti yang selama ini, dinas yang melakukan pembinaan. Dinas cukup bekerjasama dengan Aprindo, kitalah yang membina,” ujarnya pada Suara NTB di Mataram, Senin (3/7) kemarin. Mensponsori dimaksud, dinas dapat menyiapkan tempat dan fasilitas. Selanjutnya dari Aprindo yang memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pengusaha lokal. Aprindo di provinsi ini sudah terbentuk dua bulan lalu. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini terpilih sebagai ketuanya. Anggota Aprindo Provinsi NTB berkisar 15 perusahaan ritel. Baik yang skala lokal maupun nasional yang beroperasi di daerah. Asosiasi ini terbentuk guna mempermudah komunikasi ritel modern dengan
stakeholders. Dengan tidak melupakan kepentingannya membina kelompok-kelompok masyarakat, membantu pemerintah melaksanakan program pemberdayaannya. “Katakan saja soal stabilisasi harga – harga kebutuhan, Kementerian Perdagangan Pertama kali menggandeng Aprindo untuk memasyarakatkan pemberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET),” kata Dr. Azis Bagis kepada Suara NTB. Seluruh anggota yang tergabung dalam Aprindo memiliki kewajiban menjadi contoh melaksanakan program-program pemerintah. Lebih jauh soal konsep pembinaan yang dimaksudkan, bagaimana kelompok masyarakat pengusaha lokal menjadi jaringan tersendiri bagi ritel-ritel modern yang beroperasi di daerah. Misalnya, kegiatan pelatihan dilakukan agar pengusaha lokal mampu memenuhi kualifikasi produk yang diinginkan oleh ritel modern. “Kita juga bisa menjadikannya jaringan, sebagai pemasok produk-produk lokal atau produk yang diminta oleh ritel modern. Aprindo siap membantu pengusaha lokal dan program pemerintah untuk memberdayakan pengusaha,” demikian Dr. Azis Bagis memperjelasnya. (bul)
Aziz Bagis
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 4 Juli 2017
Data Penerima Rancu, Paket Sandang Pangan Dibagi Rata Selong (Suara NTB) Proses pembagian paket sandang pangan yang dihajatkan bagi 80 ribu warga miskin di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menuai persoalan di tingkat bawah. Pasalnya, satu paket tersebut kembali dipecah menjadi empat bagian. Setelah itu dibagikan secara merata ke masyarakat tanpa harus melihat status dari masyarakat apakah tergolong miskin ataupun tidak.
KEBAKARAN yang kerap terjadi di Gili Trawangan mengundang kekhawatiran pihak pengusaha. Bangunan yang dominan rawan terbakar dan sulit dipadamkan saat terbakar, mulai digagas untuk disikapi secara serius. Di Gili Trawangan dan Gili-Gili lainnya, agar disiapkan Sistem Pemadam kebakaran yang representatif. Kepada Suara NTB, Pengusaha Trawangan sekaligus Anggota Komisi II DPRD KLU, H. M. Arsan, Senin (3/7) mengaku tengah menginisiasi adanya sistem pemadam kebakaran di pulau. Dua alternatif yang dikedepankan apakah mengadopsi pengendalian kebakaran di wilayah darat ataukah dengan peralatan khusus yang bisa menjangkau wilayah pulau. “Kalau di perkampungan (darat Lombok) sudah siap air, tapi di Trawangan kita susah air. Kita inginkan bagaimana supaya di 3 pulau memiliki pemadam kebakaran,” ungkap Arsan. Diterangkan Politisi PAN KLU ini, terdapat dua opsi yang bisa diambil. Pertama bentuknya bisa mengadakan mobil pemadam khusus di masing-masing pulau. Kedua, menyiapkan mesin khusus di tiap pulau yang bisa menjangkau seluruh area pulau. Opsi pertama lanjutnya, nemiliki kelebihan yakni bisa mobile (bergerak) ke titik kebakaran. Hanya saja, kendaraan pemadam tidak relevan dengan identitas 3 Gili yang bebas mobil bermesin. Opsi berikutnya yakni menyiapkan mesin/genset dengan kapasitas besar untuk mendukung pemadaman. “APGT (Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan) saya minta dukungan dan mereka cukup responsif (menyiapkan iuran). Bentuknya apakah mobil atau genset tergantung kesepakatan,” ujarnya. Arsan secara pribadi mengaku lebih tertarik dengan genset. Selain ramah lingkungan, mesin tersebut sedianya disiapkan untuk memadam dengan menyedot langsung air dari laut. “Kebakaran kemarin (Hostel Gili Kelapa) telah mengundang antusiasme wisatawan asing untuk membantu pemadaman, tetapi tidak maksimal karena masalah teknis, air tidak ada,” jelasnya. Arsan mengatakan, pengadaan anggaran kedua opsi pemadam kebakaran tersebut belum memungkinkan jika disiapkan dari APBD. Oleh karena secara kelembagaanAPGT maupun selaku wakil rakyat, Arsan akan melakukan pendekatan untuk membicarakan lebih lanjut. Terlebih beberapa pengusaha di Trawangan mendukung rencana tersebut. “Mengenai angka belum bisa kita prediksi, tetapi dua alternatif itu sudah bisa dipastikan untuk masuk tahap pembicarH. M. Arsan aan,” demikian Arsan. (ari)
Seperti yang terjadi di Dusun Danger Utara Desa Danger Kecamatan Masbagik, paket sandang pangan yang berisi enam item logistik dipecah menjadi empat bagian. Langkah itu dilakukan dengan maksud supaya bantuan dari pemerintah tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Selain itu, pembagian secara merata paket tersebut untuk menghindari kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, data yang diterima oleh para kepala dusun terbilang rancu atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Humaidi, Kadus Danger Utara Desa Danger Kecamatan Masbagik, mengaku, alasan dibagi ratanya paket tersebut, karena data penerima paket sandang pangan yang diterimanya dari pemerintah desa setempat tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat. Di mana, banyak terdapat masyarakat yang namanya tertera di daftar peneri-
Musim Tembakau 2017
Wabup Akui Selalu Terkendala pada Mutu
Pungutan pada Wali Murid
Sekolah Harus Penuhi Dua Syarat Selong (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepada pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada wali murid secara sembarangan. Sekolah boleh melakukan pungutan apabila memenuhi dua syarat. Menurut Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah nominal uang tidak boleh ditentukan. Selain itu, batas pengeluaran uang tidak boleh dibatasi, sehingga sifatnya bantuan tergantung dari keikhlasan dari para (Suara NTB/yon) wali murid. Haris ‘’Apabila pihak sekolah tidak memenuhi dua syarat itu, maka kebijakan yang diterapkan oleh pihak sekolah masuk dalam kategori pungutan liar (pungli),’’ tegasnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (3/7). Selain itu, kata Haris, sikap pihak sekolah menahan ijazah, karena belum membayar SPP maupun pengeluaran untuk kebutuhan yang lain tidak dibenarkan. Apabila ada sekolah-sekolah yang melanggar aturan itu supaya dilaporkan ke Inspektorat untuk segera ditindaklanjuti dan mengkoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim. (yon)
ma tidak miskin. Sementara masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tidak tercantum namanya dalam penerima manfaat paket sandang pangan tersebut. Ironisnya lagi, terdapat sejumlah nama-nama yang bertahun-tahun sudah meninggal menjadi penerima bantuan itu. Kendati demikian, pemecahan paket sandang pangan tersebut tidak asal dilakukan. Melainkan, terlebih dahulu diinformasikan kepada penerima utama untuk dimintai persetujuan. Dari persetujuan itulah, katanya, dasar dilakukan pembagian secara merata paket sandang pangan terhadap seluruh masyarakat khususnya yang ada di Dusun Danger Utara. Namun, katanya, penerima utama paket sandang pangan itu mendapatkan porsi yang lebih besar dari enam item logistik yang ada. Sementara, Sekretaris Dinas Sosial Lotim, Qudratullah Fauzi, mengaku saat ini belum mengetahui secara persis adan-
(Suara NTB/yon)
BONGKAR - Dua petugas pembagian paket sandang pangan membongkar paket untuk didistribusikan pada masyarakat secara merata. ya pembagian secara merata paket sandang pangan. Ditegaskannya, paket tersebut sudah jelas mana-mana masyarakat yang berhak menerima. Untuk pengawasan sendiri, katanya, Dinas Sosial hanya melakukan pengawasan sampai ke tingkat kecamatan. Terpisah, Kabag Humas dan Protokeler Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan menyebut sejauh ini pendistribusian
paket lebaran secara merata sudah dilakukan di 20 kecamatan di Lotim. Namun, untuk yang pendistribusiannya secara utuh baru mencapai empat kecamatan. Disinggung terkait pembagian secara merata paket tersebut, Ahmad Subhan kembali menegaskan jika tindakan itu tidak boleh dilakukan. Enam item logistik harus diterima secara utuh oleh masyarakat yang berhak men-
erima. Tidak boleh diatur dengan maksud membagi rata kepada masyarakat. Apabila ada sejumlah pihak yang melakukan pembagian secara merata kepada masyarakat, maka tentunya sudah ada sanksi yang akan diberikan. Sementara, PPK Paket Sandang Pangan 2017, Drs. Ibrahim saat dihubungi tidak dapat berkomentar banyak, karena sedang sakit. (yon)
Bagian Pemerintahan Akui Diisi, Posisi Belum Ada Dukungan Anggaran Lowong di Dispar
(Suara NTB/rus)
(Suara NTB/ari)
Gagas Ide Sistem Pemadam
Selong (Suara NTB) Musim tembakau pada tahun 2017 ini diyakini cukup baik, hal ini terlihat dari Iklim cukup mendukung. Belum lagi, kebijakan pemerintah sudah mulai membatasi impor. Dalam hal ini, petani pembudidaya tembakau Virginia Lombok dipersilakan menanam sesuai kemampuannya. Meski demikian menurut Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin kendala terbesar dalam budidaya tembakau Virginia selama ini hanya pada mutu. Mutu saat dipetik cukup (Suara NTB/rus) bagus, akan tetapi saat masuk H. Haerul Warisin proses pengomprongan menjadi kurang baik. Soal mutu, katanya diharapkan ke depan bisa diperhatikan mulai proses penanaman. ‘’Proses penanaman ini mutunya harus dipertahankan,’’ ujarnya pada Suara NTB di Selong, Senin (3/7). Menyikapi masalah ini, seluruh petani pembudidaya diingatkan agar bisa memperhatikan kesiapan lahan dan proses budidayanya, sehingga produksi tembakau tahun ini kualitasnya cukup baik. Jika melihat ketersediaan air dan dukungan iklim, wabup yakin tembakau akan bisa tumbuh dengan baik. Namun, dalam mendukung itu, petani harus memperhatikan unsur hara tanah dan proses perawatan secara teknis. “Kan masih ada hujan dan air yang bisa digunakan petani untuk melakukan budidaya tembakau,” katanya. Teknis budidaya, lanjutnya, diyakini sudah sangat bisa dilakukan oleh para petani. Seperti dengan cara membuat lubang yang dalam, melakukan penyemprotan yang teratur agar tembakau tumbuh sehat. Diketahui pada musim tembakau sebelumnya, petani diingatkan untuk tidak terlalu bernafsu menanam tembakau. Situasi pada musim tanam 2017 ini diyakinkan sudah bisa lebih baik. Petani bisa menanam sesuai kemampuannya dan tidak ada pembatasan. Seberapapun luas areal yang ditanami, diyakini akan bisa diserap di pasar. Tembakau sekarang saat ini banyak dibutuhkan oleh pabrik rokok. Presiden juga sudah komitmen untuk mengurangi impor agar petani tembakau di Indonesia tidak rugi. “Tanam saja kita persilakan seberapapun kemampuan petani. Nanti kita akan bicarakan dengan perusahaan, bagaimana keberpihakan harga yang lebih memihak kepada petani,” demikian wabup. (rus)
Halaman 4
Selong (Suara NTB) Pasca pelimpahan 17 urusan delegatif dan satu urusan administrasi umum pemerintahan oleh Bupati Lombok Timur (Lotim) ke kecamatan belum didukung kesiapan anggaran. Pelaksanaan pelayanan atas sebagian kewenangan bupati yang kini bisa dilayani di tingkat kecamatan diarahkan untuk menggunakan dana yang ada. Demikian disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lotim, Mukarrahman saat ditemui di Selong, Senin (3/ 7). Diakuinya, pada tahap awal pascapelimpahan k e wenangan ke seluruh kecamatan se KabuMukarrahman
paten Lotim ini akan diawali dengan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pegawai-pegawai di lingkup kecamatan. Seluruh perangkat di kecamatan diharapkan bisa menyusun perencanaan program terhadap urusan yang sudah didelegasikan. Mereka akan diajari agar perangkat kecamatan bisa menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan. Nantinya, besaran anggaran itu disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing kecamatan. Setelah ada penyusunan usulan anggaran dari kecamatan, lanjutnya, baru bisa dimasukkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Anggaran baru bisa dicairkan setelah ada keputusan final dari Bupati Lotim. “Bulan-bulan ini kita akan latih dulu, supaya 17 urusan yang didelegasikan bisa benar-benar dipahami,” paparnya. Diakuinya, masing-masing kecamatan berbeda karakteristiknya. Misalkan, antara Masbagik dengan Labuhan Haji sangat berbeda karakteristiknya. Namun, baginya yang paling penting adalah kecamatan paham jenis kegiatannya dan bagaimana memformulasikannya menjadi sebuah program dan dibuatkan anggaran. ‘’Usulan anggaran tetap dari kecamatan dan dipertimbangkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mana usulan yang prioritas bisa dilaksanakan tahun ini dan mana yang bisa mulai tahun depan,” jelasnya. (rus)
Hari Pertama Masuk Kerja, Tingkat Kehadiran ASN Diklaim Cukup Tinggi Selong (Suara NTB) – Hari pertama masuk kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) usai libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama, Senin (3/7) cukup tinggi. Menurut Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, tingginya tingkat kehadiran ASN pada hari pertama masuk kerja pascalibur panjang dapat dilihat dari pelaksanaan apel awal bulan. Pasalnya, agenda rutin ini dirangkaikan dengan halal bihalal yang dihadiri semua organisasi perangkat daerah (OPD). Kendati demikian, katanya, untuk memastikan kehadiran ASN pada hari pertama masuk kerja. Masing-masing OPD diminta untuk menyebarkan absensi yang diisi oleh
para pegawainya. Nantinya, absensi tersebut langsung diserahkan ke BKPSDM Lotim untuk selanjutnya ditelusuri ASN-ASN di masing-masing OPD yang tidak masuk kerja pada hari pertama serta menggali alasannya. “Sudah ada absensi yang disebar oleh masing-masing OPD yang diisi oleh para ASN pada hari pertama masuk kerja yang nantinya kita serahkan ke BKD, (sekarang BKPSDM). Tapi kita pastikan tingkat kehadiran ASN di hari pertama ini cukup tinggi,”ungkapnya. Ditambahkan Ahmad Subhan, berdasarkan info dari Kepala Bidang Pembinaan Disiplin pada BKPSDM Lotim, saat ini belum dilakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kehadiran ASN pada hari pertama masuk kerja.
Melainkan, pengawasan dilakukan oleh atasan langsung di masing-masing OPD. Hal itu sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS , jika tanggung jawab pembinaan dan pengawasan ada pada masing-masing atasan langsung. “Jadi, ada atau tidak instruksi sidak, atasan langsung tetap melakukan pengawasan pada stafnya,”tegas Subhan. Sementara, Kepala BKPSDM Lotim, H. Najamudin menegaskan bahwa bagi ASN yang menambah libur usai menjalani libur panjang tanpa keterangan yang jelas, tentunya akan diberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Maka dari itu, pihaknya akan teliti dalam mengawasi kedisiplinan ASN terutama mengacu pada absensi dari masingmasing OPD. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) termasuk salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai penting. Oleh karenanya Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., melantik 2 ASN eselon III dan IV untuk mengisi kekosongan pada OPD ini. Posisi yang diisi diketahui mengalami kekosongan sejak pelantikan massif ASN tanggal 6 Januari 2017 lalu. Meliputi jabatan Kepala Bidang Pemasaran dan Kepala Seksi (Kasi)Pengawas Pendidikan Dasar, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Lombok Utara. Masing-masing posisi berturut-turut dipercayakan kepada Setiadi dan I Nyoman Kandiana. Setiadi diketahui menggantikan mantan Kabid Pemasaran Dispar sebelumnya, Nanang Hermansyah, yang diamanatkan sebagai Kabid Kominfo. Pada pengisian OPD lalu, jabatan tersebut tak terisi. Bupati usai melantik meminta agar para penjabat yang dipercaya melakukan tugasnya dengan baik. Pasalnya Dispar KLU memiliki beban berat dalam mendukung program unggulan daerah. “Di dua jabatan ini banyak yang harus dituntaskan. Bagian Pemasaran merupakan unsur penting dalam Pariwisata karena berkaitan langsung dengan promosi destinasi wisata,” ungkap Najmul. Hal senada dipesankan kepada Kasi Pengawas Pendidikan, agar senantiasa melak-
sanakan tugasnya dengan baik. Sebab pengawasan di sektor pendidikan langsung berhubungan dengan manusia. Sektor pendidikan dihajatkan agar mutu pendidikan menjadi lebih baik untuk mendukung perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara, Kabid Pemasaran, Setiadi mengatakan akan melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan. Dirinya siap menjalankan program di SKPD untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata KLU. “Tentunya kita akan lihat dulu kerja-kerja internal di bidang yang sudah ada, baru akan dilakukan evaluasi dan inovasi,” ujarnya singkat. Terpisah Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Utara, Masjudin mengutarakan, pengisian dua jabatan ini sedianya terisi pada pelantikan serentak awal tahun 2017 lalu. Hanya saja, prosesnya tertunda karena adanya kendala. “Ada beberapa administrasi yang belum lengkap, karena mereka ini sebelumnya guru,” katanya. Diungkapkannya tidak hanya dua jabatan ini saja yang akan diisi, melainkan beberapa jabatan lain pada eselon II, eselon III dan eselon IV di semua SKPD. “Sekitar 60 persen kekurangan pejabat di semua SKPD. Ada 15 jabatan tingkat eselon IV dan III yang masih kosong. Dan kita sedang pendataan, mudahan bulan ini sudah dilantik,” tandas Masjudin. (ari)
(Suara NTB/ari)
LANTIK - Bupati KLU H. Najmul Akhyar melantik dua pejabat eselon III dan IV lingkup Pemda KLU, Senin (3/7).
KPU Akui Verifikasi Syarat Dukungan Parpol Lebih Mudah Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) sudah memulai pelaksanaan sejumlah tahapan Pemiliahan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Pertama diawali dengan sosialisasi dan pembentukan sejumlah perangkat pelaksana teknis lainnya. Soal verifikasi syarat pencalonan, tahapannya sudah mulai dilakukan 5 November mendatang.
Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh mengatakan verifikasi syarat pencalonan diawali dengan memverifikasi dari calon perorangan. Didahulukannya verifikasi perorangan ini karena membutuhkan waktu lebih lama. Diketahui, syarat pencalonan ini bisa diusung dari perorangan dan partai politik. Verifikasi syarat pencalonan dari partai politik diakui lebih mudah, karena semua partai
di Lotim sudah ada kursinya di DPRD. Verifikasi partai selanjutnya hanya melihat syarat sah dari partai tersebut. Seperti kasus dualisme kepengurusan, maka yang menjadi pilihan KPU adalah partai yang sudah mengantongi Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal ini, pihaknya yakin, ke depan saat masih ada parpol yang dualisme kepengurusan akan bisa
mengaturnya. Selain itu, ujarnya, ketentuan syarat pencalonan dari partai hanya harus memenuhi 10 persen suara kursi di parlemen. Dari keseluruhan partai peserta pemilu tahun 2013 silam, semua partai memiliki kursi yang dengan mudah bisa dihitung. Berbeda dengan verifikasi faktual syarat pencalonan perorangan, ungkapnya, harus melalui tahapan proses lebih
lama, yakni melalui proses sensus. Jika ada yang memiliki dobel dukungan, maka yang bersangkutan harus bisa memilih, mana kandidat yang dipilih dengan surat pernyataan. Sementara itu, soal waktu pendaftaran ditetapkan KPU bersamaan antara dari independen maupun dari partai, yakni mulai pada bulan Januari 2018 mendatang. (rus)
SUARA NTB Selasa, 4 Juli 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Sejumlah Figur Mulai Ramaikan Pilkada Lobar
Tolak Kandidat Korup MANTAN Bupati Lombok Barat (Lobar), H. L. Mudjitahid mengajak masyarakat menolak kandidat calon Bupati Lobar terindikasi korupsi. Sebagai Ketua Majelis Adat Sasak (MAS), dirinya harus bisa menempatkan diri dan bersikap netral pada seluruh bakal calon yang akan maju pada Pilkada Lobar. “Secara pribadi kita dukung (duet Fauzan-Sumiatun). Namun calon lain juga banyak. Tergantung calon nanti, calon yang bisa bersaing dan punya program bagus itulah yang nanti kita dukung. Jadi tergantung calon nanti,’’ ujarnya saat ditanya mengenai kandidat yang akan bersaing pada Pilkada Lobar, Minggu (2/7). Pada posisi sebagai MAS, ia mendukung semua kandidat. Tinggal kembali ke mereka, untuk bisa bersaing, kandidat yang paling baik programnya maka itulah yang didukung. Selain itu mampu membangun daerah dengan menggerakkan semua potensi rakyat dan menjadikan rakyat sebagai subjek. Jika bupati atau walikota hanya bisa berorientasi proyek, maka ia memastikan tak akan mendukung kandidat tersebut. Sebab menurutnya tidak pernah maksimal hasilnya. Ia mencontohkan ketika menjabat Walikota Mataram dan Bupati Lobar, APBD-nya kecil, namun tanpa dana besar pun ia bisa membangun daerah. Sebaliknya saat ini, banyak anggaran seharusnya bisa berbuat berlipat-lipat lebih banyak lagi. (her) H. L. Mudjitahid (Suara NTB/her)
Kondisi Fiskal Lobar ”Goyah” Giri Menang (Suara NTB) Kondisi fiskal di Lombok Barat (Lobar) kurang baik pada APBDP tahun 2017 ini. Fiskal daerah “goyah” lantaran beberapa faktor proyeksi PAD diperkirakan tidak on target (tidak tercapai). Selain itu, adanya PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Di mana pemda harus berpikir keras untuk merasionalisasi program kegiatan SKPD yang sudah ada untuk memenuhi tunjangan DPRD tersebut. Menurut Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan, M.Si., Senin (3/7) penerapan PP Nomor 18 tahun 2017 berpengaruh terhadap keseimbangan fiskal Lobar. Menurutnya, daerah harus mengikuti PP ini dan berdampak pada program SKPD, sehingga harus dirasionalisasi. Sebab kenaikan tunjangan DPRD ini begitu signifikan dibandingkan sebelumnya. Kenaikan tunjangan ini diberlakukan sejak berlaku PP tertanggal bulan Mei lalu. Dalam memenuhi ini, lanjutnya, pihak pemda bakal mereview lagi pos anggaran di SKPD yang tidak terlalu prioritas atau tidak penting. Pos anggaran ini akan dikurangi dan dihapus untuk dialihkan untuk progam lain yang lebih prioritas, seperti dibidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Selain itu dialihkan untuk memenuhi anggaran pembayaran kenaikan tunjangan DPRD. Sebab peraturan ini harus dilaksanakan serempak seluruh Indonesia. “Imbasnya sangat mempengaruhi kondisi fiskal, konsekuensinya program SKPD bakal dikurangi,” akunya. Selain itu ada dana reses dan transportasi bagi wakil rakyat. Selain pengaruh kenaikan tunjangan DPRD, diatensi pula terkait realisasi DAK, sebab jika ada SKPD yang tak terealisasi hingga akhir bulan Juli, maka anggaran DAK-nya bisa ditarik pusat. Realisasi DAK yang ditarik, jelasnya, misalnya ada SKPD yang membayarkan uang muka 30 persen dari total anggaran, namun realisasi fisik kurang dari minimal 75 persen juga bakal ditarik dananya. Terkait realisasi DAK ini ia mengaku tidak terlalu khawatir, sebab banyak SKPD yang sudah sesuai target. SKPD pengelola DAK di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan SKPD lainnya. Hal lain yang akan dilakukan, pemangkasan pembayaran honorarium seperti honor panitia yang dibayarkan 10 bulan. Sedangkan honor berkaitan dengan pengelolaan dan pengadaan barang jasa serta tunjangan aparatur tetap dibayarkan. (her)
Rendah, Serapan Anggaran di Loteng Praya (Suara NTB) Hingga akhir semester pertama tahun anggaran 2017 ini, puluhan paket proyek di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) belum juga ditender. Meski demikian, Pemkab Loteng tetap optimis pengerjaan paket-paket proyek ini bisa selesai tepat waktu. Demikian disampaikan Asisten III Setda Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (3/7). Diakuinya, ada sekitar 80 paket proyek yang belum ditender. Dari jumlah tersebut, terban(Suara NTB/kir) yak berupa proyek fisik. Namun H. L. Idham Khalid ada juga berupa pengadaan barang dan jasa. Proyek ini tersebar di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan (Disdik) maupun Dinas Kesehatan (Dikes). Untuk itu, pihaknya kini terus berupaya maksimal menggenjot SKPD yang ada supaya bisa lebih cepat mengajukan proses tender terhadap kegiatannya, sehingga diharapkan, pada bulan Juli ini proses tender sudah bisa selesai dan bulan Agustus pengerjaan proyek sudah bisa berjalan. “Target kita Bulan November seluruh paket proyek baik fisik maupun pengadaan barang jasa bisa tuntas,” ujarnya. Menurutnya, proyek fisik memang yang paling dikhawatirkan tidak akan bisa selesai. Tapi jika melihat estimasi waktu yang ada, pihaknya optimis bisa selesai sesuai target yang sudah ada. “Untuk proyek fisik waktu 3 bulan pengerjaan sudah lebih sangat cukup. Asalkan, rekanannya memang sungguh-sungguh bekerja,” imbuh Idham. Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng ini, mengatakan, banyaknya paket proyek yang belum tender tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada capaian realisasi anggaran daerah. Di mana dari hasil evaluasi terakhir yang dilakukan, serapan dan realisasi anggaran daerah masih di bawah 50 persen aatu di kisaran 38,4 persen. Meski demikian, pihaknya optimis dengan akan segera berjalannya proyek di sejumlah SKPD lainnya, capaian serapan anggaran daerah bisa meningkat. Apalagi setelah proyek-proyek fisik berjalan, tentunya akan semakin tinggi serapan anggaran daerah. “Pak Sekda sudah menginstruksikan semua asisten melakukan pengawasan dan pendampingan kepada SKPD binaannya. Supaya program-program di masing-masing SKPD tersebut bisa segera berjalan,” tandasnya. (kir)
Halaman 5
(Suara NTB/her)
MISKIN - Sebagian besar penerima PKH di Lobar namanya keliru. Pemerintah diminta memperbaiki nama warga penerima agar tak salah sasaran. Tampak salah satu warga miskin di Lobar yang butuh perhatian pemerintah.
