Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 28 Oktober 2014
No. 191 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
LHKPN Menteri Tak Relevan JAKARTA - KPK meminta menterimenteri dalam Kabinet Kerja taat dalam menyerahkan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) dan juga melapor jika mendapatkan gratifikasi. ‘’Rencana kita akan buat surat ke presiden dan kementerian/lembaga untuk mengetahui bahwa mereka sudah menjadi penyelenggara negara supaya taat kepada ketentuan gratifikasi, LHKPN juga demikian,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di gedung KPK Jakarta, kemarin. Terdapat 34 menteri dalam Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, namun di antara mereka yang pernah menjadi penyelenggara negara sebelumnya ternyata tidak menyerahkan LHKPN terbaru. Contohnya adalah Mendagri Tjahjo Kumolo yang LHKPN-
nya tercatat pada 2001 padahal Tjahjo adalah anggota DPR aktif dari PDIP hingga 2014. ‘’Mereka menyampaikan LHKPN, pada kesempatan pertama dengan komitmen artinya kita bersama mencegah korupsi di tanah air, biasanya kita berikan waktu 2 bulan,” ungkap Zulkarnain. Komisioner KPK lain, Busyro Muqoddas menyatakan, pelaporan LHKPN adalah bentuk kewajiban moral para menteri. ‘’Itu bagian dari komitmen moral para menteri. Jangan merepoti presidennya, jangan merepoti rakyat. Begitu jadi menteri dia harus siap untuk terbuka semua yang melekat pada jabatannya, termasuk LHKPN, gratifikasi, dll,’’ katanya. Busyro menegaskan, KPK segera menyurati semua menteri untuk menyerahkan LHKPN mereka. (wnd)
Presiden Jokowi Minta
Komposisi Kabinet
Menteri Mulai Bekerja JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh kementerian segera bekerja sehingga ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan baru dapat dipenuhi. ‘’Kita harus bekerja untuk rakyat sejak hari pertama bekerja, tidak boleh ragu dengan kendala apapun, termasuk kendala penataan organisasi,” kata Presiden saat membuka sidang kabinet pertama di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Disampaikan Kepala Negara, perubahan nomenklatur kementerian bukan berarti fungsi-fungsi dan kerja kementerian melambat. ‘’Tidak boleh ragu dengan kendala apapun, termasuk kendala penataan organisasi,” tukasnya. Presiden menegaskan menteri yang nomenklatur kementeriannya tidak masuk dalam perubahan dapat langsung bekerja. ‘’Menteri yang kementeriannya tidak berubah bisa bekerja dan tancap gas. Jangan lupa saat masuk ke kementerian tolong lihat kalau masuk ke kementerian perencanaan, anggaran, organisasi seperti apa dilihat dahulu,” paparnya. Sementara bagi menteri yang kementeriannya baru atau mengalami perubahan, Presiden meminta agar menggunakan unit yang ada untuk proses kerja, sementara bagi yang belum memiliki gedung dan kelengkapan agar berkoordinasi dengan menteri sekretaris negara dan menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala Bappenas. ‘’Menteri yang perubahan dilakukan unit organisasi yang ada walau belum ditata. Misal, Menristek dan Dikti, bisa digunakan Dirjen dikti dan deputinya, sudah kita siapkan perpres. Yang belum ada ruang kantor dan staf, kementerian koordi-
Suluh Indonesia/ant
Tak Bisa Langsung Kerja Sementara itu, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diingatkan untuk segera mengambil langkah tepat untuk mengatasi kementerian-kementerian baru yang dinilai tidak akan bisa langsung bekerja,
karena harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Pasalnya, pemerintahan Jokowi-JK akan menggunakan APBN 2015 ketika disahkan masih dilakukan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ‘’Ke depan harus ada solusi yang harus dilaksanakan cukup berat, akibat perubahan postur dan kementerian ini sehingga tidak sama persis dengan kementerian sebelumnya. Yang mengalami perubahan pasti belum bisa
bekerja, karena belum punya anggaran, maka harus dipotong sama persis dengan kementerian lain,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dia mencontoh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digabungkan. Apabila berdasarkan APBN 2014 lalu, dua kementerian ini memiliki anggaran sendirisendiri, namun karena disatukan, maka pendanaannya tidak bisa seperti dana dua lembaga yang dijumlahkan. ‘’Anggaran
109 kursi disamakan?” gugatnya. Ketua Fraksi PDIP di MPR, Ahmad Basarah berpikir positif menyikapi persoalan ini. Dia mengatakan kompsosisi yang dianggap tidakadil bagi partainya itu justru membuktikan kenegarawanan kader kader PDIP. ‘’Mungkin sebagian kader kecewa, tapi itu merupakan sikap kenegarawanan keikhlasan yang harus dibayar untuk idealisme menunjukkan kepada rakyat bahwa PDIP kaderkadernya adalah orang-orang yang memiliki jiwa kenegarawanan,” katanya. Sementara itu, hijrahnya sejumlah kader partai politik di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dari DPR menjadi menteri dinilai akan memberi dampak serius bagi KIH dalam menjaga keseimbangan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Anggota DPD Shri I Gusti Arya Wedakarna MWS III mengingatkan hijrahnya sejumlah kader PDIPakan mempengaruhi KIH di parlemen. (har)
Kabinet Kerja
