LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
KAMIS, 1 MARET 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 01TAHUN KE 14
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Soal Survei
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004
Ali BD di Mata Ulama
Amaq Asrul: Terima Kasih Telah TGH Muchlis Ibrahim: Mempopulerkan Saya Bapak Orang Sasak
Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok H. Moch Ali Bin Dachlan
PIMPINAN Pondok Pesantren (Ponpes) Islahuddiny Kediri Lombok Barat (Lobar), Drs. TGH. Muchlis Ibrahim, MSi memiliki pendapat tersendiri tentang Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan. Dikutip dari buku karya TGH Abdul Latief, HR dalam berjudul H. Ali BD di mata ulama dan sahabat, Pimpinan Ponpes Islahuddiny ini menyebut Ali BD sebagai tokoh yang dalam Bahasa Sasak, jamakjamak. Tokoh jamak-jamak. Ali BD disebut Bapak orang Sasak. Bersambung ke hal 15
TGH Muchlis Ibrahim (Suara NTB/rus)
CALON Gubenur dari jalur independen, non partai dan non blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan menanggapi santai saja hasil-hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga yang kemudian dipublikasikan di sejumlah media. Adanya survei-survei tersebut disambut baik dan Ali BD menyampaikan terima kasih karena merasa dipopulerkan. ‘’Kita kan menjadi di sebut-sebut,’’ ucapnya saat dikonfirmasi di Selong, Rabu (28/2) kemarin. Dia menjelaskan, survei-survei itu bagus bagi calon yang menggunakan survei. Namun tidak ada jaminan atas harapan akan memiliki pengaruh besar merubah pandangan rakyat terhadap calon dengan hasil survei tertinggi. ‘’Belum tentu ada orang yang terpengaruh karena melihat hasil survei,’’ katanya. Bersambung ke hal 15
Kita Ingin Gubernur dari Lombok Timur RABU (28/2) kemarin, sejumlah Kepala Dusun (Kadus) di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersilaturahmi ke calon Gubernur Independen, Gubernur Non Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan di kediamannya di Selong. Para Kadus ini menyatakan kesiapannya mendukung Amaq Kake Asrul sebagai Gubernur NTB 2018-2023 mendatang. Seperti dikemukakan Kadus Dalem Daya, Desa Sakra Kecamatan Sakra, Tarunawan memilih Papuk Abada itu karena sudah berhasil memimpin Lotim. Dikatakan, pembangunan Lotim cukup pesat. Lotim dibangun tanpa utang. Tidak seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya. Cara memimpin Lotim ini katanya, bisa diimplementasikan saat memimpin NTB. ‘’Kita ingin Gubernur harus dari Lombok Timur, tidak dari daerah lain,’’ terang Kadus Tarunawan. Ditegaskan, apalagi dalam waktu dekat Sumbawa akan menjadi Provinsi Pulau Sumbawa. Terpisah dari Lombok. Bersambung ke hal 15
Oknum Pejabat Pemprov Diduga Terima Aliran Dana BPR
TO K O H Akomodir Honorer Jadi PNS
Asikin Sultan
SILATURAHMI-Para Kadus di wilayah Desa Sakra saat bersilaturahmi dengan Calon Gubernur Independen Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan.
KOMISI II DPR RI sedang merevisi UU No. 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengakomodir tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Komisi yang membidangi masalah kepegawaian ini melihat jumlah PNS yang pensiun tiap tahun dengan jumlah masyarakat yang dilayani sudah tak seimbang. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi II DPR RI, Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Satu per satu tersangka mengungkap peran pihak lain yang diduga menerima aliran dana proses konsolidasi merger PT. Bank BPR NTB. Setelah membeberkan dugaan aliran dana itu ke Pansus DPRD NTB, giliran eksekutif disentil. Dana konsolidasi merger BPR juga diduga mengalir ke oknum pejabat penting di Pemprov NTB. Menurut Ihw, dana sebesar Rp 50 juta itu diserahkan ke oknum pejabat penting di Pemprov NTB. ‘’Tidak jelas untuk apa uang Rp 50 juta itu. Tapi memang ada penyerahan karena memang ada permintaan,’’ ungkap Ihw melalui kuasa hukumnya, Dr. Umaiyah, SH.,MH kepada Suara NTB, Rabu (28/2). Nama oknum pejabat itu juga disebut oleh ter-
sangka Mtw sebelumnya karena ia tahu persis. Sebab Mtw yang mengendalikan pengeluaran, itu pun atas perintah dari Kepala Biro Perekonomian waktu itu. Siapa oknum pejabat penting itu? Nanti katanya, nama oknum pejabat penting itu akan dibongkar. Itu dilakukan tidak lepas dari kekecewaan para tersangka. ‘’Karena para tersangka ini dip-
idanakan atas perbuatan orang lain. Seperti yang ini, ada penyerahan uang, tapi penerima uang tidak diproses hukum. Jelas tersangka angkat bicara,’’ katanya. Informasi diperoleh Suara NTB, penyerahan uang itu bertahap dilakukan, Rp 50 juga dan Rp 30 juta. Sehingga total menjadi Rp 80 juta. Bersambung ke hal 15
Staf Khusus Presiden Atensi Kasus Merger BPR
(Suara NTB/nas)
KO M E N TTAA R Akper Berhenti Operasi MULAI 2019 mendatang, Akademi Keperawatan (Akper) NTB berhenti beroperasi. Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhir 2017, dari 58 pendidikan tinggi kesehatan yang berada di bawah naungan Kemenkes di seluruh Indonesia, hanya 19 yang memenuhi syarat di bawah pengelolaan Kemenkes dan Kemendikti. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
SILATURAHMI - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, Abetnego Tarigan bersama Alois Wisnu Hardana dan Abraham Wirotomo saat bersilaturahmi ke Redaksi Suara NTB, Rabu (28/2).Mereka diterima Penanggung Jawab Suara NTB, H. Agus Talino (ke tiga dari kiri) dan Redaktur Pelaksana Raka Akriyani (paling kanan).
(Suara NTB/ars)
TERPAKSA URUNAN - Kondisi ruas jalan menuju Pantai Pink, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru , Lombok Timur rusak parah. Padahal akses yang sama jadi penghubung objek wisata indah lainnya ini belum disentuh pemerintah. Warga setempat terpaksa urunan membeli tanah sebanyak 36 truk senilai Rp 20 juta. Itu pun hanya beberapa kilometer yang bisa ditimbun, selebihnya masih rusak.
Mataram (Suara NTB) Sejumlah staf khusus Presiden RI turun ke NTB untuk menyerap masukan, salah satunya dari sektor penegakan hukum. Tim menghimpun informasi terkait kasus salah satunya dugaan korupsi merger PT. Bank BPR NTB . Kasus ini diatensi secara khusus terkait proses penegakan hukumnya. ‘’Kami banyak mendapat masukan terkait kasus ini (merger BPR), kami akan coba lakukan pendalaman,’’ kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Abetnego Tarigan saat bersilaturahmi ke Redaksi Suara NTB, Rabu (28/2). Abetnego Tarigan dalam kunjungannya didampingi Alois Wisnu Hardana dan Abraham Wirotomo sebagai Tenaga Ahli Madya. Rombongan diterima Penanggung Jawab Suara NTB, H. Agus Talino dan Tim Redaksi Suara NTB. Meski level daerah, kasus ini menurutnya tidak dipandang remeh. Dari kajian awalnya, BPR esensinya sangat penting untuk pengembangan perekonomian masyarakat NTB. Tapi niat baik dari proses penggabungan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), menurutnya sangat berdampak dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menggelar rapat koordinasi membahas rencana kebijakan penanggulangan bencana tahun 2019. Rapat dihadiri Sekda Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D dan sejumlah pihak dari unsur Bappeda, BPKAD, Dinas PU PR, ahli gempa Universitas Mataram. Kesepakatan dalam rakor sejak tanggal 26 – 28 Februari itu tertuang dalam tujuh poin. Kepala BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT kepada Suara NTB menjelaskan, tujuh poin dalam rumusan itu terkait
dengan dorongan pihaknya merevisi sejumlah pasal dalam Undang Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. ‘’Revisi pasal dalam Undang Undang ini berkaitan dengan mitigasi struktural bencana,’’ kata Mohammad Rum. Dimana poin pertama disebutkan, rancangan RKP 2019 program prioritas penanggulangan bencana masuk dalam prioritas nasional ke dua. Dalam arti, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan penguatan koneksivitas dan kemaritiman dari pusat sampai daerah. ‘’Kalau sudah jadi prioritas nasional, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
BPBD Sepakati Tujuh Poin Strategi Penanggulangan Bencana 2019
RAKOR - FOTO BERSAMA: Sekda NTB H Rosiady H Sayuti dan Kepala BPBD NTB H. Mohammad Rum foto bersama kepala BPBD se NTB dan peserta rakor strategi penanggulangan bencana 2019.
SUARA NTB Kamis, 1 Maret 2018
SUARA MATARAM
Halaman 2
Harga Cabai di Mataram Melonjak Mataram (Suara NTB) Kondisi cuaca ekstrem belakangan ini diduga berpengaruh terhadap harga cabai di Kota Mataram. Harga bumbu dapur ini mencapai Rp 70 - 80 ribu/kg, melonjak dibandingkan dengan harga beberapa hari sebelumnya.
(Suara NTB/cem)
MELONJAK - Pedagang cabai di Pasar Cemara, Inaq Resi menunjukkan cabai yang dibeli di pengepul di Pasar Mandalika, Rabu (28/2). Harga salah satu bumbu dapur ini melonjak mencapai Rp 70.000 lebih/kg.
Prioritaskan Insfrastruktur UNTUK tahun 2018, kelurahan Tanjung Karang Permai lebih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur. “Kita melanjutkan infrastruktur yang sudah ada, terutama di lingkungan yang agak kumuh,” jelas lurah Tanjung Karang Permai, Syamsudi. Terutama pembangunan saluran yang melintasi perkampungan yang mengalami pendangkalan. “Saluran itu sudah lama tidak pernah dibersihkan seh(Suara NTB/uul) ingga perlu dilakukan normalSyamsudi isasi,” terangnya. Saluran ini berada di dekat perumahan yang berada di lingkungan Bagek Kembar yang menembus ke perumahan Tanjung Karang Permai yang jika musim hujan datang, maka akan tergenang oleh air. “Itu sudah lama tidak pernah dinormalisasi dan di tahun ini kita usulkan normalisasinya melalui program Kotaku,” tambahnya. Program Kotaku ini juga menjadi fokus pihak kelurahan untuk dilakukan di lingkungan Bagek Kembar yang kondisinya cukup kumuh. “Di sini yang perkampungan hanya di Bagek Kembar yang kondisinya masih kumuh, sedangkan kalau di perumahan kan sudah tertata dengan baik,” kata Syamsudi. Dalam program ini, pembangunan rumah kumuh masih menjadi prioritas agar menjadi rumah layak huni bagi masyarakat. “Di tahun ini kita melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan di tahun kemarin karena program Kotaku ini berlanjut sampai 2019,” jelasnya. Apalagi sasaran program Kotaku ini adalah untuk meningkatkan berbagai bidang terutama di kawasan pemukiman kumuh. “Terutama dalam penataannya dan sebagainya yang menjadi sasaran program ini,” tambahnya. Pelaksanaan program Kotaku di tahun kemarin, imbuh Syamsudi, sudah memberikan perubahan yang nyata bagi wajah lingkungan Bagek Kembar. “Contoh paling nyatanya adalah program rumuh kumuh itu, sudah dibangunkan saluran, dan lainnya,” jelasnya. (uul)
Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, Rabu (28/2) menyampaikan, selain faktor cuaca ekstrem sebelumnya terjadi menyebabkan produksi cabai di Kabupaten Lombok Timur menyusut. Hal ini berakibat menurunnya pasokan ke pasar tradisional di Mataram. Sementara, program pembibitan cabai yang merupakan intervensi Pemkot Mataram produksinya kecil. “Yang 100 hektar sudah selesai ditanam. Kita lanjutkan lagi 20 hektar. Tapi panennya sedikit,” kata Mutawalli. Melonjaknya harga cabai menurutnya, harus segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian NTB. Artinya, Pemprov memasok kebutuhan cabai dari Pulau Sumbawa untuk kebutuhan masyarakat di Kota Mataram. Tren kenaikan harga salah satu bumbu dapur tersebut, petani kebanyakan mengirim ke Pulau Jawa. Kemudian kebutuhan
DPPKB Gelar Orientasi Medis Pansel Dua Jabatan Eselon II Teknis bagi Petugas Klinik KB Pemkot Konsultasikan Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram secara masif memberikan pemahaman kepada mitra kerja pelayanan KB. Di antaranya, melaksanakan orientasi medis teknis bagi petugas klinik KB se - Kota Mataram. Pembekalan ini menurut Kepala DPPKB, Sutrisno, sebagai bentuk upaya meningkatkan pemahaman tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Selain itu, orientasi teknis ini dimaksudkan untuk mengetahui target - target kesertaan KB baik peserta KB baru maupunan peserta KB aktif atau ulangan. “Semua target tersebut diharapkan dapat dibina dan dilayani dengan baik oleh seluruh klinik KB yang ada di Kota Mataram,” harap Sutrisno, Rabu (28/1). Dia menyebutkan, target peserta KB baru sebanyak 10.443 akseptor. Dan, peserta KB aktif atau ulangan yang harus dibina dan perlu dipertahankan sebanyak 56.275 peserta. Oleh karena itu, Sutrisno menekankan agar seluruh pelayanan yang diberikan oleh
ke Kemendagri
(Suara NTB/ist)
PEMAPARAN - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno memberikan pemaparan pada Orientasi Medis Teknis Bagi Petugas Klinik KB se - Kota Mataram. klinik KB harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, petugas diminta memberikan informasi sekaligus edukasi tentang dampak positif dan negatif alat kontrasepsi yang akan digunakan masyarakat. ‘’Sehingga, warga menggunakan alat kontrasepsi merasa aman dan nyaman,” tambahnya. Sutrisno kembali mengin-
gatkan terhadap pembagian target di masing - masing klinik KB. Guna memudahkan penyiapan sarana KB dan alat kontrasepsinya, supaya memudahkan masyarakat ingin menjadi peserta KB. “Ke depan, diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera sesuai dengan visi - misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya,” harapnya. (cem/*)
UMKM Jangan Dipersulit PANSUS Waralaba pada DPRD Kota Mataram merampungkan pembahasan Raperda itu, Rabu (28/2). Sehingga dalam waktu dekat, Raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram itu siap diparipurnakan bersama tiga Raperda lainnya. Ketua Pansus waralaba DPRD Koata Mataram, Drs. H.M. Zaini kepada Suara NTB mengatakan, bahwa salah satu hal yang ditekankan dalam (Suara NTB/fit) Raperda itu, adalah bagaimH.M. Zaini ana waralaba dapat menggandeng UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). ‘’Waralaba diminta membuat kerjasama dengan UMKM, tapi dengan sepanjang ada ketentuan yang memang diatur dalam waralaba itu. Kan wajib itu tapi ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh rekan mitra,’’ terangnya. Tujuannya tidak lain untuk menghidupkan UMKM yang ada di Kota Mataram. Meskipun dari kalangan eksekutif mengklaim bahwa usaha waralaba sudah mulai menggandeng UMKM yang ada di Kota Mataram. Hanya saja yang diharapkan Dewan adalah tidak saja toko modern yang mengakomodir UMKM, tetapi juga merek-merek waralaba yang membuka usaha di Mataram. Hal lain yang juga diatur dalam Raperda waralaba ini adalah mengenai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang sebelumnya di Disdag (Dinas Perdagangan, sekarang terpusat di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Mataram. Hal ini penting diatur supaya tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini tidak menampik bahwa selama ini sudah mulai terjalin kerjasama toko modern yang notabene waralaba dengan UMKM yang ada di Kota Mataram. Hanya saja masih banyak keluhan dari para pelaku UMKM. Untuk itu, lanjut Zaini, harus ada pihak yang menjembatani kerjasama waralaba dengan UMKM. Pihak yang dimaksud adalah Disdag Kota Mataram. ‘’Makanya ini perlu komunikasi. Jangan kita hanya mengatur tapi juga mempersulit,’’ ujar Ketua Partai Demokrat Kota Mataram ini. Zaini menyarankan agar antara pelaku waralaba dengan UMKM duduk bersama difasilitasi oleh Disdag Kota Mataram. Dewan berharap, keberadaan waralaba juga dirasakan manfaatnya oleh UMKM. (fit)
cabai di daerah jadi langka. Dia menyebutkan, harga cabai di Pasar Mandalika mencapai Rp 70 ribu/kg. “Kebanyakan petani kalau sudah harga mahal, mereka menjual ke Jawa,” ujarnya. Kenaikan harga cabai pada kondisi tertentu saja. Akan tetapi, Mutawalli memastikan sekitar awal April harga cabai akan kembali normal. Mahalnya cabai dirasakan dampaknya oleh Inaq Resi. Pedagang sayur di Pasar Cemara ini bingung tak stabilnya harga. Satu kilogram cabai diambil di pengepul di Pasar Mandalika seharga Rp 70 ribu. Ia hanya mengambil keuntungan Rp 10 ribu dalam satu kilogram. “Untung saya cuman Rp 10 ribu,” sebutnya. Tidak diketahui penyebab turun naiknya harga cabai. Yang membuatnya kewalahan saat menjual eceran. “Kita mau kasih sedikit ndak enak. Pembeli dikasih banyak, malah kita yang rugi,” demikian tuturnya. (cem)
(Suara NTB/cem)
TERSERANG HAMA - Tanaman padi di Kota Mataram terserang hama blas. Ini menyebabkan produktivitas hasil panen menurun.
Tanaman Padi di Mataram Diserang Hama Mataram (Suara NTB) Tidak saja di Lombok Tengah, tanaman padi miliki petani di Kota Mataram juga terserang hama blas. Hama penggerek batang ini menyerang sekitar dua hingga lima persen tanaman padi. Ini terjadi hampir di semua wilayah di Kota Mataram. Serangan hama ini disebabkan karena petani tidak pernah berhenti menanam padi. Sebab idealnya kalau satu musim ditanam mestinya hama itu mati. “Kawasan lebih tinggi seperti Karang Rundu dan wilayah Cakra itu
terserang semua,” kata Mutawalli, Rabu (28/2). Serangan hama blas yang menyebabkan batang padi berubah jadi coklat mengakibatkan produktivitas panen menurun. Mutawalli mengambil contoh di satu lahan pertanian yang sebelumnya produksi 6 ton turun menjadi 4 - 5 ton per hektar. Kasus ini telah disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi NTB. Pemprov sudah memberikan obat insektisida untuk dilakukan penyemprotan. Cuma ada kendala setelah disemprot terjadi hujan. Ini berpengaruh terhadap efek-
tivitas dan pada rawan kena lagi. “Sekarang ini disemprot lagi,” paparnya. Dijelaskan, hama blas umumnya menyerang bagian malai padi, sehingga tidak ada isinya. Dinas Pertanian tidak bisa memaksakan petani untuk menanam tanaman lain selain padi. Rata - rata petani di Mataram menyewa lahan yang sangat mahal. Jadi petani mengambil keuntungan sebesar - besarnya sehingga menanam padi saja. Kalau mereka menanam yang lain resikonya lama dan hasilnya tak memadai. (cem)
Mataram (Suara NTB) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram segera mengkonsultasikan rencana menggelar seleksi terbuka dua jabatan eselon II ke Kementerian Dalam Negeri. Baperjakat perlu mengetahui apakah Plt Walikota boleh membentuk panitia seleksi (Pansel) jabatan. Ketua Baperjakat yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Rabu (28/2) mengatakan, dua jabatan struktural eselon II bakal kosong yakni, Asisten II dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bahwa Wartan, SH.MH., memasuki masa pensiun awal Juni mendatang. Sedangkan, Drs. H.L. Junaidi akan purnatugas awal April mendatang. Selain itu, Baperjakat juga akan menanyakan mengenai kewenangan apa saja yang
boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Plt Walikota. Dan, juga boleh tidak Plt Walikota menunjuk pelaksana tugas (Plt) pejabat untuk mengisi kekosongan tersebut. “Termasuk juga kita mau konsultasikan kewenangan apa saja boleh dilakukan Plt Walikota,” tambahnya. Menurut Sekda, pengisian dua jabatan itu memang harus segera dilakukan. Sebab, ini berkaitan dengan eksekusi program di organisasi perangkat daerah. Di satu sisi, Eko belum memikirkan tim pansel yang akan bekerja untuk seleksi pejabat. “Nah, belum kita pikirkan itu. Nanti kita serahkan ke Pak Wali saja,” ucapnya. Selain dua jabatan struktural eselon II yang kosong, di sejumlah tempat seperti kelurahan dan UPTD PKB Dinas Perhubungan juga terjadi kekosongan. Disamping itu, enam jabatan kepala sekolah akan lowong karena memasuki masa pensiun. (cem)
Tiga Proyek PUPR Belum Bisa Ditender Mataram (Suara NTB) Rencana percepatan pelelangan tiga dari lima proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diajukan, namun belum bisa ditender. Pasalnya, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah merekomendasikan agar proses administrasi diselesaikan. Tiga proyek itu yakni, pembangunan perluasan gedung Badan Keuangan Daerah senilai Rp 1,5 miliar, lanjutan pembangunan gerbang Rp 5 miliar dan pembuatan Detail Engineering Design (DED) pembangunan kantor Walikota. Tiga proyek ini menurut Kadis PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura oleh TP4D meminta agar diselesaikan administrasi. Seperti, gedung BKD agar dihapus dulu aset yang bakal dibongkar. Pintu gerbang disarankan agar berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional. Dan, DED Kantor Walikota di Lingkar Selatan, agar diselesaikan proses pembebasan lahan. “Jadi sekarang cukup hati hati supaya tidak ada masalah di kemudian hari,” kata Mahmuddin dikonfirmasi, Rabu (28/1). Proses perencanaan proyek itu sudah rampung. Pendampingan oleh
TP4D mulai dari perencanaan, penganggaran, tender hingga pelaksanaan juga diawasi. Dari lima perencanaan lelang yang akan diajukan ke Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram. Hanya lanjutan pembangunan monumen senilai Rp 1,5 miliar dan perbaikan jalan senilai Rp 38,9 miliar tidak ada masalah. “Informasi dari Kabid saya sudah tidak masalah yang dua ini. Insya Allah, awal Maret kita ajukan lelang,” jelasnya. Lalu bagaimana dengan permintaan Plt Walikota, H. Mohan Roliskana agar tender proyek dipercepat? Di satu sisi kata Mahmuddin, dirinya berada posisi dilema. Karena, intruksi pimpinan harus mampu diterjemahkan dengan baik. Yakni, meminta percepatan proses tender dan tidak boleh ada satupun proyek fisik dilelang pada akhir tahun. Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan TP4D, agar memberikan masukan menindaklanjuti keinginan kepala daerah. “Makanya kita mau koordinasikan lagi dengan TP4D. Bagaimanapun juga intruksi beliau (Plt Walikota, red) harus kita terjemahkan dengan baik,” paparnya. (cem)
(Suara NTB/cem)
LELANG DIPERCEPAT – Proyek lanjutan Monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan yang akan dipercepat pelelangannya.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Kamis, 1 Maret 2018 (Suara NTB/dok)
RSI Siti Hajar
BPJS Sepakat Kerjasama dengan RSI Siti Hajar Mataram Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar Mataram akhirnya selamat dari keterancaman gulung tikar. BPJS Kesehatan telah resmi mendatangani kerjasama dengan pihak pengelola rumah sakit lawas di Kota Mataram ini. Per 1 Maret 2018 ini, masyarakat pemegang kartu BPJS Kesehatan dapat menikmati seluruh fasilitas layanan kesehatan di RS Siti Hajar yang berdiri sejak 1978 itu. Pantauan Suara NTB Rabu (28/2) suasana terlihat sepi. Nyaris tak terlihat kunjungan para keluarga pasien. Yang ada hanya petugas, perawat dan bagian administrasi rumah sakit dan pegawai perusahaan farmasi ini yang berlalu lalang. Sesekali ada juga lalu lalang perempuan-perempuan pembawa map. Nampaknya sedang memasukkan lamaran bekerja. Meski terlihat sepi, kesan bersih dan asri rumah sakit ini tetap terjaga. Nampaknya manajemen sedang sibuk mempersiapkan pelayanan untuk calon pasien peserta BPJS Kesehatan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua Yayasan RSI Siti Hajar Mataram, Drs. L. Imam Maliki, MM., di Mataram. Ia membenarkan bahwa rumah sakit ini sedang mempersiapkan diri menghadapi lonjakan pasien setelah BPJS Kesehatan membuka keran kerjasama. Selama setahunan RSI Siti Hajar Mataram kembang kempis. “Tanpa BPJS, rata-rata okupansi dalam sehari 32 pasien, bahkan bisa 10 pasien. Setelah ada kerjasama BPJS, perhitungan kita akan terjadi lonjakan pasien,” ujarnya. Usahanya panjang untuk mendapat persetujuan kerjasama. Terutama yang menyangkut syarat-syarat dan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI. Semua telah dikantongi. RSI Siti Hajar Mataram telah berstatus rumah sakit swasta type C. Diperkuat dengan SK Walikota Mataram. Karenanya, jumlah pelayanan diperbanyak, demikian juga sarana dan prasarana pendukung medisnya termasuk cukup lengkap. Masuk kategori rumah sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat macam pelayanan spesialis disediakan yakni pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan. Didirikan di Kota atau kabupaten-kapupaten sebagai faskes tingkat 2 yang menampung rujukan dari faskes tingkat 1 (puskesmas/poliklinik atau dokter pribadi). RSI Mataram juga telah menambah dua pelayanan, yakni psikiatri anak (gangguan kejiwaan anak) dan penanganan pecandu narkoba. Dua jenis pelayanan termasuk yang sangat jarang pelayanan disiapkan di rumah sakit yang ada di NTB. Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB ini mengatakan, saat ini manajemen RSI sedang mempersiapkan ruangan khusus untuk dua poli yang di layani itu. Di RSI Siti Hajar Mataram tersedia fasilitas 130 tempat tidur, UGD 24 jam, poliklinik, laboratorium, kelengkapan rontgen, USG 4 dimensi. Dengan dokter spesialis lengkap penyakit dalam, bedah, kandungan, anak-anak, dokter ortopedi (tulang), saraf, jantung, anesthesia, THT, dokter gangguan jiwa. Dilengkapi juga bank darah, ct scant, alat cuci darah, endoskopi dan fasilitas penunjang yang setara dengan RSU Provinsi NTB dan RSU Mataram. (bul)
Halaman 3
Bergantung dari Bali, Distribusi Bahan Bakar Masih Kondusif Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) memastikan distribusi bahan bakar di NTB relatif cukup kondisuf. Meskipun NTB masih bergantung pada pasokan dari Depo Manggis, Bali. Sejauh ini belum ada kendala berarti yang dihadapi Pertamina mendistribusikan kebutuhan bahan bakar di Provinsi NTB. Penegasan inipun disampaikan terbuka oleh jajaran manajemen Pertamina pada kegiatan kunjungan kerja DPR-RI Komisi VI di Mataram, Selasa pekan ini. Manager Pertamina Terminal BBM Ampenan, Yoga Perdana Hidayat menjelaskan, Terminal BBM Ampenan merupakan terminal Pertamina yang mensuplai BBM di wilayah Mataram, Lombok dan NTB secara umum. Meski masih mengandalkan suplai dari Depo Pertamina Manggis di Bali, namun
sejauh ini pasokan dan distribusi BBM melalui Terminal Ampenan berjalan lancar dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat NTB dengan baik. “Semua distribusi berjalan lancar dan baik. Kami di sini mendistribusikan BBM jenis premium, solar, pertamax, dan sejauh ini semuanya tidak ada masalah,” katanya.
