Skip to main content

Edisi 28 Juli 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No.143 tahun IV Rabu, 28 Juli 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Menkeu Bidik Pajak 100 Persen

Perkuat Kerjasama

Memburuk di Era Reformasi

MENTERI Keuangan Agus Martowardojo menyatakan tetap akan mengupayakan pencapaian penerimaan pajak hingga 100 persen meski berdasar prognosis yang dilakukan hanya akan mencapai 99,6 persen ...hal. 1

PEMERINTAH Indonesia dan Organisasi Untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) memperkuat kerja sama dalam bidang asuransi. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution dan ...hal. 2

KONDISI koperasi memburuk di era reformasi dimana pertambahan jumlah koperasi aktif simetris dengan meningkatnya koperasi tidak aktif. “Kegiatan usaha koperasi terutama sektor riil menyusut drastis dan ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

MUI Haramkan

Infotainment

Suluh Indonesia/ant

BEBAS - Janda pejuang kemerdekaan, Soetarti Soekarno Roesmini, dan Timoria Manurung, melambaikan tangan kepada wartawan setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemarin.

JAKARTA - MUI mengeluarkan fatwa haram untuk tayangan infotainment baik bagi televisi yang menayangkan maupun permisa yang menontonnya. Fatwa tersebut disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin sebagai rapat pleno pada Munas MUI di Jakarta, kemarin.. Menurut ketentuan umum fatwa mengenai infotainment, menceritakan aib, kejelekan gosip, dan halhal lain terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak hukumnya haram. Dalam rumusan fatwa disebutkan upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan gosip juga haram. Begitu juga dengan mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib dan gosip dinyatakan hukumnya haram. Namun MUI memperbolehkan dengan pertimbangan yang dibenarkan secara syar’i untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas kemungkaran untuk menayangkan dan menyiarkan serta menonton, membaca dan atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib. Terhadap fatwa ini, MUI merekomendasikan perlu dirumuskan aturan untuk mencegah konten tayangan yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan dan nilai luhur kemanusiaan. Juga direkomendasikan kepada KPI diminta untuk meregulasi tayangan infotainment untuk menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu dan melindunginya dari hal-hal negatif. (ant)

Bolos Enam Kali

Anggota DPR Dipecat JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkapkan, rapat konsultasi antara pimpinan dewan dan perwakilan fraksi menyepakati untuk menjadikan sistem absensi sidik jari atau finger print sebagai prioritas. ‘’Sistem ini sudah sesuai dengan tatib, oleh karena itu menjadi program prioritas yang harus segera direalisasikan,” ujarnya usai rapat konsultasi di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Pramono berharap penerapan sistem absen sidik jari ini akan mampu mengontrol tingkat kehadiran anggota dewan agar rajin mengikuti rapat, baik di paripurna maupun komisi-komisi. ‘’Itu akan dipasang di semua ruang rapat yang digunakan setiap masuk dan keluar ruangan. Saya harap

ini membantu meningkatkan kesadaran anggota DPR,” tambah Pramono. Selain itu, disepakati pula mempercepat pembahasan revisi UU No 27 Tahun 2008 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk mempertegas aturan dan sanksi bagi anggota DPR yang sering bolos dalam persidangan. ‘’Pimpinan dengan fraksi sepakat agar revisi UU MD3 dilakukan lebih awal agar bisa dikaji lebih mendalam,” ujarnya. Atas keprihatinan kehadiran Dewan, pimpinan Dewan berjanji agar UU dan tata tertib Dewan dibuat makin keras untuk membuat jera anggota DPR yang pembolos. ‘’Tentunya perubahan itu akan mengatur ketentuan yang lebih ketat agar tingkat kehadiran tidak

menurun,” imbuhnya. Politisi dari PDIP ini menyatakan, dalam UU dan tatib sebelumnya, tugas anggota DPR ke daerah dianggap terlalu sering sehingga membuat anggota DPR jarang datang ke Senayan. ‘’Ini yang harus diperbaiki agar tugas anggota tidak akan bertumpuk-tumpuk. Misalnya kunjungan ke daerah tidak dilakukan oleh anggota DPR tapi cukup oleh badan,” terang Pramono. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Nudirman Munir menegaskan bahwa bila anggota DPR selama enam kali atau tiga bulan berturut-turut tidak hadir dalam persidangan baik paripurna maupun rapat-rapat komisi maka yang bersangkutan bisa diberhentikan. (har)

KPK Belum Punya Niat

Hentikan Kasus Bank Century JAKARTA - KPK masih belum memiliki niat untuk menghentikan penyelidikan kasus skandal Bank Century yang tengah dilakukan oleh komisi antikorupsi tersebut. ‘’Sampai hari ini KPK belum punya niat untuk menghentikan kasus Century,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Menurut Johan, KPK masih mendalami serta menggali berbagai informasi dan data. Ia juga menegaskan, KPK memiliki hak untuk menyimpulkan suatu kasus yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain atau pihak di luar KPK. Juru Bicara KPK juga menuturkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan serta melakukan gelar perkara. Bila dalam ekspos itu, lanjutnya, terdapat dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, maka kasus tersebut dapat masuk ke tahap penyidikan. Di tempat terpisah, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengemukakan, proses penyelidikan dan penyidikan skandal Century masih terus berjalan sesuai rekomendasi Pansus Kasus Bank Century. ‘’Jadi, belum bisa dihentikan,” kata Kabareskrim Mabes Polri.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai kasus skandal bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun sudah menjadi fakta sejarah sehingga tidak bisa ditutup begitu saja.‘’Kasus Bank Century ini tak bisa ditutup, sudah menjadi fakta sejarah, melalui keputusan paripurna DPR yang menyatakan ada indikasi dan kejanggalan disana,” katanya seraya menegaskan, tetap mendorong aparat penegak hukum. Hendrawan menjelaskan, untuk mengawal hasil paripurna tersebut diamanatkan membentuk tim pengawas. Tim pengawas, tambah Hendrawan, harus terus mengawal proses hukum atas kasus Bank Century tersebut. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat, meminta agar kasus Bank Century yang diduga merugikan negara Rp 6,7 triliun dihentikan. Usulan penghentian kasus tersebut, karena hingga saat ini tiga lembaga penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian, tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum. (har/son)

Tegakkan Aturan JAKARTA - Dalam UU No 27/2008 secara jelas mengatur bahwa harus ada kehadiran fisik yang diminta dalam bentuk absensi atau kehadiran. ‘’Aturannya memang seperti itu. Bila ada anggapan bahwa absensi tidak penting, itu perkataan dari orang yang tidak tahu aturannya saja. Boleh saja seperti itu, kalau tidak ada yang mengatur seperti itu. Tapi ini jelas ada aturannya,” kata politisi dari Golkar itu. UU MD3 dijelaskan bahwa harus ada kehadiran sebagai bukti administrasi dan fisik. Menurut Nudirman, bila ingin meniadakan hal tersebut, maka harus kembali diubah undangundangnya.’’Kalau mau seperti itu, kita ubah saja undangundangnya dan pasti masyarakat akan marah,” katanya. Teguran yang akan diberikan kepada anggota DPR yang selalu mangkir dalam persidangan pun jelas juga tertuang dalam UU MD3. ‘’Jelas sanksinya disebutkan dalam aturan tersebut bahwa anggota DPR RI yang sering tidak hadir maka bisa ditegur dengan proses lisan, tertulis dan berhenti dari alat kelengkapan,” terangnya. Menurut Nudirman, saat ini BK sudah menerima laporan dan tinggal melengkapinya. (son)


K ta

2

Suluh Indonesia, Rabu 28 Juli 2010

Janda Pahlawan

K ilas

Divonis Bebas

Anand Krishna Segera Diadili PENYIDIK Polda Metro Jaya menyerahkan Anand Krisna, tersangka dugaan pelecehan seksual, kepada Kejati DKI Jakarta. Kanit Pelayanan Perempuan Anak Ditreskrim Umum Polda Metro Jaya Kompol Murnila mengatakan, penyerahan Anand Krishna kepada kejaksaan merupakan pelimpahan kedua. Selain melimpahkan tersangka, polisi juga menyerahkan barang bukti berupa kertas cetak berisi percakapan tersangka dengan korban melalui jejaring sosial, gelang pemberian Anand, dan buku tentang Anand. Sebelumnya, mantan pengikut Anand Krishna, Tara Pradipta Laksmi dan pengikut lainnya melaporkan ahli spiritual itu kepada Polda Metro Jaya, terkait dugaan melanggar Pasal 290 KUHP tentang Pencabulan. Kejaksaan menyatakan berkas pemeriksaan Anand Krishna sudah lengkap (P-21) tertanggal 16 Juli 2010, sehingga tersangka beserta barang buktinya kepada penuntut umum. (ant)

Abang-None Turun ke Jalan DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengerahkan sejumlah abang-none DKI Jakarta untuk mensosialisasikan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Condro Kirono di Jakarta, kemarin mengatakan, pihaknya mengangkat abang none DKI Jakarta untuk menjadi duta pariwisata budaya dan mensosialisasikan UU lalu lintas. Condro menyatakan sosialisasi UU lantas itu menekankan terhadap upaya meningkatkan perilaku disiplin dan tertib bagi pengguna kendaraan di jalan raya. Ditlantas Polda Metro Jaya juga berupaya mensosialisasikan tertib lalu lintas dengan mengerahkan finalis ajang pemilihan pasangan putra dan putri daerah yang berasal dari Sumsel, Sumbar, Sumut, Lampung dan Jateng. Jumlah perwakilan daerahnya mencapai 36 orang. Agenda sosialisasi UU lantas itu dengan cara membagikan bunga kepada pengguna jalan, serta mengerahkan sejumlah mobil klasik untuk konvoi mengelilingi Jakarta. (ant)

Lakukan Tabur Bunga PULUHAN korban tragedi 27 Juli 1996 melakukan tabur bunga di depan gedung PDI di Jalan Diponegoro No 58 Jakarta untuk mengenang para korban. Peristiwa penyerbuan 27 Juli 1996 mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan sekitar seratusan orang luka-luka. Tabur bunga yang dilakukan oleh keluarga korban dan anggota DPR dari F-PDIP Ribka Tjiptaning itu sempat membuat arus lalu lintas tersendat karena aksi tabur bunga dilakukan di tengah jalan. Selain itu, mereka juga mengheningkan cipta bagi para korban tragedi 27 Juli di pinggir Jalan Diponegoro. Ribka meminta agar aparat penegak hukum segera mengungkap kasus yang sudah 14 tahun itu terjadi dan mengusutnya hingga tuntas.Aksi ini, kata dia, untuk mengingatkansemua pihak untuk tidak lupa akan sejarah. Peringatan tidak hanya seremonial saja, tapi menuntut agar kasus ini diungkap secara terbuka. (son)

Suluh Indonesia/ant

GANTI MOBIL - Suasana lapangan parkir mobil di salah satu pusat bisnis Sudirman, Jakarta, kemarin. MA memutuskan bahwa pengelola parkir harus mengganti kendaraan hilang dari lahan parkir yang dikelolanya.