Giri Menang (Suara NTB) Pilkada Lombok Barat (Lobar) masih setahun lagi. Namun figur-figur yang menyatakan diri maju pada pilkada Lobar cukup banyak. Bahkan pilkada kali ini tercatat figur yang paling banyak berkeinginan maju. Beberapa nama yang menyatakan kesiapan maju di antaranya petahana H Fauzan Khalid, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, Nauvar F Farinduan, TGH Khudory, Sulhan Mukhlis, Ibnu Salim, Hj. Sumiatun, L. Jaya Asbani, Sardian, Anang Zulkarnain, Ustadz Pattimura Farhan dan Izzul Islam serta TGH. Muammar Arafat. Dari beberapa nama yang sebelumnya menghiasi peta perpolitikan di Lobar, kini nama Hj. Nur Hidayah dan Umar Said mulai muncul. Kepada wartawan di DPRD Lobar Hj. Nur Hidayah bahwa dirinya masih melihat konstelasi politik, karena setiap saat berubah-ubah. “Kita lihat bagaimana nanti. Kan dinamis politik ini, banyak yang menyatakan diri mau maju, namun partai belum punya. Bagaimana ini?” Tanya politisi Partai Gerindra ini. Menurutnya semua kader parpol berpeluang maju, karena punya modal partai. Terkait kepastian dirinya maju, ia mengaku tak pernah mengisukan diri sendiri. Adanya pihak yang mempromosikan dirinya maju, kemungkinan dari kader Partai Gerindra yang menawarkan. Sebab di antara banyak figur rata-rata tidak punya kendaraan politik. Sementara Gerindra punya lima kursi di DPRD dan punya bargaining politik. Di Gerindra, jelasnya, jika petahana punya
elektabilitas bagus, maka tentu parpol ingin kadernya naik menjadi pasangan. Posisi Gerindra, jelasnya, pasti akan mengusung kandidat dari kader sendiri. Namun, khusus komunikasi dengan DPD terkait dirinya maju, sejauh ini belum dilakukan secara pribadi. Akan tetapi DPD mempersilakan untuk kader turun mensosialisasikan diri untuk dilihat siapa yang punya peluang maju. Sejauh ini pihaknya secara pribadi sudah dikontak oleh sejumlah figur lain mengajak berpasangan. Namun dirinya menyatakan Gerindra adalah partai komando dan memiliki tahapan-tahapan untuk pengusungan dan dengan siapa diduetkan. Sementara itu, H. Umar Said yang juga anggota DPRD NTB mengaku belum menyatakan diri pasti maju pada pilkada, sebab dirinya terkendala parpol. Di Golkar banyak sekali kader yang berkeinginan maju. “Saya dari sisi uang, dukungan suara hanya saja dukungan partai. Saya realistis, kalau partai tidak mau melirik kan sulit,” aku mantan Ketua DPRD NTB ini. Di sisi lain, H. L. Sajim Sastrawan, menyatakan dirinya terus melakukan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh besar, seperti TGH Munajib Kholid dan tokoh lain. Termasuk komunikasi dengan parpol. Diakuinya, hampir semua parpol diajak komunikasi intensif untuk mendapatkan dukungan sebagai kendaraan. “Semua parpol kita jalin komunikasi intensif,’’ ujar mantan Staf Ahli Gubernur NTB ini. (her)
Hampir Semua Penerima Keliru Nama Pemda Diminta Revisi SK
Bantuan PKH di Lobar Rawan Salah Sasaran
Giri Menang (Suara NTB) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I di Lombok Barat (Lobar) telah disalurkan. Namun penyaluran bantuan ini sedikit terkendala, lantaran banyak nama penerima yang keliru. Bahkan jumlah nama penerima yang keliru ini mencapai 99 persen. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Sosial (Disos) Lobar terpaksa membuat surat bagi yang berhak menerima bantuan. Kepala Disos Lobar Hj. I Made Ambarwati, menyebut penerima PKH di Lobar mencapai 21 ribu lebih. Penyaluran tahap pertama ini baru 5 kecamatan sebanyak 11 ribu penerima, lalu setelah lebaran disalurkan kepada 10 ribu lebih penerima di lima kecamatan. ‘’Persoalan yang dihadapi dalam proses penyaluran dana bantuan ini, banyaknya data nama pemerima yang keliru,’’ akunya belum lama ini. Salah satu nama penerima yang keliru, ujarnya, misalnya di kartu namanya Saidah, namun pada E-KTP tidak ada tanda petik pada tulisan namanya, maka itu keliru. Menurut mantan Direktur RSUD Tripat Gerung ini, perbaikan dengan membuat surat ini perlu dilakukan, karena pihak bank
penyalur, dalam hal ini BNI sangat ketat dalam proses penyalurannya. “Mereka (pihak bank, red) khawatir bantuan ini tidak tepat sasaran akibat kekeliruan nama tersebut. Apalagi, dana yang disalurkan sangat banyak. Per orang diberikan Rp 500 ribu, jika dikalikan 21 ribu orang penerima, maka jumlah dananya mencapai Rp 10,5 miliar lebih,’’ terangnya. Menurutnya, penyaluran dana PKH ini berlangsung selama beberapa hari. Pola penyalurannya berbeda dibanding sebelumnya, karena penerima harus menggunakan ATM. Semua penerima membuat ATM dengan PIN sama. Penerima bantuan boleh mengambil di ATM terdekat, baik di Indomart, BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Sedang-
kan bagi penerima yang tak punya ATM menggunakan BRILink selaku agen BRI. Ditambahkan kuota penerima PKH ini sendiri diberikan oleh pusat, pihaknya tidak tahu apa dasarnya, sehingga pusat memberikan kuota, apakah berdasarkan usulan daerah atau hasil pendataannya. Sebab dirinya mempertanyakan kenapa kuota untuk program lansia miskin justru dua kecamatan tidak diberikan. Berdasarkan data per kecamatan penerima PKH di Kecamatan Sekotong terbanyak dengan jumlah 3.747 orang, Kediri 2.477 orang, Lembar 2.413 orang, Gerung 2.393 orang, Gunungsari 2.228 orang, Narmada 2.116 orang, Labuapi 1.824 orang, Kuripan 1.467 orang, Lingsar 1.456 orang dan Batulayar sebanyak 955 orang. (her)
Ancaman Sanksi Tak Mempan
350 ASN Loteng Mangkir Hari Pertama Kerja Praya (Suara NTB) pagi hari, namun belum sempat mengisi absensi. Ancaman sanksi berupa pemotongan Tunjan- Untuk itu, pada pegawai RSUD Praya dan tukang gan Kinerja Daerah (TKD) ditambah sanksi lain- kebun ada pengecualian. “Untuk data pastinya, nya, belum cukup ampuh untuk membuat Apara- masih kita verifikasi kembali. Berapa yang tidak tur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lombok masuk karena alasan sakit, cuti dan tanpa keterTengah (Loteng) disiplin masuk kerja hari perta- angan,” jelasnya. ma pascalibur panjang lebaran. Terbukti, ratuIa pun mengaku cukup kecewa dengan kondisi san PNS tercatat mangkir pada hari pertama tersebut. Terlebih, pihaknya sudah mengingatkan masuk kerja, Senin (3/7). para ASN lingkup Pemkab Loteng untuk disiplin Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, masuk kerja pada hari pertama kerja pascalibur dari 2.166 ASN lingkup Pemkab Loteng yang terse- panjang jauh-jauh hari sebelumnya. Namun nyabar di 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tanya, instruksi tersebut tidak dipatuhi oleh yang ada, sekitar 350 orang lebih di antaranya sejumlah oknum ASN di daerah ini. diketahui tidak masuk kerja dengan berbagai Disinggung sanksi yang akan diberialasan. Mulai dari alasan sakit, cuti kerja kan bagi ASN yang tidak masuk kerja dengan alasan penting sampai yang tanpa hari pertama pasca libur lebaran keterangan yang jelas. tersebut, Nursiah menegaskan, tetap “Secara umum tingkat kehadiran PNS seperti komitmen awal. Di mana sepada hari pertama jauh di bawah haralain akan diberikan teguran tertulis pan, hanya sekitar 83 persen. Dimana 17 juga akan dijatuhkan sanksi berupa persen sisanya tidak masuk kerja dengan pemotongan TKD. Tapi itu khusus bagi berbagai alasan,” terang Sekretaris DaerASN yang tidak masuk tanpa keteranah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, gan yang jelas dan dapat dipertanggungS.Sos.M.Si., kepada wartawan, jawabkan. Senin siang. Sementara untuk keperluan klarifikaHanya saja, sampai sesi mulai Selasa besok (hari ini,red) para jauh ini pihak masih PNS yang tidak masuk kerja hari pertamelakukan verifikasi ma tersebut akan dipanggil dan diminta kembali tingkat kehadipenjelasan dari PNS bersangkutan baruran para ASN lingkup lah kemudian dilakukan klarifikasi dan Pemkab Loteng. Pasalnsanksi akan diberikan. ya, dari jumlah ASB yang Pihaknya pun berharap sanksi yang tidak masuk kerja tersebut akan diberikan tersebut, bisa memberiada juga pegawai RSUD kan efek jera, baik itu bagi ASN berPraya yang sebelumnya dasangkutan maupun ASN yang lain. Supat jatah piket serta tukang paya ke depan, apa yang dilakukan kebun yang sudah datang tersebut tidak diulangi kembali. (kir) H. M. Nursiah (Suara NTB/kir)
GTT dan Operator
Giri Menang (Suara NTB) Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) membidangi pendidikan dan kesehatan membentuk posko pengaduan bagi guru tidak tetap (GTT) dan tenaga operator tidak tetap (GTT) yang mengeluh, karena tak masuk Surat Keputusan (SK) penetapan GTT. Komisi IV menerima sejumlah keluhan dari guru terkait SK tersebut, di antaranya ada guru yang layak masuk SK, namun tak diakomodir. Ada juga guru yang memperoleh SK ganda. Artinya guru dimasukkan SK, namun sudah masuk menjadi guru honor daerah. Di samping itu ada juga yang kurang layak, namun dimasukkan dalam SK. Atas berbagai temuan ini, Komisi IV DPRD Lobar bakal mengecek kebenarannya. ‘’Jika ada ditemukan yang layak, namun tak masuk SK, maka komisi IV meminta pemda merevisi SK tersebut dan memasukkan guru dan tenaga operator yang belum masuk,’’ ujar Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris, Senin (3/7). Diakuinya, ada beberapa persoalan yang ditemukan dalam SK ini. Di mana, ada yang baru mengabdi 6 tahun sudah mendapat SK,
sementara yang sudah mengabdi 9 tahun tidak mendapat SK. ‘’Ini akan kami clear-kan dengan operator, kepsek, UPTD, termasuk memanggil kadis-nya untuk mencari tahu di mana titik benang kerukut persoalan ini,” ungkapnya. Dijelaskan, jika guru dan operator berhak menerima insentif tersebut, karena memenuhi syarat masa pengabdian 10 tahun ke atas dan jam mengajar 12 jam, maka pihaknya akan bersikap. Komisi IV, jelasnya, bakal memberikan rekomendasi ke bupati untuk merevisi SK tersebut. Sebab inilah bentuk pengawasan Komisi IV kaitan dengan masalah GTT. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar M. Hendrayadi, menegaskan, pihaknya siap merevisi SK, jika ada temuan guru dan operator yang layak dapat, namun tidak masuk SK. “Kalau ada sesuai (layak, red) namun tidak masuk SK, kami siap merevisi SK,” jelasnya. Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan identifikasi dan pengecekan terkait persoalan ini, pihaknya akan terus melakukan identifikasi lapangan. (her)
Tiga Jabatan Tinggi Pratama Loteng Masih Lowong Praya (Suara NTB) Sebanyak tiga jabatan tinggi pratama (eselon II) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih lowong setelah mutasi pejabat tinggi pratama yang digelar Pemkab Loteng pertengahan bulan Juni. Untuk mengisi tiga jabatan ini, Pemkab Loteng saat ini tengah mempersiapkan panitia seleksi (pansel) yang akan melakukan seleksi bagi calon pejabat yang akan mengisi jabatan yang lowong tersebut. “Kita harapkan bulan Juli ini juga pansel sudah terbentuk. Dengan begitu, paling lambat Bulan Agustus mendatang, pansel sudah bekerja. Mereka memulai tahapan seleksi bagi para calon pejabat yang akan mengisi jabatan yang saat ini masih kosong tersebut,” terang Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan di kantornya, Senin (3/7). Tiga jabatan yang lowong itu sendiri, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Jabatan Kepala DPPPAPPKB Loteng sendiri sebelumnya, H. Omdah, S.Km., ditarik sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng yang baru. Ada untuk jabatan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Sat Pol PP tidak diisi, lantaran terkendala proses seleksi. Nursiah menjelaskan, untuk pengisian tiga jabatan eselon II tersebut pihaknya berharap bisa segera dilakukan, sehingga seluruh proses seleksi akan dipercepatan. Begitu pula untuk
pembentukan panselnya. Terlebih Pemkab Loteng sudah punya pengalaman pada proses mutasi sebelumnya, sehingga diharapkan untuk proses seleksi kali ini tidak ada kendala berarti yang dihadapi. “Untuk tahapan dan proses seleksi, hampir sama dengan proses seleksi sebelumnya. Hanya saja, jumlah jabatan yang dilelang kali ini jauh lebih sedikit. Hanya tiga posisi saja,” terangnya. Beda pada proses seleksi sebelumnya. Di mana jabatan yang dilelang cukup banyak mencapai 28 posisi, sehingga wajar jika prosesnya memakan waktu cukup lama. “Karena jabatan yang dilelang kali ini sedikit, kita berharap proses seleksi juga tidak butuh waktu lama seperti pada proses seleksi sebelumnya,” ujar Nursiah. Ia menegaskan, pengisian ketiga jabatan tersebut penting untuk disegerakan, mengingat program pembangunan sudah mulai berjalan. Jangan sampai, karena belum ada pengisian pejabat eselon II jalannya program terutama di tiga SKPD menjadi terganggu. Apalagi, kehadiran pejabat eselon II sangat penting untuk bisa memastikan seluruh program bisa berjalan, khususnya bagi Kepala Dinas PUPR, karena banyak program pembangunan yang harus segera dilaksanakan. Soal siapa saja yang bisa ikut seleksi, mantan Asisten III Setda Loteng ini, menegaskan semua PNS yang memenuhi syarat boleh ikut, tidak terkecuali pejabat eselon II yang saat ini sudah menduduki jabatan, bisa ikut seleksi. “Terpenting bisa memenuhi syarat yang ada, semua bisa ikut seleksi,” ujarnya. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 4 Juli 2017
Polisi Buka Paksa Segel SMAN 4 dan SMPN 5 Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan anggota Polres Sumbawa mendatangi lokasi SMAN 4 dan SMPN 5 Sumbawa, Senin (3/7) pagi kemarin. Kedatangan anggota gabungan Satuan Sabhara, Satuan Intel dan Satuan Reskrim tersebut guna membuka paksa penyegelan kedua sekolah setempat yang disegel beberapa waktu lalu. Pembukaan segela sekolah ini dipimpin Kabag Ops Polres Sumbawa, Kompol Yusuf Tauziri, SIK. Pantauan Suara NTB, upaya pembukaan paksa penyegelan dua sekolah yang terletak di lingkungan PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng tersebut mengundang perhatian masyarakat setempat. Tak terkecuali para pengendara yang kebetulan melintasi tempat tersebut. Awalnya anggota membuka paksa gembok gerbang SMAN 4 Sumbawa dan mencabut spanduk yang dipasang. Kemudian dilanjutkan ke SMPN 5 Sumbawa yang lokasinya puluhan meter dari SMA. Usai membuka segel, polisi kemudian menuju kediaman Indi Suryadi selaku pihak yang telah melakukan penyegelan. Disana suasana sempat menegang, karena istri Indi Suryadi sempat cekcok dengan polisi. Meskipun demikian, suasana kembali tenang setelah polisi memberikan pemahaman serta imbauan. Intinya pihak Indi Suryadi diminta bersabar dan menempuh proses sesuai dengan prosedur, tanpa harus melakukan hal serupa. Karena sekolah merupakan fasilitas publik dan apa yang telah dilakukan dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kabag Ops Polres Sumbawa, Kompol Yusuf Tauziri, SIK yang dikonfirmasi wartawan menyampaikan, pihaknya langsung membuka paksa penyegelan, karena penyegelan tersebut tak juga dibuka meskipun sebelumnya sudah dilakukan upaya pendekatan oleh pihak kepolisian. Termasuk sudah dijelaskan mengenai proses hukumnya. Tentunya penyegelan ini merupakan main hakim sendiri. Dimana atensi dari Kapolri sudah jelas, di setiap wilayah yang ada tindakan persekusi termasuk di dalamnya main hakim sendiri seperti penyegelan pasti ditindak tegas. Karena tidak sesuai dengan aturan. Apalagi menyangkut kepentingan umum. “Sudah dilakukan upaya pendekatan sebelumnya, tapi tetap tetap dilakukan penyegelan. Sementara kebetulan ada penerimaan siswa baru SMA. Makanya setelah tiba di lokasi kita tidak negosiasi langsung membuka paksa penyegelan,” ujarnya. Terkait hal ini, kata Kabag Ops, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak Indi Suryadi untuk menempuh proses hukum. Jika merasa memiliki hak atas lahan di kedua sekolah tersebut tentu ada aturan yang harus ditempuh. Tidak lantas melakukan penyegelan seperti itu yang dapat mengganggu kepentingan umum. “Kalau misalnya PTUN sudah selesai. Tinggal proses perdata. Kalau sudah ada putusan pengadilan, eksekusinya kan dilakukan pihak pengadilan. Bukan melakukannya secara pribadi, tetapi ada aturannya. Makanya saya sampaikan ke Pak Indi agar mengikuti proses hukum,” pungkasnya seraya menambahkan terhadap proses selanjutnya menunggu petunjuk dari Kapolres. Seperti diberitakan, penyegelan kedua sekolah tersebut dilakukan pihak Indi Suryadi pada Jumat (30/6) lalu. Penyegelan dilakukan dipicu adanya persoalan lama mengenai sengketa tanah tempat berdirinya dua sekolah tersebut antara Indi Suryadi dengan Pemda Sumbawa. (ind)
(Suara NTB/ils)
HARI PERTAMA - Suasana apel hari pertama kerja yang dipimpin Bupati KSB, H. W. Musyafirin dan acara halal bihalal di lingkup Setda KSB.
Hari Pertama Kerja, Tingkat Kehadiran Pegawai di KSB Capai 98 Persen Taliwang (Suara NTB) Tingkat kehadiran pegawai baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai kontrak dan honorer Pemkab Sumbawa Barat di hari pertama kerja setelah libur lebaran mencapai angka 98 persen. Sementara beberapa ASN dan pegawai lainnya berhalangan hadir lantaran dalam kondisi sakit. Pantauan Suara NTB di lokasi, upacara hari pertama masuk kerja tersebut dipimpin langsung Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM. Di waktu yang sama pula, BKD bersama dengan
Inspektorat langsung melakukan pengecekan absen yang ada di masing-masing dinas untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara hasil pemeriksaan sementara terhadap absen tersebut tercatat ada dua pejabat eselon II yang tidak masuk karja yakni Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah (Arpusda) H. Taufiqurrahman SIP, M. Si dan Asisten III Setda Sumbawa Barat Amir Husain ST. Dua pejabat tersebut dikabarkan tidak masuk pada hari pertama kerja lantaran dalam kondisi sakit. “Alhamdulillah tingkat ke-
hadiran ASN setelah libur puasa cukup baik sekitar 98 persen. Meskipun demikian, kita tetap akan melakukan pemeriksaan dihari-hari selanjutnya untuk memastikan roda pemerintahan ini tetap berjalan dengan baik,” ungkap Bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM yang didampingi wakil Bupati Fud Syaifuddin ST kepada Suara NTB, Senin (3/7) kemarin. Dikatakan Bupati, tingkat kehadiran yang baik itu, merupakan salah satu bentuk komitmen dari para pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Serapan Anggaran OPD Lelet
DAU Sumbawa Terancam Kembali Dipangkas (Suara NTB/ind)
BUKA PAKSA – Aparat kepolisian bersama masyarakat membuka paksa segel SMPN 5 Sumbawa.
