Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.149 tahun IV Kamis, 5 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
BI Waspadai Tekanan Inflasi
Belum Ada Kebijakan Proteksi
Pengaruhi Ekspor Kayu
BANK Indonesia menyatakan akan terus mewaspadai mulai meningkatnya tekanan inflasi, terutama setelah laporan BPS mengenai tingkat inflasi bulan Juli yang mencapai 1,57 persen (bulan kebulan) atau ...hal. 1
BELUM ada kebijakan yang bersifat protektif terhadap pengembangan UMKM dari aspek pasar termasuk dari sisi produksi dan distribusi produk di era ACFTA. Karena itu, menurut peneliti LP3ES, ...hal. 2
DIREKTUR Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK), Hadi Daryanto, mengatakan, krisis keuangan yang melanda Eropa berdampak pada volume ekspor industri kayu gergajian danvenner yang masing-masing ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Anggota DPR Ditangkap
Suluh Indonesia/ade
RAKORNAS - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP di Sentul International Conventional Center, Bogor, kemarin.
JAKARTA - As’ad Syam, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat yang selama ini menjadi buronan, kemarinberhasil ditangkap tim gabungan yang terdiri dari kejaksaan dan KPK dari rumahnya di Pondok Cabe, Tangsel. Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir menyatakan, As’ad Syam yang selama satu tahun buron itu, ditangkap melalui operasi intelijen. ‘’Penangkapannya dilakukan, tanpa ada proses perlawanan dari yang bersangkutan,” katanya. Direncanakan, kata dia, As’ad Syam diinapkan di Rutan Kejagung, dan hari akan langsung diterbangkan ke Jambi. Ia menambahkan, selama ini tempat tinggal buronan tersebut berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Disebutkan, As’ad Syam saat masih menjabat sebagai Bupati Muaro Jambi terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTD Unit 22 Sungaibahar, Muarojambi, yang merugikan negara Rp 4 miliar. Seperti diketahui, pada Desember 2008 , MAmengabulkan tuntutan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejari Sengeti pada 13 April 2008 dengan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dikurangi masa penahanan sebelumnya. As’ad Syam dijerat dengan dakwaan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 , Pasal 55 ayat 1 KUHP, atau Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat 1 KUHP. Di tingkat Pengadilan Negeri Sengeti, As’ad Syam pada 3 April 2008 divonis bebas. (ant)
Pemerintah Salah Urus
Negara Kacau Balau JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri prihatin dengan kinerja pemerintahan saat ini yang dinilainya salah urus. Akibatnya, negara menjadi kacau balau. ‘’Kalau saya ditanya apakah republik ini kacau balau, dan media akan menulis. Saya katakan memang kacau balau. Ngurusi gas aja kok susah ya,” katanya saat membuka Rakernas 3 Pilar PDIP di Bogor, Jawa Barat, kemarin. Di hadapan 4.300 peserta dari 33 provinsi Mega mempertanyakan sejumlah kebijakan pemerintah saat ini yang dinilainya kacau balau. Dari sekitar satu jam pidatonya, hampir sebagian besar waktu digunakan Mega mengkritik kebijakan pemerintah mulai dari
dari Satpol PP sampai wacana redenominasi. Selain soal kesulitan mengurus persoalan gas 3 kg, Mega juga mempersoalkan penanganan listrik yang dinilainya juga kacau. Begitu juga soal kebijakan yang dinilainya kontraproduktif seperti penggunaan senjata api bagi Sat Pol PP, yang sebenarnya untuk TNI. Padahal, Mega mengatakan dirinya sudah mewanti-wanti soal kebijakan pelaksanaan konversi minyak tanah ke tabung gas elpiji 3 kg saat Pilpres lalu. Yaitu perlunya sosialisasi penggunaan tabung gas elpiji itu dilakukan selama dua tahun. ‘’Persoalan tabung gas yang terus merengut korban tanpa kejelasan otoritas, sebenarnya siapa yang ber-
tanggung jawab,” tanya dia. Megawati juga menyerang kebijakan pemerintah lainnya seperti penanganan pelayanan listrik yang kerap kali byar pet, juga menyoroti kenaikan beberapa harga bahan pokok yang memberatkan rakyat. Menurut Mega, seharusnya pemerintah bisa lugas menjelaskan sebabsebab kenaikan harga bahan pokok. “Pemerintah harus bertanggungjawab dalam kenaikan harga kebutuhan pokok. Bohong kalau pemerintah tak tau soal kenaikan,” kecamnya. Mega menegaskan perlunya musyawarah mufakat bagi kepala daerah, fraksi, hubungan antar fraksi maupun hubungan fraksi dengan kepala daerah dalam mengelola birokrasi pemerintahan. (har)
Usut Rekening Gendut
Penegak Hukum Apatis YOGYAKARTA - Aparat penegak hukum cenderung apatis mengusut kasus rekening gendut perwira polisi, sehingga terkesan membiarkan kasus tersebut menjadi berlarut-larut. ‘’Adanya pemberitaan di media massa mengenai rekening mencurigakan yang menyeret beberapa nama perwira kepolisian sudah selayaknya ditindaklanjuti dengan suatu pendekatan hukum yang komprehensif, transparan, dan tegas,’’ kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta Danang Kurniadi di Yogyakarta, kemarin. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menyikapi kasus itu tampak agak berlebihan dalam arti negatif, seperti pemborongan terhadap media cetak yang membeberkan masalah tersebut, kemudian baru melakukan klarifikasi terhadap pihak yang diberitakan. Selain itu, juga adanya reaksi fisik berupa penyerangan terhadap lembaga maupun individu yang secara terbuka telah mengadvokasi masalah tersebut, meskipun hingga kini belum
diketahui siapa pelakunya. ‘’Adanya reaksi fisik tersebut secara tidak langsung dapat mengintimidasi semangat pemberantasan korupsi di tengah masyarakat,” kata dosen Fakultas Hukum UGM itu. Berkaitan dengan hal itu, menurut dia, harus ada optimalisasi mekanisme Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terutama dalam definisi penyelenggaraan negara, verifikasi laporan dan penggunaan LHKPN tersebut. Ia mengatakan, LHKPN saat ini terkesan hanya sebatas formalitas terhadap apa yang harus dilakukan. Ke depan diharapkan adanya manajemen pengelolaan LHKPN yang lebih baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Dengan manajemen pengelolaan yang lebih baik, LHKPN diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk menyelidiki indikasi korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara,” katanya. Untuk diketahui, soal rekening gedut anggota Polri ini menimbulkan sikap apatis dari banyak kalangan mengingat tidak adanya transparansi atas rekening yang diteliti. (ant)
Kepala Daerah PDIP
Banyak yang Ingkar BOGOR - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyesalkan banyaknya kepala daerah yang diusung PDIP di pemilu kepala daerah, akhir-akhir ini banyak yang pindah ke parpol lain. ‘’Saya sangat menyayangkan, namun pemberian sanksi sulit, karena secara UU pun tidak ada. Memang itu lebih ke karakter manusianya sendiri,” katanya di Bogor, Jabar, kemarin. Menurut Megawati, kepala daerah yang telah dipilih dengan susah payah oleh konstituen dengan mengusung PDIP sebagai kendaraan politiknya diperlu dipertanyakan tangungjawabnya. Megawati mengibaratkan kepala daerah yang berpindah parpol itu seperti sebuah perusahaan, ada bajak membajak orang. Semua ini, kata Mega sebetulnya tergantung dari karakter moral dan etika seseorang. Menurutnya demokrasi yang ditunjukkan kepala daerah semacam itu adalah demokrasi yang tidak sehat. Sekarang ini, Mega mengatakan kebetulan banyak kalangan eksekutif dari PDIP terus loncat pagar. Mega berharap ketentuan terhadap persoalan ini bisa lebih diperjelas oleh ketentuan perundangan sehingga ada tanggungjawab bersama antara kepala daerah terpilih dengan konstituennya. ‘’Apakah seperti itu kehidupan demokrasi, itu tang-
gung jawab bersama. Karena aturan itu tidak ada jadi kembali ke orang per orang,” kata Megawati. Secara khusus, Mega memberi apresiasi terhadap model kepemimpinan dan relasi dengan rakyat di Solo yang terbukti dengan kemenangan kader PDIP dalam pilkada di daerah tersebut. Kemenangan dengan lebih dari 90 persen dipujinya dan diharapkan agar bisa menjadi contoh bagi kader partai yang sedang menjabat. Dalam arahannya di depan 4.300 peserta yang hadir dalam pembukaan rakornas, menyindir kader-kader PDI Perjuangan yang dianggap mulai lupa diri dengan eksistensinya sehingga mengabaikan amanah rakyat. “Kader PDIP tidak boleh lupa diri dan harus selalu bisa mendekatkan diri dan berjuang bagi rakyat. Sehingga rakyat bisa menikmati hasil pembangunan,” ingat Mega. Membangun partai, apalagi menjadikan partai sebesar PDIP adalah tidak mudah. Sekarang ini, kader PDIP boleh berbangga karena sudah bisa masuk dan mengadakan acara di gedung megah. Tetapi, lain halnya ketika dirinya pertamakali memimpin PDIP yang banyak diikuti kader anak muda berambut gondrong dan sandal jepit. Butuh waktu lama, kata Mega apalagi membangun mental kader yang dinilainya paling sulit. (har)
Perlukah Membangun Rumah Aspirasi ? SEJUMLAH partai politik secara tegas menolak rencana pembangunan rumah aspirasi bagi tiap anggota DPR di daerah pemilihannya. Apalagi dana bagi pembangunannya dialokasikan lewat APBN. Seberapa pentingkah rumah aspirasi bagi anggota Dewan ? Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri satu diantara yang menolak wacana pembangunan rumah aspirasi ini. ‘’Kalau ada rumah as-
pirasi yang dibangun secara pribadi itu terserah, tapi kalau harus pakai budget di APBN dengan tegas kami tolak,” katanya saat menggelar konfe-
rensi pers usai pembukaan Rakornas PDIP di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jabar, kemarin. Anggota DPR, menurut Mega, harus proaktif bila yang ingin menyerap aspirasi konstituennya. Untuk mendengar pengaduan dan masyarakat tidak harus berada di dalam sebuah rumah aspirasi, tetapi seharusnya bisa di mana saja. Karena itu, penentuan letak rumah aspirasi sendiri sebe-
narnya sudah menjadi sebuah masalah, karena rakyat tidak mungkin harus jauh-jauh melapor soal masalahnya. Soal adanya amanat Tata Tertib DPR yang merujuk pada ketentuan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Mega mengatakan, ketentuan itu bukanlah sebuah kewajiban yang harus dikerjakan. Boleh dikerjakan, tetapi tidak juga boleh. ‘’Kalau saya, lebih baik itu uang digunakan
untuk hal-hal yang lebih bermanfaat,” ujarnya. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berkomitmen akan mengembalikan dana rumah aspirasi apabila benar-benar disetujui paripurna Menurut Taufik, keputusan menolak dana rumah aspirasi yang diperkirakan mencapai Rp 374 juta per anggota sudah menjadi keputusan partainya, Partai Amanat Nasional (PAN). (har)
K ta
Suluh Indonesia, Kamis 5 Agustus 2010
2
Nasabah
K ilas
Bank BNI Dirampok
Terobos Busway Meningkat JUMLAH tindak pelanggaran kendaraan yang menerobos jalur busway meningkat. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Condro Kirono, Operasi Sterilisasi Jalur Busway 2010 mencapai 1.519 kasus dibanding hari kedua sebanyak 1.247 kasus. Pelanggaran tertinggi terjadi di Koridor VI (Dukuh Atas - Ragunan) sebanyak 686 kendaraan. Anggota Direktorat Lantas Polda Metro Jaya juga menindak 506 kendaraan yang menerobos jalur busway di Koridor III (Kalideres - Harmoni), 311 kendaraan di Koridor V (Ancol - Kampung Melayu) dan 16 kendaraan di Koridor I (Kota - Blok M). Condro menyebutkan mayoritas pengendara roda dua yang menerobos jalur busway sebanyak 1.474 unit, mobil pribadi (25 unit), kendaraan angkutan umum (15 unit) dan kendaraan pengangkutan barang (lima unit). Polda Metro Jaya menggelar Operasi Sterilisasi Jalur Busway mulai 2 Agustus hingga 31 Desember 2010 dengan melibatkan isntansi terkait. (ant).