Lagi, Guru Aniaya Murid JAKARTA - Kepolisian Sektor Metro Penjaringan Jakarta Utara akan memanggil Rosalina, guru SDN 01 Penjaringan, untuk dimintai keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukannya terhadap salah seorang muridnya, Agung Haryono. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Inspektur Satu Samian di Jakarta, kemarin mengatakan, saat ini pihaknya tengah memeriksa lima teman sekolah korban.‘’Kelima anak tersebut diperiksa sebagai sak-

si yang melihat kejadian penganiayaan itu. Pemeriksaan dilakukan hari ini,” katanya. Rosalina guru agama di SDN 01 Penjaringan tersebut, dilaporkan oleh Daltiah, ibu Agung Haryono (9), siswa kelas IV, karena telah melakukan penganiayaan terhadap anaknyaSenin (26/7) pagi. Daltiah telah melaporkan Rosalina ke Polsek Metro Penjaringan pada Senin (26/7) malam. Menurut Samian, keterangan lima teman sekolah Agung akan dipakai untuk

menguatkan laporan dan visum yang dilaporkan Senin (26/7) malam. ‘’Kesimpulan keterangan- keterangan saksi ini yang akan dipakai untuk menetapkan status guru yang menganiaya itu. Nanti baru kami tentukan pemanggilan dan status guru itu,” ujar Samian. Berdasarkan laporan orang tua Agung, penganiayaan yang mengakibatkan luka di pelipis sebelah kanan, terjadi di sekolah, Senin (26/7) pagi. Saat itu, Agung keluar dari kelasnya yang berada di lantai

Timwas Elpiji ini akan bekerja sungguhsungguh mengingat sudah banyak masyarakat yang menjadi korban akibat ledakan tabung gas 3 kg ini. “Kami memandang perlu ada langkah yang super serius antara pemerintah dan DPR dalam menangani persoalan ini. Jangan sampai karena kebijakan konversi justru membuat masyarakat menjadi korban,” ujarnya. Diharapkan, tim ini dapat bekerja cepat dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensi untuk secepatnya dilakukan tindakan. Rekomendasi ini nantinya menjadi rekomendasi resmi DPR. Pimpinan DPR, menurut Taufik juga meminta Pertamina untuk secepatnya mengambil tindakan-tindakan preventif yang diperlukan demi mencegah terjadinya lagi ledakan. ‘’Kami meminta pertamina serius menangani hal ini. Pertamina bisa memulai dengan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi tabung. Jika memang ada yang rusak maka harus dipisahkan dan dimusnahkan, jangan sampai masyarakat kemudian menjadi antipati terhadap penggunaan gas sudah dicanangkan,’’ tegasnya. (har)

Kesehatan Jakbar menambahkan, warga pemilik kartu Gakin ini digratiskan 100 persen jika berobat ke RSUD atau rumah sakit milik pemerintah, Puskesmas dan 85 rumah sakit swasta lainnya di DKI Jakarta, untuk perawatan di kelas III. ‘’Data kartu Gakin itu dikeluarkan dari BPS, warga yang mempunyai kartu Gakin digratiskan 100 persen, yang membayar Pemda DKI,” katanya. Sedangkan untuk data SKTM (surat keterangan tidak mampu), ia mengaku tidak mengetahui berapa total yang sudah dikeluarkan karena surat tersebut dikeluarkan di tingkat kelurahan melalui verifikasi Puskesmas setempat. Faktanya, lanjut Yenuarti, warga yang menggunakan SKTM untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun Puskesmas lebih banyak dibanding yang menggunakan kartu Gakin. (ant)

Polda Metro Jaya

Dukung Batasi Motor Suluh Indonesia/ant

PULAU TERLUAR - Wapres Boediono berjabat tangan dengan Ketua I Ekspedisi Garis Depan Nusantara Ipong Witono sebelum memimpin rapat di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Wapres Boediono menerima paparan tentang hasil ekspedisi pulau-pulau terluar dan terdepan Indonesia.

Pemprov DKI Segel Taman Ria Senayan jelasnya. Pada masa mendatang, Taman Ria akan dijadikan taman kota sebagai bagian dari kompleks DPR/MPR. ‘’Ini sebagai bagian dari usaha mengembangkan ruang hijau di Jakarta,” katanya. Gubernur DKI menjelaskan kompleks Taman Ria merupakan salah satu dari bagian khusus kompleks DPR/MPR sebanyak 20 persen untuk pengembangan lain seperti kompleks kantor Kementerian Kehutanan, Kantor Pusat TVRI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. ‘’Daerah po-

pihaknya masih menunggu keterangan saksi. Agung saat ini mengurung diri dirumahnya di Jalan Muara Baru, RT 5/17, Muara Baru, Penjaringan, Jakut. Ibunda Agung yang merupakan pedagang pakaian, sempat membawa anaknya ke rumah sakit RS Pluit usai dianiaya gurunya. Sementara Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Utara, Istaryatiningtyas mengatakan, akan memanggil kepala sekolah SDN 01 dan memeriksa guru tersebut. (ant)

Masih 37.194 RTS JAKARTA - Subdinas Kesehatan Jakbar mengungkapkan warga penerima kartu keluarga miskin (Gakin) di Jakbar tahun 2010 berjumlah 37.194 RTS. Kasudin Kesehatan Jakbar Yenuarti S Arfiandi Jakarta, kemarin mengatakan, pada tahun 2008 sebanyak 40.329 RTS (rumah tangga sasaran), atau masih mengacu pada data 2002. Untuk 2009, kemungkinan data itu masih akan digunakan. ‘’Sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta no 27/ 2009 yang dikeluarkan pada bulan Maret, jumlah penerima gakin di Jakbar sebanyak 37.194 RTS,” katanya Ia menjelaskan, data tersebut kemungkinan baru akan digunakan pada 2010, karena untuk 2009 hingga kini masih mengacu data lama yakni 40.329 RTS. Lebih lanjut Kasudin

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyegel pembangunan gedung komersial berupa mal di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta. ‘’Tadi pagi saya sudah keluarkan ijin untuk menyegel semua kegiatan,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat rapat dengan Komisi VII DPR di gedung DPR Jakarta, kemarin. Fauzi Bowo yang lebih akrab dipanggi Foke mengatakan, pihaknya berani melakukan penyegelan Taman Ria Senayan setelah ada kesepakatan pada pembicaraan antara Pemprov DKI dan pimpinan DPR, MPR dan DPD. ‘’Hasil pembicaraan tadi malam, kawasan tersebut akan dikembalikan seperti semula sebagai bagian dari kompleks DPR/MPR,”

atas, untuk melihat jam yang berada di kantor sekolah di lantai bawah. Saat berjalan menuju kantor itulah Agung berpapasan dengan Rosalina. Berdasar pengakuan Agung, ibu guru itu langsung menarik rambutnya dan membenturkan kepala Agung ke papan tulis yang tergantung di dinding dekat ruang kantor sekolah hingga luka. Namun Samian saat dikonfirmasi, apakah guru tersebut akan dijadikan tersangka, belum dapat memastikannya. Kini

Gakin di Jakbar

Pantau Kerja Produsen JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Taufik Kurniawan mengatakan rapat konsultasi pimpinan DPR menyepakati pembentukan Tim Pengawas (timwas) Elpiji. ‘’Dalam rapat pimpinan yang merupakan lanjutan dari keputusan Paripurna terakhir, kami telah sepakat untuk membentuk Tim Pengawas Elpiji. Tim ini sendiri nantinya akan dikepalai secara bergiliran diantara pimpinan DPR,” katanya di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Pengadaan 9 juta tabung yang harus dilakukan dalam kurun waktu satu tahun, diakuinya sulit untuk dipantau kualitasnya. Bukan rahasia umum, kata Taufik pengadaan tabung gas oleh perusahaan pembuat dibuat secara asal untuk memenuhi target. Akhirnya, terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, kedepan DPR pengadaan tabung gas juga harus benar-benar dijaga. “Perusahaan pembuat tabung pun bukan rahasia lagi pasti mensubkan pembuatan tabung tersebut pada produsen lain karena tidak mungkin bisa menyelesaikan jumlah 9 juta tabung dalam setahun. Ini harus diperbaiki,” tandasnya. Tim ini akan bekerja seperti timwas lainnya. Selain itu, tim

JAKARTA - Majelis Hakim PN Jaktim diketuai Djumadi menjatuhkan vonis bebas kepada Soetarti Soekarno, janda pahlawan yang tersangkut kasus kepemilikan rumah dinas milik Perum Pegadaian. ‘’Biaya perkara dibebankan kepada negara. Tuntutan jaksa dalam perkara ini harus dinyatakan prematur,” katanya saat membaca amar putusan di PN Jaktim, kemarin. Oleh karena itu, lanjut Djumadi yang didampingi hakim anggota, Thamrin Tarigan dan Kusnawi Muklis, penuntutan pidana tidak dapat diterima. Soetarti bersama Roesmini dan Timoriya tersangkut kasus kepemilikan rumah dinas milik Perum Pegadaian. Roesmini dan Soetarti yang merupakan janda pahlawan dan Timoriya merupakan janda pensiunan pegawai Perum Pegadaian. Atas putusan tersebut, jaksa yang menjerat terdakwa dengan UU 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dan Pasal 67 ayat 1 KUHP menyatakan pikir-pikir. (ant)

Fauzi Bowo

jok Senayan (Taman Ria) dahulu diberikan kepada ibu-bu Ria Pembangunan untuk dikelola secara komersial yang berkembang menjadi sentra

Srimulat dan restoran Pulau Dua,” katanya. Kemudian beberapa bulan terakhir, kepemilikan perizinan Taman Ria beralih ke satu pe-

rusahaan pengembang yaitu PT Aryo Bimo Laguna Perkasa. Foke mengatakan pengembang tersebut berencana mengembangkan mal dengan membongkar bangunan lama Taman Ria setelah mendapatkan izin dari Sekretariat Negara. Kadis Penertiban dan Pengawasan Bangunan (P2B) Hari Sasongko mengatakan, PT Aryo Bimo Laguna Perkasa hanya akan diizinkan membangun 10 persen lahan kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta, meskipun berdasarkan aturan pengelola diperbolehkan membangun daerah itu hingga 20 persen. ‘’Aturannya, dalam kawasan tersebut ditentukan koefisien dasar bangunannya 10 dan koefisien luas bangunannya empat,’’ katanya. (ant)

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Ditlantas Polda Metro Jaya) mendukung pembatasan penggunaan sepeda motor pada kawasan tertentu. “Kawasan bebas sepeda motor itu sedang dibicarakan,” kata Direktur Lantas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Condro Kirono, di Jakarta, Selasa. Condro mengatakan pemberlakuan bebas motor pada kawasan dan jam tertentu itu bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengupayakan berbagai langkah untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Perwira menengah kepolisian itu menjelaskan, pertumbuhan penggunaan sepeda motor mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Condro menyebutkan Polda Metro Jaya juga mempertimbangkan pemberlakuan kawasan berbayar (electronic

road pricing). Pemberlakuan kawasan berbayar itu sebagai pengembangan dari aturan jalur “3 in 1”. “Kita dorong legalnya untuk pengendalian lantas,” tuturnya. Selain itu, polisi berkoordinasi dengan Pemprov DKI mengembangkan jalur alternatif dan meningkatkan pelayanan busway sebagai transportasi massal. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berinisiatif untuk mengembangkan pemberlakuan kawasan bebas sepeda motor pada jam tertentu. (ant)

PENGUMUMAN Bahwa, berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23 Juli 2010 No.17 yang dibuat oleh AGUNG SETIAWAN BADARUDIN S.H, Notaris Kabupaten Bogor, berkedudukan di Cibinong, telah dilikwidasi dan dibubarkan perseroan terbatas PT. D AYA I N S A N P E R D A N A berkedudukan di Jakarta. Kepada mereka yang mempunyai piutang dan hutang kepada Perseroan, harap menghubungi Direktur Utama perseroan tersebut selaku likwidator untuk menyelesaikan hal tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak pengumuman ini.

PT DAYA INSAN PERDANA LIKWIDATOR U.003507-Peng


Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 28 Juli 2010

3

DPR-DPD Gelar

Sidang Bersama

Suluh Indonesia/ade

DEMO DPR - Aktivis dari Masyarakat Sipil dan Buruh melakukan aksi cuci bersih bendera parpol menggunakan deterjen anti lalai dan bohong di depan pintu gerbang Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan kepada anggota dewan yang suka bolos.

Untuk Penuhi Parliamentary Threshold

Asimilasi Parpol Lebih Realistis JAKARTA - Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai asimilasi partai politik sebagai upaya penyederhanaan parpol yang diusung oleh Partai Demokrat lebih realitis dibandingkan konfederasi parpol yang diusung oleh PAN. ‘’Asimilasi (penggabungan) parpol hanya membutuhkan kesadaran dari partai kecil yang tidak memenuhi syarat ‘parliamentary threshold’ (PT) atau ambang batas parlemen yang tinggi untuk bergabung dengan partai besar,” katanya di Jakarta, kemarin. Sementara konfederasi parpol, lanjut dia, secara yuridis

tidak diatur dalam UU tentang penyelenggaraan pemilu dan UU Parpol, sehingga harus merevisi undang-undang tersebut. ‘’Partai-partai besar, seperti Demokrat dan Golkar tidak akan menyetujui keinginan PAN untuk melakukan konfederasi parpol,” katanya. Menurut Burhanuddin, dukungan dari partai besar akan sulit sekali karena akan merugikan partai besar dengan kehilangan suara. Selain itu, tambah dia, akan terjadi permasalahan internal dalam konfederasi parpol. Sebelumnya, PAN mengupayakan agar konfederasi partai politik menjadi salah satu

klausul dalam revisi UndangUndang tentang Penyelenggaraan Pemilu. ‘’PAN akan berupaya dalam revisi UU tentang Penyelenggaraan Pemilu juga mengatur soal konfederasi parpol,” kata Wakil Sekjen PAN Teguh Juwarno. Teguh menjelaskan bahwa di internal PAN sedang membahas konsep konfederasi parpol yang paling relevan dengan kondisi parpol politik di Indonesia. Dalam konsep itu, kata dia, PAN akan merekrut parpol yang tidak memenuhi persyaratan “parliamentary threshold” (ambang batas perolehan kursi partai di DPR RI, red) pada Pemilu