Pemerintah Berjalan hingga diharapkan dapat memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Novanto juga menyatakan memberikan kesempatan kepada pasangan presiden dan wakil presiden beserta para menterinya di Kabinet Kerja untuk bekerja menunjukkan kinerja terbaiknya bagi bangsa dan negara. ‘’Kita harus memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Kita harus bersabar untuk melihat hasilnya,” katanya. Bendahara Umum Partai Golkar ini juga menyatakan, DPR RI akan mendukung kebijakan pemerintah JokowiJusuf Kalla dan disisi lain akan mengoreksi nomenklatur kabinet sesuai dengan aturan perundangan yang ada. (ant)
Menurut Hasanudin, banyak masukan yang menyatakan tidak puas dengan komposisi itu, dan mereka maunya proporsional. ‘’PDIP tidak sama dong dengan PKB. Masa PKB empat (kursi menteri) kami juga empat,’’ katanya. Ketua DPD PDIP Jabar ini mengatakan protes-protes tersebut berdatangan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sejak pengumuman kabinet pada Minggu sore hingga siang ini, Hasanuddin mengaku banyak kader yang menghubunginya untuk menyampaikan protes. PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2014 mendapatkan 109 kursi DPR. Lalu, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 47 kursi, Partai Nasdem mendapatkan 36 kursi dan terakhir Partai Hanura mendapatkan 16 kursi. Seharusnya, pembagian kursi menteri untuk parpol dilakukan berdasarkan perolehan kursi. “Sementara kami cuma mendapat empat menteri, Nasdem tiga menteri, PKB (jumlahnya) sama dengan PDI-P. Masa antara 47 (kursi) dengan
itu akan ditentukan dengan program yang baru dan juga anggaran-anggaran pos yang baru untuk menetapkan yang harus dikeluarkan, karena mata anggarannya sudah berubah, dan ini tidak bisa cepat dialokasikan. Tapi, itu sudah diberitahukan ke DPR RI oleh Pak Jokowi,” katanya. Selain itu dampak sosial dari perubahan kementerian itu juga tidak bisa dinafikkan. (son/har)
DPR Berharap
JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto menilai para menteri Kabinet Kerja adalah figur pilihan sehingga metakini pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berjalan dengan baik. ‘’Saya melihat para menteri Kabinet Kerja adalah figur pilihan yang berkinerja baik dan bukan karena bagi-bagi jatah dari partai politik,” katanya di Gedung MPR/DPR/ DPD RI Jakarta, kemarin. Menurut Novanto, dirinya menaruh kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, termasuk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, bahwa Kabinet Kerja yang terbentuk adalah pilihan yang baik se-
Elite PDIP Protes Anggota F-PDIP TB Hasanudin memprotes komposisi Kabinet Kerja Jokowi-JK, karena tidak proporsional lantaran sebagai partai pemenang pemilu hanya mendapat jatah empat menteri.
PELANTIKAN KABINET KERJA - Presiden Joko Widodo (ketiga kiri bawah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan bawah) berfoto bersama dengan Menteri Kabinet Kerja usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
nator bidang kemaritiman, segera koordinasi dengan mensesneg dan menpan reformasi birokrasi, tapi mulai bekerja gunakan yang ada bekerja secepatnya,” tegas Presiden.
Suluh Indonesia/ant
KASUS BUS TRANSJAKARTA - Pejabat DKI Jakarta Drajat Adhyaksa mulai diadili terkait kasus pengadaan bus Transjakarta di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Tak Bebas Korupsi
Suluh Indonesia/ant
KABINET KERJA - Presiden Joko Widodo merapikan peci sebelum sesi foto bersama dengan jajaran menteri Kabinet Kerja di tangga Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Kabinet Kerja Jokowi-JK itu terdiri dari 34 menteri.
JAKARTA - KPK kembali menegaskan, pihaknya tidak bisa menjamin 34 menteri yang telah dipilih Presiden Joko Widodo akan terbebas dari korupsi meskipun tidak diberi tanda merah atau kuning ataupun diberi tanda oleh KPK.Hal itu dikatakan Ketua KPK Abraham Samad ketika dimintai tanggapan perihal terbentukanya Kabinet Kerja ’ yang dibentuk Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut Samad, apakah ada yang diberi catatan dipilih atau tidak, bukan berarti bahwa orang yang tidak diberi catatan akan clear sama sekali. Karena untuk menentukan orang itu baik atau tidak, akan terlihat nanti setelah dia menduduki posisi itu. ‘’Kan ada orang yang gak tahan godaan,’’ kata Abraham di Jakarta, kemarin. Hal senada juga dikatakan oleh Deputi Pencegahan sekaligus juru
bicara KPK Johan Budi SP. ‘’Saya tidak tahu apakah yang dipilih kemarin diumumkan (nama-nama menteri), itu ada catatan (merah dan kuning) atau tidak, dari KPK. Karena ini sekali lagi yang tahu hanyalah pimpinan KPK. Jadi tidak di-sharing pada kami di struktural. Sejak awal, kata dia, KPK tidak pernah menjamin bahwa orang yang tidak punya catatan pun tidak akan korupsi nanti ketika menjabat sebagai menteri, karena ketika seseorang diberi kekuasaan, maka bisa saja orang itu menjadi lupa, demikian juga kalau orang itu diberi catatan, kemudian disampaikan pada Jokowi, kemudian orang itu dipilih menjadi menteri, itu juga tidak ada jaminan 100 persen orang itu akan korupsi, Untuk mengawal Kabinet Kerja berjalan maksimal, KPK menurut Samad, berjanji akan terus memantau kinerja semua menteri. (wnd)