Gagal, Lima Paket Proyek di Sumbawa Ditender Ulang
(Suara NTB/arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Lima paket proyek harus ditender ulang. Setelah pada proses lelang pertama atau kedua gagal mendapatkan pemenang. Padahal sekarang sudah masuk Juli, sehingga dikhawatirkan berisiko terhadap pengerjaan proyek itu sendiri. Bahkan ada salah satu proyek yang masuk tender keempat kalinya dengan nilai miliaran rupiah. Sebagaimana diungkapkan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa, A. Malik S.Sos, saat ditemui Suara NTB, Senin (3/7) kemarin. Lima paket proyek dimaksud yakni, tender ulang pengadaan bibit cabe besar dan bibit cabe rawit yang total nilainya Rp 1,05 Miliar pada Dinas Pertanian. Tender pertama hingga ketiga gagal, sehingga sekarang masuk tender keempat. Kendalanya hampir sama, kegagalan tender pertama, disebabkan spek barang tidak tersedia di pasaran, sehingga mesti dirubah. Saat tender ulang kedua dan ketiga, speknya sudah diperbaiki dan barangnya siap di pasaran, namun penyedia menawar tidak sesuai spek. “Ada yang nawar di atas atau di bawah. Kalau diloloskan, kita khawatir bibit cabai yang datang tidak sesuai keinginan kita. Takutnya nanti menyalahi spek. Makanya kita tender ulang lagi untuk keempat kalinya,” sebutnya. Proyek yang gagal tender ketiga, pengadaan kapal perikanan pada Dinas Perikanan. Dengan spesifikasi kapal 3 GT dengan pagu anggaran Rp 400 Juta. Gagal ditender karena hanya ada satu penyedia barang yang mendaftar. Proyek gagal tender keempat, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Potong Hewan (RPH) Bangkong pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan). Dengan nilai proyek sekitar Rp 400 Juta. Yang diminta dari penyedia, IPAL yang memiliki sertifikasi pabrik. Namun yang ditawarkan penyedia berbeda dengan yang diinginkan sesuai spesifikasi. Sehingga mesti ditender ulang. Diharapkan kepada penyedia untuk membaca instruksi dalam dokumen. Termasuk spesifikasi dan kapasitasnya. Proyek terakhir yang gagal tender, ruas jalan Batu Dulang- Tepal dengan nilai anggaran Rp 12,5 Miliar. Sampai saat ini, tidak ada penyedia yang berani memasukkan penawaran. Hanya mendaftar saja. Khusus terkait tender pengadaan bibit cabe yang ditender ulang untuk keempat kalinya, LPBJP telah berkoordinasi dengan TP4D. Dengan menggelar rapat bersama Dinas Pertanian yang difasilitas TP4D di Kejaksaan. Keputusan yang diambil, pengadaan bibit cabe mesti ditender ulang kembali. Sebab dari kajian Dinas Pertanian, bibit cabe tidak harus ditanam pada Agustus mendatang, tetapi bisa dibulan berikutnya. (arn) A. Malik
Halaman 6
Sumbawa Besar (Suara NTB) Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Drs. H. Didi Darsani Apt, mendesak seluruh OPD untuk menggenjot serapan anggaran. Jika serapan rendah, anggaran DAU Kabupaten Sumbawa terancam kembali dipangkas pemerintah. Apalagi sampai saat ini, ada sejumlah OPD yang lelet dalam mengeksekusi program fisik. “Inilah yang tidak kita inginkan terjadi. Usai lebaran ini, OPD harus serempak bergerak menggenjot serapan anggaran. Dokumen proyek untuk lelang harus segera diserahkan. Sekarang semuanya berproses dan melakukan perbaikan. Minggu depan, kita lakukan evaluasi kembali serapan anggaran untuk triwulan kedua. Karena sekarang kita sudah masuk triwulan ketiga,” tandas Didi, saat ditemui Suara NTB, Senin (3/7). Cara lain untuk mempercepat serapan anggaran, lanjut Didi, melakukan penjadwalan ulang pencairan anggaran. Program yang di triwulan keempat namun mestinya bisa dikerjakan sekarang, maka dimajukan ke triwulan ketiga. Paket Penunjukkkan Langsung (PL) juga harus segera dikerjakan. “Ada (OPD) yang sengaja menunda PL, karena menunggu tender dulu. Ada juga yang tidak tepat atau keliru meletakkan anggarannya, yang kadang ditempatkan di triwulan kedua, padahal pencairannya baru bulan ke-
(Suara NTB/arn)
H. Didi Darsani empat. Ini yang perlu direscheduling,” tukasnya. Kepala Bagian LPBJP Setda Sumbawa, A. Malik, juga menyebutkan beerapa OPD yang masih lamban menyerahkan dokumen. Diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Sejumlah paket pengadaan fisik yang dokumennya belum diserah-
kan ke LPBJP. Seperti pengadaan mebel, pembangunan aula hingga pengadaan buku. Begitu pula Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang menyisakan tiga paket ruas jalan dan tiga paket bendungan. Tga paket jalan, yakni ruas jalan di Uma Buntar kecamatn Unter Iwes, ruas jalan di kecamatan Alas dan di Kaung Buer. Sedangkan tiga bendungan yang tersisa, yang rehab Daerah Irigasi Reban Aji Pungka, bendungan Pope Rhee dan bendungan Senaya. “Kita tidak tahu permasalahannya, karena dokumen tendernya belum masuk ke kita (LPBJP red),” beber Malik. Begitu pula Dinas Perhubungan dan OPD lainnya. Harapannya, agar jangan sampai tender untuk fisik keluar dari bulan Agustus. Sebab kalau sampai melewati Agustus, maka berisiko tinggi terhadap pengerjaan proyek itu sendiri nantinya. “Saya harap dalam bulan Juli dan Agustus, tuntas kita tender untuk fisik,”pungkasnya. (arn)
Disiapkan, Dana Cadangan Pembayaran Honor PTT SMA/SMK Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata telah menyiapkan anggaran cadangan untuk membiayai pembayaran honor ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang saat ini mengabdi di SMA/SMK. Dana cadangan untuk membayar honor PTT SMA itu disiapkan Pemda KSB di APBD Perubahan 2017. Dan hal tersebut telah disampaikan melalui KUA/PPAS APBDP dan turut disetujui oleh DPRD setempat. “Iya kita ada bahas soal itu (PTT SMA/SMK) saat pembahasan KUA/PPAS. Dan kami setuju sekali dengan langkah yang diambil pemerintah itu,” ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD KSB Abidin Nasar, SP., MPM kepada media ini. DPRD KSB sendiri bukan tanpa alasan menerima rencana Pemda KSB menyiapkan dana cadangan untuk membayar honor para PTT SMA/ SMK itu. Menurut Abidin, pi-
haknya telah mengetahui mengenai penolakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengambil alih personel PTT ada di SMA/SMK itu. “Kami memiliki pemahaman yang sama. Bahwa PTT yang ada di SMA itu adalah masyarakat kita juga. Jadi kita berupaya mereka memperoleh hak-haknya,” ujarnya. Secara pribadi, Abidin turut menyayangkan kebijakan yang diambil Pemprov NTB tersebut. Karena selama ini para PTT telah mengabdi dengan tulus untuk membantu operasional sekolah, tidak saja yang ada di KSB namun juga di seluruh kabupaten/kota di NTB. “Kita khusus yang ada di KSB tidak ingin melupakan jasa mereka. Makanya kita sepakat menyiapkan anggaran untuk membayar honor mereka,” tegasnya. Ditanya soal besaran anggaran cadangan yang disiapkan untuk membayar honor
PTT SMA/SMK itu. Abidin mengaku belum tahu secara pasti berapa besarannya karena pemerintah belum menyampaikan perinciannya. Namun yang jelas ia menyebutkan, anggarannya akan dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) di APBDP tahun ini. Secara kelembagaan, DPRD KSB lanjut Abidin, mengenai persoalan PTT SMA/SMK itu telah ditindaklanjuti ke Komisi I selaku komisi teknis. Komisi I diminta segera mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak terkait di tingkat provinsi dan pusat. Sebab kebijakan yang merugikan para PTT itu tidak bisa sepenuhnya diselesaikan dengan dana cadangan yang disiapkan Pemda KSB. “Ini mengenai nasib orang. Bukan hanya dengan membayarkan honor mereka langsung selesai begitu saja. Dan ini sebenarnya domainnya ada di provinsi,” tukasnya. (bug)
Meskipun tidak bisa 100 persen, tetapi minimal tingkat kehadirannya sudah diatas 70 persen sudah sangat menggemberikan. Sementara terhadap pegawai yang diketahui tidak masuk pada hari pertama tanpa ada keterangan tetap akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. “Terhadap ASN dan pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan tetap akan diberikan sanksi karena dalam aturannya sudah jelas mengatur hal tersebut,” tegasnya. Ia meminta, kepada BKD dan Inspektorat untuk bisa
memberikan data pasti berapa jumlah yang masuk dan tidak. Dengan data tersebut nantinya akan ditindaklanjuti serta akan tetap diproses sesuai dengan aturan yang ada. Karena bagaimanapun para ASN ini merupakan pelayan masyarakat maka sudah seharusnya bisa memberikan pelayanan terbaik. “Saya sudah minta kepada BKD dan Inspektorat untuk bisa memberikan data riil yang masuk hari ini (kemarin red), sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan evaluasi,” tandasnya. (ils)
Jelang Tahun Ajaran Baru, akan Ada Mutasi Guru di KSB Taliwang (Suara NTB) Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM akan melakukan mutasi terhadap para guru PNS yang ada di lingkup Pemkab setempat. Bahkan rencana mutasi tersebut akan dilakukan sebelum dimulainya tahun ajaran baru 20172018. Apabila tahun ajaran ini sudah mulai, maka akan timbul kesan yang berbeda dalam mutasi yang akan dilakukan tersebut. “Sebelum tanggal 17 Juli, mutasi guru sudah harus dilaksanakan. Sehingga tahun ajaran baru ini semua guru sudah tersedia di masing-masing sekolah. Apalagi untuk kebutuhan akan guru ini sudah sangat penting terutama bagi sekolahsekolah yang berada jauh dari pusat kota,” ungkap Bupati kepada Suara NTB, Senin (3/7) kemarin. Dikatakannya, proses mutasi ini dilakukan sebagai sarana terbaik untuk melakukan pemerataan terhadap guru-guru yang ada. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan serta ada sekolah yang kelebihan guru. Tentunya dalam mutasi ini, pihaknya akan mengupayakan supaya guruguru yang akan di mutasi ini tidak jauh dari tempat tinggalnya. Hal tersebut sengaja dilakukan supaya para guru PNS ini bisa memberikan
kinerja dengan baik. Sehingga tidakperlu ada guru yang dari Kecamatan Taliwang dipindahkan ke Sekongkang, karena hal tersebut juga akan menghambat kinerja guru itu sendiri. Kecuali karena memang kebutuhan tidak mungkin untuk didekatkan kondisi yang lainnya itu merupakan pertimbangan lain. “Pada prinsipnya, kita akan dekatkan dimana guru itu tinggal dalam mutasi yang akan kita lakukan ini supaya kinerja guru ini bisa maksimal ,” sebutnya. Ia menambahkan, terkait dengan rencana tersebut, bupati meminta kepada dinas terkait (Dikpora) untuk bisa memberikan rincian dan sekolahsekolah mana saja yang masih kekurangan guru. Dengan demikian, tidak ada lagi sekolah-sekolah yang kekurangan dan kelebihan guru. Apalagi saat ini sudah ada SK baru yang kaluar yang dikhawatirkan akan terjadi penumpukan terhadap guru-guru yang ada. “Mutasi guru ini sangat penting, karena untuk memajukan pendidikan yang maksimal untuk Sumbawa Barat,” tandasnya. (ils)
H. W. Musyafirin
(Suara NTB/ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 4 Juli 2017
Halaman 7
Wabup Kembali Ingatkan Menang di PTUN Sekolah Terima Siswa Sesuai Kapasitas
Nasib 134 CPNS Tergantung Keputusan BKN
Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST kembali mengingatkan sekolah untuk tidak menerima siswa melebihi kapasitas daya tampungnya. Hal ini kembali ditegaskan orang nomor dua di KSB itu, jelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018. Menurutnya, imbauan ini bukan sekedar perintah karena hal tersebut sudah merupakan ketentuan. Di mana sekolah ditetapkan (Suara NTB/bug) sekolah tidak bisa meneriFud Syaifuddin ma siswa di luar kemampuan kapasitas yang dimilikinya. “Kalau daya tampungnya hanya segitu jangan ditambah lagi,” tegasnya. Wabup mengatakan, tidak ada alasan sekolah menerima siswa berlebih. Terlebih misalnya dengan dalih bahwa minat orang tua atau siswa mengenyam pendidikan di sekolah bersangkutan sangat tinggi. “Itu bukan alasan karena ada ketentuan yang harus ditaati oleh sekolah,” tandasnya. Tidak saja kepada sekolah, Wabup juga mengingatkan para wali murid untuk tidak memaksakan anak-anaknya sekolah di sekolah tertentu karena alasan kualitas pendidikan. “Sekolah sekarang ini mutu dan kualitasnya hampir sama semua, karena pemerintah terus mengupayakan seluruh sekolah memiliki standar yang sama melalui pemenuhan SPM (standar pelayanan mutu),” paparnya. Wabup mengatakan, saat ini banyak unit sekolah yang telah dibangun oleh pemerintah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa sekolah yang minim jumlah siswanya. Padahal sekolah-sekolah tersebut memiliki kualitas yang juga tidak kalah dengan sekolah lainnya. “Tadi saya bilang bahwa sekolah kita di sini sudah mulai mengejar SPM-nya. Artinya sekolah di mana saja itu sama saja,” timpalnya. Selanjutnya Wabup menyampaikan, berlebihnya kapasitas di sebuah sekolah hanya akan menunurunkan mutu sekolah terbut. Karena banyaknya siswa tidak sesuai dengan kemampuan pelayanan sekolah. Pada tingkat berikutnya hal ini akan menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan di daerah secara menyeluruh. “Bayangkan saja kalau jumlah kelasnya terbatas,gurunya terbatas tapi siswanya banyak. Kalau sudah begitu maka proses belajar mengajarnya tidak efetif dan ujung-ujungnya anak-anak kita juga yang menjadi korban karena tidak mendapatkan pengajaran secara maksimal,” sergahnya. (bug)
Masuk Kerja Hari Pertama Dirangkaikan Halal Bihalal Sumbawa Besar (Suara NTB)Memasuki hari pertama kerja setelah cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1438 H/2017 M, Pemkab Sumbawa menggelar upacara Senin pertama di bulan Juli yang dirangkaikan halal bihalal jajaran Pemkab Sumbawa. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, menyampaikan mohon maaf lahir batin. Melalui apel Senin pertama Juli ini hendaknya dimanfaatkan untuk memperbarui semangat, dedikasi, dan tanggung jawab dalam memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Harapan tersebut tentu akan terwujud jika dalam diri kita tertanam motivasi kerja, dan terpatri komitmen untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kepentingan rakyat, yang disertai peningkatan disiplin dan profesionalisme untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Mengingat telah memasuki triwulan ketiga, maka tentunya berbagai program pembangunan daerah baik fisik maupun non fisik mulai berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Untuk itu dengan semangat kebersamaan, mari kita tingkatkan kinerja kita sehingga roda pembangunan dapat bergerak lebih cepat lagi. Untuk membawa daerah ini menjadi lebih maju. Seusai upacara bendera di lapangan kantor Bupati, dilanjutkan dengan salam salaman massal Wakil Bupati dan para pimpinan perangkat daerah dengan seluruh staf peserta upacara. Sementara itu Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, BSc, di ruang kerjanya menerima kunjungan silaturahmi Kajari dan Kepala Imigrasi Sumbawa Besar beserta jajarannya. Kepada Kajari dan Kepala Imigrasi beserta jajarannya Bupati menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Serta berharap dapat ditingkatkan di masa masa mendatang. Bupati juga menjelaskan kondisi kesehatannya yang sudah membaik, tinggal menjalani perawatan pemulihan beberapa saat lagi utk kesembuhan total. (arn)
(Suara NTB/arn)
BERSALAMAN – Suasana saat para ASN bersalaman dengan Wakil Bupati usai upacara di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (3/7).
Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin tidak akan mengajukan upaya hukum lanjutan atas keputusan majelis hakim PTUN Mataram yang memenangkan CPNS K2 terkait pembatalan NIP-nya. Namun keputusan dipulihkan status CPNS terhadap 134 sangat bergantung Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Hal itu disampaikan Bupati Dompu kepada Suara NTB di Dompu, Senin (3/7) kemarin. “Iya, Saya sudah minta supaya itu (keputusan PTUN Mataram) tidak dilakukan upaya hukum lanjutan,” kata H. Bambang. Pertimbangan hukum atas keputusan tidak banding ini, H. Bambang meminta untuk menghubungi Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Dompu. Karena kabag Hukum yang lebih paham pertimbangan hukumnya.
“Ya, nanti Kabag Hukum yang tahu pertimbangan secara hukumnya,” ungkapnya. Namun H. Bambang mengatakan, sejak awal dirinya sudah sampaikan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan terkait pengangkatan dan pemberhentian CPNS/PNS. Keputusan itu ada di BKN melalui persetujuan NIP dan sebagai pejabat pembina kepegawaian hanya melanjutkan keputusan pemerintah atasan.
“Yang memutuskan orang menjadi PNS atau tidak, itu BKN. Saya ini hanya orang tukang stempel saja,” katanya. Kendati demikian, H. Bambang mengaku, akan menyurati BKN sebagai laporan soal adanya keputusan PTUN Mataram terkait gugatan kelompok CPNS K2. “Ya terserah BKN, ya mau memulihkan nomor NIP-nya orang-orang ini atau tidak. Ya wewenang penuhnya ada di BKN,” ungkapnya. Sebelumnya, 128 orang dari
”
Yang memutuskan orang menjadi PNS atau tidak, itu BKN. Saya ini hanya orang tukang stempel saja, H. Bambang M. Yasin 134 CPNS yang telah dibatalkan pengangkatan CPNS oleh Bupati sebagai tindak lanjut atas pembatalan NIP-nya oleh BKN September 2016 lalu, mengajukan gugatan ke PTUN
Mataram beberapa waktu lalu. Dari 128 orang penggugat dan Bupati sebagai penggugat telah diputuskan oleh majelis hakim sebelum lebaran lalu. Dalam keputusannya, majelis hakim menjadikan keputusan PTUN sebelumnya sebagai bahan pertimbangan yaitu tim verifikasi yang dijadikan dasar BKN membatalkan NIP cacat hukum. Walaupun keputusan PTUN soal tim verifikasi ini masih dalam upaya hukum lanjutan di tingkat banding. Sementara dalam amar putusannya, meminta Bupati selaku tergugat untuk mengembalikan status CPNS para penggugat secara serta merta. Namun tinggal beberapa penggugat akan dibacakan putusannya dalam pekan ini. (ula)
Terus Berkurang
Bambang Berharap Tak Ada Lagi Penerima PKH Dompu (Suara NTB) Penerima program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Dompu tahun 2017 sebanyak 8.076 dari 18 ribu pemegang kartu kesejahteraan sosial (KKS) mulai dicairkan bantuannya. Jumlah penerima PKH tahun ini berkurang hingga seribu lebih dan kedepan diharapkan semakin sedikit warga Dompu menerima PKH. “Saya senang karena Pemerintah masih bisa memberikan bantuan yang konkret. Kesenangan saya yang kedua, jumlahnya makin berkurang. Ada seribu orang lebih yang hilang dari daftar. Saya berharap tahun depan ada ribuan orang lagi yang keluar dari daftar itu,” kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB usai meluncurkan pencairan tahap awal program PKH di BRI Unit Monta, Senin (3/7). H. Bambang berharap, berkurangnya penerima PKH menjadi tanda semakin banyaknya masyarakat yang sejahtera secara ekonomi. Masyarakat pun diharapkan dapat secara sadar bahwa menunggu bantuan seperti PKH tidak mendidik dan akan mengurangi orang bekerja dan berjuang. “Tapi ini kita anggap sebagai suport yang nyata bagi masyarakat supaya mereka bisa mengatasi masalah – masalah terkait langsung hidupnya,” jelasnya. Sementara Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani, M.Si mengatakan, pencairan tahap pertama bagi penerima PKH tahun 2017 di Kecamatan Dompu sebanyak
(Suara NTB/ula)
PENERIMA PKH - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat mendampingi penerima PKH yang memproses pencairan dana PKH melalui Bank BRI Unit Monta, Senin (3/7). 600 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah ini berkurang dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.302 KPM. Penerima program PKH ini
adalah mereka yang menyandang cacat berat (disabilitas), lansia non produktif, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu yang memiliki anak sekolah untuk
pendidikan anaknya. Bantuan ini diberikan dalam bentuk non tunai berupa buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera (KKS).
Tapi dari Rp 500 ribu pencairan tahap pertama, sebagian besar penerima langsung mencairkan untuk memenuhi kebutuhannya. (ula)
Tim Gabungan Amankan Puluhan Polres Dompu akan Periksa Izin Operasi Kafe Kayu Temuan Dompu (Suara NTB) Sebanyak 39 balok dan 84 lembar papan kayu jenis sonokeling diamankan Tim Gabungan dari TNI, Polri dan KPH TPMRW di kawasan hutan perbatasan Kecamatan Pajo-Huu. Barang bukti ditemukan saat gelar operasi pemberantasan pembalakan liar, Jumat (30/6) Pukul 17.00 Wita. Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK, melalui Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh. Saihun menerangkan operasi ini sengaja digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Karena wilayah KPH TPMRW rawan kasus penebangan liar, terutama penebangan kayu jenis sonokeling. “Saat operasi itu kita menemukan BB kayu yang merupakan hasil hutan lindung,” katanya kepada Suara NTB, Senin (3/7). Saihun menyebutkan, barang bukti tersebut ditemukan di dua lokasi terpisah, 39 balok berada di depan rumah Maman dan 84 lembar papan berada di rumah Haerudin. Keduanya diketahui berasal dari Desa Pajo Kecamatan Pajo. Berdasarkan hasil pengem-
bangan informasi terkait pemilik kayu ini diketahui bahwa Maman dan Herudin ialah pemiliknya. Hanya saja saat operasi mereka tidak berhasil diamankan karena terlebih dahulu melarikan diri. “Pelaku atau pemilik kayu berhasil melarikan diri dan saat ini masih dalam penyelidikan polisi,” ujarnya. Informasinya tambah Saihun, kayu yang diduga hasil tebangan liar tersebut bersumber dari kawasan hutan produksi terbatas
dengan jenis sonokeling. Dan atas temuan ini BB selanjutnya digiring ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dompu untuk ditindaklanjuti. Sementara itu situasi pasca operasi sejauh ini kata dia, masih cukup aman, tak ada reaksi anarkis yang ditimbulkan masyarakat sekitar. “Giat berjalan lancar, aman dan terkendali. Rencananya operasi akan kami lanjutkan dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
DIAMANKAN - Sebanyak 39 balok dan 84 papan kayu jenis sonokeling yang diamankan Tim Gabungan, Jumat (30/6).