Penegasan juga disampaikan oleh Direktur Mega Proyek Pertamina, Ardi Mokobombang, bahwa Pertamina menurutnya selalu berupaya bekerja maksimal untuk melayani kebutuhan BBM masyarakat di NTB. Seperti diketahui, rombongan Komisi VI DPR RI berkunjung ke Pertamina Terminal
BBM Ampenan di Kecamatan Ampenan. Dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPRD RI, Bowo Sidik Pangarso. Dalam dialog bersama jajaran Pertamina, pemimpin rombongan DPR RI, Bowo Sidik Pangarso mengharapkan agar jajaran Pertamina khususnya di wilayah operasi Bali dan Nusa Tenggara, termasuk NTB, bisa memastikan pasokan dan distribusi BBM berjalan lancar dan aman. “Kita ingin memastikan sistem distribusi dan pasokan BBM berjalan lancar. Tentu kinerja jajaran Pertamina sangat diandalkan,” demikian Bowo. Ketua Himpunan Wiraswasta
Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), I Komang Gandhi ditemui Suara NTB di Mataram, Rabu (28/2) kemarin juga menegaskan, sejauh ini juga tak ada persoalan dengan pendistribusian BBM di NTB. meskipun pasokannya masih ditopang oleh Depo Manggis di Bali. “Gangguan tidak ada, kecuali kalau terjadi angin barat kencang. Distribusinya terkendala. Tapi umumnya kita masih kondusif di NTB,” ujarnya. Lihat saja kondisinya di lapangan. Tak ada gejolak yang muncul di masyarakat. Bahkan saat permintaan tinggi, distribusi juga tetap terlayani dengan baik.(bul) (Suara NTB/bul)
LOMBOK PEAKER - Kondisi terkini proyek PLTMG Lombok Peaker
Didanai Rp 1,6 Triliun
RTRW Kota Mataram Bukan Hambatan PLTMG Lombok Peaker Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram belum melakukan penyesuaian tata ruang, namun PLTMG Lombok Peaker pembangunannya tetap boleh dilanjutkan. Pemerintah mengalokasikan annggaran Rp 1,6 triliun untuk memuluskan satu dari proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt di Indonesia ini. Komisi VI DPR-RI menegaskan pembangunan konstruksi harus tetap
jalan, dan selesai sesuai target. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Bowo Sidik Pangarso saat memimpin rombomgan komisi melakukan peninjauan proyek milik PT. PLN (Persero) Selasa pekan ini. Menurutnya ada Perpres yang menaunginya secara khusus untuk mengawal proyek 35.000 megawatt di Indonesia dan 500 megawatt dibangun di NTB. Bowo mengatakan NTB saat ini sedang gencar-gencarnya membangun sektor pariwisata. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sedang menggeliat. Karena itu, jauhjauh hari sebelum Mandalika menjadi pusat pariwisata, selu-
ruh kebutuhan pendukungnya, terutama kelistrikannya harus terpenuhi sebaik mungkin. “Kita tidak ingin, dengan investasi yang cukup bagus masuk ke Lombok, di KEK Mandalika, jangan sampai listriknya menjadi persoalan,” ujarnya. 13 anggota komisi VI DPRRI ikut dalam satu rombongan meninjau progres PLTMG Lombok Peaker. Didampingi manajemen PLN Jawa Barat, Timur Bali Nusra, PLN UIP XI dan PLN Wilayah NTB. PLTMG Lombok Peaker dengan daya terpasang 150 megawatt saat ini sedang dalam proses konstruksi. Diatas lahan seluas 4 hektar di Tanjung Karang
Suasana Tempo Dulu di Sasak Resto Mataram (Suara NTB) Satu lagi tempat makan baru di kota Mataram yang perlu masuk list para pecinta kuliner di Mataram, yaitu Sasak Resto. Tempat makan yang berlokasi di Jalan Dakota, Rembiga ini baru diresmikan pada Rabu (28/2). Sasak resto menawarkan berbagai menu khas Sasak. Menurut Wir, owner Sasak Resto, konsep restorannya ini bertemakan suasana kampung tempo dulu dengan nuansa alami yang kental. “Kita sengaja memilih konsep kampung tempo dulu agar para pengunjung betah berkunjung,” jelasnya saat ditemui di sela-sela pembukaan Sasak Resto. Penggunaan bambu sebagai material bangunan sengaja dipilih agar nuansa alami lebih terasa. Hal ini bisa dilihat mulai dari depan restoran sampai dalam yang semuanya menggunakan bahan bambu tali yang kesannya kokoh. “Kita tidak menggunakan bambu petung karena strukturnya lebih rapuh,” kata Wir. Konsep kampung tempo dulu juga terlihat dari penggunaan pakaian para karyawannya yang menggunakan pakaian tradisional khas Sasak. “Agar kesan tempo jadulnya lebih terasa,” terangnya. Menu-
menu yang ditawarkan Sasak Resto adalah menu-menu tradisional khas Sasak seperti ares, ayam pelecingan, jantung pisang dan menu lainnya. “Yang menjadi andalan di sini adalah ayam pelecingannya yang berbeda dengan tempat lain,” jelasnya. Selain itu, Sasak Resto juga mengedepankan kopi khas Lombok seperti kopi Sembalun, Lombok Utara, dan Sumbawa kepada para pengunjungnya. “Pengunjung bisa melihat langsung proses masaknya jika ingin atau hanya sekedar mencicipi,” kata Wir. Konsep open kitchen memudahkan pengunjung melihat proses pembuatan makanan dan minuman yang disajikan di Sasak Resto. “Semua menu di sini dimasak dengan menggunakan tungku kayu agar konsep tradisionalnya lebih terasa,” jelasnya. Dengan luas area mencapai 18 are, Sasak Resto menyediakan berbagai fasilitas seperti free wifi, meeting room dengan kapasitas 50 orang serta restoran modern di bagian depan untuk tempat nongkrong para kawula muda. “Di bagian depan ini,kita juga menyediakan live music yang menampilkan musisi-musisi dari anak sekolah yang akan tampil setiap malamnya,” kata Wir. Untuk harga, menu-menu yang ditawarkan Sasak Resto termasuk terjangkau, terutama untuk para kawula muda. Salah satu pengunjung Sasak Resto, Agus, mengatakan suasana di tempat ini sangat bagus karena mengingatkan suasana pedesaan. “Menumenu yang ditawarkan juga membuat kita bernostalgia dengan menu khas Sasak,” jelasnya. (uul/*)
(Suara NTB/uul)
Karyawan Sasak Resto pose bersama.
Mataram, pembangkit listrik dengan alternatif gas ini akan mulai dioperasikan secara bertahap pada Februari, April, dan Desember 2019 mendatang. Konstruksinya saat ini di kisaran 11 persen dari total rencana pembangunan. Direktur Regional Bisnis Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JBTN) PLN, Djoko Abumanan menjelaskan, bahwa Lombok Peaker adalah satu dari tiga proyek ketenagalistrikan yang dibangun di NTB, selain di Sumbawa dan Bima. Kehadiran pembangkit ini nantinya akan memperkuat sistem Lombok, selain pasokan dari PLTU Jeranjang dan pembangkit-pem-
bangkit listrik lainnya. GM PLN NTB Mukhtar menambahkan, saat ini kendala kelistrikan terus diminimalisir. Dayapun surplus hingga 48 megawatt saat beban puncak. “Kalau ini masuk nanti betulbetul kita punya selain MPP yang ada di jeranjang 2x25 ditambah ini 150 Mw berarti 200 Mw. Kapasitas daya yang tersedia 267-280 Mw tergantung mesin yang lagi dipelihara. Beban puncak 230 Mw, padahal tahun 2017, 220 Mw. Ini Lombok saja. Kalau NTB kan ada Bima sendiri 45 Mw, Sumbawa 53 Mw. Sekarang sudah aman, apalagi kalau sudah jadi nantinya,” demikian Mukhtar. (bul)
Ombudsman Tindaklanjuti Dugaan Pungli di LTSA Loteng Mataram (Suara NTB) Ombudsman Perwakilan NTB turun tangan. Setelah mendapat tembusan adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Lombok Tengah. Pemantauan dilakukan, sembari menunggu sikap dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. “Kita tunggu perkembangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai sebagai terlapor,” kata Kepala Ombusdman Perwakilan NTB, Adhar Hakim melalui Asistennya, Khairul Natanagara. Sebelumnya, Adhar Hakim juga menegaskan tak akan main-main menindaklanjuti persoalan ini. apalagi sebelumnya juga mencuat dugaan persoalan yang sama di Imigrasi Mataram. Ombudsman juga masih memantaunya. Khairul Natanagara, Atang biasanya dia disapa menyebutkan Ombudsman RI Perwakilan NTB telah menerima tembusan dari salah satu PPTKIS, PT. Cahaya Lombok. Laporan disampaikan langsung oleh Direktur Utamanya, Irene Yanti Manuwu. Beberapa item pengaduan resmi terkait layanan LTSA di Lombok Tengah dialamatkan kepada Dinas Nakertrans Provinsi NTB. Dengan ditembuskan Ketua KPK di Jakarta, Kepala Ombudsman RI di Jakarta, Ketua DPR-RI di Jakarta, Ketua Komisi V DPRD NTB, Kepala Ombudsman RI di Mataram, Kepala Kantor LTSA Lombok Tengah, Kepala BNP2TKI di Jakarta, Kepala BP3TKI di Mataram, serta Kepala Kantor Imigrasi Mataram. Diantaranya mengenai pembatasan pengajuan dokumen calon TKI hanya maksimal 10 dokumen sehari. Sementara perusahaan harus menyelesai-
kan minimal 20 dokumen calon TKI sehari. Penyelesaian proses cetak paspor melebihi batas waktu yang ditentukan oleh LTSA (empat hari). Persoalan ketenagakerjaan yang dialami oleh PPTKIS ini, diduga lantaran ketidaksediaan pihak perusahaan membayar proses dokumen calon TKI, Rp 75.000 per dokumen calon. Laporan yang diterima Ombusdman juga disebutkan Atang soal adanya pegawai Imigrasi inisial DI, bertugas di LTSA Lombok Tengah, yang kerap kali menghubungi pelapor. Bahkan mendatangi langsung kediaman pelapor. Dengan laporan sejelas itu, bila belum ada reaksi dari Dinas Nakertrans NTB, Ombusdman akan melakukan koordinasi langsung. “Jadi nanti kita bisa koordinasi dengan Disnakertrans bagaimana tindak lanjutnya. Atau dari PT. Cahaya Lombok langsung menyampaikan aduannya kepada ombudsman. Ini sangat berpotensi maladministrasi, melihat krononologis yang disampaikan pelapor,” katanya. Terkait kemungkinan akan diteruskan kasus ini ke Ombudsman pusat dan stakeholders di Jakarta, Atang mengatakan karena Disnakertrans sebagai terlapor ada di NTB, demikian juga oknum yang diduga melakukan pungli tercatat tinggal di NTB. Termasuk pihak pelapor, PT. Cahaya Lombok perusahaannya beroperasi di NTB. Sehingga lebih memudahkan penyelesaian laporan. “Komitmen Ombudsman akan menanganinya serius untuk memberantas pungli. Tindakan kami juga bisa mengarah untuk melakukan investigasi, tanpa harus menunggu Dinas Nakertrans NTB,” jelasnya.(bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 1 Maret 2018
Pembangunan akan Dilanjutkan PEMBANGUNAN jembatan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) siap akan dilanjutkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lotim. Jembatan yang pernah ambruk dan menghilangkan enam nyawa pekerjanya itu dianggarkan kembali sebesar Rp2 miliar. “Kita sudah melakukan review dan melakukan penambahan dana dari sebelumnya diangarkan Rp1,3 miliar menjadi Rp2 miliar,” terang Kepala Bidang Bina Marga Dinas (Suara NTB/dok) PUPR Kabupaten Lotim, Dedi Dedi Irawan DL Irawan DL, Rabu (28/2). Lelang pengerjaan jembatan ini segera dilelang bersamaan dengan paket pengerjaan jalan dan jembatan lainnya di Lotim. Ditambahkan, khusus jembatan Sekarteja ini sebelumnya bentangannya 22 meter diubah menjadi 25 meter. Adapun paket yang siap dilelang bersamaan dengan jembatan tersebut antara lain, satu jembatan lain di Dasan dan 43 km jalan yang tersebar di sebagian besar wilayah selatan Lotim. “Tahun ini sepanjang 43 km jalan untuk hotmic dan kita perbanyak di wilayah Lotim bagian selatan,” ucapnya. Total dana yang dipersiapkan Rp40 miliar. Kawasan selatan difokuskan karena sesuai arahan juga dari pemerintah pusat untuk akselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Diakui, masih banyak ruas jalan yang belum disentuh dan khusus wilayah-wilayah selatan yang memasuki kawasan-kawasan objek wisata sudah menjadi perhatian pemerintah. Kawasan selatan akan dikeroyok oleh pemerintah pusat dan provinsi. Sebelumnya, Sembalun yang diketahui juga masuk kawasan strategis pengembangn wisata nasional juga sudah disentuh dengan perbaikan infrastruktur jalan. Jalan di Sembalun ini dilebarkan sehingga makin mudah akses menuju objek-objek wisata di areal yang sejuk tersebut. (rus)
Hendak Kabur, Terduga Pelaku Pemerkosa Ditangkap Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) menangkap satu orang yang diduga sebagai pelaku pemerkosaan disertai pencurian dengan pemberatan (curat), inisial NA (22) alamat Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak. Pelaku ditangkap saat hendak kabur ke Pulau Maringkik. Kejadian itu bermula saat pelaku dan korban berkenalan melalui media sosial facebook, selanjutnya pelaku mengajak korban untuk bertemu di sebuah kafe pinggir pantai di dekat pelabuhan ikan Tanjung Luar. Pulang dari kafe, pelaku mengajak korban nongkrong di pesisir pantai, tidak lama kemudian saat pantai dalam keadaan sepi pelaku menyetubuhi korban sebanyak satu kali. Setelah selesai menyetubuhi korban pelaku kabur membawa HP merek OPPO milik korban dan meninggalkan korban di pinggir pantai. “Pelaku kami tangkap tanpa perlawanan di pelabuhan Ikan Tanjung Luar saat hendak kabur menuju pulau Maringkik,” terang Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, Rabu (28/2). Selain menangkap pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa HP merek Oppo A37 dijual oleh pelaku di salah satu konter di wilayah Sakra Barat dan saat ini masih dalam pengembangan. “Saat ini pelaku kami amankan di Polres Lotim guna pengembangan dan proses hukum lebih lanjut,” pungkasnya. (yon)
Pjs Bupati Lotim Diminta Copot Pejabat Tak Maksimal Bekerja Selong (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik diminta mencopot kepala OPD atau pejabat lingkup Setdakab Lotim yang dianggap tidak becus bekerja di dalam menjankan amanah yang diembannya. Pasalnya, oknum pejabat yang demikian dinilai mengingkari kepercayaan yang diberikan oleh bupati dan dikhawatirkan dapat membawa kerugian bagi masyarakat. “Nanti sesering mungkin kita akan turun melakukan pengawasan terhadap tingkat kehadiran ASN. Pjs selaku kepala daerah kita harapkan untuk bertindak tegas di dalam menjalankan amanah yang diembannya. Harus berani menggeser kepala dinas yang tidak jelas, tidak bekerja,” tegas Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Ridwan Bajery, dikonfirmasi usai acara silaturahmi bersama Pjs. Bupati Lotim, Rabu (28/2). Selaku wakil rakyat, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku sudah banyak sekali menerima keluhan masyarakat baik yang berbentuk surat maupun lisan, terutama kebijakan-kebijakan kepala OPD yang tidak berpihak kepada masyarakat. Untuk itu, selama sekitar empat bulan
menjabat sebagai Pjs bupati, diharapkan waktu tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bila adanya mutasi, maka dewan mengaku siap mendampingi ke Kemendagri untuk pengurusan segala prosesnya. “Kami dari DPRD siap mendampingi, siap membantu mengkomunikasikannya dengan Kemendagri,” ujarnya. Ketua DPRD Lotim, H. Khairul Rizal, mengatakan bahwa bersilaturrahmi akan mempermudah koordinasi antara lembaga legislatif dengan eksekutif. Diharapkan empat bulan ke depan, Pjs Bupati Lotim dapat memberikan hal-hal baru berpihak pada kepentingan rakyat. Maydi, anggota Komisi IV mengharapkan semua pihak
bekerjasama dengan baik, karena dalam beberapa pertemuan kedatangan bupati maupun kepala OPD kerap enggan hadir untuk menghadiri undangan dewan. Hal senada disampaikan Syamsul Rizal dari Partai Nasdem yang meminta bupati supaya memberikan sanksi kepada kepala OPD yang tidak hadir dalam agenda rapat di DPRD. Menurutnya, agenda rapat yang kerap tidak dihadiri oleh unsur eksekutif tersebut pembahasannya sangat penting, seperti APBD dan lainnya. “Jangan mentang-mentang bupati ngak hadir, kepala OPD juga tidak hadir. Sebaiknya bila tidak hadir itu diberikan sanksi tegas,” pintanya. Menanggapi hal tersebut, Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul
(Suara NTB/ist)
Selong (Suara NTB) Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) diminta mengusut tuntas dugaan adanya penerbitan SK bodong untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Lotim. Di mana, terdapat 22 SK pengangkatan yang anggarannya tidak ada, baik di BPKAD maupun di Dinas Kesehatan Lotim. Pjs. Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, menegaskan pemerintah daerah sudah melakukan proses yang benar terhadap pengangkatan tenaga keperawatan dan kesehatan yang ada di Kabupaten Lotim. Jika ditemukan adanya persoalan di kemudian hari seperti dugaan adanya pengangkatan tenaga administrasi disertai terbitnya 22 SK, pihaknya meminta ada bukti yang nyata. “Yang jelas pemerintah daerah sudah melaksanakan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Silakan para tenaga kesehatan kumpulkan bukti-buktinya,” tantangnya. Wakil Ketua DPRD Lotim, Ridwan Bajery, mengungkapkan, adanya SK siluman supaya tidak digaji oleh pemerintah daerah merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh
Tanjung (Suara NTB) Keberadaan guru-guru honorer yang jumlahnya diperkirakan mencapai 3.000 orang diakui sangat berperan dalam membangun dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sayangnya, dari jumlah itu tidak sedikit yang masih belum memahami Kurikulum 2013 (K13) sebagai acuan belajar mengajar di sekolah. Hal itu diakui Ketua Asosiasi Guru Tenaga Kependidikan dan Honorer (AGTKH) Lombok Utara, Denda Suria Sari saat rakerda AGTKH di
Sempat Gagal, Tender TPST Gili Trawangan Diharapkan Cepat Selesai Tanjung (Suara NTB) Bangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Gili Trawangan sangat ditunggu oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pasalnya, lahan seluas 60 are telah dibebaskan Pemda KLU pada tahun 2017 lalu sudah siap digunakan untuk membangun TPST yang didanai oleh pusat. Kepala Dinas LH Perumahan dan Kawasan Permukiman (LHPKP) Lombok Utara H. Rusdi, Rabu (28/2), mengungkapkan pemerintah pusat melalui Satker Kementerian telah menyiapkan anggaran senilai Rp 12 miliar untuk membangun sarana TPST. Bersamaan dengan itu, akan dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan jumlah anggaran identik. Namun dalam proses tender di pu-
sat, proyek tersebut tidak berjalan lancar di mana tender tahap pertama gagal. “Tender pertama gagal, penyebabnya dari dua penyedia (perusahaan) yang masuk, penawaran harganya tidak masuk logika. Sekarang sedang dilakukan tender ulang oleh Satker Pusat,” ungkap Rusdi. Ia berharap tender kedua ini akan berjalan lancar, sehingga eksekusi kegiatan bisa segera dilakukan di Gili Trawangan. Pemda KLU dalam hal ini hanya bersikap pasif dan menunggu kejelasan informasi dari pusat. Andaikata tender kedua kembali gagal, maka pusat akan menempuh Penunjukan Langsung (PL). Rusdi memperkirakan, pelaksanaan kegiatan akan dimulai pada kisaran bulan April atau Mei depan. Dengan asumsi pelaksanaan proses pembangunan TPST ini membutuhkan waktu 6
(Suara NTB/yon)
SILATURAHMI - Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik saat bersilaturahmi bersama Ketua DPRD Lotim beserta seluruh anggota DPRD Lotim, Rabu (28/2). Khalik mengatakan, di dalam menegakkan kebijakan tetap pada aturan yang ada mulai dari undang-undang kepegawaian hingga turunannya seperti peraturan pemerintah, hal itu akan tetap dilihat. Termasuk sebagaimana yang tertuang dalam SK yang menga-
ngkatnya menjadi Pjs Bupati Lotim, pada salah satu itemnya ada kewenangan Pjs bupati untuk melakukan pengisian terhadap kekosongan jabatan sesuai izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tentunya itu dengan prosesproses yang ada. (yon)
Dugaan SK Bodong Tenaga Kesehatan Harus Diusut
(Suara NTB/yon)
KUMPULKAN BUKTI - Tenaga kesehatan di Lotim mengumpulkan bukti-bukti berupa SK bodong untuk secepatnya diserahkan ke aparat penegak hukum.
Guru Honorer Masih Belum Pahami Kurikulum 2013
TANGKAP - Terduga pelaku pemerkosaan dan curat saat digelandang penyidik PPA Polres Lotim.
Halaman 4
bulan, maka operasional TPST akan efektif pada 2019 mendatang. “Model bangunan sudah dikoordinasikan dengan daerah. Nanti di sana akan ada Tempat Pengolahan Sampah, alat pengepak sampah, dan alat pengolahan sampah jadi pupuk,” sambungnya. Untuk mendukung operasional TPST nantinya, Pemda KLU berkewajiban menyiapkan tenaga yang bekerja di TPST. Di TPST nanti akan dipisah antara sampah organik dan unorganik untuk diolah. Cara ini berbeda dengan pola sebelumnya yang membuang sampah begitu saja di TPA. “Kita juga akan membentuk UPTD pengelola sampah di Gili Trawangan. UPTD ini sedang digodok agar bisa bekerja dan fokus,” imbuhnya. (ari)
Gedung Serbaguna Kecamatan Gangga, Rabu (28/2). Rendahnya pemahaman K13 oleh guru honorer, menurutnya tidak lepas dari minimnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh instansi terkait. “Pada saat road show yang kami lakukan di 5 kecamatan sebelumnya, aspirasi temanteman guru honorer ingin bagaimana kapasitas SDM ditingkatkan melalui bimtek. Karena selama ini, bimtek yang diselenggarakan oleh dinas lebih memprioritaskan guru PNS. Padahal kami di honorer sangat banyak dan berperan di sekolah-sekolah,” ujar Denda. Tidak pahamnya guru honorer terhadap implementasi K13 sambung dia, disebabkan beberapa kendala. Misalnya saja, kendala proses belajar mengajar yang dirasakan rumit dalam penerapan kurikulum tersebut. Sebagai langkah terobosan meningkatkan pemahaman guru honorer, AGTKH Kabupaten Lombok Utara pun akan berupaya memfasilitasi pelaksanaan bimtek di Dikpo-
ra KLU. “Kami juga berupaya untuk memperkuat legalitas formal dari lembaga ini dengan mengurus izin-izin lembaga agar memiliki kekuatan hukum,” imbuhnya. Lebih lanjut, AGTKH Lombok Utara menyuarakan perlakuan yang sama dari pemerintah antar guru honorer. Sebab dari 3.000 guru honorer, mereka yang memperoleh dukungan dana Bosda 1.741 orang. Kisaran selama ini tunjangan yang diterima per orang sebesar Rp190.000,00. Menanggapi itu, Sekretaris Dikpora Lombok Utara, Dr. Fauzan Fuad, mengamini vitalnya peran guru honorer yang ada di Lombok Utara. Betapa tidak, terbatasnya jumlah tenaga guru PNS tidak akan mampu mengcover tupoksi belajar mengajar di sekolah. “Sesungguhnya kita masih sangat kurang untuk tenaga guru PNS, dengan keberadaan guru honorer ini sangat-sangat membantu,” katanya sembari menambahkan akan mengakomodir bimtek dalam meningkatkan kapasitas SDM guru honorer. (ari)
(Suara NTB/ari)
RAKERDA - Rakerda AGTKH di KLU. Sebagian besar guru honorer di KLU masih belum memahami Kurikulum 2013.
pemerintah daerah. Langkah itu sangat disetujuinya dan meminta kepada bupati di dalam menyikapi itu tidak sebatas wacana. Namun, harus dilakukan dengan benar. “DPRD siap mendampingi pemerintah daerah, namun jangan pak bupati bergerak sebatas suara,” harapnya. Terpisah, Direktur RSUD R. Soedjono Selong, Karsito, menyebutkan jumlah karyawannya yang memegang SK perjanjian kerja sebanyak 430 lebih dari jumlah karyawan sebanyak 800 lebih baik perawat, dokter dan tenaga pendukung lainnya. Gaji yang diberikan di atas UMK disertai jaminan kesehatan berupa kartu BPJS se keluarga. Sumber gajinya berasal dari BLUD khusus untuk tenaga kontrak yang ada di RSUD Selong, sementara sumber gaji maupun TKD yang berasal dari pemerintah daerah diberikan kepada ASN. Sementara, Sapoan salah satu perawat di Lotim mengaku sudah melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Lotim beberapa waktu lalu. Ia bersama perawat lainnya di Lotim siap menunjukkan bukti terutama beberapa SK yang sudah dipegangnya. “Kita punya bukti SK-SK itu,” ujarnya. (yon)
Gaji DPRD KLU Sudah Diajukan ke BPKAD Tanjung (Suara NTB) Molornya pembayaran gaji 30 anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai diupayakan oleh Sekretariat DPRD KLU. Setidaknya, akhir Februari 2018, usulan pencairan gaji anggota dewan sudah diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal itu diakui Sekretaris DPRD KLU, Drs. H. Ahmad Sujanadi, Rabu (28/2). Menurut Sujanadi, keterlambatan pembayaran gaji anggota dewan disebabkan oleh proses penyesuaian besaran gaji dan tunjangan mengacu pada Permendagri 62 tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD. “Gaji bulan Januari memang belum dibayar karena ada pos anggaran yang harus disesuaikan dengan Permendagri 62 tahun 2017. Grade keuangan kita naik dari rendah ke sedang tentunya dengan kenaikan ini maka tunjangan bapak-bapak dewan ini kan naik. Maka untuk bisa membayar harus ada Perbup,” ungkap Sujanadi. Selaku Sekwan, dirinya pun sudah bersurat ke TAPD Pemda KLU untuk minta supaya TAPD menghitung kembali pembayaran gaji dan tunjangan sesuai regulasi terbaru. Oleh TAPD surat dari Setwan pun sudah ditelaah dan diajukan ke bupati untuk ditandatangani. Sejak proses di TAPD, terkini Sekretariat DPRD KLU sudah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke BPKAD untuk diproses lebih lanjut. Dasar itu, Sekwan berharap gaji anggota Dewan untuk periode bulan Januari 2018 dapat dibayarkan pada minggu pertama bulan Maret ini. “Sudah kita ajukan pembayaran gaji untuk 1 bulan dulu. Untuk gaji bulan Februari menyusul diajukan Maret ini, karena biasanya anggota Dewan menerima gaji antara tanggal 5 bulan berjalan,” sambungnya.