RUU Cagar Budaya

Harus Memperkuat Perlindungan JAKARTA - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menyatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Cagar Budaya harus mampu memperkuat perlindungan terhadap keberadaan benda-benda cagar budaya. “Jangan sampai kasus-kasus pembongkaran benda cagar budaya terus terjadi,” kata Menbudpar Jero Wacik ketika memberikan pandangan tentang RUU Cagar Budaya yang dibahas bersama Komisi X DPR Jakarta, kemarin. Menbudpar mengatakan, selama ini ia mengaku sering ditelepon oleh anggota dewan terkait pembongkaran bangunan cagar budaya. ‘’Saya langsung telepon ke gubernurnya malam itu juga, tapi besoknya langsung hilang itu bangunan,” kata Merbudpar. Dengan adanya payung hukum di bidang cagar budaya, kata menteri, diharapkan tidak akan terjadi pembongkaran

maupun dijualnya cagar budaya yang merupakan kekayaan dan nilai sejarah bangsa. Salah

Jero Wacik

satu contoh yang masih hangat, menteri memberi contoh, adalah rencana dilelangnya patung Jendral Sudirman dan pendoponya di Pacitan, Jawa Timur. Adanya RUU Cagar Budaya dapat memperkuat perlindung-

an terhadap segala sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Dalam salah satu syarat benda dan bangunan yang termasuk kategori cagar budaya dari sisi usia minimal telah memasuki 50 tahun. Salah satu langkah serius pemerintah dalam melindungi cagar budaya adalah telah dibentuknya Panja antar Departemen. Menurut Wacik, salah satu hambatan dalam RUU ini adalah adanya tumpang tindih dengan UU lain, seperti UU mengenai bangunan, UU konstruksi yang kerap dijadikan alasan untuk merubuhkan bangunan karena dinilai rentan rubuh dan membahayakan keselamatan manusia. Komisi X DPR telah membentuk Panja RUU Cagar Budaya yang saat ini memasuki tahap pembahasan dan inventarisasi masalah. Sebanyak 487 masalah telah dinventarisasi. (son)

Terlalu Kecil

Golkar Pikirkan Nasdem JAKARTA - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan Nasdem bukan penentu kebijakan politik sehingga Partai Golkar tidak perlu memikirkannya. ‘’Nasdem bukan penentu dinamika politik. Maka untuk apa dipikirkan dan dibahas. Terlalu kecil Partai Golkar pikirkan Nasdem,” katanya di Jakarta, kemarin. Idrus mengatakan, banyaknya kader Golkar yang masuk Nasdem, bukan masalah serius yang perlu diwaspadai oleh Golkar. Pasalnya, kata Idrus, Partai Golkar siap berkompetisi dengan siapa pun, termasuk Nasdem bila kelak menjadi parpol. ‘’Kita siap kok berkompetisi,” katanya. Idrus mengatakan, dalam UU tidak ada aturan untuk melarang seseorang masuk ke sebuah ormas seperti halnya Nasdem. ‘’Tapi kader Golkar yang sudah masuk Nasdem, sebaiknya membesarkan ormas yang ada di Golkar, membesarkan ormas yang mendirikan Golkar,” ujarnya. Ketua Umum Golkar Abirizal Bakrie, katanya, akan memper-

timbangkan dan memperhatikan kader-kadernya berdasarkan loyalitas, bukan berdasarkan pragmatisme. ‘’Ketum Golkar dalam menempatkan posisi kader-kader Golkar sesuai dengan loyalitas rasional,

Idrus Marham

tidak berdasar struktural. Kita butuh kader total maju atau total mundur. Tentunya kami akan mempertimbangkan semua yang telah dilakukan oleh anggota. Terutama untuk posisi kepengurusan,” kata Idrus. Idrus mengungkapkan, saat

ini banyak sekali pertanyaan dari kader di daerah mengenai keberadaan Nasdem. Menurut Sekjen, para kader banyak yang mempertanyakan apakah sama Nasdem dengan organisasi dibawah Golkar semisal SOKSI dan sebagainya. Selain itu, para kader Golkar juga banyak yang mengkonfirmasikan apakah diperbolehkan atau tidak untuk bergabung dengan Nasdem. ‘’Saya sudah jelaskan kalau dilihat sih mungkin sama atau historisnya kan berbeda. Kalau SOKSI, Kosgoro atau yang lain kan didirikan oleh pejuang kita dan benar-benar ingin mengembangkan partai. Tapi yang satunya kan didirikan salah satu calon ketua umum pasca Munas. Jadi jelas beda,” ujarnya. Menjawab apakah Golkar memberikan arahan pada Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap agar pembahas RUU Parpol menjelang pemilu, Nasdem tidak menjadi parpol. ‘’Tidak ada arahan. Kita hanya memikirkan kualitas dan Nasdem itu didirikan dari kalangan keluarga saja,” katanya. (ant)

2009, khususnya partai politik yang memiliki kesamaan “platform”. Asimilasi parpol Partai Demokrat menyatakan siap membangun asimilasi partai politik dengan partai-partai yang berada di luar parlemen guna mewujudkan target perolehan 30 persen suara pada Pemilu 2014. ‘’Asimilasi partai itu merupakan penggabungan secara alamiah dengan menyamakan program yang idealis, bukan hanya penggabungan pragmatis,” kata Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustofa. (har)

JAKARTA - Rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) antara pimpinan DPR dengan perwakilan fraksi-fraksi akhirnya memutuskan untuk menyetujui permintaan DPD guna menggelar sidang bersama antara DPR dan DPD. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan sidang bersama tersebut akan dilakukan tanggal 16 Agustus mendatang dalam acara pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka HUT RI. ‘’Tapi, sidang bersama ini khusus dalam rangka pidato kenegaraan presiden. Setelah itu, sidang ditutup,” ujarnya usai rapat konsultasi di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Sedangkan untuk pidato presiden saat penyampaian nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), kata Marzuki, tetap merupakan sidang DPR, karena APBN

merupakan domain dari DPR. ‘’Namun, DPD tetap bisa menghadiri sidang tersebut,” tambah Marzukie Alie. Politisi dari Partai Demokrat ini mengungkapkan, karena sudah ada kesepakatan untuk sidang bersama, maka sidang DPD yang biasanya dilakukan pada tanggal 23 Agustus akan ditiadakan. Selain itu, untuk membahas teknis sidang bersama maka DPR sudah membentuk tim guna sinkronisasi bersama DPD. ‘’Jadi, tanggal 29 atau 30 Agustus mendatang, tatib sidang bersama akan disahkan di paripurna,” tukas Marzuki. Ketua Tim Kerja Persiapan Sidang Bersama dari DPD, I Wayan Sudirta menyambut baik keputusan tersebut karena sebelumnya dari tiga kali rapat konsultasi antara DPD dan DPR, pimpinan DPR ingin tetap pada kebiasaan sebelumnya, di mana DPD hanya sekadar un-

dangan. ‘’Padahal, bunyi UU MD3 itu menekankan sidang dilakukan bersama antara DPR dan DPD secara bergantian. Ketua pimpinan sidangnya disepakati, yaitu ketua DPR,” katanya. DPD, menurutnya siap untuk menjadi penyelenggara sidang bersama ini jika memang DPR belum siap menggelar sidang bersama. ‘’Kami tidak ingin dianggap melanggar UU mengingat konvensi terus dibangun dan proses demokratisasi sedang berlangsung di negara kita. Apalagi, untuk acara ini, UU sudah sangat jelas memberikan perintah,” kata anggota DPD dari dapil Bali ini. Sementara itu, Peneliti senior dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi berpendapat, keengganan DPR untuk melakukan sidang bersama DPD disebabkan khawatir kekuasaannya akan berkurang. (ant)

Berantas Terorisme

Keterlibatan TNI Akan Diatur JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme akan segera diatur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). ‘’Ya, itu akan dirumuskan, aturannya,” katanya, di sela-sela simposium nasional Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme di Jakarta, kemarin. Djoko menuturkan, BNPT merupakan peningkatan status atau kapasitas dari Desk Antiteror Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang telah lama ada. Dengan BNPT sesuai Peraturan Presiden Nomor 46

Tahun 2010, penanganan terorisme akan lebih komprehensif karena melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, LSM, Perguruan Tinggi dan lainnya. ‘’Namun, dalam penindakan dan penegakkan hukumnya tetap menjadi kewenangan Polri. BNPT tidak tidak berwenang untuk mengambilalih peran Polri dalam penegakkan hukum,” ujar Djoko. Sementara itu, Kepala Desk Antiteror Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Ansyaad Mbai mengemukakan, keterlibatan

militer dalam penanganan terorisme telah dilakukan di berbagai negara. ‘’Di negara mana pun, jika kepolisian tidak lagi sanggup lagi menangani terorisme maka militer diturunkan sesuai keputusan politik. Namun, keterlibatan militer itu hanya sebatas memberikan dukungan, bukan mengambilalih kewenangan kepolisian,” ujarnya seraya mencontohkan, aksi terorisme yang terjadi di Mumbai, India, dan pembajakan pesawat atau kapal. Tentang rekam jejak TNI yang negatif terkait beberapa kasus pelanggaran HAM, Ansyaad mengatakan, TNI telah banyak belajar dari pengalamannya masa lalu. (ant)


Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 28 Juli 2010

4

Lintas Anies Baswedan Ph.D

“Pembawa Perubahan, Demi Kemajuan Bangsa” SOSOK Anies Baswedan, tentu sudah tidak asing lagi bagi kalangan kampus dan dunia pendidikan di tanah air bahkan dunia internasional. Rektor Universitas Paramadina ini namanya kian melambung setelah dirinya terpilih sebagai satu dari 20 tokoh muda yang dianggap mampu membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang, fersi Majalah Foresight yang terbit di Jepang beberapa waktu lalu. Salah satu dari begitu banyaknya gagasan atau pemikiran positif yang terus dimotori Anies, yakni upaya pemerataan pendidikan di Indonesia melalui Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar yang saat ini dia pimpin. “66 persen sekolah, khusunya SD di beberapa Kabupaten terpencil di Indonesia saat ini masih kekurangan guru dan sangat terbelakang. Untuk itu pada kesempatan ini kami kembali menantang para sarjana di IPB ini untuk berkiprah menjadi tenaga entrepreneur handal di pelosok-pelosok tanah air sebagai pembaharu,perintis dan pemberda masyarakat,” ujarnya ditemui usai acara Kuliah umum dengan tema “Merebut masa depan; bangun energi,pangan,dan pendidikan di IPB. (bas)

Suluh Indonesia/ant

PROGRAM - Pengurus Yayasan Oke Peduli Bangsa Yustina Yuni dan Lanny Sugiono berdialog dengan para pemulung dan dhuafa penerima bantuan sembako dan pengobatan gratis, di Bekasi, kemarin. PT Trikomsel Oke Tbk., perusahaan retail ponsel terbesar di Asia melakukan program corporate social responsibility dengan memberikan bantuan sembako.

Anggota KPU Kota Depok Tolak Pemasangan Portal

Sopir Truk Ngamuk BOGOR – Diduga gara-gara pungutan liar dan jalan yang biasa dilalui para sopir truk pengangkut tanah,pasir dan batu dari wilayah pertambang di Desa Cikoleang, Kecamatan Rumpin, Bogor dipasangi portal oleh Dinas Lalulintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Bogor, kemarin ratusan sopir truk di wilayah itu mengamuk. Dalam aksinya, para sopir bersama awaknya, selain merusak dan mencabut portal yang baru dua hari dipasang petugas, meraka juga sempat merusak sebuah speda motor milik petugas DLLAJ yang ada di lokasi. ‘’Kalau jalan ini dipasangi portal maka kami harus memutar jalan dengan jarak sangat jauh,” keluh Yudi, salah satu sopir. Aksi amuk ratusan sopir truk bermuatan tanah, pasir dan batu di daerah Cikoleang itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Selain mengeluhkan adanya pemasangan portal jalan yang

dipasang pihak DLLAJ Kab.Bogor, para sopir mengaku juga sering dipungut oleh oknum petugas di wilayah tersebut sebesar Rp27 ribu per sekali melintas dengan alasan uang koordinasi dan lainnya. “Pemasangan portal ini hanya akal-akalan dari pihak DLLAJ untuk kepentingan developer perumahan baru di wilayah ini,” ungkap para sopir lainnya. Dengan dipasngi portal sedemikian rupa secara otomatis sejumlah sopir truk pengangkut tambang di wilayah itu kini harus memutar jalan dengan jarak cukup jauh sehingga para sopir mengaku harus menglurakan biaya ekstra untuk BBM. “Ini jelas sangat merugikan kami, apalagi sekarang mau puasa,” protesnya. Sementara itu pihak DLLAJ Bogor mengaku telah melaporkan dan menyerahkan proses hukum atas pengrusakan itukepada aparat kepolisian. (bas)