Dompu (Suara NTB) Kabag Ops Polres Dompu, Kompol M. Yanis, SIK, MH, mengungkapkan pihaknya segera melakukan pemeriksaan izin operasi kafe di Dompu. Ada indikasi, beberapa kafe tersebut belum mengantongi izin dan disalahgunakan untuk penjualan Minuman Keras (Miras), prostitusi dan tindakan melanggar hukum lainya. “Apalagi kafe remang-remang ya pasti identik dengan prostitusi, Miras. Nanti kita coba koordinasi dengan pihak Pemda, baik Satpol PP dan perizinan,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (3/7). Yanis mengatakan, polisi tidak mungkin bertindak sendiri dalam persoalan ini, sebab tidak memiliki kewenangan penuh. Sehingga perlu dikoordinasikan dengan Pemda Dompu. Setidaknya lanjut dia, ketika kafe-kafe ini terbukti melanggar maka bisa langsung ditindak baik dari sisi izin maupun unsur pidana lainya. “Kita ikut membantu, mereka (perizinan, red) bagian depan. Harapan saya masyarakat bisa menjaga stabilitas keamanan di wilayah Dompu
ini, lebih banyak berkoordinasi dengan pihak terkait, kalau masalah hukum koordinasi dengan polisi,” jelasnya. Operasi kafe ini jelas M Yanis, sebenarnya sudah dilakukan pihaknya saat operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) beberapa waktu lalu. Hanya saja tidak fokus menyasar izinnya, tetapi lebih pada pemanfaatan yang terindikasi menyalahi aturan. Sementara untuk aktivitas penjualan Miras pun tak akan luput dari penindakan pihaknya. Menurut dia, kasus-kasus yang muncul akhir-akhir ini sebagian besar dipicu penyalahgunaan Miras, termasuk pil tramadol dan sabu-sabu. “Penggunaan barang ini sering memicu perkelahian dan bisa berkembang menjadi konflik sosial,” ujarnya. Disinggung soal kasus mencolok saat ini, M Yanis menyebutkan paling dominan yakni penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rata-rata kasus tersebut tengah dalam penyelidikanya polisi. “Paling dominan itu di Kecamatan Woja untuk kasus penganiayaan, tapi semua sudah kita tangani,” pungkasnya. (jun)
Syaratkan Siswa Baru Bebas Narkoba
BNN Dompu Diduga Belum Siap dengan Fasilitas Dompu (Suara NTB) Keinginan Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu mencegah peredaran narkoba dan penyalahgunaan obat – obatan dengan memasukan syarat bebas narkoba pada calon siswa baru tingkat SMP dan SMA sederajat belum dilengkapi fasilitas penunjang. Akibatnya, Pemda harus mengkoordinasikan kembali dengan pihak sekolah untuk menunda penerapan syarat ini.
Kepala Bagian Kesra Setda Dompu, H. Zulkifli Lubis, S.Sos yang juga Sekretaris BNN Kabupaten Dompu kepada Suara NTB, Senin (3/7) kemarin, mengakui, beberapa waktu lalu pihaknya telah mengeluarkan surat edaran Bupati kepada pihak sekolah untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan penyalahgunaan obat – obatan di tingkat pelajar. Hal ini sebagai antisipasi maraknya peredaran narkoba
dan penyalahgunaan obat – obatan yang telah merembet ke tingkat pelajar. “Melalui surat edaran Bupati ini, ia berharap tahun ini penerimaan siswa baru dilengkapi surat keterangan bebas narkoba,” jelasnya. Namun alat tes yang dimiliki, lanjut H. Zulkifli, hanya ada sekitar 700 biji di BNN Kabupaten Dompu. Sementara di RSUD Dompu untuk mendapatkan surat keterangan bebas narkoba harus
mengikuti peraturan Bupati (Perbup) dengan biaya Rp 160 ribu per orang. “Bisa saja gratis, tapi kita harus koordinasi dengan Puskesmas Dompu Kota dan mereka sudah siap. Tapi masalahnya, alat yang kita punya hanya ada 700 biji,” katanya. Untuk menyiasati ini, lanjut Zulkifli, pihaknya akan mengkoordinasi kembali dengan para kepala SMP sederajat. Syarat bebas narkoba ini
cukup bagi calon siswa SMA sederajat dan bagi calon siswa baru SMP sederajat cukup membuat surat pernyataan dan diketahui oleh calon wali murid. “Untuk tesnya, nanti setelah mereka masuk sekolah,” ungkapnya. Pertimbangan lain, kata Zulkifli, karena calon siswa baru SMA sederajat jumlahnya tidak terlalu banyak dan sudah banyak bergaul. Sehingga kepada mereka yang dipri-
oritaskan untuk dilakukan pencegahan dan pembinaan. “Besok kita akan adakan lagi alat tesnya agar bisa tes kepada semua siswa,” katanya. Sementara para calon siswa baru dan walinya terlihat memenuhi kantor Bagian Kesra Setda Dompu sejak Senin pagi. Rata – rata yang meminta surat keterangan bebas narkoba ini, mereka yang hendak mendaftar di SMPN 1 Dompu. (ula)
(Suara NTB/ula)
H. Zulkifli Lubis
POLHUKAM
SUARA NTB Selasa, 4 Juli 2017
Mantan Kepala SMPN 6 Mataram Akui Terima Uang Pungli
Tertibkan Baliho Bakal Calon
(Suara NTB/dok)
Kerawanan Keamanan di NTB KAPOLDA NTB, Brigjen Pol Firli sudah lebih empat bulan memimpin. Mantan Wakapolda Jateng itu mengidentifikasi kerawanan utama gangguan keamanan NTB, yakni kejahatan transnasional, perang antarkampung, dan kejahatan konvensional. Tiga hal itu mendapat cukup atensi. Beberapa di antaranya sudah terungkap, sisanya masih menjadi pekerjaan rumah. “Setiap yang melakukan tindak pidana harus memperFirli tanggungjawabkan di hadapan pengadilan,” ujarnya Sabtu (1/6), ditemui usai apel peringatan HUT Bhayangkara ke-71. Ia menerangkan, kerawanan teroris sudah diantisipasi dengan penangkapan tiga tersangka, dua di Desa Dore, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dan satu di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Rasanae, Kota Bima. “Pengungkapan itu menggagalkan rencana aksi kelompok teroris yang akan menyerang markas polisi di Bima,” terangnya. Kemudian mengenai kerawanan konflik sosial, Firli menyebutkan ada enam kasus penganiayaan selama pascalebaran lalu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial tetapi dapat dibendung. Seperti penganiayaan hingga nelayan meninggal dunia di Desa Hu’u Dompu juga perkelahian warga di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, dan penganiayaan di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. “Pelakunya sudah tertangkap dan dalam proses hukum, memang ada pelaku lainnya dan masih dalam pengejaran,” paparnya. Ia mengapresiasi upaya masyarakat setempat yang memercayakan penanganan kasus kepada pihak berwajib dan tidak main hakim sendiri. “Terima kasih masyarakat Bima Dompu yang memiliki kesadaran hukum. Setiap pelaku kejahatan akan mempertanggungjawabkan di depan peradilan. Masyarakat tidak ingin melanjutkan dendam ke tersangka dan tidak ingin ada perang antarkampung,” jelasnya. “Setiap yg melakukan penganiyaan mengakibatkan meninggal dunia harus ditangkap dan diajukan ke pengadilan,” tegas Kapolda. Kemudian masyarakat bersedia menjadi saksi. Hal yang paling penting, menurut dia, masyarakat tidak main hakim sendiri. “Justru kalau ada pelaku diserahkan sendiri ke polisi. Seperti dilakukan di Langgudu,” ungkapnya. Main hakim sendiri hanya akan merugikan masyarakat. Apalagi bila diteruskan dengan aksi blokir jalan seperti menjelang awal puasa lalu. “Jangan ada lagi blokir jalan. Karena fasilitas jalan untuk transportasi logistik. Saya minta tidak ada lagi blokir jalan,” ujarnya. Jika ingin menyampaikan aspirasi, langsung saja ditujukan kepada pihak yang dituntut. Misalnya jika kepada bupati datang ke kantor bupati, pun demikian jika tuntutannya kepada anggota Dewan. (why)
Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala SMPN 6 Mataram, Lalu Marwan, mengakui dirinya menerima uang dari pungutan liar (pungli) persiapan UNBK. Terdakwa berdalih itu adalah hasil keuntungan dari pembelian peralatan ujian.
(Suara NTB/ndi)
BALIHO besar salah seorang bakal calon gubernur NTB yang dipasang di trotoar depan masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Kota Mataram, menuai kritik dari kalangan wakil rakyat DPRD NTB. Pasalnya, keberadaan pemasangan baliho tersebut tepat di tengahtengah badan trotoar jalan, sehingga merampas hak para pejalan kaki. “Baliho ini merampas hak pengguna jalan karena didirikan di atas trotoar yang seRuslan Turmuzi harusnya dipakai untuk fasilitas umum. Tentu ini tidak bisa dibenarkan, karena melanggar dan sangat mengganggu pemandangan,” ujar anggota Komisi IV DPRD NTB, yang membidangi urusan perhubungan dan transportasi, Drs. Ruslan Turmuzi, pada wartawan, Senin (3/7). Menurutnya, dalam hal itu harusnya pemerintah Kota Mataram tegas menertibkan, dan tidak terkesan menutup mata dengan membiarkan baliho tersebut terpasang hingga di lingkungan rumah ibadah. “Kita sangat sesali itu tidak ditertibkan, apalagi ini dipasang sejak awal puasa sampai dengan setelah lebaran dan hingga kini masih terpasang. Pemerintah Kota seharusnya menertibkan itu, dan tidak membiarkannya,” ucapnya. Menurut Ruslan, sebagai tempat ibadah mestinya Masjid Hubbul Wathan Islamic Center jangan dicampuradukkan dengan situasi politik jelang Pilgub NTB 2018. Untuk itu, pemasangan baliho atau alat peraga kampanye di tempat ibadah, dilarang. “Kita tahu masjid sebagai tempat ibadah, dan seharusnya steril dari alat peraga kampanye, kok dipasangi baliho,” katanya. Ia menambahkan, khusus Pemerintah Provinsi juga tidak boleh tinggal diam melihat situasi ini. “Kalau (bakal calon) ingin memperkenalkan diri, jangan menggunakan rumah ibadah,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu. (ndi)
Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum Kejati NTB, Budi Tridadi Wibawa yang ditemui Senin (3/7). “Dia mengakui menerima uang dari hasil pungutan,” jelasnya. Pengakuan itu diungkapkan dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Pihak sekolah sejak November 2016 sampai Januari 2017 mengumpulkan Rp 95.330.000. Sejumlah uang itu kemudian digunakan untuk membeli dua printer, satu komputer server, pintu besi pengaman, kaca riben ruang kelas, 50 kursi lipat, dan jaringan internet. “Dari pembelian itu terdakwa mendapatkan Rp 2 juta. Itu yang kita dakwakan dia menikmati uang pungli. Uang itu menurut dia adalah keuntungan pembelian barang,” jelasnya. Pada Senin (3/7), Lalu Marwan hendak dituntut jaksa. Namun jaksa masih be-
lum siap dengan materi tuntutannya sehingga ditunda hingga Senin pekan depan. “Agendanya tuntutan,” kata Budi. Mantan Kepala SMPN 6 Mataram, Lalu Marwan didakwa melakukan pungli kepada wali murid senilai Rp 95,33 juta. Pembelian barangbarang persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2017 itu juga digarong terdakwa. Pungutan itu berlangsung sejak 26 Oktober 2016 terhadap 397 siswa kelas IX yang akan menghadapi UNBK. Untuk melancarkan pungutan, terdakwa memanfaatkan komite sekolah. Terdakwa dalam rapat komite menyebutkan kepada wali murid bahwa total biaya untuk kelengkapan UNBK sebesar Rp 139 juta. Untuk mengumpulkan uang sejumlah itu, pihak sekolah meminta uang persiapan yang dipungut dari wali
juta pada Maret 2017 lalu. Kemudian Ahmad Solihan yang membayar denda sejumlah yang sama, Rp 50 Juta. Terpidana perkara pengadaan alat IT di Setda Lobar tahun 2010 itu sedang menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan. “Dia divonis tahun 2015 dan baru membayar tahun ini,” terangnya. Selanjutnya terpidana Bohari membayar Rp 2 juta. Terpidana kasus OTT Tim Saber Pungli Provinsi NTB di Dinas PU Lobar Desember 2016 lalu, Zakariyal Ansori membayar Rp 50 juta pada April 2017. Ia sedang menjalani hukuman penjara 1 tahun. Denda terbanyak, kata Andritama, dibayarkan Hasnul Hasan. Terdakwa kasus pemerasan Kadishub Lobar, Ahmad Saikhu 2015 lalu itu membayar denda Rp 200 juta. “Dia kasusnya ditangani Kejagung. Memeras
(Suara NTB/why)
SIDANG - Sidang dengan terdakwa mantan Kepala SMPN 6 Mataram di PN Mataram, Senin. murid itu dititipkan ke masing-masing wali kelas IX di SMPN 6 Mataram yang berjumlah 10 kelas. Dari uang itu, penggunaannya dimanipulasi dan direkayasa. Hasil manipulasi itu mencapai Rp 6.870.000 dan terdakwa telah menerima Rp 2 juta. Sisanya dikurangi bagian kepala sekolah digunakan untuk ongkos bu-
ruh, ongkos transportasi pegawai, ongkos pemasangan jaringan, dan ongkos transportasi komite sekolah. Jaksa mendakwa Lalu Marwan dengan pidana pasal 12 huruf e dan atau pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (why)
Pilkada NTB 2018
Koalisi Demokrat Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini, partai Demokrat memang belum secara resmi menegaskan arah koalisinya untuk menyambut pilkada NTB 2018. Namun pada dasarnya, kemana partai berlambang bintang mercy itu pada akhirnya akan memberikan dukungannya, sudah bisa terbaca dari bahasa tubuh dan lisan tokoh sentral di Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi (TGB). Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri. Ia menyebutkan, komunikasi politik TGB dari bahasa tubuhnya saja, pada dasarnya sudah bisa ditebak, kepada siapa sosok figur yang akan didukungnya. Dan hal itu diakui Mahalli bahwa tidak semua orang dapat mengartikulasikan bahasa tubun TGB tersebut. “Ya, bahasa tubuh TGB itu tentu jadi perhatian kita dalam menentukan dukungan, apalagi bahasa lisannya,” ujar Mahalli pada Suara NTB, Senin (3/7). Namun demikian, Wakil Ketua DPRD NTB itu, enggan ingin menyebutkan secara jelas siapa sosok figur yang sudah mendapatkan restu dari TGB tersebut. “Semua kemungkinan itu ada, tapi untuk sekarang masih normal saja, karena waktunya masih ada. Pokoknya dia akan jelas sebelum waktu pendaftaran ditutup, di sana kita harus sudah selesai,” ujarnya. Dikatakan oleh Mahalli, bahwa TGB merupakan sosok politisi yang sangat berbeda dari politisi yang lain. Sehingga dalam menentukan arah dukungannya, ia sangat berhati-hati, tanpa membuat lawan politiknya merasa tersinggung. “Pengaruh TGB memang tidak bisa dinafikan, yang jelas TGB itu adalah politisi yang tidak sama dengan poitisi lain, banyak hal yang bisa dipelajari, dalam berpolitik dari TGB itu. Dia itu
pandai menyenangkan hati banyak orang. Makanya posisinya saat ini semua orang masih saling menunggu,” katanya. Ketika berusaha dipertegas kembali bahwa komunikasi bahasa tubuh TGB yang disebutkan oleh Mahalli tersebut apakah itu sebagai bentuk dukungannya pada sosok figur Dr. Zulkieflimansyah (Dr. Zul), Mahalli enggan untuk menyebutkannya secara tegas. Akan tetapi, cecara pribadi, Wakil Ketua DPRD NTB ini, memberikan pernghargaan pada TGB. Karena ia se diri mengakui kapabilitas Dr. Zul, sudah tidak diragukan lagi. Sehingga untuk menjadi pemimpin NTB yang akan melanjutkan pondasi pembangunan yang sudah dibangun oleh TGB dalam dua periode kepemimpinannya saat ini, kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. “Saya rasa kita sudah tidak ada keraguan menyangkut kapabilitas Dr. Zul, dia terkenal orang yang pintar, sehingga dia jadi tokoh nasional. Hanya saja untuk pilkada NTB, ia tinggal mendongkrak elektabilitasnya saja,” ucapnya. Namun demikian, melihat sejumlah hasil survei belakangan ini, figur Dr. Zul menurut Mahalli patut untuk diperhitungkan, meskipun ia muncul belakangan ini, namun tingkat elektabilitasnya mampu bertengger di lima besar. “Jadi saat ini belum ada figur yang berada pada angka yang signifikan, belum ada bakal calon memiliki elektabilitas di atas 15 persen, rata-rata di bawah. Untuk popularitas, raya-rata masih dibawah 39 persen. Nah ini tentu tidak sehat bagi figur lainnya yang lebih dulu terkenal, karena padahal mereka ada merupakan para kepala daerah,” ujarnya. Oleh karena itu, Mahalli melihat dari semua bakal calon yang sudah muncul saat ini, masih dalam posisi yang relatif cukup merata. Tidak satupun calon yang terlalu mendominasi. (ndi)
Kejari Tagih Ratusan Juta Denda Terpidana Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram sudah berhasil menagih denda para terpidana kasus korupsi sepanjang semester awal 2017 ini. Total dikumpulkan dari pengemplang uang negara itu mencapai Rp 402 juta. Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska mengungkapkan, sejumlah uang tersebut dikumpulkan dari penagihan terhadap enam orang terpidana kasus korupsi. “Masing-masing pembayarannya antara Maret sampai Juni 2017,” kata dia ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/7). Penyetoran pertama dilakukan Nyoman Yasanegara, terpidana perkara korupsi pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di KLU tahun 2012. Terpidana yang dihukum penjara 1 tahun 4 bulan itu membayar Rp 50
Halaman 8
dengan modus main kasus dengan tiga terpidana lain, oknum PNS, oknum wartawan, dan masyarakat,” bebernya. Hasnul memeras Kadishub dengan dalih dapat mengamankan kasus pembangunan dermaga senilai Rp 45 miliar di Sekotong, Lobar yang disebutnya sedang diselidiki kejaksaan. Nyatanya penyelidikan itu tidak ada. Pemerasan itu dilakukan bersama Kamarudin,
yang mengaku wartawan, Lalu Sahnun Yadi, mengaku jaksa, dan Sahwan, mengaku LSM. Hasnul divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Terakhir, pembayaran denda Rp 50 juta dari terpidana kasus OTT pungli Prona Desa Sekotong Barat, Nursimah. M a n t a n Kades itu divonis satu tahun atas pungli Rp 15 j u t a . (why)
Andritama Anasiska (Suara NTB/why)
(Suara NTB/why)
SETOR DENDA - Penasehat hukum, Edy Rahman menyetor denda vonis hakim kliennya, mantan Kades Sekotong Barat, Nursimah ke negara yang diterima Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska, Senin (3/7).
Mantan Kades Sekotong Barat Setor Denda Mataram (Suara NTB) – Terpidana pungli Prona, Nursimah melunasi denda seperti diperintahkan majelis hakim. Mantan Kades Sekotong Barat itu tak perlu lebih lama satu bulan lagi di penjara Lapas Mataram. Melalui penasehat hukumnya, Edy Rahman, denda senilai Rp 50 juta dibayarkan ke jaksa Kejari Mataram, Senin (3/7). “Kesadaran klien kami menjalankan putusan hakim,” ujarnya. Ia menjelaskan, pembayaran itu merupakan eksekusi dari perintah majelis hakim yang menvonis kliennya, Senin (12/6) lalu. Pembayaran denda itu diharapkan dapat membantu kliennya untuk mendapatkan hak-hak sebagai terpidana. Seperti remisi khusus. “Berbanding lurus dengan hak yang akan diperoleh sebagai warga binaan Lapas,” terangnya. Pembayaran uang denda perkara pungli Prona 2016 diterima langsung Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska di ruang kerjanya.
Selain itu, Nursimah yang divonis satu tahun penjara juga membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. “Sesuai dengan amar putusan hakim yang sudah inkrah, hari ini kami menerima pembayaran denda dari terpidana atas nama Nursimah,” kata Andritama. Ia menambahkan, dengan dibayarkannnya denda itu, maka mantan Kades tidak perlu menjalani tambahan pidana subsidair satu bulan penjara. “Itu kan kalau tidak dapat membayar. Karena ini sudah membayar maka dia tidak perlu menjalani hukuman tambahan subsidair itu,” jelasnya. Andritama mengungkapkan, uang tersebut akan disetorkan ke negara dan menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Dalam waktu 1x24 jam harus sudah kita setorkan ke bank. Kalau tidak kami bisa dapat teguran dari BPKP atau BPK,” terangnya. Kepala Desa Sekotong Barat, Nursimah dijatuhi vonis satu tahun penjara karena terbukti
melakukan pungli Rp 15 juta dalam pengurusan 426 sertifikat Prona tahun 2016. Nursimah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terpidana memerintahkan 10 kepala dusun di wilayah Desa Sekotong Barat untuk memungut ongkos Prona. Masing-masing pengurusan ditarik duit Rp 100 ribu. pungutan itu tanpa dilengkapi dengan perangkat aturan, seperti peraturan desa. Uang tersebut dipungut untuk membiayai pengadaan pal lahan, materai, dan pengukuran lahan. Selain itu, uang hasil pungutan juga digunakan untuk membangun taman kanak-kanak. Disebut pula uang Rp 5 juta digunakan Kades untuk menebus mobil pribadinya. Sang Kades diciduk tim saber pungli Provinsi NTB Desember 2016 lalu dengan barang bukti Rp 15 juta. (why)
Pemprov Belum Kabulkan Tambahan Penghasilan Dewan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB belum bisa memberikan kepastian untuk bisa memenuhi usulan DPRD NTB untuk menambah penghasilan mereka. DPRD meminta agar tambahan tersebut dikabulkan pemprov pada pada APBD Perubahan tahun 2017 ini. Diketahui, permintaan penambahan penghasilan tersebut, dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan pemerintah (PP) terbaru yang mengatur tentang protekoler dan hak keunganan anggota DPRD. Di mana dalam PP tersebut, Dewan diberikan peluang untuk meningkatkan penghasilannya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si, menyampaikan pihaknya belum berani mengiyakan usulan tersebut. Karena butuh kajian lebih mendalam kemampuan keuangan daerah. Termasuk mengkaji sumber pendapatan supaya bisa memenuhi kebutuhan Dewan. “Kalau ada landasan hukum kita akan ikuti. Namun, tidak serta merta ada usulan langsung ditanggapi. Jelas kita lihat kemampuan keuangan dulu, “ungkapnya, Senin (3/7). Menurutnya, kalau eksekutif go head dalam membangun daerah secara bersama-sama, maka permintaan tersebut tidak akan jadi masalah. Karena, maju mundurnya pembangunan tergantung dari eksekutif dan legislatif yang
punya tanggung jawab sama. Di mana, jika pembangunan dilakukan maksimal maka hasilnya pun maksimal. Yang jelas lanjutnya, usulan itu belum bisa diputuskan dan akan dibahas secara bersama - sama untuk tidak menimbulkan persepsi berbeda. Terlebih surat usulan tertanggal 15 Juni 2017 datang dari Sekretariat DPRD NTB. Surat bernomor: 910/007/Keu/Sekwan/NTB/2017 yang ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu, mengusulkan tambahan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD NTB sebesar Rp 10.112.900.000. Sehingga dari usulan tersebut, maka penghasilan para wakil rakyat di Jalan Udayana yang sebelumnya Rp 37,8 juta per bulan, jika usulan itu akan disetujui, akan meningkat menjadi Rp 51,9 juta per bulannya. Padahal belum genap satu tahun, pada tahun 2016 lalu para anggota DPRD NTB,telah meminta dinaikkan tunjangan perumahan. Adapun usulan penambahan penghasilan para politikus Udayana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017 yakni tunjangan komunikasi intensif sebanyak Rp 5,4 miliar selama 7 bulan ke depan. Termasuk juga tunjangan transportasi 7 bulan ke depan sebesar Rp 3,2 miliar dan untuk tunjangan reses terakhir sebesar Rp 1,3 miliar. Semua permintaan tersebut di luar dana yang telah
dianggarkan melalui APBD murni 2017. Ditempat terpisah, Ketua Komisi III DPRD NTB, yang membidangi urusan keuangan, Johan Rosihan, ST menegaskan, mengenai penghasilan kenaikan Dewan tidak ada kewenangan eksekutif dan Dewan untuk mengatur karena sudah diatur dalam PP 18 tahun 2017 tentang keuangan. Dimana, PP tersebut sifatnya tidak ada pembahasan di daerah. Berbeda halnya menyangkut dengan reses, tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi internal (TKI) memang ada pembahasan di daerah disebabkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Itu pun tambah Johan, bukan dipertimbangkan per orang, rumusannya sudah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri. Dalam Permen itu petunjuknya sudah sangat jelas diatur dalam tiga tingkatan, pertama tingkatan tinggi sebanyak tujuh kali representasi , kemudian sebanyak lima kali representsi, dan tingkatan rendah ada tiga kali representasi. Kendati demikian, Johan mengaku, belum melihat isi surat Sekian tersebut, apakah sekadar permakluman bahwa dengan penerbitan PP ini maka akan berpengaruh pada keuangan di DPRD atau tidak. “Yang jelas, Eksekutif wajib hukumnya cairkan karena bukan keinginan dewan melainkan sudah diatur PP,” pungkasnya. (ndi)
BUDAYA DAN HIBURAN
SUARA NTB Selasa, 4 Juli 2017
Halaman 9
Lima Destinasi Prioritas di NTB Mulai Berkembang Mataram (Suara NTB) – Terdapat lima prioritas destinasi wisata yang ada di NTB. Sebelumnya Dinas Pariwisata Provinsi NTB menetapkan beberapa destinasi prioritas itu karena tingginya minat wisatawan dan memiliki potensi untuk mendatangkan banyak wisatawan. Destinasi itu telah dibenahi dan kini menunjukkan kemajuan dengan mendatangkan lebih banyak wisatawan dari tahun sebelumnya.