(Suara NTB/ari)
Ahmad Sujanadi Sujanadi mengatakan mekanisme pembayaran gaji anggita dewan berbeda dengan ASN. Di mana anggota dewan harus bekerja dulu selama sebulan baru kemudian gajinya dibayarkan pada bulan berikutnya. “Total kisaran gaji anggota dewan sekitar Rp28 jutaan, setelah dilakukan penyesuaian. Karena untuk tunjangan komunikasi dan insentif saja, mereka akan menerima sekitar Rp10.500.000,00,” sebutnya. Terhadap kelebihan jumlah Alat Kelengkapan DPRD (AKD) khususnya di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD KLU, Sujanadi mengklaim akan membayarkan sesuai jumlah yang diparipurnakan oleh Pimpinan DPRD yakni 16 orang. Jumlah Bapem Perda ini bertambah dari angka pembayaran yang ada di DPA Sekretariat DPRD yang disusun sebelumnya untuk 12 orang. Namun demikian, pembayaran terhadap 16 orang ini akan mengacu pada Surat Keputusan DPRD sebagai legalitas. “Bapem Perda yang tertulis di DPA memang 12 orang, sedangkan bapak-bapak dewan ngotot agar dibayarkan 16 orang. Ini juga akan coba kita bicarakan dengan Pimpinan DPRD,” tambahnya. (ari)
SUARA NTB Kamis, 1 Maret 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Lambat Serahkan Materi
Pencetakan APK Paslon Molor
Tambah Alokasi KUR PEMERINTAH pusat saat ini terus berupaya melawan keberadaan para tengkulak ataupun rentenir di tengah masyarakat. Salah satu upaya nyata yang dilakukan yakni dengan menelurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak beberapa tahun yang lalu. Dan, tahun ini program KUR kembali digulirkan dengan alokasi anggaran yang jauh lebih besar. Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, H. Wilgo Zainar, S.E., saat menyerahkan paket program KUR BNI kepada masyarakat di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah (Suara NTB/dok) (Loteng), Rabu (28/2). Di mana H. Willgo Zainar tahun ini, pemerintah pusat total mengalokasikan anggaran hingga Rp120 triliun untuk program KUR secara nasional. Loteng juga kebagian alokasi cukup besar. Dan, hal itu diharapkan bisa dimanfaatnya dengan maksimal oleh masyarakat di daerah ini. “Silakan bagi masyarakat yang butuh permodalan untuk usaha bisa mengakses program KUR. Melalui bank-bank yang sudah ditunjuk,” jelasnya. Terlebih sekarang, untuk program KUR banyak perbaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Khususnya dalam hal regulasi dan persyaratan penerima program. Misalnya, program KUR sekarang bisa diakses oleh kelompokkelompok usaha produktif bersama. Tidak harus perseorangan seperti sebelum-sebelumnya. Batas besaran pinjaman yang diberikan juga jauh ebih besar. Termasuk bunga pinjaman yang berlaku, sekarang pemerintah pusat telah memberikan subsidi bunga cukup besar. Di mana masyarakat hanya dibebankan bunga pinjaman sebesar 7 persen saja, jauh di bawah bunga pinjaman yang diberlakukan untuk pinjaman konvensional lainnya. “Kalau tahun sebelumnya bunga pinjaman untuk program KUR itu sebesar 9 persen. Tapi sekarang dengan tambahan subsidi dari pemerintah pusat, besaran bunga pinjaman KUR hanya 7 persen,” ujarnya. Untuk pengembalian pinjaman, sekarang jauh lebih fleksibel. Bagi petani atau kelompok tani, bisa mengajukan pengembalian berkala setiap musim panen. Tidak harus setiap bulan. “Jadi bagi kelompok tani yang mengajukan KUR, pengembalian pinjaman bisa setiap musim panen. Dengan begitu, petani jauh jelas sangat terbantu,” tambah Wilgo. Ke depan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang bisa mengakses program KUR, pengaruh para rentenir atau tengkulak bisa diminimalisir. Mengingat, pengaruh rentenir sampai sejauh ini masih cukup kuat di masyarakat, sehingga harus dilawan. (kir)
Praya (Suara NTB) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut, hingga kini masih sepenuhnya rampung. Dibutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp40 miliar lagi untuk bisa menuntaskan pembangunan PPN Awang. Itupun untuk tahap pertama saja. Belum termasuk kebutuhan anggaran untuk pengembangan tahap selanjutnya. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Loteng, Muhammad Kamrin, kepada Suara NTB di Desa Pringgarata, Rabu (28/2), mengungkapkan, sejauh ini sejak awal pembangunan pertengahan tahun 2000-an silam, total anggaran yang sudah dikucurkan untuk pembangunan PPN Awang mencapai Rp90 miliar. Sementara predikasi kebutuhan anggaran, sesuai rencana pembangunan yang ada sekitar Rp130 miliar. “Jadi masih butuh Rp40 miliar lagi untuk bisa menuntaskan pembangunan PPN Awang ini. Dalam artinya, PPN Awang sudah bisa dioperasikan secara penuh,” jelasnya. Ia menjelaskan, untuk bisa beroperasi dengan fasilitas pendukung yang ada sekarang ini, PPN Awang sudah bisa dioperasikan dan nelayan setempat juga sudah bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di PPN Awang. Bahkan, ujarnya, beberapa kali kapal dengan kapasitas cukup besar, juga pernah singgah dan melakukan bongkar muat di PPN Awang. Tetapi belum bisa maksimal sesuai fungsinya. Mengingat, masih ada beberapa fasilitas tambahan yang belum tersedia. “Secara resmi PPN Awang belum beroperasi. Tetapi nelayan sudah memanfaatkan PPN Awang sejak lama. Apalagi setelah dermaga III selesai dikerjakan. Banyak kapal nelayan yang bersandar di dermaga tersebut,” terangnya. Kamrin mengatakan, saat ini yang menjadi fokus untuk diselesaikan di PPN Awang yakni reklamasi dermaga. Pasalnya, luas lahan yang sudah direklamasi baru mencapai 9 hektar. Sementara perencanaannya, reklamasi butuh sampai 12 hektar, sehingga masih ada tugas sekitar 3 hektar lagi. Untuk itu, tahun ini pihaknya sudah mencoba menarik anggaran dari pemerintah pusat dan menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum tuntas di PPN Awang melalui anggaran TP (tugas pendampingan) yang ada pusat. (kir)
Di Loteng, Marbot Masjid Disiapkan Insentif Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai tahun 2018 ini telah mengalokasikan anggaran khusus untuk insentif bagi para marbot di semua masjid yang ada di daerah ini. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap eksistensi para pengurus masjid. “Jumlahnya memang tidak banyak. Sesuai kemampuan dan kondisi anggaran daerah,” ungkap Plt. Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, Rabu (28/2). Di hadapan warga saat penyerahan program KUR dari BNI di halaman kantor Camat Pringgarata, Pathul mengaku kalau soal jumlah atau besaran insentif bukan jadi persoalan, meski dirasa masih jauh dari yang diharapkan. Tapi paling tidak ada perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah, terhadap nasib para marbot masjid yang ada di daerah. Marbot yang diberikan insentif merupakan marbot yang masjidnya telah didata oleh Pemkab Loteng di seluruh wilayah. Dalam arti, masjid tidak hanya di wilayah perkotaan saja, tapi di pedesaan. “Jadi total ada 1.362 masjid yang marbotnya kita berikan insentif per bulan. Dan, mungkin di NTB, Loteng merupakan satu-satunya kabupaten/kota yang memberikan insentif bagi para marbot masjid,” jelasnya. Adanya insentif ini, kinerja para marbot masjid di daerah ini bisa semakin terpacu. Karena dalam eksistensi, keberadaan marbot masjid jelas tidak bisa dikesampingkan. Walaupun mungkin dipandang tidak terlalu penting oleh kebanyakan orang. “Ketika kita pergi Salat Jumat. Begitu selesai langsung pulang ke rumah dan tidur. Tanpa pernah kita berpikir siapa yang akan merapikan masjid. Maka keberadaan marbot jelas tidak bisa dikesampingkan,” ujarnya. Atas dasar itulah, pemerintah daerah kemudian berinisiatif memberikan insentif. Walaupun kecil, tetapi bermakna besar bagi para marbot masjid yang ada di daerah ini. (kir)
“Jadi APK sedang dalam proses pencetakan,” ujar Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri yang dikonfirmasi di KPU Lobar, Rabu (28/2). Menurut Suhaimi, keterlambatan pencetakan dikarenakan para paslon melalui Laison Officer (LO) terlambat menyerahkan materi APK
kepada pihak KPU. Bahkan ketika sudah materi sudah diserahkan masih terdapat perbaikan juga dilakukan oleh LO.”Sudah diserahkan pun masih ada saja yang diperbaiki oleh LO,” ungkapnya. Kendati demikian pihaknya sudah menargetkan penyerahan APK kepada para
paslon paling lambat dilakukan pada 5 Maret 2018 mendatang. Hal inipun sudah disampaikan kepada para paslon melalui pihak LO.”Tapi sebagian (APK) sudah ada yang datang (dari percetakan), jika memungkinkan kita akan segera menyerahkan,” ujarnya. Terkait apakah para paslon
boleh memasang APK sendiri sambil menunggu penyerahan dari KPU, Suhaimi mengatakan hal itu boleh dilakukan. Namun dengan catatan APK yang dipasang ukuran dan disainnya sama dengan yang difasilitasi KPU.”Dan juga dipasang di lokasi yang boleh (sesuai dengan ketentuan KPU),” sambungnya. Sementara ada APK yang dipasang dirusak oknum, menurut Suhaimi akan menjadi ranah dari pihak Panwaslu untuk mengidentifikasinya. Apakah APK itu sudah sesuai dengan ketentuan, baik dari disain dan ukuran yang ditentukan maupun lokasi pemasangan.
Komisioner KPU Lobar M. Suhardi menambahkan semua paslon boleh mencetak dan memasang tambahan di luar ketentuan KPU. Bahkan sudah ditetapkan dalam SK. Dalam hal ini, APK yang disiapkan KPU, minimal masing-masing paslon sebanyak 5 baliho, boleh ditambah 150 persen atau menjadi 13 baliho. Baliho ini boleh dipasang di tempat yang dibolehkan aturan mengacu SK. Yang jelas lanjutnya, sesuai PKPU tidak boleh memasang baliho berisi konten program yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. (her)
KAWASAN - KEK Mandalika merupakan salah satu program prioritas yang harus dituntaskan. Bahkan, Komisi IV DPR RI berencana mengalokasikan tambahan anggaran untuk pengembangan kawasan ini.
(Suara NTB/ist)
Penyelesaian PPN Awang Butuh Rp40 Miliar Lagi
Giri Menang (Suara NTB) Alat Peraga Kampanye (APK) bagi para pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lobar hingga kini belum disebar. Pasalnya hingga kini pihak KPU Lobar sebagai penyedia APK bagi paslon masih memproses pembuatannya. Pencetakan ini pun sedikit molor. Sebab massa kampanye para paslon sudah berlangsung sejak 15 Februari yang lalu.
Dukung Pengembangan KEK Mandalika
Komisi VI DPR RI Pertimbangkan Tambah PMN Praya (Suara NTB) Besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membiayai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, berpotensi bertambah. Hanya besaran tambahan PMN ini masih akan dibahas kembali antara Komisi VI DPR RI dengan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bowo Sidit Pangarso, saat melakukan kunjungan kerja di KEK Mandalika, Rabu (28/2). Dikatakannya, pemerintah pusat sebelumnya sudah mengalokasikan PMN sebesar Rp250 miliar untuk mendukung pembangunan sejum-
lah fasilitas penunjang di KEK Mandalika. Hasilnya, pun sekarang sudah bisa terlihat. Di mana beberapa fasilitas yang dibiayai dari PMN, sudah selesai dikerjakan, seperti masjid dan penataan pantai. Dan, ada juga yang sedang dalam proses penyelesaian. “Tadi sudah ada permintaan dari direksi ITDC, supaya ada penambahan PMN di KEK Mandalika. Hal itu menjadi PR kita untuk dibahas bersama di Komisi VI DPR RI. Apakah memang dibutuhkan tambahan PMN lagi bagi KEK Mandalika,” ujarnya. Namun, enurut pihaknya, tambahan PMN penting. Kare-
Anggaran Dipangkas
Program Peningkatan Investasi dan PAD di OPD Batal Giri Menang (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya penghasil PAD menuai kendala untuk meningkatkan capaian investasi dan PAD. Pasalnya, anggaran untuk program peningkatan PAD semisal pameran investasi, penyiapan data potensi dan kegiatan tindak lanjut aduan masyarakat. Tahun lalu anggaran untuk OPD seperti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) mencapai Rp 1,9 miliar, namun turun menjadi Rp 1,2 miliar tahun ini. Sementara target untuk capaian PAD dan investasi tahun ini meningkat tajam. “Tahun ini kita ditarget capaian investasi Rp 1,8 triliun, tahun depan naik lagi lebih dari Rp 2 tiriliun, itu hanya dari investasi. Sementara kita punya anggaran itu turun terus, kurang mendapat dukungan yang optimal untuk biayai tugas pokok dan fungsi kita,” kata Plt. Kepala DPMPTSP Lobar, H. Dulahir, Rabu (28/2). Diakuinya, akibat pemangkasan anggaran ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya mendukung peningkatan investasi dan PAD tidak bisa dibiayai. Contohnya sebut Dulahir, dalam renstra dinas terkait diajukan program penyiapan data dan peta potensi investasi per kecamatan. Padahal, jelasnya, peta ini penting sekali untuk investasi, sebab menggambarkan kondisi potensi wilayah Lobar terkait lokasi yang masih belum digarap, sudah dibangun dan dibiarkan mangkrak oleh investor. Dari sinilah bisa dilihat oleh investor yang mau berinvestasi di Lobar. Sebab, katanya, di Lobar tidak saja investor lokal saja, namun
(Suara NTB/dok)
H. Dulahir nasional bahkan asing (PMA). Di sinilah perlu pemda menyiapkan akses kepada calon investor, cukup dengan website bisa dilihat data dan peta potensi di Lobar. Saat ini investor maunya data dan informasi yang detail terkait potensi investasi. Sejauh ini belum ada data dan peta potensi investor, inilah yang menyebabkan investor beralih ke daerah lain. Diakuinya data investasi di lobar masih labil sebab belum tersaji dengan baik. Program lain yang terkendala lanjut Dulahir, promosi investasi sejauh ini dinilai paling efektif melalui pameran. Pihaknya menargetkan tiap tahun Lobar tidak pernah absen dalam pameran, baik tingkat provinsi, nasional dan internasional. Akan tetapi, Lobar sejauh ini pernah ikut pameran internasional selama empat tahun diusulkan. “Padahal melalui pameran internasional banyak sekali investor melirik potensi investasi, bahkan di sana langsung bisa bertemu dengan asosiasi pengusaha, di sana kesempatan kita promosi.” tambahnya. (her)
na bagaimanapun pengembangan KEK Mandalika tetap harus berjalan supaya investor asing bisa dan mau masuk berinvestasi di kawasan ini. Terlebih, sampai sejauh ini sudah ada sekitar 5 atau 6 investor yang sudah akan membangun. Kemudian ada juga rencana pembangunan sirkuit internasional yang sudah ada MoU antara ITDC dengan pihak investor terkait pembangunan sirkuit tersebut. Di mana ditargetkan pada bulan Maret 2020, pembangunan sirkuit tersebut sudah bisa dimulai. Kalau itu terwujud, maka Indonesia bakal memiliki sirkuit kelas internasional yang
berada di KEK Mandalika. Ini artinya, prospek KEK Mandalika sangat menjanjikan ke depan, sehingga patut dan wajar untuk didukung oleh pemerintah pusat dan semua pihak. Satu yang diharapkan dan jangan sampai diabaikan oleh pihak ITDC dalam proses pengembangan KEK Mandalika ini, jangan sampai mengganggu masyarakat adat setempat. Untuk itu, masyarakat setempat harus tetap dibina dan diberikan kesempatan untuk terus berkembang. Terpisah, Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer, mengatakan progres pembangunan di KEK Mandalika saat
ini masih terus berjalan. Di samping itu, beberapa hotel juga sudah ada yang mulai dibangun. Salah satunya, hotel Pullman dengan investasi mencapai Rp 340 miliar dengan kapasitas sekitar 250 kamar dan fasilitas lainnya berstandar internasional. Hotel ini ditargetkan selesai tahun 2019 mendatang. Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan adanya suport tambahan PMN dari pemerintah pusat, sehingga KEK Mandalika benar-benar mampu menunjang perekonomian di daerah ini khususnya. Dan, menjadi salah satu destinasi wisata andalan nasional. (kir)
Masyarakat Lobar Diajak Sukseskan Pilkada Giri Menang (Suara NTB) Seluruh komponen masyarakat harus ikut mensukseskan pilkada serentak yang digelar lima tahun sekali dengan sebaikbaiknya. Diharapkan, pilkada itu akan melahirkan pemimpin terpilih yang menjadi perwujudan amanat rakyat. Segenap perangkat kecamatan, desa dan perangkat desa lain alat untuk mensukseskan pilkada. “Mari kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati dengan penuh tanggung jawab,” ujar Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Saswadi saat bersilaturahmi bersama seluruh kepala desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan LingsarNarmada di Aula Kantor Camat Lingsar, Rabu (28/2). Menurutnya, Pemkab Lobar, camat, desa dan dusun merupa-
kan alat untuk menyukseskan pilkada ini. Terkait dengan tahapan pilkada yang saat ini sudah memasuki tahapan kampanye, maka sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menko Polhukam, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KPK, maka Pjs maupun Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah diminta untuk menfasilitasi pilkada agar berlangsung sukses.”Konflik dan permasalahan sekecil apapun bisa segera dituntaskan,” ujar Saswadi. Seperti diketahui sebelumnya, beberapa waktu lalu pun Saswadi bersama jajaran Forkompimda dan beberapa SKPD yang termasuk dalam Tim Pemantauan Peekembangan Politik melakukan kunjungan ke semua pasangan calon. Mereka bersepakat agar pilkada bisa dilaksanakan dengan damai. Hal itu juga untuk me-
nepis dugaan tentang keterlibatan ASN dalam pilkada. Kepada ASN, Saswadi meminta agar netral saat pilkada berlangsung. “Ke depan keberhasilan pilkada ini tergantung dari peran kita aparatur kewilayahan. Mari kita bersama sukseskan dengan mengajak masyarakat untuk hadir memberikan suaranya dalam pencoblosan di TPS masing-masing pada tanggal 27 Juni 2018. Sekali lagi saya tekankan agar bersama menjaga netralitas kita selaku ASN di wilayah,” tegasnya. Turut hadir pada acara ini Asisten III Setda Lobar Drs. H. Fathurrahim, beberapa anggota Forkompimda Lobar, Camat Lingsar Rusditah, Camat Narmada H. Saefudin Farid, Danramil Narmada Kapten Turmudzi, Kapolsek Lingsar Ipda Erny Anggraeni,Danposramil Lingsar Pelda Sadariah. (her)
(Suara NTB/ist)
BERTEMU - Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi bersama jajarannya saat bertemu kepala desa dan BPD se Lingsar dan Narmada, Rabu (28/2).
SUARA NTB Kamis, 1 Maret 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Kerjasama Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
SMP Negeri 1 Utan Ditunjuk Tuan Rumah OSN SMP Tingkat Kabupaten 2018
Tiga Rekanan Lokal Masuk Daftar Hitam Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) Sumbawa Barat memasukan tiga rekanan dalam daftar hitam (blacklist). Hal tersebut harus dilakukan karena rekanan tidak kunjung rampung melaksanakan tugasnya. Juga, untuk memberikan efek jera supaya tidak ada lagi rekanan lain melakukan hal yang sama. Kepala Dinas Dikpora, Drs. Tajudin, M. Si kepada wartawan, Rabu (28/2) mengatakan, dari total 263 paket konstruksi yang dibiyai (Suara NTB/ils) dari APBD-P tahun 2017 dengan Tajudin anggaran sekitar Rp 3,6 miliar. Dari jumlah ini, sekitar 17 paket yang pada tanggal 31 Desember tahun 2017 molor dan harus diberikan waktu tambahan sekitar 50 hari. Dari jumlah ini, sampai dengan tanggal 19 Februari masih ada tiga pekerjaan lagi yang tidak kunjung rampung, yang ditaksir sekitar Rp 200 juta. Terkait masalah ini, pihaknya memberlakukan pemutusan kontrak serta diblacklist. “Kita terpaksa putus kontraknya karena 50 hari waktu penambahan pekerjaan tidak memberikan progres yang baik. Selain kita putus kontrak rekanan ini kita juga blacklist di tahun 2018 ini,” tegasnya. Lokasi yang tidak kunjung rampung pengerjaannya yakni pembangunan sekolah negeri (SD) di Lemar Lempo dan dua lokasi lainnya di Kecamatan Sekongkang yakni pembangunan TK Negeri Satu Sekongkang. Sementara terkait tiga lokasi ini, pihaknya akan kembali mengupayakan pembangunannya di APBP-P tahun 2018. Pihaknya saat ini tengah melakukan pembicaraan dengan tiga SKPD lainya (BPKD, DPU-PRPP, dan Inspektorat) untuk bisa mengambil kebijakan yang memungkinkan kelanjutan pembangunan tiga lokasi ini. Sehingga masyarakat setempat bisa merasakan layanan pendidikan yang layak. “Kalaupun tidak mungkin nantinya, maka kita akan kembali anggarkan di APBD-P tahun 2018 mendatang,” ungkapnya. Disinggung mengenai alasan dari pihak kontraktor sehingga tidak kunjung malaksanakan pekerjaannya, dia mengatakan, sebenarnya tidak ada lagi alasan kontraktor tidak melaksanakan pekerjaannya. Pihaknya juga tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi masalah rekanan ini tidak bekerja. Kalaupun di permasalahkan terkait pembayaran uang muka, pihak terkait bersama rekanan sudah samasama setuju tidak menerima uang muka. Para rekanan baru mendapatkan haknya ketika hasil pekerjaannya sudah selesai 100 persen. Mereka (rekanan) juga setuju dengan aturan ini, sehingga pihaknya tidak bisa disalahkan begitu saja terkait dengan molornya pembangunan bangunan ini. “Tidak ada alasan yang jelas kenapa pihak rekanan ini tidak melaksanakan tugas. Kita juga sudah panggil tiga kali untuk melaksanakan tugas tetapi fakta dilapangan mereka tidak mau, Ya kita putus aja kontraknya,” tukasnya. (ils)
mempersiapkan siswa terbaiknya untuk berkompetisi pada tiga Mata Pelajaran yang dilombakan dalam OSN SMP tingkat Kabupaten dimaksud. Pihaknya optimis, utusan dari SMPN 1 Utan akan mampu bersaing ketat dengan peserta lain. “Tentu kita berharap delegasi yang telah kami persiapkan jauh jauh ini, bisa sukses keluar sebagai juara dan mewakili kabupaten ke OSN tingkat provinsi NTB,” harap Suarto seraya menyatakan, pembinaan dan bimbingan masih terus dilakukan bagi siswanya. Dalam sejarah OSN, SMPN 1 Utan tercatat sukses mengirim wakilnya ke OSN Provinsi NTB pada tahun 2015 lalu dalam mata pelajaran IPA. Diketahui, OSN SMP tingkat Kabupaten 2018 telah dimulai. Saat ini dilakukan seleksi tingkat sekolah oleh masing-masing sekolah. Guna mencari siswa terbaik untuk menjadi wakil di OSN tingkat Kabupaten. Seleksi tingkat sekolah harus selesai paling telat 19 Maret mendatang. Sementara, nama siswa yang akan men-
jadi utusan di OSN kabupaten harus sudah diterima Dikbud 20 Maret mendatang. OSN dipusatkan di SMPN 1 Utan 24 Maret 2018 mendatang. Tekhnis pelaksanaannya masih sama dengan OSN sebelumnya. Yakni utusan masing-masing sekolah tiga orang. Masing-masing satu per mata pelajaran yang dilombakan. ‘’Mata pelajaran yang dilombakan masih sama. IPA, IPS dan Matematika,’’ terang Kadis Dikbud Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pembinaan SMP, Hasbullah, S.Pd, didampingi Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, M Shalahuddin MA, SH. Berbeda dengan seleksi tingkat sekolah, soal OSN kabupaten dikirim dari Jakarta. Pihak sekolah hanya diberikan kisikisi. Dari seleksi kabupaten, diambil lagi tiga siswa terbaik untuk mewakili kabupaten ke tingkat provinsi di Mataram, 21 April mendatang. Jika sukses juara di tingkat tersebut, yang bersangkutan berhak atas tiket OSN
tingkat Nasional. Sementara OSN tingkat nasional akan dilaksanakan di di Sumatera Barat pada tanggal 1-7 Juli 2018 mendatang. (arn/*)
Hasbullah
(Suara NTB/arn)
Suarto
Negeri 1 tentu telah menyiapkan diri sebaik mungkin. Menurut Kepala SMPN 1 Utan, Suarto, S. Pd, sekolahnya telah mempersiapkan diri. Mulai dari kesiapan ruangan, pengawas, kamar mandi hinggga fasilitas pendukung lainnya. Jumlah ruangan yang sudah disiapkan sebanyak 15 ruangan. Lima ruangan untuk setiap mata pelajaran. IPA, Matematika dan IPS. Pengawas sebanyak 30 orang. Terdiri dari dua orang untuk setiap ruangan. Sedangkan untuk kamar mandi disiapkan sebanyak 15. Terdiri dari 12 kamar mandi siswa, dua kamar mandi guru dan satu kamar mandi kepala sekolah. “Saya rasa ini sudah cukup untuk melayani peserta. Kalau kesiapan lain seperti konsumsi dan lain-lain, itu tanggung jawab Dikbud. Kami hanya tempat dan fasilitas saja. Kita juga kan menggelar rapat evaluasi terkait kesiapan kita,”terang Suarto. Lebih penting lagi, SMPN 1 Utan juga
GBRM Tolak Penetapan Tersangka Dirut BPR Sumbawa Dompu (Suara NTB) – Gerakan Bersatu Rakyat Matua (GBRM) menolak penetapan Dirut BPR Sumbawa, Ikhwan oleh Kejati NTB. Terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan dana kontribusi PD. BPR NTB tahun 2016 oleh tim perubahan dan penggabungan bentuk badan hukum PD BPR NTB menjadi PT. BPR NTB. Penolakan itu didasari beberapa kejanggalan yang dituding sarat kepentingan politik, termasuk dugaan memperalat penegak hukum untuk menjegal tersangka yang telah dipromosikan sebagai Dirut PT. BPR Provinsi NTB. “Kami turun aksi untuk menolak penetapan tersangka salah satu putra terbaik Dompu yang telah dipromosikan Direktur Operasional PT. BPR NTB,” kata Korlap aksi, Mustakim dalam orasinya di halaman Kejari Dompu, Rabu (28/2). Mustakim menegaskan, dasar penolakan ini antara lain, perubahan dan penggabungan bentuk badan hukum PD BPR NTB menjadi PT. BPR NTB merupakan kegia-
tan pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB. Dengan demikian, kewenangan dan otoritas penuh pelaksanaan kegiatannya ada pada pemiliknya. Apalagi, dalam SK Gubernur Nomor 503-89 tahun 2016 terkait susunan pengurus telah jelas bahwa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan konsolidasi adalah pemerintah provinsi. Untuk itu, GBRM mendesak Kejari Dompu mengkoordinasikan persoalan ini agar Kejati NTB memulihkan status tersangka yang telah ditetapkan terhadap salah seorang putra terbaik Dompu tersebut. “Dan anggota DPRD juga harus mengeluarkan rekomendasi, maklumat memperhatikan salah
(Suara NTB/jun)
BERORASI – Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung GBRM saat menggelar orasi di halaman Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Rabu (28/2). satu warganya yang hari ini mengalami diskriminasi oleh elit-elit politik atas nama pemerintah provinsi,” tegasnya. Kasi Intel, Ahmad Sulhan yang menerima kehadiran massa aksi di ruang kerjanya
Atensi Eksodus Pekerja Kafe Batu Guring, KSB Perketat Pengawasan Taliwang (Suara NTB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Sumbawa Barat akan semakin memperketat pengawasan terhadap warga masyarakat yang akan masuk ke wilayah setempat. Hal tersebut harus dilakukan untuk meminimalisir adanya eksodus dari para pekerja kafe di Batu Guring, Kecamatan Alas Barat, pasca
terjadinya pembakaran belasan kafe oleh warga masyarakat belum lama ini. Kepala Dinas Sat Pol PP, Sihabuddin, A. P, kepada Suara NTB, Rabu (28/2) mengatakan, di dalam aturan sudah sangat jelas bagi setiap pendatang baru yang masuk ke suatu wilayah harus melaporkan diri 1x24 jam kepada ketua RT maupun Kepala Desa (Kades) di lokasi tempat tinggal yang baru. Jika nantinya ditemukan ada warga yang tidak memiliki identitas dan merupakan eksodus dari Batu Guring, maka pihak terkait akan langsung mendata dan memulangkan ke daerah asalnya. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan, jika tetap dibiarkan tinggal dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di tempat tinggal yang baru. “Meskipun belum ada warga yang melapor, tetapi kita tetap melakukan pengawasan intensif untuk meminilisir hal yang tidak diinginkan terjadi,” ungkapnya. Dikatakannya, proteksi yang paling jitu untuk meminimalisir eksodus ini masuk ke wilayah KSB dimulai dari lingkungan tempat tinggal. Artinya ketua RT dan kepala desa harus segera melakukan pendataan terhadap warga yang dibinanya, terutama bagi warga yang baru masuk. Ketika ditemukan, maka ketua RT harus melaporkan ke dinas terkait (Pol PP) untuk melakukan proses pendataan, baik itu dengan cara melihat identitas yang dimiliki maupun hal-hal yang lain. Pendataan juga sangat penting sebelum di-
