Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Kamis, 23 April 2015
No. 78 tahun IX
Pati Polri Terbukti Korupsi JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang diketahui Ibnu Basuki Widodo menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Pol. Didik Purnomo dengan hukuman 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta, subsider 3 bulan kurungan. Selain hukuman pidana dan denda, dalam amar putusanya hakim juga memerintahkan agar Didik membayar uang pengganti senilai Rp 50 juta sesuai uang korupsi yang didapatkanya.Namun jika tidak bisa membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusaan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak juga bisa membayar, diganti
hukuman 6 bulan kurungan. Hakim meyakini, mantan jenderal bintang satu tersebut diniali terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan pangadaan Driving Simolator uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) di Korps Lalu Lintas Polri,karena menyal menerima uang suap senilai Rp 50 dari perusahaan pemenang lelang. Meskipun memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara,denda dan ganti rugi, dalam amar putusanya,majelis hakim yang terdiri Ibnu Basuki Widodo sebagai ketua, dibantu hakim anggota Sinung Hermawan, Casmaya, Anwar, dan Ugo tidak mengabulkan tuntutan JPU KPK yang meminta agar Didik dicabut hak politiknya.(wnd)
Suluh Indonesia/ant
PATI POLRI VONIS - Terdakwa mantan Wakil Kepala Korlantas Mabes Polri, Brigjen Pol. Didik Purnomo (tengah) divonis lima tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi di Pengadilan Tipikor, kemarin.
Presiden Jokowi :
AA Hadapi Tantangan Baru Suluh Indonesia/ant
ANGKUTAN KAA BANDUNG - Seorang perempuan mencoba naik bajaj yang diparkir di kawasan jalan Asia Afrika Bandung, kemarin. Sebanyak 20 bajaj gas disiapkan untuk transportasi awak media ke titik liputan peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung.
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan negara-negara Asia Afrika saat ini menghadapi tantangan baru yang berbeda dengan yang dihadapi 60 tahun lalu, meski demikian dengan kerja sama yang erat semua tantangan dapat dihadapi bersama. ‘’Pada 60 tahun lalu Bapak bangsa kami Presiden Soekarno mencetuskan pertemuan untuk memperjuangkan kemerdekaan, kese-
jahteraan dan keadilan bagi rakyat kita, itu gelora 1955 itulah esensi dari semangat Bandung. 60 tahun kemudian kita bertemu kembali di negeri ini Indonesia dalam suasana (tantangan-red) yang berbeda,” kata Presiden saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di Jakarta, kemarin. Presiden mengatakan perjuangan bangsa-bangsa di Asia Afrika belum selesai karena masih banyak masalah yang dihadapi antara lain masalah
kesejahteraan, ekonomi dan juga stabilitas kawasan dan masing-masing negara. ‘’Dunia sekarang ini masih penuh dengan ketidakadilan, tantangan baru (mewujudkan kerja sama internasional-red) berdasarkan keadilan, kesetaraan,” kata Presiden. Usai menyampaikan pidato, Presiden kemudian meresmikan pembukaan KTT Asia Afrika dengan memukul gong didampingi oleh Presiden Myanmar Thein Sein dan Menteri Luar
Negeri Retno P Marsudi. Presiden Joko Widodo Rabu pagi menyambut kedatangan para Kepala Negara yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di Jakarta Convention Hall. Para kepala negara yang datang secara bergelombang sejak pukul 08.30 WIB disambut oleh Presiden Joko Widodo yang menunggu di lokasi kedatangan untuk kemudian menuju ruang sidang bersamasama. (ant)
KAA Resmi Ditutup
JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AsiaAfrika yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu, telah selesai pada pukul 18.30 WIB dan ditutup oleh PM Nepal Sushil Koirala. Para kepala negara dan kepala pemerintahan beserta delegasi sudah mulai meninggalkan lokasi konferensi untuk kemudian memenuhi undangan makan malam dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara yang dijadwalkan mulai pada pukul 19.00 WIB. KTT dibuka oleh Presi-
den Joko Widodo dan dihadiri oleh puluhan pemimpin negara dan pemerintahan seperti Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, Raja Swaziland Mswati III, Perdana Menteri Palestina Rami Al Hamdallah, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe, Raja Jordania Abdullah II, Presiden Iran Hassan Rouhani dan PM Thailand Jenderal Prayut Chan O Cha. Presiden Joko Widodo memimpin sidang pleno pertama KTT Asia Afrika bersa-