FPI Segera

Data Lokasi Maksiat DEPOK - Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok akan lakukan pendataan terhadap tempat hiburan malam menjelang bulan ramadhan. Hal ini berbeda dengan tindakan FPI Kota Depok yang selalu melakukan sweeping di tempat maksiat. ”Saat ini kami akan mengedepankan persuasif dengan memberikan peringatan terlebih dahulu,” kata Ketua FPI Kota Depok, Idrus Al Gadri di Depok, kemarin. Dia menjelaskan, alasan tidak melakukan sweeping lantaran mematuhi imbauan dari pihak kepolisian. Untuk itu, pihaknya hanya akan keliling kota Depok dan mendata lokasi maksiat. ”Menjelang bulan suci ramadhan ini kami akan berupaya sekuat tenaga dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar,” ujar Idrus. Menurut Idrus, pihaknya akan melakukan aksi damai dengan mendatangi dan

melakukan pendataan lokasi maksiat yang ada di Depok. Dia telah memantau sejumlah lokasi yang diduga dijadikan tempat maksiat. ”Berdasarkan pantauan terdapat lokasi yang ditengarai sebagai tempat maksiat,” imbuhnya. Dia menyebutkan, sejumlah lokasi tersebut diantaranya wilayah Cimanggis, Jalan Juanda, Margonda, Depok Dua dan Sawangan. ”Lokasi tersebut akan menjadi target dalam aksi damai nanti,” ujar Idrus. Selanjutnya, pihaknya akan memberikan laporan tersebut ke pihak berwajib. “Data ini, nantinya akan kita sampaikan kepada polisi,” tandas Idrus. Ia menambahkan, dalam upaya membersihkan Depok dari aksi maksiat merupakan tugas aparat pemerintah yang berwajib. FPI, ujarnya, hanya ormas yang tidak memiliki kewajiban dalam memberantas kemaksiatan. (rin)

Mantan Anggota DPRD Bogor Dipolisikan BOGOR - JR (50), mantan anggota DPRD Kota Bogor, periode 1999-2004 dilaporkan ke Mapolresta Kota Bogor. Diduga JR dilaporkan ke polisi karena dituduh telah melakukan penipuan terhadap Bripka. Widodo, salah seorang anggota Polres Bogor yang bertugas di bagian Lalu Lintas (SIM-red). Dari informasi yang diperoleh, dugaan kasus penipuan yang dilakukan JR terhadap Bripka Widodo itu terjadi pada awal Juli 2009 lalu, saat itu korban hendak memasukan Pipit (23), anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Bogor melalui JR dengan catatan menyerahkan uang tunai Rp 20 juta. “Saat itu dia datang ke rumah saya menawar-

kan siap membantu anak saya agar bisa menjadi PNS asalkan ada uang Rp50 juta. Tapi faktanya setelah uang kita serahkan, hingga kini tidak ada kabar,” sesalnya Widodo, di Mapolreta Bogor , kemarin. Kasatreskrim Polresta Bogor , AKP. Indra Gunawan saat dikonfirmasi terkait kasus tersebut juga membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut. Namun, sayangnya saat ini pihaknya belum bisa melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelaku. “Terlapor belum bisa kita panggil karena dia sedang tersangkut perkara kasus dugaan korupsi dana APBD yang saat ini kasusnya masih dalam proses persidangan di PN Bogor ,” terangnya. (bas)

Terancam Disidang Kode Etik DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dituding telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang KPU. Hal tersebut diungkapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) kota Depok, Sutarno yang menilai KPU telah melanggar Keputusan KPU Kota Depok nomor 04/ Kpts/R/KPU-Kota011.329181/2010 tentang tahapan dan program dan jadwal pilkada Depok tahun 2010. ”Dalam keputusan KPU tersebut disebutkan masa pendaftaran pasangan calon

kepalada daerah dilaksanakan selama 8 hari sejak tanggal 18 juli hingga 25 Juli,” kata Sutarno kepada wartawan, kemarin. Lebih lanjut diungkapkan Sutarno, berdasarkan pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 6 /2005 ditentukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah hanya digelar selama 7 hari sejak diumumkannya masa pendftaran calon. Sementara dalam tahapan yang dibuat KPU, pengumumannya dilakukan pada 21 Juni, sedangkan pendaftarannya baru dibuka 18 Juli. ”Artinya, hampir satu bulan setelah pen-

gumuman,” tandasnya. Sutarno yang juga menjabat Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut pelanggaran Panwaslu Kada Depok menuturkan, saat ini Panwaslu Kada kota Depok telah melakukan kajian untuk memastikan adanya pelanggaran dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh KPU tersebut. Jika memang terbukti melanggar UU maka anggota KPU kota Depok dapat dikenakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. “Kami masih mempelajarinya, jika memang benar ada pelanggaran kode

etik, kami akan melaporkannya ke Bawaslu, agar dapat ditindaklanjuti,” jelasnya. Menanggapi hal tersebut, Anggota KPU Kota Depok, Impi Khani Bajuri membantah pihaknya telah melakukan pelanggaran. Seluruh keputusan yang dikeluarkan KPU Kota Depok, lanjutnya memiliki dasar hukum. Selain itu, pihaknya selalu melakukan konsultasi dengan diatasnya sebelum memutuskan sesuatu. “Kita juga punya alasan dan dasar, lagian peraturan perundangan kan berubah dengan cepat,” ujar Impi berkelit.

Mengenai pengumuman pendaftaran, Impi mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengakomodir calon independen yang ingin mendaftar. Pasalnya, lanjut Impi, dalam aturan calon independen sudah harus menyerahkan berkas persyaratannya, yaitu 21 hari sebelum pendaftaran dibuka. “PP 6 kan dibuat sebelum adanya ketentuan calon independen. Jadi pengumumannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum pendaftaran, sementara sekarang kita harus mengakomodir calon independen,” tandasnya. (rin)

Dewan Kritisi Terlambatnya

Warga Antri

Bentukan Panwaslu Tangsel

Tukar Selang dan Regulator

TANGERANG - DPRD Tangerang Selatan, Banten, menilai pembentukan panitia pengawas pemilu sudah terlambat dari waktu yang ditetapkan. ‘’Pembentukan panwaslu sudah terlambat karena tahapan pilkada sudah dimulai,” kata Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Tangsel Heri Sumantri di Tangerang, kemarin. Heri mengatakan, keterlamabatan pembentukan tersebut disebabkan karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, dinyatakan bahwa

Panwaslu harus dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama dimulai. Namun, Panwaslu terbentuk setelah tahapan pilkada di Tangerang Selatan sudah berjalan. Padahal, fungsi panwaslu adalah sebagai pihak yang mengawasi terjadinya pelanggaran pilkada yang saat ini sudah banyak dilanggar oleh bakal calon walikota. Seperti pemasangan gambar di beberapa tempat keramaian dan instansi pemerintahan. Padahal, penempelan gambar bakal calon seharusnya dilakukan saat masa kampanye dimulai. “Kita lihat saja pelanggaran

sudah banyak sekali. Fungsi Panwaslu pun hilang,” ujarnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, Iman Perwira Bachsan, menjelaskan, masalah keterlambatan terbentuknya Panwas Kota Tangsel merupakan domain dari Banwaslu. Mereka sebelumnya telah ingin memisahkan diri melalui Mahkamah Konstitusi (MK) di saat penyelenggaraan Pilkada di beberapa daerah telah sempit waktunya. ‘’Secara legitimasi keberadaan KPU telah sah secara hukum, Banwaslu sendiri yang meminta memisahkan diri,’’ katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

REL GANDA - Sejumlah pekerja bersiap-siap untuk bekerja pembuatan jalur double track (Rel Ganda) Kereta Listrik Serpong - Maja Lebak (Banten) di atas kali Cisadane,Tangerang Selatan, Banten, kemarin.

DEPOK, Ketua Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Kota Depok Muhammad Ather Susanto mengatakan hingga saat ini tingkat konsumsi warga Depok terhadap gas masih tinggi kendati terjadi ledakan tabung gas di sejumlah tempat. Hal tersebut diketahui dari masih stabilnya angka konsumsi warga terhadap gas. ‘’Hingga saat ini masih terjual 25ribu tabung/hari. Tidak ada perubahan angka dari sebelumnya,” kata Ather saat acara sosialisasi penggunaan kompor dan aksesoris tabung LPG secara baik dan benar di tempat distrubusi milik H. Yahman, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, kemarin. Dikatakan Ather, pihaknya belum melihat atau menerima laporan mengenai adanya penurunan minat masyarakat terhadap pemakaian gas. Artinya, lanjut Ather, masyarakat masih menggunakan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Ather, pihaknya juga belum menerima laporan atau mengetahui adanya warga yang kembali menggunakan minyak tanah ataupun bera-

lih ke tabung ukuran 12 kilogram. ‘’Belum ada tanda-tanda terjadinya penurunan angka penggunaan gas. Dan kami juga belum mengetahui adanya warga yang kembali memakai minyak tanah,” ungkap Ather. Menurut dia, selama ini masyarakat kurang masih kurang memahami tentang penggunaan gas dan aksesorisnya. Seperti pemahaman tentang alat ukur yang ada di regulator. Selama ini, kata Ather, masyarakat berfikir bahwa alat ukur yang ada di regulator adalah alat ukur berat isi. ‘’Itu salah karena alat itu adalah untuk mengukur tekanan gas. Sehingga selama ini apa yang ada di benak mereka itu salah,” jelasnya. Menurut catatan yang ada, kata Ather, untuk konsumsi Kota Depok diperlukan hingga 1.270.000 kilogram gas setiap bulan. Kouta tersebut, lanjut Ather diperuntukan bagi 24 agen se-Depok yang ada di 63 kelurahan. Sales representatif PT Pertamina, Didiek Wirady mengatakan, kejadian ledakan selama ini bukan dikaren tabung, melainkan komponen lain yang dinilai sudah tidak layan pakai. (rin)

65 Persen SD Kekurangan Guru REKTOR Universitas Paramadina Jakarta Dr Anis Baswedan mengatakan 65 persen sekolah dasar di Indonesia mengalami kekurangan tenaga pengajar. “Rata-rata SD di Indonesia mengalami kekurangan guru,” kata Anis Baswedan, Selasa, dalam pembekalan calon wisudawan dan mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor (IPB) di Graha Widya Wisuda (GWW) kampus IPB Darmaga, Bogor. Acara yang dipandu presenter Metro TV yang juga pemandu acara “Kick Andy”, Andy Flores Noya tersebut juga menghadirkan pengusaha nasional Arifin Panigoro. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara wisuda

tahap II tahun akademik 20092010, yang diikuti sekitar 1.000 orang calon wisudawan serta mahasiswa baru di lingkup IPB. Anis yang tengah gencar menggalakkan “Indonesia Mengajar” tersebut mengemukakan, kekurangan guru

yang dihadapi mayoritas SD di Indonesia sebagai fenomena yang memprihatinkan. ‘’Ini bukan hanya tugas negara, namun juga tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang ada,” papar Anis. Menurut Anis, kelangkaan guru terjadi karena minat masyarakat terutama generasi muda untuk menjadi guru dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Guru-guru yang saat ini masih tercatat aktif mengajar di SD, lanjut Anis, merupakan orang yang telah mengajar sela-

ma 20 hingga 30 tahun. ‘’Guru yang mengajar saya dan yang mengajar anak saya adalah orang yang sama. Bayangkan dalam kurun 20 - 30 tahun jumlah guru tidak banyak mengalami penambahan,” papar dia. Dikatakannya, guru yang saat ini masih aktif umumnya sudah mendekati masa pensiun. ‘’Separuh guru segera pensiun. Kita akan mengalami kekurangan guru,” katanya. Fenomena kekurangan guru yang tengah dihadapi oleh Indonesia, sambung Anis, lebih banyak dipengaruhi oleh minimnya generasi muda yang menekuni profesi

tersebut. ‘’Rata-rata adik-adik atau junior kita yang kuliah, setelah lulus tidak ada yang berminat menjadi guru. Profesi guru dianggap kurang menjanjikan, sehingga tidak banyak yang melirik,” papar dia. Padahal, ujar dia, guru merupakan profesi yang sangat terhormat. Guru adalah elemen terpenting dalam dunia pendidikan karena keberhasilan proses pendidikan sangat bergantung pada guru. Oleh karena itu, Anis mengajak para mahasiswa IPB untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini dengan bersedia menjadi guru. (ant)