Ratusan Preman Digaruk ANGGOTA Polda Metro Jaya menjaring 353 orang yang diduga preman pada Operasi Kilat Jaya sejak 30 Juli hingga 3 Agustus 2010. Beberapa orang di antaranya menjalani penahanan dan menjadi tersangka dengan jumlah kasus 134 aksi kejahatan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Boy Rafli Amarke353 orang yang terjaring operasi cepat itu, terdiri dari 190 orang menjadi tersangka dan 163 orang menjalani pembinaan. Perwira menengah kepolisian itu menjelaskan, tersangka yang menjalani penahanan akan diproses secara hukum karena cukup bukti. Boy Rafli menambahkan, warga yang diduga preman itu melakukan berbagai aksi kejahatan seperti 14 kasus aksi pemalakan (premanisme) dan 42 kasus pencopetan, 10 kasus perjudian, empat kasus tebar paku dan 18 kasus pencurian kekerasan, serta 57 kasus lainnya. Polisi juga menyita barang bukti dalam berbagai bentuk. (ant)
Polisi Bahas Operasi Hiburan POLDA Metro Jaya bersama pengusaha, serta pihak musyawarah pimpinan daerah membahas jadwal operasi tempat hiburan malam selama Ramadhan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Boy Rafli Amar menyebutkan pihaknya akan mengundang pengusaha, tokoh masyarakat atau pimpinan organisasi masyarakat (ormas), dan muspida untuk kegiatan pemusnahan barang bukti hasil penyitaan tindak kejahatan. Usai kegiatan pemusnahan itu, kata dia, kepolisian akan melanjutkan agenda pembahasan operasional tempat hiburan malam selama Ramadhan. Selain membahas operasi tempat hiburan malam, polisi juga akan membicarakan tentang persiapan menghadapi bulan puasa terkait dengan situasi keamanan dan ketertiban. Boy menjelaskan persoalan jadwal operasional tempat hiburan malam sudah diatur Perda 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Industri Kepariwisataan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KUBUR DIRI - Suminah menjadi salah satu relawan yang melakukan Aksi Kubur Diri menentang pengosongan lahan di Rawa Kebo, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kemarin. Aksi ini dimaksudkan untuk menolak rencana penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta.
75 Anggota Polri
Terjerat Kasus Narkoba JAKARTA - Kapolda Metro Jakarta Raya, Irjen Pol. Timur Pradopo menyebutkan 75 anggota Polri dan 35 anggota Tentara Nasional Indonesia terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dalam lima tahun terakhir. Kapolda mengatakan itu saat acara penyuluhan narkoba terhadap 200 anggota TNI dan Polri di Markas Polda Metro Jaya, Rabu. Polda Metro Jaya juga mencatat terjadi 37.000 kasus narkotika dalam lima tahun terakhir dan terdapat pe-
ningkatan kasus sekitar 100 persen pada Januari - Mei 2010 sekitar 2.960 kasus dibandingkan dengan jumlah pada periode tahun sebelumnya. Berdasarkan golongan usianya, Polda Metro Jaya menangani 46.000 tersangka kasus narkoba yang terdiri atas 53 persen merupakan usia sekolah dan produktif, antara 15 hingga 27 tahun. BNN mendata sekitar 3,6 juta warga Indonesia menjadi pengguna narkoba dan satu juta orang di antaranya se-
bagai pecandu. Timur menuturkan pengguna narkoba itu dari berbagai profesi, seperti pelajar, mahasiswa, dan karyawan, termasuk anggota Polri dan TNI. BNNjuga mencatat sekitar 51.000 orang per tahun atau 41 orang per harinya meninggal karena mengonsumsi narkoba. Timur menyatakan pemerintah melalui lintas sektoral berupaya untuk mencegah maraknya penggunaan narkoba. Salah satu cara memaksimalkan atau memperberat hu-
kuman bagi pecandu maupun pengedar narkoba dengan tuntutan maksimal pidana mati melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang itu juga mengatur pemberian ancaman hukuman yang berbeda antara pengguna, pengedar, dan bandar narkoba. Sementara itu, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Marciano Norman mengungkapkan Indonesia merupakan negara tujuan utama untuk
200 Modin Jakbar
DKI Gagal Berikan Pendidikan Gratis JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Wanda Hamidah menyatakan, pemerintah DKI Jakarta gagal dalam memberikan pelayanan pendidikan gratis walaupun telah mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan tersebut hingga Rp 8 triliun. ‘’Bayangkan saja APBD sudah ‘gila-gilaan’ untuk pendidikan gratis sebesar Rp 8 trilun. Tapi faktanya masih banyak orang tua siswa yang mengadu ke sini (DPRD) terkait pungutan uang sekolah melalui komite-komite sebagai kepanjangan tangan sekolah yang bersangkutan,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut anggota F-PAN DPRD DKI itu, kalau alokasi APBD sudah sangat besar untuk mengadakan sekolah gratis, seharusnya tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Wanda, yang juga artis itu, menyebutkan, pungutan sekolah di DKI itu beragam dan
Rawan Kebakaran
pakan salah satu upaya penanggulangan pencemaran udara sesuai dengan Perda No. 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di wilayah Provinsi DKI Jakarta. ‘’Kegiatan uji emisi ini diharapkan dapat memotivasi para pemilik kendaraan untuk selalu merawat dan melakukan uji emisi kendaraannya secara periodik sehingga kualitas udara selalu bersih,” ujarnya. Wali Kota menambahkan, bagi kendaraan yang belum memenuhi ambang batas emisi di minta segera melakukan perbaikan atau perawatan di 38 bengkel pelaksana uji emisi di Jakarta Barat yang telah bersertifikasi. Sementara itu Yosiono Anwar, kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Jakarta Barat mengatakan, uji emisi ini rutin dilaksanakan setahun dua kali. Pada 2010 dilaksanakan pada Agustus dan Desember. (ant)
Wanda :
bahkan ada yang mencapai angka belasan juta rupiah. ‘’Ada sebuah SMA negeri di Jakarta bahkan meminta pungutan sampai Rp 12 juta,” ungkapnya. Selain itu, Wanda menambahkan, kasus yang terjadi pada Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang mencuat setelah salah satu pimpinan TKBM pimpinan Ade Pujiati membocorkan indikasi korupsi, merupakan contoh kecil permasalahan pendidikan di Jakarta. ‘’Kita sudah mendata laporan soal ini. Namun persoalannya adalah korupsi di bidang pendidikan seperti itu sangat sulit diungkap karena macetnya mekanisme yang terjadi di DPRD DKI,” tuturnya. TKBM adalah sekolah pendidikan formal tingkat SMP yang memberikan pendidikan gratis karena didirikan oleh masyarakat. (ant)
perdagangan dan peredaran narkoba berdasarkan jaringan internasional, serta penghasilan mencapai triliunan rupiah. ‘’Mereka (pengedar) memanfaatkan lemahnya pengawasan dan luasnya wilayah Indonesiaa untuk mengedarkan narkoba,” ujar Marciano. Pangdam menyatakan siap meningkatkan kerja sama dengan Polri dan institusi lainnya untuk mengawasi penyalahgunaan narkoba, termasuk mengambil langkah preventif di lingkungan TNI. (ant)
97 Pasar di Jakarta
Sasaran Uji Emisi JAKARTA - Pemerintah Kota Jakbar menyelenggarakan uji emisi bagi sedikitnya 200 kendaraan dinas dan kendaraan pribadi milik karyawan pemkot. ‘’Uji emisi berlangsung selama dua hari, yakni 4 5 Agustus. Kegiatan ini untuk meningkatkan penataan terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga seluruh kendaraan di lingkungan Pemkot Jakarta Barat memenuhi ketentuan emisi,” kata Wali Kota Jakbar H. Mas Djoko Ramadhan ketika membuka uji emisi kendaraan bermotor gratis di halaman parkir gedung Blok B kantor Wali Kota Jakbar, kemarin. Ia mengatakan kegiatan ini dilakukan karena pemerintah segera menetapkan penegakan hukum dalam bentuk teguran simpatik dengan sasaran mobil penumpang pribadi maupun kendaraan dinas operasional pemerintah. Uji emisi kendaraan bermotor tersebut, menurut dia, meru-
JAKARTA - Nasabah Bank BNI Rawamangun Jaktimdirampok di sekitar lampu merah Kelapa Hybrida, Kelapa Gading, Jakut, kemarin. Peristiwa perampokan yang dialami korban Yeni (30) dan Yadi (32) terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Menurut informasi, tas berisi uang milik korban yang baru diambil dari Bank BNI Jalan Pemuda, senilai Rp 82 Juta, raib dibawa kabur pelaku perampokan. Kapolsek Kelapa Gading Kompol Doni Adityawarman, mengatakan, berdasarkan keterangan korban, uang tersebut untuk membayar gaji karyawan PT CMT perusahaan garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara. Kompol Doni Aditywarman mengatakan, data sementara yang dihimpun petugas, pelaku perampokan berjumlah tiga orang dan dilakukan menggunakan dua sepeda motor. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MBAH SURIP - Sejumlah musisi penggemar Almarhum penyanyi Mbah Surip menyanyikan lagu-lagu ciptaan pria khas berambut gimbal tersebut saat melakukan aksi simpatik di Bunderan HI Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Dari 153 pasar milik PD Pasar Jaya, sebanyak 97 kurang layak dan rentan dengan kebakaran. Demikian diungkapkan Dirut PD Pasar Jaya Djangga Lubis Jakarta, kemarin. PD Pasar Jaya bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) Provinsi DKI Jakarta mengadakan pelatihan pemadaman kebakaran untuk Pasar Area Barat II Jakarta Barat di Pasar Tomang Barat. ‘’Pelatihan pemadam kebakaran ini sebagai upaya penanggulangan kebakaran yang terjadi di pasar-pasar, terutama yang kondisinya kurang layak, sehingga rentan terhadap bahaya kebakaran,” kata Djangga Lubis. Menurut Djangga, di DKI Jakarta terdapat 153 pasar milik PD Pasar Jaya, sebanyak 97 di antaranya dalam kondisi yang kurang layak. Ia menambahkan, pelatihan pemadaman kebakaran di pasar wilayah Jakbar ini merupakan yang kedua kali dari enam pelatihan tahap awal sesuai
MOU No. 107/072 tanggal 12 Mei 2010 antara PD Pasar Jaya dengan DPKPB Provinsi DKI Jakarta tentang penanggulangan kebakaran di pasar-pasar milik PD Pasar Jaya. ‘’Kegiatan ini juga sebagai respon PD Pasar Jaya atas kejadian kebakaran di beberapa pasar akhirakhir ini,” ujarnya. Menurutnya, pelatihan pertama telah dilaksanakan 29 Juni 2010 di Pasar Pramuka Jakbar. ‘’Kita tidak mungkin menyelenggarakan pelatihan di setiap pasar mengingat di DKI Jakarta terdapat 153 pasar milik PD Pasar Jaya,” ujar Djangga. Untuk itu, pelatihan di tiap wilayah dipusatkan di satu pasar dengan mengikut sertakan Kepala Pasar dalam pelatihan itu. ‘’Kegiatan selanjutnya dilakukan di masing-masing pasar dengan mengikut sertakan pedagang, pengelola pasar dan masyarakat sekitar bekerjasama dengan Sudin Pemadam Kebakaran,” ujarnya. Pelatihan pemadam kebakaran di Pasar Tomang Barat itu diikuti 80 personil terdiri dari 11 para Kepala Pasar Area Barat II, dan Satpam. (ant)
Foke Miliki Kekayaan Hampir Rp 50 Miliar GUBERNUR DKI Jakarta, Fauzi Bowo yang akrab disapa Foke, memiliki kekayaan sebesar Rp 46,93 miliar dan 200.000 dolar AS. Foke sendiri mengakui, sampai tanggal 26 Juli 2010, jumlah kekayaan yang dimilikinya mencapai Rp 46.935.609.591,00 dan cash 200.000 dolar AS. Dari jumlah tersebut, maka harta kekayaan Foke bertambah lebih dari Rp 10 miliar dibandingkan dengan hartanya pada 2007. Sesuai pengumuman harta kekayaan dari KPU DKI Jakarta, 14 Juni 2007, pada proses Pemilihan Kepala Daerah DKI 2007, Foke tercatat memiliki Rp 38,34 miliar dan 150 ribu dolar AS, sedangkan Prijanto memiliki kekayaan Rp 4,49 miliar. Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, memiliki kekayaan Rp 4,058 miliar dan 15.000 dolar AS per tanggal 30 Juli 2010. Pada acara pengumuman
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut juga diumumkan harta kekayaan pejabat negara dan musyawarah pimpinan daerah (muspida) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut Kajati DKI Jakarta Soedibyo mengatakan dirinya mempunyai harta Rp 813,316 juta per 15 Juli 2010, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ansyahrul memiliki kekayaan sebesar Rp 989,763 juta per 21 Juli 2010. Kekayaan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Timur Pradopo mencapai Rp2,101 miliar sampai 7 Januari 2008. Sementara harta kekayaan Wali Kota Jakarta Barat, Djoko Ramadhan, mencapai Rp 6,7
Fauzi Bowo
miliar per tanggal pelapran 23 Juli 2010. Wali Kota Jakarta Pusat, Sylviana Murni, memiliki harta kekayaan sebesar Rp 6,530 miliar dan 37.676 dolar AS per tanggal 27 Juli 2010. Wali Kota Jakarta Selatan,
Syahrul Effendi, memiliki kekayaan Rp12,514 miliar per tanggal 21 Juli 2010, sedangkan Wali Kota Jakarta Timur, Murdhani, memiliki Rp5,081 miliar sampai tanggal 26 Juli 2010, dan Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono memi-
liki harta kekayaan Rp2,379 miliar pada 8 Mei 2009. Bupati Kepulauan Seribu, Burhanuddin, mempunyai kekayaan Rp2,091 miliar per 20 Juli 2010. Mantan Dirut PT Bank DKI, Winny Erwindia, mempunyai kekayaan sebesar Rp4,140 miliar per 21 Juli 2010 dan Dirut PD Pasar Jaya, Djangga Lubis memiliki harta kekayaan senilai Rp11,344 milliar per 26 April 2010. Berikutnya, Dirut PDAM Jaya, Maurits Napitupulu, memiliki kekayaan RP6,480 miliar dan 20.000 dolar AS per 9 Juli 2010, dan Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Budi Karya Sumadi memiliki kekayaan Rp12,723 miliar per 25 Juni 2010. Semua pejabat tersebut datang dan menyebutkan sendiri jumlah kekayaan mereka, kecuali Kapolda Metro Jaya dan Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol yang tidak hadir. (ant)
Metr politan
Suluh Indonesia, Kamis 5 Agustus 2010
3
13 Juta Anak Terancam
Putus Sekolah
Suluh Indonesia/ant
TINJAU - Menkum HAM Patrialis Akbar meninjau pelaksanaan seleksi calon ketua KPK di kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, kemarin. Sebanyak 12 calon pimpinan KPK mengikuti seleksi tahap ketiga berupa ujian psikotes atau profil assasment.