(Suara NTB/ist)
Salah satu kamar di Hotel Limoes
Usung Konsep Islami SAAT ini perkembangan hotel di Kota Mataram semakin baik. Minat wisatawan untuk berkunjung dan menginap di hotel kota juga semakin meningkat. Tidak sedikit wisatawan yang datang menginap di berbagai hotel yang ada di Kota Mataram. Salah satunya Hotel Limoes yang ada di Jalan Bung Karno. Hotel ini mengusung konsep islami dan berupaya untuk mendukung program pemerintah dalam menyukseskan wisata halal di NTB, khususnya Kota Mataram. “Kita mendukung program pemerintah dan kita mengusung konsep islami. Sehingga pengunjung hotel kami bisa merasa nyaman. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada setiap tamu kami,” kata Manajer Hotel Limoes Ahmad Azahari Guffron. Dengan konsep islami yang ditawarkan, tamu hotel ini tidak perlu khawatir saat akan melaksanakan ibadah. Sebab semua kebutuhan ibadah teah disediakan. Hotel ini juga menyediakan sajadah, Alquran dan petunjuk arah kiblat. Sehingga memudahkan tamu saat menginap. Hotel ini memiliki 28 kamar dengan dua tipe, yaitu superior an standar. Hotel ini juga memiliki ruang pertemuan yang dapat menampung 50 orang. Sehingga sangat cocok dijadikan sebagai tempat untuk pertemuan. Selain itu hotel ini juga memiliki sebuah restoran dengan menu tradisional yang dimasak oleh chef berpengalaman. Berbagai macam menu tradisional dari berbagai daerah akan memanjakan setiap tamu hotel yang datang. Hotel tiga lantai yang dibangun pada lahan seluas 17 are ini memiliki empat orang dokter yang selalu berada di klinik yang ada di hotel itu. Sehingga para tamu tidak perlu merasa khawatir saat mengalami sakit secara tiba-tiba. Sebab hotel ini telah menyediakan dokter berpengalaman yang akan memeriksa kondisi kesehatan tamu. Ini merupakan salah satu fasilitas yang mungkin tidak akan ditemukan pada hotel lain. “Karyawan sudah dilatih untuk dapat menjamu tamu sesuai dengan cara-cara islami. Karena kita sangat kental dengan nuansa islami,” kata Guffron. (lin)
“Beberapa destinasi yang kita jadikan prioritas, diantaranya Gili Tramena, Pantai-pantai Selatan, Rinjani, Sembalun dan Mandalika. Semua kita benahi untuk dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang berkunjung,”kataKepalaDinasPariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos., M.Si, Senin (3/7). Tramena (Trawangan, Meno, Air) merupakan tiga gili yang menjadi tujuan favorit wisatawan. Pda libur lebaran tahun ini, sebanyak 10 ribu wisatawan berkunjung ke tigagili.Inimenunjukkanpeningkatan yang pesat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya telah dilakukan pembena-
han oleh Pemda untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan yangoptimalbagisetiapwisatawan yang datang. Baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegera. Selain itu juga pantai-pantai yang ada di selatan, misalnya Pantai Pink, Selong Belanak, Mawun dan lain-lain. Semua pantai itu menjadi prioritas karena tidak kalah dari pantai lainnya. Pantai itu banyak dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan nusantara dan wisatawan lokal yang berasal dari NTB. Terlihat lonjakan kunjungan wisatawan, termasuk wisatawan lokal ke beberapa pantai di bagian selatan.
“Kita tentu saja berharap jumlah kunjungan ini semakin banyak. Sehingga masyarakat sekitar bisa merasakan kehadiran destinasi yang ada di daerahnya,” ujarnya. Selain itu, ada pula beberapa destinasi yang ada di Kecamatan Sembalun. Terlihat banyak wisatawan yang datang, terlebih dengan semakin banyaknya spotspot destinasi yang dibuat oleh pokdarwis sekitar. Terlebih belum lama ini Sembalun telah mendapatkan penghargaan sebagai destinasi bulan madu halal terbaik dunia. Hal ini menjadi salah satu pemicu semakin banyaknya wisatawan yang akan datang. (Suara NTB/ist)
Masjid Kuno Bayan Beleq
Melihat Masjid Kuno Bayan di Lombok Utara Tanjung (Suara NTB) – Masjid Kuno Bayan atau biasa disebut Masjid Bayan Beleq merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Lombok. Selain menjadi tempat ibadah, kini masjid itu banyak dikunjungi wisatawan. Sebab bentuknya yang unik dan memiliki nilai sejarah. Terutama yang berkaitan dengan awal mula masuknya Agama Islam di Pulau Lombok. “Ini masjidnya unik sekali, tidak seperti masjid pada umumnya. Saya penasaran dengan sejarah masjid ini,” kata Indra Lesmana, wisatawan asal Tangerang yang berkunjung ke Masjid Bayan Beleq, Senin (3/7). Masjid yang berdiri di sebuah bukit ini diperkirakan sudah dibangun ratusan tahun lalu oleh seorang mubalig. Namun hingga saat ini belum ditemukan sumber tertulis siapa pendirinya dan pada tahun berapa didirikan. Kisah tentang masjid ini hanya diceritakan dari mulut ke mulut oleh warga sekitar.
Masjid kuno Bayan Beleq berukuran 9x9 meter persegi, dengan dinding rendah dari anyaman bambu. Sementara atapnya berbentuk tumpang yang tersusun rapi dari bilah bambu atau dikenal dengan bahasa Dayan Gunung atap santek dengan lantai tanah yang dasarnya terbuat dari susunan batu kali. Konstruksi Masjid Kuno Bayan memiliki filosofis tersendiri. Terdiri dari kepala, badan dan kaki, menggambarkan dunia atas, dunia tengah dan dunia bawah. Ini diyakini merupakan satu kesatuan dalam entitas masyarakat Kabupaten Lombok Utara. “Kisahnya diceritakan oleh penjaganya seperti itu. Katanya ini peninggalan murid dari Sunan Kalijaga yang datang berdakwah dan membawa ajaran islam ke Lombok,” kata Indra. Lokasi bangunan masjid kuno ini berada di pinggir jalan raya menuju utara Pulau Lombok. Lokasinya pun mudah dijangkau dengan segala jenis kendaraan. Berjarak sekitar 80 km dari pasat Kota Mataram. Dari tepi jalan hanya tampak pagar tembok dengan dua rumah kecil di kedua sisi gerbang, kantor tempat pendaftaran pengunjung dan rumah penjaga situs. “Tempatnya juga berdampingan dengan makam tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Bayan. Saya rasa ini harus dimasukkan dalam buku sejarah masyarakat suku Sasak atau masyarakat Lombok Utara. Karena sangat menarik dan penuh nilai sejarah,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/lin)
PANTAI MAWUN - Wisatawan saat menikmati keindahan dan suasana di Pantai Mawun yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. “Sembalun menjadi salah satu destinasi prioritas kita. Karena siapapun tahu bagaimana indahnya Sembalun itu. Apalagi sudah mendapatkan penghargaan dunia,” ujarnya. Bukan itu saja, Rinjani juga dijadikan destinasi wisata prioritas mengingat Rinjani telah diajukan sebagai salah satu geopark dunia. Terbukti enam
hari usai lebaran, setidaknya da 4 ribu lebih wisatawan yang mendaftarkan diri untuk melakukan pendakian. “Semua destinasi wisata prioritas itu sudah dan dalam proses pembenaan. Semoga dengan itu wisatawan bisa merasa lebih nyaman, karena itu memang yang menjadi prioritas kita,” harapnya. (lin)
Liburan Keluarga di Pantai Duduk Batulayar Giri Menang (Suara NTB) Pantai Duduk yang ada di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ini selalu ramai pengunjung. Lokasi yang dekat dengan kota dan suasana yang bersahabat menjadikan pantai ini diminati oleh pengunjung. Tidak sedikit pula yang mandi dan bermain air di tepi pantai. Liburan keluarga menjadi terasa lengkap ketika semua anggota keluarga bersenang-senang sambil bermain pasir pantai. “Bawa anak-anak sama keluarga juga. Karena ini kan momen liburan, sedang Lebaran Topat juga. Saya pikir sangat pas mengajak keluarga ke sini,” kata pengunjung asal Kota Mataram Muhammad Imam Purwadi kepada Suara NTB, di Pantai Duduk, Minggu (2/7). Terlihat beberapa keluarga lainnya juga menikmati kebersamaan di pinggir pantai ini. Pengunjung tidak hanya menikmati suasana pantai, namun juga menikmati aneka hidangan yang diawa dari rumah. Bagi pengunjung yang tidak membawa bekal, ada beberapa pedagang makanan di pantai itu. “Kita bawa bekal juga. Karena memang biasanya setelah mandi di pantai, kita makan bersama,” ujarnya. Hal yang sama juga dilakukan Andi Gumiharta. Ia bersa-
ma beberapa anggota keluarganya membawa aneka hidangan untuk disantap di pinggir pantai. Pantai ini menawarkan panorama yang indah dengan pasir yang lembut. Menurutnya, pantai ini sangat pas untuk liburan keluarga. “Ombaknya tidak besar, jadi aman juga untuk anakanak. Lokasinya juga tidak jauh dari kota. Jadi sangat pas, meskipun banyak juga pantai lain yang bisa dikunjungi,” kata ayah dua anak ini. Terlihat antusias pengunjung yang bercengkrama bersama keluarganya. Momen liburan memang paling pas untuk dihabiskan bersama keluarga dan orang terdekat. Beberapa wisatawan asing juga terlihat menikmati suasana Pantai Duduk. Sebagian terlihat tengah mandi, sebagian lagi sibuk mengambil gambar. “Liburan tanpa foto-foto saat ini terasa kurang lengkap. Jadi kami mengabadikan kebersamaan dengan banyak foto bersama,” kata Andi. Bukan itu saja, terlihat petugas keamanan pantai juga bersiaga. Sehingga kemananan para pengunjung dapat terjamin. “Saya merasa semakin nyaman karena ada petugas keamanan pantai yang patroli. Kalau ada apa-apa, bisa langsung dibantu,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/lin)
PANTAI DUDUK - Sejumlah anak tengah bermain air di pinggir Pantai Duduk, Lombok Barat.
Selama Mei, 80.846 Wisatawan Menginap di Hotel Bintang Mataram (Suara NTB) – Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, maka semakin banyak pula hotel ditempati. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada Senin (3/7) jumlah wisatawan yang menginap di hotel berbintang selama Mei 2017 sebanyak 80.846. Namun jumlah ini ternyata menurun jika dibandingkan dengan jumlah tamu menginap selama April 2017 yang mencapai 84.105 orang. Namun jumlahnya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tamu pada Mei 2016.
“Jumlah tamu yang menginap pada hotel bintang Bulan Mei 2017 tercatat 80.846 orang. Ini mengalami penurunan 3,88 persen dibanding tamu Bulan April 2017 sebanyak 84.105 orang. Jika dibandingkan dengan tamu menginap Bulan Mei 2016 sebanyak 75.393 orang, berarti mengalami kenaikan sebesar 7,23 persen,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM, di Mataram, Senin (3/7). Sementara itu tingkat hunian kamar hotel non bintang pada Bulan Mei 2017 tercatat 25,43 persen. Turun sebesar 0,72 poin dibanding-
kan dengan hunian Bulan April 2017 yang tercatat sebesar 26,15 persen. Jika dibandingkan dengan Bulan Mei 2016 yang sebesar 32,94 persen, turun 7,51 poin. “Tingkat hunian kamar pada hotel non bintang memang mengalami penurunan sebesar 0,72 poin,” ujarnya. Sementara itu, rata-rata lama menginap (RLM) hotel non bintang pada Bulan Mei 2017 hanya 1,90 hari. Ini naik 0,06 hari dibandingkan dengan Bulan April 2017 sebesar 1,84 hari. Jika dibandingkan dengan RLM
Bulan Mei 2016 yang tercatat 1,97 hari, turun sebesar 0,07 hari. Saat ini jumlah hotel berbintang di NTB mencapai 62 hotel. Sementara hotel non bintang sebanyak 700 hotel. Namun BPS hanya dapat menghitung tingkat hunian kamar di hotel non bintang berdasarkan sampel. Berbeda dengan hotel berbintang dengan data jumlah yang pasti. “Tiap bulan kami mengadakan sensus terhadap seluruh hotel bintang. Saat ini jumlahnya 62 hotel. Sedangkan untuk hotel non bintang. Dari 700 hotel, kami mendapatkan sampel dari sekitar 190 hotel,” ujarnya. (lin)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 4 Juli 2017
Halaman 10
PPDB SMA/SMK Dimulai
Langgar Kuota, Kepsek Terancam Dibebastugaskan
Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2017/2018 untuk jalur prasejahtera dan jalur prestasi, dimulai Senin (3/7). Untuk jalur prasejahtera, memiliki kuota masing-masing sebanyak 30 persen, sedangkan untuk jalur prestasi memiliki kuota 20 persen dari total kuota keseluruhan yang diterima satu sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menegaskan agar sekolah mematuhi kuota yang sudah diatur itu. Bagi kepala sekolah (kepsek) yang melanggar kuota terancam dibebastugaskan. “Kepala sekolah yang tidak berintegritas akan dibebaskan dari bebannya,” tegas Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi, Senin. Ia menegaskan tidak ada kompromi pada upaya melanggar aturan dari petunjuk teknis (juknis) PPDB sistem zonasi itu. Terutama pada upaya lobi pihak tertentu agar bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah tertentu. Selain itu, upaya ini merupakan pembatasan rombongan belajar (rombel) di satu sekolah. PPDB SMA Negeri dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zona-
si sendiri sudah diatur pembagiannya. Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota. Selain itu PPDB SMA, SMK, dan SLB mengakomodir peserta didik dengan jalur keluarga prasejahtera, yaitu peserta didik peserta program keluarga harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Nantinya maksimal sebanyak 30 persen SMA menerima siswa miskin serta peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik, dan jalur umum. Tidak hanya itu, kuota tahfidz sebanyak 2 persen juga akan diakomodir. “Dibatasi penerimaan siswa di sekolah negeri. Kalau sekolah negeri itu, semakin banyak siswanya dia semakin repot, kualitasnya dimungkinkan menurun. Kalau sekolah swasta semakin banyak siswanya semakin berpeluang meningkatkan kualitas. Karena beban itu bisa dipikul ra-
mai-ramai,” kata Suruji. Aturan yang tegas pada PPDB SMA/SMK disambut baik oleh pihak sekolah. Pada Senin kemarin pendaftar jalur prasejahtera dan jalur prestasi terlihat mulai mendaftar di SMA/SMK Negeri di Mataram. seperti pantauan Suara NTB di pendaftar terlihat cukup ramai di SMAN 1 Mataram, SMAN 3 Mataram, dan SMKN 2 Mataram. Dengan tegasnya aturan saat ini, pihak sekolah merasa aman dari intervensi pihak manapun. Seperti yang disampaikan Kepala SMAN 3 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM. Ditemui di sela-sela memantau PPDB, Muh. Jauhari mengatakan adanya pembatasan kuota yang tegas saat ini membuat orang tua lebih mengerti. Ia menegaskan pihak sekolah akan menaati aturan itu dengan tegas. “Kalau tidak ada pembatasan kuota pasti membeludak pendaftar. Paling bagus
karena ada zonasi, mau apapun orang tua, sudah ada zonasi, ngerti orang tua. Bukan masalah apa-apa, kita syukuri , kalau dulu ndak bisa tidur, sekarang kalau ada masalah tinggal tunjukkan aturan,” ujar Jauhari. SMAN 3 Mataram sendiri menerima 10 kelas dengan jumlah kuota sebanyak 320 siswa, jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu yang menerima siswa sebanyak 16 kelas dengan total 629 siswa. Menurutnya, pendaftaran kemarin masih untuk jalur prasejahtera dan jalur prestasi. Disebutkan PPDB di hari pertama berjalan lancar. Pendaftaran dibuka dari Senin (3/7) sampai dengan Rabu (5/ 7). Pengumuman seleksi untuk jalur prasejahtera dan jalur prestasi pada Sabtu (8/7). Di SMKN 2 Mataram pendaftar cukup banyak. Ketua Panitia PPDB SMKN 2 Mataram, H. Wildan, ditemui di ruang kerjanya, mengatakan pada tahap pra pendaftaran saja sudah sebanyak 450 formulir yang diambil calon pendaftar. Pada pendaftaran Senin kemarin dibatasi sebanyak 250 orang pendaftar. Di SMK sendiri tidak menggunakan sistem zonasi
(Suara NTB/ron)
LIHAT PENGUMUMAN – Masyarakat melihat pengumuman PPDB di Sekolah. PPDB SMA/ SMK di tahun ajaran 2017/2018 menggunakan sejumlah aturan berbeda dibanding tahun sebelumnya. Terutama pada pembatasan kuota dan zonasi yang tegas. seperti di SMA. namun, kata Wildan nantinya akan dilakukan seleksi sesuai kualifikasi kompetensi keahlian. (ron)
Merepotkan Sekolah
Kenalkan Kondisi Lingkungan ANAK didik mulai sejak duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK) maupun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah harus dikenalkan dan diakrabkan dengan keadaan lingkungan sekitar mereka. Tujuannya ialah agar mereka memahaminya dengan baik untuk sempurnanya tumbuh kembang anak. Kepada Suara NTB, Kepala TK Aisiyah Bustanul Ath(Suara NTB/dys) fal 5 Mataram, Uswatun Uswatun Hasanah Hasanah, mengaku pengenalan kondisi lingkungan pada tiap anak didik sudah masuk kurikulum untuk kelas TK A dan B. Setidaknya, materi yang masuk ialah terutama terkait dengan keadaan sekitar anak. Dikatakan, terdapat sejumlah materi pengenalan kondisi sekitar pada anak. Seperti pengenalan terhadap diri sendiri, keluarga, air, api, udara dan tanah. Materi itu sangat sederhana bagi anak dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, ada juga materi lain, seperti pasar, tanah air, rekreasi, alam semesta dan pekerjaan. “Mengenalkan pada anak berbagai aktivitas sehari-hari. Menggunakan materi tematik ada 11 seperti rekreasi, pekerjaan, api, udara, air, tanah, alam semesta, tanah air, diri sendiri dan keluarga,” ujarnya. Tiap materi diberikan pada anak, ujarnya, senantiasa diaplikasikan melalui kegiatan praktikum. Praktikum dilakukan di tempat berbeda terkait tiap materi. Artinya setiap minggu senantiasa ada praktik dari tiap materi yang diberikan terhadap anak. “Setiap materi ada implementasinya, biasanya dikenalkan ke kantor pemadam kebakaran, ke museum, pedagang, pasar, market kids anak berjualan untuk jadi pedagang yang jujur”. Pengenalan anak didik pada para pedagang melalui praktikum market kids misalnya bertujuan untuk mengenalkan sikap jujur pada anak saat berdagang. Dengan begitu, diharapkan untuk lahir generasi jujur yang mampu mengenali kehidupannya sendiri dan masyarakat sekitar mereka. (dys)
SMAN 8 Mataram Programkan Sekolah Kewirausahaan Mataram (Suara NTB) SMAN 8 Mataram memprogramkan sekolah kewirausahaan pada tahun ajaran baru. Program ini dikhususkan bagi siswa baru kelas X dengan harapan mereka dapat berwirausaha setelah lulus dari SMAN 8 Mataram. Kepala SMAN 8 Mataram, H. Abdul Khalik, S.Pd., menjelaskan, program sekolah kewirausahaan merupakan program baru, nantinya menjadi ikon di SMAN 8. Pendanaannya sendiri didukung oleh pemerintah pusat. “Action plan-nya sudah ada dan pendanaannya sudah didukung oleh pemerintah pusat, dapat bantuan Rp 100 juta untuk program sekolah kewirausahaan,” katanya. Diharapkan melalui program sekolah kewirausahaan ini, para siswa lulusan SMAN 8 Mataram yang sudah lulus dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dapat berwirausaha. Diakuinya sekitar 50 persen lulusan SMAN 8 yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. “Sehingga yang telah tamat itu bisa berwirausaha,” harapnya. Progam kewirausahaan ini dikhususkan bagi siswa kelas X. nantinya akan dibentuk Kelompok Usaha Siswa (KUIS) oleh wali kelas. Kemudian akan didatangkan motivator bisnis, dilanjutkan pelatihan kewirausahaan kepada siswa. Setelah itu, kata Khalik, kelompok siswa yang terdiri dari lima orang itu akan diberikan bantuan dana modal sebesar Rp 1 juta per kelompok. Dana itulah yang dipergunakan untuk kelompok membuat usaha. Ada tiga pilihan jenis usaha yang akan dikembangkan, yaitu pengolahan, kerajinan, dan budidaya. Nantinya hasil usaha para
siswa itu akan dipamerkan. “Nanti diakhiri dengan bazaar untuk memamerkan produk anak-anak,” pungkas Khalik. (ron)
Konversi Nilai Rapor Kurikulum 2013 dalam PPDB Mataram (Suara NTB) Masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA telah tiba. Salah satu syarat masuk yang dianggap berat bagi siswa tamatan sekolah-sekolah pelaksana Kurikukum 2013 (K 13) ialah siswa harus mengkonversi nilai rapor K 13 yang mereka peroleh ke dalam rapor model KTSP. Tentu saja, syarat ini menimbulkan pekerjaan baru bagi pihak sekolah yang menerapkan K 13, karena harus mengkonversi rapor yang mereka buat ke dalam model rapor sistem KTSP. Kepada Suara NTB, Kepala SMPN 7 Mataram H. Muhammad Sibawaih mengaku konversi nilai rapor K 13 membuat sibuk pihak sekolah. Untung saja, masa PPDB SMA tidak berbarengan dengan masa PPDB
SMP. Karena jika bersamaan, maka pihak sekolah akan lebih kewalahan lagi. “Untung ini tidak bentrok dengan jadwal PPDB SMP,’’ ujar Sibawaih. Diakuinya, pihaknya tidak mengetahui jika syarat masuk SMA ialah siswa tamatan sekolah yang menerapkan K 13 harus mengubah model rapor. Tidak ada koordinasi sebelumnya. Tiba-tiba saja, ratusan siswa yang lulus di SMPN 7 mendatangi sekolah meminta mengkonversi nilai rapor. “Awalnya satu dua orang yang datang, tiba-tiba semua lulusan kemarin datang. Tidak ada koordinasi tapi tiba-tiba mendadak banyak siswa datang minta konversi nilai,” tuturnya. Dikatakannya, bahwa di SMPN 7 sudah menerapkan K 13 begitu juga dengan model
rapor sudah berubah ke model K 13. Tahun lalu ada 550 siswa yang lulus di tempat itu. Semua lulus dan melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK. Mereka diminta mengkonversi rapor K 13. Sebenarnya, tanpa harus diminta mengkonversi, model rapor K 13 sudah jelas mengingat nilai semuanya sudah dipatok. “Karena sudah jelas nilainya. Sedang di SMA minta nilai yang intervalnya dari 1-10, sedang K13 dari 1-4. Misalnya nilai A sangat bagus, nilai B bagus, nilai C cukup, dan D kurang. Semuanya jelas,” klaimnya. Ke depan, pihaknya berharap tidak ada lagi konversi nilai rapor seperti ini karena akan menghambat dan mengakibatkan sekolah pelaksana K 13 mempunyai pekerjaan baru yang amat merepotkan. (dys)
PPDB SMP Sistem ’’Online’’ Dibuka
Masyarakat Diminta Tidak Paksakan Anak Masuk Sekolah Tertentu Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kota Mataram jalur regular tahun ajaran 2017/2018 mulai dibuka, Selasa (4/7) hari ini. Masyarakat diimbau agar tidak memaksakan masuk ke SMP Negeri tertentu, agar jumlah siswa yang diterima tidak melebihi kuota. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dikonfirmasi Senin (3/7) mengatakan, PPDB jalur regular SMP di Kota Mataram dilaksanakan dengan sistem online. Pembukaan ini d0imulai serentak di seluruh SMP di Mataram dari Selasa (4/7) sampai dengan Ka-
mis (6/7). Sementara pendaftar dari luar daerah dan tamatan SD tahun sebelumnya, dimulai Senin (3/7) sampai Kamis (6/7) di Dinas Dikbud Kota Mataram. Sidik menegaskan agar masyarakat menerima hasil PPDB sistem online dengan lapang dada. Masyarakat diharapkan tidak memaksakan masuk ke sekolah tertentu, karena akan menyebabkan jumlah peserta didik yang penuh di satu sekolah. “Jangan memaksakan ke sekolah tertentu, di mana-mana sekolah itu sama, tergantung dari semangat anak belajar, jangan memaksakan masuk sekolah tertentu yang menyebabkan sekolah itu kelebihan kapasitas,” sarannya.
Mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini menyampaikan, jika jumlah siswa melebihi kuota di satu sekolah, maka akan berdampak pada tidak maksimalnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah itu. Pada PPDB SMP Sistem Online juga dicantumkan kuota masing-masing sekolah, pihak Dinas Dikbud mengingatkan sekolah tidak boleh melanggar kuota yang sudah ditetapkan. “Sudah diatur kuota penerimaan. Kita harapkan Juknis itu dipatuhi semua pihak, kan sudah jelas jatahnya di online itu sudah kelihatan, kita hanya memperingatkan agar jangan melebihi daya tampung,” ujar Sidik. (ron)
Halaman 11
SUARA NTB Selasa, 4 Juli 2017
Minim, Figur Calon Ketua KONI NTB Mataram (Suara NTB) Tim penjaringan dan penyaringan calon ketua KONI NTB mengemukakan jumlah figur yang mendaftar sebagai calon ketua KONI NTB hanya satu orang. Satu-satunya calon ketua KONI NTB itu adalah H. Andy Hadianto.
Voli Pasir Siap Pertahankan Tradisi Satu Emas Mataram (Suara NTB) Tim voli pasir putri NTB, Putu Dini Jasita dan Dita Juliana memang tidak bisa tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020. Meski tidak diperkuat dua atlet peraih medali emas
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM
di PON Jawa Barat (Jabar) 2016 itu namun cabor voli pasir siap mempertahankan tradisi meraih medali di PON. “Voli pasir siap mempertahankan tradisi medali emas di PON. Target satu medali emas itu kita upayakan dapat diraih lewat tim putri atau tim putra,” ucap Ketua Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari yang dihubungi Suara NTB di Mataram belum lama ini. Sebagaimana diketahui sebelumnya cabor voli pasir NTB meloloskan dua tim putri dan dua tim putra di PON XIX/2016. Hasilnya, tim voli pasir NTB berhasil meraih satu medali emas lewat
RUPA-RUPA
DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130
Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.
Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
pasangan Putu Dini Jasita dan Dita Juliana. Sayangnya tim terbaik putri NTB itu dinyatakan tidak bisa tampil lagi di PON 2020. Alasannya terkendala usia. “Usia kedua atlet itu melampaui batas usia atlet PON, jadi tak bisa ikut PON 2020,” jelas Surya. Ditegaskan Surya meski tidak diperkuat kedua atlet terbaik itu, namun cabor voli pasir NTB tidak patah semangat untuk memasang target satu emas di PON 2020. Mereka mengaku masih punya stok atlet lapis dua putri nasional, yakni Desi Ratnasari dan Alissya Mutakhara untuk mempertahankan tra-
disi medali emas PON di cabor voli pasir. Desi Ratnasari saat ini masuk dalam tim lapis dua Indonesia, sementara Alissya Mutakhara masuk dalam tim Pelatda PON NTB. Selain menjagokan tim putri, cabor voli pasir NTB juga mengandalkan dua atlet putra, Danangsyah dan Tio Kesuma. Pasangan Danangsyah dan Tio Kesuma merupakan peraih medali perak di PraPON Voli Pasir, di Sidoarjo Jawa Timur (Jatim) tahun 2015. Sehingga cabor voli pasir optimis tim putra juga berpeluang mempersembahkan medali emas di PON 2020. (fan)
SALON
SALON
SALON
Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543
YUNI SALON & School Kcntikan Rmbut & Kulit Pria/Wnt, Hrg Trjangkau, Fsilitas Lngkap, Disc. 10% Khusus Pndftran Akhir Thn. Jl. Dr. Stomo No.18 Krang Baru & Jl. Gtong Ryong No.27A Ampenan. Hub. 087865155031
Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666
TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage+Lulur+fcial+Ttk Wjah+Ctok+Mskr Bdan+rtus Vagina(100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub : 0 8 7 7 6 5 8 6 0 8 8 9 / 085937064233,jl.Salak Gg II No.5, Tohpati
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
SALON Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
mendapat didukung sedikitnya 31 cabor atau anggota KONI NTB dari total anggota sebanyak 57 anggota. Itu artinya lebih dari setengah pemilik hak suara di Musorprov KONI NTB akan mendukung Andy Hadianto. Selain nama Andy Hadianto, sebelumnya juga muncul nama Ketua Umum Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin sebagai calon ketua KONI NTB. Namun hingga pendaftaran calon ketua KONI NTB ditutup ternyata Haedin batal mendaftar. M. Nur Haedin yang dikonfirmasi Suara NTB sebelumnya menegaskan bahwa dirinya tidak akan mendaftar melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan. Pasalnya, menurut Haedin pembentukan Tim Penjaringan dan penyaringan calon ketua KONI NTB cacat hukum karena pembentukan T i m
Penjaringan tidak melalui rapat anggota KONI NTB. Tudingan Haedin terkait pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan cacat hukum tersebut sempat dibantah oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan, H. Mufti Murad. Tudingan Haedin dinilai Mufti Murad sangat tendensius dan tidak beralasan. Menurut Mufti Murad pembentukan tim Penjaringan dan Penyaringan itu sudah mengacu pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI NTB. (fan)
Moh. Iqbal
KONI NTB Siapkan Bonus Peraih Medali SEA Games Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan pihaknya akan memberi apresiasi kepada atlet NTB yang sukses mengukir prestasi di event nasional dan internasional. Demikian halnya atlet NTB yang berhasil
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha
meraih medali di SEA Games, di Malaysia 2017 akan diberikan bonus uang pembinaan. “Kita akan berupaya memberikan bonus untuk atlet peraih medali di SEA Games 2017,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (3/7) kemarin. Dikatakan Andy, bonus untuk atlet yang berprestasi sudah sering diberikan oleh KONI NTB. Tidak hanya peraih medali di level internasional, namun di level nasional seperti kejurnas juga mendapat apresiasi KONI NTB. Ditanya soal nilai bonus yang diberikan, tidak dibeberkan oleh Andy karena nominal bonus yang diberikan disesuaikan eventnya. Diakui Andy bonus yang paling besar untuk atlet NTB adalah saat meraih medali emas di PON.
Pada PON XIX di Jabar 2016 misalnya, bahwa bonus atlet peraih medali emas mencapai angka Rp 150 juta. Jumlah bonus PON memang cukup besar karena diserahkan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Sementara bonus untuk SEA Games 2017 menjadi tanggungjawab KONI Pusat karena para atlet NTB akan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sementara tugas KONI NTB memberikan motivasi agar atlet NTB dapat terus tingkatkan prestasi. Informasi yang diterima Suara NTB bahwa jumlah atlet asal NTB yang akan tampil di SEA Games 2017 mencapai 10 atlet. Atlet itu adalah Andrian, Iswandi, Fadlin, Sudirman Hadi, Ahmad Zigi Zaresta Yuda, Nurul Iqamah, Ardiansyah, Danangsyah, Desi Ratnasari dan I Gusti Bagus Wirasantana. (fan)
Peluang Emas untuk Satriawan Derajat Mataram (Suara NTB) Atlet Tarung derajat asal Dompu Satriawan Derajat akan kembali mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, 1021 September 2017. Atlet peraih medali perak di Popnas 2015 itu optimis dapat menyumbang medali emas di Popnas 2017. “Saya siap meraih medali emas di Popnas 2017. Dan
HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR3541BY NOKA/NOSIN : MH33C1005CK817198/ 3C1-816575 AN. OKKY SAPTA KUSUMA NEGARA HILANG DISEKITAR AMPENAN KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA MIO DR5598SV NOKA/NOSIN : MH328D204AK742806/ 28D1742291 AN. NURHASANAH HILANG DISEKITAR SAYANG-SAYANG HILANG STNK R2 YAMAHA VEGA R DR5833BL NOKA/ NOSIN : MH34D72039J263252/4D7-1263131 AN. RASIAH HILANG DISEKITAR JL. TGH FAISAL HILANG STNK R2 HONDA DR4771CR NOKA/NOSIN : MH1J12110GK24822/ JM21E1028841 AN. NI NYOMAN SRI PUTRI ADNYANI HILANG DISEKITAR JL. PARIWISATA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5795HW NOKA/NOSIN : MH1JB4FK311307/ JBP1E1309374 AN. NURHIDAYATI HILANG DISEKITAR JL. RAYA TANJUNG PEMENANG KAB. LOMBOK UTARA
saya optimis,” ucapnya kepada Suara NTB belum lama ini. Bagi Satriawan, meraih medali emas di Popnas 2017 tidak begitu sulit. Pasalnya dia pernah punya pengalaman mengikuti Popnas sebelumnya. Dimana pada Popnas 2015 dia berhasil meraih medali perak. Dengan pengalaman yang diraihnya di Popnas 2015 dia yakin bisa mempersembahkan medali emas. Maklum lawan yang dihadapinya masih muda dan sudah pernah dikalahkannya di Popnas 2015, sementara juara Popnas 2015 tidak ikut karena sudah tamat SMA. Namun, sebelum tampil di Popnas, Satriawan Derajat akan lebih dulu mengikuti Seleksi Daerah (Selekda) atlet Popnas NTB yang dihelat di Mataram, 3-6 Agustus 2017. Dan Satriawan optimis bisa lolos Popnas. Di tempat terpisah, Ketua Kodrat Kab. Dompu, Abdul Khair membenarkan bila atlet tarung derajat asal Kabupaten Dompu, Satriawan Derajat pernah mempersembahkan medali perak di Popnas 2017. Dan dia selaku pimpinan Kodrat NTB optimis atletnya bisa mempersembahkan medali emas di Popnas 2017. “Kita optimis dia (Satriawan Derajat) bisa meraih medali emas di Popnas, soalnya dia sudah pernah meraih medali perak di Popnas 2015,” ucapnya. Untuk diketahui, ketika tampil di Popnas 2015, usia Satriawan Derajat baru 15 tahun, namun di Popnas 2017 Satriawan Derajat akan berusia 17 tahun. Dengan usia 17 tahun diakui sangat matang dan berpeluang untuk bisa berprestasi di event tingkat pelajar nasional. (fan)
(Suara NTB/fan)
(Suara NTBfan)
PEMUSATAN LATIHAN - Atlet voli pasir NTB, Tio Kesuma dan atlet lainnya menjalani Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) di Lapangan Voli Pasir GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (3/7).
“Pendaftaran figur calon ketua KONI NTB sudah ditutup sejak tanggal 26 Juni 2017. Hanya satu figur yang resmi mendaftar sebagai calon Ketua KONI NTB,” ucap Sekretaris Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua KONI NTB, Ir. Moh. Iqbal ketika dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (3/7). Dikatakan Iqbal, satu-satunya figur calon ketua KONI NTB yang telah resmi mendaftar adalah H. Andy Hadianto yang saat ini tengah menjabat sebagai ketua KONI NTB. Sebagaimana diketahui sebelumnya periodesasi kepemimpinan Andy Hadianto di KONI NTB akan berakhir Juli 2017. Rencananya KONI NTB akan menggelar Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB di Mataram pertengahan Juli ini. Salah satu agenda Musorprov adalah pemilihan Ketua KONI NTB definitif. Andy telah kembali mencalonkan diri sebagai calon ketua KONI NTB periode 2017-2021. Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) itu disebut-sebut sebagai calon kuat karena sudah
SUARA NTB
Selasa, 4 Juli 2017
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 4 Juli 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Selasa, 4 Juli 2017
SUARA NTB
Halaman 14
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016
4. Pekerjaan Umum Realisasi anggaran urusan Pekerjaan Umum pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 624,837,614,812,- atau 97,11% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 643,403,449,050,-, dengan hasil yang dicapai antara lain : Panjang Jalan di Provinsi NTB 8.0040,79Km yang dibedakan berdasarkan status jalan Nasional 934,55 Km, jalan Provinsi 1.484,43 Km dan Jalan Kabupaten/Kota 5.621,81 Km, Tingkat kemantapan jalan nasionaltahun 2016mencapai98,60 persen dan jalan provinsi sudah mencapai 72,10 persen. Cakupanpelayanan air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2016 sudah mencapai 79,41 persen yang terdiri atas perkotaan mencapai 83,25 persen dari target RPJMD sebesar 84,87 persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan baru mencapai 75,57 persen dari target RPJMD sebesar 78,50 persen Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : Tersusunnya dokumen perencanaan jalan provinsi sepanjang 102,12 Km ; Peningkatan jalan provinsi sepanjang 54,67 Km, Panjang jembatan yang diganti/ dibangun34,40 meter; leger jalan provinsi yang dibangun sepanjang 49,35 Km; Jalan provinsi yang dipelihara rutin 481,10 Km; Jalan, jalan provinsi yang direhabilitasi 41,08 Km; jalan provinsi yang dipelihara rutin 95,46 Km; jalan provinsi wilayah Bima Dompu yang dipelihara rutin 84,27 Km; panjang jembatan wilayah Bima Dompu yang dipelihara 75 meter; Panjang jalan provinsi Wilayah Sumbawa yang dipelihara rutin 204,01 Km; Panjang jalan provinsi Wilayah Sumbawa yang dipelihara rutin 50 meter; Panjang jalan provinsi Wilayah Pulau Lombok yang dipelihara rutin 95,46 Km; Panjang jembatan provinsi Wilayah Pulau Lombok yang dipelihara rutin16,8 meter; 5. Penataan Ruang Sebagai eksekutor pelaksana adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Provinsi NTB Realisasi anggaran Urusan Penataan Ruang pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2,445,692,838,- atau 91,15% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 2,683,297,600, dengan hasil yang dicapai antara lain : Telah melaksanakan Dari 16 Kawasan strategis provinsi yang tercantum dalam RTRW Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB, sampai tahun 2015 telah dapat disusun rencana detailnya sebanyak 5 KSP yaitu KSP Mataram Metro, KSP Alas Utan, KSP Senggigi Tiga Gili, KSP Kuta dan KSP Teluk Bima. Selain itu dilakukan pula fasilitasi penyusunan rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan pada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 telah disusun RTR sebanyak 2 (dua) KSP yaitu KSP Rasimas dan Teluk Saleh. Dalam kurun waktu tahun 2015-2016 berdasarkan hasil pengamatan PPNS Tata Ruang setidaknya terjadi 25 indikasi pelanggaran Tata Ruang. Terhadap terjadinya pelanggaran tersebut, kepada Badan Koordinas Penataan Ruang Daerah (BKPRD) telah melakukan koordinasi secara intensif kepada Kabupaten/Kota guna mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan yang lebih banyak lagi. 6. Perencanaan Pembangunan Sebagai pelaksana Urusan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda). Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 22,481,545,630,- atau 93,40% dari rencana belanja sebesar Rp. 24,069,731,200,- dengan hasil yang dicapai antara lain : a) Telah disusunnya :Buku RKPD Perubahan Provinsi NTB Tahun 2015; Buku RKPD Provinsi NTB Tahun 2016; terselenggaranya Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2017 yang diikuti 650 peserta; tersusunnya Buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2015; Tersusunnya Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2017; terevaluasi Dokumen PerencanaanRPJMD Provinsi NTB 2013-2018 hasil revisi; tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi NTB; telah dilaksanakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan NTB tahun 2016; sarasehan pembangunan NTB 2018; workshop perencanaan pembangunan yang diikuti 80 orang peserta. b) Tersusunnya Masterpland pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup; dilaksanakannya rakor perencanaan bidang prasarana wilayah yang diikuti oleh 600 orang peserta; tersosialisasinya Pergub Penguatan KPI kepada masyarakat; tersusunnya Peta Kemiskinan Provinsi NTB; tersusunnya Peta Tematik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Mataram; tersusunnya Peta Tematik berbasis Desa; terlaksananya Rakor DAK Insfrastruktur. 7. Perumahan Realisasi anggaran urusan Perumahan pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 68,758,899,000,- atau 97,85% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 70,267,767,500,- dengan hasil yang dicapai antara lain : Terbangunnya Rumah Layak Huni (RLH) di sebanyak 1.000 unit rumah yang tersebar di Kota Mataram, Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Utara sebanyak 246 unit; terbangunnya Rumah Layak Huni sebanyak 195 unit Kab. Lombok Tengah, 309 unit di Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat sebanyak 94 unit dan 156 unit di Kota Bima, Kab. Bima dan Kab. Dompu. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah sederhana Sehat berupa penataan Lingkungan pemukiman dan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 51.800 meter. 8. Kepemudaan dan Olah Raga Realisasi anggaran urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12,278,035,660,- atau 85,88% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 13,020,248,000,-Sebagai eksekutor yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, dengan hasil yang dicapai antara lain : Dalam rangka pengembangan kelompok pemuda dan ketrampilan telah dilakukan seleksi pengiriman dan pemantapanPaskibraka tingkat Provinsi dan Nasional dengan jumlah peserta 34 orang serta pemuda Pelopor sebanyak 4 orang. Dalam rangka pengembangan kelompok pemuda dan ketrampilan telah dilakukan Seleksi pengiriman dan pemantapan Paskibraka tingkat Provinsi dan Nasional dengan jumlah peserta 34 orang serta terpilihnya pemuda Pelopor sebanyak 5 orang. Pemuda yang telah diseleksi dalam pertukaran pemuda antar negara dari kabupaten/kota masing-masing 5 orang, penyelenggaraan
kompetisi olah raga dalam Pekan Olah Raga Daerah (POPDA) yang diikuti 840 orang atlit dari berbagai cabor, turut sertanya 142 orang atlet sebagai kontingen yang ikut dalam Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah (POPWIL) IV. 9. Penanaman Modal Realisasi anggaran urusan Penanaman Modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.10,127,025,705,- atau 93,40% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 10,842,712,800,- Hasil yang dicapai antara lain : UMKM daerah yang difasilitasi kerjasama dengan pengusaha luar dan dalam negeri 20 UMKM; Buku Profil investasi yang dicetak dalam bahasa (Indonesia, Inggris, Arab, Mandarin2.000 eksemplar; disepakatinya 22 MoU pemerintah Provinsi NTBdengan Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Barat dan MoU pemerintah Provinsi NTB dengan dunia usaha lainnya; Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah berupa penyusunan Database informasi Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing; Penyusunan 1 buku Roadmap program strategis;.tersampaikannya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh 534 Perusahaan; Turut sertanya 30 orang; Front Office PTSP Provinsi dan Kab./Kota sebagai peserta training customer service excellent: turut serta dalam 5 event pameran investasi. Keberhasilanpenyelenggaraan urusan penanaman modal selain diukur dengan pertumbuhan investasi juga dilihat dari minat investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di dalam daerah. Jumlah izin penanaman modal yang tercatat di BKPMPT Provinsi NTB tahun 2016 untuk PMDN sebanyak 208 perusahaan dengan nilai rencana investasi yang tertera dalam izin sebesar Rp.7.613.311.600.000,- jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dengan nilai rencana investasi Rp.1.474.636.338.326,Sedangkan untuk PMA sebanyak 166 Perusahaan dengan nilai rencana investasi US$. 833.378.800,- atau setara Rp. 11.583.965.320.000,-(Kurs 1 US$ = Rp. 13.900,-) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebanyak 139 Perusahaan dengan nilai rencana investasi US$. 481.997.208,- atau setara Rp. 6.024.965.104.160,- (Kurs 1 US$ = Rp. 12.500,). Pengakuan terhadap kinerja pelayanan investasi di Provinsi NTB ditunjukkan dengan adanya penghargaan sejak tahun 2010, 2012 dan 2014 mendapatkan nominasi 10 Besar, namun pada tahun 2016 mendapatkan penghargaan sebagai Top 4Investment AwardTahun 2016 sebagai penyelenggara PTSP dibidang Penanaman Modal Provinsi Terbaik dari BKPM RI. Selain itu, PTSP BKPMPT Provinsi NTB telah memperoleh sertifikasi ISO 9001-2015 terhadap standarisasi mutu pelayanan perizinan. 10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Realisasi anggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 26,456,769,991,- atau 93,09% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 28,421,525,600,- Hasil yang dicapai antara lain : Pelatihan bagi 1.110 orang Wira Usaha Baru (WUB) di bidang keahlian masing-masing; tersalurnya bantuan 467 unit peralatan kepada WUB; Bimbingan teknis dan pelatihan kepada 840 KUMKM; pelatihan bagi pengurus dan pengelola UMKM/PPKL/PLUT; pendidikan dan pelatihan bagi 1.290 orang (43 angkatan) pelaku UMKM; Tersalurnya bantuan 366 unit gerobak usaha dan bantuan peralatan Pengusaha Kreatif Lapangan (PKL); Terlatihnya 200 orang pelalu UMKM dalam pengembangan industri rumah tangga; Dilatihnya 1.290 orang (43 angkatan) dalam Diklat fungsi pendidikan dan fasilitasi tenaga pendamping diklat; Turut sertanya 70 pengelola koperasi dalam Sosialisasi model Pola Pengembangan/Pemberdayaan Koperasi; Tersalurnya 5.000 buku tentang pengembangan koperasi; Terbina dan terawasinya 61 koperasi berprestasi; Pembinaan terhadap pengurus dan pengelola 129 KSP, tersalurnya brosur KKUMKM sebanyak 470 lembar, terpilihnya 4 koperasi sekolah berprestasi. Perkembangan wirausaha baru yang ditumbuhkan pada tahun 2016 sebanyak 1.200 unit/orang (120%) dari target 1.000 unit/orang. Sampai akhir tahun 2016 jumlah wirausaha baru di Provinsi NTB sebanyak 102.381 unit/orang meningkat 1.200 unit/orang dibandingkan tahun 2015 sebanyak 101.181 unit/orang. Realisasi penumbuhan Wira Usaha Baru di Provinsi NTB tahun 2016. 11. Kependudukan dan catatan Sipil Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 519,065,000,- atau 96,47% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 500.759.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai eksekutor urusan Kependudukan di Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2016, telah melaksanakan beberapa Program Pembangunan antara lain : Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, dimana dalam kegiatan ini telah diadakan 3 unit perangkat pengoperasian SIAK dan telah dilaksanakan bimbingan teknis administrasi database SIAK kepada 15 orang operator SIAK dan bimbingan teknis tentang pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Jika laju pertumbuhan dan angka kelahiran tidak dapat ditekan maka dikhawatirkan tujuan kebijakan kependudukan dari sisi kuantitatif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang (PTS) pada tahun 2016 seperti tercantum dalam RPJMN akan sulit dicapai. Persoalan kependudukan yang dihadapi NTB sangatlah kompleks, karena selain masalah kuantitas juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk, terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Contoh yang paling jelas adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat, jika dibandingkan dengan IPM Provinsi lain. 12. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahanyang dieksekusi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk Tahun Anggaran 2016jumlah anggaran APBD urusan Ketenagakerjaan sebesarRp. 35,230,838,000,- realisasi belanja sebesar Rp.34,015,904,973,- atau 96,55%,- Hasil yang dicapai antara lain : Terakreditasinya 43 Lembaga Pelatihan Kerja, tersosialisasinya
kepada 300 orang pencari kerja tentang Pemagangan Dalam dan Luar Negeri, pemberdayaan terhadap 50 lembaga pelatihan ketenagakerjaan; Terekrutnya 200 orang pencari kerja untuk pemagangan luar negeri;200 orang paratur ketenagakerjaan peserta sinkronisasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; Pelatihan berbasis kompetensi di BLK bagi 256 orang pencari kerja; Penerapan Masyarakat/Perusahaan yang telah melaksanakan Penerapan 5S (Sisih, Susun, Sasap, Sosoh dan Suluhkepada 60 perusahaan; Pembinaan terhadap UMKM tentang manajemen kewirausahaan produktivitas;Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja kepada 864 orang; Terlayaninya 35.312 orang TKI secara terpadu; tertanganinya 3.100 orang TKI bermasalah; Terlayaninya perizinan 104 orang tenaga kerja asing; Pemberdayaan terhadap 100 orang tenaga kerja mandiri purna yang diberikan bantuan peralatan; Pameran Bursa Kerja yang dihadiri 1.418 orang pencari kerja. Selain itu telah ditetapkan Standar Pengupahan Daerah (UMP 2017) untuk provinsi dan semua kabupaten kota se Provinsi NTB. Perbaikan kualitas tenaga kerja masih perlu mendapatkan perhatian, karena tenaga kerja NTB yang terserap separuh lebih berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Pendidikan keterampilan juga terus didukung dan digalakkan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan meningkat kualitas dari para pencari kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah mengadakan pelatihan berbasis kompetensi bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram bagi 32 orang lulusan SLTA sederajat. 13. Ketahanan Pangan Realisasi anggaran urusan Ketahanan Pangan yang dieksekusi oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 14,631,796,580,- atau 94,37% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 15,504,539,700,- Hasil yang dicapai antara lain : Tersedianya stok bahan/cadangan pangan sebanyak 20 ton; Terlatihnya 720 orang anggota pengurus kelompok Desa Mapan; Terlaksananya pertemuan 117 Desa Mapan yang melakukan Temu Kelompok Afinitas Desa Mapan; tersalurnya bantuan kepada 31 kelompok Desa Mapan; Terbangunnya 4 lumbung pangan; Meningkatnya pengetahuan 100 orang anggota pengurus kelompok lumbung pangan dalam hal manajemen dan usaha kelompok; Terpantaunya arus distribusi pangan di 7 (tujuh) pelabuhan; terlaksananya Seminar Nasional Revolusi Pangan Berbasis Sumberdaya Daratan dan Lautan; Turut sertanya 1.600 orang anak sekolah dalam sosialisasi Menu B2SA; Turut sertanya 2.000 orang ibu-ibu dalam melakukan pengolahan pangan B2SA; Tercetaknya 250 eksemplar Buku Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sebagai bahan ajar; Telah dicetaknya 800 eksemplar Buku Revolusi Pangan; Telah di cetak 1.000 eksemplar Buku NTB Pusat Pangan Halal Dunia; Telah dicetaknya 500 eksemplar Buku Resep Makanan Lokal Sehat Bergizi; Tercetaknya 1.000 eksemplar Buku Makanan Pendamping ASI Azza (MP ASI Azza); Telah dicetaknya 500 eksemplar Buku Pedoman Konsumsi Makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman; Pertemuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan. Ketersediaan energi Provinsi NTB tahun 2016 sebesar 5.011,83 kal/ kapita/hari meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3.991,00 kal/kapita/hari atau 25,56% dan telah melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan sebesar 2.200 kkal/kap/hari atau 227,813. Sedangkan ketersediaan protein tahun 2016 mencapai 118,07 gr/kapita/ hari menurun bila dibandingkan tahun 2015 sebesar 135,17 gr/kap/ hari atau 12,65% namun masih melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan sebesar 57 gr/kap/hari.