ma-sama dengan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dan diikuti oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan. Sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dalam pidato di sidang pleno pertama menyampaikan pandangan mengenai pentingnya kerja sama kawasan di berbagai bidang untuk mendorong kesejahteraan dan kemajuan bersama. Beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan yang melakukan pidato dalam sidang pleno. (ant)
Pelantikan Budi Gunawan
Abaikan Perintah Presiden JAKARTA - Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola menilai pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Wakapolri oleh Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, merupakan langkah yang tidak mengindahkan permintaan Presiden Jokowi. ‘’Barangkali (dalam melantik Budi Gunawan) Wanjakti dan Kapolri tidak mengindahkan permintaan presiden,” kata Thamrin di Jakarta, kemarin. Thamrin menjelaskan, di dalam Perpres 2010, peng-
angkatan Wakapolri merupakan wewenang Wanjakti dan Kapolri, dengan terlebih dulu mengonsultasikannya kepada presiden. Sepengetahuan Thamrin, dalam konsultasi yang dilakukan Kapolri dengan Presiden Jokowi, Presiden meminta Kapolri mengangkat Wakapolri yang bersih dan berwibawa. ‘’Nah kita kan tahu pada saat dicalonkan sebagai Kapolri, Budi Gunawan itu dibatalkan karena ada masalah hukum dan sosiologis. Kenapa hal itu tidak
diberlakukan saat dia diangkat menjadi Wakapolri, ini tidak mengindahkan permintaan presiden,” nilai dia. Di sisi lain, dia juga mempertanyakan langkah Badrodin Haiti mengganti Kabareskrim saat masih menjadi Wakapolri yang melaksanakan tugas Kapolri. Langkah itu menurutnya tidak bisa dilakukan. ‘’Setahu saya hanya kapolri definitif yang bisa melakukan itu. Sepertinya Kepres 2010 dianalogikan dalam pribahasa melayu, ‘tiba dimata dipicingkan, tiba diperut dikempiskan’,” ujar dia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan memberikan kesempatan pada Kapolri untuk melakukan konsolidasi dan pembenahan di tubuh Polri setelah dilantik memimpin lembaga itu. ‘’Sudah bertemu (usai dilantik-red) saya perintahkan ke Kapolri untuk lakukan konsolidasi kelembagaan dan saya berikan kesempatan pada Kapolri untuk perkuat kinerja Polri,” kata Presiden saat mengunjungi media centre di KTT Asia Afrika Jakarta. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PERINGATAN KAA - Delegasi Qatar melakukan selfie saat menunggu pertemuan bilateral antara Indonesia dan Organisation of Islamic Cooperation (OIC) atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam KAA 2015 di JCC Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut dimaksudkan bertukar pikiran tentang situasi dan penyelesaian konflik yang terjadi di Timur Tengah serta membuat solid hubungan antara negara Islam.
Kepastian Ruang Demokrasi
Hindarkan Perpecahan Parpol JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengungkapkan kepastian ruang demokrasi dalam tubuh partai akan menghindarkan parpol itu sendiri dari perpecahan. ‘’Kepastian ruang demokrasi dalam tubuh partai ini penting. Saya khawatir jika ruang demokrasi ditutup maka akan menjadi penyebab pecahnya partai,” kata Marzuki di Gedung Migas
Jakarta, kemarin. Dia mengimbau agar Partai Demokrat memberikan ruang demokrasi pada kadernya, agar akibatnya tidak seperti parpol lain yang terpecah karena sengketa ketua umumnya. ‘’Saya ingin Demok-rat belajar dari parpol lain. Sehingga pada kongres nanti saya harap tidak ada upaya aklamasi karena menutup ruang demokrasi, jadi ini harus dijaga betul-betul,” ujarnya. Marzuki mempertanyakan
permintaan syarat dukungan DPC oleh DPP Demokrat untuk bisa mencalonkan diri sebagai Ketua Umum yang terus ditingkatkan hingga menurutnya sudah tidak rasional, sehingga menutup ruang demokrasi. ‘’Pak Syarief Hasan saat ketemu pPak Ventje Rumangkang minta ditingkatkan syarat dukungan minimal menjadi 30 persen, tetapi terakhir katanya mau dinaikkan jadi 40 persen. Saya bilang sekalian saja 50 persen karena sudah
tidak rasional ini bahaya dan menutup ruang demokrasi menurut saya,” ucapnya. Marzuki menambahkan dirinya mengkhawatirkan akan terjadi perpecahan ketika ruang demokrasi itu tertutup. ‘’Saya khawatir pecah ini partai karena sesungguhnya bukan demokrasi yang membuat partai ini pecah, karena orang yang tidak diberi kesempatan bicara di dalam maka dia akan bicara diluar,” ujarnya. (ant)