(Suara NTB/ils)
Sihabuddin A. P lakukan penindakan jika diketahui bersalah. Untuk itu, pihaknya sangat berharap lingkup pemerintahan yang sangat kecil (Ketua RT) untuk bisa melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap warganya. “Kita sifatnya menunggu laporan dari masyarakat disamping kita tetap melakukan pengawasan, jika ada laporan maka kita tetap akan proses,” sebutnya. Ia menambahkan, hasil informasi yang digali pihaknya saat ini, rata-rata penduduk yang bekerja di kafe-kafe ini tidak berasal dari pulau Sumbawa. Bahkan data yang ada saat ini rata-rata para pekerja ini dari Pulau Lombok dan Pulau Jawa. Meskipun demikian, aktifitas yang dilakukan oleh pekerja ini juga dianggap sudah terlarang. Karena dianggap sudah menyalahi aturan yang ada. Sehingga pihak terkait sangat memberikan atensi serius supaya tidak masuk ke Sumbawa Barat. (ils)
memastikan tuntutan yang disampaikan GBRM akan ditindaklanjuti ke Kejati NTB. Hanya saja, ia menolak untuk menandatangani surat dukungan menolak penetapan tersangka mengingat pihaknya
tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sikap. “Apapun aspirasinya tidak ada yang terlewatkan, semua data-data yang masuk ke kita tetap akan kita sampaikan,” pungkasnya. (jun)
KSB Terbitkan SK Plt untuk Lima Desa Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 5 desa dari 18 desa yang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2018 ini di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KSB, Drs. Mulyadi, M.Si mengatakan, kelima desa yang sudah diterbitkan SK Plt kadesnya itu diantaranya, desa Seran, desa Rempe dan desa Lamusung di kecamatan Seteluk, desa Sekongkang Bawah kecamatan Sekongkang dan desa Mura di kecamatan Brang Ene. “Semua desa yang sudah ditunjuk Plt-nya itu, kadesnya sudah berakhir masa jabatannya,” terangnya kepada wartawan, Rabu (28/2). Sesuai ketentuan, para pejabat Plt yang ditempatkan memimpin sementara waktu jalannya pemerintahan desa hingga adanya Kades terpilih hasil Pilkades diambil dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dijelaskan Mulyadi, ASN yang ditunjuk menjadi Plt berdasarkan usulan Camat yang membawahi wilayah desa setempat dan penetapannya melalui SK bupati. “Prioritas ASN yang dipilih untuk menjadi Plt merupakan pegawai kantor kecamatan setempat,” urai Mulyadi. Selain 5 desa di atas, Mulyadi mengungkapkan, dalam waktu dekat beberapa desa lainnya akan menyusul ditempatkan Plt. Sementara ini beberapa desa di kecamatan Brang Rea tengah diurus penerbitan SK Plt-nya menyusul para kadesnya segera
memasuki masa akhir jabatannya. “Yang sedang berproses SKnya sekarang dari kecamatan Brang Rea. Mudah-mudahan segera turun SK-nya karena memang ada desa yang Kadesnya sudah habis masa jabatan sekarang ini,” ungkapnya. Menanggapi isu adanya penolakan oleh ASN yang tidak ingin ditunjuk sebagai Plt Kades. Mulyadi menyatakan, hal tersebut sah-sah saja. Namun demikian, ASN bersangkutan tidak memiliki kapasitas untuk menolaknya jika telah ditunjuk dan di SK-kan mengisi kekosongan jabatan Kades di desa tertentu. “Sialakan saja menolak itu haknya. Tapi kalau SK sudah ada mereka mau tidak mau harus ikut menaati karena itu perintah langsung dari pimpinan. Kalau tidak ya mereka siap-siap menerima sanksi kepegawaian sebagai aparatur,” tandas mantan Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) KSB ini. Selanjutnya ia menyampaikan terkait proses pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini. Mulyadi menyatakan, agar proses demokrasi di tingkat desa itu berjalan lancar dan aman diperlukan dukungan seluruh pihak. Tidak saja pemerintah dan aparat tetapi juga secara umum masyarakat di masing-masing desa yang menghelat Pilkades tahun ini. “Kami mendorong masyarakat berpartisipasi aktif di Pilkades, karena kami ingin pelaksanaannya tahun ini lebih bermutu dengan menghasilkan pempimpin yang terbaik pula,” harapnya. (bug)
Sail Indonesia 2018
Bupati Sumbawa Diundang Kemenpar SumbawaBesar(SuaraNTB)Sejauh ini, SK penetapan Sumbawa sebagai tuan rumah Sail Indonesia 2018 belum keluar. Karenanya, untuk memastikan kesiapan Sumbawa sebagai tuan rumah, Bupati Sumbawa diundang Kementerian Pariwisata RI. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sumbawa, Ir. H. Junaidi, Bupati diundang pada Fokus Group Discussion (FGD) Wonderfull Sail to Indonesia. Dalam rangka pengembangan wisata layar
nasional yang didasari Perpres No. 105 tahun 2015 tentang kunjungan kapal wisata asing ke Indonsia. Serta perencangan lima reli layar Internasional di Indonesia pada 2018. Jadi, menurut H. Junaidi, lebih pada kesiapan Sumbawa sebagai tuan rumah, karena sebagai lokasi puncak tentu ada beberapa persiapan yang mesti dilakukan. Termasuk daerah atau rute mana saja yang dilalui. “Mudah mudahan dalam FGD ini bisa finak. SK Sail juga dalam proses di Menko Maritim. Apalagi selama ini juga be-
lum pernah ada pertemuan membahas soal Sail. Nah, melalui FGD inilah kiita harapkan semuanya bisa final,”jelas Jun. Kalau SK sudah keluar, maka tentu mudah bagi Sumbawa untuk segera mempersiapkan diri. Mengingat ada banyak manfaat besar yang akan diperoleh Sumbawa sebagai tuan rumah Sail nantinya. Sehingga seluruh sektor sedini mungkin bisa melakukan persiapan. (arn)
H. Junaidi
(Suara NTB/arn)
(Suara NTB/arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) SMP Negeri 1 Utan ditunjuk sebagai tuan rumah Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SMP tingkat Kabupaten yang akan digelar 24 Maret mendatang. Sebagai tuan rumah, SMP
SUARA NTB Kamis, 1 Maret 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Gelar Lomba Bercerita Tingkat SD/MI
Perpustakaan Dorong Minat Baca dan Cinta Budaya Daerah Dompu (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu menggelar lomba bercerita tingkat Kabupaten bagi siswa SD/MI. Kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan budaya membaca dan cinta terhadap budaya daerah ini disambut antusias para siswa. Para peserta terlihat cukup memahami cerita yang dibawa dan menguasai panggung yang disediakan panitia. Para peserta yang tampil di lomba bercerita di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu, Selasa (27/2) kemarin dituntut menyerahkan 2 cerita daerah ke panitia untuk dinilai dan yang diceritakan di panggung hanya satu cerita. Namun para peserta tampil dengan ekspresinya, sehingga juga dituntut membawa properti sesuai cerita yang dibawakan. Cerita yang ditampilkan para peserta juga dituntut memberikan kesimpulan dari cerita yang dbawa, terutama pembelajaran dari cerita rakyat yang dibawakan. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang di-
wakili oleh Asisten 1 Setda Dompu, Drs H. Sudirman Hamid, M.Si mengungkapkan, generasi kedepan dituntut memiliki tiga kecerdasan yang berkeseimbangan yaitu kecerdasan inteligensia, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Untuk memiliki ketiga kecerdasan ini, dituntut untuk banyak membaca dan belajar. Tidak hanya terkait ilmu pengetahuan umum, tapi juga pengetahun keagamaan. “Tanpa membaca, kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat fenomena yang terjadi di sekitar,” kata H. Sudirman Hamid. Lomba bercerita ini, kata H. Sudirman, diharapkan akan mampu melahirkan generasi yang memiliki 3 kecerdasan dan pada akhirnya memiliki inovasi untuk mengembangkan dirinya. Karena cerita yang ditampilkan merupakan hasil bacaan dan ada pesan moralnya. Sehingga menjadi motivasi bagi yang membaca maupun bagi pendengarnya. Menjelang moment peringatan hari ulang tahun Kabupaten Dompu yang bersamaan dengan event Festival Tambora
Puluhan Desa di Bima Rawan Pangan Bima (Suara NTB) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bima memetakan Desa yang rawan ketahanan pangan dengan beberapa indikator. Tercatat, ada puluhan Desa rawan pangan yang tersebar pada 18 Kecamatan. “Pemetaan desa rawan pangan ini untuk diprioritaskan dalam menunjang kebutuhan pangan dan gizi,” ungkap Kepala DKP Kabupaten Bima, Ir. Heru Priyanto kepada Suara (Suara NTB/uki) NTB, Rabu (28/2). DikataHeru Priyanto kannya, desa yang rawan pangan tersebut hampir tersebar pada 18 Kecamatan di Kabupaten Bima. Namun sebarannya yang terbanyak terdapat di Kecamatan Langgudu, Tambora dan Wera. Berdasarkan data DKP setempat, di Kecamatan Monta, Desa Tangga Baru, Kecamatan Bolo, Desa Kara. Kecamatan Madapangga Desa Madawau dan Kecamatan Soromandi, Desa Sampungu. Selanjutnya di Kecamatan Sape, Desa Bajopulo dan Poja. Kecamatan Lambu ada di Desa Mangge dan Lambu. Di wilayah Kecamatan Wera, Desa Ntoke, Oi Tui dan Kalajena. Sementara di Kecamatan Langgudu, desa Kalodu, Waduruka, Karampi, Sarae Ruma dan Pusu. Kemudian Kecamatan Tambora, yakni Kawinda Na’e, O’i Panihi dan Kawinda Toi dan Oi Bura. “Total kurang lebih ada 21 desa,” katanya. Ia menjelaskan, indikator dalam menetapkan desa rawan pangan tersebut, lebih kepada tidak tersedia atau belum memadainya akses sarana dan prasarana menuju ke Desa setempat untuk menyediakan kebutuhan pangan. “Sebagian besar desa yang rawan ini merupakan desa terpencil di Kabupaten Bima,” katanya. Diakuinya, langkah yang akan dilakukan pihaknya, yakni melakukan program kawasan rumah pangan lestari. Di kawasan tersebut, nantinya akan ditanam sayur-sayur. Diberuikan ungags dan ikan dalam meningkatkan pemberdayaan. “Program pangan lestari ini memberdayakan warga setempat dengan membentuk kelompok tani (Poktan). Satu kelompok minimal beranggota 25 orang,” pungkasnya. (uki)
Eks Sekda Arahkan Dukungan ke Manufer
(Suara NTB/uki)
Bima (Suara NTB) – Setelah gagal mencalonkan diri sebagai calon Wakil Walikota Bima. Mantan Sekda Kota Bima, Ir. H. M. Rum, mengarahkan dukungan ke pasangan calon (paslon) nomor urut 1, ManuFer. Rum mengarahkan dukungan ke Paslon ManuFer lantaran menilai paslon itu layak untuk memimpin Kota Bima lima tahun kedepan. Kata dia, H. A. Rahman H. Abidin SE adalah calon Walikota Bima yang sudah berbuat banyak untuk Kota Bima. Dikatakannya saat masih menjabat sebagai Sekda, Rum ikut menyaksikan langsung apa yang dilakukan oleh Aji Man sapaan akrab calon Walikota, selama menjabat sebagai Wakil Walikota Bima. Yang tidak bisa disebutkan satu persatu. “Saya tahu persis karakter dan kepemimpinan Aji Man. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak saya mendukung,” katanya. Menurutnya arah dukungan ke paslon Manufer tersebut juga tidak ada unsur pemaksaan oleh calon atau dari pihak manapun. Pemberian dukungan tersebut berangkat dari hati nurani. “Keputusan ini saya ambil secara sadar. Sudah saya pertimbangkan dengan matang,” katanya. Meski demikian Rum tidak akan memaksa massa pendukung atau simpatisanya untuk Pilkada nanti. Pasalnya arah dukungan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Nahdatul Wathan (NW) Kota Bima. “Tapi yang nurani mereka sudah tahu siapa layak memimpin Kota Bima ini kedepan,” ujarnya. Dalam memenangkan paslon tersebut, Rum mengaku akan bekerja dengan maksimal. Turun ditengah-tengah dan mengajak masyarakat untuk memenangkan paslon ManuFer. “Kalau bukan sekarang kapan lagi kita untuk berbuat,” pungkasnya. (uki)
H. M. Rum
2018, H. Sudirman berharap, dewan guru dan anak – anak dapat mengambil cerita rakyat di sekitar gunung Tambora, baik sebelum meletus maupun sesudahnya. Tentu banyak cerita yang bisa menginspirasi bagi rakyat. Cerita ini tentu akan menghiasi gunung api Tambora yang ditetapkan sebagai Taman Nasional pada 2015 lalu dan menjadi Geopark di akhir tahun 2017. “Gunung Tambora yang ditetapkan menjadi taman nasional, saat ini telah menjadi geopark nasional, mungkin ada cerita di sekitarnya dan bisa menjadi cerita daerah Dompu,” dorongnya. H. Sudirman juga mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah untuk pelaksanaan lomba bercerita akan datang dipersiapkan lebih baik. Semua sekolah disurati lebih awal atau 3 bulan sebelum pelaksanaan tingkat Kabupaten. Sehingga para Dewan guru bersama siswanya bisa menyiapkan diri dengan ceritanya. “Bila perlu, kegiatannya diadakan dulu di tingkat Kecamatan,” harapnya. Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
(Suara NTB/ula)
(Suara NTB/ula)
Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu, Rohyani, SH. Kabupaten Dompu, Rohyani, SH mengungkapkan, lomba bercerita yang mengangkat tema ‘Melalui lomba bercerita di kalangan SD/MI, kita tingkatkan budaya membaca dan kecintaan terhadap budaya daerah’ ini diikuti oleh siswa SD/MI negeri dan swasta se Kabupaten Dompu. Karena cerita yang dibawakan sudah dibaca oleh peserta dari
cerita rakyat di seluruh NTB yang memiliki nilai perjuangan. Sehingga tujuan menumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui berbagai bacaan dan media untuk menamkan cinta kebudayaan bangsa, membangun pendidikan karakter dan peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bisa diwujudkan. Begitu juga dengan membudayakan gemar mem-
Erlis, Siswi SDIT Al Hilmi Dompu membacakan puisi pada pembukaan lomba bercerita tingkat Kabupaten Dompu yang diadakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu, Selasa (27/2). Erlis merupakan juara 1 lomba bercerita tahun 2017 dan menjadi juara 2 tingkat Provinsi NTB. baca pada anak – anak terhadap buku cerita budaya daerah yang isinya mengandung nilai – nilai kepahlawanan dan misi membangun pendidikan karakter. “Tujuan berikutnya untuk menumbuhkan kecintaan anak – anak akan budaya daerah,” katanya. Lomba bercerita ini merupakan kegiatan berjenjang hingga tingkat nasional. Peserta yang
berhasil menjadi juara tingkat Kabupaten, akan mewakili Dompu di tingkat Provinsi NTB. Peserta lomba bercerita asal Dompu tahun 2017 lalu berhasil menjadi juara 2 di tingkat nasional. Erlis, siswi SDIT Al Hilmi yang menjadi juara lomba bercerita tahun 2017 lalu pada pembukaan lomba tahun 2018 kemarin tampil membacakan puisi berjudul ‘kepastian’. (ula)
Kadis Dikpora Dompu Salahkan Sistem Penyebab Rendahnya Minat Baca Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH menuding sistem yang dibangun pemerintah menyebabkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Kabupaten Dompu terendah kedua di NTB. Sistem saat ini membuat Kepala Sekolah dan Guru tidak lagi mendidik, tapi hanya mengajar untuk menggugurkan kewajiban. Hal itu disampaikan H. Ichtiar saat memberikan laporan sebagai Ketua Tim Penyusun Road Map bidang literasi dan numerasi Kabupaten Dompu tahun 2018 – 2021 di aula Pendopo Bupati, Rabu (28/2) kemarin. “Saya tetap menyorot masalah sistem. Jadi kenapa literasi dan numerasi di Kabupaten Dompu berada di urutan 9 dari 10 Kabupaten/Kota? Aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Misalnya pelaksanaan DAK fisik. Ini swakelola. Kepala sekolah dan guru yang melaksanakan. Guru dan kepala sekolah disuruh menjadi pemborong. Akhirnya apa? Mereka sibuk mencari pasir dan semen di pasar, KBM diabaikan. Ini juga masalah,” kata H. Ichtiar. Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru yang menjadi kebijakan pemerintah pusat juga membuat masalah di daerah. Karena siswa tidak bisa lagi sekolah berdasarkan sekolah yang diharapkan, karena dibatasi oleh zona wilayah. Begitu juga dengan UU perlindungan anak yang menjadi
momok bagi dunia pendidikan. Kondisi ini dirasa bukan hanya terjadi di Dompu, tapi terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota di Indonesia. Guru tidak lagi melaksanakan tugas mendidik dan hanya mengajar. “Ini juga menjadi masalah literasi, karena mendidik ini dengan segala cara. (anak) dipukul, jadi masalah. Kepada pak Aos (dari Kementrian Dikbud), tolong disampaikan ke pak Menteri. Karena sistem ini merusak pendidikan,” terangnya. Ia juga menyoroti sistem penganggaran di daerah yang dinilai belum berpihak pada bidang pendidikan. Anggaran di Dinas Dikpora, setiap tahun terus mengalami penurunan dan bahkan tahun 2018 ini terpangkas hingga Rp5 M. Padahal pendekatan anggaran pendidikan, mestinya secara linier dan pemerintahan setiap tingkatan harus memberikan perhatian. “Sehebat apapun yang kita susun (program kegiatan dan kebijakan) hari ini, kalau tidak didukung anggaran juga percuma. Tiap tahun anggaran bidang pendidikan ini, turun terus. Tidaka pernah naik. Sampai sekarang
(Suara NTB/ula)
LITERASI - Penyusunan peta jalan literasi dan numerasi Kabupaten Dompu tahun 2018 – 2021 yang difasilitasi Inovasi di aula Pandopo Bupati, Rabu (28/2). turun Rp5 M,” katanya. Sebelumnya direktur Inovasi, Edi Herianto dalam laporannya menyampaikan hasil study yang dilakukan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 bahwa skor INAP Kabupaten Dompu berada di urutan 9 dari 10 Kabupaten/ Kota. Berdasarkan data ini, Bupati Dompu langsung meresponnya dengan mendorong dibuatkannya roadmap pendidikan. “Harus ada peta jalan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan di kabupaten ini dalam rangka meningkatkan literasi dan minerasi. Atas keinginan Bupati, kami dari tim Inovasi
Enam Terduga Pelaku Mutilasi Ditangkap Dompu (Suara NTB) Enam terduga pelaku pembunuhan sadis dengan cara memutilasi korbanya ditangkap Tim Opsnal Polres Dompu, Selasa (27/2) Pukul 16.55 Wita. Mereka Um (42) Am (18) Hr (21) If (18) Sf (23) dan Sp (26). Keenam orang ini ditangkap tak lama setelah penemuan mayat dua korban di saluran irigasi TPA Bara dengan kondisi mengenaskan. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengatakan, terungkapnya pelaku pembunuhan itu buah pengembangan informasi warga setempat, terutama dari rekan sesama korban bergaul. Hingga akhirnya pelaku pembunuhan dengan cara memotong bagian-bagian tubuh korban itu terungkap. “Atas informasi masyarakat, anggota melakukan penjemputan terhadap Um dan Hr untuk diperiksa di Polsek Woja, tetapi karena massa dari keluarga korban banyak yang memonitor mereka kemudian dibawa ke Mapolres Dompu,” kata dia kepada wartawan, Rabu (28/2). Setibanya di Polres, kata Suhatta, keduanya langsung diintrogasi anggota dan mengakui perbuatanya. Terlebih membeberkan identitas rekan sesamanya membunuh Taufan dan Imran Syhlan 14 hari lalu. Atas informasi itu para pelaku langsung dijemput ke rumahnya masing-masing tanpa memberikan perlawanan. “Saat diintrogasi Um mengakui telah melakukan
(Suara NTB/jun)
DITANGKAP - Enam terduga pelaku mutilasi yang berhasil ditangkap tim Opsnal Polres Dompu, Rabu (28/2). pembunuhan terhadap kedua korban,” ujarnya. Selain menangkap para pelaku mutilasi polisi juga berhasil menyita dua buah parang yang diduga dimanfaatkan korban untuk melancarkan aksi jahatanya. Belum diketahui pasti apa motif dibalik pembunuhan tersebut.
Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata keenam warga dari tiga desa yakni Desa Tanju, Bara dan Bakajaya tersebut diamankan di Mapolres Dompu. “Barang bukti beserta enam orang pelaku pembunuhan tersebut telah diamankan di Polres Dompu,” pungkasnya. (jun)
menyanggupi untuk memfasiitasi penyusunan peta jalan literasi dan numerasi,” jelasnya. Sementara, Lanny Anggraini, S.Pd, MA yang mewakili direktur pembinaan sekolah dasar Kemdikbud dalam pidatonya, menyampaikan program kementrian saat ini menuntaskan SD yang belum melaksanakan kurikulum 2013. Melalui program ini ditargetkan untuk peningkatan mutu pendidikan dengan penguatan pendidikan karakter. Berikutnya program utama pemerintah pusat yaitu penguatan literasi dan munerasi. “Setidaknya, meningkatkan
minat baca dulu peserta didik kita yang kemudian nanti pada proses pembelajaran. Sehingga bisa merangsang peserta didik kita berpikir kritis, berkolaborasi, komunikasi dan kreatifitas. Ini saya harapkan bisa menjadi pemikiran dan pertimbangan kita semua buat kita,” terangnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten 1 Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si mewakili Bupati Dompu, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Drs H Abdul Haris, M.Ap. Dari DPRD hadir Ketua Komisi III, Ikhwayuddin AK dan Dewan pendidikan Kabupaten Dompu. (ula)
Dukcapil Wajibkan Pemilih Memiliki E-KTP Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, Dra. Ratnasari mengungkapkan, sebagaimana hasil kesepakatan pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat bahwa masyarakat yang ingin memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah wajib mengantongi E-KTP atau mengantongi Surat Keterangan (Suket) setelah melalui proses perekaman. Jika tidak, mereka tidak diperkenankan untuk memberikan hak pilihnya. “Pemilih itu harus memiliki KTP elektronik, kalau dia pakai domisili jangan, penduduk ulang alik itu. Sudah ada kesepakatan kita dengan KPU,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (28/2). Untuk itu bagi setiap warga negara yang akan memberikan hak pilihnya harus segera melakukan perekaman, apalagi sebentar lagi akan dilakukan pemilihan gubernur NTB. Dengan lahirnya kesepakan tersebut, tegas Ratnasari, sudah tidak ada lagi pihak yang berwenang untuk mengeluarkan keterangan domisili, penduduk selain Dukcapil. “Jadi tida ada keterangan domisili desa dan lain-lain. Kita pun sekarang berusaha blanko EKTP itu terpenuhi,” ujarnya. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi keceurangan-kecurangan dalam pilka-
da, seperti menggerus massa di daerah pemilihan yang satu ke daerah lainnya agar bisa memenangkan pesta demokrasi. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten/Kota Bima beberapa waktu lalu, yang mana masyarakat Kabupaten Bima berbondong-bondong mengurus surat pindah ke Kota Bima. Untuk memastikan daftar pemilih tetap telah melakukan perekaman dan mengantongi E-KTP pihaknya dalam waktu dekat akan turun perekaman keliling, sementara ini tim masih difokuskan untuk mencetak permohonan yang diterima. Masyarakat, lanjut Ratnasari, pun tanpaknya mulai banyak yang sadar akan pentingnya E-KTP menghadapi pilkada mendatang. “Saya lihat juga perkembangan di sini banyak yang datang merekam dengan kesadaran sendiri karena takut, kemarin saat pilkades juga ramai yang datang,” jelasnya. Disinggung ada tidaknya upaya razia yustisia bagi masyarakat pendatang yang tidak memiliki identitas jelas di wilayah ini, Ratnasari mengaku, belum memikirkan hal tersebut, sepanjang belum mendaftar mereka tidak akan terdata. Dan pihaknya sudah mengantongi data lengkap penduduk wajib E-KTP di Dompu. “Jadi sekarang ini kita mencapai perekamannya sudah 99 persen, belum lakukan tinggal 1.300 orang,” pungkasnya. (jun)
SUARA NTB Kamis, 1 Maret 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Pilkada NTB
Suhaili Tak Paksakan Kader Golkar Mataram Pilih Dirinya
Mataram (Suara NTB) Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT, yang juga kandidat Cagub nomor 1 itu menegaskan, dirinya tidak bisa memaksakan kader Partai Golkar yang ada di Kota Mataram, untuk memilihnya di Pilkada NTB 2018 ini.
Kades Bayan Nonaktif Dituntut 1,5 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Kepala Desa Bayan, Lombok Utara nonaktif, Raden Madikusuma dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Jaksa meyakini terdakwa perkara korupsi pengurusan Prona 2016 itu terbukti menerima janji berkaitan jabatannya. Jaksa penuntut umum, Yuli Oktavia Ading menuntut hakim agar menghukum terdakwa Raden Madikusuma menurut pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan,” ujarnya dalam sidang Rabu (28/2) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendara itu, jaksa tidak mengajukan hukuman denda. Jaksa menyebut Raden terbukti menerima uang dari dari 294 pemohon Prona pada tahun 2016. Nilai pungutan masing-masing beragam, mulai dari Rp 150 ribu sampai Rp 600 ribu. Totalnya mencapai Rp 176,9 juta. Pungutan itu untuk keperluan pembuatan sporadik, surat pernyataan hibah, surat pernyataan jual beli tanah, surat pernyataan silsilah. Persyaratan pengurusan prona dibuatkan Perdes yang diterbitkan pada April 2016. Uang hasil pungutan itu kemudian digunakan untuk kebutuhan operasional pengurusan Prona dan desa. Antara lain, Rp 50 juta untuk membeli pal batas, Rp 58,3 juta diserahkan ke bendahara desa, dan Rp 21,8 dikembalikan ke pemohon Prona tahap pertama, serta sisanya Rp 46,7 juta disimpan di brankas desa. “Dari keterangan saksi dan bukti ada persesuaian bahwa tidak ada unsur paksaan. Pemohon memberikan uang tersebut karena ingin dimudahkan pengurusan sertifikat tanahnya,” kata Ading. Menanggapi tuntutan jaksa, penasihat hukum terdakwa, Deni Nur Indra menyatakan akan menyampaikan pembelaan di hadapan majelis hakim. Sidang kemudian ditunda hingga Rabu (28/ 2) pekan depan dengan agenda pledoi terdakwa. (why)
KBT dan Korem 162/WB
Diharapkan Jadi Pelopor Perdamaian di Masyarakat Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB menggelar komunikasi sosial (Komsos) dengan ratusan Keluarga Besar TNI (KBT) wilayah NTB Rabu (28/2). Tujuan kegiatan, untuk mengikat silaturahmi dengan keluarga TNI agar jalinan persaudaraan dan rasa memiliki TNI tetap terjaga. Kegiatan itu bertema “Melalui Silaturrahmi dengan Keluarga Besar TNI, Kita Tingkatkan Pemahaman Tentang Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika untuk Berpartisipasi dalam Menjaga dan Pertahankan Kadulatan NKRI”, berlangsung di aula Sudirman Makorem 162/WB. Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A dalam amanatnya yang dibacakan Kasi Intelrem 162/WB Letkol Czi Irawan Agung Wibowo, ST., M.Tr (Han) menyampaikan, kegiatan komsos bertujuan untuk memelihara silaturrahmi dan meningkatkan kedekatan antara Prajurit TNI dengan keluarga besar TNI, sehingga terwujudnya hubungan yang harmonis dan penuh keakraban. Disadari, minimnya kegiatan tatap muka tidak lepas dari perkembangan teknologi yang begitu pesat, seperti media sosial menyebabkan kedekatan antar perorangan maupun kelompok masyarakat dirasakan sangat kurang. Selain itu kata Irawan, kegiatan ini juga merupakan salah satu metode pembinaan teritorial untuk menumbuhkan kepedulian dan kepekaan terhadap perkembangan situasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ia berharap, tahun politik KBT dapat menjadi pelopor perdamaian dengan mengajak masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada serentak pada Juni mendatang. “Semoga melalui kegiatan ini, kita dapat menyatukan visi dan misi untuk terus menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman,’’ tutupnya. Sementara, perwakilan KBT, Brigjen TNI (Purn) Abdul Kadir dalam sambutannya menyampaikan, seluruh komponen anak bangsa harus memiliki wawasan kebangsaan sehingga akan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Ditambahkannya, sinergitas TNI dan KBT harus terus dipupuk dan dijaga dengan melakukan komunikasi yang intensif terkait dengan kondisi yang ada saat ini maupun halhal yang dapat mengancam keberlangsungan kita berbangsa dan bernegara. (ars/r/*)
(Suara NTB/penrem)
KOMSOS - Kegiatan Komsos anggota Korem 162/WB dengan ratusan KBT Rabu di Aula Soedirman Makorem.