pini F OKUS Lagi-lagi Kasus Korupsi di Parlemen Kita ENCARI anggota partai politik tidak ubahnya menerapkan falsafah lama tentang bibit, bebet, bobot. Artinya haruslah mereka merupakan orang-orang yang berkualitas positif yang mampu memberikan kontribusi berguna bagi kehidupan politik. Sebab, politisi tidak hanya mampu mengangkat harkat derajat masyarakat, tetapi juga partai di mana dia bernaung. Jelas, jika politisi tersebut mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, segala kepentingan rakyat konstituennya pasti akan terpenuhi. Rakyat akan meningkat derajatnya. Secara langsung, prestasi itu akan mengangkat nama partai politik di mana dia berasal. Sebaliknya juga demikian. Tetapi, kita sering kecewa karena perilaku-perilaku para politisi kita sering tidak berjalan pada relnya yang benar. Seperti yang kini menjadi berita di media massa. Anggota DPR dari Partai Demokrat sempat menjadi DPO (daftar pencarian orang) karena tidak memenuhi panggilan pengadilan atas perilaku korupsi yang dilakukannya. Kita kecewa dengan kasus ini. Sudah terlalu sering anggota DPR mendapat sorotan, kini toh lagi-lagi mereka berani melakukan perbuatan tercela. Kita lebih kecewa lagi karena dia berasal dari partai politik terbesar dan mengusung tema antikorupsi dalam pejuangannya. Lalu, apa gerangan yang membuat mereka itu nekat begitu, tidak mencoba melihat posisi dan perannya yang sentral di masyarakat. Memang benar, kita paham biaya politik sekarang amatlah tinggi. Diperlukan miliaran rupiah untuk promosi diri. Tetapi seharusnya itu telah dipahami oleh para politisi sehingga kalau tidak kuat menaggung biaya tersebut, lebih baik jauh-jauh hari menghindar dari peran sebagai politisi ini. Maka biaya politik tinggi ini semestinya bisa dibuang sebagai faktor yang mendorong munculnya perilaku koruptif. Kita lalu mencurigai, bahwa politisi-politisi demikian ternyata mempunyai sifat egois yang hanya mementingkan diri atau kelompoknya sendiri. Di sinilah titik persoalannya dan sekaligus menjadi masalah dasar dalam kehidupan berpolitik. Seperti juga namanya, berpolitik adalah berkehidupan yang mementingkan kesejahteraan orang banyak. Para politisi kita mungkin belum memahami benar, pada bidang apa mereka bergerak dan beraktivitas. Berpolitik, dengan demikian, sangat tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Boleh dikatakan bertindak sebagai politisi harus siapsiap dengan pengorbanan, dan bersikap altruistik, yakni bekerja demi kesejahteraan orang banyak. Jika mereka telah memahami hal ini, barulah kehidupan berpolitik akan lebih baik dan lebih terkoordinasi. Jika sekarang kasus korupsi yang diberitakan media massa itu mendapat banyak tanggapan, kita pandang wajar dan seharusnya itu terjadi. Pertama, karena mengandung unsur keterulangan. Sudah bertahun-tahun disorot perilaku menyimpang anggota DPR kita, entah karena perselingkuhan, karena penggelapan atau korupsi, tetapi selalu dijumpai anggota DPR yang mengulangi perilaku tersebut. Anggota DPR adalah panutan, representasi dari konstituen yang diwakilinya. Jika wakil dari konstituen tersebut mempunyai mental buruk, kita khawatir perilaku itu akan ditiru oleh ratusan ribu anggota konstituen yang diwakili. Jadi, dia tidak akan mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Mungkin fenomena ini hampir mirip dengan kasus gagal etika para artis yang diributkan tersebut. Salah satu yang membuat kasusnya panjang dari dugaan artis tidak senonoh ini adalah potensinya yang menyebarkan perilaku buruk kepada masyarakat. Faktor kedua yang membuat tanggapan itu marak terletak pada kegusaran masyarakat terhadap jalannya pemerintah. Di zaman yang serba mendesak seperti sekarang, misalnya keputusan harus dibuat secara cepat dan cermat, negosiasi juga harus demikian, dan kondisi ekonomi yang masih rumit, munculnya kasus korupsi dari anggota parlemen ini mirip seperti kerikil dalam sepatu: mengganggu dan harus diselesaikan secepatnya. Masyarakat tidak sabar dengan keadaan demikian. Masyarakat ingin secepatnya pemerintah mengurus persoalan yang lebih penting dari itu. Tentu yang dimasudkan adalah menstabilkan harga, mengontrol tarif listrik atau mengontrol harga bahan bakar minyak. Kita berharap setelah selesainya kasus ini, tidak ada lagi anggota DPR kita yang terlibat kasus-kasus korupsi dan agar secepatnya pemerintah bisa berjalan dengan baik dan benar. ***

M

Bang D

el

Anggota DPR bolos enam kali akan dipecat

Jadi pengangguran ...?

Suluh Indonesia, Rabu 28 Juli 2010

5

Tinjau Ulang Mekanisme Rekrutmen Politik SALAH seorang anggota DPR dari Partai Demokrat kini membuat heboh karena terbukti melakukan korupsi dan harus dihukum akibat perbuatannya itu. Korupsi yang dilakukan oleh tokoh dari partai tersebut menjadi menarik karena dua hal. Yang pertama dia berasal dari partai yang paling berkuasa saat ini. Kedua, yang lebih parah lagi, dari partai yang boleh diidentikkan dengan kampanye pemberantasan korupsi. Presiden Indonesia yang dalam konteks partai politik, berlatar belakang Partai Demokrat mencanangkan kebijakan antikorupsi itu dalam pemerintahannya. Kasus ini barangkali hanya salah satu dari puluhan bahkan ratusan kasus yang menimpa anggota DPR (D) yang terbelit korupsi. Itulah yang membuat masih banyak tanda tanya, bagaimana harus meluruskan persoalan ini agar tidak menjadi wacana yang mengganggu jalannya pemerintahan. Bagaimana pun, korupsi yang dilakukan oleh para tokoh akan menyita perhatian, dan akhirnya tenaga sehingga konsentrasi untuk menjalankan pemerintahan (baik di pusat maupun daerah) menjadi terganggu. Pemerintah tidak hanya mengurus korupsi tetapi jauh lebih banyak untuk menyejahterakan rakyat. Dalam konteks korupsi yang dilakukan oleh pejabat politik, amat mungkin disebabkan oleh adanya kesenjangan yang begitu besar antara jumlah uang yang dikeluarkan sebagai biaya promosi dengan pendapatan yang didapatkan selama menjabat sebagai pejabat politik. Akhir-akhir ini, seperti ini juga diindikasikan oleh Menteri Dalam Negeri, diperlukan biaya sampai miliaran rupiah jika berniat untuk menjadi seorang pejabat bupati. Sedangkan penghasilan akumulatif selama menjabat sebagai bupati, tidak mungkin bisa mencapai jumlah miliaran rupiah seperti yang diperlukan untuk promosi. Ketimpangan inilah yang diduga menjadi cikal bakal tumbuhnya praktik korupsi pada pejabat politik. Hal yang sama tampaknya juga terjadi pada calon anggota parlemen, baik di tingkat daerah maupun pusat. Sistem rekrutmen pada pejabat politik yang mengikuti aturan dipilih secara langsung (pemilu bebas dan langsung) memilih individu, membuat orang harus dikenal oleh rakyat terlebih dulu untuk bisa terpilih. Biaya untuk menjadi terkenal inilah yang harus dikeluarkana oleh para kandidat, baik sebagai bupati, gubernur maupun menjadi anggota DPR (D). Dengan cara pandang demikian, sistem rekrutmen boleh dikatakan ikut bertanggung jawab atas bertahannya praktik-praktik korupsi yang terjadi pada pejabat politik. Meski dalam sistem perwakilan tidak bisa dijamin lebih sedikit biaya yang dikeluarkan, tetapi paling tidak potensi memperkecil biaya itu dimungkinkan. Memperkenalkan calon bupati kepada sekitar 40 anggota DPRD mungkin memerlukan biaya yang lebih kecil dibanding memperkenalkan calon bupati kepada

Oleh : I Gusti Gde Wiyadi Dalam konteks korupsi yang dilakukan oleh pejabat politik, amat mungkin disebabkan oleh adanya kesenjangan yang begitu besar antara jumlah uang yang dikeluarkan sebagai biaya promosi dengan pendapatan yang didapatkan selama menjabat sebagai pejabat politik. Diperlukan biaya sampai miliaran rupiah jika berniat untuk menjadi seorang pejabat bupati. Sedangkan penghasilan akumulatif selama menjabat sebagai bupati, tidak mungkin bisa mencapai jumlah miliaran rupiah seperti yang diperlukan untuk promosi. Ketimpangan inilah yang diduga menjadi cikal bakal tumbuhnya praktik korupsi pada pejabat politik. Hal yang sama tampaknya juga terjadi pada calon anggota parlemen, baik di tingkat daerah maupun pusat.

100.000 pemilih yang beragam karakter. Demikian juga memperkenalkan calon anggota DPR (D) kepada 20-30 elite partai politik yang akan menentukan ranking dalam pencalonan, lebih berpotensi meminimalkan biaya dibanding dengan memperkenalkan diri sebagai calon anggota DPR (D) kepada 10.000 warga. Dengan demikian, kalau memang ingin mencoba memberantas praktik korupsi yang dilaku-

kan oleh pejabat politik, sistem rekrutmen ini harus ditinjau ulang. Pemerintah harus mempunyai kebijakan, paling tidak mengevaluasi lagi cara-cara pemilihan langsung ini. Cara Lain Kendati demikian, ada cara lain yang bisa ditempuh untuk meminimalkan praktik korupsi pada pejabat politik, terutama pada level

√ Banyaknya kasus korupsi para pe-

jabat politik ini, sangat mungkin disebabkan salah pandang partai politik dalam memandang kandidat.

√ Lebih banyak partai politik yang me-

lihat sumber daya keuangan kandidat, yang oleh partai politik akan bisa dipakai sebagai sumber pendanaan partai.

√ Jika partai politik tetap melihat sum-

ber daya uang untuk rekrutmen calon pejabat politik, metode demikian tidak ada bedanya dengan rekrutmen politik secara langsung.

partai politik. Anggota DPR (D) atau calon bupati, bagaimanapun harus ‘’singgah’’ terlebih dulu pada partai politik sebelum terjun memperebutkan jabatan. Partai politik sebagai tempat penampungan para calon pejabat ini, harus lebih menekankan track record kandidat yang akan bergabung ketimbang dengan besarnya kekayaan materi (uang) sang kandidat. Sangat mungkin, banyaknya kasus korupsi para pejabat politik ini disebabkan salah pandang partai politik dalam memandang kandidat tersebut. Lebih banyak partai politik yang melihat sumber daya keuangan kandidat, yang oleh partai politik akan bisa dipakai sebagai sumber pendanaan partai. Mau tidak mau, uang yang dikeluarkan untuk sumber pendanaan partai ini akan membuat kandidat berupaya mencari ‘’uang pengganti’’ dari pendanaan tersebut. Buntut-buntutnya juga akan berpotensi melakukan tindakan korupsi. Jika partai politik tetap melihat sumber daya uang untuk rekrutmen calon pejabat politik, metode demikian tidak ada bedanya dengan rekrutmen politik secara langsung. Malah, dengan cara seperti ini, seorang kandidat akan bisa ditodong melalui dua pistol. Pertama dia harus menyumbang kepada partai politik untuk bisa menjadi kandidat dan kedua harus mengeluarkan biaya besar untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Dengan cara begitu, potensi korupsinya juga akan bisa berlipat ganda. Kesimpulan akhirnya budaya korupsi akan tetap tumbuh jika metode rekrutmen tetap seperti sekarang. Karena itu, dalam merekrut calon anggota, partai politik harus melihat track record. Keterkenalan, prestasi, jasa dan tentu saja reputasi harus menjadi patokan umum partai politik untuk menarik anggota. Sumber daya partai politik terletak pada kualitas anggota. Jika anggotanya rusak, partai yang bersangkutan juga bisa rusak. Seperti yang terjadi saat ini pada Partai Demokrat, setidaknya partai itu bisa tercoreng oleh pemberitaan anggotanya yang melakukan tindakan koruptif. ***

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Jalan Penghubung Rusak Parah KONDISI ruas jalan perbatasan sepanjang tiga kilometer, yang menghubungkan Kecamatan Sindangbarang-Kecamatan Leles, Cianjur Selatan, Jabar, rusak parah. Akibat parahnya tingkat kerusakkan, pengguna jalan, terpaksa ekstra berhati-hati, untuk menghindari lubang dan batu terjal sebagai landasan jalan, terlebih jika musim penghujan jalan tersebut licin. Rusaknya ruas jalan Sindangbarang-Leles, yang melintasi Kampung Pal Satu, Patokbeusi, Cikanaga, Parigi Cibolang dan Leles, sudah terjadi sejak lama. Kondisi tersebut, terus bertambah parah

karena selama itu, dinas terkait di lingkungan Pemkab Cianjur, terkesan tutup mata untuk segera memperbaiki jalan yang sudah layaknya sungai kering. Tidak hanya ruas jalan tersebut, kondisi yang sama terlihat di wilayah Desa Purabaya, Leles, sepanjang dua Km jalan utama rusak parah. Kondisi jalan seperti ini sudah berlangsung cukup lama. Lebih memprihatinkan, jalan utama menuju masing-masing desa, yang merupakan akses menuju jalan protocol Cianjur, kondisinya sangat parah. Seluruh warga yang bertempat tinggal disepanjang

ruas jalan tersebut, berharap agar dinas terkait di Pemkab Cianjur, segera memperbaikinya. Pasalnya, selama ini jalan tersebut, merupakan sarana utama dalam menunjang kelancaran perekonomian masyarakat sekitar. Sebelumnya, warga berupaya

melakukan perbaikan jalan tersebut dengan cara swadaya. Namun rusak parahnya jalan itu, membuat warga kesulitan untuk terus mengalang dana.