DPD Dinilai Tidak Peka Seperti halnya usulan anggota DPR, kalau memang anggota DPD itu mau memperjuangkan daerah dan tahu apa kebutuhan daerahnya, karena mereka putra daerah, maka seharusnya mereka tidak akan pernah mungkin mau menerima dana sebesar itu hanya untuk membangun rumah aspirasi. Anggota DPD, menurut dia, tidak memiliki empati karena jika mereka memiliki empati pada daerahnya, mereka bisa dan harus menolak anggaran sebesar itu. Daerah lebih membutuhkan anggaran untuk pembangunan saranan kesehatan, pendidikan dan lainnya. ‘’Mereka kan bisa menegaskan ke-
pada DPR yang menganggarkan kami memang butuh rumah aspirasi, namun kami tidak memerlukan rumah aspirasi semahal itu. Anggaran untuk rumah aspirasi cukup Rp 5 miliar dan sisanya dialihkan untuk hal lain yang dibutuhkan masyarakat seperti,” jelasnya. Fungsi Bukan Gedung Yang penting dari sebuah rumah aspirasi, menurut Boni, adalah fungsinya dan bukan gedungnya. Gedung rumah aspirasi DPD di daerah tidak akan bisa bermanfaat banyak untuk masyarakat, jika ternyata aspirasi masyarakat juga tidak bisa tersalurkan.
Kemendiknas
Tunda Redistribusi Guru JAKARTA – Rencana Kementerian Kemendiknas untuk meredistribusi guru ditangguhkan. Mendiknas Mohammad Nuh menjelaskan, alasan ditangguhkannya redistribusi guru lantaran belum adanya kesepakatan dalam menjalankan kebijakan itu dengan kementerian terkait. ‘’Tampaknya kebijakan itu sederhana. Tapi kami perlu kesepakatan dengan kementerian terkait, seperti Kemeneg PAN, Kementerian Agama, dan yang lainnya,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Mendiknas menjelaskan, di dalam undang-undang memang sudah jelas tentang tata cara pendistribusian guru. Namun, dia mengatakan jika didasarkan pada fakta di lapangan, peraturan di undang-undang belum dapat mengakomodasi redistribusi guru secara efektif. Hal itu lantaran peraturan yang terlalu ketat. ‘’Kalau melihat fakta di lapangan, de-
ngan cara sesuai undangundang, terlalu strick. Nanti malah ada ketimpangan. Maka
Mohammad Nuh
kami perlu mencari celah, ini yang sedang kami diskusikan dengan kementerian lain,” jelas Mendiknas. Menurut Mendiknas, dalam redistribusi guru nanti harus bisa mengatur kekurangan guru di lingkup dalam provinsi dan
antarprovinsi. Redistribusi guru yang masih dalam lingkup satu provinsi nantinya akan menjadi kewengan provinsi. Redistribusi antardaerah akan menjadi kebijakan nasional. ‘’Yang harus dipikirkan bukan hanya kekurangan guru, tetapi mata pelajaran apa yang kekurangan guru,” jelasnya. Selain distribusi guru antardaerah, lanjut Mendiknas, berlaku distribusi guru antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Artinya, kata dia, apabila guru sekolah negeri berlimpah, sedangkan di sekolah swasta kekurangan, guru sekolah negeri bisa diperbantukan di sekolah swasta. Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu, menambahkan, lobi-lobi dengan kementerian perlu dilakukan lantaran kebijakan redistribusi guru akan berimbas terhadap anggaran, seperti pemberian gaji dan tunjangan. (son)
GNOTA berharap agar lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Indonesia ikut peduli terhadap permasalahan anak Indonesia, khususnya yang tidak mampu. Menurut Janny, GNOTA mulai dari tahun 1996 sampai 2010 telah membantu 2,3 juta anak Indonesia yang tidak mampu bersekolah. ‘’Masyarakat harus berperan membantu anak-anak yang tidak mampu seperti melakukan aksi sosial dengan membuat garage sale,” kata Janny. Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Karnadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, jumlah anak yang mengalami putus sekolah merupakan tolak ukur dari maju atau tidaknya sebuah negara. ‘’Setiap sekolah harus memberikan kemampuan khusus bagi anak seperti ilmu enterpreneur agar ketika ada yang sudah tidak
bersekolah mampu untuk hidup mandiri,” kata Karnadi. Karnadi yang juga Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ mengungkapkan, bantuan yang telah diberikan pemerintah maupun dari masyarakat selama ini kepada sekolah maupun anak yang tidak mampu harusnya menjadi pembelajaran bagi para orang tua tentang pentingnya memperoleh pendidikan formal. Menurut Karnadi, para pengajar seperti guru dan dosen juga harus memiliki kemampuan yang luas dan kreatif dalam memberikan materi pelajaran kepada murid. ‘’Setiap guru harus menggunakan model mengajar yang menarik seperti membawa anak keluar kelas,” ungkap Karnadi. Ia juga mengatakan, ada empat kunci utama keberhasilan pendidikan sebuah negara yaitu, orientasi, konten, strategi, dan legitimasi. (ant)
Gubernur Diingatkan :
Tuntut Rumah Aspirasi : JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, mengemukakan, rumah aspirasi yang diupayakan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang anggarannya mencapai Rp 40 miliar per provinsi, perlu dikritisi dan dipertanyakan. ‘’Hal ini bisa dilihat bagaimana DPD membangun rumah aspirasi untuk tiap daerah senilai Rp 40 miliar yang sangat berlebihan untuk sekadar menjadi tempat menjaring aspirasi masyarakat,” kata Boni di Jakarta, kemarin. Adanya rumah aspirasi untuk anggota DPD menunjukkan lembaga ini tidak peka terhadap kondisi masyarakat.
JAKARTA - Jumlah anak Indonesia yang terancam putus sekolah saat ini mencapai 13 juta yang terdiri dari usia tujuh sampai 15 tahun, demikian data Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2010. ‘’Berdasarkan data BKKBN siswa tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah pertama (SMP) banyak yang terancam putus sekolah dan ini sangat ironis di tengah kebijakan pemerintah wajib belajar 9 tahun,” kata Direktur Program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Janny Kiroyan di Jakarta, kemarin. Ditemui dalam peluncuran program Berbagi untuk Maju yang diselenggarakan oleh PT Frisian Flag Indonesia dan Matahari Food Business, Janny mengatakan, dengan jumlah anak yang terancam putus sekolah sangat tinggi, maka
Sebaliknya, lanjut dia, gubuk reot pun akan lebih bermanfaat jika anggota DPD bisa lebih mengaspirasikan keinginan masyarakat daerah. ‘’Jelas fasilitas yang diberikan kepada anggota DPD dibandingkan dengan kewenangan maupun kemampuan yang mereka miliki sangat tidak seimbang,” katanya. Penganggaran yang mahal dan juga sama rata bagi setiap daerah, menurut Boni, juga sangat tidak masuk akal, terlebih jika dilihat rumah itu hanya digunakan untuk empat orang anggota DPD. (ant)
Sebagai Wakil Pemerintah JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi mengingatkan tentang peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. ‘’UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan gubernur adalah wakil pemerintah di daerah,” katanya di Jakarta, kemarin. Berdasarkan UU 32/2004 ini, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur. Sesuai dengan PP tersebut, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi vertikal, pemerintah
kabupaten/kota dan antar pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi. Koordinasi ini, kata Gamawan, dimaksudkan agar terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi, baik antara pemerintah provinsi dan instansi vertikal, dan pemerintah kabupaten/kota. ‘’Bayangkan kalau kabupaten/kota tidak mau dikoordinasikan provinsi. Bayangkan kalau kawasan hutan dikoordinasikan sendirisendiri oleh kabupaten/kota,’’ kata Mendagri. Kemudian, sesuai PP, gubernur melaksanakan fungsi pembinaan yaitu melakukan
pembinaan pada pemerintah kabupaten/kota, untuk mempercepat peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Gamawan menuturkan gubernur menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas pemerintah kabupaten/kota. Untuk menjamin kabupaten/ kota memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah dibuat, maka pemerintah melakukan pemantauan. (ant)
Megap litan
Suluh Indonesia, Kamis 5 Agustus 2010
4
L intas 13 Warga Disambar Petir SEBANYAK 13 orang warga Bogor tersambar petir, 12 di antaranya adalah pelatih dan instruktur anggota Paskibraka Kota Bogor dan seorang lagi seorang penjual mie ayam yang biasa berjualan di Lapangan Sempur. Peristiwa terjadi, Selasa petang, saat hujan disertai petir mengguyur Kota Bogor. Ke-13 orang tersebut tengah berteduh di pinggir Lapangan Sempur. Menurut Kun Nurachadijat, Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Bogor, peristiwa itu terjadi lebih kurang pukul 18:30 WIB, di mana saat itu 12 instruktur dan pelatih anggota Paskibraka usai berlatih di Lapangan Sempur. Seperti biasa, usai berlatih, para pelatih dan instruktur melakukan pengarahan singkat, karena hujan turun mereka berteduh. Saat berteduh di pinggir lapangan persis di dekat telepon umum, mereka tersambar. Ke-12 pelatih Paskibraka tersebut tersambar petir secara berurutan. Saat berteduh para pelatih tersebut berdiri berjejer, di sisi paling pinggir ada Jadri yang pertama kena, lalu merembet ke rekanrekan lainnya hingga 12 orang. Persis di bagian belakang para pelatih ada penjual mie ayam bernama Lutpilah (30) alias Adit, yang juga ikut tersambar. Dari 13 orang yang terkena sambaran petir tersebut, empat orang di antaranya pingsan yakni Rangga, Maulana, Ikbal, dan Dodi yang berada di bagian paling ujung, sementara Jandri yang paling pertama terkena sengatan petir tidak mengalami apa-apa. Yang paling parah itu penjual mie ayam, dari mulutnya keluar darah. Anehnya Jadri justru mengaku tidak merasakan apa-apa, dia hanya kaget saat petir itu menyambar dirinya dan langsung mengenai teman-teman yang lainnya, sehingga baru tersadar adanya sambaran petir itu. (bas)
Kades Karang Sentosa
Dijebloskan ke Penjara CIKARANG - Kejari Cikarang menahan Kades Karang Sentosa Ahmad Surahman terkait kasus penyimpangan dana raksa desa tahun anggaran 2005 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 30.450.000, karena kasasinya ditolak Mahkamah Agung. Kasi Pidsus Kejari Cikarang, Agus Setiadi di Cikarang, kemarin mengatakan, penahanan terhadap terdakwa Ahmad Surahman yang juga pada saat itu menjabat sebagai Ketua Satuan Pelaksana Desa Karang Sentosa didasari keputusan MA yang menolak permohonan kasasi terdakwa. Menurut dia, MA memutuskan hukuman bagi terdakwa pidana kurungan lima bulan penjara, denda Rp 3 juta subsider dua bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 3.200.000 sebagai pengganti kurungan penjara
selama 3 bulan. ‘’Total anggaran Rp60 juta dari Propinsi Jawa Barat, oleh terdakwa sengaja tidak diberikan kepada pengusaha kecil menengah di desa itu,” ujar Menurut Agus, seharusnya anggaran tersebut diperuntukan bagi 297 pengusaha kecil menengah, namun dalam pelaksanaannya hanya diberikan sebangak 94 orang yang nilainya Rp 29.550.000, sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. ‘’Terdakwa tetap kooperatif yang akhirnya membayar uang pengganti tersebut.” kata Agus. Agus juga menegaskan, terdakwa tidak menjalankan ketentuan surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 147/30 tanggal 6 September 2005 antara lain menampung usulan kegiatan dan usulan calon penerima pinjaman modal bergulir musyawarah. (ant)
8,59 Juta Penduduk
Masih Pengangguran DEPOK - Kasubdit Analisis Pasar Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sri Indarti mengatakan ketimpangan kondisi pasar, kesenjangan kompetensi, serta kesempatan yang terbatas menyebabkan terjadinya pengangguran. Jumlah yang tercatat hingga Februari 2010, sekitar 7,41% atau 8,59 juta penduduk Indonesia masih menganggur. Sedangkan total angkatan kerja Indonesia mencapai 116 juta jiwa. ‘’Peluang kerja di Indonesia masih belum diekspolrasi secara maksimal. Akibatnya jumlah pengangguran masih cukup tinggi,” kata Sri Indarti saat seminar nasional dan pelatihan Fase Persiapan Lapangan Tracer Study di Gedung Rektorat UI Depok, kemarin. Diungkapkan Sri, jika potensi peluang kerja dapat dikelola secara maksimal maka dapat mengatasi masalah pengang-
guran. Sri memaparkan, Indonesia memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja. “Indonesia ini negara yang kaya akan sumber daya alam. Jika itu dikelola dengan baik maka dapat mengatasi masalah pengangguran,” tandasnya. Sri membeberkan, mayoritas pengangguran di Indonesia adalah lulusan SLTA dengan jumlah sekitar 25,71% dari total 8,59 juta pengangguran. Sedangkan lulusan diploma yang menganggur mencapai 14,24%. “Sisanya lulusan dengan pendidikan SLTP,” imbuh Sri. Banyaknya pengangguran, lanjutnya, disebabkan tidak adanya sinkronisasi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri. Faktor lain, ujar Sri, karena kurangnya informasi lowongan kerja dan persyaratan yang jabatan yang dibutuhkan dunia kerja. (rin)
Suluh Indonesia/ant
TES POTENSI - Seorang petugas melakukan scaning jari seorang pelajar SMP untuk mengetahui potensi anak di sebuah lembaga bimbingan belajar di Bogor, kemarin.Tes potensi melalui sidik jari diproses melalui data statistik tersebut untuk mengetahui potensi diri setiap anak sehingga membantu anak menemukan bakat dan proses belajar yang tepat.