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) adalah sebagai eksekutor Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 9,789,236,972,- atau 91,59% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.10,687,959,600,- Hasil yang dicapai antara lain : Telah dilaksanakan pertemuan berkala Pengarus Utamaan Gender (PUG) yang diikuti oleh 185 orang, Terlaksananya Bimtek PUG 185 yang diikuti 445 orang peserta dari kab/kota se NTB; Sosialisasi Kota Layak Huni; Dicetaknya 100 Buku Saku Gender dan anak yang;Turut sertanya 1.500 orang anak dalam peringatan Hari Anak Nasional; Terlaksananya pertemuan dalam rangka mapping data gender dan Anak; Terlaksananya Seminar Kepemimpinan Wanita; Khitanan missal terhadap 70 orang anak; Dilaksanakannya gerakan Indonesia berseri; Penyaluran Bantuan 1.000 paket sembako dalam rangka HUT BKOW; Penyaluran bantuan kepada lansia dan anak yatim dari BKOW non muslim (WHDI,PWKI, dan PWBI); Pemberian sarung untuk khitanan missal; Terlaksananya Advokasi parenting pola asuh anak pendewasaan dini; Turut sertanya 100 pendongeng dalam lomba mendongeng; Zikir Bersama dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi Dharma Wanita; Penyaluran bantuan kepada penghunipanti jompo. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTP/ KTA) di tahun 2016 sebanyak 1.338 kasus, meningkat bila dibandingkan pada tahun 2015 sebanyak 1.179 kasus dengan rincian 194 (data sementara) kasus kekerasan terhadap anak dan 1.144 kekerasan terhadap perempuan.Peningkatan kasus yang terjadi menunjukan bahwa selain adanya kesadaran dari para korban untuk melapor, juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan kasus KTP/ KTA masih belum optimal khususnya dari masyarakat. 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) juga sebagai eksekutor Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1,691,042,620,- atau 94,57% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.1,788,061,200,Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016 antara lain dapat dilihat dari :Indikator Kinerja yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam RPJMD NTB 2013-2018 adalah Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan. Rata-rata usia kawin pertama perempuan Tahun 2016 berdasarkan rilis BPS sebesar 20,15 tahun lebih rendah dari target RPJMD sebesar 20,50 tahun. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 menurun sebesar 0,17 tahun. Upaya-upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk mendewasakan usia kawin, dilakukan melalui: Bersambung...
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 4 Juli 2017
Halaman 15
Operasi Ramadniya 2017; Altruistik Religius Kepolisian Oleh: Dwi Setiawan Chaniago, S.Sos.,M.A (Sosiolog Universitas Mataram) Pendahuluan Dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1438 Hijriah, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaksanakan operasi terpusat dengan sandi operasi Ramadniya 2017. Operasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat Markas Besar (Mabes), Polda, Polres dan Polsek se-Indonesia tersebut dilaksanakan selama 16 hari terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 hingga 4 Juli 2017. Pelaksanaan Operasi Ramadniya dilaksanakan dengan fokus pada upaya-upaya pencegahan aksi teror, kriminalitas, pengamanan arus mudik, dan pengamanan tempat ibadah dan objek vital. Terkhusus di wilayah hukum Kepolisian Daerah
Nusa Tenggara Barat (Polda NTB), pelaksanaan Operasi Ramadniya melibatkan 3.042 personel yang melibatkan unsur instansi terkait yang tersebar 22 pos pengaman, 13 pos pelayanan dan 3 pos terpadu. Jika diihat berdasarkan kondisi sosiokultural masyarakat di Pulau Lombok yang juga melaksanakan Lebaran Topat setelah Lebaran Idul Fitri, maka tidak menutup kemungkinan Operasi Ramadniya akan diperpanjang hingga pelaksanaan Lebaran Topat selesai. Altruistik Religius Kepolisian Operasi Ramadniya di Polda NTB secara sosiologis
Tersangka Kasus ’’Vertical Dryer’’ Belum Menyerah Dari Hal. 1 Masih ada waktu kasus ini dipersoalkan terkait prosedur yang diduga dilanggar Kejaksaan dalam penetapkan kliennya sebagai tersangka. Mengenai waktu mengajuan praperadilan baru, pihaknya belum memutuskan karena harus konsultasi dengan BS.Ini juga akan ada kaitan dengan kesiapan pemanggilan oleh penyidik Kejati NTB setelah berkas praperadilannya ditolak. Bagi Agus, kliennya tidak akan buru-buru menghadiri panggilan itu sampai ada kepastian mengajukan upaya praperadilan lagi. Senin (3/7) kemarin sedianya menjadi agenda pemeriksaan
BS sebagai tersangka, sebagaimana jadwal pemeriksaan yang ditetapkan penyidik. Namun hingga Senin siang, BS tidak hadir. Konfirmasi yang diperoleh juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH dari penyidik yang menangani perkara ini, BS akan dibuatkan surat panggilan baru setelah sebelumnya tidak bisa diperiksa karena masih ada proses praperadilan. Terkait pemanggilan baru ini, ditentukan jadwal pemeriksaannya. ‘’Masih menunggu petunjuk dari Aspidsus,’’ kata Dedi Irawan berdasarkan informasi dari tim penyidik. (ars)
Harus Fokus dan Disiplin Dari Hal. 1 Menurutnya, hal inilah yang sesunguhnya dinamakan ibadah. Selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, kata Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB, tentu banyak pengalaman baik pribadi maupun dalam bermasyarakat. Diharapkan pengalaman tersebut bermanfaat dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang. TGB mengatakan, salah satu ungkapan dalam setiap Lebaran adalam minal aidin wal faidzin. Al faidzin, kata TGB artinya orang-orang yang berhasil. Tentu keberhasilan tidak datang begitu saja. Tetapi ada syarat-syaratnya. Salah satu yang utama dalam berjalan, berjuang, berikhtiar menuju kepada suatu keberhasilan adalah fokus. ‘’Saya mengajak mari kita sisihkan hal-hal yang tidak penting. Kita curahkan seluruh sumber daya yang kita miliki. Baik pemikiran, tenaga, ilmu dan apapun yang kita miliki untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawab kita,’’ katanya. Selain fokus, dalam mencapai target-target pembangunan juga harus disiplin. TGB mendapat laporan dari Inspektorat dan Satpol PP NTB, tingkat kehadiran ASN terus
menerus membaik. Tetapi, katanya, kedisiplinan tersebut tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran. Karena hadir dengan fisik tanpa fokus dan kesungguhan tidak banyak berarti untuk mengejar target yang sudah ditetapkan. ‘’Saya berharap hadirnya secara fisik ibu/bapak sekalian, itu juga diiringi dengan kehadiran lahir batin di tempat kerja,’’ harapnya. TGB mengajak setiap tugas sekecil apapun dimaknakan sebagai lahan untuk beribadah. Hal ini harus menjadi semangat seluruh ASN lingkup Pemprov NTB. ‘’Karena dari sinilah diukur tingkat keberhasilan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa,’’ katanya. Ibadah puasa yang dilakukan bulan Ramadhan yang lalu harus berdampak nyata di dalam keseharian. Ramadhan juga mengajarkan umat Islam tak pernah ada kata terlambat dalam bertobat. ‘’Dalam konteks hubungan horizontal, kembali ke yang baik, introspeksi. Semangat introspeksi ini tumbuh positif. Sehingga tujuan pembangunan tercapai dengan sebaik-baiknya,’’ tandasnya. (nas)
Pengembang Harus Taat Aturan Dari Hal. 1 ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., kepada Suara NTB di Mataram. Dia tidak menampik, bahwa di sepanjang Jalan dr. Soedjono Lingkar Selatan Kota Mataram, banyak dibangun perumahan. Namun diduga, drainase dari perumahan-perumahan itu masih banyak yang tidak terkoneksi ke drainase utama Kota Mataram di kawasan itu. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Pengembang, kata dia, harus mengikuti aturan. ‘’Tidak boleh seenaknya. Drainase harus connect,’’ imbuhnya. Untuk itu, Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) harus tegas dan segera bertindak. Kalau tidak, jangan harap banjir bisa selesai,’’ katanya. Terjadinya hal itu, tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas PUPR. Kondisi ini diperparah dengan anggaran pembuatan dan pemeliharaan drainase yang minim. Wiska menyebutkan, pada tahun anggaran 2017 ini Pemkot Mataram hanya mengalokasikan Rp 2 miliar untuk pemeliharaan drainase. Ia berharap, ke depan Pemkot Mataram harus memberikan skala prioritas untuk pembuatan dan pemeliharaan drainase. Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyarankan kepada Dinas PUPR agar menolak serah terima perumahan bila saluran drainasenya buruk dan tidak terkoneksi. Ditanya mengenai nominal ideal untuk pembuatan dan pemeliharaan drainase, Wiska menolak menjawab. ‘’Persisnya, Dinas PUPR yang lebih tahu. Paling tidak, mendekati anggaran perbaikan jalan lingkungan. Karena sekarang, banyak jalan
lingkungan yang tidak punya drainase,’’ terangnya. Menurut Wiska, kalau tidak ada keberanian dari Pemkot Mataram untuk meningkatkan anggaran pembuatan dan pemeliharaan drainase, sulit berharap terwujudnya Mataram bebas genangan. ‘’Jalan lingkungan yang sudah dihotmix mulus, kalau tidak ada drainase, tidak akan berumur lama. Karena jalan akan berfungsi sebagai kali bila hujan,’’ tandasnya. Harus Ada Grand Design Terkait penanganan banjir di Kota Mataram yang disampaikan beberapa fraksi di DPRD Kota Mataram, Pemkot Mataram, ungkap Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, sepakat dengan adanya grand design sistem penanganan banjir secara terintegratif dan komprehensif. Baik sistem sungai dari hulu ke hilir, maupun sistem drainasenya. Sistem sungai seperti pembuatan waduk atau kolam retensi sangat perlu untuk dilakukan. Terutama di daerah hulu untuk mengurangi overflow pada sungai yang berpotensi menyebabkan terjadinya banjir atau genangan di daerah hilir. Sedangkan untuk drainase, sistem dan kapasitasnya perlu ditinjau kembali. Mengingat perkembangan pemukiman yang menyebabkan semakin luasnya lahan tutupan. Sehingga daerah resapan air menjadi berkurang. Selain itu, perlu adanya pembuatan jalan inspeksi sepanjang kiri kanan sungai menjadi bagian yang sangat penting untuk keperluan pengendalian sungai dan sistemnya. (fit)
sangat menarik untuk kita renungi dan refleksikan bersama. Meskipun pelaksanaan operasi tersebut dilaksanakan dengan terpusat dan terpimpin secara nasional, namun dalam pelaksanaannya jelas sangat memperhatikan kekayaan kearifan budaya lokal dalam pelaksanaan lebaran, khususnya Lebaran Topat. Pelaksanaan Lebaran Topat yang dilakukan tepat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri berdampak pada penambahan waktu pelaksanaan Operasi Ramadniya di Polda NTB. Kita semua dapat lihat dan rasakan komitmen Kepolisian dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman dengan cara yang sangat dinamis membaca kondisi sosio-kultural masyarakat sebagai diskresi yang humanis. Diskresi dalam pelaksanaan Operasi Ramadniya tersebut telah menjadi sebuah penanda bahwa peran Kepolisian dewasa ini tidak hanya berorientasi pada upaya-upaya penegakkan hukum (justice services) untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib, melainkan terus bergerak ke ranah pelayanan sosial (social services). Tentu tidak ada kata puas untuk sebuah dedikasi. Setelah dengan berbagai upaya cipta kondisi dalam menghadirkan Ramadhan yang kondusif dengan berbagai pengamanan aktivitas ibadah
masyarakat, polisi tetap berkomitmen menunjukkan profesionalitas dan humanitas dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan lebaran kultural masyarakat Lombok tersebut. Selain profesionalitas dan dedikasi anggota Kepolisian, tentu kita juga harus pahami diantara anggota polisi juga memiliki hak untuk menikmati bulan suci Ramadhan dan Lebaran dengan beribadah kepada sang pencipta dan berkumpul dengan keluarga. Kendati demikian, tuntutan tugas yang diterima dengan kebesaran hati menjadi penanda lebaran diantara anggota Kepolisian murni sebagai tindakan altruistik religius. Tindakan altruistik merupakan bentuk kebajikan yang mengutamakan kepentingan khalayak ramai dibandingkan kepentingan diri sendiri. Saat Lebaran bukanlah hal yang sulit kita temukan keberadaan anggota polisi di tempat-tempat ibadah dan mengamankan pusat-pusat keramaian di saat mereka sendiri memiliki hak untuk berlebaran di tengahtengah keluarga. Jadi jelas, nilai altruistik religius tersebut telah menjadi bagian dari profesionalitas seorang anggota Kepolisian. Penutup Tindakan altruistik religius Kepolisian baik dalam Operasi Ramadniya dan momen Lebaran Topat
jelas merupakan tindakan empatik kemanusian yang mengedepankan sisi solidaritas keagamaan. Tindakan tersebut bukan semata dorongan kewajiban namun perbuatan suka rela tanpa mengharap imbalan dari pengorbanan yang dilakukan. Kebahagiaan atas tindakan altruistik hanyalah ganjaran intrinsik yakni berupa kepuasaan, kebanggaan dan kehormatan dalam menjalankan profesionalitas kerja. Lain daripada itu, besarnya komitmen Kepolisian atas dasar altruistik religius dalam kegiatan pengamanan lebaran di Pulau Lombok ini perlu disikapi dengan peran serta warga masyarakat untuk secara besama-sama menjaga kondusifitas dan kekhidmatan Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Topat nantinya. Selain itu, masyarakat yang akan beraktivitas mudik selama Lebaran diharapkan dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan di pospos pengaman Operasi Ramadniya untuk meminimalisir angka kecelakaan selama mudik dan pasca mudik serta berkoordinasi dengan pihak Kepolisian di lingkungan masing-masing untuk meningkatkan keamanan rumah yang ditinggalkan selama mudik maupun aktivitas lebaran lainnya. (*)
BPBD Droping Air Bersih ke Kecamatan Donggo Mataram (Suara NTB) Tim BPBD Kabupaten Bima akhirnya turun tangan membantu warga di Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Tim turun setelah desa itu mengalami krisis air. Selain akibat kekeringan, sumber mata air diduga diputus dari Desa O’o sebagai tindakan balas dendam atas kasus pembunuhan Dewa, pemuda desa O’o, Kamis (29/6) lalu. Droping air dilakukan sejak Minggu (2/7) lalu ke desa setempat, berlanjut Senin (3/7) kemarin. ‘’Kami bawa masing masing satu tangki sejak kemarin sampai hari ini (Senin, red),’’ kata Kepala BPBD Kabupaten Bima, Taufik Rusdi melalui tim lapngan Bambang Hermawan kepada Suara NTB, Senin kemarin. Meski sudah dilakukan pengiriman dua unit mobil tangki isi 5000 liter itu, masyarakat masih tetap kekurangan. Seh-
ingga timnya berencana akan droping lagi untuk empat tangki Selasa hari ini. ‘’Besok (hari ini, red) kami kirim empat tangki lagi,’’ sebutnya. Diungkapkan Bambang, droping enam tangki air bersih itu sebelumnya atas permintaan Camat Donggo, Abubakar. Camat meminta pihaknya mendatangkan air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat karena sebelumnya aliran air sudah diputus, diduga dilakukan warga O’o. Aksi itu dilakukan dipicu bentrok antar pemuda Desa Doridungga dengan Desa O’o yang berujung tewasnya Dewa (25). Sebagai aksi balas dendam, warga Desa O’o memutus aliran air ke sejumlah bak penampung di Desa Doridungga. Langkah penanggulangan itu dilakukan BPBD setidaknya untuk memenuhi kebutuhan sementara warga setempat, sampai aliran air normal. (ars)
(Suara NTB/ars)
AIR BERSIH - Tangki air bersih yang dikirim BPBD Kabupaten Bima ke Desa Doridungga Kecamatan Donggo
Sistem Drainase Masih Kuno Dari Hal. 1 Dosen di Fakultas Teknik Unram ini menjelaskan, regulasi itu salah satunya dengan mengatur perizinan pembangunan. Dicontohkannya, dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk perumahan atau rumah toko (Ruko), perumahan itu harus menyediakan resapan air, bisa individual atau komunal. ‘’Itu sudah harus dilakukan di Kota Mataram. Karena ini sudah sangat pesat pertumbuhannya. Jadi kontrolnya adalah melalui IMB, misalnya tidak keluar izinnya, kalau tidak menyiapkan dengan baik sistem resapan airnya,’’ jelasnya. Dengan adanya resapan air, perumahan yang dulunya sawah, terjadi perubahan debit air yang mengalir artinya meresap kemudian mengalir. Dengan adanya resapan, air tidak mengalir keluar. Sehingga beban air yang ke sungai tidak bertambah. Daerah resapan juga harus dikaji dulu, mana yang resapan mana yang tidak. Saat ini masih belum berjalan dengan baik. Beberapa perumahan menurutnya sudah ada yang menyiapkan resapan air. Tapi banyak juga perumahan yang tidak menyediakan
karena tidak ada regulasi yang kuat. Atau kalau ada regulasi, berarti tidak menjalankan dengan baik. Penataan non fisik ini penting, ia mencontohkan di Sungai Ancar, dulu tidak pernah ada banjir. Setelah di daerah hulunya atau daerah tangkapan hujannya banyak perumahan baru, menjadi salah satu indikasi terjadinya banjir. Selain tentu saja penanganan fisik. Menurut Agustono, pembenahan fisik dapat melalui memperbesar saluran drainase atau mencari saluran alternatif menuju saluran terdekat. Dari segi fisik, menurutnya ada beberapa titik di Kota Mataram yang belum sempurna. Seperti di sekitar Babakan, Jalan Koperasi dan Jalan Panjitilar. Selain itu, menurutnya Agustono, ada beberapa drainase yang belum tepat. Dicontohkan, di Jalan Koperasi dan Jalan Panjitilar, drainase dibangun lebih tinggi dari jalan dan daerah pemukiman sekitar. “Drainase kelihatan muncul, itu kurang tepat. Karena drainase itu mengalirkan air dari jalan dan pemukiman,’’ katanya. Tahun lalu, saat belum ada saluran baru, banjir tidak terjadi separah saat ini. Tetapi setelah dibangun saluran be-
sar di Jalan Koperasi, itu malah terjadi banjir yang cukup besar menggenangi jalan bahkan pemukiman. ‘’Itu karena drainase itu lebih tinggi dan lubang masuk ke saluran drainase juga tidak ada. Saluran itu seperti kurang berfungsi dengan baik, saya pikir itu perlu ada penanganan perbaikan,’’ saran Agustono. Selain itu, penanganan banjir di Kota Mataram tidak hanya tanggung jawab pemerintah Kota Mataram. Ada juga tanggung jawab pemerintah pusat, seperti sungai yang ditangani oleh pemerintah pusat dalam hal ini Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Karena itu harus ada kerjasama dengan pemerintah pusat untuk menangani banjir yang disebabkan oleh sungai, seperti di Sunga Ancar dan Sungai Unus. ‘’Itu bukan hanya penanganan pemerintah kota, tapi juga pemerintah pusat melalui BWS Nusa Tenggara I yang memiliki peran penataan sungai,’’ katanya. Pada penanganan sungai, ia juga menyarankan diperlukan pembuatan tampungan atau semacam danau buatan. Sebagai penyimpanan sementara saat intensitas hujan cukup tinggi. ‘’Kalau saya lihat, lokasinya di Ancar daerah
hulu masih memungkinkan membangun tampungan. Sungai Unus perlu juga ada danau buatan atau tampungan untuk penyimpanan sementara saat hujan cukup tinggi, air disimpan sementara di danau-danau itu,’’ urainya. Danau itu tidak hanya untuk menyimpan banjir, bisa juga untuk tempat wisata. Menurutnya, bisa dikamuflase agar tidak melulu menjadi danau yang menampung genangan. Terkait dengan konsep yang ideal untuk penanganan drainase, ia belum bisa mengatakan mana konsep yang ideal. Sangat bergantung dari lokasi. Setiap lokasi berbeda tergantung dari kondisinya. Tapi menurutnya, kondisi di Kota Mataram sudah bagus karena dilewati oleh empat sungai utama, yaitu Sungai Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, dan Sungai Unus. Ada empat sungai yang ideal untuk mempercepat keluar banjir. Oleh karena itu, tinggal dibuat saluran utama yang meluncur ke sungai itu. Rekomendasi BPBD Kepala BPBD Kota Mataram Dedi Supriadi mengaku sudah memberikan beberapa catatan terkait banjir, penanganan dan maupun pencegahan. Salah satunya dengan
melakukan normalisasi sungai dan memperhatikan saluran drainase yang melewati rumah warga. “Kondisi di Kota Mataram ini masalahnya ada di bantaran sungai. Itu salah satu penyebab semakin sempitnya sungai dan terjadi pendangkalan di lima sungai yang ada di Kota Mataram,” ujarnya. Ia menyarankan agar Pemerintah Kota Mataram segera melakukan normalisasi. Selain itu, perlu adanya penertiban warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai di Kota Mataram. Sebab hal itu dinilai sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir, meskipun tidak secara langsung. “Karena sungainya dangkal akhirnya tidak bisa menyimpan debit air yang menyebabkan air meluap. Selain itu persoalan sampah, misalnya di Karang Buaya. Hampir setiap kali hujan kita bantu warga disana bersihkan,” ujarnya. Dedi mengatakan bahwa pihaknya hanya bertugas membantu korban atau masyarakat yang terkena musibah, salah satunya banjir. Namun menurutnya perlu antisipasi sebelum musibah itu terjadi. Ia juga meminta agar warga tidak tinggal di bantaran sungai. (ron/lin)
Mengabaikan Drainase, ’’Menabung’’ Bencana Dari Hal. 1 Drainase buruk ditengarai, akibat pembangunan yang melanggar batas bibir sungai sehingga menjadi penyebab penyempitan. Sampah yang menyumbat juga jadi penyebab melubernya air dari sungai ke pemukiman penduduk. ‘’Drainase sangat buruk dan sungai yang mengalami sidementasi,’’ jelasnya. Kondisi sungai ratarata di daerah dilihatnya sudah terjadi penyempitan. Belum lagi kondisi tanggul yang sudah usang karena belum banyak dilakukan perbaikan. Bencana semakin menjadi momok jika melihat kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang hanya menyiapkan anggaran Rp 2 miliar untuk pemeliharaan drainase. Anehnya, anggaran tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya. Melainkan, anggaran yang bersumber dari DAK untuk irigasi. Sehingga tahun ini (2017) dipastikan tidak ada anggaran untuk drainase. Persoalan drainase buruk yang ditengarai sebagai pemicu banjir, seakan-akan diabaikan. Padahal mengabaikan drainase yang kondisinya buruk sama halnya dengan ‘’menabung’’ bencana banjir. Menyadari tidak adanya alokasi anggaran untuk proyek drainase, tahun ini masyarakat harus waspada. Ditambah lagi dengan pesatnya pembangunan yang terindikasi tidak terintegrasi dengan detail perencanaan untuk drainase. Volume air mulai tidak sebanding dengan ketersediaan daya tampung drainase. Contoh, di kawasan Lingkar Selatan, semua perumahan drainasenya tidak conect dengan drainase utama sehingga tidak jelas arah aliran air ketika hujan. Komitmen penyelesaian penanganan banjir di Kota Mataram bukan barang baru.
Bertahun tahun, komitmen itu tak surut meski hasilnya belum nampak. Hujan Dua Jam Kenyamanan masyarakat di Kota Mataram pertengahan Ramadhan lalu buyar seketika tatkala air bah masuk ke pemukiman warga. Luapan air begitu cepat, padahal hujan yang mengguyur Ibukota Provinsi NTB ini hanya dua jam. Banjir yang ‘’menenggelamkan’’ ratusan rumah merupakan banjir ke sekian kali. Setelah kasus sebelumnya terjadi pada bulan Februari dan April lalu. Kondisi Kota Mataram seperti saat ini, sesungguhnya tidak lagi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Hasil identifikasi banyak faktor yang menyebabkan banjir jadi musuh masyarakat. Pertama, persoalan sistem drainase tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebelumnya. Kedua, sistem drainase saat ini menggunakan drainase tertutup. Padahal, sistem drainase diharuskan dengan pola terbuka, sehingga lebih mudah dikontrol. Ketiga, pembangunan begitu pesat terutama di daerah resapan. Sehingga, sumur resapan semakin terkikis. Keempat, bangunan tidak memperhatikan tata kelola RTRW atau tak memperhatikan fasilitas umum. Seperti membangun di atas saluran, membangun di pinggir sungai dan lain sebagainya. Kelima, sebagian besar sistem irigasi khusus di Lingkar Selatan semakin menyempit oleh pembangunan perumahan. Terakhir, sedimentasi di sungai maupun saluran sudah menebal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, persoalan banjir di Kota Mat-
aram tidak terlepas dari perlunya grand design. Karena, grand design ini tidak saja berbicara lingkup Kota Mataram saja, melainkan berbicara soal kawasan. Terutama kawasan di hulu yang tidak bisa dipungkiri bahwa kawasan hulu merupakan penyumbang banjir di Mataram. Persoalan lain, normalisasi saluran di Mataram membutuhkan biaya besar. Karena, kondisi sungai maupun saluran cukup parah oleh sedimentasi. ‘’Bukan saja Kota Mataram bertanggung jawab terhadap hal itu. Melainkan BWS dan PUPR NTB harus ambil andil. Karena, Pemkot Mataram memiliki keterbatasan anggaran,’’ ungkapnya. Hampir setiap tahun kata dia, Pemkot Mataram selalu meminta bantuan. Meskipun terbatas tapi bertahap bisa mengurangi titik banjir. Intervensi Satker PIP menurunkan anggaran seperti di Cakra Utara sampai Sayang - Sayang hanya sifatnya urgen saja. Sementara, banjir di Kekalik tidak terlepas dari tingginya sedimentasi serta bendungan di aliran Sungai Ancar di Kekalik Gerisak menghambat aliran air. Mahmuddin menambahkan, bendung ini awalnya mau dibongkar. Tetapi ketika dikomunikasikan dengan masyarakat terutama petani memohon untuk tidak dibongkar dulu karena membutuhkan air. Akan tetapi, yang paling penting partisipasi masyarakat. Terutama perajin tahu - tempe di Kekalik Gerisak agar tidak membuang limbah ke sungai. Melihat persoalan kompleks untuk penanganan banjir di Kota Mataram. Mahmuddin mengaku butuh anggaran ratusan miliar. Alasannya bahwa banyak drainase dimensinta kecil atau istilahnya ukuran lama. Ini tidak se-
banding dengan pembangunan di Mataram cukup pesat. Sumur resepan hampir mau habis, sehingga tidak ada lagi tempat menampung air. ‘’ Yang perlu adalah memperbesar dimensi saluran,’’ katanya. Jika dibandingkan postur anggaran di APBD hanya Rp 10 miliar untuk penanganan saluran dan drainase. Pihaknya berupaya jemput bola ke Pemerintah Pusat, agar menggelontorkan anggaran. Sayangnya, tahun 2017 tidak ada kucuran anggaran. ‘’Mudah - mudahan tahun 2018 ada anggaran untuk drainase,’’ harapnya. Terkait kondisi saluran di Kota Mataram, ia mengatakan melihat posisi pada umumnya hampir mengalami penyempitan. Tetapi berdasarkan kejadian - kejadian akibat hujan paling parah yang berkonektivitas langsung dengan Sungai Ancar dan Unus. Paling rawan justru aliran Sungai Unus karena daerah cekungan. Terutama di kawasan Karang Buaya sampai asrama haji. Terhadap dipermudahnya pemberian izin pembangunan perumahan di daerah resapan seperti di Lingkar Selatan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa berdalih hanya sifatnya administrasi saja. Artinya, izin dikeluarkan berdasarkan hasil kesepakatan tim dan telah melalui proses pengkajian. ‘’Kan ada tim yang memutuskan,’’ ujarnya. Pun demikian, pengembang tidak memperhatikan pola tata ruang dan lain sebagainya. Bukan menjadi urusan DPMPTSP, melainkan ranah Dinas PUPR selaku instansi teknis yang mengawasi. Masih Sebatas Komitmen Pemkot Mataram mengakui
banjir merupakan salah satu pekerjaan besar yang belum tuntas. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyebut, tahun ini kebijakan anggaran akan diarahkan sepenuhnya untuk program penanganan banjir. Salah satunya menata saluran secara komprehensif, khususnya di titik-titik yang rawan banjir. “Insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin tahun ini intervensi anggaran kita prioritaskan ke situ untuk bisa menata, menormalisasi kondisi saluran drainase kita di wilayah selatan,” terangnya. Sementara ini, pihaknya hanya melakukan normalisasi sebagai salah satu upaya jangka pendek menangani banjir di kawasan terdampak. Namun ke depan, seluruh saluran khususnya di wilayah selatan akan diperlebar dan dipasangi box culvert, sejenis gorong-gorong lebar yang terbuat dari beton. ‘’Untuk sementara kita lakukan normalisasi drainase yang terjadi penyempitan. Tapi ke depan kita akan melebarkan semua jaringan drainase dengan box culvert secara menyeluruh di kawasan selatan,” papar Mohan. Anggaran untuk program ini telah disiapkan, namun ia enggan menyebut jumlah spesifiknya. Belakangan ini daerah yang rawan dilanda banjir menurut Mohan ialah wilayah selatan. Sementara wilayah tengah dan utara diklaim telah bisa tertangani. Karenanya wilayah selatan akan menjadi prioritas penanganan, termasuk Karang Buaya (Pagutan Timur) hingga Mapak (Jempong Baru). “Belajar dari kasus kemarin di Mapak, drainasenya terlalu kecil. Terjadi penyempitan drainase kemudian juga aliran-aliran sungai yang seharusnya menuju ke laut itu tidak normal,” katanya. (ars/cem/ynt)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 4 Juli 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/her)
Loteng Terus Genjot Keterbukaan Informasi Publik Praya (Suara NTB) Tingkat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui masih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di NTB. Upaya menggenjot keterbukaan publik itupun kini terus dilakukan. Hal itu diakui Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (3/7). Minimnya ketersedian sumber daya manusia (SDM) pendukung keterbukaan informasi publik tersebut disinyalir sebagi penyebab utama, belum optimalnya pelaksaan aturan tentang keterbukaan informasi publik di daerah ini. “Dari sisi komitmen, kita sangat komit untuk bisa menerapkan keterbukaan informasi publik secara maksimal,” terangnya. Buktinya, tahun 2015 lalu Pemkab Loteng sudah mengeluarkan Perbup tentang petunjuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sebagai acuan bagi semua SKPD dalam menerapkan keterbukaan informasi publik tersebut. “Aturan teknis tentang keterbukaan informasi publik kita sudah punya. Tinggal implementasinya saja yang masih harus digenjot,” ujarnya. Sebagai tahap awal, pihaknya sudah mulai mempersiapkan SDM pendukung yang nantinya akan ditempatkan sebagai pejabat informasi publik disemua SKPD yang ada. Baru setelah itu, penyiapan fasilitas pendukung. Karena bagaimanapun juga, walaupun SDM sudah ada tapi fasilitas pendukung belum siap, maka pelaksaan keterbukaan informasi publik juga belum bisa optimal. “Tapi yang penting kita sudah punya SDM yang mumpuni dulu. Masalah fasilitas pendukung, bisa secara bertahap disiapkan,” imbuhnya. Jika semua SKPD sudah memiliki pejabat informasi publik, maka diharapkan keterbukaan informasi publik bisa berjalan optimal. Di mana masyarakat dan elemen lainnya bisa dengan mudah memperoleh informasi publik yang diharapkan dari semua SKPD lingkup Pemkab Loteng. “Tingkat keterbukaan publik kita memang rendah. Tapi bukan berarti kita pelit informasi. Hanya alur penyampaian informasi saja yang belum optimal dijalankan. Karena itu tadi, SDM kita belum memadai,” pungkas mantan Kepala BPMD Loteng ini. (kir)
HALAL BIHALAL – Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid didampingi Sekda, H.M. Taufiq bersalaman dengan aparat pemkab Lobar di bencingah kantor bupati dalam acara halal bihalal pemkab Lobar, Senin (3/7).
Hari Pertama Masuk Kerja
Bupati Lobar Gelar Halal Bihalal Giri Menang (Suara NTB ) – Hari pertama masuk kerja, Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menggelar halal bihalal bersama aparatur di lingkup Pemkab setempat. Halal bihalal digelar di depan kantor Bupati dihadiri segenap aparatur. Para pejabat pejabat hingga staf pun bergiliran salaman dengan bupati didampingi Sekda, H.M. Taufiq. Sebelum halal bihalal diadakan apel hari pertama masuk
kerja di lapangan bencingah kantor bupati. Usai apel, para apatur pun berbaris untuk bergantian salaman dengan bupati. Bupati didampingi Sekda dan pejabat Pemkab Lobar berdiri menyambut para pegawai yang mengantre untuk bersalaman di halaman kantor bupati. “Minal aidzin mohon maaf ya,” kata Fauzan tersenyum sembari menyalami satu per satu pegawai, Senin (3/7).
Halal bihalal dimaknai sebagai momen bersilaturahmi dengan sesama, juga sebagai ajang ribuan pegawai di lingkungan Pemkab Lobar untuk saling bermaaafan. Dengan silaturahmi, sesama manusia akan saling memaafkan atas kesalahan yang pernah dibuat serta memulai lembaran baru yang lebih baik di kehidupan ke depan. Setelah menggelar halal bihalal bupati dan Sekda langsung
menggelar rapat tertutup di ruangannya. Terkait apa materi rapatnya seputaran progres pembangunan daerah. Akibat terlalu padat agenda rapat, bupati pun tidak bisa melakukan sidak pada hari pertama kerja ini. “ Kan rapat tadi dari jam 09.30 Wita sampai siang hari, sehingga tidak bisa diakukan sidak,”jelas Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Saepul Ahkam kepada wartawan.
Dijelaskan sidak kemungkinan bakal dilaksanakan pada waktu tidak ditentukan karena khawatir bocor. Sementara itu, pantauan koran ini di sejumlah instansi pemerintahan tingkat kehadiran aparatur tidak terlalu signfikan. Sebab masih ada saja yang nambah libur tanpa ada alasan yang jelas. Namun ada juga yang libur karena alasan masuk akal. (her)
Usaha Parkir di Bangsal Enggan Bayar Pajak Tanjung (Suara NTB) Sejak bisnis jasa parkir dilakukan penataan oleh Pemkab beberapa waktu lalu, para pemilik parkir pun mulai diberikan beban membayar Pajak ke daerah. Namun sejak pembebanan kewajiban diberlakukan, hingga kini masih ada sejumlah pelaku usaha yang lamban bahkan terkesan enggan memenuhi kewajibannya kepada daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Utara, H. Zulfadli, SE., kepada wartawan Senin (3/7) mengakui masih ada usaha parkir yang mengantongi izin namun terkesan enggan membayar kewajiban. Bapenda pun mengupayakan agar pemilik tem-
pat parkir bisa bekerjsama untuk mendukung pembangunan di daerah. “Tidak semua pemilik parkir mau membayar pajak. Ini yang sedang kita upayakan agar mereka mau menyetorkan kewajibannya ke daerah,” ujar Zulfadli. Zulfadli menyebut, dari 16 unit jasa parkir yang beroperasi di pintu seputaran Pelabuhan Bangsal, Pemenang, 10 usaha di antaranya telah menyelesaikan kewajiban. Sedangkan enam unit usaha sisanya masih belum bersedia membayar pajak ke daerah. Sebagaimana kewajiban membayar pajak sudah diatur dalam regulasi Peraturan Daerah, maka tegas Zulfadli,
pihaknya akan tetap menagih para pengusaha tersebut. Baginya pengusaha parkir tidak punya alasan lagi untuk berkelit menghindari kewajibannya untuk mendukung pembangunan di KLU. Alasan enam objek pajak tidak membayar beragam sebut Kepala Bapenda, misalnya ada pengusaha yang mengaku masih kecewa karena tidak terlibat di kegiatan Pemkab. Referensi yang dikedepankan contohnya kegiatan Tahun Baru 2017 lalu. Alasan lainnya, kebijakan parkir kendaraan roda empat yang dipusatkan di Terminal Bangsal oleh Pemkab berdampak pada berkurangnya pendapatan pemilik parkir
Dugaan Penggelapan Tabungan Siswa
Disdik Loteng Turunkan Tim Praya (Suara NTB) Kasus dugaan penggelapan uang tabungan siswa oleh oknum guru honorer di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Puyung Kecamatan Jonggat, mendapat atensi Dinas Pendidikan (Disdik) Lombok Tengah (Loteng). Dan, sudah menurunkan tim untuk melakukan investigasi terkait kasus tersebut. “Tim sudah kita turunkan. Untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus ini,” aku Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada Suara NTB, Senin (3/7). Dikonfirmasi dikantor Bupati Loteng, Sumum mengaku pihak sudah mendapat laporan terkait kasus tersebut. Sehingga untuk memperoleh informasi yang jelas, terkait persoalan tersebut pihaknya sudah mengirim tim. Dengan sebelumnya berkoordinasi dengan Unit Pelaksanan Dinas (UPD) setempat. Hasil dari tim itulah yang nantinya akan dijadikan dasar bagi pihaknya untuk bersikap. Dan, sebelum ada hasil dari tim tersebut pihaknya belum bisa melakukan langkah apapun. “Seperti apa langkah yang akan kita ambil terkait persoalan ini, kita tunggu hasil tim dulu,” ujarnya. Disinggung sanksi yang bakal dijatuhkan kepada oknum guru tersebut, Sumum, mengaku juga belum bisa memastikan. Tapi apapun itu, jika memang ada pelanggaran tentu harus ada sanksi yang diberikan. Namun itu semua
tergantung prosesnya nantinya. “Prinsipnya, kasus ini sudah kita tangani. Seperti apa langkah dan upaya kita, tunggu hasil tim dilapangan,” pungkas Sumum. Seperti diberikan sebelumnya, salah seorang oknum guru SDN 2 Puyung Bq. He, sejak dua pekan terakhir jadi buruan sejumlah walid murid sekolah setempat. Lantaran diduga menggelapkan tabungan milik siswanya. Dengan nilai mencapai Rp. 72 juta lebih. Uang tabungan siswa yang diduga digelapkan tersebut milik siswa kelas III sekitar
Rp 60 juta. Ditambah uang tabungan siswa kelas VI sebanyak sekitar Rp. 12 juta. Bq. He sendiri merupakan guru untuk kelas VI. Namun uang tabungan siswa kelas III juga ikut dibawa. Sebelum kejadian tersebut, pihak sekolah sudah mengingatkan yang bersangkutan untuk menyimpan uang tabungan siswa tersebut ke bank. Supaya uang tabungan milik siswa lebih aman. Namun rupanya, saran pihak sekolah tersebut tidak diindahkan. Tetapi justru diduga digunakan untuk keperluan lain. (kir)
Bangsal. Hingga kritik terhadap kondisi sarana dan prasarana penghubung Bangsal yang masih belum ditata oleh Pemkab. “Saat tim kami turun melakukan penagihan, mereka juga mengancam tidak membayar pajak sebelum tuntutan itu dikabulkan,” imbuhnya. Bapenda dalam proses penagihan pajak dan retribusi telah menyusun jadwal penagihan ke masyarakat. Hal ini dilakukan karena minimnya petugas pungut pajak dan retribusi yang dimiliki. Terakhir menagih yakni pada tanggal 5 Juni lalu. Data ter-
akhir itulah diketahui masih ada enam usaha parkir yang masih bersikeras (menolak membayar). “Tapi kami juga akan tetap menagih apapun alasannya. Dalam waktu dekat kami akan panggil juga pengusaha yang tidak mau membayar pajak itu,” cetus mantan Asisten II ini. Ia menambahkan hingga saat ini besaran pungutan pajak dari usaha parkir yang ada masih relatif rendah. Sepanjang tahun 2017, pajak parkir yang masuk hanya Rp 2,9 juta dari mereka yang sudah menyetor. (ari)