karena itu, kami berharap polisi melakukan tindakan tegas terhadap kendaraan sejenis yang tidak saja menimbulkan kemacetan jika melintas pada siang hari, juga sangat membahayakan

orang lain jika perilaku ugalugalan itu terus berlangsung tanpa tindakan tegas. Admiral Ciledug, Tangerang

Antara Cianjur

Polisi Cepek Bikin Macet Vespa Modif Ugal-ugalan SEBUAH vespa modifikasi yang berisi beberapa penumpang melaju dengan kecepatan tinggi dalam kegelapan di Jalan Raya Joglo, Jakbar, Senin (26/7) malam. Sikap pengemudinya yang arogan tanpa mengurangi kecepatan ketika berpapasan menimbulkan kekhawatiran pe-

makai jalan lainnya. Bahkan beberapa pengendara motor mengumpat, karena kaget saat berpapasan dengan vespa yang tidak dilengkapi lampu itu. Arogansi semacam ini jika tidak ditindak akan meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran pengguna jalan lainnya. Oleh

TAK jauh beda dengan polisi tidur yang sama-sama menyusahkan, polisi cepek seringkali menimbulkan masalah kemacetan di beberapa ruas jalan tertentu. Di Jakarta barat saja, beberapa persimpangan yang diatur polisi cepek, kondisi lalu lintas bukannya lancar, tetapi justru macet yang terjadi. Arogansi mereka seringkali men-

jengkelkan. Bahkan tidak jarang mereka melakukan intimidasi jika tidak dikasih uang. Oleh karena itu, kami berharap polisi menertibkan para polisi cepek ini, karena seringkali meresahkan dan tak jarang menakutkan para pengguna jalan. Herman Cipondoh, Tangerang

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.


lahraga

Suluh Indonesia/ant

JELANG SEMI FINAL - Pelatih Arema Indonesia, Robert Rene Albert (bertopi) memberi instruksi kepada pemainnya jelang menghadapi Persik Kediri di Semi Final Piala Indonesia Rabu ini.

Persik Berambisi Hentikan Arema SIDOARJO - Persik Kediri mengusung motivasi tinggi untuk menghentikan ambisi musuh bebuyutannya, Arema Indonesia melaju ke final, pada laga semifinal Piala Indonesia 2010 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu ini. Pelatih Persik Agus Yuwono kemarin mengatakan, ada nuansa berbeda yang dirasakan anak asuhnya setiap kali bertemu dengan tim berjuluk Singo Edan tersebut, terutama menyangkut harga diri. “Harga diri kami seperti terlecut setiap kali bertemu Arema. Karena itu, anak-anak sudah bertekad untuk bermain habis-habisan, soal hasil urusan belakangan,” katanya. Arema yang baru saja menjuarai Liga Super Indonesia musim 2010, sedikit lebih diunggulkan dibanding Persik.

Terlebih dalam dua pertemuan terakhir di kompetisi Liga Super, Arema selalu menang atas Persik. Selain itu, tim asuhan Robert Albert tersebut juga pernah sukses mencicipi gelar juara Piala Indonesia (sebelumnya bernama Copa Indonesia) sebanyak dua kali, yakni pada 2005 dan 2006. Namun, Persik yang baru pertama kali menembus semifinal Piala Indonesia, juga memiliki catatan prestasi yang bagus dengan dua kali tampil menjuarai kompetisi Liga Indonesia. “Kami sudah banyak tahu kekuatan Arema dan berbagai persiapan telah dilakukan untuk meredam permainan mereka, termasuk menyiapkan taktik dan strategi,” tambah Agus Yuwono. Asisten pelatih Arema, Lestiadi, yang ditemui pada

kesempatan sama mengakui, pertandingan semifinal melawan Persik jauh lebih berat dibanding saat menghadapi tim lainnya. “Persik sudah membuktikan bisa menyingkirkan tim tangguh Persija di babak sebelumnya. Mereka tim yang tangguh dan hebat, tapi kami sudah bertekad untuk lolos ke final,” katanya. Kendati saat ini pemain Arema sedang dilanda problem psikologis akibat keterlambatan pembayaran gaji, Lestiadi memastikan seluruh pemainnya tidak terpengaruh dengan kondisi tersebut. “Semua sudah sepakat untuk melupakan dulu masalah tersebut dan konsentrasi pada pertandingan. Ini laga berat dan semua pemain berjanji tampil maksimal,” tambahnya. (ant)

Persib Depak Christian Gonzales BANDUNG - Striker subur tim Maung Bandung Persib, Christian Gonzales dipastikan terdepak dari skuad tim Kota Kembang yang akan diracik pelatih Daniel Darko Janakovic. “Ada tiga pemain asing yang direkomendasikan pelatih Darko untuk masuk tim pada musim kompetisi mendatang. Nama Christian Gonzales tak masuk di dalamnya,” kata Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat, H Umuh Muhtar di Bandung, kemarin. Darko Janakovic dipastikan terpilih menjadi Pelatih Persib musim depan melalui rapat Konsorsium Persib yang digelar di Jakarta. Darko saat itu langsung menyodorkan sejumlah nama pemain yang akan direkrutnya. Selain Christian Gonzales, tiga pemain asing lainnya juga tergusur yakni Christian Rene, Satoshi Otomo dan striker yang masih cedera Hilton Moriera. Sedangkan tiga pemain asing yang direkomendasikan Darko Janakovic, kata Umuh

adalah nama-nama baru yang belum pernah merumput di Liga Indonesia. “Ketiganya belum pernah merumput di Liga Indonesia, mereka masih baru. Keputusan merekrut pemain diserahkan kepada pelatih baru,” kata H Umuh. Bagi Persib, kehadiran pemain yang belum pernah berlaga di Liga Indonesia bukan sekali ini saja. Sebelumnya saat ditangani pelatih asal Polandia, Marek Sledzianowski, pelatih itu memboyong tiga pemain asal Polandia yang akhirnya jeblok. Juga kehadiran Rafael Bastos yang langsung didatangkan dari Brasil pada masa kepelatihan Jaya Hartono juga jeblok. Tercatat hanya Christian Bekamenga yang didatangkan Persib dari Liga Malaysia yang bermain cukup matang, namun akhirnya meninggalkan tim saat kompetisi belum usai karena bergabung ke tim di Liga Prancis. Terakhir Satoshi Otomo, pemain yang belum merasakan atmosfer sepak bola nasional

sebelumnya, juga tidak memberikan kontribusi maksimal dan gagal menggantikan peran gelandang Thailand Suchao Nuthnum. “Harapan kami pelatih baru bisa memberikan gairah baru bagi Persib untuk mengejar prestasi dan target tim pada musim kompetisi mendatang,” harap H Umuh. Sementara itu terkait nasib para pemain eks Persib musim lalu, hingga saat ini belum jelas dan masih menunggu rekomendasi dari pelatih darko Janakovic. “Rencananya pelatih dan pemain rekrutannya sudah bisa bergabung pada Kamis (29/7) lusa,” kata Umuh yang juga pengusaha senior di Kota Bandung itu. Dari deretan pemain lokal, kata Umuh ia baru mendapat kepastian pemain yang masuk skema permainan Darko adalah bek Wildansyah dan gelandang Munadi. Sedangkan peluang pemain lainnya masih dipantau pelatih itu, termasuk kiper Timnas Markus Horison dan bek Nova Aryanto. (ant)

Chris John Istirahat Total SEMARANG - Pemegang gelar Super Champions kelas bulu WBA, Chris John, menjalani istirahat total menyusul cedera yang diderita pada tulang iganya menjelang pertarungan melawan petinju Argentina, Fernandi Saucedo. “Saya belum latihan sedikitpun karena untuk bergerak sedikit saja masih terasa sakit. Jadi saat ini saya benar-benar istirahat total terlebih dulu,” kata Chris John ketika dihubungi di Semarang, Selasa. Menurut dia, istirahat total ini sampai cederanya ada perkembangan yang baik. “Saya belum bisa memastikan kapan mulai menjalani latihan yang sifatnya ringan seperti jogging untuk menjaga kebugaran badannya,” katanya menegaskan. Ia mengakui, dibandingkan saat mendapatkan cedera be-

berapa waktu lalu di Jakarta, sekarang ini memang sudah menunjukan perkembangan yang baik, tetapi dirinya belum berani melakukan aktivitas latihan meskipun ringan. “Memang sudah lebih baik tetapi untuk bergerak sedikit saja belum nyaman,” kata pemilik rekor bertarung 43 kali menang (22 di antaranya dengan KO) dan dua kali seri tersebut. Seperti diwartakan sebelumnya, pertarungan Chris John melawan Fernando Saucedo (penantang peringket 16 WBA), di Ballroom Pacific Place Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, 26 Juli, batal karena Chris John cedera. “Chris retak tulang iganya terkena pukulan lawan latih tandingnya juara nasional kelas ringan, Roy Tuamanihuruk, beberapa hari lalu. Setelah dirontgen di klinik dekat Hotel Sahid baru kami

tahu kalau tulang iganya retak,” kata Asisten Manajer Herry’s Gym, Toni Priatna. Ketika disampaikan bahwa lawan pertarungan berikutnya bukan Fernando Saucedo mengingat pertarungan itu sifatnya pilihan atau choice, dia mengatakan, kemungkinan begitu tetapi itu urusan dari manajer dan pelatih, Craig Christian. “Yang penting sekarang ini saya konsentrasi untuk penyembuhan cedera terlebih dulu supaya benar-benar sembuh 100 persen,” kata istri mantan atlet wushu Jawa Tengah, Anna Maria Megawati, tersebut. Sebenarnya pertarungan melawan El Vasco (panggilan Fernando Saucedo) tersebut merupakan yang ke-13 kali bagi Chris John untuk mempertahankan gelarnya sejak merebutnya dari tangan petinju Panama, Oscar leon di Bali 2003. (ant)


lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 28 Juli 2010

Hayom Awali Macau Terbuka dengan Kemenangan Mudah MACAU - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Dionysius Hayom Rumbaka mengawali turnamen Macau Terbuka Grand Prix Gold dengan kemenangan mudah atas lawannya pada putaran pertama Evgeny Dremin dari Rusia. Pemain unggulan 10 itu, menurut laman resmi turnamen (www.macaubadminton. org.mo) hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk meraih kemenangan 21-7, 21-10 di Macau City, Selasa malam. Pada game pertama Hayom menguasai permainan dengan melaju tak terkejar setelah lawannya hanya sempat menyamakan kedudukan 1-1 di awal pertandingan. Namun pada awal game kedua, Dremin mampu mengimbangi pemain peringkat 25 dunia tersebut hingga kedudukan 6-6, sebelum Hayom sedikit demi sedikit meninggalkan lawannya. Hayom menyudahi pertandingan dengan delapan poin beruntun untuk membukukan tempat di putaran kedua melawan Raul Must dari Estonia, yang menang atas pemain tuan rumah Ip Tang Fai 21-4, 21-18. Selain Hayom, tunggal putra Indonesia lainnya yang akan bertanding Selasa malam adalah, unggulan ketiga Sony Dwi Kuncoro dan unggulan keempat Simon Santoso. Sementara itu, pasangan muda Angga Pratama/Rian Agung Saputra maju ke babak utama Macau Terbuka Grand Prix Gold setelah memenangi dua pertandingan kualifikasi. Pada pertandingan pertama di Macau City, Angga/Rian yang menjadi unggulan keempat dan mendapat bye pada putaran pertama babak kualifikasi, menang atas ganda Taiwan Hsing Hsieh Yu/ Hao Hsu Jen 21-13, 21-17 pada putaran kedua. Pada final kualifikasi, pasangan tersebut kembali meraih kemenangan atas ganda Taiwan. Kali ini mereka mengungguli Su Yi Neng/Tseng Min Hao 21-9, 21-14 hanya dalam 15 menit. Pada babak utama turnamen berhadiah 120.000 dolar AS tersebut, Angga/Rian akan mengawali langkah mereka dengan menghadapi pasangan Jepang Naoki Kawamae/Shoji Sato. (ant)