Di Kota Bogor
Sembako Merambat Naik BOGOR - Harga gula pasir dan beras serta kebutuhan pokok lainnya di Kota Bogor mengalami kenaikan akibat meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang bulan puasa Ramadhan. Pemantauan di sejumlah pasar di Kota Bogor,kemarin harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar 5,1 persen untuk gula impor dan 0,7 persen untuk gula lokal, sedangkan harga beras setiap harinya mengalami kenaikan Rp 100,- kenaikan saat ini sebesar 1,5 persen. Harga gula lokal dari Rp9.000 menjadi Rp10.000 perkilogramnya, gula impor dari Rp9.200 menjadi Rp9.700
perkilogram. Sedangkan harga beras jenis IR 46 terendah Rp5.500 perkilogram. Menurut Kasi Perdagangan dalam negeri, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kota Bogor, Suminto, naiknya harga gula dan beras di pasaran karena menjelang puasa. ‘’Karena ini menjelang Ramadhan, tingkat konsumsi masyarakat meningkat dari hari biasanya,” kata Suminto. Suminto menjelaskan, kenaikan harga disebabkan oleh tingginya permintaan dan menjelang Ramadhan. Ia menjamin kenaikan harga ini tidak disebabkan oleh persediaan yang kurang. ‘’Pasokan gula dan
beras untuk Kota Bogor selama Ramadhan ini cukup, distribusi juga lancar. Kenaikan lebih disebabkan oleh tingginya permintaan jelang Ramadhan,” jelasnya. Selain gula dan beras, harga daging sapi juga mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen atau dari Rp 52.100 menjadi Rp62.500. Kenaikan juga terjadi pada tepung terigu sebesar 0,2 persen atau Rp7.500 dari harga sebelumnya Rp7.400 perkilo. Kenaikan TDL Sementara itu, beberapa harga yang minggu lalu mengalami kenaikan kini sudah mulai stabil bahkan ada yang
PKL Bogor Terancam Didenda BOGOR - Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor terancam denda antara Rp 25 ribu dan Rp 40 ribu jika terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda), kata seorang pejabat Satpol PP setempat. Para PKL yang diamankan aparat Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diwajibkan mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) denda besaran denda antara Rp 25 ribu dan Rp 40 ribu, kata Bugi Setianto. Pemberian Tipiring
tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Bogor dalam menertibkan para PKL yang membandel. Para PKL tersebut melanggar Perda nomor 13 tahun 2005 Pasal 15 yakni berjualan di tempat yang bukan tempatnya. Hari Selasa sebanyak 32 PKL mengikuti sidang Tipiring di kantor Satpol PP Kota Bogor, Jalan Pajajaran, Bogor Utara. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam persidangan Tipiring ini adalah Widya Irfani, SH dan Jaksa Pungky,
SH. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP, Bugi Setianto, mengatakan, para PKL yang mengikuti sidang Tipiring tersebut adalah mereka yang biasa mangkal di jalan Ahmad Yani, Juanda, Oto Iskandar Dinata dan kawasan Jambu Dua. Menurut Bugi, pada raziarazia sebelumnya, para PKL tersebut sudah pernah diperingati sampai tiga kali. Hari Selasa ini terjaring 32 orang yang mengabaikan surat peringatan. (bas)
Polisi Tangkap
Penculik WN Korea BOGOR - Tujuh pelaku penculikan terhadap seorang WN Korea SHS (33) berhasil diringkus oleh anggota gabungan Reskrim Polres Kota Bogor bekerjasama dengan Polsek Cikande, Serang. Kasat reskrim Polres Kota Bogor, AKP Indra Gunawan mengatakan, para pelaku berhasil diringkus Jumat (30/7) di sebuah hotel di Jakarta. ‘’Tujuh pelaku berhasil kita tangkap di sebuah hotel saat membagikan hasil kejahatannya,” kata Indra, saat dihubungi, Selasa. Ketujuh pelaku adalah AI, F, S, E, R, D dan AAH. Saat ini enam pelaku ditahan di Polsek Cikande, sedangkan AAH (38) ditahan di Mapolresta Kota Bogor. Indra mengatakan, penahanan AAH di Mapolresta Kota Bogor karena dia tidak terlibat penculikan di Cikande. Dalam aksinya AAH bertugas sebagai pengendara mobil. Sementara enam pelaku lain-
nya di tahan di Mapolsek Cikande, karena terlibat penculikan warga Cikande yang hasilnya lebih besar dari di Bogor. Para pelaku diproses terlebih dahulu di Cikande, untuk selanjutnya akan diproses di Mapolresta Kota Bogor. ‘’Mereka sudah beraksi di delapan TKP dalam waktu lima bulan. Modus penculikan berpura-pura sebagai anggota kepolisian dan menahan korbannya dan meminta uang tebusan,” jelasnya. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pistol mainan, pin Polda Metro Jaya, pin Bareskrim Polri, pin lambang Polri, kartu tanda anggota (KTA) Polri palsu atas nama AI, surat perintah penangkapan palsu atas nama AI, tongkat listrik dan mobil yang digunakan pelaku. Penculikan SHS terjadi 21 Juli lalu di Kota Bogor. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TERPADU - Dirut Jasa Raharja Diding S Anwar bersama Dirlantas Babinkam Polri Brigjen Pol Djoko Susilo pada pembukaan Rakor Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Lakalantas di Cisarua, Bogor, kemarin.
turun, meski nilainya tetap tinggi dibanding sebelum menjelang Ramadhan dan kenaikan TDL. Minyak goreng yang tadinya naik Rp11.000 kini turun menjadi Rp10.000 perkilo. Penurunan juga terjadi pada ayam potong, sebelumnya Rp28.000 menjadi Rp26.000, cabe merah keriting dari Rp39.000 menjadi Rp 30.700, cabe merah turun menjadi Rp25.700 dari Rp30.200. Harga kacang merah yang minggu lalu mengalami kenaikan 12,6 persen atau dari Rp16.800 menjadi Rp19.200, tapi minggu ini harga mulai stabil menjadi Rp16.400. Siklus kenaikan harga yang
tidak menentu dan tidak seragamnya bahan pokok yang mengalami kenaikan menjadi alasan Disperindakop Bogor tidak melakukan OP untuk menjual dengan harga murah. Suminto menyebutkan, OP akan dilakukan apabila kenaikan harga beras mencapai 15 persen, diiringi kenaikan harga barang lainnya. ‘’Kenyataan dilapangan, kenaikan harga tidak seragam, kenaikannyapun tidak terus menerus, kadang naik kadang turun, sementara stok beras di Bulog dan distributor aman. Kenaikan hanya disebabkan oleh faktor musim dan momen jelang Ramadan,” ungkapnya. (bas/ant)
KPU Depok Tolak Mutasi Jajarannya DEPOK - KPU Kota Depok menolak mutasi jajarannya ke bagian lain, karena tindakan itu dikhawatirkan bisa menganggu jalnnya proses tahapan Pilkada Depok. ‘’Kita tidak ingin adanya gangguan dalam menyelenggarakan pilkada,” kata Ketua KPU Kota Depok Muhammad Hasan di Depok, kemarin. Menurut Hasan, dirinya mendapat kabar bahwa anggota KPU Kota Depok Rusli Arif yang menjabat sebagai ketua sub bagian program dan data KPU dipindahtugaskan. Dia mengatakan kabar mutasi jajarannya itu didapat langsung dari yang bersangkutan sehari sebelum pelantikan. Menurut dia, Rusli bertugas melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap para calon kandidat yang maju dalam Pilkada Depok 2010. ‘’Kalau dilakukan mutasi di lingkungan KPU maka bisa menganggu kinerja dan profesionalitas,” ujarnya. Untuk itu lanjut dia pemerintah Kota Depok diharapkan membatalkan mutasi tersebut demi berlangsungnya pelaksanaan pilkada yang aman dan lancar. Hasan mengatakan, ber-
dasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/1933/SC tanggal 19 Mei 2010, seharusnya pemkot tidak melakukan mutasi di jajaran KPU yang sedang menyelenggarakan pilkada. Ia menjelaskan dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kepala daerah baik gubernur, bupati, atau walikota daerah yang sedang melakukan Pilkada tidak melakukan perubahan personil pada Sekretarian KPU atau Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Sementara itu, Kepala Bagian Kepegawaian Pemkot Depok Agung Sugiharti membantah adanya mutasi dijajaran KPU Kota Depok. ‘’Rusli Arif tidak ada mutasi,” katanya. Menurut dia, tidak ada indikasi politis untuk mengamankan kekuasaan tertentu. Sekretaris Daerah dan Kepegawaian sudah menunjuk orang-orang yang memadai berdasarkan urutan kepangkatan dan pengalaman, dan juga prestasi. Sebelumnya, Pemkot Kota Depok melakukan mutasi terhadap 98 pegawai negeri sipil (PNS) mulai dari eselon II, III dan IV. (rin)
Pendidikan Agama Dipandang Sebelah Mata PENDIDIKAN agama di sekolah-sekolah umum di Indonesia masih dipandang sebelah mata dan mengalami dualisme pembinaan, kata seorang pemerhati pendidikan Kota Tangerang, Yayat Ruhiyat di Tangerang, kemarin. Menurut salah satu anggota Komite Sekolah SD di Tangerang, Banten itu, kenyataan itu terlihat dari sisi pembinaan teknis, khususnya di jenjang sekolah dasar (SD), pendidikan agama berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan secara struktural berada di bawah
Kementerian Pendidikan Nasional. ‘’Sedangkan untuk jenjang sekolah SMP dan SMA/ SMK, secara teknis maupun struktural pendidikan agama langsung berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag),” katanya. Ia juga mencontohkan, program sertifikasi guru, khusus-
nya untuk para guru agama yang berada di bawah kewenangan Kemenag yang prosesnya tersendat-sendat, hal ini karena pemerintah lebih memprioritaskan pemrosesan sertifikasi terhadap para guru sekolah umum. Kemudian, katanya, berbicara mengenai kualifikasi dan kemampuan, sebenarnya tidak ada dikotomi, karena semua guru, baik guru agama maupun guru mata pelajaran lain, memiliki kemampuan dan kompetensi yang sama, hanya saja alokasi waktu yang diberikan dalam
sistem belajar mengajar berbeda, baik di SD, SMP maupun SMA/SMK. ‘’Misalnya kebijakan kurikulum pelajaran agama oleh pemerintah hanya diberikan waktu tiga jam dalam satu pekan, dan jika ada siswa yang tidak mencapai target sesuai dengan kurikulum, maka guru berkewajiban melakukan remedial atau pengayaan di luar jam pelajaran,” katanya. Pengajaran pendidikan agama di sekolah umum, kata Yayat, sistem sangat berbeda dengan pengajaran di sekolah madrasah, baik di jenjang Ibtid-
aiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah. Pelajaran agama di SD umum biasanya hanya pengenalan huruf Al Quran di kelas satu hingga kelas tiga dengan metoda Iqro, sedangkan di MI lebih dalam lagi. ‘’Jadi wajar jika para orang tua siswa sekolah umum menambah jam pelajaran agama terhadap anak-anak mereka dengan melakukan les privat agama atau mendatangkan guru mengaji ke rumahnya, hal ini akibat kurangnya jumlah jam pelajaran agama di tingkat SD,” katanya. (ant)
pini
Suluh Indonesia, Kamis 5 Agustus 2010
F OKUS Kesejahteraan Makin Jauh ETIKA soal pemekaran wilayah menjadi topik hangat di media massa maupun masyarakat awam, pada mulanya esensi masalahnya pada keinginan untuk mengejar kesejahteraan di samping rentang geografis yang luas, sehingga perlu dibagi untuk memudahkan koordinasi secara administrasi. Namun kemudian manakala upaya pemekaran wilayah itu menimbulkan banyak ekses, maka masyarakat pun kemudian melek bahwa hal itu bukan sematamata untuk kesejahteraan masyarakat tetapi lebih kepada kesejahteraan kelompok elite yang cenderung mengatasnamakan rakyat untuk pemekaran. Ide pemekaran bisa muncul di mana saja. Di eksekutif, legislatif, kelompok masyarakat secara individu maupun kelompok dan sebagainya. Kemudian percikan ini dimobilisasi sehingga mampu membakar siapa saja yang coba-coba menghalangi atau berseberangan ide sekalipun. Prinsip dari ide ini adalah tidak pernah mati tetapi hanya mengalami pasang-surut sembari menunggu momen yang pas untuk bergerak lagi. Munculnya ide pemekaran wilayah, institusi ini sangatlah memperbesar kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika akumulasi kekuasaan sudah sedemikian besar maka yang terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Yang paling tren di negeri kita saat ini adalah korupsi yang makin merajalela dan makin transparan. Ketidakjeraan orang korupsi karena sanksinya yang sangat ringan tanpa dibarengi penyitaan kekayaan. Sanksi badan yang ringan dan sanksi moral sudah tidak dianggap tabu lagi sehingga korupsi makin subur di negeri ini. Wacana moratorium dalam konteks nasional memang pernah muncul, namun hal itu tidak akan membunuh gairah masyarakat untuk mengusulkan serta memperjuangkan pemekaran wilayah karena hal ini juga diakibatkan oleh perasaan yang dikesampingkan dan dianaktirikan oleh administrasi induknya. Dalam konteks Bali kita juga melihat bagaimana pun masyarakat bernafsu untuk memekarkan desa adat. Pemicunya juga beragam. Boleh jadi karena syarat-syarat administratif serta adat sudah lengkap tetapi juga ada unsur lain, seperti rasa ego serta keinginan segelintir oknum untuk mencari identitas kelompok. Ketika hal ini kemudian memunculkan konflik kepentingan yang tak jarang berujung pada adu fisik maka kita pun akan bertanya, sudah sedemikian signifikankah pemekaran wilayah tersebut dilakukan? Sebab, pemekaran wilayah itu, yang memunculkan konflik, seringkali memutuskan tali simakrama yang sudah terjalin selama ratusan tahun oleh para leluhur. Tali simakrama tersebut terputus oleh penyalahgunaan kekuasaan yang mengatasnamakan kepentingan adat. Ini juga sebagai bentuk korupsi yang mungkin akan makin melebar jika dikaitkan dengan hak-hak serta kewajiban sebuah daerah administrasi baru yang tentu saja akan disokong oleh pemerintah. Baik dari sisi moral, spiritual dan tentu saja finansial. Yang terakhir inilah yang sering membikin kisruh. Sehingga kesejahteraan rakyat yang diinginkan datang bersama kian mekarnya wilayah tak kunjung tiba, bahkan adakalanya makin jauh. ***
K
Bang D
el
Kepala Daerah asal PDIP banyak yang ingkar
Saat senang lupa kawan ...
