HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 3 OKTOBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 170 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kemarau Panjang, Warga Rebutan Air Bersih Mataram (Suara NTB) Dampak sosial kemarau berkepanjangan semakin dirasakan masyarakat. Warga bahkan harus berebut air bersih disuplai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terbatas. Pemandangan itu terjadi di titik titik kekeringan di Kabupaten Bima. Salah satu titik terparah di Kecamatan Donggo dan Kecamatan Soromandi
Kabupaten Bima. Dua daerah dataran tinggi ini langganan kekeringan setiap tahun. Saat suplai air Rabu (2/10) kemarin, warga berebut air dari mobil tangki. Air disalurkan melalui tangki dimasukkan ke dalam bak penampung. Warga berebut memasukkan ember dan jeriken ke dalam bak untuk mendapat air yang volumenya hanya 5000 liter. Hanya dalam waktu satu jam, air ludes jadi rebutan puluhan ibu-ibu.
Menurut Kasubid Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan, Dusun Ndano Ndere Desa Bajo adalah desa paling parah terdampak kekeringan. Di desa ini, bak yang biasa jadi wadah menampung air melalui pipa dari perbukitan, debitnya semakin kecil. “Beginilah kondisinya, warga sampai berebut air. Kami tidak bisa mengaturnya. Untuk diketahui, kadang-
kadang mereka berkelahi karena berebutan air yang terbatas,” kata Bambang dihubungi Suara NTB Rabu (2/10). Bambang mengaku sulit mengatur meski setiap proses distribusi meski melibatkan aparat. Namun dipahaminya karena warga sangat membutuhkan air bersih yang semakin sulit didapat. Juga air yang didapat hanya untuk keperluan minum dan memasak. Bersambung ke hal 15
Panggil Penunggak Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) akhirnya memanggil para penunggak kerugian negara yang belum menyelesaikn kewajibannya. Panggilan sudah dilayangkan untuk dilakukan sidang yang rencananya digelar Kamis (3/10) hari ini. Sidang TPTGR dengan majelis dipimpin Penjabat Sekda NTB, anggota dari unsur Inspektorat dan Badan Pengelola Keuagan dan Aset Daerah (BPKAD). Bersambung ke hal 15
TO K O H Hindari Kegaduhan GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten tidak diam terkait nasib warga NTB yang berada di Papua. Pemprov terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat, termasuk mengenai pemulangan warga yang ingin kembali ke NTB. ‘’Sejak hari pertama kita mengikuti semua prosesnya. Kita sudah perintahkan Dinas Sosial bahkan Staf Ahli, khusus soal itu. Tapi ini isu yang sangat sensitif,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Rabu (2/10). Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist_bambang bpbd)
BEREBUT - Warga Ndano Ndere saat berebut air yang disalurkan dari mobil tangki.
Survei KPK, NTB 10 Besar Daerah Berintegritas
Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) pada 20 provinsi, salah satunya NTB. Hasil survei, daerah Timur Indonesia ini urutan ke enam atau masuk 10 besar Indeks Integritas tahun 2018.
Posisi NTB relatif baik untuk survei dua entitas, yakni pada survei kelompok kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Skornya mencapai 73,13. NTB lebih unggul dari Pemprov Jawa Barat pada urutan ke delapan dengan skor 72,97 persen. Begitu juga untuk penilaian SPI khusus kategori pemerintah daerah, Provinsi NTB unggul dari Jawa Barat. Semakin tinggi nilai SPI, daerah tersebut dianggap berintegritas tinggi. Menurut Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana Rabu (2/10) kemarin, SPI itu setelah melakukan penilaian yang dilakukan terhadap 6 Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi. Langkah ini menurutnya sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mendorong kesadaran akan risiko korupsi. Bersambung ke hal 15
(sumber : kpk.go.id)
INTEGRITAS - Ranking SPI KPK untuk daerah berintegritas.
Sarat Penumpang, Pelayaran Badas-Surabaya Jadi Andalan
H. Zulkieflimansyah
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/ist)
Usulkan 500 Formasi CPNS KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) menyurati Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terkait dengan jadwal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS formasi Tahun 2019. Surat Kemen PANRB tersebut dengan nomor B/ 1007/S.SM.01.00/2019 tertanggal 1 Oktober 2019. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si, Rabu (2/ 10) menjelaskan sesuai surat Kemen PANRB tersebut, Kemen PANRB telah membuat jadwal rekrutmen dan seleksi CPNS 2019. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
SANDAR - KMP Swarna Bahtera, saat sandar di Pelabuhan Badas Minggu (29/9) lalu. Hari itu menjadi hari perdana dibukanya penyeberangan jarak jauh lintas Badas-Surabaya.
Mataram (Suara NTB) – Tingginya animo masyarakat sejak diresmikannya pelayaran perdana KMP Swarna Bahtera lintas BadasSurabaya pada Minggu (29/9) lalu disebut menjadi pertanda baik bagi perkembangan moda transportasi laut. Khususnya untuk long distance ferry atau kapal feri jarak jauh di Sumbawa. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ir. Asep Supriatna, menerangkan, tingginya animo tersebut tidak terlepas dari upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat pengguna, terutama untuk intensitas transportasi laut. ‘’Mudah-mudahan itu bisa lebih bermanfaat untuk kawasan masyarakat
di Sumbawa, Bima Dompu,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/10) di Mataram. Diterangkan Asep, saat ini Dishub NTB tengah melakuan pengecekan dan pemantauan demand atau permintaan pada pelayaran yang dijadwalkan dua kali seminggu itu. Yaitu pada hari Minggu pukul 10.00 Wita dan Jumat pukul 22.00 Wita. Penuhnya muatan KMP Swarna Bahtera pada pelayaran perdananya disebut Asep sebagai bukti bahwa masyarakat Sumbawa telah menunggu jalur pelayaran tersebut. ‘’Kalau ini bisa continue (berlangsung terus) kiita bisa tambah tripnya. Mungkin dari seminggu dua kali bisa (jadi) tigaempat dan lain sebagainya,’’ ujarnya. Bersambung ke hal 15
Tiga Pejabat Eselon II Digeser, Jabatan Kadisperin Dibiarkan Lowong
H. Fathurrahman (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc melakukan mutasi 233 pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB. Dari ratusan pejabat yang dimutasi, tiga pejabat eselon II digeser dari jabatannya. Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB dibiarkan lowong. Pemprov akan mencari pejabat yang cocok untuk menduduki jabatan tersebut untuk mewujudkan program unggulan industerialisasi. “Sedang dicari siapa yang cocok. Kita perlu punya waktu sedikit untuk mencoba mencari (pejabat) yang paling pas. Insya Allah akan ada seleksi terbuka,” kata Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si dikonfirmasi usai pelantikan dan
pengambilan sumpah jabatan 233 pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, Rabu (2/10) petang. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah ratusan pejabat struktural Pemprov NTB itu dihadiri Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Siti Hartina, MM, Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dan Wakil Ketua Sementara DPRD NTB, Drs. H. Ridwan Hidayat.Hadir juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Tiga pejabat eselon II yang digeser dari jabatannya adalah Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si dimutasi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
LANTIK - Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi melantik dan mengambil rumpah jabatan 230 pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Rabu (2/10) sore.