Dionysius Hayom Rumbaka

Maradona Tolak Ganti Asisten BUENOS AIRES - Masa depan Diego Maradona sebagai pelatih Argentina akan ditentukan dalam pertemuan para pimpinan asosiasi sepak bola, Selasa waktu setempat, kata juru bicara organisasi tersebut. Maradona bertemu dengan kepala Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) Julio Grondona, Senin lalu, selama lebih dari dua jam untuk menentukan apakah ia akan terus menjadi pelatih setelah kekalahan Argentina 0-4 dari Jerman pada perempat final Piala Dunia. “Mereka melakukan pertemuan lama dan menganalisis situasi tim saat ini dan masa

depan dia,” kata juru bicara AFA Ernesto Cherquis Bialo. “Keputusan akan diambil besok. Saya tidak bisa katakan apakah kesepakatan sudah dicapai. Presiden sudah menyusun laporan dan akan menyampaikannya pada komite eksekutif AFA besok.” Pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada pukul 7.30 malam waktu setempat (22.30 GMT). Maradona mengatakan kepada media setempat ingin tetap menjadi pelatih tapi hanya jika ia masih memegang kendali untuk memilih asistennya. “Saya ingin terus. Apakah saya akan tetap tinggal akan

diputuskan dalam pertemuan antara saya dengan Grondona ... dan hasilnya akan bergantung pada apa yang ia inginkan dan apakah ia menerima apa yang saya minta dari dia,” kata Maradona kepada televisi Argentina dalam komentar pertamanya kepada wartawan lokal sejak tersingkir dari Piala Dunia. “Melanjutkannya berarti bertugas dengan orang-orang yang saya inginkan,” tambah Maradona, mengacu pada laporan media bahwa AFA akan meminta dia mengganti beberapa anggota tim kepelatihannya. “Saya sama sekali tidak akan melanjutkan sebagai pelatih tim

nasional jika mereka ingin menyingkirkan (Alejandro) Mancuso atau (Hector) Enrique dari saya ... atau jika mereka ingin memaksakan seseorang atau yang lainnya pada saya.” Kinerja Maradona, yang memenangi Piala Dunia sebagai pemain pada 1986, sebagai pelatih Argentina telah menghasilkan penampilan yang setengah-setengah. Ia membela penampilan timnya di Afrika Selatan kendati tersingkir secara menyakitkan. “Kami tidak pantas berakhir dengan cara seperti itu, kami telah melakukan pekerjaan dengan baik,” nilainya. (ant)

Guti Dua Tahun Bela Besiktas ISTAMBUL - Pemain tengah Spanyol Jose Maria Guti telah menyetujui kontrak dua tahun dengan Besiktas, demikian pengumunan klub divisi satu Turki itu, kemarin. “Di bawah persetujuan tersebut, pemain itu akan dibayar 2,7 juta euro per tahun,” kata Besiktas dalam pernyataanya kepada pasar bursa Istanbul. Pemain berusia 33 tahun, yang meninggalkan Real Madrid pada Minggu setelah berkarir selama 15 tahun di klub raksasa Spanyol itu, diperkirakan akan tiba di Istanbul pada Senin malam dan akan menjalani pemeriksaan medis pada Selasa pagi sebelum menandatangani kontrak. Pemain tengah itu menegaskan dalam temu pers terakhir Real pada Minggu bahwa ia mempelajari tawaran dari Besiktas, yang akan dilatih Bernd Schuster, bos Guti di Real pada 2007-08. “Saya mendapat tawaran bagus dari mereka, yang menarik, sekarang kita akan lihat,” katanya. Pelatih baru Real Jose Mourinho telah mengisyaratkan ia tak mengharapkan Guti, produk dari sistem kepelatihan remaja klub tersebut yang melakukan debut profesionalnya pada 1995. Ia membantu Real meraih lima gelar liga domestik dan

tiga gelar Liga Champions Eropa, dengan mencetak 86 gol dalam 542 penampilan bagi klub tersebut. Hanya delapan pemain lainnya yang telah memainkan pertandingan lebih banyak bagi klub tersebut

MEKSIKO - Meksiko mengumumkan dua nama pelatih sementara untuk pertandingan persahabatan mendatang, dimana pelatih Enrique Meza akan menangani pertandingan bulan depan melawan juara dunia Spanyol dan Efrain Flores bertugas untuk dua pertandingan pada September. Federasi Sepakbola Meksiko (FMF) mengatakan pengangkatan Meza meruapakan penghargaan atas hasil kerjanya di klub sepakbola. “Mengangkat

Meza adalah sebuah pengakuan terhadap karir dan prestasinya,” kata direktur FMF Nestor de la Torre. Sementara itu Flores yang sudah cukup berpengalaman menangani para pemain muda, akan bertugas dalam pertandingan melawan Chile pada 4 September dan melawan Kolombia lima hari kemudian. De la Torre mengatakan, setelah pertandingan September, federasi akan mempertimbangkan kandidat untuk menjadi

7

Federer Berharap Annacone Kembalikan Kejayaannya LONDON - Roger Federer berhubungan dengan pelatih yang pernah menangani Pete Sampras, Paul Annacone, selama periode ujicoba dalam usaha menemukan kembali sentuhan kemenangannya. Hanya tiga bulan lalu, petenis Swiss tersebut, juara 16 grand slam, adalah peringkat satu dan juara bertahan pada tiga dari empat turnamen utama. Tetapi setelah mengalami tiga kemunduran selama musim kompetisi di Eropa ketika ia melepaskan gelar Prancis Terbuka pada perempat final, kehilangan predikat peringkat satu dan gagal mencapai final Wimbledon untuk pertamakali sejak 2002, Federer mengaku membutuhkan bantuan dari luar. “Saya memandang perlu untuk menambahkan seseorang dalam tim saya dan saya telah memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari bersama Paul Annacone,” kata petenis peringkat tiga dunia itu dalam lamannya (www. rogerfederer.com). “Setelah Paul mengurangi tanggung jawab pekerjaannya bagi Asosiasi Lawn Tenis (Inggris

Raya), kami akan mengeksplorasi hubungan kami selama periode uji coba ini. Paul akan bekerja bersama tim tetap saya dan saya gembira belajar dari pengalaman dia.” Secara luas dianggap sebagai pemain terbesar dalam tenis, Federer telah menghindari bantuan secara purna waktu sejak berpisah dengan pelatih asal Swedia Peter Lundgren enam bulan setelah memenangi grand slam pertamanya di Wimbledon pada 2003. Darren Cahill, Jose Higueras, dan Tony Roche telah muncul sebentar dalam box pemain Federer saat bekerja sama dengan dia secara sementara. Hanya apa Annacone bisa mengajar seorang pemain yang memiliki semua pukulan dalam buku, dan beberapa lainnya, masih harus dilihat. Di bawah arahan pelatih asal Amerika berusia 47 tahun itu, Sampras memenangi sembilan dari 14 gelar grand slamnya dan Federer akan berharap Annacone bisa mengilhami dia untuk meraih kejayaan lebih lanjut dengan membebaskan-

Roger Federer

nya dari keadaan gagal meraih satu gelar pun sejak Australia Terbuka pada Januari. Federer memperoleh enam gelar Wimbledon, lima AS Terbuka, satu Prancis Terbuka dan empat Australia Terbuka. Ia mencapai 23 semifinal grand slam sebelum kalah dari Robin Soderling di Roland Garros dan Federer tersingkir dari dua peringkat teratas untuk pertamakalinya dalam tujuh tahun. Petenis berusia 28 tahun itu akan kembali beraksi di Toronto pada Agustus setelah mengambil masa istirahat panjang selama sebulan dari Tur ATP. (ant)

Dementieva Siap Kembali Setelah Cedera Betis

Elena Dementieva

CALIFORNIA - Elena Dementieva, yang absen di Wimbledon karena cedera, kembali beraksi sebagai salah satu unggulan teratas pada turnamen Bank of the West Classic pekan ini tempat ia akan memperbaiki permainannya menjelang AS Terbuka. Dementieva, unggulan kedua dalam turnamen tersebut, mendapat bye pada putaran pertama dan akan menghadapi pemenang pertandingan antara sesama petenis Rusia Dinara Safina dan petenis Jepang Kimiko Date Krumm.

Petenis berusia 28 tahun Dementieva menderita cedera betis pada Prancis Terbuka yang memaksanya mundur pada pertandingan semifinal melawan petenis yang akhirnya menjadi juara Francesca Schiavone dan membutuhkan istirahat empat pekan untuk pulih. Dementieva, yang belum memenangi satu gelar grand slam pun, mengatakan ia mengerti bahwa cedera adalah bagian dari permainan tersebut tetapi tidak bisa mengikuti Wimbledon yang belum pernah ia ikuti, sangat mengecewakan. “Saya tidak nonton karena saya terlalu kecewa saya tidak berada di sana,” katanya kepada wartawan. “Saya tidak ingin tahu siapa yang menang.” Kendati memainkan jadwal yang menyiksa selama 11 tahun terakhir, Dementieva tidak pernah melewatkan grand slam selama ia memenuhi syarat hingga tahun ini. Dianggap oleh sejumlah pemain putri terbaik bukan untuk memenangi grand slam, peraih medali emas

Olimpiade 2008 itu mengatakan, terlepas dari usianya ia masih sekompetitif ketika ia pertamakali maju ke semifinal grand slam sebagai remaja pada 2000. “Tidak pernah mudah untuk kalah,” kata Dementieva. “Saya suka bermain dan menang dan kalah selalu mengecewakan. Mungkin sekarang saya lebih tenang, tetapi bukan berarti bahwa saya tidak peduli.” Dementieva berharap meraih kembali performanya tepat pada waktunya untuk menghadapi AS Terbuka, yang akan dimulai 30 Agustus. Ia mencapai final AS Terbuka pada 2004 tetapi kalah oleh rekan senegaranya Svetlana Kuznetsova. Sementara cedera betis mengganggu ritme Dementieva, ia yakin bahwa itu juga ada sisi positifnya. “Saat yang baik untuk istirahat dan bersiap untuk musim kompetisi lapangan keras,” katanya. “Pada akhirnya, saya sungguh membutuhkan saatsaat libur agar haus kompetisi.” (ant)

Hadapi AS

Brasil Ubah Tim

Jose Maria Guti

dalam sejarahnya. Guti, yang bisa bermain sebagai penyerang atau gelandang tengah, juga mendapat kehormatan menjadi orang yang mencetak gol ke-5000 tim tersebut. “Saya percaya Anda

harus menyadari bahwa ada tahapan-tahapan yang berakhir dan dalam hal ini bagi saya berada di Real Madrid adalah tahap yang sangat menyenangkan yang akan berakhir,” katanya. (ant)

RIO DE JANEIRO Pelatih baru Brazil Mano Menezes melakukan perubahan besar-besaran dengan hanya menyisakan empat pemain Piala Dunia ketika ia membentuk timnya, Senin, untuk pertandingan persahabatan melawan Amerika Serikat (AS), Agustus. Hanya Dani Alves, Ramires, Thiago Silva, dan Robinho anggota tim Menezes yang bermain di Afrika Selatan, tempat Brasil kalah di perempat final dari Belanda. Dua pemain Santos Paulo Henrique Ganso dan Neymar, yang secara kontroversial tidak dimasukkan ke dalam tim Piala Dunia oleh pendahulu Menezes, Dunga, berada di antara 11 pemain yang belum pernah memperkuat tim nasional yang masuk dalam tim. Yang lainnya adalah penjaga gawang Jefferson, Renan, dan Victor, pemain belakang Rafael, David Luis, dan Rever, pemain tengah Ederson dan Jucilei, serta striker Andre.

Mano Menezes

Menezes memangggil kembali penyerang AC Milan Alexandre Pato yang juga tidak masuk dalam tim Piala Dunia, begitu pula pemain tengah Liverpool Lucas. Namanama pemain yang tidak masuk dalam tim adalah kiper Julio Cesar, pemain belakang Maicon, Lucio, dan Juan, dan playmaker Kaka. “Ini adalah periode pemulihan, tidak penting atau baik bagi kami untuk menggunakan mereka saat ini,” kata Menezes dalam temu pers. “Ini awal, kami memandang ke depan, bukan pada apa yang terjadi atau tidak terjadi.” “Tidak ada pembatasan

meskipun kami harus memperhatikan usia karena waktu berjalan dan antrean terus bergerak.” Pelatih berusia 48 tahun itu membentuk timnya dua hari setelah menggantikan Dunga, yang keluar setelah kekalahan 1-2 oleh Belanda sekitar tiga pekan lalu. Dunga kerap dikritik atas timnya yang kekurangan gaya dan mantan pelatih Corinthians Menezes mengatakan ia berharap kembali memberikan Brasil yang lebih menarik. “Jika kami bisa menang dengan sepak bola yang disukai orang, itu mungkin akan menjadi hasil terbaik,” katanya. Menezes telah ditunjuk untuk memimpin Brasil hingga Piala Dunia 2014, saat negara tersebut sebagai tuan rumah. Ia juga diperkirakan akan melatih tim di bawah usia 23 tahun (U-23) pada Olimpiade London. (ant)

Meksiko Umumkan Dua Pelatih Sementara pelatih permanen timnas Meksiko. Meksiko tidak memiliki pelatih lagi sejak Javier Aguirre mundur menyusul tersingkirnya timnas Meksiko di tangan Argentina pada putaran kedua Piala Dunia. Meza (62) telah berjasa merebut tiga gelar kejuaraan Meksiko bersama Toluca dan satu lagi bersama Pachuca. Selanjutnya dia memenangi dua CONCACAF Champions Cup bersama klub lainnya.