5
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Bukan Solusi DENGAN apa kita mengukur kinerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum? Awalnya, publik yang berpikir positif memang menaruh harapan besar dengan hadirnya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Tapi, sudah berapa kasus yang diungkap? Alih-alih mengungkap kasus, orang-orang Satgas PMH malah lebih populer sebagai pewacana dan pesilat lidah yang tangguh. Satgas mengaku sudah menerima ribuan pengaduan dari masyarakat mengenai praktik mafia hukum. Baru-baru ini, diumumkan bahwa sudah 2.200 pengaduan yang masuk ke Satgas PMH. Berkait dengan MA dan peradilan di bawahnya, diterima 94 pengaduan. Berkait dengan Kepolisian, diterima 69 laporan, dan berkait dengan para jaksa, diterima 49 pengaduan. Logikanya, pengaduan itu ditindaklanjuti. Tapi, kita belum mendengar apa-apa tentang kinerja Satgas PMH. Juga belum dijelaskan mengenai bagaimana perlakuan terhadap semua pengaduan itu. Sangat disayangkan kalau semua pengaduan itu tidak ditangani hingga tuntas. Padahal, umpan atau ‘entry point’ bagi Satgas PMH sudah lebih dari cukup untuk mengaktualisasikan tugas dan fungsinya. Sebutlah beberapa kasus besar seperti perkara penggelapan pajak dengan tersangka Gayus Tambunan dan perkara lain yang diduga melibatkan pengusaha Paulus Tumewu. Kalau dua kasus ini didalami, banyak kalangan menduga kalau Satgas PMH akan mengungkap banyak kasus tentang praktik mafia hukum. Sebab, publik tahu bahwa peran mafia hukum dalam dunia peradilan kita sangat dominan. Nyatanya, sejak dibentuk hingga kini, belum ada yang sigifikan dari Satgas PMH. Bahkan, di benak publik, sudah terbentuk kesan kalau Satgas PMH diskriminatif dan tebang pilih. Saya dan beberapa kalangan lainnya melihat Satgas begitu sigap merespons kasus anggota PKS Misbakhun, tetapi memalingkan wajah dari skandal Bank Century dan beberapa perkara penggelapan pajak. Satgas PMH dikabarkan juga sempat mendalami belasan perkara ‘illegal logging’ di Riau yang disinyalir sudah ‘diolah’ mafia peradilan. Karena tak juga mengumumkan hasil temuannya, para penggiat lingkungan di Riau menyatakan kecewa pada kinerja Satgas PMH. Karena itu, saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa Satgas MPH yang dibentuk dengan Keppres No 37/2009 itu tidak produktif karena tak tahu harus mengerjakan apa. Maka, tak ada gunanya lagi mempertahankan unit kerja Ad
Oleh : Bambang Soesatyo* Hoc yang satu ini. Satgas MPH hanya bagus pada tingkat ide atau di atas kertas. Tetapi, karena disain kewenangannya serba abu-abu alias tak jelas benar, Satgas MPH malah bisa merusak tatanan. Sesuai namanya, bidikan Satgas MPH mestinya jelas, yakni memburu oknum yang memperdagangkan kasus, memainkan pasal-pasal pidana atau para penyuap aparat penegak hukum. Namun, kita semua tahu bahwa target ideal buruan Satgas MPH itu adalah juga areal kerja polisi, jaksa dan para hakim di pengadilan. Kalau Satgas MPH ingin mereduksi pekerjaan polisi, jaksa dan hakim, kewenangan itu harus dipertegas. Kalau tak ada disain we-
an atau agenda tak terpisah dari proses reformasi institusi-institusi penegak hukum kita. Proses itu sudah dimulai walau tampak tersendat-sendat. Agar jalannya proses itu mulus, kembalikan pekerjaan memberantas mafia hukum kepada institusi penegak hukum, yakni polisi, jaksa dan lembaga peradilan. Karena itu bubarkan Segera Satgas PMH ini, karena berpotensi merusak sistem.
wenang yang tegas dan lugas, Satgas MPH hanya mengacau. Hanya menyebabkan gerak polisi, jaksa dan hakim menjadi kikuk, serba tanggung dan serba ‘ewuh pakewuh’. Bagi saya, Satgas PMH bukan solusi. Bahkan cenderung melemahkan institusi penegak hukum yang sudah ada. Kalau fungsi Satgas PMH terus dibiarkan abu-abu seperti sekarang, dia akan merusak agenda penegakan hukum. Karena orientasinya yang tak jelas itu, saya malah khawatir intervensi Satgas PMH terhadap kerja polisi dan kejaksaan bukan hanya menurunkan kepercayaan diri polisi dan para jaksa, tetapi juga membangunan rivalitas yang tidak sehat. Menurut saya, pemberantas mafia hukum harus menjadi bagi-
Dia tidak muncul dari manamana, hanya dari aparatur negara karena adanya kuasa pada mereka. Berbeda dengan era terdahulu yang tertutup, transisi reformasi sekarang memberi ruang sangat leluasa bagi penegak hukum untuk mengendus praktik korupsi di semua institusi negara. Para penegak hukum berhasil menembus dinding-dinding penutup ruang praktik korupsi yang dikuasai para oknum birokrat. Akses itu ternyata tidak sepenuhnya digunakan sebagai pintu masuk penegakan hukum. Tak semua kasus besar yang dijaring penegak hukum diberi perlakuan hukum sebagaimana seharusnya. Pada banyak kasus besar, dari BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) sampai kasus penggela-
Rahim Birokrasi Ketika mengulas kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan, saya sudah mengatakan bahwa mafia hukum itu lahir, tumbuh dan besar bak gurita dari rahim birokrasi negara.
pan pajak, penegak hukum kita gampang goyah. Tergoda ingin hidup mewah, tangan mereka pun menengadah, siap menerima suap. Merasakan nikmat dari kolusi itu, penegak hukum pun masuk perangkap mafia pencurian kekayaan negara. Polisi, jaksa hingga hakim di pengadilan pun mulai terbiasa berkolusi dengan oknum birokrat yang korup. Oknum birokrat mencuri uang negara, dan penegak hukum kita melindungi mereka manakala mereka terjaring operasi pemberantasan korupsi. Ini adalah sebuah jaringan mafia yang pastinya sangat ‘powerfull’. Tak ada satu pun kekuatan di luar mereka yang bisa meruntuhkan kekuatan itu. Hanya kekuatan dari dalamlah yang bisa memorakporandakan kekuatann mafia itu. Dan, itulah yang terjadi pada kasus Gayus Tambunan, birokrat muda di kantor Ditjen Pajak yang kini menjadi tersangka kasus penggelapan pajak. Dalam lakon penggelapan pajak oleh Gayus, kita mendapat gambaran sangat utuh tentang bagaimana oknum birokrat dan para penegak hukum melakukan kejahatan terhadap negara dan rakyat. Gayus mencuri uang pajak, polisi merekayasa berkas acara pemeriksaan (BAP), jaksa membuat dakwaan yang meringankan, dan pengadilan pun membebaskan Gayus. Kesimpulannya, selama institusi penegak hukum kita belum bersih atau tak pernah mau bersihbersih, jangan sekalipun percaya atau yakin bahwa penegakan hukum kita akan mencapai tujuan besarnya, yakni mewujudkan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. Melihat kekuatan mafia hukum sedemikian besar itu, apa mungkin sebuah unit kerja ad hoc bisa meruntuhkannya? Pastinya tak mungkin. Hanya dengan reformasi institusi penegak hukum, mafia hukum bisa diberantas. Mereka kuat di dalam. Karena itu, hanya kekuatan reformis dari dalam pula yang bisa melawan dan meruntuhkan mafia hukum. Satgas PMH dibentuk karena menurunnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Menurut saya, strategi ini salah besar. Sebab, taruhannya adalah kemungkinan gagalnya reformasi hukum. Yang bisa terjadi mustru sebaliknya, yakni gerakan terselubung melawan Satgas PMH itu sendiri. Akibatnya adalah aksi pemberantasannya tidak jalan, sementara mafia hukumnya sendiri justru makin solid. *Penulis adalah anggota Komisi III DPR RI, yang antara lain membidangi masalah hukum
Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.
SURAT A NDA Jalan Rusak Mengganggu JIKA Anda keluar tol Meruya dan mengambil jalur lurus, pasti akan menemukan jalan yang lebar nan luas yang ujungnya menuju Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Namun sebelum sampai ujung jalan, Anda akan menjumpai kenyataan bahwa jalan sepanjang sekitar 150 meter, dan beberapa meter dari gerbang tol itu rusak parah. Upaya penimbunan oleh warga dengan harapan mendapat imbalan uang receh hanya berfungsi sesaat. Sebab jika hujan turun, kubangan akan muncul lagi. Ironisnya, jalan yang berada disisi tol Jakarta-Merak itu sudah sejak beberapa tahun lalu tidak diperhatikan. Padahal, di daerah itu berdiri sebuah ruko dan ko-
mplek sekolah elite yang menampung putra putrid orang kaya, dan jika jalan itu diperbaiki tentulah akses mudah mencapai sekolah dan pusat grosis kebutuhan rumah tangga. Kepada pejabat yang berwenang mengurusi infrasutruktur perkotaan ini, kami berharap jalan tersebut segera diperbaiki. Sebab yang kami dapatkan informasi, kondisi jalan yang rusak itu telah dimanfaatkan penjahat untuk memeras pengendara atau pengemudi mobil ketika laju kendaraannya melambat. Apalagi lampu penerangan jalan dibiarkan mati. Sarwono Jl. Haji Saaba, Kembangan
Komentari Redenominasi Rupiah DALAM tayangan TV kemarin malam -2 Juli 2010- kita dikejutkan oleh Darmin Nasution, yang berencana bahwa semua uang yang sudah dikeluarkan BI akan ‘dipotong 1000’: uang Rp 100 000 akan menjadi Rp 100 saja, dll. ... tapi uang recekan diapain? Ini suatu tindakan gila dan membabi buta belaka. Sewaktu di zaman Soekarno, Gubernur BI Syafrudin Prawiranegara memotong uang Rp 100 000 menjadi Rp 100, hanyalah karena run away inflation naik sesukanya 600-800 persen sebagai akibat dari belanja negara yang dilakukan dengan pencetakan uang saja hingga menaikkan harga semaunya. Bedanya antara Syafrudin dan Darmin, hanyalah karena Syafrudin memang
ahli-moneter walaupun latar belakangnya pendidikan SH, sedang Darmin sama sekali buta-huruf mengenai teori moneter dan keBank Sentral-an, walaupun ijazahnya dari Sorbonne, Paris. Pada zaman Syafrudin, begitu cepatnya peredaran uang, hingga timbul kecenderungan kuat untuk tidak memegang cash, tapi lari ke barang hingga harga barang membubung terus. Sekarang pada zaman Darmin, tak ada inflasi dan tak ada kecenderungan lari ke barang dan atau kecenderungan untuk tak memegang cash. Walaupun rakyat kecil makin tak mampu memegang cash tapi itu timbul karena pendapatan mereka makin kecil; tapi orang kaya bangsa
sendiri (anggota KADIN, BUMN, Pertamina dan BI serta perbankan Pemerintah) dan asing semakin lebih kaya lagi dan mampu memperoleh cash banyak -khusus sebagai akibat penerimaan cash yang berlebih-lebihan, tapi disimpan di luar negeri atau dibelanjakan di dalam negeri. Export-lah sumber peredaran uang terbanyak disusul belanja pengeluaran birokrasi raksasa pemerintahan Kabinet SBY. Rakyat kecil makin tersudut dan terpisah dari ekonomi modern. Kepincangan antara si kaya dan rakyat si miskin semakin melebar. Kepincangan ini dan kepincangan struktur dan pertumbuhan perekonomian kita sudah lama berlangsung dengan timbulnya high cost economy dan high’valas’-export-revenues dari sejak krisis-valas 1998 hingga detik ini.