Oleh karena sesama Poitisi Golkar, maka tidak ada alasan untuk menjadikan Ahyar sebagai musuhnya. Adapun posisi masing-masing dalam Pilkada NTB 2018 ini, yang saling berhadapan, merupakan hal yang wajar. Sehingga jika ada perbedaan sikap dalam internal kader Partai Golkar, juga merupakan hal yang wajar juga dalam konteks kompetisi berdemokrasi. “Di dalam kompetisi mari kita saling hormat menghormati satu sama lain. Kalau ada perbedaan, itu adalah hal yang wajar,” tegas Bupati Lombok Tengah dua periode itu. Suhaili juga menegaskan, bahwa dirinya menghormati sosok Ahyar Abduh yang saat ini menjabat Walikota Mataram dua periode. Bukan saja karena ia maju sebagai Calon Gubernur NTB. “Dalam arti, tidak hanya karena kini sama-sama calon kepala daerah yang sedang berkompetisi,
tetapi kami memang merupakan kader Golkar,” katanya. Oleh karena itu, mantan Ketua DPRD NTB ini, mengajak kader dan simpatisan Partai Golkar untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Ia tidak mempersoalkan bila ada kader maupun simpatisan Golkar memilih Ahyar atau dirinya di Pilkada NTB 27 Juni 2018 mendatang. “Silakan kader Golkar Mataram tidak bersama-sama tapi jangan bermusuhan. Kita menghargai perbedaan yang ada, kalau tidak ada suara di Kota Mataram, Insya Allah kita ambil suara dari daerah lain. Kita buat politik itu asyik,” kata Cagub yang berpasangan dengan H. Muh. Amin itu. Tidak hanya Ahyar, Suhaili juga memberikan posisi yang sama dengan para calon gubernur dan wakil gubernur lainnya. Karena, bagi Suhaili, semua calon yang bertarung di Pilkada NTB 2018 seperti
Gubernur dan Wakil Gubernur, terpenting masyarakat nyaman,” pungkasnya. Diketahui, dalam kampanye pasangan Suhaili-Amin yang digelar di Kota Mataram, Selasa lalu itu tidak dihadiri oleh Ketua DPD II Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana. (ndi)
HM. Suhaili (Suara NTB/dok)
Direktur PT BAL Dilimpahkan ke Jaksa Mataram (Suara NTB) – Tersangka dugaan pengeboran air di Gili Trawangan, Jhon Mathejson dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Direktur Utama PT Berkat Air Laut itu akan segera menjalani persidangan. Jhon digiring Rabu (28/2) pagi sekitar pukul 11.00 Wita didampingi penasihat hukumnya, Irfan Suryadiata bersama penyidik Polda NTB. Hal itu merupakan bagian dari pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie mengatakan, pelimpahan itu menandai tuntasnya penyidikan kasus tersebut. “Dengan pelimpahan tahap dua ini dari penyidik ke JPU, maka penyidikan di kepolisian sudah selesai setelah berkas sebelumnya sudah dinyatakan lengkap. Selanjutnya akan dibawa ke persidangan,” ujarnya. Kasi Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) Kejati NTB, Armansyah Lubis mengatakan, terhadap tersangka dikenakan pasal 15 UU RI No 11/ 1974 tentang Pengairan. “Kami sudah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda NTB tentang perkara pengeboran dan pengambilan air tanah tidak
Suara NTB/why)
DIGIRING - Jhon Mathejson (paling kanan) digiring penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB saat pelimpahan tahap dua ke Kejati NTB, Rabu (28/2). dilengkapi izin,” ujarnya. Tersangka Jhon tidak dilakukan penahanan. Hal itu mengacu pada ketentuan hukum acara di KUHAP. Untuk pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun atau lebih tidak dilakukan penahanan.
“Undang-undang tidak mengharuskan tersangka ditahan. Mengenai pasal yang disangkakan terhadap tersangka kan maksimalnya ini dua tahun,” kata Lubis. Tahapan selanjutnya, sambung dia, yakni jaksa penun-
PSI NTB Yakin Lahirkan Anggota Legislatif Berintegritas Mataram (Suara NTB) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya dinyatakan lolos verifikasi sebagai partai peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Proses pendaftaran sudah dibuka, termasuk di tingkat NTB. Partai anak muda ini yakin bisa melahirkan anggota legislatif berintegritas. PSI yang digagas Grace Natalie ini sebelumnya disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2016 sebagai partai politik. Selanjutnya lolos verifikasi KPU sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 11. Menurut Ketua DPW PSI NTB, Ardani Ansori, ST, PSI hadir di momen yang tepat ketika negara sedang karut marut dengan sekelumit masalah sosial, ekonomi dan hukum. Termausk isu update soal kontroversi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3. “Hal ini memberi sintesis bahwa sejatinya harus ada partai politik dengan konsep politik yang baru (modern dan terbuka) dan rasional, dengan meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” kata Ardani dalam sesi jumpa pers, Rabu (28/2) kemarin. Konsep PSI menurutnya, menjunjung tinggi kebajikan dan keberagaman. “PSI hadir untuk menjawab itu,” tegasnya. Lolosnya PSI menurutnya, membawa arus perubahan di kacah politik Indonesia, dengan gerakan kaum muda menawarkan konsep politik
(Suara NTB/ist)
PERNYATAAN SIKAP - Ketua DPW PSI NTB Ardani Ansori, SE., dan Sekretaris, Putrawan Tasal saat membacakan press release dan pernyataan sikap. modern dan terbuka. PSI sepakat, bahwa gaya politik yang lama hanya dikonsumsi oleh elite. Dituding menghalalkan segala cara untuk politik, dengan syarat mahar dan mengubur hadirnya kader kader terbaik bangsa. Sehingga untuk menjadi pemimpin yang berkualitas seperti terputus. “PSI hadir untuk melawan bayang bayang mahar politik, mempertegas komitmen dalam rangka melahirkan pemimpin yang bersih dan bebas dari baying-bayang mahar politik,” tandasnya. Sementara beberapa poin pernyataan sikap disampaikan Sekretaris DPW PSI NTB, Putrawan Tasal, SE. Pertama, menyatakan PSI lolos sebagai peserta Pemilu 2019, dengan
nomor urut 11 dengan slogan Solidaritas. Partainya juga sudah mulai membuka pendaftaran untuk calon anggota legislatif melalui website www.psi.id. “Seleksi caleg dilakukan ketat, demi melahirkan legislatif yang bersih dari KKN, profesional dan independen,” ungkapnya, Wujud ketatnya seleksi dan lebih komprehensif, akan dihadirkan empar unsur. Selain dari internal PSI, juga dari pegiat antikorupsi, pegiat lingkungan dan akademisi, termausk aktivis perempuan. Pendaftaran caleg dibuka sampai Maret 2019. Sementara syarat pendataran diminta menghubungi base camp PSI NTB dan DPD PSI di seluruh kabupaten dan kota. (ars/*)
tut umum menyusun surat dakwaan. Setelah itu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. “Paling tidak minggu depan sudah bisa kita limpahkan ke pengadilan supaya cepat diproses persidangannya.
Turut dilimpahkan, yakni barang bukti dokumen serta berita acara penyitaan fasilitas PT BAL seperti mesin dan gudang. Meski disita, fasilitas tersebut masih digunakan masyarakat dengan alasan kemaslahatan. Sementara penasihat hukum tersangka, Irfan mengatakan kliennya selama ini kooperatif. “Kita ikuti proses hukumnya. Nanti kita lakukan pembelaan di persidangan,” kata dia. Selama beroperasi, PT BAL mengklaim sudah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Upaya Pengelolaan/Pengendalian Lingkungan (UPL/UKL), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PT BAL mengelola air di Gili Trawangan cara mengebor air tanah. Aktivitas itu dilakukan sejak tahun 2011 sampai 2017 ini. Aktivitas itu terindikasi pidana sebab PT BAL tidak mengantongi izin pengeboran dimaksud. Izin pernah diajukan kepada Pemprov NTB pada Desember 2015 lalu, tetapi ditolak dan perusahaan tersebut tetap beroperasi. PT BAL mengalirkan air kepada pelanggan pelaku usaha, rumah tangga, serta untuk fasilitas umum, totalnya PT BAL melayani sekitar 1.300 pelanggan. (why)
Tuntut Maksimal Pelaku Narkoba Mataram (Suara NTB) – Jaksa mencatat peningkatan kasus narkoba yang signifikan. Periode Januari-Februari 2018 saja, sudah ada 60 kasus. Dibandingkan pada tahun 2017 yang membutuhkan waktu selama setahun untuk 100 kasus. Dari total 60 kasus tersebut, beberapa diantaranya sudah ada yang masuk ke persidangan. Sisanya masih dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). “Sejumlah kasus ini kualitas barang buktinya meningkat. Dari yang biasanya 5 sampai 10 gram. sekarang sudah ratarata 100 gram lebih. Ini untuk kasus sabu,” kata Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) Kejati NTB, Ginung Pratidina, Rabu (28/2). Untuk kasus-kasus tersebut, jeratan pasalnya yakni 112 dan 114 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika. Pasal 112 untuk kepemilikan narkoba dan pasal 114 untuk pelaku pengedar. “Dari barang bukti itu bisa dianalisa, itu bukan untuk dipakai sendiri. Jumlah besar itu berarti dia akan didistribusikan. Ini indikasinya ada permintaan yang meningkat. Konsumen bertambah,” jelasnya. Ginung menambahkan, modus yang digunakan pelaku cuk-
up profesional. Sebabnya, para pelaku membentuk lapisan bawang merah. Antara pemilik, kurir, dan pemesan tak berkaitan secara langsung. “Bahasanya mereka taruh ranjau. Nanti pengirim barang mengirim kurir. Barang diletakkan di suatu tempat. Begitu juga pembelinya, dia juga mengirim kurir. Antar kurir ini juga tidak saling bertemu. Tidak saling kenal,” papar Ginung. Menanggapi fenomena itu, pihaknya berupaya untuk menjerat para pelaku dengan hukuman maksimal di pengadilan. Disesuaikan dengan pembuktian di persidangan. “Kalau kita lihat kok tidak ada yang jera. Jadi kita menuntut maksimal,” pungkasnya. (why)
(Suara NTB/why)
(Suara NTB/why)
TUNTUTAN - Kades Bayan nonaktif, Raden Madikusuma mendengarkan tuntutan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (28/2).
Hal itu disampaikan oleh Suhaili sebagai bentuk penghargaanya terhadap salah satu kader senior Partai Golkar yang juga maju sebagai kompetitornya pada Pilkada NTB 2018 ini, yakni H. Ahyar Abduh. “Ahyar Abduh adalah tokoh, kemudian sama-sama kader di Golkar. Lalu kita dituntut untuk dukung, tidak mungkin kita paksakan. Yang penting adalah tidak boleh ada permusuhan, saling jelek menjelekkan meski ada perbedaan,” ucap Suhaili. Seperti dketahui Ahyar merupakan mantan Ketua DPD I Golkar Kota Mataram dua periode. Kini maju sebagai Cagub NTB nomor urut 2, berpasangan dengan politisi Gerindra, Mori Hanafi. Pasangan Ahyar-Mori merupakan pasangan yang didukung oleh gerbong koalisi parpol paling besar, yakni tujuh partai yang menguasai hampir setengah dari total jumlah kursi di DPRD NTB.
pasangan Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Sitti Rohmi Djalilah, dan pasangan Ali Bin Dahlan TGH Gde Sakti, merupakan tokoh-tokoh dan putra-putri terbaik NTB. Sehingga siapapun yang nantinya terpilih, NTB akan dipimpin oleh orang-orang yang terbaik. Untuk itu, demi menciptakan pelaksanaan Pilkada NTB yang berlangsung aman, nyaman dan tertib, Suhaili menyatakan siap menerima jika nantinya kalah dalam kontestasi Pilkada NTB 2018, asalkan pelaksanaan Pilkada tidak dibumbui kecurangan. “Jangan dikotori dan korbankan Pilkada ini dengan segala cara untuk mencapai keinginan. Saya rela tidak jadi
Ginung Pratidina
SUARA NTB Kamis, 1 Maret 2018
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 9
Pemda Dorong Investasi Pariwisata ke Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Saat ini sudah semakin banyak investor yang berkunjung dan melihat potensi pariwisata NTB. Meski belum semuanya memutuskan untuk menanamkan modalnya, namun Pemda tetap berharap investor tetap mau menanamkan modalnya. “Beberapa tempat sudah dilihat oleh para investor, sebagian dari mereka tertarik menanamkan modalnya, sebagian lagi masih pikir-pikir. Namun demikian kita dorong mereka ini untuk berinvestasi di Pulau Sumbawa,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si. Ia mengatakan, selama ini pihaknya bersama pemda se-
tempat sudah berkoordinasi untuk melengkapi fasilitas dan infrastruktur. Dengan demikian, investor bisa tertarik untuk menanamkan modalnya. Sebab keberadaan investasi ini sangat penting untuk meningkatkan kepariwisataan di Pulau Sumbawa. “Kalau di Lombok mereka sudah banyak yang tertarik untuk berinvestasi di Sekotong, lingkar Mandalika dan
kawasan Senggigi. Tentu saja kita ingin pariwisata ini bisa semakin maju. Termasuk pariwisata yang ada di Pulau Sumbawa,” ujarnya. Ia berharap investor juga bisa melihat Sumbawa sebagai destinasi atau tempat yang potensial. Sebab di Sumbawa juga terdapat banyak destinasi wisata yang potensial untuk mendatangkan banyak wisatawan. Sehingga
Sumbawa perlu lebih banyak lagi investasi untuk mendukung kepariwisataannya. “Sumbawa itu punya banyak potensi. Pantainya bagusbagus dan banyak lagi destinasi yang bisa dikunjungi. Inilah yang ingin kita sebarkan kepada calon investor, sehingga mereka jadi mau berinvestasi,” ujarnya. Banyak destinasi wisata di masing-masing daerah di Pulau Sumbawa. Kabupaten Sumbawa Barat dengan Mantar dan Sekongkangnya, Kabupaten Sumbawa dengan Pulau Moyo dan Pulau Bunginnya, Kabupaten Dompu dengan
Pantai Lakeynya dan Kabupaten Bima dengan kawasan Sakosanya. Tempat-tempat ini dinilai cukup potensial untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan. Banyak destinasi di Pulau Sumbawa yang secara destinasi sudah siap untuk menyambut kedatangan wisatawan. Hanya saja persoalan akses masih menjadi kendala. Selain itu, amenitas di Pulau Sumbawa juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini pula yang membuat Pulau Sumbawa masih sangat memerlukan kehadiran para investor. (lin)
(Suara NTB/dok)
AIR TERJUN MATA JITU - Keindahan Air Terjun Mata Jitu yang ada di Pulau Moyo yang terletak di Kabupaten Sumbawa.
Restoran Hotel Harus Utamakan Menu Lokal Mataram (Suara NTB) – Setiap wisatawan yang berkunjung pasti ingin menikmati kuliner khas suatu daerah, termasuk Lombok. Oleh Sebab itu, restoran-restoran, baik di hotel atau luar hotel diharapkan lebih mengutamakan menu masakan khas lokal. Hal ini sudah dilakukan oleh Hotel Santika Mataram yang merupakan salah satu hotel berbintang di Kota Mataram. Di Restoran Bayan, tamu yang datang akan terlebih dahulu direkomendasikan untuk menikmati hidangan khas Lombok atau lokal. Dalam tiga tahun terakhir hotel ini sudah menghadirkan 144 menu masakan khas Lombok. Hal ini diharapkan bisa menjadi inspirasi pihak lain untuk lebih mengutamakan menu lokal. “Setiap bulannya kita selalu memiliki menu baru yang kita utamakan adalah menu khas Lombok. Jadi kita merekomendasikan juga kepada tamu kita untuk menikmati aneka kuliner khas Lombok yang kita miliki,” kata General Manager Hotel Santika Mataram Reza Bovier, di Mataram, Rabu (28/2). Hal ini sangat penting untuk lebih memperkenalkan budaya dan kuliner khas Lombok kepada wisatawan yang datang. Hal ini juga bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk bisa berkunjung kembali. Sehingga perlu dilakukan oleh industri pariwisata di NTB, terutama perhotelan. “Kalau kami melihat responnya juga bagus, pendapatan jadinya tidak hanya dari kamar saja. Selama ini kalau di Santika responnya bagus, tamu-tamu juga sudah mengerti kalau mau nyari masakan tradisional di hotel, datang ke Santika,” ujarnya. Wisatawan juga sangat mendukung hal ini. Sebab mereka tidak perlu pergi jauh untuk menikmati hidangan trandisional yang diinginkan. Di hotel tempatnya menginap pun sudah disediakan menu-menu tradisional yang ingin dinikmati saat berkunjung ke Lombok. “Saya rasa itu sangat bagus ketika hotel-hotel juga menyediakan menu tradisional khas daerah itu. Jadi kita kalau mau menikmati hidangan khas Lombok misalnya tidak perlu jauh-jauh. Tinggal datang ke restoran hotel dan pesan,” kata Andika, Wisatawan asal Yogyakarta yang sudah berkunjung ke Lombok. Hal ini tentu saja dapat membantu branding kuliner khas Lombok kepada wisatawan. Sebab saat ini ada beberapa kuliner khas yang selalu dicari oleh wisatawan saat berkunjung ke Lombok. Misalnya Ayam Taliwang, Sate Bulayak, Pelecing, Sate Pusut, Nasi Puyung, Ayam Rarang dan banyak lainnya. (lin)
(Suara NTB/ist)
BUKIT TANGKOK - Keindahan pemandangan alam dari Bukit Tangkok yang ada di Sembalun Kabupaten Lombok Timur.
Bukit Tangkok di Sembalun Sajikan Keindahan Alami Mataram (Suara NTB) – Destinasi wisata di Sembalun sepertinya tidak ada habisnya. Tidak hanya Pusuk, sekarang sudah semakin banyak spot menarik yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya wisata Bukit Tangkok yang menawarkan pemandangan alami Sembalun. Pemandangan berupa sawah yang berpetak-petak rapi menjadi spot yang menarik untuk melakukan swafoto. Tidak lupa untuk mengabadikan momen kebersamaan bersama kerabat di spot yang
Julukan Seribu Masjid Buat Wisatawan Tertarik Kunjungi Lombok Mataram (Suara NTB) – Pulau Lombok selain terkenal karena keindahan pantainya, juga lebih dulu terkenal karena memiliki julukan Pulau Seribu Masjid. Ini yang membuat sebagian wisatawan tertarik untuk berkunjung. Mereka ingin menyaksikan secara langsung Lombok yang disebut memiliki ribuan masjid. Masjid seakan menjadi identitas setiap tempat di NTB. Hampir di setiap sudut di (Suara NTB/dok) NTB ini telah berdiri kokoh masjid ISLAMIC CENTER - Islamic Center yang menjadi salah satu ikon wisata religi di Pulau Lombok. besar maupun dalam ukuran yang sedang. Ia juga melihat masyarakat yang berbeda,” ujarnya. Budaya membangun masjid Lombok sangat menjunjung Ia juga melihat ini bisa sangat melekat di masyarakat nilai toleransi antarumat. menjadi momentum yang baik NTB. Sebutan seribu masjid itu “Di Lombok kan tidak se- untuk membuat wisatawan disebabkan hampir di setiap muanya muslim, tapi saya me- merasa tertarik untuk memdesa terdapat masjid dengan lihat toleransinya sangat ba- buktikan bahwa memang beukuran yang besar. Tercatat gus. Inilah Indonesia, ini harus nar NTB atau Lombok ini setidaknya ada 3.767 masjid dicontoh oleh daerah lain di merupakan Pulau Seribu besar dan 5.184 masjid kecil Indonesia,” ujarnya. Masjid. Apalagi saat ini NTB yang tersebar hampir di semua Hal inilah yang menjadi sudah mendapatkan predikat desa di Lombok. daya tarik wisatawan, teruta- wisata halal yang bisa mem“Setelah berkunjung, saya ma wisatawan muslim. perkuat posisi Lombok sebenar-benar menyaksikan bah- Apalagi saat ini NTB menja- bagai Pulau Seribu Masjid. wa Lombok ini memiliki bany- di salah satu destinasi wisata Tidak sedikit pula dari pelak masjid. Jadi kita tidak per- halal. Sehingga semua poten- aku pariwisata yang menjadilu khawatir untuk mencari tem- si yang berbau syariah dipro- kan julukan Pulau Seribu pat beribadah saat di perjalan- mosikan menjadi desatinasi Masjid sebagai salah satu hal an. Di setiap kelurahan mu- wisata. Salah satunya berb- yang dipromosikan kepada ngkin ada masjidnya,” ujarnya. agai masjid yang ada. calon wisatawan. Sehingga Menurutnya, pemandangan “Misalnya masjid Bayan, wisatawan bisa melihat seini hanya bisa didapatkan saat masjid Hubbul Wathan ini dan cara langsung dengan cara berkunjung ke Lombok. Sebab masih banyak masjid lainnya berkunjung ke Lombok. Sebab tidak banyak daerah yang men- yang bisa dikunjungi. Jadi se- selain masjid, banyak juga jadikan masjid sebagai ikon lain beribadah, wisatawan juga destinasi wisata lain yang yang sangat membanggakan. dapat menikmati suasana bisa dikunjungi. (lin)
sudah disediakan oleh pengelola. Destinasi ini dikelola langsung oleh Pokdarwis Lawang yang sudah melengkapi berbagai fasilitas pendukung yang sekiranya diperlukan wisatawan. Tidak heran jika banyak pelaku pariwisata yang mengajak tamunya untuk berkunjung dan mengambil gambar di spot ini. Pemandangan yang indah dan suasana yang menyegarkan dijamin bisa membuat wisatawan merasa nyaman dengan kunjungannya.
“Banyak wisatawan nusantara yang saya ajak ke sini, karena ini kan dekat dengan Rinjani. Setelah mendaki Rinjani biasanya kita ajak ke air terjun, juga ke spot-spot destinasi wisata yang ada di sekitar Sembalun,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Tengah Muhammad Fauzan, di Mataram, Rabu (28/2). Wisatawan dapat menempuh jalan hingga dua jam dari pusat Kota Mataram menuju Sembalun. Wisatawan tidak perlu khawatir, karena jalan menuju Sem-
balun sudah sangat bagus. Sehingga wisatawan dapat menikmati perjalanannya dengan nyaman. “Kita PD (percaya diri) ajak wisatawan ke Sembalun karena infrastruktunya sudah sangat bagus. Jadi dalam satu kali perjalanan itu kita bisa ajak wisatawan ke beberapa spot wisata, salah satunya Bukit Tangkok ini,” ujarnya. Menurutnya keberadaan Bukit Tangkok yang menyajikan keindahan alam Sembalun ini juga merupakan hal yang baik. Sebab secara tidak
langsung ini bisa mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Sembalun. Sebab tidak sedikit dari wisatawan yang mengunggah foto kunjungannya ke destinasi wisata ini. “Mereka kalau sudah berkunjung itu pasti upload (unggah) di media sosial masing-masing. Setelah itu kan pasti rekannya bertanya, dan mau berkunjung lagi. Inilah yang kita harapkan, jadi bisa lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung ke Lombok, khususnya Sembalun,” harapnya. (lin)
Nikmatnya Pepes Gurame di Hotel Santika Mataram Mataram (Suara NTB) Hotel Santika Mataram setiap bulannya menyajikan menu-menu baru untuk bisa dinikmati oleh pelanggannya. Maret ini, Hotel Santika Mataram menghadirkan Pepes Gurame dan beberapa hidangan lainnya. Ini sekaligus menunjukkan konsistensi Hotel Santika Mataram dalam menyajikan menu-menu nusantara. “Promo Maret 2018 ini kita hadirkan menu nusantara, ada Pepes Gurame, Krim Karamel dan dua jenis minuman yang kita harapkan bisa menjadi pilihan bagi pelanggan,” kata General Manager Hotel Santika Mataram, Reza Bovier, di Mataram, Rabu (28/2). Ikan gurame spesial yang dipepes ini menjadi hidangan utama. Sedangkan hidangan penutup ada krim karamel dengan cita rasa yang nikmat. Ada pula dua jenis minuman yakni hangat dan dingin hadir seperti hot choco nut dan melco tropical. “Semua bumbu kita taruh di atas ikan setelah ikan diberikan bumbu berupa garam dan merica. Setelah itu kita bakar sebentar untuk memberikan aroma dari daun pisang. Barulah kita kukus selama kurang lebih 30 menit untuk bisa menghasilkan cita rasa ikan yang nikmat,” kata Executive Chef Hotel Santika Mataram, Putra Yasa. Ikan Gurame merupakan ikan yang kaya akan protein tinggi,selain itu ikan ini juga
NTB/ist) (Suara
PEPES GURAME - Hidangan Pepes Gurame yang ada di Hotel Santika Mataram. dipercaya dapat menurunkan kolesterol apabila diolah dengan baik. Pepes gurame ini diolah dengan metode dikukus dengan daun pisang, bumbu halus kemudian ditumis sehingga meresap kedalam ikan gurame. Tak ketinggalan nasi putih hangat disajikan sebagai peneman santap siang. Hidangan penutup untuk bulan ini krim karamel. Cara membuat karamel ini ialah gula pasir yang dipanaskan sehingga membentuk karamel. Ada pula campuran telur, susu segar dan vanili ini
menjadikan krim karamel berbentuk seperti pudding, dihiasi menggunakan buah anggur segar. Dua pilihan minuman hadir dalam promo Maret ini, melco tropical merupakan minuman dingin yang menggunakan buah nanas serta melon. Selain buah tersebut, santan dan gula cair digunakan untuk menambah rasa minuman ini. “Semua bahan dicampur kemudian disaring untuk kemudian bisa mendapatkan hasil yang nikmat,” kata Asist
Restaurant & Banquet Manager, Winda Apriani. Sedangkan untuk minuman hangat ada hot choco nut. Sebenarnya Ini merupakan minuman yang dapat disajikan dingin maupun hangat, dengan perpaduan antara kopi, saus coklat, kacang serta susu segar. Pembuatan minuman ini menggunakan metode floating atau layer sesuai dengan jenis bahannya. “Untuk hot choco nut ini dapat dinikmati kapan saja. Karena cocok dengan berbagai suasana,” ujarnya. (lin)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 1 Maret 2018
Halaman 10
SMPN 2 Lembar Mantapkan Persiapan UNBK Giri Menang (Suara NTB) Jelang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) April mendatang, SMPN 2 Lembar mulai memantapkan persiapan. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah pengadaan komputer maupun perlengkapan lainnya serta memastikan server dan ketersediaan listrik cadangan. K e p a l a SMPN 2 Lem-
bar, H. L. Suandi mengakui untuk persiapan UNBK pihaknya sempat mengalami kendala ketersediaan komputer. Namun pihaknya juga yakin dalam waktu dekat akan segera merampungkan. ”Sudah dari dua bulan lalu kami persiapkan, tapi masih kurang, kami sedang upayakan,” ungkapnya. Saat ini pihaknya memiliki 22 unit komputer. Untuk menanggulangi kekurangan komputer ini, pihaknya mengakali pada kegiatan latihan
(Suara NTB/her)
KETERANGAN - Kepala SMPN 2 Lembar H. L. Suandi (kanan) didampingi Waka Kurikulum SMPN 2 Lembar Sumanto memberikan keterangan pers.
Beban Kerja Guru Dinilai Masih Memberatkan Mataram (Suara NTB) Guru dituntut selalu memiliki keterampilan baru. Dengan begitu, mereka bisa memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada muridnya. Sayangnya, masih banyak guru belum mampu memperbarui berbagai keterampilan mereka. Penyebab utama para guru kesulitan untuk mengembangkan kemampuan sebagai pengajar adalah beban kerja. Setiap minggu, mereka harus memenuhi beban 24 jam mengajar. Karena itu regulasinya, jadi para guru lebih mengedepankan prioritas itu dulu Anggota DPD RI Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy menilai beban kerja membuat para guru kesulitan memenuhi kebutuhan untuk memperkaya kemampuan mereka. Pasalnya, memenuhi beban mengajar saja sudah memeras tenaga. Bayangkan dari fisiknya sudah lelah, kognitifnya juga sulit menerima. Jadi bagaimana mereka bisa berkembang. Untuk itu, pada masa sidang paripurna DPD RI yang akan digelar dalam beberapa hari mendatang, DPD RI menilai peraturan undang-undang guru dan dosen yang menjadi landasan kerja guru perlu dievaluasi. “Guru-guru kita itu masih merasa, seluruh Indonesia tidak saja di NTB beban yang diwajibkan kepada seorang guru mungkin perlu dievaluasi. Dan termasuk juga nasibnya,” ungkap Suhaimi, ditemui Rabu (28/2). Sebagai contoh untuk kenaikan pangkat, seorang guru yang ingin kenaikan pangkat dari golongan B ke C, mereka harus membuat karya tulis ilmiah dan jurmal. Padahal kesibukan mereka di luar itu cukup padat seperti mendidik dan lain sebagainya. Aturan ini jelas sangat merepotkan guru. Hal itu karena menimbulkan ketidakadilan antara seorang guru dengan pegawai lainnya. Sebagai contoh jika seorang pegawai saat kenaikan pangkat tidak dipersyaratkan sebagaimana seorang guru. “Sementara pegawai tidak ada bikin karya tulis, jurnal, kalau saat waktunya naik, mereka naik. Saya tidak menyepelekan kerja pegawai,” protesnya. Ketimpangan syarat kenaikan pangkat seperti diatur undang-undang guru dan dosen jelas merupakan hal yang sungguh berat bagi seorang guru di tengah adanya tugas utama mereka dalam mendidik anak-anak. “Termasuk kesejahteraan untuk mendapat tunjangan sertifikasi kita harapkan lebih disederhanakan,” tukasnya. (dys)
dan try out dengan membagi peserta UN dalam tiga sesi. Komputer ini sendiri jelasnya bantuan dari Dinas Pendidikan. Diakuinya, pihaknya sempat melakukan try out. Hasilnya, dari 98 siswa yang mengikuti, 92 orang dinyatakan sukses. Hal itu
tidak lepas dari kegiatan les dan latihan di luar jam belajar. “Lesnya tetap kami laksanakan sejak dua bulan lalu, seminggu dua kali,” jelasnya. Sementara itu Waka Kurikulum SMPN 2 Lembar, Sumanto menjelaskan, selain
persiapan alat dan kelengkapan, pihaknya juga melakukan persiapan mental baik bagi siswa maupun wali siswa.”Kami meminta orang tua agar memberikan support bagi siswa, itu akan sangat membantu mereka,” tandasnya. (her)
Sabtu, Pemilihan Rektor Unram Direncanakan Digelar
Kurangi Kuota Prestasi
Mataram (Suara NTB) Pemilihan lanjutan Rektor Universitas Mataram kini menemui titik terang setelah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah memutuskan jadwal pelaksanaan lanjutan pemilihan Rektor Unram. (Suara NTB/ron)
PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMA negeri diharapkan pada tahun 2018 ini dapat mengurangi kuota prestasi bagi pendaftar. Dengan pengurangan kuota prestasi, diharapkan pemerataan mutu di seluruh SMA dapat tercapai. Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto, ditemui di Mataram, Rabu (28/2), mengatakan ke depan pihaknya ingin membuat SMAN 6 Mataram bukan pilihan terakhir bagi siswa. PPDB sistem zonasi menurutnya cukup membantu Sunoto sekolah, tapi kuota prestasi membuat banyak siswa yang memilih SMA tertentu yang selama ini menjadi favorit masyarakat. “Ke depan, segera mungkin, secepatnnya kami membuat SMAN 6 Mataram bukan terminal terakhir, tapi mungkin, kalau tidak terminal pertam, tapi terminal kedua. Kami dibantu oleh zonasi, kalau bisa komposisi prestasi juga bisa dikurangi,” ujarnya. Pada tahun 2017 lalu, ada ketentuan 20 persen kuota bagi siswa berprestasi bisa memilih sekolah di luar zona tempat tinggalnya. Ia mengakui, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muh. Suruji dalam berbagai kesempatan menyebutkan kuota prestasi bakal dikurangi agar bisa terjadi pemerataan sekolah. “Kaitannya dengan zonasi, sebenarnya sekolah kami diuntungkan, siswa berprestasi tidak perlu jauh, kami terbantu dengan zonasi itu, ke depan zonasi lebih di-manage lebih baik lagi, yang komposisi prestasi dikurangi,” ujarnya. Menurutnya, dengan sistem zonasi, sebenarnya lebih menguntungkan semua sekolah. Siswa juga tidak jauh bersekolah. Kemungkinan untuk terlambat dan berbagai permasalahan lainnya bisa dihindari. (ron)
(Suara NTB/ist)
UJI COBA - Siswa SMPN 2 Lembar menggelar uji coba UNBK belum lama ini.
Berdasarkan Surat Sekjen Kemristekdikti Nomor 855/ A.A2/KP/2018 Tanggal 27/2/ 18 tentang Pemilihan Rektor Unram Periode 2018-2022, Kemristekdikti menetapkan pelaksanaan pemilihan tahap kedua akan diselenggarakan pada Sabtu, tanggal 3 Maret 2018. “Positif menggelar pemilihan berdasarkan keputusan Sekjen Kemristekdikti,” kata Ketua Senat Unram Prof. Mansur Ma’shum, Rabu (28/2). Dikatakan Mansur, surat tertulis yang diterima tanggal 27 Februari pukul 19.00 wita dari Sekjen Kemristekdikti, tentang pemilihan rektor menyatakan menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh menteri berkenan hadir dalam pili-
han rektor pada hari Sabtu. “Inilah yang kita tunggu sejak beberapa bulan,” katanya. Menindaklanjuti surat tersebut, senat telah menginformasikan kepada seluruh calon rektor dan civitas akademika Unram, termasuk melalui undangan untuk mengikuti rapat senat mendatang. “Memang sudah kita prediksi karena ada informasi dari awal,” ungkapnya. Ketiga calon rektor Unram akan memperebutkan 89 suara. Di antaranya 58 suara senat, ditambah dengan suara menteri sebanyak 35 persen atau setara 31 suara, sehingga total suara menjadi 89 suara. Sementara mekanisme pemilihan calon rektor Unram dilakukan secara tertutup. Calon
yang mendapat suara paling banyak otomatis keluar sebagai pemenang. Adapun jika terdapat dua orang calon dengan suara terbanyak sama, maka dilakukan pemilihan ulang. “Kalau berdasarkan aturan menteri jika terjadi suara sama dilakukan pemilihan ulang di hari yang sama. Sampai ada suara terbanyak. Dan itu kita harapakan kita sudah siapkan juga surat suara dua kali lipat,” imbuhnya. Proses pemilihan calon rektor Unram telah melalui tahap cukup panjang. Sempat ditunda hingga 2,5 bulan sejak dilakukan penyaringan dan penjaringan pada tanggal 8 November 2017 lalu, kini civitas akademika Unram akan segera miliki rektor baru. Mansur
yakin pemilihan tidak akan molor lagi setelah adanya surat tertulis Kemristekdikti. “Hanya Allah yang tahu, kan ini dasar hukum sudah jelas. Tidak ada alasan lagi yang kasat mata. Ini rencana manusia,” sambungnya.
Untuk itu, pihaknya berharap segera setelah pemilihan ini berkenan melantik setelah pihaknya menyerahkan berita acara hari Senin (5/3). ‘’Hasilnya dilaporkan ke menteri. Sedang untuk pelantikan biasanya dilakukan di Jakarta,’’ ujarnya. (dys)
OSN Tingkat Provinsi
MANASIK HAJI - Praktik manasik haji bagi peserta didik dari beberapa TK/ PAUD di Kota Mataram, Rabu (28/2).
265 Siswa Bersaing Wakili Kota Mataram
(Suara NTB/uul)
Bentuk Karaktek Anak Lewat Praktik Manasik Haji Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan pemahaman sejak dini kepada anakanak tentang agamanya, terutama rukun Islam yang ke 5 yaitu haji, FKG PAI-TK Provinsi NTB mengadakan praktik manasik haji bagi anak-anak usia dini di Asrama Haji Lingkar Selatan, Rabu (28/2). Ketua Panitia Kegiatan, Sri Ekonomi, S.Pd, mengatakan acara manasik haji ini merupakan acara rutin yang diadakan tiap tahun oleh FKG PAI-TK NTB. “Ini rutin diadakan untuk anak usia dini, terutama untuk anak-anak usia TK,” jelasnya. Acara ini diadakan untuk membentuk karakter serta penguatan nilai-nilai pendidikan Islam yang selama ini diterima di sekolah. “Selain itu, kegiatan
(Suara NTB/dys)
KETERANGAN - Ketua Senat Unram Prof. Mansur Ma’shum (kanan) di dampingi Sekretaris Senat Hirsanudin memberikan keterangan terkait rencana pemilihan Rektor Unram yang akan digelar, Sabtu (3/3).
ini juga untuk melatih kemandirian anak-anak dengan hanya didampingi gurunya saja, tanpa didampingi oleh wali murid yang selalu kita lihat di kegiatan lain,” tambahnya. Pemilihan asrama haji sebagai tempat kegiatan, kata Sri, dipilih karena fasilitas yang lengkap untuk kegiatan ini. “Agar lebih terasa suasana hajinya karena di tempat lain kita masih memerlukan sarana penunjang,” terangnya. Ketua FKG PAI-TK Provinsi NTB, Hj. Laela Wahyuni S.Pd, menambahkan kegiatan manasik haji ini juga untuk menguatkan keimanan anak-anak sejak dini dalam mengenal agamanya. “Juga untuk pengenalan rukun Islam yang sempurna, di mana selama ini pembelajarannya secara ab-
strak saja tetapi sekarang langsung praktiknya,” terangnya. Peserta manasik haji ini, imbuhnya, diikuti hampir 80 PAUD-TK se-Kota Mataram yang mencapai 2.000-an peserta yang dibagi menjadi 80 kloter. “Di tahun kemarin, pesertanya mencapai 3.000-an orang tetapi karena tempat yang terbatas jadinya dibatasi,” kata Laela. Sri menambahkan sebenarnya banyak yang ingin mengikuti kegiatan ini, tetapi panitia membatasi jumlah peserta dikarenakan kapasitas tempat. “Kita juga tidak mau membuat anak-anak menjadi tidak nyaman, karena kita menginginkan keamanan dan kenyamanan bagi mereka,” jelasnya. Praktik manasik haji bagi anak-anak PAUD-TK ini tidak berbeda jauh dengan kegiatan manasik haji pada umumnya. “Yang pertama mereka bermalam di Arafah, dengan berkumpul di aula baru kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke Musdalifah sembari mengumpulkan batu untuk jumrah,” terang Laela. Baru kemudian dilanjutkan dengan kegiatan di Mina untuk melempar jumrah dan dilanjutkan dengan tawaf mengelilingi Ka’bah. “Tawafnya dilakukan sebanyak 3 kali dari yang aslinya sebanyak 7 kali baru kemudian melakukan Sa’i sembari tetap melantunkan bacaan-bacaan talbiyah dan surat-surat,” terangnya. Anak-anak peserta kegiatan manasik haji terlihat antusias mengikuti acara ini sembari didampingi guru mereka. Para wali murid juga turut mendampingi anak-anaknya dan antusias untuk mengabadikan momen. Sri berharap dengan kegiatan ini dapat memperdalam keimanan anak-anak sejak dini. (uul)
Mataram (Suara NTB) – Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Kota Mataram dilaksanakan Rabu (28/2) di SMAN 3 Mataram. Sebanyak 265 siswa SMA/MA di Kota Mataram bersaing untuk bisa mewakili Kota Mataram pada tingkat Provinsi NTB. Koordinator Pengawas (Korwas) UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Joni Y. Moa, mengatakan sebanyak 265 peserta OSN tingkat Kota Mataram, diharapkan perwakilan SMA di Kota Mataram bisa meraih hasil maksimal dan bisa melaju ke tingkat nasional. OSN tingkat Kota Mataram melombakan sembilan bidang keilmuan, yaitu matematika, fisika, kimia, informatika, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi. “Ini adalah ajang bergengsi diharapkan potensi dan bakat kecerdasan kognitif siswa di bidang sains dapat dimotivasi dan difasilitasi sehingga berkembang dengan baik,” kata Joni, yang dalam kesempatan pembukaan kegiatan mewakili Kepala UPTD. Joni menjelaskan, OSN sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan guna mewujudkan bangasa yang unggul dan berkualitas. Bagi sekolah sendiri, bisa dijadikan evaluasi pembinaan prestasi melalui proses belajar dan ekstrakurikuler, apakah sudah berjalan dengan maksimal. Siswa sendiri diharapkan dapat terbangun ruang eksplorasi kemampuan pengembangan bakat dan minat di bidang sains untuk mencapai potensi terbaik. “Oleh karena itu, menang atau kalah dalam suatu lomba merupakan pembelajaran dan pengalaman siswa, bagaimana siswa mempersiapkan diri dalam semua keadaan,” ujar Joni. Penyelenggaraan OSN tingkat Kota Mataram merupakan kerja sama yang baik antara Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram dan UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram. Dalam menjaga marwah pelaksanaan OSN yang berkualitas, berintegritas, dan objektif, kata Joni, dari sisi pengawasan diatur silang, pengawas dari Lobar mengawasi Kota Mataram, dan sebaliknya. “Termasuk tim penilai, sehingga pencapaian prestasi siswa tetap terjaga objektivitasnya, integritas, dan kualitasnya, sehingga terus berkembang menjadi kawah candradimuka penyiapan generasi emas Indonesia,” harapnya. Ketua Panitia Pelaksana, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., mengatakan, 265 peserta OSN tingkat Kota Mataram berasal dari delapan SMA negeri, dua MAN, dan satu SMAK. Diharapkan, di masingmasing bidang ada yang mewakili tingkat provinsi. Di OSN tingkat Kota Mataram, begitu selesai, peserta langsung diberikan sertifikat peserta dan pin peserta untuk kenangan. “Pelaksanaan selama satu hari, satu bidang diberikan kesempatan mengerjakan selama tiga jam. Harapannya, menemukan anak SMA di bidang yang bisa menjadi wakil tingkat provinsi, harapan bisa tembus tingkat nasional,” ujar Kepala SMAN 1 Mataram ini. (ron)
(Suara NTB/ist)
KERJAKAN SOAL - Peserta OSN tingkat Kota Mataram serius mengerjakan soal saat pelaksanaanOSN tingkat Kota Mataram di SMAN 3 Mataram, Rabu (28/2).
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 1 Maret 2018
Surya Pesimis Bisa Agendakan Kejuaraan Internasional Voli Pasir
(Suara NTB/kir)
ANGKAT TROFI - Tim NTB 1 Putri, Putu Dini Jasita dan Ditha Juliana (Putu-Ditha) mengangkat trofi setelah sukses meraih gelar juara I pada Sirnas voli pantai seri pertama 2018, di Kuta, Pujut, Loteng, Rabu (28/2).
NTB Sabet Satu Gelar di Sirnas Voli Pantai Praya (Suara NTB) Dua wakil NTB berhasil mewujudkan all NTB final pada gelaran Sirkuit Nasional (Sirnas) voli pantai seri pertama tahun 2018, di kawasan Pantai Kuta, Pujut Lombok Tengah (Loteng). Sehingga memastikan satu gelar pada katagori putri jadi milik NTB. Tim NTB 1 Putri keluar sebagai juara. Setelah mengkandaskan perlawanan tim NTB 2. Di posisi berikutnya ada tim Sukun Vojo 1 Jawa Tengah (Jateng).
Keberhasilan tim NTB 1 putri sendiri memang sudah diprediksi sejak awal. Mengingat, tim NTB 1 yang diisi Putu dan Dita, saat ini menduduki peringkat satu nasional. Sementara untuk sektor putra, tim Jawa Timur (Jatim) 2 berhasil keluar sebagai juara. Setelah mengkandaskan perlawanan tim Caroline DIY babak final yang gelar pada Rabu (28/2). “Tim putri memang sudah diprediksi sejak awal bakal keluar sebagai juara. Sedangkan untuk tim putra tidak begitu diharapkan. Karena memang tim NTB 1 putra yang diharapkan
untuk juara, pasangannya tidak komplet,” terang pelatih nasional voli pantai Agus Salim, usai pertandingan. Disinggung pelaksaan Sirnas voli pantai pertama tahun 2018 di kawasan Pantai Kuta Pujut, Ketua pelaksaan, Suhaimi, S.H., mengaku secara umum berjalan lancar sesuai harapan. Event kali ini pun diharapkan bisa menjadi pembuka jalan bagi event-event serupa yang lebih besar lagi dimasa yang akan datang. Menurutnya, dari hasil evaluasi PBVSI NTB maupun pusat, Loteng bisa diktakan cukup sukses menggelar Sirnas voli pantai seri pertama tahun ini. Dan, itu menjadi kredit poin tersendiri bagi Loteng. Karena bisa saja, event skala yang lebih besar nanti akan direkomendasikan untuk digelar di Loteng. “Setelah ini kita akan lakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksaan event. Sebaga bahan evaluasi dan perbaikan dimasa yang akan datang,” timpal anggota Komisi I DPRD Loteng ini. Sementara itu, Asisten II Sekda Loteng, Ir. Nasrun, saat menutup Sirnas voli pantai seri pertama secara khusus memberikan apreasiasi atas terselenggaranya event tersebut. Pemkab Loteng dalam ini berkomitmen untuk terus mendukung event-event olahraga didaerah ini. Bukan hanya voli pantai saja. Tetapi cabang olahaga lainya. Kedepan, khusus untuk event voli pantai diharapkan tidak berhenti sampai disini saja. Kuantitas dan kualitas event diharapkan bisa terus ditingkatkan. “Dan kita pastikan akan dukung penuh,” pungkas Nasrun. (kir)
Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari mengatakan kritikan segelintir masyarakat Loteng terkait pakaian dikenakan atlet di Sirkuit Nasional (Sirnas) Voli Pasir di Pantai Kuta Pujut, Loteng, 25-28 Februari lalu memaksa pihaknya harus menyiapkan pakaian khusus untuk semua peserta putri. Pasalnya semua atlet dari luar tidak memiliki pakaian pengganti lainnya, kecuali pakaian voli pasir biasanya. Protes tersebut juga membuat pihak pengurus voli pasir NTB pesimis bisa menggelar event voli pasir internasional di NTB. Pasalnya para atlet akan menolak mengganti pakaian yang sudah biasa dikenakan dalam setiap pertandingan. “Mau tidak mau kita (panitia) kita belikan pakaian khusus untuk pengganti pakaian peserta putri. Soalnya para atlet tidak punya pakaian pengganti lainnya,” ucap Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (28/2). Pernyataan ini dilontarkan Surya terkait dampak dari aksi sejumlah masyarakat di sekitar lapangan voli pasir yang menolak gaya pakaian sejumlah peserta voli pasir putri karena dinilai bertentangan dengan norma dan budaya masyarakat sekitar.
Alasan masyarakat menolak atlet menggunakan pakaian yang menyerupai bikini kaum wanita itu karena lokasi pertandingan tidak jauh dari masjid. Selain itu banyak anak-anak kecil yang ikut menyasikan pertandingan tersebut sehingga panitia diminta untuk menyiapkan pakaian kkusus atau pakaian yang tidak terlalu menonjolkan aurat wanita. Kritikan masyarakat tersebut memang ditanggapi dengan positif oleh pengurus PBVSI NTB. Oleh karena itu panitia membelikan baju khusus penganti pakaian atlet sebelumnya. Tentunya baju yang dibeli panitia itu cukup layak dipakai oleh wanita di tempat umum. Meski panitia memberikan pakaian pengganti, namun pakaian pengganti yang diberikan oleh panitia itu tidak disukai oleh sebagian peserta. Pasalnya atlet merasa tidak nyaman dengan pakaian baru karena atlet sudah biasa dengan pakaian yang dikenakan sebelumnya. Menurut Surya, protes yang dilayangkan oleh masyarakat tersebut bakal membuat PBVSI NTB pesimis bisa menggelar kejuaraan internasional voli pasir Asia Pasifik di NTB bulan Oktober 2018. Pasalnya dia khawatir para peserta tidak akan mau menggunakan pakaian lain selain pakaian yang sudah biasa dipakai atlet dalam pertandingan voli pasir internasional. (fan)
Pilkada Serentak
KONI Lotim Pastikan Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik Selong (Suara NTB) Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim, Syafruddin menegaskan semua pengurus KONI dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak ditunggangi kepentingan politik. Meskipun diketahui, Ketua Umum KONI Lotim H. Haerul Warisin merupakan salah satu calon Bupati, namun ditegaskan tidak ada yang bicara soal politik. “Kami ini di KONI merupakan patriot olahraga, tidak ada tendensi politik,” tegas Syafruddin saat ditemui di sela acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Selong, Rabu (28/2) kemarin. Menurutnya, kegiatankegiatan yang digelar KONI murni untuk pembinaan prestasi olahraga Lotim. Tidak ada kegiatan yang digiring ke arah politik. “Kita tidak pernah berpikir untuk politik, ini murni patriot olahraga,” tegasnya. Selanjutnya dijelaskan, kegiatan RAT yang digelar kali ini untuk kali kedua. Pada RAT pertama, sudah melahirkan beberapa rekomendasi. Diakui, beberapa rekomendasi tidak bisa dilaksanakan
seperti mengangkat atlet berprestasi menjadi honorer daerah. Namun KONI bisa menggelar Pemusatan pelatihan melalui kegiatan Pelatda. Pelatda Selaparang sudah berlangsung sejak September sampai Desember 2017 lalu. Pelatda digelar dalam rangkat persiapan menjelang kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan digelar pada tahun 2018 ini. Pelatda sambungnya melatih 43 orang atlet, terdiri dari taekwondo, karate, silat, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, bridge, wushu ,atletik, senam dan lainnya. Penentuan atlet yang diikutkan dalam pelatda itu berdasarkan murni dari prestasi olahraga yang dimiliki para atlet. Lagi-lagi tidak ada tendensi politiknyal. RAT yang kedua untuk periode kepengurusan 20132018 diharapkan bisa melahirkan rekomendasi baru semata untuk memajukan dunia olahraga. Saat ini anggaran yang dikelola KONI Rp 1,3 miliar. Ke depan bisa lebih besar lagi sehingga bisa mencetak atlet-atlet yang jauh lebih berprestasi dalam menghadapi Porprov 2018. (rus)
Yan Batal Ikut Seleknas di Jakabaring Mataram (Suara NTB) Atlet triathlon NTB, Yan Bahtiar batal ikut Seleksi Nasional (Seleknas) yang akan berlangsung di Jakabaring, Palembang, 3 Maret mendatang. Alasannya, event itu hanya mempertandingkan kelas campuran (putra/putri) dan kelas youth. Demikian dikatakan Yan Bahtiar ketika dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (28/2) kemarin. “Saya tidak jadi berangkat, soalnya di Seleknas di Jakabaring Palembang tanggal 3 Maret nanti tidak mempertandingkan kelas senior,” ucapnya. Informasi yang diterima dirinya
dari Pengurus Besar (PB) FTI bahwa seleknas atlet triathlon yang akan berlangsung di Jakabaring Palembang tanggal 3 Maret mendatang hanya mempertandingkan kelas campuran dan kelas youth perorangan. Dalam hal ini tidak dipertandingan kelas perorangan senior. Informasi tidak dipertandingkan nya kelas triathlon senior itu setelah Yan mengkonfirmasi pihak PB FTI kemarin. Menurut keterangan dari pengurus besar triathlon, kata Yan bahwa seleknas atlet triathlon senior yang sesungguhnya akan dilaksanakan lewat kejuaraan internasional triath-
lon yang akan berlangsung di Filipina bulan April mendatang. Sehingga Yan pun memutuskan untuk membatalkan keinginan tampil pada seleknas di Jakabaring, 3 Maret 2018. Sementara itu, Pelatih Triathlon NTB, Ilyas SP mengatakan bahwa terkait keputusan Yan batal ikut seleknas tidak menjadi alasan pihaknya untuk tidak mengirim atlet di event itu. Dalam hal ini FTI NTB akan tetap mengirim satu atletnya, Qoriah Julildanur (15). “Saya sudah belikan tiket untuk atlet youth, Qoriah. Dan kita akan berangkat tanggal 1 Maret,” jelasnya. (fan)
Zigi Dipastikan Tidak Ikut Seleknas Mataram (Suara NTB) Pengurus Besar (PB) Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) akan menggelar Seleksi Nasional (Seleknas) untuk 29 atlet yang akan mewakili Indonesia di Asian Games 2018. Sayangnya atlet NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda dipastikan tidak dipanggil ikut Seleknas yang akan berlangsung di Cianjur, Jawa Barat (Jabar), 10 Maret mendatang. Tidak hanya Zigi, namun empat atlet yang dikabarkan meninggalkan Pelatnas bulan Januari 2018 tidak akan dipanggil dalam seleknas tersebut. Hal itu dilakukan oleh PB FORKI akibat konsekwensi keempat atlet itu yang diduga menolak dilatih oleh pelatih baru. Hal itu dikatakan oleh Sekjen PB
FORKI, Lumban Sianipar di salah satu media nasional belum lama ini. Informasi terkait tidak terlibatnya atlet NTB di Seleknas tersebut juga telah diketahui oleh pengurus FORKI NTB. “Kami sudah konfirmasi pengurus PB FORKI terkait seleknas untuk 29 atlet. Namun mereka kita tidak bisa memastikan atlet NTB bisa ikut seleknas,” ucap Sekum FORKI NTB, Ahwan di Sekretariat KONI NTB, Rabu (28/2) kemarin. Saat itu Ahwan bersama Binpres FORKI NTB, Burhanuddin. Menurut Burhanuddin, sebanyak empat atlet yang meninggalkan Pelatnas bulan Januari lalu terancam tidak dipanggil pelatnas. Namun demikian Burhan berharap PB FORKI merubah keputusan dan diharapkan atlet NTB Ahmad Zigi Zaresta
Yuda kembali dipanggil pelatnas. Terkait Pelatnas di Jabar 10 Maret mendatang, Burhan tak berani memastikan atlet NTB akan dipanggil mengikuti Seleknas itu. Namun demikian atlet NTB, Ahmad Zigi berharap dirinya dapat kembali dipanggil Pelatnas. Pasalnya dia bersama tiga rekannya yang meninggalkan Pelatnas tanggal 5 Januari lalu sudah berjanji tidak akan meninggalkan Pelatnas lagi. Namun demikian informasi yang diterima oleh FORKI NTB bahwa pihak PB FORKI NTB telah menyiapkan empat atlet pendatang baru untuk menggantikan posisi empat atlet yang dikabarkan mengundurkan diri dari pelatnas lalu. Itu artinya peluang atlet NTB untuk masuk pelatnas sangat tipis. (fan)
Kamis, 1 Maret 2018
SUARA NTB Potensi Retribusi Rp 1 Miliar Hilang Kades Keluhkan Data Izin Gangguan Dilarang Dipungut Penerima Rastra Halaman 12
Giri Menang (Suara NTB) Sebagian besar warga miskin di Lombok Barat (Lobar) tak memperoleh beras sejahtera (Rastra), disebabkan tak masuk data penerima bantuan. Data penerima ini sendiri tak valid lantaran mengacu data puluhan tahun lalu. Dalam data tersebut, masih ada nama warga yang sudah meninggal dan ada juga nama penerima dobel. Seperti kondisi yang terjadi di Desa Bagik Polak Barat, Kecamatan Labuapi. Jumlah KK miskin yang seharusnya memperoleh rastra sebanyak 600 KK, sedangkan warga miskin yang masuk dalam data penerima
hanya 296 KK. “Lebih banyak KK miskin yang tidak dapat dibandingkan yang dapat, ini kan jadi persoalan kami di bawah karena data tidak valid. Data itu kan puluhan tahun silam yang dipakai,” kritik Kades Bagik Polak Barat, Hasmak Tasar. Menurutnya, jika menggunakan data terbaru tentunya nama warga yang sudah meninggal sekian tahun lalu tidak mungkin masuk lagi. Namun banyak nama warga yang sudah meninggal akan tetapi masih muncul, bahkan banyak juga namanama penerima yang dobel. Dia menyayangkan pihak yang melakukan pendataan sebab tidak komunikasi dulu
dengan pihak desa. Jika berkoordinasi, pihak desa bisa berikan masukan ke instansi terkait. Pihak desa sendiri lebih tahu terkait kondisi dan karakter masyarakatnya. Kedepan ia berharap agar pendataan melibatkan dan koordinasi dengan desa. Sebab kondisi ini rentan terjadi kesalahpahaman di masyarakat sehingga yang menjadi sasaran adalah pihak desa. Pihaknya pun mewanti-wanti langkah antisipasi dengan koordinasi dengan kecamatan, Polsek Labuapi dan perangkat desa. Pihaknya bahkan sudah menggelar beberapa kali sosialisasi sebelum menyalurkan rasatra
SALON
LOWONGAN
RUPA-RUPA
SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/WA: 082236507224
DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
yang direncanakan pada Senin pekan depan. Dikatakan, dia sudah mengusulkan ke pemda agar warga miskin yang belum masuk data agar diakomodir. Pengusulan akan dilakukan setelah selesai pendistribusian rastra perdana sekaligus setorkan nama-nama dan daftar usulan. Menurut Hasmak, jatah per KK untuk rastra sebanyak 10 kilogram. Jatah rastra ini tidak bisa lagi diatur melalui kebijakan diskresi kepala desa sebab aturan main tidak membolehkan. Pemda dan pemprov tidak berani bertanggung jawab jika Kades melakukan semacam pengaturan. Sebelumnya rastra ini bisa disalurkan dengan merata, mengantisipasi gejolak di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pihaknya tidak berani melakukan langkah tersebut. “Kalau dulu diberikan kewenangan mengatur sehingga warga miskin bisa diberikan merata, tapi sekarang kami tidak bisa mengambil langkah diskresi apapun namanya, di mana jatah per KK 10 kilogram,”tegasnya. Ia menambahkan diawal tahun ini pihaknya membagikan bansos kepala desa untuk fakir miskin dan orang tua jompo se desa setempat. Selain itu, pihaknya memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung belajar ponpes setempat. Dana bansos ini berasal dari BHP senilai Rp 26 juta yang turun awal tahun ini. “Semua kami kucurkan, tidak ada lima rupiahpun tersisa,”tegasnya. (her)
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR6230CD NOKA/NOSIN:MH1JBG117DK126634/ JBG1E-1125537 AN. AHIM ISKANDAR HLG DSKTR JL. MAJAPAHIT KOTA MATARAM
Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) kehilangan satu potensi pendapatan asli daerah (PAD) senilai sekitar Rp 1 miliar dari retribusi izin gangguan (HO). Pasalnya , pemda tidak lagi dibolehkan memungut retribusi tersebut. Untuk menutupi hilangnya retribusi HO ini, OPD terkait bakal mengotimalkan penyisiran perizinan vila-vila. Plt Kepala DPMPTSP Lobar, H. Dulahir kepada wartawan, Rabu (28/2) mengatakan, target PAD tahun ini Rp 4,9 miliar, naik dari tahun lalu Rp 4,1 miliar. Terdapat kenaikan mencapai Rp 800 juta lebih. “Itulah jadi beban fikiran kami, sementara objek potensi retribusi kami terhapus satu, yakni HO. HO itu sudah kita pungut lagi retribusinya,”aku Dulahir. Kontribusi dari HO ini lumayan tinggi. Tahun lalu mencapai di atas Rp 1 milia. Karena itu pihaknyapun bakal mengusulkan pengurangan target PAD supaya sesuai dengan target, menyusul hilangnya retribusi HO. Namun pihaknya
RUPA-RUPA K A M O R R Y BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/ 081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
tetap berupaya maksimal agar semua target bisa dicapai. Pihaknya sendiri memperoleh PAD dari retribusi izin IMB dan Izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB). Untuk memaksimalkan pemasukan PAD ini pihaknya memaksimalkan perizinan hotel-hotel yang terdeteksi ada yang mati. Sejumlah hotel di wilayah Senggigi mati izinnya. Pihaknya sudah melayangkan surat teguran ke pengelola hotel agar segera mengurus izin. “Hotel-hotel sudah kami sisir. Ada dua-tiga hotel sudah kami tegur,” tukasnya. Dari perpanjangan izin inilah nantinya diperoleh pemasukan. Di samping itu izin hiburan malam yang belum berizin juga dikoordinasikan dengan Satpol PP agar melakukan penertiban bersama-sama. Sebelumnya, pihak pengusaha hotel di wilayah Senggigi mengeluhkan berbagai hal terkait perizinan, salah satunya perpanjangan izin HO yang dinilai terlalu tinggi sehingga memberatkan mereka. Pasalnya, biaya perpanjangan izin HO hampir sama dengan membuat izin baru mencapai Rp 100 juta lebih per tiga tahun sekali. Biaya perpanjangan izin ini naik 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya hanya Rp 10 juta lebih. Itupun
LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592. MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
dengan durasi masa berlaku izin lebih lama yakni lima tahun. Selain itu, pengusaha juga mengeluhkan biaya pajak bioskop dan izin SIUP Minuman Beralkohol (SIUP MB) yang juga terlalu tinggi sebesar 25 persen. Menurut salah seorang pengusaha hotel Puri Sharon, bahwa biaya perpanjangan izin yang diberlakukan Pemda mengacu Perda yang dibuat terlalu tinggi. “Biaya perpanjangan izin sama dengan buat izin baru, sebelumnya Rp 10 juta lebih berlaku 5 tahun. Tapi sekarang naik sangat tinggi mencapai Rp 100 juta lebih. Itupun berlaku selama tiga tahun. Ini memberatkan kami,”jelas pengusaha tersebut. Lebih jauh dikatakan, hasil serapannya di Kota Mataram dan Loteng justru biaya HO-nya tak terlalu tinggi. Hal ini dikhawatirkan justru membuat pengusaha hotel kalang kabut menutupi biaya izin tersebut. Apalagi di tengah persaingan hotel saat ini begitu keras, antara hotel di Senggigi dengan Kota Mataram. Khawatirnya, jika terlalu tingg ditarik biaya HO justru membuat hotel kalah eksis karena jumlah pengunjung yang datang juga relatif normal. Artinya tidak terlalu tinggi, sehingga kondisi ini menyebabkan pengelola hotel kesulitan. (her)
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp(081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 1 Maret 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Kamis, 1 Maret 2018
Cegah Pungli di Layanan Publik NTB merupakan salah satu daerah pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar ke beberapa negara penempatan, seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam dan sejumlah negara di Timur Tengah. Dalam setahun TKI asal NTB yang ada di sejumlah negara penempatan memberikan pemasukan besar bagi daerah dan negara. Sebagai contoh, data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah remitansi TKI asal NTB pada tahun 2016 sebesar Rp1,78 triliun dan tahun 2017, remitansi yang disumbangkan mencapai Rp1,56 triliun. Ini menunjukkan, kontribusi TKI asal NTB di sejumlah negara penempatan tidak dipandang remeh oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah harus memperhatikan agar warga NTB yang akan berangkat menjadi TKI ke luar negeri hingga pulang kembali ke tanah air mendapat perhatian maksimal, sehingga tidak menjadi TKI atau purna TKI yang terabaikan. Sayangnya, perhatian pada TKI masih belum maksimal. Malahan, sebelum berangkat menjadi TKI dihadapkan dengan birokrasi atau pengurusan syarat administrasi yang berbelit-belit. Tidak hanya itu, banyak juga di antara mereka yang pulang dalam kondisi sudah tidak bernyawa hingga cacat seumur hidup. Belum lagi, banyak di antara TKI kita yang mendapat permasalahan hukum di negara penempatan akibat meminta hak dan jatahnya diberikan sesuai dengan pekerjaan. Meski demikian, dalam melakukan pelayanan pada calon TKI atau purna TKI masih banyak yang belum maksimal. Sebagai contoh, pelayanan di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Lombok Tengah. Calon TKI atau Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mengeluhkan layanan dalam membuat paspor hingga izin bekerja di luar negeri atau negara penempatan. Adalah PT. Cahaya Lombok mengadukan dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di LTSA Kabupaten Lombok Tengah. Dugaan pungli ini mengerucut ke pihak Imigrasi yang ada di LTSA setempat. Direktur Utama PT. Cahaya Lombok, Irene Yanti Manuwu mempersoalkan sejumlah item. Misalnya, pembatasan pengajuan dokumen calon TKI hanya maksimal 10 dokumen sehari. Sementara perusahaan harus menyelesaikan minimal 20 dokumen calon TKI sehari. Selain itu, penyelesaian proses cetak paspor melebihi batas waktu yang ditentukan oleh LTSA (empat hari). Persoalan ketenagakerjaan yang dialami oleh PPTKIS ini, diduga lantaran ketidaksediaan pihak perusahaan membayar proses dokumen calon TKI, Rp75.000 per dokumen calon. Kita tentu sepakat dengan apa yang disampaikan Irene Yanti Manuwu, jika kondisi ini menghambat seluruh proses pemberangkatan TKI. Padahal, pihaknya bersama perusahaan mitra di luar negeri memiliki kontrak pengiriman TKI dalam waktu tertentu. Hal-hal inilah yang harus diselesaikan oleh instansi yang berada di LTSA, sehingga kejadian ini tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan atau calon TKI itu sendiri. Jika ada oknum yang bermain dalam kasus ini, maka harus ditindak tegas. Jangan sampai oknum yang membawa nama institusi ini mencemarkan nama baik institusi, sehingga harus ditindak tegas. Selain itu, kita juga menunggu bagaimana Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB menindaklanjuti pengaduan ini. Di sinilah, Ombudsman di bawah komando Adhar Hakim, SH., MH., berperan dalam memberikan kenyamanan pada masyarakat agar tidak menjadi korban pungli oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sikap tegas institusi yang menangani masalah ini ditunggu, apakah akan memberi sanksi pada oknum yang melakukan pungli atau justru membiarkannya. Jangan sampai, tindakan yang menguntungkan satu orang merugikan banyak orang dan hindari pungli di setiap layanan publik. (*)
Soal Aliran Dana ke Pansus
Pimpinan DPRD NTB Gelar Rapat Tertutup Mataram (Suara NTB) Unsur Pimpinan DPRD NTB bersama Pansus dan Bapemperda, menggelar rapat tertutup, Rabu (28/ 2). untuk merespons isu aliran dana ke Pansus, untuk memperlancar proses pembahasan dan persetujuan Dewan terhadap Raperda penggabungan PD BPR menjadi PTBank BPR NTB. Adapun hasil rapat pimpinan tersebut, setelah melakukan konfirmasi dan klarifikasi, ternyata disimpulkan bahwa tidak ditemukannya ada aliran dana yang diterima oleh pansus dewan, sebagai mana tudingan yang disampaikan tersangka kasus merger PD BPR. Pimpinan DPRD NTB, melalui Sekretaris Dewan (Sekwan), Mahdi Muhammad, SH, MH menyampaikan bahwa pihaknya dengan tegas membantah dalam proses pembahasan Raperda PT BPR tersebut ada aliran dana ke Pansus. ‘’Adapun isu yang saat ini ramai jadi sorotan publik tersebut, hanyalah sebatas obrolan di warung kopi belaka,’’ katanya. ‘’Bahwa dalam proses pembahasan Raperda PT BPR, tidak ditemukan indikasi aliran dana ke Dewan dalam proses pembahasan. Sehingga baik di Pansus maupun Bapemperda tidak ada aliran dana seperti yang disebutkan. Dugaan itu setelah dilakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Biro Ekonomi. Tidak ada bukti, siapa diberikan, kapan dan dimana. Itu tidak ada,’’ tegasnya dalam keterangan persnya, kemarin. Mahdi menegaskan, bahwa pembiayaan dalam proses pembahasan Raperda tersebut oleh Dewan, dananya murni dari APBD NTB. Sehingga isu ada dana pihak ketiga yang ikut masuk dalam mempercepat proses pembahasan tersebut, sangat tidak dibenarkan. ‘’Kalaupun ada dalam proses pembahasan oleh Dewan bersama mitra kerja dilakukan di luar, dan dipastikan makan siang, itu hanya bagi-
an dari bentuk proses pembahasan saja, tidak lebih dari itu. Jadi tidak ada pembagian fee, seperti yang dikatakan untuk memperlancar proses pembahasan,’’ tegasnya. Dengan adanya isu yang telah menyeret marwah Dewan secara kelembagaan, pihaknya belum berpikiran akan mengambil langkah hukum lebih jauh. Namun hal ini justru akan menjadi ajang introspeksi lembaga. Oleh karena itu, pimpinan bersama Bapemperda berkomitmen untuk lebih memperbaiki kinerja kedepannya. ‘’Kita akan perbaiki kinerja. Dewan, Bapemperda dan Pansus akan lebih teliti lagi dalam pembahasan Perda. Sehingga lebih berkualitas. Itu hasil rapat tadi bersama Ketua, Wakil Ketua, Pansus dan Bamperperda,’’ pungkasnya. Sebelum, Ketua Komisi I DPRD NTB yang membidangi hukum, Drs. Ali Achmad, SH, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan aliran dana Rp700juta ke oknum pejabat Pemprov dan oknum anggota DPRD tersebut. ‘’Kami minta kasus ini diusut. Kalau ada anggota Dewan yang terlibat, silakan ditangkap,’’ tegasnya. Ketua Fraksi PAN ini menambahkan, aparat penegak hukum harus membongkar persoalan ini hingga ke akar-akarnya termasuk mencari aktor lain di balik pemberian “uang pelicin”. ‘’Siapapun dia, apalagi anggota Dewan, kalau benar menerima berarti mereka sudah mencoreng nama dan marwah DPRD NTB,’’ tegasnya. ‘’Kenapa ini penting, karena bisa jadi ini benar, bisa jadi juga tidak benar. Makanya perlu dibuktikan dulu kebenarannya melalui pengusutan itu. Sehingga tidak semua digeneralisisasi bahwa anggota Dewan seperti itu. Makanya, kami mendorong agar kasus ini dibongkar,’’ katanya. (ndi)
RADIO
OPINI
Halaman 14
Pesta Demokrasi Mendongkrak Nilai Demokrasi ERLAHAN tapi pasti, NTB terus menerus memantapkan posisinya dengan berbagai prestasi yang telah diraih. Salah satunya, NTB termasuk dalam 19 provinsi yang mengalami kenaikan nilai demokrasi. Posisi NTB saat ini masih berada di bawah angka nasional dan merupakan urutan 5 terbawah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Akankan pesta demokrasi tahun ini dapat mendongkrak nilai indeks demokrasi ke depannya? Tahun ini Indonesia sedang merayakan pesta demokrasi dengan dilakukannya Pilkada serentak di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada ini merupakan salah satu ajang yang ditunggu oleh masyarakat untuk memilih sendiri pemimpinnya tidak terkecuali masyarakat NTB. Masyarakat NTB cukup antusias dengan pemilihan kepala daerah yang akan segera diselenggarakan. Hal ini terlihat dari dukungan masyarakat saat bakal calon mendaftarkan diri serta banyaknya unggahan terkait pilkada di media sosial. Tentu saja masyarakat antusias dikarenakan nasib NTB selama 5 tahun ke depan sangat ditentukan oleh pilihan masyarakat itu sendiri Istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat seringkali kita dengar. Istilah demokrasi ini dicetuskan oleh Abraham Lincoln yang artinya kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Apa makna dibalik semua itu?Dari rakyat, artinya bahwa suatu negara terbentuk karena adanya kekuasaan pemerintahan yang diberikan dari rakyat. Oleh rakyat, artinya bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan negara. Untuk rakyat, artinya bahwa segala ketertiban dan ketenteraman yang dipelopori oleh masyarakat itu pada akhirnya akan menjadi hadiah bagi rakyat itu sendiri. Dengan demikian, istilah itu tidak hanya sekedar menggambarkan bahwa pimpinan dipilih oleh rakyat tetapi juga setelah pemilihan itu rakyat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan negara serta hasil penyelenggaraan itu bermanfaat bagi rakyat. Implementasi dari demokrasi itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana suatu daerah mengambil kebijakan dalam pembangunan demokrasi dan politik. Akankan pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu ini dapat meningkatkan nilai dari demokrasi itu
Oleh : Isna Zuriatina, S.ST, MT (Statistisi Pertama BPS Provinsi NTB) sendiri?Tentunya kita harus menggunakan kacamata yang sama dalam menilai sejauh mana demokrasi itu dapat diukur. Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemekopolhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk melakukan pengukuran terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia dan dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik di Indonesia (country specific). Indeks ini tidak hanya dapat menujukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi, tetapi juga dapat membantu perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi dan membantu pemerintah dalam mengambil langkah untuk memperbaiki kinerja praktik-praktik demokrasi di masa mendatang. IDI disusun dengan cara yang agak berbeda dibandingkan dengan pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh BPS. Pengumpulan data IDI dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif yaitu review surat kabar dan dokumen resmi, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam sehingga dalam penyusunannya dibutuhkan tim ahli yang benar-benar memahami praktik demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan metode pengukuran demokrasi yang digunakan di negara lain tidak serta merta digunakan di Indonesia karena banyak nilai-nilai budaya yang merupakan ciri khas Indonesia yang tidak terdapat di negara lain sehingga perlu dilakukan adaptasi terhadap metode tersebut. Potret demokrasi di NTB dapat dilihat dari nilai IDI NTB. Sejak tahun 2009 IDI NTB mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini sangat tergantung pada peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan demokrasi. Tahun 2016 IDI NTB memiliki nilai 65,41, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 65,08. Nilai ini dapat dikategorikan sedang karena nilai IDI berkisar 0 – 100. Tingkat demokrasi dikelompokkan men-
jadi tiga kategori yakni ‘rendah’ (indeks < 60), ‘sedang’ (indeks 60 – 80), dan ‘tinggi’ (indeks > 80). Peningkatan ini tentu saja menggambarkan bahwa kinerja demokrasi di NTB semakin baik. Kinerja demokrasi yang semakin membaik bukanlah hanya berasal dari kinerja pemerintah semata, tetapi juga peran serta masyarakat dalam berdemokrasi. IDI diukur dari tiga aspek, yaitu aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Aspek kebebasan sipil menyoroti hal-hal yang terkait adanya kejadian/tindakan dari aparat pemerintah atau masyarakat yang membatasi kebebasan masyarakat untuk berkumpul/berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, atau kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik mencakup hak memilih dan dipilih serta hak partisipasi politik. Aspek ini menyoroti kejadian dimana hak memilih dan dipilih masyarakat dihambat,pengaduan/keluhanmengenaipenyelenggaraan pemerintahan, serta demonstrasi yang bersifat anarkis. Aspek lembagademokrasimenyorotiperandarilembaga-lembaga demokrasi seperti peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, serta peran peradilan yang independen. Apabila dilihat lebih mendalam, peningkatan nilai IDI selama kurun waktu 2015-2016 disebabkan oleh meningkatnya nilai variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, dan peran partai politik yang tercermin dalam meningkatnya kaderisasi yang dilakukan partai politik. Akan tetapi, di sisi lain terdapat beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah antara lain meminimalisir demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dan perlu ditingkatkannya peran legislasi dan pengawasan DPRD dalam meningkatkan jumlah perda inisiatif dan rekomendasi kepada eksekutif. Dalam IDI, khusus untuk variabel hak memilih dan dipilih dilakukan pengukuran setiap 5 tahun sekali karena terdiri dari indikator jumlah kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat, jum-
RADIO
lah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout), jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, dan jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Indikator-indikator tersebut akan menentukan perkembangan nilai IDI sehingga dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengawal jalannya pesta demokrasi yang akan diselenggarakan. Masyarakat dan semua elemen masyarakat harus berkerja bersama untuk mewujudkan Pemilu yang aman dan kondusif dalam pesta demokrasi yang akan kita hadapi tahun ini.
Oknum pejabat Pemprov diduga terima aliran dana BPR Harus diusut tuntas
*** Tiga proyek PUPR belum bisa ditender Eksekusi proyek terancam molor
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 1 Maret 2018
Kita Ingin Gubernur dari Lombok Timur Dari Hal. 1 Sehingga Provinsi Lombok nantinya harus dipimpin oleh orang Lombok Timur. ‘’Jadi Provinsi Lombok ini harus dipimpin orang Lombok Timur,’’ imbuhnya. Hal senada disampaikan Kadus Saeful. Ia menyatakan keinginan besarnya mendukung Pak Ali BD sebagai gubernur. Harapannya, saat memimpin NTB ke depan bisa sukses. Sama saat seperti menjadi Bupati Lotim. Tergambar Lotim telah dibangun cukup baik. Menurut Kadus ini, pembangunan pasar-pasar di Lotim ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saat menjadi gubernur, diyakini bisa lebih baik. Dirasakan, seperti di Sakra, pasar sudah sangat bagus. Aktivitas ekonomi setelah renovasi pasar ini cukup lancar. Banyak pedagang baru yang muncul. Paling dirasakan, Bupati Ali Dachlan telah menetapkan seluruh Kadus dengan masa jabatan sampai usia 60 tahun. Kebijakan Amaq Asrul sangat berpihak kepada rakyat kecil. Di samping itu, calon Gubernur Ali BD dan TGH. Gede Sakti ini tumben dari jalur independen.
Sebelumnya hanya berasal dari partai politik. Calon independen berarti calon rakyat. ‘’Sekarang ini kan dari rakyat dan untuk rakyat,’’ ucapnya. Perjuangan menjemput takdir menjadi Gubernur NTB katanya atas nama rakyat. Gerakan yang dijalankan tanpa komando para elite. Akan tetapi murni dari rakyat kecil. Buat posko-posko sendiri dan jalan sendiri dengan kesadaran sendiri untuk mendukung calon yang benar-benar berpihak dengan kepentingan rakyat. Amaq Asrul sendiri menyatakan, dukungan dari para rakyat ini tidaklah diminta. Semua berangkat dengan kesadaran sendiri. Karenanya, posko-poskonya ada pada diri para rakyat yang mendukung itu. Calon Independen tegasnya merupakan calon rakyat. Calon yang siap dimenangkan oleh rakyat. Dimana, semua bergerak bebas tanpa ada intervensi. Bicara pun bebas atas nama rakyat. Karena tidak ada komando seperti partai politik yang menggiringnya. (rus)
Akomodir Honorer Jadi PNS Dari Hal. 1 Asikin Sultan saat pertemuan dengan jajaran OPD Pemprov NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (28/ 2) siang. Rombongan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali dan diterima langsung Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D. ‘’Komisi II sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka merevisi UU ASN. Sekarang ini sudah masuk dalam program legislasi nasional. Untuk memberikan satu pasal agar tenaga honorer ini bisa diangkat sebagai ASN,’’ kata Asikin. Asikin menjelaskan, revisi UU ASN tersebut berdasarkan desakan dari bawah. Misalnya, sistem pelayanan di rumah sakit tidak bisa efektif terutama dalam melayani BPJS. Karena tidak berbanding lurus lagi antara jumlah tenaga medis dengan masyarakat yang butuh pelayanan. Ia mengungkapkan, hampir empat tahun pemerintah mengangkat PNS. Sementara di satu sisi
setiap bulan dan setiap tahun banyak PNS yang pensiun. Ia menyebutkan, ratusan ribu tenaga medis yang pensiun. Akibatnya, tidak seimbang antara orang yang melayani dengan masyarakat yang dilayani. “Demikian juga guru. Setiap tahun murid bertambah, setiap tahun guru juga pensiun. Tapi kurang lebih empat tahun kita tak pernah melakukan pengangkatan. Kami, terus mendesak agar ada kesimbangan dengan yang dilayani dan yang melayani. Bahkan proses pengangkatan guru honorer ini sudah pernah difinalisasi antara Men PANRB dan Komisi II,” bebernya. Namun, setelah dibawa dalam rapat bersama Menteri Keuangan, anggaran untuk menggaji mereka tidak cukup. Ia mengatakan, Komisi II DPR RI sudah mempejuangkan agar tenaga honorer tersebut dapat diangkat menjadi PNS. Melalui revisi UU ASN, diharapkan hal ini akan dapat terwujud. (nas)
Amaq Asrul: Terima Kasih Telah Mempopulerkan Saya Dari Hal. 1 Meski disajikan dengan angkaangka kemenangan, bagi Ali BD hal itu tidak akan berpengaruh signifikan pada tingkat pilihan rakyat. Rakyat justru cenderung tidak peduli karena rakyat tidak mengerti dengan hasil survei. Beredarnya informasi hasil survei yang menguntungkan salah satu pasangan salon yang menjadi teman dalam berpolitik merebut kekuasaan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tidak dikhawatirkan Ali BD. Ali BD sendiri mengaku tidak melakukan survei dan melakukan pemetaan-pemetaan tingkat kekuatan lawan. ‘’Kita tidak survei, kita tidak pakai apaapa. Kita urak-urakan saja dan saya santai saja, Anda kan lihat
sendiri saya hanay main catur,’’ ungkapnya. Tolok ukur katanya bukan dari hasil survei. Terpenting katanya adalah tampil sebagai pemenang. ‘’Kita mau menang saja tolok ukurnya. Ada pasangan lain melakuan survei silakan saja,’’ paparnya. Kegiatan survei mungkin penting bagi calon lain. Bagi Amaq Asrul, dia memiliki cara tersendiri. ia mengaku lebih senang menyumbang dengan tulus untuk pembangunan masjid. Sumbangannya ke masjid pun diyakinkan tidak dibarengi dengan ajakan memilihnya. Ali BD menyatakan tidak menginginkan kesucian niatnya menyumbang itu ternodai dengan niat politik. (rus)
BPBD Sepakati Tujuh Poin Strategi Penanggulangan Bencana 2019 Dari Hal. 1 artinya realisasi program penanggulangan bencana ini harus dijalankan sampai ke daerah,’’ sebutnya. Poin kedua, revisi Undang Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, diusulkan regulasi khusus terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Seperti alokasi dana minimal 1 persen dari total APBD. ‘’Nanti kalau revisinya sudah disahkan, sifatnya wajib dilaksanakan oleh semua pemda,’’ sebutnya. Pada poin yang sama, pengadaan barang jasa diharapkan melalui penunjukan langsung. Dengan penunjukkan langsung, karena kondisi baik sebelum, pada saat dan sesudah bencana sifatnya darurat dan segera. ‘’Ini tujuannya untuk mempercepat proses pemulihan bagi bagi masyarakat terdampak. Jadi ketika pascabencana, tidak ada tender, rumah warga yang rusak itu bisa kita bangunkan supaya bisa dia pakai,’’ tandasnya. Ketiga, mengingat beban risiko kerja, diusulkan adanya tunjangan khusus bagi penyelenggara penanggulangan bencana. Ini menurutnya perlu dibicarakan dengan pemerintah daerah tempat berdirinya BPBD. Keempat, memperhatikan kondisi infrastruktur dan lokasi rawan bencana dibutuhkan dana kontijensi untuk mengantisipasi timbulnya dampak bencana lebih besar. “Artinya, kita sudah tahu apa masalahnya pada bencana tahun ini, nah tahun depan itu kami tinggal eksen. Seperti kekeringan, agar tidak droping air terus. Kita akan maksimalkan pembuatan sumur bor dan pipanisasi,’’ sebutnya. Kelima, bencana disebut tu-
rut berkontribusi pada angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pos anggaran pengentasan kemiskinan dialokasikan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mohammad Rum mencontohkan, ketika Jerowaru Lombok Timur dilanda kekeringan. Praktis masyarakat setempat menghabiskan waktu untuk mencari air. Artinya, sebut Rum, tidak ada waktu untuk mencari nafkah kebutuhan sehari hari. “Kalau sudah bencana, yang miskin semakin miskin, yang kaya pun bisa menjadi miskin,” tandasnya. Enam, pihaknya menyarankan agar BPBD dilibatkan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Banyak proyek atau kegiatan pembangunan swasta khususnya yang tidak memperhatikan dampak bencana. Seperti pembangunan hotel di kawasan Batu Layar Lombok Barat, justru memicu terjadinya banjir karena menghambat saluran. Terakhir, pengelola bencana pada BPBD harus memiliki sertifikat penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sehingga diharapkan mutasi terhadap penyelenggara penanggulangan bencana yang sudah memiliki sertifikat harus ada rekomendasi dari BPBD. Ditambahkan Mohammad Rum, tujuh poin ini menjadi kesepakatan bersama seluruh BPBD se NTB dan diteruskan juga ke BNPB. Selain jadi bahan kajian revisi Undang Undang, juga akan menjadi bahan kebijakan penanggulangan bencana di NTB. (ars/*)
Halaman 15
Sepuluh Pemda di NTB Usulkan 20.491 Formasi CPNS 2018 Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB dan sembilan kabupaten/kota telah mengajukan usulan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) sebanyak 20.491 formasi. Dari sebelas entitas pemerintahan di NTB, hanya Pemda Dompu yang belum mengajukan usulan CPNS 2018. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S. STP didampingi Kepala Bidang Mutasi, Wahibullah ketika dikonfirmasi Suara NTB usai pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur, Rabu (28/2) siang. Yus merincikan, 10 Pemda yang mengajukan usulan CPNS 2018 ke Kemen PANRB. Antara lain, Pemprov NTB sebanyak 5.554 formasi, Kota Mataram 250 formasi, Lombok Barat 1.800 formasi, Lombok Utara 578 formasi. Selanjutnya, Lombok Tengah 3.198 formasi, Lombok Timur 4.992 formasi, Sumbawa Barat 737 formasi, Kota Bima 273 formasi, Kabupaten Bima 1.798 formasi dan Sumbawa 1.311 formasi. Yus mengatakan, hingga saat ini pemerintah pusat belum menetapkan jumlah kuota formasi untuk masing-masing daerah. Pemda, katanya, masih menung-
gu dari Kemen PANRB. Setelah menyampaikan usulan formasi, kata Yus, Pemda diminta merincikan rasio belanja aparatur terhadap belanja publik yang terdapat dalam APBD masingmasing daerah jika ada tambahan jumlah PNS sebanyak itu. Untuk Pemprov NTB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB telah melakukan perhitungan. Persyaratan utama daerah mendapatkan kuota CPNS jika belanja aparatur di bawah 50 persen. Dari hasil hitungan BPKAD, kata Yus, Pemprov hanya mampu membayar gaji, TKD sampai Diklat sebanyak 700 CPNS. Jika lebih dari itu, maka rasio belanja aparatur akan lebih dari 40 persen. ‘’Kita diminta merincikan untuk yang 700 orang ini, apa saja rancangannya, jabatan apa saja. Itu yang diminta dirincikan oleh Kemen PANRB. Kami akan pelajari lagi,’’ imbuhnya.
Kepala Bidang Mutasi BKD NTB, Wahibullah menambahkan pemberian kuota CPNS kepada masing-masing daerah tidak lagi melihat jumlah PNS yang pensiun tiap tahun. ia mengatakan, pemerintah pusat melihat rasio belanja aparatur dengan belanja publik yang ada dalam APBD masing-masing daerah. Ia menyebutkan, jumlah PNS Pemprov NTB yang pensiun sejak 2014 hingga 2018 sebanyak 1.149 orang. Jumlah itu termausk PNS yang meninggal maupun pindah. Melihat banyaknya PNS yang pensiun, Wahibullah menyatakan Pemprov sangat kekurangan PNS. Terlebih berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), Pemprov masih kekurangan 5.554 orang PNS. “Tapi kemampuan dana kita setelah koordinasi dengan BPKAD berapa mampu kita merekrut tenaga CPNS, sekitar 700-an
TGH Muchlis Ibrahim: Bapak Orang Sasak Dari Hal. 1 Disebut Bapak orang Sasak karena kebersahajaannya atau bisa disebut dalam Bahasa Sasak, orang yang jamakjamak. Jamak-jamak ini dalam artian bersahaja. Tidak mesti kalau datang harus dikawal sebagaimana beliau sebagai bupati. Datang secara biasa tanpa sekat membaur dengan masyarakat kemudian menunjukkan bahwa kehadiran Ali BD sama saja dengan orang Sasak lainnya. Itulah disebut TGH. Muchlis Ibarahim ini sebagai Bapak Orang Sasak. Ali BD menerima siapapun dengan tidak membeda-bedakan orang. Baik itu tuan guru, masyarakat, tokoh pengusaha, ustadz dan sebagainya. Amaq Asrul ini juga selalu memberikan nasihat-nasihatnya untuk masa depan generasi penerus. Bahkan beliau sangat peduli terhadap kehidupan masyarakat Sasak untuk meningkatkan ekonominya. Sosok Bapak Orang Sasak ini sangat diperlukan saat ini dan ke depan dalam rangka memberikan suatu kesamaan berfikir, kesamaan bertindak dan mau mendalami budaya Sasak itu sesungguhnya. Pimpinan Ponpes Islahuddiny ini mengaku pernah terharu saat Ali BD mengunjungi Ponpesnya. Pengakuannya ia merasa dekat tetapi segan. Segan bukan berarti takut, itulah kharisma. Kharisma yang dimiliki sosok Ali BD. Melihat dari sisi kepemimpi-
nannya, Bupati Lotim ini adalah figur yang dibutuhkan masyarakat. Ali BD, kata Tuan Guru, merupakan figur tidak mengumbar sesuatu atau janji yang tak pasti. Tapi dia lebih pada fakta riil dan beliau juga ahli feeling. Jadi, walaupun kita ingin dekat dengan beliau, dia lebih tahu sikapnya ke kita seperti apa. Kalau Ali BD sudah respons maka kita lolos dari seleksi. Pengakuan TGH. Muchlis, ia mengenal Ali BD sejak tahun 2003. Saat menjadi Bupati Lotim periode pertama. Sebagai seorang bupati tentu memiliki tugas dan tanggung jawab berat. Karena itulah kita jarang bertemu. Kita hanya bisa bertemu di jalan secara kebetulan saja karena suatu pekerjaan. ‘’Dari segi sikap, penyayomannya, bahasanya, memang saya sangat respons dan kagum terhadap Ali BD.’’ TGH. Muchlis mengakui ponpes yang dipimpinnya itu sudah pernah dibantu Ali BD. Bupati Lotim yang saat ini menjadi calon Gubernur dari jalur independen itu diakui sangat komit dalam memperjuangkan umat Islam. Ali BD dikenal sebagai tokoh HMI waktu di perguruan tinggi dan agamanya sangat kuat. Sosok Ali BD dilihat TGH Muchlis dengan cara memonitor beberapa wilayah. Termasuk kehadirannya saat berada di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Lotim. Masya Allah, kata TGH Muchlis, informasi dan fakta dilihat
sangat memuaskan dalam pengelolaan zakat. Tuan Guru ini pernah beristikharah dan menemukan petunjuk. Air jernih mengalir dan itu telah dinuatkan untuk Pak Ali BD. Pandangannya, Ali BD bisa menjadi sosok pemimpin yang akan mampu menjernihkan masalah, mencairkan suasana dan keberagaman di NTB. NTB merupakan daerah dengan penduduk mayoritas muslim. Tapi tidak menafikan yang minoritas. Ali BD bisa mengatasi semua masalah tersebut dengan pengalamannya. Mantan anggota MPR RI tahun 1999-2004 ini mengatakan, Ali BD sangat perhatian terhadap perkembangan pesantren, pembagunan masjid, mushalla dan juga anak yatim piatu. Ali BD adalah sosok ekonom, birokrat dan umara. Akan tetapi Ali BD berjiwa agama. Hal ini dibuktikan dengan dirangkulnya seluruh tuan guru dan pimpinan ponpes di seluruh Lombok. Ali BD tidak banyak bicara janji, tidak bicara omong kosong tetapi memberikan fakta. Walaupun tidak glamour tetapi itu bisa dirasakan oleh masyarakat kecil. Harapannya, menjadi pemimpin ke depan bisa menciptakan suasana dan nuansa kebersamaan antar para tuan guru dengan tanpa melihat batas teritorial baik Lotim, Loteng, maupun Lobar. Demikian juga dalam menjaga kerukunan umat beragama, Ali BD dinilai sangat faham untuk bisa hidup go eksistensi. (*)
Oknum Pejabat Pemprov Diduga Terima Aliran Dana BPR Dari Hal. 1 Sebebarnya ada upaya tersangka untuk meminta perlindungan dari oknum pejabat tersebut setelah sadar dijadikan tersangka. Namun ketika bertemu, oknum pejabat tersebut malah meminta tersangka bersabar. ‘’Jalani saja, kan cuma satu tahun,’’ kata salah seorang tersangka kepada Suara NTB mengutip pernyataan oknum pejabat yang didatanginya itu. Ungkapan lepas tangan itu membuat mereka semakin berang dan membongkar kepada siapa saja aliran dana tersebut. Parahnya, setelah dibelit kasus, gaji tersangka dihentikan dan terancam dicopot dari jabatannya. Sementara tersangka Mtw tetap merasa dikorbankan dalam kasus ini. Padahal mereka menerima mandat pelaksanaan kegiatan dari owner PT. Bank BPR dalam hal ini Pemprov NTB melalui Biro Ekonomi. Tanggung jawab harusnya ada pada Biro Ekonomi. ‘’Kenapa kami yang dikorbankan? Sementara setelah kami terjerat dengan hukum sejauh mana tanggung jawab pemilik terhadap kami,’’ tanya Mtw yang didampingi oleh Herman Saputra, SH. Satu sisi ia mengaku tahu persis ke mana aliran dana tersebut. ‘’Sedangkan saya tahu aliran dana kontribusi konsolidasi BPR NTB diberikan ke beberapa orang di legislatif termasuk ke pihak eksekutif,’’ ungkapnya. Serahkan ke Proses Hukum Menanggapi hal itu, Pemprov NTB menyerahkan pen-
gusutan dugaan aliran dana merger BPR ke proses hukum. Pemprov menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan ke Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. “(Soal BPR) itu kan sudah ada petunjuk Pak Gubernur dibawa saja ke Kejaksaan, APH. Silakan APH yang menentukan apakah (tudingan) itu benar atau ndak,” kata Juru Bicara Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (27/2) siang. Irnadi menjelaskan, APH yang akan membuktikan apakah tudingan salah satu tersangka merger BPR yang menyebut ada aliran dana ke eksekutif dan legislatif terkait dengan merger PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. “Tunggu saja proses hukum yang sedang berjalan. Biarkan proses hukum membuktikan itu,” katanya singkat. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan akan membereskan hal-hal yang tidak baik terkait dengan konsolidasi PT. Bank BPR NTB. Dengan ditetapkannya dua orang dari tim konsolidasi menjadi tersangka, gubernur tak memungkiri hal itu akan mengganggu kinerja perusahaan daerah. “Pasti mengganggulah. Dalam artian, kalau ada tersangka itu menimbulkan kegelisahan, keresahan. Mestinya tak boleh ada tersangka. Artinya, jangan tempuh halhal yang ndak benar (dalam proses konsolidasi),” kata gubernur ketika dikonfirmasi belum lama ini. Ia mengatakan konsolidasi PD. BPR NTB menjadi PT.
Bank BPR NTB harus dilakukan secara benar. Tidak perlu ada hal-hal aneh yang dilakukan. Ia meminta proses konsolidasi PT. Bank BPR NTB dilakukan sesuai prosedur yang ada. ‘’Semua ada prosedurnya. Kalau kita ikuti dengan baik, apalagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu yang paling perlu prudent dan proper. Jadi harus tepat dan hatihati. Kalau itu dipedomani, tepat dan hati-hati Insya Allah tidak masalah,” tandasnya. Sebelumnya, Kejati NTB merilis penetapan tersangka dalam kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB. Ada dua tersangka yang diumumkan, inisial Ikh dan Mtw. Modus kasus, terkait penggunaan anggaran operasional diduga fiktif Rp 1,1 miliar. Penetapan tersangka dikeluarkan sesuai surat Kajati NTB Senin (5/2) lalu, terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana penggabungan dan pembentukan badan hukum pada Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB tahun 2016. Penetapan tersangka berdasarkan surat yang diterbitkan Kajati NTB nomor B02/P:/FD/I/02/ 2018 untuk tersangka Mtw. Sedangkan untuk tersangka Ikh penetapannya sesuai surat Kajati nomor B01/P:/RD/02/2018. Dua tersangka disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai perubahan atas Undang Undang no 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP. (ars/nas)
orang. 700 orang itu sudah dirinci per satuan. Satu orang dari gaji, TKD sampai Diklat prajabatan. Karena dari Kementerian PANRB meminta kita merincikan kembali jabatan apa saja yang akan dibutuhkan sebanyak 700 formasi itu,” terangnya. Mantan Sekretaris Dinas Dikpora NTB ini mengatakan Pemprov NTB masih kekurangan tenaga kesehatan dan guru. Pasalnya, banyak guru dan tenaga kesehatan yang pensiun tiap tahun. Sehingga,
Pemprov sangat membutuhkan rekrutmen CPNS. Kalaupun rekrutmen CPNS belum dilakukan, Pemprov berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi terkait dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Karean itu bisa mendukung sebelum ada rekrutmen CPNS. Supaya di setiap SKPD mampu untuk mendukung kegiatan yang ada dengan diterbitkannya regulasi,” ujarnya. (nas)
Usulan formasi CPNS 2018 Pemda di NTB Pemda
Jumlah Usulan Formasi
Pemprov NTB Kota Mataram
5.554 250
Lombok Barat
1.800
Lombok Utara
578
Lombok Tengah
3.198
Lombok Timur Sumbawa Barat
4.992 737
Kota Bima
273
Bima
1.798
Sumbawa Dompu
1.311 -
Total
20.491
Sumber : BKD NTB
Akper Berhenti Operasi Dari Hal. 1 Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengatakan dari 19 perguruan tinggi kesehatan yang memenuhi syarat pengelaolan di bawah Kemenkes dan kemendikti, tidak termasuk Akper NTB. “Oleh karena itu per 2018 tidak lagi menerima mahasiswa baru. Mahasiswa yang ada saat ini akan menempuh pendidikan hingga tahun 2019,” ujarnya, Rabu (28/2) siang. Dengan demikian, kata Yusron pada 2019 harus sudah ada sekolah baru pengganti Akper NTB tersebut. Sehingga tidak terjadi stagnasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang ada saat ini. Terkait dengan permasalahan ini, pihaknya mengaku sudah mengundang Direktur Akper NTB, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, Badan kepegawaian daerah (BKD) NTB dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) serta pihak lainnya. Untuk duduk bersama menyusun usulan pengalihan Akper NTB untuk dismapaikan ke Gubernur. “Bilamana sudah ada keputusan pimpinan baru kita bisa mempersiapkan langkahlangkah pendirian sekolah penggantinya nanti. Semoga segera,” harapnya. Yusron menjelaskan, tidak masuknya Akper NTB dalam 19 perguruan tinggi kesehatan di bawah Kemenkes lantaran sudah banyak pendidikan akademi keperawatan di Indonesia. Belum termasuk yang swasta. Persoalan lainnya, status lahan Akper NTB belum tuntas. Sementara itu mengenai tindaklanjut hasil evaluasi UPTD/UPTB NTB tahun 2017
oleh Kemendagri, Yusron menyebutkan ada 88 unit. Hasilnya, Kemendagri merekomendasikan UPTD/UPTB yang tetap ada 54. Kemudina sebnayak 8 UPTD/UPTB direkomendasikan untuk dibubarkan. Selanjutnya 12 UPTD/UPTB direkomendasikan gabung, 12 direkomendasikan dibentuk cabang dinas dan 2 UPTD/ UPTB dirkeomendasikan untuk mengubah nomenklatur. Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini menyatakan, beberapa hal yang dilakukan menindaklanjuti rekomendasi Kemendagri tersebut. Yakni koordinasi dengan perangkat daerah yang telah dievaluasi untuk menyampaikan hasil evaluasi dan mendengarkan berbagai masukan. Kemudian melihat hasil evaluasi yang sama di berbagai daerah yang memiliki kemiripan karakter wilayah dengan NTB. Selanjutnya, berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk dapat bertemu dan menyampaikan pendapat terkait dengan fakta-fakta baru dan tambahan yang terkait urgensi keberadaan UPTD/UPTB yang direkomendasikan dihapus maupun dibentuk cabang dinas. Yusron mengatakan, pihaknya sudah mnedapat kepastian akan diterima Kemendagri pada 7 Maret mendatang. Untuk menyampaikan fakta supaya beberapa UPTD/UPTB dapat dipertimbangan kembali dalam evaluasi mereka. Sehingga ada penyempurnaan rekomendasi yang merujuk sesuai kebutuhan pembangunan daerah. “Tetap kita mengedepankan prinsip kaya fungsi minim struktur dengan tidak abai terhadap kemampuan penganggaran daerah,” ucapnya. (nas)
Staf Khusus Presiden Atensi Kasus Merger BPR Dari Hal. 1 ‘’Ini menjadi penting, ketika yang merasakan dampaknya adalah rakyat, usaha kecil dan menengah,’’ ujarnya. Terkait proses hukumnya, ia mendengar informasi bahwa pejabat eksekutif dan legislatif diduga lolos dari jeratan hukum. Meski ada indikasi oknum pejabat itu menerima aliran dana. Karena begitu pentingnya isu ini, akan jadi atensi khusus pihaknya untuk dikomunikasikan langsung secara vertikal ke Presiden RI Joko Widodo dan secara horizontal ke Kejaksaan Agung. ‘’Karena buat kami ini bukan hal luar biasa. Sudah biasa kami lakukan. Tentu bisa kami komunikasikan,’’ ujarnya. Khusus upaya mengkomunikasikan kasus ini ke Kejaksaan Agung, menurutnya bukan dalam rangka intervensi penegakan hukum. Melainkan, dari informasi yang diperolehnya, perlu ada masukan terkait penegakan hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan. Pihaknya ingin memberi pandangan, agar memperhatikan kompetensi dan proses penegakan hukum di daerah khususnya di NTB. “Bahwa kasus ini harusnya bisa ditangani seadil adilnya. Sebab hari ini pemerintah diuji, termasuk dalam hal penegakan hukum. Kalau ada yang salah, kan akan berkaitan dengan trust public tidak hanya
penegakan hukum tapi pemerintah,’’ terangnya. Beberapa isu strategis lainnya di bidang penegakan hukum juga diminta masukan. Karena dalam catatannya, juga mendengar banyaknya penghentian penyidikan atau SP3 kasus di Kejaksaan dan kepolisian. Timnya akan mengkaji tren SP3 kasus, jenis kasus, termasuk jumlah yang sudah ditangani dan sampai ke pengadilan. Akan disikapi, bagaimana penanganan kasus yang perjalanannya terindikasi melemah bahkan dikeluarkan SP3. Beberapa hal lain yang menjadi isu arus utama pihaknya, soal penanggulangan kemiskinan di daerah. Abetnego mencatat masukan masukan dari Tim Redaksi Harian Suara NTB soal kebijakan redaksi dalam mengangkat isu kemiskinan dan efektivitas kinerja pemerintah pusat sampai daerah. Sektor pertanian juga menjadi catatan khusus staf ahli, karena menerima masukan terkait pengadaan alat alat pertanian yang terindikasi tidak efektif, juga pengadaan bibit yang mubazir. ‘’Artinya, kami tidak saja meminta masukan terkait persepsi dari aspek ekonomi sosial dan budaya, hukum juga jadi perhatian. Ini tugas kami menyusun memo khusus kepada Kepala Staf Presiden. Terbuka peluang masukan kepada kepala staf terkait isu hukum di NTB,’’ pungkasnya. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 1 Maret 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Ahyar-Mori Simbol Harmonisasi Kekuatan Politik Nasional Mataram (Suara NTB) Jelang Pemilu 2019, parpol kian gencar memanaskan mesin dan mendorong calon Presiden/Wakil Presiden masingmasing. Aroma kompetisi mulai terasa. Namun, kekuatan politik yang berbeda sikap di tingkat nasional itu, berhasil dipersatukan dalam kekuatan bersama untuk mendukung pasangan Cagub/Cawagub NTB, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm. Dengan kata lain, AhyarMori telah menjadi simbol politik yang mempersatukan, dan bukan memecah belah. Hal ini dinilai menjadi cerminan semangat “NTB untuk Semua” yang diusung pasangan ini. Saat ini, para aktor pemilik kekuatan-kekuatan politik di tingkat nasional memang mulai saling beradu pengaruh. Di tengah persaingan ini, pasangan Ahyar-Mori seperti oase yang membuat semua
kekuatan itu tidak terlibat dalam perseteruan, melainkan saling bahu-membahu dalam menyatukan kekuatan demi “NTB untuk Semua”. Betapa tidak, sejumlah parpol yang berseberangan di tingkat nasional, berhasil dihimpun dalam satu gerbong dukungan Ahyar-Mori. Tak kurang dari tujuh partai politik tergabung dalam gerbong koalisi pengusung pasangan Ahyar-Mori, yang terdiri dari enam partai politik yang memiliki total 32 kursi atau 49,30 persen kursi di Perlemen yakni Partai Gerindra, PPP, PAN, PDIP, Hanura dan PBB, serta satu partai politik non perlemen yakni PKPI. Belum lagi Partai Garuda yang baru-baru ini juga ikut serta dalam gerbong ini. Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/2) mene-
gaskan, upaya untuk menyatukan kekuatan politik nasional dalam satu ikatan koalisi di Pilkada NTB ini memang cerminan dari semangat “NTB untuk Semua”. Mori mengakui, saat ini dinamika politik di tingkat nasional memang tengah menghangat. Pencapresan kembali Joko Widodo oleh PDIP, yang diikuti manuver dari parpolparpol pesaingnya membuat dinamika politik nasional kembali terasa eskalasinya. Bersaing dengan Jokowi, tokoh-tokoh lain seperti Prabowo Subianto, hingga Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi juga mulai dikalkulasi elektabilitasnya di bursa kandidat. Bagaimana dengan situasi politik NTB? Mori menegaskan, bagi pasangan AhyarMori, peta kekuatan politik di tingkat nasional bukanlah alasan untuk saling terpecah belah di Pilkada NTB.
Mori menganggap, penyatuan kekuatan berbagai elemen masyarakat NTB adalah hal yang menjadi prioritas mereka. Hal ini sesuai dengan slogan “NTB untuk Semua” yang diusung pasangan Ahyar-Mori. Karenanya, dinamika politik di tingkat nasional tentu juga disikapi dengan cara menyatukan persepsi bersama. Mori menegaskan, Ahyar-Mori justru menjadi satu-satunya pasangan yang secara politik mempersatukan kekuatan ini. “Di Pilkada NTB, kami semua, Partai Gerindra, PPP, PAN, PDIP, Hanura dan PBB, dan berbagai elemen masyarakat sekarang justru semakin solid. Ini membuktikan bahwa semangat kebersamaan itu bisa dibangun apapun kondisinya. Yang penting niatan kita memang untuk kemaslahatan bersama,” ujarnya optimis. (tim)
Zul-Khair Merasa Unggul di Semua Kecamatan Giri Menang (Suara NTB) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, H. M. Izzul IslamTGH Khudari Ibrahim (ZulKhair) meresmikan Posko Induk Kemenangan Zul-Khair yang berada di Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Rabu (28/2). Menurut Calon Bupati Lobar, H. M. Izzul Islam, Labuapi berada di tengah-tengan wilayah Lobar. Zul-Khair mengklaim memiliki kekuatan suara yang merata di seluruh kecamatan. Bahkan paket ini sesumbar kekuatan suaranya unggul di semua kecamatan. Baik di Sekotong dan Narmada, apalagi di GunungsariBatulayar.”Di wilayah utara kita sudah memiliki beberapa posko, di Narmada, Lingsar, Gerung, Lembar dan sebagaian wilayah lainpun kita punya posko. Jadi (posko) ini kita jadikan pusat posko. Kita punya kekuatan di semua kecamatan,” ujar Izzul. Menurut Izzul, pihaknyapun sudah melakukan blusukan hampir merata ke seluruh wilayah Lobar. Sehingga dengan adanya posko
(Suara NTB/her)
POSKO – Paslon kepala daerah Lobar, Zul-Khair membentuk posko induk di Labuapi, Rabu (28/2). induk ini, pihaknya ingin memusatkan semua hasil blusukan itu. Bahkan ia mengungkapkan bahwa posko tersebut diperoleh atas pemberian warga untuk ditempati sebagai Posko.”Jadi bagi teman-teman yang posko dari wilayah utara, timur dan barat, maupun selatan bisa bertemu di posko ini,” terangnya. Dalam peresmian itu posko di Labupati itu, Paslon yang
diusung Parpol PDIP dan PKB itu sempat menyampaikan bahwa untuk memimpin Lobar harus serius sebab dengan berbagai kompleksitas persoalan nya. Terlebih lagi dengan akan mulai majunya pariwisata yang ada di Lombok Tengah (Loteng) dengan KEK Mandalika. Tentunya jika Lobar tidak dapat bersaing, akan tertinggal. Menurutnya hal itu yang
perlu disikapi bersama dalam memilih pemimpin. Sehingga jangan memilih pemimpin yang tidak dapat berkorban dan merasakan penderitaan rakyat. Bahkan dirinya mengingatkan masyarakat untuk melihat lebih dahulu track record dari pemimpin yang akan dipilih tersebut.”Ini kan jabatan politik, kalau dia tidak pernah merangkak dari bawah, jadi petani, nelayan atau pengusaha. Kalau dia langsung duduk di kursi dan menghitung uang, jelas dia tidak bisa menjadi pemimpin masyarakat,” paparnya. Iapun mengaku dirinya bersama pasanganya sudah memikirkan langkah yang akan dilakukan saat nantinya terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Lobar. Sebab ia tidak menginginkan Lobar ini tertinggal dengan kabupaten lain di NTB. “Karena kalau kita sedikit lengah, lewat kita, selesailah kita,” pungkasnya. Sementara itu di tempat berbeda, kubu Fauzan Khalid - Sumiatun menggelar acara pengukuhan korcam dan kordes kecamatan Kediri. Pengukuhan inipun dihadiri ratusan orang yang berasal dari Kediri. Pengukuhan korcam dan kordes secara simbolis dilakukan sebab sebelumnya sudah dilakukan pengukuhan. “Setiap kecamatan kita kukuhkan semua korcam, kordes dan relawan,”jelas LO Tim Zaitun, Ali Hidayat. Dikatakan, Senin mendatang akan dikukuhkan korcam dan kordes serta relawan kecamatan Gerung. Lebih jauh kata Ali, tim korcam telah dibentuk di semua kecamatan, sedangkan kordes hampir di 199 desa, ditambah relawan. Semua tim ini terus turun kebawah, bahkan sejak dibentuk jauh sebelumnya tim ini sudah bergerak. (her)
(Suara NTB/dok)
Pasangan Cagub/Cawagub NTB,TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE. M.Comm (Ahyar-Mori)
Diduga Banyak Kafe Liar Beroperasi di Senggigi Giri Menang (Suara NTB) – Ketua Asosasi Hiburan Malam (APH) Senggigi, Herman mengatakan pengelola hiburan besar mengeluhkan banyaknya tempat hiburan malam seperti kafe kecil remang-remang yang tak berizin beroperasi di wilayah Senggigi. Kafe-kafe ini malah nyaris mengalahkan pendapatan kafe besar yang resmi , pasalnya omzetnya hingga puluhan juta per malam. Pelayanan seperti di hiburan besar itu menyebabkan banyak pengunjung lari ke kafe kecil tersebut sehingga mempengaruhi pendapatan kafe besar. Sementara di sisi lain, hiburan besar justru dirugikan lantaran kafe kecil tidak ditarik pajak dan biaya izin, sedangkan hiburan besar justru ditarik. Ia pun menilai bahwa pihak satpol PP lamban merespon perihal kafe kecil tersebut. “Seharusnya cepat ditanggapi dan disikapi itu, banyak kafe kecil remang beroperasi tanpa izin. Sementara dia tidak ditarik pajak sementara kami ditarik, tapi omset mereka besar,” keluh Herman. APH meminta pemda tegas menindak agar tidak terkesan tebang pilih dalam menarik pajak terhadap pengelola hiburan malam. Disamping itu, keberadaan kafe-kafe ini mempengaruhi pengunjung di kafe besar. Herman mengakui, kafekafe kecil tak berizin ini luput dari Pemda. Keberadaan kafekafe ilegal ini salah satu penyebab penurunan pendapatan kafe resmi di wilayah Senggigi. “Banyaknya kafekafe tak berizin, kafe tuak difasilitasi dengan karaoke dan ada PS-nya, omzetnya luar biasa, mencapai Rp 20-30 juta per malam,” tegas Herman. Ia mempertanyakan kenapa kafe-kafe ini dibiarkan, tidak disisir pemda. Lantas apa pekerjaan pemda terkait hal persoalan ini. Dibandingkan dengan di Bali, pemda saling dukung dengan pengusaha.
(Suara NTB/her)
(Suara NTB/her)
Mahnan
Herman
Pihaknya sendiri sudah mengimbau agar semua pengelola hiburan membuat izin resmi ke Pemda agar aktivitas mereka legal, di samping bisa memberi kontribusi ke pemda. Menyoal adanya tarik ulur terkait pajak 25 persen yang mesti disetor ke Pemda, ia meminta agar pemda bijak. Sebab persoalan ketidak mampuan pengelola hiburan ini dikarenakan pendapatan mereka tak signifikan, lantaran pengunjung banyak memilih ke lokasi hiburan kecil. Pemda diminta turun mengidentifikasi apa yang dihadapi oleh pengelola hiburan. “Tentu kami tidak ingin Senggigi ini mati suri, sebab arah ke sana sudah terlihat. Pemda harus segera turun tangan,” kata Herman. Menyoal adanya dugaan kafe-kafe tak berizin di Senggigi, kepala Bapenda Lobar Hj. Lale Prayatni menyatakan terkait perizinan bukan ranahnya. Namun pihak pemda tentu tidak akan membiarkan dan bakal menindak tegas. Menurutnya, semua akan ditindak, bukan hanya kafe besar. “Kita tindak tegas, tidak hanya kafe besar, namun yang kecil-kecil jika tak berizin,” tegas Lale. Menurutnya, yang selama ini ribut terkait pajak 25 persen
notabene hiburan besar. Sedangkan hiburan yang kecil-kecil tidak pernah ribut. Sejauh ini, data lokasi tempat hiburan di Lobar sebanyak 49 unit. Pajak hiburan ini terdiri dari karaoke sebanyak 12 unit, pagelaran musik 6 unit,diskotik 1, Billyard 1 unit, SPA 25 unit, pameran 1 unit, bioskop 1 unit, permainan ketangkasan 1 unit, balap motor 1 even. Sementara itu Kasat Pol PP Lobar, Mahnan menyatakan menegaskan setelah melakukan operasi di luar Senggigi seperti di Mambalan dan Suranadi, maka giliran selanjutnya ke kawasan Senggigi. Sebab penyisiran tempat hiburan di luar Senggigi juga permintaan dari pihak APH. “Tapi kita akan koordinasi dulu dengan instansi terkait, mana yang sudah punya izin dan belum. Ini tergantung dari SKPD terkait,’’ tukasnya. Diakuinya, pihaknya sudah memegang data awal namun perlu kroscek kembali dengan mrnyandingkan antara fakta lapangan. Selain itu, pihakya menyasar vila-vila. Sebab pihaknya bertujuan meningkatkan sumber potensi PAD. Diakui, beberapa pihak mempertanyakan tingkat hunian di Senggigi tinggi namun PAD stagnan. (her)
PTKIN Berperan Penting Wujudkan Perdamaian Mataram (Suara NTB) Pluralisme agama memegang peran penting dalam menciptakan kedamaian global. Pluralisme agama bukan semata anugerah, tapi juga harus diciptakan dan diusahakan. Keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia dinilai mampu berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mataram, Dr. H. L. Ahmad Zaenuri, MA., menegaskan eksistensi PTKIN sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam harus mampu menjadi corong lahirnya perdamaian di tengah masyarakat. Selain itu, PTKIN termasuk juga UIN Mataram harus menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan pluralisme
dengan mengajarkan Islam yang moderat di lembaga pendidikan. Sehingga dengan demikian, keberadaan PTKIN mampu menyemai pikiran-pikiran yang muaranya pada upaya penciptaan Indonesia. Lebih jauh ia mengatakan, Islam Indonesia dicirikan sebagai Islam yang demokratis, toleran, moderat, dan apresiatif terhadap kultur lokal. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia sangat potensial untuk menjadi model Islam bagi belahan dunia lainnya. Untuk itu, dibutuhkan peran dan partisipasi akademisi muslim Indonesia dalam mewarnai diskursus global mengenai Islam. Di samping Perguruan Tinggi Islam harus sistematis menyuarakan Islam yang santun, moderat dan secara aktif mempromosikan Islam yang damai. (dys)