Selama karirnya di timnas Meksiko, termasuk kekalahan di kandang dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Kosta Rika. Dia mundur sebagai pada 2001 setelah timnya kalah 1-3 di Honduras. Sementara itu Flores yang sudah tidak bergabung dengan klub sejak meninggalkan Guadalajara tahun lalu, juga pernah melatih di Atlas dan Leon. Meksiko akan menjamu Spanyol di stadion Azteca pada 11 Agustus. (ant)

Enrique Meza (kiri) dan Efrain Flores (kanan)


Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 28 Juli 2010

8

Di Bukit Waetama

18 Warga Terkubur Longsor

Suluh Indonesia/ant

GONG PERDAMAIAN DUNIA - Seorang wisatawan memotret Gong Perdamaian Dunia di Ambon, Maluku, Selasa (27/7). Gong Perdamaian Dunia merupakan penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kepada kota Ambon sebagai salah satu situs perdamaian dunia.

Massa Bentrok Dengan Polisi Udayana atau jalur yang akan dilewati Presiden dan rombongan menuju lokasi acara di Kantor Gubernur NTB. Presiden Yudhoyono berada di Mataram untuk meluncurkan Indonesia bebas pemadaman listrik bergilir. Para pengunjuk rasa sejak pagi sudah berkumpul di sekitar Jalan Pemuda Mataram. Mereka berjalan kaki dari tempat berkumpul di depan kampus Universitas Mataram (Unram) menuju perempatan Jalan Udayana yang akan dilewati rombongan Presiden. Namun saat berada di Jalan

Airlangga menuju Jalan Udayana, pengunjuk rasa dihadang puluhan aparat kepolisian. Polisi menahan para pengunjuk rasa, tetapi mereka memaksa dan mencoba menerobos pagar betis polisi. Akibatnya terjadi bentrok saling pukul dan dorong. Sejauh ini tidak ada yang terluka dalam bentrok tersebut, namun para pengunjuk rasa tetap mencoba menerobos pagar betis polisi. Para pengunjuk rasa pada kesempatan itu menyampaikan orasi menolak keaikan tarif dasar listrik. Menurut Fuaddudin kenai-

Korban Human Trafficking

Kondisi Kejiwaan Masih Labil DENPASAR - Lima wanita yang menjadi korban human trafficking, kondisi kejiwaannya kini masih labil, sehingga Polda Bali belum banyak dapat mengorek keterangan dari mereka. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Gde Sugianyar mengatakan hal itu di Denpasar, kemarin. Sugianyar mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan koordinasi dengan beberapa instansi seperti Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, KBRI di Malaysia dan beberapa instansi terkait lainnnya. Terhadap dugaan praktik

human trafficking, Sugianyar mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan karena baru para tahap pelaporan, dan belum dilakukan pemeriksaan secara mendalam. ‘’Kami belum dapat memastikannya, karena masih dalam tahap pelaporan yang diikuti dengan penyelidikan. Tunggu saja, kami masih mendalami kasus ini,” ujarnya. Dirreskrim Polda Bali Kombes Andy Taqdir Rahman Tiro mengatakan, saat ini pihaknya terlebih dahulu akan mendalami dugaan penipuan, karena kelima mahasiswi itu ditempat-

kan pada posisi yang berbeda dengan yang dijanjikan sebelumnya. ‘’Untuk sementara kami dalami dulu dugaan penipuan dan penempatannya yang salah,” kata Andy. Sementara untuk dugaan human trafficking, ia mengatakan, penyelidikannya belum mengarah sampai ke sana. ‘’Dan mungkin kalau akan mengarah ke sana, tentu nanti setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para korban dan saksi lainnya,” katanya. Lima mahasiswi itu diberangkatkan pada 9 April lalu ke Malaysia. (kmb)

PNS Singkawang Dites Urine SINGKAWANG - Seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang akan menjalani tes urine untuk mengetahui kemungkinan mengandung zat terlarang menyusul ditangkapnya dua pegawai karena tersangkut kasus narkoba. ‘’Dalam waktu dekat akan dilakukan tes tersebut,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Singkawang Sofian Fahri di Singkawang, kemarin. Dua pegawai negeri di lingkungan Pemkot Singkawang dalam satu minggu terakhir ditangkap karena diduga terlibat kasus narkoba.

Yakni El, pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan Camat Singkawang Barat, BA. El ditangkap aparat ketika sedang asyik pesta narkoba jenis sabu di Gg Nyiur, Singkawang Barat, Sabtu (17/ 7). Sedangkan BA ditangkap aparat Polda Kalbar karena kedapatan membawa 3,5 butir ekstasi di salah satu diskotik di Pontianak, Minggu (18/7). Menurut Sofian, tes itu dilakukan guna bagian dari pencegahan dan mengetahui siapa saja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Singkawang yang suka me-

ngonsumsi narkoba. ‘’Tes tersebut bisa dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” kata dia. Ia mengakui, butuh biaya yang tidak sedikit untuk melakukan tes urine tersebut. Sementara itu, Ketua LSM Citra Bangsa Kota Singkawang, Zulkifli sangat mendukung langkah Badan Kepegawaian Daerah terhadap seluruh pegawai negeri sipil di kota itu. ‘’Langkah yang diambil oleh Kepala BKD Singkawang adalah upaya menuju perbaikan seluruh pegawai negeri sipil di Pemkot Singkawang,” kata dia. (ant)

Tahun 2014

Indonesia Bebas Anak Jalanan BANDUNG - Mensos Salim Segaf Al-Jufri menyatakan pada 2014 atau saat masa berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II mendatang Indonesia terbebas dari anak jalanan yang saat ini secara nasional jumlahnya 230.000 orang. Sebelum membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Musrenbang Kesos) di Bandung, kemarin, Salim menuturkan program yang akan dilakukan adalah pemberdayaan para orang tua anak jalanan bekerjasama dengan para pemilik rumah singgah dan memberi motivasi pentingnya pendidikan. ‘’Kami menemukan be-

berapa permasalahan dimana salah satu faktor pendorong munculnya anak jalanan adalah adanya dorongan dari orang tua kepada anak untuk mencari nafkah sehingga pemberdayaan kepada orang tua merupakan program yang akan dilakukan,” katanya. Pemerintah telah membebaskan biaya untuk masuk sekolah namun kebutuhan pendukung lainnya seperti buku dan seragam sekolah masih memberatkan para orang tua. Hal ini yang menjadikan munculnya anak jalanan dikalangan warga miskin. Kami juga menilai pentingnya para anak jalanan untuk bergabung di

rumah singgah namun hingga kini Kemensos masih secara bertahap memberikan bantuan fasilitas dan sarana karena banyaknya jumlah ‘home care’ atau rumah singgah di Indonesia,” ujar Mensos. Secara umum, lanjut Salim, permasalahan ini tidak hanya terjadi di Jakarta yang rencananya akan bebas anak jalanan pada 2011 namun juga di seluruh daerah di Indonesia. Tahun ini, jumlah anjal yang menjadi binaan Kemensos sebanyak empat persen dari jumlah anak terlantar atau sekitar 160 ribu anak jalanan. Tiap tahun Kemensos akan membina 50 ribu anak jalanan. (ant)

lapang yang cukup luas, tapi longsoran itu bisa merambah rumah warga. Sneu Latwael (56), korban lainnya yang mengalami patah kaki bagian kiri mengatakan, dirinya bersama sejumlah warga sedang berupaya mengalihkan luapan banjir agar tidak mengalir ke pemukiman, dan tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh yang sangat besar dari arah belakang dusun. “Hanya dalam hitungan detik, robekan lereng bukit sudah menutupi rumah bersama penghuninya termasuk kami yang berdiri di tepi sungai sehingga keluarga tidak bisa terselamatkan,” katanya. Tujuh korban tertimbun tanah longsor ini dievakuasi

dari Buru Selatan dan tiba di Kota Ambon pada Senin malam (26/7) sekitar pukul 20.30 WIT dengan menumpang Kapal Motor (KM) Eslizabeth 2. Kabid Pelayanan Kesehatan RSUD Haulussy, dr Ita Sabrina di Ambon, Rabu, mengatakan, tiga dari tujuh korban termasuk seorang bocah berusia toga bulan yang dievakuasi ini mengalami luka parah akibat patah tulang rusuk dan kaki. Sebelum dirujuk ke RSUD Haulussy, para korban mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Leksula selama tiga hari karena minimnya sarana transportasi laut dari Kabupaten Buru Selatan menuju Kota Ambon. (ant)

Gubernur ke Korea Selatan

Anggota DPRD Tak Tahu

Berniat Temui Presiden

MATARAM - Sedikitnya lima puluh pengunjuk rasa bentrok dengan polisi, menyusul kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Mataram, NTB, kemarin. Para pengunjuk rasa dari Aliansi Rakyat untuk Pembebasan” (ARP) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipimpin Fuaduddin itu bentrok dengan polisi di Jalan Pemuda Mataram sekitar pukul 10.15 WITA. Bentrokan dan saling dorong terjadi setelah puluhan aparat kepolisian menghadang pengunjuk rasa yang akan menuju perempatan Jalan

AMBON - Sedikitnya 18 warga dan enam rumah di Dusun Waetama, Kabupaten Buru Selatan, tertimbun longsor setelah dinding bukit yang cukup besar runtuh. ‘’Robekan dinding bukit ini terjadi setelah guyuran hujan deras selama lima hari tanpa henti, dan saat ini warga yang melakukan pencarian baru menemukan satu jenazah atas nama Ister (13),” kata Iga Latwael (30), salah satu korban selamat di Ambon, kemarin. Latuwael yang mengalami patah tulang rusuk kanan ini mengatakan, posisi pemukiman dengan bukit sebenarnya cukup jauh dan masih ada tanah

kan tarif dasar listrik akan memicu inflasi. Harga berbagai barang kebutuhan pokok rakyat sudah membumbung tinggi. ‘’Laju inflasi juga akan meningkat terkait datangnya bulan Ramadhan, Lebaran, Natal dan tahun baru,” katanya. Para pengunjuk rasa menyampaikan pernyatan sikap yang isinya menuntut listrik murah untuk rakyat, menolak kenaikan tarif dasar listrik, tolak kenaikan harga sembako, dan hentikan perampasan tanah. ‘’Kami juga mendorong tranparasi dan akuntabilitas sektor industri,’’ katanya. (ant)

BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, menyatakan tidak tahu secara resmi tujuan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, yang melakukan kunjungan ke Korea Selatan (Korsel). ‘’Saya tahu kalau Gubernur Jabar ke Korea itu dari internet kok. Tapi katanya, beliau ke Korea itu untuk melakukan kerjasama pengembangan olahraga antara Jabar dengan Korea,” kata salah seorang anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Deden Darmansyah ketika dihubungi di Bandung, kemarin. Ia menjelaskan, kunjung-

an itu adalah acara yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta KONI Jawa Barat. Akan tetapi, pihaknya berpesan selama memang untuk kemajuan Jabar, dirinya mendukung kunjungan kerja itu. ‘’Kalau menurut saya sepanjang bermanfaat untuk masyarakat Jabar saya mendukungnya apalagi kunjungan ini bertujuan kerjasama peningkatan prestasi olahraga, diantaranya cabang olahraga taekwondo,” kata Deden. Dikatakannya, penggunaan dana APBD untuk kegiatan apapun termasuk kunjungan ke luar negeri ini seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jabar saat ini pendekatannya harus

bisa memberikan peningkatan kinerja atau memiliki dampak positif. Oleh karena itu, pasca kunjungan ini harus ada “follow up” atau tindak lanjut baik dalam bentuk kerjasama pelatihan yang bermuara pada peningkatan prestasi untuk bidang olahraga di Jawa Barat. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan (Korsel) dari tanggal 26 hingga 29 Juli 2010. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan bidang olahraga antara Provinsi Jawa Barat dengan Korea Selatan. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Edisi 28 Juli 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu