LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
KAMIS, 1 MARET 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 01TAHUN KE 14
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Soal Survei
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004
Ali BD di Mata Ulama
Amaq Asrul: Terima Kasih Telah TGH Muchlis Ibrahim: Mempopulerkan Saya Bapak Orang Sasak
Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok H. Moch Ali Bin Dachlan
PIMPINAN Pondok Pesantren (Ponpes) Islahuddiny Kediri Lombok Barat (Lobar), Drs. TGH. Muchlis Ibrahim, MSi memiliki pendapat tersendiri tentang Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan. Dikutip dari buku karya TGH Abdul Latief, HR dalam berjudul H. Ali BD di mata ulama dan sahabat, Pimpinan Ponpes Islahuddiny ini menyebut Ali BD sebagai tokoh yang dalam Bahasa Sasak, jamakjamak. Tokoh jamak-jamak. Ali BD disebut Bapak orang Sasak. Bersambung ke hal 15
TGH Muchlis Ibrahim (Suara NTB/rus)
CALON Gubenur dari jalur independen, non partai dan non blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan menanggapi santai saja hasil-hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga yang kemudian dipublikasikan di sejumlah media. Adanya survei-survei tersebut disambut baik dan Ali BD menyampaikan terima kasih karena merasa dipopulerkan. ‘’Kita kan menjadi di sebut-sebut,’’ ucapnya saat dikonfirmasi di Selong, Rabu (28/2) kemarin. Dia menjelaskan, survei-survei itu bagus bagi calon yang menggunakan survei. Namun tidak ada jaminan atas harapan akan memiliki pengaruh besar merubah pandangan rakyat terhadap calon dengan hasil survei tertinggi. ‘’Belum tentu ada orang yang terpengaruh karena melihat hasil survei,’’ katanya. Bersambung ke hal 15
Kita Ingin Gubernur dari Lombok Timur RABU (28/2) kemarin, sejumlah Kepala Dusun (Kadus) di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersilaturahmi ke calon Gubernur Independen, Gubernur Non Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan di kediamannya di Selong. Para Kadus ini menyatakan kesiapannya mendukung Amaq Kake Asrul sebagai Gubernur NTB 2018-2023 mendatang. Seperti dikemukakan Kadus Dalem Daya, Desa Sakra Kecamatan Sakra, Tarunawan memilih Papuk Abada itu karena sudah berhasil memimpin Lotim. Dikatakan, pembangunan Lotim cukup pesat. Lotim dibangun tanpa utang. Tidak seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya. Cara memimpin Lotim ini katanya, bisa diimplementasikan saat memimpin NTB. ‘’Kita ingin Gubernur harus dari Lombok Timur, tidak dari daerah lain,’’ terang Kadus Tarunawan. Ditegaskan, apalagi dalam waktu dekat Sumbawa akan menjadi Provinsi Pulau Sumbawa. Terpisah dari Lombok. Bersambung ke hal 15
Oknum Pejabat Pemprov Diduga Terima Aliran Dana BPR
TO K O H Akomodir Honorer Jadi PNS
Asikin Sultan
SILATURAHMI-Para Kadus di wilayah Desa Sakra saat bersilaturahmi dengan Calon Gubernur Independen Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan.