Kepincangan tsb akan lebih dipercepat dan diperburuk lagi oleh Darmin Nasution. Adakah rasa malu dan jujur ilmiah dari Darmin? Darmin, sama sekali tidak mempedulikan penjualan SBI yang merugikan BI -dan negara sendiri- lebih dari Rp 20 triliun setiap tahun, dll yang sudah sering kami kemukakan selama ini. Ya, Darmin buta total tentang berlakunya Undang-Undang palsu BI No. 23, 1999. Darmin juga pendukung 1 000 000 persen dari Sri Mulyani yang dengan kebijakan-moneternya melanggar prinsip-prinsip dan dalil ilmu moneter membail out Bank Century dan mencaploknya kemudian menjadi Bank Mutiara milik pemerintah. HMT Oppusunggu website: www.hmtoppusunggu.wordpress.com
Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.
lahraga
Suluh Indonesia, Kamis 5 Agustus 2010
6
Persik Terancam Sanksi JAKARTA - Persik Kediri terancam sanksi tegas dari PT Liga Indonesia jika tidak mampu menggelar pertandingan tunda melawan Persebaya Surabaya sesuai dengan jadwal yang rencananya digelar di Stadion Brawijaya Kediri Kamis ini. “Jika pertandingan gagal digelar ma ka Liga bisa langsung mengeksekusi sesuai dengan manual Liga tanpa menunggu sidang komisi disiplin PSSI,” CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono di Jakarta, kemarin. Sesuai manual jika tak mampu menggelar pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya maka tim tersebut dinyatakan kalah WO dan tim lawan berhak menang 3-0. Joko men-
jelaskan pertandingan ulang antara Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya sudah tak bisa dijadwalkan ulang karena sudah tidak ada waktu luang untuk menggelar pertandingan itu. “Tanggal 8 nanti play off akan digelar. Jadi tidak ada waktu lagi untuk menunda pertandingan,” katanya. Pertandingan antara Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya terancam gagal digelar karena ijin pertandingan dari aparat keamanan dicabut karena alasan keamanan. Kondisi itu jelas sangat menguntungkan Persebaya. Jika pertandingan itu batal digelar maka tim asal Surabaya itu berhak lolos ke babak play off dan punya peluang untuk bertahan di
kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2010/ 2011. Pada babak play off yang rencananya digelar di Stadion Jatidiri Semarang Jawa Tengah, anak asuh Rudy Keljes itu akan menghadapi wakil dari tanah Papua yaitu Persiram Raja Ampat. Persik Kediri jika benar-benar tidak mampu menggelar pertandingan selain dinyatakan kalah WO juga harus turun kasta ke Divisi Utama menyusul dua tim lainnya yaitu Pelita Jaya Karawang dan Persitara Jakarta Utara. Sementara itu tim promosi yang akan menggantikan ketiga tim pada Indonesia Super League (ISL) 2010/2011 adalah Persibo Bojonegoro, Deltras Sidoarjo dan Semen Padang. (ant)
Rio Haryanto Ingin Pertahankan Peringkat SOLO - Pembalap asal Jawa Tengah (Jateng) Rio Haryanto ingin mempertahankan peringkatnya pada Series Grand Prix 3 (GP3) 2010, yang akan berlangsung di arena Belgia, bulan ini. “Di seri GP3 saya menempati peringkat lima, setelah pembalap Meksiko Esteban Gutierrez, Robert Wickens (Kanada), Nico Muller (Swis), Alexander Rossi (Amerika Serikat),” katanya di Surakarta, kemarin. Pernyataan itu disampaikannya usai membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kantor Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Surakarta. Menurut Rio, persaingan di kejuaraan GP3 sangat ketat, sehingga untuk menempati urutan lima besar tersebut sudah baik. Ia sebelumnya juga pernah menjuarai GP3 Series di Istanbul,
Turki, pada 30 Mei 2010. Pembalap berusia 17 tahun yang bergabung tim Manor Racing itu mampu masuk finis terdepan. Dalam seri tersebut Rio mampu mencatat waktu terbaik 27 menit 8,058 detik atau terpaut 2,206 detik dari pembalap Miki Monras (Kanada) dan berhasil memperbaiki peringkatnya dari posisi ke-16 ke posisi ketujuh pada klasemen sementara GP3. “Saya ingin tetap bertahan diperingkat lima besar, pada race di Belgia nanti,” kata Rio yang juga pembalab peraih penghargaan IMI Awards 2010 karena prestasinya mengharumkan nama bangsa di pentas balap internasional. Menyinggung pembalap kelas internasional yang masih mencari SIM, kata Rio, sebagai seorang pembalap harus mem-
beri contoh yang baik kepada teman-teman remaja dalam ketertiban lalu lintas di jalanan. “Saya mencari SIM A dan C sesuai prosedur karena pelayanan juga sudah cepat dan mudah,” kata Rio. Meskipun dirinya seorang pembalap bukan kemudian terus mencari SIM lebih mudah dibanding orang biasa, tapi justru memberi contoh bagi pemuda sekarang untuk mengurus SIM sebagai syarat perlengkapan pengemudi. Sementara Wakil Kepala Satlantas Poltabes Surakarta, AKP Suwito, menjelaskan, Rio Haryanto datang ke Satlantas untuk membuat SIM A dan C sesuai prosedural. Menurut Suwito, meskipun Rio Haryanto sebagai pembalap terkenal, tetapi dia tetap mentaati tertib lalu lintas. Hal itu, bisa dicontoh para remaja sekarang. (ant)
Telkom Kembali Dukung Tour d’Indonesia JAKARTA - PT Telkom Indonesia kembali mendukung penuh pelaksanaan balap sepeda paling bergengsi di Indonesia yaitu “Speedy Tour d’Indonesia 2010" yang akan menempuh jarak 1.172,6 kilo meter. Sebelumnya, PT Telkom Indonesia telah mendukung penuh pada “Speedy Tour d’Indonesia” tahun 2008 dan 2009 yang mengambil rute dari Jakarta hingga Denpasar, Bali. Untuk tahun ini pelaksanaannya mulai 24 Oktober hingga 4 November. “Kami senang bisa berpartisipasi pada even internasional ini. Kami ingin pembalap Indonesia mampu menjadi yang tercepat seperti Speedy,” kata Direktur PT Telkom Indonesia Rinaldi Firmansyah di sela penandatanganan nota kesepahaman dengan PB ISSI di Jakarta, Rabu. Menurut dia, selain mendukung penuh pelaksanaan balap sepeda terbesar di Indonesia, pihaknya juga mendukung penuh media pendukung termasuk internet bagi yang terlibat pada even yang telah masuk kalender “United Cycling Internationale” (UCI). “Speedy Tour d’Indonesia” 2010 dari Jakarta menuju Denpasar, Bali, ini selain akan merebutkan Piala Presiden Republik Indonesia juga merebutkan uang
tunai sebesar 100 ribu dolar AS. “Speedy Tour d’Indonesia selain digunakan untuk pembinaan atlet juga untuk mendorong kepariwisataan Indonesia serta menjawab kekhawatiran dunia terkait dengan isu krisis lingkungan dan energi,” katanya menambahkan. Sementara itu, Ketua Umum PB ISSI Panny Tanjung mengaku senang dengan diadakannya kembali balapan terbesar di Indonesia yang didukung penuh oleh PT Telkom Indonesia, seperti dua balapan sebelumnya. “Kami yakin, pelaksanaan tahun ini akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap, seluruh pembalap yang hadir mampu memberikan yang terbaik,” ujarnya saat dikonfirmasi. “Speedy Tour d’Indonesia 2010" dibuka dengan “Team Time Trial” (TTT) di Jakarta sejauh 60 km. Dilanjutkan BandungCirebon 155 km, Cirebon-Pekalongan 135 km, Pekalongan-Semarang 104 km, Semarang-Yogyakarta 143,8 km. Selanjutnya rute terpanjang yaitu Yogyakarta-Madiun (Sarangan) 195,3 km, Madiun (Sarangan)-Surabaya 182 km, Gilamanuk-Denpasar 147 km dan ditutup dengan Renon-Criterium 50 km. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TOUR D’INDONESIA - Dirut PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Rinaldi Firmansyah mencoba mengayuh sepeda, pada pengumuman lomba balap sepeda Speedy Tour D’Indonesia 2010, di Jakarta kemarin.
Bisnis Jakarta/ant
PEMAIN NATURALISASI - Irfan Bachdim, (kanan) mencetak dua gol ke gawang Garuda Putih dalam laga amal di Stadion Gajayana Malang, kemarin.