KOMISI II DPR RI sedang merevisi UU No. 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengakomodir tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Komisi yang membidangi masalah kepegawaian ini melihat jumlah PNS yang pensiun tiap tahun dengan jumlah masyarakat yang dilayani sudah tak seimbang. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi II DPR RI, Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Satu per satu tersangka mengungkap peran pihak lain yang diduga menerima aliran dana proses konsolidasi merger PT. Bank BPR NTB. Setelah membeberkan dugaan aliran dana itu ke Pansus DPRD NTB, giliran eksekutif disentil. Dana konsolidasi merger BPR juga diduga mengalir ke oknum pejabat penting di Pemprov NTB. Menurut Ihw, dana sebesar Rp 50 juta itu diserahkan ke oknum pejabat penting di Pemprov NTB. ‘’Tidak jelas untuk apa uang Rp 50 juta itu. Tapi memang ada penyerahan karena memang ada permintaan,’’ ungkap Ihw melalui kuasa hukumnya, Dr. Umaiyah, SH.,MH kepada Suara NTB, Rabu (28/2). Nama oknum pejabat itu juga disebut oleh ter-
sangka Mtw sebelumnya karena ia tahu persis. Sebab Mtw yang mengendalikan pengeluaran, itu pun atas perintah dari Kepala Biro Perekonomian waktu itu. Siapa oknum pejabat penting itu? Nanti katanya, nama oknum pejabat penting itu akan dibongkar. Itu dilakukan tidak lepas dari kekecewaan para tersangka. ‘’Karena para tersangka ini dip-
idanakan atas perbuatan orang lain. Seperti yang ini, ada penyerahan uang, tapi penerima uang tidak diproses hukum. Jelas tersangka angkat bicara,’’ katanya. Informasi diperoleh Suara NTB, penyerahan uang itu bertahap dilakukan, Rp 50 juga dan Rp 30 juta. Sehingga total menjadi Rp 80 juta. Bersambung ke hal 15
Staf Khusus Presiden Atensi Kasus Merger BPR
(Suara NTB/nas)
KO M E N TTAA R Akper Berhenti Operasi MULAI 2019 mendatang, Akademi Keperawatan (Akper) NTB berhenti beroperasi. Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhir 2017, dari 58 pendidikan tinggi kesehatan yang berada di bawah naungan Kemenkes di seluruh Indonesia, hanya 19 yang memenuhi syarat di bawah pengelolaan Kemenkes dan Kemendikti. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
SILATURAHMI - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, Abetnego Tarigan bersama Alois Wisnu Hardana dan Abraham Wirotomo saat bersilaturahmi ke Redaksi Suara NTB, Rabu (28/2).Mereka diterima Penanggung Jawab Suara NTB, H. Agus Talino (ke tiga dari kiri) dan Redaktur Pelaksana Raka Akriyani (paling kanan).
(Suara NTB/ars)
TERPAKSA URUNAN - Kondisi ruas jalan menuju Pantai Pink, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru , Lombok Timur rusak parah. Padahal akses yang sama jadi penghubung objek wisata indah lainnya ini belum disentuh pemerintah. Warga setempat terpaksa urunan membeli tanah sebanyak 36 truk senilai Rp 20 juta. Itu pun hanya beberapa kilometer yang bisa ditimbun, selebihnya masih rusak.
Mataram (Suara NTB) Sejumlah staf khusus Presiden RI turun ke NTB untuk menyerap masukan, salah satunya dari sektor penegakan hukum. Tim menghimpun informasi terkait kasus salah satunya dugaan korupsi merger PT. Bank BPR NTB . Kasus ini diatensi secara khusus terkait proses penegakan hukumnya. ‘’Kami banyak mendapat masukan terkait kasus ini (merger BPR), kami akan coba lakukan pendalaman,’’ kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Abetnego Tarigan saat bersilaturahmi ke Redaksi Suara NTB, Rabu (28/2). Abetnego Tarigan dalam kunjungannya didampingi Alois Wisnu Hardana dan Abraham Wirotomo sebagai Tenaga Ahli Madya. Rombongan diterima Penanggung Jawab Suara NTB, H. Agus Talino dan Tim Redaksi Suara NTB. Meski level daerah, kasus ini menurutnya tidak dipandang remeh. Dari kajian awalnya, BPR esensinya sangat penting untuk pengembangan perekonomian masyarakat NTB. Tapi niat baik dari proses penggabungan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), menurutnya sangat berdampak dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menggelar rapat koordinasi membahas rencana kebijakan penanggulangan bencana tahun 2019. Rapat dihadiri Sekda Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D dan sejumlah pihak dari unsur Bappeda, BPKAD, Dinas PU PR, ahli gempa Universitas Mataram. Kesepakatan dalam rakor sejak tanggal 26 – 28 Februari itu tertuang dalam tujuh poin. Kepala BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT kepada Suara NTB menjelaskan, tujuh poin dalam rumusan itu terkait
dengan dorongan pihaknya merevisi sejumlah pasal dalam Undang Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. ‘’Revisi pasal dalam Undang Undang ini berkaitan dengan mitigasi struktural bencana,’’ kata Mohammad Rum. Dimana poin pertama disebutkan, rancangan RKP 2019 program prioritas penanggulangan bencana masuk dalam prioritas nasional ke dua. Dalam arti, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan penguatan koneksivitas dan kemaritiman dari pusat sampai daerah. ‘’Kalau sudah jadi prioritas nasional, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
BPBD Sepakati Tujuh Poin Strategi Penanggulangan Bencana 2019
RAKOR - FOTO BERSAMA: Sekda NTB H Rosiady H Sayuti dan Kepala BPBD NTB H. Mohammad Rum foto bersama kepala BPBD se NTB dan peserta rakor strategi penanggulangan bencana 2019.