Pemain Blasteran Menangkan Garuda Merah MALANG - Pemain blasteran (keturunan indonesia), Irfan Bachdim yang bermain di FC Utrecht en HFC Haarlem, Belanda, mampu memenangkan tim Garuda Merah atas Garuda Putih 4-1 dalam laga amal yang berlangsung di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Rabu Sore. Irfan dalam pertandingan ini mencetak dua gol pada menit ke 11 dan 75, sementara pemain blasteran lainnya, Kim Jeffry Kurniawan yang bermain di FC Heidelsheim, Jerman, mencetak satu gol di menit ke 7. Sedangkan gol terakhir untuk Tim Garuda Merah dicetak pemain Persiba, Ferry Ariawan di menit ke 76, dan gol satusatunya untuk Tim Garuda Putih dicetak juga oleh Pemain Persebaya, M Taufik di menit ke 62. Dalam pertandingan persahabatan itu, Tim Garuda Merah yang diasuh oleh Pelatih Subangkit, sejak babak pertama sudah menguasai pertan-
dingan dan penyerangannya dibangun secara rapi, sehingga ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit, telah mampu mencetak gol melalui kaki Irfan Bachdim dengan memanfaatkan umpan terobosan Ahmad Bustomi. Sementara itu, Tim Garuda Putih yang diasuh Pelatih Jaya Hartono lebih banyak bermain bertahan dan kurang kerja sama, sehingga Jaya Hartono menarik keluar pemain “blasteran” yang memperkuat Tim Garuda Putih, Alesandro Trabucco pada menit ke 25 dan digantikan oleh M Taufik. Pergantian pemain akhirnya membawa hasil, dan Tim Garuda Putih yang dimotori Eka Ramdani berhasil memperkecil kedudukan melalui kaki M Taufik di menit 62. Meskipun mampu memperkecil kekalahan, namun hingga akhir pertandingan Tim Garuda Merah tetap meme-
nangkan pertandingan atas Garuda Putih dengan skor 4-1. Ditemui usai laga, Irfan Bachdim mengaku senang dengan pertandingan amal ini, sebab dia melihat pemain-pemain muda Indonesia mempunyai bakat, sehingga hanya butuh waktu saja untuk bisa bermain seperti tim-tim yang ada di Belanda. “Saya rasa permainan anak muda Indonesia tidak kalah dengan Belanda, dan hanya butuh waktu saja agar bisa bermain seperti tim-tim yang ada di Belanda. Saya juga senang bisa bermain dengan teman-teman di Indonesia,” ujar Irfan yang berkeinginan sekali bermain di Indonesia ini. Irfan berharap, dirinya bisa cepat bergabung dengan teman-temannya di Indonesia, meski saat ini masih terkendala dengan status kewarganegaraannya di Belanda. “Saya sangat berkeinginan bermain di sini, dan saya suka bermain di
Indonesia,” katanya. Sementara itu, Pelatih Tim Garuda Merah, Subangkit menilai, permainan dari pemain blasteran sangat bagus dan mempunyai kelebihan ketrampilan dibanding pemain muda Indonesia. Namun secara keseluruhan, pemain muda Indonesia tidak kalah. “Pemain muda kita tidak kalah, sebab mereka juga mampu mengimbangi permainan pemain blasteran,” katanya. Ketua Penyelenggara pertandingan, Irwantoro, mengatakan, hasil dari laga amal ini akan disumbangkan kepada dua tokoh yang sangat peduli terhadap perkembangan sepakbola di tanah air, yakni Lucky Acub Zaenal serta Rusdy Bahalwan. “Hasil tiket dari laga amal ini akan kita sumbangkan kepada dua tokoh tersebut, sebab perjuangan mereka sangat besar dan patut mendapatkan perhatian dan penghargaan,” katanya. (ant)
lahraga
Suluh Indonesia, Kamis 5 Agustus 2010
7
Giliran Blackburn Dibidik Pengusaha India BLACKBURN - Blackburn Rovers bisa menjadi klub Liga Primer berikutnya yang jadi milik orang asing. Pengusaha India, Ahsan Ali Syed, dilaporkan sedang berusaha membeli Blackburn. Dilansir Daily Telegraph, Syed menawarkan proposal untuk menghapus utang-utang Blackburn dan akan menanamkan uang untuk memperbaiki prestasi klub yang sering berada di papan bawah itu. Blackburn saat ini memiliki utang sekitar 20 juta poundsterling. Klub yang pernah jadi juara Premiership musim 199495 tersebut saat ini dikuasai oleh para ahli waris almarhum Jack Walker. Syed yang merupakan pemimpin firma investasi Bahrain-Swiss, Western Gulf Advisory, dilaporkan telah mendekati penasihat Blackburn, Roth-
schild, dan siap mengambil alih klub itu dengan nilai 300 juta poundsterling. Pihak Blackburn menolak mengomentari kabar ini dan menyatakan isu ini ada dalam penanganan Rothschild meski mengakui bahwa mereka tertarik dengan penawaran tersebut. Chairman Blackburn John Williams juga secara terbuka menyatakan pihaknya tengah bernegosiasi dengan sejumlah pihak tentang kemungkinan pengambilalihan. “Ada beberapa pihak yang tertarik membeli kami dan diskusi sedang berjalan,” kata Williams. Saat ini, ada sembilan klub Liga Inggris yang berada di tangan asing. Mereka adalah Arsenal, Aston Villa, Birmingham City, Chelsea, Fulham, Liverpool, Manchester City, Manchester United dan Sunderland. (grd)
Messi Absen di Laga Pertama Barca SEOUL - Superstar asal Argentina Lionel Messi tidak akan bermain dalam pertandingan pertama Barcelona di Korea Selatan, Rabu (4/8), melawan tim “all-star”, kata pelatih Barca Pep Guardiola, kemarin. Guardiola mengatakan bahwa Messi - yang penampilannya di Piala Dunia berakhir mengecewakan ketika tim Argentina dibabat Jerman 4-0 pada perempat final - baru saja kembali dari liburan dan belum fit. “Ia (Messi) tidak akan main,” kata Guardiola, yang membawa Barca menuju dua gelar liga berturut-turut serta Liga Champions 2009 dan Piala Spanyol 2009. “Ia baru berlatih sekali, dan belum siap untuk main. Memainkan dia akan berisiko. Ia akan main jika ia sudah kembali ke performanya.” Guardiola,
yang timnya akan bermain dengan seragam hijau, seragam tandang garis-garis pertama mereka sejak musim 1996-97, mengatakan, jika Barcelona gagal mengontrak kapten Arsenal Cesc Fabregas, ia yakin para pemain yang sudah berada dalam tim mampu meraih lebih banyak keberhasilan musim mendatang. “Bursa transfer akan ditutup pada akhir bulan ini. Kami belum meniadakan kemungkinan bahwa ia akan datang, atau bahwa ia tidak akan datang,” kata Guardiola. “Jika kami bisa melakukan sesuatu maka kami akan melakukannya, tetapi jika kami harus bekerja tanpa dia kami akan bekerja dengan para pemain yang sudah melalui sistem (kepelatihan) remaja, karena mereka sudah cukup memberi kami jaminan.” (ant)
Suluh Indonesia/ist
MILIK ASING - Setelah beberapa klub di Inggris dimiliki pengusaha asing, kini giliran Blackburn Rovers dilirik pengusaha asal India.
Mourinho Janjikan Dua Gelar MADRID - Sudah dua musim Real Madrid tak menambah gelar juaranya. Bersama Jose Mourinho, fans Los Merengues boleh optimistis akan ada trofi didapat pada akhir musim nanti. Jumlahnya pun dua. Mourinho beberapa hari lalu meminta Madridista bersabar untuk bisa melihat tim kebanggaannya memenangi gelar di musim 2010/2011 ini. Meski terkenal bertangan dingin, pelatih asal Portugal itu menyebut asimilasi dan adaptasi sebagai proses yang tak mungkin dihindari. Tapi Mourinho sesungguhnya sangat pede kalau dia akan bisa langsung menambah trofi ke lemari piala di Santiago Bernabeu. Tak cuma satu, mantan pembesut Chelsea dan Inter Milan itu bisa
langsung memberi dua. “Satu titel tidak. Setidaknya dua. Dalam tujuh tahun, dengan pengecualian saat saya meninggalkan Chelsea di September atau November, saya memenangi titel lagi dan lagi,” cetus Mourinho di AS. Bukan sekadar omong kosong yang diucapkan Mourinho. Saat pertama membesut FC Porto, dia bisa langsung memberi tiga gelar pada raksasa Portugal tersebut. Kondisi serupa dia ulang di Stamford Bridge bersama Chelsea, dengan selalu memberi dua gelar setiap musim selama empat tahun. Sementara di musim pertama bersama Inter Milan, Mourinho memberi titel Seri A dan Super Coppa Italia. Sesungguhnya prestasi Mourinho terus membaik dari musim ke musim. Di musim
kedua bersama Porto di memberi tiga gelar, termasuk trofi Liga Champions, sementara bersama The Blues dia bisa mengantar John Terry cs masuk semifinal. Tahun ini, yang merupakan musim keduanya bersama Inter Milan, sejarah besar dia beri pada Nerazzurri menyusul diraihnya treble winners. “Saya selalu bilang kalau tahun kedua adalah tahunnya kematangan. Tahun di mana saya menjadi juara Eropa bersama Porto, tahun di mana Chelsea menjuarai Premier League dengan lebih mudah, dengan dua kali masuk semifinal Liga Champions. Saya masih termasuk pelatih muda, (tapi) 17 gelar di tiga kompetisi liga yang berbeda membuat saya seperti seorang veteran,” pungkas pelatih 47 tahun itu. (grd)
LeBron Debut di Heat Lawan Boston
Fish Menang Sebelas Kali Berturut-Turut WASHINGTON - Petenis Amerika Mardy Fish memenangi pertandingan ATP ke-11 berturut-turut, Selasa, dengan mengalahkan petenis Serbia Viktor Troicki 6-4, 6-3 untuk mencapai putaran ketiga turnamen berhadiah 1,4 juta dolar AS Washington Classic. Petenis terkemuka di AS berusia 28 tahun, yang meraih gelar ATP bulan lalu di Newport dan Atlanta untuk mengawali kemenangan beruntun tersebut, peringkatnya naik dari 79 ke 35 dan rekor menang-kalahnya meningkat menjadi 29-11 musim ini. Lawan selanjutnya bagi Fish adalah pemenang pertandingan antara petenis Kroasia unggulan keempat Mario Cilic dan
Denis Istomin dari Uzbekhistan. Petenis Belgia Xavier Malisse melangkah maju dengan kemenangan 7-5, 6-4 atas petenis Prancis Julien Benneteau. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Belanda Thiemo de Bakker atau petenis AS unggulan kelima John Isner. Tiga kali juara Washington Andy Roddick, uggulan kedua asal AS, akan bertemu petenis kualifikasi asal Slovenia Grega Zemlja dan petenis Spanyol unggulan ketiga Fernando Verdasco akan melawan petenis Jerman Michael Berrer pada pertandingan terakhir pada turnamen lapangan keras, merupakan pemanasan AS Terbuka yang akan dimulai akhir bulan ini. (ant)
NEW YORK - LeBron James, yang dua kali terpilih sebagai Pemain Terbaik (MVP) NBA dan meninggalkan Cleveland untuk berkiprah di Miami pada Juli lalu, akan melakukan debutnya bagi Heat di Boston pada 26 Oktober mendatang dalam pertandingan pembukaan musim NBA, demikian diumumkan liga itu Selasa. James bergabung dengan teman-temannya Dwyane Wade dan Chris Bosh dalam daftar pemain Heat dan diikuti pula oleh pemain tengah asal Lithuania, yang juga mantan bintang Cavaliers, pada skuad Heat yang diperkirakan akan menantang bagi kejuaraan tersebut di musim 2010-2011. Miami akan bertemu dengan juara Wilayah Timur Celtics yang dipimpin oleh Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo dan Ray Allen. Mereka memaksa Los Angeles Lakers melakoni batas tujuh-pertandingan sebelum kalah pada Final NBA Juni lalu. James dan klub Heat akan mengunjungi Kobe Bryant dan Lakers pada 25 Desember mendatang dalam pertunjukkan Hari Natal yang akan menampilkan lima pertandingan tim teratas NBA pada hari libur tersebut. Program musim-reguler NBA selengkapnya akan diumumkan Selasa mendatang. (ant)
Gina Akhirnya Capai Puncak Kilimanjaro JAKARTA - Gina Afriani, wanita satu-satunya dari enam anggota tim Eksepedisi 7 Puncak Dunia (7 Summits) akhirnya berhasil mencapai puncak Uhuru (5895m) di Gunung Kilimanjaro, Tanzania, Selasa (3/8) pagi waktu setempat. Menurut Ketua Harian Tim Ekspedisi Yoppie Rikson melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, Gina sebelumnya sempat terserang “hipothermia”, yaitu penyakit ketinggian yang mengakibatkan hilangnya panas tubuh secara mendadak. Akibatnya, Gina tidak bisa ikut bersama rekan-rekannya yang telah mencapai puncak pada Minggu (1/8) lalu. Tapi karena motivasi yang tinggi, Gina bertekad untuk mencapai puncak tertinggi di benua Afrika tersebut setelah didampingi oleh pendaki senior Hendricus F. Mutter dari Wanadri. Apa yang dialami Gina sebelumnya cukup menyesakkan karena ia secara mendadak terserang “hipothermia” ketika hanya tinggal 300 meter lagi menuju puncak Uhuru. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan, Gina terpaksa dievakuasi turun dengan didampingi Hendricus serta seorang porter, sementara anggota tim yang lain meneruskan perjalanan sampai mencapai puncak. Mereka pun kembali ke Kibo (Hut) di ketinggian 4750 meter di atas permukaan laut untuk memulihkan kondisi. Dengan persiapan yang lebih matang sehari kemudian, Gina bertekad untuk melanjutkan upaya mencapai puncak dan kembali didampingi Hendricus, perjuangan gadis kelahiran Sumedang 5 April 1988 itu tidak sia-sia dan akhirnya berhasil mencapai puncak seperti rekan-rekannya. Tim inti lainnya yang terdiri dari Ardhesir Yaftebbi, Iwan Irawan, Fajri Al Luthfi, Nurhuda, Martin Rimbawan, beserta dua orang pendaki senior dari Wanadri dan tim media, melanjutkan perjalanan turun dari Kibo menuju ke Marangu, desa di pintu gerbang pendakian, dan langsung ke kota Arusha, Tanzania. Sepanjang Rabu, tim memulihkan kondisi di Arusha sebelum melanjutkan perjalanan ke Mount Elbrus di Rusia. Dua orang pendaki senior Wanadri, Iwan Abdurrachman (63 th) dan Remy Tjahari (65 th), Rabu, dijadwalkan bertolak kembali Jakarta, sementara tim Ekspedisi dan wartawan dari Metro TV dan Kompas rencananya akan berangkat dari Tanzania ke Moscow, pada Kamis (5/8). (ant)
Nasi nal
Suluh Indonesia, Kamis 5 Agustus 2010
8
Minum Miras Oplosan
Enam Orang Tewas BLITAR - Polresta Blitar, Jatim sedang menyelidiki kasus tewasnya enam orang akibat mengkonsumsi minuman keras berkadar alkohol tinggi. ‘’Kami masih menyelidiki kasus ini, termasuk murni karena kelebihan dosis atau karena sebab lainnya,” kata Kasat Reskrim Polresta Blitar AKP Purdiyanto di Blitar, kemarin. Ia mengaku, saat ini masih mengumpulkan informasi terkait dengan kasus tersebut. Pihaknya juga sudah menyita belasan botol minuman keras merek Bintang Kuntul yang berkadar alkohol hingga 16 persen. ‘’Kami juga menyita sejumlah minuman bersoda yang digunakan para korban sebagai campuran. Barangbarang itu kami sita sebagai bukti,” katanya. Purdiyanto menduga, kandungan alkohol yang cukup tinggi tersebut yang membuat para korban tewas. Namun, pihaknya masih akan membawa ke laboratorium Kepolisian Daerah Jawa Timur, untuk mengetahui jenis, maupun ba-
han yang digunakan. Ia mengatakan, pihaknya juga akan berupaya menyelidiki penjual minuman tersebut karena peredarannya bisa membahayakan banyak orang termasuk kematian. “Tentunya, kami akan berupaya menyelidiki penjual minuman tersebut. Jika dikonsumsi bisa mengancam jiwa,” katanya. Sementara itu, hingga kini keenam jenazah yang merupakan warga Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, tersebut sudah dibawa oleh keluarga masing-masing usai dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo, Kota Blitar. Keenam korban tersebut adalah Edi Wiyono (25), David Endra (24), Edi Susilo (30), ketiganya adalah warga Kelurahan Gedog. Sementara itu, korban lainya adalah Hermawan dan Sadeni (35), keduanya warga Kelurahan Tlumpu, dan korban terakhir adalah Kholiq, warga kelurahan Bendogerit. (ant)
Kapal Tabrakan
Belasan Hilang MAKASSAR - Syahbandar Makassar yang mengeluarkan data resmi mengenai anak buah kapal (ABK) KM Trisal Pratama yang bertabrakan dengan KM Indi Matam berbeda dengan data ABK. Kepala Syahbandar Makassar Afrianus Tapangan di Makassar, kemarin mengatakan, data yang diterimanya dari agen kapal PT Mariajasa Pratama jumlah anak buah kapal (ABK) sebanyak 18 orang. ‘’Saya terima data sebanyak 18 orang, sebelas diantaranya sudah diselamatkan sedangkan yang masih dalam pencarian tersisa tujuh orang. Namun, ini bukan data akhir,” katanya. Salah satu ABK yang bertugas sebagai kadet deck, Marianus mengaku jika jumlah ABK diatas kapal sebanyak 23 orang termasuk dirinya. Dirinya sejak dua bulan lalu sudah bergabung dengan kapal pengangkut semen terse-
Suluh Indonesia/ant
DIEVAKUASI - Fadilla (1thn), salah seorang bocah korban kapal tabrakan, digedong petugas kesehatan saat dievakuasi bersama 10 awak KM Trisal Pratama di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, kemarin. KM Trisal Pratama tabrakan dengan KM Indimatam V diperairan Selayar, tujuh awak dan penumpang masih belum ditemukan.
85 Persen Daerah Otonom
but karena mendapatkan tugas belajar dari sekolahnya SMK Perkapalan Santo Paskali, NTT. ‘’Saya sudah dua bulan bergabung di KM Trisal Pratama bersama teman saya Yothan Monica Pola sebagai kadet deck, tetapi hingga saat ini saya belum mendapat kabar dari teman saya itu,” ujarnya. 11 ABK yang ditemukan oleh KM Tilongkabila dan KM Kencana yakni, Kisman Husen (Masinis), Abdul Mohin (Bosun), Viktor (juru mudi), Debi (juru mudi), Andri (juru mudi) Hamsah 28 (Kelasi) Subair 19 (Kelasi) Joko Santoso (Oiler) Roni 39 (Operator Crem), Marianus Sono (Kadet Deck) serta Fadilah balita satu tahun. Sebelumnya, tabrakan dua kapal yang terjadi sekitar pukul 03.20 Wita itu menenggalamkan KM Trisal Pratama. (ant)
Kurang Berikan Layanan TERNATE - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan 85 persen dari daerahdaerah otonom di Indonesia tidak cukup untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan Presiden dalam sambutannya pada peresmian pemindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi, di Lapangan Ngaralamo, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemimpin daerah dari tingkat gubernur sampai bupati/walikota untuk mengutamakan kepentingan pub-
lik dalam pengelolaan anggaran. ‘’Oleh karena itu, mumpung belum lama berjalan terlalu jauh, saya ingatkan para gubernur, bupati, walikota, seluruh Indonesia kalau ada anggaran pusat dan daerah utamakan untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat,” tuturnya. Kepala Negara mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mengutamakan penggunaan anggaran tidak berdampak langsung kepada masyarakat seperti pembangunan kantor gubernur atau gedung DPRD yang terlalu megah. Anggaran, lanjut dia, lebih baik dialokasikan untuk kepentingan publik seperti
pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, listrik, air dan jalan. Khusus untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Presiden berpesan agar ibu kota Sofifi yang berada di poros Pulau Halmahera difungsikan secara baik. ‘’Persiapkan dan terus bangun fasilitas publik yang diharapkan,” ujarnya. Pulau Halmahera Secara definitif, Maluku Utara yang diresmikan menjadi provinsi terpisah dari Maluku pada 12 Oktober 1999 melalui UU No 46 Tahun 1999 beribu kota di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, terletak di Bukit Gozale,
Menderita HIV/AIDS
1.200 Warga Malang camatan Kalipare,” ujarnya. Antisipasi untuk meluasnya wabah chikungunya itu, Dinkes Malang telah melakukan sosialisasi kepada masya-rakat agar berpola hidup bersih dan sehat dengan cara memberantas sarang nyamuk. ‘’Dinkes juga melakukan peningkatan penanganan secara terpadu mulai dari tingkat bawah serta terus melakukan penyuluhan mengenai pencegahan dini melalui program 3M plus,” katanya. Fauzi menyebutkan mayoritas penderita penyakit “chikungunya” di Kabupaten Malang disebabkan kurangnya masyarakat dalam menjaga kebersihannya, ditambah adanya peralihan atau pergantian musim. ‘’Pergantian dari musim hujan menuju kemarau ini juga menjadi penyebabkan meningkatnya jumlah penderita chikungunya di daerah ini,” ujarnya. (ant)
SOREANG - Jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bandung, kini telah mencapai 90 orang. ‘’Mungkin jumlah itu akan lebih banyak lagi kalau ditambah dengan ODHA di luar keluarga miskin,” kata Ketua Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) FKPSM Kabupaten Bandung Juhara di Bandung, kemarin. FPKSM Kabupaten Bandung, lanjut Juhara, hanya mendata ODHA yang hidup di bawah garis kemiskinan yang memerlukan bantuan untuk dapat menjalani hidupnya secara layak di tengah masyarakat. Data tersebut juga menunjukkan, 90 ODHA itu merupakan usia produktif antara 25 tahun hingga 45 tahun, sehingga, menurut Juhara bila tidak mendapat bantuan
kan secara terpadu dan terkoordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) tingkat Provinsi Bali maupun kabupaten/kota di daerah ini. Kucuran dana pemerintah pusat dan APBD Bali untuk pemberdayaan masyarakat itu disalurkan lewat 19 SKPD, yang programnya disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban masingmasing SKPD. Demikian pula dana yang
bersumber dari APBD kabupaten/kota se Bali untuk berbagai kegiatan dan program, ditangani oleh SKPD terkait di masing-masing kabupaten/ kota di daerah ini. Berbagai kegiatan dan program pengentasan penyandang kemiskinan tersebut menurut Ketut Teneng, penanggungjawabnya di tingkat Provinsi Bali adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan di tingkat kabupaten/kota adalah BPMPD kabupaten/kota bersangkutan. Sebanyak 19 SKPD yang ikutserta dalam program pengentasan tersebut antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Per-
tanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Dinas Kehutanan, Dinas kebudayaan dan Dinas Pariwisata. ‘’Kegiatan dan program antar-SKPD saling terkait dan mendukung satu sama lainnya, dengan harapan mampu mempercepat pemberdayaan masyarakat dan pengentasan penyandang kemiskinan di Bali,” ucap Ketut Teneng berharap. Bali dalam mengentaskan peyandang kemiskinan menurut Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesra Pemprov Bali I Ketut Wija, secara bertahap mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4,8 persen melalui
Pengangguran di Bali
Capai 75.635 Orang
Bali Alokasikan Dana Rp 1,136 Triliun BALI memperoleh alokasi dana sebesar Rp 1,136 triliun untuk membiayai berbagai program pengentasan penyandang kemiskinan dalam 2010, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 611,135 miliar.
akan semakin merasa terkucilkan hidupnya. Karena itu katanya, selain mendapat pendampingan dari PSM, mereka juga mendapat bantuan kesehatan, pendidikan, dan permodalan dari instansi terkait, agar dapat hidup layak di tengah masyarakat. ‘’Dengan bantuan tersebut, mudah-mudahan mereka tidak lagi merasa terkucilkan, sehingga dapat hidup mandiri secara layak, seperti orang lain yang hidup tanpa HIV dan AIDS,” ujar Juhara. ODHA terbanyak, ujar Juhara, berada di Kecamatan Majalaya, dengan jumlah tidak kurang dari sepuluh orang dan sisanya tersebar tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Bandung. Juhara, yang akrab dipanggila Ara ini, penderita ODHA dari kalangan keluarga miskin ini menderita penyakit diantaranya akibat seks bebas, pengunaan jarum suntik. (ant)
Suluh Indonesia/ant
IMUNISASI - Seorang petugas medis dari Dinas Kesehatan menyuntikkan imunisasi campak kepada siswa SDN 3 Karangbener, Bae, Pati, Jateng, kemarin. Sejumlah 15.646 siswa SD se-Kudus diimunisasi.
Entaskan Kemiskinan
Dana tersebut bersumber dari pemerintah pusat Rp546,67 miliar, APBD Bali Rp434,93 miliar, APBD kabupaten/kota seBali Rp153,5 miliar dan dana sosial dari perusahaan (CSR) Rp652 juta, kata Kabag Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali I Ketut Teneng, di Denpasar, kemarin. Ia mengatakan, dana pemberdayaan dan pengentasan masyarakat miskin itu dilaku-
yanan publik sudah berlangsung sejak Januari 2010 di Sofifi. Namun, menurut dia, masih terkendala oleh fasilitas perumahan pegawai negeri sipil yang belum tersedia di Sofifi serta keterbatasan air, listrik, dan fasilitas sosial seperti pasar. Dalam pidatonya, Presiden mengakui sarana dan prasarana infrastruktur di Maluku Utara memang kurang memadai. Karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat, Presiden meminta agar Gubernur dibantu oleh bupati dan walikota menyusun prioritas infrastruktur yang paling dibutuhkan. (ant)
90 Orang Keluarga Miskin
Chikungunya Serang MALANG - Sebanyak 1.200 warga Kabupaten Malang, Jatim terserang penyakit chikungunya yang disebabkan gigitan nyamuk dari spesies Aedes Aegypti, Mamsomi, dan Culex. Kadis Kesehatan Kabupaten Malang Mochamad Fauzi, di Malang mengatakan, jumlah keseluruhan penderita penyakit tersebut sejak bulan Januari hingga Juli 2010 mencapai 1.200 orang lebih penderita. Untuk antisipasi, Pemkab Malang telah mengadakan foging atau pengasapan di sejumlah kecamatan. Dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, penyakit “chikungunya” menyerang masyarakat pada 15 kecamatan, di antaranya Kecamatan Ngajum, Ampelgading, Kalipare, Pakis, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Pagak, Jabung, Singosari, Ngantang, Poncokusumo, dan Sumberpucung. ‘’Untuk kecamatan yang paling parah yakni Ke-
poros Pulau Halmahera, yang berjarak tempuh sekitar satu jam menggunakan kapal cepat dari Pulau Ternate. Namun karena keterbatasan infrastruktur, ibu kota sementara ditempatkan di Kota Ternate yang padat penduduk. Setelah pembangunan cukup lama, kini Sofifi terletak berseberangan dengan Pulau Ternate telah menampung kantor gubernur, kantor DPR, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, serta kantor-kantor dinas pemerintah provinsi. Gubernur Maluku Utara Thaib Armayin dalam sambutannya menjelaskan kegiatan pemerintah daerah dan pela-
berbagai kebijakan dan program. Jumlah rumah tangga miskin atau rumah tangga sasaran (RTS), di Bali pada tahun 2009 sekitar 144 ribu lebih, dan berhasil diturunkan menjadi sekitar 134 ribu lebih pada 2010. Pemerintah menyusun rencana dan strategi pembangunan yang mendesak dan cepat dalam mengatasi masalah kemiskinan di Pulau Dewata. Upaya tersebut, menunjukkan adanya perbaikan, dengan prestasi yang berhasil diraih pada tahun 2010 yakni Bali mampu menempati urutan kedua tingkat nasional setelah DKI Jakarta, yang mampu menekan 3,4 persen dalam mengurangi angka kemiskinan. (kmb)
DENPASAR - Pengangguran di Bali dewasa ini tercatat 75.635 orang atau 3,57 persen dari angkatan kerja yang ada sebanyak 2.116.972 orang, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 66.470 orang. ‘’Dengan demikian pekerja yang diserap dalam berbagai sektor sebanyak 2.041.377 orang,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Transmigrasi Provinsi Bali I Made Artadana di Denpasar, kemarin. Ia mengatakan, pengangguran di Bali cenderung menurun berkat adanya peluang dan kesempatan kerja, terutama di sektor formal dan nonformal. Pada tahun 2005, misalnya, pengangguran tercatat 106.430 orang atau 5,25 persen dari angkatan kerja sebanyak 2.002.171 or-
ang, sementara yang diserap dalam berbagai sektor sebanyak 1.895.741 orang. Kondisi tersebut menurun menjadi 77.577 orang atau 3,77 persen dari angkatan kerja sebanyak 2.059.711 orang pada tahun 2007, sedangkan yang berhasil diserap sebanyak 1.982.134 orang. Made Artadana menambahkan, penyerapan tenaga kerja meningkat menjadi 2.029.730 orang pada tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 2.057.118 orang. Meningkatnya kesempatan kerja tersebut, kata dia, erat kaitan dengan semakin membaiknya perekonomian daerah Bali, yang ditopang oleh sektor pariwisata yang berkembang pesat. Selain itu juga dampak positif dari pertumbuhan ekonomi Bali yang semakin membaik. (kmb)